PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 38 Tahun 2013
Tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN PEMANGKU DI KABUPATEN BANYUWANGI
Berlaku: 30 Oktober 2013
N/A
Preamble

Menimbang:
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 90 dan pasal Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 tahun 20 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan perlu menetapk Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidik di Lingkungan Pondok Pesantren Kabupaten Banyuwangi.
- b. bahwa sistem penyelenggaraan pendidikan pada satua pendidikan di pondok pesantren pemangku yang lebih bai diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumb daya manusia dengan kompetensi yang ditetapkan secar nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pa huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tenta Penyelenggaraan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Lingkungan Pondok Pesantren Pemangku di Kabupat Banyuwangi.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Siste Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undan Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagia urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provins dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaandan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Tahun1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsnawiyah dan Madrasah Aliyah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggara Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional;
12. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor1884.4/2016/103.02/2013tentangPedomanPelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Propinsi Jawa TimurTahun Pelajaran 2013/2014;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2011tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN PEMANGKU DI KABUPATEN BANYUWANGI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
5. Penerimaan peserta didik baru adalah penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan yang jenjangnya setingkat lebih rendah;
6. Pondok pesantren pemangku adalah pondok pesantren yang memfasilitasi pendirian satuan pendidikan di lingkungan pondok pesantren di Kabupaten Banyuwangi;
7. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang salah satu tugas pokok dan fungsinya menangani bidang pendidikan pada Madrasah dan Pendidikan Agama di sekolah.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Satuan Pendidikan mulai dari TK/TKLB,SD/SDLB,SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK di lingkungan pondok pesantren pemangku.
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Maksud penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan di lingkungan pondok pesantren pemangku adalah mengupayakan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan yang selaras dengan kultur pondok pesantren pemangku yang memiliki kekhasan agama atau sosial budaya masing-masing;
- (2) Tujuan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan di lingkungan pondok pesantren pemangku adalah menjamin keberlangsungan proses pendidikan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berilmu selaras dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan visi misi pondok pesantren pemangku.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 4

- (1) Satuan pendidikan, di samping mengimplementasikan kurikulum nasional, berkewajiban mengimplementasikan kegiatan yang mengarah pada peningkatan akhlak mulia peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan selaras dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan visi misi pondok pesantren pemangku.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Pondok Pesantren Pemangku dilakukan dengan menyesuaikan:
1. Kultur yang berlaku pada sistem penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren pemangku satuan pendidikan;
2. Visi dan misi pondok pesantren yang mengarah pada peningkatan akhlak mulia peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
3. Perlakuan yang adil bagi pemeluk agama selain Islam untuk tetap mendapatkan kegiatan yang mengarah pada peningkatan akhlak mulia dari pembimbing yang seagama.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 5

- (1) Satuan pendidikan menjalankan manajemen berbasis satuan pendidikan secara penuh dan independen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Satuan pendidikan berkewajiban memasukkan kegiatan yang mengarah pada peningkatan akhlak mulia peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.
- (3) Satuan pendidikan dan pondok pesantren pemangku secara bersama-sama merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan yang mengarah pada peningkatan akhlak mulia peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sesuai kultur pondok pesantren pemangku.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 6

Penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan di lingkungan pondok pesantren pemangku di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
BAB V - PENERIMAAN PESERTA DIDIK
Pasal 7

- (1) Peserta didik baru yang bersedia mondok dan bermukim penuh pada pondok pesantren pemangku dinyatakan diterima sebagai peserta didik dengan rekomendasi Kepala Dinas;
- (2) Perserta didik dan orang tua/wali peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat pernyataan untuk mondok dan bermukim penuh sampai lulus dibubuhi materai yang cukup;
- (3) Peserta didik yang diterima melalui jalur mondok dan bermukim penuh di kemudian hari tidak mondok dan bermukim penuh sebelum lulus, dinyatakan mengundurkan diri sebagai peserta didik pada satuan pendidikan di lingkungan pondok pesantren pemangku, dan hanya boleh pindah pada satuan pendidikan swasta;
- (4) Penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi melebihi kuota, maka diseleksi berdasarkan nilai akademis dengan prioritas peserta didik yang mondok dan bermukim penuh pada pondok pesantren pemangku.
- (5) Satuan pendidikan dan pondok pesantren pemangku menaati Peraturan Bupati yang mengatur tata cara penerimaan peserta didik baru.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan membentuk Tim pembinaan dan pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan personalia Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Ketua
3. : Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- b. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
- c. Anggota
6. : 1. Sekretaris Kabupaten
7. Dinas Pendidikan Banyuwangi;
2. Kepala Bidang Pendidikan TK/SD
3. Kepala Bidang Pendidikan Menegah;
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan;
5. Pengasuh Pondok Pesantren Pemangku;
6. Organisasi Profesi Persatuan Guru Republik Indonesia;
7. Dewan Pendidikan
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 30 Oktober 2013
BUPATI BANYUWANGI, ttd.
H. ABDULLAH AZWAR ANAS
Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 30 Oktober 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,
Ttd.
Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Muda NIP 19561008 198409 1 001
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013 NOMOR 38