UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1997
Tentang NARKOTIKA
Berlaku: 22 TAHUN 1997
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya;
- b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka merwujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan disisi lain melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika gelap narkotika;
- c. bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;
- d. bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;
- e. bahwa kejahatan narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih, sedangkan peraturan perundang-undangan yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi kejahatan tersebut;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e serta pertimbangan bahwa Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi, maka perlu dibentuk Undang-undang baru tentang Narkotika;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, beserta Protokol mengubahnya (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3085);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (United Nations Convension Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances)(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3673);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
2. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk narkotika termasuk mengekstraksi, mengkonversi, atau merakit narkotika untuk memproduksi obat.
3. Impor adalah kegiatan memasukkan narkotika ke dalam Daerah Pabean.
4. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan narkotika dari Daerah Pabean.
5. Peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.
6. Surat Persetujuan Impor adalah surat persetujuan Menteri Kesehatan untuk mengimpor narkotika.
7. Surat Persetujuan Ekspor adalah surat persetujuan Menteri Kesehatan mengekspor narkotika.
8. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan narkotika dari satu tempat ke tempat lain, dengan cara, moda, atau sarana angkutan apapun.
9. Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan penyaluran sediaan farmasi termasuk narkotika dan alat kesehatan.
10. Pabrik obat adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk narkotika.
11. Transito narkotika adalah pengakutan narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgal di Wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat Kantor Pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.
12. Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
13. Ketergantungan narkotika adalah gejala dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus, toleransi dan gejala putus narkotika apabila penggunaan dihentikan.
14. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
15. Rehabilitasi media adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
16. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
17. Permufakatan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan cara melakukan penyadapan pembicaraan melalui telepon dan atau alat komunikasi elektronika lainnya.
18. Korporasi...
-6 - kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan.
BAB II - RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan narkotika dalam Undang-undang ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan nerkotika.
- (2) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan menjadi :
- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III.
- (3) Penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk pertama kalinya ditetapkan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan keputusan Menteri Kesehatan.
BAB II - RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
Pasal 3

Pengaturan narkotika bertujuan untuk :
- a. menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika; dan
- c. memberantas peredaran gelap narkotika.
BAB II - RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
Pasal 4

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.
BAB II - RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
Pasal 5

Narkotika Golongan I hanya dapay digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.
BAB III - PENGADAAN
Pasal 6

- (1) Menteri Kesehatan mengupayakan tersedianya narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- (2) Untuk keperluan tersedianya narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri Kesehatan menyusun rencana kebutuhan narkotika setiap tahun.
Rencana...
- (2) menjadi pedoman pengadaan, pengendalian dan pengawasan narkotika secara nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kebutuhan tahunan narkotika diatur dengan keputusan Menteri Kesehatan.
BAB III - PENGADAAN
Pasal 7

- (1) Narkotika untuk kebutuhan dalam negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan/atau sumber lain dengan berpedoman pada rencana kebutuhan tahunan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Narkotika yang diperoleh dari sumber lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di bawah pengendalian, pengawasan, dan tanggung jawab Menteri Kesehatan.
Bagian Kedua
Produksi
BAB III - PENGADAAN
Pasal 8

- (1) Menteri Kesehatan memberi izin khusus untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undnagan yang berlaku.
- (2) Menteri Kesehatan melakukan pengendalian tersendidi dalam pelaksanaan pengawasan terhadap proses produksi, bahan baku narkotika, dan hasil akhir dari proses produksi narkotika.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan
-9 - pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
BAB III - PENGADAAN
Pasal 9

- (1) Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yan ketat dari Menteri Kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam proses produksi dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
Bagian Ketiga
Narkotika untuk Ilmu Pengetahuan
BAB III - PENGADAAN
Pasal 10

- (1) Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan, pelatihan, keterampilan dan penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta, yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian, dan pengembangan dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan.
Ketentuan...
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
Bagian Keempat Penyimpanan dan Pelaporan
BAB III - PENGADAAN
Pasal 11

- (1) Narkotika yang berada dalam penguasaan importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan, wajib disimpan secara khusus.
- (2) Importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan, wajib membuat, menyampaikan dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran narkotika yang ada dalam penguasaannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan jangka waktu, bentuk, isi dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan penyimpanan dimaksud dalam ayat (2) dan/atau ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif oleh Menteri Kesehatan berupa :
- b. peringatan;
- c. denda administratif;
- d. penghentian sementara kegiatan; atau
- e. pencabutan izin.
BAB IV - IMPOR DAN EKSPOR
Pasal 12

- (1) Menteri Kesehatan memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negeri yang telah memiliki izin sebagai importir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan impor narkotika.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Menteri Kesehatan dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang memiliki izin sebagai importir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan impor narkotika.
- (1) Importir narkotika harus memiliki surat persetujuan impor untuk setiap kali melakukan impor narkotika dari Menteri Kesehatan.
- (2) Surat persetujuan impor narkotika Golongan I dalam jumlah yang sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
- (3) Surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada pemerintah dengan pengekspor.
BAB IV - IMPOR DAN EKSPOR
Pasal 14

Pelaksana impor narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor.
BAB IV - IMPOR DAN EKSPOR
Pasal 15

- (1) Menteri Kesehatan memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan ekspor narkotika.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Menteri Kesehatan dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan ekspor narkotika.
BAB IV - IMPOR DAN EKSPOR
Pasal 16

...
- (1) Eksportir narkotika harus memiliki surat persetujuan ekspor untuk setiap kali melakukan ekspor narkotika dari Menteri Kesehatan.
- (2) Untuk memperoleh surat persetujuan ekspor narkotika harus dilampiri dengan surat persetujuan dari negara pengimpor.
BAB IV - IMPOR DAN EKSPOR
Pasal 17

Pelaksanaan ekspor narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengimpor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengimpor.
BAB IV - IMPOR DAN EKSPOR
Pasal 18

Impor dan ekspor narkotika hanya dilakukan melalui kawasan pabean tertentu yang dibuka untuk perdagangan luar negeri.
BAB IV - IMPOR DAN EKSPOR
Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara memperoleh surat persetujuan impor dan surat persetujuan ekspor narkotika diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
Bagian...
BAB IV - IMPOR DAN EKSPOR
Pasal 20

Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengangkutan barang, tetap berlaku bagi pengangkutan narkotika kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini atau diatur kemudian berdasarkan ketentuan Undang-undang ini.
BAB IV - IMPOR DAN EKSPOR
Pasal 21

- (1) Setiap pengangkutan impor narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen persetujuan ekspor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor dan surat persetujuan impor narkotika yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan.
- (2) Setiap pengangkutan ekspor narkotika wajib dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor narkotika yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dan dokumen persetujuan impor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengimpor.
BAB IV - IMPOR DAN EKSPOR
Pasal 22

Penanggungjawab pengangkut impor narkotika yang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan surat persetujuan impor narkotika dari Menteri Kesehatan dan dokumen persetujuan ekspor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor.
BAB IV - IMPOR DAN EKSPOR
Pasal 23

...
- (1) Eksportir narkotika wajib memberikan surat persetujuan ekspor narkotika dari Menteri Kesehatan dan dokumen persetujuan impor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengimpor kepada orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor.
- (2) Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor wajib memberikan surat persetujuan ekspor narkotika dari Menteri Kesehatan dan dokumen persetujuan impor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kepada penanggung jawab pengangkutan.
- (3) Penanggungjawab pengangkut ekspor narkotika wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan surat persetujuan ekspor narkotika dari Menteri Kesehatan dan dokumen persetujuan impor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengimpor.
BAB IV - IMPOR DAN EKSPOR
Pasal 24

- (1) Narkotika yang diangkut harus disimpan pada kesempatan pertama dalam kemasan khusus atau ditempat yang aman di dalam kapal dengan disegel oleh nakhoda dengan disaksikan oleh pengirim.
- (2) Nakhoda membuat berita acara tentang muatan narkotika yang diangkut.
- (3) Nakhoda, dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah tiba di pelabuhan tujuan, wajib melaporkan narkotika yang dimuat dalam kapalnya kepada Kepala Kantor Pabean setempat.
- (4) Pembongkaran matan narkotika dilakukan dalam kesempatan pertama oleh nakhoda dengan disaksikan oleh Pejabat Bea dan Cukai.
- (5) Nakhoda yang mengetahui adanya narkotika di dalam kapal secara tanpa hak, wajib membuat berita acara melakukan tindakan-tindakan pengamanan dan pada persinggahan pelabuhan pertama segera melaporkan dan menyerahkan nakhoda tersebut kepada pihak yang berwenang.
BAB IV - IMPOR DAN EKSPOR
Pasal 25

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku pula bagi kapten penerbang untuk pengangkutan udara.
Bagian Ketiga Transito
BAB IV - IMPOR DAN EKSPOR
Pasal 26

- (1) Transito narkotika harus dilengkapi dengan dokumen persetujuan ekspor narkotika yang sah dari pemerintah negara pengekspor dan dokumen persetujuan impor narkotika yang sah dari pemerintah negara pengimpor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor dan pengimpor.
- (2) Dokumen persetujuan ekspor narkotika dari pemerintah negara pengekspor dan dokumen persetujuan impor narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan:
- a. nama dan alamat pengekspor dan pengimpor narkotika;
- b. jenis, bentuk dan jumlah narkotika; dan
- c. negara tujuan ekspor narkotika.
Setiap perusahaan negara tujuan ekspor narkotika pada transito narkotika hanya dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari :
- a. pemerintah negara pengekspor narkotika;
- b. pemerintah negara pengimpor atau tujuan semula ekspor narkotika; dan
- c. pemerintah negara tujuan perubahan ekspor narkotika.
BAB IV - IMPOR DAN EKSPOR
Pasal 28

Pengemasan kembali narkotika pada transito narkotika, hanya dapat dilakukan terhadap kemasan asli narkotika yang mengalami kerusakan dan harus dilakukan di bawah tanggung jawab pengawasan Pejabat Bea dan Cukai.
BAB IV - IMPOR DAN EKSPOR
Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan transito narkotika ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Keempat Pemeriksaan
BAB IV - IMPOR DAN EKSPOR
Pasal 30

Pemerintah melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen impor, ekspor, dan/atau transito narkotika.
BAB IV - IMPOR DAN EKSPOR
Pasal 31

- (1) Importir narkotika memeriksa narkotika yang diimpornya dan wajib
-18 - melaporkan hasilnya kepada Menteri Kesehatan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya narkotika di perusahaan.
- (2) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud hasil penerimaan impor narkotika kepada pemerintah negara pengekspor.
BAB V - PEREDARAN
Pasal 32

Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
BAB V - PEREDARAN
Pasal 33

- (1) Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada Departemen Kesehatan.
- (2) Narkotika Golongan II dan III yang berupa bahan baku baik alamiah maupun sintetis dapat diedarkan tanpa wajib daftar pada Departemen Kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran narkotika dalam bentuk obat jadi dan peredaran narkotika yang berupa bahan baku diatur dengan Keputusan
BAB V - PEREDARAN
Pasal 34

Setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.
Bagian Kedua Penyaluran
BAB V - PEREDARAN
Pasal 35

- (1) Importir, ekspor, pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dapat melakukan kegiatan penyaluran narkotika berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini.
- (2) Importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri Kesehatan.
BAB V - PEREDARAN
Pasal 36

- (1) Importir hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pabrik obat tertentu atau pedagang besar farmasi tertentu.
- (2) Pabrik obat tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada:
- a. eksportir;
- b. pedagang besar farmasi tertentu;
- c. apotek;
- d. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu;
- e. rumah sakit; dan
- f. lembaga ilmu pengetahuan tertentu.
- (3) Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada :
- a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya;
- b. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu;
- c. rumah sakit; dan
- d. lembaga ilmu pengetahuan tertentu.
- f. eksportir.
- (4) Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya
- a. rumah sakit pemerintah;
- b. puskesmas; dan
- c. balai pengobatan pemerintah tertentu.
BAB V - PEREDARAN
Pasal 37

Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
BAB V - PEREDARAN
Pasal 38

...
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran narkotika diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
Bagian Ketiga Penyerahan
BAB V - PEREDARAN
Pasal 39

- (1) Penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
- a. apotek;
- b. rumah sakit;
- c. puskesmas;
- d. balai pengobatan; dan
- e. dokter.
- (2) Apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada :
- a. rumah sakit;
- b. puskesmas;
- c. apotek lainnya;
- d. balai pengobatan;
- e. dokter; dan
- f. pasien.
- (3) Rumah sakit, apotek, puskesmas, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.
- (4) Penyerahan...
16. (4)
17. Penyerahan narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan dalam
18. hal :
- a. menjalankan praktek dokter dan diberikan melalui suntikan;
-22 - b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat melalui suntikan; atau
- c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.
- (5) Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) hanya dapat diperoleh dari apotek.
BAB V - PEREDARAN
Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyerahan narkotika diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
BAB IV - LABEL DAN PUBLIKASI
Pasal 41

- (1) Pabrik obat wajib mencantumkan label pada kemasan baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika.
- (2) Label pada kemasan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar, atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan dalam kemasan, ditempelkan atau merupakan bagian dari wadah dan/atau keemasannya.
- (3) Setiap keterangan yang dicantumkan dalam label narkotika harus lengkap dan tidak menyesatkan.
BAB IV - LABEL DAN PUBLIKASI
Pasal 42

Narkotika hanya dapat dipublikasikan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi.
BAB IV - LABEL DAN PUBLIKASI
Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara publikasi dan pencantuman label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
BAB VII - PENGOBATAN DAN REHABILITASI
Pasal 44

- (1) Untuk kepentingan pengobatan dan/atau perawatan, pengguna narkotika dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika.
- (2) Pengguna narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mempunyai bukti bahwa narkotika yang dimiliki disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah.
BAB VII - PENGOBATAN DAN REHABILITASI
Pasal 45

Pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan.
BAB VII - PENGOBATAN DAN REHABILITASI
Pasal 46

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur
-24 - wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.
- (2) Pecandu narkotika yang telah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
BAB VII - PENGOBATAN DAN REHABILITASI
Pasal 47

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat :
- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.
BAB VII - PENGOBATAN DAN REHABILITASI
Pasal 48

- (1) Pengobatan dan/atau perawatan pecandu narkotika dilakukan fasilitas rehabilatasi.
- (2) Rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
BAB VII - PENGOBATAN DAN REHABILITASI
Pasal 49

- (1) Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
- (2) Atas dasar persetujuan Menteri Kesehatan, lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika.
- (3) Selain pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.
BAB VII - PENGOBATAN DAN REHABILITASI
Pasal 50

Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial.
BAB VII - PENGOBATAN DAN REHABILITASI
Pasal 51

- (1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diatur dengan Keputusan Menteri Sosial.
BAB VIII
Pasal 52

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan narkotika.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya:
- a. memenuhi ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. mencegah dan memberantasan segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- c. mencegah pelibatan anak di bawah umum dalam penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika;
- d. mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan teknologi di bidang narkotika guna kepentingan pelayanan kesehatan; dan
- e. meningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi pecandu narkotika baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
BAB VIII
Pasal 53

Pemerintah mengupayakan kerja sama bilateral, regional, multilateral dengan negara lain dan/atau badan internasional guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sesuai
-27 - dengan kepentingan nasional.
BAB VIII
Pasal 54

- (1) Pemerintah membentuk sebuah badan koordinasi narkotika tingkat nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi dalam rangka ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- (3) Ketentuan mengenai susunan, kedudukan organisasi dan tata kerja badan kerja badan narkotika nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
Bagian Kedua
Pengawasan
BAB VIII
Pasal 55

- (1) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan narkotika.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VIII
Pasal 56

- (1) Menteri Kesehatan bertanggung jawab dalam pengendalian dan
-28 - pengawasan terhadap importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan rehabilitasi medis.
- (2) Petugas yang melaksanakan pengawasan, dilengkapi dengan surat tugas.
- (3) Dalam hal diketemukan adanya bukti permulaan yang cukup atau berdasarkan petunjuk permulaan yang patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini, Menteri Kesehatan berwenang mengenakan sanksi administratif dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (4) Untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, sanksi administratif dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat ditangguhkan untuk sementara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
BAB IX
Pasal 58

Pemerintah memberi penghargaan kepada anggota masyarakat atau badan yang telah berjasa dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan/atau pengungkapan tindak pidana narkotika.
BAB IX
Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat, jaminan keamanan dan perlindungan, syarat dan tata cara pemberian penghargaan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
BAB X - PEMUSNAHAN
Pasal 60

Pemusnahan narkotika dilakukan dalam hal :
- a. diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan dan/atau tidak dapat digunakan dalam proses produksi;
- b. kadaluarsa;
- c. tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan kesehatan dan/atau untuk perkembangan ilmu pengetahuan; atau
- d. berkaitan dengan tindak pidana.
BAB X - PEMUSNAHAN
Pasal 61

- (1) Pemusnahan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, b, dan c dilaksanakan oleh Pemerintah, orang, atau badan yang bertanggung jawab atas produksi dan/atau peredaran narkotika, sarana kesehatan tertentu, serta lembaga ilmu pengetahuan tertentu dengan disaksikan oleh pejabat yang ditunjuk Menteri Kesehatan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama, jenis, sifat dan jumlah;
- b. keterangan tempat, jam hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan pemusnahan; dan
- c. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemusnahan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- (1) Pemusnahan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. dalam hal pemusnahan narkotika dilaksanakan masih dalam tahap penyelidikan atau penyidikan, pemusnahan dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara RI dan disaksikan oleh Pejabat yang mewakili Kejaksaan Departemen Kesehatan, dan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang menguasai barang sitaan;
- b. dalam hal pemusnahan narkotika dilaksanakan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, pemusnahan dilakukan oleh Pejabat Kejaksaan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Departemen Kesehatan.
- (2) Apabila dalam keadaan tertentu pejabat yang mewakili instansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak dapat dipenuhi, maka pemusnahan narkotika dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan disaksikan pejabat dari tempat kejadian perkara tindak pidana tersebut.
- (3) Pemusnahan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemusnahan berita acara sekurang-kurangnya memuat :
- a. nama, jenis, sifat dan jumlah;
- b. keterangan tempat, jam, hari tanggal, bulan dan tahun pemusnahan;
- c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika; dan
- d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan.
- (4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemusnahan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku bagi pemusnahan narkotika, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
BAB XI - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN
Pasal 63

Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana narkotika, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
BAB XI - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN
Pasal 64

Perkara narkotika termasuk perkara yang didahulukaan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya.
BAB XI - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN
Pasal 65

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Undang-undangan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas
-33 - dan tanggung jawabnya meliputi masalah narkotika dapat diberikan wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana narkotika.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana narkotika;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti perkara tindak pidana narkotika;
- e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana narkotika;
- f. meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan tindak pidana narkotika; dan
- g. menangkap dan menahan orang yang disangka melakukan tindak pidana narkotika.
BAB XI - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN
Pasal 66

- (1) Penyidik berwenang untuk membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya, yang diduga keras mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkotika yang sedang dalam penyidikan.
- (2) Penyidik Pejabat Polisi Negera Republik Indonesia diberi tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, berwenang untuk menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi lain yang dilakukan oleh orang yang diduga kerjasama membicarakan yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika.
- (3) Tindak penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlangsung untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
BAB XI - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN
Pasal 67

- (1) Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup melakukan tindak pidana narkotika untuk paling lama 24 (dua pulun empat) jam.
- (2) Dalam hal waktu untuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum mencukupi, maka atasan langsung penyidik dapat memberi izin untuk memperpanjang penangkapan tersebut paling lama 48 (empat puluh) delapan jam.
BAB XI - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN
Pasal 68

Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia berwenang melakukan teknik penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung.
BAB XI - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN
Pasal 69

- (1) Penyidik yang melakukan penyitaan narkotika, atau yang diduga narkotika atau yang mengandung narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. nama, jenis, sifat dan jumlah;
- b. keterangan tempat, jam, hari tanggal, bulan dan tahun pemusnahan;
- c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika; dan
- d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang melakukan penyitaan.
- (2) Dalam hal penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil, penyidik wajib memberitahukan atau menyerahkan barang sitaan tersebut kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu selambat-lambatnya 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, dan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
<!-- formula-not-decoded -->
- (3) Dalam hal penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, penyidik wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu selabat-lambatnya 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, dan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
- (4) Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang menerima penyerahan barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat :
- (5) Untuk keperluan penyelidik, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik menyisihkan sebagian barang sitaan untuk diperiksa atau diteliti di laboratorium tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, dan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.
- (6) Penyidik bertanggung jawab atas penyimpanan barang sitaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan sampel serta pemeriksaan di laboratorium diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyimpanan narkotika yang disita ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XI - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN
Pasal 70

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang narkotika dari penyidik, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan narkotika tersebut untuk kepentingan
-37 - pembuktian perkara, pemanfaatan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan/atau dimusnahkan.
- (2) Barang sitaan narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat.
- (3) Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a.
- (4) Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan kepada Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Jaksa Agung.
BAB XI - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN
Pasal 71

- (1) Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia wajib memusnahkan tanaman narkotika yang diketemukan selambat-lambatnya 24 (dua puuh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah sebagian disisihkan untuk kepentingan penyidikan,
-38 - penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (2) Pemusnahan dan penyitaan sebagainan tanaman narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. nama, jenis, sifat dan jumlah;
- b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun diketemukan dan dilakukan pemusnahan;
- c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman narkotika; dan
- d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat atau pihak-pihak lain yang menyaksikan pemusnahan.
- (3) Bagian narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disimpan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia untuk kepentingan pembuktian atau diserahkan kepada Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70.
BAB XI - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN
Pasal 72

Proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak menunda atau menghalangi penyerahan barang sitaan menurut ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70.
BAB XI - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN
Pasal 73

- (1) Apabila di kemudian hari terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapi diketahui bahwa barang sitaan yang telah dimusnahkan menurut ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 diperoleh atau dimiliki secara sah, kepada pemilik barang yang bersangkutan diberikan ganti rugi oleh Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XI - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN
Pasal 74

Untuk kepentingan penyidik atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan setiap orang atau badan yang diketahuinya atau diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan tersangka atau terdakwa.
BAB XI - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN
Pasal 75

Dalam hal tertentu, hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan bahwa seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan seyiap orang ketua badan, bukan berasal dari hasil tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa.
BAB XI - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN
Pasal 76

- (1) Di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebut nama dan alamat pelapor atau ha-hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- (2) Sebelum sidang dibuka, hakim ## BAB XII KETENTUAN PIDANA
BAB XI - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN
Pasal 78

- (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :
- a. menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman; atau
- b. memiliki, menyimpanan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima tuja rupiah) dan paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terorganisasi, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas0 tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.
5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
BAB XI - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN
Pasal 79

- (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :
- a. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan dengan denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta);
- b. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- b. ayat (1) huruf b didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
<!-- formula-not-decoded -->
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- b. ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga mulyar rupiah);
- b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu mulyar rupiah);
BAB XI - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN
Pasal 80

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :
- a. memproduksi, mengolah, mengekstaksi, mengkonvensi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- b. memproduksi, mengolah, mengkonvensi, merakit atau menyediakan narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c. memproduksi, mengolah, mengkonvensik, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama
- 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua puluh mulyar);
- b. ayat (1) huruf b didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun, dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- c. ayat (1) huruf c didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- b. ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
<!-- formula-not-decoded -->
- c. ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
- b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling
banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- c. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
BAB XI - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN
Pasal 81

- (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :
- a. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- b. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- b. ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara lama 12 (dua belas) dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- c. ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana lama 9 (sembilan) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- b. ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- c. ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. ayat (1) huruf a dilakukan korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- b. ayat (1) huruf b dilakukan korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- c. ayat (1) huruf a dilakukan korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :
- a. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- b. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
<!-- formula-not-decoded -->
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- b. ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara dan paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- c. ayat (1) huruf c, dipidana dengan pidana penjara dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud :
- a. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- b. ayat (1) huruf b terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- c. ayat (1) huruf c terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
<!-- formula-not-decoded -->
- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. ayat (1) huruf a dilakukan korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
- b. ayat (1) huruf b dilakukan korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- c. ayat (1) huruf a dilakukan korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, 79, 80, 81 dan Pasal 82, diancam dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal-padal tersebut.
BAB XI - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN
Pasal 84

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :
- a. menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- b. menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c. menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
BAB XI - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN
Pasal 85

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :
- a. menggunakan narkotika Golongan I bagi sendiri, dipidana dengan
-50 - pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. menggunakan narkotika Golongan I bagi sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- c. menggunakan narkotika Golongan III bagi diri sendiri, dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;
BAB XI - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN
Pasal 86

- (1) Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimaana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) tidak dituntut pidana.
BAB XI - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN
Pasal 87

Barang siapa menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83 dan Pasal 84, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling
-51 - sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
BAB XI - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN
Pasal 88

- (1) Pecandu narkotika yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Keluarga pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
BAB XI - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN
Pasal 89

Pengurus pabrik obat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Narkotika dan hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, dirampas untuk negara.
BAB XI - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN
Pasal 91

Penjatuhan pidana terhadap segala tindak pidana narkotika dalam Undang-undang ini kecuali yang dijatuhi pidana kurungan atau pidana denda tidak lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat pula dipidana dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XI - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN
Pasal 92

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh kita rupiah).
BAB XI - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN
Pasal 93

Nahkoda atau kapten penerbang yang hak dan kewajiban hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau Pasal 25, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
BAB XI - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN
Pasal 94

-53 - tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasla 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Penyidik Pejabat Polisi Negeri Republik Indonesia yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 71 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XI - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN
Pasal 95

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
BAB XI - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN
Pasal 96

Barang siapa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 dan Pasal 87 pidananya dapat ditambah dengan sepertiga dari pidana pokok, kecuali yang dipidana dengan mati, seumur hidup atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.
Barang siapa melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 dan Pasal 87 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan pula ketentuan Undang-undang ini.
BAB XI - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN
Pasal 98

- (1) Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.
BAB XI - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN
Pasal 99

Dipidana dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), bagi :
- a. pimpinan rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, apotik, dan dokter yang mengedarkan narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman narkotika bukan untuk
-55 - kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. pimpinan pabrik obat tertentu yang memproduksi narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- d. pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
BAB XI - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN
Pasal 100

Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika, dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
BAB XIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 101

- (1) Prekursor dan alat-alat yang potensial dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika ditetapkan sebagai barang di bawah pengawasan Pemerintah.
- (2) Prekursor dan alat-alat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan tata cara penggunaan dan pengawasan prekursor dan alat-alat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 102

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undangan Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086) pada saat Undang-undang ini diundangkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-undang ini.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 103

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086) dinyatakan tidak berlaku.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 104

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 1 September 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
SOEHARTO
ttd.
MOERDIONO
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas
Yang dimaksud :
- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan olmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan;
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan.
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan" adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan termasuk juga digunakan untuk kepentingan rehabilitasi.
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Yang dimaksud dengan "untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan", termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan penelitian dan pengembangan.
Dalam rangka penelitian, narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas dan dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus untuk itu oleh Menteri Kesehatan.
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas
Kebutuhan narkotika setiap tahun selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan juga termasuk untuk keperluan pendidik, pelatihan dan keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika.
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Yang dimaksud dengan narkotika dari sumber lain adalah narkotika yang dikuasai oleh pemerintah yang diperoleh antara lain dari bantuan atau berdasarkan kerja sama dengan pemerintah atau lembaga asing dan yang diperoleh dari hasil penyitaan dan perampasan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.
Narkotika yang diperoleh dari sumber lain dipergunakan terutama untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk juga keperluan pendidikan, pelatihan dan keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika.
PENJELASAN
Pasal 8

Ketentuan dalam ayat ini membuka kemungkinan untuk memberikan izin kepada lebih dari satu pabrik obat yang berhak memproduksi obat narkotika, tetapi dilakukan sangat selektif dengan maksud agar pengendalian dan pengawasan narkotika dapat lebih mudah dilakukan.
Yang dimaksud dengan "pengendalian tersendiri adalah pengendalian yang dilakukan secara terpisah dengan pengendalian yang lain yakni dikaitkan dengan rencana kebutuhan tahunan narkotika, baik kebutuhan dalam wujud bahan baku narkotika maupun dalam wujud obat sebagai hasil akhir proses produksi.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Yang dimaksud dengan produksi termasuk kultivasi (pembudidayaan) tanaman yang mengandung narkotika.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Dalam pengertian lembaga ilmu pengetahuan termasuk juga Pemerintah yang karena tugas dan fungsinya berwewenang melakukan pengawasan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Yang dimaksud dengan balai pengobatan adalah balai pengobatan yang dipimpin oleh dokter.
Yang dimaksud dengan lembaga ilmu pengetahuan termasuk lembaga pendidikan, pelatihan, keterampilan, penelitian dan pengembangan baik yang diselenggarakan Pemerintah maupun swasta.
Kewajiban dokter yang melakukan praktek pribadi untuk membuat laporan yang berbentuk catatan mengenai kegiatan yang berhubungan dengan narkotika yang sudah melekat pada rekam medis dan disimpan sesuai dengan ketentuan masa simpan resep selama 3 (tiga) tahun.
Dokter yang melakukan praktek pada sarana kesehatan yang memberi pelayanan medis, wajib membuat laporan mengenai kegiatan yang berhubungan dengan narkotika, dan disimpan sesuai dengan ketentuan masa simpan resep selama 3 (tiga) tahun.
Catatan mengenai narkotika di badan usaha sebagaimana diatur dalam ayat ini disimpan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dokumen pelaporan mengenai narkotika yang berada di bawah kewenangan Departemen Kesehatan, disimpan sesuai dengan ketentuan sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) tahun.
Maksud adanya kewajiban untuk membuat, menyimpan, dan menyampaikan laporan adalah agar Pemerintah setiapp waktu dapat mengetahui tentang persediaan narkotika yang ada dalam peredaran dan sekaligus sebagai bahan dalam penyusunan rencana kebutuhan tahunan narkotika.
Cukup jelas
Yang dimaksud dengan pelanggaran termasuk juga segala bentuk penyimpanan terhadap ketentuan yang berlaku.
Yang dimaksud dengan pencabutan izin adalah izin yang berkaitan dengan kewenangan untuk mengelola narkotika.
PENJELASAN
Pasal 12

Pemberian izin untuk mengimpor narkotika oleh Menteri Kesehatan didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan dilakukan sangat selektif. Oleh karena itu izin tersebut diberikan hanya kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara. Dengan demikian narkotika yang masuk ke Indonesia hanya melalui satu pintu sehingga memudahkan pengawasan dan pengendaliannya.
Namun demikian, dalam keadaan tertentu dengan memperhatikan ketersediaan narkotika, keadaan perusahaan pedagang besar farmasi milik megara dan hal-hal lain yang dinilai penting, secara selektif Menteri Kesehatan dapat memberi izin kepada perusahaan pedagang besar farmasi milik swasta untuk melakukan impor narkotika.
Lembaga ilmu pengetahuan yang menerima narkotika dari luar negeri atas dasar kerjasama dengan lembagaa asing hanya dapat dilakukan melalui importir yang memiliki izin, hanya digunakan untuk kepentingan sendiri dan dilarang mengedarkannya.
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas
Pelaksanaan impor atau ekspor narkotika tetap tunduk pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
Yang dimaksud dengan kawasan pabean tertentu yang dibuka untuk perdagangan luar negeri adalah kawasan di pelabuhan laut dan udara internasional tertentu yang ditetapkan sebagai pintu impor dan ekspor narkotika agar lalu lintas narkotika mudah diawasi.
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22

Pasal ini berintikan jaminan bahwa masuknya narkotika baik melalui laut maupun udara wajib ditempuh prosedur kepabeanan yang ditentukan, demi pengamanan lalu lintas narkotika di Wilayah Negara Republik Indonesia.
Yang dimaksud dengan penanggungjawab pengangkut adalah kapten penerbang atau nahkoda.
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup jelas
Cukup jelas
Penentuan batas waktu menyampaikan laporan dimaksudkan untuk kepastian hukum dan memperketat pengawasan.
Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup jelas
Yang dimaksud dengan jenis adalah sediaan dalam bentuk gram atau basa.
Yang dimaksud dengan bentuk adalah sediaan dalam bentuk bahan baku atau obat jadi seperti tanaman, serbuk, tablet, suntikan, kapsul, cairan.
Yang dimaksud dengan jumlah adalah angka yang menunjuk banyaknya narkotika yang terdiri dari jumlah satuan berat dalam kilogram, isi dalam militer.
PENJELASAN
Pasal 27

Pada dasarnya dalam transito narkotika dilarang mengubah arah negara tujuan. Namun apabila dalam keadaan tertentu misalnya terjadi keadaan memaksa (force majeur) sehingga harus dilakukan perubahan negara tujuan maka perubahan tersebut harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal ini.
Selama menunggu pemenuhan persyaratan yang diperlukan, narkotika tetap disimpan di kawasan pabean dan tanggung jawab pengawasannya berada di bawah Pejabat Bea dan Cukai.
PENJELASAN
Pasal 28

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 30

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 31

Batas waktu 7 (tujuh) hari kerja dibuktikan dengan stempel pos tercatat, atau tanda terima jika laporan diserahkan secara langsung. Dengan adanya pembatasan waktu kewajiban menyampaikan laporan, maka importir harus segera memeriksa jenis, mutu, dan jumlah atau bobot narkotika yang diterimanya sesuai dengan Surat Persetujuan impor yang dimiliki.
PENJELASAN
Pasal 32

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 33

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 34

Yang dimaksud dengan wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter atau apotek.
Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari narkotika yang bersangkutan.
PENJELASAN
Pasal 35

Yang dimaksud dengan importir, eksportir, pabrik obat dan pedagang besar farmasi adalah importir, eksportir, pabrik obat, dan pedagang besar farmasi tertentu yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan narkotika.
Izin khusus penyaluran narkotika bagi sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah diperlukan sepanjang surat keputusan pendirian sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tersebut tidak dikeluarkan oleh
PENJELASAN
Pasal 36

Pentingnya penegasan mengenai penyaluran narkotika dimaksudkan agar tercipta tatanan penyaluran narkorika yang lebih sederhana tapi lebih tegas mekanismenya. Sehingga dengan demikian akan menjadi jelas penyaluran dan perolehan narkotika bagi setiap badan yang dapat terlibat dalam penyaluran sah narkotika.
Rumah sakit yang telah memiliki instansi farmasi memperoleh narkotika dari pabrik obat tertentu atau pedagang besar farmasi tertentu.
Yang dimaksud dengan sarana sediaan farmasi pemerintah tertentu adalah sarana yang mengelola sediaan farmasi dan alat kesehatan milik Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka pelayanan kesehatan.
PENJELASAN
Pasal 37

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 38

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 39

Rumah sakit yang belum mempunyai instalasi farmasi hanya dapat memperoleh narkotika dari apotek.
Cukup jelas
Cukup jelas
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
...
Cukup jelas
Huruf c
Penyerahan narkotika oleh dokter yang menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek memerlukan surat izin menyimpanan narkotika dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang diberi wewenang. Izin tersebut melekat pada surat keputusan penempatan di daerah terpencil yang tidak ada apotek.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 40

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 41

Pencantuman label dimaksudkan pengenalan sehingga memudahkan pula dalam pengendalian dan pengawasannya.
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 42

Yang dimaksud dengan dipublikasikan adalah yang mempunyai kepentingan ilmiah dan komersial untuk narkotika baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika, di kalangan terbatas kedokteran dan farmasi.
Penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, tidak termasuk kriteria publikasi.
PENJELASAN
Pasal 44

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 45

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 46

Untuk membantu Pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan narkotika, dalam hal ini khusus untuk pecandu narkotika, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali, masyarakat, guna meningkatan tangggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya.
Istilah cukup umur sesuai dengan pengertian yang ada di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
PENJELASAN
Pasal 47

Penggunaan kata memutuskan bagi pecandu narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu narkotika yang bersangkutan.
Sedangkan penggunaan kata menetapkan bagi pecandu narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu narkotika yang bersangkutan. Penetapan tersebut dimaksud untuk memberikan suatu penekanan bahwa pecandu narkotik tersebut walaupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, tetapi tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan.
Biaya pengobatan dan atau perawatan bagi pecandu narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab negara, karena pengobatan dan atau perawatan tersebut merupakan bagian dari masa menjalani hukuman. Sedangkan bagi pecandu narkotika yang tidak terbukti bersalah biaya pengobatan dan/atau perawatan selama dalam status tahanan tetap menjadi beban negara, kecuali tahanan rumah
-14 - dan tahanan kota.
PENJELASAN
Pasal 48

Rehabilitasi bagi pecandu narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial budaya penderita yang bersangkutan.
PENJELASAN
Pasal 49

Yang dimaksud dengan rumah sakit adalah rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh Pemerintah maupun masyarakat.
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 50

Yang dimaksud dengan bekas pecandu narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis.
PENJELASAN
Pasal 51

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 52

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 53

Kerjasama internasional yang dimaksud termasuk dalam rangka pemberantasan kejahatan narkotika transnasional yang terorganisasi.
PENJELASAN
Pasal 54

Cukup jelas
Cukup jelas
Sanksi administratif dilakukan sebagai upaya pencegahan awal meluasnya peredaran dan penggunaan narkotika secara tidak sah.
Penanganan masalah narkotika pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab berbagai instansi Pemerintah di samping keikutsertaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Namun demikian, agar penanganan masalah narkotika dapat dilakukan secara terpadu dan mencapai hasil yang maksimal, perlu dilakukan koordinasi dalam menetapkan kebijaksaan nasional di bidang narkotika.
Pelaksanaan koordinasi ini sama sekali tidak mengurangi dan tanggung jawab instansi Pemerintah tersebut.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 55

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 56

Yang dimaksud dengan pengendalian dan pengawasan oleh Menteri Kesehatan dalam ayat ini adalah :
- a. melaksanakan pemeriksaan setempat dan/atau pengambilan contoh pada sarana produksi, penyaluran, pengangkutan, penyimpanan, sarana pelayanan kesehatan dan fasilitas rehabilitasi;
- b. memeriksa surat dan/atau dokumen yang berkaitan dengan kegiatan di bidang narkotika;
- c. melakukan pengamanan terhadap narkotika yang tidak memenuhi standar dan persyarataan;
- d. melaksanakan eveluasi terhadap hasil pemeriksaan.
...
Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 57

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 58

Dalam pemberian penghargaan harus tetap memperhatikan jaminan keamanan dan perlindungan terhadap yang diberi penghargaan.
Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, premi, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
PENJELASAN
Pasal 59

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 60

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 61

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 62

Cukup jelas
Yang dimaksud dengan keadaan tertentu misalnya, karena kondisi tempat
-17 - kejadian perkara tindak pidana narkotika tidak memungkinkan untuk menghadirkan pejabat instansi terkait secara lengkap dalam melaksanakan pemusnahan.
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 63

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 64

Apabila ada perkara lain yang oleh undang-undang juga ditentukan untuk didahulukan, maka penentuan prioritas diserahkan kepada pengadilan.
Yang dimaksud dengan penyelesaian secepatnya adalah mulai dari pemerintah, pengambil putusan, sampai dengan pelaksanaan putusan atau eksekusi.
PENJELASAN
Pasal 65

Yang dimaksud dengan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Departemen Kesehatan, Departemen Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan departemen terkait lainnya.
Kewenangan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil departemen tersebut diberikan oleh Undang-undang ini pada bidang tugasnya masing-masing, yang dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan fungsi koordiansi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 66

Ketentuan dalam ayat (1) ini merupakan pengecualian dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos. Pengecualian ini dimaksudkan untuk
-18 - mempercepat proses penyidikan, karena barang bukti yang menyangkut narkotika sangat mudah dilenyapkan sehingga akan menyulitkan penyidik.
Ketentuan ayat ini mengatur bahwa surat-surat dan kiriman melalui pos dan alat perhubungan lain, seperti biro jasa pengiriman dan angkutan yang dicurigai atau diduga keras berhubungan langsung dengan tindak pidana narkotika, dapat dibuka untuk diperiksa.
Untuk membuka atau memeriksa barang kiriman, tahapannya tidak hanya dalam proses penyidikan, tetapi juga dalam proses penuntutannya.
Ketentuan dalam ayat (2) ini merupakan penambahan kewenangan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Yang dimaksud dengan 30 (tiga puluh) hari adalah 30 (tiga puluh) hari kalender.
PENJELASAN
Pasal 67

Cukup jelas
Perpanjangan waktu penangkapan untuk paling lama 48 (empat puluh delapan) jam dimaksudkan untuk pemeriksaan laboratorium, dalam rangka membuktikan kebenaran atas kecurigaan atau dugaan keras adanya narkotika. Bila ternyata tidak terbukti maka tersangka segera dibebaskan.
PENJELASAN
Pasal 68

Ketentuan dalam Pasal ini merupakan penambahan kewenangan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Tugas teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung hanya dapat dilaksanakan berdasarkan atas perintah tertulis Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuknya.
Dalam pelaksanaan tugas kewenangan yang dimaksud dalam Pasal ini Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dapat melakukan koordinasi dan melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu.
PENJELASAN
Pasal 69

Cukup jelas
Yang dimaksud dengan memberitahukan adalah Penyidik Pejabat Negeri Sipil memberitahukan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia bahwa telah dilakukan penyitaan narkotika dan barang tersebut berada pada penyidik sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-undang yang bersangkutan.
Yang dimaksud dengan menyerahkan adalah Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil menyerahkan barang sitaan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
Yang dimaksud dengan dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam adalah bahwa :
- a. surat pemberitahuan dan tembusannya serta tembusan berita acara penyitaan, sudah diterima pejabat instansi dimaksud yang dibuktikan dengan tanda terima; atau
- b. penyerahan barang sitaan, tembusan berita acara penyitaan, dan tembusan berita acara penyerahan barang sitaan, sudah diterima pejabat instansi dimaksud yang dibuktikan dengan tanda terima.
Yang dimaksud dengan 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam adalah 3 (tiga) hari kerja.
Cukup jelas
Cukup jelas
Sebagaian barang sitaan yang disisihkan untuk diperiksa atau diteliti di laboratorium harus dalam keadaan disegel dan penyerahannya kepada
-20 - petugas laboratorium dilakukan dengan pembuatan berita acara. Pemeriksaan di laboratorium dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran bahwa barang yang disita tersebut adalah narkotika.
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 70

Yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja.
Ketetapan mengenai status barang sitaan sudah harus diterima oleh penyidik dan pejabat instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja yang dibuktikan dengan tanda terima.
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Keputusan Jaksa Agung ditetapkan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Kesehatan.
PENJELASAN
Pasal 71

Tanaman narkotika yang dimaksud dalam ayat ini tidak hanya dikemukakan di ladang, juga yang diketemukan di tempat-tempat lain atau tempat tertentu yang ditanami narkotika, termasuk tanaman narkotika dalam bentuk lainnya yang ditemukan dalam waktu bersamaan di tempat tersebut.
Yang dimaksud dengan sebagian adalah dalam jumlah yang wajar dari tanaman narkotika untuk digunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan pejabat yang menyaksikan pemusnahan adalah pejabat yang mewakili unsur Kejaksaan dan Departemen Kesehatan.
Dalam hal kondisi tempat tanaman narkotika ditemukan tidak memungkinkan untuk menghadirkan unsur pejabat tersebut, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.
PENJELASAN
Pasal 72

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 73

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 74

Yang dimaksud dengan seluruh harta bendanya adalah seluruh kekayaan yang dimiliki, baik yang ada dalam penguasaannya maupun yang ada dalam penguasaan pihak lain (istri atau suami, anak dan setiap orang atau badan), yang diperoleh atau diduga, diperoleh dari tindak narkotika yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 76

Pasal ini bermaksud untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan pelapor yang memberikan keterangan mengenai suatu tindak pidana narkotika, agar nama dan alamat pelapor tidak diketahui oleh tersangka, terdakwa, atau jaringannya, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di sidang pengadilan.
PENJELASAN
Pasal 77

Dalam menetapkan narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71.
Yang dimaksud dengan hasilnya dalam ayat ini adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana narkotika.
Kata segara dimusnahkan dalam ayat ini pelaksanaannya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
Penyerahan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan harus diserahkan kepada Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
Yang dimaksud dengan alat dalam ayat ini tidak termasuk pengertian alat yang potensial dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika.
Yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja.
Yang dimaksud dengan pemanfaatan narkotika adalah pemanfaatan alat dan hasil dari tindak pidana narkotika untuk menunjang usaha rehabilitasi medis dan sosial, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
PENJELASAN
Pasal 78

Cukup jelas
Cukup jelas
Yang dimaksud dengan dilakukan secara terorganisasi adalah tindak pidana narkotika tersebut dilakukan oleh sekelompok orang, secara rapih, tertib, dan rahasia serta mempunyai jaringan nasional dan internaisional.
Ketentuan pidana dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga untuk pengurusan korporasi.
PENJELASAN
Pasal 79

Cukup jelas
Cukup jelas
Lihat penjelasan Pasal 78 ayat (3)
Lihat penjelasan Pasal 78 ayat (4)
PENJELASAN
Pasal 80

Cukup jelas
Cukup jelas
Lihat penjelasan Pasal 78 ayat (3)
PENJELASAN
Pasal 81

Cukup jelas
Cukup jelas
Lihat penjelasan Pasal 78 ayat (3)
Lihat penjelasan Pasal 78 ayat (4)
PENJELASAN
Pasal 82

Cukup jelas
Cukup jelas
Lihat penjelasan Pasal 78 ayat (3)
Lihat penjelasan Pasal 78 ayat (4)
PENJELASAN
Pasal 83

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 84

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 83

...
Yang dimaksud dengan menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri adalah penggunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Dan jika orang yang bersangkutan menderita ketergantungan, maka dia harus menjalani rehabilitasi, baik medis maupun sosial, dan pengobatan serta rehabilitasi bagi yang bersangkutan akan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana.
PENJELASAN
Pasal 86

Cukup jelas
Terhadap orang tua atau wali pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah melaporkan tidak dituntut pidana didasarkan pada pertimbangan bahwa tindakan tersebut mencerminkan itikad baik sebagai wujud peran serta masyarakat.
PENJELASAN
Pasal 87

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 88

Cukup jelas
Yang dimaksud dengan keluarga dalam ayat ini adalah orang tua dan wali dari pecandu narkotika.
PENJELASAN
Pasal 89

Yang dimaksud dengan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 adalah pengurus pabrik obat tidak melaksanakan kewajiban untuk mencantumkan label dan mempblikasikan narkotika di luar media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi.
PENJELASAN
Pasal 90

Perampasan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
PENJELASAN
Pasal 91

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undang yang berlaku adalah Ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) butir 1, 2 dan 6 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
PENJELASAN
Pasal 92

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 93

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 94

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 95

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 96

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 97

Yang dimaksud dengan kata barang siapa adalah setiap orang baik warga negara Republik Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika di luar wilayah negara Republik Indonesia dan masuk wilayah negara Republik Indonesia.
PENJELASAN
Pasal 98

Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 100

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 101

Yang dimaksud dengan presekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam memproses pembuatan narkotika.
Alat-alat yang potensial dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika seperti alat-alat untuk membuat atau memproduksi narkotika, alat madat, alat suntik dan alat lainnya yang dipergunakan untuk memasukkan narkotika ke dalam tubuh manusia.
Prekursor dan alat-alat tersebut dinyatakan di bawah pengawasan Pemerintah dimaksud agar barang-barang tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 102

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 103

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 104

Cukup jelas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA
A. GOLONGAN I
1. Tanaman Papaver Somiferum L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah membeku sendiri, diperoleh dari buah tananam Papever Somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkut tanpa memperhatikan kadar morfinnya.
3. Opium masak terdiri dari :
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus Erythroxylon termasuh buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk sebuak dari kelaurga Erythroxylaceae termasuk tanaman genus Erythroxylon yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, metil eter-1-bensoil eksgonina.
8. Tanaman ganja, semua tanaman termasuk biji, biah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. Tetrahydrocannabinol dan semua isomer serta semua bentuk stereo kiminya.
10. Tetra 9 tetrahycannabinol dan semua bentuk stereo kimianya.
11. Asetorfina : 3-0 acetiltetrahidro-7 alfha-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina.
12. Acetil-alfa metilfetanil : H-(1-(alpha-metilfenetil)-4-piperidil) asetanilida.
13. Alfa-metilfentanil : N-[1-(alpha-metilfenetil)-4-piperidil]propionalida.
14. Alfa-metilofentanil : H-[1-)1-metil-2 (2-tienil) etil-4 piperidil] propionalida.
15. Beta-hidroksifentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionalida.
16. Beta-hidroksi-3-metil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4-piperidil] propio-nanilida.
17. Desomorfina : dihidrodeosimorfina.
18.
Etorfina...
18. Etorfina : tetrahidro-7 14-endoeteno-oripavina.
alpha-1(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,
19. Heroina : diacetilmorfina.
20. Ketobemidona : 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4-propionilpiperidina.
21. 2-metilfentanil : N-3 (-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionalidina.
22. 3-metiltiofentanil : N-(3-metil-1[2-tienil\_ etil]-4 piperidil] propionalidina.
23. MPPP : 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester).
24. Para-fluorofentanil : 4-fluora-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionalidina.
25. PEPAP : 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinol asetat (ester).
26. Tiofentanil : N-[1-[2-tienil) etil]-4-piperidil] propionalidina.
B. GOLONGAN II
1. Alfasetilmetadol : Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4-, 4--difenilheptana.
2. Alfameprodina : Alfa-3-1-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina.
3. Alfametadol : Alfa-6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanol.
4. Alfaprodina : Alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina.
5. Alfentanil : N-[1-[2-(4-etil-4, 5-dihidro-5-okso-1H-tetranol-1-il) etil]-4, (metroksimetil)-4-piperidini)-N-fenilpropanamida.
6. Allilprodina 3-allil-1-metil-1-metil-4-fenil-4-fenilpiperridina-4)-4-karboksilat etil ester.
:
7. Anilerdina : asam 1-para-aminofenitil-4-fenilpiperridina)-4-karboksilat etil ester.
8. Asetilmetadol : 3-asetoksi-6-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana.
9. Benzetidin : asam 1-(2-benziniloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester.
10. Benzilforfina : 3-benzilforfina.
11. Betameprodina : beta-3-etil-1-metil-4-fenil-1-propionoksipiperidina.
12. Betametadol : beta-6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanol.
13. Betaprodina : beta-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiperidina.
14. Betasetilmetadol : beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana.
15. Beztramida : -(3-siano-3, 3-difinilprofil)-4-(2-okso-3-propionil-1-benzimidazolini)-piperidina.
16. Dekstromoramida : (1)-4-[2-metil-4-okso-3, 3-difenil-4(1-pirolidinil) butil)-morfilina.
17. Diampromida : N-[2-(metilfenetilamino)-profil propionalida.
18. Dietiliambutena : 3-dietilamino-1, 1-di-(2-tienil)-1-butena.
3. 19.
4. Difenoksilat : asam 1-(3-siano-3, 3-difenilprofil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester.
20. Difenoksin : asam 1-(3-siano-3, 3-difenilpropil)-4-fenilisonipekorik.
21. Dihidromorfina
22. Dimefeptanol : 6-dimetliamino-4, 4-difenil-3-heptanol.
23. Dimenoksadol : 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1, 1-difenilasetat.
24. Dimetiltiambutena : 3-dimetilamino-1, 1-di(2-tienil)-1-butena.
25. Dioksafetil butirat : etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat.
26. Dipipanona : 4,4-difenil-6-piperidina-3-heptanona.
27. Drotebanol : 3-4-dimetoksi-17-metilmorfina-6 beta, 14-diol.
28. Ekgonia, termasuk dan derivatnya yang setara dengan eksgonina dan kokaina.
29. Etilmetiltiambutena : 3-etilmetilamino-1, 1-di-(2-tienil)-1-butena.
30. Etokseridina : asam 1-(2-hidrosietoksi)-etil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester.
31. Etonitazena : 1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5-nitrobenzimedazo)1.
32. Furetidina : asam-1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karbosilat etil ester).
33. Hidrokodona : dihidrokokeinona.
34. Hidroksipetidina
:
4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-4-kkarboksilat etil ester).
35. Hidromorfinol : 14-hidroksidihidromorfina.
36. Hidromorfona : dihidromorfina.
37. Isometadona : 6-dietilamino-5-metil-4, 4-difenil-3-heksanona.
38. Fenadoksona : 6-morfolino-4, 4-difenil-3-heptanona.
39. Fenampromida : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionalidina.
40. Fenazosina : 2-hidroksi-5, 9-dimetil-2-fenetil-6, 7-benzomorfan.
41. Fenomorfon : 3-hidroksi-N-fenetilmorfinan.
42. Fenoperidina
9. : 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester.
43. Fentanil : 1-renetil-4-N-propionalinilinipiperidina.
asam asam
44. Klonitazena : 2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-3-nitrobenzimidazol.
45. Kodoksima : dihidrokodeinona-6-kaboksimetiloksima.
46. Levofenasilmorfan : (1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan.
47. Levomoramida : (-)-4[2-metil-4-okso-3, 3-difenil-4-(1-(pirolidinil)-butil] morfolina.
48. Levometorfan : (-)-3-metoksi-N-metilmorfan.
49. Levorfanol : (-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan.
50. Metadona : 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona.
51. Metadona intermediat : 4-siano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutana.
52. Metazosina : 2-hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7-benzomorfan.
53. Metildesorfina : 6-metil-delta-6-6-deoksimorfan.
54. Metildihidromorfina : 6-metildihidromorfina.
55. Metopon : 5-metildihidromorfina.
56. Mirofina : miristilbenzilmorfina.
57. Moramida intermediat : asam (2-metil-3-morfolino-1, 1-difenilpropana karboksilat.
58. Morferidinaa : asam-1 (2-morfolinoetil)-4-feneilpiperidina-4-karboksilat etilester.
59. Morfina-N-oksida.
60. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida.
61. Morfina.
62. Nikomorfina : 3,6-dinikotinilmorfina.
20. 63.
21. Norasimetadol : (lk.)-alfa-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana.
64. Norlevorfanol : (-)-3-hidroksimorfinan.
65. Normetadona : 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heksanona.
66. Normofina : dimetilmorfina atau N-demetilatedmorfina.
67. Norpopinona : 4,4-difenil-piperidino-3-heksanona.
68. Oksikodono: 14-hidroksidihidrokodeinona.
69. Oksimorfona : 14-hidrosidihidromorfinona.
70. Opium
71. Petidina intermediat A : 4-soano-1-metil-4-fenilpiperidina.
72. Petidina intermediat B : asam 4-fenilpiperina-4-karboksilat etil ester.
73. Petidina intermediat C : asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat.
74. Petidina : asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester.
75. Piminodina : asam 4-fenil-1-(3-fenilminipropil)-piperidina-4-karboksilat etil ester.
76. Piritramida : asam 1(-3 siano-3, 3-difenilpropil-4-(1-piperidino)-piperidina-4-karboksilat amida.
77. Proheptasina : 1,3-dimetil-4-fenil-4-propiooksiazasikloheptana.
78. Properidina : asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat isopropil ester.
79. Rasemetorfan : (lk)-3-metoksi-N-metilmorfinan.
80. Rasemoramida
:
- 3-difenil-4-(1-pirolidini)-butil-morfolina.
81. Rasemorfan : (lk)-3-dihidroksi-N-metilmorfinan.
82. Sufentanil : propionanilida.
N-[4-metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil]-4-piperdil]
83. Tebaina
84. Tebakon : asetildihidrokedeinona.
85. Tilidina : (lk)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-sikloheksena-1-karboksilat.
86. Trimeperidina : 12,5-trimetil-4-fenil-4-propioniksipiperidina.
87. Garam-garam dari Narkotika dalam Golongan tersebut di atas.
C. GOLONGAN III
1. Asetildihidrokodeina.
2. Dekstropropoksifena
3. : alfa-(+)-4-dimetilamino-1, 2-difenil-3-metil-2-butanol propionat.
3. Dihidrokodeina.
4. Etilmorfina : 3-etil morfina.
5. Kodeina : 3-etil morfina.
7. 6.
Nikodikedina : 6-6-nikotinilkodeina.
7. Nikokodina : N-6-demetilkodeina.
8. Norkodeina : N-demetilkodeina.
9. Polkodina : morfoliniletilmorfina.
10. Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamoda.
11.
11. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas.
(lk)-4-[2-metil-4-okso-3,
Garam...
12. Campuran atau sediaan opium dengan bahan lain bukan narkotika.
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika.
14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
SOEHARTO