PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 10 Tahun 2013
Tentang No Description
Berlaku: 10 TAHUN 2013
N/A
Pasal 4

Jumlah penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp.23.598.000.000,(dua puluh tiga milyar
'
It lima ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.
Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal
:
4 Desember 2013
WALIKOTA PADANG PANJANG,
dto
HENDRI ARNIS
Diundangkan di
:
Padang Panjang
pada tanggal
:
4 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,
dto
BUDI HARIYANTO
LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2013 NOMOR 10SERIE.6 6
Lampiran
:
Peraturan Daerah Kota Padang Panjang
Nomor :
10Tahun 2013
Tanggal
:
4 Desember 2013
Tentang
:
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal . PT.Bank Pembangunan Sumatera Barat (Bank Nagari) Tahun Anggaran 2013
| NO | | TAHUN PENYERTAAN MODAL | NILAI (Rp) |
|------|----------------------------|------------------|
| 1 | 12007 | 6.392.090.060,- |
| 2 | |2008 | 629.000.000,- |
| 3 | 12009 | 870.000.000,- |
| 4 | 12010 | 1.500.000.000,- |
| 5 | 2012 | | 4.200.000.000, - |
| 6 | 2013 | 10.007.000.000,- |
| | Jumlah | 23.598.000.000,- |
WALIKOTA PADANG PANJANG,
dto
HENDRI ARNIS
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI BANYUWANGI
SALINAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 2 TAHUN 2007
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa, perlu mengatur kembali petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati Banyuwangi.
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125,) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Menetapkan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2012;
Memperhatikan : a.
- Surat Menteri Dalam Negeri RI tanggal 22 Maret 2005 Nomor: 140/640/Sl, Perihal: Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa;
- b. Surat Menteri Dalam Negeri RI tanggal 17 Pebruari 2006 Nomor: 140/286/SJ, Perihal: Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- c. Surat Menteri Dalam Negeri RI tanggal 26 Januari 2007 Nomor: 140/161/SJ, Perihal: Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa.
MEMUTUSKAN
- PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 2 TAHUN 2007.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyuwangi;
3. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional;
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah kecuali Dana Alokasi Khusus, Bagi Hasil dari Pajak Daerah dan Bagi Hasil dari Retribusi tertentu yang diterima Kabupaten;
13. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran yang sama setiap desa.
14. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP merupakan bagian dari ADD yang dialokasikan kepada desa dengan besaran sesuai dengan hasil penghitungan atas variabel-variabel yang ditetapkan;
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDes adalah merupakan rencana pembangunan desa dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun kedepan;
16. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKPDes merupakan Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) desa sebagai penjabaran dari RPJMDes.
BAB II - SUMBER DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 2

Sumber-sumber ADD berasal dari:
- a. Bagi hasil penerimaan pajak daerah;
- b. Bagi hasil penerimaan retribusi daerah;
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kecuali Dana Alokasi Khusus.
BAB II - SUMBER DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 3

- (1) Besarnya bagi hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a yang diperuntukan bagi desa paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan pajak daerah per tahun;
- (2) Bagi hasil penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada desa dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi desa yang bersangkutan.
BAB II - SUMBER DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 4

- (1) Besarnya bagi hasil retribusi daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf b yang diperuntukkan bagi desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan retribusi daerah per tahun;
- (2) Bagi hasil retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam penyediaan pelayanan.
BAB II - SUMBER DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 5

Besarnya bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan dana perimbangan per tahun, yang terdiri dari:
- a. Bagi hasil pajak dan sumber daya alam;
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai.
BAB III - PENETAPAN
Pasal 6

- (1) Setiap tahun pemerintah desa mendapatkan ADD yang ditetapkan berdasarkan jumlah ADD Minimal dan ADD Proporsional menurut nilai bobot desa yang dihitung dari variabel utama dan variabel pendukung;
- (2) Penghitungan besarnya ADD Minimal dan ADD Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan penghitungan:
- a. 60% (enam puluh persen) dari ADD digunakan untuk ADD Minimal yang dibagi secara merata kepada desa;
- b. 40 % (empat puluh persen) dari ADD digunakan untuk ADD Proporsional yang dibagi kepada desa berdasarkan nilai bobot desa masing-masing.
BAB III - PENETAPAN
Pasal 7

- (1) Penghitungan besarnya ADD Minimal setiap desa ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
ADDM
=
60 % X Jumlah ADD
Jumlah Desa se-Kabupaten
- (2) Penghitungan besarnya ADD Proporsional setiap desa ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
ADDP = 40 % X Nilai Bobot Desa X  ADD
BAB III - PENETAPAN
Pasal 8

Penilaian terhadap nilai bobot desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditentukan berdasarkan variabel dan indikator sebagai berikut:
- a. Variabel potensi desa yang terdiri dari luas wilayah desa, jumlah penduduk desa, jumlah dusun, jumlah RW, jumlah RT dalam satu desa, jumlah APBDes Tahun anggaran sebelumnya, jumlah swadaya masyarakat, jumlah baku pajak bumi dan bangunan tahun pajak sebelumnya;
- b. Variabel tingkat kemiskinan yang terdiri dari jumlah keluarga miskin dan jumlah angka penduduk miskin;
- c. Variabel tingkat pendidikan, dengan indikator angka buta huruf penduduk umur 10 sampai dengan 45 tahun, angka partisipasi sekolah, dan angka putus sekolah;
- d. Variabel tingkat kesehatan, dengan indikator dari Angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan dan bayi dibawah timbangan normal;
BAB III - PENETAPAN
Pasal 9

- (1) Penghitungan variabel sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 digunakan untuk menentukan nilai bobot masing-masing variabel;
- (2) Penentuan nilai bobot masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten;
- (3) Nilai bobot desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:
Bobot Desa =
- (BV1 X KV1) + (BV2 X KV2) + ...dst
BV 1
- = angka bobot masing-masing variabel;
KV1
- = angka koefisien variabel pertama.
BAB III - PENETAPAN
Pasal 10

Penghitungan koefisien variabel sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 menggunakan rumus sebagai berikut :
KV 1, 2,... = V 1,2, ...
Jumlah angka Variabel Kabupaten
KV 1,2,... =
- Koefisien Variabel pertama, kedua, dan seterusnya.
V1,2,...
- = angka Variabel pertama, kedua dan seterusnya.
BAB IV - TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA
Pasal 11

- (1) Bantuan ADD yang telah ditetapkan dalam APBD kabupaten disalurkan oleh Pengelola ADD kabupaten sesuai besaran ADD setiap desa berdasarkan nilai bobot desa sebagaimana diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 10 Peraturan ini;
- (2) Penggunaan ADD dituangkan dalam APBDes yang ditetapkan dalam peraturan desa, paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD kabupaten ditetapkan;
- (3) Penyaluran dan Pencairan ADD dilakukan apabila sudah dituangkan di dalam APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Kelengkapan berkas Pencairan Dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB V
Pasal 12

Penetapan Lokasi dan Besarnya Alokasi Dana Desa bagi setiap desa di Kabupaten Banyuwangi diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 13

- (1) Dalam Pengelolaan ADD dibentuk Tim yang terdiri dari:
- a. Tim Fasilitasi Kabupaten;
- b. Tim Pendamping Kecamatan;
- c. Tim Pelaksana Desa.
- (2) Rincian tugas dan susunan personalia tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Keanggotaan Tim Fasilitasi Kabupaten, Tim Pendamping Kecamatan dan Tim Pelaksana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b dan c ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Dalam Pengelolaan ADD secara administratif Tim Pelaksana Desa dibantu oleh Tim Pendamping Kecamatan.
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 14

Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VII - PENGGUNAAN
Pasal 15

- (1) Penggunaan ADD berdasarkan RKPDes yang secara partisipatif disusun melalui Musrenbangdes yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, LPMD dan tokoh agama/masyarakat;
- (2) Hasil Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .
- (3) Berdasarkan Peraturan Desa tentang RPJMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Keputusan tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa.
BAB VII - PENGGUNAAN
Pasal 16

Bentuk dan sistematika penulisan RPJMDes dan RKPDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII - PENGGUNAAN
Pasal 17

- (1) Penggunaan ADD yang disusun dalam APBDes berpedoman pada RKPDes;
- (2) Pengalokasian ADD dalam APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran ± 30% untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan ± 70% untuk pemberdayaan masyarakat desa;
- (3) ADD yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan untuk menunjang:
- a. Operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa, yang digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan Pemerintah Desa;
- b. Operasional Penyelenggaraan Badan Permusyawaratan Desa, yang digunakan untuk menunjang kegiatan BPD.
- (4) ADD yang digunakan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa diarahkan untuk:
- a. Perbaikan/pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi:
8. -Perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
-
- Perbaikan lingkungan dan permukiman.
- b. Pemberian honorarium Tim Pelaksana ADD;
- c. Penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting.
BAB VIII - PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18

Penanggung jawab keuangan ADD yang dialokasikan untuk membiayai operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Kepala Desa dan secara administratif dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
BAB VIII - PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN
Pasal 19

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes;
- (2) Tata cara pertanggungjawaban administrasi Penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) administrasi Penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini (Contoh 1 sampai dengan Contoh 54b);
BAB VIII - PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN
Pasal 20

- (1) Bentuk pelaporan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:
- a. Laporan berkala yang dibuat secara rutin setiap bulan meliputi realisasi penerimaan dan belanja ADD;
- b. Laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD;
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dari Tim Pelaksana Desa ke Tim Pendamping Kecamatan;
- (3) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa diwilayah kerjanya selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi.
BAB VIII - PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN
Pasal 21

Seluruh dokumen laporan berkala dan laporan akhir tahun pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) menjadi dokumen publik.
BAB VIII - PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22

Pengawasan pengelolaan ADD meliputi :
- a. Pengawasan Fungsional:
2. Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi;
- b. Pengawasan Teknis:
4. Pengawasan Teknis dilakukan Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan;
- c. Pengawasan Operasional:
Pengawasan Operasional dilakukan oleh masyarakat melalui BPD
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
Diundangkan di Banyuwangi Pada Tanggal 21 Mei 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
Ttd.
Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Muda NIP 19561008 198409 1 001
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013 NOMOR 20
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak Tanggal 1 Januari 2013.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Ditetapkan di Banyuwangi Pada Tanggal 21 Mei 2013
BUPATI BANYUWANGI,
Ttd.
H. ABDULLAH AZWAR ANAS
Lampiran I :
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
Nomor : 20 TAHUN 2013
Tanggal : 21 Mei 2013
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional. Landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Menyadari arti pentingnya keberadaan Desa sebagai unsur pemerintah yang berada paling depan atau berhubungan langsung dengan masyarakat, maka perlu adanya upaya-upaya yang diarahkan untuk mengoptimalkan fungsinya sebagai penggerak dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Berkembangnya paradigma pemberdayaan masyarakat memberikan inspirasi pemikiran bahwa pemerintah tidak lagi berada pada posisi yang menentukan dalam menetapkan berbagai kebijakan. Disisi lain masyarakat tidak lagi hanya ditempatkan sebagai obyek pembangunan, akan tetapi masyarakat diharapkan dapat berperan sebagai subyek pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas individual dan sosial sehingga memiliki kemampuan untuk melangsungkan kehidupan atas dasar kemampuan ekonomi, sosial budaya maupun politik guna mewujudkan masyarakat madani yang dilandasi nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya setempat.
Pemberian beberapa kewenangan kepada Pemerintah Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008, berimplikasi pada bertambahnya kewajiban Pemerintah Desa yang harus dilaksanakan sebagai salah satu wujud dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini berdampak pula pada bertambahnya kegiatan-kegiatan yang harus dibiayai oleh Pemerintah Desa. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu untuk memberikan bantuan dana kepada Pemerintah Desa guna menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Besarnya jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi yang bertempat tinggal di desa dengan berbagai permasalahannya, memberikan inisiatif dan inovasi bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mengembangkannya kearah yang lebih baik. Hal ini salah satunya didorong oleh faktor ketertinggalan desa dalam kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana infrastruktur desa yang masih sangat terbatas. Lebih jauh hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan dana pembangunan yang dialokasikan kepada desa.
Sesuai dengan arah kebijakan nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 pembangunan saat ini diarahkan pada pola pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat yang berada di pedesaan. Berdasarkan kebijakan tersebut dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 maka guna mempercepat upaya pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengalokasikan bantuan keuangan kepada desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).
1.2. Maksud
Maksud pemberian bantuan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa adalah sebagai stimulus untuk membiayai program-program kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas Operasional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa.
1.3. Tujuan
Tujuan pemberian bantuan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyuwangi dalam rangka untuk:
- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- e. Meningkatkan ketrentraman dan ketertiban;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan usaha lainnya.
1.4. Sasaran
Sasaran yang hendak dicapai dalam penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyuwangi diarahkan pada:
- a. Meningkatnya kemampuan Aparatur Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan kewenangan desa;
- c. Meningkatnya sarana dan prasarana fisik (infrastruktur) desa;
- b. Meningkatnya peran Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan desa dengan pola partisipatif;
- d. Meningkatkan daya dukung kemampuan keuangan desa dalam melaksanakan otonomi desa sesuai dengan asal usul adat istiadat setempat.
1.5. Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan/transparan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik.
II. INSTITUSI PENGELOLA ALOKASI DANA DESA (ADD)
Dalam rangka menjamin pelaksanaan Program Bantuan Alokasi Dana Desa agar tepat sasaran dibentuk Tim Pengelola ADD secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Desa sebagai berikut:
- a. Tim Fasilitasi Kabupaten;
- c. Tim Pelaksana Desa;
- b. Tim Pendamping Kecamatan;
2.1. Tim Fasilitasi Kabupaten
Tim Fasilitasi Kabupaten mempunyai tugas pokok antara lain:
- b. Membantu Tim Pendamping Kecamatan untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana Desa tentang pedoman dan pertanggungjawaban ADD;
- a. Melaksanakan desiminasi/sosialisasi secara luas akan kebijakan, sasaran, program, kegiatan, data dan informasi tentang ADD;
- c. Menentukan besarnya ADD yang diterima Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
- e. Memberikan laporan perkembangan pengelolaan ADD kepada Bupati.
- d. Melakukan kegiatan pembinaan penatausahaan pengelolaan ADD dan evaluasi pelaksanaan ADD yang dilakukan oleh Tim Pendamping Kecamatan;
Tim Fasilitasi Kabupaten merupakan tim perumus dan pengendali dari seluruh kegiatan pelaksanaan program bantuan ADD. Segala bentuk kegiatan dari Tim Fasilitasi Kabupaten pembiayaannya dibebankan pada APBD Kabupaten Banyuwangi, susunan dan personalia Tim Fasilitasi Kabupaten adalah sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab
: Bupati Banyuwangi
- c. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
- b. Pengarah
3. : Wakil Bupati Banyuwangi
- d. Ketua
- e. Sekretaris
- f. Anggota
7. : Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
8. : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi
9. : 1. Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelu-rahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi;
2. Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
3. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi;
4. Unsur Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyuwangi;
5. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi;
6. Unsur Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Banyuwangi;
7. Kasubid. Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi;
9. Verifikator dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi.
8. Kasubid. Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi;
2.2. Tim Pendamping Kecamatan
Untuk memperlancar pelaksanaan ADD pada tingkat Kecamatan, dibentuk Tim Pendamping Kecamatan yang diketuai oleh Camat dan dibantu oleh seorang Sekretaris (Sektretaris Kecamatan atau pejabat lain yang ditunjuk) dan 2 (dua) orang anggota dari unsur staf Kecamatan. Segala bentuk kegiatan dari Tim Pendamping Kecamatan pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.
Tim Pendamping Kecamatan mempunyai tugas antara lain :
- a. Melaksanakan sosialisasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
- b. Membina dan memfasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam wilayah kecamatan;
- c. Melakukan verifikasi penyusunan rencana penggunaan ADD beserta kelengkapannya terkait kepatutan dan kelayakan untuk selanjutnya dicek silang dengan APBDesa;
- d. Membuat rekomendasi terhadap hasil verifikasi awal rencana penggunaan dana ADD untuk disampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi;
- e. Melakukan monitoring dan pembinaan terhadap proses pengelolaan ADD ditingkat desa yang berada diwilayah kerjanya;
- f. Membantu pendampingan teknis administratif dan verifikasi kepada Tim Pelaksana Desa dalam mengelola ADD dan tata cara penyusunan pertanggungjawabannya;
- g. Membantu upaya penyelesaian permasalahan pengelolaan ADD yang terjadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Memberikan Laporan pengelolaan ADD kepada Tim Fasilitasi Kabupaten setiap akhir bulan;
2.3. Tim Pelaksana Desa
Di tingkat desa dibentuk Tim Pelaksana Desa dengan susunan sebagai berikut:
- a. Ketua
: Kepala Desa;
Sekretaris
: Sekretaris Desa/Perangkat Desa yang ditunjuk oleh kepala desa;
- c. Bendahara : Kaur. Keuangan/Unsur Perangkat Desa lainnya;
Anggota :
- 1) Unsur Perangkat Desa;
- 3) Unsur tokoh masyarakat.
- 2) Unsur LPMD;
Dalam susunan Tim Pelaksana Desa, Kepala Desa bertindak sebagai Penanggungjawab kegiatan-kegiatan yang didanai oleh ADD. Sedangkan secara teknis administratif dalam pengelolaan ADD dibedakan menjadi:
- a. ADD yang digunakan untuk biaya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat selain kegiatan infrastruktur, pelaksananya adalah Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- b. ADD yang digunakan untuk biaya Pemberdayaan Masyarakat khusus infrastruktur/sarana prasarana desa, pelaksanaannya adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
- c. Untuk lebih meningkatkan pemberdayaan masyarakat, LPMD dapat melimpahkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur/sarana prasarana desa kepada Lembaga Kemasyarakatan lain seperti RT, RW dan lembaga lain tersebut bertanggungjawab kepada LPMD untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Desa.
Secara umum Tim Pelaksana Desa dimaksud memiliki tugas antara lain:
- a. Menyusun perencanaan penggunaan ADD berdasarkan RPJMDes, RKPDes serta masukan/usulan tingkat dusun dengan melibatkan BPD, LPMD dan lembaga kemasyarakatan lainnya untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes;
- b. Mengelola ADD secara efektif, efisien dan transparan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat desa;
- c. Mempertanggungjawabkan pengelolaan ADD secara administratif dan teknis setiap bulan dengan bentuk laporan berupa realisasi keuangan dan fisik kegiatan pelaksanaan ADD yang disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kabupaten melalui Tim Pendamping Kecamatan dengan tembusan BPD;
- d. Mengevaluasi kegiatan yang bersumber dari dana ADD dan melaporkan secara tertulis perkembangan kegiatan pelaksanaan ADD setiap akhir tahun secara berjenjang yaitu kepada Tim Fasilitasi Kabupaten melalui Tim Pendamping Kecamatan dengan tembusan BPD meliputi:
5. -Masalah yang dihadapi;
6. -Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
7. -Hasil akhir penggunaan dan pengelolaan dana ADD.
III. MEKANISME PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
3.1. Penentuan Besaran Dana ADD
Penentuan besarnya dana ADD yang akan diterima setiap desa di Kabupaten Banyuwangi ditentukan berdasarkan penghitungan ADD Minimal dan ADD Proporsional. ADD Minimal merupakan dana yang dialokasikan untuk ADD yang dibagi secara merata kepada seluruh desa se-Kabupaten Banyuwangi, sedangkan ADD Proporsional ditentukan berdasarkan nilai bobot desa yang ditentukan dan dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten serta ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
3.2. Perencanaan ADD
Pada tahap perencanaan penggunaan ADD didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya.
Selanjutnya berdasarkan hasil Musrenbangdes, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk dibahas bersama-sama dengan BPD. RPJMDes juga memuat Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) tahunan yang menjadi dasar bagi Kepala Desa dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Rencana pengalokasian dana ADD wajib dituangkan dalam rancangan APBDesa tahun berkenaan dan dicatat dalam pendapatan dan belanja desa..
3.3. Persiapan Pelaksanaan ADD
Dalam tahap persiapan pelaksana ADD, terdapat beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa, antara lain:
- a. Mensosialisasikan program-program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh desa melalui forum tingkat Dusun dan pemberitahuan besaran ADD untuk Tahun Anggaran berjalan;
- b. Melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan stakeholders yang ada di desa (diantaranya; BPD, LPMD, PKK, RT, RW dan lembaga kemasyarakatan lainnya);
- c. Berdasarkan hasil Musrenbangdes, Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- d. Berdasarkan APBDesa, Tim Pelaksana Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD untuk Penyelenggaraaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (Rekapitulasi Penggunaan Dana ADD, Rincian Penggunaan Dana ADD, sebagaimana contoh Format D1, D2, terlampir);
- e. Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa dan Nomor Rekening Desa, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Pemeriksa Barang/Jasa, Pengurus dan Penyimpan Barang pada Sekretariat Desa Serta Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Penanggung Jawab Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik.
3.4. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana ADD
Penyaluran dan pencairan dana ADD dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Dana ADD untuk masing-masing desa merupakan dana bantuan dan harus dipertanggungjawabkan baik secara teknis dan administrasi;
- b. Dana ADD dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuwangi;
- c. Tim Pelaksana Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD;
- d. Tim Pelaksana Desa mengirimkan RPD dimaksud kepada Tim Pendamping Kecamatan untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDesa, Standar Harga, Harga Satuan Barang dan kelayakan bangunan fisik dengan dana yang dialokasikan, serta mengevaluasi kelengkapan persyaratan pencairan ADD antara lain :
3. -Peraturan Desa tentang APBDesa tahun yang bersangkutan;
4. -Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus untuk kegiatan fisik berikut gambar penampangnya yang disusun oleh Kepala Desa dan LPMD dengan mempertimbangkan dampak kegiatan terhadap lingkungan sekitarnya serta untuk mendapatkan hasil yang optimal proses kegiatan perencanaan teknis harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
5. -Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana ADD;
- 1) Penghitungan volume pekerjaan berdasarkan analisa pekerjaan yang telah diterbitkan oleh pemerintah;
- 3) Membuat jadual pelaksanaan kegiatan/time schedule;
- 2) Gambar konstruksi secara sederhana;
9. -Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa dan Nomor Rekening Desa;
10. -Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Pemeriksa Barang/Jasa;
11. -Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Desa;
12. -Keputusan Kepala Desa tentang Pengurus Barang pada Sekretariat Desa;
13. -Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penanggungjawab Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik.
- e. Ketua Tim Pelaksana Desa dengan diketahui Camat mengusulkan surat permohonan pencairan dana ADD beserta lampirannya kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi, apabila permohonan pencairan telah dinyatakan lengkap dan benar, berkas permohonan pencairan dana beserta lampirannya diteruskan kepada BPKAD Kabupaten Banyuwangi untuk diproses pencairannya.
- f. Pengajuan pencairan dana ADD oleh Tim Pelaksana Desa dilakukan satu tahap dengan persyaratan:
- a) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes);
- c) Surat Pernyataan Tim Pelaksana Desa bermaterai (Form. A4 terlampir);
- b) Surat permohonan pencairan dana ADD (Form. A1 s/d A3 terlampir);
- d) Kwitansi penerimaan (Form. B terlampir).
- f) Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Desa (Form C2 terlampir);
- e) Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa dan Nomor Rekening Pemerintah Desa (Format C1 terlampir);
- g) Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Panitia Pemeriksa Barang/Pekerjaan (Form. C3 terlampir);
- h) Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pengurus Barang pada Sekretariat Desa (Form. C4 terlampir);
- i) Keputusan Bupati Banyuwangi tentang Penetapan Tim Pelaksana Desa;
- k) Rekapitulasi Penggunaan Dana ADD dan Rencana Penggunaan Dana ADD (Form. D1 dan D2 terlampir);
- j) Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penanggungjawab Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik (Form. C5 terlampir);
- l) Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus untuk kegiatan fisik berikut gambar penampangnya dan Analisa biaya yang berlaku;
3.5. Penggunaan dana ADD
Dana ADD yang merupakan dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada desa dipergunakan untuk menunjang peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Besarnya ADD yang dipergunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar 30% dari total ADD yang diterima desa, sedangkan 70% dari total dana ADD dipergunakan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Guna menjamin tertib administrasi dan pengelolaan anggaran, secara rinci pengalokasian dana ADD dipergunakan untuk:
- 3.5.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar 30%, meliputi:
- a. Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa paling besar 80% dari 30% dana ADD, yang digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan pemerintah desa (pengeluaran rutin berupa belanja barang, belanja pemeliharaan dan pengadaan barang, biaya perjalanan dinas, biaya rapat dll.), antara lain:
- 1) Belanja Pengadaan alat tulis kantor;
- 2) Belanja Perjalanan Dinas Aparat Pemerintah Desa
- -Perjalanan dinas ke luar daerah di luar Kabupaten Banyuwangi disesuaikan dengan Standard Harga Kabupaten Banyuwangi;
- -Perjalanan dinas dalam daerah dalam Kabupaten Banyuwangi diluar wilayah kecamatan setempat disesuaikan dengan Standard Harga Kabupaten Banyuwangi;
- -Perjalanan dinas dalam satu wilayah kecamatan di luar desa setempat dengan jarak minimal 5 km, bagi kepala desa sebesar Rp. 30.000,00 dan perangkat desa sebesar Rp. 25.000,00
- 3) Pengadaan/Pemeliharaan peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 4) Pemeliharaan kendaraan dinas;
- 5) Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, dll;
- 6) Pengadaan pakaian dinas;
- 7) Kegiatan Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa lainnya:
- a. Penunjang kegiatan Musrenbangdes;
- b. Penunjang kegiatan Hari Besar Nasional/Keagamaan;
- c. Penunjang program pelayanan masyarakat berbasis IT;
- e. Penunjang kegiatan validasi data penduduk;
- d. Penunjang taman bacaan desa dan publikasi;
- f. Penunjang kegiatan pelatihan dan pendataan profil desa;
- g. Kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya yang dianggap penting;
- b. Penyelenggaraan Badan Permusyawaratan Desa paling besar 20% dari 30% dana ADD, yang merupakan bantuan untuk menunjang kegiatan BPD, antara lain:
- 1) Biaya sidang/rapat anggota BPD;
- 3) Biaya alat tulis kantor (ATK) BPD;
- 2) Biaya makan minum rapat BPD;
- 4) Biaya pemeliharaan dan/atau pengadaan peralatan dan perlengkapan BPD;
- 5) Kegiatan BPD Lainnya yang dianggap penting.
12. 3.5.2. Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar 70%, meliputi:
- a. Belanja pemeliharaan dan/atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa paling besar 65%;
- b. Belanja Honorarium Tim Pelaksana Desa paling besar 5%;
- c. Belanja penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya:
- 1) Bantuan biaya operasional lembaga desa yang dibentuk, diakui dan dibina oleh Pemerintah Desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Posyandu, Karang Taruna, Hansip/LINMAS dan sebagainya;
- 3) Penyertaan modal usaha melalui BUMDES;
- 2) Biaya operasional pendukung kegiatan mewujudkan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- 4) Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
- 6) Teknologi Tepat Guna;
- 5) Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
- 7) Perbaikan kesehatan dan pendidikan;
- 9) Bantuan pelaksanaan Pilkades paling besar Rp. 20.000.000,00
- 8) Pengembangan sosial budaya;
- 10) Penunjang perpustakaan desa;
- 11) Kegiatan pemberdayaan lainnya yang dianggap penting.
Dalam penggunaan ADD, Tim Pelaksana Desa wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
1. Untuk kegiatan yang sudah dianggarkan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah/APBD ataupun program lainnya tidak diperkenankan dianggarkan dalam Alokasi Dana Desa;
2. Apabila penggunaan dana ADD tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas atau adanya pengalokasian dana ADD yang disesuaikan dengan tingkat skala prioritas kebutuhan desa, dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan persetujuan perubahan pengalokasian dana ADD Kepada Tim Pendamping Kecamatan;
3. Dalam hal dana ADD dipergunakan untuk belanja barang atau jasa (misalnya; pembelian alat tulis kantor, peralatan dan lain sebagainya) harus pula diperhatikan besarnya pungutan pajak (PPN atau PPh) yang harus dipungut oleh Bendahara Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Secara administratif pengeluaran keuangan ADD yang dipergunakan untuk kegiatan infrastruktur desa (kegiatan fisik), wajib ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik;
5. Pengalokasian Dana ADD wajib memperhatikan Standar Barang dan Harga Satuan Barang Kebutuhan yang ditetapkan Bupati;
6. Bendahara Desa berkewajiban untuk membukukan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.6. Pelaksanaan ADD
3.6.1. Pola Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana ADD.
Pola pelaksanaan ADD dilakukan dengan metode :
- a. Permohonan pencairan dana ADD di tingkat desa dilakukan berdasarkan usulan permohonan pencairan dari pemohon kepada penanggungjawab anggaran dalam hal ini Kepala Desa setelah melalui proses permohonan pencairan dari bendahara;
- b. Untuk pencairan bantuan kepada lembaga desa maupun bantuan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat non fisik, lembaga/kelompok tersebut mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala Desa sebesar alokasi dana yang telah ditetapkan dalam RPD dilengkapi dengan rincian penggunaan dana ;
- c. Untuk pelaksanaan kegiatan ADD baik penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan secara Swakelola baik infrastruktur maupun non infrastruktur;
- d. Untuk kegiatan sarana dan prasarana infrastruktur desa, Lembaga pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) mengajukan permohonan pencairan dana kepada Kepala Desa disertai RAB, gambar penampang dan jadwal kegiatan;
- e. Setelah pengajuan pencairan dana tersebut pada huruf (d) disetujui Kepala Desa, Bendaharawan Desa mencairkan dana dan diserahkan kepada LPMD berdasarkan Berita Acara Penyerahan;
- f. Untuk pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bersifat fisik Kepala Desa menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada LPMD untuk setiap 1 (satu) kegiatan fisik;
- g. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Penyelesaian Pekerjaan, LPMD melaporkan kemajuan realisasi fisik/volume pekerjaan setelah mencapai 100% disertai dengan foto fisik mulai dari 0%, 50% dan 100% dilampiri Daftar hadir tenaga kerja dengan menyertakan foto copy KTP masing-masing pekerja, Daftar bukti pembayaran tenaga kerja, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
Ketentuan yang harus dipenuhi terkait dengan kegiatan ADD yang bersifat fisik (pembangunan infrastruktur) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Infrastruktur yang dibangun adalah infrastruktur perdesaan harus sesuai dengan standar kualitas dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta gambar penampang yang ditetapkan sebelumnya;
- 2) Masyarakat desa setempat harus mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan terutama bagi penduduk miskin;
- h. Bendahara Desa setiap bulan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana ADD kepada Kepala Desa dengan melampirkan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu per kegiatan disertai dengan buku pajak serta dokumen lainnya;
- i. Penyerahan dana ADD kepada masing-masing pengelola (BPD, LPMD, PKK dan sebagainya) penyerahannya dilampiri dengan berita acara penyerahan dana;
- j. Dana ADD yang tidak dapat direalisasikan dan dipertanggungjawabkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran merupakan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) dan menjadi penerimaan pembiayaan APBDesa Tahun berikutnya;
- k. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) harus disertai Berita Acara Musyawarah BPD dan Pemerintah Desa.
3.6.2. Pengendalian ADD
Pengendalian pelaksanaan ADD dilakukan dalam rangka untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Tujuan dilakukan pengendalian adalah untuk menjamin setiap proses pelaksanaan ADD memiliki kesesuaian dengan maksud, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan efektifitas serta efisiensi anggaran yang akuntabel.
3.6.2.1. Pengawasan
Pola pengawasan terhadap pengelolaan ADD dilakukan oleh:
- a. Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi;
- b. Pengawasan Teknis dilakukan Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan;
- c. Pengawasan Operasional dilakukan oleh masyarakat melalui BPD.
Tahapan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD dan pengelolaan dilaksanakan antara lain:
- a. Proses perencanaan, yang terkait dengan proses pembentukan Tim Pelaksana ADD dan perencanaan penggunaan dana ADD yang didasarkan pada skala prioritas pembangunan desa;
- b. Proses pencairan dana ADD dan penyerahannya kepada masing-masing Pengelola yang telah ditetapkan sebelumnya;
- c. Proses pelaksanaan kegiatan yang di danai dari dana ADD terkait dengan jadwal, efisiensi, kelayakan pembiayaan, dan tertib administrasi pembukuan pengelolaan dana ADD;
- d. Berpedoman pada prinsip pengelolaan ADD, maka setiap proyek fisik yang didanai ADD Kepala Desa wajib menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada LPMD sebagai pelaksana, dan dapat memasang papan nama proyek sebagai media informasi kepada publik sebelum proyek tersebut dilaksanakan.
Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD pada tingkat desa, sedapat mungkin diselesaikan oleh Tim Pendamping Kecamatan dengan ketentuan :
- a. Melaporkan setiap permasalahan yang ada kepada bupati melalui Tim Fasilitasi Kabupaten terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan ADD;
- b. Apabila hasil penelitian awal mengindikasikan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka dilakukan pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang berlaku oleh Aparat Pengawas Fungsional.
3.6.2.2. Pelaporan
Bentuk pelaporan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:
- a. Laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulan. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- b. Laporan akhir dari penggunaan Alokasi Dana Desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, daya serap swadaya masyarakat, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD yang melekat pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa.
Adapun sistematika pelaporan akhir pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:
- 1) Pendahuluan;
- 2) Pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Permasalahan yang dihadapi dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut;
- 4) Penutup.
Penyampaian laporan sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan secara berjenjang yaitu dari Tim Pelaksana Desa ke Tim Pendamping Kecamatan untuk dilaporkan kepada Bupati Cq. Tim Fasilitasi Kabupaten (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi).
3.6.3. Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.
Penanggungjawab Operasional Pengelolaan ADD secara keseluruhan adalah Kepala Desa selaku Ketua Tim Pelaksana Desa. Bentuk dan tata cara pertanggungjawaban secara administratif dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
IV. PENUTUP
Demikian Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyuwangi, agar dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD).
BUPATI BANYUWANGI
Ttd.
H. ABDULLAH AZWAR ANAS
Lampiran II :
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
Nomor :
20 TAHUN 2013
Tanggal :
21 Mei 2013
TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI
1. Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran ADD dan Penanggungjawab sepenuhnya terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana Alokasi Dana Desa satu tahun anggaran yang bersangkutan yaitu mulai Januari s/d Akhir Desember.
2. Setiap pengeluaran belanja atas beban dana Alokasi Dana Desa baik kegiatan Operasional Pemerintahan Desa maupun Pemberdayaan Masyarakat harus mendapat persetujuan Kepala Desa dan didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
3. Bendahara Desa wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan uang anggaran yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan dilampiri:
4. -Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa;
5. -Buku Kas Umum Bendahara Desa pada bulan berkenaan;
6. -Mengirimkan Laporan perkembangan Pelaksanaan kegiatan yang didanai ADD;
7. -Buku Kas Pembantu Kegiatan pada bulan berkenaan;
8. -Register Penutupan Kas;
9. -Buku Pajak;
10. -Berita Acara Pemeriksaan Kas;
11. -Lampiran administrasi surat pertanggungjawaban bulan berkenaan (kwitansi/nota dan bukti setor pajak).
4. Kepala Desa dan Bendahara Desa berkewajiban melaporkan baik penggunaan biaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa maupun pemberdayaan masyarakat setiap akhir bulan, disertai dengan foto copy berkas pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana ADD yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku kepada Tim Pendamping Kecamatan, untuk selanjutnya direkap data tersebut yang selanjutnya dikirim kepada Bupati Banyuwangi Cq. Tim Fasilitasi Kabupaten Banyuwangi (Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi).
5. Dana ADD yang tidak dapat direalisasikan dan dipertanggungjawabkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBDes tahun anggaran berjalan yang dicatat sebagai pembiayaan penerimaan dalam APBDes tahun anggaran yang akan datang yang dapat dipergunakan untuk:
- a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan;
- b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
6. Pengiriman Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan dana ADD pada setiap akhir tahun anggaran dilampiri laporan Tingkat Perkembangan dan dilakukan bersamaan dengan pengiriman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD).
7. Kelengkapan lampiran SPJ secara umum:
- a. Surat pengantar; Contoh 1
- c. Buku Kas Pembantu:
- b. Buku Kas Umum; Contoh 2
6. -Buku Kas Pembantu Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Contoh 3
7. -Buku Kas Pembantu Penyelenggaraan Operasional BPD; Contoh 5
8. -Buku Kas Pembantu Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya; Contoh 4
9. -Buku Kas Pembantu Pembangunan Infrastruktur Sarana Prasarana Desa; Contoh 6
10. -Buku Kas Pembantu