Unknown Unknown Nomor 5 Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 5 TAHUN 2004
BAB II - Bagian Pertama
Pasal 2

Sadan Pengawasan Daerah merupakan unsur pelaksana keoijakan Pemerintah Kabupaten dibidang Pengawasan di pimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BAB II - Bagian Pertama
Pasal 3

Badan I'engawasan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pengawasan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
BAB II - Bagian Pertama
Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 3, Sadan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi ·
- a Penyusunan kebijakan teknis dibidang pengawasan penyelenggaraan pernerintahan;
- b. Pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang pengawasan pen ye lenggaraan pemeri ntahan;
- c. Pelaksanaan urusan tata usaha;
Paragraf ?
SUSUNAN ORGANISASI
BAB II - Bagian Pertama
Pasal 5

- (I). Sadan Pengawasan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Bidang Pemerintahan, membawahi :
- I. Seks. Pernerintahan;
2. Seksi Kesbang Linmas dan Pertanahan.
- d. Bidang Pembangunan dan Keuangan, mernbawahi
1. Seksi Keuangan, Umum dan BUMD;
- I Seksi Pernbangunan.
- e. Bidang Aparatur dan Kesra. membawahi
- I. Seksi Kelembagaan dan Aparatur;
- ' Seksi Kesejahteraan Rakyat.
- f Kelornpok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan susunan Organisasi Sadan Pengawasan Daerah sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ), tercanturn dalam lampiran [ Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
Bagian Kedua
BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH
Paragraf 3
KEDUDUKAN
BAB II - Bagian Pertama
Pasal 6

Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah. '
:
:
TUG AS POKOK DAN FUNGSI
BAB II - Bagian Pertama
Pasal 7

Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kev enangan desentralisasi tertentu dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
BAB II - Bagian Pertama
Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, BAPPEDA rnempunyai fungsi ·
- a. Menyusun rencana pembangunan Daerah jangka Panjang dan menengah;
- b. Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencanarencana tersebut pada huruf a dan b pasal ini yang dibiayai oleh Daerah;
- c. Melaksanakan koordinasi perencanaan diantara Instansi-instansi atau Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Kabupaten Merangin;
4. d Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Bagian Keuangan dengan koordinasi Sekretaris Daerah ~abupaten;
5. e Mengikuti persia '.")an dan pekembangan pelaksanaan rcncana pembangunan untuk menyernpumakan perencanaan lebih lanjut;
6. f Memonitoring dan evaluasi pernbangunan Daerah;
- g. Melaksanakan kerjasama dalam rangka sinkronisasi, keserasian dan keseimbangan dalam penyusunan perencanaan pernbangunan dengan daerah bawahan;
- h. Melakukan kegiatan dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati.
Paragraf 4
SUSUNAN ORGANISASI
BAB II - Bagian Pertama
Pasal 9

- (I) BAPPEDA, terdiri dari ·
- a. Kepala
- b Bagian Tata Usaha, rnembawahi ·
- I. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian PRK dan Keuangan
- c. Bidang Penelitian dan Pengendalian, membawahi
1. Seksi Litbang;
2. Seksi Pengendalian dan Pelaporan
- d. Bidang Ekonomi Sosial Budaya, membawahi ·
- I. Seksi Ekonorni;
2. Seksi Sosial Budaya.
- e. Bidang Fisik, dan Prasarana, membawahi ·
1. Seksi Perhubungan dan Prasana Fisik;
2. Seksi Tata Ruang dan Sumber Dava Alam.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- Bagan susur an Organisasi BAPPEDA sebagaimana dimak~ud ayat ( 1 ), tercantum dalam lam pi ran II Peraturan Daerah mi dan merupaka i satu kesatuan yang tak terpisahkan (2).
Bagian Ketiga
BADAJ\' CATATAN SIPIL, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGABERENCANA
Paragraf 5
KEDUDUKAN
BAB II - Bagian Pertama
Pasal 10

Sadan Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluaiga Berencana merupakan unsur pelaksana kebijakan teknis tertentu Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.
TUGAS POKOK DAN Fi JNGSI
BAB II - Bagian Pertama
Pasal 11

Sadan Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana mernpunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi tertentu dibidang Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana dantugas lainnya, untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang diberikan oleh Bupati.
•
BAB II - Bagian Pertama
Pasal 12

Dalarn rnenyelenggarakan tugas sebagairnana dimak iud pada pasal I I. Badan Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
- a. Penyusun kebijakan teknis di bidang Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan dan pembinaan tcknis di bidang Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- c. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis;
- d. Pengelol ran Urusan tata usaha
Paragraf 6
SUSUNAN ORGANISASI
BAB II - Bagian Pertama
Pasal 13

- (1 ). Badan Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
- a. Kepala :
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi
.
- I. Sub Bagian Urnurn dan Keuangan:
2. Sub Bagian Penyusunan program
- c. Bidang Catatan Sipil, membawahi
.
- I. Seksi Pencatatan Sipil;
2. Seksi Penyuluhan.
- d. Bidang Kependudukan, merrbawahi :
1. Seksi Pendaftaran Penduduk;
2. Seksi Pendataan dan Pelaporan.
- e. Bidang Keluarga Berencana, rnembawahi
:
1. Sekis Advokasi dan Pelayanan KB;
2. Seksi Pembinaan Keluarga dan Institusi masyarakat.
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. (2). Bagan susunan Organisasi Sadan Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud ayat (I), tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini dan rnerupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
Bagian Keempat
BADAN KE PEG A WA!/\N DALR/\1 I
Paragraf 7
KEDUDUKAN
BAB II - Bagian Pertama
Pasal 14

Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pelaksana kebijakan teknis tertentu Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BAB II - Bagian Pertama
Pasal 15

Sadan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas mcrnbantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dibidang Manajemen Kepegawaian meliputi pengelolaan dan pembinaan kepegawaian daerah sesuai dengan kewenangan, kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh Daerah.
BAB II - Bagian Pertama
Pasal 16

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15. Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :
- a. Menyiapkan penyusunan peraturan Perundang-undangan Daerah dibidang Kepegawaian sesuai dengan norma, standar, prosedur yang ditetapkan oleh Pernerintah;
- b. Perencanaan dan pengembangan Kepegawaian Daerah;
- c. Penyiapan kebijakan teknis Pengembangan Kepegawaian Daerah;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- e. Pelayanan administrasi Kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan d.m pemberhentian dalam dan dari jabatan structural dan fungsional sesuai dengan norma standar dan prosedur yang diretapkan dengan Peraturan Perundang-undangan:
- f. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- g. Penyiapan penatapan Gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan nunna standar dan prosed: T yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- h. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
1. Pengelolaan system infonnasi Kepegawaian Daerah;
- J. Penyampaian infonnasi Kepegawaian Daerah kepada Sadan Kepegawaian Negara.
Paragraf 8
SUSUNAN ORGANISASI
BAB II - Bagian Pertama
Pasal 17

- (I). Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha, rnembawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- c. Bidang Kepangkatan dan Mutasi, mernbawahi :
- I. Seksi Pengangkatan dan Kepangkatar-;
2. Seksi Pemindahan, Izin, Cuti dan Pensiun
- b. Bidang Diklat dan Analisis Jabatan, membawahi :
- I. Seksi Diklat;
2. Seksi Analisis Jabatan.
- e. Bidang Pembinaan dan Pengembangan, membawahi :
- I. Seksi Pengembangan dan Kesejahteraan;
2. Seksi Data dan Pembinaan Hukum.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan susunan Organisasi Badan Kep egawaian Daerah sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ), tercantum dalam lampiran II I Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
BAB III - Bagian Pertama
Pasal 18

- (I). Kantor Pengelola Data Elektronik berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2). Kantor Pengelola Data Elektronik dipirnpin oleh seorang Kepala
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BAB III - Bagian Pertama
Pasal 19

Kantor Pengelola Data Elektronik mempunyai tugas menyusun data dan inforrnasi berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupat..
BAB III - Bagian Pertama
Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 19, Kantor Pengelola Data Elektronik mempunyai fungsi ·
- a. Penyusunan rencana dan program dibidang pengoiahan data berdasarkan kebijaksanaan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyusunan Analisis Data serta penyiapan sistem aplikasi yang dibutuhkan;
- c. Pengendalian data dan data masukan sampai data keluaran;
- d. Pengendalian atas data masukan dan keluaran, pengaplikasian .computer, penyiapan data penyidikan dan penyusunan perangkat keras/lunak komputer;
- e. Kerjasama teknik dengan pihak luar yang berhubungan dengan pengolahan data;
- f. Pelaksanaan urusan Tata Usaha.
Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - Bagian Pertama
Pasal 21

- (I). Kantor Pengelola Data Elekrronik , terdiri dari
- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Manajemen Sistem lnforrnasi;
- d. Seksi Telematika:
- e. Seksi Pendayagunaan Sistem lnformasi.
- f Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2). Bagan susunan Organisasi Kantor Pengelola Data Elektronik sebagaimana dimaksud ayat (I), tercantum dalam lam pi ran IV Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
Bagiar. Kedua
KANTOR ARSIP DAERAH
Paragraf 3
KEDUDUKAN
BAB III - Bagian Pertama
Pasal 22

- Kantor Arsip Daerah berada dibawaii dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- Kantor Arsip Daerah dipimpin oleh seorang Kepala
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BAB III - Bagian Pertama
Pasal 23

· r Arsip Daerah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan . elenggaraan pengolahan kearsipan dilingkungan Pemerintah Daerah · arkan kebijaksanaan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan .dang-undangan yang berlaku.
BAB III - Bagian Pertama
Pasal 24

, menyelenggarakan tugas sebaga.rnana dimaksud pasal 23. Kar-tor Daerah mempunyai fungsi ·
- \_\_ .usunan rencana dan program dibidang kearsipan berdasarkan \_ --aksanaan Bupati sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan ,; berlaku;
- b. Pengumpulan dan pengolahan arsip in-aktif Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah:
- c. Pembinaan kearsipan terhadap Unit-unit kerja dilingkungan Pernerintah Daerah.
- d. Penilaian dan penyerahan arsip statis Daerah terhadap Arsip Nasional Republik Indonesia setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalarn Negeri;
- e. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporar: arsip kepada Bupati;
- f Pengolahan urusan Tata Usaha;
Paragraf 4
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - Bagian Pertama
Pasal 25

- (I). Kantor Arsip Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pembinaan Kearsipan:
- J. Seksi Pengolahan Arsip in-aktif;
- e. Seksi Pengolahan Arsip Stans.
- f Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan susunan Organisasi Kantor Arsip Daerah sebagaimana dimaksud ayat (I), tercantum dalam lamp.ran V Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
Bagiar Ketiga
KANTOR PARIWISATA SEN! DAN BUDAY A
Paragraf 5
KEDUDUKAN
BAB III - Bagian Pertama
Pasal 26

Kantor Pariwisata Seni dan Budaya merupakan unsur pelaksana kebijakan tertentu pemerintah Kabupaten Merangin yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Rupati melalui Sekretaris Daerah:
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BAB III - Bagian Pertama
Pasal 27

Kantor Pariwisata Seni dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang Pariwisata Seni dan Budaya dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
BAB III - Bagian Pertama
Pasal 28

Untuk menyeleng: 'arakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 27 Kantor Pariwisata Seni dan Budaya mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Pariwisata Seni dan Budaya;
- b. Pelaksanaan dan pembinaan tekhnis dibidang Pariwisata Seni dan Buda ya;
- c. Pembinaan unit pelaksana teknis;
- d. Pelaksanaan urusan Tata Usaha;
Paragraf 6
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - Bagian Pertama
Pasal 29

- (I). Kantor Pariwisata Seni dan Buday a, terdiri dari :
- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha,
- c. Seksi Objek Lan Daya Tarik Wisata:
- d. Seksi Pembinaan Permusiuman, Seni dan Budaya;
- e. Seksi Pemasaran dan Bina Usaha.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Susunan Organisasi Kantor Pariwisata Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud ayat (I), tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
Bagian Keempat
KANTOR PENYULUHAN PERTANIAN
Paragraf 7
KEDUDUKAN
BAB III - Bagian Pertama
Pasal 30

Kantor 0 enyuluhan Pertanian merupakan unsur pelaksana kebijakan tertentu Pernerintah Kabupaten Merangin, di pimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
TUGAS POKOK DAN FUNGS!
BAB III - Bagian Pertama
Pasal 31

Kantor Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas mernbantu Bupati dalam melaksanakan dan perumusan kebijakan, pembinaan serta koordir.asi dibidang Penyuluhan Pertanian dan tugas lainnya yang Jiberikan oleh Bupati.
BAB III - Bagian Pertama
Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 31, Kantor Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Penyuluhan Pertanian;
- b. Pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang Penyuluhan Pertanian;
- c. Merumuskan kebijaksanaan operasional untuk memfasilitasi pelaksanaan penyuluhan Pertanian di BPP/Kecamatan;
- d. Menyediakan dan mengatur alokasi dan distribusi Sumber Daya Penyuluhan Pertanian;
- e. Memfasilitasi terjalinya kerjasarna kemitraan yang melembaga aruara «eluarga Petani Penyuluhan Pertanian, peneliti, masyarakat pelaku agribisnis;
6. Melaksanakan pemantauan, monitoring, evaluasi, penyelenggaraan Penyuluh Pert, nian kemitraan pada semua tingkatan;
7. .! Pelaksanaan pelayanan jasa pendidikan dan konsultasi bagi petani dan masyarukat di dalam dan sekitar hutan:
8. .1. Pelaksanaan urusan Tata Usaha;
Paragraf 8
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - Bagian Pertama
Pasal 33

- (I). Kantor Penyuluhan Pertanian, terdiri dari ·
- a. Kepala
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Sarana dan Prasarana penyuluhan;
- d. Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
- e. Seksi Program;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Sus man Organisasi Kantor Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud ayat (I), tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan ycng tak terpisahkan.
Bagian Kelima
R KESATU,\N BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Paragraf 9
KEDUDUKAN
BAB III - Bagian Pertama
Pasal 34

- ( 1 ). Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,
- (2). Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BAB III - Bagian Pertama
Pasal 35

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bupati dibidang pembinaan politik dan perlindungan masyarakat yang meliputi pembinaan kesatuan bangsa, pembinaan masyarakat, pembinaan politik dan kesatuan bangsa serta pernbinaan perlindungan masyarakat sebagai pelaksanaan GBHN berdasarkan Undang-undang Dasar 45 Pasal ..t2.
BAB III - Bagian Pertama
Pasal 36

- (I) Untuk menyclenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 35, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan l\lasyarakat mempunyai fungs ·
- a. Penyusunan rumusan penjabatan kebijaksanaan umum, Rencana dan program, pengaturan pelaksanaan, pembinaan bimbingan, pembinaan teknis dan pengamatan terhadap kegiatan bidang politik;
- b. Koordinasi dan kerjasama dengan semua instansi lembaga terkait dalam rangka memanfaatkan dan memelihara stabilitas politik;
- c. Analisa dan evaluasi serta penyusunan laporan dibidang stabilitas politik;
- d. Perumusan kebijaksanaan fasilitas pelaksanaan kesiagaan terhadar ancarnan/bencana;
- e. Per yelenggaraan kegiatan Tata Usaha Kantor.
Paragraf IO
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - Bagian Pertama
Pasal 37

- ( 1 ). Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdi ri dari ·
- a. Kepala
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa
- d. Seksi Pembinaan Umum;
- e. Seksi Pembinaan Perlindungan masyarakat.
- f Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ), tercantum dalt.m lampiran VIII Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
Bagian Keenam
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAB III - Bagian Pertama
Pasal 38

- (I). Kelompok jabatan fungsional dilingkungan masing-masing lembaga Teknis mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan Perundangundangan yang berlaku;
- (2). Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat ( 1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Teknis masing-masing.
BAB III - Bagian Pertama
Pasal 39

- ( 1 ). Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhau masing-masing Lembaga Teknis yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional seruor yang ditunjuk oleh Bupati;
- (2). Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (3). Pernbinaan terhadap tenaga fungsional dilaku'can sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 41

Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam melaksanakan kegiatannya disetiap komponen bertanggung jawab rnenumpm dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan masukan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan perunjuk-petunjuk kepada bawahan.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 43

Dalam menyampaikan laporan masir.g-rnasing kepada atasan tcmbusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi yang lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 44

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pirnpinan teknis daerah dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pernberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 45

Eselon bagi pejabat pada Badan Perencanaan Daerah dan Badan Pen-tawasan Daerah dan Badan Catalan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :
- a. Kepala adalah Eselon II/b;
- b. Kepala Bagi an dan Kepala Bi dang adalah Eselnn I I I/a;
- c. Kepala Sub Dagian dan Kepala Seksi adalah Eselon fV/a
Eselon bagi pejabat pada Kantor Pengolahan Data Elektronik, Kantor Arsip Daerah, Kantor Pariwisata Seni dan Budaya, Kantor Penyuluhan Pertanian, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, adalah sebagai berikut :
- a. Kepala adalah Eselon Ill/a;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah Eselon IV/a
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 47

- (I). Pejabat Eselon II/b diangkat dan di berhentikan oleh Bupati setelah di konsultasikan secara tertulis kepada Gubernur:
- (2). Pejabat Eselon III/a diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (3). Pejabat Eselon IV Lembaga-lembaga Teknis Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang Bupati;
- (4). Uraian Tugas dan Fungsi masing-rnasing jabatan struktur:'I pada Badan dan Kantor serta kewenangannya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati:
- (5). Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Lembaga Teknis Daerah yang bersifat rutin maupun pernbangunan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dau Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Merangin
BAB VI - KETENTUANPENUTUP
Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah in. maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak oerlaku lagi.
BAB VI - KETENTUANPENUTUP
Pasal 49

Hal-hal yang mengenai operasional pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dentan Keputusan Bupati.
•mgs::::.:·.
di Bangko
-~~-
12 Mei 2004
~RIS DAERAH
. .:..zrz YUSUF
- .,-rAMA MUDA
981
-s
DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2004 SERI D. 3
BAB VI - KETENTUANPENUTUP
Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai herlaku sejak tanggal diund.mgkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menernpatkannya dalarn Lcmbaran Daerah Kabupaten Merangin.
Disahkan di Bangko Pada tanggal 11 Me, 2004
BUPATI MERA NG IN
H.ROTANIYUTAKA,SH
PENJELAS,-\N
PERATURAN DAERAH KABLJPATEN MERANGIN
NOMOR 5 TA!-1 UN 100-f
TENTANC
ORGANlSASI DAN TAT A KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PENJELASAN
Pasal 3

cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

cukup jelas
P-asal 1
PENJELASAN
Pasal 9

cukup jelas
Pasal l O
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11

cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12

cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13

cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14

cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15

cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16

cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17

cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18

cukup jelas
?asal 19
cukup jelas
:&gt;asal 20
cukup jelas
\_ asal 2 l cukup jelas
-3.Sal 22
cukup jelas
=-isal 23
cukup jelas al 24
cukup jelas
.sal 75
cukup jelas
| Pasal | 26 cukup jelas |
|---------|------------------|
| Pasal | 27 cukup jelas |
| Pasal | 28 cukup jelas |
| Pasal | 29 cukup jelas |
| Pasal | 30 cukup jelas |
| Pasal | 31 cukup jelas |
| Pasal | 32 cukup jelas |
| Pasal | 33 cukup jelas |
| Pasal | 34 cukup jelas |
| Pasal | 35 cukup jelas |
| Pasal | 36 cukup jelas |
| Pasal | 37 cukup jelas |
| Pa,:;al | 38 cukup jelas |
| Pasal | 39 cukup jelas |
| Pasal | 40 cukup jelas |
| Pasal | 41 cukup jelas |
| Pasal | 42 cukup jelas |
?asal 43
cukup jelas
?asal 44
cukup jelas zsal 45
cukup jelas as 146
cukup jelas
- 147
- Pelimpahan wewenang Bupati kepada Sekretariat Daerah dalam hal pengangkatan dan pemberhentian pada Jabatan Struktural ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan hanya berlaku 1 (satu) tahun.
- Konsultasi secara tertulis kepada Gubemur adalah 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permintaan konsultasi tertulis tidak ada jawaban tertulis dari Gubemur, maka usu! Bupati tersebut dianggap telah dikonsultasikan.
'48
cukup jelas
'49
cukup jelas
50
cukup jelas
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA/KELURAHANDALAM KECAMATAN KOTA MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU SELATAN, bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa/Kelurahan dalam Kecamatan Kota Manna.
1. Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, TLNRI Nomor 4925);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Menetapkan
:
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UndangundangNomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 01);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA/KELURAHAN DALAM KECAMATAN KOTA MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Kecamatan adalah Kecamatan Kota Manna.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Desa Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Bengkulu Selatan.
BAB II - BATAS WILAYAH KECAMATAN KOTA MANNA
Pasal 2

batas wilayah Kecamatan Kota Manna Sebagai dimaksud dalam pasal 1 Sebagai berikut :
- a. Batas Utara
- Kecamatan Pino
- b. Batas Barat
- Kecamatan Samudera Hindia
- c. Batas Timur
- Kecamatan Manna
- d. Batas Selatan
- Kecamatan Pasar Manna
BAB III - TUJUAN
Pasal 3

Penetapan dan Penegasan batas Desa/Kelurahan betujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa/Kelurahan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
BAB IV - RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa/Kelurahan dalam Kecamatan Kota Manna.
BAB V - BATAS DESA/KELURAHAN DALAM KECAMATAN KOTA MANNA
Pasal 5

Batas Desa Gelumbang adalah sebagai berikut :
1. Dari P.1 yang terletak pada titik perbatasan antara Desa Gelumbang dan Desa Padang Berangin dengan koordinat X=270832 dan Y=9510708 berikutnya ditarik lurus sampai sungai Air Manna P.2 dengan koordinat X=271328 dan Y=9510576 selanjutnya mengikuti aliran sungai Air Manna hingga P.3 dengan koordinat X=271262 dan Y=9511075 berikutnya ditarik lurus ke liku Air Aur P.4 dengan koordinat X=270816 dan Y=9511480 berikutnya tarik lurus hingga ke jalan P.5 dengan koordinat X=269770 dan Y=9513070 selanjutnya ditarik ke Pematang Lebar batas antara 3 (tiga) Desa yaitu Desa Gelumbang, Desa Padang Lebar dan Desa Kemang Manis P.6 dengan koordinat X=268915 dan Y=9513609;
2. P.6 selanjutnya ditarik lurus ke area persawahan P.7 dengan koordinat X=268620 dan Y=9513722 berikutnya ditarik lurus sampai ke Cugung Air Besar P.8 dengan koordinat X=267184 dan Y=9512069 berikutnya mengikuti Air Seninting batas antara 3 (tiga) Desa yaitu Desa Gelumbang, Desa Desa Air Kemang dan Desa Tebat Kubu
3. P.9 dengan koordinat X=267102 dan Y-9511721 selanjutnya mengikuti aliran Air sampai P.10 dengan koordinat X=268373 dan Y=9511228 berikutnya ditarik lurus hingga P.11 dengan koordinat X=268598 dan Y=9510936 selanjutnya ditarik lurus hingga ke Muara Air Logan P.12 dengan koordinat X=269653 dan Y=9510405 berikutnya mengikuti aliran sungai sampai ke batas antara 3 (tiga) Desa yaitu Desa Gelumbang, Desa Padang Berangin dan Desa Tebat Kubu P.13 dengan koordinat X=270492 dan Y=9510162;
3. P.13 selanjutnya mengikuti pemukiman warga P.14 dengan koordinat X=270346 dan Y=9510712 berikutnya ditarik lurus mengikuti pemukiman warga P.15 dengan koordinat X=270632 dan Y=9510844 selanjutnya ditarik lurus mengikuti pemukiman warga P.16 dengan koordinat X=270683 dan Y=9510778 berikutnya ditarik lurus hingga P.17 dengan koordinat X=270714 dan Y=9510803.
BAB V - BATAS DESA/KELURAHAN DALAM KECAMATAN KOTA MANNA
Pasal 6

Batas Desa Tebat Kubu adalah sebagai berikut :
1. Dari P.1 yang terletak di jalan dengan koordinat X=269532 dan Y=950972 selanjutnya ditarik lurus sampai ke P.2 dengan koordinat X=269623 dan Y=9509051 berikutnya ditarik lurus hingga perbatasan antara 3 (tiga) Desa yaitu Desa Tebat Kubu, Kelurahan Gunung Ayu dan Desa Padang Niur P.3 dengan koordinat X=269842 dan Y=9509160 selanjutnya ditarik lurus hingga ke Jalan Lintas Manna -Pagar Alam P.4 dengan koordinat X=269910 dan Y=9509364 selanjutnya ditarik lurus sampai P.5 dengan koordinat X=270034 dan Y=9509294 berikutnya ditarik lurus hingga ke P.6 dengan koordinat X=270236 dan Y=9509280;
2. P.6 mengikuti perumahan warga P.7 dengan koordinat X=270238 dan Y=9509384 selanjutnya ditarik lurus sampai ke P.8 dengan koordinat X=270388 dan Y=9509386 berikutnya ditarik hingga P.9 dengan koordinat X=270471 dan Y=9509512 selanjutnya ditarik lurus sampai dengan perbatasan antara 3 (tiga) Desa yaitu Desa Tebat Kubu, Desa Padang Niur dan Desa Padang Berangin P.10 dengan koordinat X=270629 dan Y=9509741 berikutnya mengikuti aliran sungai Air Manna perbatasan antara 3 (tiga) Desa yaitu Desa Tebat Kubu, Desa Padang Berangin dan Desa Gelumbang P.11 dengan koordinat X=270492 dan Y=9510162 selanjutnya mengikuti sungai Air Manna hingga ke Muara Air Logan P.12 dengan koordinat X=269653 dan Y=9510405 berikutnya ditarik lurus sampai P.13 dengan koordinat X=268598 dan Y=9510936 selanjutnya ditarik lurus hingga ke aliran Air P.14 dengan koordinat X=268374 dan Y=9511225 selanjutnya mengikuti aliran Air P.15 dengan koordinat X=267102 dan Y=9511721 berikutnya ditarik lurus sampai ke P.16 dengan koordinat X=265852 dan Y=9511811 selanjutnya ditarik lurus sampai ke P.17 dengan koordinat X=267491 dan Y=9510589 berikutnya ditarik lurus sampai perbatasan antara 3 (tiga) Desa yaitu Desa antara Desa Tebat Kubu, Desa Pagar Dewa dan Kelurahan Gunung Ayu P.18 dengan koordinat X=268603
BAB V - BATAS DESA/KELURAHAN DALAM KECAMATAN KOTA MANNA
Pasal 7

Batas Desa Padang Berangin adalah sebagai berikut :
1. Dari P.1 yang terletak di perbatasan antara 3 (tiga) Desa yaitu Desa Padang Berangin, Desa Gelumbang dan Desa Tebat Kubu dengan koordinat X=270346 dan Y=9510712 selanjutnya mengikuti aliran sungai P.2 dengan koordinat X=270492 dan Y=9510162 berikutnya mengikuti aliran sungai P.3 dengan koordinat X=270918 dan Y=9509382 selanjutnya ditarik lurus sampai Sungai Air Manna P.4 dengan koordinat X=271296 dan Y=9509294 berikutnya mengikuti aliran Sungai Air Manna P.5 dengan koordinat X=271328 dan Y=9510576 selanjutnya ditarik lurus hingga P.6 dengan koordinat X=270832 dan Y=9510708 berikutnya ditarik lurus sampai pemukiman warga P.7 dengan koordinat X=270714 dan Y=9510803 selanjutnya ditarik lurus mengikuti pemukiman warga P.8 dengan koordinat X=270683 dan Y=9510778 berikutnya ditarik lurus ke P.9 dengan koordinat X=270632 dan Y=9510844.
BAB V - BATAS DESA/KELURAHAN DALAM KECAMATAN KOTA MANNA
Pasal 8

Batas Desa Padang Niur adalah sebagai berikut :
1. Dari P.1 yang terletak pada titik perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Padang Niur, Kelurahan Gunung Ayu dan Desa Tebat Kubu dengan koordinat X=269842 dan Y=9509160 berikutnya mengikuti alur sawah sampai P.2 dengan koordinat X=269891 dan Y=9509066 selanjutnya tarik lurus sampai ke P.3 pohon pelawi dan pohon cempedak dengan koordinat X=270012 dan Y=9509061 berikutnya tarik lurus hingga ke P.4 jalan lintas Manna-Pagar Alam dengan koordinat X= 270432 dan Y=9508840 selanjutya tarik lurus ke P.5 dengan koordinat X=270507 dan Y=9508838;
2. P.5 selanjutnya mengikuti jalan Gunung Ayu sampai ke Tebat Desa Padang Niur P.6 dengan koordinat X=270542 dan Y 9508797 berikutnya mengikuti aliran sungai sampai ke sungai Air Manna P.7 dengan koordinat X=270743 dan Y=9507957;
3. P.7 selanjutnya mengikuti aliran sungai Air Manna hingga ke P.8 dengan koordinat X=271296 dan Y=9509294 berikutnya tarik lurus hingga P.9 dengan koordinat X=270898 dan Y=9509395 selanjutnya mengikuti aliran sungai hingga ke P.10 dengan koordinat X=270628 dan Y=9509741 selanjutnya tarik lurus hingga P.11 dengan koordinat X=270491 dan Y=9509587 selanjutnya tarik lurus hingga P.12 dengan koordinat X=270471 dan Y=9509512 berikutnya tarik lurus hingga P.13 dengan koordinat X=270434 dan Y=9509525;
4. P.13 selanjutnya tarik lurus hingga ke P.14 dengan koordinat X=270390 dan Y=9509459 berikutnya tarik lurus hingga P.15 dengan koordinat X=270388 dan Y=9509386 selanjutnya tarik lurus hingga ke jalan perbatasan Desa Tebat Kubu dengan Desa Padang Niur P.16 dengan koordinat X=270238 dan Y=9509384 berikutnya mengikuti jalan hingga ke P.17 dengan koordinat X=270236 dan
Y=9509280 selanjutnya tarik lurus hingga P.18 dengan koordinat X=270034 dan Y=9509294 berikutnya tarik lurus hingga P.19 dengan koordinat X=269909 dan Y=9509364.
BAB V - BATAS DESA/KELURAHAN DALAM KECAMATAN KOTA MANNA
Pasal 9

Batas Kelurahan Gunung Ayu adalah sebagai berikut :
1. Dari P.1 dengan koordinat X=268237 dan Y=9509103 mengikuti jalan hingga P.2 dengan koordinat X=269398 dan Y=9508951 selanjutnya ditarik lurus hingga P.3 dengan koordinat X=269583 dan Y=9508559 berikutnya tarik lurus mengikuti pemukiman warga P.4 dengan koordinat X=269550 dan Y=9508480 selanjutnya tarik lurus mengikuti pemukiman warga P.5 dengan koordinat X=269927 dan Y=9508292 selanjutnya ditarik lurus hingga perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Gunung Ayu, Kelurahan Padang Kapuk dan Kelurahan Ibul P.6 dengan koordinat X=269857 dan Y=9508142;
2. P.6 selanjutnya tarik lurus mengikuti perumahan warga P.7 dengan koordinat X=270337 dan Y=9507903 selanjutnya ditarik hingga sungai Air Manna P.8 dengan koordinat X=271466 dan Y=9507403 berikutnya mengikuti aliran sungai Air Manna hingga P.9 dengan koordinat X=270743 dan Y=9507957 selanjutnya mengikuti aliran sungai hingga P.10 dengan koordinat X=270542 dan Y=9508797 berikutnya ditarik hingga Jalan Lintas Manna-Pagar Alam P.11 dengan koordinat X=270432 dan Y=9508840 selanjutnya ditarik hingga mengikuti alur sawah P.12 dengan koordinat X=269891 dan Y=9509066;
3. P.12 berikutnya ditarik hingga P.13 perbatasan antara 3 (tiga) Desa yaitu Kelurahan Gunung Ayu, Desa Padang Niur dan Desa Tebat Kubu dengan koordinat X=269842 dan Y=9509160 selanjutnya ditarik lurus hingga ke jalan P.14 dengan koordinat X=269625 dan Y=9509051 berikutnya mengikuti jalan sampai P.15 dengan koordinat X=269532 dan Y=9509072 selanjutnya ditarik lurus hingga perbatasan antara 3 (tiga) Desa yaitu Kelurahan Gunung Ayu, Desa Tebat Kubu dan Desa Pagar Dewa P.16 dengan koordinat X=268603 dan Y=9509771.
BAB V - BATAS DESA/KELURAHAN DALAM KECAMATAN KOTA MANNA
Pasal 10

Batas Kelurahan Padang Kapuk adalah sebagai berikut :
1. Dari P.1 dengan koordinat X=269292 dan Y=9507824 selanjutnya ditarik ke pojok SMA N 2 Bengkulu Selatan P.2 dengan koordinat X=269338 dan Y=9507905 berikutnya ditarik lurus mengikuti perumahan warga P.3 dengan koordinat X=269810 dan Y=9507801 selanjutnya ditarik lurus mengikuti belakang perumahan warga hingga Jalan Veteran P.4 dengan koordinat X=269765 dan Y=9508091, berikutnya ditarik lurus sampai Jalan Lintas Manna-Pagar Alam perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Padang Kapuk, Kelurahan Ibul dan Kelurahan Gunung Ayu P.5 dengan koordinat X=269857 dan Y=9508142 selanjutnya ditarik lurus mengikuti jalan hingga pojok perumahan warga P.6 dengan koordinat X=269926 dan Y=9508293;
2. P.6 berikutnya ditarik lurus mengikuti perumahan warga hingga P.7 dengan koordinat X=269550 dan Y=9508293 selanjutnya ditarik lurus hingga P.8 dengan koordinat X=269583 dan Y=9508559 selanjutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.9 dengan koordinat X=269396 dan Y=9508961 berikutnya mengikuti jalan sampai P.10 dengan koordinat X=268533 dan Y=9508003 berikutnya mengikuti jalan sampai perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Padang Kapuk,Desa Pagar Desa dan Kelurahan Kota Medan P.11 dengan koordinat X=268238 dan Y=9509103;
3. P.11 selanjutnya mengikuti aliran Sungai sampai P.12 dengan koordinat X=267953 dan Y=9508519 berikutnya mengikuti aliran Sungai sampai ke Tebat Itik P.13 dengan koordinat X=267988 dan Y=9508397 selanjutnya mengikuti aliran Tebat Itik P.14 dengan koordinat X=268064 dan Y=9508318 berikutnya mengikuti aliran sungai sampai P.15 dengan koordinat X=286454 dan Y=9507885 selanjutnya mengikuti aliran Sungai hingga P.16 dengan koordinat X=268769 dan Y=9607799 berikutnya masih mengikuti aliran Sungai sampai dengan P.16 dengan koordinat X=268769 dan Y=9507799.
BAB V - BATAS DESA/KELURAHAN DALAM KECAMATAN KOTA MANNA
Pasal 11

Batas Kelurahan Kota Medan adalah sebagai berikut :
1. Dari P.1 perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Kotan Medan, Kelurahan Pasar Baru dan Kelurahan Tanjung Mulia dengan koordinat X=268366 dan Y=9507139 selanjutnya ditarik lurus sampai P.2 dengan koordinat X=268824 dan Y=9507240 berikutnya ditarik lurus hingga perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Kota Medan, Kelurahan Tanjung Mulia dan Kelurahan Ibul P.3 dengan koordinat X=269002 dan Y=9507233 selanjutnya ditarik lurus mengikuti perumahan warga P.4 dengan koordinat X=269014 dan Y=9507287 berikutnya ditarik lurus mengikuti perumahan warga P.5 dengan koordinat X=268946 dan Y=9507328 selanjutnya ditarik lurus mengikuti perumahan warga P.6 dengan koordinat X=269051 dan Y=9507433 berikutnya masih mengikuti perumahan warga P.7 dengan koordinat X=269203 dan Y=9507401 selanjutnya ditarik lurus sampai P.8 dengan koordinat X=269243 dan Y=9507500;
2. P.8 ditarik lurus sampai P.9 dengan koordinat X=269212 dan Y=9507513 berikutnya ditarik lurus sampai P.10 dengan koordinat X=269305 dan Y=9507714 selanjutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.11 dengan koordinat X=269254 dan Y=9507739, berikutnya ditarik lurus hingga ke perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Kota Medan, Kelurahan Ibul dan Kelurahan Gunung Ayu P.12 dengan koordinat X=269292 dan Y=9507824 selanjutnya ditarik lurus hingga Sungai P.13 dengan koordinat X=268918 dan Y=9507811 berikutnya mengikuti aliran Sungai sampai P.14 dengan koordinat X=268409 dan Y=9507924 selanjutnya masih mengikuti aliran Sungai sampai P.15 dengan koordinat X=267952 dan Y=9508470 berikutnya mengikuti alur sungai persawahan sampai
perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan antara Kelurahan Kota Medan, Kelurahan Gunung Ayu dan Desa Pagar Dewa P.16 dengan koordinat X=268236 dan Y=9509099;
3. P.16 ditarik lurus sampai P.17 dengan koordinat X=267217 dan Y=9509531 selanjutnya tarik lurus sampai ke Sungai P.18 dengan koordinat X=267129 dan Y=9508705 berikutnya ditarik lurus sampai ke Sungai P.19 dengan koordinat X=267087 dan Y=9507912 selanjutnya mengikuti aliran Sungai sampai perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Kota Medan, Kelurahan Kampung Baru dan Kelurahan Pasar Baru P.20 dengan koordinat X=267147 dan Y=9507772 berikutnya mengikuti aliran Sungai sampai P.21 dengan koordinat X=267726 dan Y=9507537 selanjutnya ditarik lurus sampai P.22 dengan koordinat X=267927 dan Y=9507581 berikutnya ditarik hingga perumahan warga P.23 dengan koordinat X=268061 dan Y=9507577.
BAB V - BATAS DESA/KELURAHAN DALAM KECAMATAN KOTA MANNA
Pasal 12

Batas Kelurahan Kampung Baru adalah sebagai berikut :
1. Dari P.1 yang berada di bibir pantai dengan koordinat X=267107 dan Y=9505699 ditarik lurus sampai P.2 dengan koordinat X=267160 dan Y=9505712 berikutnya ditarik sampai P.3 yang merupakan perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Pasar Bawah dan Kelurahan Ketapang Besar dengan koordinat X=267323 dan Y=9505810 selanjutnya ditarik lurus sampai P.4 dengan koordinat X=267330 dan Y=9505902 berikutnya ditarik sampai perumahan warga P.5 dengan koordinat X=267451 dan Y=9506048 berikutnya ditarik lurus sampai P.6 dengan koordinat X=267506 dan Y=9506040 selanjutnya ditarik lurus mengikuti perumahan warga P.7 dengan koordinat X=267540 dan Y=9506201 selanjutnya ditarik lurus mengikuti perumahan warga P.8 dengan koordinat X=267611 dan Y=9506201 berikutnya masih mengikuti perumahan warga sampai P.9 dengan koordinat X=267605 dan Y=9506241 berikutnya masih mengikuti perumahan warga sampai P.10 dengan koordinat X=267613 dan Y=9506296;
2. P.10 selanjutnya ditarik hingga perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Ketapang Besar dan Kelurahan Pasar Baru P.11 dengan koordinat X=267405 dan Y=9506705 berikutnya mengikuti aliran Sungai sampai P.12 dengan koordinat X=267296 dan Y=9506881 selanjutnya mengikuti aliran sungai sampai ke jalan P.13 dengan koordinat X=267072 dan Y=9507766, berikutnya ditarik hingga perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Pasar Baru dan Kelurahan Kota Medan P.14 dengan koordinat X=267147 dan Y=9507772 selanjutnya mengikuti aliran Sungai sampai perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Kota Medan dan Desa Pagar Dewa P.15 dengan koordinat X=267087 dan Y=9507912 berikutnya mengikuti aliran Sungai sampai ke jalan P.16 dengan koordinat X=266497 dan Y=9508523 berikutnya mengikuti jalan hingga P.17 dengan koordinat
3. X=266258 dan Y=9508974 selanjutnya ditari lurus sampai ke bibir pantai P.18 dengan koordinat X=265424 dan Y=9508455;
3. P.19 yang terletak di bibir pantai yang merupakan perbatasan antara Kelurahan Kampung Baru dan Kelurahan Belakang Gedung dengan koordinat X=266790 dan Y=9506384 selanjutnya mengikuti aliran Sungai sampai P.20 dengan koordinat X=266994 dan Y=9506689 berikutnya ditarik lurus sampai P.21 dengan koordinat X=267109 dan Y=9506657selanjutnya ditarik lurus sampai P.22 dengan koordinat X=267106 dan Y=9506240 berikutnya ditarik lurus sampai perumahan warga P.23 dengan koordinat X=267207 dan Y=9506254 selanjutnya ditarik lurus mengikuti perumahan warga sampai P.24 dengan koordinat X=267207 dan Y=9506146 berikutnya masih mengikuti perumahan warga P.25 dengan koordinat X=267215 dan Y=9506048 selanjutnya ditarik lurus mengikuti perumahan warga P.26 dengan koordinat X=267201 dan Y=9505945 berikutnya masih mengikuti perumahan warga sampai P.27 dengan koordinat X=267169 dan Y=9505931 selanjutnya ditarik hingga bibir pantai P.28 dengan koordinat X=267010 dan Y=9505928.
BAB V - BATAS DESA/KELURAHAN DALAM KECAMATAN KOTA MANNA
Pasal 13

Batas Desa Pagar Dewa adalah sebagai berikut :
1. Dari P.1 yang terletak di bibir pantai dengan koordinat X=265424 dan Y=9508455 ditarik lurus hingga Bundaran Meriam P.2 dengan koordinat X=266258 dan Y=9508974 selanjutnya mengikuti jalan sampai ke sungai P.3 dengan koordinat X=266497 dan Y=9508523 berikutnya mengikuti aliran sungai perbatasan antara 3 (tiga) Desa yaitu Desa Pagar Dewa, Kelurahan Kampung Baru dan Kelurahan Kota Medan P.4 dengan koordinat X=267087 dan Y=9507912 selanjutnya ditarik lurus hingga P.5 dengan koordinat X=267217 dan Y=9509531 berikutnya ditarik lurus hingga perbatasan antara 3 (tiga) Desa yaitu Desa Pagar Dewa, Kelurahan Kota Medan dan Kelurahan Gunung Ayu P.6 dengan koordinat X=268236 dan Y=9509099 selanjutnya ditarik hingga P.7 dengan koordinat X=268576 dan Y=9509176 selanjutnya ditarik sampai P.8 yang terletak di perbatasan antara 3 (tiga) Desa yaitu Desa Pagar Dewa, Kelurahan Gunung Ayu dan Desa Tebat Kubu dengan koordinat X=268603 dan Y=9509771;
2. P.8 ditarik lurus sampai P.9 dengan koordinat X=265852 dan Y=9511811 selanjutnya ditarik lurus sampai P.10 dengan koordinat X=265754 dan Y=9511697 berikutnya ditarik lurus sampai P.11 dengan koordinat X=265020dan Y=9512256 selanjutnya mengikuti aliran Sungai sampai P.12 dengan koordinat X=264598 dan Y=9510740 berikutnya masih mengikuti aliran sungai sampai P.13 dengan koordinat X=264440 dan Y=9509979 selanjutnya mengikuti aliran sungai sampai ke bibir pantai P.14 dengan koordinat X=264195 dan Y=9509796.
BAB V - BATAS DESA/KELURAHAN DALAM KECAMATAN KOTA MANNA
Pasal 14

Batas Kelurahan Ibul adalah sebagai berikut :
1. Dari P.1 yang terletak di perumahan warga dengan koordinat X=269270 dan Y=9506908 selanjutnya ditarik lurus ke perumahan warga P.2 dengan koordinat X=269408 dan Y=9507019 berikutnya ditarik lurus ke P.3 dengan koordinat X=269605 dan Y=9507283 selanjutnya ditarik lurus ke P.4 dengan koordinat X=269660 dan Y=9507322 berikutnya ditarik lurus ke P.5 dengan koordinat X=269727 dan Y=9507296 selanjutnya ditarik lurus ke pemukiman warga P.6 dengan koordinat X=269771 dan Y=9507366 berikutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.7 dengan koordinat X=270088 dan Y=9507125 selanjutnya ditarik lueus sampai ke jalan P.8 dengan koordinat X=270492 dan Y=9506900 berikutnya ditarik lurus sampai jalan disamping Gereja P.9 dengan koordinat X=270521 dan Y=9506979 selanjutnya ditarik lurus sampai ke Sungai Air Manna P.10 dengan koordinat X=270847 dan Y=9506453;
2. P.10 mengikuti aliran Sungai Air Manna sampai P.11 dengan koordinat X=271468 dan Y=9507403 selanjutnya ditarik lurus ke perumahan warga P.12 dengan koordinat X=270705 dan Y=9507710 berikutnya ditarik lurus sampai ke perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Ibul, Kelurahan Gunung Ayu dan Kelurahan Padang Kapuk P.13 dengan koordinat X=269857 dan Y=9508142 selanjutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.14 dengan koordinat X=269765 dan Y=9508091 berikutnya tarik lurus sampai ke Masjid P.15 dengan koordinat X=269610 dan Y=9507801 selanjutnya ditarik lurus sampai P.16 dengan koordinat X=269338 dan Y=9507905 berikutnya ditarik lurus sampai ke perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu antara Kelurahan Ibul, Kelurahan Padang Kapuk dan Kelurahan Kota Medan P.17 dengan koordinat X=269292 dan Y=9507824;
3. P.17 ditarik lurus sampai ke jalan P.18 dengan koordinat X=269254 dan Y=9507739 selanjutnya ditarik lurus sampai ke pemukiman warga P.19 dengan koordinat X=269308 dan Y=9507714 berikutnya ditarik lurus sampai perumahan warga P.20 dengan koordinat X=269212 dan Y=9507513 selanjutnya ditarik lurus sampai jalan P.21 dengan koordinat X=269243 dan Y=9507500 berikutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.22 dengan koordinat X=269203 dan Y=9507401;
4. P.22 mengikuti jalan sampai P.23 dengan koordinat X=269134 dan Y=9507406 berikutnya ditarik lurus sampai P.24 dengan koordinat X=269051 dan Y=9507432 selanjutnya ditarik sampai P.25 dengan koordinat X=268085 dan Y=9507461 berikutnya ditarik sampai P.26 dengan koordinat X=269045 dan Y=9507470 selanjutnya ditarik lurus sampai ke perumahan warga P.27 dengan koordinat X=268946 dan Y=9507328 berikutnya ditarik lurus sampai P.28 dengan koordinat X=289014 dan Y=9507287 selanjutnya ditarik lurus sampai ke P.29 yang merupakan perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu
Kelurahan Ibul, Kelurahan Kota Medan dan Kelurahan Tanjung Mulia dengan koordinat X=269002 dan Y=9507233 berikutnya ditarik lurus sampai jalan P.30 dengan koordinat X=269108 dan Y=9507129 selanjutnya ditarik lurus sampai ke jalan Masjid P.31 dengan koordinat X=269256 dan Y=9507047 berikutnya ditarik lurus sampai P.32 dengan koordinat X=269198 dan Y=9506950.
BAB V - BATAS DESA/KELURAHAN DALAM KECAMATAN KOTA MANNA
Pasal 15

Batas Kelurahan Pasar Baru adalah sebagai berikut :
1. Dari P.1 yang terletak di pemukiman warga dengan koordinat X=268145 dan Y=9506248 berikutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.2 dengan koordinat X=268194 dan Y=9506259 selanjutnya mengikuti jalan sampai P.3 dengan koordinat X=268212 dan Y=9506197 berikutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.4 dengan koordinat X=268266 dan Y=9506504 selanjutnya ditarik lurus sampai P.5 dengan koordinat X=268351 dan Y=9506625 berikutnya ditarik lurus sampai ke perumahan warga P.6 dengan koordinat X=268287 dan Y=9506695 selanjutnya masih mengikuti perumahan warga sampai P.7 dengan koordinat X=268307 dan Y=9506711 berikutnya ditarik lurus mengikuti perumahan warga sampai P.8 dengan koordinat X=268279 dan Y=9506773 selanjutnya ditarik lurus sampai area persawahan P.9 dengan koordinat X=268373 dan Y=9506827 berikutnya ditarik lurus mengikuti area persawahan sampai ke perumahan warga P.10 dengan koordinat X=268392 dan Y=9506865 selanjutnya ditarik sampai ke jalan P.11 dengan koordinat X=268362 dan Y=9506901;
2. P.11 ditarik lurus sampai ke P.12 perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Pasar Mulia dan Kelurahan Tanjung Mulia dengan koordinat X=268472 dan Y=9506953 berikutnya ditarik lurus sampai ke jalan perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Tanjung Mulia dan Kelurahan Kota Medan P.13 dengan koordinat X=268365 dan Y=9507139 selanjutnya ditarik sampai ke jalan P.14 dengan koordinat X=268061 dan Y=9507577 berikutnya ditarik sampai ke aliran Sungai P.15 dengan koordinat X=267726 dan Y=9507537 selanjutnya mengikuti aliran Sungai sampai ke jalan P.16 dengan koordinat X=267071 dan Y=9507788 berikutnya mengikuti aliran Sungai sampai ke P.17 dengan koordinat X=267296 dan Y=9506881 selanjutnya mengikuti aliran sungai sampai ke jalan P.18 dengan koordinat X=267385 dan Y=9506829 berikutnya masih mengikuti aliran Sungai sampai ke P.19 perbatasan antara 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Kampung Baru dan Kelurahan Pasar Mulia dengan koordinat X=267405 dan Y=9506705 selanjutnya ditarik sampai ke jalan P.20 dengan koordinat X=267705 dan Y=9506536 berikutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.21 dengan koordinat X=267799 dan Y=9506564 selanjutnya ditarik lurus kembali sampai ke jalan P.22 dengan koordinat X=267915 dan Y=9506485.
Diundangkan di Manna pada tanggal 25 Juli 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH BENGKULU SELATAN
H. DARMIN, SE NIP. 19581206 198102 1 004
Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017 Nomor 20
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM
HENDRI DONAN NIP 19750825 200502 1 005
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16

Peta batas Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agara setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
Ditetapkan di Manna pada tanggal 25 Juli 2017
BUPATI BENGKULU SELATAN
H. DIRWAN MAHMUD