UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1953
Tentang PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA NO. 36 TAHUN 1953 ), TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN KEPADA BEKAS KETUA DAN BEKAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Berlaku: 7 April 1955
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
Mengingat pula
Menetapkan
- a. bahwa pengaturan tentang cara menetapkan besarnya jumlah dasar-pensiun dalam Undang-undang tentang pemberian tunjangan yang bersifat pensiun kepada bekas Ketua dan bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Undangundang No. 9 tahun 1953, Lembaran Negara tahun 1953 No. 36) ternyata kurang tepat, karena tidak mengingat kemungkinan akan adanya perubahan-perubahan dalam penetapan jumlah gaji Ketua dan tunjangan (tetap) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang dalam Undang-undang tersebut dijadikan dasar untuk menghitung pensiun bagi bekas Ketua dan bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- b. bahwa perlu diadakan perbaikan mengenai kekurangankekurangan yang terdapat dalam beberapa pasal dari Undangundang No. 9 tahun 1953 tersebut di atas;
:
:
- Undang-undang No. 2 tahun 1954 tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
: pasal 89, pasal 90 ayat 1 dan pasal 92 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
UNDANG-UNDANG TENTANG MENGUBAH UNDANGUNDANG No. 9 TAHUN 1953 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN KEPADA BEKAS KETUA DAN BEKAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1953 No. 36).
Diundangkan pada tanggal 7 April 1955. Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO.
N/A
Pasal 1

.
Undang-undang tentang pemberian tunjangan yang bersifat pensiun kepada bekas Ketua dan bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara tahun 1953 No. 36) diubah sebagai berikut :
- I. Dalam katimat dari pasal 2 ayat 1 alinea kedua, di antara kata-kata "masa-jabatan" dan "1/2%" disisipkan kata-kata "atau sebagian dari satu bulan."
- II. Pasal 2 ayat 1 huruf a dan b diubah sehingga berbunyi: "Dasar-pensiun ialah jumlah yang sama dengan gaji tertinggi atas tunjangan-tetap tertinggi sebulan yang pernah ditetapkan semasa ia menjabat Ketua atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia."
- III. Pasal 2 ayat 2 huruf b diubah sehingga berbunyi: "b. Masa dalam mana seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak mendapat penghasilan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 ayat 1 huruf c Undangundang No. 2 tahun 1954, tidak dianggap sebagai masa jabatan."
- IV. Pasal 2 ayat 2 huruf d dihapuskan.
N/A
Pasal 2

.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dengan mempunyai daya surut sampai tanggal 17 Agustus 1950.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1955. Wakil Presiden Republik Indonesia, ttd. MOHAMMADHATTA.
Perdana Menteri, ttd.
ALI SASTROAMIDJOJO.
Menteri Keuangan, ttd. ONGENGDIE.