Unknown Unknown Nomor 15 Tahun 2001
Tentang RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
Berlaku: 27 Februari 2001
N/A
Preamble

Menimbang : a.
bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat I, maka Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan jenis retribusi kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
Mengingat : 1.
Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) juncto Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) juncto Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-undang Gangguan (UUG/HO) bagi Perusahaan-perusahaan yang Berlokasi diluar Kawasan Industri;
12. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-undang Gangguan (UUG/HO) bagi Perusahaan Industri;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Tarif Retribusi;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
20. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunandan Izin Undang-undang Gangguan Perusahaan.
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;
- c. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
- f. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muaro Jambi;
- g. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- h. Jalan adalah semua jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas umum;
- i. Jalan Arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien;
- j. Jalan Kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi;
- k. Jalan lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata dan jumlah jalan masuk dibatasi;
- l. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan, yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau faslitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- m. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau Badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksud agar disain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan koofisien dasar bangunan (KDB), Koofisien luas bangunan (KLB), Koofosien ketinggian bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamtan bagi yang menempati bangunan tersebut;
- n. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau badan termasuk merubah bangunan;
- o. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- p. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin mendirikan bangunan;
- q. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilikan;
- r. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan;
- s. Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut;
- t. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kavling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh didirikan bangunan;
- u. Garis Sempadan Bangunan adalah garis sempadan yang diatasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan;
- v. Koofisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kavling/pekarangan;
- w. Koofisien lantai Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kavling/pekarangan;
- x. Koofisien Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut;
- y. Surat Pendaftran Objek Retribusi Derah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;
- z. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
27. å. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
28. ä. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
29. ö. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
30. aa. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang disajikan oleh wajib retribusi;
31. bb. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- cc. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundangundangan retribusi daerah;
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2
Pasal 3

Objek retribusi adalah pemberian IMB.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2
Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh IMB.
BAB IV - PERIZINAN BANGUNAN
Pasal 6

- (1). Orang, Badan/Lembaga sebelum membangun, dalam Kabupaten Muaro Jambi, diharuskan memiliki IMB dari Bupati Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (2). Orang, Badan/Lembaga sebelum menggunakan bangunan dalam Kabupaten Muaro Jambi diharuskan memiliki izin penggunaan bangunan dari Bupati Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (3). Orang, Badan/Lembaga sebelum merubah bangunan, dalam Kabupaten Muaro Jambi, diharuskan memiliki izin mendirikan merubah bangunan dari Bupati Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (4). Orang, Badan/Lembaga yang belum memiliki IMB wajub memiliki IMB Kabupaten Muaro Jambi.
BAB V - CARA MENGUKUR TINGKATAN PENGGUNAAN JASA Pasal 7
Pasal 8

ARAHAN PERENCANAAN
Sebelum mengajukan permohonan IMB pemohon harus minta keterangan tentang arahan perencanaan kepada Dinas Pekerjaan Umum tentang rencana mendirikan bangunan/mengubah bangunan yang meliputi :
- a. Jenis/peruntukan bangunan;
- b. Luas lantai bangunan diatas/dibawah permukaan tanah yang diizinkan;
- c. Garis Sempadan yang berlaku;
- d. Koefisien dasar bangunan (KDB) yang diizinkan;
- e. Persyaratan-persyaratan bangunan;
- f. Persyaratan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bangunan;
- g. Hal-hal yang dipandang perlu.
BAB V - CARA MENGUKUR TINGKATAN PENGGUNAAN JASA Pasal 7
Pasal 9

PERENCANAAN BANGUNAN
- (1). Perencanaan bangunan rumah tinggal satu lantai dengan luas kurang dari 5o M2 dapat dilakukan oleh orang yang ahli/berpengalaman.
- (2). Perencanaan bangunan sampai dengan dua lantai dapat dilakukan oleh orang yang ahli yang telah mendapat surat izin bekerja dari Bupati atau menurut aturan yang berlaku.
- (3). Perencanaan bangunan lebih dari dua lantai atau bangunan umum atau bangunan spesifik harus dilakukan oleh badan hukum yang telah mendapat kualifikasi sesuai bidang dan nilai bangunan.
- (4). Perencanaan bertanggung jawab bahwa bangunan yang direncanakan telah memenuhi persyaratan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5). Ketentuan ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini tidak berlaku bagi perencanaan :
- a. Bangunan yang bersifat sementara dengan syarat bahwa luas dan tingginya tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum.
- b. Pekerjaan pemeliharaan/perbaikan bangunan antara lain adalah sebagai berikut :
- -Memperbaiki bangunan dengan tidak mengubah konstruksi dan luas lantai bangunan;
- -Pekerjaan memplester, memperbaiki letak bangunan dan memperbaiki lapis lantai bangunan;
- -Memperbaiki penutup atap tanpa mengubah kontruksinya;
- -Memperbaiki lubang cahaya/udara lebih dari 1 M2;
- -Membuat pemisah halaman tanpa kontruksi;
- -Memperbaiki langit-langit tanpa mengubah jaringan lain.
BAB V - CARA MENGUKUR TINGKATAN PENGGUNAAN JASA Pasal 7
Pasal 10

Perencanaan bangunan terdiri atas :
- a. Perencanaan arsitektur;
- b. Perencanaan kontruksi;
- c. Perencanaan utilitas.
Yang disertai dengan rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan.
TATA CARA MENGAJUKAN PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN/MENGUBAH BANGUNAN (PIMB/MbB)
- (1). Permohonan IMB harus diajukan sendiri secara tertulis oleh pemohon dengan melampirkan rekomendasi Lurah/Kepala Desa/Camat kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (2). Lembar isian permohonan IMB tersebut ayat (1) Pasal ini dapat diambil pada Dinas Pekerjaan Umum.
- (3). Permohonan IMB harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Foto Copy Surat keterangan tanah;
- b. Foto Copy KTP (bukti diri);
- c. Gambar rencana bangunan (sket bangunan);
- d. Foto Copy bukti luas PBB tahun terakhir;
- e. Pas Photo ukuran 3 X 4 cm;
- f. Rekomendasi Camat/Lurah;
- g. Khusus pemohon IMB bagi perusahaan industri dan Real Estate disamping persyaratan dimaksud pada huruf a/f Pasal ini ditambah dengan :
- -Izin prinsip dari Bupati;
- -Izin lokasi dari Badan Pertanahan Nasional;
- -Akte Pendirian Perusahaan;
- -Surat Kuasa apabila penandatanganan permohonan bukan dilaukan oleh pemohon sendiri;
- -Surat pernyataan pemohon tentang kesanggupan memenuhi persyaratan teknis bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- -Tanda anggota Real Estate Indonesia dan rekomendasi bebas banjir dari Dinas Pekerjaan Umum khusus bagi pemohon real estate;
- -Rencana tata bangunan prasarana kawasan industri yang disetujui oleh Bupati dengan menunjukan lokasi kavling untuk bangunan yang bersangkutan bagi perusahaan industri yang berlokasi dikawasan industri.
BAB V - CARA MENGUKUR TINGKATAN PENGGUNAAN JASA Pasal 7
Pasal 12

- (1). Dinas Pekerjaan Umum mengadakan penelitian PIMB/MbB yang diajukan mengenai syarat-syarat administrasi dan tehnis menurut ketentuan yang berlaku.
- (2). Dinas Pekerjaan Umum memberikan tanda terima PIMB/MbB apabila semua persyaratan administrasi telah dipenuhi.
- (3). Dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja setelah permohonan diterima sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Pasal ini, Dinas Pekerjaan Umum menetapkan besarnya retribusi yang wajib dibayar oleh pemohon berdasarkan ketentuan yang berlaku, atau menolek PIMB yang diajukan karena tidak memenuhi persyaratan.
- (4). Untuk PIMB yang ditolak, harus diperbaiki mengikuti ketentuan yang berlaku atau petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum, kemudian dapat diajukan kembali.
KEPUTUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN/MENGUBAH BANGUNAN (KIMB/MbB)
BAB V - CARA MENGUKUR TINGKATAN PENGGUNAAN JASA Pasal 7
Pasal 13

- (1). Keputusan izin mendirikan bangunan/mengubah bangunan (KIMB/MbB) diberikan paling lama 12 (dua belas) hari setelah pemohon memenuhi segala persyaratan yang ditentukan.
- (2). KIMB/MbB ditanda tangani oleh dan atas nama Bupati Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (3). KIMB hanya berlaku kepada nama yang tercantum dalam KIMB.
- (4). OMB dapat bersifat sementara kalau dipandang perlu oleh Bupati dan diberikan jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun.
- (1). KIMB dapat ditunda berdasarkan alasan :
- a. Pemerintah Kabupaten masih memerlukan waktu tambahan untuk penilaian, khususnya persyaratan bangunan serta pertimbangan nilai lingkungan yang direncanakan.
- b. Pemerintah Kabupaten nyata-nyata sedang merencanakan rencana kota atau rencana terperinci kota;
- c. Pemberian kesempatan tambahan kepada pemohon untuk melengkapi permohonan IMB yang diajukan.
- (2). Penundaan KIMB disampaikan kepada pemohon oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan menyebutkan alasan penundaan tersebut.
- (1). Permohonan IMB ditolak apabila :
- a. Bangunan yang akan didirikan dinilai tidak memenuhi persyaratan teknis bangunan seperti diatur pada BAB IV Peraturan Daerah ini.
- b. Karena persyaratan/ketentuan dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi;
- c. Bangunan yang akan didirikan diatas lokasi/tanah yang penggunaannya tidak sesuai dengan rencana kota yang sudah ditetapkan dalam rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten Muaro Jambi;
- d. Bangunan yang direncanakan tersebut bertentangan dengan kepentingan dan ketertiban umum;
- e. Bangunan yang direncanakan tersebut bertentangan dengan ketertiban, keserasian dan keseimbangan lingkungan;
- f. Bangunan yang akan mengganggu atau merusak lingkungan di sekitarnya;
- g. Bangunan akan mengganggu lalu lintas, aliran (air hujan), cahaya atau bangunan-bangunan yang telah ada.
- h. Sifat dan fungsi bangunan tidak sesuai dengan lingkungan sekitarnya;
- i. Tanah bangunan untuk kesehatan (higienis) tidak mengizinkan;
- j. Rencana bangunan tersebut menyebabkan terganggunya jalan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
- k. Adanya keberatan yang diajukan dan dibenarkan oleh Pemerintah;
- l. Bertentangan dengan Undang-Undang, Peraturan Daerah Propinsi atau peraturan lain yang ditingkatnya lebih tinggi dari Peraturan Daerah ini.
- (2). Penolakan permohonan IMB disampaikan kepada pemohon oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum atas nama Bupati dengan menyebutkan alasan penolakan.
BAB V - CARA MENGUKUR TINGKATAN PENGGUNAAN JASA Pasal 7
Pasal 16

IMB tidak diperlukan dalam hal :
- (1). Membuat lubang-lubang ventilasi, penerangan dan sebagainya yang luasnya tidak melebihi dari 1 M2 dengan isi terpanjang mendatar tidak lebih dari 2 (dua) meter.
- (2). Membongkar bangunan yang menurut pertimbangan teknis Kepala Dinas Pekerjaan Umum tidak membahayakan.
- (3). Pemeliharaan/perbaikan bangunan dengan tidak merubah denah, kontruksi maupun arsitektur dari bangunan semula yang mendapat izin.
- (4). Mendirikan bangunan yang tidak permanen untuk memelihara binatang ternak (kecuali babi atau taman-taman), dengan syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Ditempatkan dihalaman belakang;
- b. Luas tidak melebihi 10 (sepuluh) M2 dan tingginya tidak lebih dari 2 meter.
- (5). Membuat kolam hias, taman dan patung-patung, tiang bendera pekarangan rumah.
- (6). Mendirikan bangunan sementara yang pendiriannya telah diperolah izin dari Bupati untuk paling lama 1 (satu) bulan.
- (7). Mendirikan perlengkapan bangunan yang pendiriannya telah memiliki izin selama mendirikan suatu bangunan.
Dilarang mendirikan/mengubah bangunan apabila :
- (1). Tidak mempunyai surat IMB atau mengubah bangunan.
- (2). Menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat lebih lanjut dari IMB.
- (3). Menyimpang dari rencana pembangunan yang menjadi dasar pemberian IMB.
- (4). Menyimpang dari peraturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan Peraturan Daerah ini atau peraturan lainnya yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (5). Mendirikan bangunan diatas tanah orang lain tanpa izin pemiliknya atau kuasa yang sah.
- (1). Bupati dapat mencabut surat IMB apabila :
- a. Dalam waktu 12 (dua belas) setelah tanggal itu diberikan pemegang izin masih belum melakukan pekerjaan yangt sungguh-sungguh dan meyakinkan;
- b. Pekerjaan-pekerjaan itu berganti selama 12 (dua belas) bulan dan ternyata tidak akan dilanjutkan;
- c. Izin yang telah diberikan itu kemudian ternyata didasarkan pada keterangan-keterangan yang keliru (palsu);
- d. Pembangunan itu ternyata menyimpang dari rencana dan syarat-syarat yang disahkan;
- e. Pemilik IMB selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan setelah berlakunya izin mendirikan bangunan belum memulai pelaksanaan pekerjaannya maka keputusan IMB batal dengan sendirinya.
- (2). Pencabutan surat IMB diberikan dalam bentuk surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum atas nama Bupati ditujukan kepada pemegang izin disertai dengan alasan-alasannya.
- (3). Sebelum Keputusan dimaksud ayat (2) Pasal ini dikeluarkan pemegang izin terlebih dahulu diberitahukan peringatan secara tertulis dan kepadanya diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.
BAB V - CARA MENGUKUR TINGKATAN PENGGUNAAN JASA Pasal 7
Pasal 19

Pelaksanaan pekerjaan mendirikan/mengubah bangunan :
- (1). Pemilik IMB wajib menberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum tentang :
- a. Saat akan dimulainya pekerjaan mendirikan bangunan sekurangkurangnya 24 Jam sebelum dimulainya pekerjaan;
- b. Saat akan dimulainya bagian-bagian mendirikan bangunan sepanjang hal itu dipersyaratkan dalam IMB, sekurang-kurangnya 24 Jam sebelum bagian itu mulai dikerjakan;
- c. Tiap penyelesaian bagian pekerjaan mendirikan bangunan sepanjang hal itu dipersyaratkan dalam IMB.
- (2). Pekerjaan mendirikan bangunan dalam IMB baru dapat mulai dikerjakan setelah Dinas Pekerjaan Umum menetapkan garis sempadan pagar, garis sempadan bangunan, serta ketinggian permukaan tanah perkarangan tempat bangunan akan didirikan sesuai dengan peryaratan yang telah ditetapkan dalam izin mendirikan bangunan.
- (3). Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana ayat (1) Pasal ini, Dinas Pekerjaan Umum tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka pemilik IMB dapat memulai pekerjaannya.
- (4). Pekerjaan mendirikan bangunan harus sesuai dengan rencana yang telah diajukan/ditetapkan dalam IMB.
BAB V - CARA MENGUKUR TINGKATAN PENGGUNAAN JASA Pasal 7
Pasal 20

- (1). Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilaksanakan, pemilik IMB dapat/diharuskan menutup lokasi tempat mendirikan bangunan dengan pagar pengaman.
- (2). Bilamana terdapat sarana kota yang mengganggu atau terkena rencana bangunan, maka pelaksanaan pemindahan/pengaman harus dikerjakan oleh pihak berwenang atas biaya pemilik IMB.
- (1). Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan sampai dua lantai dapat dilakukan oleh pelaksana yang ahli.
- (2). Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan dengan luas lebih dari 500 M2 atau bertingkat lebih dari dua lantai atau bangunan spesifik harus dilakukan oleh Badan Hukum yang memiliki kualifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
BAB V - CARA MENGUKUR TINGKATAN PENGGUNAAN JASA Pasal 7
Pasal 22

- (1). Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan oleh pengawas yang sudah dapat izin.
- (2). Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilakukan, pemilik IMB harus menempatkan salinan gambar/keputusan IMB beserta lampirannya di lokasi untuk kepentingan pemeriksaan petugas.
- (3). Petugas Dinas Pekerjaan Umum berwenang untuk :
- a. Memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan pada setiap saat;
- b. Memeriksa apakah bahan-bahan sesuai dengan persyaratan umum bahan bangunan (PUBB) dan RKS;
- c. Memerintahkan menyingkirkan bahan yang tidak memenuhi syarat, demikian pula alat-alat yang dianggap berbahaya serta merugikan keselamatan/kesehatan umum;
- d. Memerintahkan membongkar atau menghentikan segera pekerjaan mendirikan bangunan, sebagian atau seluruhnya untuk sementara waktu apabila :
- -Pelaksanaan mendirikan bengunan menyimpang dari izin yang telah diberikan atau syarat yang telah ditetapkan;
- -Peringatan tertulis dari Dinas Pekerjaan Umum tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (1). Pelaksanaan mendirikan bangunan harus mengikuti ketentuan-ketentuan dari peraturan keselamatan kerja yang berlaku.
- (2). Pemilik IMB diwajibkan untuk selalu berusaha menyediakan air minum bersih yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan tempat pekerjaan ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah dicapai oleh para pekerja yang membutuhkannya.
- (3). Pemilik IMB diwajibkan untuk menyediakan perlengkapan P3K lengkap dan banyaknya sesuai dengan jumlah orang yang dipekerjakan, ditempatkan sedemikian rupa didalam pekerjaan sehingga mudah dicapai bila diperlukan.
- (4). Pemilik IMB diwajibkan sekurang-kurangnya menyediakan satu kakus sementara bila mempekerjakan sampai dengan 40 Orang pekerja, untuk 40 orang kedua dan seterusnya disediakan tambahan masing-masing satu kakus lagi.
- (1). Setelah bangunan selesai, pemohon wajib menyampaikan laporan secara tertulis dengan :
- a. Berita acara pemeriksaan dari pengawas yang telah diakreditasi (bagi bangunan yang dipersyaratkan);
- b. Gambar yang sesuai dengan pelaksanaan.
- (2). Berdasarkan laporan dan berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum atas nama Bupati menerbitkan surat IPB.
- (3). Jangka waktu penerbitan IPB sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, ditetapkan selambat-lambatnya 12 hari kerja sejak diterimanya laporan dan Berita Acara Pemeriksaan.
- (4). IPB tidak diperlukan untuk bangunan rumah tinggal.
BAB V - CARA MENGUKUR TINGKATAN PENGGUNAAN JASA Pasal 7
Pasal 25

Apabila terjadi perubahan penggunaan bangunan sebagaimana yang telah ditetapkan maka permohonan IPB diwajibkan menyampaikan permohonan baru kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
BAB V - CARA MENGUKUR TINGKATAN PENGGUNAAN JASA Pasal 7
Pasal 26

Tata cara pengajuan Izin Penggunaan Bangunan (IPB)
- (1). PIPB baru dilakukan bersamaan dengan pengajuan IMB.
- (2). PIPB diajukan secara tertulis kepada Bupati oleh perorangan, badan/lembaga melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (1). Dinas Pekerjaan Umum mengadakan penelitian atas PIPB yang diajukan mengenai syarat-syarat administrasi, teknis dan lingkungan menurut peraturan yang berlaku pada saat permohonan diajukan.
- (2). Dinas Pekerjaan Umum memberikan tanda terima PIPB apabila persyaratan administrasi telah dipenuhi.
- (3). Kepala Dinas Pekerjaan Umum memberikan surat keterangan layak huni apabila bangunan yang diajukan IPBnya telah memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan.
- (4). Dalam waktu 3 hari setelah diterbitkannya surat keterangan layak huni sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, Dinas Pekerjaan Umum menetapkan besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon IPB.
- (5). Dalam jangka waktu 5 hari kerja setelah retribusi dilunasi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum atas nama Bupati mengeluarkan IPB.
PETUNJUK MEROBOHKAN BANGUNAN
- (1). Kepala Dinas Pekerjaan Umum atas nama Bupati dapat memerintahkan kepada pemilik untuk merobohkan bangunan-bangunan yang dinyatakan :
- a. Rapuh;
- b. Membahayakan keselamatan umum;
- c. Tidak sesuai dengan tata ruang kota dan ketentuan lain yang berlaku.
- (2). Pemilik bangunan dapat mengajukan permohonan untuk merobohkan bangunan.
- (3). Sebelum mengajukan IMhB pemohon harus terlebih dahulu meminta petunjuk tentang merobohkan bangunan Kepada Dinas Pekerjaan Umum yang meliputi :
- a. Tujuan atau alasan merobohkan bangunan;
- b. Persyaratan merobohkan bangunan;
- c. Cara merobohkan bangunan;
- d. Hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (4). IMhB tidak diperlukan untuk bangunan rumah tinggal.
- (1). Perencanaan merobohkan bangunan dibuat oleh perencana bangunan.
- (2). Ketentuan ayat (1) Pasal ini tidak berlaku :
- a. Bangunan sederhana;
- b. Bangunan tidak bertingkat.
- (3). Perencanaan merobohkan bangunan meliputi :
- a. Sistem merobohkan bangunan;
- b. Pengendalian pelaksanaan merobohkan bangunan.
BAB V - CARA MENGUKUR TINGKATAN PENGGUNAAN JASA Pasal 7
Pasal 31

TATA CARA MENGAJUKAN PERMOHONAN IZIN MEROBOHKAN BANGUNAN (PIMhB)
PIMhB harus diajukan sendiri secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum oleh perorangan atau Badan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (1). Dinas Pekerjaan Umum mengadakan penelitian atas penerbitan IMhB yang diajukan mengenai syarat-syarat administrasi, teknis dan lingkungan menurut ketentuan yang berlaku.
- (2). Dinas Pekerjaan Umum memberikan tanda terima PIMB apabila persyaratan PIMB telah terpenuhi.
- (3). Kepala Dinas Pekerjaan Umum memberikan rekomendasi atas rencana merobohkan bangunan apabila perencanaan merobohkan bangunan yang diajukan IMhB nya telah memenuhi persyaratan keamanan teknis dan keselamatan lingkungan.
- (4). Dalam waktu 5 hari kerja setelah diterbitkannya rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, Dinas Pekerjaan Umum menetapkan besarnya retribusi yang wajib dibayar.
- (5). Dalam jangka waktu 5 hari kerja setelah retribusi dilunasi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum atas nama Bupati mengeluarkan IMhB.
- (1). Pekerjaan merobohkan bangunan dapat dimulai selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah IMhB diterima oleh pemohon.
- (2). Pekerjaan merobohkan bangunan dapat dilaksanakan berdasarkan cara dan rencana yang telah disahkan dalam IMhb.
- (1). Selama pekerjaan merobohkan bangunan dilaksanakan pemilik IMhB beserta lampirannya dilokasi pekerjaan untuk kepentingan pemeriksaan.
- (2). Petugas berwenang :
- a. Memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan merobohkan bangunan.
- b. Memeriksa apakah perlengkapan dan peralatan yang digunakan untuk merobohkan bangunan atau bagian-bagian bangunan yang dirobohkan sesuai dengan persyaratan yang disyahkan dalam IMhB.
- c. Melarang perlengkapan, peralatan dan cara yang digunakan untuk merobohkan bangunan yang berbahaya bagi pekerja, masyarakat sekitar dan lingkungan serta memerintahkan mentaati cara-cara yang telah disahkan dalam IMB.
BAB VI - PRINSIP DAN SARARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 35
Pasal 36

Retribusi IMB terdiri dari :
- a. Biaya administrasi yang meliputi :
- Biaya pengecekan;
- Biaya pengukuran;
- Biaya pemetaan;
- Biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian;
- Biaya plat nomor IMB.
- b. Biaya IMB meliputi :
- Bangunan rumah tinggal/sejenisnya;
- Bangunan umum;
- Bangunan perniagaan;
- Bangunan pendidikan;
- Bangunan kelembagaan/perkantoran;
- Bangunan industri;
- Bangunan lain-lain.
BAB VI - PRINSIP DAN SARARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 35
Pasal 37

Biaya izin merubah bangunan terdiri dari :
- -Biaya administrasi;
- -Biaya izin merubah bangunan.
- (1). Biaya IPB terdiri dari :
- Biaya administrasi;
- Biaya izin penggunaan banguna.
- (2). Besarnya biaya-biaya tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan berdasarkan pada nilai bangunan, status bangunan, kelas bangunan, tingkat bangunan dan luas lantai bangunan.
BAB VI - PRINSIP DAN SARARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 35
Pasal 39

- (1). Biaya merobohkan bangunan terdiri dari :
- Biaya administrasi
- Biaya izin merobohkan bangunan.
- (2). Besarnya biaya-biaya tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan berdasarkan pada nilai bangunan, status bangunan, kelas bangunan, tingkat bangunan dan luas lantai bangunan.
BAB VII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 40
Pasal 38

. Biaya IMB :
Rumah tinggal/sejenis :
- a. Di Ibukota Kabupaten :
- Permanen...
Rp. 500.000/M2
- Semi permanen...
Rp. 350.000/M2
- Sementara...
Rp. 200.000/M2
- b. Di Ibukota Kecamatan :
- Permanen...
Rp. 400.000/M2
- Semi permanen...
Rp. 300.000/M2
- Sementara...
Rp. 150.000/M2
- c. Di Desa/Kelurahan :
- Permanen...
Rp. 300.000/M2
- Semi permanen...
Rp. 200.000/M2
- Sementara...
Rp. 100.000/M2
Bangunan Umum :
- a. Di Ibukota Kabupaten :
- Permanen...
Rp. 600.000/M2
- Semi permanen...
Rp. 450.000/M2
- Sementara...
Rp. 300.000/M2
- b. Di Ibukota Kecamatan :
- Permanen...
Rp. 500.000/M2
- Semi permanen...
Rp. 400.000/M2
- Sementara...
Rp. 200.000/M2
- c. Di Desa/Kelurahan :
- Permanen...
Rp. 400.000/M2
- Semi permanen...
Rp. 200.000/M2
Bangunan Perniagaan :
- a. Di Ibukota Kabupaten :
- Permanen...
Rp. 1.000.000/M2
- Semi permanen...
Rp. 800.000/M2
- Sementara...
Rp. 300.000/M2
- b. Di Ibukota Kecamatan :
- Permanen...
Rp. 800.000/M2
- Semi permanen...
Rp. 600.000/M2
- Sementara...
Rp. 200.000/M2
- c. Di Desa/Kelurahan :
- Permanen...
Rp. 400.000/M2
- Semi permanen...
Rp. 200.000/M2
- Sementara...
Rp. 100.000/M2
Bangunan Pendidikan :
- Permanen...
Rp. 600.000/M2
- Semi permanen...
Rp. 450.000/M2
- Sementara...
Rp. 300.000/M2
Bangunan Kelembagaan :
- Permanen...
Rp. 600.000/M2
- Semi permanen...
Rp. 450.000/M2
- Sementara...
Rp. 300.000/M2
Bangunan Industri :
Untuk memberikan izin mendirikan bangunan industri dikenakan pungutan retribusi yang besarnya ditetapkan berdasarkan perhitungan luas bangunan X tarif permeter persegi harga dasar bangunan X 2%.
Bangunan Lain-lain :
- Bengkel mobil ...
Rp. 1.000.000/M2
- Bengkel motor....
Rp. 500.000/M2
- Bengkel sepeda...
Rp. 200.000/M2
- Bengkel batu bata/genteng... .
Rp. 400.000/M2
- -
- Bangsal ternak ayam.....
Rp. 600.000/M2
- Penggilingan padi...
Rp. 600.000/M2
- Bangunan khusus gudang...
Rp. 2.000.000/M2
- Dermaga....
Rp. 1.000.000/M2
- -
Turap.....
Rp. 500.000/M2
Bangunan Pagar :
- Permanen.....
Rp. 400.000/M2
- Semi permanen....
Rp. 300.000/M2
- Sementara.....
Rp. 200.000/M2
- Jembatan sementara menuju bangunan.....
Rp. 500.000/M2
- (3). Biaya Sempadan terdiri dari :
- a. Di Ibukota Kabupaten ...
Rp. 20.000,-
- b. Di Ibukota Kecamatan...
Rp. 10.000,-
- c. Di Desa/Kelurahan ...
Rp. 5.000,-
BAB VII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 40
Pasal 41

Ketetapan jumlah retribusi izin mengubah bangunan (IMhB) diperhitungkan sebagai berikut :
- -Biaya administrasi...
Rp. 20.000,-
- -Biaya izin mengubah bangunan (IMhB) sama dengan izin mendirikan bangunan (IMB) sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2).
BAB VII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 40
Pasal 42

Ketetapan jumlah retribusi izin penggunaan bangunan (IPB) ditetapkan sebagai berikut :
- -Biaya izin penggunaan bangunan (IPB) untuk :
- Bangunan Permanen...
Rp. 30.000,-
- Bangunan Semi permanen...
Rp. 25.000,-
- Bangunan Sementara...
Rp. 20.000,-
Ketetapan jumlah retribusi izin merobohkan bangunan (IMhB) diperhitungkan sebagai berikut :
- -Biaya administrasi...
Rp. 25.000,-
- -
Rp. 50.000/M2
- Biaya izin merobohkan bangunan (IMbH) : Bangunan permanen....
BAB VIII - PERSYARATAN ARSITEKTUR Pasal 44
Pasal 45

- (1). Garis Sempandan pondasi bangunan terluar sejajar dengan as jalan (rencana jalan)/tepi sungai di sekililing ditentukan berdasarkan lebar jalan/rencana jalan/lebar sungai, fungsi jalan dan peruntukan kapling/kawasan.
- (2). Letak garis sempadan podasi bangunan terluar tersebut pada ayat (1) Pasal ini, bilamana tidak ditentukan lain adalah separuh lebar daerah milik jalan (damija) dihitung dari as jalan.
- (3). Untuk lebar jalan/sungai yang kurang dari lima meter, letak garis sempadan adalah 2 meter dihitung dari tepi jalan/sungai.
- (4). Letak garis sempadan pondasi bangunan terluar pada bagian samping yang berbatasan dengan tetangga bilamana tidak ditetapkan lain adalah minimal 2 meter dari batas kapling, atau atas dasar kesepakatan dengan tetangga yang saling berbatasan.
- (5). Letak garis sempadan pondasi bangunan terluar pada bagian belakang yang berbatasan dengan tetangga bilamana tidak ditetapkan lain adalah minimal 2 meter dari batas kapling, atau atas dasar kesepakatan dengan tetangga yang saling berbatasan.
BAB VIII - PERSYARATAN ARSITEKTUR Pasal 44
Pasal 46

- (1). Garis Sempadan pagar terluar yang berbatasan dengan jalan ditentukan berhimpit dengan batas terluar daerah milik jalan.
- (2). Garis pada sudut persimpangan jalan ditentukan dengan serongan/lengkungan atas dasar fungsi dan peranan jalan.
- (3). Tinggi pagar yang berbatasan dengan jalan ditentukan maksimum 2 meter dari permukaan halaman/trotoar dengan bentuk transparan atau tembus pandang, kecuali perusahaan/industri/pabrik.
BAB VIII - PERSYARATAN ARSITEKTUR Pasal 44
Pasal 47

- (1). Garis sempadan jalan masuk ke kapling bilamana tidak ditentukan lain adalah berhimpit dengan batas garis tepi jalan.
- (2). Pembuatan jalan masuk harus mendapat izin dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
BAB VIII - PERSYARATAN ARSITEKTUR Pasal 44
Pasal 48

- (1). Teras/balkon tidak dibenarkan diberi dinding sebagai ruangan tertutup.
- (2). Balkon bangunan tidak dibenarkan mengarah/menghadap ke kapling tetangga yang disamping.
- (3). Garis terluar balkon bangunan tidak dibenarkan melewati batas pekarangan yang berbatasan dengan tetangga.
BAB VIII - PERSYARATAN ARSITEKTUR Pasal 44
Pasal 49

- (1). Garis terluar suatu teritis/overstek yang menghadap kearah tetangga tidak dibenarkan melewati batasan pekarangan yang berbatasan dengan tetangga.
- (2). Apabila garis sempadan bangunan ditetapkan berhimpit dengan garis sempadan pagar, cucuran atap suatu teritis/overstek harus diberi talang dan pipa talang harus disalurkan sampai ketanah.
- (3). Dilarang menempatkan lubang angin/ventilasi/jendela pada dinding yang berbatasan langsung dengan tetangga.
BAB VIII - PERSYARATAN ARSITEKTUR Pasal 44
Pasal 50

- (1). Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/resapan air permukaan tanah dan pencegahan terhadap biaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntuka, fungsi bangunan, keselamatan kekayaan bangunan.
- (2). Ketentuan besarnya KDB pada ayat (1) Pasal ini, bilamana tidak ditentukan lain, tidak dibenarkan lebih dari 80 %.
- (1). Koefisien lantai bangunan (KLB) ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/resapan air permukaan tanah dan pencegahan
- terhadap bahaya kebakaran/kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan keselamatan dan kenyamanan bangunan.
- (2). Ketentuan besarnya KLB pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana Tata Ruang kota atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (1). Ketinggian bangunan ditentukan sesuai dengan tata ruang.
- (2). Untuk masing-masing lokasi yang belum dibuat tata ruangnya, ketinggian maksimum bangunan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan mempertimbangkan lebar jalan, fungsi bangunan, keselamatan bangunan serta keserasian lingkungannya.
- (3). Untuk bangunan tinggi dan bertingkat/berlaku koefisien lantai bangunan (KLB) masing-masing lokasi.
- (4). Ketinggian bangunan deret maksimum 4 lantai dan selebihnya harus berjarak dengan persil tetangga.
BAB VIII - PERSYARATAN ARSITEKTUR Pasal 44
Pasal 53

Persyaratan Khusus Bangunan Umum
- (1). Yang termasuk golongan ini adalah :
- a. Bangunan tempat pertemuan umum yang dipergunakan untuk peribadatan, kesenian, olah raga atau perjumpaan dan sejenisnya;
- b. Bangunan tempat pertemuan umum yang dipergunakan untuk rekreasi;
- c. Bangunan tempat pertemuan umum yang dipergunakan untuk perpindahan jasa transportasi/angkutan umum.
- (2). Setiap bangunan yang baru, secara fungsional dan estetikal hendaknya cenderung pada segi sosial budaya setempat.
BANGUNAN PERNIAGAAN
BAB VIII - PERSYARATAN ARSITEKTUR Pasal 44
Pasal 54

- (1). Yang termasuk golongan ini adalah :
- a. Bangunan tempat dilakukan penjualan jasa;
- b. Bangunan tempat dilakukan transaksi jual beli secara langsung.
- (2). Setiap bangunan dapat diletakkan berderet dan bersambung, dengan ketentuan harus memasang alat pencegah menjalarnya kebakaran dari dan ke bangunan lain.
- (3). Setiap bangunan perdagangan dan jasa dapat dibangun dengan KDB 100% dengan ketentuan bangunan tidak berubah status kegolongan yang lain.
- (4). Ketinggian bangunan dan atau jumlah lantai harus memperhitungkan keserasian tata ruang kota.
- (5). Pemasangan ornamen atau hiasan atau papan nama atau papan iklan, tidak dibenarkan menggangu ketertiban umum dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Keputusan Bupati.
- (1). Yang termasuk golongan ini adalah :
- a. Semua bangunan tempat dilakukan kegiatan pendidikan formal, non formal, agama, kejuruan dan keterampilan;
- b. Bangunan tempat pengelolaan sumber informasi atau data yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan;
- c. Bangunan tempat dilakukan kegiatan, pengamatan, penelitian, perencanaan dan perancangan yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan.
- (2). Setiap bangunan pendidikan dapat dibangun dengan KDB adalah tidak melebihi 50 % kecuali ditentukan lain.
BAB VIII - PERSYARATAN ARSITEKTUR Pasal 44
Pasal 56

- (1). Yang termasuk golongan ini adalah :
- a. Semua bangunan tempat dilakukan kegiatan yang berhubungan dengan urusan perkantoran;
- b. Semua bangunan yang ada hubungannya dengan bidang kesehatan atau perawatan sosial;
- c. Semua bangunan yang ada hubungannya dengan telekomunikasi.
- (2). Setiap bangunan dapat dibangun dengan KDB adalah tidak melebihi 60 % atau didasarkan pada perhitungan kelayakan.
- (3). Setiap bangunan yang baru secara fungsional dan estetika hendaknya mencerminkan perwujudan budaya.
- (1). Yang termasuk golongan ini adalah :
- a. Semua bangunan tempat tinggal milik perorangan atau milik suatu badan sosial/Badan Hukum atau Pemerintah;
- b. Semua bangunan tempat tinggal yang disewakan pada pihak lain;
- (2). Setiap bangunan harus mempunyai jarak bangunan dengan bangunan sekitarnya sekurang-kurangnya satu meter atau karena pertimbangan lain dapat berdempet.
- (3). Setiap bangunan rumah tinggal dapat dibangun dengan KDB adalah tidak melebihi 60 % kecuali ditentukan lain.
- (4). Setiap bangunan yang baru secara estetikal hendaknya mencerminkan perwujudan budaya setempat.
- (5). Bangunan-bangunan rumah tinggal yang pelaksanaannya dikelola oleh suatu Badan atau jumlahnya cukup banyak, harus memperhitungkan perimbangan fasilitas lingkungan secara baik.
- (6). Setiap bangunan yang dibangun atas kawasan yang belum memiliki rencana detail wajib merencanakan dan melaksanakan prasarana lingkungan sesuai petunjuk Dinas Cipta Karya.
- (7). Kewajiban perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) separuhnya ditanggung oleh pihak pemohon izin.
- (8). Perubahan status golongan hanya dibenarkan menjadi golongan bangunan campuran yang untuk selanjutnya diatur pada pasal izin Peraturan Daerah ini.
- (1). Yang dibenarkan termasuk golongan ini adalah :
- a. Semua bangunan dengan status induk bangunan perumahan ditambah perniagaan dan bukan sebaliknya;
- b. Semua bangunan dengan status induk bangunan perumahan ditambah industri (ringan, kerajinan, perumahan) dan bukan sebaliknya;
- c. Semua bangunan dengan status induk bangunan perumahan ditambah kelembagaan dan bukan sebaliknya;
- d. Semua bangunan dengan status induk bangunan umum ditambah perniagaan dan bukan sebaliknya;
- e. Semua bangunan dengan status induk bangunan umum ditambah kelembagaan dan bukan sebaliknya;
- f. Semua bangunan dengan status induk bangunan industri ditambah perniagaan dan bukan sebaliknya;
- g. Semua bangunan dengan status induk bangunan industri ditambah kelembagaan dan bukan sebaliknya;
- h. Semua bangunan dengan status induk bangunan kelembagaab ditambah perniagaan dan bukan sebaliknya;
- i. Semua bangunan dengan status induk bangunan pendidikan ditambah bangunan umum atau perniagaan atau kelembagaab dan bukan sebaliknya;
- (2). Setiap bangunan campuran dapat dikenakan KDB 70 %.
- (1). Setiap bangunan tidak diperbolehkan menghalangi pandangan lalu lintas.
- (2). Setiap bangunan langsung atau tidak langsung tidak diperbolehkan mengganggu atau menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan umum, keseimbangan/pelestarian lingkungan dan kesehatan lingkungan.
- (3). Setiap bangunan diusahakan mempertimbangkan segi-segi pengembangan konsepsi arsitektur bangunan tradisional, sehingga secara estetika dapat mencerminkan perwujudan corak budaya setempat.
BAB IX - PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN Pasal 61
Pasal 64

- (1). Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bangunan, tinggi dilakukan oleh tenaga ahli yang telah mempunyai bukti pengalaman dibidang tersebut.
- (2). Bilamana kulifikasi tenaga ahli masih diragukan, Bupati dapat menolak diteruskannya proses pembangunan.
- (1). Patokan/standard teknik yang harus dipakai adalah patokan/standard teknik yang berlaku di Indonesia yang antara lain meliputi SNI (standard Nasional Indonesia) tentang beton, SNI tentang baja, SNI tentang kayu dan standard teknik lainnya yang berlaku berkaitan dengan bangunan gedung.
- (2). Tiap-tiap bangunan dan bagian konstruksinya harus diperhitungkan terhadap beban sendiri, beban yang dipikul, beban angin, getaran dan gaya gempa sesuai dengan Peraturan pembebanan yang berlaku.
- (3). Tiap-tiap bangunan dan bagian konstruksinya yang dinyatakan mempunyai tingkat gaya angin atau gempa yang cukup besar harus direncanakan dengan konstruksi yang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
- (40. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai kewajiban dan wewenang untuk memeriksa konstruksi bangunan yang dibangun/yang akan dibangun baik dalam rancangan bangunan maupun pada masa pelaksanaan pembangunannya.
- (1). Setiap bangunan harus memiliki sarana dan alat/perlengkapan pencegahan/penanggulangan bahaya kebakaran yang bersumber dari listrik, gas dan sejenisnya sesuai dengan ketentuan dari peraturan/standard yang berlaku.
- (2). Setiap bangunan umum harus dilengkapi petunjuk secara jelas :
- a. Cara menyelamatkan diri dari bahaya kebakaran;
- b. Cara menghindari dari bahaya kebakaran;
- c. Cara mengetahui sumber bahaya kebakaran;
- d. Cara mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran.
- (1). Jenis, mutu, sifat bahan dan peralatan instalasi air minum harus memenuhi standar ketentuan teknis yang berlaku.
- (2). Pemilihan sistim dan penempatan instalasi air minum harus disesuaikan dan aman terhadap sistim lingkungan, bangunan-bangunan lain, bagian-bagian lain dari bangunan dan instalasi-instalasi lain sehingga tidak saling membahayakan, mengganggu dan merugikan serta memudahkan pengamatan dan pemeliharaan.
- (1). Pada dasarnya air hujan harus dibuang atau dialirkan kesaluran umum.
- (2). Jika hal dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak mungkin karena belum tersedianya saluran umum ataupun sebab-sebab lain yang dapat diterima yang berwenang, maka pembuangan air hujan harus dilakukan melalui proses peresapan ataupun cara-cara lain yang ditentukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (3). Saluran air hujan :
- a. Dalam tiap-tiap pekarangan harus dibuat saluran pembuangan air hujan;
- b. Saluran tersebut diatas harus mempunyai ukuran yang cukup besar kemiringan yang cukup untuk dapat mengalirkan saluran air hujan dengan baik;
- c. Air hujan yang jatuh dari atas atap harus segera disalurkan kesaluran diatas permukaan tanah dengan pipa atau saluran pasangan terbuka;
- d. Saluran harus dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (1). Semua air kotor yang asalnya dari dapur, kamar mandi, WC dan tempat cuci pembuangannya harus melalui pipa-pipa tertentu.
- (2). Pembuangan air kotor yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dialirkan ke saluran umum.
- (3). Jika hal dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak dimungkinkan, maka pembuangan air kotor harus dilakukan melalui proses peresapan ataupun cara-cara yang ditentukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (4). Letak sumber-sumber peresapan berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumber air minum/bersih terdekat dan atau tidak beradadi bagian atas kemiringan tanah terhadap letak sumber air minum/bersih, sepanjang tidak ada ketentuan lain yang disyaratkan, diakibatkan oleh suatu kondisi tanah.
- (1). Setiap pembangunan baru atau perluasan suatu bangunan yang diperuntukan sebagai tempat kediaman harus dilengkapi dengan tempat/kotak/lobang pembuangan sampah yang ditempatkan dan dibuat sedemikian rupa sehingga kesehatan umum terjamin.
- (2). Pada lingkungan/di daerah perkotaan yang terjangkau Dinas Kebersihan, disediakan kotak-kotak sampah yang tertutup sedemikian rupa sehingga petugas Dinas Kebersihan dapat dengan mudah melakukan tugasnya.
- (3). Pada lingkungan/daerah perkotaan yang belum terjangkau Dinas Kebersihan, maka Sampah-sampah dimasukan kedalam lobang, ditimbun dan atau dibakar dengan cara yang aman dan baik.
BAB XII - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 73
Pasal 74

Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB XVIII - K E B E R A T A N Pasal 80
Pasal 81

- (1). Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2). Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau besarnya retribusi yang terutang;
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XIX - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 82
Pasal 83

- (1). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. Nama dan alamat wajib retribusi;
- b. Masa retribusi;
- c. Besarnya kelebihan pembayaran;
- d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3). Bukti penerimaan oleh Pejabat Kabupaten atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
BAB XIX - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 82
Pasal 84

- (1). Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2). Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XXIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 88
Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 27 Februari 2001
BUPATI MUARO JAMBI
DTO
Z.BACHRI SALEH, SH
DIUNDANGKAN DI SENGETI PADA TANGGAL 12 MARET 2001
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DTO
DRS. MUCHTAR MUIS.
DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI 15 SERI B TANGGAL 12 MARET 2001
.
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas
```
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas
```
PENJELASAN
Pasal 30

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 31

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 32

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 33

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 34

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 35

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 36

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 37

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 38

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 39

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 40

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 41

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 42

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 43

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 44

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 45

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 46

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 47

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 48

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 49

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 50

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 51

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 52

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 53

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 54

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 55

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 56

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 57

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 58

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 59

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 60

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 61

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 62

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 63

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 64

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 65

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 66

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 67

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 68

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 69

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 70

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 71

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 72

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 73

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 74

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 75

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 76

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 77

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 78

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 79

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 80

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 81

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 82

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 83

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 84

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 85

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 86

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 87

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 88

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 89

Cukup jelas