PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor \Z Tahun 2023
Tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI KOTA MANADO
Berlaku: 29 Tahun 1959
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA MANADO
PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR \Z TAHUN ZOl? .
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI KOTA MANADO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MANADO,
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya terhadap pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kota Manado perlu menyusun Standar Operasional Prosedur dengan menetapkan dalam Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, naka perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan di Kota Manado;
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara " \_ ~ . Kolusi dan Nepotisme; Yang Bersih dari Korupsi,
3. Undang-Undang Nomor Hubungan Luar Negeri; 37 Tahun 1999 tentang
4. Undang-Undang Nomor Perlindungan Anak; 23 Tahun 2002 tentang
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun «.»mis Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2004 tentang
- Undang-Undang Nomor 12 Kewarganegaraan; 6. Tahun 2006 tentang
- Undang-Undang Nomor 23 Administrasi Kependudukan; 7. tahun 2006 tentang
- Undang-Undang Nomor 25 Pelayanan Publik; 8. Tahun 2009 tentang
.
V
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan ;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik ;
15. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Manado;
16. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
17. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan;
18. Peraturan Walikota Kota Manado Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI KOTA MANADO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Manado.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado.
6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah kumpulan instruksi tertulis yang mencatat kegiatan rutin yang harus diikuti oleh petugas yang menjalankan pelayanan.
7. Flow Chart adalah bagan arus dari serangkaian instruksi tertulis yang mendokumentasikan kegiatan rutin atau berulang yang harus diikuti oleh petugas yang menjalankan pelayanan dalam bentuk gambar.
C
r
C\_
8. Petugas Pelayanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pada pemohon untuk memverifikasi dan validasi data pemohon.
9. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan, peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Kelurahan.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS
Pasal 2

SOP Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, transparan, terjangkau dan terukur.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS
Pasal 3

SOP Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memberdayakan petugas pelayanan agar tetap tampil prima dan konsisten, menjamin integritas proses pelayanan serta menjadi alat untuk menilai kinerja petugas pelayanan.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS
Pasal 4

SOP Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berazaskan:
- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keprofesionalan;
- e. partisipatif;
- f. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- g. keterbukaan;
8. hakuntabilitas,transparansi dan tertib administrasi
- i. fasilitas;
- j. ketepatan waktu;
- k. kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.
BAB III
Pasal 5

Pelaksanaan SOP dilaksanakan pada :
- a. Dinas;
- b. Kecamatan;
- c. Kelurahan.
BAB III
Pasal 6

- (1) Pelaksanaan SOP pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilaksanakan terhadap pelayanan semua dokumen kependudukan.
- (2) Pelaksanaan SOP pada petugas pelayanan di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilaksanakan terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
^
- (3) Pelaksanaan SOP pada petugas pelayanan di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilaksanakan terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
BAB III
Pasal 7

SOP Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana tersebut dalam Lampiran sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB III
Pasal 8

Jenis Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil meliputi •
- a. Kartu Keluarga (KK)
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/KTP Elektronik
- c. pelayanan keterangan pindah antar kelurahan dalam kecamatan
4. dpelayanan keterangan pindah antar kecamatan dalam kota
5. ePelayanan keterangan pindah antar kabupaten/kota dalam dan luar propinsi
- f. pelaporan penduduk yang datang di wilayah Kota Manado
- g. pencatatan kelahiran
- h. pencatatan perkawinan
- i. pencatatan pembatalan perkawinan
- j. pencatatan akta kematian
- k. pencatatan perceraian
1. pencatatan pembatalan perceraian
- m. pencatatan pengakuan anak/pengesahan anak
- n. pencatatan pengangkatan anak (adopsi)
- o. kutipan kedua
JANGKA WAKTU PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Bagian Kesatu
Administrasi Kependudukan
BAB III
Pasal 9

- (1) Jangka waktu pengurusan KK ditetapkan selama 6 (enam) hari kerja dengan perincian sebagai berikut:
- a. proses di Kelurahan selama 1 (satu) hari kerja;
- (2) Jangka waktu Pengurusan KTP ditetapkan selama 6 (enam) hari kerja dengan perincian sebagai berikut:
- b. proses di Dinas selama 5 (lima) hari kerja
- a. proses di Kelurahan selama 1 (satu) hari kerja;
- (3) Jangka waktu pengurusan pelayanan keterangan pindah dan keterangan pindah datang :
- b. proses di Dinas selama 5 (lima) hari kerja.
- a. jangka waktu pengurusan pelayanan keterangan pindah antar
9. Kelurahan dalam Kecamatan, ditetapkan selama 4 (empat) hari keria dengan perincian sebagai berikut:
1. proses di Kelurahan selama 1 (satu) hari kerja;
2. proses di Kecamatan selama 1 (satu) hari kerja;
^
3. proses di Dinas selama 2 (dua) hari kerja
1. proses di Kelurahan selama 1(satu) hari kerja-
- b. jangka waktu pengurusan pelayanan keterangan pindah antar Kecamatan dalam Kota ditetapkan selama 4 (empat) hari kerja dengan perincian sebagai berikut:
2. proses di Kecamatan selama 1(satu) hari kerja-
- c. jangka waktu pengurusan pelayanan keterangan pindah antar Kabupaten/Kota dalam dan luar Provinsi ditetapkan selama 7(tujuh) hari kerja dengan perincian sebagai berikut ·
3. proses di Dinas selama 2 (dua) hari kerja
1. proses di Kelurahan selama 2 (dua) hari kerja;
3. proses di Dinas selama 2 (dua) hari kerja
2. proses di Kecamatan selama 3 (tiga) hari kerja-
- d. jangka waktu pengurusan pelaporan penduduk yang datang di wilayah Kota Manado ditetapkan selama 7 (tujuh) hari kerja dengan perincian sebagai berikut: "erjaaengan
1. proses di Kelurahan selama 2 (dua) hari kerja-
3. proses di Dinas selama 2 (dua) hari kerja.
2. proses di Kecamatan selama 3 (tiga) hari kerja-
Bagian Kedua Pencatatan Sipil
BAB III
Pasal 10

- Jangka Waktu pencatatan sipil, ditetapkan sebagai berikut •
1. proses di Kelurahan selama 1(dua) hari kerja;
- a. pengurusan pencatatan kelahiran ditetapkan selama 4 (empat) hari kerja dengan perincian sebagai berikut: ' q
2. proses di Dinas selama 3 (tiga) hari kerja
- b. pengurusan pencatatan perkawinan, baik dilakukan di Dinas maupun di luar Dinas ditetapkan selama 3 (tiga) hari kerja, sejak dikeTuaS pengumuman perkawinan selama 10 (sepuluh) hari ^eiuarKan
pengurusan pencatatan
pembatalan perkawinan
yang prosesnva
- dilakukan di Dinas ditetapkan selama 3(tiga) hari kerja SUhIariTe?anCatatan *** kematian di Dinas ditetapkan selama 3
Prosesnva
- C' harfkera311 P6nCatatan Perceraian di Dinas ditetapkan selama 3(tiga)
- f' 2^SJKP^perceraiandiDinas&lt;**•*•»
- ^eTaT^ ««* 'ad&lt;*si&gt; di Din- d*etaPkan
- Lkerj|UrUSan kUtiPan akta"akta di Dinas ditetapkan selama 3(tiga) hari
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1Januari 2013. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.
| PEMERINTAHKOTA MANADO DINAS KEPENDUDUKANDANPENCATATANSIPIL | PEMERINTAHKOTA MANADO DINAS KEPENDUDUKANDANPENCATATANSIPIL |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| JABATAN | PARAF |
| WALIKOTAMANADO | Mohon |
| WAKIL WALIKOTA MANADO | JKtandatangmi ~K- - |
| SEKRETARISDAERAHKOTAMANADO | |
| ASISTENPEMERINTAHANDANKESRA | |
| KEPALADINASKEPENDUDUKANDAN CAPIL | |
| KABAGHUKUMDANPERUNDANG- UNDANGAN | \d |
| SEKRETARISDINASKEPENDUDUKAN DANCAPIL | |
| KABIDADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | |
| KASIEPENGOLAHANKKDANKTP | k |
Ditetapkan di Manado pada tanggal °^-£&gt; - 2^n?
WALIKOTA MANADO,
G. S. VICKY LUMENTUT
Diundangkan di Kota Manado pada tanggal l«4 -&amp;5- ^&gt;,(3 ,
SEKRETARIS DAERAHKOTA MANADO
M. H. F. SENDOH
BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN &gt;Vb NOMOR °5