PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 24 Tahun 2014
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 56 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN DAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANT! UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG
Berlaku: 24 TAHUN 2014
N/A
Pasal 2

- (1) Untuk membantu pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran SKPD di Lingkungan Pemerintah Kata Bitung dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat baik individu ataupun kelompok, kepada setiap SKPD diberikan UP.
- (2) UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka permintaan uang muka kerja atau panjar yang sifatnya pengisian kembali kas yang ada dan pembayarannya tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- (3) UP diberikan dan diperuntukkan bagi kebutuhan yang mendesak masing-masing SKPD.
- (4) UP diajukan hanya sekali di awal tahun anggaran oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD sebagai dana awal untuk melaksanakan kegiatan operasional perkantoran sehari-hari.
- a. Belanja Pegawai.
- (5) UP yang diberikan untuk membiayai kebutuhan aperasianal perkantoran sehari-hari terdiri dari :
4. Pemberian UP untuk belanja pegawai dikhususkan bagi SKPD yang membiayai pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan buruh harian lepas dan pembayarannya dapat dilakukan setiap saat.
- b. Belanja Barang dan Jasa
2. Untuk belanja barang dan jasa lainnya seperti Alat Tulis Menulis, Barang Cetakan, Penggandaan, rnakan-mirrum, suku cadang dan servis kendaraan dapat diberikan melalui mekanisme uang persediaan akan tetapi hanya sebatas anggaran belanja yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,(Iima juta rupiah).
1. Pemberian UP untuk belanja barang dan jasa diberikan kepada SKPD untuk membiayai Belanja Listrik, Belanja Air, Belanja Telepan/Fax/Internet, Belanja Karan/Majalah, dan Belanja Meterai.
3. Belanja Barang dan Jasa khusus Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat diberikan melalui mekanisme UP dengan melampirkan bukti pembelian berupa Nata Print out dan/atau Nata Bernomor Seri yang diterbitkan SPBU.
4. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Biaya Kontribusi Bintek/ Worlcshop/Sasialisasi dapat dibayarkan melalui mekanisme UP.
5. Terhadap belanja barang dan jasa yang pagu dananya dalam 1 (satu) tahun anggaran lebih kecil dari batas minimum mekanisme pembayaran langsung dapat dibayarkan melalui mekanisme UP.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 3

- (1) Batas jumlah UP masing-masing SKPD tercantum dalam larnpiran Peraturan Walikata ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) UP/ GU /TU dapat di simpan di Kas Kecil SKPD dalarn jangka waktu yang tidak terlalu lama, minimal 1 (satu) bulan dan sudah harus dipergunakan untuk kebutuhan kantor sesuai yang tertata dalam DPA-SKPD, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan UP/GU/TU tidak dipergunakan, Bendahara Pengeluaran segera menyetor kembali ke rekening SKPD pada bank yang telah ditentukan.
- (2) UP/GU/TU harus selalu tersimpan di rekening SKPD, apabila diperlukan Bendahara Pengeluaran sewaktu-waktu dapat mencairkannya untuk belanja keperluan kantor sesuai program dan kegiatan.
- (4) UP/GU/TU tidak diperkenankan untuk membiayai kegiatan Belanja Langsung (LS) SKPD a tau dipergunakan oleh PA/ KPA dan Bendahara Pengeluaran untuk keperluan lain.
- (5) Setiap pengajuan GU /TU pada Kuasa BUD, Bendahara Pengeluaran wajib melampirkan RC Bank SKPD dalarn rangka memantau penggunaan UP/GU/TU.
- (6) Apabila SKPD sudah tidak membutuhkan UP/GU/TU dalam tahun anggaran berjalan, segera menyetor sisa UP/GU/TU ke rekening Kas Daerah Pemerintah Kot.a Bitung dan selanjutnya dibuatkan SPJ Nihil.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf f diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 4

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka Pengisian Uang Persediaan.
- (2) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- b. ringkasan SPP-UP;
- a. surat pengantar SPP-UP;
- c. rincian SPP-UP;
- d. salinan SPD;
- e. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat mengajukan SP2D kepada kuasa BUD; dan
- f. lampiran lain yang diperlukan, berupa RC Bank SKPD, SSP PPn/PPh, Berita Acara Pemeriksaan dan Bukti Penyaluran Barang.
Peraturan Walikota ini berlaku mulai tanggal 1 April 2014.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.
Ditetapkan di Bitung
27 Ma-cet 2014
Pada tanggal
Diundangkan di Bitung Pgda Tanggal 1 AP"il 2014
, SEKRET � S DAERAH KOTA, ], I --
----' .
Drs. EDISON HUMIANG, M.SI .: PEMBINA'UTAMA MADYA NIP. 19610804 198603 1 016
SERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2014 NOMOR 135