PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 20 Tahun 2011
Tentang PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
Berlaku: 20 TAHUN 2011
N/A
Pasal 1

Kabupaten, adalah Kabupaten Banyuwangi.
Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Bupati, adalah Bupati Banyuwangi.
Satuan Kerja Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat SKPD/BUMD, adalah SKPO/BUMD Kabupaten Banyuwangi.
Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Standar Pelayanan Publik adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
Penyelenggaraan Pelayanan adalah penyelenggara negara, penyelenggara ekonom1 Negara dan korporasi penyelenggara pelayanan publik serta lembaga independen yang d bentuk oleh pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan kepada masyara ~
Pembina Teknis Unit Pelayanan adalah pimpinan unit kerja yang secara struktural merupakan atasan dari pimpinan unit kerja penyelenggara pelayanan.
Unit Pelayanan adalah instansi pemerintah termasuk BUMD yang secara langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.
Pemberi Pelayanan adalah pejabat/pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penerima Pelayanan adalah orang, masyarakat, badan hukum swasta dan instansi pemerintah.
Biaya Pelayanan adalah segala biaya d:3ngan nama atau sebutan apapun dalam rangka penyelenggaraan pelayanan yang besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB Ill - SASARAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Sasaran pedoman penyusunan Standar Pelayanan Publik ini adalah agar :enyelenggaraan pelayanan publik pada setiap unit pelayanan didasarkan pada standar
BAB Ill - SASARAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4

lingkup pedoman penyusunan Standar Pelayanan Publik ini meliputi :
- Prinsip penyusunan standar pelayanan;
- Komponen standar pelayanan;
- LangkaMangkah penyusunan standar pelayanan;
- Pemantauan dan pengendalian kualitas pelayanan.
P.RINSIP PENYUSUNAN, KOMPONEN DAN LANGKAH-LANGKAH
PENYUSUNAN ST ANDA.R PELA YANAN PUBLIK
Bagian Kesatu
Prinsip Penyusunan Standar Pelayanan Publik
Prinsip penyusunan Standar Pelayanan Publik harus memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip standar pelayanan sebagai acuan dan ukuran yang harus ditaati oleh penyelenggara dan penerima pelayanan, yang meliputi:
- a. Konsensus;
- b. Sederhana;
- c. Konkrit;
- d. Mudah diukur;
- e. Terbuka;
- f. Terjangkau;
- g. Dapat dipertanggungjawabkan;
- h. Mempunyai batas waktu pencapaian;
1. Berkesin· .· nbungan.
Uraian prinsip penyusunan Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
Bagian Kedua Komponen Standar Pelayanan Publik Pasal6
Komponen Standar Pelayanan Publik sekurang-kurangnya meliputi:
- a.Jenis Pelayanan;
- b. Dasar Hukum Pelayanan;
- c. Persyaratan Pelayanan;
- d. Prosedur Pelayanan;
- e. Waktu Penyelesaian Pelayanan;
- f. Biaya Pelayanan;
- g. Produk Pelayanan;
- h. Sarana dan Prasarana;
- i. Mekanisme Penanganan Pengaduan.
Uraian komponen penyusunan Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagamana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
Selam Komponen sebagarmana dimaksud dalam ayat (1), penyusunan Standar Pelayanan perlu memperhatikan faktor pendukung antara lain:
- a. Kompetens1 petugas pemberi pelayanan, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh petugas, meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku;
2. b Mekanisme pengawasan, yaitu tata cara pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bagian Ketiga
Langkah--langkah Penyusunan Standar Pelayanan Publik
BAB Ill - SASARAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 7

Penyusunan Standar Pelayanan Publik dilakukan melalui langkah--langkah sebagai :erikut:
- a lnventarisasi Tugas dan Fungsi;
- lnventarisasi Pengguna Layanan;
- . Survey Harapan Masyarakat;
- : Analisis Prosedur Pelayanan;
- e Analisis Persyaratan Pelayanan;
- Analisis Waktu Penyelesaian Pelayanan;
- ; Analisis Biaya Pelayanan;
- ... Analisis Sarana dan Prasarana Pelayanan;
- Analisis Personalia;
- ,,. Analisis Pengawasan;
- &lt;' Analisis Penanganan Pengaduan.
:Jraian langkah-langkah penyusunan Standar Pelayanan Publik sebagaimana :maksud dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
PEMANTAUAN DAN PENG EN DALIAN KUALITAS PELA YANAN
=emantauan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Publik dilakukan oleh Kepala 5-KPD/BUMD dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.
=&gt;emantauan dan pengendalian dapat dilakukan melalui cara-cara pemberian :enghargaan dan sanksi (reward and punishment).
:::emberian penghargaan dan sanksi dilakukan untuk menjaga dan memotivasi seluruh ar,aran pegawai agar tetap taat pada aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk -enjamin konsistensi proses pelayanan.
,dangkan di Banyuwangi r,oa tanggal 20 JULI ::&gt;C · ,
EKRETARIS DAERAH
HSUKANDIMM
bina Utama Madya
19560225 198212 1 002
RITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011 NOMOR 1"" Ir~
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal9
Untuk memudahkan proses identifikasi tentang jenis pelayanan digunakan lembar .,erja 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini yang memuat unit oelayanan, jenis pelayanan yang diberikan/diselenggarakan dan dasar hukum. \_ Jntuk membantu melakukan analis,s mengenai prosedur, persyaratan, sarana dan ~rasarana, waktu dan biaya pelayanan untuk setiap jenis pelayanan digunakan embar kerja 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.