PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 31 Tahun 2015
Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 59 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA POTIANAK TAHUN ANGGARAN 2015
Berlaku: 22 Juni 2015
N/A
Preamble

Menimbang : a.
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggar ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penjab Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015 tanggal 30 Dese
- b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015, tentang Ri Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 ;
- c. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 te Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, din untuk program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas perun pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2015 tentang P penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015 ;
- e. Peraturan Direktur jendral Pendidikan Menegah Kementerian Pendidikan da Nomor : 524/D/KEP/KP/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi
- f. bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahu Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan 'Pergeseran anggaran sebagai pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan, un dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan Anggaran Pendapa Daerah';
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, h huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Walikota Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belan Pontianak Tahun Anggaran 2015;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Rep Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan D Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pene Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalim Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Rep Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran N Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran N Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan T Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tamb Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pemban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemeri Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Le Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik I 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran N Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tah Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keu dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indones Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) Sebagaiman beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pe Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik I 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengel Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerinta Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Rep Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Da Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Rep Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Pen Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan da Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan L Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran N Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
25. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelo Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menter Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam N Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 201
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan St Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hu
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahu Petunjuk Teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran
30. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Ke (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4) sebagaima dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan D Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 133);
31. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belan Pontianak Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 11);
Memperhatikan :
1. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Nomor 3 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Pontianak te Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015 untuk dite Peraturan Daerah;
2. Keputusan Gubernur Kalimanatan Barat Nomor 207 / BPKAD / 2015 tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang Anggaran Pendapatan dan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Walikota tent Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKO TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA D PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2015.
Menetapkan :
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pe Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomo sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015 semula berju Rp.1.565.322.460.019,57 berkurang sebesar Rp. 12.798.500.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 1.552.5 dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah :
| a.Pendapatan Asli daerah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan | Rp Rp Rp | 351.842.687.996,57 0,00 351.842.687.996,57 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| b.Dana Perimbangan 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan | Rp Rp | 2.001.500.000,00 |
| c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 743.649.549.000,00 745.651.049.000,00 |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Perubahan | Rp Rp Rp | 438.580.223.023,00 (14.800.000.000,00) 423.780.223.023,00 |
| 2. Belanja Daerah a.Belanja Tidak Langsung 1) Semula | | |
| | Rp | 704.376.517.662,74 |
b.Belanja Langsung
| 1) Belanja Pegawai 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) | Rp Rp Rp Rp Rp | 64.617.777.746,00 23.705.000,00 64.641.482.746,00 |
|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| 3) Belanja Modal 1) Semula | | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | | |
| 2) Belanja Barang dan Jasa 1) Semula | | 310.039.791.996,66 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | | 2.000.007.500,00 |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan | Rp | 312.039.799.496,66 |
| | Rp | 463.860.425.619,60 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | (14.735.012.500,00) |
| Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan | Rp | 449.125.413.119,60 |
| Pembiayaan Daerah : 1.Penerimaan 1) Semula | Rp | 31.250.000.000.00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 0,00 |
2. Pengeluaran
| 1) Semula | Rp | 22.427.946.994,57 |
|-------------------------------------------------|------|---------------------|
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 0,00 |
| Jumlah Pembiayaan Pengeluaran setelah Perubahan | Rp | 22.427.946.994,57 |
| Pembiayaan Netto | Rp. | 8.822.053.005.53 |
| SILPA Tahun Berkenaan | | 0,00 |
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 2

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015 dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak ter Peraturan Walikota ini.
Diundangkan di Pontianak pada tanggal 22 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd
MOCHAMAD AKIP
BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 NOMOR 31
Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempa Berita Daerah Kota Pontianak.
Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 22 Juni 2015
WALIKOTA PONTIANAK, ttd SUTARMIDJI