PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor C Tahun 2015
Tentang KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN !ZIN BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG
Berlaku: 04 Tahun 2013
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR c TAHUN 2015
TENTANG
KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN !ZIN BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
- a. bahwa dalam mengembangkan Sumber Daya Aparatur Pegawai Negeri Sipil, perlu mendorong setiap aparatur untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan serta profesionalisme Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi melalui pendidikan lanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan lzin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian Togas Belajar dan Izin Belajar;
- c. bahwa Peraturan Walikota Bitung Nomor 38 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pemberian Tugas Belajar dan lzin Belajar Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung terdapat beberapa rumusan yang harus disesuaikan, maka perlu dilakukan pencabutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Ketentuan Pemberian Togas Belajar dan Izin Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung;
1.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 I tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 I 93);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
Menetapkan
- JO. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi di luar Domisili Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN !ZIN BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SJPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG.
BAB I
Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan dalam Pemberian Tugas Belajar dan lzin Belajar guna pengembangan Sumber Daya Aparatur PNS.
2. {2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk menjamin Pemberian Togas Belajar dan Izin Belajar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB lil - TUGAS BELAJAR
Pasal 3

- (1) Tugas Belajar dapat diberikan di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (2) Tugas Belajar di luar negeri pada dasarnya hanya diberikan untuk I (satu) kali, kecuali dalam hal-hal luar biasa menurut pertimbangan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua PNS yang dapat diberikan Tugas Belajar
BAB lil - TUGAS BELAJAR
Pasal 4

Tugas Belajar dapat diberikan kepada PNS yang antara lain :
- a. diusulkan dan/atau direkomendasikan oleh Kepala SKPD atau Unit Kerja untuk mengikuti tes dalam program khusus Tugas Belajar dengan pembiayaan Pemerintah Daerah;
- b. diusulkan dan/atau direkomendasikan untuk diberikan Tugas Belajar dengan Biaya PNS yang bersangkutan; atau
- c. mendapatkan Program Beasiswa baik dari Swasta maupun Instansi Pemerintah non Pemerintah Daerah.
Bagian Ketiga Tingkat Pendidikan
BAB lil - TUGAS BELAJAR
Pasal 5

- (1) Tugas Belajar diberikan kepada PNS untuk mengikuti program pendidikan formal menurut tingkat pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- b. Strata Satu (Sl) atau yang setara;
- a. Diploma I, Diploma II, Diploma III atau yang setara;
- c. Strata Dua (82) atau yang setara; dan
- d. Strata Tiga (83) atau yang setara.
Bagian Keempat Persyaratan
Paragraf 1
- l Pasal 6 (1) ogram studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/ akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.
Program Studi dan Lembaga Pendidikan yang dipersyaratkan Sebagai Tempat Tugas Belajar
- (2) Lembaga Pendidikan yang dipersyaratkan sebagai tempat Tugas Belajar PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b adalah lembaga pendidikan yang telah memiliki hubungan kerja sama/MoU (Memorandum of Understanding} dengan Pemerintah Daerah.
Paragraf2 Persyaratan Umum
BAB lil - TUGAS BELAJAR
Pasal 7

Persyaratan Umum yang wajib dipenuhi PNS yang bersangkutan meliputi :
- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS, bukan Calon PNS;
- b. untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi;
- c. mendapatkan surat persetujuan/rekomendasi dari Kepala SKPD/Unit kerja tempat PNS yang bersangkutan bekerja;
- d. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- e. tidak pemah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat selama 2 (dua) tahun terakhir;
- f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pemberhentian sementara sebagai PNS;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat;
- i. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja serta perencanaan sumber daya aparatur instansi I · · masmg-masmg,
- h. berbadan sehat yang dinyatakan oleh Dokter Penguji Kesehatan dari Rumah Sakit atau Pusat Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah; dan
Paragraf 3 Persyaratan Khusus
BAB lil - TUGAS BELAJAR
Pasal 8

Persyaratan Khusus yang wajib dipenuhi PNS yang bersangkutan meliputi :
untuk Program Diploma I, Diploma II, Diploma Ill atau yang setara :
- I. minimal berpangkat Pengatur Muda, II/a;
3. surat Persetujuan/Rekomendasi dari BKD-PP untuk mengikuti Seleksi program Khusus Tugas Belajar;
2. berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
4. lulus seleksi yang telah ditentukan dan dibuktikan dengan Surat Keputusan dan/ atau Surat Keterangan Lulus Seleksi dari Lembaga Pendidikan dan/atau Penyelenggara Seleksi Program Khusus Togas Bela jar;
6. bagi PNS yang mengikuti program Tugas Belajar dengan biaya sendiri, bersedia membuat pernyataan kesanggupan untuk membiayai sendiri segala biaya yang dibebankan oleh Lembaga Pendidikan tempat tugas belajar; dan
5. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang sederajat dengan nilai rata-rata paling rendah 7 (tujuh), kecuali ditentukan lain oleh lembaga pendidikan dan/atau penyelenggara seleksi Program Khusus Tugas Belajar yang bersangkutan;
7. membuat pernyataan bersedia bertanggungjawab apabila dikenakan ganti rugi bagi PNS yang mengilruti program Beasiswa baik dari Swasta maupun Instansi Pemerintah non Pemerintah Daerah.
1. minimal berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, II/b;
untuk Program Strata I (S-1) atau yang setara :
2. berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun bagi yang mempunyai pendidikan terakhir SMU atau yang setara maupun yang mempunyai pendidikan terakhir Program Diploma I, Diploma II, Diploma III atau yang setara;
4. lulus seleksi yang telah ditentukan yang dibuktikan dengan surat Keputusan dan/ atau Surat Keterangan Lulus Seleksi dari Lembaga Pendidikan dan/ atau penyelenggara seleksi Program Khusus Tugas Bela jar;
3. surat Persetujuan/Rekomendasi dari BKD-PP untuk mengikuti Seleksi program khusus Tugas Belajar;
5. berijazah paling rendah SMU atau yang setara, dengan nilai rata-rata atau Indeks Prestasi Kumulatif (!PK) paling rendah :
- b. 2,5 (dua koma lima) bagi yang berijazah Diploma I, Diploma II, Diploma III atau yang setara.
- a. 7 (tujuh) bagi yang berijazah SMU atau yang setara, kecuali ditentukan Iain oleh lembaga pendidikan dan/atau penyelenggara seleksi program khusus Tugas Belajar yang bersangkutan; dan
6. bagi PNS yang mengikuti program Tugas Belajar dengan biaya sendiri, bersedia membuat pernyataan kesanggupan untuk membiayai sendiri segala biaya yang dibebankan oleh Lembaga Pendidikan tempat tugas belajar; dan
7. membuat pemyataan bersedia bertanggungjawab apabila dikenakan ganti rugi bagi PNS yang mengikuti program Beasiswa dari Swasta maupun lnstansi Pemerintah non Pemerintah Daerah.
- c. untuk Program Strata Dua (S-2) atau yang setara :
2. berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
1. minimal berpangkat Penata Muda III/a;
3. surat Persetujuan/Rekomendasi dari BKD-PP untuk mengikuti Seleksi program Khusus Tugas Belajar;
4. lulus seleksi yang telah ditentukan yang dibuktikan dengan Surat Keputusan dan/ a tau Surat Keterangan Lulus Seleksi dari lembaga pendidikan dan/atau penyelenggara seleksi program khusus Tugas Belajar;
5. berijazah paling rendah Sarjana/Strata Satu (S-1) atau yang setara dengan !PK 2,75 (dua koma tujuh Hrna), kecuali ditentukan oleh lembaga pendidikan dan/atau penyelenggara Program Khusus Tugas Belajar yang bersangkutan;
6. bagi PNS yang mengikuti program Tugas Belajar dengan biaya sendiri, bersedia membuat pemyataan kesanggupan untuk membiayai sendiri segala biaya yang dibebankan oleh Lembaga Pendidikan tempat tugas belajar; dan
7. membuat pemyataan bersedia bertanggungjawab apabila dikenakan ganti rugi bagi PNS yang mengikuti program Beasiswa baik dari Swasta maupun Instansi Pemerintah non Pemerintah Daerah.
- d. Untuk Program Strata Tiga (S-3) atau yang setara:
1. minimal berpangkat Penata Muda Tingkat I, Ill/b;
2. berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun, kecuali ditentukan lain oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan;
3. surat Persetujuan/Rekomendasi dari BKD-PP untuk mengikuti Seleksi program Khusus Tugas Belajar;
4. lulus seleksi yang telah ditentukan yang dibuktikan dengan Surat Keputusan dan/atau Surat Keterangan Lulus Seleksi dari lembaga pendidikan dan/ a tau penyelenggara seleksi program khusus Tugas Bela jar;
5. berijazah paling rendah Strata Dua (S-2) atau yang setara dengan !PK 3,0 (tiga koma nol), kecuali ditentukan oleh lembaga pendidikan dan/atau penyelenggara Program Khusus Tugas Belajar yang bersangkutan;
6. bagi PNS yang mengikuti program Tugas Belajar dengan biaya sendiri, bersedia membuat pernyataan kesanggupan untuk membiayai sendiri segala biaya yang dibebankan oleh Lembaga Pendidikan tempat tugas belajar; dan
7. membuat pernyataan bersedia bertanggungjawab apabila dikenakan ganti rugi bagi PNS yang mengikuti program Beasiswa baik dari Swasta maupun Instansi Pemerintah non Pemerintah Daerah.
- e. untuk daerah terpencil, tertinggal dan terluar atau jabatan sangat diperlukan, usia maksimal dapat ditetapkan menjadi :
1. program Diploma I, Diploma II, Diploma Ill dan program strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
2. program Strata Dua (S-2) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun; atau
3. program Strata Tiga (S-3) atau setara berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun.
Bagian Kelima Jangka Waktu Pemberian Tugas Belajar
BAB lil - TUGAS BELAJAR
Pasal 9

- (1) Tugas Belajar diberikan untukjangka waktu pelaksanaan pendidikan sebagai berikut:
- a. SMU atau yang setara melanjutkan ke jenjang pendidikan program Diploma I, Diploma II, Diploma III atau setara, antara Jain :
2. Program Diploma II (DII) paling lama 2 (dua) tahun; dan
1. Program Diploma I (DI) paling lama 1 [satu) tahun;
3. Program Diploma III (Diii) paling lama 3 [tiga) tahun.
- c. Diploma I, Diploma II, Diploma Ill atau yang setara melanjutkan ke jenjang pendidikan Strata Satu [S-1) atau yang setara paling lama 3 (tiga) tahun;
- b. SMU atau yang setara melanjutkan ke jenjang Strata Satu [S-1)/Diploma JV atau yang setara paling lama 4 [empat) tahun;
- d. Strata Satu (S-1) atau yang setara melanjutkan ke jenjang pendidikan Strata Dua (S-2) paling Jama 2 (dua) tahun; dan
- e. Strata Dua [S-2) atau yang setara melanjutkan ke jenjang pendidikan Strata Tiga (S-3) atau yang setara paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Bagi PNS yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan Tugas Belajar dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang paling lama 1 [satu) tahun (dua semester) sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor dan/ a tau instansi.
- (4) Dalam melaksanakan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi Tugas Belajar.
- (3) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan rugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama I [satu) tahun, dengan perubahan status menjadi Izin Belajar.
- (5) Untuk program studi khusus yang masa pelaksanaan pendidikan harus melebihi 5 (lima) tahun dan/atau untuk paling lama 10 (sepuluh) tahun, maka Kepala SKPD dari PNS membuat telaahan staf dan Rekomendasi kepada Walikota.
- (6) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan :
- a. mendapat izin dari pimpinan instansinya;
- c. jenjang pendidikan bersifat linier; dan
- b. prestasi pendidikan sangat memuaskan;
- d. dibutuhkan oleh organisasi.
- (7) PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.
Bagian Keenam Prioritas Bidang Pengetahuan atau Program Studi
BAB lil - TUGAS BELAJAR
Pasal 10

- [1) Tugas Belajar diberikan dengan prioritas utama pada penyediaan tenagatenaga ahli di bidang llmu Pengetahuan dan Teknologi atau program studi yang relevan dengan kebutuhan dan perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah, dengan memilih jurusan/fakultas yang alumninya masih kurang sebagai tenaga pada Pemerintah Daerah, yang meliputi:
- a. ilmu-ilmu sosial, antara lain :
1. ilmu pemerintahan;
2. ilmu politik;
3. administrasi negara;
4. administrasi pembangunan;
5. hukum
6. ekonomi akuntansi;
7. perencanaan kota/pembangunan wilayah; atau
8. lain-lain.
1. kelautan;
- b. teknik/ teknologi, antara lain :
2. pertambangan dan energi;
3. rancang bangun;
4. elektronika;
5. lingkungan;
6. kehutanan;
7. teknik sipil;
9. lain-lain.
8. arsitektur; atau
- (2) Tugas Belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam bidang ilmu-ilrnu sosial, hanya diberikan pada tingkat pendidikan Sarjana/Strata Satu (S-1) ke atas.
Bagian Ketujuh Mekanisme Pengusulan dan Pemberian Tugas Belajar
BAB lil - TUGAS BELAJAR
Pasal 11

Mekanisrne pengusulan dan pemberian Togas Belajar meliputi :
- b. PNS yang bersangkutan apabila diizinkan, kemudian Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah mengusulkan dan/atau merekomendasikan PNS calon Tugas Belajar kepada Walikota, dengan melampirkan dokumen-dokumen yang merupakan persyaratan administrasi sebagai berikut :
- a. PNS yang bersangkutan mengajukan surat permohonan tugas belajar kepada Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja;
1. Rekomendasi dari Kepala SKPD / Kepala Unit Kerja;
2. salinan/fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan CPNS yang dilegalisir;
3. salinan/fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan PNS yang dilegalisir;
5. salinan/fotokopi Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3)/Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
4. salinan/fotokopi Surat Keputusan Pangkat terakhir yang dilegalisir;
6. salinan/ fotokopi Kartu Pegawai (Karpeg) yang dilegalisir;
7. daftar hadir 3 (tiga) bulan terakhir;
9. surat keterangan lulus seleksi dari instansi pendidikan yang dituju, dengan dibuktikan dengan surat keputusan dari lembaga pendidikan dan/ atau penyelenggara seleksi program khusus Tugas Belajar yang membiayai;
8. surat panggilan mengikuti tes seleksi pendidikan dari lembaga pendidikan dan/ a tau penyelenggara seleksi program khusus Tu.gas Belajar;
10. surat pernyataan belum pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir dari SKPD /Unit Kerja yang bersangkutan;
11. surat keterangan berbadan sehat yang dinyatakan oleh Dokter Penguji kesehatan dari Rumah Saki! atau Pusat Pelayanan Kesehatan milik Pemerinta.h Daerah;
13. surat pernyataan kesanggupan untuk membiayai sendiri segala biaya yang dibebankan oleh lembaga pendidikan tempat tugas belajar khusus bagi PNS Tugas Belajar dengan biaya sendiri; dan
12. surat pemyataan telah menunjukkan prestasi kerja yang baik dalam melaksanakan tugas sehari-hari yang dinyatakan dengan secara tertulis oleh kepala SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan;
14. surat pernyataan bersedia bertanggungjawab apabila dikenakan ganti rugi bagi PNS yang mengikuti program Beasiswa baik dari Swasta maupun Jnstansi Pemerintah non Pemerintah Daerah.
- d. PNS calon Togas Belajar yang telah diteliti persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf c, akan diberikan Surat Rekomendasi dari BKD-PP untuk mengikuti seleksi pada Tern pat Togas Belajar yang dituju;
- c. BKD-PP meneliti persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan melaksanakan seleksi administrasi PNS calon Togas Belajar;
- e. PNS sebagaimana dimaksud pada huruf d yang lulus dalam seleksi pada tempat Tugas Belajar yang dituju, selanjutnya dapat diproses untuk ditetapkan sebagai PNS Togas Belajar, kemudian ditugaskan melanjutkan pendidikan ke lembaga pendidikan yang dituju;
- f. PNS Togas Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB lil - TUGAS BELAJAR
Pasal 12

- (1) Bagi PNS yang mendudukijabatan struktural dibebaskan darijabatannya.
- (2) Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya.
Bagian Kedelapan Hak dan Kewajiban
Paragraf 1 Hak
BAB lil - TUGAS BELAJAR
Pasal 13

- (1) PNS Togas Belajar selama mengikuti pendidikan tetap diberikan gaji sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) bagi PNS Togas Belajar yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) bagi PNS Togas Belajar di luar negeri, gaji aktif dibayarkan sampai tanggal keberangkatan ke tempat belajar dan akan aktif kembali dibayarkan setelah meyelesaikan Togas Belajar dan kembali ke Daerah, dengan ketentuan wajib segera melaporkan diri pada Walikota melalui BKD-PP dengan menyampaikan Ijazah Kelulusan dan hasil Karya Ilmiah/Skripsi/Tesis/Disertasi atau yang sejenisnya.
- (4) bagi PNS Togas Belajar dengan biaya sendiri atau mengikuti program Beasiswa baik dari Swasta maupun Instansi Pemerintah non Pemerintah Daerah, dapat diberikan bantuan pendidikan sepanjang keuangan Pemerintah Daerah memungkinkan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Paragraf2 Kewajiban
BAB lil - TUGAS BELAJAR
Pasal 14

- ( 1) Se lama mengikuti pendidikan, PNS Togas Belajar wajib melaporkan perkembangan kegiatan studi/akademiknya kepada Walikota melalui BKD-PP secara berkala setiap semester.
- (2) Laporan perkembangan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. laporan rencana mata kuliah yang akan diikuti pada setiap semester; dan
- b. laporan salinan perolehan nilai indeks prestasi mata kuliah yang diikuti setiap semester.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan persyaratan yang dipertimbangkan dalam pemberian biaya pendidikan PNS Tugas Belajar yang bersangkutan.
BAB lil - TUGAS BELAJAR
Pasal 15

PNS Tugas Belajar yang telah menyelesaikan pendidikan wajib menyampaikan hasil Karya llmiah/Skripsi/Tesis/Disertasi atau yang sejenisnya kepada Pemerintah Daerah melalui BKD-PP.
BAB lil - TUGAS BELAJAR
Pasal 16

- (1) PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar, wajib bekerja kembali untuk negara pada lnstansi Pemerintah Daerah (kewajiban kerja) dengan ketentuan meliputi :
- a. pemberian tugas belajar di dalam negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus (2 x n);
- b. pemberian tugas belajar di luar negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus (2 x n); dan
- c. dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada lnstansi Pemerintah Daerah dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan dari Walikota.
- (3) PNS yang telah selesai mengikuti Tugas Belajar dengan pembiayaan Pemerintah Daerah, yang belum cukup melaksanakan kewajiban kerja pada Pemerintah Daerah, apabila berkeinginan pindah wilayah kerja/instansi atau keluar dari instansi Pemerintah Daerah, diwajibkan mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan Pemerintah Daerah selama PNS yang bersangkutan melaksankan pendidikan Tugas Belajar dan harus selesai dibayarkan sebelum dikeluarkan Surat Persetujuan Pindah dari Pemerintah Daerah;
- (2) Kewajiban kerja bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diakumulasikan setelah PNS selesai melaksanakan Tugas Belajar pada jenjang pendidikan terakhir.
- (4) Pengembalian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan kepada pemegang Kas Daerah untuk dibukukan sebagai sumber penerimaan/ pendapatan Daerah.
Bagian Kesembilan Sanksi Administratif
BAB lil - TUGAS BELAJAR
Pasal 17

- (1) PNS Tugas Belajar yang tidak menyelesaikan pendidikan akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan pemberian Tugas Belajar dan wajib mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, apabila karena :
- b. tidak dapat menyelesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan meskipun telah melalui perpanjangan jangka waktu penyelesaian karena kelalaian sendiri; atau
- a. dikeluarkan oleh lembaga pendidikan;
- c. mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman disiplin, dengan ketentuan antara lain:
- b. tidak dapat menyelesaikan dalam batas waktu yang ditentukan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) karena kelalaian sendiri, dijatuhi huk:uman disiplin berupa penurunan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan/atau
- a. PNS Togas Belajar yang dikeluarkan dari lembaga pendidikan, dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
- c. mengundurkan diri karena tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
BAB IV - !ZIN BELAJAR
Pasal 18

Izin Belajar diberikan hanya untuk tempat/lokasi Perguruan Tinggi dengan jarak 100 KM dari tempat tugas PNS yang bersangkutan.
Bagian Kedua Pejabat yang berwenang memberikan Izin Belajar
BAB IV - !ZIN BELAJAR
Pasal 19

PNS yang akan mengikuti pendidikan dengan status Izin Belajar harus mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.
BAB IV - !ZIN BELAJAR
Pasal 20

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 memberikan Izin Belajar kepada PNS yang melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dengan ketentuan sebagai berikut :
- b. bagi yang melanjutkan pendidikan ke Program Strata Tiga (S-3) adalah r
- a. bagi yang melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah Menengah Pertarna (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMU), Diploma I, Diploma II, Diploma III, Strata Satu (S-1) atau yang setara, dan Strata Dua (S-2) atau yang setara adalah Sekretaris Daerah; dan
Bagian Ketiga Persyaratan
BAB IV - !ZIN BELAJAR
Pasal 21

Izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan kepada PNS dengan ketentuan meliputi :
- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS, bukan Calon PNS;
- b. program studi yang akan diikuti telah mendapatkan akreditasi dari lembaga yang berwenang;
- d. kegiatan pendidikan dilaksanakan pada lokasi Pusat Kegiatan Perkuliahan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan dan bukan perkuliahan berstatus kelas jauh atau kelas khusus (kelas sabtu-rninggu):
- c. unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan/prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bemilai baik;
- e. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- g. tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansi;
- f. pendidikan yang akan ditempuh secara akademis dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada SKPD / Unit Kerja;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- j. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- i. tidak pemah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
- k. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi; dan
1. tidak menggangu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan di SKPD/Unit kerja terkait.
Bagian Ketiga
Mekanisme Pengusulan dan Pemberian Izin Belajar
BAB IV - !ZIN BELAJAR
Pasal 22

Mekanisme pengusulan dan pemberian izin belajar meliputi :
- a. PNS yang bersangkutan mengajukan surat permohonan Jzin Belajar kepada Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja;
- b. PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a apabila diizinkan, maka Kepala SKPD/Unit Kerja (kewenangan pengusulan tidak dapat didelegasikan) bersangkutan mengusulkan dan/ a tau merekomendasikan dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi meliputi :
1. surat permohonan izin belajar kepada Walikota Cq. Sekretaris Daerah tertanda Kepala SKPD/Unit kerja PNS yang bersangkutan ditugaskan;
3. daftar hadir 3 (tiga) bulan terakhir;
2. rekomendasi dari Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja;
4. salinan/fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan CPNS yang dilegalisir;
6. salinan/fotokopi Surat Keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir;
5. salinan/ fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan PNS yang dilegalisir;
7. salinan/fotokopi Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3)/Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
8. salinan/fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
10. surat pernyataan tidak melaksanakan pendidikan dengan perkuliahan kelas jauh atau kelas khusus (kelas sabtu-minggu) dari Pimpinan Lembaga Pend.idikan yang dibubuhi materai Rp. 6.000,(enam ribu rupiah);
9. kartu pegawai (Karpeg) yang dilegalisir;
11. surat keterangan status kemahasiswaan yang ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan melalui Pejabat yang membawahi bidang akademik atau kemahasiswaan;
14. 12.jadwal mata kuliah/Kartu Rencana Studi (KRS) yang ditandatangani oleh Pirnpinan Lembaga Pendidikan:
13. Surat/Piagam dari Badan Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tentang status Akreditasi Program studi yang akan diikuti;
15. surat keterangan uraian Tugas Pokok dan fungsi PNS yang bersangkutan pada SKPD/Unit kerjanya; dan
14. surat pernyataan belum pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir dari SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan;
16. surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah ke pangkat yang lebih tinggi yang dibubuhi materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan diketahui oleh Kepala SKPD/Unit kerja yang bersangkutan.
- c. Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 melalui BKD-PP meneliti persyaratan PNS yang diusulkan Izin Belajar; dan
- d. PNS pemohon Izin Belajar yang telah memenuhi persyaratan selanjutnya diproses untuk diberikan Izin Belajar dengan Rekomendasi Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
Bagian Keempat Hak dan Kewajiban
Paragraf 1 Hak
BAB IV - !ZIN BELAJAR
Pasal 23

- (1) PNS yang mendapatkan Izin Belajar selama mengikuti pendidikan tetap diberikan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan pernndang-undangan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan bantuan pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Paragraf 2 Kewajiban
BAB IV - !ZIN BELAJAR
Pasal 24

PNS yang melaksanakan Izin Belajar wajib membuat laporan kepada Pimpinan instansi/Kepala SKPD/Unit Kerja pemberi Izin Belajar meliputi:
- b. laporan hasil pelaksanaan tugas belajar atau izin belajar pada akhir melaksanakan penugasan.
- a. Iaporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani, paling kurang I (satu) kali setiap tahun;dan
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Tugas Belajar atau Izin Belajar yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang sebelumnya.
BAB IV - !ZIN BELAJAR
Pasal 26

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bitung Nomor 38 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pemberian Tugas Belajar dan lzin Belajar Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2014 Nomor 149) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IV - !ZIN BELAJAR
Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.
Ditetapkan di Bitung
"()1
Pada tanggal
�
WALKOTA BITUNG,
HANNY SONDAKH
Diundangkan di Bitung
Pada tanggal
9
J'e
nu-r-d
21
�
15
SEKRETARIS D RAH KOTA,
Dni: EDISON G, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19610804 198603 1 016
BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2015 NOMOR
n