PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 3 Tahun 2016
Tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Berlaku: 14 April 2016
N/A
Preamble

Menimbang : a.
bahwa sebagai wujud pelaksanaan demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang baik sesuai amanat Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan tentang Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Badan Permusyawaratan Desa dengan Peraturan Daerah;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
- Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5520) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA dan BUPATI SELUMA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:PERATURAN
DAERAH
PERMUSYAWARATAN DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Bupati adalah Bupati Seluma.
3. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat .
4. Desa adalah seluruh desa yang ada di Kabupaten Seluma;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
TENTANG
BADAN
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah yang bekerja pada instansi dan perwakilan.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
BAB II - PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 2

BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
BAB II - PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 3

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan dengan pemilihan langsung oleh minimal 50 % + 1 dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) desa yang bersangkutan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal
3. dari ketua RW, golongan profesi, pemuka agama, tokoh pemuda,
4. keterwakilan perempuan dan pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah keanggotaan BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan jumlah penduduk, dengan ketentuan:
- a. jumlah penduduk sampai dengan 2000 jiwa diwakili 5 orang anggota;
- b. jumlah penduduk 2001 jiwa sampai dengan 3000 jiwa diwakili 7 orang anggota;
- c. jumlah penduduk lebih dari 3000 jiwa diwakili 9 orang anggota;
BAB III - PERSYARATAN CALON KEANGGOTAAN BPD
Pasal 4

- (1) Keanggotaan BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan dalam musyawarah tingkat RT/ RW / Dusun / gabungan RT/RW/Dusun.
- (2) Persyaratan calon keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UndangUndang
5. Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
- g. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-
10. kurangnya 1 (satu) tahun terakhir terhitung pada saat musyawarah RT/RW dalam Dusun, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga yang masih berlaku;
- h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan
12. dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- i. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
- k. bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD;
- l. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis;
BAB IV - MEKANISME PEMILIHAN LANGSUNG PENGISIAN KEANGGOTAAN
Pasal 5

- (1) Kepala Desa karena kedudukannya bertindak sebagai penanggungjawab pelaksanaan pembentukan BPD.
- (2) Dalam pembentukan BPD, Kepala Desa mempunyai tugas:
- a. membentuk panitia pengisian Keanggotaan BPD tingkat desa;
- b. mengarahkan panitia pengisian Keanggotaan BPD;
- c. menetapkan hasil pengisian Keanggotaan BPD dan mengusulkan/merekomendasikan pengesahannya kepada Bupati.
- (3) Panitia pengisian keanggotaan BPD melakukan penjaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir;
- (4) Panitia pengisian keanggotaan BPD menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari keanggotaan BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir;
- (5) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian
menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
- (6) Hasil pemilihan langsung tingkat desa sesuai dengan persyaratan keanggotaan BPD diusulkan menjadi anggota BPD kepada Bupati;
- (7) ketentuan lebih lanjut mengnai Tata cara pembentukan dan teknis pelaksanaan musyawarah penetapan keanggotaan BPD diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - PENGESAHAN PENETAPAN ANGGOTA
Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan langsung calon anggota BPD harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma;
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi anggota BPD, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi anggota BPD tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan anggota BPD dan penghasilan lainnya yang sah;
- (4) Bagi Pegawai Negeri yang telah dilantik menjadi anggota BPD, terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan;
- (5) anggota BPD yang dipilih/diangkat dari Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural/fungsional sementara menjadi anggota BPD dan berhak mendapat gaji/kenaikan gaji berkala, penghasilan lainnya dan kepadanya dapat diberikan penghasilan dari Desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (6) Daftar Penilaian Capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, diberikan oleh Instansi induknya dengan data penilaian dari Camat setempat;
- (7) Pegawai Negeri yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai anggota BPD dikembalikan ke Instansi induknya untuk aktif sebagai PNS;
- (8) Anggota TNI dan Polri yang dipilih menjadi anggota BPD menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini serta memperhatikan ketentuan yang berlaku.
BAB V - PENGESAHAN PENETAPAN ANGGOTA
Pasal 7

- (1) Berita Acara hasil musyawarah atau pemilihan langsung panitia wajib disampaikan kepada Kepala Desa dan Bupati melalui Camat.
- (2) Berdasarkan berita acara pelaksanaan musyawarah atau pemilihan langsung panitia tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menetapkan calon keanggotaan BPD dengan Keputusan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak berita acara hasil musyawarah ditetapkan.
- (3) Keputusan Kepala Desa tentang penetapan calon anggota BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penetapan.
- (4) Keputusan Bupati tentang pengesahan keanggotaan BPD ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Keputusan Kepala Desa atas rekomendasi Camat (bila diperlukan dapat dilakuakn cek lapangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melantik seluruh anggota BPD baik pimpinan maupun anggota baru paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
BAB VI - FUNGSI DAN WEWENANG
Pasal 8

Badan Permusyawaratan Desa menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan kepentingan desa, masyarakat dan aturan yang berlaku.
BAB VI - FUNGSI DAN WEWENANG
Pasal 9

BPD berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
BAB VI - FUNGSI DAN WEWENANG
Pasal 10

BPD mempunyai wewenang:
- a. membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan
3. peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih dan pemberhentian Kepala Desa yang habis masa jabatan, berhalangan tetap atau meninggal dunia;
- d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan
- aspirasi masyarakat.
- f. mengusulkan pemberhentian Kepala Desa apabila melanggar peraturan perundang-undangan, sumpah janji dan/atau tidak melaksanakan tugas;
- g. BPD mengusulkan penunjukan Penjabat Kepala desa dari Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Seluma.
BAB VII - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 11

Badan Permusyawaratan Desa berhak :
- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa,
3. dan Pemberdayaan masyarakat desa; dan
- c. mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDes.
- d. mengawasi pelaksanaan pemerintahan dan kebijakan Kepala Desa.
BAB VII - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 12

- (1) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan kewenangan, kedudukan, fungsi, tugas, hak dan kewajiban BPD baik secara kelembagaan maupun anggota diatur dalam Tata Tertib BPD.
- (2) Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang BPD dengan berpedoman pada Juknis BPD dan Peraturan Daerah tentang BPD .
BAB VII - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 13

- (1) Anggota BPD mempunyai hak :
- a. mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. mengajukan pertanyaan tentang pelaksanaan pemerintahan desa;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf e adalah sebagai berikut :
- a. Ketua 50 % dari Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
- b. Wakil Ketua 40 % dari Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
- c. Sekretaris dan anggota 40 % dari Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
- (3) Anggota BPD mempunyai kewajiban :
- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta
- c. keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan kepala desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menjaga nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan.
- (4) Seluruh anggota BPD dapat menerima segala hak dan menjalankan kewajibannya setelah Keanggotaan BPD baru dilantik/pengucapan sumpah/janji.
BAB VII - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 14

- (1) Keanggotaan BPD terdiri dari pimpinan dan anggota BPD.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
- a. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa dan LPMD, BUMD, RT, RW, atau organisasi Mitra Pemerintah Desa;
- b. sebagai pelaksana proyek desa;
- c. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- e. melanggar sumpah/janji jabatan;
- f. menyalahgunakan wewenang;
- g. menjadi pengurus partai politik; dan/atau;
- h. merangkap sebagai anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, Jabatan Negeri, BUMN, BUMD dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan atau jabatan yang mengikat;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- (3) Pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dapat diberhentian sebagai anggota BPD sesuai dengan peraturan yang berlaku.
BAB VIII - PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN
Pasal 15

- (1) Masa jabatan keanggotaan BPD adalah 6 (enam) tahun sejak tanggal pelantikan dan dapat diusulkan kembali untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya, secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (2) Pengusulan kembali keanggotaan BPD untuk masa jabatan berikutnya dilakukan sesuai dengan tata cara pelaksanaan musyawarah atau pemilihan langsung pembentukan keanggotaan BPD.
- (3) Masa keanggotaan BPD berlaku sejak Keanggotaan BPD baru dilantik/pengucapan sumpah/janji.
- (4) Keanggotaan BPD habis masa baktinya pada saat Keanggotaan BPD baru dilantik/pengucapan sumpah/janji.
Bagian Kedua
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD
BAB VIII - PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN
Pasal 16

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. diberhentikan.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa keanggotaan;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa diusulkan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati Seluma atas dasar hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati Seluma.
- (5) Untuk fungsi Pembinaan dan Pengawasan, serta guna menjamin
kelancaran pelaksanaan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna bagi kepentingan umum, Kepala Daerah dapatmemberhentikan anggota BPD yang melanggar sumpah dan janji serta melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang diusulkan oleh lebih dari 1/3 (Sepertiga) jumlah anggota BPD.
- (6) Apabila terjadi kekosongan seluruh jabatan, BPD mengusulkan pengisian anggota BPD kepada Bupati Seluma agar melakukan pengisian antar waktu (PAW) jabatan BPD.
BAB IX - PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN
Pasal 17

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir keanggotaannya digantikan oleh anggota BPD antar waktu.
- (2) Anggota BPD yang pindah dan/atau kembali kedaerah asal dan/atau daerah pemekaran diberhentikan dengan mengajukan surat pengunduran diri dan digantikan anggota BPD antar waktu pada daerah asal dan/daerah induk.
- (3) Masa jabatan anggota BPD antar waktu adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (4) Bagi desa pemekaran keanggotaan BPD nya harus dipilih dengan tidak mengangkat anggota BPD dari desa induk yang masih menjabat sebagai anggota BPD.
- (5) Penggantian antar waktu anggota BPD diproses berdasarkan daftar urut berikutnya.
- (6) Apabila ada anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sedangkan tidak ada calon pengganti anggota BPD antar waktu sampai batas waktu yang telah ditetapkan maka keanggotaannya dapat diisi calon anggota BPD yang baru.
BAB X - TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH /JANJI
Pasal 18

- (1) Peresmian atau pelantikan keanggotaan BPD oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan anggota BPD terpilih hasil musyawarah.
- (2) Peresmian pelantikan keanggotaan BPD yang tidak dapat dilaksanakan hingga akhir jangka waktu yang
- ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) karena alasanalasan yang dapat dipertanggung jawabkan, dapat ditunda paling lama 2 (dua) kali 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya jangka waktu dimaksud atas persetujuan Bupati.
- (3) Selama penundaan peresmian pelantikan keanggotaan BPD, BPD lama masih menjabat sebagai anggota BPD sampai pelantikan keanggotaan BPD yang baru.
- (4) Serah terima jabatan anggota BPD dilakukan dihadapan masyarakat dengan menandatangani berita acara serah terima jabatan disaksikan oleh camat.
BAB X - TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH /JANJI
Pasal 19

- (1) Sebelum memangku jabatannya, anggota BPD mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Pengucapan sumpah/janji dilaksanakan pada saat peresmian dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Camat.
- (3) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Camat.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut :
5. 'Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaikbaiknya, sejujur- jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia'.
BAB XI - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BPD
Pasal 20

- (1) Susunan organisasi BPD terdiri dari :
- a. pimpinan; dan
- b. anggota.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. satu orang ketua
- b. satu orang wakil ketua; dan
- c. satu orang sekretaris.
- (3) Pimpinan BPD mempunyai tugas :
- a. menjaga dan memelihara tata tertib untuk bermusyawarah dalam
BPD;
- b. menyusun rencana kerja dan pembagian kerja para anggota BPD;
- c. memimpin rapat-rapat BPD ;
- d. menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya;
- e. memberitahukan hasil musyawarah kepada Kepala Desa;
- f. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
BAB XI - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BPD
Pasal 21

- (1) Rapat pemilihan pimpinan BPD dipimpin oleh pimpinan sementara BPD yang terdiri dari anggota tertua sebagai ketua sementara dan anggota termuda sebagai wakil ketua sementara.
- (2) Pimpinan sementara BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. memimpin rapat penyusunan Tata Tertib Pemilihan Pimpinan BPD; dan
- b. memimpin rapat pemilihan Pimpinan BPD.
- (3) Pimpinan Sementara BPD berakhir masa jabatannya setelah terpilihnya Pimpinan BPD yang definitif.
Bagian Kedua
Tata Kerja
BAB XI - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BPD
Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan, fungsi, kedudukan, hak, dan kewajibannya BPD wajib menerapkan prinsip koordinasi dan konsultasi antar anggota BPD, Pemerintah Desa maupun antara Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Camat, dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) BPD wajib menyampaikan informasi hasil kerjanya kepada masyarakat.
- (3) Penyampaian hasil kerja BPD disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (4) Penyampaian hasil kerja BPD dapat melalui forum pertemuan/rapat desa.
BAB XII - PENGATURAN TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA Bagian Kesatu Musyawarah BPD
Pasal 23

- (1) BPD mengadakan rapat musyawarah BPD secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.
- (2) Musyawarah BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (3) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (4) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (5) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (6) Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme rapat BPD ditetapkan dalam Tata Tertib BPD.
BAB XII - PENGATURAN TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA Bagian Kesatu Musyawarah BPD
Pasal 24

- (1) Peraturan Tata Tertib BPD paling sedikit memuat:
- a. Waktu musyawarah BPD;
- b. Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
- c. Tata cara musyawarah BPD;
- d. Tata laksana dan hak menyatakan pendapat seluruh anggota BPD;
- e. Pembuatan berita acara musyawarah BPD;
- f. Jenis musyawarah BPD;
- g. Daftar hadir anggota musyawarah BPD.
- (2) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
- b. Penetapan pimpinan musyawarah apabila Ketua BPD berhalangan hadir;
- c. Penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir;
- d. Penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antar waktu.
- (3) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa;
- b. Konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintahan Desa;
- c. Tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
- d. Tata cara menampung atau menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (4) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
- b. Penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
- c. Pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala
Desa;
- d. Tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Kepala Desa.
- (5) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Penyusunan notulen rapat;
- b. Penyusunan berita acara;
- c. Format berita acara;
- d. Penandatanganan berita acara;
- e. Penyampaian berita acara.
BAB XII - PENGATURAN TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA Bagian Kesatu Musyawarah BPD
Pasal 25

- (1) Rapat BPD bersifat terbuka untuk umum, kecuali dinyatakan tertutup berdasarkan Tata Tertib BPD.
- 2) Rapat BPD bersifat tertutup dapat dilaksanakan, kecuali untuk rapat yang membahas dan memutuskan hal mengenai:
- a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa;
- b. usulan pengesahan Kepala Desa terpilih;
- c. pemilihan Pimpinan BPD;
- d. penetapan APBDesa;
- e. persetujuan utang-piutang Desa, pinjaman Desa, kerja sama Desa, pembebanan anggaran Desa, pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
- f. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
- g. persetujuan kebijakan tata ruang; dan
- h. hal-hal lain yang bersifat membebani, membatasi hak, memuat larangan dan kewajiban kepada masyarakat.
Bagian Kedua
Pengambilan Keputusan dan Hasil Rapat
BAB XII - PENGATURAN TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA Bagian Kesatu Musyawarah BPD
Pasal 26

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat BPD dilakukan melalui musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak dari jumlah peserta yang hadir.
- (3) Keputusan dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (1) Setiap hasil rapat BPD dituangkan dalam notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua BPD.
- (2) Hasil rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat serta daftar hadir rapat.
- (3) Terkait dengan ketertiban administrasi yang menyangkut dokumentasi, pembukuan, transparasi dan akuntabel.
BAB XII - PEMBIAYAAN
Pasal 28

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan musyawarah pembentukan BPD dibebankan pada APBDes.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana penunjang pembentukan BPD dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan daerah.
- (3) Biaya penyelenggaraan musyawarah pembentukan BPD dipergunakan untuk :
- a. administrasi;
- b. operasional musyawarah;
- c. honorarium panitia dan petugas;
- d. pengadaan/sewa alat-alat perlengkapan; dan
- e. pengeluaran lain sesuai kebutuhan.
BAB XII - PEMBIAYAAN
Pasal 29

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBDesa.
BAB XII - PEMBIAYAAN
Pasal 30

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya setiap tahun ditetapkan dalam APBDesa.
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

- (1) Anggota BPD yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan habis masa jabatannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.
Ditetapkan di Tais pada tanggal 14 April 2016 BUPATI SELUMA, ttd
H. BUNDRA JAYA
Diundangkan di Tais pada tanggal 28 November 2016 SEKRETARIS DAERAH
IRIHADI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2016 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA, PROVINSI BENGKULU : NOMOR ...1... TAHUN 2016
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
I. UMUM
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selanjutnya dengan kewenangan yang dimiliki desa, kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu, dengan berlandaskan pada prinsip dasar pengaturan mengenai desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat sebagai salah satu bentuk proses demokratisasi di tingkat desa. Badan Permusyawaratan Desa dibentuk sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa guna mendukung proses demokratisasi di tingkat desa.
Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa.
Dengan fungsi yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa, pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa diharapkan benar-benar berdasarkan pada aspirasi masyarakat dengan memperhatikan unsur keterwakilan wilayah dan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila proses tersebut dapat terpenuhi, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa benar-benar mampu memberikan manfaat nyata bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Seluma tentang Badan Permusyawaratan Desa.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1

Cukup jelas
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2

Cukup jelas
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Cukup jelas
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Cukup jelas.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan 'bertaqwa' dalam ketentuan ini adalah taat menjalankan kewajiban agamanya.
Huruf c
Yang dimaksud dengan 'setia' adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimaksud dengan 'setia kepada Pemerintah' adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup Jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Cukup jelas.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Cukup jelas.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Cukup jelas
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Cukup jelas.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Cukup jelas
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Cukup jelas
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Cukup jelas
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Cukup jelas
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Cukup jelas
Cukup jelas
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Yang dimaksud dengan 'memproses pemilihan kepala desa' adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati untuk disyahkan menjadi kepala desa terpilih.
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Cukup jelas
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Cukup jelas.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Cukup jelas.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Cukup jelas
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Cukup jelas
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Cukup jelas
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Cukup jelas
| Pasal 20 |
|-------------|
| Cukup jelas |
| Pasal 21 |
| Cukup jelas |
| Pasal 22 |
| Cukup jelas |
| Pasal 23 |
| Cukup jelas |
| Pasal 24 |
| Cukup jelas |
| Pasal 25 |
| Cukup jelas |
| Pasal 26 |
| Cukup jelas |
| Pasal 27 |
| Cukup jelas |
| Pasal 28 |
| Cukup jelas |
| Pasal 29 |
| Cukup jelas |
| Pasal 30 |
| Cukup jelas |
| Pasal 31 |
| Cukup jelas |
| Pasal 32 |
| Cukup jelas |