PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 29 Tahun 2014
Tentang KAWASAN TERBATAS MEROKOK
Berlaku: 29 TAHUN 2014
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3

1. Kawasan terbatas merokok;
2. Kewajiban Pimpinan/Penanggungjawab;
3. Peran serta masyarakat;
4. Pembinaan dan pengawasan; dan
5. Sanksi administrasi.
BAB IV
Pasal 4

KAWASAN TERBATAS MEROKOK
- (1) Tempat umum dan tempat kerja dinyatakan sebagai kawasan terbatas merokok.
- (2) Tempat umum sebagairnana dimaksudl pada ayat (1) antara lain meliputi:
- a. Ruang terbuka hijau (RTH);
- b. Terminal angkutan umum;
- c. Bandar udara;
- d. pelabuhan;
- e. pasar;
- f. pusat perbelanjaan;
- g. minimarket;
- h. supermarket;
1. departement store;
12. J· hypermarket;
- k. mall;
- I. pertokoan;
- m. bioskop;
- n. tempat wisata;
- o. kolam renang;
- p. stasiun;
- q. sarana olahraga; dan
- r. tempat umum lainnya.
- (3) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
- a. Tempat kerja pada satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- b. Tempat kerja swasta.
BAB IV
Pasal 5

- (1) Tempat umum dan tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus memenuhi persyaratan:
- a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
- b. terpisah dari gedung/ tern pat/ ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
- c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
- d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang/beraktivitas.
- (1) Pimpinan/penanggung jawab tempat umum dan tempat kerja yang menyediakan tempat khusus untuk merokok harus menyediakan alat penghisap udara sehingga tidak mengganggu kesehatan bagi yang tidak merokok;
- (2) Setiap pimpinan/penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat dan memasang tanda/ petunjuk/ peringatan kawasan terbatas rnerokok.
BAB IV
Pasal 7

- {1} Setiap pimpinan/penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) wajib melarang setiap pengunjung, karyawan, atau setiap orang yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak merokok kecuali di tempat khusus yang disediakan untuk merokok.
- (2) Setiap pimpinan/penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) wajib memberikan teguran,peringatan dan/ a tau mengambil tindakan kepada setiap pengunjung, karyawan, atau setiap orang yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) an tara lain :
- a. mempersilahkan setiap pengunjung atau setiap orang yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya untuk merokok di tempat khusus yang telah disediakan;
- b. memerintahkan setiap karyawan yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya untuk merokok di tempat khusus yang telah disediakan;
- c. memberikan sanksi administrasi kepada karyawannya sesuai dengan kebijakan dan/ a tau peraturan yang berlaku pada tempat umum dimaksud;
BAB IV
Pasal 8

- (1) Setiap pimpinan/penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) wajib melarang setiap staf, karyawan dan/ a tau pegawainya atau setiap orang yang berada di tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak merokok kecuali di tempat khusus yang disediakan untuk merokok.
- (2) Setiap pimpinan/ penanggung jawab tern pat kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) wajib memberikan teguran, peringatan dan/ a tau mengambil tindakan kepada setiap staf, karyawan dan/ atau pegawainya atau setiap orang yang berada di tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/ penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- a. mempersilahkan setiap orang yang berada di tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya untuk merokok di tempat khusus yang telah disediakan;
- b. memerintahkan setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya untuk merokok di tempat khusus yang telah disediakan;
- c. memberikan sanksi administrasi kepada setiap staf, karyawan dan/ a tau pegawainya sesuai dengan kebijakan dan/ atau peraturan yang berlaku pada tempat kerja dimaksud;
BAB VI
Pasal 9

PERAN SERTA MASYARAKAT
Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas› luasnya dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal melalui terbentuknya kawasan terbatas merokok
BAB VI
Pasal 10

Peran serta masyarakat diarahkan untuk meningkatkan dan mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran dalam penggunaan rokok di kawasan-kawasan terbatas merokok.
BAB VI
Pasal 11

Peran serta masyarakat dilaksanakan melalui:
- a. pemikiran berkenaan dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program pembatasan merokok di kawasan terbatas merokok;
- b. Keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat dengan penyelenggaraan pembatasan merokok di kawasan terbatas merokok;
- c. Kegiatan pengawasan dalam penyelenggaraan pembatasan merokok di kawasan terbatas merokok.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kawasan terbatas merokok.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Bupati mendelegasikan kepada Dinas.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui pemberian informasi dan penyuluhan pada masyarakat.
BAB VIII - SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 13

SANKS! ADMINISTRASI
Setiap pengguna rokok yang melakukan aktivitas merokok ditempat kawasan terbatas merokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat ( 1} diberikan sanksi berupa teguran lisan dan