Unknown WALIKOTA Nomor 3I Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 34 Tahun 2014
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan efrsiensi pembiayaan untuk perjalanal dinas di tingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014, serta guna memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2Ol4 Tentang Pedoman Pen]rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 dipandang perlu menetapkan standar biaya pedalanan dinas.
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Pe{alanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2015, tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan/penyesuaian kembali;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada hurrf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkar dengal Peraturan Walikota.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
th
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a68O ); 5
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 224, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahur: 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Iembaran 8.
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 20O6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20ll tentang Peruba-han Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 10.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2OL4 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ta-hun anggaran 2015; 11.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/ PMK.O2 I 20 14 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015; t2.
5. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2015; 13.
6. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 33 Tahun 2Ol4 tentarrg Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2015; 14.
7. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 34 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2015. 15.
Menetapkan
MEMUTUSKAIT
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 34 TAHUN 2OI4 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2015
Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 34 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dal Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2015, diubah sebagai berikut:
Ketentuan Pasal 9 ayat (71 huruf (a) dan (b) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- a. Tingkat A untuk Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pendamping Pejabat Negara (lsteri/Suami);
b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II;
diantara pasal 13 dan pasal 14 ditambahkan satu pasal yaitu pasal 13a, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 13

a
Ketentuan Pedalanan dinas pada perubahan Peraturan Wa-likota Nomor 34 Tahun 2Ol4 ini berlaku bagt Pe{alanan Dinas yang dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2O 15.
Ketentuan Lampiran II tentang Rincian Biaya Penginapan, Transportasi dan Uang Harian Perjalanan Dinas diubah sehingga berbunyi sebagai berikut (terlampir).
Ketentuan l,ampiran IV tentang Satuan Biaya Penginapan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut (terlampir).
Ketentuan Lampiran V tentang Fasilitas Transportasi Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap diubah sehingga berbunyi sebagai berikut (terlampir).
Pesd II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangal Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.
Ditetapkan di Kotamobagu Pada tanggal 3o Sete\^bqf 2015
QIWALIKOTA KoTAMOBAGU
TAFONG BARA
Diundangkan di Kotamobagu Pada tanggal 70 q,tclt bUr 2Ol5
BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2015 NOMOR 3I
t A.MPIRAN II
: PERATURAN WAIIKOTA KOTAMOBAGU
NoMOR :31
TAHUN 2015
TANGGAL :
30 S€Pf€ MSEE 2015
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 37 TAHUN 2014 TE}ITANG STANDARD BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PECAWAI TIDAK TETAP DI LINOKUNCAN PEMERII.ITAH KOTA KOTAMOMGU TAHUN ANGGARAN 2015
RINCIAN BIAYA PENGINAPAN, TRANSPORTASI DAN UANG HARI,AN PERJAI^{NAN DINAS
| No. | .IENIS TIIAYA | TINGMT A (Pejabat Negara/ Pimpinaa darr Anccota DPRDI | TINGMT A (Pejabat Negara/ Pimpinaa darr Anccota DPRDI | TINGKAT B (Es. II) | TINGKAT B (Es. II) | TINGKAT C (Es. IIIlGol. IV) | TINGKAT C (Es. IIIlGol. IV) | TINGKAT D (Es. IV/Gol. III) | TINGKAT D (Es. IV/Gol. III) | TINGKAT E (Goll/ll) | TINGKAT E (Goll/ll) | KETERANGAN |
|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| I | PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI SULUT UANO REPRESENTASI | Rp Rp | 25O,OOO 250,000 | Rp Rp | lSo,ooo 150.000 | RD | | Rp | | RD | | Orang / Hari Lumpsum |
| II | BIAYA TRANSPORT DIBAYARKAN SESUAI DENGAN BIAYA RIIL | | | | | | | | | | | . KTG -MANADO ( BANDARA PP) i TEMPAT TUJUAN BANDARA ( PP) |
| III | BIAYA PENCINAPAN DIBAYARKAN SESUAI DENGAN BIAYA RIIL | | | | | | | | | | | Orang / Hari |
| IV | UANG HARIAN DIBAYARKAN BERDASARKAN DAERAH TUJUAN PELAKSANAAN TUGAS | | | | | | | | | | | Orang / Hari |
| | PER.IALANAN DINAS LUAR KOTA KOTAMOBAGU DAT,AM PROPINSI SULIJT | RP | 620,OOO | Rp | 52O,OOO | Rp | 37O,qX) | Rp | 370,(x)O | Rp | 370,(x)O | Orang / Hari |
| | A. UANG HARIAN i | Rp | 370,000 | Rp | 370,OOO | Rp | 370,000 | Rp | 37O,0OO | Rp | 370,000 | Orang / Hari |
| | B. UANG REPRESENTASI | RD | 250.OOO | Rp | 150,OOO | | | | | | | Lumpsum |
| VI | PERJALANAN DINAS DAI,AM DAERAH / WILJq.YAH KOTA KOTAMOBAGU | Rp | ISO,OOO | Rp | r50,000 | Rp | 150,000 | Rp | 150,000 | Rp | 150,000 | Orang / Hari |
6l trrALrKorA Ko r AuoB acu, ll
TATONG BARA
I.AMPIRAN IV
: PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR
: 11 TAHUN 2015
TANGGAL
: 30 sellEMgEP
2015
TENTANG
: PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG STANDARD BIAYA PERJAI.ANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2015
SATUAN BIAYA PENGINAPAN
| No | Propinsi | | Pejabat Negara, Pimpinan dan Anscota DPRD | Eselon II | Eselon IIII Gol. Iv | Es€lon lvl C,ol- III | Golongar I/II |
|------|-------------------------|------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | ACEH | OH | 4,420,000.oo | 1,304,000.00 | 1,Oa0,o00.oo | 41o,oqq.0q | 370,000.oo |
| 2 | SUMATERA UTARA | OH | 4,960,000.00 | 1,214,000.00 | 7n3,00!.00 | sq5,oqo.0q | 310,000.oo |
| 3 | R]4U | OH | 3 ,8 r 7 ,000. o0 | 1,168,OOO.00 | a6a,000.0o | 450,000.00 | 340,000.oo |
| 4 | Kq,ULAU4N Rr4q | OH | 4,27 5,000.00 | 1,28s,000.00 | 6s0,00!.oo | sq2,oqo.0q | 2a0,000.00 |
| 5 | JAMBI | _oH | 4,OOO,OOO.00 | 1,176,OOO.00 | 697,000.00 | 382,000.00 | 290,000.oo |
| 6 | sulr4.TeRd nARar | slr | 4,240,000.00 | 1,155,OO0.00 | 844,000.oo | 477 ,OOO.OO | 3jo,0q0.oq |
| 7 | SUMATERA SEI.ATAN | OH | 4,68i,OOO.00 | 1,228,000.00 | 69s,oqo.oo | 514,00O.00 | 310,000.00 |
| 8 | I.A.MPUNC | OH | 3,960,0O0.00 | 1,299,000.00 | 790,000.00 | 324,000.00 | 356,000.00 |
| 9 | BENGKULU | OH | 1,300,000.00 | 790,000.00 | 712,000.00 | 599,000.00 | 510,000.00 |
| 10 | | OH | 3,335,OOO.OO | 1,310,000.00 | 850,000.00 | s33,00!.oo | 304,000.00 |
| 1l | BANTEN | o1'H | 3,808,000.00 | 1,430,000.00 | 1,024,ooo.00 | 7e7,00!.oo | 1q0,oeo.0q |
| 12 | JAWA BARAT | OH | 3,664,000.00 | 1,753,000.00 | 949,0OO.00 | 515,000.00 | 163,0!0.09 |
| 13 | p41 J44enra | OH | 8,720,000.00 | 1,086,00040 | 800,000.00 | 610,0q9.0q | 100,0!0.09 |
| 14 | J4llvA LENI|AH | OH | 4,146,000.00 | L478LOOOQ0 | 1,024,00!.OO | 4Z,oog.00 | 3so,o!0.09 |
| ts | D.I. JOGJAIGRTA | OH | 4,620,000.00 | 1,334,000.00 | 7 47 ,OOO.OO | 62i,00O.00 | 461,000.00 |
| 16 | JAWA TIMUR | OH | 4,400,000.00 | 1r359,OOO.0O | a41,000.0o | 499,OOq.00 | 3?e,oqo.oq |
| | BALI | qH | 4,88r.,000.00 | 1.810,O00.0O | 1,304,000.oo | 904,0OO.00 | 65€,000.00 |
| E | NUSE TTNC.GARA AARAI | qH_ | 3,429,OOO.OO | 2,738,000.00 | 737,000.00 | 540,000.00 | 360,0OO.00 |
| 19 | NUSa rOnC.Cane T ttvrun | 9tr_ | 3,000,ooo.oo | 1,000,000.00 | 700,000.00 | 662,000.00 | 400,00o.00 |
| 20 | rauMartraN eARAa | oq | 2,400,000.0o | 1,130,000.00 | 866,000.00 | 430,000.00 | 361,0OO.00 |
| 2t | KALIMANTAN TENGAH | ql{ | 3,000,000.0o | 1,596,000.00 | 923,000.00 | 558,00!.OO | 436,OOO.OO |
| | KALIMANTAN SELATAN | JH | 4,250,000.00 | 1,679,000.00 | 8 r6,000.00 | 500,000.00 | 379,000.00 |
| 23 | XET-IAAENTAN TIIUUR | JH | 4,0{0,000.00 | 3,O21,OO0.00 | r,596,000.00 | s!0,000.00 | tso,0!0.09 |
| 24 | KALIMANTAN UTARA | OH | 4,OOO,OO0.00 | 3,021,OO0.00 | 1,596,000.00 | 550,00O.00 | 1s0,0!o.oq |
| 2ii | SUI.AWESI UTARA | OH | 3,200,000.00 | 1,553,OOO.00 | 640,000.00 | 549,000.00 | 342,000.00 |
| 26 | GOROMTAI' | OH | 1,320,00o.00 | 1,134,000.00 | 910,000.00 | 423,000.00 | 240,0O0.00 |
| 27 | SUII,WESI BARAT | OH | r,260,ooo.oo | 1,030,000.00 | 910,00O.00 | 425,000.00 | 360,0q0.0q |
| 4 | SUI,AWESI SELATAN | OH | 4,820,OOO.OO | 1812,000,00 | 968,000.00 | 539,00t.00 | 3ir8,o!0.0q |
| ry | suuweslT e ltoen | OH | 2,030,000.00 | 1,298,000.00 | 894,000.00 | 493,00i.00 | x89,0!O.Oq |
| 30 | SUI,AWESI TENGGARA | OH | 1,850,000.00 | 1,070,000.00 | 802,000.00 | 488,00i.00 | 420,000.00 |
| 3l | MALUKU | OH | 3,000,000.00 | 1,030,OOO.00 | 680,000_oo | 545,000.00 | 414,000.00 |
| 32 | MALUKU UTARA | OH | 3,110,000.00 | 1,512,OOO.00 | 600,000.00 | 478,000.00 | 340,000.00 |
| | PAPUA | sH | 2,850,000.00 | 1,668,OOO.00 | 754,000.00 | 460,00O.00 | 414,000.00 |
| 34 | PAPUA BARAT | OH | 2,7s0,000.00 | I,482,OO0.OO | 976,000.00 | 798.OOO.OO | 370.000.00 |
hwALrKorA KoTAf oB cntL
LAMPIRAN IV
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
31 TAHUN 2015
30 SE?'ItMS0P
2015
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG STANDARD BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2015
FASILITAS TRAT{SP'ORTASI BAGI Pq'ABAT NEGARA, PIMPIITAN DAN AN(XX}[A DPRD, PEGAW/U NEGERI SIPIL DAN PEGAWN TIDAK TETAP
| | | TINGKAT | TRANSPORTASI | TRANSPORTASI | TRANSPORTASI | TRANSPORTASI |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| NO. | GOLONGAN | PERJALANAN DINAS | PESAWAT UDARA | KAPAL LATJT | KERETA API / BUS | LAINNYA |
| 1. | Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD | A | Bisnis | VIP/KELASIA | Eksekutif | Sesuai Kenyataan |
| 2. | Eselon II | B | Ekonomi | Kelas II A | Eksekutif | Sesuai Kenyataan |
| J. | Eselon III / Golongan IV | c | Ekonomi | Kelas II A | Eksekutif | Sesuai Kenyataan |
| 4. | Eselon IV / Golongan III | D | Ekonomi | Kelas II A | Eksekutif | Sesuai Kenyataan |
| 5. | PNS Golongan II, I dan Pegawai Tidak Tetap | E | Ekonomi | Kelas II A | Eksekutif | Sesuai Kenyataan |
fii WALTKOTA KOTAMOBAGU, /a
TATONG BARA
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 11 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 11 TAHUN 2009
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERDANG BEDAGAI,
:
:
a.
bahwa kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;
- bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud huruf a diatur dengan Peraturan Daerah sesuai ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentangDesa; b.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan KepalaDesadanPerangkatDesa; c.
1.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4150);
2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4346);
2. 3 . Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-UndangNomor12Tahun2008tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pamerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor4857);
Menetapkan
:
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4595);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
dan
BUPATI SERDANG BEDAGAI
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGANKEPALADESADANPERANGKATDESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

DalamPeraturanDaerahiniyangdimaksuddengan:
1. DaerahadalahDaerahKabupatenSerdangBedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalamUndang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraPemerintahanDaerah.
4. Bupati adalahBupatiSerdangBedagai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat dengan sebutan DPRD adalahDewanPerwakianRakyatDaerahKabupatenSerdangBedagai;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah KabupatenSerdangBedagai.
7.
- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republikindonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem PemerintahanNegaraKesatuanRepublikIndonesia.
9. PemerintahDesa adalahKepala DesadanPerangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahandesa,
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahdesa.
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desadalammemberdayakanmasyarakat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan PeraturanDaerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan denganPeraturanDesa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPDbersamaKepalaDesa.
BAB II - KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghasilan tetap dan atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa minimal sama dengan upah minimum RegionalKabupaten.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan dalamAPBDsesuaidengankemampuanKeuanganDaerah.
- (4) Rincian penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainya sebagaimana dimaksudpadaayat(2),diaturlebihlanjutdenganperaturanbupati.
BAB III - KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN SEKRETARIS DESA YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 3

- (1) PegawaiNegeri Sipil yangdipilih danditetapkan menjadi Kepala Desa dan atau Sekretaris Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa dan atau Sekretaris Desa akan tetapi tidak kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dibayar oleh instansi induk.
- (3) Kepala Desa dengan perangkat desa yang berstatus pegawai negeri sipil tidakmendapatpenghasilantetapyangdidanaidariAPBDesa
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan lain yang telah ada selama ini yang mengatur tentang kedudukan keuangan kepala desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Serdang Bedagai dinyatakan dicabut dan tidakberlakulagi.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur denganPeraturanBupati
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

PeraturanDaerahinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten SerdangBedagai.
DitetapkandiSeiRampah
Padatanggal17Desember2009
BUPATISERDANGBEDAGA
dto
H.T.ERRYNURADI
DiundangkandiSeiRampah padatanggal 17Desember2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
dto
H. HARIS FADILLAH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2009 NOMOR : 11