PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 3 Tahun 2012
Tentang No Description
Berlaku: 3 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA TOMOHON
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 3 TAHUN 2012 TENT ANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TOMOHON ,
- a. bahwa guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pernberdayaan Masyarakat serta dalam rangka memotivasi kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon, perlu diberikan tambahan penghasilan;
- b. bahwa dengan diberikannya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diharapkan Pegawai Negeri Sipil mampu bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas-tugas yang dipercayakan untuk dilaksanakan;
- c. bahwa dimaksud berdasarkan pertimbangan se bagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 197 4 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8/(7
Menetapkan
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara ' Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENT ANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON .,.,.,
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Tornohon
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tomohon.
4. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalarn suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang , selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan perangkat daerah yang ada pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang;
7. Unit Kerja adalah Bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
8. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas terukur;
9. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan sebagai insentif untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon;
10. Masa Kinerja adalah jumlah hari kerja setiap bulan;
11. Hari Kerja adalah jumlah hari dalam melaksanakan tugas kedinasan selama 1 (satu) masa kinerja~
12. Jam kerj a adalah waktu yang telah di ten tukan dalam melaksanakan pekerjaan;
13. Tim Penilai Kinerja Daerah (TIPEKIDA) adalah pejabat yang mernpunyai kewenangan mengevaluasi dan menilai kinerja Pegawai Negeri Sipil, serta memonitor dan melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon;
14. Sekretariat TIPEKIDA adalah unsur pembantu pejabat TIPEKIDA dalam melakukan verifikasi terhadap jumlah Tambahan Penghasilan yang akan diterima Pegawai Negeri Sipil;
15. Pelaksana Tugas yang disingkat Plt merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan / menandatangani naskah dinas karena pejabat definitif belum dilantik;
16. Pendidikan dan Latihan yang selanjutnya disingkat DIKLAT adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil;
6. 1 7. Tugas Luar adalah pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh pegawai negeri sipil baik didalam daerah maupun diluar daerah yang disertai dengan surat tugas dari atasan sebagai pejabat yang berwenang;
18. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegia.tan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk ~enerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;
9. GYP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS gaji adalah dokumen yang diaiukan olP.h hPnrh,l-iorr:,
pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh ----------PPTK;
BAB III - BESARAN DAN JENIS
Pasal 3

1. Besaran dan Jenis Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Tomohon;
2. Setiap Pegawai Negeri Sipil hanya dapat menerima 1 (satu) jenis Tambahan Penghasilan;
3. Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil golongan III dan IV dikenakan Pajak Penghasilan (PPh 21) sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangundangan;
BAB IV - KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 5

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 (empat) terdiri dari:
- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
- b. tambahan penghasilan berdasarkan diberikan kepada pegawai negen tempat bertugas si pil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai negen sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
- d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai negen sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka;
- e. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/ a tau inovasi;
- f. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang objektif lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai.
BAB IV - KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 6

1. TPP diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sehari-hari di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kata Tomohon;;f
2. Pegawai Negeri Sipil Kota Tomohon yang melaksanakan Tugas Belajar, berstatus ti ti pan, dan a tau dipekerjakan/ diperbantukan pada Pemerintah Pusat, instansi vertikal atau Daerah lain tidak menenma pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai;
3. Tambahan Penghasilan Pegawai dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berstatus titipan dan atau dipekerjakan/ diperbantukan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya yang melaksanakan tugas di Pemerintah Kota Tomohon.
BAB IV - KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 7

1. Bagi PNS yang melaksanakan tugas Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Togas Luar (TL} yang dibuktikan dengan Surat Tugas disamakan dengan melaksanakan tugas kedinasan secara penuh;
2. Bagi PNS yang tidak hadir karena IJm dengan alasan tertentu yang sah seperti ijin sakit bagi PNS yang bersangkutan dan keluarga terdekaty ijin dq~a bagi keluarga dekat PNS yang bersangkutan), rnaka pembayaran TfP diatur sebagai berikut:
- a. Maksirnal 2 hari ijin karena sakit tidak dikenakan pengurangan TPP ~pa.bUa yang bersangku tan memiliki surat keterangan sakit dari atasan langsung clan atau surat keterangan dokter;
- b. Apabila 3 hari atau lebih ijin karena sakit, maka TPP dibayarkan berdasarkan sisa hari kerja dalam 1 (satu) masa kerja, dengan perhitungan jumlah sisa hari kerja ' dibagi jumlah hari kerja dikali nilai TPP ketentuan PNS yang bersangkutan dengan harus melaksanakan hak cuti sakit dan harus mengajukan permin taan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang mernberikan cuti dengan melarnpirkan surat keterangan dokter; f
- c. Maksimal 2 hari 1Jm karena sakit yang dialami keluarga terdekat (suami/istri, anak, orang tua kandung) tidak dikenakan pengurangan TPP apabila yang bersangku tan memiliki surat keterangan dari a tasan langsung;
- d. Maksimal 3 hari keluarga terdekat kandung/ mertua ijin karena duka yang dialami (suami/istri, anak, orang tua dan saudara kandung) tidak dikenakan pengurangan TPP apabila yang bersangkutan memiliki surat keterangan dari atasan langsung;
3. Bagi PNS yang 1 (satu) kali tidak hadir tepat waktu atau 1 (satu) kali pulang sebelum selesai jam kerja, maka pembayaran TPP dikenakan pengurangan sebesar 1 % dari nilai TPP;
4. Bagi PNS yang meninggalkan tempat kerja pada jam kerja tan pa disertai surat tugas/ surat izin yang sah, maka pembayaran TPP dikenakan pengurangan sebesar 3 % dari nilai TPP;
5. Bagi PNS yang melaksanakan cuti atau ijin, maka TPP dibayarkan berdasarkan sisa hari kerja dalam 1 (satu) masa kinerja, dengan perhitungan jumlah sisa hari kerja dibagi jumlah hari kerja dikali nilai TPP;
6. Bagi PNS yang 1 (satu) kali tidak hadir tanpa lJlil atau tanpa keterangan, maka pembayaran TPP dikenakan pengurangan se besar 5% dari nilai TPP;
7. Bagi PNS yang tidak mengikuti Apel Perdana awal tahun, maka pembayaran TPP dikenakan pengur,angan sebesar 10% dari nilai TPP;
8. Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) diatas tidak dikenakan bagi PNS yang tidak mengikuti Apel Perdana karena alasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) peraturan ini0
1. PNS pindahan dari Instansi Pu sat, Daerah Propinsi/Kabupaten/Kata lainnya dalam tahun berjalan dapat menerima TPP apabila telah melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Surat Perintah Penugasan, maka pembayaran TPP bagi PNS tersebut diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya;
2. PNS yang pindah antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kata Tornohon, apabila pemindahannya sebelum dan atau pada pertengahan masa kinerja, maka TPP dibayarkan oleh SKPD yang baru;
3. PNS yang pindah antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon, apabila pemindahannya setelah pertengahan masa kinerja, maka TPP dibayarkan oleh SKPD yang lama;
4. PNS yang diangkat dalam jabatan baru atau diangkat sebagai Pelaksana Togas (Plt) dan pengangkatannya ' sebelum atau pada masa pertengahan masa kinerja, maka TPP dibayarkan sesuai jabatan baru atau jabatan Plt yang diberikan kepadanya.
5. PNS yang diangkat dalam jabatan baru atau diangkat sebagai Pelaksana Togas (Plt) dan pengangkatannya setelah pertengahan masa kinerja, maka pembayaran TPP dalam jabatan baru/ pengangkatannya diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya;
6. PNS yang melaksanakan jabatan rangkap sebagai Pelaksana Togas (Plt), maka pembayaran TPP hanya dibayarkan untuk satu jabatan saja;
7. Semua Kriteria dan tata cara pembayaran yang diberlakukan bagi PNS Kata Tornohon yang diatur dalam Peraturan ini, juga berlaku sama bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan/ diperbantukan pada Pemerintah Kota Tomohon/P
BAB IV - KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 9

Proses pembayaran TPP sebagai berikut:
1. Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permintaan pembayaran kepada Ketua TIPEKIDA melalui Sekretariat TIPEKIDA untuk diverifikasi, dengan melampirkan Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan;
2. Permintaan Pembayaran untuk Sekretariat Daerah Kota Tomohon, Rekapitulasi daftar hadir dibuat oleh Bagian Organisasi Setda Kota Tomohon dan disampaikan kepada ketua TIPEKIDA melalui Sekretariat TIPEKIDA untuk diverifikasi dengan melampirkan Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan;
3. TIPEKIDA melalui Sekretariat TIPEKIDA melakukan verifikasi pada setiap permintaan pembayaran dari Pejabat Pengguna Anggaran;
4. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, I disampaikan kembali kepada Pejabat Pengguna Anggaran untuk dijadikan dasar pembayaran TPP;
BAB IV - KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 10

1. TPP dibayarkan setiap bulan berdasarkan jumlah kehadiran Pegawai Negeri Sipil dan dibayarkan pada bulan berikutnya;
2. Khusus TPP bulan Desember, pembayaran TPP dilaksanakan pada bulan Desember disesuaikan dengan batas akhir waktu pengajuan dokumen SPP / SPM LS gaji/tunjangan akhir tahun pada Bendahara Umum Daerah;
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 11

Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon;,f'
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor la Tahun 2011 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Tomohon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Walikota mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomoho 7 r-?
Ditetapkan di Tornohon padatanggal 31 J~nua~~ 2012
Plt. WALIKOTA TOMOHON
WAKH WALIKOTA,
JIMMY FEIDIE EMAN
Diundangkan
di Tomohon
pada tanggal
31 Janu1.1:r.t €'.'O l~
SEKRETARIS DAERAH,
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.
19630815
198803
1 019
BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 201:. NOMOR