Unknown Unknown Nomor 8 Tahun 2011
Tentang No Description
Berlaku: 8 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
PERA TU RAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 8 TAHUN 2011
TENT ANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TEBING TINGGI,
- a. bahwa denqan . diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perwujudannya diperlukan penataan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan sistem informasi administrasi · kependudukan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kata Tebing Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sip ii;
1. Undang-Undang. Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum · Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8.
9.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
- Undanq-Undanq Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan · Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi . Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
14.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4575); .
15.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
16.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
18. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor lnduk Kependudukan secara Nasional;
19. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan lnforrnasi Administrasi Kependudukan;
20. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi; ·
21. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
22. Peraturan Oaerah Kata Tebing Tinggi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
· dan
WALIKOT A TEBING TINGGI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERA TURAN DAERAH TENT ANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCAT ATAN SIPIL.
SABI KETEt:'TUAN UMUM Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Oaerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintahan Oaerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota T ebing Tinggi.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah Kata Tebing Tinggi yang mempunyai tugas mengelola Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
7. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi.
8. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam Wilayah kerja Kecamatan.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tingga\ di Kota Tebing Tinggi.
10. Penduduk Senientara adalah Orang Asing yang telah memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) atau Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
11. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
12. Orang asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
13. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, Pengelolaan lnformasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan Pembangunan sektor lain.
14. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau · surat keterangan kependudukan.
15. Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
4. Kependudukan dan jawab dan berwenang urusan Administrasi 16. lnstansi Pelaksana adalah Dinas Pencatatan Sipil yang bertanggung melaksanakan pelayanan dalam Kependudukan.
17. Mutasi Penduduk adalah setiap perubahan penduduk yang terjadi karena kelahiran, kematian, perpindahan dan kedatangan.
18. Mutasi Biodata Penduduk adalah setiap Perubahan data yang terjadi karena . Perkawinan, Perceraian, Perubahan Kewarqaneqaraan, alamat/tempat tinggal, Pekerjaan, agama dan data kependudukan lainnya.
19. Akta Catatan Sipil adalah akta yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi.
21. Kartu Keluarga Asing adalah Kartu yang memuat data kependudukan suatu keluarqa Warga Negara Asing dan dapat dipergunakan seperlunya ..
20. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
22. Kartu Keluarga Sementara Asing adalah Kartu yang memuat data kependudukan suatu Keluarga Warga Negara Asing yang sifatnya sementara dan dapat dipergunakan seperlunya.
23. Keluarga adalah suami, isteri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tlri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek, dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
24. Kepala Keluargaadaiah:
- a. laki-laki yang bertempat tinggal dengan isteri dan anakanaknya;
- b. janda/isteri yang pisah tempat tinggal dengan suami dengan tidak memandang kedudukannnya dalam hubungan keluarga yang bertempat tinggal dengan anakanaknya;
- c. orang yang bertempat tinggal sendiri dan atau berternpat tinggal bersarna-sama dengan orang yang bukan keluarganya;
- d. kepala asrama/rumah yatim piatu dan sejenisnya; dan
- e. orang yang menjadi kuasa dari orang dibawah perwalian/pengampunan.
25. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah indentitas resmi penduduk sebagai bukti yang diterbitkan oleh lnstansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada lnstansi Pelaksana. .
27. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada lnstansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
28. Peristiwa Penting adatah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
29. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) adalah surat bukti pendaftaran penduduk sementara Warga Negara Asing yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebi~g Tinggi.
30. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) adalah surat bukti pendaftaran penduduk tetap Warga Negara Asing yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sip ii Kota T ebing Tinggi.
31. lzin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-ur.dangan.
32. lzin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
33. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab . memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan· penyajian Data Kependudukan di kelurahan.
34. Nomor lnduk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor indentitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk setiap orang yang telah tercatat sebagai penduduk.
35. Buku lnduk Penduduk adalah buku yang memuat catatan setiap mutasi kependudukan.
36. Sistim lnformasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
37. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh lnstansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai · alat bukti yang autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
38. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
.,..
39. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang terhimpun secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
40. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan · lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status· tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
41. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
42. Kantor Urusarr Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUAKec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
BAB Ill - KEWENANGAN PENYELENGGARA DANINSTANSIPELAKSANA Bagian Kesatu Penyelenggara Pasal5
Pasal 10

•
- (1) Petugas Registrasi membantu Lu rah dan lnstansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh walikota dari pegawai negeri sipil yang rnernenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian . serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada Peraturan Perundangundangan.
- (1) Setiap penduduk dan penduduk sementara, wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga setiap mutasi kependudukan yang terjadi, sebagai berikut:
- a. kelahiran;
- b. lahir mati;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. kematian;
- f. pengakuan dan pengesahan anak;
- g. pengangkatan anak;
- h. perubahan narna;
- i. perubahan status kewarganegaraan;
- j. perubahan data dan pembatalan akta;
- k. perpindahan: dan
- I. kedatangan.
15. Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilakukan di Kelurahan, Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi.
16. (3)
- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh lnstansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen · kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan ruang lingkup penerbitan dokumen identitas lainnya, serta pencantuman NIK diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.
- (1) Nomor lnduk Kependudukan diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan dilakukan pencatatan biodata sebagai penduduk di Kota Tebing Tinggi.
- (2) Nomor lnduk Kependudukan berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
- (3) Nomor lnduk Kependudukan seseorang yang telah meninggal dunia atau telah pindah ke luar Daerah Kota T ebing Tinggi tidak dapat dipergunakan oleh orang lain.
- (4) Nomor lnduk Kependudukan diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kata T ebing Tinggi.
- (5) NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri atas:
- a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kota dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
- b. 6 (enam) ·-digit kedua adalah tanggal, bulan dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditarnbah angka 40; dan
- c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK. ·
- (6) Nomor lnduk Kependudukan dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
- (1) Setiap penduduk sementara diberikan Nomor lnduk Kependudukan Sementara (NIKS).
- (2) Nomor lnduk Kependudukan Sementara berlaku selama yang bersangkutan berstatus sebagai penduduk sementara.
- (3) Nomor lnduk Kependudukan sementara dicantumkan dalam Kartu Keluarga sementara dan Kartu T anda Penduduk Sementara.
- (1) Setiap perpindahan penduduk dan penduduk sementara wajib dilaporkan kepada Kantor Kelurahan dan Kecamatan setempat serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Perpindahan penduduk Kota Tebing Tinggi antara lain:
- a. antar lingkungan dalam satu Kelurahan, wajib melapor kepada Kepala Lingkungan setempat dengan rnernbawa surat pengantar dari Kepala Lingkungan asal;
- b. antar Kelurahan dalarn satu Kecamatan, wajib rnelapor kepada Lurah seternpat dengan rnelengkapi persyaratan sebagai berikut:
1. surat pengantar dari kepala lingkungan setempat;
2. asli kartu keluarga dan kartu tanda penduduk/kartu tanda penduduk sernentara; dan ·
3. pas pfioto ukuran 3x4 cm sebanyak 4 lembar.
- c. antar Kecamatan dalam Wilayah Kota Tebing Tinggi wajib melapor kepada Lurah dan Camat setempat dengan melengkapf persyaratan sebagai berikut:
1. surat pengantar dari kepala lingkungan dan kelurahan setempat;
2. asli kartu keluarga dan kartu tanda penduduk/kartu tanda penduduk sementara; dan
3. pas photo ukuran 3x4 cm sebanyak 5 lembar.
- d. antar Kabupaten/Kota atau antar Provinsi, wajib melapor · kepada Lurah dan Camat setempat serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
1. surat pengantar dari kepala lingkungan/kelurahan dan camat setempat;
2. asli kartu keluarga dan kartu tanda penduduk/kartu tanda penduduk sementara; dan
3. pas photo ukuran 3x4 cm sebanyak 5 lembar.
- (3) Setiap perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan:
- a. surat keterangan pindah dari kelurahan, untuk perpindahan antar kelurahan dalam satu kecamatan;
- b. surat keteranqan pindah dari kecamatan, untuk perpindahan antar kecamatan dalam kota tebing tinggi; dan
- c. surat keterangan pindah dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil, untuk perpindahan keluar kota tebing tinggi. .
- (4) Perpindahan penduduk yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atau pindah tanpa melapor melebihi waktu 6 (enam) bulan, · Kepala Lingkungan berkewajiban melaporkan kepada Kelurahan.
- (5) Khusus perpindahan penduduk Warga Negara Asing disamping harus memenuhi ·syarat/ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (1) Setiap pendatang atau tamu wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Lingkungan dan Kepala Kelurahan dalam waktu 2x24 jam.
- (2) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Camat setempat.
- (3) Bagi pendatang · yang akan menetap di Kota Tebing Tinggi wajib:
- b. menyerahkan surat pernyataan/jaminan bertempat tinggal dari pemilik rumah/kepala keluarga tempat tinggal yang diketahui kepala lingkungan setempat.
- a. memiliki surat keterangan pindah dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil daerah asal; dan
- (4) Pendatang Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (1) Warga Negara·· Asing sebelum melakukan pendaftaran pelaporan kepada Camat dan Lurah setempat, diwajibkan terlebih dahulu melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan guna dilakukan penelitian surat-surat/dokumennya.
- (2) Untuk bahan penelitian syarat-syarat menjadi penduduk dan atau surat-surat kependudukan lainnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat meminta keterangan kepada yang bersangkutan, dan jika perlu meminta keterangan lebih lanjut dari Kantor lmigrasi.
- (3) Penduduk sementara Warga Negara Asing yang telah memperoleh Kartu lzin Tinggal Sementara (KIT AS) dari instansi yang berwenang, wajib mendaftarkan diri pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) dengan melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut:
- a. kartu izin tinggal sementara dari Direktorat Jenderal lrnigrasi;
- b. paspor; dan
- c. surat tanda melapor diri (STMD).
- (4) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan syarat permohonan Kartu Keluarga Sementara Asing dan Kartu Tanda Penduduk Sementara Asing yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Penduduk Sementara Warga Negara Asing yang telah memperoleh Kartu lzin Tinggal Menetap (KITAP) dari lnstansi yang berwenang, wajib mendaftarkan diri pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) dengan melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut:
- a. kartu izin tinggal menetap dari Direktorat Jenderal lmigrasi;
- b. paspor; dan
- c. surat tanda melapor diri (STMD).
- (6) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) sebagaimana dimaksud. pada ayat (5) merupakan syarat permohonan Kartu Keluarga Asing dan Kartu Tanda Penduduk Asing, yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (7) Pengawasan terhadap ketentuan pada ayat (4) dan ayat (6) dilakukan oleh '"Lurah, Camat serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (1) Penduduk Warga Negara· Indonesia asal Kota Tebing Tinggi yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. ..
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil rnencatat dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (3) Penduduk Warga· Negara Indonesia asal Kota Tebing Tinggi yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap diluar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.
- (1) Warga Negara Indonesia Penduduk Kota Tebing Tinggi yang datang dari luar Negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas · Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (ernpat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.
- (1) Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Terbatas yang datang dari luar Negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang izin tinggal terbatas yang berencana bertempat tinggal di Kota Tebing Tinggi wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan lzin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku lzin Tinggal Terbatas ..
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.
- (1) Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Terbatas yang telah mengubah status menjadi Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan lzin linggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dan menerbitkan KK dan KTP.
- (1) Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar Negeri wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pendaftaran rencana kepindahan.
- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penduduk yang tidak mampu karena fakor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Keluarganya atau orang yang diberi kuasa.
- (1) lnstansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
- a. penduduk korban bencana alam;
- b. penduduk korban bencana sosial;
- c. orang terlantar; dan
- d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.
- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga.
- (2) Kartu Keluarga memuat data Kepala Keluarga dan anggota keluarga.
- (3) Kartu Keluarga terdiri dari:
- a. kartu keluarga Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. kartu keluarga Warga Negara Asing (WNA); dan
- c. kartu keluarqa sementara Warga Negara Asing (WNA).
- (4) Kartu Keluarga ditanda tangani dan diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (5) Bentuk, ukuran, warna Kartu Keluarga dan jumlah rangkapnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
BAB Ill - KEWENANGAN PENYELENGGARA DANINSTANSIPELAKSANA Bagian Kesatu Penyelenggara Pasal5
Pasal 26

·
Apabila dalam suatu keluarga terdapat kewarganegaraan yang berbeda, harus dibuat Kartu Keluarga yang terpisah antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.
- (1) Kartu Keluarga yang rusak, hilang dan atau terjadi perubahan data harus diganti dengan kartu keluarga yang baru.
- (2) Kartu Keluarga yang hilang, harus dilampirkan Surat Tanda Lapar Hilang dari Kepolisian untuk mengurus Kartu Keluarga yang baru.
- (3) Perubahan susunan Keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau telah pernah kawin, wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk dan membawanya kemana saja yang bersangkutan berpergian.
- (2) Bentuk, ukuran dan warna Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kartu Tanda Penduduk terdiri dari Kartu Tanda Penduduk WNI, Kartu Tanda Penduduk WNA dan Kartu Tanda Penduduk Sernentara Warga Negara Asing.
- (4) Dalam Kartu Tanda Penduduk dicantumkan antara lain:
- a. nomor kartu tanda penduduk/Nomor lnduk Kependudukan (NIK);
- b. nama lengkap;
- c. jenis kelamin:
- d. golongan darah;
- e. tempat/ tanggal tahir:
- f. status perkawinan;
- g. agama;
- h. suku bangsa;
- i. pekerjaan;
- j. alamat;
·
- k. rt/rw;
- I. kelurahan; .
- m. kecamatan;
- n. kota;
- o. pas photo Pemegang;
- p. tanda tangan atau cap jempol pemegang; dan
- q. tanggal dikeluarkan dan batas waktu berlaku.
- (1) Kartu Tanda Penduduk diberikan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Walikota berdasarkan Kartu Keluarga.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh Kartu T anda Penduduk ditetapkan sebagai berikut:
- a. kartu tanda penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia:
1. permohonan baru:
- a) surat pengantar dari Kepala Lingkungan;
- b) kartu keluarga; dan
- c) mengisi formulir yang telah disediakan di Kelurahan.
2. perpanjangan:
- a) kartu tanda penduduk lama;
- b) kartu keluarga; dan
- c) mengisi formulir yang telah disediakan di Kelurahan.
3. penggantian karena rusak:
- a) kartu tanda penduduk lama;
- b) kartu keluarga; dan
- c) mengisi formulir yang telah disediakan di Kelurahan.
4. penggantian karena hilang:
- a) surat tanda lapor hilang dari Kepolisian;
- b) kartu keluarga; dan
- c) mengisi formulir yang telah disediakan di Kelurahan.
5. kartu tanda penduduk Warga Negara Asing:
- a) kartu izin tinggal menetap (KITAP) dari Dirjen lmigrasi;
- b) surat keterangan pendaftaran penduduk tetap (SKPPT);
- c) surat tanda melapor diri (STMD) dari Kepolisian;
- d) kartu keluarga Warga Negara Asing; dan
- e) mengisi formulir yang telah disediakan di Kelurahan.
6. kartu tanda penduduk sementara Warga Neqara Asing:
- a) kartu izin tinggal sementara (KITAS) dari Dirjen lmigrasi;
- b) surat keterangan pendaftaran penduduk sementara (SKPPS);
- c) surat tanda melapor diri (STMD) dari Kepolisian;
- d) kartu keluarga sementara Warga Negara Asing; dan
- e) mengisi formulir yang telah disediakan di Kelurahan.
- (3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dimuat pas photo ukuran 2x3 cm dengan ketentuan:
- a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna rnerah: dan
- b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru.
- (1) Setiap penduduk hanya dapat memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Selama Kartu Tanda Penduduk masih dalam proses penyelesaian, yang bersangkutan diberi Bukti Permohonan Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Bentuk dan warna Bukti Permohonan Kartu Tanda Penduduk ditetapkan berdasarkan ketentuan.
·-
- (1) Kartu Tanda Penduduk berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. .
- (2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa berlakunya Kartu Tanda Penduduk, yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru.
- (1) Bagi penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberikan Kartu Tanda Penduduk seumur hidup.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap.
- (3) Apabila terjadi perubahan tempat tinggal, maka yang bersangkutan wajib rnenqqanti Kartu Tanda Penduduk yang baru sesuai dengan tempat tinggal/domisilinya.
Penduduk yang pindah alamat dalam Kota Tebing Tinggi, wajib melaporkan kepindahannya kepada Kelurahan setempat dan Mengganti Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan alamat yang baru, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadi perpindahan alamatnya.
- (1) Setiap kepala keluarga atau anggota keluarga wajib melaporkan mutasi yang terjadi atas diri pribadi atau anggota keluarganya ke Kelurahan.
- (2) Kelurahan mencatat setiap mutasi yang terjadi atas warganya dalam buku induk Penduduk dan membuat Surat Keterangan/Pelaporan mengenai mutasi dimaksud.
- (3) Kelurahan wajib melaporkan kepada Kecamatan serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas mutasi warganya.
- (4) Bentuk, ukuran,. dan warna Surat Keterangan/Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan.
Batas waktu pendaftaran penduduk dan pelaporan mutasi penduduk adalah 14 (empat belas) hari terhitung mulai adanya mutasi penduduk.
,,
- (1) Setiap Kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua atau wakilnya kepada Walikota rnelalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut:
- a. surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas, atau Dokter /Bidan atau Dukun yang menolong persalinan;
- b. surat keterangan kelahiran dari Lurah;
- c. foto copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk orang tua;
- d. foto copy Akta Perkawinan/Akta Nikah orang tua dengan memperlihatkan aslinya;
- e. bagi Warga · Negara Asing agar melampirkan foto copy dokumen orang tua dan memperlihatkan dokumen aslinya berupa Paspor, Dokumen lmigrasi dan Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian Republik Indonesia; dan
- f. dua orang saksi yang memenuhi persyaratan.
- (3) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Kelahiran yang. pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kutipan Akta Kelahiran kepada penduduk tanpa dipungut biaya.
- (1) Kelahiran Warga Negara Indonesia Penduduk Kota Tebing Tinggi di luar wilayah Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenanq di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pali,:ig lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia Penduduk Kota Tebing Tinggi yang bersangkutan kembali ke Daerah.
Paragraf 3 Pencatatan Kelahiran di Atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang
- (1) Kelahiran Warga. Negara Indonesia diatas Kapal Laut atau Pesawat Terbang wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat tujuan atau tempat singgah berdasarkan keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut atau kapten pesawat terbang.
- (2) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatat dalam Register Akta kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Dalam hal tempat tuiuan atau tempat singgah sebagaimana · dimaksud pada ayat (1) berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kelahiran dilaporkan kepada Negara tempat tujuan atau tempat singgah.
- (4) Apabila Negara tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) tidak menyelenggarakan pencatatan Kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.
- (5) Perwakilan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (6) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara lndonesla yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (1) Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagairriana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1). menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
Bagian Ketiga
- (1) Setiap perkawinan wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemuka Agama selain Islam dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa Perkawinan, dengan melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut:
- a. bukti pemberkatarvpenqesahan perkawinan, dari pemuka agama masing-masing dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. akta kelahiran yang bersangkutan;
- c. surat keterangan/pengantar dari Lurah;
- d. foto copy. Kartu Keluarga (KK) orang tua yang bersangkutan dengan memperlihatkan aslinya;
- e. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon mempelai dengan memperlihatkan aslinya;
- f. kutipan Akta Perceraian bagi yang pernah kawin dan cerai;
- g. kutipan Akta Kematian bagi yang pernah kawin yang salah satunya meninggal;
- h. izin dari orang tua bagi mempelai yang berusia di bawah umur 21 (dua puluh satu) tahun;
- i. . izin dari Pengadilan Negeri apabila calon mempelai dibawah umur 21 (dua puluh satu) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan;
- j. surat keputusan dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bila ada sanggahan;
- k. izin Pengadilan Negeri bila ingin kawin lebih dari satu isteri;
- I. kutipan Akta Kelahiran anak yang akan diakui/disahkan dalam perkawinan;
- m. bagi mempelai yang berlainan wilayah/daerah tempat tinggal harus dilengkapi hasil pengumuman yang menyatakan tidak ada sanggahan dari pihak manapun juga yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau SKPD yang menanda tangani;
- n. perjanjian perkawinan apabila kedua mempelai menghendaki harus disahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; ·
- o. pas photo .berdampingan ukuran 4x6 cm sebanyak 6 (enam) lembar;
- p. dua orang saksi yang memenuhi persyaratan;
- q. bagi anggota TNl/Polri harus ada surat izin dari Komandan/Kepala;
- r. surat bukti ganti nama (apabila sudah ganti nama ) dari Pengadilan Negeri; dan
- s. bagi Warga Negara Asing, melampirkan Paspor, Visa, Dokumen lmigrasi, Surat lzin dari Kedutaan Besar/Perwakilan Negara/Konsulat Jenderal Negara Asing dan Rekomendasi dari Departemen Luar Negeri (Dirjen Protokol Konsuler apabila Negara Asing mempunyai perwakilan di Jakarta).
- (3) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Akta Perkawinan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak rnernerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (7) Laporan Perkawinan yang melebihi batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja, Pencatatan Perkawinannya harus terlebih dahulu Mendapatkan Persetujuan Kepala Daerah.
BAB Ill - KEWENANGAN PENYELENGGARA DANINSTANSIPELAKSANA Bagian Kesatu Penyelenggara Pasal5
Pasal 42

.
Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berlaku pula bagi:
- a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan negeri; dan
- b. perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan.
Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri..
Paragraf 2 Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah Negara Kesatuan · Republik Indonesia
- (1) Perkawinan Warga Negara Indonesia Penduduk Kota Tebing Tinggi diluar Wilayah Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalari perkawinan kepada Dinas · Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Putusan Pengadilan Negeri · tentang pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perkawinan.
Bagian Kelima
- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan Pengadilan Negeri tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan kutipan Akta Perceraian.
Paragraf 2
- (1) Perceraian Warga Negara Indonesia Penduduk Kota Tebing Tinggi diluar Wilayah Republik Indonesia wajib dicatatkan pada lnstansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) . \_mencatat peristiwa perceraian dalam Register Akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian.
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (1) Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 69 (enam puluh) hari setelah Putusan Pengadilan Negeri tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan · hukum tetap.
- (2) Berdasarkan taporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencabut kutipan akta perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
Pencatatan Kematian di Wilayah Negara
Bagian Ketujuh Pencatatan Kematian Paragraf 1 Kesatuan Republik Indonesia
- (1) Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukal) berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelati adanya penetapan Penqadilan Negeri.
- (5) Dalam hal terjadi Kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.
- (6) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut:
- a. surat keteranqan kematian dari rumah sakit, rumah sakit bersalin, puskesmas atau visum dokter;
- b. surat keterangan kernatian dari lurah;
- c. foto copy kartu keluarga dan kartu tanda penduduk yang bersangkutan dengan memperlihatkan aslinya;
- d. akta kelahiran yang bersangkutan;
- e. bukti/ketetapan ganti nama (apabila sudah ganti nama) dari Pengadilan Negeri;
- f. bagi warga negara asing, melampirkan paspor, surat tanda melapor diri (STMD) dari kepolisian dan dokumen imigrasi; dan
- g. dua orang saksi yang memenuhi persyaratan.
·
Paragraf 2
- (1) Kematian Warg·a Negara Indonesia Penduduk Kota Tebing Tinggi diluar wilayah Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Negara Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang·di Negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Apabila Perwakilan Negara Republik Indonesia mengetahui peristiwa kematian seseorang Warga Negara Indonesia di Negara setempat yang tidak dilaporkan dan dicatatkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi tersebut, pencatatan kematiannya dilakukan oleh perwakilan Negara Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal seseorang Warga Negara Indonesia Penduduk Kota Tebing Tinggi dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh instansi pelaksana di Negara setempat.
- (4) Dalam hal terjac;H kematian seseorang Warga Negara Indonesia Penduduk Kota Tebing Tinggi yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh instansi pelaksana di Negara setempat.
- (5) Pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat .(4) dicatatkan pada perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.
- (6) Pernyataan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di Pengadilan Negeri sebagaimana dasar penetapan Pengadilan Negeri mengenai kematian seseorang tersebut.
Pencatatan Pengangkatan Anak, .. Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak Paragraf 1
- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan . dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
Paragraf 2
- (1) Pengangkatan anak warga negara asing yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia Penduduk Kota Tebing Tinggi diluar wilayah Republik Indonesia Wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat.
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan Pengangkatan Anak bagi Warga Negara .. Asing, Warga Negara Indonesia yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan surat keterangan pengangkatan anak.
- (3) Pengangkatan anak Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak tersebut.
- (1) Setiap pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah yang disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan pencatatan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi 'oranq tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.
Pencatatan Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut:
- a. . akta perkawinan orang tua;
- b. kutipan akta kelahiran anak-anak yang akan diakui dan disahkan;
- c. surat keterangan dari Lurah;
- d. foto copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan memperlihatkan aslinya;
- e. ketetapan Pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. bukti/ketetapan ganti nama (apabila sudah ganti nama) dari Pengadilan Negeri; dan
- g. bagi warga. negara asing, melampirkan paspor, Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian dan Dokumen lmigrasi.
- ( 1) Setiap peristiwa perubahan nama yang telah mendapat penetapan/putusan Pengadilan Negeri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan Pengadilan Negeri diterima penduduk.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut:
- a. keputusan/ketetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri;
- b. akta catatan sipil yang dimiliki; dan
- c. bagi Warga Negara Asing agar melampirkan paspor, surat tanda melapor diri (STMD) dari Kepolisian dan Dokumen lmigrasi.
- (3) Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil. dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.
Paragraf ~
- ( 1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga. Negara Indonesia yang telah mendapatkan penetapan/keputusan dari lnstansi yang berwenang/Pengadilan Negeri wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara diucapkan sumpah atau pernyataan janji setia oleh yang bersangkutan · dihadapan pejabat yang berwenang dan melampirkan data persyaratan sebagai berikut:
- a. surat bukti perubahan status kewarganegaraan; dan
- b. kartu keluarga dan kartu tanda penduduk.
- (2) Berdasarkan laporan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) pejabat Pencatatan Sipil rnernbuat catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil.
Paragraf ~
- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia rnenjadi Warga Negara Asing diluar Wilayah Republik Indonesia yang telah rnendapatkan persetujuan dari Negara seternpat wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Perwakitan Republik Indonesia seternpat.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia seternpat sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) rnenerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.
- (3) Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia seternpat kepada rnenteri yang berwenang rnenurut peraturan perundang-undangan untuk diteruskan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan pernberitahuan sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) pejabat pencatatan sipil rnernbuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta catatan sipil.
Bagian Kesepuluh
- (1) Setiap terjadi perubahan data dan pernbatalan akta catatan sipil karena adanya keputusan dari Pengadilan Negeri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan Perubahan data dan pernbatalan akta sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dibuat Catatan Pinggir pada Akta yang bersangkutan.
Untuk rnendapatkan Duplikat Kutipan Akta/Salinan Kutipan Akta harus rnengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan rnelarnpirkan:
- a. surat keterangan hilang dari Kepolisian ;
- b. foto copy kutipan akta yang hilang (apabila ada);
- c. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau foto copy Surat Tanda Tarnat Belajar (STTB)/Kartu Pelajar/Baptis (bagi orang yang belurn rnerniliki KTP);
- d. surat bukti permohonan penerbitan Duplikat Kutipan/salinan akta Catatan Sipil (apabila sudah ganti nama);
- e. bagi WNA, dilengkapi:
1. Paspor;
2. Dokumen lmigrasi; dan
3. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian.
- f. surat keterangan dari Lurah.
- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pelaporan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Putusan Pengadilan Negeri.
- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseoranqan meliputi:
- a. nomor KK;
- b. NIK;
- c. nama lengkap;
- d. jenis kelamin;
- e. tempat lahir:
- f. tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. golongan darah;
- h. agama/kepercayaan;
- i. status perkawinan;
- j. status hubungan dalam keluarga;
- k. cacat fisik dan/atau mental;
- I. pendidikan terakhir;
- m. jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. nama ibu ka'ndung;
- p. NIK ayah;
- q. nama ayah;
.
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/surat cerai; dan
10. aa. tanggal perceraian.
- (2) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. surat keterangan kependudukan; dan
- e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Surat Keterangan Pindah;
- b. Surat Keterangan Pindah Datang;
- c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
- d. Surat Keteranqan Datang dari Luar Negeri;
- e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- f. Surat Keterangan Kelahiran;
- g. Surat Keterangan Lahir Mati;
- h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- j. Surat Keterangan Kematian;
- k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
- I. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
- m. Surat Keteranqan Pengganti Tanda ldentitas; dan
- n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan T empat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk.Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keteranqan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda ldentitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala lnstansi Pelaksana.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota, Surat Keterangan Pindah Datang · Penduduk Warga Negara Indonesia antarkecamatan dalam satu kabupaten/kota, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh camat atas nama Kepala lnstansi Pelaksana.
..
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu desa/kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antardesa/kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk- Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah atas nama Kepala lnstansi Pelaksana.
- (6) Surat Keterangan Pengakuan Anak dan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala Perwakilan Republik Indonesia.
Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, -. tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya.
KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, narna orang tua.
KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatanganinya.
- (1) Akta Pencatatan·Sipil terdiri atas:
- a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.
- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting. ·
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUAKec diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan .Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
- a. jenis peristiwa penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami perististiwa penting;
- d. nama dan identitas pelapor;
- e. tempat dan tanggal peristiwa;
- f. nama dan identitas saksi;
- g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
- h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.
- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
- a. kelahiran;
·
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian: dan
- e. pengakuan anak.
- a. jenis peristiwa penting;
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
- d. tempat dan .tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.
- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lnstansi Pelaksana.
- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.
Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (1) Data Kependudukan merupakan dokumen Pemerintah yang harus dipelihara dan dilindungi, untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengelolaan data kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Proses pengelolaan data kependudukan dilaksanakan dengan menggunakan Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan.
- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaporkan hasil Pendaftaran Penduduk kepada Gubernur setiap bulan.
- (2) Laporan hasil pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Walikota dan Cam at.
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat ·
BERIT A DAE RAH KABUPATEN NIAS SELAT AN
PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2011
TENT ANG
PENGANGKATAN TENAGA KESEHATAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS SELATAN,
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Nias Selatan diperlukan langkah-langkah pemerataan, dan peningkatan pelayanan kesehatan dengan · menyebarluaskan tenaga kesehatan diseluruh wilayah Kabupaten Nias Se Iatan;
- b. bahwa tenaga kesehatan yang ada saat ini belum mampu memberikan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Nias Se Iatan;
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan tersebut dirasa perlu untuk mengangkat tenaga kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Pengangkatan Tenaga Kesehatan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten. Nias Sefatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
SERI: E
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 · Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Oaerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Oaerah Provinsi, dan Pemerintahan Oaerah Kabupaten I Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 738/ Menkes/SK/Vll/1995 tentang Penyerahan Secara Nyata Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Oaerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/ Menkes/SK/111/2008 tentang Pedoman Teknis Pengorgariisasian Dinas Kesehatan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-204 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengailgkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nemer 03 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Oaerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nemer 06 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Kesehatan;
19. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias Selatan;
20. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENT ANG Menetapkan
PENGANGKATAN TENAGA KESEHATAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DAERAH.
BABI·
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Nias Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah OPRD Kabupaten Nias Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan.
6. Tenaga Kesehatan adalah tenaga profesional 'yanq telah memperoleh pendidikan formal sesuai dengan profesi di bidang kesehatan.
7. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
BAB Ill - SARANA KESEHAT AN
Pasal 10

- 1) Sanksi dan pemberhentian Tenaga Kesehatan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Kepala Dinas.
- 2) Pemberian sanksi kepada Tenaga Kesehatan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah dilakukan apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya atau tidak mampu lagi melaksanakan profesinya.
- 3) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 O ayat 2 dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.
- 4) Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat 2 dapat berupa penundaan pembayaran gaji, gaji dibayar sebagian, dan pemutusan hubungan kerja sepihak oleh Pemerintah Daerah.
- 5) Pemberhentian Tenaga Kesehatan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau pemutusan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTI) Daerah yang dilakukan sepihak dengan sengaja oleh tenaga kesehatan yang bersangkutan dapat dikenai sanksi :
- a. larangan untuk melakukan pekerjaan keprofesian; dan/atau
- b. pengembalian semua penghasilan yang telah diterimanya dan biaya-biaya lainnya.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

- 1) Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tenaga Kesehatan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTI) Daerah dalam menjalankan tugas dan profesinya.
- 2) Pembinaan dan pengawasan terhadap Tenaga Kesehatan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTI) Daerah dilakukan dengan mengikutsertakan organisasi profesi.
Pasaf 12
Semua pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan program pengangkatan Tenaga Kesehatan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan tiap tahun berkenan.
Diundangkan di Teluk Dalam tanggal 25 November 2011
Pit. SE RETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,
BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2011
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka segala ketentuan setingkat atau dibawahnya yang berhubungan dengan pengangkatan Tenaga Kesehatan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah di wilayah Kabupaten Nias Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Nias Selatan.
Ditetapkan di Teluk Dalam pada tanggal 23 November 2011
BUPATI NIAS SELATAN, ttd.
IDEALISMAN DACHI