PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor /5" Tahun 2014
Tentang URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MINAHASA UTARA
Berlaku: 7 Tahun 2013
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Minahasa Utara, maka dipandang perlu penjabaran tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa
- Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Utara;
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
*L
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4343);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4845);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambaltian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); A
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Minahasa Utara;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
Menetapkan : HIDUP KABUPATEN MINAHASA UTARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : .
1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa Utara;
4. Badan adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat, yang selanjutnya adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Utara;
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Utara;
6. AMDAL adalah singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan atau jabatan fungsional ketrampilan yang mempunyai fungsi dan juga yang berkaitan erat atau satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas dalam pemerintahan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri dari :
- 1) Kepala Badan.
- 2) Sekretaris, membawahi :
- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Perencanaan.
- 3) Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan, membawahi
- a. Sub Bidang Teknis Amdal;
- b. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas;
- 4) Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahi :
- a. Sub Bidang; Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- b. Sub Bidang Penetapan Lokasi, Perizinan dan Pembinaan;
- 5) Bidang Pemantauan dan Pemulihan, membawahi:
- a. Sub Bidang Pelestarian dan Pemulihan Kualitas Lingkungan;
- 6) Bidang Kebersihan Lingkungan, membawahi :
- a. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Persampahan;
- b. Sub Bidang Operasional Kebersihan;
- 7) Unit Pelaksana Teknis Badan;
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Bagian Kedua Fungsi
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
K.
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
pasal 3

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
- a. merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- b. menyusun rancangan Peraturan Daerah bidang lingkungan hidup;
- c. pengendalian dampak lingkungan;
- d. pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
- e. pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara;
- f. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut;
- g. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah akibat kebakaran hutan/lahan;
- h. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan untuk kegiatan biomassa;
- i. penanggulangan pencemaran dan kerusakan akibat bencana alam;
- j. pembinaan dan, pengawasan standar nasional Indonesia dan standar kompetensi personil bidang lingkungan hidup;
- k. pelaksanaan pengendalian perubahan iklim dan perlindungan atmosfir;
1. penyediaan laboratorium lingkungan;
- m. peningkatan sumber daya manusia bidang lingkungan hidup;
- n. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah;
BAB IV - URAIAN TUGAS
Pasal 5

Kepala Badan mempunyai tugas :
- a. membantu kepala daerah dalam melaksanakan tugas di bidang lingkungan hidup;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengacu pada program Nasional dan daerah;
- c. merumuskan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- d. menetapkan tata cara dan tata laksana pelayanan di bidang lingkungan hidup;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kesekretariatan dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian;
- f. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan program pada tahun berikutnya;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
Bagian Kedua Sekretariat
BAB IV - URAIAN TUGAS
Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi
^
perencanaan, pengembangan dan pembinaan pegawai, pelayanan administrasi secara vertikal dan horisontal, pelaksanaan ketatausahaan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. pemberian pelayanan administrasi di lingkungan Badan;
- b. penyusunan program dan rencana kegiatan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Sub Bagian;
- d. penyelenggaraan urusan umum;
- e. penyelenggaraan urusan perlengkapan;
- f. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- g. penyelenggaraan urusan keuangan;
- h. penyelenggaraan urusan rumah tangga;
- i. penyelenggaraan urusan evaluasi dan pelaporan;
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatannya, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (4) Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :
- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Perencanaan.
BAB IV - URAIAN TUGAS
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi suratmenyurat;
- b. pengelolaan administrasi, pemeliharaan barang IK/
inventaris, barang cetakan dan benda berharga;
- c. pengelolaan dan pelayanan kearsipan;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga Badan;
- e. koordinasi terhadap kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan umum yang dilaksanakan oleh bidangbidang dan sub bidang-sub bidang di lingkungan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f. pengelolaan urusan kepegawaian, menyangkut Daftar Nominatif, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), kesejahteraan pegawai dan disiplin pegawai;
- g. melaksanakan evaluasi kegiatan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan;
- b. melaksanakan pembuatan daftar gaji pegawai;
- c. melaksanakan pembayaran gaji/tunjangan pegawai;
- d. melakukan koordinasi dalam hal penerimaan maupun pengeluaran keuangan;
- e. melakukan kegiatan pengelolaan keuangan mengenai intensifikasi penerimaan, efisiensi dan efektifitas pengeluaran dan pertanggung jawaban keuangan;
- f. melaksanakan tugas yang berkaitan dengan keuangan;
- g. melaksanakan evaluasi kegiatan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan teknis program dan kegiatan;
- b. menganalisis pembiayaan program dan kegiatan;
- c. melakukan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
- d. melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data statistik serta penyajian bahan perumusan program dan rencana kegiatan;
- e. menyusun Rencana KerjaAnggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- f. mengidentifikasi masalah yang timbul;
- g. pengembangan jaringan dan sistem informasi bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- h. membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) badan;
- i. melaksanakan evaluasi kegiatan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
Bagian Ketiga
Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan
BAB IV - URAIAN TUGAS
Pasal 8

- (1) Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap analisis dampak lingkungan, melakukan pengkajian dan pengujian laboratorium terhadap teknis analisis mengenai dampak lingkungan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina analisis mengenai dampak lingkungan;
- b. koordinasi penyusunan rencana dan program bidang AMDAL;
- c. penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di daerah, sesuai dengan standar, norma dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
- d. pemberian rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya penyehatan lingkungan (UPL);
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL;
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL;
- g. pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- h. pelaksanaan pengembangan kapasitas dan kelembagaan;
- i. pelaksanaan pengujian laboratorium terhadap AMDAL;
- j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatannya, Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (4) Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan membawahkan 2 (dua) sub Bidang yaitu : a. Sub Bidang Teknis AMDAL;
- b. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas;
BAB IV - URAIAN TUGAS
Pasal 9

- (1) Sub Bidang Teknis AMDAL mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. menyusun, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengkajian teknis AMDAL;
- c. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengkajian teknis AMDAL;
- d. melakukan penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di daerah, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
- e. memberikan kajian dan rekomendasi terhadap upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya penyehatan lingkungan (UPL);
- f. melaksanakan evaluasi kegiatan serta melaporkan hasil;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. menyusun, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan kelembagaan, pemanfaatan laboratorium dan kapasitas pengendalian lingkungan;
- c. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan kelembagaan, pemanfaatan laboratorium dan kapasitas pengendalian lingkungan;
- d. menyusun bahan pembinaan dalam rangka pengembangan kelembagaan dan kapasitas pengendalian lingkungan;
- e. melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan, pemanfaatan laboratorium dan kapasitas pengendalian lingkungan;
- f. melakukan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan penelitian AMDAL;
- g. menyusun prosedur, petunjuk teknis dan pedoman penggunaan laboratorium;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
Bagian Keempat
Bidang Pengawasan dan Pengendalian
BAB IV - URAIAN TUGAS
Pasal 10

- (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap pengawasan dan pengendalian pencemaran air, udara dan tanah, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran;
- b. pengkoordinasian penyusunan rencana dan program di bidangpengendalian pencemaran;
- c. pengawasan pelaksanaan, pengelolaan, pemulihan dan penanggulangan kecelakaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi ijin lokasi dan pengolahan dan ijin penyimpanan sementara limbah B3;
- e. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir, laut dan danau;
- f. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan;
- g. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah untuk kegiatan biomassa;
- h. penanggulangan pencemaran dan kerusakan akibat bencana alam;
- i. penegakan hukum lingkungan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatannya, Bidang Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (4) Bidang Pengawasan dan Pengendalian membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu :
- a. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- b. Sub Bidang Penetapan Lokasi, Perizinan dan Pembinaan.
BAB IV - URAIAN TUGAS
Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas :
- a. mengkoodinasikan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. menyusun, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan pengendalian pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3);
- c. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian pencemaran dan pengendalian pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3);
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan, pengelolaan, pemulihan dan penanggulangan kecelakaan akibat limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- e. melakukan koordinasi dan fasilitasi izin lokasi dan pengolahan dan izin penyimpanan sementara limbah B3;
- f. melaksanakan prosedur pencegahan dan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan;
- g. melakukan supervisi, analisis dan menetapkan lokasi untuk pengelolaan konservasi lingkungan;
- h. melakukan pengawasan penataan instrumen pengendalian
10. pencemaran dan/atau kerusakan;
- i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Penetapan Lokasi, Perizinan dan Pembinaan mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. menyusun, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang penataan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan;
- c. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan penataan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan;
- d. menyiapkan bahan penataan hukum di bidang lingkungan hidup;
- e. melakukan proses administrasi penegakan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- f. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penegakan peraturan di bidang lingkungan hidup;
- g. melakukan koordinasi, fasilitasi dan melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
- (3) Dalam melaksanakan tugas, masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
Bagian Kelima
Bidang Pemantauan dan Pemulihan
BAB IV - URAIAN TUGAS
Pasal 12

- (1) Bidang Pemantauan dan Pemulihan mempunyai tugas
2. lr\s
menyiapkan bahan pembinaan, metode pemantauan, pengawasan dan upaya-upaya pemulihan lingkungan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemantauan dan Pemulihan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemulihan lingkungan;
- b. pengkoordinasian penyusunan rencana dan program di bidang pemulihan lingkungan;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pemulihan lingkungan;
- d. pengawasan, pembinaan dan pengupayaan pemulihan lingkungan;
- e. pengkoordinasian penetapan metode pengawasan pemulihan lingkungan;
- f. pengkoordinasian perumusan tata cara pemulihan lingkungan;
- g. pemantauan, evaluasi kegiatan dan pelaporan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatannya, Bidang Pemantauan dan Pemulihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (4) Bidang Pemantauan dan Pemulihan membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu :
- a. Sub Bidang Pelestarian dan Pemulihan Kualitas Lingkungan;
- b. Sub Bidang Pemantauan, Analisa dan Evaluasi.
BAB IV - URAIAN TUGAS
Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pelestarian dan Pemulihan Kualitas Lingkungan
mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja sub bidang pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan;
- b. menyusun, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pemulihan darat, pantai dan pesisir;
- c. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pemulihan darat, pantai, pesisir dan danau;
- d. melakukan koordinasi, fasilitasi dan mengawasi pelaksanaan pemulihan darat, pantai, pesisir dan danau;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
- (2) Sub Bidang Pemantauan, Analisa dan Evaluasi mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja sub bidang pemantauan, analisa dan evaluasi;
- b. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL;
- c. melakukan analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SNI dan Standar Kompetensi;
- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
(K'
Bagian Keenam
Bidang Kebersihan Lingkungan
BAB IV - URAIAN TUGAS
Pasal 14

- (1) Bidang Kebersihan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan pengendalian sampah rumah tangga dan sampan sejenis sampah rumah tangga serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemantauan dan Pemulihan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebersihan lingkungan;
- b. pengkoordinasian penyusunan rencana dan program di bidang kebersihan lingkungan;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan kebersihan lingkungan;
- d. melakukan pengawasan, pembinaan dan pengupayaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- e. pengkoordinasian penetapan metode penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- f. pengkoordinasian perumusan tata cara kebersihan dan penanganan sampah;
- g. pemantauan, evaluasi kegiatan dan pelaporan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatannya, Bidang Kebersihan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (4) Bidang Kebersihan Lingkungan membawahkan 2 (dua) Sub Bidang yaitu :
- a. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Persampahan;
- b. Sub Bidang Operasional Kebersihan.
BAB IV - URAIAN TUGAS
Pasal 15

- (1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Persampahan mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja sub bidang sarana dan prasarana persampahan;
- b. menyusun, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang sarana dan prasarana persampahan;
- c. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana persampahan;
- d. menyusun perencanaan, penetapan dan pengelolaan retribusi persampahan;
- e. melaksanakan ketetapan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- f. memfasilitasi perizinan kegiatan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak swasta;
- g. melakukan inventarisasi, pengendalian, perawatan dan pengawasan sarana dan prasarana persampahan sesuai kewenangannya;
- h. melakukan koordinasi, fasilitasi dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana persampahan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub BidangOperasionalKebersihan mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja sub bidang Operasional Kebersihan;
- b. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasional pembersihan sampah pada fasilitas umum, perumahan, kompleks kantor pemerintah;
- c. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan terkait kebersihan lingkungan;
- d. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasional pendaurulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah;
- e. menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang operasional kebersihan;
- f. menyusun dan melaksanakan penetapan petujuk teknis pelaksanaan operasional kebersihan;
- g. melakukan koordinasi, fasilitasi dan pengawasan pengelolaan sarana dan prasarana persampahan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
BAB V - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahliannya;
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala daerah dan bertanggung jawab kepada kepala badan;
- (4) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku^
BAB VI - PENUTUP
Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Utaradinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
BAB VI - PENUTUP
Pasal 18

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara. -
Ditetapkan di:
Airmadidi
Padatanegal
:
9 Jom«r&gt;'
2014
BUPAMI
MNAHASA UTARA,
SINGAL
Diundangkan di
: Airmadidi
Pada tanggal
: %Oo,w&gt;n 2014
BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2014 NOMOR