PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 9 Tahun 2011
Tentang RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Berlaku: 9 TAHUN 2011
BAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBY EK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retrihusi Pengujian Kendaraan Bcrmotor, dipungut Retrihusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bennotor.
BAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBY EK RETRIBUSI
Pasal 3

Obyck Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pelayanan prngujian kcndaraan bennotm. yang diselenggaraan oleh Pemcrintah Daerah, meliputi:
- a. pcndaftaran ;
- b. pengujian kendaraan bermotor untuk :
- l. mobil bus, mobil barang, dan mobil penumpang ;
2. kereta gandengan, kereta tempclan, dan kendaraan khusus.
- c. pelayanan mutasi keluar;
- d. pdayanan numpang uji kc luar daerah ;
- e. pclayanan uji pertama kali ;
- f. pelayanan perubahan bentuk;
- g. Pelayanan perubahan fungsi.
BAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBY EK RETRIBUSI
Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperolch/ menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Dacrah.
- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kcndaraan Bermotor adalah orang pribadi alau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pengujian kcndaraan bermotor.
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBY EK RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBY EK RETRIBUSI
Pasal 6

- Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jangka waktu pengujian.
PRINSIP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
BAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBY EK RETRIBUSI
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retrihusi pengujian kend,uaan bermotor ditetapkan dengan memperhatikan hiaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek kcadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
BAR VI
STRUKTUR DAN BESARNY A TARff RETRIBUSI
Pasa18
Struktur dan besarnya retribusi pcngujian kendaraan bermotor ditentukan sebagai berikut :
| NO | JENIS PELAYANAN | BESARNYA RETRIBUSI (Rp.) |
|------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1 | - 2 | 3 |
| 1 | Pendaftaran | 3.000,00 |
| 2 | Pengujian Kendaraan Bermotor a. Biaya Penetapan Lulus Uji | 18.000,00 |
| 3 | c) Tanda Samping/Stiker Pclayanan Mutasi Keluar | 15.000,00 •~ 100.000,00 |
| 4 | Pelayanan Numpang Uji ke luar daerah | 60.{)()0.00 |
| 5 | Pelayanan Uji Pertama kali | 25.000.00 |
| 6 | Pelayanan Perubahan Bentuk | 50.000,00 |
| 7 | Pelayanan perubahan fungsi | 20.000.00 |
BAB VII - WILA Y AH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi terulang dipungul di Wilayah Daerah.
BAB VIII - MASA DAN SAA T RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

Masa Rctribusi pengujian Kendaraan Bcrmotor adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan kalendcr.
BAB VIII - MASA DAN SAA T RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 11

Saat Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumcn lain yang dipersamakan.
BAB X - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan dilakukan oleh Pctugas Pemungut.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan scbagaimana dimaksud pada i.lyal (1) berupa kwitansi.
- (3) Hasil pemungutan oleh Petugas Pemungut scbagairnana dimaksud pada ayat (1), setiap harinya disctor ke Bendahara Penerima yang penunjukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disetor kc kas daerah sebagai penerimaan dacrah dalam waktu paling lama l x 24 jam kcrja.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan rctribusi ditetapkan dengan Pcraturan Bupati.
Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
BAB X - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilakukan sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-larnbatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran dilakukan di tempal pelayanan dibcrikan.
- (4) Setiap pembayaran retribusi dibcrikan tanda bukti pembayaran Rctribusi dan dicatat dalam buku pcnerimaan Retribusi Dacrah.
- (5) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat pclayanan, rnaka seluruh hasil peneriman Retribusi harus disetor di Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja scjak saa\ diterima pembayaran Rctribusi.
Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan
BAB X - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 14

- (1) Dalam ha! 7 (tujuh) hari setclah jatuh tempo pembayaran Wajib Retribusi belum membayar retribusi terutangnya, dapat diterbitkan surat teguran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sctelah tanggal diterbitkannya surat teguran, Wajib Rctribusi masih belum mcmenuhi kewajibannya, dilakukan penagihan dengan STRD.
- (3) STRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hcrisi tentang pokok retribusi dan sanksi adrninistratif berupa bunga 2% (dua perscn) per bulan dari retribusi terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
INSTANSI PEMUNGUT
BAB X - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 15

Menunjuk Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika sebagai instansi yang berwenang memungut Retrihusi Pengujian Kcndaraan Bennotor di Kabupatcn Situbondo.
BAB XII - PEMANFAA TAN
Pasal 16

Pcmanfaatan dari penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diperuntukkan untuk mendanai kcgiatan yang berhuhungan dengan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
BAB XIII - KEBERATAN
Pasal 17

- (1) Wajib Retrihusi dapat mengajukan keberatan hanya kcpada Bupati a tau pcjabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dcngan discrtai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD ditcrhitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu ti&lt;lak dapat dipenuhi karcna keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kckuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Penga\_juan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pclaksanaan penagihan Rctribusi.
BAB XIII - KEBERATAN
Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (cnam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima hams memberi keputus&lt;1n atas keberatan ysng diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Kcberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima scluruhnya atau sebagian, rnenol.ak, atau menambah bcsarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu kcputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XIII - KEBERATAN
Pasal 19

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pcmbayaran Retribusi dikembalikan &lt;lengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) scbulan untuk paling lama 12 (dua helas) bulan.
- (2) lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
BAB XIV - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pcmhebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan kcringanan sehagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melihat kernampuan Wajib Rctribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI - KEDALUW ARSA PENAGIHAN
Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi mcnjadi kedaluwarsa setelah melampui waktu 3 (tiga) tahun lerhilung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi mdakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayal ( 1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan surat teguran ; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Rctribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kcsadarannya menyatakan masih mempunyai utang Rctribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan Retribusi secara tidak langsung scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dikctahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan olch Wajib Retribusi.
BAB XVI - KEDALUW ARSA PENAGIHAN
Pasal 23

- (1) Piulang Retribusi yang tidak mungki11 ditagih lagi karena h,tk untuk melakukan penagihan sudah kcdalmvarsa dapal dihapuskan.
- (2) Bupati mcnetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa scbagaimana dimaksud p,ida ayat (I).
- (3) Tata &lt;:ara penghapusan piutang Retribusi y,rng sudah kcdaluwars:1 diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVII - SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 24

- (1) Sanksi administrasi diberikan dalam hal :
- a. Wajib Rctribusi terlambat mendaftarkan kcndaraan wajib ujinya;
- b. Wajib Retribusi sudah mendaftarkan kcndaraan wajib ujinya, namun tidak mcngujikan kcndaraannya scsuai waktu yang ditetapkan; dan/atau
- c. Wajib Retribusi memiliki kendaraan wajib uji yang telah habis masa berlaku ujinya, tetapi tidak diujikan tepat waktu.
- (2) Peogenaan sanksi administmsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebagai berilrut :
- a. dalam ha1 Wajib R.etribusi terlambat mendaftarkan kendaraan wajib ujinya, dikenakan denda terlambat daftar sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per bulan;
- b. daJam bal Wajib Retribusi sudah mendaftarkan kendaraan wajib ujinya, namun tidak mengujikan kendaraannya sesuai waktu yang ditetapkan, diJceoakan denda keterlambatan sebesar l (satu) kali biaya penetapan lulus uji;
- c. dalam hal Wajib Retribusi memiliki keodaraan wajib uji yang telah habis masa berlaku ujinya, tetapi tidak diujikan tepat waktu, dikeoakao denda keterlambatan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bulan keterlambatan.
- (3) Denda ~bagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan c disetor ke Kas Daerah dan merupakan penerimaan daerah.
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN DENDA
- ( 1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringaoao atau pembebasan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Tata cam pengurangan, keringarum atau pembebasan denda scbagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XIX - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pcngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempalannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.
LEMBARAN l&gt;AERAH KABUl'ATEN SITUBONDO TAHUN 2011 NOMORB