Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2016
Tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANMN PROGRAM PENYALURAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH/BERAS SEJAHTERA DI KOTA BIMA TAHUN 2016
Berlaku: 13 Januari 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA RIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR af TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANMN PROGRAM PENYALURAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH/BERAS SEJAHTERA DI KOTA BIMA TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BIMA,
- a. bahwa untuk menyukseskan kebijakan Pemerintah dalam Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin)/Beras Sejahtera (Rastra) di Kota Bima sehingga dapat berjalan lancar dan efektif perlu dibuatkan petunjuk teknis;
- b. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 500/46/ Adm.Ekon Tanggal 13 Januari 2016 perihal Pagu Raskin/Rastra Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Barat Tahun 2016, Kota Bima mendapatkan Pagu Raskin sebagai dasar penyalurannya;
- c. bahwa b~rdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) /Beras Sejahtera (Rastra) di Kota Bima Tahun 2016;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4188);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor \_33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemenntah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. v 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270, sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengeloaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 161);
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima serta Staf Ahli W alikota (Lembaran Daerah Kota Sima Tahun 2008 Nomor 85) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
·V
/
Memperhatikan
Menetapkan :
Sima serta Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 144);
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 88);
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 172);
1. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umun Raskin 2015;
2. Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 500/46/Adm.Ekon Tanggal 13 Januari 2016 perihal Pagu Raskin/Rastra Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Barat Tahun 2016;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PENYALURAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH /BERAS SEJAHTERA DI KOTA SIMA TAHUN 2016.
BAB II - TUJUAN, SASARAN, PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN Bagian Kesatu Tujuan dan Sasaran Pasal 2
Pasal 5

- ( 1) Tim Koordinasi pada setiap tingkatan melakukan Evaluasi Penyaluran Raskin/Rastra setiap 3 (Tiga) bulan sekali.
- (2) Basil evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (1), dibuatkan dalam bentuk berita laporan.
BAB III - MEKANISME PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN Bagian Kesatu Mekanisme Perencanaan
Pasal 6

- (1) Pagu Raskin/Rastra untuk Kota Bima berdasarkan penetapan oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat pada pelaksanaan Penyaluran Raskin tahun 2015 mendapatkan jatah Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) sebanyak 9.326 Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) dan beras sebanyak 1.678.680 kg, yang diperuntukan pada Kelurahan yang ada di Kota Bima selama Tahun 2016.
- (2) Penetapan Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) berdasarkan Data hasil pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS 2011) BPS 2011 sebesar 9.326 RTS dan ditetapkan dalam DPM-1 dan ditandatangani oleh Lurah serta disahkan oleh Camat.
- (3) Rencana Distribusi dalam pelaksanaan Penyaluran Raskin/Rastra Tahun 2016 Kota Bima mengalokasikan selama 12 (Dua belas) bulan yaitu Januari sampai dengan Desember 2016, dengan alokasi 15 kg/RTS-PM/bulan, dengan menggunakan sarana pengangkutan truk sampai ke Titik Distribusi (Kantor Kelurahan) dan dilaksanakan setiap awal bulan pada setiap bulan berjalan.
- (4) Hasil penetapan RTS-PM sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) merupakan data yang tetap.
- (5) Perubahan data hanya dapat dilakukan apabila RTS-PM yang bersangkutan meninggal dunia, pindah alamat dan atau sudah tidak layak lagi menerima Raskin/ Rastra.
- (6) Proses perubahan data RTS-PM harus dimusyawarahkan di tingkat Kelurahan yang difasilitas oleh Camat.
- (7) RTS-PM yang Kepala Rumah Tangganya meninggal maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Raskin/Rastra diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM.
- (8) Bagi RTS-PM Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar Kelurahan/Pemerintah setingkat atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin/Rastra, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Muskel.
- (9) Proses perubahan data RTS-PM harus dimusyawarahkan di tingkat Kelurahan yang difasilitas oleh Camat.
- (10) Hasil Keputusan musyawarah disampaikan kepada Walikota yang selanjutnya akan di usulkan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk dilanjutkan ke Pusat.
Bagian Kedua Pelaksanaan Pasal 7
Mekanisme distribusi dan administrasi pelaksanaan penyaluran Raskin/Rastra di Kota Bima adalah se bagai beriku t :
- a) Walikota Bima membuat Surat Permintaan Alokasi (SPA) yang ditujukan kepada Kepala Sub Divre II Bulog Bima berdasarkan alokasi Pagu Raskin/Rastra dan Rekapitulasi Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) di masing-masing Kelurahan yang ada di Wilayah Kota Bima.
- b) Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) yang disampaikan oleh Walikota Bima, kepada Kepala Sub Divre II Bulog Bima menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan/Kelurahan yang ada di wilayah Kota Bima.
- c) Petugas Raskin/Rastra yang ada di Kelurahan mengumpulkan Uang pada Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM), sesuai jatah yang ditetapkan oleh Walikota, selanjutnya setelah semua uang terkumpul, petugas Raskin/Rastra Kelurahan menyetorkan uang tersebut pada Bank yang ditunjuk.
- d) Berdasarkan SPPB/DO yang dikeluarkan oleh Sub Divre II Bulog Bima, Satker Raskin/Rastra menyerahkan beras Raskin/Rastra kepada pelaksana distribusi di Titik Distribusi.
- e) Sebelum petugas Raskin/Rastra Kelurahan mengangkut beras sampai ke Titik Distribusi, diwajibkan melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras sesuai dengan jatah yang diperoleh Kelurahan.
- f) Satker Raskin/Rastra Bulog Bima dan petugas Raskin/Rastra Kelurahan, pada setiap pengangkutan Raskin/Rastra ke Titik Distribusi, wajib mengawal dan mengikuti truk yang mengangkut beras sampai ke Titik Distribusi.
- g) Serah terima beras di Titik Distribusi antara petugas Satker Raskin/Rastra dan petugas Raskin/Rastra Kelurahan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST), yang ditandatangani oleh Satker Raskin/Rastra dan petugas Raskin/ Rastra Kelurahan.
BAB III - MEKANISME PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN Bagian Kesatu Mekanisme Perencanaan
Pasal 8

Mekanisme Pembayaran dan penyaluran pelaksanaan program Raskin/Rastra di Kota Bima adalah sebagai berikut:
- a) Pembayaran Raskin/Rastra oleh Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) harus dilakukan secara tunai kepada petugas Raskin/Rastra Kelurahan Sebesar Rp 1.600/Kg.
- b) Setiap Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) wajib memiliki kartu Raskin/Rastra yang dikeluarkan oleh Perum Bulog Sub Divre II Bulog Bima.
- d) Petugas Raskin/Rastra Kelurahan selesai memberikan beras pada Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM), wajib mengisi dan membubuhkan tanda tangan atau paraf pada kartu Raskin/Rastra, sebagai tanda telah diterimanya beras oleh Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM), setiap pelaksanaan penyaluran Raskin/Rastra berjalan.
- c) Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) pada setiap akan mengambil Raskin/Rastra, harus membawa dan menunjukan kartu Raskin/Rastra Kelurahan.
BAB IV - PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Pemantauan dan Evaluasi Pasal 9
Pasal 10

Penanganan keluhan dan penyampaian keluhan disampaikan oleh Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM), masyarakat pemerhati, Satker Raskin/Rastra, dan petugas pengelola Raskin/Rastra, melalui Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang berada di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan Kota Bima. Prinsip-prinsip penanganan keluhan dilakukan se bagai beriku t :
- (1) Semua pengaduan keluhan harus memperoleh penanganan dan penyelesaian secara memadai dan dalam waktu yang singkat serta diberikan umpan balik ke pihak yang menyampaikannya.
- (2) Penanganan keluhan dilakukan secara terstruktur dan berjenjang oleh Tim Koordinasi.
- (3) Pengumpulan keluhan dilakukan secara pasif dan proaktif.
Pelaporan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi serta yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran Raskin/Rastra, dilakukan pencatatan dan pembuatan pelaporan sesuai dengan format yang ada dalam pedoman umum pelaksanaan Raskin tahun 2015, dan dilakukan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra yang dibentuk.
BAB IV - PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Pemantauan dan Evaluasi Pasal 9
Pasal 12

Pengawasan untuk pelaksanaan penyaluran program Raskin/Rastra dapat dilakukan dengan cara :
- a) Pengawasan langsung, dapat dilakukan kepada Rumah Tangga SasaranPenerima Manfaat (RTS-PM) dan pengelola Raskin/Rastra pada saat pelaksanaan kegiatan di lapangan meliputi administrasi, penyaluran dan pengelolaan keuangan.
- b) Pengawasan tidak langsung, dapat dilakukan melalui laporan pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi dan penanganan keluhan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM).
- c) Pengawasan fungsional dilaksanakan oleh aparat pengawasan fungsional.
- ( 1) Tim Koordinasi harus melaksanakan sosialisasi di tingkat Kota sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam setahun kepada unsur terkait, Camat, Lurah/Lembaga Kelurahan, Unsur Masyarakat dan perwakilan Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM).
- (2) Pada setiap Kecamatan dilaksanakan sosialisasi pada Kelurahan di wilayah masing-masing, yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kecamatan.
- (3) Pada setiap Kelurahan dilaksanakan sosialisasi program Raskin/Rastra pada Masyarakat, clan Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM), dengan tujuan agar mendapatkan pemahaman yang sama dan benar tentang pelaksanaan program Raskin/Rastra yang dilaksanakan oleh pemerintah.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 14
Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.
Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal a.6 ftbv'vG'r.1 2016
W ALIKOTA BIMA,J
1
,
M. QURAIS H. ABIDIN
t
Diundangkan di Kota Bima pada tanggal ~ frAo1tvmr·1 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,
BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR -~
v