Unknown Unknown Nomor 20 Tahun 2011
Tentang No Description
Berlaku: 20 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Mengingat
WALIKOTA BANJARBARU
PERATERAN WAIJKOTA BANJARRARI. NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG
PERSYARATAN ADMINISTRATIF DALAM RANGKA PENGUSULAN DAN PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU
Menimbang a bahwa dalam rangka menindaklangull polaksanaan ketentuan dalam Pas.oi 7 Peraturan Pemerintan Republik Indonesia Nome: 23 Tahun 2005 lantana Pengeioiaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- b bahwa daiam rangka pengoptimalan pangekslaan Badan Layanan Umum Daerah perlu pembeniukan (gm beryls, germ membantu Wat*ota dalam melakukan pentlaran Bahian Keria Perangkal Daerah Unit* Menerapkan Pole Pengelolaan Keuangan Baden Layanan Umum Daerah dan oyaluaN seiangurnya.
- c bahwa bereasarkan pertnnbangan sebagagrrana &amp;maraud Dada Huruf a dan b di alas, bestir menotapkan dengan Peraturan Wale/rola,
- 1 Undang'Undang Nomor 9 Tanun 1999 1001009 Pembenlukan Kotagnadya Damn Tingkat II Bangarbaru gLemtraran Megan Reputtk Indonesia Tahun 1999 Nomot 43, Tambarian Lembaran Republik Indonesia Nomor 3822).
- 2 Undang.Uneang Nonsor 17 Tahun 2003 lenlang Keuangan Megan (Lembaran Negate Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negate Republik Indonesia Nomor 4286)
- 3 Undang-Undang NOMOf I Tahun 2004 tentang Perbendanaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negate Republik Indonesia Noma 4355)
- 4 Undang-Undang Nomor 15 Tanun 2004 lantana Pemenksaan Pengelola Tanggung Jawab Keuangan Negate (Lembaran Negate Republik Indonesia Menlo' 66. Tambahan Lembaran Negate Republik Indonesia Name( 4400),
- 5 Unaang-Undang Nomco 32 Tahun 2004 Milano Pemenntahan Oomph (Lamb-van Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nome: 125. Tambahan Lembaran Namara ReputSA Indonesia Nomor 4437) sebagagmana lelab diubah tiettempe kai terakhir dengan Undang-Undang Nen&amp; 12 Tahun 2008 genlang Perubahan Kedua Atas UndangiUndang Nomor 32 Tahun 2004 gemang Pamerintatian Daerah (Lembaran Megan Republik Inckinesia Tahun 2008 Noma 59. Tambahan Lembaran Negate Republik Indonesia Nomor 4644).
- 6 Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tatum 2005 lenteng Pengogolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nonsor 48 Tambahan lemma:an Negara Republik Indonesia Nomor 4502).
- 7 Peraturan Pernennta Noma 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negate Republrk Indonesia Tabun 2005 Nonce 49. Tarnoahan Lembaran Negate Republic Indonesia Noma 4503).
- 8 Peraturan Pemenntan Nomor 58 Tabun 2005 lantana PengeIrian Keuangan Daerra (Lembaran Negate Repubisk Indonesia Tabun 2005 Noma 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonsor 4578).
- 9 Peraturan Pemenntan Nomor 23 Tabun 2005 Ionian) Ponge!olaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Repub* !odor - area Tahun 2005 Noma 48. Tambahan Lembaran Negate Republik Indonesia Nomor 4502).
- 10 Peraturan Pernenntah Nomor 74 !shun 2005 lentang Standar Akurnanp Perneentahan (Lembaran Negate Republik Irons* Tahun 2005 Nance 49. Tambahan Lembaran Negate Republik Indonesia Nomor 4 503).
- 11 Peraturan Pemenntah korner 58 Tahun 2005 tentang Pengelolean Keuangan Daran (Lembaran Negara RepuOkk Indonesia Tahun 2005 Nome' 140. Tambahan Lembaran Negate Republik Indonesia Noma 45781
- 12 Peraturan Pemenntah Nomor 60 Tabun 2008 tentang Salem Pengendatan Intern Pomertntah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nome,* 127 Tambahan Lomboran Negara Republik Indonesia Nava 4890).
- 13 Peraturan Daeran Nomor 12 Kota Banarban: Tahun 2008 tentang Pembentukan. Organrsasi dan Tata Kelp Lembaga Tekres Dana dan Saluan Pear Pamong Praia Kot, Barlarbar° (Lembaran Negate Repo WI Indonesia Tabun 2008 Nomor 12 Sen D Nomor Sen 6);
MEMUTUSKAN
Menetapkan. PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERSYARATAN ADMINISTRATIF
ALAM RANGKA PENGUSULAN DAN PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
BAB II - PERSYARAT AN ADMINISTRATIF Petal 2
Pasal 8

- (I) Laporan keuangan pokok sebagoanana dimaksud datam Pasal 3 huruf e. throat dais
- a laporan realisast anggaran yaitu laporan yang menyapkan ikhlisar sumber, atokast dan cemakman starter aaya ekonom, yang chkeloka, sena menggambarkan perbondingan ante's anggaran dan realisasinya datam suatu penode pelaporan yang terdin dan unsur pendapatan clan belania
- b neraca, yew taperari yang monggarnbarkan posts; keuangan :nervy:mai aset. kewapban. dan okuitas pada lunges( tertentu den
- c catatan atas Litman Keuangan, yartu dokumen yang yang menyaykan intormasi tentang keotiukan akumansi, penielasan per pos taporan keuangan balk berupa pergelasan nevoid. moan, dan I atau Tarok don angka yang disapkan dalam taporan realtsasi anggtan dan noraca disertas intormasi mengenai kinena keuangan
- (2) Laporan keuangan pokok sebagarnana Clornaksud pada oyat (1). MOlaith St310M akuntanst yang berlaku pada Pernenntah Kota Banortiaru
- (3) Prognosafixoyekra laporan keuangan sebagatrnana dimaksud dalam Pasal 3 hun4 e. andel dari
- a wagon:Oar:wake laporan opera's:he. dan
- b prognosarproyeksi noraca
- (41 Prognoaarixoyeksi laporan keuangan sebagaiimana dimaksud pada ayat 13) dsperuntukkan bags SKPD atau Ural Kerja yang ban.' deentuk dengan berpodornan pada standar akuntansi yang Medan/can del) asosiasi ochre akuntansi Indonesia
BAB II - PERSYARAT AN ADMINISTRATIF Petal 2
Pasal 9

- Laporan audit utrakhir settagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hutul I mempakan laporan audit atas lagoon keuangan tahun terakhsr teen auditor eksternal sebum SKPD :Mau Unit Kerja dassulta.n untie menerapken PPK-EILUD.
- (2) Deam hal audr: terakhir sebagaanana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia. kepale SKPD atau kepala Unit Kerja yang akan rneneraokan PPX-BLUD diwapbkan rnernbua: aural pernyalaan bersedia untuk diaudit secara independen,
- (3) Untuk SLUG-SKR() sure! pemyataan sebagaunana dimaksud pada ayat (2), dibuat oleh kepala SKPD dan diketahus oteh Sekretans Daerah
- (4) Untuk SLUD-Unit Karp swat pemyataan sebagemana dimaksud pada ayal (2). dibuM Nth kepala Unit Karla dan dietanot etch kopala SKPD,
- 15) Format surat pemyataan bersedia untuk °audit ware independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum datum Lamar -an II Peraturan Walkota ins,