Unknown Unknown Nomor J Tahun 2003
Tentang No Description
Berlaku: 22 Tahun 1999
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PEMERINT AH KABUPATEN SAROLANGUN
PERA TORAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR J TAHUN 2003
TENT ANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATENSAROLANGUNTAHUNANGGARAN2003
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATISAROLANGUN
bahwa dengan adanya penambahan, pengurangan dan pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2003 setelah dilakukan perubahan anggaran, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Dae rah, sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
- 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 No. 62 Tambahan Lembaran Negara No. 3685);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
(
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903 Tahun 1999);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor6);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertangungjawaban Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tanggal 29 Juli 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempumaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentalig Penyempumaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2003 Seri A Nomor 1)
1. Surat Menteri Dalam Negeri Memperhatikan
5. Nomor 903/24 77 /SJ tanggal 5 Desember 2001 perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 9 Tahun 2003 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2003 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun.
DENGANPERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENSAROLANGUN
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERA TURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2003.
N/A
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 setelah Perubahan sejumlah Rp 193.241.685.000
Belanja Rutin
Belanja Pembangunan
- b. Lampiran IV
- c. Lampiran V
- (3) Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, sebagaimana lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini :
- a. Lampiran Ill
Pendapatan
- (2) Penggeseran Pasal-pasal Anggaran yang diperkenankan sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini :
- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1, sebagaimana lampiran I Peraturan Daerah ini;
N/A
Pasal 3

Rp 5.978.441.000
Rp 5.978.441.000
- a. Pendapatan
- b. Belanja
Bagian Urusan Kas dan Perhitungan setelah perubahan terdiri dari:
N/A
Pasal 2

- b. BELANJA
- Rutin
Rp 100.187.071.000
- Pembangunan
Rp 93. 759.614.000
- J u m I a h
Rp193.946.685.000
Rp193.946.685.000
- a. PENDAPATAN
- Pendapatan
N/A
Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2, sebagaimana tertera pad a Lampi ran VI dan VI I Peraturan Daerah ini;
N/A
Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
.
.,
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.
SAROLANGUN
to - lo ·loo 'l
DITETAPKAN DI PADA TANGGAL
BUPATISAROLANGUN
H. MUHAMMAD MADEL
SAROLANGUN
DIUNDANGKAN DI PADA TANGGAL
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
DRS. H. HASAN BASRI HARUN
Pembina Utama Muda NIP. 430 001 248
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR ~ TAHUN 2003 SERI NOMOR
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG KETAHANAN PANGAN
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUBU RAYA,
a.
bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan perlu dijamin pemenuhannya agar masyarakat dapat mempertahankan kelangsungan hidup dan kehidupannya;
- b. bahwa perlu adanya jaminan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bennutu, dan bergizi seimbang secara merata dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan.
3. 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 78);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
9. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 725);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
9. Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Penge1o1aan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. 1 1 . Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5184 );
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
\
I
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA dan BUPATI KUBU RAYA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Instansi Teknis adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang terkait dengan Ketahanan Pangan.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/ atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Lahan Pangan adalah sebidang tanah yang diusahakan untuk menghasilkan bahan pangan.
9. Pangan Lokal adalah pangan yang diproduksi setempat ( suatu wilayah/ daerah) untuk tujuan ekonomi atau konsumsi.
10. Ketersediaan Pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi daerah dan/atau sumber lain.
11. 1 1 . Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di seluruh daerah untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.
12. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kambali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
f­
13. lnsentif adalah segala sesuatu yang diberikan kepada petani agar petani termotivasi mempertahankan dan mengusahakan lahan pangannya.
14. Surat Keterangan Pengelolaan Lahan selanjutnya disingkat SKPL adalah surat keterangan pengelolaan lahan pangan secara terus menerus.
15. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
16. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
5. 1 7. Pengangkutan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran dan/ a tau perdagangan pangan.
18. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan konsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang.
19. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
20. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat menggangu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
21. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metoda tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
22. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
23. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
24. Terjangkau adalah keadaan dimana rumah tangga secara berkelanjutan mampu mengakses pangan sesuai dengan kebutuhan untuk hidup yang sehat dan produktif.
25. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
BAB II - ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN Bagian Kesatu Asas
Pasal 2

Penyelenggaraan Pangan dilakukan dengan berdasarkan asas:
- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. ketahanan;
- d. keamanan;
- e. manfaat;
- f. pemerataan;
- g. berkelanjutan;
- h. keadilan; dan
- i. peran serta masyarakat.
\'--
I
Bagian Kedua Tujuan
BAB II - ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN Bagian Kesatu Asas
Pasal 3

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memproduksi Pangan secara mandiri;
- b. menyediakan keaneka-ragaman Pangan dan sesuai dengan persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat;
- c. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi;
- e. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri;
- f. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
- g. meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku U saha Pangan; dan
- h. melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Pangan daerah.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
BAB II - ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN Bagian Kesatu Asas
Pasal 4

Lingkup pengaturan Ketahanan Pangan meliputi:
- a. perencanaan Pangan;
- b. ketersediaan Pangan;
- c. keterjangkauan Pangan;
- d. pengawasan, cadangan pangan dan lahan
- e. penganekaragaman pangan
- f. keamanan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan
- g. penelitian dan pengembangan pangan
- h. peran serta masyarakat
BAB III - PERENCANAANPANGAN
Pasal 5

Perencanaan Pangan harus memperhatikan:
- a. pertumbuhan dan sebaran penduduk daerah;
- b. kebutuhan konsumsi Pangan dan Gizi;
- c. daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan;
- d. pengembangan sumber daya manusia;
- e. kebutuhan sarana dan prasarana;
- f. potensi Pangan dan budaya lokal;
- g. Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
- h. rencana pembangunan daerah.
BAB III - PERENCANAANPANGAN
Pasal 6

- ( 1 ) Perencanaan Pangan diwujudkan dalam bentuk Rencana Pangan Daerah.
- (2) Rencana Pangan Daerah sekurang-kurangnya memuat :
- a. kebutuhan konsumsi Pangan dan status Gizi masyarakat; b.produksiPangan;
- c. cadangan Pangan terutama Pangan Pokok;
- d. penganekaragaman Pangan;
- e. distribusi, perdagangan, dan pemasaran Pangan, terutama Pangan Pokok;
- f. stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok;
- g. keamanan Pangan;
- h. penelitian dan pengembangan Pangan;
1. kebutuhan dan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Pangan;
- j. kelembagaan Pangan; dan
- k. tingkat pendapatan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan.
BAB IV - KETERSEDIAAN PANGAN
Pasal 7

- ( 1 ) Pemerintah daerah bersama-sama masyarakat wajib menyelenggarakan ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan.
- (2) Untuk mewujudkan penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} dilakukan dengan :
- a. mempertahankan lahan pangan dengan cara pemberian insentif kepada petani;
- b. mengembangkan lahan pangan sesuai dengan potensi dan kebutuhan pada pusat-pusat produksi pangan;
- c. mengembangkan sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;
- d. meningkatkan efisiensi sistem usaha produksi pangan;
- e. mengembangkan teknologi produksi pangan;
- f. mengembangkan sarana dan prasarana produksi pangan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - KETERSEDIAAN PANGAN
Pasal 8

- ( 1) Sumber penyediaan pangan berasal dari produksi pangan lokal, cadangan pangan, dan pemasukan pangan dari luar daerah.
- (2) Sumber penyediaan pangan diutamakan berasal dari produksi pangan lokal.
- (3) Cadangan pangan dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan pangan, kelebihan pangan, gejolak harga dan/atau keadaan darurat.
- (4) Pemasukan pangan dilakukan apabila produksi pangan secara lokal dan cadangan pangan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi dengan tetap memperhatikan kepentingan produksi pangan lokal.
BAB IV - KETERSEDIAAN PANGAN
Pasal 9

- ( 1 ) Dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan dilakukan distribusi pangan ke seluruh daerah;
f
- (2) Untuk mewujudkan distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan:
- a. mengembangkan sistem distribusi pangan yang menjangkau seluruh daerah secara efisien;
- b. mengelola sistem distribusi pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu dan gizi pangan;
- c. menjamin kelancaran dan keamanan distribusi pangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PENGAWASAN, CADANGAN PANGAN DAN LAHAN Bagian Kesatu Pengawasan
Pasal 10

- ( 1) Pencatatan arus masuk dan keluar bahan pangan dilakukan oleh SKPD terkait di bawah koordinasi Instansi Teknis;
- (2) Koordinasi oleh Instansi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur dengan keputusan Bupati.
BAB VI - PENGAWASAN, CADANGAN PANGAN DAN LAHAN Bagian Kesatu Pengawasan
Pasal 1

1
- ( 1 ) Pengendalian harga pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat masyarakat diselenggarakan untuk menghindari terjadinya gejolak harga pangan yang mengakibatkan keresahan masyarakat, keadaan darurat karena bencana, dan/ atau paceklik yang berkepanjangan.
- (2) Pengendalian harga pangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui:
- a. pengelolaa dan pemeliharaan cadangan pangan pemerintah daerah;
- b. pengaturan dan pengelolaan pasokan pangan;
- c. pengaturan kelancaran distribusi pangan.
- {3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati
Bagian Kedua Cadangan Pangan
BAB VI - PENGAWASAN, CADANGAN PANGAN DAN LAHAN Bagian Kesatu Pengawasan
Pasal 12

- ( 1 ) Cadangan pangan daerah terdiri dari cadangan pangan pemerintah daerah, dan cadangan pangan masyarakat;
- (2) Cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri atas :
- a. cadangan pangan Pemerintah Desa;
- b. cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- (3) Cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pangan tertentu yang bersifat pokok;
- (4) Untuk mewujudkan cadangan pangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dilakukan dengan :
- a. menginventarisasi cadangan pangan;
- b. melakukan prakiraan kekurangan pangan dan/atau keadaan darurat;
- c. menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan.
- (5) Cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara berkala dan dilakukan secara terkoordinasi oleh Instansi Teknis mulai dari penetapan cadangan pangan Pemerintah Desa sampai Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat {5} diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PENGAWASAN, CADANGAN PANGAN DAN LAHAN Bagian Kesatu Pengawasan
Pasal 13

- ( 1) Penyaluran cadangan pangan dilakukan untuk menanggulangi masalah pangan.
- (2) Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2) dilakukan dengan:
- a. mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan rumah tangga;
- b. tidak merugikan masyarakat konsumen dan produsen.
BAB VI - PENGAWASAN, CADANGAN PANGAN DAN LAHAN Bagian Kesatu Pengawasan
Pasal 14

- ( 1 ) Pemerintah daerah menugaskan Instansi Teknis untuk mengadakan dan mengelola cadangan pangan tertentu yang bersifat pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Cadangan Lahan Pangan
BAB VI - PENGAWASAN, CADANGAN PANGAN DAN LAHAN Bagian Kesatu Pengawasan
Pasal 15

- ( 1 ) Pemerintah daerah dapat mengeluarkan ijin untuk investasi pemanfaatan lahan yang ditujukan untuk pengembangan komoditas perkebunan dan mengusahakan cadangan lahan pangan;
- (2) Cadangan lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) wajib dikelola oleh perusahaan untuk meningkatkan cadangan pangan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cadangan lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - PENGANEKARAGAMANPANGAN
Pasal 16

- ( 1) Penganekaragaman pangan diselenggarakan untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan memperhatikan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.
- (2) Penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan dengan:
- a. meningkatkan keanekaragaman pangan;
- b. mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pangan;
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - KEAMANAN, PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH PANGAN Bagian Kesatu Keamanan Pangan
Pasal 17

- ( 1 ) Pemerintah daerah mengatur keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat.
- (2) Keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diawasi oleh instansi terkait dibawah koordinasi Bagian Ketahanan Pangan;
- (3} Pengawasan keamanan pangan disertai aspek pembinaan dan alternatif tindakan perbaikan kepada petani/produsen pangan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Pencegahan Masalah Pangan
BAB VIII - KEAMANAN, PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH PANGAN Bagian Kesatu Keamanan Pangan
Pasal 18

- ( 1) Pencegahan masalah pangan diselenggarakan untuk menghindari terjadinya masalah pangan.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. memantau, menganalisis, dan mengevaluasi ketersediaan pangan;
- b. memantau, menganalisis dan mengevaluasi faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan;
- c. merencanakan dan melaksanakan program pencegahan masalah pangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Penanggulangan Masalah Pangan
BAB VIII - KEAMANAN, PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH PANGAN Bagian Kesatu Keamanan Pangan
Pasal 19

- ( 1) Penanggulangan masalah pangan diselenggarakan untuk menanggulangi terjadinya kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- (2) Penanggulangan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. pengeluaran pangan apabila terjadi kelebihan pangan;
- b. peningkatan produksi dan/atau pemasukan pangan apabila terjadi kekurangan pangan;
- c. penyaluran pangan secara khusus apabila terjadi ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan;
- d. melaksanakan bantuan pangan kepada penduduk miskin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PANGAN Bagian Kesatu Penelitian Pangan
Pasal 20

- { 1) Penelitian Pangan ditujukan untuk mendapatkan infonnasi ten tang kondisi, ketersediaan, pennasalahan, solusi pennasalahan dan rekomendasi strategis untuk pengembangan Pangan daerah.
- (2) Penelitian Pangan dapat ditujukan untuk menyusun Perencanaan Pangan daerah.
- (3) Pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki kompetensi dibidang Pangan untuk melakukan Penelitian Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penyelenggaraan Penelitian Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Bagian Kedua Pengembangan Pangan
BAB IX - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PANGAN Bagian Kesatu Penelitian Pangan
Pasal 21

- { 1) Pengembangan Pangan ditujukan untuk ketahanan pangan masyarakat yang berbasis kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pengembangan Pangan dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama­ sama dengan masyarakat.
- (3) Pengembangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diselenggarakan berdasarkan dan berpedoman pada Perencanaan Pangan dan rekomendasi strategis dari Penelitian Pangan.
BAB IX - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PANGAN Bagian Kesatu Penelitian Pangan
Pasal 22

- { 1) Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dilakukan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) dilakukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan dibidang pangan;
- b. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang pangan;
- c. penyuluhan pangan.
BABX PERAN SERTA MASYARAKAT Peran Serta Masyarakat
BAB IX - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PANGAN Bagian Kesatu Penelitian Pangan
Pasal 23

- ( 1 ) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta seluas-luasnya dalam mewujudkan ketahanan pangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat berupa:
- a. melaksanakan produksi, perdagangan dan distribusi pangan;
- b. menyelenggarakan cadangan pangan masyarakat;
- c. melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan.
- (3) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan cadangan pangan masyarakat.
t'--
•
- (4) Cadangan pangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara mandiri serta sesuai dengan kemampuan masing­ masing.
BAB XI - KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 24

Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di daerah dengan memperhatikan pedoman, norma, standar, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
BAB XI - KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 25

- ( 1 ) Pemerintah Daerah mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan.
- (2) Dalam mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan dengan:
- a. memberikan informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan;
- b. membantu kelancaran penyelenggaraan ketahanan pangan;
- c. memberikan insentif bagi masyarakat yang mengusahakan lahan pangan yang dikelola secara intensif berupa :
- 1 . penghargaan;
2. kemudahan dalam penyelesaian administrasi, perizman yang berkaitan dengan pengembangan ketahanan pangan; dan
3. subsidi pembiayaan dan/atau bantuan program/kegiatan pemerintah;
- d. meningkatkan motivasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
- e. meningkatkan kemandirian rumah tangga dalam mewujudkan ketahanan pangan.
- f. program atau kegiatan yang dananya bersumber dari pemerintah dan/ atau pemerintah daerah diarahkan atau ditujukan kepada petani yang telah memiliki SKPL.
BAB XII - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI MASYARAKAT
Pasal 26

- ( 1 ) Masyarakat berhak untuk mendapatkan SKPL dengan ketentuan dan syarat yang berlaku.
- (2) Petani yang berhak mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a adalah petani yang memiliki SKPL.
- (3) Petani yang berhak mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni apabila petani telah mengelola lahan pangannya secara terns menerus sekurang-kurangnya 3 tahun yang dibuktikan oleh surat keterangan dari penyuluh dan kepala desa setempat.
- (4) SKPL berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (5) SKPL ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Pengaturan lebih lanjut mengenai insentif dan penerbitan SKPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Masyarakat wajib menyelenggarakan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2} yang dikelola secara intensif.
BAB XII - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI MASYARAKAT
Pasal 28

Lahan pangan yang pembuatannya didanai oleh pemerintah dan/ a tau pemerintah daerah dilarang dialihfungsikan.
BAB XIII - KETENTUAN SANKS!
Pasal 29

- ( 1 ) Tindakan penyimpangan atau pengabaian terhadap wewenang serta prosedur dalam menjaga ketahanan pangan merupakan pelanggaran dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan.
- (2} Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 } merupakan pelanggaran administrasi.
BAB XIII - KETENTUAN SANKS!
Pasal 30

Masyarakat yang menelantarkan atau tidak mengusahakan lahan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan sanksi berupa pencabutan SKPL.
BAB XIII - KETENTUAN SANKS!
Pasal 31

- ( 1 ) Masyarakat yang mengalihfungsikan lahan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenakan sanksi mengembalikan pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya;
- (2) Apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi pengembalian dana yang telah diterimanya dari pemerintah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32

Pada saat berlakunya peraturan daerah mi, maka kebijakan dan/atau peraturan yang mengatur tentang ketahanan pangan sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.
Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal zg A9usi.us 2014
BUPATI KUBU RAYA, c--
I
RUSMAN ALI
HJS!:W g'
r
; ' \ " ' l {
LEMEi/lRAN DAc,
�
1.l;�I.)
r:.A Y A
T)J'.L.
1
••••
.'?2.Q.1:1
,0i..vR
S:-
..• ················-
Agvstvs
Is
'
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ten tang Pangan, sudah selayaknya penjaminan ketahanan Pangan bagi masyarakat menjadi point penting, disamping jika dilihat wilayah Kabupaten Kubu Raya memiliki kekayaan sumber daya alam yang cukup besar.
Melalui Peraturan Daerah ini sebagai jawaban atas pelimpahan kewenangan dari Pemerintah yang sangat luas kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan didaerahnya masing­ masing yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik, karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrument kebijakan dan pembentukan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Pelaksanaan Ketahanan Pangan yang nantinya diharapkan akan memberikan kepastian hukum serta akuntabilitas pelayanan kepada semua Stake Holder di bidang Pangan.
Peraturan Daerah Ketahanan Pangan ini merupakan Peraturan Daerah induk dibidang Pangan dan turunannya akan dikeluarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENJELASAN
Pasal 6

Ayat (1)

Rencana Pangan Daerah disusun oleh Instansi Teknis untuk 1 (satu) tahun.I•
PENJELASAN
Pasal 7

Ayat (2)

huruf aYang dimaksud dengan "insentif" adalah tanda penghargaan kepada petani yang telah menunjukkan prestasinya dibidang pertanian demi terwujudnya ketahanan pangan. Insentif tersebut bisa berupa bantuan lunak ataupun penghargaan.
PENJELASAN
Pasal 1 1

Ayat (1)cadangan pangan daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau yang dikuasai oleh pemerintah kabupaten dan desa untuk konsumsi masyarakat, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat (transien), rawan pangan dan gejolak harga.