PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 31/E Tahun 2010
Tentang PEDOMAN KERJA DAN PENEKANAN TUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2011
Berlaku: 11 Oktober 2010
BAB VIII - PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 244

- (1) Walikota menetapkan golongan rumah dinas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan);
- b. rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi); dan
- c. rumah dinas daerah golongan III (perumahan pegawai).
BAB VIII - PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 245

- (1) Rumah dinas daerah golongan I yang sudah tidak sesuai dengan fungsinya sebagai akibat adanya perubahan struktur organisasi dan/atau sudah ada pengganti yang lain, dapat diubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan II.
- (2) Rumah dinas daerah golongan II dapat diubah statusnya menjadi rumah dinas golongan III, kecuali yang terletak di suatu kompleks perkantoran.
- (3) Rumah dinas daerah golongan II dapat diubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan I untuk memenuhi kebutuhan rumah jabatan.
BAB VIII - PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 246

Rumah dinas daerah yang dapat dijualbelikan atau disewakan, dengan ketentuan :
- a. Rumah dinas daerah golongan II yang telah diubah golongannya menjadi rumah dinas golongan III;
- b. Rumah dinas daerah golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih;
- c. Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat;
- d. Pegawai yang dapat membeli rumah dinas daerah adalah penghuni yang pemegang Surat Ijin Penghunian yang dikeluarkan oleh Walikota;
- e. Rumah dinas daerah dimaksud tidak sedang dalam sengketa; dan
- f. Rumah dinas daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka untuk memperoleh hak atas tanah harus diproses tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 247

- (1) Penjualan rumah dinas daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan harga taksiran dan penilaiannya dilakukan oleh Panitia Penaksir dan Panitia Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penjualan rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Hasil penjualan rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke kas daerah.
BAB VIII - PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 248

Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah harga penjualan atas tanah dan/atau bangunannya dilunasi.
BAB VIII - PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 249

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah.
- (2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dan/atau harga umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Walikota atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset.
- (3) Proses pelepasan hak tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pelelangan/tender.
BAB VIII - PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 250

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kavling perumahan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Kebijakan pelepasan hak atas tanah kavling untuk Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh Walikota.
BAB VIII - PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 251

- (1) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (2) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pengguna mengajukan usul penjualan kepada Pengelola;
- b. Pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna sesuai dengan kewenangannya;
- c. Pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya; dan
- d. untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Walikota atau DPRD, Pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud.
- (3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh Pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan setelah mendapat persetujuan Walikota atau DPRD.
- (4) Hasil penjualan barang milik daerah disetor ke Kas Daerah.
Paragraf 3 Tukar Menukar
BAB VIII - PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 252

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
- a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
- b. untuk optimalisasi barang milik daerah; dan
- c. tidak tersedia dana dalam APBD.
- (2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak :
- a. Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
- b. antar Pemerintah Daerah;
- c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya;
- d. swasta.
BAB VIII - PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 253

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa :
- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Walikota melalui Pengelola;
- b. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; dan
- c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Walikota.
BAB VIII - PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 254

Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada Walikota disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;
- b. Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- c. apabila memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Walikota dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;
- d. tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD;
- e. Pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan Walikota; dan
- f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
BAB VIII - PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 255

Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada Pengelola disertai alasan dan pertimbangan, kelengkapan data dan hasil pengkajian Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- b. Pengelola meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- c. apabila memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
- d. pengguna melaksanakan tukar menukar setelah mendapat persetujuan Pengelola; dan
- e. pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
BAB VIII - PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 256

- (1) Tukar menukar antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah apabila terdapat selisih nilai lebih, maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan.
- (2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Hibah.
Paragraf 4 Hibah
BAB VIII - PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 257

- (1) Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. bukan merupakan barang rahasia negara/daerah;
- b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
- c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
BAB VIII - PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 258

Hibah barang milik daerah berupa :
- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Walikota;
- b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;
- c. selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Walikota melalui Pengelola;
- d. selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
BAB VIII - PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 259

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD, kecuali tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (2).
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 huruf c, yang bernilai di atas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 huruf d, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola.
Paragraf 5
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
BAB VIII - PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 260

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan swasta.
- (2) Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Bagian Ketigabelas Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan
BAB VIII - PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 261

- (1) Walikota melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh pengguna.
- (4) Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 262

- (1) Pengelola berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Pengelola untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempatbelas Pembiayaan
BAB VIII - PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 263

- (1) Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, disediakan anggaran yang dibebankan pada APBD.
- (2) Pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah, diberikan insentif.
BAB VIII - PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 264

PPK, penyimpan barang dan pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium tiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dan dianggarkan pada kode rekening kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan yang besarannya sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.
Bagian Kelimabelas Tuntutan Ganti Rugi
BAB VIII - PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 265

- (1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG DAERAH
Pasal 266

- (1) Pedoman ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan bagi para penyelenggara pembangunan dalam melaksanakan pembangunan bangunan gedung daerah.
- (2) Dengan pedoman ini diharapkan :
- a. bangunan gedung daerah diselenggarakan sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kemudahan dan kenyamanan, serta efisien dalam penggunaan sumber daya dan serasi dengan lingkungannya;
- b. penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung daerah dapat berjalan dengan tertib, efektif dan efisien.
BAB IX - PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG DAERAH
Pasal 267

- (1) Penyelenggaraan pembangunan merupakan pembangunan gedung pemerintah yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta yang menggunakan biaya APBD, BUMD dan/atau dengan biaya dari sumber lain.
- (2) Pembangunan sebagimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pembangunan baru;
- b. perbaikan sebagian atau seluruhnya;
- c. perluasan bangunan gedung yang sudah ada;
- d. pembangunan lanjutan (termasuk penambahan elemen konstruksi bangunan/utilitas bangunan yang membentuk sistem baru pada bangunan);
- e. perawatan dan pemeliharaan bangunan.
BAB IX - PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG DAERAH
Pasal 268

Penyelenggaraan pembangunan gedung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267, dalam rangka bantuan teknik, berupa tenaga Pengelola Teknis Proyek (PTP) dengan ketentuan :
- a. Pengelola Teknis Proyek (PTP) tidak mengambil alih tanggung jawab kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk, baik dari segi keuangan maupun dari segi fisik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun tanggung jawab profesional pemberi jasa konstruksi, seperti konsultan perencana, konsultan pengawas atau konsultan manajemen kontruksi dan kontraktor yang melakukan hubungan kontraktual dengan kepala SKPD atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. Pengelola Teknis Proyek (PTP) bertugas dalam rangka pembinaan teknis, memantau kegiatan para pemberi jasa kontruksi di lapangan, serta pemberi masukan, sarana teknis dan administrasi kepada kepala SKPD atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. Pengelola Teknis Proyek (PTP) tidak melakukan kegiatan pengawasan berkala, pengawasan teknis lapangan atau manajemen konstruksi, hal ini dikarenakan tidak berperan sebagai pemberi jasa kepada kepala SKPD atau Pejabat yang ditunjuk.
BAB IX - PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG DAERAH
Pasal 269

Untuk petunjuk teknis penyelenggaraan pembangunan gedung pemerintah dalam rangka bantuan teknis yang dilakukan oleh dinas teknis akan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas teknis terkait.
Bagian Kesatu Persyaratan Bangunan Gedung Daerah
BAB IX - PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG DAERAH
Pasal 270

Persyaratan bangunan gedung daerah diklasifikasikan, sebagai berikut :
- a. bangunan sederhana;
- b. bangunan tidak sederhana;
- c. bangunan khusus.
BAB IX - PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG DAERAH
Pasal 271

- (1) Klasifikasi bangunan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 huruf a, merupakan bangunan gedung daerah dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana atau bangunan gedung daerah yang sudah ada disain prototipenya.
- (2) Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Yang termasuk klasifikasi Bangunan Sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. gedung kantor yang sudah ada disain prototipenya atau bangunan gedung kantor dengan jumlah lantai sampai dengan 2 lantai dengan luas sampai dengan 500 m†;
- b. bangunan rumah dinas tipe C, D dan E yang tidak bertingkat;
- c. gedung pelayanan kesehatan : puskesmas;
- d. gedung pendidikan tingkat dasar dan/atau lanjutan dengan jumlah lantai sampai dengan 2 lantai.
BAB IX - PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG DAERAH
Pasal 272

- (1) Klasifikasi bangunan tidak sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 huruf b, merupakan bangunan gedung daerah dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana.
- (2) Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Yang termasuk klasifikasi bangunan tidak sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. gedung kantor yang belum ada disain prototipenya, atau gedung kantor dengan luas di atas dari 500 m†, atau gedung kantor bertingkat di atas 2 lantai.
- b. bangunan rumah dinas tipe A dan B atau rumah dinas C, D dan E yang bertingkat;
- c. gedung Rumah Sakit Klas A, B, C dan D;
- d. gedung pendidikan tinggi universitas/akademi atau gedung pendidikan dasar/lanjutan bertingkat di atas 2 lantai.
BAB IX - PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG DAERAH
Pasal 273

- (1) Klasifikasi bangunan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 huruf c, merupakan bangunan gedung daerah yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/ teknologi khusus.
- (2) Masa penjaminan kegagalan bangunannya minimum adalah 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Yang termasuk klasifikasi bangunan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. Guest House ;
- b. gedung laboratorium;
- c. gedung terminal;
- d. stadion olah raga;
- e. gudang benda berbahaya;
- f. gedung bersifat monumental.
BAB IX - PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG DAERAH
Pasal 274

Untuk bangunan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 huruf c, diharuskan menggunakan Manajemen Konstruksi (MK) sedangkan untuk pekerjaan rehabilitasi ringan dapat diasumsikan dengan kriteria bangunan tidak sederhana.
Bagian Kedua
Perawatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung
BAB IX - PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG DAERAH
Pasal 275

Intensitas kerusakan bangunan dapat digolongkan atas tiga tingkat kerusakan, yaitu:
- a. Kerusakan ringan;
- b. Kerusakan sedang;
- c. Kerusakan berat.
BAB IX - PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG DAERAH
Pasal 276

- (1) Kerusakan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 huruf a, merupakan kerusakan terutama pada komponen nonstruktural, seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai dan dinding pengisi.
- (2) Kerusakan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 huruf b, merupakan kerusakan pada sebagian komponen non struktural dan/atau komponen struktural seperti struktur atap, lantai dan lain-lain .
- (3) Kerusakan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 huruf c, merupakan kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.
BAB IX - PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG DAERAH
Pasal 277

- (1) Perawatan bangunan merupakan usaha memperbaiki kerusakan yang terjadi agar bangunan dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.
- (2) Besarnya biaya perawatan bangunan disesuaikan dengan tingkat kerusakannya yang ditentukan, sebagai berikut :
- a. perawatan tingkat kerusakan ringan, biayanya maksimum adalah sebesar 30% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama;
- b. perawatan tingkat kerusakan sedang, biayanya maksimum adalah sebesar 45% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama;
- c. perawatan tingkat kerusakan berat, biayanya maksimum adalah sebesar 65% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama.
- (3) Untuk perawatan yang memerlukan penanganan khusus atau dalam usaha meningkatkan wujud bangunan seperti, melalui kegiatan renovasi atau restorasi (misal : yang berkaitan dengan perawatan bangunan gedung sejarah), besarnya biaya perawatan dihitung sesuai dengan kebutuhan nyata dan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dinas Pekerjaan Umum.
BAB IX - PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG DAERAH
Pasal 278

- (1) Pemeliharaan bangunan merupakan usaha mempertahankan kondisi bangunan agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya atau dalam usaha meningkatkan wujud bangunan, serta menjaga terhadap pengaruh yang merusak.
- (2) Pemeliharaan bangunan juga merupakan upaya untuk menghindari kerusakan komponen/elemen bangunan akibat keusangan/kelusuhan sebelum umurnya berakhir.
- (3) Besarnya biaya pemeliharaan bangunan gedung tergantung pada fungsi dan klasifikasi bangunan.
- (4) Besarnya biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), per m† bangunan gedung setiap tahunnya maksimum sebesar 2% dari harga satuan per m† tertinggi yang berlaku.
Bagian Ketiga Desain Berulang dan Prototype
BAB IX - PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG DAERAH
Pasal 279

- (1) Desain bangunan hanya dapat dinyatakan berulang apabila mempunyai denah yang sama baik pola maupun ukuran.
- (2) Pengecekan desain bangunan terhadap kemungkinan berulang dilakukan sejak awal tahap persiapan yaitu sejak penyusunan pengarahan penugasan dengan mengikut sertakan unsur Instansi teknis.
BAB IX - PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG DAERAH
Pasal 280

Desain bangunan hanya dapat dinyatakan berulang apabila mempunyai denah yang sama baik pola maupun ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (1), maka biaya perencanaan diperhitungkan, sebagai berikut :
- a. perulangan pertama sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- b. perulangan kedua sebesar 65% (enam puluh lima persen);
- c. perulangan ketiga dan seterusnya sebesar 50% (lima puluh persen).
BAB IX - PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG DAERAH
Pasal 281

Dalam hal yang dimaksud dengan unit pengulangan adalah satu unit bangunan gedung dalam satu kesatuan struktur, antara lain seperti :
- a. Satu unit bangunan kopel;
- b. Satu unit bangunan rumah sendiri;
- c. Satu unit bangunan flat.
BAB IX - PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG DAERAH
Pasal 282

Pedoman teknis bangunan dengan design prototipe , diuraikan sebagai berikut :
- a. untuk bangunan rumah jabatan type 36, 50, 70, serta gedung kantor pemerintah klasifikasi sederhana dan gedung SLTP dan SMU yang sudah ada disain prototipenya, dibangun berdasarkan Dokumen Pelelangan disain prototipe yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum;
- b. penyesuaian dokumen pelelangan disain prototipe dapat dilakukan apabila dokumen pelelangan disain prototipe yang telah ditetapkan tersebut tidak sesuai dengan keadaan lokasi, bahan bangunan dan pelaksanaan di lapangan;
- c. penyesuaian disain prototipe dapat dilakukan oleh konsultan perencana dengan persentase biaya perencanaan maksimum sebesar 50% dari biaya perencanaan;
- d. apabila penyesuaian disain prototipe dilakukan oleh unsur Dinas Pekerjaan Umum, maka prosentase biaya perencanaan penyesuaian disain prototipe sama dengan 60 % dari biaya perencanaan penyesuaian disain prototipe oleh konsultan;
- e. tidak ada biaya tambahan untuk perencanaan bila menggunakan disain prototipe secara berulang;
- f. dalam hal pengawasan pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh unsur Dinas Pekerjaan Umum, jumlah biaya pengawasannya adalah maksimum sebesar 60% dari jumlah biaya pengawasan dan dilaksanakan dalam rangka swakelola;
- g. pedoman persentase komponen biaya pembangunan dengan menggunakan design prototipe seperti tercantum pada tabel B1 Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 332/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
Bagian Keempat Pekerjaan Non Standar
BAB IX - PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG DAERAH
Pasal 283

Pekerjaan/kegiatan yang diklasifikasikan sebagai pekerjaan non standar :
- a. penyiapan lahan yang meliputi : pembentukan kualitas permukaan tanah/lahan sesuai dengan rancangan, pembuatan tanda-tanda lahan, pembersihan lahan dan pembongkaran;
- b. pematangan lahan yang meliputi : pembuatan jalan dan jembatan dalam kompleks, jaringan utilitas kompleks (saluran drainase, air bersih, listrik, lampu penerangan luar, limbah kotoran, hidran kebakaran), lansekap /taman, pagar fungsi khusus dan tempat parkir;
- c. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (termasuk master plan);
- d. penyusunan studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- e. peningkatan arsitektur ataupun struktur bangunan : penampilan, keamanan, keselamatan, kesehatan, aksesibilitas serta kenyamanan gedung negara;
- f. pekerjaan khusus kelengkapan bangunan seperti : peralatan lift, peralatan tata udara, generator, pompa listrik, peralatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pencegahan dan penanggulangan bahaya serangga dan jamur, peralatan telepon/PABX, peralatan penangkal petir khusus, perabotan dan interior khusus bangunan;
- g. penyambungan yang meliputi : penyambungan air dari PAM/PDAM, penyambungan listrik dari PLN, penyambungan gas dari Perusahaan Gas, penyambungan telepon dari TELEKOM;
- h. Pekerjaan-pekerjaan lain, seperti :
- 1) penyelidikan tanah yang terperinci;
- 2) pekerjaan pondasi dalam yang lebih dari 5 m atau l/w &gt; 20;
- 3) pekerjaan basement/bangunan dibawah permukaan tanah;
- 4) fasilitas aksesibilitas untuk kepentingan penyandang cacat;
- 5) bangunan-bangunan khusus;
- 6) bangunan selasar penghubung, bangunan tritisan/emperan khusus dan yang sejenis.
- i. pengelolaan Proyek/perjalanan dinas untuk wilayah yang sukar pencapaiannya/dijangkau oleh sarana transportasi ( remote area );
- j. perizinan-perizinan khusus karena sifat bangunan, lokasi/letak bangunan ataupun karena luas lahan;
- k. biaya konsultan studi penyusunan program pembangunan bangunan gedung negara, untuk bangunan gedung yang penyusunannya memerlukan keahlian konsultan;
- l. biaya konsultan Value Engineering (VE) , apabila proyek menghendaki pelaksanaan Value Engineering (VE) dilakukan oleh konsultan independen.
BAB IX - PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG DAERAH
Pasal 284

Pembiayaan pekerjaan Non Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283, ditentukan sebagai berikut :
- a. besarnya biaya-biaya untuk pekerjaan tersebut dihitung berdasarkan rincian volume kebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar serta pajak-pajak yang berlaku, dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Dinas Pekerjaan Umum yang bertanggung jawab dalam pembinaan bangunan gedung;
- b. besarnya biaya perencanaan, manajemen konstruksi/pengawasan pekerjaan non-standar, dihitung berdasarkan billing-rate sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. total biaya pekerjaan non-standar maksimum sebesar 250% dari total biaya pekerjaan standar bangunan gedung negara.
Bagian Kelima Pendaftaran Bangunan Gedung Daerah
BAB IX - PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG DAERAH
Pasal 285

Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka bangunan gedung daerah yang sudah selesai dibangun harus didaftarkan.
BAB IX - PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG DAERAH
Pasal 286

Dokumen pendaftaran bangunan gedung negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, untuk pencatatan dan penetapan Huruf Daftar Nomor (HDNO) meliputi :
- a. fotokopi Dokumen Pembiayaan/DPA-SKPD (otorisasi pembiayaan);
- b. fotokopi sertifikat atau bukti kepemilikan/hak atas tanah;
- c. Kontrak atau Perjanjian Pemborongan;
- d. Berita Acara Serah Terima I dan II;
- e. As built drawings (gambar sesuai yang dilaksanakan) disertai gambar leger;
- f. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB) dalam hal Peraturan Daerah mengharuskan adanya IPB.
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 288

- (1) Barang milik daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini wajib dilakukan inventaris dan diselesaikan dokumen kepemilikan.
- (2) Penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengguna dan/atau pengelola.
- (3) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan pada ayat (2), dibebankan pada APBD.
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 289

Teknis pengelolaan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 290

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 291

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Malang.
Ditetapkan di Malang pada tanggal 11 Oktober 2010
WALIKOTA MALANG, ttd.
Drs. PENI SUPARTO, M.AP
Diundangkan di Malang
pada tanggal 11 Oktober 2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,
ttd.
DR. Drs. H.SHOFWAN, SH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19580415 198403 1 012
BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2010 NOMOR 31 SERI E
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd.
DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003
LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR
:
42 TAHUN 2010
TANGGAL
:
11 Oktober 2010
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG
I. RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA
- a. PA menyusun rencana umumpengadaan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan pada SKPD masing - masing, yang meliputi :
1. kegiatan dan anggaran pengadaan barang/jasa; dan
2. kegiatan dan anggaran pengadaan barang/jasa yang akan dibiayai berdasarkan pembiayaan bersama ( co- financing ), sepanjang diperlukan.
- b. Rencana umum pengadaan barang/jasa meliputi kegiatan - kegiatan sebagai berikut :
1. mengidentifikasikan kebutuhan barng/jasa yang diperlukan;
2. menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa;
3. menetapkan kebijakan umum tentan g :
- a) pemaketan pekerjaan
- 1) pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak - banyaknya paket usaha untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip - prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, kuali kemampuan teknis usaha kecil.
- 2) Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang :
11. (a) menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi masing -masing;
12. (b) menyatukan beberap a paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;
13. (c) memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau
14. (d) menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.
- b) carapengadaan barang/jasa
- c) pengorganisasian pengadaan barang/jasa
4. menyu sun Kerangka Acuan Kerja (KAK)
- c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4 , sekurang - kurangnya memuat :
1. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan serta jumlah tenaga yang diperlukan;
2. waktu pelaksanaan yang dip erlukan, termasuk kapan barang/jasa tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan/sub kegiatan terkait;
3. spesifikasi barang/jasa yang akan diadakan; dan
4. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.
- d. Penyusunanrencana umum pengadaan barang/jasa untuk tahun angga ran berikutnya atau tahun anggaran yang akan datang harus diselesaikan pada tahun anggaran yang berjalan.
- e. Menyediakan biaya untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dibiayai dari APBN/APBD, yang meliputi :
1. honorarium personil organisasi pengad aan garang/jasa termasuk tim teknis, tim pendukung dan staf proyek;
2. biaya pengumuman pengadaan barang/jasa termasuk biaya pengumuman ulang;
3. biaya penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa; dan
4. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan penga daan barang/jasa.
- f. Menyediakan biaya untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa pengadaannya akan dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.
yang
- g. PA mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa secara terbuka kepada masyarakat luas setelah RKA - SKPD d isetujui, yang sekurang - kurangnya berisi :
1. nama dan alamat PA;
2. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan;
3. lokasi pekerjaan; dan
4. perkiraan besaran biaya.
- h. Pengumuman dilakukan pada website Pemerintah Daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat .
- i. Juga dapa t mengumumkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang Kontraknya akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya/yang akan datang.
II. SWAKELOLA
Ketentuan Umum Swakelola
1. swakelola merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh Pelaksana Swakelola;
2. pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola, meliputi :
- a) pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi ;
- b) pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan langsung masyarakat setempat;
partisipasi
- c) pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaa tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;
- d) pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang besar;
- e) penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya penyuluhan;
ata
- f) pekerjaan untuk proyek percontohan ( pilot project ) yang bersifat khusus pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;
- g) pekerjaan survei,pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sist em ter entu;
- h) pekerjaan yang bersifat rahasia;
- i) pekerjaan hasil industri kreatif, inovatif, budaya dan hasil penel laboratorium atau institusi pendidikan;
- j) penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau
- k) pekerjaan pengembangan industri pertahanan, in dustr i alutsita dan industr i almatsus dalam negeri;
3. prosedur swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan dan pelaporan;
4. pengadaan swakelola dapat dilakukan oleh :
- a) penanggungjawab anggaran (PA/KPA), dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri;
- 2) mempergunakan pegawai SKPD masing - masing, pegawai SKPD lain, pegawai Daerah lain dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli;
- 3) jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dar jumlah kes eluruhan tenaga PNS yang terlibat dalam kegiatan swakelola yang bersangkutan;
- b) Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola, dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) direncanakan dan diawasi oleh penanggungjawab anggaran (PA/KPA);
- 2) pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh instansi yang penanggungjawab anggaran (PA/KPA) swakelola;
bukan
- c) Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut :
- 1) direncanakan, dikerjakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola;
- 2) sasaran ditentuka n oleh penanggungjawab anggaran (PA/KPA); dan
- 3) pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak (subkontrak)
lain
5. PA/KPA menetapkan jenis pekerjaan serta pihak yang akan melaksanakan pengadaan barang/jasa secara swakelola;
Perencanaan Swakelola
1. Kegiat an perencanaan swakelola meliputi :
- a) penetapan sasaran, rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan;
- b) penyusunan jadwal pelaksanaan dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan pekerjaan/kegiatan;
- c) perencanaan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan yang tepat agar diperoleh rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan yang sesuai;
- d) penyusunan rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan secara rinci ser dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan dan/atau rencana kerja harian; d an
- e) penyusunan rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulana dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran.
2. Perencanaan kegiatan swakelola dapat dilakukan dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan kontrak/sewa tersendiri;
3. Kegiatan perencanaan swakelola dimuat dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK);
4. Perencanaan kegiatan Swakelola yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola diusulkan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dan ditetapkan oleh PPK setelah melalui proses evaluasi;
5. Penyusunan jadwal dilakukan dengan mengalokasikan waktu untuk proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan dan/atau pelaporan ;
6. PA/KPA bertang gung jawab terhadap penetapan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaran Swakelola ;
7. Swakelola dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) tahun anggaran .
Pelaksanaan Swakelola
1. Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola oleh penanggungjawab anggaran (PA/KPA) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli perseorangan yang bukan merupakan PNS dilakukan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan;
- b) pembayaran upah tenaga ke rja yang diperlukan dilakukan secara berkala berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan;
- c) pembayaran gaji tenaga ahli yang diperlukan dilakukan Kontrak;
berdasarkan
- d) penggunaan tenaga kerja, bahan dan peralatan dicatat setiap hari dal laporan harian;
- e) pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan Uang Persediaan (UP)/uang muka kerja atau istilah lain yang disamakan dilakukan oleh SKPD Pelaksana Swakelola;
- f) Uang Persediaan (UP)/uang muka kerja atau istilah lain yang disamakan dipertan ggungjawabkan secara berkala maksimal secara bulanan;
- g) kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu ya disesuaikan dengan penyerapan dana;
- h) kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bu yang disesuaikan deng an penyerapan dana; dan
- i) pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilakukan oleh pelaksana yang ditunjuk oleh PPK, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.
2. Pengadaan melalui Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain Swakelola dilaksanakan dengan ket entuan sebagai berikut :
Pelaksana
- a) pelaksanaan dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK dengan pelaksana Swakelolapada Instansi Peme rintah Lain Pelaksana Swakelola;
- b) pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahl perseorangan yang diperlukan di lakukan oleh ULP/ Panitia/Pejabat Pengadaan pada Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola;
- c) pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan;
- d) pembayaran imbalan tenaga ah li yang diperlukan dilakukan berdasarkan Kontrak;
- e) penggunaan tenaga kerja, bahan /barang dan /atau peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian;
- f) kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu ya disesuaikan dengan penyerapan dana h ole Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola;
- g) kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bu yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola; dan
- h) pengawasan pekerjaan fisik di lapanga n dilaksanakan oleh pihak yang ditunjuk PPK pada SKPD yang menjadi penanggungjawab anggaran, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.
3. Pengadaan secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK pada SKPD Penanggung Jawab Anggaran dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola;
- b) pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa hanya diserahkan kepada Kelomp ok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang mampu melaksanakan pekerjaan;
rehabilitasi
- c) pengadaan Pekerjaan Konstruksi hanya dapat berbentuk , renovasi dankonstruksi sederhana;
- d) konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh SKPD Penanggung Jawab An ggaran untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;
- e) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dengan memperhatikan prinsip - prinsip pengadaan dan etika pengadaan;
- f) penyaluran dana kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) 40% (empat puluh perse ratus ) dari keseluruhan dana Swakelola , a pabila Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola telah siap melaksanakan Swakelola;
- 2) 30% (tiga puluh perse ratus ) dari keseluruhan dana Swakelola , apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus ); dan
- 3) 30% (tiga puluh perseratus ) dari keseluruhan da na Swakelola , apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh perseratus ).
- g) pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana Swakelola yang dikeluarkan , dilaporkan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola secara berkala kepada PPK;
- h) pengawasan pelaksanaan pekerja an dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola; dan
- i) pertanggungjawaban pekerjaan/kegiatan pengadaan disampaikan kepada SKPD pemberi dana Swakelola sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.
Pelaporan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Swakel ola
1. Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Penanggung Jawab Anggaran atau oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola;
2. Kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana lapangan/Pelaksana Swakelola kepada PPK secara berkala.
3. Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan seca berjenjang oleh Pelaksana Swakelola sampai kepada PA/KPA.
4. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Daerah melakukan audit terhadap pelaksanaan Swakelola.
III. PENGADAAN BARANG/JASA MEL ALUI PENYEDIA BARANG/JASA
Persiapan Pengadaan
Persiapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas kegiatan sebagai berikut :
1. Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa
- a) perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas kegiatan sebaga berikut :
- 1) pengkajian ulang paket pekerjaan; dan
- 2) pengkajian ulang jadwal kegiatan pengadaan.
- b) perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa dapat dilakukan oleh :
- 1) PPK; dan/atau
- 2) Panitia/Pejabat Pengadaan.
- c) perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan :
- 1) menyesuaikan dengan kondisi nyata di lokasi/lapangan pada saat akan melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- 2) mempertimbangkan kepentingan masyarakat;
- 3) mempertimbangkan jenis, sifat dan nilai Barang/Jasa serta jumlah Penyedia Barang/Jasa yang ada; dan
- 4) memperha tikan ketentuan tentang pemaketan.
- d) apabila terjadi perubahan paket pekerjaan maka :
- 1) PPK mengusulkan perubahan paket pekerjaan kepada PA/KPA untuk ditetapkan; atau
- 2) Panitia/Pejabat Pengadaan mengusulkan perubahan paket pekerjaan melalui PPK untuk ditetapkan oleh PA/KPA.
2. Pemilihan sistem pengadaan
- a) Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
- 1) Panitia/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
metode
- 2) Pemilihan Penyedia B arang /Jasa Lainnya dilakukan dengan :
2. (a) Pelelangan yang terdiri atas :
- (1) Pelelangan Umum
- i. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi.
- ii. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya melalui Me tode Pelelangan Umum diumumkan paling kurang di website Pemerintah Daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
- iii. Dalam Pelelangan Umum tidak ada negos iasi teknis dan harga.
Pelelangan Sederhana
- i. Pelelangan Sederhana dilakukan melalui pascakualifikasi.
proses
- ii. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus jut rupiah) dapat dilakukan dengan Pelel angan Sederhana
- iii. Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung diumumkan sekurang - kurangnya di website Pemerintah Daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengik utinya.
- iv. Dalam Pelelangan Sederhana tidak ada negosiasi teknis dan harga.
(b) Penunjukan Langsung
- (1) Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal :
- i. keadaan tertentu
- ii. pengadaan Barang khusus/Jasa Lainnya yang khusus
bersifat
- (2) Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi.
- (3) Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperole h harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
(c) Pengadaan Langsung
- (1) Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia Barang/Jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan Langsung dilaksanak an oleh 1 (satu) Pejabat Pengadaan.
- (3) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :
- i. merupakan kebutuhan op erasional;
- ii. teknologi sederhana;
- iii. risiko kecil; dan/atau
- iv. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil.
(d) Kontes/Sayembara
- (1) Kontes/Sayembara dilakukan khusus untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang merupakan hasil Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri.
- (2) Sayembara digunakan untuk Pengadaan J asa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut :
- i. merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi, budaya dan metode pelaksanaan tertentu; dan
- ii. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
- (3) Kontes digunakan untuk Pengadaan Barang ya ng memiliki karakteristik sebagai berikut :
- i. tidak mempunyai harga pasar; dan
- ii. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
- 3) Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan :
6. (a) Pelelangan Umum
- (1) Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi.
- (2) Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi melalui Metode Pelelangan Umum diumumkan paling kurang di website Pemerintah Daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
- (3) Dalam Pelelangan Umum tidak ada negosiasi teknis dan harga.
10. (b) Pelelangan Terbatas
11. Khusus untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dan diyakini jumlah penyedianya terbata s, pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan Pelelangan Terbatas.
12. (c) Pemiliha n Langsung
- (1) Pemilihan Langsung dilakukan melalui proses pascakualifikasi.
- (2) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan Pemilihan Langsung
- (3) Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung diumumkan sekurang - kurangnya di website Pemerintah Daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, sehingga masyarakat luas dan dunia usah a yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
- (4) Dalam Pemilihan Langsung tidak ada negosiasi teknis dan harga.
17. (d) Penunjukan Langsung
- (1) Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Pekerjaan Konstruksi dapat dilakukan dalam hal :
- i. keadaan tertentu
- ii. pengadaan Pekerjaan Konstruksi khusus yang bersifat khusus
- (2) Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi.
dapat
- (3) Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dipertanggungjawabkan.
2. (e) Pengadaan Langsung
- (1) Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyed ia Pekerjaan Konstruksi.
- (2) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pengadaan.
Pejabat tinggi
- (3) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rup i h) dengan ketentuan sebagai berikut :
- i. merupakan kebutuhan operasional;
- ii. teknologi sederhana;
- iii. risiko kecil; dan/atau
- iv. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerj aan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil.
- 4) K eadaan tertentu , dengan kriteria meliputi :
7. (a) penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya haru s segera/tidak dapat ditunda untuk :
- (1) pertahanan negara;
- (2) keamanan dan ketertiban masyarakat;
segera,
- (3) keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan termasuk :
- i. akibat bencana alam dan/atau bencana non al am dan/atau bencana sosial;
- ii. dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
- iii. akibat kerusakan sarana/prasarana yang menghentikan kegiatan pelayanan publik.
dapat
- (b) pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasi onal dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
- (c) kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ; atau
- (d) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau piha yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau p ihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah.
- 5) pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Ja sa Lainnya yang bersifat khusus, dengan kriteria meliputi :
- (a) Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
- (b) Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya ( unforeseen condition );
- (c) Barang/P ekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu;
- (d) Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam ra ngka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan;
- (e) Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas masyarakat;
untuk kepada
- (f) sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; atau
- (g) lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 6) PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket Pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan.
- 7) Panitia/Pej abat Pengadaan menetapkan persyaratan administratif dan teknis bagi :
3. (a) Penyedia Barang yang akan mengikuti Kontes;
4. (b) Penyedia Jasa Lainnya yang akan mengikuti Sayembara.
- 8) Dalam menetapkan persyaratan administratif, P n tia /Pejabat Pengadaan dapat menetapkan sy arat yang lebih mudah dari persyaratan Penyedia Barang/Jasa.
- 9) Persyaratan teknis disusun oleh tim yang ahli dibidangnya.
- 10) Penyusunan metode evaluasi dan pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim yang ahli dibidangnya.
- b) Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Jasa K onsultansi
- 1) Panitia/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi.
metode
- 2) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan melalui negosiasi tekni dan hargasehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku d an secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan dengan :
3. (a) Seleksi yang terdiri atas :
- (1) Seleksi Umum
- i. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi pada prinsipnya dilakukan melalui metode Seleksi Umum.
- ii. Pemilihan Penyedi a Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi Umum diumumkan sekurang - kurangnya di website Pemerintah Daerah dan papan pengumuman resmi masyarakat sehingga masyarakat luas, dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
- iii. Daftar pendek da lam Seleksi Umum berjumlah 5 (lima) sampai 7 (tujuh) Penyedia Jasa Konsultansi.
- (2) Seleksi Sederhana
- i. Seleksi Sederhana dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi dalam hal Seleksi Umum dinilai tidak efisien dari segi biaya seleksi.
- ii. Seleksi Sederhana dapat dilakukan untuk :
11.  Pengadaan Jasa Konsultansi yang bersifat sederhana; dan
-  bernilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- iii. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi Sederhana diumumkan sekurang - kurangnya di websitePemerintah Daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat sehingga masyarakat luas, dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
- iv. Daftar pendek dalam Seleksi Sederhana berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) penyedia jasa konsultans i.
- (b) Penunjukan Langsung
- (1) Penunjukan Langsung terhadap satu Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan dalam hal keadaan tertentu.
- (2) Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Jasa Konsultansi adalah :
- i. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda, untuk :
-  pertahanan negara;
-  keamanan ketertiban masyarakat;
-  keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat d itunda/harus dilakukan segera, termasuk :
-  akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
-  dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
-  akibat kerusakan sarana/prasarana yang menghentikan kegiatan pelayanan publik;
dapat
- ii. kegiatan menyang kut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- iii. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia Ja sa Konsultansi; dan
- iv. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta.
- (3) Penunjukan Langsung dilakukan dengan melalui prakualifikasi terhadap 1 (satu) Peny edia Jasa Konsultansi.
proses
(c) Pengadaan Langsung
- (1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi sebagai berikut :
- i. merupakan kebutuhan operasional; dan/atau
- ii. bernilai setinggi - tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pengadaan L angsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pengadaan.
Pejabat
- (3) PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari Seleksi.
(d) Sayembara
- (1) Sayembara dilakukan terhadap pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki ciri - ciri sebagai berikut :
- i. merupakan proses dan hasil dar i gagasan, kreatifitas, inovasi dan metode pelaksanaan tertentu; dan
- ii. tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
- (2) Panitia /Pejabat Pengadaan menetapkan pe rsyaratan administratif bagi Penyedia Jasa Konsultansi yang akan mengikuti Sayembara.
- (3) Dalam menetapkan persyaratan administrati f , Panitia /Pejabat Pengadaan dapat menetapkan syarat yang lebih mudah dari persyaratan Penyedia Barang/Jasa
- (4) Persyaratandan meto de evaluasi teknis ditetapkan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan setelah mendapat masukan dari tim yang ahli dibidangnya.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim yang ahli dibidangnya.
- c) Penetapan Metode Penyampaian Dokumen
- 1) Panitia /Pejabat Pengadaan menyusun n da menetapkan metode pemasukan Dokumen Penawaran.
- 2) Metode pe masukan Dokumen Penawaran terdiri atas :
(a) metode satu sampul
Metode satu sampul digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana dan memiliki karakteristik sebagai berikut :
- (1) Pengadaan Barang/Jasa yang standar harganya telah ditetapkan pemerintah;
- (2) Pengadaan Jasa Konsultansi yang Kerangka Acuan Kerjanya (KAK) sederhana; atau
- (3) Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam Dokumen Pengadaan
sampul
Selain sebagaimana dimaksud diatas, metode satu digunakan dalam Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung/Kontes/ Sayembara.
(b) metode dua sampul
Metode dua sampul digunakan untuk :
- (1) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan evaluasi sistem nilai atau sistem biaya selama umur ekonomis.
- (2) Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut :
- i. dibutuhkan penilaian yang terpisah antara persyaratan teknis dengan harga penawaran, agar penilaian harga tidak mempengaruhi peni laian teknis; atau
- ii. pekerjaan bersifat kompleks sehingga diperlukan evaluasi teknis yang lebih mendalam.
(c) metode dua tahap
sebagai
Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik berikut :
- (1) pekerjaan bersifat kompleks;
- (2) memenuhi kriteria kinerja tertentu dari keseluruhan system, termasuk pertimbangan kemudahan atau efisiensi pengoperasian dan pemeliharan peralatannya;
- (3) mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda;
- d) Penetapan Metode Evaluasi Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
- 1) Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas :
6. (a) sistem gugur;
7. (b) sistem nilai; dan
8. (c) sistem penilaian biaya sel ama umur ekonomis.
- 2) Metode evaluasi penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya menggunakan penilaian sistem gugur.
- 3) Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks, dapat menggunakan metode ev aluasi sistem nilai atau metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis.
- 4) Sistem nilai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
4. (a) besaran bobot biaya antara 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) dari total bobot keseluru han;
5. (b) unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang dap dikuantifikasikan;
6. (c) tata cara dan kriteria penilaian harus dicantumkan dengan jelas dan rinci dalam Dokumen Pengadaan; dan
- 5) Dalam melakukan evaluasi Panitia/Pejabat Pengadaan dilarang mengubah, menambah dan/atau mengurangi kriteria serta tata cara evaluasi setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.
- e) Metode Evaluasi Penawaran dalam Pengadaan Jasa Konsultansi
- 1) Metode evaluasi penawaran d alam pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dapatdilakuka n dengan menggunakan :
10. (a) metode evaluasi berdasarkan kualitas
11. Metode evaluasi berdasarkan kualitas , digunakan untuk pekerjaan yang :
- (1) mengutamakan kualitas penawaran teknis sebagai faktor yang menentukan terhadap hasil/manfaat ( outcome ) secara keseluruhan; da n
- (2) lingkup pekerjaan sulit ditetapkan dalam KAK.
14. (b) metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya
15. (1)Metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya , digunakan untuk pekerjaan yang :
16.  lingkup, keluaran ( output ), waktu penugasan dan hal - hal lain dapatdiperkirakan dengan baik dalam KAK; dan /atau
17.  besarnya biaya dapat ditentukan dengan mudah, jelas dan tepat.
18. (2)Dalam evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya, pembobotan nilai teknis dan biaya diatur dengan ketentuan :
19.  bobot penawaran teknis antara 0,60 sampai 0,80;
20.  bobotpenawaran biaya antara 0,20 sampai 0,40.
- (c) metode eva luasi berdasarkan pagu anggaran , digunakan untuk
- Metode evaluasi berdasarkan pagu anggaran pekerjaan yang :
- (1) sudah ada aturan yang mengatur (standar);
- (2) dapat dirinci dengan tepat; atau
- (3) anggarannya tidak mel ampaui pagu tertentu.
- (d) Metode evaluasi berdasarkan biaya terendah Metod