Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PAJAK HOTEL
Berlaku: 5 TAHUN 2003
N/A
Preamble

Menimbang
: a.
bahwa dengan di tetapkannya Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel dan Restoran harus disesuaikan dengan memisahkan antara Pajak Hotel dengan Pajak Restoran ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Pajak Hotel dan Restoran perlu disesuaikan dengan ayat (2) huruf a dan b Pasal 2 Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 yaitu Pajak Hotel dengan Pajak Restoran ;
1
Mengingat
- c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf b perlu membentuk kembali Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel .
2. : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) ;
2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3684) ;
3. Undang - undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3686) ;
4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839 ) ;
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
6. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952 );
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang -Undangan dan Bentuk Rancangan Undang - Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Jeneponto ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2001 Nomor 01 ).
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PAJAK HOTEL .
BAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK Pasal 2
Pasal 3

Tidak termasuk Obyek Pajak Hotel adalah :
- a. Penyewaan Rumah atau Kamar, Apartemen dan atau Fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan Hotel;
- b. Pelayanan tinggal di Asrama dan di Pondok Pesantren ;
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu Hotel dengan pembayaran ;
- d. Pertokoan, Perkantoran, Perbankan, Salon yang dipergunakan oleh umum di Hotel;
- e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum ;
BAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK Pasal 2
Pasal 4

- (1). Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada Hotel ;
- (2). Wajib Pajak Hotel adalah pengusaha Hotel .
BAB III - DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 5

Besar Pengenaan adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Hotel .
BAB III - DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
BAB IV - WILAYAH PUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 7

- (1). Pajak yang terutang dipungut di Daerah Kabupaten Jeneponto ;
- (2). Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan Dasar Pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
BAB V - MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwing.
BAB V - MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 9

Pajak Terutang dalam masa sejak terjadi pada saat pelayanan di Hotel .
BAB V - MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 10

- (1). Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD ;
- (2). SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya ;
- (3). SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat - lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak ;
- (4). Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.
BAB VI - TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 11

- (1). Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 10 Bupati menetapkan Pajak Terutang dengan menerbitkan SKPD ;
- (2). Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan penerbitan STPD.
BAB VI - TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 12

- (1). Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang ;
- (2). Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
- a. SKPDKB.
- b. SKPDKBT.
- c. SKPDN.
- (3). SKPDKB sebagaiamana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan:
- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4). SKPDKBT sebagaiamana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditertbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5). SKPDT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6). Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.
- (7). Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

- (1). Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan / ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2). Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3). Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

- (1). Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2). Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3). Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut - turut dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4). Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5). Persetujuan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15

- (1). Setiap Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2). Bentuk, jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 16

- (1). Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo ;
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang ;
- (3). Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 17

- (1). Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2). Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu ) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang -utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak..
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 21

Bentuk, Jenis dan Isi Formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan Pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB IX - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 22

- (1). Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak.
- (2). Tata cara pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB X - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 23

- (1). Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
- a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang - Undangan Perpajakan Daerah;
- b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;
- c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilapan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2). Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrsi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD sebagimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Daerah, atau pejabat selambat- selambatnya 30 (tiga puluh ) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3). Kepala Daerah atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan Keputusan.
- (4). Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan, atau Pengurangan Sanksi Administrasi dianggap dikabulkan.
BAB XI - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 24

- (1). Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :
- a. SKPD.
- b. SKPDKB.
- c. SKPDKBT.
- d. SKPDLB.
- e. SKPDN.
- (2). Permohonan keberatan sebagimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3). Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas ) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sesudah harus memberikan Keputusan.
- (4). Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas ) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5). Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.
BAB XI - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 25

- (1). Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan penyelesaian sengketa pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2). Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.
BAB XI - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 di kabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan.
BAB XII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 27
Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XIII - KADALUARSA
Pasal 29

- (1). Hak untuk melakukan penagihan Pajak, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak, saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2). Kedaluarsa Penagihan Pajak sebagimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
- b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 30

- (1). Wajib Pajak yang karena kealpaan tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat di pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan atau denda sebanyak - banyaknya 3 ( tiga ) kali jumlah pajak yang terutang .
- (2). Jumlah pajak yang dengan segaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat di pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 5.000.000,-.
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 31

Tindak Pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 30 tidak di tuntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak.
BAB XV - PENYIDIKAN
Pasal 32

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkup Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sebagaimana di maksud dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana di maksud pada ayat ( 1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang di lakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut ;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah ;
- d. Memberikan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah ;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemerikaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah .
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
9. (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikanya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.
Ditetapkan di : Jeneponto.
Pada tanggal : 28 Agustus 2003
BUPATI JENEPONTO
BAHARUDDIN BASO TIKA
Di undangkan di
: Jeneponto
Pada tanggal
: 1 September 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
H. SYAHRIR WAHAB
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2003 NOMOR 87
/favorite
LAGUKU
/favorite
MUNGKINKAH KAU TAU RASA CINTA YANG KINI MEMBARA YANG MASIH TERSIMPAN DALAM LUBUK JIWA
INGIN KUNYATAKAN LEWAT KATA YANG MESRA UNTUKMU NAMUN KUTAK KUASA MENGENANG SEMUA YANG TERLEWATI COBA TUK LUPAKAN BAYANGAN DIRIMU YANG SELALU SAJA MEMAKSA TUK MERINDUMU
SEKIAN LAMA AKU MENCOBA MENEPIKAN DIRIKU DI REDUPNYA HATIKU LETIH MENAHAN PERIH YANG KU RASAKAN WALAU KU TAU KU MASIH MENDAMBAMU
LIHATLAH AKU DISINI MELAWAN GETIRNYA TAKDIRKU SENDIRI
TANPAMU AKU LEMAH DAN TIADA BERARTI
Naff
WWW.IDHAECHA.COM.