PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 29 Tahun 2011
Tentang No Description
Berlaku: 18 Agustus 2011
BAB 1
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi;
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
8. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor
9. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam antara lain gagal tehnologi, gagal modernisasi, epidemic dan wabah penyakit;
10. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror;
11. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi;
12. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana;
13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna;
14. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang;
15. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana;
16. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan pembuatan tenda-tenda;
17. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
18. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekomonian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
19. Ancaman bencana adalah suatu kegiatan atau peristiwa yang berakibat bisa menimbulkan bencana;
20. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu;
21. Pemulihan adalah serangkai kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi;
22. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana;
23. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat;
24. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat kebutuhan darurat;
25. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana;
26. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti akibat dampak buruk bencana;
27. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum;
28. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana;
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi.
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Kedudukan
Pasal 3

- (1) BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) BPBD dipimpin Kepala Badan yang secara rangkap (ex-officio) dijabat oleh Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Tugas dan Fungsi
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Kedudukan
Pasal 4

BPBD mempunyai tugas:
- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengkoordinasikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang berasal dari APBN, APBD dan sumber lain yang sah;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPBD menyelanggarakan fungsi:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinir dan terpadu.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

Susunan organisasi BPBD terdiri atas:
- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.
Bagian Pertama
Kepala
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Kepala mempunyai tugas memimpin BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- (2) Kepala BPBD membawahi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.
Bagian Kedua Unsur Pengarah
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 8

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberi masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah menyelengarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. pemantauan;
- c. pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 9

- (1) Unsur Pengarah terdiri dari Ketua dan Anggota;
- (2) Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala BPBD;
- (3) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal:
- a. Lembaga/Instansi Pemerintah Daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana;
- b. Masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 10

Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) anggota dari instansi/lembaga Pemerintah Daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di wilayah Kabupaten Banyuwangi.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 11

- (1) Anggota Unsur Pengarah dari instansi/lembaga Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a diangkat oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD;
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 12

Mekanisme pemilihan dan kriteria anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 13

- (1) Masa jabatan anggota Unsur Pengarah dari instansi/lembaga Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- (2) Masa jabatan anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun.
Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 14

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD;
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang bertugas membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya sehari-hari;
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 15

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:
- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat bencana; dan
- c. pasca bencana.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi:
- a. Koordinasi;
- b. Komando; dan
- c. Pelaksanaan.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 17

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pasca bencana;
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 18

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 19

Fungsi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah dengan mengacu pada kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana terdiri atas:
- a. Kepala pelaksana;
- b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Penyusunan Progam;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi:
1. Seksi Pencegahan;
2. Seksi Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi:
1. Seksi Kedaruratan;
2. Seksi Logistik.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi:
1. Seksi Rehabilitasi;
2. Seksi Rekonstruksi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 21

Kepala BPBD bertanggungjawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 22

Unsur Pengarah melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD selaku Ketua Unsur Pengarah.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 23

Dalam melaksanakan sidang anggota sebagaimana dimaksud Pasal 22, Unsur Pengarah dapat mengundang lembaga Pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 24

Kepala Pelaksana melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas satuan unit organisasi di bawahnya.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 25

Pimpinan satuan unit organisasi Unsur Pelaksana mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan masing-masing serta bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 26

Pimpinan satuan unit organisasi Unsur Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masingmasing maupun antar unit organisasi serta dengan instansi lain di luar BPBD dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 27

Hubungan kerja antara BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten bersifat fasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana BPBD Provinsi dapat mengambil alih fungsi komando, koordinasi, dan pelaksanaan.
BAB VII - ESELONERING
Pasal 28

- (1) Kepala Pelaksana adalah jabatan struktural eselon II b;
- (2) Sekretaris adalah jabatan struktural eselon III a;
- (3) Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III b;
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV a;
BAB VIII - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 29

- (1) Kepala BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Ketua dan Anggota Unsur Pengarah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (3) Kepala Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat;
- (4) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat.
BAB IX - PEMBIAYAAN
Pasal 30

- (1) Segala pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan ini sepanjang menyangkut hak-hak kepegawaian dibebankan pada APBD Kabupaten Banyuwangi;
- (2) Segala pembiayaan yang timbul dalam penanganan bencana dapat berasal dari APBN, APBD dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat termasuk sumbangan pihak ketiga.
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini:
- a. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten Banyuwangi dibubarkan dan wajib menyerahkan seluruh arsip/dokumen dan data/informasi serta aset lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD;
- b. Bidang tugas dan fungsi penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh SKPD diserahkan dan dilaksanakan oleh BPBD;
- c. Seluruh asset Negara dan/atau Daerah yang di kelola dan digunakan oleh SKPD untuk pelaksanaan bidang tugas penanganan bencana penggunaanya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB XI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 32

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan dan pemindahan pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
BAB XII
Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi yang ada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 18 Agustus 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
Pembina Utama NIP . 19560225 198212 1 002 Madya
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011 NOMOR D/2
BAB XII
Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan:
orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi. Agar setiap
Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 18 Agustus 2011
N/A
Preamble

Menimbang
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 33 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA CAMAT SEBAGAI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat ser � memperhatikan kondisi geografis daerah, P"" mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daer terdepan dalam memberikan pelayanan publik dengan memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dlam pelayanan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 226 ayat (l), menyatakan Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan berdasarkan pada kewenangan, tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka terhadap pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan telah diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Sintang di Bidang Perijinan Jasa Usaha dan Perijinan Jasa Tertentu kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, untuk itu perlu merubah atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati di Bidang Perijinan dan Non Perijinan kepada Camat Sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Sintang;
- d. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
Mengingat 1.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
r
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Makro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5404);
12. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perijinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Menetapkan
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 ten tang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dacrah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor l Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA CAMAT SEBAGAI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN SINTANG.
PASAL I
Ketentuan dalam Pasal 4 huruf b
BAB III - Pelimpahan Kewenangan di hapus, sehingga Pasal 4 seluruhnya berbunyi sebagai berikut
Pasal 4

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah ljin Usaha Mikro yaitu usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) atau memiliki hasil penjualan tahuna Paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tidak termasuk a dan bangunan.
Diundangkan di Sintang pada tanggal 8 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH #
YOSEPHA HASNAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 33
000319
peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan gupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang pada tanggal, 8 Juni 2015