Unknown Unknown Nomor 2 Tahun 2007
Tentang RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
Berlaku: 2 TAHUN 2007
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
- a. bahwa dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh daging hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal untuk dikonsumsi, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap hewan yang akan dipotong dan sesudah dipotong;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu untuk mengatur tarif pungutan retribusi potong hewan dan lalu lintas ternak;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1982 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
DAN
BUPATI BENGKAYANG,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DAN LALU LINTAS TERNAK
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Di dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bengkayang;
7. Pemungut Retribusi adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu untuk memungut retribusi;
8. Retribusi Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan dan atau pemakaian fasilitas rumah potong hewan, yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah;
9. Rumah Potong Hewan (RPH) adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas;
10. Tempat Pemotongan Hewan (TPH) adalah bangunan yang digunakan untuk memotong hewan bagi konsumsi masyarakat;
11. Daging adalah bagian-bagian hewan yang disembelih dan lazim dikonsumsi manusia, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain;
12. Lalu lintas ternak adalah peredaran ternak, produk ternak dan hasil ikutannya, yang masuk dan keluar Kabupaten Bengkayang;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan;
14. Rumah Potong Unggas (RPU) adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong unggas bagi konsumsi masyarakat luas.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dan Lalu Lintas Ternak, dipungut retribusi atas penyediaan jasa dan fasilitas pelayanan pemotongan hewan dan pemeriksaan kesehatan ternak.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3

Objek Retribusi adalah jasa dan atau pemberian pelayanan kepada masyarakat, berupa penyediaan fasilitas dan jasa-jasa yang meliputi:
- a. Biaya administrasi;
- b. Jasa pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong;
- c. Pemakaian tempat pemotongan dan penyelesaian pemotongan di RPH/TPH;
- d. Jasa pemeriksaan hewan setelah dipotong;
- e. Pemeriksaan kesehatan hewan untuk keperluan lalu lintas hewan.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan fasilitas dan jasa sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 5

Semua hewan ternak yang dipotong di Rumah Potong Hewan atau diluar RPH, harus diperiksa terlebih dahulu kesehatannya oleh petugas yang telah ditunjuk oleh Kepala Kantor.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 6

Dilarang memasukkan atau mengeluarkan hewan ternak dan hasil ikutannya, ke atau dari dalam Daerah sebelum diperiksa kesehatannya oleh petugas yang ditunjuk.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

Retribusi rumah Potong Hewan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8

- (1) Besarnya Tarif Potong Hewan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati;
- (2) Pemotongan unggas diluar Rumah Potong Unggas (RPU) untuk keperluan usaha, dikenakan biaya retribusi sebagai jasa pemeriksaan sebelum dan sesudah dipotong;
- (3) Apabila RPU telah tersedia, baik milik pemerintah maupun milik swasta, maka pemotongan unggas harus dilakukan dirumah potong unggas;
- (4) Besarnya Tarif Pemeriksaan Hewan untuk lalu lintas ternak ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.
BAB IV - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas yang ditunjuk dan dilengkapi dengan Surat Tugas;
- (2) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (3) Pemungutan retribusi dibuktikan dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, yang diberikan kepada wajib retribusi;
- (4) Hasil pemungutan retribusi disetorkan seluruhnya kepada Kas Daerah melalui Bendaharawan penerima dan penyetor retribusi sebagai Pemasukan Asli Daerah.
BAB V - KETENTUAN PIDANA
Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
BAB VI - KETENTUAN LAIN -LAIN
Pasal 11

Ketentuan lain sepanjang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau/ Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.
Ditatapkan di Bengkayang pada tanggal 10 April 2007
BUPATI BENGKAYANG, ttd
JACOBUS LUNA
Perda ini dinyatakan Sah Sejak tanggal diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Pada Tanggal 17 April 2007
PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,
AGUSTINUS NAON, S.Sos
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2007 NOMOR 2 SERI C