PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 17 Tahun 2013
Tentang RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
Berlaku: 17 TAHUN 2013
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat
:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 127 huruf i, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daeah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
MENETAPKAN
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Wilayah Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
22. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
dan
BUPATI BENGKAYANG
MEMUTUSKAN:
PERATURAN
DAERAH
TENTANG
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang
:
RETRIBUSI
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Instansi Pemungut adalah Organisasi Perangkat Daerah yang Tugas Pokok dan Fungsinya menyelenggarakan pembinaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan bentuk yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan badan usaha lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
8. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
9. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
11. Tempat Rekreasi adalah tempat yang menjadi sasaran wisata baik wisata alam, wisata budaya dan wisata khusus yang dimiliki dan/atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
12. Kegiatan Olahraga adalah suatu bentuk kegiatan jasmani yang berupa permainan dan/atau perlombaan baik diperuntukan bagi perorangan maupun kelompok yang dimiliki dan /atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
13. Sarana Olahraga adalah sarana olahraga milik Pemerintah Daerah yang terdiri dari gedung olahraga, sport center, stadion rangga jati
dan lapangan tenis;
14. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok dengan mengunjungi tempat tertentu dengan tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjunginya dalam jangka waktu sementara;
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha;
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksisanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
19. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang mengunakan / menikmati pelayanan penyediaan tempat rekreasi pariwisata dan olahraga;
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi;
21. Tempat Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi;
22. Harga Tanda Masuk yang selanjutnya disingkat HTM adalah besaran nilai uang yang melekat pada setiap tanda masuk kawasan rekreasi;
23. Petugas Pemungut adalah Pejabat yang berasal dari Dinas teknis yang diberi kewenangan untuk memungut retribusi;
24. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
25. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pungutan Retribusi mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
BAB III - NAMA, SUBJEK, OBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 3

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dipungut Retribusi atas Penyediaan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
BAB III - NAMA, SUBJEK, OBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 4

- (1) Objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan
olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau di kelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
BAB III - NAMA, SUBJEK, OBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menerima, mengunakan dan menikmati penyediaan pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
BAB IV - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.
BAB V - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, waktu, luas dan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi dan olahraga serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.
BAB VII - PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
Pasal 9

- (1) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Rekreasi dan Olahraga dilakukan dan diawasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelolaan pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB X - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 12

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga ) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan struktur dan besarnya tarif sebagai akibat peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - WILAYAH DAN LOKASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Bengkayang.
BAB XII - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 14

- (1) Pungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan mengunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah karcis, kupon, atau kartu berlangganan.
- (4) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (5) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (6) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi tersebut harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1x 24 jam.
- (7) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (8) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (9) Tata cara pelaksanaan pemungutan dan pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga (orang pribadi atau badan).
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan dan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Pemanfaatan Pasal 16
Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
BAB XII - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XII - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 19

- (1) Jika pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi yang dikenakan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
Penagihan Retribusi Terutang
BAB XII - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 21

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bupati atau Pejabat yang di tunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan mengunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keenam
Kedaluarsa Penagihan
BAB XII - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XII - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII
Pasal 24

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan SKPD yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan bahkan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, atau catatan-catatan, dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/arau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
BAB XIII
Pasal 25

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf j dalam hal tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah kedaluwarsa atau tersangka meninggal dunia.
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.
BAB XV - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 27

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XVI - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 28

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.
Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal, 30 Desember 2013 BUPATI BENGKAYANG, TTD, SURYADMAN GIDOT
Diundangkan di Bengkayang pada tanggal, 31 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG, TTD, KRISTIANUS ANYIM
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas Pasal 2 Ayat 1 Cukup jelas Ayat 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Ayat 1 Cukup jelas Ayat 2 Cukup jelas Pasal 5 Ayat 1 Cukup jelas Ayat 2 Cukup jelas
```
```
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Ayat 1 Cukup jelas Ayat 2 Cukup jelas Pasal 9 Ayat 1 Cukup jelas Ayat 2 Cukup jelas Ayat 3 Cukup jelas Pasal 10 Ayat 1 Cukup jelas Ayat 2 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Pasal 11 Ayat 1 Cukup jelas Ayat 2 Cukup jelas Ayat 3 Cukup jelas Ayat 4 Cukup jelas Pasal 12 Ayat 1 Cukup jelas Ayat 2 Cukup jelas Ayat 3 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Ayat 1 Cukup jelas Ayat 2 Cukup jelas Ayat 3 Cukup jelas Ayat 4 Cukup jelas
```
```
Cukup jelas Ayat 6 Cukup jelas Ayat 7 Cukup jelas Ayat 8 Cukup jelas Ayat 9 Cukup jelas Pasal 15 Ayat 1 Cukup jelas Ayat 2 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Ayat 1 Cukup jelas Ayat 2 Cukup jelas Ayat 3 Cukup jelas Ayat 4 Cukup jelas Ayat 5 Cukup jelas Pasal 18 Ayat 1 Cukup jelas Ayat 2 Cukup jelas Ayat 3 Cukup jelas Ayat 4 Cukup jelas Pasal 19 Ayat 1 Cukup jelas Ayat 2 Cukup jelas Pasal 20 Ayat 1 Cukup jelas Ayat 2 Cukup jelas Ayat 3 Cukup jelas Ayat 4 Cukup jelas Ayat 5 Cukup jelas
```
```
Cukup jelas Ayat 7 Cukup jelas Pasal 21 Ayat 1 Cukup jelas Ayat 2 Cukup jelas Ayat 3 Cukup jelas Ayat 4 Cukup jelas Ayat 5 Cukup jelas Pasal 22 Ayat 1 Cukup jelas Ayat 2 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Ayat 3 Cukup jelas Ayat 4 Cukup jelas Ayat 5 Cukup jelas Pasal 23 Ayat 1 Cukup jelas Ayat 2 Cukup jelas Ayat 3 Cukup jelas Pasal 24 Ayat 1 Cukup jelas Ayat 2 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas
```
Huruf i Cukup jelas Huruf j Cukup jelas Huruf k Cukup jelas Ayat 3 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Ayat 1 Cukup jelas Ayat 2 Cukup jelas Ayat 3 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Ayat 1 Cukup jelas Ayat 2 Keringanan pembayaran Retribusi dapat dilakukan misalnya dengan cara wajib Retribusi diperbolehkan membayar dengan cara mengangsur, pengurangan retribusi dapat diberikan misalnya jika Wajib Retribusi tertimpa masalah pencurian/kehilangan barang dengan dibuktikan keterangan dari instansi yang berwenang, sedangkan pembebasan Retribusi antara lain dapat diberikan kepada Wajib Retribusi yang tertimpa musibah bencana atau kerusuhan Ayat 3 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas