PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 7 Tahun 2012
Tentang RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.
Berlaku: 7 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 7 TAHUN 2012 T E N T A N G RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KOTAMOBAGU,
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Retribusi atas pemberian pelayanan jasa perhubungan perlu disesuaikan;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 );
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Dengan Persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU dan
WALIKOTA KOTAMOBAGU
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Kotamobagu ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kota Kotamobagu ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kota Kotamobagu;
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, lembaga dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
9. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas Pelayanan Pengujian kepada orang pribadi atau badan dalam wilayah Daerah ;
10. Angkutan penumpang umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peratuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
12. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pangangkutan bagasi ;
13. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk pengemudi, baik dengan ataupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
14. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk mengangkut orang atau barang tertentu yang bersifat ;
15. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat parkir di tepi jalan umum ;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga;
18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, dokumen lainnya yang dipersamakan;
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengupulkan dan mengolah data dan keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan pemenuhan keajiban retribusi daerah, berdasarkan Peraturan Perudang-undangan Retribusi Daerah ;
20. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana retribusi daerah yang terjadi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pengujian Kendaraan Bermotor kepada orang pribadi atau badan dalam wilayah Daerah ;
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3

Obyek Retribusi pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang mendapat Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
BAB V - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA
Pasal 8

TARIF RETRIBUSI
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :
- A. Penguji Kendaraan Bermotor pertama kali :
- 1.
- Mobil Penumpang Rp. 50.000,-
2. Mobil Bus Umum/Tidak Umum Rp. 60.000,-
3. Mobil Barang Umum/Tidak Umum
- Rp. 60.000,-
| 4. | Kereta Gandengan | Rp 55.000,- |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 5. Kereta Tempelan | Rp. | 55.000,- |
| 6. Kendaraan Khusus | Rp. | 75.000,- |
| B. Pengujian kendaraan bermotor selanjutnya : | | |
| 1. Kapasitas s/d 8 Tempat Duduk | Rp. | 50.000,- |
| 2. Kapasitas 9 s/d 14 Tempat Duduk | Rp. | 55.000,- |
| 3. Kapasitas 15 s/d 26 Tempat Duduk | Rp. | 60.000,- |
| 4. Kapasitas 27 tempat duduk keatas | Rp. | 65.000,- |
| 5. Mobil Barang JBB (GVW) s/d 2.500 Kg | Rp. | 45.500,- |
| 6. Mobil Barang JBB (GVW) 2.501 s/d 5.000 Kg | Rp. | 50.000,- |
| 7. Mobil Barang JBB (GVW) 5.001 s/d 8.000 Kg | Rp. | 55.000,- |
| 8. Mobil Barang JBB (GVW) s/d 8.001 Kg Keatas | Rp. | 60.000,- |
| 9. Kereta Gandengan | Rp. | 47.500,- |
| 10. Kereta Tempelan | Rp. | 47.500,- |
| C. Pengujian untuk kendaraan bermotor tidak wajib uji | C. Pengujian untuk kendaraan bermotor tidak wajib uji | C. Pengujian untuk kendaraan bermotor tidak wajib uji |
| 1. Sepeda motor | Rp. 20.000 / pengujian | Rp. 20.000 / pengujian |
| 2. Kendaraan roda 3(tiga) | Rp. 20.000 / pengujian | Rp. 20.000 / pengujian |
| D. Penggantian Buku Uji yang hilang | Rp. 25.000 | Rp. 25.000 |
| E. Penggantian Plat Uji yang hilang | Rp. 25.000 | Rp. 25.000 |
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terutang di pungut di wilayah Kota Kotamobagu.
BAB VIII - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG Pasal 10
Pasal 11

Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB IX - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Retribusi dipungut oleh Instansi Dinas yang bertanggung jawab dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan
- (5) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (6) Tata cara pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB X - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB X - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi terhutang harus dilakukan secara tunai/lunas
- (2) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XI - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 15

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan menggunakan STRD;
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis;
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo;
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (5) Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk;
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XI - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 16

- (1) Retribusi terutang berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melaui Instansi yang membidangi piutang dan lelang negara.
- (2) Penagihan retribusi melalui instansi yang membidangi piutang dan lelang negara, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XII - K E B E R A T A N
Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
BAB XII - K E B E R A T A N
Pasal 18

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XIII - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 19

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundangundangan.
BAB XIV - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 20

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebgaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian
- (3) Penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota
BAB XV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
BAB XV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. Nama dan alamat wajib retribusi;
- b. Masa retribusi ;
- c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
- d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat ;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.
BAB XV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan retribusi ;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XVI - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 24
Pasal 25

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tata cara penghapusan piutang yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota
BAB XVII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
BAB XVII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 27

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tata cara penghapusan piutang yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota
KETENTUAN PIDANA
BAB XVIII
Pasal 28

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
BAB XIX - PENYIDIKAN
Pasal 29

- (1) Pajabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti serta orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut
umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 19 Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.
Disahkan di Kotamobagu pada tanggal April 2012
WALIKOTA KOTAMOBAGU,
Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT, ME
Diundangkan di Kotamobagu pada tanggal April 2012
Plt. SEKRETARIS DAERAH
Drs. MUSTAFA LIMBALO
LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2012 NOMOR
P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR TAHUN 2012 T E N T A N G
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
I. U M U M
Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab.
Pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan perlu ditunjang oleh kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum, peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.
Penggunaan retribusi daerah atas penyediaan jasa Pemerintah Daerah perlu disederhanakan berdasarkan penggolongan jasa umum, jasa usaha dan perijinan tertentu. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah salah satu objek retribusi Jasa Umum.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Cukup Jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Cukup jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Cukup jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Cukup jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Cukup jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR