PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 25 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 25 TAHUN 2017
TENTANG
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SINTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI SINTANG,
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan dan akselerasi tercapainya Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui ketersediaan wadah kegiatan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan berupa layanan fisik, informasi, rujukan, konsultasi dan advokasi, perlu membentuk adanya Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sintang;
- b. bahwa guru optimalisasi, koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan, pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, maka perlu terbentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
3. : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) seabagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahtraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3141);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 109, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4235), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDANGAN ANAK KABUPATEN SINTANG
BAB III - VISI, TUJUAN DAN SASARAN Pasal 3
Pasal 4

1. Tujuan umum dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya pembinaan pelayanan yang cepat, tepat lagi terpadu dalam Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui ketersediaan wadah kegiatan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Tujuan khusus dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pembrdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(P2TP2A)adalah:
- a. Menyediakan sarana yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri atau kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah bagi prempuan dan anak yang membutuhkan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan bagi penyelesaian masalah yang dihadapi perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- b. Meningkatkan kepedulian berbagai lembaga atau organisasi masyarakat dan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang bersahabat bagi perempuan dan anak;
- c. Meningkatkan tanggung jawab semua pihak untuk mencegah,menghentikan dan tidak mentolerir segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. Terbebasnya perempuan dan anak dari berbagai tinadk kekerasan berbasis gender pada berbagai aspek kehidupan;
BAB III - VISI, TUJUAN DAN SASARAN Pasal 3
Pasal 5

Sasaran dibentuknya P2TP2A yaitu:
- a. Terlayaninya perlidungan perempuan dan anak dari diskriminasi dan tidak kekerasan;
- b. Terlayaninya perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang keretampilan, kesehatan, politik, dan hukum;
- c. Terfasilitasinya pelayanan perlindungan perempuan dan anak;
- d. Tersedianya data dan informasi tentang pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
- e. Terlaksananya penanganan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak; dan
- f. Terbangunnya jejaringan, kerjasama dan kemitraan antara masyarakat, pemerintah, pemerintahan daerah, dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
BAB VI - STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 8
Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas P2TP2A dapat dibentk Sekretariat yang berkedudukan pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh sekretaris.
- (3) Sekretaris dapat ditentuoleh Staf Sekretariat.
Bagian Kedua
Uraian Tugas Pasal 10
Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
- a. memberikan nasehat, pembinaan dan petunjuk kepada personil P2TP2A khususnya kepada koordinator dan Ketua Umum atas kelancaran pencapaian tugas P2TP2A sesuai tugas dan fungsinya;
mendapatkan laporan pelaksana kegiatan dan perkembangan P2TP2A.
- c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan P2TP2A.
BAB VI - STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 8
Pasal 11

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan berbagai tugas dan fungsi dan pelaksanaan program kerja P2TP2A agar dapat berjalan dengan efektif;
- b. selaku mediator dan katalisator dalam mensinergikan antar instansi pemerintah terkait;
- c. menyiapkan sarana dan prasarana serta membantu pendanaan/budgeting;
- d. mendapatkan laporan berbagai kegiatan pelaksanaan perkembangan P2TP2A.
BAB VI - STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 8
Pasal 12

- (1) Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas memimpin, menyelenggarakan, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasi dan mempertanggungjawabkan kegiatan secara umum berdasarkan ketentuan peraturan perUndangUndangan.
- (2) Ketua Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A;
- b. Melakukan fungsi koordinasi dengan divisi-divisi;
- c. Menyusun rencana rancangan program dari divisi-divisi untuk diajukan kepada koordinasi lembaga;
- d. Menjalin hubungan dengan mengembangkan dengan pihak-pihak lain dalam upaya penguatan kapasitas lembaga;
- e. Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara rutin terhadap kinerja divisi-divisi program, serta menyusun laporan berkala atas evaluasi tersebut untuk dilaporkan kepada koordinator lembaga sebagai bahan rapat pleno;
- f. Mewakili lembaga dalam aktivitas menjalin kemitraan, menghadiri undangan dari pihak luar serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan tujuan lembaga;
- g. Mengkoordinasikan anggota divisi dalam pelaksanaan dan penempatan rencana kerja.
- (3) Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Koordinator.
BAB VI - STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 8
Pasal 13

- (1) Ketua I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:
- a. Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugas pada divisi pelayanan dan pemulihan;
- b. Melakukan koordinasi dengan Ketua Umum dalam menetapkan kebijakan dan setrategi program P2TP2A;
- c. Mengarahkan jajarannya dalam menetapkan kebijakan dan menyusun strategi P2TP2A.
BAB VI - STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 8
Pasal 14

- (1) Ketua II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas:
- a. Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugas pada divisi Pemberdayaan dan Pendampingan /advokasi;
- b. Melakukan koordinasi dengan Ketua Umum dalam menetapkan kebijakan dan strategi program P2TP2A;
- c. Mengarahkan jajarannya dalam menetapkan kebijakan dan menyusun strategi P2TP2A.
BAB VI - STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 8
Pasal 15

- (1) Ketua III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas:
- a. membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugas pada Divisi Pencegahan dan Jaringan Informasi/Dokumentasi;
- b. melakukan Koordinasi dengan Ketua Umum dalam memutuskan kebijakan dan strategi program P2TP2A;
- c. mengarahkan jajarannya dalam menetapkan kebijakan dan menyusun strategi P2TP2A.
BAB VI - STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 8
Pasal 16

- (1) Sekretaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan administrasi, mendistribusikan laporan-laporan terhadap kasus yang masuk berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. melaksanakan fungsi kesekertariatan dan fungsi administrasi P2TP2A agar dapat berjalan dengan baik;
- b. pendistribusian laporan kasus yang masuk kepada ketua-ketua dan divisi-divisi;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan lingkup tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
BAB VI - STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 8
Pasal 17

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan fungsi-fungsi administrasi, dan penatausahaan keuangan dan bertanggung jawab terhadap keuangan P2TP2A;
- b. Melaksanakan pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan P2TP2A secara periodik kepada koordinator dan ketua umum;
- c. Membantu Ketua Umum untuk memfasilitasi oprasional kegiatan dari setiap divisi di dalam P2TP2A.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
BAB VI - STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 8
Pasal 18

- (1) Divisi Pelayanan dan Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i, mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan rujukan dan tindakan medis terhadap para korban kekerasan baik dalam fisik maupun non fisik, melalui kerja sama dengan berbagai rumah sakit dan Pusat Krisis Terpadu lainnya;
- b. Memberikan pelayanan konseling dan psikologis melalui tatap muka, telpon, surat maupun media lainnya;
- c. Memberikan pelayanan pemulihan terhadap korban tindak kekerasan paksa terapi pengobatan.
- (2) Divisi Pelayanan dan Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
BAB VI - STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 8
Pasal 19

- (1) Divisi Pemberdayaan dan Pendampingan /Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, mempunyai tugas:
- a. Memberikan bantuan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
- b. Melakukan dan melaksanakan pendamping ke lembaga terkait seperti Lembaga Bantuan Hukum (LHB), Kepolisian, Pengadilan, Hukum dan psykososial;
- c. Melakukan perlindungan dan pengamanan terhadap orang yang mengalami tindak kekerasan maupun orang yang melaporkan terhadap ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak lain;
- d. Mengupayakan dan mempengaruhi respon aparat penegak hukum sehingga dapat membantu sensitivitas gender dalam kebijakankebijakan yang dilahirkan terutama materi-materi hukum yang tidak merugikan hak-hak perempuan;
- e. Meningkatkan kemampuan personil bersama-sama komponen masyarakat yang lain untuk memberikan pendidikan terhadap perempuan dan anak korban ketidak keadilan secara optimal dan menjawab perkembangan persoalan-persoalan ketimpangan gender dan kekerasan terhadap perempuan yang muncul di tengah-tengah masyarakat;
- f. Mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan serta melakukan penyuluhan-penyuluhan yang memuat berbagai peningkatan pengetahuan tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender;
- g. Melakukan serta melaksanakan riset/penelitian untuk memperkuat data serta pengembangan lebih lanjut tentang P2TP2A.
- (2) Divisi Pemberdayaan dan Pendampingan/Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
BAB VI - STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 8
Pasal 20

- (1) Divisi Pencegahan dan Jaring Informasi/Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf k, mempunyai tugas:
- a. Pengelolaan pemberdayaan dan sosialisasi tentang upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui media informasi dalam bentuk Visual dan cetak;
- b. Memberikan informasi dan data tentang segala sesuatu yang dibutuhkan bagi perlindungan perempuan dan anak dan bagi perempuan korban kekerasan;
- c. Mencari informasi tentang kasus tindak kekerasan terhadap perempuan baik di lingkungan rumah maupun diluar rumah untuk ditindaklanjuti;
- d. Mengubah pandangan masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak didalam rumah tangga menjadi sebuah persoalan pelanggaran hak asasi manusia yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama melalui penyebarluasan informasi dan media massa;
- e. Membuat booklet tentang pendidikan , penyembuhan dan pencegahan dari kekerasan dan penganiayaan terhadap perempuan dan anak;
- f. Membangun jaringan kerja sama dengan berbagai pihak/stakeholder lainnya.
- (2) Divisi Pencegahan dan Jaring Informasi/Dokumentasi sebagaimana dimasud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
BAB VI - STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 8
Pasal 21

Divisi Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf L, mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pemfasilitasian dan penyediaan pelayanan rumah aman (shelter) bagi korban kekerasan;
- b. pemfasilitasian pemulihan sosial bagi korban tindak kekerasan;
- c. pemberian bimbingan rohani, bimbingan sosial bagi korban;
- d. pemfasilitasian dan pelaksanaan pemulangan korban ke daerah asal;
- e. memfasilitasi reintegrasi sosial;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan lingkup tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan.
BAB IX - KETENTUAN Pasal 24
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang pada tanggal, 3 April 2017
BUPATI SINTANG
JAROT WINARNO
Diundangkan di Sintang pada tanggal, 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
YOSEPHA HASNAH BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR
LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 25 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 April 2017
TENTANG
:PUSAT
PELAYANAN
TERPADU
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SINTANG
STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN SINTANG
reintegrasi
BUPATI SINTANG
JAROT WINARNO
LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 2017
TENTANG
: PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SINTANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN SINTANG
| NO | JABATAN DALAM P2TP2A | JABATAN POKOK |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Penasehat | - Bupati Sintang - Ketua Polres Sintang - Kepala Kejaksaan Negeri Sintang - Kepala Pengadilan Negeri Sintang - Komandan Kodim 1205 Sintang |
| 2. | Koordinator | Wakil Bupati Sintang |
| 3. 4. | Ketua Umum Ketua I | Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang. Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten |
| 5. | Ketua II | Sintang. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang. |
| 6. | Ketua III | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang |
| 7. | Sekretaris | Kepala Seksi Data dan Informasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang |
| 8. | Bendahara | Kepala Seksi Perlindungan Perempuan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang |
| 9. | Divisi-divisi | |
| | 1. Divisi Pelayanan dan Pemulihan | a. Direktur RSUD Ade Mohammad Djoen Kabupaten Sintang (Koordinator) b. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang |
| | c. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sintang d. Psikolog Dinas Kesehatan Kabuaten Sintang e. Psikolog RSUD Ade Mohammad Djoen Kabupaten Sintang f. Kepala Bapas Kabupaten Sintang g. Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Kabupaten Sintang |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Divisi Pemberdayaan, Pendampingan/Advokasi | a. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang (Koordinator) b. Kepala Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang. c. Kepala Bidang Pelayananan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sintang. d. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sintang. e. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Sintang f. Kepala Pisum Kejaksaan Negeri Sintang. g. Kepala Seksi Perlindungan Anak Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang. h. Kepala Seksi Kesejahteraan Anak Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang. i. Staf Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sintang. j. Kepala Radio Republik Indonesia Pratama Sintang. |
| | a. Sekretaris Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan |
| 3. Divisi Pencegahan dan Jaringan Informasi/Dokumentasi | |
| | Anak Kabupaten Sintang (Koordinasi). b. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. c. Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Sintang. d. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang. e. Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang. f. Kepala Satuan Bimbingan Masyarakat Polres Sintang. g. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Sintang. h. Kepala Satuan Samapta bhayangkara Polres Sintang. i. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Sintang. |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Divisi Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan reintegrasi | Keluarga Kabupaten Sintang. a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang. b. Kepala Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang. c. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial. d. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial. e. Kepala Seksi Jaminan Sosial. |
BUPATI SINTANG
JAROT WINARNO
N/A
pasal 2

Kebijakan Akuntansi Keuangan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem, merupakan acuan dalam penjrusunan Laporan Keuangan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem.
N/A
Pasal 3

Kebijakan Akuntansi Keuangan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
N/A
Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.
Ditetapkan di Situbondo pada tanssal t I ilAY 2015
BUPATI SITUBOI{IX),
.
LAMPIRAN
i::x'ff ", tdrt'fiitlfrSndo
Nomor : rel Tahun 2015
KEBIJAKAN AKUITTANSI KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMIIII SAKIT UMUM DAERAII dr. ABDOER RAHEM SITUBONDO
I. PENDAIIULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dalam rangka upaya RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat perlu dilakukan penataan kembali secara administratif maupun dalam pengelolaan keuangan, agar kekayaan negara yang tertanarn di rumah sakit dapat dipergunakan secara lebih optimal. Sebagai salah satu upaya agar RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dapat beroperasi dengan lebih efektif darl efisien dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka diharapkan dengal status PPK-BLUD, pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dan mutu pelayanan kesehatal dapat meningkat, di samping itu kemandirian RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dalam pemupukan dan pengelolaan sumber daya dapat lebih ditingkatkan.
Peningkatan kebutuhan masyarakat atas pelayanan kesehatan yang diberikan RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo, menuntut manajemen BLUD-RSUD dr. Atrdoer Rahem Situbondo untuk bekerja secara profesional. Selain itu, walaupun sumber daya yang tersedia sangat terbatas tetap diharuskan untuk dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien.
Sebagai ciri khusus dari usaha jasa pelayanan kesehatan di RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo adalah sulitnya meramalkan kebutuhan pelayanan, baik jenis, jumlah maupun mutu pelayanan yang diperlukan masyarakat. Sementara itu, di sisi lain RSUD dituntut untuk selalu siap dalam memberikan pelayanan. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana, tenagaserta dana yang dibutuhkar harus selalu siap dalam rangka mendukung pelayanan.
Di sisi lain dalam pengelolaan sumber daya, RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo juga dituntut untuk dapat menyajikan data dan informasi yang akurat, tersaji secara tepat waktu bagi kepentingan pihakpihak yang memerlukan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya di bidang keuangan, meliputi transaksi keuangan yang mencakup sumber daya, pendapatan dan biaya, maka diperlukan sarana dalam bentuk laporan keuangan.
Laporan Keuangan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan. Selain itu
laporan keualgan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo juga dapat dipergunalal sebagai bahan untuk pengambilan keputusan.
Suatu laporan keuangan akan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal dar dapat diperbandingkal. Perlu diketahui bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo, karena secara umum laporan keuangan hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan.
B. TUWAI{ DAII RUANG LINGKUP
1. Tujuan dari Penlr:sunan Kebijakal ini antara lain, adalah:
- a. untuk membantu BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dalam menJrusun laporan keuangan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan;
- c. menjadi acuan minimum yalg harus dipenuhi oleh BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dalam menJrusun laporan keuangan.
2. Ruang Lingkup Penerapan Kebijakan ini adalah: Pedoman ini berlaku untuk laporan keuangan yang disajikan dan
6. disusun oleh BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.
ACUAN PENYTTSUNAN PEDOMAN AXUNTANSI BLUD RUMAII SAKIT c.
Acuan yang digunakan dalam menJrusun kebijakan akuntansi keuangan untuk BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo didasarkan pada acuan yang relevan, meliputi:
- l. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara;
2. Undarg-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaar Negara;
3. Undarg-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undalg-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 201O;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.O5/2008 tentang Pedomal Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1981/MENKES/ SKIXII l2OlO tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sal&lt;it;
- ll. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Situbondo;
13. Keralgka Dasar Pen5rusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ISAK).
II. LABORAN KEUA.IIGAI{
A. KETENTUAIT UMUM LAFORAN KEUANGAN
1. Tujuan Laporan Keuangan
- a. Laporan Keuangan bertujuan untuk menyediakan inlormasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pengguna laporan keuangan) dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional, seperti:
- 1) Pemberi bantuan (donatur);
- 2) Investor;
- 3) Kreditur;
- 4) Otoritaspengawasan;
- 5) Pemerintah; dan
- 6) Masyarakat.
- b. Pihak pengguna laporan keuangan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai:
- 1) Jasa yang diberikan oleh BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo darr kemampuan-nya untuk terus memberikan jasa tersebut; dan
- 2) Cara manajemen BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek lain dari kinerjanya.
- c. Informasi yartg bermanfaat dapat disajikan dalam laporan keuangan antara lain, meliputi informasi mengenai :
- 1) Jumlah dan sifat aset, kewajiban, dan ekuitas BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo;
- 2) Pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat Ekuitas;
- 3) Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dal hubungan antara keduanya ;
- 4) Cara BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan laktor lerinnya yang berpengaruh pada likuiditasnya; dan
- 5) Usaha jasa pelayanan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.
- d. Laporan Keuangan juga merupakan sarana pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yalg dipercayakan kepada mereka.
2. Komponen Laporan Keuangan
- a. Laporan Keuangan yang lengkap terdiri dari:
- 1) Neraca;
- 2) LaporanOperasional;
- 3) Laporan Arus Kas;
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan.
Neraca
- 1) Tujuan utama neraca adalah untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangan BLUD meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- 2) Informasi dalam neraca digunakan bersama-sama dengan informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan lainnya sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk menilai:
- a) Kemampuan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dalam memberikal jasa pelayanan kesehatan secara berkelanjutan;
- b) Likuiditas dan solvabilitas; dan
Laporan Operasional
- c) Kebutuhan pendanaan eksternal.
- 1) Tujuan Utama Laporan Operasional adalah menyediakan informasi mengenai:
- a) Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat ekuitas;
- b) Hubungan antar transaksi dan peristiwa lain; dan
- c) Bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.
- 2) Informasi dalam laporan Operasional, yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk:
- a) Mengevaluasi kinerja BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dalam suatu periode;
- b) Menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dalam mem-berikan jasaj
- c) Menilai pelatsanaan tanggung jawab dan kinerja manajemen BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo; dan
Laporan Arus Kas
- d) Menilairentabilitas.
- 1) Tujuan utama laporan arus kas adalah menyediakan informasi mengenai sumber, penggunaan, peruba1-ran kas dan setara kas selama periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada
tanggal pelaporan. Arus kas dikelompokkal dalam aktivitas operasi dart investasi.
- 2) Informasi dalam laporan arus kas digunakan bersama-sama dengan informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan lainnya sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk menilai:
- a) kemampuan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dalam menghasilkan kas dan setara kas;
- b) sumber dana BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo;
- c) penggunaan dana BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo; dan
- d) kemampuan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo untuk memperoleh sumber dana serta penggunaannya untuk masa yang akan datang.
Catatan atas Laporan Keuangan
- 1) Tujuan utama Catatan atas Laporan Keuangan adalah memberikan penjelasan dan analisis atas informasi yang ada di Neraca, Laporal Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan informasi tambahan lainnya sehingga para pengguna mendapatkan pemahaman yang paripurna atas laporan keuangan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.
- 2) Informasi dalam Catatan atas Laporan Keualgan mencakup antara lain:
- a) Pendahuluan;
- b) Kebijakanakunransi;
- c) Penjelasan atas pos-pos neraca;
- d) Penjelasan atas pos-pos laporan operasional;
- e) Penjelasan atas pos-pos laporan arus kas;
- g) Informasi tambahan serta pengungkapan lainnya.
- f) Penjelasan atas laporan perubahan ekuitas; dan
- 3) Laporan keuangal BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo disertai dengan lampiran:
- a) Analisis laporan keuangan yang terdiri dari: Rasio Likuiditas, Rasio Aktivitas, Rasio Solvabilitas, Rasio Rentabilitas;
- b) Laporan Operasional yang disajikan secara komparatif antara proyeksi sebagaimana tercantum dalam RBA dengan realisasi periode berjalan;
- c) BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dapat menyajikan Iampiran lain sesuai kebutuhan.
14. 3- Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Pimpinan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo
15. bertanggungiawab atas penylsunan dan penyajian laporan keuangan.
4. Bahasa Laporan Keuangan
- Laporan keuangan harus disusun dalam bahasa Indonesia. Jika
- laporan keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain dari Bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus memuat informasi dan waLtu yang sama (tanggal posisi dan cakupan periode). Selanjutnya laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus diterbitkan dalam waktu yang sama seperti laporan keuangan dalam Bahasa Indonesia.
5. Mata Uang Pelaporan
- a. Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah.
- b. Jika transaksi menggunakan mata uang lain selain dari rupiah, maka laporan tersebut harus dikonversikan dalam mata uang rupiah.
- c. Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi.
- d. Aset dan kewajiban dalam mata uang asing pada tanggal pelaporan disesuaikan nilainya dengan menggunakan kurs pada tanggal pelaporan.
- e. Kurs yang digunakan adalah kurs yalg ditentukan oleh Bank Indonesia.
- f. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dial&lt;ui dalam laporan Operasional pada saat tanggal transaksi. Sedangkan keuntungan atau kerugian dari penyesuaian saldo aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing diakui dalam laporan Operasional pada saat tanggal penyesuaian nilai (tanggal pelaporan).
6. Kebijakan Akuntansi
- a. Kebijakal akuntansi tersebut harus mencerminkan prinsip kehati\_ hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
- c. Dalam menetapkan kebijakan akuntansi tersebut, manajemen memperhatikan:
- b. Jika dalam pedoman ini belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka manajemen harus menetapkan kebijakan akuntansi agar laporal keuangan yang disajikan memuat informasi yang relevan dengan kebutuhan para pengguna laporan.
- 1) Persyaratan dan pedoman PSAK yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah tcrkait;
- 2) Definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, penghasilan dan biaya yang ditetapkan dalam Kerangka Dasar Penjrusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDppLK); dan
- 3) Pernyataan yang dibuat oleh badan pembuat standar lain darl praktik industri yang lazim sepanjang konsisten dengan angka I dal angka 2 di atas.
7. Penyajian
- a. l,aporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja (aktivitas), dan arus kas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentual yang berlaku;
- b. Aset disajikal berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya;
- c. Laporan Operasional dikelompokkan secara single step;
- d. Catatan atas laporan keuangal harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi daJam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca dan laporan operasional yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif;
- e. Dalam catatan atas laporan keuangan tidak diperkenankan menggunakan kata "sebagian besarz untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase;
- f. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Perubahan estimasi akuntansi Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya. Selain itu, juga wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode-periode berikutnya.
- 2) Perubahan kebijalal akuntansi
- a) Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila:
10. (l) Terdapat peraturan perundangan atau standar akuntansi yang berbeda penerapannya; atau
- (2) Diperkirakar bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan.
- b) Penerapan standar akuntansi yang berbeda yang mengatibatkan perubahar kebijakan akuntansi mengikuti ketentuan transisi dalam standar akuntansi tersebut. Apabila tidak diatur ketentuan transisinya, maka penerapan perubahan kebijakal akuntansi diterapkan secara retrospektif.
- c) Dampak perubahan kebijakan akuntansi harus diperlakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian. Dampak perubahan kebijakan akuntansi sebelum periode sajian menyesuaikal saldo surplus/dehsit awal periode sajian.
- d) Dalam hal perlakuan secara retrospektif dianggap tidak praktis (khususnya perubahan kebijakan akuntansi yang bersifat wajib) untuk periode-periode sebelumnya, maka perubahan tersebut harus diterapkan secara retrospektif pada periode di mana hal tersebut menjadi praktis.
- 3) Terdapat kesalahan mendasar Koreksi kesalahal mendasar dilakukan pada periode terjadinya kesalahan. Jika periode tersebut adalah sebelum periode sajian, maka koreksi kesalahan mendasar akan
3. menyesuaikan saldo surplus/defisit awal periode sajian.
- g. Pada setiap lembar neraca, Iaporan operasional, dan laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas harus diberi pernyataan bahwa "catatan atas laporan keuartgan merupakan bagian tak terpis ahkan dai laporan keuang ano.
8. Konsistensipenyajian
- a. Penyajian dan Klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali:
- 1) Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo; atau
- 2) Perubahan tersebut diperkenankan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
- b. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya harus direklasifikasi untuk memastikan daya banding, sifat, dan jumlah. Selain itu, alasan reklasifikasi juga harus diungkapkal. Dalam hal reklasifikasi dianggap tidak praktis maka cukup diungkapkan alasannya-
9. Materialitas dan Agregasi
- a. Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas;
- b. Pos-pos yalg jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan, sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis; dan
- c. Informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan (ommlssion) atau kesalahan dalam mencatat lmisstatementl informasi terse but dapat mempengamhi keputusan yang diambil.
lO. Saling Hapus (Ofsetring)
- a. Jumlah aset dan kewajiban yang disajikar pada neraca tidak boleh disalinghapuskai dengan kewajiban atau aset lain kecuali secara hukum dibenarkan dan saling hapus tersebut mencerminkan prakiraan realisasi atau penyelesaian aset atau kewajiban; dan
- b. Pos-pos pendapatan dan biaya tidak boleh disalinghapuskan, kecuali yang berhubungan dengan transaksi lindung nilai.
1 1. Periode Pelaporan
Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim. Dalam hal BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo baru berdiri, laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu takwim. Selain itu, untuk kepentingan pihak lainnya, BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dapat membuat dua laporan yaitu dengan menggunakan periode tahun takwim dan periode efektif, dengal mencantumkan:
- a. Alasan penggunaan periode pelaporan selain periode satu tahunan.
- b. Fakta bahwa jumlah yang tercantum dalam dua periode pelaporan neraca, laporan operasional, laporal arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keualgan tidak dapat diperbandingkan.
12. lnformasi Komparatif
- a. Laporan keuangan tahunan dan interim untuk neraca disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya (misalnya neraca per 31 Desember 2XX2 dibandingkan dengan neraca per 31 Desember 2OXl). Sedangkan untuk laporal operasional dan laporal arus kas tahunan dan interim harus mencakup periode sejak awal tahun buku sampai dengan akhir periode yang dilaporkan.
- b. lnformasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.
B. KETERBATASAN L.APORAN KEUANGAN
Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas informasi yang terdapat dalam laporal keuangan. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan memiliki keterbatasan, antara lain:
1. Bersifat historis yang menunjukkan transaksi dan peristiwa yang telah lampau;
2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan saja;
3. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran;
5. Lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya (formalitas); dan
4. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka dipilih alternatif yang menghasilkan kenaikan ekuitas atau nilai aset yang paling kecil;
6. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomis dan tingkat kesuksesan antar BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.
III. NERACA
A. AXUITTANSI ASET
Peagertian dan Karakerlstik
- a. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.
- b. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak lalgsung, arus kas dan setara kas kepada BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo. potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan merupal&lt;an bagian dari aktivitas operasional BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo. Mungkin pula berbentuk sesuatu yang dapat diubah menjadi kas atau setara kas atau berbentuk kemampuan untuk menguralgi pengeluaran kas, seperti penurunan biaya akibat penggunaan proses produksi alternatif.
- c. BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo biasanya menggunakan aset untuk memberikan pelayanan jasa dan memproduksi barang yang dapat memuaskan kebutuhan dan keperluan pasien atau pihak-pihak lain yang berkepentingan, maka pasien atau pihak\_ pihak lain yang berkepentingan bersedia membayar sehingga memberikan sumbangan kepada arus kas BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo. Kas sendiri memberikan jasa kepada BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo karena kekuasaannya terhadap sumber daya yang lain.
- d. Manfaat ekonomi masa depan yang terw.ujud dalam aset dapat mengalir ke dalam BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dengal beberapa cara. Misalnya, aset dapat :
- 1) Digunakan baik sendiri maupun bersama aset lain dalan memberikan pelayanan jasa dal memproduksi baralg yang dijual oleh BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo;
- 2) Dipertukarkan dengan aset lain; atau
- 3) Digunakan untuk menyelesaikar kewajiban.
- e. Pada umumnya, aset tetap memiliki trentuk hsik. Namun demikian, bentuk fisik tersebut tidal&lt; esensial untuk menentukan eksistensi aset. Oleh karena itu, paten dan hak cipta, misalnya, merupakan aset kalau aset tersebut mendatangkan manfaat ekonomi kepada BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo di masa depan dan dikuasai oleh BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.
- f. Pada umumnya aset, misalnya, piutang dan properti, dihubungkan dengan hak menurLlt hukum, termasuk hak milik. Dalam konteks akuntansi penentuan eksistensi aset, hak milik tidak esensial, misalnya, properti yang diperoleh melalui sewa pembiayaan (Financial Leasel, jika BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo mengendalikan manfaat yang diharapkan dari properti tersebut maka properti tersebut dapat diakui menjadi aset. Meskipun kemampuan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo untuk mengendalikan manfaat biasanya berasal dari hak menurut hukum, suatu barang atau jasa dapat memenuhi definisi aset meskipun tidak dikuasai berdasarkan hukum. Misalnya, pengetahuan yang diperoleh melalui aktivitas pengembangan dapat memenuhi definisi aset jika, dengan merahasiakan pengetahuan tersebut, BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo menikmati manfaat yalg diharapkan dari pengetahuan tersebut.
2. Aset BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo berasal dari transaksi atau peristiwa lain yang terjadi di masa lalu. BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo biasanya memperoleh aset melalui pembelian atau produksi sendiri, tetapi transaksi atau peristiwa lain juga dapat menghasilkan aset. Misalnya, properti yang diterima BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dari Pemerintah sebagai bagian dari program untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. g
- h. Transaksi atau peristiwa yang diharapkan terjadi di masa depal tidak dengan sendirinya memunculkan aset, misalnya, maksud untuk membeli persediaan tidat dengal sendirinya memenuhi definisi aset.
4. Syarat pengakuan aset adalah : 1
- 1) Pos tersebut memenuhi definisi aset; dan
- 2) Pos tersebut memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- J. Ada hubungan erat antara terjadinya pengeluaran darr timbulnya aset, tetapi kedua peristiwa ini tidak perlu harus terjadi bersarnaal. Oleh karena itu, katau BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo melakukan pengeluaran, peristiwa ini memberikan bukti bahwa BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo tersebut mengejar manfaat ekonomi tetapi belum merupakan bukti konklusif bahwa suatu barang atau jasa yang memenuhi definisi aset telah diperoleh. Sama halnya dengan tidak adanya pengeluaran yarrg bersangkutan tidak mengecualikan suatu barang atau jasa memenuhi definisi aset dan dengan demikian terdapat kemungkinan untuk diakui dalam neraca, misalnya, barang atau jasa yang telah didonasikan kepada BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo memenuhi definisi aset.
2. Aeet Latrc.r
Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset tersebut:
- a. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo; atau
- b. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan al&lt;an direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
- c. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi. Aset yang tidak termasuk kategori tersebut di atas diklasihkasikan sebagai aset tidak lancar.
Kas dan Setara Kas
- a) Dehnisi:
- (1) Kas adalah mata uang kertas dan logam baik rupiah maupun mata uang asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.
- (2) Setara kas (cosh equiualent) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikar.
- (3) Giro adalah simpanan pada bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakai cek, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan antara lain dengan bilyer giro.
- (4) Setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang telai diketahui tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Karenanya, suatu investasi baru dapat memenuhi syarat sebagai setara kas hanya jika segera akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.
b) Dasar Pengaturan
- (1) PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas;
- (2) PSAK 23 tentang pendapatan;
- (3) PSAK 50 tentang Instrumen Keuangan: penyajian dan Pengungkapan; dan
- (4) PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan: pengakuan dan Pengukuran.
- c) Penjelasan
- (1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLUD. Kas terdiri dari : Saldo Kas (Cosh on Handt d,aD Rekening Giro.
- (2) Setara Kas (Cash Dquiualent) merupakan bagian dari Aset lancar yang sangat likuid, yarrg dapat dikonversi menjadi Kas dalam jangka waktu 1 s/d 3 bulan tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan persediaan. Contoh setara kas antara lain deposito berjangka kurang dari 3 bulan dan cek yang baru dapat diuangkan dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan.
- (3) Kas merupakan salah satu komponen alat likuid dan tidak menghasilkan pendapatan, sehingga perlu dikendalikan besarannya agar tidak menimbulkan adanya dana yang menganggur (idle fundl.
- (4) Penambahal kas dan setara kas, antata lain, karena:
1. Penerimaan tunai dari pelayanan;
2. Pelunasan piutang;
3. Penerimaan dana dari pemerintah/donatur; dan
4. Penerimaan tunai lainnya.
- (5) Pengurangan kas dan setara kas, antara lain, karena:
1. Pembelian I unai aset;
2. Pelunasan utang; dan
3. Pembayaran/pengeluaran lainnya.
- (6) Perlakuan Akuntansi
1. Pengakuan lRecognition):
16. (a) Kas dan setara kas diakui pada saat diterima oleh BLUD;
17. (b) Kas dan setara kas berkurang pada saat digunakan; dan
18. (c) Kas dan setara kas berkurang pada saat dicadalgkan.
2. Pcngukuran lMeasurement):
20. (a) Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal; dan
21. (b) Kas dan setara kas diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima.
3. Penyajian (Presentation) Kas dan setara kas merupakan pos/akun yalg paling likuid (lancar) dan lazim disajikan pada urutan pertama unsur aset / aset dalam neraca.
4. Pengungkapan lDisclosure)
24. (a) Kebijakan yang diterapkan dalam menentukan komponen kas dan setara kas.
- (b) Rincian jenis darl jumlah kas dan setara kas, sebagai berikut:
- a. Kas;
- b. Bank; dan
- c. Setara kas.
- (c) Kas dan setara kas yang dibatasi pcnggunaannya tidak dapat diklasifikasikan sebagai kas dan setara kas dalam aset lancar. Kas dan setara kas tersebut harus diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.
Investasi Lancar/lnvestasi Jangka Pendek
- a) Definisi:
2. Investasi lancar adalah penanaman dana dalam waktu tiga sampai dengan dua belas bulan yang ditujukan untuk memperoleh pendapatan.
- b) Dasar Pengaturan:
- (1) PSAK 1 paragraf 42 tentang penyajian laporan keuangan;
- (2) PSAK 23 tentang pendapatan;
- (3) PSAK 50 tentang Instrumen Keuangan : Penyajian dan Pengungkapan; dan
- (4) PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran.
- (1) BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo harus mempertimbangkan kebutuhan likuiditasnya sebelum melakukan penempatan dananya.
- (2) lnvestasi Lancar dalam bentuk deposito berjangka harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan keamanan, tidak diperkenankan untuk pembelian saham/obligasi.
- (3) Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak tcrmasuk selara kas.
- (4) Investasi lancar adalah penanaman dana yang bebas risiko atau yang sejenis yang dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan, misalnya deposito berjangka waktu 3- l2 bulan.
- (5) BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo harus mengungkapkan mengenai jenis transaksi, jumlah penempatan, dan jenis mata uang dari penempatan tersebut.
d) Perlakuan Akuntansi
Pengakuan
1. Penempatan dana sebagai investasi jangka pendek di bank diakui pada saat dilakukan penyerahan dala sebesar nilai nominal.
2. Pendapatan bunga dari investasi lancai diakui pada saat timbulnya hak atau tagihan.
3. Investasi lancar berkurang pada saat menerima pencairan dari bank.
- (2) Pengukuran Penempatan dana di bank diukur pada nilai
nominalnya.
Penyajian
- l. Investasi lancar dalam bentuk deposito disajikan pada kelompok pos aset lancar dalam neraca.
2. Investasi lancar dalam bentuk deposito disajikan sebesar nilai nominal.
3. Apabila investasi lancar melebihi satu tahun maka atan disajikan pada investasi jangka panjang dalam neraca.
Pengungkapan
Hal hal yang harus diungkapkan, antara lain sebagai berikut:
- l. Rincian jenis dan jumlah penempatan dana.
2. Jenis mata uang.
3. Tingkat bunga dan jangka waktu rata-rata atau perkelompok.
4. Jumlah penempatan dana pada pihak,pihak yatrg memiliki hubungan istimewa
5. Jumlah dana yalg dijadikan jaminan dan alasannya
Piutang
- a) Definisi
- (1) Piutang menurut sumber terjadinya dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu piutalg pelayanan dan piutalg lain-lain.
- (2) Piutang pelayanan adalah piutang yang timbul karena penyerahan pelayanan [asa) datam rangka kegiatan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo, seperti piutang kepada pasien rawat inap dan rawat jalan.
- (3) Piutang lainlain adalah piutang yang timbut di luar kegiatan pelayanan medis, yang jumlahnya tidak material, seperti piutang karyawan.
- b) Dasar Pengaturan
2. (l) Kerangka Dasar Pen1rusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) paragraf 89.
- (2) PSAK I paragra[ 42.
- (3) PSAK 23 paragral 19,28,29.
- c) Penjelasal
- (1) Piutang merupakan hak yang muncul dari penyerahan pelayanan jasa atau penyerahan uang, berdasarkan persetujuan atau kesepal&lt;atan antara BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dan pihak lain, yang mewajibkan pihak tain tcrsebut untuk melunasi pembayaran atas jasa yarlg telah diterimanya atau utangnya setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.
- (2) Piutang pelayanan diakui pada saat pelayanan medis telah diberikar tetapi belum menerima pembayaran dari pengguna jasa yang bcrsangkutan.
- (3) Transaksi piutang memiliki 4 (empat) karakteristik, sebagai berikut:
- l. Adanya pemberian pelayanan atau penyerahan uang;
2. Persetujuan atau kesepakatan berutang;
3. Jangka waktu tertentu; dan
4. Jaminan.
- (4) Jenis piutang pada BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dikelompokkan menjadi :
1. Piutang pelayanan, antara lain :
- a. Piutang Umum/Perorangan
- b. Piutang Jaminan :
- l) Piutang Jaminan Pemerintah Pusat
- 2) Piutang Jaminan Pemerintah Daerah
- 3) Piutang Jaminan Asuransi
- 4) Piutang Jaminan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo
- 5) Piutang Jaminal Lainnya;
2. Piutang Pelayanan Lain nya.
3. Piutang lainJain, antara lain :
- a. Piutang pegawai/karyawan;
- b. Piutang sewa; dan
- c. Piutang Lain