Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 41 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga.
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran
M
SALINAN
Menetapkan
2
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11)
MEMUTUSKAN
- PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang Hari.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
8. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga dan bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang Hari.
10. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Jabatan fungsional adalah Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Jabatan fungsional Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang Hari.
11. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang Hari.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 2

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 3

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Pemuda dan Olahraga dan Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 4

Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan dan pengkoordinasian kebijakan Teknis Pemerintah Kabupaten di Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- b. pengarahan Pembinaan teknis di Bidang Kepemudaan, Olahraga, sarana dan prasarana serta Kepariwisataan;
- c. memfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan di Bidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepariwisataan;
- d. pengembangan Sarana dan Prasarana yang berkaitan dengan Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- e. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan Program dan kegiatan di bidang Kepemudaan, Olah Raga, Pariwisata dan Sarana Prasana;
- f. pemberian saran dan pertimbangan di Bidang Penyelengaraan Kepemudaan, Keolahragaan, sarana dan prasarana serta Kepariwisataan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri atas :
- a. sekretariat;
- b. bidang Kepemudaaan;
- c. bidang Keolahragaan;
- d. bidang Prasarana dan Sarana;
- e. bidang Pariwisata;
- f. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. UPTD.
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 6

- (1) Sekretariat Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris.
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 7

Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga.
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas;
- c. pengelolaan Keuangan dan Aset;
- d. pelaksanaan urusan Administrasi kepegawaian;
- e. penyusunan perencanaan kegiatan di Dinas Pemuda dan Olahraga;
- f. pelaksanaan bahan analisis jabatan kelembagaan dan ketatalaksanaan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Sekretariat
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf aterdiri atas :
- a. subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- b. subbagian Keuangan dan Aset.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah sekretariat.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas :
- a. mengatur penyelenggaraan rapat dinas upacara dan keprotokolan serta kegiatan yang sejenis.
- b. menata dan memelihara gedung kantor serta menjaga tata tertib, keamanan, kebersihan dan keindahan kantor.
- c. melaksanakan pembinaan administrasi kepegawaian, mengevaluasi, mengendalikan dan menyusun kegiatan surat menyurat dan barang.
- d. memantau dan memproses pelaksanaan disiplin pegawai.
- e. melaksanakan bahan analisis jabatan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- f. pelaksanaaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 11

- (1) Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan berada dibawah Sekretariat.
- (2) Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan tugas :
- a. penyusunan Anggaran Dinas;
- b. melaksanakan Kegiatan lain yang berhubungan dengan penyusunan program (Identifikasi, Observasi, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan);
- c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan semua Bidang dalam ponyusunan Perencanaan dan Program Tahunan serta Evaluasi dan Pelaporan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan dan pembuatan Renja, Renstra, Sirup dan LAKIP.
- e. mengevaluasi Pengembangan Kepemudaan, Olahraga, Sarana dan Prasarana Serta Kepariwisataan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Subbagian Keuangan dan Aset
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset berada di bawah sekretariat.
- (2) Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Subbagian Keuangan dan Aset melaksanakan tugas:
- a. mengurus Pengajuan Anggaran;
- b. mengelola dan mengerjakan Pertanggung Jawaban Penggunaan Keuangan;
- c. membukukan dan Menyetorkan Retribusi;
- d. menyiapkan Bahan Laporan Pelaksanaan Anggaran dan Penggunaan Barang Aset Dinas Pemuda dan Olahraga;
- e. melaksanakan Pembinaan Administrasi Keuangan dan Aset Dinas Pemuda dan Olahraga;
- f. mengevaluasi, Mengendalikan dan Menyusun Laporan Keuangan dan Aset Dinas Pemuda dan Olahraga; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB V - BIDANG KEPEMUDAAN
Pasal 13

- (1) Bidang Kepemudaan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kepemudaan dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB V - BIDANG KEPEMUDAAN
Pasal 14

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan anak, remaja, pendidikan dan pelatihan kepemudaan serta pengembangan kelembagaan kepemudaan.
BAB V - BIDANG KEPEMUDAAN
Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:
- a. pengumpulan bahan-bahan / materi serta Peraturan Prundang-undangan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program kepemudaan;
- c. penyusunan program dan kegiatan bidang kepemudaan;
- d. penyusunan pedoman, petunjuk teknis pemberdayaan anak, remaja, pendidikan dan pelatihan kepemudaan serta kelembagaan kepemudaan;
- e. pelaksanaaan kebijakan bidang Kepemudaan;
- f. pelaksanaan koordinasi bidang Kepemudaan;
- g. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Kepemudaan;
- h. pembangunan kapasitas dan kompetensi Kelembagaan Kepemudaan;
- i. pemrosesan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman kerjasama dengan pihak lain di bidang Kepemudaan;dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Bidang Kepemudaan
BAB V - BIDANG KEPEMUDAAN
Pasal 16

Bidang Kepemudaan, terdiri atas:
- a. seksi Pengembangan Anak Remaja dan Pemuda;
- b. seksi Kelembagaan dan Produktivitas Kepemudaan; dan
- c. seksi Kewirausahaan Pemuda.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Seksi Pengembangan Anak Remaja dan Pemuda
BAB V - BIDANG KEPEMUDAAN
Pasal 17

- (1) Seksi Pengembangan Anak Remaja dan Pemuda berada di bawah Bidang Kepemudaan.
- (2) Seksi Pengembangan Anak Remaja dan Pemuda dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.
- (3) Seksi Pengembangan Anak Remaja dan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
- a. penyusunan program dan kegiatan pengembangan wawasan, partisipasi, apresiasi, potensi dan kreativitas pembinaan anak remaja dan pemuda;
- b. pendataan dan penyusunan program pendidikan dan pelatihan anak remaja dan pemuda;
- c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan wawasan, potensi, kreatifitas anak dan remaja;
- d. pelaksanaan kegiatan pengembangan wawasan, potensi, kreatifitas anak dan remaja;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Seksi Kelembagaan dan Produktivitas Kepemudaan
BAB V - BIDANG KEPEMUDAAN
Pasal 18

- (1) Seksi Kelembagaan dan Produktivitas Kepemudaan berada di bawah Bidang Kepemudaan.
- (2) Seksi Kelembagaan dan Produktivitas Kepemudaan dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.
- (3) Seksi Kelembagaan dan Produktivitas Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
- a. penyusunan program dan kegiatan seksi;
- b. penyusunan pengkoordinasian/fasilitas dan Pengembangan Lembaga Kepemudaan;
- c. penyusunan kriteria dan standarisasi lembaga Kepemudaan;
- d. pelaksanaan penyelengaraan Pengembangan Lembaga Kepemudaan;
- e. pelaksanaan pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga Kepemudaan;
- f. pengembangan jaringan dan sistem informasi;
- g. penetapan Rencana kegiatan Lembaga Kepemudaan dan Kepramukaan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Seksi Kewirausahaan Pemuda
BAB V - BIDANG KEPEMUDAAN
Pasal 19

- (1) Seksi Kewirausahaan Pemuda berada di bawah Bidang Kepemudaan.
- (2) Seksi Kewirausahaan Pemuda dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.
- (3) Seksi Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
- a. melakukan Pendataan Wirausaha dan Pemuda Kreatif;
- b. mengelola Data Serta Membuat Laporan perkembangan Kewirausahaan Pemuda;
membina...
- c. membina dan Membimbing Serta Melakukan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan dan Kreatifitas pemuda; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB VI - BIDANG KEOLAHRAGAAN
Pasal 20

- (1) Bidang Keolahragaan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Keolahragaan dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB VI - BIDANG KEOLAHRAGAAN
Pasal 21

Bidang Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan, standar nasional keolahragaan, serta koordinasi dan pengawasan terhadap penyelengaraan keolahragaan.
BAB VI - BIDANG KEOLAHRAGAAN
Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Keolahragaan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan pekan dan kejuaraan olahraga kesegaran jasmani, rekreasi dan olahraga tradisional;
- b. penyusunan pedoman pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga;
- c. penyelengaraan olahraga kesegaran jasmani, rekreasi dan tradisional;
- d. pengelolaan sekurang-kurangnya satu cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/ atau internasional;
- e. penyelengaraan pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan;
- f. pelaksanaan koordinasi bidang keolahragaan antar dinas/instansi terkait, lembaga non pemerintah dan masyarakat;
- g. pelaksanaan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga;
- h. pelaksanaan pengaturan sistem penganugrahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Bidang Keolahragaan
BAB VI - BIDANG KEOLAHRAGAAN
Pasal 23

Bidang Keolahragaan, terdiri atas:
- a. seksi Olahraga Kesegaran Jasmani dan Rekreasi;
- b. seksi Olahraga Penyandang Cacat dan Olahraga Tradisional; dan
- c. seksi Bina Olahraga dan Prestasi.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas seksi Olahraga Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
BAB VI - BIDANG KEOLAHRAGAAN
Pasal 24

- (1) Seksi Olahraga Kesegaran Jasmani dan Rekreasi berada di bawah Bidang Keolahragaan.
- (2) Seksi Olahraga Kesegaran Jasmani dan Rekreasi dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keolahragaan.
- (3) Seksi Olahraga Kesegaran Jasmani dan Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
- a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program pengembangan olahraga kesegaran jasmani dan olahraga rekreasi;
- b. pelaksanaan kegiatan pengembangan olahraga kesegaran jasmani dan olahraga rekreasi;
- c. pelaksanaan event-event olahraga kesegaran jasmani dan rekreasi;
- d. fasilitasi penyelenggaraan olahraga kesegaran jasmani dan rekreasi;
- e. pemantauan penyelenggaraan olahraga rekreasi oleh masyarakat;
- f. pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembinaan bibit atlit;
- g. penyiapan fasilitas kegiatan Pembinaan olahraga;
- h. pelaksanaan uji coba kemampuan olahragawan pada tingkat daerah, nasional dan internasional sesuai kebutuhan;
- i. penyiapan bahan pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan baik olahraga jasmani, prestasi dan rekreasi;
- j. pengkoordinasian penyiapan pengaturan penganugrahan dan kesejahteraan kepada olahragawan berprestasi;
- k. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- l. pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan olahraga rekreasi berbasis masyarakat dengan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal;
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Seksi Olahraga Penyandang Cacat dan Olahraga Tradisional
BAB VI - BIDANG KEOLAHRAGAAN
Pasal 25

- (1) Seksi Olahraga Penyandang Cacat dan Olahraga Tradisional berada di bawah Bidang Keolahragaan.
- (2) Seksi Olahraga Penyandang Cacat dan Olahraga Tradisional dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keolahragaan.
Seksi Olahra ga....
- (3) Seksi Olahraga Penyandang Cacat dan Olahraga Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
- a. pengumpulan bahan-bahan/ materi serta Peraturan Perundangundangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. pelaksanaan kegiatan pengembangan Olahraga Penyandang Cacat dan Olahraga Tradisional;
- c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan Penyandang Cacat dan Olahraga Tradisional;
- d. pelestarian dan pemanfaatan Olahraga Tradisional;
- e. penyiapan fasilitasi Olahraga Penyandang Cacat dan Olahraga Tradisional;
- f. penyiapan program kegiatan pengembangan Olahraga Penyandang Cacat;
- g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Seksi Bina Olahraga dan Prestasi
BAB VI - BIDANG KEOLAHRAGAAN
Pasal 26

- (1) Seksi Bina Olahraga dan Prestasi berada di bawah Bidang Keolahragaan.
- (2) Seksi Bina Olahraga dan Prestasi dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keolahragaan.
- (3) Seksi Bina Olahraga dan Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
- a. menyusun Rencana Program dan Kegiatan Pengembangan, Pembinaan, Pemanduan Bakat dan Pembibitan Atlit Muda Berbakat Bersama Lembaga Non Pemerintah ( Koni ) dan Masyarakat;
- b. mengumulkan Bahan, Materi serta Peraturan untuk Kelancaran dan Legalisasi Program dan Kegiatan Pengembangan, Pembinaan, Pemanduan Bakat serta pembibitan Atlit muda berbakat;
- c. menyusun rencan Identifikasi Atlit Muda Berbakat dan Pemetaan Penyebaran Atlit Muda Berbakat dalam Kabupaten Batang Hari;
- d. penyusunan Rencana Kegiatan Kejuaraan Atau Pekan Olahraga bagi Atlit Muda Berbakat (POPDA, POPMA, Liga Pelajar, Liga Mahasiswa, dan lain-lain);
- e. menyusun Rencana Kemitraan, Koordinasi dan Konsultasi Pengembangan, Pembinaan, Pemanduan Bakat dan Pembibitan Bersama Masyarakat dan Lembaga Non Pemerintah serta Instansi Terkait Baik horizontal maupun vertikal;
- f. pengembangan dan Aplikasi IPTEK bagi peningkatan Olahraga Prestasi;
- g. menyiapkan Fasilitas dan Memfasilitasi Kegiatan Pengembangan, Pembinaan, Pemanduan Bakat dan Pembibitan Atlit Muda Berbakat;dan
- h. menyusun Aturan dan Koordinasi Penganugerahan dan Penghargaan bagi atlet Olahraga Prestasi;
- i. memantau Penyelenggaraan Olahraga Prestasi yang Dilaksanakan Oleh Masyarakat
- j. mengelola dan membina minimal satu Olahraga Prestasi Unggulan;
- k. menyusun Evaluasi dan Pelaporan Dalam Pelaksanaan Tugas dan fungsinya; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB VII - BIDANG PRASARANA DAN SARANA
Pasal 27

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Prasarana dan Sarana dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB VII - BIDANG PRASARANA DAN SARANA
Pasal 28

Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan rekomendasi pembangunan, pengadaan, pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan.
BAB VII - BIDANG PRASARANA DAN SARANA
Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana pembangunan dan perawatan prasrana dan sarana kepemudaan,keolahragaan dan kepariwisataan;
- b. pengkoordinasian rencana pembangunan dan perawatan prasarana dan sarana kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan;
- c. pelaksanaan pembangunan dan perawatan prasarana dan sarana kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan;
- d. pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan;
- e. pelaksanaan pemberian rekomendasi pembangunan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kedua Susunan Organisasi Bidang Prasarana dan Sarana
BAB VII - BIDANG PRASARANA DAN SARANA
Pasal 30

Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri atas:
- a. seksi Prasarana dan Sarana;
- b. seksi Pemanfaatan dan Pengendalian; dan
- c. seksi Kemitraan
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Seksi Prasarana dan Sarana
BAB VII - BIDANG PRASARANA DAN SARANA
Pasal 31

- (1) Seksi Prasarana dan Sarana berada di bawah Bidang Prasarana dan Sarana.
- (2) Seksi Prasarana dan Sarana dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana.
- (3) Seksi Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
- a. menyiapkan Usulan Standarisasi Produck dan Harga satuan sarana dan Prasarana, Kepemudaan, OlahragadanPariwisata;
- b. menyiapkan Pedoman Penggunaaan Pelayanan Sarana dan Prasarana , Kepemudaan, OlahragadanPariwisata;
- c. melaksanakan Evaluasi, Mengendalikan, dan Membuat laporanSaranadanPrasarana, Kepemudaan, OlahragadanPariwisata;
- d. melaksanakan Kegiatan Kemitraan Antara Pemerintah dengan Masyarakat dalam Pembangunan, Sarana dan Prasarana , Kepemudaan, OlahragadanPariwisata; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian
BAB VII - BIDANG PRASARANA DAN SARANA
Pasal 32

- (1) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian berada di bawah Bidang Prasarana dan Sarana.
- (2) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana.
- (3) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
- a. penyusunan rencana pemanfaatan , pemeliharaan dan pengelolaan sarana kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pemanfaatan dan pengelolaan sarana kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- c. penyusunan Laporan terhadap retribusi pemanfaatan sarana dan Prasarana kepemudaan olahraga dan pariwisata;
- d. pelaksanakan Evaluasi Terhadap pemanfaatan Sarana dan Prasarana kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
- e. pendataan sarana dan fasilitas kepemudaan, olahraga danpariwisata; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3 Kedudukan dan Tugas Seksi Kemitraan
BAB VII - BIDANG PRASARANA DAN SARANA
Pasal 33

- (1) Seksi Kemitraan berada di bawah Bidang Bidang Prasarana dan Sarana.
- (2) Seksi Kemitraan dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bidang Prasarana dan Sarana.
- (3) Seksi Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
- a. melaksanakan Kegiatan Kemitraan Antara Pemerintah dengan Masyarakat dalam Pembangunan;
- b. melaksanakan perencanaan, mengkoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi pengembangan sarana dan prasarana serta membuat laporan perizinan;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB VIII - BIDANG PARIWISATA Bagian Kesatu
Pasal 34

- (1) Bidang Pariwisata berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB VIII - BIDANG PARIWISATA Bagian Kesatu
Pasal 35

Bidang Pariwisata mempunyai tugas Melaksanakan pengembangan objek wisata, promosi wisata dan pembinaan usaha pariwisata.
BAB VIII - BIDANG PARIWISATA Bagian Kesatu
Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun program dan kegiatan bidang kepariwisataan.
- b. mengkoordinasikan pelaksaan program dan kegiatan kepariwisataan.
- c. pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan usaha jasa pariwisata, pengembangan destinasi dan promosi pariwisata serta seni budaya dan perfilman;
- d. memberikan rekomendasi/pertimbangan pemberian izin di bidang kelembagaan dan usaha jasa pariwisata, pengembangan destinasi dan promosi pariwisata serta seni budaya dan perfilman;
- e. melaksanakan pemantauan kelembagaan dan usaha jasa pariwisata, pengembangan destinasi dan promosi pariwisata serta seni budaya dan perfilman;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Bidang Pariwisata
BAB VIII - BIDANG PARIWISATA Bagian Kesatu
Pasal 37

Bidang Pariwisata, terdiri atas:
- a. seksi Kelembagaan dan Usaha Jasa Pariwisata;
- b. seksi Pengembangan Destinasi Promosi Pariwisata; dan
- a. seksi Seni Budaya dan Perfilman
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Seksi Kelembagaan dan Usaha Jasa Pariwisata
BAB VIII - BIDANG PARIWISATA Bagian Kesatu
Pasal 38

- (1) Seksi Kelembagaan dan Usaha Jasa Pariwisata berada di bawah Bidang Pariwisata.
- (2) Seksi Kelembagaan dan Usaha Jasa Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pariwisata.
- (3) Seksi Kelembagaan dan Usaha Jasa Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
- a. menyiapkan, menghimpun peraturan, bahan/ materi pembinaan pada usaha jasa pariwisata;
- b. melaksanakan program kegiatan di bidang kepariwisataan;
- c. menginventarisir kelembagaan dan usaha jasa pariwisata;
- d. melakukan koordinasi dengan instansi dan mitra kerja terkait untuk melakukan pembinaan, bimbingan dan pelatihan usaha jasa pariwisata;
- e. melaksanakan standarisasi dan klasifikasi bidang usaha jasa Pariwisata;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi pengelolaan usaha jasa di bidang kepariwisataan;
- g. melaksanakan pengumpulan, invetarisasi, analisa, evaluasi dan penyusunan laporan data dan informasi hubungan lembaga kepariwisataan;
menyiapkan
...
- h. menyiapkan bahan rekomendasi untuk Pemberian izin usaha jasa pariwisata;
- i. melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi penyusunan laporan data dan informasi hubungan antar lembaga kepariwisataan;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan hubungan antar lembaga kepariwisataan;
- k. melaksanakan Evaluasi dan pelaporan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Seksi Pengembangan Destinasi Promosi Pariwisata
BAB VIII - BIDANG PARIWISATA Bagian Kesatu
Pasal 39

- (1) Seksi Pengembangan Destinasi Promosi Pariwisata berada di bawah Bidang Pariwisata.
- (2) Seksi Pengembangan Destinasi Promosi Pariwisata Prestasi dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pariwisata.
- (3) Seksi Pengembangan Destinasi Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
- a. mengumpulkan bahan-bahan/ materi serta Peraturan Perundangundangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan program penelitian dalam rangka menggali potensi serta pengembangan Destinasi Pariwisata;
- c. melaksanakan MOU dengan instansi terkait dalam rangka pelestarian situs-situs sejarah;
- d. memberikan fasilitas dalam rangka pengembangan sektor kepariwisataan;
- e. menyiapkan bahan pembinaan, memantau, menganalisa Destinasi Pariwisata;
- f. merencanakan pengembangan Destinasi Pariwisata dan kawasan wisata;
- g. merencanakan pelestarian Destinasi Pariwisata dan kawasan wisata dengan dasar nilai historis kelestarian alam dan keindahan agar tetaplestari;
- h. melaksanakan kerja sama pengembangan destinasi pariwisata skala Kabupaten;
- i. melaksanakan kegiatan dalam pengembangan sistem informasi pariwisata; dan
- j. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan event promosi dalam dan luar negeri; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Seksi Seni Budaya dan Perfilman
BAB VIII - BIDANG PARIWISATA Bagian Kesatu
Pasal 40

- (1) Seksi Seni Budaya dan Perfilman berada di bawah Bidang Pariwisata.
- (2) Seksi Seni Budaya dan Perfilman dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pariwisata.
- (3) Seksi Seni Budaya dan Perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
- a. mengumpulkan bahan-bahan / materi serta Peraturan Perundangundangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menyusun kebijakan teknis pelaksanaan di bidang seni budaya dan perfilman;
- c. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja di bidang seni budaya dan perfilman;
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk pengembangan seni budaya dan perfilman;
- e. melaksanakan koordinasi untuk pengembangan seni tradisional, budaya melayu dan budaya nusantara;
- f. melaksanakan seni budaya dalam dan luar negeri;
- g. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis nilai budaya dan ejarah, seni dan film, museum dan kepurbakalaan;
- h. melaksanakan pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi seni budaya dan perfilman; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IX - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 41

- (1) Di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 42

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB X - UPTD
Pasal 43

- (1) Di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Dinas sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 44

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga serta dengan instansi lain diluar lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas masing-masing.
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 45

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga:
- a. bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
- b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 46

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 47

- (1) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 48

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga, dan urusan pemerintahan di bidang pariwisata secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 49

Dinas Pemuda dan Olahraga harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga.
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 50

Kepala Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 51

Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas pembantuan:
- a. wajib berkoordinasi dengan Dinas yang menyelenggaran urusan Pemuda dan Olahraga serta urusan Pariwisata di Provinsi dan instansi lain yang relevan; dan
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Kementerian teknis terkait, dan Dinas yang menyelenggaran urusan Pemuda dan Olahraga serta urusan Pariwisata di Provinsi.
BAB XII - JENIS JABATAN
Pasal 52

- (1) Jabatan yang mengisi Struktur Organisasi Dinas terdiri atas;
- a. Kepala Dinas merupakan jabataneselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- b. Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- d. Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD Kelas A merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- e. Kepala UPTD Kelas B, Kepala Subbagian pada UPTD Kelas A merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.
- f. Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan; dan
- (2) Selain jabatan sebagaimana diaksud pada ayat (1) terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
BAB XII - JENIS JABATAN
Pasal 53

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan perundangundangan.
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 55

Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sebelum diubah atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata ( Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang uraian tugas dan fungsi serta tata kerja di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata wajib menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari
Ditetapkan di Muara Bulian Pada Tanggal, 25 Oktober 2016
BUPATI BATANG HARI, ttd
SYAHIRSAH SY
Diundangkan di Muara Bulian Pada Tanggal, 25 Oktober 2016
Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
ttd
BAKHTIAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 NOMOR : 41
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR
: 41 TAHUN 2016
TANGGAL
: 25 OKTOBER 2016
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
BUPATI BATANG HARI
ttd SYAHIRSAH SY