Unknown Unknown Nomor 11 Tahun 2012
Tentang PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Berlaku: 11 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang
PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELAWI,
- a. bahwa menara merupakan salah satu infrastruktur pendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara dalam rangka perluasan cakupan jangkauan sinyal dan kapasitas;
- b. bahwa pembangunan menara sebagai wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi dengan fungsi khusus harus diselenggarakan secara tertib, teratur, serasi dengan lingkungan serta memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
- c. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pembangunan menara sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta agar sesuai dengan tata ruang wilayah Kabupaten Melawi maka diperlukan upaya pengendalian menara secara komprehensif, taat asas, terpadu, dan berwawasan ke depan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.
5. Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
6. Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tamba:han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
22. 1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 ten tang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
dan
BUPATI MELAWI,
MEMUTUSKAN :
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi.
- S. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Melawi.
6. Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Dinas, adalah dinas daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Melawi.
8. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunanbangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan a tau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara
10. bersama-sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi.
10. Menara Tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
11. Menara Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai sirnpul untuk menyatukannya.
12. Transmisi utama (Backbone) adalah jaringan telekomonikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama.
13. Surat Rekomendasi Membangun Menara Telekomunikasi adalah surat pertimbangan yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai persetujuan administratif rencana pembangunan menara telekomunikasi setelah memperhatikan kelengkapan persyaratan administrasi dan rencana penempatan menara yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
14. Izin Mendirikan Menara adalah izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapatkan Surat Rekomendasi Membangun Menara Telekomunikasi dan memenuhi ketentuan teknis sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
15. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
16. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tern pat kedudukannya sebagai a tau seluruhnya berada di atas dan/ a tau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan
18. 1 7. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
18. Penetapan Zona Pembangunan Menara Telekomunikasi adalah kajian penentuan lokasi-lokasi yang diperuntukkan bagi pembangunan menara telekomunikasi.
19. Operator adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
20. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC)/ Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama ( backbone transmission).
21. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara.
22. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
23. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
24. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikanmenara yang dimiliki oleh pihak lain.
25. Perusahaan Nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia.
26. Badan Usaha adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan Hukum Indonesia, mempunyai tempat keduduka n dan beroperasi di Indonesia.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengendalian menara berlandaskan asas:
- a. kaidah tata ruang;
- b. kemanfaatan keberlanjutan;
- c. keselamatan;
- d. keselarasan dan keserasian;
- e. kepastian hukum, adil dan merata; dan
- f. estetika.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3

Pengaturan pengendalian menara bertujuan untuk:
- a. mengatur / mengendalikan pembangunan menara;
- b. mewujudkan menara yang fungsional, efektif, efisien, dan selaras dengan lingkungannya;
- c. mewujudkan tertib penyelenggaraan menara yang menjamin keandalan teknis menara dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan;
- d. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan menara.
+,
BAB III - PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA
Pasal 5

- ( 1) Pembangunan menara dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan lahan, keamanan dan kenyamanan warga, serta kesinambungan dan pertumbuhan industri.
- (2) Menara dapat didirikan di atas permukaan tanah maupun pada bagian bangunan gedung.
- (3) Dalam hal menara didirikan pada bagian bangunan/ gedung, Penyedia Menara wajib:
- a. mempertimbangkan dan menghitung kemampuan teknis bangunan;
- b. keselamatan dan kenyamanan pengguna bangunan gedung sesuai persyaratan keandalan bangunan gedung;
- c. tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang dizinkan; dan
- d. memenuhi estetika.
BAB III - PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA
Pasal 6

- ( 1) Menara disediakan oleh Penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
- a. penyelenggara telekomunikasi; atau
- b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyediaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh Penyedia jasa konstruksi.
- (4) Dalam hal Penyedia menara bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi yang membangun menara merupakan perusahaan nasional.
BAB III - PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA
Pasal 7

Pembangunan menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara, an tara lain :
- a. tern pat/ space penempatan perangkat;
- b. ketinggian menara;
- c. struktur menara;
- d. rangka struktur menara
- e. pondasi menara; dan
BAB III - PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA
Pasal 8

- (1) Bangunan menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas yangjelas;
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. pertanahan (grounding);
- b. penangkal petir;
- c. catu daya;
- d. lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light);
- e. marka halangan penerbangan (Aviation Obstruction Marking);
- f. pagar pengaman;
- g. sarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi :
- a. nama, alamat dan nomor pemilik menara;
- b. nama pengguna menara;
- c. lokasi dan koordinat;
- d. tinggi;
- e. beban maksimum menara;
- f. tahun pembuatan/pemasangan;
- g. kon traktor;
- h. pabrikan;
1. nomor dan tanggal IMB; dan
- j. kapasitas listrik terpasang.
BAB III - PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA
Pasal 9

- (1) Pendirian menara di kawasan yang peruntukannya memiliki karakteristik tertentu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. kawasan yang termasuk zona kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- b. kawasan pengawasan militer;
- c. kawasan cagar budaya;
- d. kawasan pariwisata;
- e. kawasan hutan kota;
- f. daerah aliran sungai dan saluran.
- (3) Menara yang didirikan di atas gedung harus dirancang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan estetika kota.
BAB IV - PEMANFAATAN MENARA
Pasal 10

Menara wajib dimanfaatkan secara tertib administrasi dan teknis untuk menjamin kelaikan fungsi menara dengan tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
Bagian Kedua
Program Pertanggungan
BAB IV - PEMANFAATAN MENARA
Pasal 11

Pengelola menara wajib mengikuti program pertanggungan (asuransi) terhadap kemungkinan kegagalan menara selama pemanfaatan menara.
Bagian Ketiga
Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Menara
BAB IV - PEMANFAATAN MENARA
Pasal 12

- (1) Pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara wajib melakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara secara berkala setiap tahun.
- (2) Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui instansi teknis.
- (3) Tata cara pelaporan kelaikan fungsi bangunan menara sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PEMANFAATAN MENARA
Pasal 13

- ( 1) Kegiatan pemeliharaan menara meliputi pembersihan, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/ atau penggantian bahan dan/ atau perlengkapan menara, serta kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan menara.
- (2) Pemeliharaan menara dapat dilakukan oleh penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.
Bagian Keempat
Pemanfaatan Menara Bersama
BAB IV - PEMANFAATAN MENARA
Pasal 14

- (1) Untuk efisiensi dan efektifitas penataan ruang, khusus untuk menara telekomunikasi dari tahap awal rencana pembangunan harus diarahkan untuk penggunaan menara secara bersama.
- (2) ketentuan penggunaan bersama menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku un tuk :
- a. menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan/ a tau
- b. menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.
- (3) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.
- (4) Setiap pembangunan menara telekomunikasi yang digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama berupa menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) operator telekomunikasi dan desain konstruksi menaranya harus mendapatkan persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
BAB IV - PEMANFAATAN MENARA
Pasal 15

Pemanfaatan menara bersama dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemilik, penyedia, dan/ atau pengelolan menara telekomunikasi harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- b. pemilik, penyedia, atau pengelola menara telekomunikasi wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan;
- c. beban maksimal untuk menara bersama tidak boleh melebihi perhitungan struktur menara:
- d. pemilik, penyedia, dan/ atau pengelola menara telekomunikasi harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang sudah lebih dahulu menyampaikan perrnintaan penggunaan menara telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan teknis bangunan menara telekomunikasi;
- e. pemanfaatan menara telekomunikasi tidak boleh menimbulkan interferensi an tar sistem jaringan yang dapat merugikan pengguna jasa telekomunikasi;
- f. pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara telekomunikasi wajib saling berkoordinasi dalam hal terjadi suatu masalah
BAB IV - PEMANFAATAN MENARA
Pasal 16

- (1) Pemilik, penyedia, atau pengelola menara bersama berhak memungut biaya penggunaan menara bersama kepada operator telekomunikasi yang menggunakan menaranya.
- (2) Biaya penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh pihak penyedia menara dengan pihak penyewa dengan harga yang wajar, perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan, serta dengan memperhatikan prinsip keadilan dan transparansi.
PERSEBARAN DAN KETENTUAN TEKNIS
BAB IV - PEMANFAATAN MENARA
Pasal 17

- ( 1) Dalam rangka pengaturan dan penataan penempatan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Melawi, penetapan zona pembangunan menara bersama dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan ruang wilayah yang ada, kepadatan/ populasi pemakai jasa telekomunikasi serta disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, estetika, keamanan dan ketertiban lingkungan, serta kebutuhan komunikasi pada umumnya.
- (2) Penetapan zona pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 18

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan serta pemanfaatan menara telekomunikasi.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sebagaimanadimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pengawasan danPengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dart ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 19

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/ atau persyaratan dan/ atau penyelenggaraan menara cebaoaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi
- (2) Sanksi adminitratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pembekuan dan/ atau pencabutan izin;
- b. denda administratif;
- c. sanksi polisional.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
- a. pemberian teguran tertulis pertama;
- b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
- c. pemberian teguran tertulis ketiga;
- d. penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional dan/atau pencabutan izin.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan langsung ke rekening Kas Daerah.
12. Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat dapat berupa :
- (5) (2) a. penyegelan;
- b. pembongkaran.
- (6) Tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 20

- (1) Menara yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu 1 {satu) tahun berturut­ turut dilaksanakan pembongkaran oleh Pemerintah Kabupaten;
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah melalui teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu masing­ masing peringatan selama 5 (lima) hari kalender.
BAB VIII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 21

- ( 1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
menoadakan tindakan
lain hukum
vano dapat
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.
BAB IX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 22

- ( 1) Setiap pemilik menara telekomunikasi yang membangun menara telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan teknis bangunan yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan menara telekomunikasi tidak dapat berfungsi dan membahayakan orang lain diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Penyedia menara yang telah membangun menara tanpa dilengkapi dengan perizinan sesuai dengan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) baik berupa tindak pidana kejahatan dan atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Kabupaten, orang pribadi, badan atau pihak lain, atau mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB IX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 23

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara, yang telah memiliki Izin Mendirikan Menara dan membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
- (2) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara, yang telah memiliki Izin Mendirikan Menara namun belum membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daer-ah ini sepanjang mengenai Deraturan Bunati
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.
Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tan gal 1 Jun
2012
Diundangkan di Nanga Pinoh pada tanggal 8 Ju 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI, "
,
'
H KABUPATEN MELAWI TAHUN 2012 NOMOR \ 1
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi yang demikian cepat dewasa ini, perlu diimbangi dengan langkah-langkah kebijakan yang antisipatif dan akomodatif. Dengan kondisi tersebut, kebijakan yang harus ditempuh Pernerintah Daerah adalah dengan mengakomodasi perkembangan teknologi telekomunikasi dalam pengaturan-pengaturan yang sesuai dan diharapkan tidak mengekang perkembangan teknologi tersebut agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Sedapat mungkin kebijakan yang ditempuh mempunyai daya dukung bagi kita semua untuk bergerak maju dalam kerangka hukum dan kerangka pengaturan yang sama. Salah satu kebijakan Pemerintah Daerah dibidang telekomunikasi yang perlu segera ditempuh adalah pengaturan dalam hal pengendalian pembangunan menara telekomunikasi. Menara telekomunikasi merupakan salah satu kelengkapan perangkat telekomunikasi yang pembangunan dan pemanfaatannya akan berkaitan erat dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, sehingga terhadap kegiatan tersebut perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan melalui mekanisme perizinan pembangunan menara telekomunikasi. Dalam menyusun kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Melawi berupaya semaksimal mungkin agar dalam pelaksanaanya dapat berdaya guna dan berhasil guna baik dari segi ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses perizinan yang akan dikeluarkan, telah cukup terakomodasi dalam ketentuan Peraturan Daerah ini, sehingga diharapkan Peraturan Daerah ini mampu memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian menara telekomunikasi. Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Melawi tentang Pengendalian Menara
Telekomunikasi.
PENJELASAN
Pasal 6 Cukupjelas |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||