Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang RETRIBUSI PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN
Berlaku: 28 Juli 2004
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa sehubungan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan ketatausahaan yang cepat sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dan untuk mendapatkan retribusi dari pelayanan ketatausahaan, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan.
2. Mengingat : 1. Undang-undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Tahun 1959 No. 74, Tambahan Lembaran Negara No. 1822);
1. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-undang nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negra Republik Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lemabran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Perundang-undangan, rancangan Undangundang, rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan MenteriDalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN
BAB II - Pasal 2
Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah daerah yang meliputi penyediaan dan atau pemberian :
- a. Blanko, formular atau barang cetakan lainnya;
- b. Surat keterangan, rekomendasi, Berita Acara, Surat Perintah Kerja;
- c. Petikan, salikan/turunan surat-surat atau peraturan perundang-undangan.
BAB II - Pasal 2
Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan Pelayanan Jasa Ketatausahaan.
BAB XIV - KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 16

- (1) Hal untuk penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi;
- (2) Kadaluarsa sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat ini tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan Surat Teguran;
- b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung atau tidak langsung;
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 19
Pasal 20

hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh walikota.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 19
Pasal 2

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam L embaran Daerah.
Ditetapkan di Makassar Pada tanggal 28 Juli 2004
WALIKOTA MAKASSAR,
Diundangkan di Makassar Pada Tanggal 28 Juli 2004 SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,
H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN
Drs. H. SUPOMO GUNTUR
Pembina Utama Madya NIP : 010 103 877 LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR
Nomor 18 Tahun 2004 Seri C Nomor 4
Lampiran
: PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN
A. Formulir/Blanko Permohonan :
| 1. | Pendaftaran Perusahaan Rp. | 5.000,- |
|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| 2. Pendaftaran industry | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pendaftaran Usaha Perdagangan | Rp. | 5.000,- |
| 4. Pendaftaran Mendirikan bangunan | Rp. | 5.000,- |
| 5. Pendaftaran Usaha Koperasi | Rp. | 5. 000,- |
| 6. Formulir/blanko | Rp. | 5.000,- |
| B. Surat Keterangan : | | |
| 1. Penelitian bagi siswa atau mahasiswa | Rp. | 5.000,- |
| 2. Penelitian .... | Rp. | 10.000,- |
| 3. Bebas Temuan/Pengawas Fungsional Daerah.... | Rp. | 10.000,- |
| 4. Penempati Rumah /lahan/tanah..... | Rp. | 25.000,- |
| 5. LayakHuni... | Rp. | 50.000,- |
| 6. Praktek Kerja Dokter/Notaris/... | Rp. | 50.000,- |
| 7. Pail Banjir.... | Rp. | 5.000,- |
| 8. Terdaftar LSM/Ormas ... | Rp. | 5.000,- |
| 9. Peruntukan Lahan.... | Rp. | 10.000,- |
| 10.Belum/Telah menikah.... | Rp. | 5.000,- |
| 11.Domisili (KTP Sementara)... | Rp. | 5.000,- |
| 12.Pindah Alamat ... | Rp. | 5.000,- |
| 13.Kelakuan Baik ..... | Rp. | 5.000,- |
| 14.Fiscal/Pajak ..... | Rp. | 5.000,- |
| C. Rekomendasi : | | |
| 1. Penelitian | Rp. | 5.000,- |
| 2. Penutupan Drainase diatas 1,5 M2 | Rp. | 50.000,- |
| 3. Izin Galian Damija/M2 | Rp. | 10.000,- |
| 4. Izin Penggunaan/Penutupan Jalan | Rp. | 50.000,- |
| 5. Penertiban STNK Angkutan Kota/Umum | Rp. | 50.000,- |
| 6. Penyelenggaraan jasa Pelayaran Rakyat | Rp. | 25.000,- |
| 7. Kegiatan Angkutan EMKL | Rp. | 100.000,- |
| 8. Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi | Rp. | 25.000,- |
| 9. Peruntukan lahan | Rp. | 100.000,- |
| 10. | Pencarian Dana/Kegiatan social | Rp. | 10.000,- |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 11. | Pemasangan Reklame | Rp. | 5.000,- |
| 12. | Izin Keramaian | Rp. | 5.000,- |
| 13. | Rental/Penjualan/Penyewaan Play Stesion | Rp. | 10.000,- |
| 14. | Rental/Penjualan/Penyewaan VCD/DVD | Rp. | 10.000,- |
| 15. | Pelaksanaan Pameran | Rp. | 10.000,- |
| 16. | Pendirian Percetakan/Grafika | Rp. | 10.000,- |
| 17. | Penggunaan Badan Jalan | Rp. | 25.000,- |
| 18. | Usaha Bidang Taman/Pangan/Ternak | Rp. | 25.000,- |
| 19. | Usaha Bidang Koperasi/UKM | Rp. | 25.000,- |
| 20. | Usaha Bidang Perikanan | Rp. | 25.000,- |
| 21. | Praktek Kerja Lapang | Rp. | 10.000,- |
| 22. | Izin Mendirikan Bangunan | Rp. | 25.000,- |
| 23. | Izin Gangguan | Rp. | 25.000,- |
| 24. | ,Izin Industri | Rp. | 25.000,- |
| 25. | Penerbitan LPPS - AKL | Rp. | 100.000,- |
| 26. | pendirian PJTKI | Rp. | 200.000,- |
| 27. | Pendirian LLS | Rp. | 100.000,- |
| 28. | Izin Perdagangan | Rp. | 25.000,- |
| 29. | Pendirian Apotik | Rp. | 50.000,- |
| 30. | Toko Obat | Rp. | 25.000,- |
| 31. | Operasional SD Swasta | Rp. | 20.000,- |
| 32. | Operasional SMP Swasta | Rp. | 40.000,- |
| 33. | Operasional SMASwasta | Rp. | 60.000,- |
| 34. | Operasional Kapal 1-3 GT | Rp. | 10.000,- |
| 35. | Operasional Kapal 3,01-6 GT | Rp. | 20.000,- |
| 36. | Operasional Kapal 6, 01-10 GT | Rp. | 30.000,- |
| Acara / Surat Perintah /Surat Perjanjian / Sk Otorisasi Keuangan | Acara / Surat Perintah /Surat Perjanjian / Sk Otorisasi Keuangan | Acara / Surat Perintah /Surat Perjanjian / Sk Otorisasi Keuangan | Acara / Surat Perintah /Surat Perjanjian / Sk Otorisasi Keuangan |
| 1. | Sampai dengan Nilai Rp. 10.000.000,- | Rp. | 5.000,- |
| 2. | Nilai diatas Rp.10.000.000,- s/d Rp.25.000.000 | Rp. | 10.000,- |
| 3. | Nilai diatas Rp.25.000.000,- s/d Rp.40.000.000,- | Rp. | 20.000,- |
| 4. | Nilai diatas Rp.40.000.000,- s/d Rp.60.000.000,- | Rp. | 30.000,- |
| 5. | Nilai diatas Rp.60.000.000,- s/d Rp.100.000.000,- | Rp. | 40.000,- |
| 6. | Nilai diatas Rp.100.000.000,- | Rp. | 50.000,- |
E. Legalisasi/ pengesahan Foto Copy :
1. Segala bentuk Ijazah surat yang dilegalisasi kecuali Rp. 2.500,Ijazah TK,SMP,dan SMA dikenakan biaya
2. Perlembar
Rp. 10.000,-
3. Gambar Proyek Perlembar
AK I dan Sertifikat lulusan LLS perlembar
F. Surat Izin :
1. Pemasangan Reklame Permanen Pertahun
2. Pemasangan Reklame Insidentil
3. Lokasi/Tata Ruang
Rp. 2.500,-
Rp. 10.000,-
Rp. 5.000,-
Rp. 250.000,-
Ditetapkan di Makassar Pada tanggal 28 Juli 2004 WALIKOTA MAKASSAR
H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN