PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor MOR Tahun 2017
Tentang ALOKASI DANA DESA KEPADA DESA DALAM K.ABUPATEN BANYUASIN
Berlaku: 8 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang | a. | bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 pada ayat (6) Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014 tentang Desa ketentuan dalarn Pasal 96 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah |
|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | b. c. | bahwa perencanaan, penyaluran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus dilaksanakan secara transparan, tertib administrasi, disiplin anggaran dan akuntabel sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; bahwa berdasarkan p~rtimbangan sebagaimana dimaksud |
| Mengingat | 1. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181); |
| | 2. | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255); |
| | 3. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495}; |
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pernbangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. 12.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal U sul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. 14.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1fomor 22 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1506);
15.Peraturan. \
~
"
.
Menetapkan
- 15.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 2);
- 16.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa serta Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 060);
- 17.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 20 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 201 7 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 207);
- 18.Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraluran Bupati Banyuasin Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 Nomor 33).
MEMUTUSKAN : •
PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG ALOKASI DANA DESA KEPADA DESA DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 201 7.
BAB II - ASAS DAN PRINSIP
Pasal 2

Alokasi Dana Desa kepada Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
Bagian Kedua Prinsip
Prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
- a. pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dari ,
- c. Alokasi Dana Desa digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Maksud
Pasal 4

Pengalokasian Alokasi Dana Desa kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk:
- a. memberikan bantuan dana kepada Pemerintah Desa dalam rangka mengoptimalkan pemantapan penyelenggaraan otonomi Desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan maByarakat; dan
- b. meningkatkan kinerja dan kesejahteraan aparatur pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa serta pemberdayaan masyarakat.
Bagian Kedua Tujuan
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Maksud
Pasal 5

Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:
- a. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
memberdayakan . ,~
- b. memberdayakan masyarakat agar mampu menemukan serta mengenali potensi permasalahan dan kebutuhan pembangunan dalam masyarakat sehingga dapat merencanakan, rnengevaluasi dan rnemanfaatkan secara bertanggungjawab serta mengamankan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan;
- c. memberdayakan kelembagaan masyarakat di tingkat desa agar semakin mampu melaksanakan peran dan fungsinya sebagai mitra dari pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyaral&lt;atan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. meningkatkan kesejahteraan penyelenggara pemerintahan Desa;
- e. menjamin keberlangsungan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- f. mendorong peningkatan swadaya, gotong royong dan partisipasi masyarakat;
- g. meningkatkan perekonomian masyarakat Desa melalui kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; dan
- h. mernperkual masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan.
BAB IV - SUMBER ANGGARAN, PENGALOKASIAN DAN PENGHITUNGAN
Pasal 6

- ( 1) Alokasi Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin pada Pos Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa Tahun Anggaran 201 7.
- (2) Mekanisme penganggaran Alokasi Dana Desa kepada Desa mengikuti ketentuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabu paten Banyuasin sesuai dengan keten tuan Pera tu ran Perun dang-undangan.
- (3) Alokasi Dana Desa kepada Desa dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Kabupaten Banyuasin.
Bagian Ked ua
Pagu Anggaran dan Penggunaan
BAB IV - SUMBER ANGGARAN, PENGALOKASIAN DAN PENGHITUNGAN
Pasal 7

- ( 1) Pengalokasian Alokasi Dana Desa ditetapkan sesuai kemampuan keuanga..'1. daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2017.
- (2) Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagairnana dimaksud pada ayat (1) bagi masing-masing Desa dengan mempertimbangkan:
. L., a. Jumlah .. t
- a. jumlah aparatur dan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Bendahara Desa serta honorarium Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- b. jumlah aparatur dan besaran tunjangan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c. jumlah aparatur dan besaran insentif Ketua Rukun Tetangga (RT);
- d. besaran insentif Pemangku Adat dan Linmas Desa;
- e. besaran operasional Pemerintah Desa;
- f. besaran operasional Bada.n. Permusyawaratan Desa.
- g. besaran operasional TP PKK Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Karang Taruna Desa dan Posyandu Desa;
- h. besaran 1 (satu) kali santunan kematian dan tunjangan pengabdian Man tan Kepala Desa Definitif dengan masa kerja minimal 4 (empat) tahun dan berhenti dengan hormat pada tahun 2016/2017 serta tidak sebagai Penjabat Kepala Desa atau terpilih kembali dan telah dilantik sebagai Kepala Desa;
1. mendanai pelaksanaan pemilihan kepala Desa serentak tahun 201 7 (Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2017).
Bagian Kedua Penghitungan ADD
BAB IV - SUMBER ANGGARAN, PENGALOKASIAN DAN PENGHITUNGAN
Pasal 8

- (1) Besaran ADD Kabupaten dihitung dengan rumus sebagai berikut:
ADD Kab = ADD siltap+ ADDmp
Keterangan
I
- a. ADDKab ADD yang dialokasikan Kabupaten;
2. b.ADD siltap
3. ADD yang digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Badan Perrnusyawaratan Desa, honorarium Operator Siskeudes, santunan mantan Kepala Desa serta insentif RT, Pemangku Adat dan Linmas Desa serta bantuan pilkades;
ADD
- mp ADD yang dibagi untuk seluruh Desa yang digunakan untuk :operasional pemerintahan Lembaga (LPMD),
Desa, BPD, TP PKK Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa Karang Taruna Desa dan Posyandu Desa.
- (2) ADDmp terdiri dari ADD Merata (ADDm) sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan ADD Proporsional (ADDp) sebesar 10% (sepuluh perseratus).
ADDmp = ADDm + ADDp
I
Keterangan :
- a. ADDmp ADD yang diberikan kepada setiap desa;
- b. ADDm secara merata kepada
- c. ADDp
ADD yang diberikan setiap desa;
- ADD yang diberikan secara proporsional sesuai
- dengan Bobot variabel.
- (3) Besaran ADD proporsional yang diberikan kepada Desa diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:
I
I
ADDpx = BDx X ADDp
Keterangan:
ADDpx
ADD yang diberikan kepada Desa x secara proporsional;
- b.BDx
- c. ADDp
- Nilai Bobot Desa untuk Desa x;
- ADD Proporsional.
BAB IV - SUMBER ANGGARAN, PENGALOKASIAN DAN PENGHITUNGAN
Pasal 9

- (1) Nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3 merupakan nilai Desa x yang ditentukan berdasarkan variabel.
- (2) Variabel sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. jumlah penducluk bersumber dari Pemerintah Kabupaten;
- b. luas w:ilayah Desa bersumber dari Pemerintah Kabupaten;
- c. angka kemiskinan bersumber dari Menteri Keuangan; dan
- d. tingkat kesulitan geografis bersumber dari Menteri Keuangan.
- (3) Variabel sebagaima na dimaksud pada ayat (2) dengan koefisien dan indeks sebagai berikut:
- (4) Besaran nilai bobot desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan den gan rumus:
| Huruf | Variab~l | Koefisien | Indeks |
|---------|-------------------------------------|-------------|----------|
| a | Jumlah Penduduk | KVl | 0,25 |
| b | Luas Wilayah | KV2 | 0,10 |
| C | Angka Kemiskinan | KV3 | 0,35 |
| d | Tingkat Indeks Kesulitan Geoirrafis | KV4 | 0,30 |
BDx = ((0,25 X KVlxl + 10, 10 X KV2xl + 10,35 X KV3x) + (0,30 X KV4xl)
Keterangan:
- a. BDx: nilai bobot desa untuk Desa x;
- b. KVlx: koefisien variabel jumlah penduduk Desa x;
- c. KV2x : koefisien variabel luas wilayah Desa x;
- d. KV3x : koefisien variabel angka kemiskinan Desa x;
- e. KV4x: koefisien variabel tingkat kesulitan geografis Desa x.
BAB IV - SUMBER ANGGARAN, PENGALOKASIAN DAN PENGHITUNGAN
Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa harus menyusun Rincian Belanja Kegiatan Desa sesuai pagu Alokasi Dana Desa masing-masing dengan urutan yaitu :
- a. menghitung dan menyusun Ren~ana Anggaran Biaya untuk penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan tunjangan BPD serta honorarium operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sesuai standar yang ditetapkan;
- b. menghitung dan menyusun Rencana Anggaran Biaya untuk insentif Ketua Rukun Tetangga sesuai standar biaya yang ditetapkan;
- c. menghitung dan menyusun Rencana Anggaran Biaya untuk insentif Pemangku Adat sesuai standar biaya yang ditetapkan;
- d. menghitung dan menyusun Rencana Anggaran Biaya untuk insentif Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) sesuai standar biaya yang ditetapkan;
- e. menetapkan tunjangan pengabdian Mantan Kepala Desa yang berakhir masa jabatan dan diberhentikan dengan hormat pada Tahun 2016 dan 2017 serta tidak terpilih kembali/ dilantik sebagai Kepala Desa;
- f. menghitung dan menyusun Rencana Anggaran Biaya untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 201 7 (bagi Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2017);
- g. menjumlahkan seluruh hasil penghitungan rincian penggunaan belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hun.1.f b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f ; dan
- h. melakukan pengurangan pagu Alokasi Dana Desa dengan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf g.
- (2) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dibagi penggunaannya untuk:
- a. 52 % (Lima puluh dua perseratus) operasional Pemerintah Desa;
- b. 25 % (Dua puluh lima perseseratus) untuk operasional BPD;
- c. 10 % (Sepuluh Perseratus) untuk operasional dan kegiatan TP PKK Desa;
- d. 7 % (Tujuh Perseratus) untuk operasional dan kegiatan Posyandu;
1•'
- e. 3 % (Tiga Perseratus) untuk operasional dan kegiatan LPMD; dan
- f. 3 % (Tiga Perseratus) untuk operasional dan kegiatan Karang Taruna.
PENGHASILAN TETAP DAN PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Bagian Kesatu Pengalokasian Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
BAB IV - SUMBER ANGGARAN, PENGALOKASIAN DAN PENGHITUNGAN
Pasal 11

- ( 1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap dan penghasilan lainnya.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersurnber dari ADD yang dianggarkan dalam APBDesa dan disalurkan melalui mekanisme transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (3) Pencairan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan setiap bula:n sebesar 1 / 12 (satu per dua belas) atau bertahap sesuai penyaluran dari jumlah keseluruhan alokasi dana yang dianggarka:n untuk penghasilan tetap sela:ma 1 (satu) tahun.
- (4) Pencaira:n dana penghasilan tetap Kepala Desa da:n Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Desa ke masing› masing Rekening Kepala Desa dan Pera:ngkat Desa atau dengan pembayaran secara tunai dari Bendahara Desa ke masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa.
BAB IV - SUMBER ANGGARAN, PENGALOKASIAN DAN PENGHITUNGAN
Pasal 12

- ( 1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diangkat sebelum tanggal 15 bula:n berjalan diberika:n penghasilan penuh pada bula:n yang bersangkutan.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diangkat setelah tanggal 15 bulan berjalan, pemberian penghasilan tetapnya terhitung mulai bulan berikutnya.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang cuti dalam waktu satu bulan atau lebih tidak diberikan penghasilan tetap pada bulan yang bersangkutan mengambil cuti.
- (5) Apabila jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa kosong/diberhentikan dan atau diisi Pelaksana Togas Kepala Desa dan Perangkat Desa maka hasil penghitungan penghasilan tetap untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat dialihkan untuk tambaha:n alokasi dana desa (ADD) bidang penyelenggaraan pemerintaha:n, pelaksanaan pemba:nguna:n, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (6) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak dapat dicairkan sebagai akibat adanya kekosongan/ pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), plafon dananya akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan dianggarkan pada APBDesa Perubahan atau APBDesa tahun berikutnya.
BAB IV - SUMBER ANGGARAN, PENGALOKASIAN DAN PENGHITUNGAN
Pasal 13

- (1) Penghasilan tetap K.epala Desa dan Perangkat Desa dihentikan karena :
2. a . habis masa jabatannya;
- b. meninggal dunia; a tau
- c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal sebelum habis masa jabatannya, diberikan penghasilan tetap sampai dengan bulan yang bersangkutan.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, diberikan pengha silan tetap sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap sejak ditetapkan Keputusan Pemberhentian Sementara dari Pejabat yang berwenang.
Bagian Kedua
Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang Sah
BAB IV - SUMBER ANGGARAN, PENGALOKASIAN DAN PENGHITUNGAN
Pasal 14

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat ( 1), Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapat penerirnaan lain yang sah.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yang bersumber dari APBDesa berdasarkan kemampuan keuangan Desa dan ketentuan Peraturan Perundang› undangan.
BAB IV - SUMBER ANGGARAN, PENGALOKASIAN DAN PENGHITUNGAN
Pasal 15

Penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), dapat berupa honorarium pelaksanaan kegiatan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Bagian Ketiga Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
BAB IV - SUMBER ANGGARAN, PENGALOKASIAN DAN PENGHITUNGAN
Pasal 16

- (1) Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa diberikan tunjangan yang dianggarkan dari APBDesa bersumber dari ADD.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Permusyawaratan Desa memperoleh belanja operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Besaran tunjangan ketu a, wakil ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
BAB VI - PERENCANAAN, PENYALURAN DAN PENCAIRAN
Pasal 17

- ( 1) Setiap Desa wajib mencantumkan besaran. Alokasi Dan.a Desa pada Pendapatan Transfer Desa dalam APBDesa.
- (2) Kegiatan yang bersumber dari ADD dalam APBDesa wajib tercantum dalarn dokurnen RPJMDesa dan RKP Desa serta dijabarkan dalarn Rencana Anggaran Biaya kegiatan Desa.
Bagian Kedua Penyaluran
BAB VI - PERENCANAAN, PENYALURAN DAN PENCAIRAN
Pasal 18

- ( 1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan rneliputi 3 (tiga) tahap yaitu :
- a. Tahap I pada bulan Februari Maret sebesar 40 %;
- b. Tahap II pada bulan Juni-Juli sebesar 40 %; dan
- c. Tahap III pada bulan September Oktober sebesar 20 %.
- (2) Setelah Peraturan Bupati tentang ADD ditetapkan, Dinas Pernberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin rnengajukan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin sesuai tahap pencairannya.
- (3) Pengajuan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelal, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin menerima dokurnen RKP Desa dan APBDesa serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya.
- (4) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin melakukan transfer dari Rekening Kas Um.um Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) masing-masing.
Bagian Ketiga Pencairan
BAB VI - PERENCANAAN, PENYALURAN DAN PENCAIRAN
Pasal 19

- ( 1) Setelah APB Des disahkan dan diundangkan, Kepala Desa melaksanakan rapat dengan Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk membahas pengajuan pencairan dan pelaksanaan kegiatan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Seksi dan Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai pelaksana kegiatan sesuai ruang lingkup tugasnya mengajukan usulan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dana kegiatan kepada Kepala Desa melalui Bendahara Desa dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya, Surat Pemyataan Tanggung Jawab dan Surat Penunjukan sebagai Pelaksana Kegiatan.
- (3) Bendahara Desa merekapitulasi jumlah total seluruh usulan, selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Desa melalui verifikasi Sekretaris Desa untuk disetujui.
- (4) Setelah disetujui oleh Kepala Desa selanjutnya disampaikan kepada Camat selaku Ketua Tim Pendamping dan Verifikasi Kecamatan dilengkapi dengan dokumen RKPDes, DURKDes, APBDes, dan RKADes/RAB Kegiatan untuk direkomendasikan pencairan Alokasi Dana Desa dari Rekening Kas Desa.
- (5) Sebelum memberikan rekomendasi pencairan, terlebih dahulu Tim Pendarnping dan Verifikasi Kecamatan meneliti dan memverifikasi usul pencairan Alokasi Dana Desa.
BAB VII - PELAKSANAAN
Pasal 20

- ( 1) Pelaksanaan kegiatan desa yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBDes sepenuhnya dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) harus mengacu pada Peraturan Bupati Banyuasin tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagai pelaksanaan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan desa dilakukan secara terpadu yang melibatkan Aparatur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kader Pembangunan Desa sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan desa harus disertai dengan swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat yang besarannya dikonversi dalam bentuk nilai uang sesuai dengan nilai upah harian di Desa masing-masing.
- (4) Jumlah nilai uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada setiap kegiatan harus dimasukkan dalam laporan realisasi kegiatan desa.
BAB VIII - PEMBlNAAN DAN MONITORING
Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pengelolaan ADD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Kabupaten Banyuasin meliputi:
menyusun .. .
],1
(c•
.,...,
- a. menyusun dan menyiapkan rancangan kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah dan atau Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati dan/atau Petunjuk Teknis Operasional mengenai pengelolaan dan penetapan pagu anggaran Alokasi Dana Desa dalam Kabupaten Banyuasin;
- b. memberikan pedoman dan bimbingan dalam pengelolaan ADD;
- c. melakukan pembinaan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis atau sejenisnya dan monitoring kepada kecamatan dan desa;
- d. memfasilitasi permohonan pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala BPKAD Kabupaten Banyuasin;
- e. menginformasikan pagu anggaran dan waktu penyaluran Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan mengenai Alokasi Dana Desa di tingkat Kabupaten;dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Asisten yang membidangi dan Sekretaris Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) melipu ti :
- a. memfasilitasi adminfrtrasi ADD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- b. mengkoordinasikan penyelesaian surat pertanggungjawaban (SPJ);
- c. mengkoordinasikan kelancaran clan ketepatan waktu penyampaian laporan realisasi;
- d. memeriksa, meneliti, memverifikasi dan mengevaluasi dokumen administrasi pengelolaan ADD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban ADD;
- e. memberikan surat pengantar dan rekomendasi kepada desa untuk pencairan ADD dari Bank Sumsel Babel berdasarkan kelengkapan persyaratan sesuai prosedur yang telah ditetapkan;
- f. melakukan pembinaan teknis Pemerintahan Desa dan BPD kepada berkaitan Aparatur dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pemeriksaan kegiatan desa baik administrasi, keuangan dan pisik;
- g. melakukan monitoring dan pengawasan secara langsung ke desa-desa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- h. memberikan teguran secara lisan dan tertulis kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang terbukti melakukan pelanggaran dan penyimpangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa;dan
- i. melaporkan . )'''.
1. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui DPMD Kabupaten Banyuasin.
BAB VIII - PEMBlNAAN DAN MONITORING
Pasal 22

- (1) Bupati dapat membentuk Tim Fasilitasi dan Asistensi Kabupaten serta Tim Verifikasi Kecamatan.
- (2) Tim Fasilitasi (unsur DPMD) dan Tim Asistensi (unsur OPD Teknis terkait) Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim verifikasi kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Camat dengan susunan Personalia terdiri dari :
- a. Camat selaku Penanggung Jawab;
- b. Sekretaris Kecarnatan sebagai Koordinator;
- c. Kepala Seksi PMD sebagai Ketua;
- d. Kepala Seksi dan staf kecamatan lain dapat ditunjuk sebagai anggota.
BAB IX - PENGAWASAN
Pasal 23

- (1) Masyarakat Desa dapat melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan ADD dan melaporkan hasilnya kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan pengawasan langsung di desa terhadap fisik pelaksanaan kegiatan desa sesuai dengan bidang/komisi yang bersangkutan pada setiap tahapan pencairan dan atau pelaksanaan kegiatan desa.
- (3) Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dilakukan dengan melihat dan mengarnati pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan. masyakat.
4. ( 4) Hasil pengawasan Sadan Permusyawaratan Desa harus dicatat dalam dokumen laporan hasil pengawasan kegiatan desa.
- (5) Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan rapat pleno untuk membahas dan merekomendasikan hasil pengawasan kepada Pemerintah Desa dalam rangka perbaikan, peningkatan dan penyempurnaan kegiatan desa.
- (6) Pemerintah Desa menindaklanjuti rekomendasi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa sepanjang telah dianggarkan dalam dokumen RKADes / RAB dan a tau dapat dilakukan melalui swadaya atau gotong royong masyarakat.
- (7) Hasil pengawasan Badan Permusyawaratan Desa tersebut menjadi bahan penyusunan Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
BAB IX - PENGAWASAN
Pasal 24

. .1..,,
l'\_•-•1•,
~~.I'
BAB IX - PENGAWASAN
Pasal 24

- ( 1) Apabila rekomendasi basil pengawasan Badan Permusyawaratan. Desa tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 230 ayat (5), berdasarkan kewenangannya Badan Permusyawaratan Desa melakukan koordinasi dengan kepala Desa atas rekomendasi hasil penga wasan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Camat untuk ditindaklanjuti.
- (3) Camat sesuai dengan kewenangannya, menyelesaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui tahapan sebagai berikut:
- a. teguran tertulis;
- b. dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud huruf a, belum diselesaikan, maka Camat mengeluarkan teguran tertulis kedua;
- c. dalam hal teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud huruf b belum diselesaikan, maka Camat melaporkan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin.
- (4) Apabila terjadi permasalahan dan penyirnpangan, Bupati dapat memerintahkan kepada lnspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan khusus.
- (5) Inspekrorat Daerah melakukan pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAB IX - PENGAWASAN
Pasal 25

- ( 1) Tim Pengelola Kegiatan Desa bertanggungjawab terhadap fisik dan keuangan kegiatan desa mulai dari kelengkapan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (2) Tim Pengelola Kegiatan Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, TP PKK, Karang Taruna, LPMD dan Posyandu harus menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan dan Operasional secara ru tin kepada Kepala Desa melalui Bendahara Desa.
- (3) Ketua RT dan Linmas Desa menyampaikan program kerja dan laporan kegiatan kepada Kepala Desa.
- (4) Kepala Dusun, Ketua RT dan Linmas Desa menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Kepala Desa melalui Kepala Seksi yang membidangi.
- ( 5) Bendahara Desa bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengusulan, pencairan, pe;mbelanjaan, pembayaran pajak yang sah serta penyusunan dan pengarsipan dokumen pertanggungjawaban keuangan desa serta pengembalian dana desa yang tidak terealiasi ke Kas Desa.
- (6) Dokumen -1~
- (6) Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Desa harus dikoreksi dan dapat diarsipkan oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- (7) Tim Pendamping Kecamatan dapat memberikan dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan desa khusus untuk kepentingan pemeriksaan pihak yang berwenang.
BAB IX - PENGAWASAN
Pasal 26

- (1) Pertanggungjawaban pertanggungjawaban pertanggungjawabannya APBDesa. ADD APBDesa, adalah terin tegrasi dengan sehingga un tuk pertanggungjawaban
- (2) Bentuk laporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai oleh ADD sebagai berikut :
- a. laporan semesteran, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan ADD dibuat setiap 6 (enam) bulan sekali yang meliputi realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD disampaikan paling lambat akhfr bulan Juli tahun berjalan; dan
- b. laporan tahunan, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan ADD 1 {satu) tahun anggaran berjalan yang disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun beriku tnya.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Camat oleh Kepala Desa.
- (4) Camat membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan yang disampaikan oleh Kepala Desa yang ada di wilayahnya untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala DPMD Kabupaten Banyuasin dilengkapi dokumen Berita Acara Hasil Penelitian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Desa.
BAB IX - PENGAWASAN
Pasal 27

- (1) Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan desa wajib diarsipkan di desa setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan untuk bahan pemeriksaan Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) dan instansi pemerintah yang berwenang untuk keperluan penyelidikan dan penyidikan.
- (2) DPMD Kabupaten Banyuasin berkewajiban memberikan pembinaan penyusunan Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan desa.
PEMERIKSAAN DAN SANKS!
BAB IX - PENGAWASAN
Pasal 28

- (1) Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) melakukan pemeriksaan secara rutin atau berkala terhadap keseluruhan kegiatan Desa dan pengelolaan keuangan mulai tahapan perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban yang didalamnya dari Alokasi Dana Desa baik secara administrasi maupun fisik.
<!-- formula-not-decoded -->
- (2) Bagi Desa yang melakukan pelanggaran/penyimpangan atau tidak menyampaikan laporan semesteran secara lengkap dikenakan sanksi penundaan pencairan tahap berikutnya dan atau diproses hukurn sesuai ketentuan Peraturan Perundang› undangan.
BAB XI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebelum berakhir masa jabatan, diberikan uang duka. yang meninggal dunia kepada ahli warisnya
- (2) Uang duka sebagaimana paling banyak sebesar 2 diterima bulan terakhir dengan Peraturan Desa. dimaksud pada ayat ( 1) diberikan (dua) kali penghasilan tetap yang masa jabatannya dan ditetapkan
- (3) Selain mendapatkan uang duka, Pemerintah Desa dapat memberikan uang jasa pengabdian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia sebelum habis masa jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
BAB XI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 30

- (1) Desa dengan jumlah Perangkat Desa dan Ketua RT melebihi penetapan Peraturan Bupati maka pembayaran penghasilan tetap dan insentif dibagi merata sesuai jumlah pagu dana yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal tunjangan pengabdian mantan Kepala Desa, belum dibayarkan dan yang bersangkutan terpilih dan dilantik kembali sebagai Kepala Desa maka dana yang telah danggarkan dalam RKA/RAB Desa dialihkan untuk kegiatan lain oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPD.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

- (1) Penetapan Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penetapan Jumlah Aparatur Pemerintah Desa, Anggota BPD dan Ketua RT, sebagairnana tercantum dalarn Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 146 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa Kepada Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.
Ditetapkan di Pangkalan Balai Pada tanggal :i\_o ~,,• 201 7
WAKIL
BUPATI
BANYUASIN
O\_ SELAKU
PELAKSANA
TUGAS
~BUPATI BANYUASIN,
(
~,.
S. A SUPRIONO
77
Diundangkan di Pangkalan Balai Pada tanggal 21&gt; ~" 2017
SEKRETARIS DAERAH
\'KABUPATEN BANYUASIN, "
H.Flt:YAH
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR -~~-