PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 4 Tahun 2016
Tentang TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Berlaku: 4 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat
BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JA1IIA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,
- a. bahwa tanggungjawab sosial perusahaan merupakan kewajiban perusahaan untuk berperanserta dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungannya;
2. b.bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan dapat dilaksanakan secara optimal, maka dalam pelaksanaannya perlu bersinergi dengan program pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a297\;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 67,Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a726);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO7 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a756);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a966l;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO9 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor l2,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a967);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 67,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7261;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O5e);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlI Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a\ 9.
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 10.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2Ol2 tentang hPenyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 529a); 11.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2Ol2 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2Ol2 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305); t2.
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2OOT tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan; 13.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dana Tata Kerja badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2oll tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dana Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung; 14.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2Ol2 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2Ol1-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2Ol2 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1); 15.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 34); 76.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2l Tahun 2Ol3 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2Ol3 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 43);
MEMUTUSKAN :
MenetapKan: PERATURAN BUPATI TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintihan yang meliputi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- B. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan dalam rangka menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang dengan masyarakat dan lingkungannya sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
9. Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat Dana TSP adalah dana yang berasal dari perusahaan dalam rangka pelaksanaan program TSP untuk mendukung pembangunan Daerah.
10. Pemangku kepentingan adalah semua pihak yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
11. 1 1. Tim Fasilitasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi TSP adalah Tim yang dibentuk Bupati untuk memfasilitasi perencanaan program, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi TSP.
12. Mitra Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut Mitra TSP adalah perusahaan-perusahaan yang melaksanakan program TSP.
13. Forum TSP adalah forum koordinasi antara Tim fasilitasi TSP dan Mitra TSP.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
- b. memberikan pedoman untuk mensinergikan pe.ryelenggaraan program TSp dengan program pembangunan daerah.
- a. memberikan kepastian dan perlindunagn hukum pelaksanaan TSp;dan
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :
- b. terwujudkan sinkronisasi, integrasi, dan kerjasama pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha;
- a. meningkatkan kesadaran perusahaan untuk melaksanakan TSp;
- c. terjalinya hubungan perusahaan dengan pemerintah daerah dan masyarakat secara serasi dan seimbang sesuai nilai, norma serta budaya masyarakat setempat;
4. e terpenuhinya penyelenggaraan TSP sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program TSp;
6. f' terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia uJaha dalam pelaksanaan TSP secara terpadu dan berdaya guna;dan
- g. mengoptimalkan peran dan dampak positif dari keberadaan perusahaan di Daerah;
BAB III - KEWAJIBAN PERUSAHAAN
Pasal 4

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan mengalokasikan Dana TSP sesuai ketentuan usaha di Daerah untuk peraturan perundangundangan;
- (2) Dana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat anggaran yang ditentukan perusahaan;dan (1) dialokasikan dari mata
- (3) Dana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan TSP yang langsung ditangani oleh Perusahaan yang bersangkutan dan dilaksanakan secara terkoordinir.
BAB VI - MEKANISME DAN PROSEDUR Pasal 10
Pasal 9

Mekanisme penyelenggaraan program TSP sebagai berikut:
- b. penyusunan rencana program dan kegiatan TSP untuk jangka waktu 1(satu) tahun;
- a. pengkoordinasian dana TSP untuk jangka waktu 1(satu) tahun;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan TSP;
- e. pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan TSP.
- d. monitoring dan evaluasi program dan kegiatn TSP; dan
Bagian Kesatu
Pengkoordinasian Dana TSP
BAB VI - MEKANISME DAN PROSEDUR Pasal 10
Pasal 1

1
- (1) Mitra TSP menghimpun dana TSP dari perusahaan-perusahaan anggota Mitra TSP atau dari sumber lain yang sah yang akan digunakan untuk pelaksaanaan program TSP secara terkoordinasi;
- (2) Mitra TSP menghimpun kesanggupan pembiayaan program dan kegiatan TSP yang dilaksanakan secara langsung oleh Perusahaan yang bersangkutan ;
- (3) Dana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam rekening Bank yang disepakati;dan
- (4) Mitra TSP melakukan pembukuan keuangan dan menyusun pertanggungjawaban keuangan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagian Kedua
- (1) Program TSP meliputi;
- a. TSP yang dilaksanakan langsung oleh perusahaan yang bersangkutan ;dan
- b. TSP yang dilaksanakan secara terkoordinasi.
- (2) Program dan kegiatan TSP secara terkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b disusun oleh mitra TSP untuk jangka waktu l(satu) tahun;
- (3) Dalam menJrusun perencanaan program dan kegiatan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- (4) Rencana program dan kegiatan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikaji dan ditetapkan dalam forum TSP ;dan
- (5) Rencana Program dan kegiatan TSP dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan bersama antara Mitra TSP dan Tim fasilitasi TSP.
BAB VI - MEKANISME DAN PROSEDUR Pasal 10
Pasal 13

- (1) Program TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (21meliputi:
- a. program Kesejahteraan Sosial;
- b. program Lingkungan Hidup;
- c. program Kemitraan ekonomi; dan
- d. program Khusus.
- (2) Program Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan program TSP dalam bentuk bantuan langsung kepada masyarakat guna mengatasi permasalahan sosial dan kerawanan sosial.
- (3) Program Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan program TSP untuk pelestarian fungsi-fungsi lingkungan hidup.
- (4) Program kemitraan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bantuan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro, kecil dan koperasi dalam rangka mendorong pertumbuhan wilayah, dalam bentuk :
- a. penguatan permodalan;
- b. pelatihan dan Pendampingan berwirausaha dan pengembangan usahai;
- c. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan; dan
- d. peningkatan produktivitas dan tumbuhnya inovasi dan kreatifitas berusaha ;
- (5) Program Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah program TSP yang ditetapkan dengan tujuan dan sasaran khusus yang disepakati bersama antara Mitra TSP dan Tim Fasilitasi TSP.
Bagian Ketiga
- (1) Program dan kegiatan TSP yang dilaksanakan oleh perusahaan sendiri menjadi tagggung jawab perusahaan yang bersangkutan ;
- (2) Program dan kegiatan TSP secara terkoordinasi dilaksanakan oleh mitra TSP ;
- (3) Kriteria sasaran program dan kegiatan TSP ditetapkan bersama dalam forum TSP ;
- (4) Dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)', dikoordinasikan bersama Tim Fasilitasi TSP dan Camat serta Kepala Desa atau Lurah setempat;dan
- (5) Mitra TSP bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program TSP di lapangan.
Bagian Empat
- (1) Perusahaan yang melaksanakan program TSP sendiri sebagimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan TSP dan melaporkan Kepada Tim Fasilitas TSP;
- (2) Mitra TSP menyusun laporan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan TSP dalam 1 (satu) tahun ;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada perusahaan-perusahaan anggota Mitra TSP dan kepada Tim Fasilitasi TSP sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dalam 1 (satu) tahun;dan
4. (a) Tim Fasilitasi TSP menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanan program dan kegiatan TSP kepada Bupati.
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan program TSP dengan cara penyampaian saran dan atau informasi berkaitan dengan program TSP;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan program TSP yang berkelanjutan, tidak menimbulkan dampak negatif serta menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat, perusahaan dan Pemerintah Daerah;dan
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan atau evaluasi program TSP.
i\