Unknown WALIKOTA Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 47 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang
WALIKOTA BANJARMASIN
PERATURAN. WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR47 TAHUN 2012
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,
- a.
- bahwa sebagai realisasi Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin maka perlu untuk mengatur dan menyusun tugas pokok dan fungsi unsur-unsur organisasi Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin;
- bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin; b.
- rs Mengingat 1
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) Sebagai UndangUndang;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2
^
^
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
^
^
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23);
ti
{~*\
Menetapkan
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS
: KESEHATAN KOTA BANJARMASIN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin;
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin;
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin;
8. Sekretariat/Bagian/Sub Bagian/Seksi Dinas adalah Sekretariat/Bagian/Sub Bagian/Seksi Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok PNS Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing;
10. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
n
- n
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

Unsur-Unsur Dinas Kesehatan adalah :
- a. Dinas;
Sekretariat:
- -Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- -Sub Bagian Perencanaan;
- -Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan :
- -Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus;
- -Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
- -Seksi Kefarmasian dan Perizinan.
- d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan :
- -Seksi Epidemologi dan Penyakit Tidak Menular;
- -Seksi Pengendalian Penyakit;
- -Seksi Penyehatan Lingkungan.
- e. Bidang Kesehatan Keluarga :
- -Seksi Kesehatan Ibu dan Lanjut Usia;
- -Seksi Kesehatan Anak;
- -Seksi Kesehatan Gizi.
- f. Bidang Promosi Kesehatan :
- -Seksi Kesehatan Institusi;
- -Seksi Peran Serta Masyarakat;
- -Seksi Informasi Kesehatan dan Penyuluhan.
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
n
f"^
Bagian Kedua
Dinas
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, kesehatan keluarga dan promosi kesehatan.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang kesehatan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- c. perumusan dan penetapan kebijakan operasiona), pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan;
- d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pengendalian penyalit dan penyehatan lingkungan;
- e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kesehatan lingkungan;
- f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi promosi kesehatan;
- g. pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis;
- h. pengelolaan urusan kesekretariatan.
O
n
Bagian Ketiga
Sekretaris
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratis kepada seluruh organisasi dalam lingkungan Dinas.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. penyusun program kerja urusan umum, rumah tangga dan pengelolaan administasi Kepegawaian;
- b. pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data, penyusunan rencana kerja dan membuat laporan Dinas;
- c. pengumpulan bahan dan penyiapan penyusunan anggaran serta pengelolaan adminstrasi keuangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, urusan perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas.
- (2) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan program kerja dan membuat laporan di lingkunan Dinas.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban serta laporan keuangan.
4. ^
^
Bagian Keempat
Bidang Pelayanan Kesehatan
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 8

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakaan, melaksanakan pembinaan dan bimbingan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pelayanan kesehatan khusus, kefarmasian dan perizinan pelayanan kesehatan.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:
- a. perencanaan, pengaturan dan pengevaluasian penyelenggraaan bimbingan, pembinaan dan pemantauan program pelayanan kesehatan khusus;
- b. perencanaan, pengaturan dan pengevaluasian penyelenggraaan bimbingan, pembinaan dan pemantauan program pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- c. perencanaan, pengaturan dan pengevaluasian penyelenggraaan bimbingan, pembinaan dan pemantauan program kefarmasian dan perizinan pelayanan kesehatan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 10

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan menyusun petunjuk teknis, melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi pelayanan kesehatan khusus.
- (2) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan menyusun petunjuk teknis, melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
- (3) Seksi Kefarmasian dan Perizinan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan menyusun petunjuk teknis, melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi pelayanan kefarmasian, perizinan pelayanan kesehatan dan akreditasi sarana kesehatan.
n
r&gt;
Bagian kelima
Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 11

Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, melaksanakan pembinaan dan bimbingan pengendalian penyakit, epidemiologi dan penyakit tidak menular dan penyehatan lingkungan.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi:
- a. perencanaan, pengaturan dan pengevaluasian penyelenggaraan bimbingan, pembinaan dan pemantauan program pengendalian pernyakit;
- b. perencanaan, pengaturan dan pengevaluasian penyelenggaraan bimbingan, pembinaan dan pemantauan program epidemologi dan penyakit tidak menular;
- c. perencanaan, pengaturan dan pengevaluasian penyelenggaraan bimbingan, pembinaan dan pemantauan program penyehatan lingkungan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 13

- (1) Seksi Epidemologi dan Penyakit Tidak Menular mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan menyusun petunjuk teknis, melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi pengamatan wabah penyakit, pengendalian penyakit tidak menular, imunisasi dan kesehatan haji.
- (2) Seksi Pengendalian Penyakit mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan menyusun petunjuk teknis, melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi pengendalian penyakit menular seperti ISPA, TBC, Kusta, IMS, HIV/AIDS, Diare, demam Berdarah, Malaria, Rabies, Penyakit Dapat Dicegah dengan Iminisasi (PD3I) dan penyakit menular lainnya.
^
- (3) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan menyusun petunjuk teknis, melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi penyehatan lingkungan (kesehatan tempat-tempat umum, tempat pengolahan makanan, industri, pestisida, penyehatan lingkungan pemukiman).
Bagian Keenam
Bidang Kesehatan Keluarga
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 14

Bidang Kesehatan Keluarga mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, melaksanakan pembinaan dan bimbingan meningkatkan kesehatan ibu dan lanjut usia, kesehatan
- a** anak dan kesehatan gizi.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Kesehatan Keluargamempunyai fungsi:
- a. perencanaan, pengaturan dan pengevaluasian penyelenggaraan bimbingan, pembinaan dan pemantauan program kesehatan ibu dan lanjut usia;
- b. perencanaan, pengaturan dan pengevaluasian penyelenggaraan bimbingan, pembinaan dan pemantauan program Kesehatan anak;
- c. perencanaan, pengaturan dan pengevaluasian penyelenggaraan bimbingan, pembinaan dan pemantauan program Kesehatan gizi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 16

- (1) Seksi Kesehatan Ibu dan Lanjuut Usia mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan menyusun petunjuk teknis, melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi pelayanan kesehatan ibu dan lanjut usia.
/-^
^^
- (2) Seksi Kesehatan Anak mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan menyusun petunjuk teknis, melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi kesehatan anak.
- (3) Seksi Kesehatan Gizi mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan menyusun petunjuk teknis, melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi pelayanan kesehatan gizi masyarakat.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 17

Bidang Promosi Kesehatan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, melaksanakan pembinaan dan bimbingan peningkatan upaya kesehatan institusi, meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan sistem informasi kesehatan dan pendidikan / penyuluhan kesehatan kepada masyarakat.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Promosi Kesehatan mempunyai fungsi:
- a. perencanaan, pengaturan dan pengevaluasian penyelenggaraan bimbingan, pembinaan dan pemantauan akreditasi institusi pendidikan tenaga kesehatan serta koordinasi usaha kesehatan institusi;
- b. perencanaan, pengaturan dan pengevaluasian penyelenggaraan bimbingan, pembinaan dan pemantauan program peningkatan peran serta masyarakat dalam kemandirian di bidang kesehatan ;
- c. perencanaan, pengaturan dan pengevaluasian penyelenggaraan bimbingan, pembinaan dan pemantauan program pendidikan/penyuluhan kesehatan kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 19

- (1) Seksi Kesehatan Institusi mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan penyusunan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan pengendalian serta koordinasi lintas sektoral meningkatkan dan mengembangkan usaha kesehatan institusi maupun institusi pendidikan tenaga kesehatan.
n
f»
- (2) Seksi Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan penyusunan perumusan kebijakan, melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, meningkatkan potensi peran serta masyarakat dalam kemandirian di bidang kesehatan.
- (3) Seksi Informasi Kesehatan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan penyusunan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan pengendalian serta koordinasi pengembangan sistem informasi manajemen kesehatan kota dan peningkatan pendidikan / penyuluhan kepada masyarakat.
Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditempatkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 21

- (1) Pada Organisasi Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan pada Dinas yang bersangkutan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
&gt;-v
^
BAB III - TATA KERJA
Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi, serta dengan instansi lain diluar Dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 25

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yangberlaku.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 26

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.
r^
Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Sekretaris Dinas sebagai pejabat yang menjalankan tugas Kepala Dinas, atau apabila Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan bersamaan, sebagai pejabat yang menjalankan tugas Kepala Dinas adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Dinas yang tertinggi dalam pangkat dan jabatan.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 28

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan kepada Walikota secara tertib dan berkala melalui Sekretaris Daerah.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 29

Laporan Kepala Bidang pada Dinas dihimpun oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan melalui Sekretaris dan ^ menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Dinas.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.