PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 6 Tahun 2012
Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
Berlaku: 22 Oktober 2012
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Restribu si Daerah, perlu menyesuaikan organisasi Dinas Pendapatan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan u ru s a n p em erin ta h a n p a d a Pem erin ta h Kota Ma la n g, perlu menyesuaikan Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahu n 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan s ebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peratu ran Daerah t en t a n g Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
3. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 t en t a n g Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lin gku n ga n Propinsi J a wa -Tim u r, J a wa -Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Is t im ewa Yogyakarta s ebagaimana t ela h diu bah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahu n 1954 (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
Mengingat
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 t en t a n g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nom or 4437), s ebagaimana t ela h diu bah kedua kalin ya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 t en t a n g Pembentukan Peratu ran Peru n dan g-undangan (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peratu ran Pem erin tah Nom or 15 Tah u n 1987 ten tan g Peru bahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tin gkat II Malan g dan Kabu paten Daerah Tin gkat II Malang (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 1987 Nomor 29, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
6. Peratu ran Pem erin tah Nom or 79 Tah u n 2005 ten tan g Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2005 Nom or 165, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4593);
7. Peratu ran Pem erin tah Nom or 38 Tah u n 2007 ten tan g Pembagian Uru san Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabu paten/ Kota (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peratu ran Pem erin tah Nom or 41 Tah u n 2007 ten tan g Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4741);
1
9. Peratu ran Presiden Republik In don esia Nomor Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengu ndangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
57
10. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2007 t en t a n g Petu n ju k Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana t ela h diu bah dengan Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
53
11. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2011 tentang Pembentu kan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahu n 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG dan
WALIKOTA MALANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah u n s u r pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, In s p ek tora t, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Satu an Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Lembaga Lain adalah lembaga yang dibentu k sebagai pelaksanaan dari ketentu an peru n dan g-u n dan gan dan t u ga s pemerintahan u m u m la in n ya , yang ditetapkan s ebagai bagian dari perangkat daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
7. Dinas Daerah yang s ela n ju tn ya disebu t Dinas adalah u n s u r pelaksana otonomi daerah Kota Malang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lin gku n ga n Pemerintah Kota Malang.
9. Unit Pelaksana Teknis yang s ela n ju tn ya disingkat UPT adalah u n s u r pelaksana kegiatan t ek n is operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
11. J a b a t a n Stru ktu ral adalah s u a t u kedudukan yang menunjukkan t u ga s , t a n ggu n g ja wab, wewenang dan hak s es eora n g Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin s u a t u s a t u a n organisasi negara.
12. J a b a t a n Fungsional adalah kedu du kan yang m en u n ju kkan tu gas, t a n ggu n g ja wa b , wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam su atu satu an organ isasi yan g dalam pelaksan aan tu gasn ya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan t er t en t u s erta bersifat mandiri.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yan g berkedu du kan di bawah dan bertan ggu n g jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
BAB III - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan melaksanakan t u ga s pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan u ru s a n pemerintahan daerah di bidang pendidikan.
- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pendidikan;
- c. pelaksanaan dan sosialisasi standar nasional pendidikan;
- d. penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak u sia din i, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal;
- e. penyelenggaraan dan/ atau pengelolaan s a t u a n pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional;
- f. penyelenggaraan dan/ atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah;
- g. pemberian du ku ngan s u m ber daya terh adap pen yelen ggaraan pelayanan pendidikan;
- h. pemantauan dan evalu asi s a t u a n pendidikan s ekolah dasar bertaraf internasional;
- i. peremajaan data dalam sistem in fom asi m an ajem en pen didikan nasional;
- j. pelaksanaan koordinasi dan s u p ervis i pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar;
- k. pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar dan stru ktu r ku riku lu m pendidikan anak u sia din i, pen didikan dasar, dan pen didikan menengah;
- l. pelaksanaan s os ia lis a s i dan implementasi s t a n d a r is i dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar;
- m. pelaksanaan sosialisasi dan fa s ilit a s i implementasi ku riku lu m t in gk a t s a t u a n pendidikan pada pendidikan anak u sia din i dan pendidikan dasar;
- n. pengawasan pelaksanaan ku riku lu m tin gkat satu an pen didikan pada pendidikan dasar;
- o. pengawasan terhadap pemenu han standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak u s ia din i, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal;
- p. pengawasan pendayagunaan bantuan s a r a n a dan prasarana pendidikan;
- q. pengawasan penggunaan bu ku pelajaran pendidikan anak u sia din i, p en d id ik a n dasar, pen didikan m en en gah , dan pen didikan nonformal;
- r. perencanaan kebutuhan pendidik dan t en a ga kependidikan pendidikan anak u s ia din i, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya;
- s. pembinaan dan pengembangan pendidik dan t en a ga kependidikan pendidikan anak u s ia din i, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;
- t. pembantuan pelaksanaan u jia n nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;
- u. pelaksanaan koordinasi, fa s ilit a s i, monitoring, dan evalu asi pelaksanaan ujian sekolah;
- v. pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak u sia din i, pen didikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;
- w. pelaksanaan evalu asi pen capaian stan dar n asion al pen didikan pada pendidikan anak u sia din i, pen didikan dasar, pen didikan menengah dan pendidikan nonformal;
- x. pembantuan pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal;
- y. pelaksanaan su pervisi dan fa s ilit a s i s a t u a n pendidikan anak u s ia din i, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu u n t u k memenuhi standar nasional pendidikan;
- z. pelaksanaan supervisi dan fasilitasi satu an pen didikan bertaraf in tern a s ion a l dalam penjaminan mutu u n tu k memenuhi standar internasional;
3. aa. pelaksanaan su pervisi dan fasilitasi satu an pen didikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu;
4. bb. pengevaluasian pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan;
- cc. pelaksanaan dan pembinaan kesiswaan di bidang kepemudaan, olah raga, kesenian dan budaya;
- dd. pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang pendidikan;
7. ee. pemberian dan pencabutan perizinan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangannya;
8. ff. p ela k s a n a a n penyidikan t in d a k pidana pelanggaran di bidang pendidikan s es u a i dengan ketentu an peratu ran peru n dan gundangan;
9. gg. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
10. hh. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- ii. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
12. jj. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
13. kk. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
- ll. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- mm. penyu su nan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
16. nn. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepu asan Masyarakat (IKM) dan/ atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan s eca ra periodik yang bertu ju an u n tu k memperbaiki kualitas layanan;
17. oo. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pendidikan;
18. pp. penyampaian data hasil pembangu nan dan in form a s i la in n ya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;
- qq. pengelolaan administrasi u mum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- rr. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- ss. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
- tt. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tu gas pokok dan fungsi; dan
- uu. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.
- (3) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Subbagian Penyusunan Program;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Umum.
- c. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, terdiri dari :
- 1) Seksi Kurikulum;
- 2) Seksi Sarana dan Prasarana;
- 3) Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan Akademis.
- d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, terdiri dari :
- 1) Seksi Kurikulum;
- 2) Seksi Sarana dan Prasarana;
- 3) Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan Akademis.
- e. Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal, terdiri dari :
- 1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
- 2) Seksi Kursus, Kelembagaan dan Pendidikan Masyarakat;
- 3) Seksi Pendidikan Informal.
- f. Bidang Tenaga Fungsional Kependidikan, terdiri dari :
- 1) Seksi Tenaga Fungsional Pendidikan Sekolah Dasar;
- 2) Seksi Tenaga Fungsional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- 3) Seksi Tenaga Fungsional Non Guru.
- g. UPT;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Kepala Tata Usah a Sekolah Men en gah Pertam a, Sekolah Men en gah Atas dan Sekolah Menengah Keju ru an pada s ekolah -sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan merupakan jabatan struktural.
- (5) Bagan Stru ktu r Organisasi Dinas Pendidikan s ebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Dinas Kesehatan
BAB III - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Dinas Kesehatan melaksanakan t u ga s pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan u ru s a n pemerintahan daerah di bidang kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan t ek n is di bidang kesehatan;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kesehatan;
- c. penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak serta keluarga;
- e. penyelenggaraan s u rv ailan s epidemiologi, pen yelidikan kejadian luar biasa/KLB dan gizi buruk;
- f. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
- g. penyelenggaraan pelayanan pencegahan dan pengobatan HIV/ AIDS, Infeksi Menu lar Seksu al (IMS) dan bahaya Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA);
- h. penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk;
- i. penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah;
- j. penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji setempat;
- k. pembantuan penyelenggaraan J a m in a n Pemeliharaan Kesehatan Nasional;
- l. pengelolaan J a m in a n Pemeliharaan Kesehatan s es u a i kondisi lokal;
- m. penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin;
- n. pelaksanaan registrasi, akreditasi, sertifikasi ten aga keseh atan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. pelaksanaan registrasi, akreditasi, sertifikasi saran a keseh atan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- p. pendayagunaan tenaga kesehatan;
- q. pengambilan sampling /contoh sediaan farmasi di lapangan;
- r. pemeriksaan setempat sarana produ ksi dan distribu si sediaan farmasi;
- s. pengawasan dan registrasi m akan an m in u m an produ ksi ru m ah tangga;
- t. pelaksanaan s ertifika s i alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) klas I;
- u. penyelenggaraan penelitian dan pen gem ban gan keseh atan yan g mendukung perumusan kebijakan;
- v. pengelolaan survei kesehatan daerah;
- w. implementasi penapisan IPTEK di bidang pelayanan kesehatan;
- x. pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder;
- y. pemberian du ku ngan s u m ber daya terh adap pen yelen ggaraan pelayanan kesehatan;
- z. pelaksanaan pembinaan kesehatan bersu mber daya masyarakat;
15. aa. pelaksanaan promosi kesehatan;
16. bb. pelaksanaan perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;
- cc. pelaksanaan pelayanan kesehatan olahraga;
- dd. pelaksanaan penyehatan lingkungan;
19. ee. pelaksanaan pengendalian penyakit;
20. ff. pengelolaan sistem informasi kesehatan;
21. gg. pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang kesehatan;
22. hh. pemberian dan pencabu tan perizin an di bidan g kesehatan yang menjadi kewenangannya;
- ii. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang kesehatan s es u a i dengan ketentu an peratu ran peru n dan gundangan;
24. jj. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- kk. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- ll. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- mm.pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
- nn.pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
- oo. pengelolaan administrasi u mu m meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- pp. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- qq. pen yu su n an dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- rr. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepu asan Masyarakat (IKM) dan/ atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan s eca ra periodik yang bertu ju an u n tu k memperbaiki kualitas layanan;
- ss. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kesehatan;
- tt. penyampaian data hasil pembangu nan dan informasi lainnya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;
- uu. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- vv. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
- ww.pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tu gas pokok dan fungsi; dan
- xx. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.
- (3) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Subbagian Penyusunan Program;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Umum.
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
- 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Khusus;
- 2) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
- 3) Seksi Perizinan dan Akreditasi Sarana dan Tenaga Kesehatan.
- d. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
- 1) Seksi Bina Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat;
- 2) Seksi Gizi;
- 3) Seksi Promosi Kesehatan.
- e. Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :
- 1) Seksi Pencegahan Penyakit;
- 2) Seksi Pengendalian Penyakit;
- 3) Seksi Penyehatan Lingkungan.
- f. Bidang Farmasi, Makanan, Minuman, Kosmetik, Alat Kesehatan dan Obat Tradisional, terdiri dari :
- 1) Seksi Farmasi;
- 2) Seksi Makanan dan Minuman;
- 3) Seksi Kosmetik, Alat Kesehatan dan Obat Tradisional.
- g. UPT;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Bagan Stru ktu r Organisasi Dinas Kesehatan s ebagaimana tercantum dalam lampiran II dan meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketiga Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
BAB III - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi melaksanakan t u ga s pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan t ek n is di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- c. pelaksanaan kegiatan bidang pelatih an dan pen em patan ten aga kerja yan g m elipu ti perlu a s a n , pen in gka ta n produ ktivita s ten a ga kerja dan pemberdayaan balai latihan kerja;
- d. pelaksanaan kerjasama dengan in s t a n s i t er k a it dalam hal penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri;
- e. penyusunan pedoman dan pengawasan pelaksanaan hu bu ngan in du s tria l yang melipu ti pembentukan lembaga kerjasama, fa s ilit a s i perselisih an , kesejahteraan pekerja dan persyaratan kerja;
- f. pelaksanaan s os ia lis a s i di bidang ketenagakerjaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
- g. penyusunan dan pengusulan penetapan s erta pengawasan pelaksanaan Upah Minimum Kota (UMK);
- h. penyusunan pedoman dan pengawasan pelaksanaan ketenagakerjaan dan norma kerja;
- i. penyusunan pedoman dan pengawasan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja dan jaminan sosial pekerja;
- j. pemberian pertimbangan t ek n is perijin a n di bidang ketenagakerjaan;
- k. pemberian dan pencabu tan perijin an di bidan g keten agakerjaan sesuai kewenangannya;
- l. pelaksanaan penyidikan t in d a k pidana pelanggaran terhadap pengusaha dan/ atau peru sah aan dilaksanakan sesu ai den gan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- n. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- o. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- p. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
- q. pengelolaan administrasi u m u m m elipu ti pen yu su n an program , ketatalaksanaan, ketatau sahaan, keuangan, kepegawaian, ru m ah t a n gga , perlen gkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- r. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- s. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- t. pelaksanaan pengukuran In deks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- u. pengelolaan pengadu an masyarakat di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- v. penyampaian data hasil pembangu nan dan in form a s i la in n ya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;
- w. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- x. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
- y. pengevaluasian dan pelaporan tugas pokok dan fungsi; dan
- z. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota s es u a i dengan tugas pokoknya.
- (3) Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Subbagian Penyusunan Program;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Umum.
- c. Bidang Pelatihan dan Penempatan, terdiri dari :
- 1) Seksi Pelatihan Tenaga Kerja;
- 2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 3) Seksi Perluasan Kerja.
- d. Bidang Hubungan Industrial, terdiri dari :
- 1) Seksi Penyelesaian Perselisihan;
- 2) Seksi Kelembagaan, Kesejahteraan Pekerja dan Purna Kerja;
- 3) Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan.
- e. Bidang Pengawasan, terdiri dari :
- 1) Seksi Norma Kerja;
- 2) Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
- 3) Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- f. UPT;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Stru ktu r Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi s ebagaimana t er ca n t u m dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peratu ran Daerah ini.
Bagian Keempat Dinas Perhubungan
BAB III - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Dinas Perhu bu n gan melaksanakan tu gas pokok penyu su nan dan pelaksanaan kebijakan u ru s a n pemerintahan daerah di bidang perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perhubungan;
- c. penyusunan dan penetapan rencana teknis jaringan transportasi;
- d. pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- e. pengoperasian dan pemeliharaan terminal;
- f. pemantauan dan pengawasan transportasi jalan;
- g. pengembangan dan pengelolaan perparkiran;
- h. pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
- i. pemberian pertimbangan t ek n is perizin an di bidang perhubungan;
- j. pemberian dan pencabutan perizin an di bidang perhubungan yang menjadi kewenangannya;
- k. pelaksanaan penyidikan t in d a k pidana pelanggaran di bidang perhubungan sesuai dengan ketentu an peratu ran peru n dan gundangan;
- l. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- m. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- n. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- o. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
- p. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
- q. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- r. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- s. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- t. pelaksanaan pengukuran In deks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- u. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perhubungan;
- v. penyampaian data hasil pembangu nan dan in form a s i la in n ya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;
- w. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- x. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
- y. pengevalu asian dan pelaporan pelaksanaan t u ga s pokok dan fungsi; dan
- z. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota s es u a i dengan tugas pokoknya.
- (3) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Subbagian Penyusunan Program;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Umum.
- c. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari :
- 1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- 2) Seksi Pengelolaan Sarana Transportasi.
- d. Bidang Angkutan, terdiri dari :
- 1) Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek;
- 2) Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
- 3) Seksi Angkutan Barang, Hewan dan Angkutan Khusus.
- e. Bidang Pengendalian dan Ketertiban, terdiri dari :
- 1) Seksi Pengendalian;
- 2) Seksi Ketertiban.
- f. Bidang Perparkiran, terdiri dari :
- 1) Seksi Pendataan;
- 2) Seksi Pemungutan;
- 3) Seksi Pengawasan dan Pembinaan.
- g. UPT;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Stru ktu r Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kelima
Dinas Komunikasi dan Informatika
BAB III - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 7

- (1) Dinas Komunikasi dan In form a tika melaksanakan t u ga s pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan u ru s a n pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang komunikasi dan informatika;
- c. pelaksanaan fu n gs i s ela k u Pejabat Pengelola In form a s i dan Dokumentasi (PPID);
- d. pelaksanaan koordinasi, fa s ilit a s i dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan bidang pos dan telekomunikasi;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pem berdayaan kom u n ikasi s os ia l dan pengembangan kemitraan media serta pelaksanaan diseminasi informasi daerah;
- f. pengawasan/ pengendalian t er h a d a p penyelenggaraan t elekom u n ika s i yang cakupan areanya kota, pelaksanaan pembangunan t elekom u n ika s i, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
- g. pelaksanaan penyusunan serta penyiapan aplikasi sistem informasi manajemen;
- h. pelaksanaan dan pengembangan e government dan pemberdayaan telematika;
- i. pemberian pertimbangan teknis kompu terisasi dan t elem a tika kepada Perangkat Daerah;
- j. penyuluhan di bidang komunikasi dan informatika;
- k. pelaksanaan penertiban jasa titipan untuk kantor agen;
- l. pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidan g komunikasi dan informatika;
- m. pemberian dan pencabu tan perizin an di bidan g kom u n ikasi dan informatika yang menjadi kewenangannya;
- n. pelaksanaan penyidikan t in d a k pidana pelanggaran di bidan g komunikasi dan informatika sesu ai dengan ketentu an peratu ran perundang-undangan;
- o. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- p. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- q. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- r. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
- s. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
- t. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- u. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- v. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- w. pelaksanaan pengukuran In deks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- x. pengelolaan pengadu an masyarakat di bidang komu nikasi dan informatika;
- y. penyampaian data hasil pembangu nan dan in form a s i la in n ya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;
- z. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
15. aa.
16. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
17. bb.pengevalu asian dan pelaporan pelaksanaan t u ga s pokok dan fungsi; dan
- cc. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota s es u a i dengan tugas pokoknya.
- (3) Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Subbagian Penyusunan Program;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Umum.
- c. Bidang Pos dan Telekomunikasi, terdiri dari :
- 1) Seksi Pos;
- 2) Seksi Telekomunikasi.
- d. Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi, t er d ir i dari :
- 1) Seksi Penyiaran;
- 2) Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Komunikasi.
- e. Bidang Aplikasi Informatika, terdiri dari :
- 1) Seksi Aplikasi dan Pengembangan Informatika;
- 2) Seksi Keamanan Infrastruktur;
- 3) Seksi Analisa dan Evaluasi.
- f. Bidang Informasi Publik, terdiri dari :
- 1) Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi;
- 2) Seksi Publikasi dan Dokumentasi.
- g. UPT;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Stru ktu r Organisasi Dinas Komunikasi dan In form a tika s ebagaimana tercantu m dalam lampiran V dan meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Keenam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
BAB III - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 8

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan t u ga s pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan u ru s a n pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- c. penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang kebudayaan, nilai t r a d is i, perfilm an , kesenian, s eja r a h , purbakala dan permuseuman;
- d. penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang kepariwisataan;
- e. pelaksanaan pengembangan dan promosi potensi wisata;
- f. pengelolaan pemanfaatan Gedung Kesenian Gajayana Pemerintah Kota Malang;
- g. pemberian pertimbangan teknis perizin an di bidan g kebudayaan dan pariwisata;
- h. pemberian dan pencabu tan perizin an di bidan g kebu dayaan dan pariwisata yang menjadi kewenangannya;
- i. pelaksanaan penyidikan t in d a k pidana pelanggaran di bidang kebudayaan dan pariwisata sesu ai den gan keten tu an peratu ran perundang-undangan;
- j. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- k. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- l. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- m. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
- n. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
- o. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- p. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- q. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- r. pelaksanaan pengukuran In deks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- s. pengelolaan pengadu an masyarakat di bidang kebu dayaan dan pariwisata;
- t. penyampaian data hasil pembangu nan dan in form a s i la in n ya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;
- u. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- v. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
- w. pengevalu asian dan pelaporan pelaksanaan t u ga s pokok dan fungsi; dan
- x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota s es u a i dengan tugas pokoknya.
- (3) Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Subbagian Penyusunan Program;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Umum.
- c. Bidang Jarahnitra dan Muskala, terdiri dari :
- 1) Seksi Sejarah dan Nilai Tradisi;
- 2) Seksi Museum dan Kepurbakalaan.
- d. Bidang Pengembangan Seni dan Budaya, terdiri dari :
- 1) Seksi Kesenian dan Perfilman;
- 2) Seksi Budaya.
- e. Bidang Pengembangan Produk dan Promosi Wisata, terdiri dari :
- 1) Seksi Pengelolaan Data Wisata;
- 2) Seksi Pengembangan Produk Wisata;
- 3) Seksi Promosi Wisata.
- f. UPT;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Stru ktu r Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata s ebagaimana tercantu m dalam lampiran VI dan m eru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketujuh
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan
BAB III - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 9

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan melaksanakan t u ga s pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan u ru san pem erin tah an daerah di bidan g pekerjaan u m u m , perumahan dan pengawasan bangunan.
- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan dan pengawasan bangunan;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pekerjaan umum, perumahan dan pengawasan bangunan;
- c. pelaksanaan pengatu ran, pembinaan, pembangunan/ pengelolaan, pengawasan dan pengendalian sumber daya air;
- d. pelaksanaan pengatu ran, pembinaan, perencanaan, pembangunan dan pengusahaan serta pengawasan jalan kota;
- e. pelaksanaan pengatu ran, pembinaan, perencanaan, pembangunan dan pengawasan drainase;
- f. pelaksanaan pengawasan bangunan melipu ti peru mahan dan permukiman, industri, perdagangan dan jasa;
- g. pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan tata ruang daerah sesu ai dengan RTRW, RDTRK dan peratu ran zonasi lainnya;
- h. penyusunan peraturan zonasi;
- i. pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan kawasan;
- j. pemberian pertimbangan t ek n is pembangunan aset tetap berwujud berupa gedung dan bangunan yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fu ngsi Perangkat Daerah;
- k. pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) dan rumah susun milik (ru su n am i) lengkap dengan penyediaan tanah, prasarana, sarana, utilitas dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan;
- l. pembinaan usaha jasa konstruksi di daerah;
- m. pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan pengawasan bangunan;
- n. pemberian dan pencabutan perizin an di bidang pekerjaan u m u m , peru mahan dan pengawasan bangunan yang menjadi kewenangannya;
- o. pelaksanaan penyidikan t in d a k pidana pelanggaran di bidang pekerjaan umum, perumahan dan pengawasan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- q. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- r. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- s. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
- t. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
- u. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- v. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- w. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- x. pelaksanaan pengukuran In deks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- y. pengelolaan pengadu an masyarakat di bidan g pekerjaan u m u m , perumahan dan pengawasan bangunan;
- z. penyampaian data hasil pembangu nan dan in form a s i la in n ya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;
aa.pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional bb.penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
- cc. pen gevalu asian dan pelaporan pelaksanaan t u ga s pokok dan fungsi; dan
2. dd.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota s es u a i dengan tugas pokoknya.
- (3) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Peru mahan dan Pengawasan Bangunan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Subbagian Penyusunan Program;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Umum.
- c. Bidang Penataan dan Pengawasan Bangunan, terdiri dari :
- 1) Seksi Perumahan dan Permukiman;
- 2) Seksi Industri, Perdagangan dan Jasa;
- 3) Seksi Penyuluhan dan Pengaduan.
- d. Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air, terdiri dari :
- 1) Seksi Jalan;
- 2) Seksi Jembatan;
- 3) Seksi Drainase dan Sumber Daya Air.
- e. Bidang Perumahan dan Tata Ruang, terdiri dari :
- 1) Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- 2) Seksi Perumahan dan Permukiman;
- 3) Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU).
- f. Bidang Pemanfaatan Ruang, terdiri dari :
- 1) Seksi Pengukuran;
- 2) Seksi Konstruksi;
- 3) Seksi Perizinan dan Pemanfaatan Ruang.
- g. UPT;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Stru ktu r Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan s ebagaimana t er ca n t u m dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedelapan
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
BAB III - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 1

0
- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan melaksanakan t u ga s pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan u ru s a n pemerintahan daerah di bidang kebersihan dan pertamanan.
- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan t ek n is di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan u m u m dan dekorasi kota serta pemakaman;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan u m u m dan dekorasi kota serta pemakaman;
- c. pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan serta penyu lu h an di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan u mu m dan dekorasi kota serta pemakaman;
- d. pengelolaan air limbah dan lumpur tinja;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan pen in gkatan peran serta m asyarakat dalam penyediaan lahan kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman;
- f. pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidan g kebersihan, pertamanan, penerangan jalan u mu m dan dekorasi kota serta pemakaman;
- g. pemberian dan pencabutan perizin an di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan u mu m dan dekorasi kota serta pemakaman yang menjadi kewenangannya;
- h. pelaksanaan penyidikan t in d a k pidana pelanggaran di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan u m u m dan dekorasi kota s erta pemakaman s es u a i dengan ketentu an peratu ran perundang-undangan;
- i. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- j. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- k. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- l. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
- m. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
- n. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- o. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- p. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- q. pelaksanaan pengukuran In deks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- r. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan u mu m dan dekorasi kota serta pemakaman;
- s. penyampaian data hasil pembangu nan dan in form a s i la in n ya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;
- t. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- u. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
- v. pengevalu asian dan pelaporan pelaksanaan t u ga s pokok dan fungsi; dan
- w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota s es u a i dengan tugas pokoknya.
- (3) Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Subbagian Penyusunan Program;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Umum.
- c. Bidang Kebersihan, terdiri dari :
- 1) Seksi Kebersihan dan Retribusi;
- 2) Seksi Pengangkutan;
- 3) Seksi Perawatan Kendaraan Operasional.
- d. Bidang Penerangan J a la n Umum dan Dekorasi Kota, t er d ir i dari :
- 1) Seksi Penerangan Jalan Umum;
- 2) Seksi Dekorasi Kota.
- e. Bidang Pertamanan, terdiri dari :
- 1) Seksi Taman;
- 2) Seksi Penghijauan Kota;
- 3) Seksi Hutan Kota.
- f. Bidang Pemakaman, terdiri dari :
- 1) Seksi Pendataan dan Registrasi;
- 2) Seksi Penataan dan Perawatan.
- g. UPT;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Stru ktu r Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan s ebagaimana t er ca n t u m dalam lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kesembilan Dinas Pasar
BAB III - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 1

1
- (1) Dinas Pasar melaksanakan t u ga s pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan u ru s a n pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pasar.
- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pasar mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan t ek n is di bidang pengelolaan pasar;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengelolaan pasar;
- c. pengaturan, penertiban, pemeliharaan dan pengawasan pasar;
- d. penataan, pembinaan, dan pengawasan Pedagang Kaki Lima (PKL);
- e. pengelolaan parkir di lingkungan pasar milik Daerah;
- f. pengelolaan kebersihan di lingkungan pasar milik Daerah;
- g. pemberian pertimbangan teknis perizinan di lingkungan pasar milik Daerah;
- h. pemberian dan pencabu tan perizin an di lingkungan pasar milik Daerah yang menjadi kewenangannya;
- i. pelaksanaan penyidikan t in d a k pidana pelanggaran di bidang pengelolaan pasar s es u a i dengan ketentu an peratu ran perundang-undangan;
- j. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- k. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- l. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- m. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
- n. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
- o. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- p. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- q. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- r. pelaksanaan pengukuran In deks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- s. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pasar;
- t. penyampaian data hasil pembangu nan dan in form a s i la in n ya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;
- u. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- v. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
- w. pengevalu asian dan pelaporan pelaksanaan t u ga s dan fungsi; dan
- x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota s es u a i dengan tugas pokoknya.
- (3) Struktur Organisasi Dinas Pasar, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Subbagian Penyusunan Program;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Umum.
- c. Bidang Pendataan dan Pemungutan, terdiri dari :
- 1) Seksi Pendataan;
- 2) Seksi Pemungutan.
- d. Bidang Pengawasan dan Penertiban Pasar, terdiri dari :
- 1) Seksi Pengawasan Pasar;
- 2) Seksi Penertiban Pasar.
- e. Bidang Pemeliharaan, terdiri dari :
- 1) Seksi Kebersihan;
- 2) Seksi Sarana dan Prasarana.
- f. Bidang Pengendalian dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), terdiri dari :
- 1) Seksi Pengendalian PKL;
- 2) Seksi Penertiban PKL;
- 3) Seksi Pemberdayaan PKL.
- g. UPT;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Stru ktu r Organisasi Dinas Pasar sebagaimana t er ca n t u m dalam lampiran IX dan meru pakan bagian yang tidak terpisah kan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kesepuluh
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
BAB III - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 1

2
- (1) Dinas Perin du strian dan Perdagan gan m elaksan akan tu gas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan u ru s a n pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan t ek n is di bidang perindustrian dan perdagangan;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perindustrian dan perdagangan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sam a den gan asosiasi du n ia usaha di bidang perindustrian dan perdagangan;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- e. pelaksanaan fa s ilit a s i permodalan dan pelatih an t ek n is manajemen di bidang perindustrian dan perdagangan;
- f. pelaksanaan monitoring dan fasilitasi kegiatan distribu si bah an kebutuhan pokok;
- g. penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga;
- h. pelaksanaan monitoring dan fasilitasi kegiatan ekspor impor;
- i. pelaksanaan promosi produk industri dan usaha perdagangan;
- j. pelaksanaan kemetrologian dan pengawasan penerapan standar di bidang perindu strian dan perdagangan s erta perlin du n gan konsumen;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan perindustrian dan perdagangan;
- l. pelaksanaan fa s ilit a s i kegiatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
- m. pemberian pertimbangan t ek n is perizin an di bidang perindustrian dan perdagangan;
- n. pemberian dan pencabutan perizinan di bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangannya;
- o. pelaksanaan penyidikan t in d a k pidana pelanggaran di bidang perin du strian dan perdagangan s es u a i dengan ketentu an peraturan perundang-undangan;
- p. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- q. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- r. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- s. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
- t. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
- u. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- v. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- w. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- x. pelaksanaan pengukuran In deks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- y. pengelolaan pengadu an masyarakat di bidang perin du strian dan perdagangan;
- z. penyampaian data hasil pembangu nan dan in form a s i la in n ya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;
12. aa. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional
13. bb. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
14. cc.pengevalu asian dan pelaporan pelaksanaan t u ga s pokok dan fungsi; dan
15. dd.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota s es u a i dengan tugas pokoknya.
- (3) Struktur Organisasi Din as Perin du strian dan Perdagangan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Subbagian Penyusunan Program;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Umum.
- c. Bidang Perindustrian Agro dan Kimia, terdiri dari :
- 1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan In du s tri Makanan Minuman;
- 2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan;
- 3) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Kimia.
- d. Bidang Perindustrian Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka (ILMETA), dan In du s tri Alat Transportasi dan Telematika (IATT), terdiri dari :
- 1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Logam dan Mesin;
- 2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Tekstil dan Aneka;
- 3) Seksi Pembinaan dan Pengembangan In du s tri Elektronika dan Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT).
- e. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
- 1) Seksi Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan;
- 2) Seksi Distribusi dan Ekspor-Impor;
- 3) Seksi Promosi.
- f. Bidang Perlindungan Konsumen, terdiri dari :
- 1) Seksi Pemberdayaan Konsumen;
- 2) Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
- 3) Seksi Kemetrologian.
- g. UPT;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Stru ktu r Organ isasi Din as Perin du strian dan Perdagangan s ebagaimana tercantu m dalam lampiran X dan meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kesebelas
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
BAB III - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 1

3
- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan t u ga s pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi dan u s a h a kecil dan menengah.
- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan t ek n is di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan serta advokasi di bidan g koperasi dan u sah a kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan fasilitasi pengesahan akta pembentukan, penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi;
- e. pelaksanaan pemeringkatan terhadap koperasi dan u saha kecil dan menengah;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan produksi, pemasaran, Sumber Daya Manusia (SDM) dan teknologi u saha kecil dan menengah;
- g. pelaksanaan fa s ilit a s i, pembiayaan, pengawasan penyelenggaraan koperasi, koperasi simpan pinjam dan u saha s impan pinjam;
- h. pemantauan dan pengawasan akuntansi koperasi dan u saha kecil dan menengah;
- i. pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam atau u saha simpan pinjam;
- j. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan u s a h a koperasi sektor industri pertanian, industri non pertanian s erta perdagangan dan aneka usaha;
- k. pelaksanaan bimbingan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha dan kemitraan bagi u saha kecil dan menengah;
- l. pelaksanaan bimbingan dan pengembangan kewirau sahaan bagi u saha kecil dan menengah;
- m. penyelenggaraan program pengembangan informasi bisnis usaha kecil dan menengah;
- n. pelaksanaan pemrosesan pengesahan dan/ atau pencabutan pengesahan akta pendirian atau akta peru bah an badan h u ku m koperasi;
- o. pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangannya;
- p. pemberian dan pencabutan perizin an di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangannya;
- q. pelaksanaan penyidikan t in d a k pidana pelanggaran di bidang koperasi dan u s a h a kecil dan menengah s es u a i dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- s. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- t. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- u. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- v. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- w. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
- x. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- y. pelaksanaan pengukuran In deks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- z. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
12. aa. p en ya m pa ia n data hasil pembangu nan dan in form a s i la in n ya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;
bb. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- cc. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional; dan
2. dd.pengevalu asian dan pelaporan pelaksanaan t u ga s pokok dan fungsi;
3. ee. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota s es u a i dengan tugas pokoknya.
- (3) Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Subbagian Penyusunan Program;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Umum.
- c. Bidang Kelembagaan Koperasi, terdiri dari :
- 1) Seksi Organisasi, Tatalaksana dan Hukum;
- 2) Seksi Pengembangan;
- 3) Seksi Pengawasan.
- d. Bidang Usaha dan Pembiayaan Koperasi, terdiri dari :
- 1) Seksi Usaha Koperasi;
- 2) Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan;
- 3) Seksi Usaha Simpan Pinjam.
- e. Bidang Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :
- 1) Seksi Pengembangan Kerjasama Usaha;
- 2) Seksi Pengembangan Kewirausahaan;
- 3) Seksi Pengembangan Informasi Bisnis.
- f. UPT;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Stru ktu r Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, s ebagaimana t er ca n t u m dalam lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peratu ran Daerah ini.
Bagian Keduabelas Dinas Pertanian
BAB III - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 1

4
- (1) Dinas Pertanian melaksanakan t u ga s pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan u ru s a n pemerintahan daerah di bidang pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyu lu han di bidang pertanian;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pertanian;
- c. pelaksanaan pengembangan tanaman yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura serta kehutanan dan perkebunan;
- d. pelaksanaan pengembangan usaha perlindungan tanaman pangan;
- e. pelaksanaan pengembangan usaha pertanian serta sarana dan prasarana usaha pertanian;
- f. pelaksanaan pemasaran produ k pertanian dan sen tra kom oditas pertanian;
- g. pelaksanaan pembinaan usaha perikanan yang meliputi produksi perikanan dan kualitas perikanan;
- h. pelaksanaan pengendalian hama penyakit;
- i. pelaksanaan pengembangan usaha peternakan yang meliputi bina produksi peternakan serta pengawasan kesehatan hewan;
- j. pelaksanaan standar penelitian atau pengembangan di bidang pertanian;
- k. pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi pertanian yang meliputi teknologi pertanian;
- l. pelaksanaan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner;
- m. pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang pertanian;
- n. pemberian dan pencabu tan perizin an di bidan g yan g m en jadi kewenangannya;
- o. pelaksanaan penyidikan t in d a k pidana pelanggaran di bidang pertanian s es u a i dengan ketentu an peratu ran peru n dan gundangan;
- p. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- q. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- r. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- s. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- t. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- u. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- v. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- w. pelaksanaan pengukuran In deks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- x. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pertanian;
- y. penyampaian data hasil pembangu nan dan in form a s i la in n ya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;
- z. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
5. aa. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
6. bb.pengevalu asian dan pelaporan pelaksanaan t u ga s pokok dan fungsi; dan
7. cc.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota s es u a i dengan tugas pokoknya.
- (3) Struktur Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Subbagian Penyusunan Program;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Umum.
- c. Bidang Tanaman, terdiri dari :
- 1) Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- 2) Seksi Kehutanan dan Perkebunan;
- 3) Seksi Perlindungan Tanaman.
- d. Bidang Bina Usaha dan Penyuluhan Pertanian, terdiri dari :
- 1) Seksi Sarana dan Prasarana Usaha Pertanian;
- 2) Seksi Penyuluhan Pertanian.
- 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
- e. Bidang Perikanan, terdiri dari :
- 1) Seksi Bina Produksi Perikanan;
- 2) Seksi Bina Mutu Perikanan;
- 3) Seksi Pengendalian Hama Penyakit.
- f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :
- 1) Seksi Bina Produksi Peternakan;
- 2) Seksi Kesehatan Hewan;
- 3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- g. UPT;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran XII dan meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketigabelas Dinas Pendapatan Daerah
BAB III - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 1

5
- (1) Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan t u ga s pokok melaksanakan kebijakan u ru san pemerintahan daerah di bidan g pemungutan pajak Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan t ek n is di bidang pemungutan pajak daerah;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pajak Daerah Lainnya;
- c. pelaksanaan dan pengawasan pendataan, pendaftaran, penetapan Pajak Bu mi Bangu nan (PBB) Perkotaan dan Pajak Daerah Lainnya;
- d. penyusunan dan pelaksanaan pengembangan potensi Pajak Bumi Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pajak Daerah Lainnya;
- e. penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bu m i Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pajak Daerah Lainnya;
- f. pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pajak Daerah Lainnya;
- g. pelaksanaan penyelesaian keberatan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pajak Daerah Lainnya;
- h. Pelaksanaan penyelesaian permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan, pengurangan sanksi, dan restitu si atas Pajak Bu m i Ban gu n an (PBB) Perkotaan dan Pajak Daerah Lainnya;
- i. pembinaan dan pembukuan serta pelaporan atas pemu ngu tan dan penyetoran Pajak Bumi Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pajak Daerah Lainnya;
- j. pengendalian benda-benda berharga Pajak Bumi Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pajak Daerah Lainnya;
- k. pembinaan dan pengendalian t er h a d a p s is t em pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pajak Daerah Lainnya;
- l. pelaksanaan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- m. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- n. pelaksanaan penyidikan t in d a k pidana pelanggaran di bidang pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pajak Daerah Lainnya sesu ai den gan keten tu an peratu ran peru n dan gundangan;
- o. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- p. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- q. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- r. pengelolaan administrasi u m u m m elipu ti pen yu su n an program , ketatalaksanaan, ketatau sahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kearsipan;
- s. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- t. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- u. pelaksanaan pengukuran In deks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- v. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pajak daerah;
- w. penyampaian data hasil pembangu nan dan in form a s i la in n ya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;
- x. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- y. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
- z. pengevalu asian dan pelaporan pelaksanaan t u ga s pokok dan fungsi; dan
17. aa.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota s es u a i dengan tugas pokoknya.
- (3) Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Subbagian Penyusunan Program;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Umum.
- c. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, terdiri dari :
- 1) Seksi Pelayanan, Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa;
- 2) Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan;
- 3) Seksi Pengolahan Data.
- d. Bidang Pajak Daerah Lainnya, terdiri dari :
- 1) Seksi Pendataan;
- 2) Seksi Pendaftaran;
- 3) Seksi Penetapan.
- e. Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi, terdiri dari :
- 1) Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
- 2) Seksi Pengelolaan Benda Berharga;
- 3) Seksi Pengembangan Potensi.
- f. Bidang Penagihan, terdiri dari :
- 1) Seksi Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan;
- 2) Seksi Penagihan Pajak Daerah Lainnya;
- 3) Seksi Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Lainnya.
- g. UPT;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Stru ktu r Organ isasi Din as Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII dan meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Keempatbelas Dinas Sosial
BAB III - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 1

6
- (1) Dinas Sosial melaksanakan t u ga s pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan u ru s a n pemerintahan daerah di bidang sosial.
- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sosial;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang sosial;
- c. pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kerja sama di bidang sosial;
- d. pelaksanaan pemberdayaan fa k ir miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya;
- e. pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
- f. pelaksanaan pembinaan anak terlantar, para penyandang cacat, panti asu h an / pan ti jom po, eks pen yan dan g pen yakit sosial, eks narapidana, Pekerja Seks Komersial (PSK), narkoba dan penyakit sosial lainnya;
- g. pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan bagi gelandangan, pengemis, pemulung, Anak Jalanan, psikotik;
- h. pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;
- i. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Karang Taru n a, Karang Werda, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS), Organisasi Sosial (Orsos);
- j. pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan Loka Bina Karya (LBK) Pandanwangi, Barak Sukun, Taman Makam Pahlawan, Makam Pahlawan Trip;
- k. pemberian rekomendasi klien ke Panti Sosial Bina Remaja (PSBR), Panti Reh abilitasi Sosial (PRS), Pan ti Sosial (PS), Pan ti Sosial Asuhan Anak (PSAA), Panti jompo dan Panti Balita;
- l. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB);
- m. pelaksanaan kegiatan penanganan pengungsi akibat korban bencana;
- n. pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang sosial;
- o. pemberian dan pencabutan perizin an di bidang sosial yang menjadi kewenangannya;
- p. pelaksanaan penyidikan t in d a k pidana pelanggaran di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- r. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- s. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- t. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- u. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- v. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- w. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- x. pelaksanaan pengukuran In deks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- y. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang sosial;
- z. penyampaian data hasil pembangu nan dan in form a s i la in n ya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;
11. aa. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
12. bb. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
- cc. pengevalu asian dan pelaporan pelaksanaan tu gas pokok dan fungsi; dan
- dd. pelaksanaan tu gas lain yang diberikan oleh Walikota sesu ai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Struktur Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Subbagian Penyusunan Program;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Umum.
- c. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
- 1) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial;
- 2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
- 3) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
- 1) Seksi Pembinaan Partisipasi Sosial Masyarakat dan Penyuluhan Sosial;
- 2) Seksi Pembinaan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
- 3) Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin;
- e. Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial, terdiri dari :
- 1) Seksi Bantuan Sosial dan Bencana;
- 2) Seksi Bantuan Advokasi dan Perlindungan Sosial;
- 3) Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial.
- f. UPT;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Stru ktu r Organisasi Dinas Sosial sebagaimana t er ca n t u m dalam lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kelimabelas
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
BAB III - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 1

7
- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan t u ga s pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan u ru s a n pemerintahan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kepemudaan dan olahraga;
- c. pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan pemuda dan lembaga serta kerjasama kepemudaan;
- d. pengatu ran, pembinaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan olahraga prestasi dan rekreasi;
- e. pelaksanaan kegiatan di bidang sarana dan prasarana olahraga;
- f. pelaksanaan kegiatan di bidang kewirau sahaan pemuda dan industri olahraga;
- g. pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- h. pemberian dan pencabutan perizinan di bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangannya;
- i. pelaksanaan penyidikan t in d a k pidana pelanggaran di kepemudaan dan olahraga sesu ai dengan ketentu an peratu ran perundang-undangan;
- j. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- k. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- l. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- m. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
- n. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
- o. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- p. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- q. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- r. pelaksanaan pengukuran In deks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- s. pengelolaan pengadu an masyarakat di bidang kepemu daan dan olahraga;
- t. penyampaian data hasil pembangu nan dan in form a s i la in n ya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;
- u. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- v. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
- w. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tu gas pokok dan fungsi; dan
- x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota s es u a i dengan tugas pokoknya.
- (3) Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Subbagian Penyusunan Program;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Umum.
- c. Bidang Pemberdayaan Pemuda, terdiri dari :
- 1) Seksi Pengembangan Remaja dan Pemuda;
- 2) Seksi Kerjasama Pemuda dan Lembaga Kepemudaan.
- d. Bidang Pengembangan Olahraga, terdiri dari :
- 1) Seksi Olahraga Rekreasi;
- 2) Seksi Olahraga Prestasi.
- e. Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga, terdiri dari :
- 1) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana;
- 2) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian.
- f. Bidang Kewirau sahaan Pemu da dan Indu stri Olahraga, terdiri dari :
- 1) Seksi Kewirausahaan Pemuda;
- 2) Seksi Industri Olahraga.
- g. UPT;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Stru ktu r Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga s ebagaimana tercantu m dalam lampiran XV dan meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Keenambelas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BAB III - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 1

8
- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan t u ga s pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempu nyai fungsi :
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan pendaftaran penduduk;
- d. pelaksanaan pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- e. penerbitan Kartu Kelu arga (KK) dan Kartu Tanda Pendu du k (KTP), Kartu Tanda Penduduk Khusus;
- f. pelaksanaan penerbitan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil;
- g. pencatatan mutasi penduduk dan perubahan data-data penduduk;
- h. pengumpulan dan pengolahan data penduduk dengan hak akses;
- i. pengelolaan sistem dan pelayanan informasi kependudukan;
- j. pelaksanaan penyuluhan kependudukan dan pencatatan sipil;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kependudukan;
- l. pelaksanaan pencatatan sipil;
- m. pelaksanaan penyidikan t in d a k pidana pelanggaran di kependudukan dan pencatatan sipil sesu ai dengan ketentu an peraturan perundang-undangan;
- n. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- o. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- p. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- q. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
- r. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
- s. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- t. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- u. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- v. pelaksanaan pengukuran In deks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- w. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kependu du kan dan catatan sipil;
- x. penyampaian data hasil pembangu nan dan in form a s i la in n ya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;
- y. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional
- z. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
4. aa. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
5. bb.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota s es u a i dengan tugas pokoknya.
- (3) Struktur Organisasi Dinas Kependu du kan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Subbagian Penyusunan Program;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Umum.
- c. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
- 1) Seksi Kelahiran dan Kematian;
- 2) Seksi Perkawinan, Perceraian dan Perubahan;
- 3) Seksi Pengelolaan Dokumen Catatan Sipil.
- d. Bidang Kependudukan, terdiri dari :
- 1) Seksi Pendataan dan Dokumentasi;
- 2) Seksi Pendaftaran Penduduk;
- 3) Seksi Mobilitas Penduduk.
- e. Bidang Pengelolaan In form a s i Administrasi terdiri dari :
- 1) Seksi Pengelolaan Informasi;
- 2) Seksi Penyuluhan dan Pengaduan;
- 3) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- f. UPT;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Stru ktu r Organ isasi Din as Kependudukan dan Pencatatan Sipil s eba ga im a n a terca n tu m dalam lampiran XVI dan meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
27. Kependudukan,
BAB IV - ESELON JABATAN
Pasal 19

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan ja b a t a n s t r u k t u r a l eselon IIIb.
- (4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT pada Dinas merupakan jabatan struktural IVa.
- (5) Kepala Su bbagian Tata Usaha pada UPT pada Dinas dan Kepala Tata Usah a Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) meru pakan jabatan struktural eselon IVb.
- (6) Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan jabatan struktural eselon Va.
BAB V - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 2

0
- (1) Pada Dinas dapat dibentu k Kelompok J a b a t a n Fungsional atas dasar kebu tu h an s es u a i dengan ketentu an peratu ran peru n dan gundangan.
- (2) Pembentukan Kelompok J a b a t a n Fungsional akan diatu r lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB V - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 2

1
- (1) Pejabat Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian.
- (2) Kelompok J a b a t a n Fungsional s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dibagi ke dalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan masing-masing yang dipimpin oleh s eoran g Tenaga Fungsional senior selaku Ketu a Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
BAB V - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 2

2
- (1) J u m la h Ten a ga Fu n gs ion a l d iten tu k a n b erd a s a rk a n s ifa t, jen is d a n beban kerja yang ada.
- (2) Pembinaan terhadap Tenaga Fu ngsional dilaku kan sesu ai den gan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 2

3
- (1) Pejabat s t r u k t u r a l pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Kelompok J abatan Fu ngsional dian gkat dan diberh en tikan sesu ai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - TATA KERJA
Pasal 24

Dinas dalam melaksanakan t u ga s pokok dan fu n gs in ya wajib menerapkan prinsip koordinasi, in tegrasi, dan sin kron isasi baik secara vertikal maupun horizontal.
BAB VII - TATA KERJA
Pasal 25

Dinas wajib melaksanakan sistem pengendalian intern.
BAB VII - TATA KERJA
Pasal 26

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidan g, Kepala Su bbagian dan Kepala Seksi bertanggu ng ja wab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petu nju k bagi pelaksanaan tu gas bawah an , dan bila terjadi penyimpangan, mengambil la n gka h -la n gka h yang diperlu kan s es u a i dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - TATA KERJA
Pasal 27

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidan g, Kepala Su bbagian dan Kepala Seksi wajib m en giku ti dan m em atu h i petu n ju k da n berta n ggu n g ja wa b kepada atasan masing-masing serta menyampaikan la p ora n berkala tepat pada waktunya.
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 2

8
Biaya yang diperlu kan u n tu k pelaksanaan t u ga s pokok Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB IX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29

Penjabaran Tugas Pokok, Fu ngsi dan Tata Kerja Dinas akan diatu r lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB IX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 30

Dalam rangka efis ien s i, ja b a t a n Kepala Tata Usaha pada Sekolah Menengah Keju ru an , Sekolah Lanju tan Tin gkat Pertama, Sekolah Menengah Umum dan kepala Puskesmas t id a k haru s dijabat oleh pejabat stru ktu ral dan tu gas fu n gsin ya da pa t dila ks a n a ka n oleh ten a ga fungsional.
BAB IX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 31

UPT pada masing-masing Dinas dapat dibentu k baik mengenai nomenklatur, ju mlah dan jen is, su su n an organisasi, tu gas dan fu n gsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32

Semua tugas dan fungsi yang dilaksanakan Dinas Daerah sebagai akibat dari ketentu an yang diatu r dalam Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahu n 2008 ten tan g Organ isasi dan Tata Kerja Din as Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahu n 2008 Nomor 2 Seri D, Tam bah an Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 59), masih tetap dilaksanakan s a m p a i d en ga n d ila n tik / ditu gaskan n ya Pejabat sesu ai Peratu ran Daerah ini.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

- (1) Walikota dapat mendelegasikan pemrosesan, penerbitan dan pencabutan perijinan yang ada pada tu gas pokok dan fu n gsi pada masing-masing Perangkat Daerah kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
- (2) Pada saat tu gas pokok dan fu n gsi yan g berkaitan den gan perijin an yang ada pada masing-masing Perangkat Daerah oleh Walikota sudah didelegasikan kepada Badan Pelayanan Perijin a n Terpadu s ebagaimana dimaksu d pada ayat (1), m aka Peran gkat Daerah yang bersangkutan tidak m em pu n yai kewen an gan lagi u n tu k pen erbitan , pencabutan dan/atau penandatangan perijinan tersebut.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Dengan berlaku nya Peratu ran Daerah in i, m aka Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahu n 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Din as Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

5
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar s etia p orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratu ran Daerah in i den gan pen em patan n ya dalam Lem baran Daerah Kota Malang.
Ditetapkan di Malang pada tanggal 22 Oktober 2012
WALIKOTA MALANG, ttd.
Drs. PENI SUPARTO, M.AP
Diundangkan di Malang
pada tanggal 8 Nopember 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,
ttd.
Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19580415 198403 1 012
LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2012 NOMOR 6
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, t td.
DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Dalam rangka melaksanakan Peratu ran Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 t en t a n g Organisasi Perangkat Daerah dan gu n a pemantapan pelaksanaan otonomi daerah serta u ntu k m elaksan akan tugas-tu gas berdasarkan u r u s a n pemerintahan yang dimiliki oleh daerah berdasarkan Peratu ran Pemerintah Nomor 38 Tahu n 2007 t en t a n g Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu dilaksanakan penataan kelembagaan In s p ek tora t, Badan dan Kantor Dinas Daerah dengan merujuk kepada ketentu an peratu ran peru n dan g-u n dan gan dan mempertimbangkan kondisi eksisting serta kebutuhan organisasi.
28
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribu si Daerah dan pelaksanaan ketentu an dalam Pasal 7 Peratu ran Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahu n 2010 ten tan g Tahapan Persiapan Pen galih an Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah, perlu m en ata kem bali kelem bagaan Din as Pen dapatan Daerah . Dan dalam rangka optimalisasi pen an gan an permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) perlu membentu k Dinas Sosial s ebagai perangkat daerah yang berdiri s en diri yang berakibat dih a pu s ka n n ya kelem ba ga a n Din a s Keten a ga kerja a n da n Sos ia l da n t er b en tu k n ya Din a s Keten a ga k erja a n d a n Tra n s m igra s i. Selanjutnya, dengan dibentu knya Satu an Kerja Pen gelola Keu an gan Daerah yan g s a la h s a t u fu n gs i u ta m a n ya adalah pengelolaan aset daerah m aka menghapuskan keberadaan Dinas Perumahan Kota Malang.
PENJELASAN
Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.Ayat (2)Pertanggu ngjawaban kepada Walikota melalu i Sekretaris Daerah adalah pertanggu ngjawaban administratif. Pengertian melalu i bukan berarti Kepala Dinas merupakan bawahan Sekretaris Daerah. Secara Stru ktu ral Kepala Dinas berada la n gs u n g di bawah Walikota.
PENJELASAN
Pasal 33 Cukup Jelas. Pasal 34 Cukup Jelas. Pasal 35 Cukup Jelas.

```## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4