PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 42 Tahun 2016
Tentang STANDARDISASI HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN, UPAH KERJA, JASA KONSULTANSI, ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN UJI MUTU, DAN STANDARISASI TATA BANGUNAN / LINGKUNGAN
Berlaku: 9 Desember 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 42 TAHUN 2016
TENTANG
STANDARDISASI HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN, UPAH KERJA, JASA KONSULTANSI, ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN UJI MUTU, DAN STANDARISASI TATA BANGUNAN / LINGKUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT ,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18, Pasal 23 ayat (2), Pasal 44 huruf f, dan Pasal 65 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengendalian Uji Mutu Bahan Bangunan, Konstruksi Bangunan,dan Standarisasi Tata Bangunan / Lingkungan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standardisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah Kerja, Jasa Konsultansi, serta Analisa Harga Satuan Pekerjaan Uji Mutu dan Standardisasi Tata Bangunan/ Lingkungan.
- 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
SALINAN
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 54);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengendalian Uji Mutu Bahan Bangunan, Konstruksi Bangunan dan Standardisasi Tata Bangunan/Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 74);
MEMUTUSKAN :
GUBERNUR TENTANG STANDARDISASI HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN, UPAH KERJA, JASA KONSULTANSI, ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN UJI MUTU, DAN
Menetapkan : PERATURAN STANDARDISASI TATA BANGUNAN/LINGKUNGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua Pemangku Kepentingan.
6. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh BSN untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI.
7. Bahan Bangunan adalah wujud dari suatu jenis bahan bangunan dan
8. konstruksi atau komponen yang digunakan dalam proses pekerjaan pembangunan konstruksi baik bahan bangunan lokal maupun bahan bangunan hasil rekayasa produk industri.
8. Bahan Bangunan Hasil Rekayasa Industri adalah bahan bangunan produksi industri pabrikan atau manufacture yang meliputi seluruh material bahan bangunan produk industri yang telah terstandardisasi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau International Standarization Organization (ISO).
9. Harga Satuan Bahan adalah besarnya biaya yang dikeluarkan pada komponen bahan untuk memproduksi satu satuan pengukuran pekerjaan tertentu.
10. Harga Satuan Upah adalah besarnya biaya yang dikeluarkan pada komponen tenaga kerja per satuan waktu tertentu untuk memproduksi satu satuan pengukuran pekerjaan tertentu.
11. Satuan Pekerjaan adalah satuan jenis kegiatan bangunan konstruksi yang dinyatakan dalam satuan panjang, luas, volume, dan unit.
12. Analisa Harga Satuan Pekerjaan Uji Mutu dan Standardisasi Tata Bangunan/Lingkunganadalah perhitungan kebutuhan biaya yang digunakan untuk melakukan uji mutu dan standardisasi tata bangunan/lingkungan.
13. Uji Mutu adalah sinkronisasi hasil kegiatan pengujian dan standardisasi pada masa pra konstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi guna mengetahui tingkat atau capaian pelaksanaan kekuatan uji mutu bahan bangunan industri lokal, konstruksi bangunan dan tata bangunan/lingkungan, atau capaian hasil tes uji mutu pekerjaan terhadap Nilai Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan JMD/JMF ( Job Mix Design dan/atau Jib Mix Formula ) berdasarkan hasil perencanaan teknis/DED ( Detail Engineering Design ) oleh Laboratorium UPTD PSDAL PM dan atau Laboratorium Terakreditasi yang ditunjuk oleh UPTD PSDAL PM.
14. Penyelenggaraan Pengendalian Uji Mutu Bahan Bangunan, Konstruksi Bangunan dan Standardisasi Tata Bangunan/Lingkungan adalah proses pengujian bahan bangunan lokal dan atau hasil industri, konstruksi bangunan dan standardisasi tata bangunan/lingkungan dibuktikan adanya surat keterangan hasil uji mutu dan standardisasi bagi penyedia jasa usaha dan atau kegiatan.
15. Pengendalian Uji Mutu Bahan Bangunan. Konstruksi Bangunan dan Standardisasi Tata Bangunan/Lingkungan adalah upaya tindak lanjut perbaikan terhadap pembangunan bersifat baru, rehabilitasi/perbaikan dan/atau pembongkaran konstruksi atas perintah pengelola kegiatan yang berdasarkan hasil laporan Laboratorium UPTD PSDAL PM.
16. Bidang Pekerjaan Umum adalah bidang pekerjaan yang meliputi kegiatan pekerjaan Sumber Daya Air (bendung, pintu air dan hidromekanik, terowongan air, bangunan sungai, jaringan irigasi, bangunan lepas pantai), Bina Marga (jalan, jalan layang, terowongan jalan, saluran tepi jalan, bahu jalan), dan Cipta Karya (bangunan gedung, perumahan, infrastruktur permukiman seperti Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM), sistem air minum dan lain-lain).
17. Tahap Pra-konstruksi adalah tahap perencanaan teknis/DED sampai pada tahap Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) rekanan terpilih, ditunjuk dan atau pemenang lelang.
18. Tahap Konstruksi adalah tahap pelaksanaan pembangunan ditandai mulai kontrak dan atau perintah kerja sampai pada tahap akhir kontrak dan atau addendum kontrak bagi usaha konstruksi (rekanan terpilih, ditunjuk dan atau pemenang lelang).
19. Tahap Pasca Konstruksi adalah tahap selesai pembangunan ditandai akhir kontrak dan atau addendum kontrak sampai masa pertanggungan atau masa pemeliharaan pelaksanaan pekerjaan Konstruksi.
20. Harga Perkiraan Perencanaan yang selanjutnya disingkat HPPadalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang dihitung secara profesional oleh perencana yang digunakan sebagai salah satu acuan dalam melakukan pembuatan HPS.
21. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang dihitung secara profesional oleh panitia dan disahkan oleh pejabat pembuat komitmen yang digunakan sebagai salah satu acuan dalam melakukan evaluasi harga penawaran, HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.
22. Harga Satuan Dasar yang selanjutnya disingkat HSD adalah harga komponen dari mata pembayaran dalam satuan tertentu, misalnya: bahan (m, m2, m3, kg, ton, zak, dan lain-lain), peralatan (unit, jam, hari, dan lainlain) dan upah tenaga kerja (jam, hari, bulan, dan lain-lain).
23. Harga satuan dasar tenaga kerja adalah besarnya biaya yang dikeluarkan pada komponen tenaga kerja per satuan waktu tertentu untuk memproduksi satu satuan pengukuran pekerjaan tertentu.
24. Mata pembayaran adalah jenis pekerjaan yang secara tegas dinyatakan dalam dokumen lelang sebagai bagian dari pekerjaan yang dilelang yang dapat dibayar oleh pemilik (owner).
25. Satuan pekerjaan adalah satuan jenis kegiatan bangunan konstruksi yang dinyatakan dalam satuan panjang, luas, volume dan unit.
26. Overhead adalah biaya yang diperhitungkan sebagai biaya operasional dan pengeluaran biaya kantor pusat yang bukan dari biaya pengadaan untuk setiap mata pembayaran, biaya manajemen, akuntansi, pelatihan dan auditing, perizinan, registrasi, biaya iklan, humas dan promosi dan lain sebagainya.
27. Standar Biayaadalah keseluruhan Biaya Uji Mutu dan Standardisasi Tata Bangunan/Lingkungan yang digunakan dalam proses uji mutu dan standardisasi tata bangunan/lingkungan.
28. Retribusi Sewa Alat adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa sewa alat yang dimiliki oleh daerah untuk dimanfaatkan dalam kegiatan uji mutu dan standardisasi tata bangunan/lingkungan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

- (1) Standardisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah Kerja, Jasa Konsultansi, Analisa Harga Satuan Pekerjaan Uji Mutu, dan Standardisasi Tata Bangunan/Lingkungan ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan, kepastian, kemanfaatan, transparansi dan keterbukaan, dimensi pembangunan daerah, kewajaran, dan kepatutan.
- (2) Penetapan Standardisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah Kerja, Jasa Konsultansi, Analisa Harga Satuan Pekerjaan Uji Mutu, dan Standardisasi Tata Bangunan/Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harga tertinggi dan belum termasuk pajak.
- (3) Standardisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah Kerja, Jasa Konsultansi, Analisa Harga Satuan Pekerjaan Uji Mutu, dan Standardisasi Tata Bangunan/Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Pengujian Material (UPTD PSDAL PM) melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat untuk ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

- (1) Standardisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah Kerja, Jasa Konsultansi, Analisa Harga Satuan Pekerjaan Uji Mutu dan Standarisasi Tata Bangunan/Lingkungan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Gubernur ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Standardisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah Kerja, Jasa Konsultansi, Analisa Harga Satuan Pekerjaan Uji Mutu dan Standardisasi Tata Bangunan/Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyesuaian 2 (dua) kali setiap tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
BAB II - STANDARDISASI HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN
Pasal 4

- (1) Jenis bahan bangunan yang akan ditetapkan dalam standardisasi harga satuan bahan bangunan terdiri atas:
- a. bahan bangunan lokal;dan
- b. bahan bangunan hasil rekayasa industri.
- (2) Jenis bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahan bangunan yang telah memenuhi syarat uji mutu bahan bangunan dan/atau memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
BAB II - STANDARDISASI HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN
Pasal 5

- (1) Standardisasi Harga Satuan Bahan Bangunan ditetapkan berdasarkan koefisien bahan/material yang memenuhi ketentuan dan persyaratan dokumen dan spesifikasi teknis, baik mengenai jenis, kuantitas dan kualitas, maupun komposisinya bila merupakan suatu produk campuran.
- (2) Bahan bangunan yang memenuhi ketentuan dan persyaratan dokumen dan spesifikasi teknis berdasarkan koefisien bahan/material serta sesuai dengan Standar Nasional Indonesia akan ditetapkan sebagai bahan bangunan yang dapat digunakan untuk pekerjaan bidang cipta karya, bina marga, sumber daya air, tata ruang dan permukiman.
- (3) Standardisasi Harga Satuan Bahan Bangunan yang ditetapkan menjadi bagian dari komponen biaya langsung untuk setiap pekerjaan di bidang cipta karya, bina marga, sumber daya air, tata ruang dan permukiman.
- (4) Standardisasi Harga Satuan Bahan Bangunan menjadi salah satu komponen biaya langsung untuk menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam rangka melakukan penilaian terhadap harga penawaran satuan pekerjaan yang diajukan oleh rekanan.
- (5) Untuk daerah yang secara geografis berada pada lokasi yang sulit terjangkau, standardisasi harga bahan bangunan akan ditetapkan secara khusus berdasarkan Rekomendasi dari Kepala UPTD PSDAL PM.
BAB II - STANDARDISASI HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN
Pasal 6

- (1) Penetapan harga satuan dasar bahan bangunan didasarkan pada kualitas, kuantitas, dan lokasi asal bahan.
- (2) Faktor kuantitas dan kualitas bahan harus ditetapkan dengan mengacu pada spesifikasi teknis yang berlaku.
- (3) Harga satuan dasar bahan bangunan ditetapkan berdasarkan hasil survey dan kajian terhadap harga bahan bangunan dari berbagai pelaku usaha yang mengusahakan bahan bangunan lokal dan bahan bangunan hasil rekayasa industri.
- (4) Standardisasi harga satuan bahan bangunan yang ditetapkan berfungsi untuk menjadi dasar penilaian, perencanaan, dan pengendalian terhadap harga penawaran penyedia dan pengguna jasa.
BAB II - STANDARDISASI HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN
Pasal 7

- (1) Standardisasi harga satuan bahan bangunan yang ditetapkan terdiri dari komponen sebagai berikut:
- a. bahan dasar;
- b. bahan jalan;
- c. bahan kayu;
- d. bahan lantai/dinding;
- e. bahan kaca;
- f. bahan besi;
- g. bahan pipa;
- h. bahan langit-langit/plafond;
- i. bahan atap;
- j. bahan baja ringan;
- k. bahan kunci dan alat penggantung;
- l. bahan sanitasi;
- m. bahan finishing/cat;
- n. bahan instalasi listrik;
- o. alat bantu;dan
- p. bahan aluminium.
- (2) Besaran Standardisasi harga satuan bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat pada Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
BAB II - STANDARDISASI HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN
Pasal 8

- (1) Standardisasi harga satuan bahan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan penyesuaian 2 (dua) kali setiap tahun.
- (2) Hasil penyesuaian terhadap standardisasi harga satuan bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
BAB III - STANDARDISASI UPAH KERJA DAN JASA KONSULTANSI Bagian Pertama Standarisasi Upah Kerja
Pasal 9

- (1) Standardisasi Upah Kerja ditentukan berdasarkan pada kualifikasi dan jenis pekerjaan.
- (2) Penentuan standardisasi upah kerja harus mempertimbangkan kategorisasi keahlian tenaga kerja dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
- a. faktor kesulitan pekerjaan;
- b. pengaruh lamanya kerja;
- c. pengaruh tingkat persaingan tenaga kerja;dan
- d. tingkat risiko kerja.
BAB III - STANDARDISASI UPAH KERJA DAN JASA KONSULTANSI Bagian Pertama Standarisasi Upah Kerja
Pasal 10

- (1) Standardisasi upah kerja ditentukan dalam sistem upah kerja harian atau per jam kerja.
- (2) Besarnya upah kerja sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan.
BAB III - STANDARDISASI UPAH KERJA DAN JASA KONSULTANSI Bagian Pertama Standarisasi Upah Kerja
Pasal 11

- (1) Standardisasi upah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditentukan berdasarkan pekerja yang dapat mengerjakan satu macam pekerjaan seperti pekerja galian, pekerja pengaspalan, pekerja pasangan batu, pekerja las dan lain sebagainya.
- (2) Besaran Standardisasi upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) Upah kerja lembur didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - STANDARDISASI UPAH KERJA DAN JASA KONSULTANSI Bagian Pertama Standarisasi Upah Kerja
Pasal 12

- (1) Standardisasi upah kerja dapat dilakukan penyesuaian dalam setiap tahun berdasarkan proporsionalitas dan kelayakan.
- (2) Hasil penyesuaian terhadap standardisasi upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
Bagian Kedua Standardisasi Jasa Konsultansi dan Laboratorium
BAB III - STANDARDISASI UPAH KERJA DAN JASA KONSULTANSI Bagian Pertama Standarisasi Upah Kerja
Pasal 13

- (1) Standardisasi Biaya Jasa Konsultansi dan Laboratorium ditentukan berdasarkan jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan.
- (2) Penentuan standardisasi biaya jasa konsultansi dan Laboratorium dilakukan terhadap jenis jasa konsultansi untuk pekerjaan konstruksi yang meliputi:
- a. jasa administrasi pengolahan kegiatan;
- b. jasa pengendalian uji mutu dan standarisasi;
- c. jasa perencanaan ( planning );
- d. jasapengawasan ( supervision ).
- (3) Penentuan standardisasi biaya jasa konsultansi dan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termuat dalam Lampiran III.a, Lampiran III.b, Lampiran III.c, Lampiran III.d. Peraturan Gubernur ini.
BAB III - STANDARDISASI UPAH KERJA DAN JASA KONSULTANSI Bagian Pertama Standarisasi Upah Kerja
Pasal 14

- (1) Standardisasi biaya jasa konsultansi ditentukan berdasarkan komponen biaya yang meliputi:
- a. biaya personil;
- b. biaya non personil;dan
- c. pajak pertambahan nilai (PPN).
- (2) Biaya personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. harga pasar yang berlaku dan wajar serta didukung dengan studi perbandingan, penelitian yang komprehensif, serta dokumen-dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. harga pasar gaji dasar ( basic salary ) yang terjadi untuk setiap kualifikasi dan bidang jasa konsultansi;
- c. biaya umum ( overhead ), biaya sosial ( social charge ), keuntungan ( profit ) maksimal 15% (lima belas persen), tunjangan penugasan, dan biaya-biaya kompensasi lainnya;dan
- d. biaya personil tidak boleh melebihi 60% (enampuluh persen) dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus, seperti pekerjaan penilaian asset, survey untuk memetakan cadangan minyak bumi dan mineral serta batu bara, pemetaan udara, survey lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah, konsultansi dan penanganan kasus hukum di pengadilan.
- (3) Biaya non personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Reembursable , yaitu biaya yang dapat diganti yang dikeluarkan oleh konsultan untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya ( at cost ), misal tiket pesawat dan akomodasi/hotel;
- b. Fix Unit Rate , yaitu biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap item/unsur dengan volume yang diperkirakan, misal sewa kendaraan;
- c. Lump sum , yaitu suatu atau beberapa item/unsur pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap dibayarkan, misal biaya survey;dan
- d. biaya non personil yang dapat diganti adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh Penyedia untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya ( at cost ), yang meliputi antara lain biaya untuk pembelian ATK, sewa peralatan, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat izin, biaya komunikasi, biaya pencetakanlaporan,biaya penyelenggaraan seminar/workshop/lokakarya, dan lain-lain.
- (4) Untuk standardisasi biaya konsultansi yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka penetapan biaya konsultansi mengacu pada biaya konsultansi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - STANDARDISASI UPAH KERJA DAN JASA KONSULTANSI Bagian Pertama Standarisasi Upah Kerja
Pasal 15

- (1) Standardisasi biaya jasa konsultansi dalam pekerjaan konstruksi ditetapkan sebagai berikut:
- a. biaya kegiatan perencanaan paling banyak 4% (empat persen) dari total pagu anggaran;
- b. biaya jasa pengawasan paling banyak 3% (tiga persen) dari total pagu anggaran.
- c. biaya administrasi pengelolaan termasuk biaya sayembara dan kontespaling banyak 2,2% (dua koma dua persen) dari total biaya fisik.
- (2) Untuk pekerjaan bangunan konstruksi yang bersifat khusus atau non standar, biaya jasa konsultansi dapat ditetapkan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk pekerjaan Swakelola yang dikerjasamakan dengan masyarakat dikenakan biaya adminsitrasi perencanaan, pengelolaan/pelaksanaan, dan pengawasan paling banyak 10,2% (sepuluh koma dua persen) dari keseluruhan pagu anggaran.
- (4) Biaya jasa konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku terhadap pekerjaan konstruksi dan pekerjaan swakelola yang dibiayai oleh dana APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten.
BAB IV - PENYELENGGARAAN, PENGENDALIAN UJI MUTU,DAN STANDARDISASI TATA BANGUNAN/LINGKUNGAN
Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Uji Mutu dan Standardisasi Tata Bangunan/Lingkungan meliputi:
- a. tahap pra konstruksi;
- b. tahap pelaksanaan konstruksi;dan
- c. tahap pasca konstruksi.
- (2) Penyelenggaraan Uji Mutu dan Standarisasi tata Bangunan/Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap;
- a. uji mutu bahan bangunan;
- b. uji mutu konstruksi bangunan;dan
- c. standarisasi tata bangunan/ lingkungan.
- (3) Penyelenggaraan Uji Mutu dan Standarisasi Tata Bangunan/Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh UPTD PSDAL PM.
- (4) Penyelenggaraan Uji Mutu dan Standardisasi Tata Bangunan/Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.
- (5) Biaya AHSP Penyelenggaraan Uji Mutu dan Standardisasi Tata Bangunan/Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan sebelum pelaksanaan uji mutu dan standarisasi dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini.
BAB IV - PENYELENGGARAAN, PENGENDALIAN UJI MUTU,DAN STANDARDISASI TATA BANGUNAN/LINGKUNGAN
Pasal 17

Ruang lingkup pengujian mutu bahan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a meliputi 3 (tiga) kegiatan pokok, yaitu:
- a. pra pengujian material yang meliputi persiapan pengujian, survey, dan identifikasi;
- b. pengujian material (analisa laboratorium);dan
- c. pasca pengujian material dan penerbitan laporan hasil pengujan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN, PENGENDALIAN UJI MUTU,DAN STANDARDISASI TATA BANGUNAN/LINGKUNGAN
Pasal 18

- (1) Uji mutu bahan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 di maksudkan agar bangunan konstruksi yang dibangun dengan menggunakan APBD Provinsi dan APBD Kabupaten, bantuan hibah, dan pinjaman memenuhi standar kualitas bahan bangunan yang digunakan.
- (2) Khusus untuk bangunan konstruksi yang pembangunannya menggunakan dana APBN yang langsung diselenggarakan dan/atau diawasi oleh Instansi Vertikal, penggunaan bahan bangunan lokal tetap harus melalui uji mutu bahan bangunan yang dilakukan oleh UPTD PSDAL PM.
- (3) Uji mutu bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat terdiri dan tidak terbatas pada:
- a. analisa agregat kasar ( crushed );
- b. analisa agregat halus ( crushed );
- c. berat isi agregat halus;
- d. berat isi agregat kasar;
- e. berat jenis dan penyerapan agregat halus;
- f. berat jenis dan penyerapan agregat kasar;
- g. kadar organik;
- h. kadar lumpur;
- i. abrasi;
- j. cbr;
- k. kuat tekan;
- l. atterbeg limit;
- m. karakteristik aspal;
- n. rancangan beton;
- o. rancangan aspal beton;
- p. quality control aspal beton;
- q. uji bahan tanah timbunan;dan
- r. survey geoteknik.
BAB IV - PENYELENGGARAAN, PENGENDALIAN UJI MUTU,DAN STANDARDISASI TATA BANGUNAN/LINGKUNGAN
Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan uji mutu konstruksi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) meliputi semua jenis bangunan sipil dan arsitektur yang terdiri dari:
- a. bidang sumber daya air;
- b. bidang bina marga;dan
- c. bidang cipta karya.
- (2) Penyelenggaraan uji mutu konstruksi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemeriksaan dan/atau uji mutu pada tahap:
- a. pra konstruksi;
- b. pelaksanaan konstruksi;dan
- c. pasca konstruksi.
BAB IV - PENYELENGGARAAN, PENGENDALIAN UJI MUTU,DAN STANDARDISASI TATA BANGUNAN/LINGKUNGAN
Pasal 20

Kegiatan pemeriksaan pada tahap Pra Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pemeriksaan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
- b. analisa sumber daya tenaga ahli dan peralatan;
- c. uji kompetensi;
- d. uji terhadap perencanaan umum dan perencanaan teknik;
- e. perhitungan desaign ( design note );
- f. gambar desaign dan legalitasnya;dan
- g. umur rencana bangunan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN, PENGENDALIAN UJI MUTU,DAN STANDARDISASI TATA BANGUNAN/LINGKUNGAN
Pasal 21

Kegiatan pemeriksaan pada tahap Pelaksanaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2 ) huruf b untuk pekerjaan sumber daya air meliputi:
- a. pekerjaan pintu air dan peralatan hidromekanik;
- b. bendung;
- c. jaringan irigasi;
- d. pengaman sungai;
- e. bendungan dan embung;
- f. pengaman pantai;
- g. pengendali muara sungai;
- a. infrastruktur rawa;dan
- b. infrastruktur air tanah dan air baku.
BAB IV - PENYELENGGARAAN, PENGENDALIAN UJI MUTU,DAN STANDARDISASI TATA BANGUNAN/LINGKUNGAN
Pasal 22

- (1) Kegiatan pemeriksaan pada tahap Pelaksanaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2 ) huruf b untuk pekerjaan bidang Bina Marga meliputi:
- a. spesifikasi umum;dan
- b. spesifikasi khusus.
- (2) Pemeriksaan terhadap spesifikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemeriksaan terhadap:
- a. drainase;
- b. pekerjaan tanah;
- c. pelebaran perkerasan dan bahu jalan;
- d. perkerasan berbutir dan perkerasan semen;
- e. perkerasan aspal;
- f. struktur;
- g. pengembalian kondisi dan pekerjaan minor;dan
- h. pekerjaan pemeliharaan.
- (3) Pemeriksaan terhadap spesifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemeriksaan terhadap:
- a. beton tailing;
- b. rumput vetiver;
- c. grouting di bawah jalan beton;
- d. lapis pondasi pasir;
- e. penanganan dengan beban timbunan tambahan;
- f. pemeliharaan aspal seal coat;
- g. shortcrete;
- h. kerb jalan;
- i. beton;
- j. beton garam tinggi;
- k. cold mix recycling by foam bitumen base;
- l. cement treaded recycling base dan cement treated recycling subbase;
- m. geotextile;
- n. lapis penetrasi macadam asbuton (lpma asbuton);
- o. campuran beraspal panas dengan asbuton lawele;
- p. pemasangan kerb pracetak;
- q. slurry seal;
- r. campuran dingin asbuton emulsi;
- s. campuran hangat asbuton;
- t. campuran panas asbuton;
- u. campuran beraspal panas dengan asbuton lawele;dan
- v. perkerasan jalan beton semen pracetak-prategang
BAB IV - PENYELENGGARAAN, PENGENDALIAN UJI MUTU,DAN STANDARDISASI TATA BANGUNAN/LINGKUNGAN
Pasal 23

Kegiatan pemeriksaan pada tahap Pelaksanaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2 ) huruf c untuk pekerjaan bidang Cipta Karya meliputi:
- a. design development;
- b. sitework;
- c. pekerjaan struktural;
- d. pekerjaan arsitektur;
- e. pekerjaan elektrikal;
- f. fasilitas eksterior dan interior bangunan;dan
- g. miscellaneous work.
BAB IV - PENYELENGGARAAN, PENGENDALIAN UJI MUTU,DAN STANDARDISASI TATA BANGUNAN/LINGKUNGAN
Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan standardisasi tata bangunan/lingkungan dilakukan terhadap persesuaian antara tata bangunan/lingkungan yang direncanakan pada tahap pra konstruksi dengan kondisi aktual pada tahap pelaksanaan konstruksi serta tahap pasca konstruksi terhadap dampak sosial ekonomi lingkungan (Sosekling) yang timbul.
- (2) Standardisasi tata bangunan/lingkungan terhadap dampak sosial ekonomi lingkungan (Sosekling) dilakukan dengan cara:
- a. mengidentifikasi dampak penting dari rencana kegiatan pembangunan yang berpotensi menjadi sumber dampak terhadap lingkungan sosial masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. mengidentifikasi rona lingkungan sosial terutama yang akan terkena dampak pada saat pembangunan dilaksanakan, yang mencakupi demografi, sosial ekonomi, dan budaya masyarakat;dan
- c. mengukur dampak penting dari kegiatan pembangunan yang berpotensi terhadap lingkungan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Standardisasi tata bangunan/lingkungan dilakukan oleh UPTD PSDAL PM dengan melakukan:
- a. pengkajian dokumen perencanaan pembangunan yang telah disusun sebelumnya, dan mengkaji potensi issu-issu sosial yang dimungkinkan muncul pada saat implementasi pembangunan;
- b. observasi lapangan, dengan cara melihat secara langsung objek yang menjadi point permasalahan (issu sosial) berdasarkan hasil kajian dokumen;
- c. melakukan wawancara mendalam dengan sumber-sumber terkait yang dianggap memahami point permasalahan;
- d. melakukan focus group discussion (fgd) untuk mendapatkan input lebih mendalam;dan
- e. survey lapangan, evaluasi, dan kajian terhadap kondisi eksisting tata
bangunan/lingkungan yang ada.
- (4) UPTD PSDAL-PM menyelenggarakan evaluasi dampak sosial dan lingkungan (evadampak sosekling) yang meliputi jenis dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan jasa konstruksi, yang meliputi:
- a. dampak fiskal;
- b. dampak lingkungan;
- c. dampak sosial ekonomi;dan
- d. dampak lalu lintas/transportasi.
- (5) Untuk melakukan kegiatan evaluasi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan (evadampak sosekling) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), UPTD PSDAL-PM membentuk Satuan Tugas Khusus yang akan melakukan evaluasi portofolio dan peninjauan lapangan untuk menentukan perkiraan dampak dan penetapan biaya penanganan dampak akibat adanya kegiatan pembangunan.
- (6) Apabila hasil evaluasi dampak sosial dan lingkungan (evadampak sosekling) menunjukkan terjadinya dampak dari kegiatan penyelenggaraan jasa konstruksi, maka pihak yang telah menimbulkan dampak diwajibkan untuk membayar biaya kompensasi (konsesi) dampak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Biaya dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan (sosekling) sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pelaksanaannya dapat dilakukan dengan pengenaan biaya pada saat permohonan perijinan dilakukan yang meliputi:
- a. permohonan ijin lingkungan/HO/RKL, RPL;
- b. permohonan ijin planning (pemanfaatan ruang);
- c. permohonan ijin mendirikan bangunan (IMB); dan
- d. persetujuan ijin prinsip pada saat pekerjaan pra konstruksi.
- (8) Apabila hasil evaluasi tata bangunan/lingkungan menunjukkan adanya dampak terhadap sosial, ekonomi, lingkungan (sosekling), maka UPTD PSDALPM dapat merekomendasikan agar biaya pemulihan lingkungan dapat digunakan untuk melakukan pemulihan lingkungan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN, PENGENDALIAN UJI MUTU,DAN STANDARDISASI TATA BANGUNAN/LINGKUNGAN
Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan uji mutu dan standardisasi tata bangunan/lingkungan dilakukan dengan berdasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Standard Nasional Indonesia (SNI) untuk setiap jenis pekerjaan bangunan konstruksi yang dilakukan.
- (2) Penyelenggaraan uji mutu dan standardisasai tata bangunan/lingkungan dilakukan oleh UPTD PSDAL-PM.
- (3) Apabila terdapat keterbatasan sumberdaya manusia dan peralatan pada UPTD PSDAL PM sehingga uji mutu dan standardisasi tata bangunan/lingkungan tidak dapat dilakukan secara mandiri, maka UPTD PSDAL PM dapat bekerja sama dengan pihak laboratorium lain yang telah memenuhi Sertifikat Akreditasi Nasional.
Bagian Kedua
Pengendalian
BAB IV - PENYELENGGARAAN, PENGENDALIAN UJI MUTU,DAN STANDARDISASI TATA BANGUNAN/LINGKUNGAN
Pasal 26

- (1) Setiap pekerjaan konstruksi bangunan yang menggunakan anggaran APBD Provinsi dan APBD Kabupaten termasuk bantuan hibah dan/atau pinjaman wajib untuk melakukan uji mutu dan standardisasi tata bangunan/lingkungan.
- (2) Untuk setiap rencana pekerjaan pembangunan konstruksi yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana ditentukan oleh peraturan-perundangundangan.
- (3) Untuk pekerjaan pembangunan konstruksi yang oleh peraturan perundangundangan bukan merupakan pekerjaan yang termasuk dalam kriteria wajib AMDAL, maka pekerjaan tersebut diwajibkan untuk memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).
- (4) Untuk pekerjaan pembangunan konstruksi yang oleh peraturan perundangundangan tidak diwajibkan untuk membuat AMDAL dan UKL-UPL, maka rencana pekerjaan tersebut wajib untuk membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
- (5) Pengendalian terhadap mutu bahan bangunan, konstruksi bangunan, dan standardisasi tata bangunan/lingkungan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Pengujian Material (UPTD PSDAL-PM).
- (6) UPTD PSDAL-PM mengupayakan dan mempersiapkan agar Laboratorium Uji Mutu Konstruksi dan standardisasi tata bangunan/ lingkungan memenuhi syarat untuk mendapatkan Sertifikat Akreditasi Nasional.
BAB IV - PENYELENGGARAAN, PENGENDALIAN UJI MUTU,DAN STANDARDISASI TATA BANGUNAN/LINGKUNGAN
Pasal 27

- (1) Dalam rangka mengendalikan mutu konstruksi bangunan dan tata bangunan/lingkungan, UPTD PSDAL-PM melakukan pengawasan terhadap penggunaan bahan bangunan lokal, bahan bangunan hasil rekayasa industri, mutu konstruksi bangunan, dan tata bangunan/lingkungan.
- (2) Apabila dalam kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh hasil bahwa bahan bangunan, konstruksi bangunan, dan tata bangunan/lingkungan tidak memenuhi syarat uji mutu dan standardisasi tata bangunan/lingkungan, maka UPTD PSDAL-PM dapat menerbitkan rekomendasi kepada penyedia jasa dan pengguna jasa konstruksi.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan bagi pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi dalam pemenuhan hak dan kewajiban para pihak.
Bagian Ketiga
Tata Cara Penyelenggaraan Uji Mutu dan Standardisasi Tata bangunan/Lingkungan
BAB IV - PENYELENGGARAAN, PENGENDALIAN UJI MUTU,DAN STANDARDISASI TATA BANGUNAN/LINGKUNGAN
Pasal 28

- (1) Pengajuan uji mutu dan standardisasi tata bangunan/lingkungan diajukan oleh rekanan/penyedia jasa konstruksi kepada UPTD PSDAL-PM.
- (2) Permohonan uji mutu dan standardisasi tata bangunan/lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. Pemohon mengisi surat permohonan pengujian yang disediakan oleh UPTD PSDAL-PM;
- b. formulir permohonan pengujian diserahkan oleh Pemohon kepada Petugas Laboratorium;
- c. Petugas Laboratorium melakukan verifikasi permohonan pengujian yang diajukan oleh Pemohon;
- d. apabila hasil verifikasi memenuhi syarat untuk dilakukan pengujian, Pemohon menyerahkan contoh uji yang akan dimintakan pengujiannya;
- e. Petugas Laboratorium melakukan pengujian;dan
- f. setelah pengujian dilakukan, pihak UPTD PSDAL-PM menerbitkan Laporan Hasil Pengujian kepada Pemohon.
- (3) Formulir dan dokumen yang harus diisi dalam rangka permohonan uji mutu dan standardisasi tata bangunan/lingkungan ditetapkan oleh UPTD PSDAL- PM, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.
- (4) Penyesuaian dan atau perubahan bentuk formulir dan dokumen yang disiapkan oleh UPTD PSDAL PM ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
BAB IV - PENYELENGGARAAN, PENGENDALIAN UJI MUTU,DAN STANDARDISASI TATA BANGUNAN/LINGKUNGAN
Pasal 29

- (1) Sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan fisik dan konstruksi bangunan, kontraktor/developer/rekanan pelaksana wajib membawa contoh atau sampel uji dari semua jenis material bahan bangunan yang akan digunakan dan/atau membawa sampel kubus JMD-JMF untuk diuji dan ditentukan tingkat kualitasnya pada Laboratorium UPTD PSDAL PM.
- (2) UPTD PSDAL PM melakukan pengujian dan analisa, untuk selanjutnya menerbitkan Laporan Hasil Pengujian tentang tingkat kualitas atau mutu material bahan bangunan dan/atau hasil uji mutu konstruksi bangunan sebanyak minimal 3 (tiga) rangkap.
- (3) Laporan Hasil Uji Mutu Laboratorium dan/atau Uji Mutu Konstruksi Bangunan serta Hasil Uji Standarisasi Tata Bangunan/Lingkungan di lapangan sebagaimana diserahkan masing-masing 1 (satu) rangkap kepada kontraktor/developer/rekanan pelaksana serta penanggungjawab proyek (PPK/SATKER), dan 1 (satu) rangkap lainnya disimpan sebagai arsip dan alat kontrol.
- (4) Laporan Hasil Uji Mutu difungsikan sebagai salah satu syarat bagi PPK/SATKER untuk menentukan tindakan dalam proses pencairan dana bagi kontraktor/developer/rekanan (baik uang muka maupun pembayaran termin selanjutnya), serta menjadi dasar untuk memutuskan hubungan kontrak.
BAB V - STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN UJI MUTU DAN STANDARDISASI TATA BANGUNAN/LINGKUNGAN
Pasal 30

- (1) Setiap permintaan pengujian mutu bahan bangunan, konstruksi bangunan, serta standardisasi tata bangunan/lingkungan yang dilakukan oleh UPTD PSDAL-PM dikenakan Biaya Jasa Pengujian Laboratorium, Pengujian Lapangan, dan Biaya Standardisasi Tata Bangunan/Lingkungan yang ditetapkan sebagai Standar Biaya Penyelenggaraan Uji Mutu dan Standardisasi Tata Bangunan/Lingkungan.
- (2) Standar Biaya untuk Jasa Pengujian Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen pembiayaan sebagai berikut:
- a. retribusi sewa alat;
- b. biaya operasional tehnisi laboratorium/tenaga pendukung;
- c. biaya bahan dan penyusutan alat;dan
- d. honor tenaga ahli internal dan eksternal.
- (3) Standar Biaya Pengujian Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen pembiayaan sebagai berikut:
- a. retribusi sewa alat;
- b. biaya operasional technisi lapangan/tenaga pendukung;
- c. biaya bahan dan penyusutan alat;
- d. biaya transportasi dan akomodasi;dan
- e. honor tenaga ahli internal dan eksternal.
- (4) Standar Biaya untuk pengujian terhadap Tata Bangunan/Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen pembiayaan sebagai berikut:
- a. retribusi sewa alat;
- b. biaya operasional technisi/tenaga pendukung, surveyor, pemeriksa lapangan;
- c. biaya bahan dan penyusutan alat;
- d. biaya transportasi dan akomodasi;
- e. biaya studi/kajian;
- f. biaya advokasi/bantuan hukum;dan
- g. honor tenaga ahli internal dan eksternal.
- (5) Struktur dan besarnya Biaya Jasa Pengujian sebagiamana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi harga bahan bangunan, perbandingan besaran biaya Pengujian di daerah lain, serta ketidakseragaman variabel jenis dan jumlah material bahan bangunan/konstruksi, serta lokasi pengujian.
- (6) Besarnya Standar Biaya Jasa Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)), ayat (3), ayat (4) ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII Peraturan Gubernur ini.
- (7) Penyesuaian besarnya Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan 2 (dua) kali dalam setiap tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
BAB V - STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN UJI MUTU DAN STANDARDISASI TATA BANGUNAN/LINGKUNGAN
Pasal 31

- (1) Setiap penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) suatu kegiatan pekerjaan konstruksi baik yang dibuat oleh Pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa, wajib menganggarkan atau mengalokasikan biaya uji mutu dan standardisasi tata bangunan/lingkungan yang besarnya sesuai dengan Standar BiayaUji Mutu dan Tata Bangunan/Lingkungan.
- (2) Biaya Uji Mutu dan Standardisasi Tata Bangunan/Lingkungan yang telah dianggarkan sebagaimana dimaksud ayat (1), setelah penandatanganan kontrak antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan pihak Rekanan harus disimpan pada Kas Daerah.
- (3) Biaya Uji Mutu dan Standarisasi Tata Bangunan/Lingkungan selain Komponen Biaya Retribusi Sewa Alat selanjutnya dipindah bukukan ke Rekening UPTD PSDAL PM untuk digunakan sebagai biaya uji mutu dan standardisasi tata bangunan/lingkungan.
- (4) Pemindah bukuan biaya uji mutu dan standardisasi tata bangunan/lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimohonkan oleh UPTD PSDAL PM dalam bentuk program pemanfaatan biaya uji mutu dan standardisasi tata bangunan/lingkungan.
BAB V - STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN UJI MUTU DAN STANDARDISASI TATA BANGUNAN/LINGKUNGAN
Pasal 32

- (1) Apabila dalam penggunaan biaya uji mutu dan standardisasi tata bangunan/lingkungan terdapat sisa atau kelebihan, maka UPTD PSDAL PM wajib mengembalikan kelebihan biaya uji mutu dan standarisasi tata bangunan/lingkungan kepada penyedia jasa konstruksi.
- (2) Apabila penggunaan biaya uji mutu dan standardisasi tata bangunan/lingkungan tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan uji mutu dan standardisasi dikarenakan adanya perubahan dan/atau keadaan yang tidak diperkirakan sebelumnya, maka UPTD PSDAL PM harus menyampaikan kekurangan biaya uji mutu tersebut kepada penyedia jasa konstruksi untuk selanjutnya penyedia jasa konstruksi wajib untuk menanggulangi kekuarangan biaya uji mutu dan standardisasi kepada UPTD PSDAL PM.
- (3) Laporan hasil uji mutu dan standardisasi tata bangunan/lingkungan yang diterbitkan oleh UPTD PSDAL-PM menjadi salah satu persyaratan dalam setiap proses pencairan anggaran pembangunan
- (4) Laporan hasil uji mutu dan standardisasi tata bangunan/lingkungan yang diterbitkan oleh UPTD PSDAL-PM diterbitkan berdasarkan prinsip Kode Etik Laboratorium pada umumnya, dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun juga.
BAB VI - HUBUNGAN KORDINASI DAN PEMBINAAN
Pasal 33

- (1) UPTD PSDAL PM melakukan kordinasi dengan SKPD, baik tingkat Provinsi maupun pada tingkat Kabupaten.
- (2) Hubungan kordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan uji mutu dan standardisasi tata
bangunan/lingkungan di Provinsi Sulawesi Barat.
BAB VI - HUBUNGAN KORDINASI DAN PEMBINAAN
Pasal 34

- (1) UPTD PSDAL PM melakukan pembinaan untuk mendorong terbentuknya Laboratorium Uji Mutu dan Standardisasi Tata Bangunan/Lingkungan pada tingkat Kabupaten.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum memiliki Laboratorium Uji Mutu dan Standardisasi Tata Bangunan/Lingkungan, maka Uji Mutu dan Standardisasi Tata Bangunan/Lingkungan untuk setiap pembangunan konstruksi yang menggunakan anggaran APBD Kabupaten dilakukan oleh UPTD PSDAL PM.
- (3) Pelaksanaan uji mutu dan standardisasi tata bangunan/lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan berdasarkan Kerja Sama Operasional (KSO) tentang uji mutu dan standardisasi jasa konstruksi antara UPTD PSDAL PM dengan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Kerja Sama Operasional (KSO) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Memorandum of Understanding (MoU) antara Gubernur dan Bupati.
BAB VII - SANKSI
Pasal 35

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 30 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:
- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan;dan
- c. pencabutan.
- (3) Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender.
- (4) Terhadap Penyedia Jasa Konstruksi dan/atau Pengguna Jasa Konstruksi yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi Pembekuan.
- (5) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan untuk jangka waktu 2 (dua) bulan.
- (6) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat 2) huruf c, dilakukan terhadap Penyedia Jasa Konstruksi yang tidak melakukan Uji Mutu dan Standarisasi Tata bangunan/Lingkungan setelah berakhirnya jangka waktu pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pengenaan sanksi administrasi terhadap pemegang IUJK dilakukan oleh Instansi Pelayanan Perizinan Daerah yang selanjutnya diumumkan kepada masyarakat luas melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi dan/atau papan pengumuman resmi Instansi Pelayanan Perizinan Daerah.
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 36

- (1) Peraturan Gubernur ini menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD, HPS Kegiatan, dan RKAP-SKPD
- (2) Peraturan Gubernur ini menjadi pedoman dalam penyusunan RAB bagi penyedia jasa dalam kegiatan jasa konstruksi di Provinsi Sulawesi Barat.
- (3) Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas kesesuaian uji mutu dan standarisasi tata bangunan /lingkungan pada setiap bidang pekerjaan jasa konstruksi.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 9 Desember 2016
GUBERNUR SULAWESI BARAT , ttd
Diundangkan di Mamuju tanggal 9 Desember 2016 pada
H. ANWAR ADNAN SALEH
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT,
H. ISMAIL ZAINUDDIN
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 42
Salinan Sesuai Dengan Aslinya Mamuju, tanggal KEPALA BIRO HUKUM,
Drs YAKUB F. SOLON SH MPd
Pangkat
Pembina Utama Muda
Nip
19651005 198812 1 002