PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 15 Tahun 2023
Tentang PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKII..A,N RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
Berlaku: 8 Tahun 1956
N/A
Preamble

Menimbang
WALIKOTA PAYAKUMBUH PROPINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 15 TAHUN 20T6
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKII..A,N RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,
- a bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 2O Peraturan Pemerintalr Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2OO7;
- b bahwa Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 31 Tahun 2O15 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kota Payakumbuh sudah tidak sesuai lagi dengan Standar sewa rumah saat ini sehingga perlu diganti;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Pemberian T\rnjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Payakumbuh;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kecil Dalam Lingkungan I Mengingat
Daera-tr Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun l97O tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
- c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Tahun 2O03 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
- 3 Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Nomor 4355);
- 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (l,embaran Negara Tahun 20O4 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Nomor 4400);
- 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (kmbaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Nomor 4438);
- 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara 8
V
Tahun 20O4 Nomor 90, Tambahan kmbaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2OO7 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan l,embaran Negara Nomor 4578);
2. 1O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor O7 Tahun 2OO6 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Ke{a Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 20O8 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh (lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 20O8 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 18);
14. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 45 Tahun 2O14 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2014 Nomor 45);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN TUNJANGAN WALIKOTA PERUMAHAN TENTANG PEMBERIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
Menetapkan
V
DEWAN PERWAKII,AN PAYAKUMBUH RAKYAT DAERAH KOTA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Azas Otonomi dan T\rgas Pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Neghara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh yang merupakan Lembaga Perwakilan Ralryat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan wakil-wakil Ketua DPRD.
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dal telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Payakumbuh.
9. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan untuk Pimpinan dan Anggota. DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannnya, rumah dinas dan perlengkapannnya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/ tewas dan bantuan biaya pengurus jenazah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 3

Pemberian Tunjangan bertujuan untuk meningkatlan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota.
BAB IV - BESARAN TUNJANGAN
Pasal 5

- (1) Setiap Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh berhak mendapat tunjangan perumahan berbentuk uang.
- (2) Tunjangan pemmahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Wakil Ketua DPRD : Rp. 3.7OO.OOO,-/bulan.
- b. Anggota DPRD
5. : Rp. 3.300.O00,-/bulan.
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan PPh sebesar 15 % (lima belas persen) sesuai dengan peraturan perundangundangan dibidang perpajakan.
Diundangkan di Payakumbuh pada tanggal tB Februari 201
BENNI WARLIS
BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR 15
BAB V - PENUTUP Pasal 6
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggd 1 Januari 2O16.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.
Ditetapkan di Payakumbuh padatanggal t8 Februari 2016
l-
@
+
v