PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 55 Tahun 2001
Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU, PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Berlaku: 3 Juli 2001
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU, PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta pengendalian fungsi kawasan Kepulauan Seribu, dipandang perlu meningkatkan status Kecamatan Kepulauan Seribu menjadi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- b. bahwa untuk melaksanakan butir a di atas, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 8, dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peningkatan Status Kecamatan Kepulauan Seribu menjadi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
3. : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3878);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978 tentang Pembentukan Wilayah Kota dan Kecamatan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 38 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU, PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
BAB I
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
- a. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
- b. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- d. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi.
- e. Kabupaten Administrasi adalah wilayah kerja perangkat Provinsi yang terdiri atas wilayah Kecamatan dan Kelurahan.
- f. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
BAB II - PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA
Pasal 2

Dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam wilayah Provinsi.
MEMUTUSKAN : ________________
BAB II - PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA
Pasal 3

Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terdiri dari wilayah kecamatan sebagai berikut :
- a. Kecamatan Kepulauan Seribu Utara;
- b. Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan.
BAB II - PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA
Pasal 4

Dengan dibentuknya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kotamadya Jakarta Utara dikurangi dengan wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
BAB II - PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA
Pasal 5

- (1) Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mempunyai batas-batas sebagaimana batas wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu, yaitu :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kotamadya Jakarta Utara, wilayah Provinsi Banten, dan wilayah Provinsi Jawa Barat;
- d. sebelah barat berbatasan dengan wilayah Provinsi Lampung dan Laut Jawa.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti batas wilayah yang ada berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.
- (3) Penentuan batas wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Kotamadya Jakarta Utara secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB II - PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA
Pasal 6

Ibukota Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berkedudukan di Pulau Pramuka Kecamatan Kepulauan Seribu Utara.
BAB III - KEPALA PEMERINTAH KABUPATEN ADMINISTRASI
Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dipimpin oleh Bupati yang bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier di lingkungan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
BAB III - KEPALA PEMERINTAH KABUPATEN ADMINISTRASI
Pasal 8

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Bupati.
- (2) Wakil Bupati bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan karier di lingkungan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
BAB III - KEPALA PEMERINTAH KABUPATEN ADMINISTRASI
Pasal 9

- (1) Bupati diangkat oleh Gubernur dengan persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Wakil Bupati diangkat oleh Gubernur.
BAB IV - ORGANISASI, KEPEGAWAIAN, DAN PEMBIAYAAN
Pasal 10

Susunan Organisasi Pemerintahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
BAB IV - ORGANISASI, KEPEGAWAIAN, DAN PEMBIAYAAN
Pasal 11

Pengaturan mengenai kepegawaian dan pembiayaan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2001 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

- (1) Gubernur dapat menunjuk Pelaksana Tugas Bupati sebelum pejabat Bupati definitif diangkat.
- (2) Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Kotamadya Jakarta Utara tetap berlaku bagi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebelum diubah atau dicabut berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.
PENJELASAN
Pasal 2

Pulau-pulau yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu meliputi :

Pulau Belanda, Bira Besar, Bira Kecil, Bulat, Bundar, Cina, Dua Barat, Dua Timur, Genteng Besar, Genteng Kecil, Gosong Pabelokan, Gosong Rengat, Hantu Barat/Antuk Barat, Hantu Timur/Antuk Timur, Harapan, Jagung, Jukung, Kaliage Besar, Kaliage Kecil, Kelor Timur, Kayu Angin Bira, Kayu Angin Genteng, Kayu Angin Melintang, Kayu Angin Putri, Kelapa, Kelor Barat, Kungsi/Kepala Dua, Kuburan Cina, Laga, Lipan, Macan Besar/Matahari, Macan Kecil, Melinjo, Melintang Besar, Melintang Kecil, Nyamplung, Opak Besar Barat, Opak Besar Timur, Pebelokan, Panjang Besar, Panjang Kecil, Pemagaran, Penyaliran Barat, Penyaliran Timur, Perak, Patetoran Barat/Besar, Patetoran Timur/Kecil, Putri Barat/Besar, Putri Gundul, Putri Timur/Kecil, Rengit, Saktu, Sebaru Besar, Sebaru Kecil, Sebira, Semut, Semut Besar, Semut Kecil, Sepa Besar/Barat, Sepa Kecil, Petondan Besar/B Pelangi, Petondan Kecil/Timur, Tongkeng, Yu Besar/Yu Barat, Yu Kecil/Yu Timur, Ayer, Karang Beras, Karang Congkak, Karang Bongkok, Karya, Kotok Besar Barat, Kotok Kecil, Opak Kecil, Panggang, Paniki, Pramuka, Sekati, Semak Daun, Air Besar, Air Kecil/Jusi, Bidadari, Bokor, Cipir, Damar Besar, Damar Kecil/Wanara, Dapur, Kelor Nesar, Nirwana (Nyamuk Besar), Nyamuk Kecil/Talak, Onrus, Rambut, Ubi Besar, Ubi Kecil, Untung Jawa, Burung, Kalang Kudus, Kongsi, Lancang Kecil, Laki, Tengah, Tidung Kecil, Pari, Biawak, Tikus, Gudus Lempeng, Payung Kecil, Gundul, Lancang Besar, Payung Besar, dan Tidung Besar.##
PENJELASAN
Pasal 4

Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebelumnya merupakan wilayah Kotamadya Jakarta Utara. Dengan terbentuknya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,

-3 - wilayah Kotamadya Jakarta Utara berkurang seluas Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4122