PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 04\ Tahun 2013
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 44 TAHUN 2011 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN DAN STANDARISASI KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO
Berlaku: 44 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Menimbang : a. Pemerintah Kota Manado;
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, maka perlu pengaturan kembali terhadap pemberian Tanda Nomor Kendaraan dan Standarisasi Kendaraan Dinas di Lingkungan
- b. bahwa dengan adanya perubahan Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kota Manado, maka Peraturan Walikota Manado Nomor 44 Tahun 2011 tentang Tanda Nomor Kendaraan dan Bermotor Dilingkungan Pemerintah Kota Manado, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Manado Nomor 44 Tahun 2011 tentang Tanda Nomor Kendaraan dan Standarisasi Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Manado;
3. Mengingat : 1. Pembentukan
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
c
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
10. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 01 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado;
12. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Manado;
13. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kota Manado;
14. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Manado;
15. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado;
16. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kota Manado;
17. Peraturan Walikota Manado Nomor 32 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado;
18. Peraturan Walikota Manado Nomor 33 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kota Manado;
19. Peraturan Walikota Manado Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Korpri Kota Manado;
16. c
Menetapkan :
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA MANADO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 44 TAHUN 2011 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN DAN STANDARISASI KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Manado Nomor 44 Tahun 2011 tentang Tanda Nomor Kendaraan dan Standarisasi Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Manado, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan angka 12, sehingga Pasal 1 berbunyi :
N/A
Pasal 3

- (1) Tanda Nomor Kendaraan Dinas diberikan untuk:
- a. kendaraan perorangan dinas;
- b. kendaraan dinas jabatan;
- c. kendaraan dinas operasional;
- d. kendaraan dinas operasional khusus; dan
- (2) Tanda Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Tanda Nomor Kendaraan Dinas Khusus;
- b. Tanda Nomor Kendaraan Dinas lainnya;
- (3) Tanda Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (4) Tanda Nomor Kendaraan Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah DB 1 A sampai dengan DB 99 A.
- (5) Tanda Nomor Kendaraan Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk:
- a. kendaraan perorangan dinas;
- b. kendaraan dinas jabatan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon Ilia (Kepala Bagian Sekretariat Daerah dan Camat) di lingkungan Pemerintah Kota Manado serta, Instansi Vertikal;
- (6) Urutan pemberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas Khusus adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (7) Pengaturan pemberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang digunakan untuk kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pemberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) setelah mendapat rekomendasi dari Walikota.
- (2) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota Manado melalui Bagian Perlengkapan.
c
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut
N/A
Pasal 6

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Perlengkapan.
Pasal II
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.
Ditetapkan di Manado pada tanggal 0$- &amp;t -2oP&gt; .
WALIKOTA MANADO,
Diundangkan di Manado pada tanggal og -Of -Xol'h ·
SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,
M. H. F. SENDOH
BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2013 NOMOR £
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MANADO
TANGGAL
· C#-0l-&gt;°V*&gt; ' : TANDA NOMOR KENDARAAN DAN STANDARISASI KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO
NOMOR
TENTANG
URUTAN PEMBERIAN TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS
| No. | Pejabat/Pimpinan DPRD/Lainnya | Tanda No. Kend. Dinas | Tanda No. Kend. Dinas | Tanda No. Kend. Dinas | Ket |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 1 | Walikota | DB. | 1 | A | Cadangan Cadangan |
| 2 | Wakil Walikota | DB. | 2 | A A | |
| 3 | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | DB. | 3 | | |
| 4 | Kepala Kejaksaan Negeri | DB. | 4 | A | |
| 5 | Ketua Pengadilan Negeri | DB | 5 | A | |
| 6 | Sekretaris Daerah Kota | DB. | 6 | A | |
| 7 | Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | DB. | 7 | A | |
| 8 | Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | DB. | 8 | A | |
| 9 | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | DB. | 9 | A | |
| | Pembangunan | DB. | 10 | A | |
| 10 | Asisten Perekonomian dan | DB. | 11 | | |
| 11 | Asisten Administrasi Umum | DB. | | A | |
| 12 | Inspektur | | 12 | A | |
| 13 | Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan | DB. | 13 | A | |
| 14 | Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan | DB. DB. | 14 | A A | |
| 15 | Sumber Daya Manusia | | 15 | A | |
| 16 | Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi dan Keuangan | DB. | 16 | | |
| 17 | Staf Ahli Walikota Bidang Hukum dan Politik | DB. | 17 | A | |
| 18 | Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | DB DB. | 18" 19 | A A | |
| 19 20 | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat | DB. | 20 | A | |
| | | | 21 | A | |
| 21 | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja | DB | | | |
| 22 | Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan | DB. | 22 | A | |
| 23 | KepalaBadan Lingkungan Hidup | DB. | 23 | A | |
| 24 | Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | DB. | 24 | A | |
| 25 | Ketua Tim Penggerak PKK Kota Manado | DB. | 25 | A | |
| 26 | Wakil KetuaTim Penggerak PKK Kota Manado | DB. | 26 | A | |
| 27 | Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Manado | DB. | 27 | A | |
| 28 | Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan Latihan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik | DB. | 28 | A A | |
| 29 30 | Daerah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu | DB. DB. | 29 30 | A | |
| 31 | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ketahanan | DB. | 31 32 | A | |
| 32 | Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Pangan | DB. | | A | |
| 33 | Cadangan Pemerintah Kota | DB. | 33 | A | |
| 34 | Cadangan Pemerintah Kota | DB. | 34 | A | |
| | | DB. | 35 | A | |
| 35 | Kepala Dinas Pendidikan | DB. | 36 | A | |
| 36 | Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga | DB. | 37 | A | |
| 37 | Kepala Dinas Kesehatan | DB. | 38 | A | |
| 38 | Kepala Dinas Sosial | DB. | 39 | A | |
| 39 | Kepala DinasTenaga Kerja | DB. | 40 | A | |
| 40 | Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kepala Dinas Perhubungan | DB. | 41 | A | |
| 41 | | DB. | 42 | A | |
| 42 | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Umum | DB. | 43 | A | |
| 43 44 | Kepala Dinas Pekerjaan Kepala Dinas Tata Kota | DB. | 44 | A | |
| 1 | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----|--------------|
| 45 | Kepala Dinas Koperasi dan UMKM | DB. | 45 | A | |
| 46 | Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan | DB. | 46 | A | |
| 47 | Kepala Dinas Pendapatan | DB. | 47 | A | |
| 48 | Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | DB. | 48 | A | |
| | | DB. | 49 | A | |
| 49 | Kepala Dinas Pertanian | | | | |
| 50 | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan | DB. | 50 | | |
| 51 | Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan | DB. | 51 | | |
| 52 | Kepala Dinas Pemadam Kebakaran | DB. | 52 | | |
| 53 | Cadangan Pemerintah Kota | DB | 53 | | No. Cadangan |
| 54 | Cadangan Pemerintah Kota | DB. | 54 | | No Cadangan |
| 55 | Kepala Kantor Arsip dan Perrpustakaan | DB. | 55 | A | |
| 56 | Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum | DB. DB. | 56 | A | |
| 57 | Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat | | 57 | A | |
| 58 | Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan | DB. | 58 | A | |
| 59 60 | Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | DB. DB. | 59 | A A | |
| | Kepala Daya | DB. | 60 61 | A | |
| 61 | Bagian Administrasi Sumber | DB. | | A | |
| 62 | Alam Kepala Bagian Administrasi Perekonomian | | 62 | | |
| 63 | Kepala Bagian Administrasi Perkotaan | DB. DB. | 63 | A A | |
| 64 | Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian | DB. | 64 65 | A | |
| 65 | Kepala Bagian Perlengkapan | DB. | 66 | A A | |
| 66 67 | Kepala Bagian Umum Kepala Bagian Humas dan Protokol | DB. | 67 | A | No. Cadangan |
| 68 | Cadangan Pemerintah Kota | DB. | 68 69 | A | |
| 69 | Kepala Bagian Persidangan dan Per. UU DPRD Kepala Bagian Keuangan DPRD | DB. DB. | 70 | A | |
| 70 | | DB. | 71 | A | |
| 71 | Kepala Bagian Humas dan Protokol DPRD | | | | |
| 72 | Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian DPRD | DB. | 72 | A | |
| 73 | Camat Malalayang | DB. | 73 | A A | |
| 74 | Camat Sario | DB. | 74 | | |
| 75 | Camat Wanea | DB. | 75 | A | |
| 76 | Camat Wenang | DB. | 76 | A | |
| 77 | Camat Tikala | DB. | 77 | A | |
| 78 | Camat Paal Dua | DB. | 78 79 | | |
| 79 | Camat Mapanget | DB. DB. | 80 | A | |
| 80 | Camat Singkil | | 81 | A | |
| 81 | Camat Tuminting | DB. | | | |
| 82 | Camat Bunaken | DB | 82 | A | |
| 83 | Camat Bunaken Kepulauan | DB. | 83 | A | |
| 84 | Cadangan Pemerintah Kota | DB. | 84 | A | No. Cadangan |
| 85 | Cadangan Pemerintah Kota | DB. | 85 | A | No. Cadangan |
| 86 | Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota | DB. | 86 | A | |
| 87 | Manado Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Manado | DB. | 87 | A | |
| 88 | Ketua Pengadilan Agama Kota Manado | DB. | 88 | A | |
| 89 | Manado | DB. | 89 | A | |
| 90 | Kepala Kantor Pajak Pratama Kota Sekretaris Dewan Pengurus Korpri | DB | 90 | A | |
| 91 | Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Manado | DB. | 91 | A | |
s
| 1 | | | | |
|-----|----------------------------|-----|----|--------------|
| 92 | Cadangan Pemerintah Kota | DB. | 92 | No. Cadangan |
| 93 | Cadangan Pemerintah Kota | DB. | 93 | No. Cadangan |
| 94 | Cadangan Pemerintah Kota | DB. | 94 | No. Cadangan |
| 95 | Cadangan Pemerintah Kota | DB. | 95 | No. Cadangan |
| 96 | Cadangan Pemerintah Kota | DB. | 96 | No. Cadangan |
| 97 | Cadangan Instansi Vertikal | DB | 97 | No. Cadangan |
| 98 | Cadangan Instansi Vertikal | DB. | 98 | No. Cadangan |
| 99 | Cadangan Instansi Vertikal | DB. | 99 | No. Cadangan |