PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 7 Tahun 2016
Tentang PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016
Berlaku: 22 Februari 2016
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa sesuai dengan Pedoman Umum Penyaluran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Tahun 2016, maka Bupati sesuai kewenangannya menyusun Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2016;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
Menetapkan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Sintang.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat (BAST) adalah Permintaan Beras Raskin berdasarkan Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat (SPA) dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk yang ditandatangani Satker Raskin Pelaksana Distribusi.
5. Daftar Penerima Manfaat Satu yang selanjutnya disingkat (DPM-1) adalah Model Daftar Penerima Manfaat di desa/kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat (RTS-PM) yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin 2016 melalui mekanisme Musyawarah Desa (Mudes),Musyawarah Kelurahan (Muskel).
6. Daftar Penerima Manfaat Dua yang selanjutnya disingkat (DPM-2) adalah Model Daftar Penjualan Raskin di desa/kelurahan.
7. Formulir Rekapitulasi Pengganti yang selanjutnya disingkat (FRP) adalah formulir pencatatan RTS-PM pengganti hasil perubahan data RTS-PM Raskin melalui musyawarah desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
8. Harga Tebus Raskin yang selanjutnya disingkat (HTR) di titik Distribusi (TD) adalah Rp.1.600/kg netto.
9. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut (POKJA) adalah sekelompok masyarakat desa/kelurahan yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
10. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disingkat (POKMAS) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
11. Kemasan Beras Raskin adalah kemasan yang berlogo Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disingkat (BULOG) dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karung.
12. Kualitas Beras Raskin adalah beras medium hasi pengadaan Perum BULOG sesuai dengan inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
13. Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disebut (MUDES/MUSKEL) adalah forum pertemuan musyawarah di tingkat desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat yang selanjutnya disingkat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk menetapkan daftar nama RTS-PM.
14. Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya disingkat (MUSCAM) adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu Kecamatan.
15. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin yang selanjutnya disingkat (RTSPM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pada tahun tertentu.
16. Padat Karya Raskin adalah sistem Penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran harga Tebus Raskin oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
17. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat (POKJA) di Titik Distribusi atau Warung Desa atau Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disingkat (POKMAS) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
18. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh Mudes/Muskel untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM -1.
19.Petunjuk...
19. Petunjuk Pelaksanaan yang selanjutnya disingkat (JUKLAK) adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin.
20. Petunjuk Teknis yang selanjutnya disingkat (JUKNIS) adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten/kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi di kabupaten/kota sebagai penajaman dari Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Umum Raskin.
21. Pendataan Program Perlindungan Sosial yang selanjutnya disingkat (PPLS) 2011 adalah Pendataan yang dilakukan oleh BPS yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat (TNP2K).
22. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin (RTS-PM) adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2016 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial yang selanjutnya disingkat (PPLS) 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat (TNP2K), yang telah dimuktahirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa/musyawarah kelurahan Tahun 2015 yang tertuang didalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015 dan telah di laporkan ke Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sesuai tenggang waktu yang telah ditetapkan/disahkan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia dan Data Rumah Tangga hasil pemuktahiran Daftar Penerima Manfaat (DPM) oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintah setingkat. Kepesertaan RTS-PM dalam Program Raskin ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
23. Satker Raskin adalah Satuan Kerja Pelaksana Distribusi Raskin yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
23. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat (SKRTM) 2016 adalah Surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel Tahun 2015 sebagai penanda kepesertaan pada Program Raskin.
24. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat (SPA) dibuat oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan Alokasi Pagu Raskin.
25. Surat Perintah Penyerahan Barang yang selanjutnya disingkat (SPPB)/ Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin.
26. Titik Bagi yang selanjutnya disingkat (TB) adalah fasilitas publik di desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM, termasuk Warung Desa yang selanjutnya disingkat (Wardes). Fasilitas publik termasuk dan tidak terbatas pada : Kantor Desa/lurah, Koperasi, Koramil, Sekolah dan tempat-tempat lain yang disepakati oleh masyarakat.
27. Titik Distribusi yang selanjutnya (TD) adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Perum BULOG.
28. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi Sosial Provinsi, Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di Kecamatan.
29. Tim Koordinasi Raskin yang selanjutnya disingkat (TIKOR) adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan yang mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran,sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima dan menagani pengaduan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Raskin secara berjenjang.
30. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat (TKPK) adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). TKPK diketuai oleh Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur,Wakil Bupati/Walikota) dan Sekretaris TKPK adalah Kepala Bappeda di Provinsi atau Kabupaten/Kota.
31. Warung Desa yang selanjutnya disingkat (Wardes) adalah lembaga ekonomi di desa/kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun Pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota dan/atau Kecamatan sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam mewujudkan kesatuan pemahaman tentang pelaksanaan program raskin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pelaksanaan program raskin dapat diselenggarakan dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- (2) Tujuan ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk teknis program beras di Kabupaten Sintang bagi masyarakat berpendapatan rendah/miskin atau Raskin yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.
BAB III - RUANG LINGKUP/SISTEMATIKA
Pasal 3

Ruang lingkup/sistematika petunjuk pelaksanaan penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapat rendah atau raskin meliputi :
- a. Pendahuluan
- b. Tujuan, Sasaran dan Manfaat
- c. Pengelolaan dan Pengorganisasian
- d. Perencanaan dan Penganggaran
- e. Mekanisme Pelaksanaan
- f. Pengendalian dan Pelaporan
- g. Pengaduan
- h. Lain - Lain
- i. Penutup
BAB III - RUANG LINGKUP/SISTEMATIKA
Pasal 5

Rincian ruang lingkup/sistematika sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 hurup a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Sintang Tahun 2016 mengacu kepada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 62 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Program Beras Raskin Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 serta Petunjuk Teknis (JUKNIS) Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Sintang Tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2016 di Kecamatan se Kabupaten Sintang mengacu kepada Pedoman Umum Raskin Tahun 2016, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Beras Raskin Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016, Petunjuk Teknis (JUKNIS) Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Sintang Tahun 2016 serta Petunjuk Teknis (JUKNIS) Program Raskin Kecamatan se Kabupaten Sintang.
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Raskin Tahun 2015 Berita daerah Kabuipaten Sintang Tahun 2015 Nomor 2 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.