PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor ;3 Tahun 2015
Tentang No Description
Berlaku: 3 TAHUN 2015
BAB I - KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian
Pasal 1

- Perner intah Pusat se]anjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan "!egara Kesatuan Rcpublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun -945.
=Lam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- Pe m e r i n t a h a n Daerah adalah pcnyelenggaraan urusan pe rn e r i n t a h a r, olch Pemcrin tah Dacrah Ka bu paten Sarolangun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.
- Pe.merintah Dacrah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pernerintahan daerah.
- Bupati adalah Bupati · Sarolangun sebagai Pernegang Kekuasaan Perrge lo l aa.n Keuangan Daerah.
- .::: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adala h Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.
- Sekretaris Daerah adalah Sekrctaris Daerah Kabupaten Sarolangun selaku Koordinator Pengclo]aan Kcuangan Daerah, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Dacrah dan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada Sa tu an Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah.
- Perangkat Daerah adalah seluruh satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
- Pejabat Pengelola Keuangan Dacrah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yaitu Kepala Dinas Pe ad a pa ta n , Pengelolaan Keuangan d an · Aset Daerah Kabupaten Sa:-olangun yang mernj.unyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak se b agai Bendahara Umum Daerah .
- Sat.uan Kerja Penge]ola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun.
- .\_ \_\_ Bendahara Umurn Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah .
- Saru an Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah dalam kapasitasnya sebagai SKPD, r~spektorat, Sekreta.-iat :::&gt;PRD, Badan, Dinas, dan Kantor selaku penzguna anggaranj'peagguna barang yang menjadi tariggungja wa bnya,
- .. \_\_ Kuasa Bendahara Urnum Daerah adalah pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas yang dirniliki BUD.
- Pe n ggu na Barang adalah Kepala SKPD ~ha~ai pej abat pemegang kewenangan -~ii:.Uneaa barang milik daerah untuk ~-fu:1gsi SKPD yang c!ipimpinn~·a. .. 3. Pengguna Angga.:ad a l a m kapasitasnya pen ggu naan an a:rE.:= melaksanakan tu as
uasa Perigg ------ad a lah pejabat ya:1g diberi k ua s a nruk rneta -· -ian kewenangan pejabat pengguna nggar an dalarn me -.a can sebagian tugas dan fungsi SKPD.
Pcjabat Penata .sahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat li?PK-SKPD adalah peja bat yang melaksanakan fungsi tata usaha euangan SKPD.
uasa Pe ngguna nggar an ditunjuk berdasarkan pada -;-timbanga:1 kompe·ensi jaba.tan , anggaran kegiatan, beban erja, lokasi, dan atau reritang kendali, dan pertimbangan obyektif nnva.
iabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh J?engguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran se bagai p e m i l i k ,...e erjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan rang jasa.
- :n Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat -ApD adalah tirn yang dibentuk dengan kcputusan Bupati dan ----aupin oleh sekretaris d aera h yang mcrnpu nya i tugas menyiapkan --..a melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan PBD yang anggotanya terdiri d ar . pejabat perencana daerah, ja.ba t Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai e-gan kebutuhan .
~aba· Pe la ksan a Te kn is Kcgiatan SKPD yang selanjutnya disingkat ?FK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu -u beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dcngan bidang gasnya.
.,...,endahara Penerimaan SKPD adalah PNS non s t r u k t u r a l an g ditunjuk untuk menerima, menyimpan, -enyetorkan, mcnatausahakan, dan mempertanggung \_-abkan uang pendapat an daerah dalam rangka pelaksanaan APBD ~ SKPD.
-ban tu Be nd e ha r a Pe n e r i m a a n SKPD a d a l a h PNS non :ruktural yang ditunjuk untuk mendukung kelancaran tugas ... rlahara Penerimaan, tetapi tidak d i b e r i kewenangan legalitas Bendahara penerimaan dan Bendahara Penerimaan
8.:-rlahara Penerimaan Pembantu adalah PNS non struktural ng ditunjuk untuk m e n e ri rn a , menyimpan, menyetorkan, -·na:ausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan ~ dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
Pc n gc l u ar a.n adalah PNS non struktural yang -: ________________njt!k untuk rnenerirna, rnenyimpan, mernbayarkan, menatausahakan, -mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah \_\_;;\_\_;;;...-;:::; ... rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
-e~oantu Bendahara Pengeluaran adalah PNS non struktural ye-g ditunjuk untuk mendukung kelancaran tugas Bendahara -cilgeluaran, tetapi tidak diberi kewenangan legalitas seperti 3.enriahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
'=·nd.ehara Pengeluaran Pembantu adalah PNS non struktural d i tu nj u k 'u n t u k m e n e r i rn a , m e n y i m p a n , rn e m b a.y a r k a n , ..-.-natausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk ~-.:.:-:uan belanja daerah dalam rangka pelaksariaan APBD pada unit ~-=: SKPQ.
&amp;ndahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah P ... ~ non Strukrural yang dirunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatauaahekan, dan mcrnpe rte nggurigjawa hka n uang perlunn ttnneaksi n a d n pen elunrnn pernb'inynun pada Peja ba t Pengelola Keuar gan Daerah,
27. Dokumen Pela ·5a1 -~an SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah -:1 yang memuat pendapatan dan belanja yang disusun dan d an oleh Ke p a l a SKPD, disahkan oleh Pejabat Pengelola Kc an an Daerah dan disetujui pengesahannya oleh Sekretaris Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna/ kuasa pengguna anggaran.
...
-
- Dokumcn Pclaksar . an Pcrubahan Anggaran SKPD yang sclanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang mcmuat pcrubahan pendapatan dun bclanja yang digunakan scbagai da sar pelaksanaan perubahan anggaran.
- Dokumen Petaksanaan Anggaran La nju tan SKPD yang selanjutnya disingkat DPAL-SKPD adalah dokumcn yang mcmuat pclaksanaan kegiatan Lanjutan didasarkan pada DPA SKPD yang telah disahkan kembali oleh Pejaba t Pengclola Keuangan Dae rah me nj ad i DPA Lanjutan SKPD pad a tahun anggaran ber iku tnya.
Dokurnen Pelaksanaan An ggaran Pejabat Pcngelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPJ\-PPKD adalah dokumen yang memuat pc n d a p at a n dana pcrimbangan dan lain-lain pendapatan d ae r ah yang sah , belanja tidak langsung selain belanja pegawai dan pe m b iayaa n yang disusun dan disiapkan oleh Pejabat Pengelola Kcuangan Dae rah, disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan d i se t nj u i pengesahannya oleh Sekretaris Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD.
- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Dacra h yang se lanjut.nya disingkat DPPAPPPKD a d a la h dokumen yang memuat perubahah pcndapatan dana perimbangan dan lain-lain pcndapalan d ac r a h yang s a h , bclanja t i d a k langsung sclain belanja pcgawai d an pcmbiayaan yang digunakan scbagai dasar pclaksanaan pcrubahan anggaran oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sclaku BUD.
- U. Anggaran Ka s ad a la h dokumen perkiraan ar u s ka s masuk yang be r s u m be r dari perierimaan dan perkiraan arus kas ke luar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan d al arn setiap periode.
- --. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokurnen ynnR m crryn ta kn n te rne d in nyn dnnn ta rt t tt k rno ln kan n a kn n kegiatan yang disiapkan oleh Kuasa BUD dan disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- ~-Surat Pcr in tah Pc n ca.ir an Dana yang sclanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD.
- Surat Pe ... mintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP
- adalah d o k u m e n yang dipersiapkan oleh Bcndahara Pengeluaran d a larn r angkr permohonan penerbitan SPM kepada pengguna anggaran melalui PPK SKPD.
- Surat Perintah Mernbaya r yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk BUD sebagai dasar penerbitan SP20.
- SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran kepada pengguna anggaran rn e l al u i PPK-SKPD untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pe ngi siari kembali (revolving) untuk rnernbayar belanja yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
5.
PP Ganti U n ---yang selanjutnya disi n gkar SPP-GU ~alah dokumen cuajukan oleh bcrida o ar a pengeluaran ~pada pengguna an melalui PPK-SKPD untuk permintaan ~ngganti uang persec aan yang telah digunakan.
--pp Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah :: ·umcn yang diajukan olch bendahara pengeluaran untuk -rmin taan pem b ay ar a n langsung kepada pihak ketiga atas dasar .-.:erjanjian kontrak kcrja atau surat perintah kerja lainnya yang ::. s u m e n ny a disiapkan oleh PPTK dan pembayaran gaji ::.engan jumlah, p e n c r i m a , pcruntukan, dan waktu ---ibayaran tcrtcn tu.
,Pp Tarnbahan Uan Per sediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU -:::-=.alah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran --·uk pcrmintaan tambahan uang pcr scd iaa n yang akan \_ unakan untuk membayar belanja kegiatan SKPD yang \_:-sifat m e n d e s a k dan/atau melebihi p a g u uang persediaan ::. n belanja terscbut ti d a k dapat dibayar dcngan pembayaran ~ sung.
- -enerirn&amp;an Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
- -::iendapatan Daerah adalah hak pe m e r i n ta h dacrah yang diakui ·bagai penambah nilai kekayaan bersih.
- \_ ?engeiuaran Daerah adalah uang yang ke l u a r dari kas daerah.
- 3:lanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- ?embiayaan Daerah adalah semua pencrimaan yang pcrlu dibayar embali dan/atau p e n g e l u ar an yang a k a n diterima kern b a l i , \_::;\_i · p ad a tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada ~-nun-tahun anggaran berikutnya.
32dan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD ---=alah S.&lt;PD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah :::.zerah yang rlibentuk untuk mem berikan pelayanan kepada -asyarakat Lerupa pcnycdiaan barang dan/atau jasa yang =. \_ual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam -elakukan ke g i a t a n ny a didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektifi tas.
egiatan Tahun .Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan =::::aksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang ::ekeaiaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
Bagian Kedua Tujuan dan Ruang Lingkup
BAB I - KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian
Pasal 2

:::2n dari Sistcm dnn pro scd ur Pc ngc lo l aa n Keuangan Daerah di te te p ka n di dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk -- ... erikan pedoman mengenai tata car a Pcngelolaan Keuangan dalam kerangka APBD Pemerintah Kabupaten Sarolangun .::i dengan peraturan perundang-undangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian
Pasal 3

- £. pelimpahan kekua aan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Rr..?ang lingkup Si sd ur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pad a Pas al 2 te rdir i dari:
- b, s i s t e m dan pro ed u r penyusunnn APBD:
- d, sistem dan prosedtzr ~.c:.a.tausahaan pelaksanaan APBD; dan
- c. sistcm dan pro edur eta sanaan APBD;
- e, s is tem dan pro --::.;:::::ru-t.e.nsi dan petapor an keuangan d aer ah,
- ercantum pada larnpiran yang raer upaka n an yang t ak terpisahkan dari Peraturan ?:,:= -dimaksud pada · satu ke s at uan Bupati ini. Sister can Daeran
BAB II - Bagian Pertama KEKUASAA1· PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 4

- \_ 3upati se la ku pemegang kckuasaan Pengelolaan Keuangan Daera h melirnpahkan scbagian a tau seluruh kekuasaannya kepada:
- Bupati selaku Kepala sekua saan Pengelolaan cemer in tah daerah dalam =-.pisahkan. Pemerin tah Daerah adalah pemegang Kcuangan Daerah dan mewakili kepemilikan kekayaan daerah yang
- d ae ra h ; Sekretaris )acrah selaku koordinator pengelola keuangan
- anggaran/pengguna Pengguna selaku pejabat -Kepala SKPD barang.
- Pendapatan PPKD; Pcngelolaan Keuangan dan Aset Kepala Dina~ Daerah selaku
- Supat1 mempunyai kewenangan:
- menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang d aer ah ;
- menetapkan kcbijakan tentang pelaksanaan APBD;
- ntuk pelaksariaan APBO, Bupati mempunyai kewenangan -e.i.,etapkan:
- Kuasa Pengguna Anggaran/pengguna bar a ng:
- Pengguna anggaran/ pcngguna barang;
- -Bendahara penerimaan;
- ~ Bendahara penerimaan p e m ba n t-r:
- -Bendahara pengeluaran;
- Bendahara pengeluaran pembantu;
- Peja bat yang diberi tugas/wewcnang melakukan pengclolaan utang dan piutang daerah;
- melakukan Pejabat yang dibcri t u g a s y w c w e n a n g pcm u n gu tan pene rimaa n d acra h:
- Pejabat yang diberi t ugas/wewenang melakukan pengelolaan barang milik daerah;
- Pejabat yang diberi tugas/wewenang menandatangani SPD;
- Pcjabat yang diberi tugas/wewenang menandatangani surat sete tapan pajak daerah (SKPD) dan/ a tau surat ketetapan retxibu si daerah (SKRD);
- Pcjabat yang diberi tugas/wewenang menandatangani SPM;
- -Peja b a t yang d i b cr i tugas/wewcnang menandatangani SP2D;
- Pejabat yang dibcri tugas/wewenang me nge aah kan SPJ;
- Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi ha si l , belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana dianggarkan di dalam DPA-PPKD.
- Pejabat, staf lairrya yang bertugas melaksanakan pcnatausahaan dalam rangka pelaksanaan APBD.
- netapan pejabnt/ t f inn ·n e e bn gn i mn n n dimttkaud pndo. y t (4J huruf o dap t I ere ikan sebagian ata u sepenuhnya - eh Bupati kepada kepa.:a C::KPiJ.
- nerapan ~-' yang diberi tugas/kewenangan dalam penatausahaan pelaksanaan APBD -agaimana pada aya t (4) dilaksanakan sebelum - -uJainyQ tat. tn 2-gga.ran berkenaan .
- ayat (2) ditetapkan prinsip pemisahan menguji, dan yang ..-. impahan se baga ima.na dimaksud pada - engan ke put.c san Bupati berdasarkan ~wenangan an tar a yang memerintahkan, --nerima dan mengeluarkan uang.
Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
- e cr e t ar i s daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan :laerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a ~~r cair.a n d e n ga n pe ra n dan fungsinya dalam membantu kepala .2e.rah meryusun kcbijakan d an mengkoordinasikan --enyelenggaraan urusan pemerintahan d ae r a h termasuk '""'·-gclolaan Kcuangan Dacrah.
- \_ Se.kr et ar i s d a e r a h sclaku koordinator Pengelolaan Keuangan ::laerah sebagaimana dimaksud paJa ayat ( 1) mempunyai tugas soordin as i di bidang:
- penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
- penyusunan dan pclaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
- penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- penyusunan RaperJa APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pclaksanaan APBD;
- tugas -tugas pejabat perencana daerah, Pengelolaan Keuangan Da er ah , dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
- pen y u sun an laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- -- a.in mem pu nya i tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat "" sekretaris daerah mempunyai tugas:
- ra e m i m p i n TAPD;
- = me nyiapkan pedoman pengelolaan barang d aer ah ;
- -menyia pka n pedoman pe la ks a n a a n APBD;
- mcmberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD /DPPA-SKPD;
- e, melaksanakan tugas-tugas koordinasi Pcngclolaan Keuangan Dae rah Iainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepada daerah.
- or d i na to r Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab zas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat cepada Bupati.
Bagian Ketiga Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
BAB II - Bagian Pertama KEKUASAA1· PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 6

epala Dinas Peridapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b zzempurryal tugas·
2. menyusun dan melaksanekan kebijakan Pengelolaan Keuangan Dae rah;
- b. zaenyu sun rancangac A.PaD dan rancangan Peruba.han APBD;
3. c, me lakaanaka n fun -:s·\_-o-
4. e: ________________ menyusun Japc-:z=: daerah dalam rangka
5. rnelaksanakan rugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan e eh Bupati.
--bat Perigelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya -~ BliD berwenang:
- cenyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- -~ngesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
- -engesahkan DPA-Pejabat Pengclola Keuangan Dacrah /DPPAl?ejabat Pengelola Keuangan Daerah
- .--~ akukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- -~mberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan :: ________________3Il. pengeluaran kas daerah;
- -~netapkan SPD;
- ---::iapkan pelaksanaan pinjaman dan pernberian pmjaman atas -~::2 pemer intah daera h;
- -ksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; \_\_\_ ,,\_...,aj~kan informasi ke uangan daerah; dan
- ..::3.5c--nakan kcbijakan dan pedoman pengelolaan serta --.:-usan barang milik daerah.
ngelola Keuangan Daerah selaku BUD menunjuk pejabat di --·--~-g:ar. Dinas Pcndapatan Pcngelolaan Keuangan dan Aset - selaku kuasa BUD.
Pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab atas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasa1 7
- --. ukan k u a s a BUD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 3) drtc tapkan dengan Keputusan Bupati. a BC'D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai
- -enyiapkan anggaran kas;
- -enyiapkan SPD;
- -e:nc;-bitkan SP2D;
- -emantau pe lakaan aan penerimaan dan pengeluaran APBD eh bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- -:ngusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pe aksanaan APBD;
- -enyimpan uang daerah;
- c:relaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola menatausahakan investasi daerah;
- ;::::elakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna ... nggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- rnelaksanal.an pemberian pinjaman atas nama pemerintah d aer a h:
-~sa BlJD ber t-rnggu ng jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada 3.,;[)\_
BAB II - Bagian Pertama KEKUASAA1· PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 8

----=:z: Pengelola Keuangan Daerah dapat melimpahkan kepada pejabat --~a di lingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Dae rah untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
- -~.uyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- -elakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- -e!aksanakan pemungutan pajak daerah;
- =elaksanakan sistem akuatansl dan pelaporar. keuangan daerah;
- ~nyiapkcJ1 pelaksanaan pinjaman dan penberian jaminan atas nama ..-~me.;-intah d aer ah ;
- -euyajikan infor m as i ke uangan d aer ah: dan
- c:elaksanakan kebija ran dan pedoman pengelolaan serta ~ughapusan barang 11,Hi ... daerah.
-~--aran/Pengguna Barang Pejabat Pen
BAB II - Bagian Pertama KEKUASAA1· PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 9

- menyusun RKA-SKPD;
epa la SKPD selaku pcjabat pengguna anggaran/ pengguna -rang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e -~punyai tugas:
- me nyu s u n DPA-SKPD;
- melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- me lak uk a n tindakan yang mcngakibatkan pcngcluaran atas beban a n ggar a a n b e l a nj a .
- melakukan pengujian atas tagihan dan mcmerintahkan pernbayaran ;
- mengadakan i ka tan/ perjanjian ke rj a sa rna dengan pihak lain dalarn batas anggaran yang te la h ditetapkan;
- melaksanakan pcmungutan penerimaan bukan pajak;
- menandatangani SPM;
- mengelola utang dan piutang yang n,enjadi tanggung jawab SKPD \_ ang dipimpinnya;
- rnenge lo la barang milik daerah/ kekayaan daerah yang rnenjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m e n yu s u n d a n m e n y a m p a i k a n laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- rnelaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang ainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupatr; dan
- bertanggun-t jawab atas pclaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
-=i,...-:etapan pejabat z staf lainnya oleh kepala SKPD dalam rangka \_..\_\_ ... - ... csanaan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (5) --:=~kup:
- Pcrret a pa n PPTK y a n g diberi kewenangan melaksanakan satu ara u beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang ruga snya;
- Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD yang ci1beri keweria ngan mc l a kan nn ka n ta tn u snhn keuangan SKPD;
- peja.bat yang dibcri kewenangan menandatangani bukti pener im aan pendapatan daerah:
-·-ctapan s e b aga i m a n a dimaksud pada ayat {2) dilaksanakan -1:l~!um dimulainya ta h u n anggaran bcrkenaan.
- pcmbantu b e n d a h a r a p e n c r im aa n dan/atau pe m b a n t u end ah ar a pengeluaran.
rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran/Kuasa ~~:una Anggaran dnpat bert indnk acbngni Pejnbnt Pernbunr Komitmen ~ peraruran perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/ Jasa :=.--nn tah.
Bagian Kelima
?ejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pe nggu na Barang
BAB II - Bagian Pertama KEKUASAA1· PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 10

2e;abat pengguna anggaran/barang dalam melaksanakan tugas--as scbagaimana dimak ud da nm Pn aa l 9 d apn t rne ltrn pa h kari ebagia n keweriangannya repada kepala unit kerja pada SKPD stlaku kuasa pengguna anggaran/baran~.
- uasa pengguna a..:i~gar;:;r, bar ang sebagaimana te r s e b u t pada ayat ( i) yairu : -----=E.=Pejaba t arrukturer ese -H a pada Sekretartar Daer ah;
- yang diberi --nggaran /ba: i-.an sebagian kewe n a nga n pengguna
mpahan seba rar; ewenangan pengguna anggaran/pengguna ng kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang gaimana terscbut pada ayat (2) be:dasarkan pertimbangan ca tan daerah, besa r a n S KPD, be saran jumlah uang yang se.lota , beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang -dali dan pertimbangan obyektif lainnya.
-~ rapaha n sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ~· (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul kepala SKPD.
- melakukan tindakan yang mcngakibatkan pengeluaran atas eban ariggar an be lanja ;
-,,...1mpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada t (1) rneliputi:
- me lak s an at.a n a n gga r a n unit k e rj a yang dipimpinnya;
- celakukan pengujinn atas tagihnn dan memerintahkan pembayaran;
- -menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
- \_ mengadakan ikatan/perjanjian ke rj a s arna dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- yang kerja unit merrgawas i pclaksanaan anggaran aipimpinnya; dan
- melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran rainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
-..::sa pengguna anggaran/barang scbagaimana dimaksud pada at (t) bcrtanggung jawab alas pelaksanaan tugasnya kepada ~ una anggaran/barang.
--=.:&gt;man penunjukkan pcjabat kua sa pengguna anggaran/barang ::cantum pada Lnrn p ir an I Pe ra tu ran Bupati ini.
Bagian Keenam
Pejabat Pelaksana Tcknis Kcgiz.tan SKPD (PPTK-SKPD)
BAB II - Bagian Pertama KEKUASAA1· PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 11

-.. -unjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) --=dasarkan pcrtimbangan kompctensi jabatari, anggaran kegiatan, .:eban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan ..., cktif lainnya.
-c aba t pengguna anggaran/ barang a tau kuasa pengguna \_00aran/barang dalam m e la ks a n a ka n program dan kegiatan -·nunjuk dan menetapkan pejabat pada unit kerja SKPD selaku FPTK.
!??TiK ya n g ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/ barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas cdaksanaan tugasnya ke pada pengguna anggaran/barang.
P?TK yang ditunjuk olch kuasa pengguna anggaran/barang sebagairnana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas ee aksanaan tugasnya kepada kuaaa pengguna anggR.r::1n/h:u:=rng. ?'?'TK mempunyai tugas mencakup:
- ..:.-mengendalikan peleksanaan kegiatan;
- menyiapkan dokumen anggar an atas beban pengeluaran pelaksanaan kc Iatan,
- ...,\_ me.capo rk an perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
- -encakup do -:u-~ --1n1st:rasi kegiatan maupun dokumen dm1n1strasi l an -,-.- · ·t dengan persyaratan pem bayaran yang =. tetapkan ses'ua cenaan ketentuan perundang-undangan. C
- Pcdoman perrunju ~an PPTK tercan tum pada Lampiran I Peraturan S,;Jpati ini.
Bagian Ketujuh
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)
BAB II - Bagian Pertama KEKUASAA1· PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 12

;;&gt; ·-&lt;;KPn ~Phagaimanfl d irna ks ud pada ayat (1) mernpu nyai tugas:
... nruk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, epala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata --se~n keuangan padn SKPD sebagai PPK-SKPD.
- rn e n e l i t i k e l c n g k a p a n SPP-LS pcngadaan barang dan jasa yang d is arnpa ikari oieh bendahara pengeluaran dan cliketahui/ disetujui oleh PPTK;
- . meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji d a n tunjangan PNS serta pcnghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketcntuan perundang-undangan yang d iaj u k a n oleh bendahara pcngeluaran;
- melakukan verifikasi SPJ;
- :. menyiapkan SPM;
- melaksanakan akuntansi SKPD; dan
- melakukan vcrifikasi harian atas penerimaan;
- menyiapkan laporan keuangan SKPD.
?edoman penunjukkan PPK-SKPD tercantum pada Lampiran I P1!raturan Bupati ini.
~K-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pcjabat yang bertugas --lakukan pemungu tan pcnerimaan negara/ daerah, bendahara, --n/atau PPTK.
Bagian Kedelapan
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pcngeluaran
BAB II - Bagian Pertama KEKUASAA1· PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 13

S:ndahara penerimaan dan bendahara pengelue.ran ba ik secara ~gsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kcgiatan ~rdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau :::er:.: ndak se bagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/ penjualan, serta membuka rekening/ giro po s a tau menyimpan uang pada suatu -3r~.i\_.c atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
a:1pa ti a t a s usu I Pej fl bat Pen gelola Keuangan Daerah -enetapkan b e n d a h ar a penerimaan dan bendahara pengeluaran .--.tuk melaksanakan tu gas kebendah araan d a la m ra ngka -...raksanaan anggaran pad a SKPD.
- 3e;idahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara ~ \_ngsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada cjabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD.
- =.enyimpan, menyetorkan, c.~pertanggungjawabKB.n penerimaan ;:ciaksanaan APBD pada .:K?O. bertugas un tuk mcnerima, menatausahakan, dan pendapatan dalam rangka SKPD ~u.c.ahara pe ncr ima an
- -ngguna angg: ran. ~cahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara -:t.ministratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
aimann dimnksud pada ayat (5) ·-ntuk mejaksanaken
- aerah; bersumber pendapatan
- c:eny:impan selurub erimaan:
am hal o byek pendapatan daerah tersebar secara geografis - ngga wajib pajak/wajib retr ibu si mengalami kesulitan dalam --ba~·ar kewaj i ba n ny a, dapat ditunjuk s a t u a tau lebih -dahara penerimaan pembantu SKPD untuk melaksanakan -'"'-s dan wewenang bendahara penerimaan SKPD.
- -enye~orkan penerrm ... an yang d iter irna dari pihak ketiga ke reke ni ng kas urnum daerah paling Iarn bat 1 hari kerja berikutnya; cendapatkan bukti tr ans aks i atas pendapatan yang diterima -elalui Bank.
--dahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, -~::yimpan,membayarkan, mcnatausahakan, dan mempcrtanggung --abkan pcngeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada u.
rnengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP P/GU, TU dan SPP-LS;
~ melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (8) -.-- ·ahara pengeluaran SKPD berwenang:
- -enerima dan menyimpan uang persediaan;
- peraturan: dari Pengguna Anggaran/Kuasa tidak sc su ai dengan keten tuan meno lak perin tah bayar Pengguna Anggaran yang
- ::1kelolanya; ::::ielaksanakan pcmbayaran dari uang persediaan yang
- -cneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang ibcrikan oleh PPTK;
hal pengguna anggaran melimpahkan sebagian -~cnangannya kepada kuasa pcngguna anggaran, dapat ditunjuk -nahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait.
- we:igernbalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan leh ?PTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat can/atau tidak iengkap.
t?njukan/pengangkatan bendahara pengeluaran pembantu ... ?~aimana dimaksud pada ayat (10) didasarkan pada pertimbangan -:s.:ra Iain besaran organisasi, kompetensi, besaran anggaran yang anggaran dapat mengusulkan penunjukkan k .:pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, ·.2nju tnya Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengusulkan ---:!ahara kepacia Bupati untuk ditetapkan dengan SK Bupati.
- Ber.dahara pengeluaran yang bertugas menatausahakan mempertanggung jawabkan pengeluaran belanja yang sumber rlananya berasal dari APBD;
us'us pada SKPD atau unit kerja GKPD yang mendapat status -a pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-; \_\_ ,.u) bendahara yang ditunjuk dapat terdiri dari:
- Ben d a h a r a penerimaan yang bertugas menatausahakan mempertanggungjawnbkan penerimaan pendapatan yang harus disetor langsung secara bruto ke rekening kas umum daerah;
-do:nan penunjukk n bcndahara SKPD tercantum pada ...=.m.?ir-an I Pe raruran Burp:'.2ti i:-i.
- Bendahara BLUD yang bertugas menatausahakan/ rr.empertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dari rc asyarakat (bukan dad APBD) dan pengeluaran belanja yang u mber dananya bukan dan J-"'.PBC.
Ilustras! Ht: --::---:- Pengelolaan Ke uangan d SK?~ dan SK?KD
Pa.sal 14
diagram hubungan pengeJolaan keuangan di dalam SKPD dan ercantum pada Larnpiran ii Peraturan Bupati ini.
BAB III - STRUKTUR APBD Bagian Pertama Struktur APBD
Pasal 15

.-:i:u .. APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari:
..-.'e-dapatan daerah;
~-biayaan d ae r ah.
i=---:o·a daerah: dan . '
~r APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan ~2: dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan \_\_\_\_\_\_.\_--... pemerintahan tcrsebut scsuai dcngan peraturan perundang-
BAB III - STRUKTUR APBD Bagian Pertama Struktur APBD
Pasal 16

\_:::rua.n dar rah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) 2 rneliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas ~--daer ah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah -saru tahun anggaran dan tidak pertu dibayar kembali oleh
- a daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) b meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum -=t: yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban dalarn satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh ~-~-yara...,nya kembali oleh daerah.
-=-.aya ari daerah sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) c m e l i pu ti semua tr an s a k s i keuangan untuk menutup un tuk memanfaatkan surplus.
\_...\_~~..\_\_\_ \_\_ daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf dibayarkan oleh bendahara pengeluaran SKPD dengan ~-~5 u:nakan uang persediaan atau tarn bah uang persediaan, akan sebagai belanja jika pembayaran telah -..anggungjawabkan dan disahkan oleh unit yang memiliki perbendaharaan.
BAB III - STRUKTUR APBD Bagian Pertama Struktur APBD
Pasal 17

---.:a daer ah sebagaimana dimaksud d alarn Pasal 15 ayat (1) b dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, -\_;--...=1sasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan --~ - obyek belanja.
-zfl-2.tan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ~ s d ir inci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, --=~k, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.
-=---znayaan daerah sebagairaana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) -\_\_; c dirinci menurut uru an perne r in ta ha n d a e r a h , organisasi, ~--,-\_\_ pt,k, j erris, obyek d n n~cian obyek pern bi aya.ari.
Bagian Kedua Pendaparan Daerah
BAB III - STRUKTUR APBD Bagian Pertama Struktur APBD
Pasal 18

- -:3.t.an daerah sebagairaana dimaksud dalam Pas al 15 ayat ( 1)
- .:.. dikelompokan atas:
- ·-capatan Asli Daerah;
- z.a perimbangan; dan
- pendapatan daerah yang sah.
BAB III - STRUKTUR APBD Bagian Pertama Struktur APBD
Pasal 19

... znpok pe ad apa tan asli daerah dibagi menurut jenis --:iapatan yang terdiri atas:
- paja k daerah;
- basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- ret r i b u s i daerah;
- a irr-Ja i n pendapatan asli daerah yang sah.
- hasil pcngelolaan kekayaan d a e r ah yang dipisahkan \_\_ a i m a n a ciimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut \_ e · pendapatan yang mencakup:
:-.s pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana -aksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dirinci menurut -- e .. pendapatan sesuai dengan undang-undang ten tang pajak --ah dan re tribu si daerah.
- bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan cHik daerah/BUMD;
- bagj an laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik was ta atau kelompok usaha masyarakat.
- bagian laba atas p e n y e r t a a i. modal pada perusahaan m i l i k pemerintah/BUMN; dan
:--s lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana -aksud pada ayat (1) huruf d, disediakan untuk menganggarkan -·-edmaan daerah yan ~ tidak termasuk dalam jenis pajak \_\_ er ah , retribusi d ae r ah, dan basil pengelolaan kekayaan aer ah yang dipisahkan, dirinci menurut obyek pendapatan mencakup:
- a s il penjualan kekayaan d a e r a h yang tidak dipisahkan;
- -\_asa giro;
- -penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- pendapatan bunga;
- pcnerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai e.kibat dari penjualan dan/ a tau pengadaan barang dan/ atau ja sa oleh daerah;
- -pe.n d a.p a ta n denda a t a s keterlambatan pelaksanaan pe.k e rj a.a n :
- penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- pe n d a p a t a n denda p aj a k ;
- pe n d ap a t a n hasil eksekusi atas jaminan;
- pendapatan denda retribusi;
- pendapatan d ar i pengembalian;
- per:dapatan dari ~la,:-.e:n e.::&gt; badan layanan umum daerah(BLUD).
- fasilitas sosial dan fasilitas u m urn ; =-pe a d ap a t.an dad pe nye le nggar aa n pendidikan clan pe la t ih a n ; dan
- per'imbarrgan dibagi menurut jenis -· 1 k .e rornpo
- c.ana bagi has
- d an a alokasi ur=u-; da n
- c an a aiokasi ~ usus.
·-s dana bagi has! di.inci menurut objek pendapatan yang ---cakup:
- ... a.gi hasil p aj ak ; d an 2
- bagi hasil bukan p aj a k .
- --s d an a alokasi khusus dirinci m e n u ru t objek pendapatan -·-t...rut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.
-s dana alokasi urnum hanya terdiri atas objek pendapatan -- alokasi um11m.
BAB III - STRUKTUR APBD Bagian Pertama Struktur APBD
Pasal 21

-h berasal dari pemerintah, pemerintah daerah l a i n n y a , ::an/!embaga/ organisasi s w c s t a dalam negeri, kelompok ya:-aka t/ perorangan, dan lembaga luar n eger i yang tidak rat:
~-~k lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi \_- jenis pendapatan yang mencakup:
-a da r ur a t dari pemerintah dalam rangka penanggulangan - .an/kerusakan akibat bencana alam;
- uan keuangan dari pemerintah daerah lainnya.
penyesuaian dan dana otonomi khusus yang e aa pk an oleh pemerintah;
Bagian Ketiga
BAB III - STRUKTUR APBD Bagian Pertama Struktur APBD
Pasal 22

Belanja Oaerah
- -r..ja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai - ~sanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan erah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu -g dilaksanakan bersama antara pemerintah dan daerah atau antar pemerintah daerah yang ,.. pkan dengan ketentuan perundang-undangan. dapat
-Ja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk -'!~cungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat aza upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan - 2:.m ben tuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, ·hatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta -·-'!c:nbangkan sistem jaminan sosial.
BAB III - STRUKTUR APBD Bagian Pertama Struktur APBD
Pasal 23

sebagaimana urusan wajib mencakup: -sHikaJi belanja menurut ::.\_ -aksud p a d a pasal 22 ayat (1)
- p e nd i d i k a a ;
- ingkungan hidup:
- --esehatan;
- pekerjaan u rn u rn ,
- p.e r e n c a n a a.n p e m bang u n a n ;
- pen at a a n ruang;
- , pe r h u b u n g a n ;
- pcnanaman modat;
- -ke pe m ud a an d an o at-ega;
- sope r a si can .?sa.b-
- \_\_ \_\_\_...\_\_\_ - oendudukan cc:------
- etahanan pan
- e uarga ber e ncan a dan keluarga sejahtera;
- ,\_~rnber-dayaan pererapuan dan perlindungan anak;
- "='-r h u bu n g an ;
- -:.rta.nahan;
- --munikasi dan infoi"matika;
- esa t u a n bangsa d ar politik dalam negeri;
- =:cberdayaan masyarakat dan desa;
- -:.-;&gt;nomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan --ei"ah, per augkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- ~ ia I;
- ebudayaan;
- t at i s t i k ;
- ...,e:-pustakaan
- r s i p ; dan
:Ii ca s i belanja menurut urusan pilihan sebagaimana --~~sud pada pasal 22 ayat (1) mcncakup:
- ... rt a n i a n ;
- e utan an;
- ~-ez-gi dan sumbcr daya mineral;
- -dwisata;
- .-~:rdagan gan;
- e au t a n dan perikanan;
- --rindustrian; dan
- .. -nsmigrasi.
- ... a menurut urusan pemerintahan yang penanganannya --bagian atau bidang tertentu yang dapat &lt;lilaksanakan sazna antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ·-apkan dengan ketentuan perundang-undangan ba;-kan dalam bentuk program dan kegiatan yang asifikasfkan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.
BAB III - STRUKTUR APBD Bagian Pertama Struktur APBD
Pasal 24

c::i belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan \_\_\_\_\_ :::\_san dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari:
unum;
- ... om1;
dan ketentraman;
- -rc.n:..1ngan hidup;
-~rnahan dan fasititas umum;
isata dan budaya;
\_ e h a t a n ,
--didikan;
dan
- ~d.ungan sosial.
-...----'---~---Si be la nja menurut organisasi disusun se auai dengan susunan ----~5.asi di Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
BAB III - STRUKTUR APBD Bagian Pertama Struktur APBD
Pasal 26

-~ sasl belanja menurut program dan kegiatan disusun berdasarkan -----~n perencanaan Pemeri nrah Kabupaten Sarolangun.
BAB III - STRUKTUR APBD Bagian Pertama Struktur APBD
Pasal 27

S:.a::ija menurut kelompok bela.aja te rd ir i dari:
- beianja tidak iaLgsu- -; &lt;iar~
- -oe l a nj a la ng su ng;
-huruf a rnerupa ~ - be anja yang diariggarkan tida k terkait -angsung dengan pe a rsanaan program dan kegiatan.
~:::o"' be la nja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
-mer upakan be lanja yang dianggarkan terkait secara pclaksanaan program dan kegiatan.
Belanja Tidak Langsung
BAB III - STRUKTUR APBD Bagian Pertama Struktur APBD
Pasal 28

·lll!t'.:::c:.~ anja tidak tangsung sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 27 - \_; a terdiri dari:
pe gawa i:
sosial;
--"'cuangan;
dan
--t id ak ter d uga.
pegaws i sebagairnana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a --== can belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, ,::cr:ghasilaP. lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil ------ - -.-.tapkan sesuai dengan ke ten tuan perundang-undangan.
- :-ep-:esentasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta ---unjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta \_\_\_\_\_\_\_ -\_-\_c~~ dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ----'2::1 peruridang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.
~--=:rah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan -=2 pegawa i negeri sipil berdasarkan pertim bangan yang ~f dcngan memperhatikan kernamp uan keuangan daerah dan - ... \_\_.\_,..,.\_,-oleh perse tujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan ~-aug-undangan .
..,..-or:-,--::\_~uan Dl'RD se bagaimana dim ~ksud pada ayat ( 1) dilakukan -mbahasan KUA.
- c::--=,.,an penghasilan sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) c:ialam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai zsarkan beban kerja atau tempat bertugas, kondisi kerja, ---:ca kerja, kelangkaan profesi :ian/ atau pertimbangan objektif
-----::: an penghasilan berdasarkan beban ke rja sebagaimana -·· ud p ad a ayat (3) diberikan kepada pegawai negeri sipil --ciibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang -=-melarnpau i be ban kerja normal.
~ aan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana -r. .ud p a d a ayat (3) diberikan kepada pegawai negeri s i p i l -5 da Ia m melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki rar kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
-z:=---:::han penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana --..:s.!d pada ay at (3) dibedkan kepada pegawai negeri sipil --d a l.am rnelaksanakan zugasnya berada pada lingkungan kerja : -cmiiiki resrko tinggi,
-i:.-:i:.ahan pe ngh as ija.n be rdas ar kan ke larigka an profesi --=gaimana dirnaksud pada ayar (3, drberikan kepada pegawai ~n sipi! yang dalam C:.""iig('111.:a~ rugas merrrilik, ketrampilan \_s:.is cau langka,
~IC::li...::I-= penghaailan berdasar can preste : er ·a sebagairnana .-11:a~=-=- ,... ta ayat (3) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ·l?!::: ________________\_c -:-:es:asi kerja yang tinggi dan/a·au inovasi.
pe ngh.a s i i an berdasarkan per tr rn bangan obj ektif --Eaimana dimaksud pada ay at (31 dalam rangka ·esejahteraan umum pegawai, seperti pernber ian
---'lcdan tam bah an penghasilan se bagaimana ayat (3) akan ditetapkan dengan peraturan Bupati.
BAB III - STRUKTUR APBD Bagian Pertama Struktur APBD
Pasal 31

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b mcnganggarkan pembayaran bunga utang yang ,.cwajiban pokok utang (principal outstanding) pinjaman jangka pendek, jangka menengah,
BAB III - STRUKTUR APBD Bagian Pertama Struktur APBD
Pasal 32

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c --u menganggarkan bantuan biaya produksi kepada embaga t e r te n tu agar harga juaJ produksi/ jasa ·--n da pat terjangkau oleh masyarakat banyak.
~~baga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ...\_ - -rusahaan/ lem baga yar,g menghasilkan produk a tau -z::c umum masyarakat.
ezabaga pencrima belanja subsidi sebagaimana -~a ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit ·-:::--setenruan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung -122.n negara.
~.-~·-a perta "lggungjawaban pelaksanaan APBD, \_nsidi se b a g a i m an a dimaksud pad a aya t ( 1) waj i b --~--=-~an Iaporan pertanggungjawaban penggunaan dana !fa Bupati.
-h idi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sesuai dengan keperluan perusahaan/ lem baga ...i sidi dalam peraturan daerah tentang APBD yang pe aksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam - Sapati.
BAB III - STRUKTUR APBD Bagian Pertama Struktur APBD
Pasal 33

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d u.ntuk menganggarkan pemberian hibah dalam ng, ba r a n g dan/atau jasa kepada pemerintah atau daerah lainnya, dan kelompok at per or anga n yang secara spesifik telah ditetapkan diberikan secara selektif dengan 911:0:::------r::.:Jangkan kemampuan keuangan d a e r ah , -:as d a n ditetapkan dengan Kepu tu san Bupati.
-=..:::: h ibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah tertentu -~ diteiapkan dalam peraturan perundang-undangan.
BAB III - STRUKTUR APBD Bagian Pertama Struktur APBD
Pasal 34

iayanan kepada masyar akar.
ep da p e me r i n ca h be r t uj u a n untuk m e n u nj a n g aa.n pcnyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah. per uaahan daerah be rruj uan unruk menunjang
-.-.. e pa d a pe me r in rah daeraz airrya b e r t uj u a n u n t u k - \_-jang peningkatan penye e-gga.raan pemerintahan d.an Iaya n a n dasar umurn,
-·epada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) -------san Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri "euteri Ke uarigan setiap akhir tahun anggaran.
kepada masyarakat da n organ isa si kemasyarakatan \_ uan untuk meningkatkan p a r t i s i p a s i penyelenggaraan ~ngunan daerah atau secara fungsional terkait dengan -~~ga.i penyelenggaraan Pc mer in taha-i Daerah.
BAB III - STRUKTUR APBD Bagian Pertama Struktur APBD
Pasal 35

bersifat bantuan yang tidak mengikat/ tidak -a ter u s menerus dan harus digunakan sesuai dengan -~--· yang ditetapkan da+am naskah perjanjian hibah
~------ diberikan secara tidak terus menerus atau tidak mengikat --. n bahwa pemberian hi bah terse but ada batas akhirnya -----·ung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan segiat an tersebut dalam menunjang penyelenggaraan ---tahan Daerah .
. ...\_\_~--Perj a nj i a n Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada .) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, --pembe r ia n hibah, jumlah uang yang dihibahkan.
BAB III - STRUKTUR APBD Bagian Pertama Struktur APBD
Pasal 36

-\_an sosial sebagaimana d i m a k e u d pada ayat (1) diberikan -a s el e k t if , tidak secara terus menerus/ tidak mengikat rae rn i l ik i kejeiasan peruntukan penggunaanya dengan :.e:=~r-·imbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan - Bupati.
\_ Ban tu an sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 \_ \_: e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan ----------- bentuk uang dan/ a tau barang kepada masyarakat yang \_ .. an untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan -?~litik.
-\_...an sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/ tidak \_...,...- cat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak - de.n tidak harus diberikan sctiap ta hu n anggara n.
~ bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e -~-...:-;;.;:·-,...a.in untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial ~~;s~~;a&lt;L-akatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada eie!:::;iok/ anggo a masyarakat:
BAB III - STRUKTUR APBD Bagian Pertama Struktur APBD
Pasal 37

~----= b agi hasil provin s! kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dala:n per hirungan akh ir tahun terjadi kelebihan maka -~man terse but a ~an dipe.rhitungkan dengan kewajiban 2---rir..tah Kabupa en u-:u · · "7.U~ arrgga ra n ber-iku tnya.
bagi basil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f -=.akan un tuk menganggarkan dana bagi hasil yang \_u"-ber dari pe nd a pat an provinsi kepada kabupaten/kota \_ai dengan ke te n tu an per u n d an g-trndangan.
~\_\_,,...,,\_. n keuangan aimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g ~-J.tsn unruk rnengan irkan bantuan keuangan yang bersifat umum rusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan -.;:::\_..ii:.--..i::.;:, pcmerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota pcmerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka ~~a·taan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan dan kepada ..., politik.
-nan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud ayat ( 1) perun tukan dan penggunaannya diserahkan -uhnya kepada pemerin tah daerah/ pemerin tah des a ~nma bantuan.
er i bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rnensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau ---o-o·-: pendapatan dan bclanja desa pencrima bantuan.
- ran. ke u a n g a n yang bersifat khusus sebagaimana -·sud pada ayat (1) p e r u n t u k a n dan pcngclolaannya -hkan/ ditetapkan oleh pcmerintah daerah pemberi
BAB III - STRUKTUR APBD Bagian Pertama Struktur APBD
Pasal 39

- \_ \_:.ti memberikan bantuan keuangan pada partai politik sesuai -ran kctentuan peraturan perundang-undangan. - .. uan keuan gan kepada partai poli tik se bagaimana
--sud pad a ayat ( 1) diberikan setiap tahun anggaran.
BAB III - STRUKTUR APBD Bagian Pertama Struktur APBD
Pasal 40

·cuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud -:..=.sal 39 ayr t (1) diberikan secara proporsional berdasarkan ... ----~rolehan s u ar a terhadap Partai Politik yang duduk di DPRD
BAB III - STRUKTUR APBD Bagian Pertama Struktur APBD
Pasal 41

-·-gaj uan ban tuan keuan gan se b a g a i rn a n a d imak sud ( 1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dengan en gk a p i d o k u m e n pcngesahnn dari komisi pemilihan umum - ·:-ah p r ovi n s i.
- \_-gajuan ban tu an keuangan sebagaimana dimaksud dalam -s.al 39 ayat ( 1 1 disampaikan s e c ar a tertulis oleh dew an ~pinan daerah partai potitik Kabupaten Sarolangun atau =tan lainnya kepada Bupati melalui Kantor Kesbangpol dan ---as Kabupaten Sarolangun atau sebutan lainnya.
::-gunaan ban tuan keuangan kepada parpol sesuai dengan ezentuan peraturan perundang-undangan.
=::-wan Pimpinan Daerah Partai Potitik Kabupaten Sarolangun :au sebutan lainnya wajib menyampaikan laporan -=-=-·anggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan -g bersumber dari dana bantuan APBD Kabupaten ::--olangun kepada Bupati sesuai dengan keten tuan peraturan ~:-undan g-undangan.
~-yampaian lapora.n per ta nggu ngj awab an sebagaimana =-::iaksud pada ayat ( 1.) dilakukan secara berkala 1 (satu) ~-r-un sekali setelah diped "Sa oieh Sadan Pemeriksa Keuangan.
tidak terduga aebagajmana dirnaksud dalam Pasal 28 -' h merupakan belanja trn tu k kegiatan yang sifatnya tidak arau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan -=-a. alam dan bencana so sial yang tidak diperkirakan -mnya. termasuk pengembalian atas kclebihan penerimaan -~ ·ahun-tahun sebelumnya yang tclah ditutup.
- tan yang b e r s i Ia t tidak b ia s a sebagaimana dimaksud ( 1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka ~ahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan er ntahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ---:ban ma.syarakat di daerah.
~-balian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun cmnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
Belanja Langsung
BAB III - STRUKTUR APBD Bagian Pertama Struktur APBD
Pasal 43

1::e anja Langsung dari suatu kegiatan terdiri atas:
-.a peg aw a i ;
-\_a bar a n g dan jasa; dan
- -:: modal.
BAB III - STRUKTUR APBD Bagian Pertama Struktur APBD
Pasal 44

dalam Pasal 43 huruf a dalam melaksanakan awai sebagaimana dimaksud .-:-geluaran honorarium/ upah ---- :: ________________:::.:: kegiatan pemerintahan daerah.
BAB III - STRUKTUR APBD Bagian Pertama Struktur APBD
Pasal 45

barang/jasa sebagaimana dimaksuJ dalarn Pasal 43 huruf b ~ r.:, untuk menganggarkan pcngadaan barang dan jasa yang nilai ~r-=:2::·::-ya kurang dari 12 (duabelas) bulan dalam melaksanakan program ~tan pernerintahan daerah, termasuk barang yang akan n atau diiual kepndn rnasyarakat atau pihak kctiga. barang/jasa sebagairnana dimaksud pada ayat (1) berupa belanja pakai habis, bahan/matcrial, jasa kantor, premi asuransi, kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa --~- ~u.ng/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, ~ngk;tpan dnn peralatan kantor, makanan dan minurnan, pakaian can atributnya, pal.aian kerja, pakaian khusus dan hari-hari "E~::\_,,:::.. perjalanan dinas, pcrjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pemeliharaan, jasa konsultansi, lain-lain pengadaan barang/jasa, ~~ja lainnya yang sejenis serta pengadaan barang yang ~~~ ... ..:kan untuk diserahkan atau dijual kepada rnasyarakat atau pihak
BAB III - STRUKTUR APBD Bagian Pertama Struktur APBD
Pasal 46

-~-~ .. a modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c \_=--a.kan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka -.- an/ pengadaan a tau pem bangunan aset tetap berwujud .z. -cmpunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan digunakan dalam kegiatan pemerin tahan Kabupaten
- a modal s e b ag e i m a n a dimaksud dalam ay a t 1 termasuk -~a pcmeHharaan a et tctap seper n pe ra la tan d an m e e in , -...--...-...i:asi d anj atau perramba ha n ged urigj ba ngu n an yang bukan pemefihar aan ru tin dan d apat me nambah rnasa ..---=a· atau kapasttas asez tetap ter sebu :.
se besar harga terkait dengan tersebut siap \_ a.ag cranggar ran dalam beianja modal ~gun aser ditarnbah seluruh belanja yang ::.:..rlaaa/ pe m barigurran a set sampai a set - ~an. t menets pkan batas minimal kapitalisasi (Capitalization !.lfd) sebagai dasar pembebanan belanja modal.
BAB III - STRUKTUR APBD Bagian Pertama Struktur APBD
Pasal 47

-... ... ...\_\_..- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat mengikat dana ICli;::;::=E::l.:
- -..I.K 1 (satu) tahun anggaran; a tau
- dari 1 [satu] tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun jamak ::,i...;:-..:,..-.: peraruran perundang-undangan.
-= tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus ~~~::.- ~5 kriteria sekurang-kurangnya:
-.aa.--~ konstruksi atas pclaksanaan kegiatan yang secara teknis ~..:;~kan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang ---::rluka."1 waktu penyelesaian lebih dari 12 (duabelas) bulan; atau
~-.r~~-:.·;-an kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) \_\_ san atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota --'!: -:a.'l bersama antara Kepala Daerah dan DPRD
~:a.a.,: atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus ~ berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman -----bioit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan -- c: rumah sakit, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa =e=:=-4:J sennce.
~pakatan bersarr a sebagaimana dimaksud pada ayat (3) -~~---~""6,i bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan ::.-== :??AS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun c:::::;z::s--:a..:::: mern uat:
- ... ...,.:."= wakru pelaksanaan kegiatan;
~kcgiatan:
- --anggaran; dan
...11ci:a:-,dctu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagairnana dimaksud ... ~ 3) tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah
- -=~· ~"lggaran per tahun .
Bagian Keempat Surplus/ (Defisit) APBD
BAB III - STRUKTUR APBD Bagian Pertama Struktur APBD
Pasal 47

--tara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran ~.rah me ngakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
BAB III - STRUKTUR APBD Bagian Pertama Struktur APBD
Pasal 48

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 terjadi \_.,a anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari .:.~cc:..-;belanja daerah.
ha! APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk -.:.\_ ~:L-: pokok urang, penyertaan modal (investasi) daerah, p mj arnan kepada pemerintah pusat/pemerintah .ain d·Ln/ a tau pen da na.an belanja peningkatan jaminan belanja pening saran jaminan sosial sebagaimana -ssud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk program dan atan pelayanan dasar ma syara kat yang dianggarkan pada ?=&gt; yang secara fungsional te , kait dengan tugasnya - - ssanakan program dan kegiatan terse but.
BAB III - STRUKTUR APBD Bagian Pertama Struktur APBD
Pasal 49

t anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 terjadi -a anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari zzzran belanja daerah.
maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran \_:edo::nan pada penetapan batas maksimal defisit APBD oleh --eri Keuangan.
- ::i hal APBD diperl irakan d efi s i t , ditetapkan pembiayaan menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat -\_\_\_.,-.=ber dari sisa lebih per hi tungan anggaran tah un sebelumnya, pencairan d a n a cadangan, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau -im aa n piutang.
BAB III - STRUKTUR APBD Bagian Pertama Struktur APBD
Pasal 50

Sarolangun me lapor kan posisi surplus· defisit ada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap -----dafarn tahun anggaran berkenaan.
Bagian Kelima Pembiayaan Daerah
.=..en daerah sebagaimana d irn a ks ud dalam Pasal 15 ayat (1) d ar i penerimaan pembiayaan dan pengeluaran
BAB III - STRUKTUR APBD Bagian Pertama Struktur APBD
Pasal 52

- S.sa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran ~~belumny"l (SiLPA);
~-imaan pem biayaan se bagaimana dimaksud dalam Pas al 51 -·up:
- =~ncairan d a n a cadangan;
- c-en e r im a an pinjaman d a e r a h ;
- -asil pe nj u a l a n kekayaan daerah yang dipisahkan;
- ;;:·nerirnaan kembali pemberian pinjaman; dan
- -enerimaan piutang daerah.
:--cduaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 '""!'...-ca cup :
- -:emben tukan dana cadangan;
- =~nyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- i-emberian p i nj a m a n daerah.
- ;:·mbayaran pokok utang; dan
- penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
BAB III - STRUKTUR APBD Bagian Pertama Struktur APBD
Pasal 52

huruf c digunakan antara lain untuk "::::E~;:-a::!-"'lggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah BUMD dan hasil · .. ,:&lt;-asi penyertaan modal pemerintah daerah.
BAB III - STRUKTUR APBD Bagian Pertama Struktur APBD
Pasal 53

-ah pe rnb iayaan neto harus dapat menutup defisit
~ :ayaan neto merupa · ...,n seiisih antara penerimaan pembiayaan -,,::n pengeluaran pernbiayaan.
Bagian Keenam Kode Rekening Penganggaran
BAB III - STRUKTUR APBD Bagian Pertama Struktur APBD
Pasal 54

urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang -:umkan dalam APBD menggunakan kode urusan pcmerintahan -i.. dan kode organisasi.
-pcndapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang dalam pe n ga n gga r a n menggunakan kode akun -~?atan, kode akun be lanja, dan kode akun pembiayaan.
--::: program, kegiatan, kelompok, je nis , obyek serta rincian obyek dicanrumkan dalam APBD menggunakan kode program, kode \_\_\_\_ zan, kode kelompok, kode jen is , kode obyek dan kode r incian
~ tertib penganggaran kode sebagaimana dimaksud pada : , ayat (2) dan ayat (3) dihimpun menjadi satu kesatuan kode aran yang disebut kode rekening penganggaran.
-an kode rekening pendapatan, belanja dan pembiayaan akan ...::;:~an dengan peraturan Bupati.
BAB IV - PENYUSUNAN APBD
Pasal 55

:;r-, penyusunan rancangan PPAS scbagaimana dimaksud pada :1. SKPD menyampaikan RKA SKPD pendahuluan kepada
3::=-ci menyu sun ranca.ngan KUA d an raricangan PPAS herdaearkan dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri ------- · ·egeri setiap tahun.
S ·po p e n d a h u l u n n s e b a g a i rn a n n d i m a k s u d pndn a y a t (2) \_, .::.:n berdasarkan Ren can a Kerja SKPD yang telah disinkronkan -\_:=.RKPD.
-----.a:;'i;gan KUA dan -ancangan PPAS yang telah disusun zaimana dimaksud j ada ayat (1), disampaikan oleh Sekretaris i:=i selaku ketua TAPD kepada Bupati, paling lambat pada menyusun rnncangan KUA dan rancangan PPAS z aiman a dimaksud Pasal 55 ayat (1), Bupati dibantu oleh TAPD C.."-:)imoin oleh Sekretaris Daer ah. -.. e=
BAB IV - PENYUSUNAN APBD
Pasal 57

zangan KUA mernuat kond isi ekonomi makro daerah, as um si ---..:suna.n APBD, kebijakan pe n d apa ta n d aer ah , kebijakan -\_a daerah, kebija -ar pembiayaan daerah, dan strategi traaegi pencapaian sebagaimana di-s..::.:: pada ayat (1) memuat --gkah-lang rah kongkr it dalam mencapai target.
BAB IV - PENYUSUNAN APBD
Pasal 58

-·nentukan skala prioritas pembangunan daerah;
--a.n PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat ( 1) -..-...;;.\_.:::=. derigan tahapan sebagai berikut:
-~nentukan prioritas program untuk masing-masing urusan yang ~onisasikan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum \_.\_\_ ... ~-... Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun; dan
- :-yusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing --g.:am/ kegiatan.
BAB IV - PENYUSUNAN APBD
Pasal 59

-=ec:.bahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD ~~a Sadan Anggaran DPRD.
";:z.cangan KlT A dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud =--=...am Pasal J6 ayat (2) disampaikan Bupati kepada DPRD ~ ·ng lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran .:~-~alan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan -;:s\_PBD tahun anggaran berikutnya.
";'- ncariga n KU A dan rancangan PPAS yang telah dibahas ·?l:agaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya di sepakati --r:jadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun -ggaran berjalan.
BAB IV - PENYUSUNAN APBD
Pasal 60

..:.A d an PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud -=.am Pasal 59 ayat (3) masing-masing dituangkan ke dalam --::a k e s e p a k a t a n yang ditandatangani bersama antara kepala :=2~::ah dengan pimpinan DPRD dalarn waktu bersamaan.
":::::..am hal Bupati berhalangan tetap, penandatanganan nota esepakata n KUA dan PPAS dilakukan oleh penjabat yang - \_u.:jnk oleh pejabat yang berwenang.
::::: ________________am hal Bupati ber h al an ge n , Bupati dapat menunjuk pejabat ~ ... diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan .:A d an PPAS.
Bagian Kedua
Penyusunan Pedoman Penyusunan RKA
BAB IV - PENYUSUNAN APBD
Pasal 61

~~dasarkan nota kesepakatan s e b a ga i m a n a dimaksud dalam -:ca el 60 ayat ( 1), TAPD menyiapkan ra n carigan surat edaran pala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD ebaga i acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
~--cangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman -::.yusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) --ncakup:
- -:alokasi plafon anggai"an semen tar a un tuk setiap program /kti~iatnn SKPD;
- pr io rtt a s pembangunan daerah dan program/ kegiatan yang te r ka i t ;
- -o a ta s w a kt u ;en,:""ampaian RKA-SKPD kepada Pejabat ?engelola Keua.ngam E).!ae;-ah;
- -dokume n se bagai !;:;,- .=an. surai, edaran rne lipuri KUA, PPAS, analisis stander 2-\_E. c::-1 standar saruan harga,
o·-A-SKPD set azz --csud pad a ayat (i) diterbitkan paling -~s tahun anggaran berjalan.
Bagian Ketiga Pe nyu swnan Rencana Kerj a Anggaran
BAB IV - PENYUSUNAN APBD
Pasal 62

R · ~-SKPD memuat rencana pendapatan asli daerah, rencana belanja tidak langsung berupa belanja pegawai dan belanja langsung untuk r:asing-masing program dan kegiatan.
B~rdasarkan pedornan penyusunan RKA-SKPD sebagaimana ::L-::.aksud dalam Pasal 61 ayat (1), kepala SKPD menyusun RKAsxzn.
Pe ny u s u ua n RKA belanja langsung pe.. kegiatan menggunakan pendekatan kinerja y a i tu berdasarkan pada indikator ki n e rj a , capa ia n atau target kinerja, analisis standar belanja, standar s.at u a n harga, clan standar pe layarian minimal.
RKA-SKPD disampaikan kepada TAPD melalui Pejabat Pengelola eu angan Daerah dalam batas waktu sebagaimana ditetapkan di c.alam surat edaran Bupati tentang pcdoman penyusunan RKA.
Pad a Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :::isusun RKA-SKPD d.m RKA-Pejabat Pengelola Keuangan :&gt;aerah.
RKA-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah disusun oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pcjabat Pengelola Keuangan Daerah.
- 'A-SKPD disusun oleh Kepala DPPKAD selaku pengguna e:.;-. ggaran.
RKA Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana ciraaksud pada ayat (1) digunakan untuk menganggarkan:
- . belanja tidak langsung s e l a in belanja pegawai yaitu berupa belanja bunga, bc l a nj a s u b s id i , b e la nj a hibah, b e l a nj a bantuan s o s i a l , belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan
- . pendapatan yang berasal d ar i d a n a perimbangan dan lainlain pendapatan daerah yang sah;
- c, pe n e r i m aa n pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
BAB IV - PENYUSUNAN APBD
Pasal 64

.. :.::.ja hibah dari Pemerintah Da e r a h kepada instansi Vertikal, -· eani sm e penganggaran dan pemberiannya mengacu pad a ketentuan ~10:aan Keuangan Daerah, dan bagi instansi penerima dalam ...\_ ... -=sanaan dan pertanggungjawabannya memperha.tikan Peraturan -:ed Keuangan terkait hibah daerah, kecuali yang diatur dengan zruran perundangan tersendiri.
BAB IV - PENYUSUNAN APBD
Pasal 65

~ 9r:ggaran belanja barang modal yang akan diserahkan e-:e.=:likannya kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran zenaan dialokas: can pada belanja barang dan jasa.
?asal 66
be r au m be r d a r i Oo.nn Alo ka e! pada SKPD yang berkeriaan ae suai Penganggaran e Khusus (OAK)
sa teacer pela ·-.:~- --regiatan OAK, raengacu kepada peraturan snis yang ditetap .. ---=a tahun anggaran berkenaan.
Pas al 67
·-ctapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran -;30 dan member itahukan kepada Pimpinan DPRD;
kegiatar yang d i b i ay a i d a r i dana transfer dan jela s peruntukannya se per ti Dana Darurat, Dana Bencana ::::&gt;~K. Dana Penyesuaian dan Bantuan Keuangan yang bersifat ain nya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat - ..1 mendesak lainnya, yang bel um cukup tersedia dan / a tau -aia:1ggarkan dalam P PBD, dapat d il a ks an ak a n mendahului --· ~n ?eraturan Daerah t&lt; ntang Perubahan APBD dengan cara:
--'.Yllsun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar ~-= ~sanaan kegiatan;
=~f)ung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau zmpaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila Pemerintah =~=ah telah menetapkan Perubahan APBD atau tidak melakukan ~-bahan APBD.
Bagian Keempat Penyiapan Raperda APBD
BAB IV - PENYUSUNAN APBD
Pasal 69

se bagaimana d imaksud pad a ayat ( 1) dilakukan --~ menelaah:
--yang disampaikan oleh pengguna anggaran dibahas lebih -\_ ... · oleh TAPD.
seses ua ian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pE.da RKA-SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, can dokumen perencanaan lainnya;
- -~.engkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capa.ian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran e iatan, d a n s ta n d a r p e l ay a n a n minimal;
- ce se s ua ian rencana anggaran dengan standar analisis ~lanja dan standar satuan harga;
- ---..\_...::: ________________i.l -:::-1uyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya;
Dalam hal hasil pembahasan RKA terdapat ketidaksesuaian ~bagaimana dimaksud pada ayat (2), pengguna anggaran =.cfakukan penyempurnaan. RKA yang telah disempurnakan =..sampaikan kembali kepada TAPD melalui Pejabat Pengelola ~c uangan Daerah untuk diverifikasi lebih lanjut. Batas waktu ~--e.:1yampaian RKA yang telah disempurnakan sebagaimana - .maksud pada ay at (4) dapat ditetapkan di dalam surat eaacan Bupati ten tang pedoman penyusunan RKA dan/ a tau s..::.rat pemberitahun dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
6¥...ronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD.
BAB IV - PENYUSUNAN APBD
Pasal 70

~aagan pe ra turan daerah ten tang APBD yang telah disusun Pejabat Pe ngelola Keuangan Daerah disampaikan oleh -;b:at Pengeioia Ketrarrgan Daer ah melalui Sekr e ra ri s Daerah ~,.:a au?ati.
yang telah disempurnakan dan diverifikasi oleh TAPD ~.-::aka:i sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah --:ang APB D.
tang :3-0, disosialisasikan kepada masyarakat -- a · ~ Koordiriator Pengelolaan Keuangan sebelum rsasr rancangan perat.uran daerah ten tang APBD ~aimana dimaksud pada ayat {3) bersifat memberikan :::::nlasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta ar ak a t dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang
Bagian Kelima
Penyampaian dan Pem bahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
BAB IV - PENYUSUNAN APBD
Pasal 71

am -s su d pad a ayat ( 1) disertai dcngan nota keuangan.
-~ti menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD r'ta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu --::ia bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun - direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. p ai an rancangan peraturan daerah sebagaimana hal Bupati dan/ a tau pimpinan DPRD berhalangan ... maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat - :.: berwe n an g selaku pejabat/pelaksana tugas kepala daerah atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani --··-11..!juan bc r sama.
BAB IV - PENYUSUNAN APBD
Pasal 72

.
---bahasan rancangan peraturan daerah ditekankan pada ·"'4·suaian rancangan APBD d eriga n KUA dan PPAS.
~-apan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah --:-ng APBD untuk mendapatkan persetujuan be r sa ma -suaikan dengan tata tertib DPRD Kabupaten Sarolangun.
- :L.2m pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, --::'.ID dapat meminta RKA SKPD berkenaan dengan program/ atan terten tu.
--eruj ua n bersama Bupati dan DPRD terhadap rancangan -at~ran daerah tentang APBD d i ta nd at an ga.n i oleh Bupati dan ----p:nan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun ~aran berakhir.
pembahnsan scbagaimana dimaksud p ad a ayat (3) angkan d a larn dokumen persetujuan bersama antara Bupati - OPRD.
-.am hnl Bupnti d n n / n tn u p irnp i n c n DPRD be r h e l arrgn n t.e t a.p , -ca persetujuan bersama ditandatangani oleh pejabat yang -:I.njuk oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/ tugas Bupa ti dan/atau selaku p im p in an sementara Zeleksana
--s d as ar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada 5l, Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati --·ang penjabaran APBD.
Pa en 1 73
~tda DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 =--~ (5) tidak meaetapkan persetujuan bersama dengan kepala daerah ~u.ariap rancangaa peraturan daerah tentang APBD, kepala , daerah --, aksanakan pengeluaran setinggi-ringginya sebesar angka APBD tahun 1...--\_;'~;,::=.::.~a.-an\_ sebelumnya,
~:n yang bersifat ---an belanja yang bersifat u-a\_;fb.
--ja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) h bclanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan z.anaan pelayanan d a s a r masyarakat antara lain -::.idikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban ~:ia piha k ketiga.
-;a yang bersifat ----· sebagairuana dirnaksud pada ayat (2) -::z::-·· roakan belanja ;~ c:!:1mtuhkan secara terus rnenerus dan harus --.-'--"'""sikcL, oleh pemerintah daerah dcngan jumlah yang cukup untuk dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja -z~rai·, belanja barang dan jasa,
BAB IV - PENYUSUNAN APBD
Pasal 74

..\_\_.
---
::2n prosedur pcnyusunan APBD tercantum dalam lampiran IIl.1 -::nga., III .6.
Bagia n Pc rtama Azas Umum Pelaksanaan APBD
BAB IV - PENYUSUNAN APBD
Pasal 75

pe n e r im a a n d a e r a b clan pcngeluaran d a e r a h dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam
-p SKPD yang mcmpunyai tugas memungut dan/atau -er-ima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan atau pcner imaan bcrdasarkan ketcntuan yang ditetapkan ~-~-- pe ra tu ra n perundang-undangan.
emma a n pe n d a pa ta 1 SKPD berupa uang atau eek harus -:or ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari \_\_ berikutnya.
·:unaan pendapatan SKPD dilarang digunakan langsung untuk ---iayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan ...--:--rlang-undangan.
-h belnnjn yn n g cllnnggnrknn d a lam Af'RO mer u pa ka n ba tae --ggi untuk setiap pengeluaran bclanja.
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat keadaan darurat, yang selanjutnya \_ct![kan rancangan perubahan APBD dan/atau mpaikan dalam Ia po r an r e al i sa s i anggaran. jika se uaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup -d1a dalam APBD.
-.---da keadaan darurat scbagaimana dimaksud pad a ayat (7) ·· p~nn ac s u n i d e n gn n po rn t u rn n p er u n dn n g-ra n da ngn n .
~-gcluaran belanja daerah menggunakan prinsip h ern a t, tidak ~ah, e Ii s i e n , e Ie k t if dan scsuai dengan keten tuan -a-uran perundang-undangan.
...::p SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban zzar an daerah un tuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan .,.1 -o APBD.
Bagian Kedua Doku.:-en P laksanaan An ggnr en
,;;...-=-t Pengelola Keuarsaan Daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja per aruran daerah ten tang APBD ditetapkan, - ~dtahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun -gan DPA-SKPD.
DPA-SKPD kepacla lama 6 ( enam) hari d im ak s u d pacla ayat ... '-../ .. SKPD menycrahkan rancangan --2t Pengelola Keuangan Daerah paling - setelah pemberitahuan se b aj-a irn an a
DPA-SKPD sebagaimana d ima ks ud pada ayat (1), sa sara n yang h e n d a k d ic apa i, p rogr arn , ke g ia tari , aran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut; rencan a penarikan d a n a t i a p-t i a p SKPD s e r ta pendapatan - dip~rkira1&lt;an.
BAB IV - PENYUSUNAN APBD
Pasal 77

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan clan Aset Daerah DPA-SKPD dan DPA- Pejabat Penge]ola Keuangan
--.-gan DPA-SKPD d i su su n oleh Kepala Dinas PPKAD selaku --una anggaran.
-.:a.ngan DPA- Pejabat Pengclola Keuangan Daerah d ig un ak an .- menampung:
- :z::igan DPA- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah disusun oleh - Dirias Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah -~ Pcjabat Pengelola Keuangan Daerah.
.-·nd.apatan yang b c r a s a l dari clan a perim bangan dan -n -La i n pendapatan d aer ah yang sah;
-ne.rimaan pe mb i aya an dan pengeluaran pembiayaan.
-- anja tidak langsung selain belanja pegawai yaitu berupa -anja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja .=..:::.:ruan sosial, be]anja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, - --belanja tidak ter d uga ; clan
BAB IV - PENYUSUNAN APBD
Pasal 78

::..2..5a.rkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ==..t Pe nge lo la Ke uarigan Daer ah m e n ge aa h.k ari ra.ncangan --...KPD dan rancangan DPAPejabat Pengelola Keuangan ::.n dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- :; .ne lak ukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan DPA--t Perrge lo la Keuangan Dacrah bersama-sama dengan kepala :?-.:&gt; pari ng lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya .: ________________-:..ran kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- ... ··po dan DPA-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang telah - - n sebagaimana dimaksucl pada ayat (2) disampaikan kepada \_\_\_;.\_ SKPD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Inspektorat ~ten Sarotangun. dan Ba d an Pemeriksa Keuangan paling -- -zuj u h] .i ar i kerja sejak tanggal disahkan.
~ - Pcjabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud yat f2l dlgunakan sebagat d a sar petakaanaan anggaran oleh --- 2 Dirras Pendapatan ?e:igelolaan Keuangan dan Aset Daerah -...= ... Pej a.ba.t Pe ngelola Keu arigan Daerah. 2
-- -SK.PD sebagaimana climaksud pada ayat (2} digunakan sebagai ---==--?eiaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna ~an, pengguna barang.
pe nyu s'uraae daa penge sahan DPASaruan Kerja --==-=gka: Dae rah re:-o:r.~ m dalarn .. larnpir an .. IV.\_.
,... pengess.han D?APejabat Pengelola -dalarn larnpir an J\1.2. penyusunen
Bagian Keti ga Dokumen Pela ssanaan Anggaran Lanjutan
BAB IV - PENYUSUNAN APBD
Pasal 79

zaaan kegiatan laujuta n didasarkan pada DPA-SKPD yang - sahkan kembali oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah DPA La nj u ta n yang selanjutnya disingkat DPAL-SKPD ~un anggaran berikutnya.
-~~-~ anggaran da larn DP/\L-SKPD dapat d isahkan sctclah terlcbih cilakukar. pe nguj ia n terhaciap:
mcngesahkan kembali DPA-SKPD menjadi OPAL SKPD ~::a: ________________a:r.oana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD -paikan laporan hasil akhir re a li sa s i pelaksanaan kegiatan -non fisik maupun keuangan kepada Pejabat Pengelola .-~ ... -~ Daerah paling lambat pcrtcngahan bulan desember tahun --~-=-= berjalan.
DPA-SKPD yang belum ditcrbitknn SPD dan/atau belum - : can SP20 atas kcgiatan yang bcrsangkutan;
\_:) yang belum diuangkan.
- yang belum d iterbitkan SPP, SPM atau SP2D; atau 52
--~--·""'-'..::.~o yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ·cm::: - ;adikan dasar pelaksanaan penye le sai an pekerjaan dan ----esaian pem bayaran .
.= yang dapat dilanjutkan dalam bentuk OPAL memenuhi erjaa n yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada - -n anggaran bersangkutan; dan
penyusunan dan pcngesahan DPAL-SKPD larnpirnn XI.
!'= ambatan penyelesaian pekcrjaan diakibatkan bukan -e-a kelalaian pengguna anggaran/barang atau rekanan, - \_n kar eria akibat dari force major.
Bagian Kcempat Anggaran Kas
BAB IV - PENYUSUNAN APBD
Pasal 80

-ge:.n anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah .-~.1.- B ·o be r sarnnan dengan ra.ncangan DPA SKPD.
Jll~L:1:-. SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun --2.n anggaran kas SKPD.
rancangan anggaran ka s SKPD dilaksanakan pembahasan DPA-SKPD.
BAB IV - PENYUSUNAN APBD
Pasal 81

a .. ,:. kas sebagaimana dimaksud pa da aya t ( 1) memuat ---..:.an arus kas ma.suk yang be r surnber dari penerimaan dan ar us kas setuar yang digunakan guna mendanai .. :111~ \_.aran baik belar ia tidak Iangs ung, bclanja larigsu ng ..!!!!!~~~---:: pengeluaran pe=b:ayaan.
- Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD menyusun anggaran -.--erintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang -·--- urrtuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan m!::.=1.:-=:.-'.=: periar ikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD dan '!=e;abat Pengelola Keuangan Oaerah yang telah disahkan.
· s masuk dan arus kas kelu ar yang dipr ed iksi untuk se tiap selnnjutnya ditetapkan oleh BUD menjadi anggaran kas per ~-
- 111a-,-.::· ... penyusunan Anggaran Kas tercantum dalam lampiran IV.3.
Bagian Kelima Penyusunan SPD
PasaJ 82
- -nagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disiapkan oleh kuasa i:: .. ntuk di tandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan
~ penetapan anggaran kas , Pejabat Pengelola Keuangan ...,.\_--:, dalam rangka manajemen kas menerbitkan Surat \_..aan Dana (SPD).
- ebaga i ma na dimaksud pada ayat 2 ditetapkan setiap untuk setiap SKPD dengan mempertimbangkan si anggaran kas setiap triwulan.
- tercantum dalam \_\_ penyusunan d an penetapan SPD --~~~n IV.4.
Bagian Keenam
Pclaksanaan /\ nggaran Pendapatan Dae rah
BAB IV - PENYUSUNAN APBD
Pasal 83

SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib -·ens1fkan pemungutan pend a pa tan yang menjadi ang dan tanggung jawabnya.
- -. pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap \_ \_b \_
- -. pendapatan yang diterima oleh SKPD wajib d i se tor ka n ke kas umum daerah.
- \_\_ utan pajak daerah dilakukan oleh Dinas PPKAD.
- -~-dilarang m e l a k u k a n p u n g u t a n selain d a r i yang ..., can dalam peraturan daerah.
- clain Dinas PPKAD memungu t pe n e r i ma a n daerah selain ::aerah sesuai dengan kewenangannya.
BAB IV - PENYUSUNAN APBD
Pasal 84

- :..bat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan .uk apa pun yang dapat d iru l ai dengan uang, baik secara sebagai akibat dn ri penjualan, tukar-menukar, hibah, -::s. :::zn./aLau pe nga da ar .. barang dan jasa termasuk pendapatan -giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan -g a.r a n pada bank s e r t a pendapatan d a r i h a s i l --0: ________________· barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan ·CJE.~n- daerah.
BAB IV - PENYUSUNAN APBD
Pasal 85

atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan \_.. ... \_bankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk ---:balian pendaparan yang terjadi dalam tahun yang sama.
~ pengernbauan kelebihan pendapatan yang terjadi pada ~ -zah un se be lu mnye dibebankan pada be larija ridak te rd uga . z·mbalian seba armerra dimaksud pada ayar (1) d a n ayat -~r-.Js did ukun e dene:an ~..!kti vanz le nckao &lt;l~ se.h. L...-~~-~ ~ ~ -r
~ pendapatan nana per imbangan dan Iain-Iain pendapatan daerah sah ditaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui ~~--g kas umum daer ah dan dicatat sebagai pendapatan daerah.
Bagian Ketujuh
Pe l aks an a an Anggaran Belanja Daerah
BAB IV - PENYUSUNAN APBD
Pasal 87

-.-tiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung \_ --gan bukti yang lengkap dan sah .
.=...-ti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat --gesahan oleh pejabat yang berwe n ang dan bertanggung jawab --s kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti -aksud.
---geluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ...\_.,\_asuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang -sifat waj i b.
-~-gcluaran kas yang mcngakibatkan beban APBD tidak dapat --ukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang -ao ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.
BAB IV - PENYUSUNAN APBD
Pasal 88

----bcrian subsidi, h i o a h , bantuan s o s i a l , dan bantuan ·\_angan diJaksanakan atas persetujuan Bupati.
-~dma subsidi, hibah, bantuan so s ial , dan bantuan keuangan -.--:..a.:r:ggung jawab atas penggunaan uang/ barang dan 'a tau jasa diterimanya dan wajib menyampaikan laporan -.:.anggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.
cara pemberian d.i n pertanggungjawaban subsidi, hibah, s o s i a l , dan bantuan keuangan s e b ag a irn a n a pad a aya t ( 1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
pengeluaran ariggar an belanja tidak terduga yang riggar kari dalam APBD untuk m e n d a n a i tanggap darurat, ... -~nggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, --.-.asuk p e n g e m b a l i a n atas kelebihan penerimaan daerah -~-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan --tusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD -~----g lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud --:apkan.
-p,inan instansi/lembaga penerima dana tanggap darurat ~...e.nggung jawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib --ya=1paikan laporan re al i sa si penggunaan kepada atasan zsung dan Bupati.
~eluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana --ksud p a d a ay a t ( 1) berdasarknn kcbutuhan yang diusulkan :-r instansi/ lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan ,:; ensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang --ili pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai ~ ariggar an pendapatan dan belanja negara.
- :=.. cara pernber ian dan perranggungjawaban belanja tidak ~11 a untuk tanssap d tt1rat e~~galmana dimaksud p ad a ayat \_ cncrapkan d alam peracuran Bupati.
~:::-.;"--~-.:..-a pengeluarao sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan -eertambaban rrilai (PPN), wajib menyetorkan seluruh pungutan -i&gt;PN dimaksud ke rekening ka s negara pada bank yang -, an oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos jangka wa k t u sesuai dengan ketentuan peraturan ~----g-undangan.
relancar an pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh ~----a pengeluaran.
Bagian Kedelapan
Pelaksanaan Anggaran Pc mbi aya an Daerah Paragraf 1
- Lebih Perhitungan \nggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya
BAB IV - PENYUSUNAN APBD
Pasal 92

perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
\_aipi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil -~da realisasi belanja;
pelaksanaan kcgiatan lanjutan atas beban belanja kewajiban la i n ny a yang sampai dengan akhir tahun belum diselesaikan.
Paragraf 2 Dana Cadangan
BAB IV - PENYUSUNAN APBD
Pasal 93

-a cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai -~:am dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam ...,...-,z:uran daerah tentang pembentukan dana cadangan.
--cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama cadangan Pemerintah Kab upa te n Sarolangun yang dikelola BUD.
-,-am dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan ·-ah sebagaimana d imak sud pada ayat (2) dilaksanakan apabila ~~ cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana ~~~·sud pada ayat (3) dana cadangan dimaksud terlebih dahulu ~-:::1ciahbuku1~an ke rekening kas umum daerah.
-incahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ~--=-rukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa =-.D atas persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
----indahbuk.uan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling -g\_gi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk --=.::.anai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan ai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang ~oentukan dana cadangan.
::1. em hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pad a \_: (3) te la h selesai dilaksanakan dan target k i n e rj a ny a telah -~apai, rn a ka d na e d a.n an -a ng m a s ih t.er is a p a d a J:!:eni;1g dana c ao e a ga n diptnd ahbu s ukan ke reke n ing kas un daerah
hal dana cadangan yang ditempatkan pad a rekening dana -angan belum &lt;iieunakan sesuai dengan peruntukannya, te r s e bu t dapat ditempatkan dalam portofolio yang -·,...,berikan hasil terap dengan risiko rendah.
-ofolio sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) meliputi:
- er irna an h as il bunga/ deviden rekening dana cadangan dan -empatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat wenarn bah jumlah dana cadangan.
- e:eposito; 2
- tara t perbendaharaan negara (SPN);
- ser tif i ka t bank indonesia (SB!);
- u r at utang n
- e g a r a (SUN); dan
-tausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai ~ dana cada ngan diperlakukan sama dengan penatausahaan - ·sanaan program/ kegiatan lainnya.
- &lt;C'!Jrat berharga lainnya yang dijarnin pemerintah.
Paragraf 3 Investasi
BAB IV - PENYUSUNAN APBD
Pasal 95

penjualan, dan/ a tau pengalihan investasi .::.:..tat pada rekening penjualan kekayaan daerah yang -:sahkan (divestasi modal).
tasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekening -\_ enaan modal (investasi) daerah.
Paragraf 4 Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
BAB IV - PENYUSUNAN APBD
Pasal 98

--si kumulatif pinjarn an dan kewajiban pinjaman sebagaimara -ksud pada ayat [L] t -rdir i atas:
-,e=.erintah daerah wajib melaporkan p o s i s i kumulatif ~-:aman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan dan ~t\_e:-1 Dalam Negeri setiap akhir semester tahun anggaran :aian.
- j u rnl a h p e n er i m a a a p inj arn a n :
- sj sa pinjaman.
- pembayaran pinjazaan okok dan bunga : dan
Pemerintah dae rah wajib membayar bunga dan pokok utang dan/atau obllgasi daerah yang telah jatuh tempo.
~pabila anggaran yang t e r s e d i a d a la m APBD/perubahan APBD :idak mencukupi un tu k pembayaran bunga dan pokok utang ::an/atau obligasi daerah sebagaimana dimaksud p a d a ayat l), kepala daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran rnenda h ulu i perubahan atau setclah perubahan APBD.
BAB IV - PENYUSUNAN APBD
Pasal 100

?elampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi ::3.erah sebelum perubahan APBD dilaporkan kepada DPRD dalam ::embahasan awal perubahan APBD.
lampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/ atau obligasi -:.3.erah setelah perubahan APBD dilaporkan kepada DPRD dalam aporan realisasi anggaran.
BAB IV - PENYUSUNAN APBD
Pasal 101

-. jabat Penge'ola Keuangan Daerah melaksanakan pembayaran ... nga dan cic.Ian pokok utang dan/atau obligasi daerah yang jatuh -rnpo.
- ;.mbayaran bunga pinj a man dan / a tau o bligasi daerah dicata t .- da rekening belanja bunga.
rnb ay a r a n d e n d a pinjaman dan/ a tau obligasi daerah dicatat -\_da rekening belanja bunga.
embayar an pokok pinjaman dan/ a tau obligasi daerah dicatat -da rekening cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
BAB IV - PENYUSUNAN APBD
Pasal 102

--gelol::ian obliga si da e ra h d itct a pkan derigan Pcraturan Bupati.
raru r an Bu p at i s e b ag a i m a n a d i m a k s u d pada aya t (1) rur e ng-kurangnya mengatur mengcnai:
- penetapan strategi don kcbijakan pengelolaan obligasi daerah erma.suk kebija.kan pcngendnlian rcs iko ;
- penerbitan obligasi daerah;
- perencanaan dan penetapan portofolio pinjaman daerah;
- penjualan obligasi daerah melalui lclang dan/ a tau tan pa clang;
- pclunasan;
- pembelian kembali obligasi d a e r a h sebelum jatuh tempo;
d
a n
- e.ktivitas lain dalam rangka pengembangan pasar perdana ke pasa r sekunder o bligasi daerah.
Paragraf 5 Piutang Da er ah
BAB IV - PENYUSUNAN APBD
Pasal 103

ap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat
-SKPD melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang atau -~...\_. daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD.
BAB IV - PENYUSUNAN APBD
Pasal 104

- s.ng atau ragihan daerah yang tidak dapat diselesaikan hnya pada e.et Ja uh cmpo, d i se le e at k n ae s u at d e n gan ~tu:ran per-undarig-undangan.
utarig retrfbn aerah merupakan prior itas unruk didahulukan -nye)esaiannya esuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PENYUSUNAN APBD
Pasal 105

marig daerah dapat dihapuskan dari pembukuan dengan -.--yelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara -nyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang~::iangan.
ntarig daera.i yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan - zpat d is e le ss ikan dengan cara damai, kecuali piutang daerah ng car a penyele saiannya diatur tersendiri dalam peraturan ndang-undangan.
- .. ngh ap u s an piutang daerah s e b ag a i m a n a d irn a ks u d pada -1 (2) ditetapkan oleh:
- Bupati dengan p e r s e t uj u a n DPRD untuk jumlah lebih da r i Rp 5.000.000.000,00 (lima milia .. rupiah).
- Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
BAB IV - PENYUSUNAN APBD
Pasal 106

- \_ abat Pengclola Kcuangan Daerah melaksanakan pcnagihan dan -·-atausahakan piutang daerah.
- uk melaksanakan pcnagihan piutang daerah sebagaimana -ksud pada ayat (1), Pejabat Pcngelola Keuangan Daerah yiapkan bukti dan administrasi penagihan.
BAB IV - PENYUSUNAN APBD
Pasal 107

·i pernbayaran piutang Pejabat Pengclola Keuangan Daerah dari ---~ ketiga harus dipisahkan dengan bukti penerimaan kas atas \_..-:iiapatan pada tahun anggaran berjalan
-=-:.c:.bat Pengelola Keua ngan Daerah setiap bulan melaporkan -Isasi penerimaan piutang kepada kepala daerah.
BAB VI - PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN APBD Bagian Pertama
Pasal 108

Azas Umum Penatausahaan Keuangan Dacrah
-gguna anggaran / kuasa pcngguna anggaran, bendahara --crirnaan/ bendahara penerimaan pembantu, bendahara --gcluaran/bendahara pcngeluaran pernbantu, dan orang/ badan -=g menguasai uang/ barang/ kekayaan daerah wajib -·-yclenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan -x:undang-undangan.
aba t yang menandatangani dan/ a tau mengesahkan - rum e n yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar --erirnaan dan/ a tau pengeluaran atas pelaksanaan APBD zertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul ri penggunaan surat bukti dimaksud.
Bagian Kedua Penatausahaan Penerimaan SKPD
BAB VI - PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN APBD Bagian Pertama
Pasal 109

--£ diterima SKPD baik ber upa uang atau re -e::·nc kas urnurn daerah paling lama 1 terh itung sejak direzima.nya ~-dapatan dner ah -:~ harus dis tor ~·u) had ker --------~.::daoatan terse
-.:a: ='e:1dapai.an daerah yang disetor re re rerring kas urnurn daerah .. bagaimana dimaksud pada ayat ( J. dapat dilakukan dengan
- disctor Iar-g su ng ke rekening kas umum daerah oleh pihak cetiga ,
- disetor ke rekening kas umum daerah melalui bank lain, ba.d a n , lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak se riga; dan
- d i s e t o r ke rekening k a s umum daerah melalui b e n d a h a r a penerimaan/bendahara penerimaan pembantu SKPD oleh pihak ketiga.
'=--dapatan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah ::3gaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap sah setelah kuasa =:..":&gt; merieri ma rekening kor an y nota kredit.
----da berharga sepert. karcis retribusi sebagai tanda bukti ---bayaran oleh pihak ketiga kepada bendahara penerimaan -,.-bitkan dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendapatan -gelola1an Keuangan dan Aset Daerah ,
BAB VI - PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN APBD Bagian Pertama
Pasal 111

---,Hausahaan atas penerimaan sebagaimana d irn a ks u d pada -::: (1, menggunakan:
~riahara pe re r im aa.n wajib menyelenggarakan penatausahaan \_,..ca&lt;lap seluruh penerimaan dan penyetoran atas --edm.aan yang menjadi tanggung jawabnya.
- buku penerimaan dan penyetoran;
- register STS;
~':Jukuan bendahara penerimaan dapat dilakukan dengan tulis ~,. atau komputer.
- ou ku lainnya yang diperlukan.
--dahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan =-agaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
- strr at ke te i.ap an paja~ daerah (SKP-Daerah);
- s ur at ke te tapan re tr ib u s i 'SKR};
- &lt;CU rat ta n d a s eror ari (STS,:
- surat tanda bukti ~:::na.yaran; dan
- bukti penerimaan r-=-1':--ya yan; sah,
pengelo]aan uang yang menjadi --12ung ja a dengan menyampaikan laporan ---...aLggungjav:cbar; penerimaan kepada pengguna -z::a.ran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling -at tanzgal 10 bulan berikutnya. SKPD
zn hal t c r d a p a t bcndahara penerimaan pembantu, -:,ran pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud --ayat (5) dan ayat (6) merupakan gabungan dengan laporan --...anggungjawaban bendahara penerimaan pcmbantu.
-.--~ahara penerirnaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan ~E. fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung bnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban -:rimaan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD ~g lam bat tanggal 10 bulan berikutnya.
-ra n pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud - \_ ayat (5) dilampiri dengan:
... uku penerimaan dan penyetoran
- register STS
- ukti penerimaan dan penyetoran yang sah
- apor an pertanggungjawaban bendahara penerimaan --embantu, dalam hal terdapat bendahara penenmaan pembantu.
pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana -- rsud pada ayat (6) dila.mpiri dengan:
uku penerimaan dan penyetoran
- regis te r STS
- apor a n pertanggungjawaban ben da har a penerima pembantu, calam hal ada bendahara penerima pembantu.
- copy bukti penerimaan dan penyctoran yang sah
::.!lat Peng Iola Keuangan Daerah selaku BUD melakukan -~kasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggung jawaban ~ahara penerimaan pada SKPD sebagaimana dimaksud pada : 6).
zm da n prosedur penatausahaan bendahara penerimaan SKPD ~,tum dalam Lampiran V. l.
·-'i ca si , evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ! (10) dllt1kuknn clfllnm 'l"nngka rekonsiliAst penertmaan .
BAB VI - PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN APBD Bagian Pertama
Pasal 112

am ha) obyek pendapatan daerah te r se bar atas pertimbangan -~isi geografis wajib pajak dan/ atau wajib retribusi tidak --=-gkin membayar kewajibannya langsung pada b a d a n , -oaga keuangan a tau kantor pos yang bertugas -~ aksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara -.--~.dmaan, dapat ditunjuk be nd a a ara penerimaan pembantu.
-cahnrn J1tH'lt;Htl1tH\t1 ptiltihttt'lt:u waj l b mrnyetengg1tr11kan -=~tausahaan terhadap seluruh penerimaan dan p e ny e t o r a n penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
-\_arausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada --z.t. (21 menggunakan:
-uku penerimaan d an penyetoran
-egister
- -=-bukuan bendahara penerimaan pembantu dapat dilakukan -;.\_gan tulisan tangan atau komputer.
STS
melakukan ayat (3) -=--ciahara pener.imaan pem ban tu d a la m ---atausahaan sebagairnana d imak.sud pada ---ggunakan:
smr at ke re t apan -a;ak daer ah (SKP-Dae r ah):
sarat ke tetapan -e·-ibusi (SKR);
- a. embayaran: dan
- e. bukti pene:r -... ainnya yang sah.
3endahara pene 1rn2an pembantu wajib menyampaikan laporan i;:;:ertanggungjawaban penerimaan melalui bendahara penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
1:.-aporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana =.imaksud pada ayat (6) dilampiri dengan:
- c:.. buku penerimaan dan penyetoran
- . register STS
- -. bukti penerimaan dan penyetoran yang sah
Berid ah ar a penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan a li s i s atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan -~u:bantu.
:.stem dan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan cembantu SK'"&gt;D tercantum dalam Lampiran V.2.
BAB VI - PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN APBD Bagian Pertama
Pasal 113

epala daerah dapat menunjuk bank, badan, lembaga keuangan --au kantor pos yang bertugas melaksanakan scbagian tugas dan -ngsi bendahara penerimaan.
Sank, b ad a n , lembaga ke u a n ga n atau kantor pos sebagaimana ~ ma ks u d pada ayat (1) mempertanggungjawabkan seluruh uang as yang diteri manya kepada Bupati melalui BUD.
Ban k , badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana \_ ma kaud pada ayat ( 1) menyetor seluruh uang yang =-te r im a nya ke rekening ka s umum daerah paling lama 1 (satu) ... ad kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
BAB VI - PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN APBD Bagian Pertama
Pasal 114

?ene:1maan pendapatan pada akhir tahun anggaran tanggal 31 esember sampai d e ng an pukul 24 waktu setempat, dibukukan sebagai penerimaan tahun anggaran berkenaan.
nerimaan pendapatan yang diterima pada hari kerja terakhir bulan Desember pa.da jam ke rj a yang memungkinkan untuk ... serer ke bank, h ar u s disetor ke rekening 1 &lt;as umum daerah cada hari tersebut.
...aporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan akhir tahun =...:1ggaran diberi tanggal 31 Desember dan disampaikan paling lama -:anegal 10 Januari tahun anggaran berikutnya dengan ...,enggabungkan dengan laporan pertanggungjawaban ~udahara penerimaan pembantu.
E'eaerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) c.an ayat (2) yang tidak memungkinkan untuk disetor ke rre ke n i n g kas umum daerah dengan alasan bank yang ditunjuk ntu k penyetoran sudah tutup dan/atau sudah tidak melayani enye to r an l a g i , maka penyetoran pendapatan terse but dapat - .Jakukan paling lama hari kerja pe r t a m a bulan Januari tahun anggaran berikutnya .
:.aporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu -·~ai:tahun anggaran dibcri tanggal 31 Desember dan ~sampaikan melalui bcndahara penerimaan paling lama tanggal S Januari tahun anggaran berikutnya.
am hal bcndah re penerimaan berhalangan, maka: Apabila melcbihi 3 (tig a] hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahare penerimaan tersebut wajib memberikan surat cu a s a kepada pejabat yang d i t u nj u k untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas bendahara penerimaan atas tanggung j awa b bendahara penerimaan yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD; apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan , harus ditunjuk p ej aba t bendahara penerimaan dan diadakan berita a car a scr ah terirna; apabila be n d a h a r a pcncrimann sesudah 3 (tiga) bulan belum j uga d ap a t rn e l a k s a n a k a n t u g a s , m a k a dianggap yang bcrsangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari ja b a t a n sebagai bendahara penerimaan dan oleh karena itu segera diusutkan pcnggantinya.
Bagian Ketiga
Pe n a ta u s a h aa n Bc n d a h a r a Pc n g e l u ar a n SKPD
Paragraf 1 Permintaan Peru bayaran
BAB VI - PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN APBD Bagian Pertama
Pasal 116

Dalarn hal terdapat bendahara pengeluaran pembantu pada unit .. erja SKPD, bendahara pengeluaran pembantu mengajukan SPP repada kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.
:::&gt;alam rangka pembayaran belanja SKPD, bendahara pe n g e l u a r a n mengajukan SPP kepada pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.
Pe n g aj u a n SPP sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) dan y a t (2) berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan cengan SPD.
- a. SPP Uang Pe r s e d i a a n (SPP-UP);
PP yang dapat d i aj u ka n oleh b e n d a h a r a p e n ge l u a r a n ebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
(SPP-TU);
- SPP Ganti Uang Persediaan (SPP-GU); = SPP Tambahan Vang Perscdiaan
dan
?P yang dapat diajukan oleh bendahara pengeluaran p~::1bantusebagaimana dimaksud pada ayat (2! terdiri dari:
- c SPP Langsung (SPP-LS).
- SPP U ang Persediaan (SPP- UP);
- ~ SPP Ganti Uang Persediaan (SPP-GU);
c
Un
Pe
i
- SPP Langsung (SPP-LS).
SPP T'a m b a h a n n g
r ee d a e n (SPP-TU);
a
BAB VI - PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN APBD Bagian Pertama
Pasal 117

Pen gaj ua n ~PP-GU dilakukan dalam rangka ganti uang per sed iaan ya ,g dikelola oleh bendahara pcngeluaran/ pembantu. Perigaj ua n S~P-':"'U dilakukan dalam rangka tambah uang -rsediaan un:.uk keper lu a n belanja kegiatan yang mendesak c:::an melebihi plafon uang persediaan.
l?engajuan SPP-UP dilakukan hanya sekali di awal tahun dalam an gka pengisian uang persediaan yang dikelola oleh bendahara p:en.geluaran/pembantu.
Perigajuan SPP-LS di a rukan da larn rangka pembayar an belanja \_ ang tidak dapat ci\_ba::-arkan dengan uang persediaan maupun ::-.am bah uang persec .-~7:
---
d
n
Pengajuan SP?-? ebagairnana dirnaksud pada pasal 1 17 ayat ( 1) ... itengkapi dengan do rumen ber upa:
- ~ salinan S?!&gt;;
- draft s u r e t pe r n ya t a a n tanggung jawab pengguna dana u n tu k ditandatangani oleh pengguna anggaran yang antara lain menyatakan bahwa uang perscdiaan tidak akan digunakan un ruk pembayaran belanja yang seharusnya dibayar secara LS;
- .::. . lampiran lain yang d iperlukan.
- c , salinan Peraturan Bu pati tenlang jumlah uang persediaan dan batas ganti uang per se di aan per SKPD; dan
Pengajuan SPP-GU sebagaimana dimaksud pada pasal 117 ayat (2) =ilengkapi dengan dokumen berupa:
- bukti transaksi yang sah dan lengkap;
- surat pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan (SPJ-UP); 9
- salinan SPD;
- draft surat p e r n y a t a a n t a n g g u n g j aw a b pengguna dana untuk ditandatnngani oleh pengguna anggaran yang antara lain menyatakan bahwa uang perscdiaan tidak akan digunakan untuk pembayaran belanja yang se h ar u snya di bayar secara LS; d an
- la mp ir an lain yang diperlukan.
ngajuan SPP-TU ee baga irn an a dimaksud pada pasal 117 ayat dilengkapi dengan dokumen berupa:
- draft surat pernyataan tanggung jawab pengguna dana u n tuk ditandatangani oleh pengguna anggaran yang antara lain menyatakan bahwa tambahan uang persediaan tidak akan digunakan untuk pembayaran belanja yang s e h ar u s nya dibayar secara LS, termasuk menyebutkan j um lah uang persediaan yang tersisa pada saat pengajuan SPP/SPM TU; dan
- s a l i n a n SPD;
- s u ra t keterangan pcnjelasan keperluan pengisian TU;
- -lampiran lain yang diperlukan.
~ngajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada pasal 117 ayat : dalam r a n g k a untuk membayar belanja kegiatan yang akan =.zn/atau sed an g dilaksanakan.
- pembayaran gaji induk;
'?engajuan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada pasal 117 ayat (4) ~tuk belanja gaji dan tunjungan dilengkapi dengan dokumen zerupa:
- gaji susulan;
- gaji terusan;
- -kekurangan gaji;
- uang duka wa fa t j' tewas yang dilengkapi d e ngn n d af'ta r gaji induk/ gaji susulan/ kekurangan gaji/uang duka wafat/ tewas;
- , SK PNS;
- SK CPNS;
- SK kenaikan pangkat;
- kenaikan gaji berkala;
- SKjabatan;
- £ surat pernyataan pelantikan;
- -surat pern ·a an me.la k se n a ka n t u gn.s ,
- surat pernyata.e.n masrh menduduki jabatan:
- daf ta r ketuarge -~ ~);
- Iotokopi suras e1 ·eh;
..
- c. r; an pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji;
2. s , surat ke.rer arrga.n masih sekolah I kuliah;
3. daf'tar po-caj sewa rumah dinas;
4. s u r a t pindah;
- v. SSP PPh Pasa! 21; dan
- u. surat keraat ia.n ;
7. . lampiran lain yang diperlukan.
Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS sebagaimana c::imaksud pada pasal 117 ayat (4) untuk belanja barang dan jasa aiJengkapi dengan:
- elcngkapan lampiran dokumen SPP-LS pembayaran gaji dan unjangan s e b a g a i m a n a dimaksud pada ayat (6) digunakan s e s u a i dengan peruntukannya.
- a. Salinan SPD;
- c, Surat setoran pajak (SSP) d isertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
- Draft surat pernyataan tanggung jawab PA/KPA;
- :.. surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
- e, berita acara penyelesaian pekerjaan;
- berita acara serah terima barang dan jasa;
- g, berita acara pembayaran;
- surat j arruria n bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
- kwitansi bermeterai, nota/ faktur yang ditandatangani pihak ke tiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran I kuasa pengguna anggaran;
- dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
=·
- surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan ba rarsg dilaksanakan di luar wilayah kerja;
- foto/ buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaar.;
- ryerita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/ rekanan serta unsur panitia pemeriksaan bararig berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
- denda ke rer lambaran pekerjaan me nga lami surat pemberitahuan potongan pekerjaan dari PPTK apabila keterlambatan;
- potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/ surat pemberitahuan jamsostek); dan
- elengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang ;:ar: jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan se s u a i dengan peruntukannya.
- ,..., khusus untuk p e k e rj a a n konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate}, berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/ pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.
BAB VI - PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN APBD Bagian Pertama
Pasal 119

l?PTK m e n yi a pk a n kelengkapan dokumen SPP-LS barang dan a.s a s e b ag afzaazra ..:i.;naksud pada pasal l :s ay a t (8) yang terkai t d e a gan ----- t.aan pernbayar an atas belanja kegiatan yang -. elolanva ---~-..\_. ... ..:;;.~ .. ~ ...
---K iku
~·· ikut serta ----datangani bukti pe mbayaran yang menjadi -piran SP?-LS \_ -.; diajukannya.
Paragraf 2 Surat Perintah Membayar
BAB VI - PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN APBD Bagian Pertama
Pasal 120

arn hal SPP beserta dokumen lampirannya dinyatakan lengkap sah , pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran -·nerbitkan SPM.
rier bi tan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tanda tangai.i oleh pengguna anggaran dapat berupa:
SPM-GU berdaarkan SPP-GU
SPM-UP r erdasarkan SPP-UP
SPM-TU berdasarkan SPP-TU
- SPM-LS berdasarkan SPP-LS
-":-e .. bitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yang :andatangan i o le h kuasa pengguna anggaran hanya berupa:
SPM-GU berdasarkan OPP-GU
SPM-UP berdasarkan SPP-UP
- SPM-TU berdasarkan SPP-TU
- jasa SPM-LS barang dan jasa berdasarkan SPP-LS barang dan
dinyatakan tidak anggaran/ kuasa am h a l SPP d a n dokumcn l a m p i r n n ny a ·-gkap dan/atau lidak sah, pe nggu n a gguna anggaran menolak mcncrbitkan SPM.
BAB VI - PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN APBD Bagian Pertama
Pasal 121

- zrerbi ta.n SPM sebagaimana dimaksud pad a pasal 120 ayat ( 1) \_frig lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak d i t e r i m a n y a op dan dokumen lampirannya.
BAB VI - PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN APBD Bagian Pertama
Pasal 122

hal pengguna mgga r a n y ku as a pengguna anggaran n an, ynng b e r s n n g k u t a n d a p a t menunJuk p ej a b a t yang wewenang untuk mendatangani SPM, untuk selanjutnya ':? zan oleh Bupati.
Pa sal 123
't. re hun a.ngga ran be ra kh ir-, pcngguria nnggarAn/ kua sa pengguria ·icg-:~"1 dilarang menerbitkan SPM yang mcmbebani tahun anggaran Ilustasri Penerbitan SPM te rd ap at pada Lampiran VII.
Paragraf 3
:Jang Persediaan (UP) dan Tambah Uang Persediaan (TU)
Pe n g aj u a n dA11 Pe n gg u n a a n
BAB VI - PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN APBD Bagian Pertama
Pasal 124

... .? dapat diberikan setinggi-tingginya sebesar 1 / 12 (satu per dua =c.as1 sarnpai dengan 2 / 12 (dua per dua be la s) dari pagu belanja ar.gs u ng berupa belanja pegawai dan be la nj a barang d an jasa · ang dapat dibayarkan dengan menggunakan UP.
3atas maksimai UP se t ia p SKPD di tetapkan dengan Pera tu ran Bupati.
Ba ta s maksimal P setiap SKPD s e b ag a i m a n a d i.m a k s u d pada ayar (2) jum1ah..,:f2 cap.at leb ih keci; da ri j::"':::ah ~P setinggi:r.ngginya sebagaircana C,::::laksud pada ayat (: .
reuoluinq yang berar ti bahwa jumlah UP capat dimintakan penggantian/pengisian sclama tahun berjalan hingga pada ggal ter re nru a ma n a pengguna anggaran sudah tidak \_inkan lagi menerbtt.kan SPM-G U. Zenggunaan UP telah
- bcrsangkutan yang am hal p nggunaan UP SKPD yang -~mbutuhkan pendanaan yang melebihi sisa UP
- tambah uang ,\_ ediaan (TU).
ter sed ia , ~D yang bersangkutan dapat mengajukan
::&gt; Tl.J ha nya dapat digunakan untuk pembayaran belanja -gsung berupa:
j e n i s belanja pegawai;
je n is bela nja barang dan jasa sampai dengan jumlah Rp . .50.000.000,[Li rn a puluh ju ta rupiah ) per rekanan ke c ua l i Dana DAK.
"E~unaan TU tidak bersifat revolving yang berarti bahwa ~ ah TU yang telah digunakan untuk membayar belanja a tan terten tu tidak dapat dim in ta ka n penggantiannya ba l i , dan harus dipertanggung jawabkan sebulan scjak erirnanya SP2D-TU, .ser ta sisa TU yang ada pada bendahara rus segera disetor ke re ke ni ng kas umum daerah.
gaj uan TU dapat dilakukan per kegiatan.
dahara pengcluaran ber ta n ggu n g jawab atas penggunaan -~ yang dikelolanya.
- nja yang tidak dapat dibayar dengan UP /TU sebagaimana di aakan pada ayat (4) menggunakan pembayaran langsung Iui pengajuan SPP-LS / SMP-LS
r
BAB VI - PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN APBD Bagian Pertama
Pasal 126

dapat dapat
memperoleh uang
panjar untuk
pembayaran belanja
d i
b
ay
-
a r k a n dengan
UP /TU
dari bendahara
• ujuan
PA/ KPA dengan menggunakan
Nota Pencairan
Dana.
e l u a r a n Z
bendahara pcngeluaran
pembantu atas
2" panjar yang diminta PPTK scbagaimana d imak s ud pada ayat a .. us dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya dalam jangka -J 2 (dua) minggu.
- gg u na an uang panjar yang berasal dari UP /TU oleh PPTK b memperhatikan ketentuan penggunaan UP /TU sebagaimana -ksud pada pasal 125 ayat (4).
- -: bertanggung jawab atas penggunaan uang panjar yang olanya.
Paragraf 4
Pencairan Dana
BAB VI - PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN APBD Bagian Pertama
Pasal 127

-~-BUD menguji kelengkapan dakumen SPM yang diajukan oleh ---~:;auna angj.aran/ kuasa pengguna anggaran.
- sub st an tif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
---=--..-::7 j ian Kua sa BUD terhadap SPM sebagaimana dimaksud pada - l meliputi pengujian substantif dan formal.
-engujian kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum 1 dalam SP .. :
pe aguj ian ke ter sed iaan dana un tuk pembayaran kegiatan ebagaimana rercanrum di dalam SPD; pe.n g uj ran cerers c iaa a an agar an se ba ga irn an a tercan tum di d a.lam O:&gt;.n.:
- e. penguj z:. pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran ~.asa pengguna anggaran.
Perigujian format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
- b. memeriksa kebenaran d a l am cara penulisan/ pengisian jumlah uang d a la m an g ka dan huruf, termasuk tidak boleh ado. cacat di dalam r.enulisan.
- a. mencoco can t a n d a tangan pejabat penandatangan SPM dengan spe.simen tanda tangan;
BAB VI - PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN APBD Bagian Pertama
Pasal 128

Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk menerbitkan SP2D-UP mencakup:
- b. salinan S PD;
- a. surat pengantar permintaan penerbitan SP2D-UP dari kepala SKPD selaku pengguna anggaran;
- c. surat pernyataan tanggungjawab penggunaan dana uang persediaan (UP);
- d. surat pernyataan pengesahan PPK-SKPD;
- c. surat pengantar pencairan uang perediaan
Kelengkapan dokumen SPM GU untuk menerbitkan SP2D-GU mencakup:
- f. lampiran lain yang diperlukan.
- a. surat pengantar permintaan penerbitan SP20-GU dari kepaJa SKPD selaku pengguna anggaran;
- b. sa 1 inan SPD;
4. c, s u r a t pernyataan t a n g g u n gj aw a b penggunaan dana GU;
5. d , surat pernyataan kelengkapan dokumen/bukti transaksi GU;
- e. surat pernyataan pengesahan PPK-SKPD;
7. :L pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (S PJ);
8. g, larnpiran penggunaan Dana Ganti Uang (GU) dari Bidang Anggaran;
- h. lampiran lain yang dipcrlukan.
- a. surat pe ng an tar permintaan penerbitan SP2D-TU dari kepala SKPD selaJ u pengguna anggaran;
Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk menerbitkan S;&gt;2D-TU mcncakup:
- b . salinan SPD;
- d , surat pernyataan kelengkapan clokumen TU;
- c. surat pernyataan tanggungjawab penggunaan dana TU;
- e . surat pernyataan pengesahan PPK SKPD;
- g. surat pertanggungjawaban Dana TU, dan bukti s e t o r bila ada sisa;
- f. surat kcterangan penjelasan keperluan pengisian TU;
- h. lampiran lain yang diperlukan.
- a. s ur at pengantar permintaan penerbitan SP2D-LS dari kepala SKPD selaku pengguna anggaran;
Kelengkapan dokumen SPM LS barang dan jasa untuk penerbitan SP2D mencakup:
- o. salinan SPD;
2. d , ringkasan ko n r r a k ;
- c. lampiran Cheklist PPK-SKPD;
- e. s u r a t p er ny a.t a a n tanggungjawab PA/KPA;
- g. s u r a t pe r nyaraan c a n gg u n gj awa b perhitungan pajak;
- i. surat pe r nyara a n kelengkapan dokumen LS;
- h. SSP po torrge.c pajak;
8. bank; 1. Ph o z o co -y r e s en i ng k o r a n buku t ab u n g a n j referensi
perierb itan
S?Z::l
--
··
-
- surat pcm\_ ----'""nggung j a wa b dari penggu:.ia anggaran; 2
- b. s ur at pc--\_ ... --elengkapan dokurnen;
- c, s a l in a n S -,.
- e , SS? po torrgan P?h 21;
Da la m hal SP*.1 memenuhi syarat verifikasijlolos pengujian, -·uasa BUD me oer bitkan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja ejak tanggal diterimanya SPM.
- c. dokumen Jain ya ng diperlukan
Oalam hal SPM tidak memenuhi syarat verifikasi/lolos pe ngujian , suasa BUD menolak menerbitkan SP2D dengan mengembalikan SPM vang tidak memenuhi sayarat verifikasi/ lolos pengujian flaling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal d iter ima nya SPM.
Oalam hal penggunaan UP dan TU ote+i bendahara pengeluaran cdak sesuai dengan ketentuan dan/ atau pernyataan yang aer ru ang di dalam surat pernyataan tanggung jawab cebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) huruf a dan ayat (2) huruf a, pengguna anggaran dan/atau bendahara pengeluaran benanggungjawab atas penggunaan UP dan TU yang berkenaan.
Dalam hal penggunaan al o ka si UP dan TU oleh bendahara pengeluaran pembantu tidak sesuai dengan ketentuan can/ a tau pernyataan yang tertuang di dalam surat pernyataan tanggu ng j aw: b sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, aya t (2) h u r i rf a, dan ayat (3) huruf a, kuasa pengguna aggaran dan/atau b e n d a h ar a p e n g e l u ar a n p e rn b a n t u -:rtanggungjaw~b atas penggunaan alokasi UP dan TU yang rkenaan.
berhalangan, BUD dapat menunjuk/ yang diberi wewenang un tuk untuk selanjutnya ditetapkan dengan hal kuasa BUD ~scikan pejabat -\_'":datangani SP2D, \_ -usan Bupati.
BAB VI - PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN APBD Bagian Pertama
Pasal 129

Pa sa l 130
Perrer b i t a n SP2D sebagaimana dimaksud dalam pasal 128 ayat 5) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung scjak diterimanya perigaj uan SPM.
BAB VI - PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN APBD Bagian Pertama
Pasal 131

-uasa BUD menyerahkan SP2D-LS barang dan jasa (termasuk belanja c:ooal) kepada pihak ketiga.
uasa BUD menyerahkan SP2D-UP/GU/TU dan SP2-D LS Gaji dan Tun.Jangan kepada PA/KPA.
Pernu ngu tan dan penyetoran uang perhitungan fihak ketiga yang terte r a pada SP2D LS sebagaimarva dimaksud pada ayat (1) dan ayar (2) dilakukan oleh Bank yang melakukan pembayaran atas perrca ir an SP2D LS ter se lru t.
Bu:.C:i setoran perhitungan fihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ay,n 14) terdiri dari:
Kuasa BUD berhak dan I a tau ber kewaji bari untl.lk mendapatkan uk:i setoran uang perhitungan fihak ketiga dari Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- a\_ Surat setoran pajak PPN / PPh yang telah dinyatakan sah;
- c, Surat se tor.an Iur an hskes yang tel ah din ya takan sah; dan
- Surat s e tor a n iuran Taspen yang telah dinyatakan sah;
- d. Surat se tore.a PFK Iairmya yang telah dinyatakan sah.
Ban k yang meta.kl keo pemurigutan dan pe nye tor an uang p;e:-hitungan fihak set a we.jib menyampaikan bu kti setoran uang perhtrungan fih eb aimana di rnaksud pad a ayat (5), yang dapat di.saw:-sar:iaat1 C""nga:i pe.nyaznpa.ian rekening ----~ko~an/nota kredrt ·.--;;:--:3.~'"81 Kuasa 3:;:)
?a:S::1132
--bukuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yang terdiri :r
---=.aha.ra penge \_ ----. can ber dahara pengeluaran pembantu · ;:]) wajib rnenye ~arakan pembukuan untuk membukukan -sa ti pelaksa aanggaran belanja SKPD.
- Buku Ka s Umum 1BKU)
- Buku Pem ran tu BKU sesuai dengan kebutuhan seperti: 2
- a. Buku Pembantu Kas Tunai;
- b. Buku Pembantu Simpanan/Bank;
- c, Buku Pembantu Panjar;
- d. Buku Pembantu Pajak;
- e. Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja
samping pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), --::::fahara pengeluaran dapat menyclenggarakan pernbukuan zmya yang diperlukan antara lain, register SPP, register SPM, ~:c:SP2D, buku kendali rincian obyek belanja per kegiatan. 3
'?e::=hu:{uan bendahara scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat - rukan dengan tulis tangan atau komputer.
Paragraf 6
Pertanggungjawaban Bendahara Pcngeluaran
BAB VI - PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN APBD Bagian Pertama
Pasal 133

-- ... ·anggungjawaban penggunaan UP yang dibuat oleh ---dahara pengeluaran dinyatakan dalam surat rtanggu ngjawaban penggunaan UP (SPJ UP).
UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh .--rlahara pengeluaran ber s am aa n dengan pengajuan SPP-GU, --i;..·ngga menjadi salah satu syar at kelengkapan dari lampiran - rumen SPP-GU yang bersangkutan.
'='-rranggungjawaban penggunaan UP (SPJ UP) telah sah pada ~· SPJ UP dan SPM GU ditandatangani oleh pengguna anggaran --n/atau setelah SP2D GU diterbitkan oleh kuasa BUD.
BAB VI - PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN APBD Bagian Pertama
Pasal 134

?cnggunaan TU dipertanggungjawabkan tersendiri dengan -~»ggunakan surat pertanggungjawaban penggunaan TU (SPJ TU). -;:,:J TU dibuat tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) -~ngandung pengertian bahwa:
,pJ TU yang dibuat bendahara pengeluaran terpisah dari SPJ TU :-ang dibuat oleh bendahara pengeluaran pembantu.
-oJ it: dibuat terpi sah dari SPJ UP;
?e.i£gunaan TU harus dipertanggungjawabkan paling lama sar u bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SP2D TU berkenaan .::\_an apabila terdapat sisa TU harus segera disetor ke rekening ,:as umum daerah dengan menggunakan STS a.tau bukti lain yang =..:sa:nakan.
Ketentuan mengenai batas waktu pertanggungjawaban -nggunaan TU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan tmtuk:
- .\_\_\_ kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan
- c, kegiatan yang raengalami penundaan dar i jadwal yang telah ditetapkan ya.u diakibatkan oleh peri stiwa di luar kendali PA,KPA
aru butan sebagaimana dimaksud harus sudah diterima oleh kuasa BUD sejak kegiatan berkenaan selesai pelaksanaa - \_ pada ayat (~J paling lama ::idaksanakan.
eterlambatan da am penyampaian pertanggungjawaban pengguriaan TU dalarn bata s waktu se bagai ma.n a dinyatakan pada ayat (3) dan aya t (~) d apa t dikenakan sa n k s i berupa periun da an penerbitan SP2D TU untuk SPM TU yang berikutnya.
BAB VI - PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN APBD Bagian Pertama
Pasal 1

~5
Bendahara pengeluaran/pcmbantu menyusun laporan bulanan \_ ng terdiri dari:
- Lnporan pertanggungjawaban administratif;
- Laporan posisi kas akhir bulan
- Lapo r e n p er tanggu ngjawab an Iungsio nal: d a n
\_pJ a d m i n i at r a t if j f'u n g s io n a l sebagaimana dimaksud pada -ye.t '1) merupakan Iapor an realisasi anggaran bulanan untuk ·luruh bclanja ba ik yang dibayar secara Jangsung (LS) maupun -~ngan menggunakan UP/GU/TU .
...aporan bu lan a n bend a hara pengeluaran/ pembantu ·bagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) d i s arn p a i k a n mclalui ?K-SKPD untuk d i v e r ifi k a s i dengan larnpir an nya.
...PJ Fungsional yang telah ditandatangani selanjutnya sampaikan kepada kuasa BUD paling lama tanggal 10 bulan rikutnya.
\_-aporan bcndahara p e nge lu ar an y ne m b a n tu yang telah ::. ver if'i k a s i , se lanj u lnya ct itandatangani oleh PA/ KPA .
PJ Fungsional dilampiri de nga n:
- BKU bcndahara pe ngeluaran;
- Laporan posisi ka s bcndahara pengeluaran.
- BKU bcndahara pengcluaran pembantu; clan
- .PJ Adrn in is trn tif d i an mp a i kn n ke pa d a PA/KPA paling lama tnrigga! - bulan berikutnya .
- ..PJ Aciministratif di1ampiri dengan:
- BKU bendahara pengeluaran/pembantu;
ete r l a m b a t a n p e ny a m p a i a n LPJ Fungsional dapat dikenakan sanksi berupa pe n u nd aa n penerbitan SP2D GU dan/atau SP2D -U atas SPM GU d an z a ta u SPM TU yang diajukan oleh pengguna -ggaran/kuasa pengguna anggaran pada bulan berkenaan.
- Laporan po s i s i kas bendahara pengeluaran/ pcmbantu.
Paragraf 7
Pe na+au sah aa n Pengeluaran pada Akhir Tahun Anggaran
BAB VI - PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN APBD Bagian Pertama
Pasal 136

?enga\_iuan SPM GU, SPM TU dan SPM LS yang terakhir untuk tahun nggaran berkenaan diatur sebagai berikut:
- SPM GU harus sudah diterima kuasa BUD paling lambat 18 (delapan be1as) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran berkenaan.
- SPM TU harus sudah diterima kuasa BUD paling lambat 30 (tiga puluh) hnri kerjn sebeturn aklu: :." .i un anggaran berke naan.
- e SP rf LS harus udah diterima kuasa BUD paling lam bat 1 O (sepuluh) hari e-ja sebelurn akhir tahun anggaran berkenaan.
KhUSUS c:: · n sejerris la.innya yang dilaksanakan penyele s aian pekerjaannya melewati baras waktu p:e---SP .. t LS sc baga ma na dimaksud pada ayat (i) huruf c, wa·1 c:.· --1 rkan: akan
- b. Asli j ami na n j gar a n si pembayaran dari bank umum yang masa berlakunya sampai dengan berakhirnya masa kon trak dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar persentase pekerjaan yang belum diselesaikar., dan masa pengajuan klaim selama 30 (tiga pu l u h] hari kalender sejak berakhirnya jaminan/garansi pembayaran bank tersebut.
- a. Surat perjanj an p rrnb ay ar a n antara PA/KPA dan pihak ketiga/ rekanan.
c, ci.
- U n tu k peke r j a an d c n g an n i la i k on tr a k d an / at au n i I a i p e r s e n t a s e pekerjaan yang belum disclesaikan jumlahnya sama dengan atau di bawah Rp 100.000.000,(Seratus juta rupiah), .~aminan/ garansi bank terse but dapat diganti dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai penjaminan dari pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran.
e,
Jaminan/garansi bank scbagaimana dimaksud pada huruf b diterbitkan oleh bank umum yang berlokasi dalam wilavah Ka b u p a te n Sarolangun dan bersifat dapat ditransfer.
- As l i surat kuasa (bermaterai cukup) kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD dan Ke p a la Bidang yang ditunjuk selaku kuasa BUD untuk mr-ncairkan jaminan bank.
- Surat pernyataan dari pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran mengenai keabsahan jaminan/ garansi bank terse but palsu dan/atau asli t a p i palsu dan/atau t i d a k dapat dicairkan dalam hal terjadi wanprestasi, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran.
- Surat pe rnya taan kesanggupan un tuk menyelesaikan pekerjaan 100% (seratus persen) sampai dengan berakhirnya masa kontrak dari pihak ketiga/rekanan.
- SP2D GU dite:-bitkan paling lambat 15 (lima belas) hari k e rja sebelum akhir tahun anggaran berkenaan.
?e:1erbitan SP2D GU ,TU dan LS yang terakhir untuk tahun .e::1ggaran berkenaan diatur sebagai berikut:
- SP2D TU diterbitkan paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari xer]a sebelum akh ir tahun anggaran berkenaan.
:?cnerbitan SP2D untuk pembayaran biaya pemeliharaan 5 % (Iirna -;-sen) dari ni lai ko n tra k (retensi) diatur sebagai berikut:
- SP2D LS diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum a kh ir tahun anggaran berkenaan.
- Pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai 100% (seratus persen) pada akhir masa kontrak di dalam tahun berkenaan;
- Untuk m as a pemeliharaan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan maupun mdampaui akhir tahun anggaran berkenaan, biaya pcmeliharaan (retensi) tersebut dapat dibayar pada tahun anggaran berkenaan dengan dilampiri copy jaminan pemeliharaan yang diterbitkan oleh bank umum dan/atau lembaga asuransi berdasarkan peraturan menteri keuangan yang disahkan (ditegali sir] oleh PA/KPA, dengan jurnlah mir im al sebesar rulai cagib an dan masa berlakun ·a berakhlr oersa maan dengan ma a pemettharaan, serta mencanrum an tanggal dan nornor jarnirian bank tersebut pada uraiaa SP 1,. ~--- ... e;1aail.
Fb disetorkan ke rekerring kas daerah ~ Ir pada tahun anggaran berkenaan. Sisa UP
BAB VI - PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN APBD Bagian Pertama
Pasal 138

Sisa TU akhk mhun rajib disetorkan ke rekening kas daerah paling lama pada hari kerja terakhir tahun anggaran berkenaan.
BAB VI - PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN APBD Bagian Pertama
Pasal 139

Bendahara penge!uaran/pembantu menyampaikan LPJ ndministratif beserta laporan posisi kas per tanggal 31 De sem ber tah un anggaran berkenaan kepada pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lama tanggal 5 Januari tahun anggaran bcrikutnya.
Bendahara pengeluaran/pembantu menyampaikan LPJ Fungsional bese r ta laporan posisi kas per tanggal 31 Desember tahun enggaran berkenaan kepada PPKD melalui PPK SKPD paling lama tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
LPJ Administratif dan LPJ Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan a;at (2) diberi tanggal 31 Dcsember tahun anggaran berkeriaan.
BAB VI - PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN APBD Bagian Pertama
Pasal 140

-rarnbatan dalam penyampaian per tanggu ngjawaban penggunaan -can TU; keterlambatan dalam penyetoran sisa UP dan TU; dan L.1: ________________-nbatan dalam penyampaian LPJ Fungsional Bendahara ?luaran sebagaimana dimaksud masing-masing dalam Pasal 137 -6) dan ayat (7); Pasal 138 ayat (5) dan ayat (6); dan Pasal 139 -21; dapat dikenakan sanksi berupa penundaan penerbitan SP2D P2D TU ataupun SP2D LS barang dan jasa, untuk pelaksanaan ::::&gt; tahun anggaran berikutnya.
Bagian Keempat
Penatausahaan Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
BAB VI - PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN APBD Bagian Pertama
Pasal 141

Bendahara pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah -engajukan SPP LS dalam rangka pembayaran pengeluaran sebagaimana diruakaud pada ayat (1) kepada Pejabat Pengelola nC"..langan Daerah melalui PPK Pejabat Pengelola Keuangan :laerah atau PPK yang khusus menangani penatausahaan -·ngf"luaran Pejabnt Pe n gc lo l a Kc u a nge n Daerah.
Bendahara pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah cerrugas menatausahakan pelaksanaan pengeluaran Pej abat Persge lo la Keuangan Daerah yang terdiri dari belanja tidak ...;.r.:ssung dan pengeluaran pembiay aan sebagaimana tercantum di ::.:a.:am DPA Pejabat Pe n ge to la Keuangan Daerah.
3endahara pengeluaran Pejabat Pe n ge lo la Keuangan Daerah -ajib menyelenggarakan pembukuan untuk membukukan ~ansaki pelaksanaan anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- a, 3uku Kas Urn u m (BKU)
Pc.:::ibukuan se ba garmarra dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
- Buku Pern barrru BKU yang berupa Buku Rekapitulasi Pe n ge lu ar an Pe r Rirrcian Obyek.
- c, Register SP?/SP r ?2[)\_
Pezn bu ku an be-idah -imana d irna ks ud pada ayat (4) d apat :::.ilakuka~ dengan ,::\_\_ ----:.:1: arau kornputer.
- Be nda.hara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah me nyarnpai --... penanggungjawaban atas pengelolaan fungsi kebendaheraan yang berada dalam tanggung j awab nya selarn bat-Iambatnya tanggat 10 bulan berikutnya.
- Pertangungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui PPK Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau PPK yang khusus menangani penatausahaan pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- se bagaimana disampaikan dalam bulan Penyampaian laporan pertanggungjawaban dimaksud pada aya t (1) untuk bulan terakhir selambat-lambatnya pada hari kerja terakhir berkenaan.
Bagian Kelima
lustrasi Sistem d a n Prosedur Pcnatausahaan Pelaksanaan APBD
Pa sal 143
Sistem dan prosedur penatausahaan pengcluaran tercantum dalam ampiran VI. l sa-npai dengan lampiran VI.4.
BAB VII - SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH Bagian Pertama
Pasal 144

Sistem akuntansi adalah serangkaian prosedur-prosedur a k u n t a n s i yang dilaksanakan secara manual ataupun t e r ko m p u terisasi yang s a l i n g berhubungan satu dengan lainnya mulai dari pencatatan, pcnggolongan/ pengklasfikasian, pengikhlisaran transaksi/kejadian yang bersifat keuangan hingga dihasilkan laporan keuangan.
- a. sistem akuntansi SKPD; dan
2. St s te m akuntansi pemerintah Kabupaten Sarolangun terdiri dari:
3. b sistem akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
4. Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d i s u s u n dengan berpedoman pada Perda tentang Pokok-pokok ?engelolaan Keuangan D'a e r a h , Peraturan Pemerintah yang m e n g a t u r pengendalian intern p e rn e r i n t a h a n , dan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
BAB VII - SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH Bagian Pertama
Pasal 145

Sistem akuntansi SKPD dilaksanakan oleh PPK SKPD; dan Sistem akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah d i l a k s a n a k a.n oleh fungsi akun tansi pad a Din as Pendapatan !?engelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
BAB VII - SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH Bagian Pertama
Pasal 146

i
emua t rn n sa k i/kcjadinn ke u a ngnn ·an bcrkaitan dengan pelaksanaan .\PBD d ica t a t pad a media pe.n caraca.n akun tansi b e r d a s ar ka n bukti tr'an s.akai I kejadian keuangan yang sah. 6uk:i t:-ansaksi e.adie.n keuangan raa uptrn bukd/laporan pe n d u k un g ~ir,7"':ya dapar d iperoieh EZ..! .. ar a lain d ar
- pertanggungjawaban bendahara penerima"tin7 Btndatittra =, ,-., penerimaan pernbantu, bendahara pengeluaran/ bendahara . pengeluaran pem ban tu, PPTK, laporan pengurus/ pengelola barang daerah.
- .11) Media pen ca ta tan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat berupa buku j ur n al , buku be sar , buku besar pem ban tu, neraca saldo, d an media lain sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) dilakukan secara kronologis sesuai dengan urutan terjadinya tr an s aks i Z kejadian keuangan .
BAB VII - SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH Bagian Pertama
Pasal 147

- ) Transaksi/kejadian keuangan yang telah dicatat dalam buku jurnal, selanjutnya secara periodik diposting ke dalam buku besar dan/ a tau buku besar pembantu sesuai dengan rekening berkenaan.
- 3) Pada setiap akhir tahun anggaran, semua rekening anggaran dan/ a tau rekening yang bersifat semen tara ditutup dengan jurnal pe n u tu p , untuk selanjutnya dipo sting ke rekening buku besar mas ing-rnas ing.
- 2) Saldo akhir bulan dari setiap rekening buku besar dipindahkan menjadi saldo awal bulan beriku tnya selama tahun anggaran berkenaan.
- -) Saldo akhir tahun dari rekening neraca dipindahkan menjadi saldo awal rekening neraca untuk tahun anggaran berikutnya.
- ' Ped o man kode rekening neraca ditetapkan dengan pera tur an Bupati .
BAB VII - SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH Bagian Pertama
Pasal 148

- Sistem akuntansi SKPD meliputi:
- b. Prosedur Akuntansi Beban dan Belanja;
- a. Prosedur Akuntansi Pendapatan;
- c. Prosedur Akuntansi Ka s dan Setara Ka s ;
- d. Pr o s e d u r Akuntansi Piutang;
- f. Prosedur Akuntansi Aset Tetap;
- e. Prosedur Akuntansi Persediaan;
- g. Prosedur Akuntansi penyusutan aset tetap dan
- Amortisasi Aset Tidak Berwujud;
- h . Prosedur Akuntansi Aset Lainnya;
- i . Prosedur Akuntansi Koreksi Ke s a l a h a n ;
- a. Prosedur Akuntansi Pendapatan;
- Sistem Akuntansi keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ::nelipu ti:
- b. Pr o s c d u r Akuntansi Beban dan Be la nj a ;
- c. Prosedur Ak u n t a n s i Transfer;
- e . Prosedur Akuntansi Kas dan Setara Kas;
- d. Prosedur .-\.kuntansi Pembiayaan;
- i, Prosedur Ak u n t a n s i Piutang;
- g , Prosedur Akuntansi Persediaan;
- h. Prosedur Akuntansi investasi;
- J. Prosedur Ak u n t a n s i penyusutan aset tetap dan
1. Pr o s e d u r Akuntansi Aset Tetap;
- Amortisasi As e t T'i d a k Berwujud;
- k. Pr o s e d u r Ak u ntan si Dana Cadangan;
- l. Pr o s e d ur P ... kun cens i Aset La i n n y a ;
- n. Pr c s e d u r Kore k s i Ke s a l a h e.n ;
- m , Pr o s e d u r A ·ua·2.;;si Kewajiban;
- o, Pr o sed u r A -u-ns1 Ko n s o l id a s'ia n ;
Bagian Keaua Pelaporan Keuangan r emerintah Kabupaten Sarolangun Paragraf 1 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
BAB VII - SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH Bagian Pertama
Pasal 149

- i) Sistem dan prosed ur akun tansi SKPD harus dapat menghasilkan Laporan keuangan SKPD baik yang bersifat interim maupun tahunan dalam rangka pelaksanaan anggaran SKPD tahun anggaran berkenaan.
- 3) Laporan keuangan bulanan SKPD adalah berupa laporan reali sa si anggaran bulanan.
- 2) Laporan keuangan SKPD yang bersifat interim sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) adalah laporan keuangan bulanan dan semesteran.
4. ~) Laporan keuangan semesteran SKPD adalah laporan keuangan semester I yang terdiri dari:
- b. Prognosis realisasi anggaran untuk se me s te r berikutnya;
- a. Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan akhir Juni tahun angaran berkenaan;
- c. Neraca per 30 Juni tahun anggaran berkenaan; dan
- d. Catatan atas laporan keuangan.
9. -5) Laporan keuangan tahunan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari:
- a. Laporan Realisasi APBD;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih;
- c. Neraca;
13. e . Lapaoran Perubahan Ekuitas;dan
14. d . Laporan Operasional;
- f. Cata tan a .a s Laporan Keuangan
Paragraf 2
Penyusunan Laporan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Laporan Keuangan di Tingkat Perr.erintah Daerah
BAB VII - SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH Bagian Pertama
Pasal 150

- Laporan ke u a n ga n Pejabat PengeJola Keuangan Daerah se bagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) adalah la po ran keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran/ DP.APejabat Pengelola Keuangan Daerah. ...
- Sistem dan prosedur akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah harus dapat menghasilkan laporan keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, baik yang bersifat interim maupun tahunan.
- La po ran keuangan Pemerin tah Kabupaten Sarolangun sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah laporan keuangan di tingkat pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang dihasilkan dari proses konsolidasian gabungan antara Iapo ran keuangan SKPD dengan laporan keuangan Pejaba&gt; Pengelola Keuangan Da er ah .
Pa sal 151
- Laporan keuangan Pejabe.; Pengelola Ke uarigan Da er ah yang ber sifat interim sef:ragaima.na dirnaksud pada Pasa, :-58 avat :, adalah :ap')i"ai: -e;·..::--e:;-=1 ma.nan can sernesceran,
- 3) Laporan keuangan semesteran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah laporan keuangan semester I yang terdiri dari:
- a. Laporan realisasi anggaran;
3. b . Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan operasional;
- e. Laporan arus kas;
- g. Catatan atas laporan keuangan.
- f. Laporan perubahan ekuitas; dan
9. ~) Laporan Realisasi Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sampai dengan akhir Juni tahun anggaran berkenaan;
- b. Neraca Pejabat Pengelola Keuangan Daerah per 30 .Juni tahun anggaran berkenaan; dan
- a. Prognosis realisasi anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk semester berikutnya;
- c. Catatan atas lapor an keuangan.
13. Laporan keua rgan tahunan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 150 ayat (1) terdiri dari: 5)
- a. Lapora n Re a Ii s as i AP 8 D ;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- g. Catatan atas Laporan Keuangan
- f. Lapaoran Perubahan Ekuitas;dan
BAB VII - SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH Bagian Pertama
Pasal 152

- Laporan keuangan Pemerin tah Ka bu paten Sarolangun yang bersifat interim sebagaimana dimaksud pada Pasal 150 ayat (1) adalah laporan keuangan triwulanan dan semesteran.
- Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun akhir semester I yang disampaikan ke DPRD dan Menteri Dalam Negeri terdiri dari:
- Laporan keuangan triwulanan a.dr.l ah berupa laporan realisasi APBD triwulan I dan triwulan III.
- a. Laporan Realisasi APBD sampai dengan 30 Juni tahun anggaran berkenaan;
- Laporan keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD, terdiri dari:
- b. Prognosis realisasi APBD untuk semester berikutnya.
- a. La po ran Realisasi APBD;
- b . Laporan Perubahan Saldo Anggaran l e b i h ;
- c. Neraca;
- e. Laporan Arus Kas;
- d. Laporan Operasional;
- f. Lapaoran Perubahan Ekuitas;dan
- ~poran realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, disampaikan oleh kepala daerah kepada Menteri Dalam Negeri paling .ambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- g. Catatan atas Laporan Keuangan
Paragraf Kedua
- Pejabat D-.-,--e ola Keuangan Daer ah paling lama canggal 10 bulan bed ru· \_ (1)
- (2) Laporaz rea c asi anggaran SKPD semester I beserta prognosis reatisasf -gga.ran untuk semester berikutnya disampaikan oleh kepala SK?~ sepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Dae rah pa ing lama tanggal 10 Juli tahun anggaran berkenaan.
- (3) Laporan reaHsasi APBD triwulanan yaitu triwulan I ,II dan tr iw ul a n Iii d.sarnpaikan oleh Pejaba t Pengelola Keuangan Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lama minggu ketiga bulan berikutnya.
- (4) Laporan realisasi APBD semester I beserta prognosis realisasi anggaran untuk semester berikutnya disampaikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lama minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan.
- (5} Laporan realisasi APBD semester I bcserta prognosis realisasi anggaran untuk semester ber iku tnya dl sarnpa ikan oleh Bupati kepada DPRD dan Menteri Dalam Negeri paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.
BAB VII - SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH Bagian Pertama
Pasal 154

- I) Kepala SKPD menyampaikan laporan keuangan tahunan SKPD kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selambat-lambatnya 2 (dua} bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyampaikan laporan keuangan Peme r in tah Kabupaten Sarolangun kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga} bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
3. Bupati menyampaikan laporan keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang telah d ir ev i u oleh Inpektorat Kabupaten Sarolangun kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK} untuk dilakukan pemeriksaan selambat-lambatnya 3 (tiga} bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan. 73)
- 5) Laporan keuangan Pemer intah Kabupaten Sarolangun yang disampaikan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dtlarnptri antara lain dengan:
5. ~) Bupati menyampaikan l apo r an keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Ke u n n gn n (BPK) ko pn d n DPRD dn ln m rn n g kn p~rtnnggungjAwabnn pelaksanaan APBD selambat-lambatnya 6 {cnam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
- a. Ringkasan laporan keuangan perusahaan daerah/badan usaha milik daerah; dan
- b. Laporan kinerja instansi pemerintah daerah.
Bagian Ketiga
Ilustrasi Akuntansi dan Pcnyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
BAB VII - SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH Bagian Pertama
Pasal 155

Ilustrasi ak un taris i dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah d iterapkau dengan peraturan Bupati.
BAB VI - TI ?ERlJBAHAN APBD
Pasal 157

Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan an tar jenis be!anja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ru ru f b serta pergeseran an tar obyek belanja d alarn jenis belanja dan an tar rincian obyc k belanja diformulasikan dalam DPPASKPD.
Pe rge se ran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan d la kukan atas persetujuan sekretaris d aer ah.
Pergeseran an tar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan Pejabat Pengelola ·,..uangan Daerah.
Per ge ser an anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan yat (3) dilakukan dengan cara mengubah peraturan Bupati ne n tan g penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk elanjutnya dianggarkan da1am rancangan peraturan daerah ten tang perubahan APBD.
ergeseran anggaran an tar unit organisasi, an tar kegiatan, dan n tar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara rner ubah e ra tur an daerah tentang APBD.
n g g a r a n yang mengalami perubahan baik berupa penambahan an/ a tau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana imaksud p a d a ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom ~ecerangan peraturan Bupati tentang penjabaran per uba h an PBD.
BAB VI - TI ?ERlJBAHAN APBD
Pasal 158

Pcnggunaan SiLPA sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan e ngan pr iori ta s sebagai berikut:
pa bi la nilai realisasi SiLPA tahun sebelumnya lebih besar ar ipad a nilai SiLPA yang tel ah dianggarkan Pemerin tah [)aerah dapat menggunakan kelebihan tersebut pada 'belanja aan/atau penr-e luar an pembiayaan.
- membayar bunga dan pokok utang dan/ a tau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
- c, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;
- melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
- c , mendanai kegiatan l a nj u t a n ;
- menrlanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPASKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan s a m p e i den an b a as akhir penyelesaian pembaya ran dalam tahun an erjalan ,
- e, mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan
- APBD. "4&amp;.a. ... 1\.4"'"" ~ -:rruf e dan huruf f dianggarkan dalarn Perubahan
- -) Penggunaaz ~ scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dituangkan ·e: ec h dahulu dalam DPAL-SKPD dan dianggarkan dalam Peru ---PBO.
BAB VI - TI ?ERlJBAHAN APBD
Pasal 159

- l) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf d sekurangkur angnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- a. bukan rnerupakan kegiatan normal d ari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprcdiksikan sebelumnya;
- c. berada d il u ar kendali dan pengaruh pemerintah d ae rah ; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
6. Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah d apa t melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
- b. memanfaa .. kan uang kas yang tersedia.
- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun a nggaran berjaJan; dan/atau
Pengeluaran se oagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- Kriteria belanja untuk keperluan mendesak scbagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
- b. keperluan mendesak la in nya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- a. program d an kegiata n pelayanan daaar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
Penjadwalan u larig ca pa ian target kinerja program dan kegiatan Ia in nya dalam tahun anggaran b e rj al an sebagaimana dimaksud oada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPASKPD.
;:,,
;-
-
Pendanaan keadaan darurat untuk kegi-itan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.
- ... ©) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagairuana dimaksud pada ayat (8) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan san.tasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penarnpungan serta rempat hunian sementara.
- Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak cerduga .
- \_ -) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja keburuhan tanggap daru .. rat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan dengan tt:.t-2;-...a;;. sebagai berikut :
- a. setelah per --a·2-1i tanggap darurat bencana oleh kepala daerah, k pnl ~ \_.,. ~ nakan fungsl n n~l -:c-!ln bt"nrnnn Kebutuhan Belanja (RKB canggap darurat \_.;;:,,-=:,:=:;...J.,,~.:.!:::i.:c.r i).p \_n a .P ln. l .:::a. :i( p n .::a. a A ::,. n J::.,P -;:. h &lt;::.Pl ::i lr:n ~I in.
- dana ncana 1'-:'"'.4 · Kepala "'"PD yang nang\_gulangan bencana paling lambat 1 (satu) ak diterirnanya RKB; e
- c. pencairan tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melak ~ n fungsi penanggulangan bencana;
- d. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
- e. kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya; dan
- f. pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggula.igan bencana kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pcrnyataan tanggungjawab belanja.
Da larn hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pe n g e lu ar an yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran ter sebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
Dasar pengcluaran untuk kcgiatan-kcgiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 12) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk d ij ad i ka n dasar pengesahan DPA-SKPD oleh Pe -ibat Pengelola Keuangan Daerah setelah memperoleh pcrsetujuan exretaris daer ah ,
Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiata.n dalam keadaan dar urat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) cer l e bih dahu lu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - TI ?ERlJBAHAN APBD
Pasal 160

.. eadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 uruf e merupakan ke ad a an yang menyebabkan estimasi pe n er i ma an dan/ a tau pcngcluaran dalam APBD mengalami cena ikan a tau penurunnn le hih be aar dnri 50 % [lirna puluh persen].
Per seritn se 50 % [lirna puluh perscn) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan se lisih (gap) kenaikan a tau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.
Dalam ha1 kej a d i an 1uar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami peningkatan lebih dari 50 % ima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1), dapat oilakukan penambahan kegiatan baru dan/ atau penjadwalan ul» ng/ peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan cialam tahun anggaran berjalan.
Pe n arn b a h a n k e g i a t a n baru s e b a g a i m a n a d irn a ks u d p a d a ayat 1 1 diformulasikan terlebih dahulu d alarn RKA-SKPD.
Penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program d a n kegiatan sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) diformulasikan terlebih dahulu dalarn DPPA-SKPD.
RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan redua APBD.
Dalam hal kejadian a.sa yang menyebabkan estimasi penerimaan da am PBD -· a.mi penurunan lebih dari 50 % Iirna puluh per ·-d r ud dalam ayat (1). maka dapat dilakuk n pcngurangan capaian target cirierja program nnya dalam tahun anggaran berjaian,
?eGjadwalan oaiarr career sebagairaana
Rancangan Peraruran Daerah rentang se bagai da Peru bah an
BAB VI - TI ?ERlJBAHAN APBD
Pasal 161

- ----- ~can APBD tercantum dalam lampiran XI. l Sistem dan pr sam pai dengan
BAB IX - =&gt;ENGELOLAA KEU ,..GA·; 8.-\DAN LA YANAN UMUM DAERAH (BLUD) Bagian Pertama
Pasal 162

- .. ) Bupati dapat menetapkan SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang tugas dan Iungsinya bcrsifat opernsional dalarn mcnyelenggarakan pclayanan umum dengan mencrapkan Pola Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Badan layanan umum daerah, selanjutnya disebut BLUD, beroperasi sebagai perangkat kcrja pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didclega sikan oleh Bupati.
- ~) Bupati bertanggung jawab alas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLUD terutama pada aspe k manfaat yang dihasilkan.
- 3) BLUD merupakan bagiar dari perangkat pemerintah daerah yang dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun.
- 5) Pejabat pcngelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan urnurn yang didclegasikan oleh Bupati.
- -) Rencana kerja dan anggaran scrta laporan keuangan dan kinerja BLUD diauaun dan d iaaj ikn n sebngai bagin n yang tidnk tcrpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah.
- 6) Dalam pelaksanaan kcgiatan, BLUD harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tan pa mengutarnakan pencarian keuntungan.
- ) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masya,·akat, BLUD dibcrikan fleksibilltas d al arn pengelolaan keuangannya.
Bagian Kedua Pejabat Pengelola
BAB IX - =&gt;ENGELOLAA KEU ,..GA·; 8.-\DAN LA YANAN UMUM DAERAH (BLUD) Bagian Pertama
Pasal 163

- a. p e m i m p i n ;
2. l J Pejabat pengelola BLUD terdiri atas:
- b. pejabat keuangan; dan
- 2) Sebutan pe m irnpi n, pejabat keuangan, dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada SKPD atau Unit Kerja yang rnenerapkan poia pengelclaan keuangan badan Iayanan umum daerah IPPK-BLUD).
- c. pejabat teknis.
BAB IX - =&gt;ENGELOLAA KEU ,..GA·; 8.-\DAN LA YANAN UMUM DAERAH (BLUD) Bagian Pertama
Pasal 164

- l) Pengangka· -abatan de.n pcnc·rnpaten - jebat pengelola BLUD sebag-=~ -~ sud dalam Pasal 163 ayat (1),, diretapkan ~--\_.:,\_----1---\_,. ...La1.r.P'hUti%h.an ~r~k·... . -ic:.. ~·a-\_p sehat,
2. --~--~ yang dirnifiki oleh pcjabat pengelola BLt.:D eterarnpilan, dan sikap perilaku yang anaan tugas jabatannya. berupa
- 3) snis yang sehat sebagaimana dimaksud pada seperrtirigan BLUD untuk meningkatkan kinerja -~ ... uu1gan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen keuangan Caz yang baik
BAB IX - =&gt;ENGELOLAA KEU ,..GA·; 8.-\DAN LA YANAN UMUM DAERAH (BLUD) Bagian Pertama
Pasal 165

- ( · ) Pejabat pengelola BLUD uiangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- 2) Pemimpin BLUD bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 3) Pejabat ke ua ngan dan pejabat teknis BLUD bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD.
BAB IX - =&gt;ENGELOLAA KEU ,..GA·; 8.-\DAN LA YANAN UMUM DAERAH (BLUD) Bagian Pertama
Pasal 166

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengcndalikan, dan mcngevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLVD;
- l) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas clan kewajiban:
- b. menyusun r e n s tr a bi s n i s BLVD;
- d. mengusulkan calon pejabat pengeloJa kcuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
- c. menyiapkan rencana bi s n is dan anggaran (RBA);
- e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLVD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundanganundangan; dan
- 2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.
- f. menyampaikan dan rnernpertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati.
BAB IX - =&gt;ENGELOLAA KEU ,..GA·; 8.-\DAN LA YANAN UMUM DAERAH (BLUD) Bagian Pertama
Pasal 167

- a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
- 1) Pejabat keuang..n BLUD sebagaimana dimasud dalnrn Paaal 163 ayat (1) huruf b, mcmpunyai tugas dan kewajiban:
- b. menyiapkan DPA-BLUD;
- d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
- c. rnelakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
- e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
- f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
- g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
9. :2) Pej a b a t ke u a ng an BLUD d a l a m rn c l a k a a n a kn n t u g a s dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ay a t (1), mempunyai fungsi s e b a g a i penanggungjawab keuangan BLUD.
- h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
BAB IX - =&gt;ENGELOLAA KEU ,..GA·; 8.-\DAN LA YANAN UMUM DAERAH (BLUD) Bagian Pertama
Pasal 168

- a. menyus'un perec~zan kegiazan tekms di bidangnya;
2. -) Pejabat teknis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) huruf c, mei7ipunyc.] tngas dan kewajiban
- b. melaksaaekac ~:a:: teknis sesuai RBA; dan
4. \_\_ L.\_ · -----. . . -~--·-~· ,.,,-,r,r, · r.o.\_""'-,..\_n.· --...-.. , .. , 2) Pejabat rexc c: :S: --:::: rnelaksarrakan rugas dan kewajiban
- c. =.e:n~~-==.s.-·c. -:gar: kinerja operaaional di bidangnya,
nar;;ggil.L...:.
- --: ce m is sebagaimana dirnaks ud pada ayat ---=n rrruru, standarisasi, administrasi, .\_..\_\_-c: szrrnber daya manusia, dan peningkatan sumber (3) Tanggung \_ (2),
Bagian Ketiga
Pendapatan dan Biaya BLUD Paragraf Kesatu Pendapatan
BAB IX - =&gt;ENGELOLAA KEU ,..GA·; 8.-\DAN LA YANAN UMUM DAERAH (BLUD) Bagian Pertama
Pasal 169

?endapatan BLUD dapat bersumber dari:
- b. hibah;
2. a jasa layanan;
3. c, hasil kerjasama dengan pihak lain;
4. d, APBD;
5. e, APBN; dan
6. ' lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
BAB IX - =&gt;ENGELOLAA KEU ,..GA·; 8.-\DAN LA YANAN UMUM DAERAH (BLUD) Bagian Pertama
Pasal 170

- ) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksu&lt;l dalarn Pasal 169 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- 3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama o per as ion al , scwa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tu gas dan fungsi BLUD .
- 2) Pendapatan LLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- .!.) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf d, be r u p a pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- 6) BLUD dalam melaksanakan a n g g a r a n d e k o n s e n t r a s i dan/ atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan kete n tuart yang berla ku dalnrn pelaksnriaan APBN.
- 5) Pendapatan RLUD yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi r:lan/ a tau tugas pembantuan dan Lain- lain.
- -) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf f, antara lain:
- a. basil penjualan kek ay aan yang tidak dipisahkan;
- b. basil pemanfaatan kekayaan;
- c. j a s a giro;
- e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap uang asing;
- d. pendapatan bunga;
- f. komisi, po torig an ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan rlan/ at.au pengadaan barang dan/ a tau jasa oleh BLUD;
- g. hasil investaai.
Pa sal 17i
- s:.-eo sebagaimana dimaksud dalazn Pasal 169 ad hibah ter ik at , d a pa r d i ke Io l a -yai pengetuaraa BLUD ses .!fil RBA. ... -- r..:;:.----~~"'·"-'-~:..e:: ________________ Sel ur'uh kecuali :J
- t.wa ·sud pada ayat ( ), dipedakukan Hibah ter 2)
- rekening pendapatan yang sah deebagairnaria di.maksud dalam Pasal ~!" c, dan h ur uf I, diiaksanakan melalui ---dieatat dalam kode rekening kelompok ada jcnis lain- lain pendapatan asli daerah pendapatan BLt:D. 3) Seluruh
- Selu ruh per:ui--dilaporkan "'CP2-rl£ triwulan. 4!) cbagaimana dimaksud pada ayat (3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setiap
Paragr af Ked ua Bia ya
BAB IX - =&gt;ENGELOLAA KEU ,..GA·; 8.-\DAN LA YANAN UMUM DAERAH (BLUD) Bagian Pertama
Pasal 172

- 2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mencakup seturuh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- J Biaya BLU D merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- J) Biaya non operasional sebagaima na dimaksud pada ayat (1) rnencakup seluruh biaya yang menjadi be ban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas d a n fungsi.
4. -) Biaya BLUD sebagaimana d i m ak s u d pada ayat (1) dialokasikan un tuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- 5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.
BAB IX - =&gt;ENGELOLAA KEU ,..GA·; 8.-\DAN LA YANAN UMUM DAERAH (BLUD) Bagian Pertama
Pasal 173

- l) Biaya o pe ras io n al sebap aimana dimaksud dalam Pas al 172 ayat (2), terdiri dari:
- a. biaya pelayanan; dan
3. b . biaya umum dan administrasi.
- 3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan lnngsung dcriga n kcgiata n pelnyanan.
- 2) Biaya p e l ay a n ari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasionat yang berhubungan langsung dengan kegia tan pelayanan.
6. -) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud p ad a ayat (2), terdiri dari;
- b. biaya bahan;
- a. biaya pegawai;
- c. b i ay a jasa pelayanan;
- e. biaya barang dan jasa; dan
- d. biaya p e m e l i h a r a a n ;
- f. b i ay a p e l ay a n a n lain-lain.
13. (3), terdiri dari:
- 5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
- a. b i ay a pe g awa i ;
- c. b iay a peme iba-a.an;
- b. biaya admlnistrasi kantor;
- d. b i aya bar ar;
- f. biava ur:::::::r:-----.·st1asi lain-lain.
20. e , bi aya prczcc
21. 3),
dalara Pasal 17?. ayat non dimaksud rerd iri dar ·
- biava bunee . ...
- biaya kerugta:c ·-uaian a s e t te t ap ;
- biaya adrnin 2.n s ;
- ,.. --biaya kerugian penurunan nilai; dan
- biaya non opera.sional Jain-lain.
BAB IX - =&gt;ENGELOLAA KEU ,..GA·; 8.-\DAN LA YANAN UMUM DAERAH (BLUD) Bagian Pertama
Pasal 175

- Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~69 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setiap triwulan. \_)
- 2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1}, dilakukan dengan menerbitkan SPM Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ).
BAB IX - =&gt;ENGELOLAA KEU ,..GA·; 8.-\DAN LA YANAN UMUM DAERAH (BLUD) Bagian Pertama
Pasal 176

- Pengeluaran biaya BLUD dibcrikan flekaibil itas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan. .)
- 2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- 3J Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pad a aya t ( 1) hanya berlaku un tuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN / APBD dan hi bah terikat.
- 5) Dalam hal terjadi kekurangan anggar an , BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada pejabat pengelola keuangan daerah melalui Sekretaris Daerah.
- -) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak berlaku untuk BLUD bertahap.
Pas al 177
- -) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- 2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dlten tukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- -) Persentase arrbang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), m er u p a ka.n kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, ter u kur , rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
- -3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA-BLUD oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
Bagian Keempat Pe re nca na an dan Penganggaran Paragraf Kesatu Pe:-encanaan
BAB IX - =&gt;ENGELOLAA KEU ,..GA·; 8.-\DAN LA YANAN UMUM DAERAH (BLUD) Bagian Pertama
Pasal 178

Bisnis BLUD.
-
Re a str a .. a a ima na dim a c sud pada ay ar (1) mis i, progra ... strategis, pengukuran pencapaian Hrna tahunan dan u nan BLUD. pencapaiaz
· !isi se bagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sesuatu yang harus diernban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar :ujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan b"1:k
'is: -a csud pada ayat (2 memuat suatu gambaran ya-E --ntang tentang keadaan masa depan yang berisikan crta dan c · a yang ingin d iwuj ud kan .
Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil varig ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai d e n g a n 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
Pengukuran pencapaian kinerja sebagairnana dimaksud pada ayat (2) mernuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan d is e r ta i analisis atas faktor~aktor internal dan eksternal yang rnempengaruhi tercapainya -cinerja.
Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selarna 5 (Jima) tahun.
?royeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat
memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 [Iirna] tahun.
BAB IX - =&gt;ENGELOLAA KEU ,..GA·; 8.-\DAN LA YANAN UMUM DAERAH (BLUD) Bagian Pertama
Pasal 179

s ira bisnis BLt D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) rgunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.
Paragraf Ked ua Penganggaran
BAB IX - =&gt;ENGELOLAA KEU ,..GA·; 8.-\DAN LA YANAN UMUM DAERAH (BLUD) Bagian Pertama
Pasal 180

:&gt;,.nyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip anggaran berbas is kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyar akat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya.
3LUD menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada renstra &lt;is n is BLUD.
BAB IX - =&gt;ENGELOLAA KEU ,..GA·; 8.-\DAN LA YANAN UMUM DAERAH (BLUD) Bagian Pertama
Pasal 181

:nerupakan penjabaran le bih lanjut dari program dan kegiatan ~ dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD.
Pasai 182
- a. kinerja tahun be rj a Ia ri ;
;{BA se bagaimana dirnaks ud dalam Pas al 181, memuat:
- b. asumsi m a kr o den rn · szo;
- d. an al i s ;s dan --- ~ --a-uail;
3. target k i n e z a
4. e, p er ki r aa a he---
5. te.s;
6. a d estimate); I.
7. tasi/ modal; dan J.
- (2) RBA sebagz · .-;---,..c; crma ·sud pada ayat ( 1), discrtai denga.n usulan program, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yan akarr dihasilkan.
9. deng-› dan biaya u n t uk konsolidasi k.
BAB IX - =&gt;ENGELOLAA KEU ,..GA·; 8.-\DAN LA YANAN UMUM DAERAH (BLUD) Bagian Pertama
Pasal 183

- ( i) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat ( 1) huruf a, rneliputi:
- a. hasil kegiatan usaha;
- b , faktor yang mempengaruhi kinerja;
- c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
- d . laporan keuangan tahun berjalan; dan
- e. h a l-h al la in yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat ( 1) huruf b, antara lain:
- a. tingkat inflasi;
- b. pertumbuhan e ko n o m i ;
- c. nilai kurs;
- d . tarif;
- e. volume pelayanan.
- 3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat ( 1) huruf c, antara lain :
- a. perkiraan pe n ca p ai a n ki ncrja pelayanan; dan
- b. perk i r a an k e u an g an p ad a ta h u n yang direncanakan.
- 4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf d , merupakan perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/ a tau jasa pelayanan yarig diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/ atau jasa yang akan dihasilkan.
- 5) Pe r kf r a art h a rgn s e bn.gn l m a n n d irn a lcs u d d a ln m PnRAl 182 aya t (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/ a tau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang di ten' ukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- 6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf I, mcrupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- 7) Be sar an persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf g, m er u pa kan besaran persentase p e r u brt ha n ntt~Rrtt'nn htt-rt111tnhrr dnt'i ptit1rlctt1n.tnn np~1"n"{onnl yn.ttg diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLVD.
- 9) Per kiraan maju (forward estimate) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayaz (1) hur-..:if i, rnerupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun az, 22::~ be s: ikutnya dari tahun yang direncanakan · -..-- ---bungan program dan kegiatan yang telah ... \_...\_ ... ~ ,..nyu unen llnggaran tahun berlkutnya
- '"') Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf h. merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan se per t.i tercerrnin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.
- . 0 · --c· modal sebagairnana dimaksud dala.m ---~=kai.: rencana pengeluaran dana untuk
- --~ dirnaksud dalam Pasal 1 "'2 ayat : hum: k, penda pata a dan biaya dalam RBA yang z ma t RKASKPD/ APBD. untuk konsolcas: =
BAB IX - =&gt;ENGELOLAA KEU ,..GA·; 8.-\DAN LA YANAN UMUM DAERAH (BLUD) Bagian Pertama
Pasal 184

- (1) Untuk BL-UD-..\_KPD, RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 disajikan sebagaj bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Untuk BLUD-Unit Kerja, RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 disusun dan dikonsolidasikan dengan RKA-SKPD.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2), dipersamakan sebagai RKA-SKPD/RKA-Unit Kerja.
BAB IX - =&gt;ENGELOLAA KEU ,..GA·; 8.-\DAN LA YANAN UMUM DAERAH (BLUD) Bagian Pertama
Pasal 185

- 1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) disampaikan kepada PENGELOLA KEUANGAN DAERAH.
- 2) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2) disampaikan kepada kepala SKPD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-SKPD.
- 3) RKA-SKPD beserta RSA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
BAB IX - =&gt;ENGELOLAA KEU ,..GA·; 8.-\DAN LA YANAN UMUM DAERAH (BLUD) Bagian Pertama
Pasal 186

~BA sebagaimana dimaksud da]am Pasal 182 ayat (1) atau RKA-SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (3), oleh Pejabat Pe ngelo la Keuangan Daerah disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.
BAB IX - =&gt;ENGELOLAA KEU ,..GA·; 8.-\DAN LA YANAN UMUM DAERAH (BLUD) Bagian Pertama
Pasal 187

R9A yang telah dilakukan pene1aahan oleh T/\PD sebagaimana dimaksud da.arn Pasal 186, disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang 0 BD.
BAB IX - =&gt;ENGELOLAA KEU ,..GA·; 8.-\DAN LA YANAN UMUM DAERAH (BLUD) Bagian Pertama
Pasal 188

- ) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD untuk diajukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- Jl) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, pemimpin BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RSA definitif.
Bagian Kelima Pelaksanaan Anggaran
BAB IX - =&gt;ENGELOLAA KEU ,..GA·; 8.-\DAN LA YANAN UMUM DAERAH (BLUD) Bagian Pertama
Pasal 189

- 1) DPA-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2), mencakup antara lain:
- a. pe nd a pa ta n dan biaya;
- b. proyek si ar us ka s;
- c. jumlah can kuaiitas barang dan/ a tau ja.sa yang akan dihaailkau,
- 2) Pejabat Peage ota ··cuangaa Daerah mengesahkan DPA-BLUD se bagai dasar pc" :::: -;o::,~ ~ anggaran.
- 3) Pengesahan OP-~--::i berpedcman pada peraruran perundangundanga.n.
7. ~) Dalazn hal [}? :-E:L..~ ~ -=-:.a dirnaksud pada ayat 2 belum disaakan a.-:: za ·euan°an Dae rah. B:.L'!::&gt; dapaz
rnelaku · --.--B LU D tahuz;
- ) DPA-BLUO .. --·· -~ oisahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebag -ana dimaksud d al arn Pasal 189 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- -) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), digunakan untuk belanja pegawai, betanja modal, barang dan/ a tau ja sa , dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- J) Penarikan dana untuk be 1anja barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih (mismatch) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah d ite tapknn dalam DPA-BLUD.
BAB IX - =&gt;ENGELOLAA KEU ,..GA·; 8.-\DAN LA YANAN UMUM DAERAH (BLUD) Bagian Pertama
Pasal 191

- ) Perjanjian kinerja s e b a'g ai ma n a dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kcrja antara kepala daerah dan pemimpin BLUD, yang dituangkan dalam pcrjanjian kinerja (contractual performance agreement).
- ... ) DPA-BLUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh kepala daerah dengan pernirnpin BLUD.
- 3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah menugaskan pemimpin BLUD untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan urnurn dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA-BLUD.
- ~1 Perjanj ian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
- a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
- b. kinerja keuangan;
- c. manfaat bagi masyarakat.
Bagian Keenam
Penatausahaan
BAB IX - =&gt;ENGELOLAA KEU ,..GA·; 8.-\DAN LA YANAN UMUM DAERAH (BLUD) Bagian Pertama
Pasal 192

"?enatausahaan keuangan BLUD paling sedikit memuat:
- pendapatan/bia -a;
- utang/ piutang;
- penerimaan / pengeluaran;
- persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- ekuitas dana.
PA.SA.I 193
- ... ) Penatausahaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- 3') Peria tauaahaarr be 2.n:a. pengel'uaran BLUD yang sumber dananya berasal cad -a:r, merigikuci ketentuan penatausahaan pengeluaran SKPi:&gt; c.-==agai.r::.ar-a diarur di dalam Pasal 116 sampai dengan Pasal -...
- -1 Penatausahaan BLUD sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1), dilakukan secara tertfb, efektif, efisien, tr an spar a n , dan dapat d iper tariggu.ngjawab Yan.
o:~akan pe nata'usanaan ke ua.ngari
Perietapan -.--- --usah aa.n sebagairnana dimaksud pad a ayat ( I], d ...--..\_\_\_\_~=-~ ..-~ Peja bat Pengelola Keuangan Daerah.
Bagi an Ke tuj uh Pe aporan dan Pertanggungjawaban Par agr af Ke sa tu Akunlansi Akun tan
BAB IX - =&gt;ENGELOLAA KEU ,..GA·; 8.-\DAN LA YANAN UMUM DAERAH (BLUD) Bagian Pertama
Pasal 195

BLVD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai de nga n kebutuhan praktek bisnis yang sehat. Setiap transaksi keuangan BLUD dicatat dalam dokumen pe nd u ku ng yang dikelola secara tertib.
BAB IX - =&gt;ENGELOLAA KEU ,..GA·; 8.-\DAN LA YANAN UMUM DAERAH (BLUD) Bagian Pertama
Pasal 196

BLVD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi orofesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
0 enyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana cimaksud pada ayat ( 1) menggunakan basis akrual baik dalam --engakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
Da larn hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana rm a ks ud pada ayat (1), BLUD dapat menerapkan standar · kuntansi indu s tri yang spesifik sctelah mendapatkan persetujuan dar i Menteri Kc uangan.
BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan -erpedoman p ad a standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD .. -ang bersangkutan dan ditetapkan oleh Bupati dengan peraturan Bupati.
Pas al 197
.e bija kan a k u n t a n s i BLUD sebagaimana d i m a k s u d pa d a ay a t (1) ::igunaka.n se baga i d a s a r d a l a m pe ngak uan , pengukuran, --enyajian dan pengungkapan ase t, kewajiban, ekuitas dana, -endapatan dan biaya.
Oa larn rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan c er bas is akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat 2), pemimpin BLUD menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pad a standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
Par agraf Ke d un Pelaporan dan Pertanggungjawaban
BAB IX - =&gt;ENGELOLAA KEU ,..GA·; 8.-\DAN LA YANAN UMUM DAERAH (BLUD) Bagian Pertama
Pasal 198

aporan keuangan BLUD terdiri dari:
- b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selarna satu periode;
- a. neraca yang mengga mbarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
3. laporan arus kas yang menyajikan inforrnasi kas berkaitan dengan a.ktivi ~ op er a s io n a l , investasi, d a n aktivitas pe nd an aa a dan atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal a.an, pengeluaran dan saldo akhir kas selama pe· de C
4. aan yang ber.i si penjelasan naratif -·enera dalarn laporan keuangan. d. catatan
dimaksud pada ayat ( 1), diaudit -na dime csud pad ayat (11, di.ser ta.i berisikan infcrrnasi pe .. capaian ..L.apo;an ~e engan ] ... a~il/kelua. ~poran kc 2
fungsional sesuai dengan eh aparat peraturan peru-"-4-... .&amp;.&gt;.,!"',
BAB IX - =&gt;ENGELOLAA KEU ,..GA·; 8.-\DAN LA YANAN UMUM DAERAH (BLUD) Bagian Pertama
Pasal 199

Se t i a p s e m r s t e r a n dan tahunan BLUD-SKPD wajib me n yu s u n dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang erdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan kcuangan di ser tai laporan ki n e rja kepada ?ejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk dikonsolidasikan ke alam l ap or a n kcuangan pe mer in tah d ae rah , paling lambat 2 dua] bulan setelah periode pelaporan berakhir.
etiap triwulan BlUD menyusun dan menyampaikan laporan perasional dan laporan arus kas kepada Pejabat Pengelola ·~euangan Daerah, paling lambat 15 (lima betas) hari setelah node pelapor an berakhir.
BAB IX - =&gt;ENGELOLAA KEU ,..GA·; 8.-\DAN LA YANAN UMUM DAERAH (BLUD) Bagian Pertama
Pasal 200

&lt;t ia p semesteran dan tahunan BLUD-Unit Kerja waj ib r+e n y u e un d a n rnenyampaikan laporan keuangan lengkap yang rdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan \_tatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada P""jabat Pengelola Keuangan Daerah untuk dikonsolidasikan ke a lam laporan kcu angan pemerintah d aerah , paling lambat 2 (dua) ulan setelah periode pclaporan berakh ir.
triwulan BLUD-Unit Kerja menyusun d a n mcnyampaikan poran operasional dan Iapor an arus kas kepada Pejabat n ge lo l a Ke ua n ga n Daerah, paling lambat 15 (lima belas) hari telah periode pelaporan berakhir.
BAB IX - =&gt;ENGELOLAA KEU ,..GA·; 8.-\DAN LA YANAN UMUM DAERAH (BLUD) Bagian Pertama
Pasal 201

surian laporan keuangan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 199 : dan Pasal 200 ayat (2) untuk kepcntingan kon so lid as i, dilakukan &lt;ar kan standar akuntansi pemerintahan.
Bagian Kedelapan
Pernbinaan dan Pengawasan
BAB IX - =&gt;ENGELOLAA KEU ,..GA·; 8.-\DAN LA YANAN UMUM DAERAH (BLUD) Bagian Pertama
Pasal 202

Pembinaan teknis BLUD-Unit Ke rj a dilakukan oleh kepala SKPD \_ ang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
--mbinaan tcknis BLUD dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Caerah.
embinaan keuangan BLUD dilakukan oleh Pejabat Pengelola euangan Daerah.
~engawasan cpe.ra s'iorral BLUD dilakukan oleh pengawas internal. Pengawas intern ebagairnana dirr.aksud pada ayat (1), .Iaksanakan o eh nrern auditor- yang berkedudukan langsung di bawah pernimpin B::. -n
BAB IX - =&gt;ENGELOLAA KEU ,..GA·; 8.-\DAN LA YANAN UMUM DAERAH (BLUD) Bagian Pertama
Pasal 203

Pesal 204
I"l: mulai berlaku, Peraturan Bu pa ti nen.tang Sistem dan Prosedur Pengelolaan .. paten Sarolangun (Serita Daerah Kabupaten 2 ·omor 27), dicabut dan dinyatakan tidak euangan Daera rc langun Tahun 2 rlaku. 10
raturan Bupati yang rnengatur mengenai Pengelolaan Keuangan erah masih bert= ku se panjang tidak bertentangan dengan raturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
BAB IX - =&gt;ENGELOLAA KEU ,..GA·; 8.-\DAN LA YANAN UMUM DAERAH (BLUD) Bagian Pertama
Pasal 205

ketentuan yang terkait d en ga n Sistem dan Prosedur :l.aan Keuangan Daerah yang belum diatur dalam Peraturan .ni akan diatur di dalam Peraturan Bupati tersendiri dan/atau man pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 206

er-ala Dinas Pend a pa tan Pengclolaan Keuangan dan Aset Daerah -rku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melakukan fasilitasi &lt;ksanaan Peraturan Bupati ini. s i l i a s i sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rrencakup t ·~gkoordinasikan scsuai dengan ketentuan perundang-i=angan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan nis , serta memberikan petunjuk teknis atas si stem penerimaan n pengeluaran kas daerah.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 207

--rn Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. -r.ia p orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan = n Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah ·pn Sarolangun.
a ngkan di Sarolangun tanggal I/ /)t-Je.rn6u 201 ~
- -:-ARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,
ditetapkan di Sarolangun pada tanggal II Otsan6,r 2015
crs;:;;AROLANGUN,
CEK ENDRA
• BUPATI SAROLA GUN
53
TAHUN 2015
If OESfm/3'€ I&lt;
2015
srSTEM 0,\'l PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PEDO~W I PE.1U ·JUI&lt;AN PENGELOLA KEUANGAN PADA SKPD
KERANGKA HUKUM
.sal 10 sd. 14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ntang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 11 dan 14 Peraturan '""nteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama raturan Mcnteri DaJam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman ngelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri - rnor 21 Tahun 2011 Lcntang Perubahan Kedua Peraturan Menteri DaJam -geri Nomor 13 Tahun 2006 tcntang Pcdoman Pengelolaan Keuangan ,... .erah.
""' raturan Mcntcri Dalarn Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara - natausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara can Penyampaiannya.
=SDOMAN PENUNJUKAN DAN PELIMPAHAN TlTGAS/WEWENANG PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/BARANG KEPADA KU ASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
8erdasarkan luas lingkup dan rentang kendali, kepala SKPD yang berbentuk 'antor tida.k diperkenankan melimpahkan kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran /Barang.
--..igas dan wewenang Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagairnana diatur calam Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dar.Zatau di \_alam Peraturan Bupati ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pejabat Oengguna Anggarari/ Barang.
-ugas rutin dari Kuasa Pengguna Anggaran/Barang yaitu menandatangani ::embukuan/ dokumen/laporan penatausahaan bendahara pengeluaran rembantu unit kerja SKPD yang meliputi :
- a. Menandatangani pembukuan/ register/ dokumen/laporan yang terkait dengan penatausahaan bendahara penerimaan pembantu;
2. Menands tangani pem bukuan/ register/ dokumen/ laporan yang terkait dengan bendahara pengeluaran pembantu;
3. c Menandatangani SPM UP,GU,TU dan LS yang diajukan oLeh bendahara pengeluaran pembantu;
4. d Menandatangani Surat Penolakan Penerbiten SPM UP,GU ,TU dan LS yang diajukan oteh bendahara pengeluaran pembantu;
- e. Menandatangani Nota Pencairan Dana (NPD) yang diajukan PPTK kepada bendahara pengeluaran pembantu; dan
6. Menandatangani Surat Penolakan SPJ TU dan Laporan Pertanggung jawaban Adirnini :ratii Fungsional bendahara pengeluaran pembantu.
pembukuan dokumen/register laporan yang --c--·-~~ ... \_,,,,--n bendahara penerimaan . pengeluaran SKPD '"--",...\_..,...\_.. pe;..a rsanaan akuntansi dan pelaporan keuangan oleh ---. ... ~ .. go.eh Pengguna Anggaran/ Barang. Tugas
Dalam hal Pengguna ggaran/ Barang tidak memberikan kuasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, maka seluruh tugas kewenangan ~nandatanganar1 pembukuan/register/ dokumen/laporan yang terkait dengan penatausahaan b-ndahara dan bendahara pembantu serta PPK-SKPD harus dilaksanakan langsung oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
Pengguna Anggaran/Barang mengusulkan Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang bcserta tugas dan kewcnangannnya kepada Bupati untuk ditetapkan r.engan Surat Keputusan Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Oalam hal Pengguna Anggaran/Barang mencabut kuasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang maka harus melalui mekanisme pengusulan pencabutan kcpada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
MAN PENUNJUKAN DAN TUGAS/WEWENANG PEJABAT PENATAUSAHMN KEUANGAN SKPD DAN STAF PPK SKPD
?PK SKPD adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan fungsi Tata Usaha Keuangan SKPD.
:&gt;PK-SKPD ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Barang.
Pada Sekrctariat Daerah, pejabat yang ditunjuk sebagai PPK-SKPD adalah Pejabat Struktural Eselon III atau IV
?ada SKPD selain Sekretariat Daerah, pcjabat yang ditunjuk sebagai PPKSKPD adalah Pejabat Struktural Eselon III atau IV.
?PK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai bendahara maupun PPTK.
:.=ntuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, PPK-SKPD dibantu oleh staf pelaksana teknis tugas PPK-SKPD.
Jumlah st.af pelaksana teknis tugas PPK - SKPD disesuaikan dengan pertirnbangan besaran organisasi, beban k..rja, jumlah anggaran, ketersediaan staf, kompetensi dengan jumlah sebanyak-banyaknya terdiri dari tiga orang sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang yang bertugas sebagai:
- a. Staf pelaksana verifikasi SPP, SPJ, dokumen dan LPJ yang diajukan bendahara.
- b. St.af pelaksana akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
- c. Staf pembuat SPM dan re jister.
Penunjukan staf pelaksana teknis tugas PPK SKPD ditetapkan melalui SK kepala SKPD.
Pembatalan SK Kepala SXPD harus rnelalui SK Kepala SKPD tentang pemberhentian pengangkatan pejabatj'pelaksana tugas.
Staf pelaksana teknis tugas PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai Bendahara.
"A!D · TUGAS WE\VEXANG "1KEGIATA~ PPTKl SKPD
l?PTK adalah pej rerapa kegiataa \_ satu atau ral Eselon III dan/atau eselon N. ?PTKad
Pejabat non .. ditunjuk sebagai PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi pa.~clan golcngan (minimal Penata. Muda (III / a) dengan masa kerja kepang w.UL, 2 (dua) tahun, bcban anggaran, beban kerja, lokasi, dan/ a tau rentanc kendali dan pertirnbangan obyektif lainnya.
PPTK tidak boleh nerangkap sebagai PPK-SKPD maupun bendahara.
Penunjukan PPTtC ditetapkan melalui SK kepala SKPD yang selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
Penunjukan PPTK di bagian-bagian pada Sekretariat Daerah dapat ditetapkan melalui SK Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Barang. Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, FPTK dibantu oteh staf pelaksana teknis tugas PPTK.
Jurnlah staf pelaksana teknis tugas PPTK disesuaikan dengan pertimbangan besaran organisasi, beban kerja, jumlah anggaran, ketersediaan staf, dan kompetensi dengan jumlah sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang yang bertugas sebagai:
- a. Pembantu PPTK dalam melaksanakan pengendalian kegiatan;
- b. Pembantu PITK dalam mcnyimpan/mcnyiapkan dokumcn-dokumen untuk pcngajuan pcmbayaran dan mcnyelenggarakan kartu kendali rincian obyek belanja per kcgiatan;
- c. Pembantu PPfK dalam membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
Penunjukan staf pelaksana teknis PPTK ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/ Barang.
Pemberhentian PPTK ditetapkan melalui SK kepala SKPD tentang pemberhentian dan pengangkatan PPTK.
PEDOMAN PENUNJUKAN BF.NDAHARA DAN BENDAHARI\ PEMBANTU
Pada setiap SKPD (Pengguna Anggaran/ Barang) ditunjuk satu orang bendahara. pengeluaran dan ditetapkan dengan surat keputusan Bupati setiap tahunnya.
Dalam hal Pengguna Anggaran/Barang melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kuasa Pengguna Anggaran/Barang, ditunjuk bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja tcrkait dan ditetapkan dengan surat keputusan Bupati setiap tahunnya.
Khueui, pnt1n SKT10 ntnu t:tt1lt ltorjn stcr-n y1111s t'l1rnflnpnt sttitttft poln pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-BLUD) bendahara yang ditunjuk dapat terdiri dari:
- a. Bendahara penerirnaan yang bertugas menatausahakan/ mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan yang harus disetor langsung secara bruto ke rekening kas umum daerah;
- b. Bendahara BLUD yang bertugas menatausahakan/ mernpertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dari masyarakat (bukan dari APBD\ dan pengeluaran belanja yang sumber dananya bukan dariAPBD.
etapan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara erimaan pembantu dan .dahara pengeluaran pernbantu, bendahara BLUD --Bupati berdasaz ·--~-Pi'KD setelah rnempertimbangkan masukan uian) yang d;~-pa::-":&lt;:-·-KPD (Pengguna Anggaran/Barang).
NIM.IT PER AT
l
URAN
PEDOMAN PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas penatausahaan, bendahara dibantu oleh pembantu bendahara.
Pembantu Bendahara (Pembantu Bendahara Penerimaan/Pembantu Bendahara Pcngeluaran} adalah pegawai yang mempunyai tugas untuk mcmbann; Bendahara dalam melaksanakan tug-as kebendaharaan. Penunjukan Pembantu Bcndahara ditetapkan dengan keputusan Kepala
Pembantu Bendaiiara tidak melaksanakan fungsi kebendaharaan. Jumlah Pembantu Bendahara disesuaikan dengan pertimbangan besaran organisasi, beban kerja, jumlah anggaran, ketersediaan staf, dan kompetensi dengan sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang dan sekurangkurangnya terdiri dari 2 (dua) orang yang bertugas sebagai:
SKPD.
- a. Pembuat daftar gaji/tunjangan;
- b. Pelaksana tugas/ sebagiar- tugas pembukuan bendahnra;
Untuk pertimbangan efisiensi, bendahara dapat merangkap sebagai kasir.
- c. Pembuat SPP / dokumen
f"
CEK ENDRA
BUPATI SAROLANGUN,
'A
&lt;...-
J
DUPATI
BUPATISAROLANGUN
LAMPIRAN II
."!'URAN BUPATI SAROLANGUN NOMOR TAHUN 2015 TENT ANG -..1 DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATENSAROLANGUN
"STRASI STRUKTUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR
'53
TAHUN 2015
TANGGAL
If 0€fflr1Bff!.
2015
TENT ANG
SlS'l'EM DAN PROSE DUR PENGELOLAAN KEUANGAN DI\ERAH
LAMPIRAN II
us:-R~Si ~--- KERJA PE 'Gt:LOLA KEUANGAN DALAM STRUkR KPD BERBENTUK SFKRETARIAT DPRD
"An:
.iaea Pengguna Anggaran dibentuk berdasarkan kcbutuhan +-nurut ketenti an yang berlaku.
ILUSTRASI HUBUNGAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DALAM STRUKTUR SKPD BERBENTUK TNSPEKTORAT
"JSTRAST HUBUNGAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DALAM STRUKTUR SKPD BERBENTUK KANTOR/KECAMATAN
~STRASI HUBUNGAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DALAM STRUXTUR SKPD BERBENTUK KELURAHAN
i BUPATI SAROLANGUN,
~
CEK ENDRA