PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 10 Tahun 2010
Tentang KABUPATEN TORAJA UTARA
Berlaku: 22 Nopember 2010
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
1
BUPATI TORAJA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
KABUPATEN TORAJA UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TORAJA UTARA
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengganti Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b di atas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Toraja Utara;
4. : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
Menetapkan :
Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA
dan BUPATI TORAJA UTARA MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN TORAJA UTARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara.
6. Kelurahan adalah Kelurahan Kabupaten Toraja Utara.
7. Perangkat adalah Perangkat Kabupaten Toraja Utara.
8. Camat adalah Camat Kabupaten Toraja Utara.
9. Lurah adalah Lurah Kabupaten Toraja Utara.
BAB II - Pembentukan
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Toraja Utara.
BAB III
Pasal 3

- (1) Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB III
Pasal 4

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam Wilayah Kecamatan.
BAB III
Pasal 5

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Mengkoordinasikan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat Kecamatan.
- f. Membina penyelenggaraan pemerintah Desa/Kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas kerja dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa/Kelurahan;
- h. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diserahkan oleh Bupati Toraja Utara.
- i. Kewenangan lain yang dimaksud pada huruf h adalah sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.
BAB III
Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan 5, Camat mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang pemerintah dari Kabupaten;
- b. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
BAB III
Pasal 7

Tugas dan Fungsi Sekretaris Kecamatan dan sub bagian, Seksi-seksi Kelompok Jabatan Fungsional diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB III
Pasal 8

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Camat mempunyai kewenangan yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari DPRD.
Bagian Kedua
Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara
- (1) Kelurahan tempat Wilayah Kerja Lurah.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah.
- (3) Lurah berkedudukan di bawah Camat dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
BAB IV - Bagian Pertama
Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kecamatan terdiri dari:
- a. Camat.
- b. Sekretaris Kecamatan:
- 1) Sub Bagian Keuangan;
- 2) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
- 3) Sub Bagian Program dan Anggaran.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. SeksiKeKetentramandanKetertibanUmum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, kota;
- f. Seksi Pelayanan Umum;
- g. Seksi Pembantuan dan Kesejahteraan Sosial; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Peraturan Daerah ini dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan.
- (3) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Kelurahan
BAB IV - Bagian Pertama
Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri:
- a. Lurah;
- b. Sekretaris;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pembangunan dan Perekonomian; dan
- f. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Masyarakat.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum pada Lampiran 2 Peraturan Daerah ini dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan.
- (3) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB V - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di Kecamatan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional dari Dinas dan Badan yang berada di Kecamatan ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja sesuai dengan ketentuan dan melaksanakan tugas tetap berkoordinasi dengan Camat, tetapi secara administrasi dan pelaporan tetap bertanggungjawab kepada induk Organisasi masing-masing SKPD terkait.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas Camat, Sekretaris, Kasub bagian, Lurah Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Kecamatan dan Kelurahan bertanggungjawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan secara efektif setelah dilakukan pelantikan dan serah terima jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.
Ditetapkan di Rantepao pada tanggal 22 Nopember 2010
Pj. BUPATI TORAJA UTARA,
TAUTOTO TR. SARONGALLO
Diundangkan di Rantepao pada tanggal 22 Nopember 2010
SEKRETARIS DAERAH
Drs. Ek. LEWARAN RANTELA'BI', MH.
Pangkat
: Pembina Utama Madya
N I P
: 19571212 1985 1 002
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2010 NOMOR 10
8
... Garis Komando
Pj. BUPATI TORAJA UTARA
\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Garis Koordinasi
TAUTOTO TR. SARONGALLO
9
STRUKTUR KELURAHAN