PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 35 Tahun 2014
N/A
Preamble

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak;
Mengingat
- 1. Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2Ot6 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59a61;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PENGASUHAN ANAK.
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pengasuhan Anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi Anak.
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Lembaga Asuhan Anak adalah lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan fungsi Pengasuhan Anak baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun milik masyarakat.
4. Lembaga Pengasuhan Anak adalah lembaga kesejahteraan sosial yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses pengusulan calon Orang Tua Asuh dan calon Anak Asuh.
5. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
7. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena Orang T\:anya atau salah satu Orang T\ranya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
8. Orang Tua Asuh adalah suami istri atau orang tua tunggal selain Keluarga yang menerima kewenangan untuk melakukan Pengasuhan Anak yang bersifat sementara.
9. Asesmen adalah proses untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan potensi Anak dan Keluarga berkaitan dengan pengasuhan dan perlindungan Anak, kesiapan dan kapasitas Orang Tua, Keluarga, atau calon keluarga pengganti.
10. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
5. 1 1. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
12. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
13. Pendampingan adalah kegiatan Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan Anak akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan.
14. Akreditasi adalah penetapan tingkat kelayakan dan standardisasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang didasarkan pada penilaian program, sumber daya manusia, manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana, dan hasil pelayanan kesejahteraan sosial.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
16. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Pelaksanaan Pengasuhan Anak bertujuan:
- a. terpenuhinya pelayanan dasar dan kebutuhan setiap Anak akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak sipil Anak; dan
- b. diperolehnya kepastian pengasuhan yang layak bagi setiap Anak.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang T\ranya sendiri.
- (2) Dalam hal pemisahan Anak dilakukan kepentingan terbaik bagi anak, Pengasuhan harus dilakukan oleh Lembaga Asuhan Anak. demi Anak
- (3) Pengasuhan Anak oleh Lembaga Asuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pertimbangan terakhir.
- (4) Pengasuhan Anak oleh Lembaga Asuhan Anak dilakukan dengan persyaratan:
- a. Orang T\.ranya tidak dapat menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial;
- b. Orang T\ranya dicabut kuasa asuhnya berdasarkan penetapan pengadilan; dan/atau
- c. Anak yang memerlukan perlindungan khusus.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4

Dalam hal Lembaga Asuhan Anak berlandaskan agama, Anak yang diasuh harus seagama dengan agarrra yang menjadi landasan Lembaga Asuhan Anak yang bersangkutan.
D
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5

Dalam hal Lembaga Asuhan Anak tidak berlandaskan agama maka pelaksanaan Pengasuhan Anak harus memperhatikan agama yang dianut Anak yang bersangkutan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6

- Pengasuhan Anak oleh Lembaga Asuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan: (1)
- a. di luar Panti Sosial; atau
- b. di dalam Panti Sosial.
- Pengasuhan anak di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi prioritas utama dan dilakukan berbasis keluarga. (2t
- Pengasuhan anak di dalam Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya terakhir. (3)
BAB II - PENGASUHAN ANAK DI LUAR PANTI SOSIAL
Pasal 7

- (1) Pengasuhan Anak di luar dimaksud dalam Pasal dilaksanakan oleh: Panti Sosial sebagaimana 6 ayat (1) huruf a
-t-
- a. Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;
- b. Keluarga sedarah dalam garis menyimpang; atau
- c. Orang Tua Asuh.
4. (2t Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari dinas sosial kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari hasil Asesmen Pekerja Sosial profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.
- (3) Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditugaskan oleh dinas sosial kabupaten/kota.
BAB II - PENGASUHAN ANAK DI LUAR PANTI SOSIAL
Pasal 8

- Pengasuhan Anak di luar panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal Z ayat (1) ditakukan dengan Pendampingan dari Lembaga Asuhan Anak. (1)
- Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan oleh Pekerja Sosial profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial kabupaten/kota. (2)
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir berdasarkan Asesmen pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial kabupaten/kota.
Bagian Kedua
Pengasuhan Anak oleh Keluarga Sedarah
BAB II - PENGASUHAN ANAK DI LUAR PANTI SOSIAL
Pasal 9

- (1) Pengasuhan Anak oleh Keluarga Sedarah terdiri atas:
- a. Pengasuhan Anak oleh Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga; dan
- b. Keluarga sedarah dalam garis menyimpang.
- (2) Pengasuhan Anak oleh Keluarga sedarah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) wajib dilaporkan kepada Lembaga Asuhan Anak yang ditunjuk.
- (3) Lembaga Asuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan kepada dinas sosial kabupaten/kota.
- (4) Keluarga sedarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk mencatatkan identitas Anak pada dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan setempat.
- (5) Pencatatan di bidang kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang\_undangan.
Kewajiban dan tanggung jawab Keluarga sedarah meliputi:
- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. menumbuhkembangkan Anak secara optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- c. mencegah tedadinya perkawinan pada usia Anak; dan
Bagian Ketiga Pengasuhan oleh Orang Tua Asuh
Paragraf I
Umum
BAB II - PENGASUHAN ANAK DI LUAR PANTI SOSIAL
Pasal 11

Kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua Asuh, meliputi:
- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. menumbuhkembangkan Anak secara optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
BAB II - PENGASUHAN ANAK DI LUAR PANTI SOSIAL
Pasal 12

- Pengasuhan Anak oleh Orang Tua Asuh bersifat sementara yang dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun. (1)
- Selama Anak berada dalam pengasuhan Orang T\ra Asuh, Anak harus tetap berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2t
BAB II - PENGASUHAN ANAK DI LUAR PANTI SOSIAL
Pasal 13

- (l) Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (l) harus diupayakan reunifikasi Keluarga sesegera mungkin oleh Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial kabupaten/ kota demi kepentingan terbaik bagi Anak.
PRESIDEN REPUBLIK IN DO NESIA
-10-
- (2t Dalam hal reunifikasi Keluarga belum tercapai, jangka waktu Pengasuhan Anak dapat diperpanjang sampai mendapatkan pengasuhan yang permanen.
- (3) Jangka waktu perpanjangan Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari dinas sosial setempat berdasarkan hasil Asesmen dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.
BAB II - PENGASUHAN ANAK DI LUAR PANTI SOSIAL
Pasal 14

- Pengasuhan Anak oleh Orang TUa Asuh harus mendapat izin dari dinas sosial kabupaten/ kota berdasarkan usulan Lembaga Pengasuhan Anak. (1)
- Lembaga Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus memenuhi persyaratan: (2)
- a. terakreditasi; dan
- b. ditetapkan oleh Menteri.
BAB II - PENGASUHAN ANAK DI LUAR PANTI SOSIAL
Pasal 15

Akreditasi sebagaimana dimaksud daiam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh badan akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II - PENGASUHAN ANAK DI LUAR PANTI SOSIAL
Pasal 16

Penetapan Lembaga Pengasuhan Anak oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan dengan tahapan:
- a. lembaga kesejahteraan sosial mengajukan permohonan kepada gubernur;
- 11-
- b. gubernur menyampaikan permohonan kepada Menteri; dan
- c. Menteri menetapkan lembaga kesejahteraan sosial sebagai Lembaga Pengasuhan Anak.
BAB II - PENGASUHAN ANAK DI LUAR PANTI SOSIAL
Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Lembaga Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 2 Kriteria Anak Asuh dan Persyaratan Orang Tua Asuh
BAB II - PENGASUHAN ANAK DI LUAR PANTI SOSIAL
Pasal 18

Kriteria Anak Asuh meliputi:
- a. Anak terlantar;
- b. Anak dalam asuhan Keluarga yang tidak mampu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Orang Tua;
- c. Anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan/atau
- d. Anak yang diasuh oleh Lembaga Asuhan Anak.
BAB II - PENGASUHAN ANAK DI LUAR PANTI SOSIAL
Pasal 19

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Orang T\ra Asuh meliputi:
- a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA
t2-
- c. sehat fisik dan mental dibuktikan dengan keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah yang dikelola oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- d. surat keterangan catatan kepolisian;
- e. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- f. memiliki kompetensi dalam mengasuh Anak dengan lulus seleksi dan verifikasi untuk calon Orang Tua Asuh;
- g. bersedia menjadi Orang T\ra Asuh yang dinyatakan dalam surat pernyataan bermaterai; dan
- h. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak, atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin yang dinyatakan dalam surat pernyataan bermaterai diketahui oleh rukun tetangga dan rukun warga atau nama lain di lingkungan setempat.
7. (2t Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. suami istri; atau
- b. orang tua tunggal.
10. Suami istri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a salah satunya dapat berstatus warga negara asing. (3)
11. Orang tua tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan seseorang yang berstatus tidak menikah atau janda/duda. (4)
\_13\_
Paragraf 3
Tahapan Pendaftaran Pemohon
BAB II - PENGASUHAN ANAK DI LUAR PANTI SOSIAL
Pasal 20

- (1) Untuk menjadi calon Orang Tua Asuh, pemohon mengajukan permohonan kepada Lembaga Pengasuhan Anak.
- (2) Permohonan untuk menjadi calon Orang Tua Asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
- a. pendaftaran;
- b. seleksi administratif;
- c. wawancara;
- d. verifikasi dan Asesmen; dan
- e. penetapan calon Orang Tua Asuh definitif.
BAB II - PENGASUHAN ANAK DI LUAR PANTI SOSIAL
Pasal 2

1
Tahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (21 huruf a dilakukan di Lembaga Pengasuhan Anak dengan menyampaikan permohonan dan dokumen untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
BAB II - PENGASUHAN ANAK DI LUAR PANTI SOSIAL
Pasal 22

- (1) Lembaga Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima permohonan melakukan seleksi kelengkapan administratif.
- (2) Dalam hal persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dinyatakan lengkap, Lembaga Pengasuhan Anak dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja melakukan pemanggilan untuk wawancara terhadap calon Orang Tua Asuh.
BAB II - PENGASUHAN ANAK DI LUAR PANTI SOSIAL
Pasal 23

- (1) Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Lembaga Pengasuhan Anak dalam jangka waktu paling larrla 7 (tujuh) hari kerja melakukan pengolahan hasil wawancara.
- (2) Berdasarkan pengolahan hasil wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Lembaga Pengasuhan Anak melakukan verifikasi dan Asesmen dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi dan Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan Iayak sebagai calon Orang T\ra Asuh, Lembaga Pengasuhan Anak mengajukan permohonan bimbingan teknis untuk calon Orang T\ra Asuh kepada dinas sosial provinsi.
- Calon Orang T\ra Asuh yang telah lulus mengikuti bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) ditetapkan oieh dinas sosial kabupaten/kota menjadi calon Orang Tua Asuh definitif. (l)
- Calon Orang Tua Asuh delinitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam data calon Orang Tua Asuh pada dinas sosial setempat. (2)
BAB II - PENGASUHAN ANAK DI LUAR PANTI SOSIAL
Pasal 25

Dalam melakukan tahapan permohonan menjadi calon Orang T\ra Asuh, Lembaga Pengasuhan Anak harus berkoordinasi dengan dinas sosial setempat.
BAB II - PENGASUHAN ANAK DI LUAR PANTI SOSIAL
Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan menjadi calon Orang T\-ra Asuh diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 4 Penyiapan Calon Orang Tua Asuh
BAB II - PENGASUHAN ANAK DI LUAR PANTI SOSIAL
Pasal 27

Penyiapan calon Orang Tua Asuh dilakukan oleh Lembaga Pengasuhan Anak dan dinas sosial setempat.
BAB II - PENGASUHAN ANAK DI LUAR PANTI SOSIAL
Pasal 28

Penyiapan calon Orang Tua Asuh dilakukan melalui tahapan:
- a. Asesmen terhadap calon Orang T\ra Asuh dan calon Anak Asuh oleh Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial kabupaten/kota;
- b. penyesuaian antara calon Orang Tua Asuh dengan Anak; dan
- c. supervisi dan pemantauan oleh Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial kabupaten/kota selama Anak masih dalam penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
PRESIOEN REPL'BLIK INDONESIA
\_16\_
BAB II - PENGASUHAN ANAK DI LUAR PANTI SOSIAL
Pasal 29

- (1) Lembaga Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 wajib melaporkan secara berkala hasil penyiapan calon Orang Tua Asuh kepada dinas sosial provinsi melalui dinas sosial kabupaten/ kota.
- (2) Berdasarkan laporan hasii penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Asesmen lanjutan kepada calon Orang T\ra Asuh oleh Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial kabupaten/kota.
3. (s) Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial kabupaten/ kota melakukan Asesmen lanjutan terhadap hasil penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum penempatan Anak.
BAB II - PENGASUHAN ANAK DI LUAR PANTI SOSIAL
Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyiapan calon Orang T\ra Asuh diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 5
Penempatan Anak Asuh
BAB II - PENGASUHAN ANAK DI LUAR PANTI SOSIAL
Pasal 31

- (1) Penempatan Anak Asuh pada Orang Tua Asuh dilakukan setelah:
2. mendengarkan pendapat Anak Asuh; a.
3. melaksanakan proses penyesuaian antara Anak Asuh dengan calon Orang T\ra Asuh definitif; dan b.
- c. mempertimbangkan jumlah Anak yang akan diasuh sesuai dengan kemampuan Orang T\ra Asuh.
- (2) Setelah melalui proses penempatan Anak Asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan teqadi kesesuaian antara Anak Asuh dan Orang Tua Asuh, Lembaga Pengasuhan Anak mengusulkan kepada dinas sosial kabupaten/kota untuk mendapatkan izin Pengasuhan Anak.
BAB II - PENGASUHAN ANAK DI LUAR PANTI SOSIAL
Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan Anak Asuh diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB III - PENGASUHAN ANAK DI DALAM PANTI SOSIAL
Pasal 33

- (1) Pengasuhan Anak di dalam Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (l) huruf b dilakukan dalam hal:
- a. Keluarga Anak tidak memberikan pengasuhan memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, dan f atau melepaskan tanggung jawab terhadap Anaknya;
- b. Anak tidak memiliki Keluarga atau keberadaan Keluarga tidak diketahui;
- c. Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, atau eksploitasi;
- d. Anak yang terpisah dari Keluarga karena bencana baik konflik sosial maupun bencana alam; dan/atau
- e. Anak memerlukan perlindungan khusus lainnya.
- (2) Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada sedekat mungkin dengan lingkungan tempat tinggal Anak.
BAB III - PENGASUHAN ANAK DI DALAM PANTI SOSIAL
Pasal 34

- (1) Pengasuhan Anak di dalam Panti Sosial wajib mendapatkan penetapan dari dinas sosial provinst'
2. (21 Penetapan Pengasuhan Anak di dalam Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil Asesmen Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial provinsi.
3. (s) Pengasuhan Anak di dalam Panti Sosial wajib dilaporkan oleh Panti Sosial secara tertulis kepada dinas sosial provinsi sesuai dengan rencana Pengasuhan Anak.
BAB III - PENGASUHAN ANAK DI DALAM PANTI SOSIAL
Pasal 35

- Pengasuhan di dalam Panti Sosial merupakan upaya terakhir dan bersifat sementara sampai dengan dilakukan pengasuhan yang permanen. (l)
- Selama Anak berada di dalam Panti Sosial, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial harus melakukan Asesmen dan rencana pengasuhan yafig memungkinkan Anak direunifikasi kepada Keluarganya sesegera mungkin. (2\
\_19\_
- (3) Dalam hal reunifikasi Keluarga tidak berhasil, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak mengupayakan Keluarga pengganti.
BAB III - PENGASUHAN ANAK DI DALAM PANTI SOSIAL
Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengasuhan Anak di dalam Panti Sosial diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB IV - PENGADUAN DAN PELAPORAN
Pasal 37

- Anak, Keluarga, dan masyarakat dapat mengajukan pengaduan dan pelaporan terkait dengan Pengasuhan Anak di luar maupun di dalam Panti Sosial. (1)
- Pengaduan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada dinas sosial setempat. (2t
- Dinas sosial setempat harus memfasilitasi dan menindaklanjuti pengaduan dan pelaporan dari Anak, keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3)
- Dinas sosial setempat membuat mekanisme pengaduan dan pelaporan yang mudah diakses oleh Anak, keluarga, dan menyampaikan keluhan. masyarakat untuk (4)
BAB IV - PENGADUAN DAN PELAPORAN
Pasal 38

- (1) Selain kepada dinas sosial setempat, pengaduan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat diajukan kepada:
- a. Kepolisian Negara Republik lndonesia;
- b. Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
- c. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
- d. Ombudsman Republik Indonesia; atau
- e. lembaga lain yang menangani perlindungan Anak'
7. Pengaduan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2)
BAB V - BIMBINGAN DAN PENGAWASAN
Pasal 39

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengasuhan oleh Lembaga Asuhan Anak dan Lembaga Pengasuhan Anak.
BAB V - BIMBINGAN DAN PENGAWASAN
Pasal 4

O
Bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan melalui kegiatan:
- a. supervisi;
- b. asistensi;
- c. pemantauan; dan
- d. bimbingan teknis.
PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA
-2t-
BAB V - BIMBINGAN DAN PENGAWASAN
Pasal 4

1
- (1) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan Lembaga Asuhan Anak dan Lembaga Pengasuhan Anak dalam pelaksanaan Pengasuhan Anak.
2. (2t Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. memberikan penjelasan tentang kebdakan, fungsi kelembagaan, perkembangan Anak, dan Pengasuhan Anak; dan
- b. memberikan motivasi untuk menjalankan fungsi Lembaga Asuhan Anak dan Lembaga Pengasuhan Anak dalam pelaksanaan Pengasuhan Anak.
BAB V - BIMBINGAN DAN PENGAWASAN
Pasal 42

- (1) Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dimaksudkan agar Lembaga Asuhan Anak dan Lembaga Pengasuhan Anak memperoleh bimbingan dan dukungan dalam menerapkan prosedur dan tata cara pelaksanaan Pengasuhan Anak.
2. (21 Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. konsultasi;
- b. kunjungan dinas kepada Lembaga Asuhan Anak dan Lembaga Pengasuhan Anak; dan
- c. memberi dukungan kepada Orang TUa, Keluarga, atau Orang T\ra Asuh berr.pa penguatan Keluarga, konseling, dan pelatihan keterampilan usaha.
BAB V - BIMBINGAN DAN PENGAWASAN
Pasal 43

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan Pengasuhan Anak oleh Lembaga Asuhan Anak dan Lembaga Pengasuhan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - BIMBINGAN DAN PENGAWASAN
Pasal 44

- Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d dimaksudkan agar pengurus Lembaga Asuhan Anak dan Lembaga Pengasuhan Anak memiliki kemampuan dalam proses pelaksanaan Pengasuhan Anak. (1)
- Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: (21
- a. meningkatkan Pengetahuan Pengasuhan Anak; mengenal
- b. meningkatkan keterampilan dalam Pengasuhan Anak; dan
- c. menerapkan prinsip dan etika Pengasuhan Anak.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2Ol7 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2017 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI7 NOMOR 220
Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia
PRESIDEN REPUBLIK IN DON ES IA
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

Huruf a
Yang dimaksud dengan 'hak-hak sipil Anak' antara lain berupa akte kelahiran, kartu keluarga, penetapan pengadilan jika Anak diadopsi, surat penetapan Anak Asuh, dan/atau surat rekomendasi penempatan Anak di Lembaga Asuhan Anak.
Huruf b
Yang dimaksud dengan ukepastian pengasuhan" adalah Anak berada di lingkungan Keluarga pengganti yang jelas dalam waktu Yang telah ditentukan'
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "Anak yang memerlukan perlindungan khusus" antara lain:
- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan frsik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7

Huruf a
Yang dimaksud dengan "Keluarga sedarah" merupakan pertalian kekeluargaan antara orang-orang dimana yang seorang adalah keturunan yang lain, atau antara orangorang yang mempunyai bapak asal yang sama. Hubungan kekeluargaan sedarah dihitung dengan jumlah kelahiran, setiap kelahiran disebut derajat.
Yang dimaksud dengan "Keluarga dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga" merupakan hubungan antara bapak asal dan keturunannya atau hubungan antara seorang dan mereka yang menurunkannya. Dalam garis ke bawah, seorang Anak, dalam pertalian dengan bapaknya ada dalam derajat pertama, seorang cucu ada dalam derajat kedua, dan seorang cicit ada dalam derajat ketiga; sebaliknya dalam garis ke atas, seorang bapak dan seorang kakek, sehubungan dengan Anak dan cucu, dan sehubungan dengan cucu dan cicit ada dalam derajat pertama, kedua, dan ketiga.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "Keluarga sedarah dalam garis menyimpang" antara lain kakak dan adik, paman/bibi dan keponakan, atau saudara sepupu.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (21
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Ayat (a)
Pencatatan identitas Anak pada instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dimaksudkan agar Anak memperoleh dokumen kependudukan antara lain akta kelahiran dan kartu keluarga.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak", adalah pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti yang berlandaskan Pancasila.
PENJELASAN
Pasal 1

1 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13

Yang dimaksud dengan "reunifikasi Keluarga" adalah mempertemukan dan mengembalikan Anak Asuh kepada Keluarga dan/atau Keluarga sedarah.
PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA
6-
*. Jr?ot t,',?Sf; *. r, o
",
Yang dimaksud dengan opengasuhan yang permanen" merupakan pengasuhan yang menetap baik yang dilakukan oleh keluarga sedarah maupun keluarga angkat.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal22
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 28

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 29

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 30

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3

1
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan openyesuaian' adalah proses saling mengenal, membangun hubungan, komunikasi, dan pendekatan antara Anak Asuh dengan calon Orang Tua Asuh definitif.
Huruf c
Cukup jeias.
Ayat (21
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 32

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 33

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 34

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 35

Ayat (i)
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan "Keluarga pengganti" adalah Orang T\ra Asuh, Orang T\ra angkat, dan wali yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan pengasuhan alternatif pada Anak.
PENJELASAN
Pasal 36

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 37

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 38

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "lembaga lain" antara lain Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID), dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
Ayat (21
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 39

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 40

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4

1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 42

Cukup jelas.
Huruf a
Yang dimaksud dengan "konsultasi" yang dilakukan melalui tatap muka, men]rurat. antara lain kegiatan telepon, atau surat
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 43

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 44

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 45

Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6132