PERATURAN DAERAH Unknown Nomor ] Tahun 2011
Tentang ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Berlaku: 4 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
PERATURAN DAERAH KABUP ATEN MELA WI NOMOR ] TAHUN 2011
TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MELA WI,
- Menimbang a
- bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang diglgmj oleh pendeduk Kabpaten Mel@wi perlu dilplkgn pengatran tentang iii~iii iiiwii iii.iii'ii .~iifriiii iii«ii AaRU~ii wisiii~ii iiiiiiif Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa Administrasi Kependudukan memiliki nilai penting dan strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengelolaan Administrasi Kependudukan secara terkoord:inir dan berkesinambungan;
- c. bahwa dalam rangka tertib Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan penataan Administrasi Kependudukan di wilayah Kabupaten Melawi yang terdiri dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan.
- I, Indang-Indang Nomor 1 Thin 1974 tentang Perkawinan ([embaran Negara ea a a e a ea a Ewa Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 3474) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambaha n Lembaran Negara Re p ublik Indonesia Nomor 5064);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Neogra ennhlil Indonesia Tahmn 00 Nomor 100 Tamhahan I emharan As. w4 4Aw%.A AA A "s .46.A4. 4w46. A Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
Indana Undana
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Re p ublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4674);
12. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing Dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran AT.---I..LL1. II-&gt; n1.- nn I. on nr..r l.. IN&amp;rd IC[uUIIK IIUOIItSIA IduII LUUI INOIIIOI OU, IAIIUIIAII LCIIIUIII Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahmun 20)07 Nomor 92. Tamhahan I.emharan Neoara Indonesia Nomor 47377. -..««««.-.««..--«-..---.-...-..-...
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
20. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
16. 1 Dao+vow Dada+ Dall1 TAavaGa Iva K Tl« no tatavo 4 i, i ~ii~iii i i~bi~ii ±uUIII LIKUIICDIO IVULIIUI AA IaIuII LUU7 LIILaII Penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara Nasional;
22. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h un 2004 Nomor 119).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
dan
BUPATIMELAWI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Melawi;
2. Pemerintah Daerah adaiah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Melawi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi;
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi;
6. Instansi Pelaksana adalah Instansi yang diberi kewenangan dan tanggung jawab melaksanakan +woe valrl dos +aeN 4aloe Adv+vitae~ L asassslra+ vu4a punun a 1uI;I uIuIuaI4 /uLuDuaI uuuuunI,
7. Kepala Dinas atau disebut juga Supervisor Perizinan adalah pengelola data kependudukan yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada personil pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ditingkat Kabupaten atau dibawahnya dan mengusulkan/membatalkan usulan pengguna Hak Akses;
8. Administrator Data Base adalah pengelola penggunaan operasional database dan monitor backup dan recovery dari data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) setiap hari;
9. Operator adalah pengelola data kependudukan yang bertugas melakukan entri data, cetak dokumen, cetak informasi data statistik clan laporan sesuai dengan persetujuan supervisor;
10. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Melawi;
11. Camat adalah Camat di Wilayah Kabupaten Melawi;
12. Desa adalah Kesatuan: masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
13. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Rukun Tetangga yang berada di wilayah Kabupaten Melawi;
14. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Rukun Warga di Wilayah Kabupaten Melawi;
15. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
16. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia clan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
17. Penduduk Kabupaten Melawi adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Melawi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
18. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disabkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia;
19. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;
20. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka wak:tu yang terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
21. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap i [/ilaurah Moaara IKaeatan Ianmhlil Indaneeia ceenai dennon lotentan Daratran Dormndano. A Yt Ai44'4AA Lwf464 Aw444AAA A[LAA AAA4LA1wA4 wt wtis4MA Aw4WAit4AAA A WI6GAG4Ii I WIG41ii4ls undangan;
22. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalarni hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial clan orang terlantar serta komunitas terpencil;
23. Pendafiaran Penduduk adaiah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas peiaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;
24. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang. dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat ter h adap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
25. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;
26. Keluarga adalah seseorang atau kelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan/atau orang lain yang tinggal dalam satu rumah atau bangunan clan terdaftar dalam Kartu Keluarga;
27. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
28. Anggota Keluarga adalah orang-orang yang nama clan identitas Biodatanya tercantum dalam kartu keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab kepala keluarga;
29. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
30. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
31. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
32. Dokumen Pencatatan Sipil adalah bukti otentik hasil pencatatan berupa akta-akta catatan sipil yang meliputi akta kelahiran, akta perceraian bagi yang bukan beragama Islam, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak/adopsi, kematian, ganti nama, serta peristiwa penting lainnya;
33. Akta Catatan Sipil adalah pencatatan otentik hasil pencatatan tentang peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak/adopsi, kematian, ganti nama serta peristiwa penting lainnya;
34. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi: kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama clan perubahan status kewarganegaraan;
35. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat asal ke tempat tujuan;
36. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti auntentik dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan si p il meliputi biodata penduduk, KK, KTP, surat keterangan kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil;
37. 3 7. Kartu Identitas adalah keterangan tertulis dan hasil pendaftaran penduduk yang terdiri dari kartu keluarga, kartu tanda penduduk, kartu identitas penduduk musiman dan surat ketarangan tempat tinggal;
38. riwayat perkembangan dan perubahan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami seseorang; 38.
39. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang berstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
40. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan;
41. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan;
42. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta diiindungi kerahasiaannya;
43. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUAKec adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam;
44. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah satuan kerja Dinas di Tingkat Kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta;
45. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan daerah yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
46. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
BAB II - KRITERIA HAK DAN KEW AJIBAN PENDUDUK
Pasal 3

- (1) Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- a. dokumen Kependudukan;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasi! Pendaftaran Pendudnk dan Pencatatan Sipi! atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas, setelah adanya penetapan pengadilan.
8. ()) 'T#a ooro orororotorn ntl vnormnrolal hal oahaooimono tavcaht vado arat (1) Jot lalli ()ACM CAI€ 1A.yAKuCu ALALLAn ALIA[IUIII IKn DUCA4ALICIIK LI DUut Luc 4yCt tAJ AAIKLLAI ALAI lanjut dengan Peraturan Bupati.
Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Petugas Registrasi di Desa/Kelurahan dan pejabat pencatatan sipil dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 6

- (1) Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana diprioritaskan pada Kecamatan yang:
- a. kondisi geografis terpencii, sulit dijangkau dengan transportasi umum dan sangat terbatas akses pelayanan publik; dan/atau
- b. memerlukan pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat.
- (2) UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimak:sud pada ayat (1) Pasal ini, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana.
- (3) UPTD Instansi Pelaksana mem p unyai tugas melakukan pelayanan pencatatan sipil.
- (4) Pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, meliputi :
- b. kematian;
- a. kelahiran;
- c. lahir mati;
- d. perkawinan;
- e. perceraran;
- f. pengakuan anak;
- g. pengesahan anak;
- h. pengangkatan anak;
- i. perubahan nama;
- j. perubahan status kewarganegaraan;
- k. pembatalan perkawinan;
- I. pe m batalan perceraian; dan
- m. peristiwa penting lainnya.
- (5) Pelaksanaan tugas pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
21. ( 6) Pejabat Pencatat Sipil pada UPTD Instansi Pelaksana berwenang menerbitkan Kuti pan Akta Catatan Sipil yang meliputi akta :
- a. kelahiran;
23. L-ave+e· U. 6LILI,
- c. perkawinan;
- d. perceraian; dan
- e. pengakuan anak.
- (7) Wilayah kerja UPTD Instansi Pelaksana yang dibentuk sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat meliputi 1 (satu) Kecamatan atau lebih yang secara geografis berdekatan.
- (8) Susunan organisasi dan tata kerja serta eselonisasi UPTD Instansi Pelaksana disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah mengenai pedoman pembentukan perangkat daerah.
BAB III - PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 7

- (1) Pendaftaran Penduduk bagi Warga Negara Indonesia dilakukan oleh Petugas Registrasi.
- (2) Sebelum melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipiI Warga Negara Indonesia terlebih dahulu meminta surat keterangan/pengantar dari RT setempat.
- (3) Petugas Registrasi sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. ( 4) Petugas Registrasi menerima pendaftaran penduduk dan keroudian mencatatnya dalam buku register.
- (5) Petugas Registrasi dapat meminta kepada pemohon pendaftaran penduduk untuk melengkapi data atau meminta keterangan tentang kebenaran data.
BAB III - PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 8

- (1) Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil sebagairnana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dari Dinas Instansi Pelaksana.
- (4) Pejabat Pencatatan Sipil menerima, menverifikasikan kebenaran data, mencatat data, menadatangani register dan kutipan akta serta membuat catatan pinggir pada akt a -akta catatan sipil.
- (5) Dalam hal Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berhalangan, Bupati dapat menunjuk pejabat lain dari Dinas Instansi Pelaksana.
BAB III - PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 9

- ( 1) Ketua RT mencatat dalam buku register sernua keterangan/pengantar yang diberikannya kepada pemohon pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Setiap 3 ( t iga) bulan ketua RT menyampaikan laporan perkembangan penduduk/warganya kepada Lurah/desa melalui Petugas Registrasi yang ditembuskan kepada ketua RW setempat.
- (3) Tata cara pencatatan dan penyampaian laporan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, beserta hak dan kewajiban Ketua RT clan Ketua RW diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB III - PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 10

- (1) Pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (2) Persyaratan clan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
PENDAFTARAN PENDUDUK aoin K eet s Nomor Induk Kependudukan wee Pasal 11
- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
BAB III - PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 12

- (1) NIK sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) Peraturan ini, terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri dari:
- a. 6 (enam) digit pertama kode wilayah provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
- b. 6 ( enam) digit kedua adalah tanggal, bulan dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40; dan
- c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.
5. Q2) NIK yang ditulis dalam 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diletakk.an pada posisi mendatar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan ruang lingkup penerbitan dokumen identitas lainnya, serta pencantuman NIK, akan diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Paragrafl
Perubahan Alamat
BAB III - PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk: berdasarkan pelaporan penduduk.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubaban dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Paragraf2
Pindab Datang
BAB III - PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 14

- (1) Penduduk WNI Kabupaten Melawi yang pindah wajib melapor kepada Petugas Registrasi melalui RT setempat untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum kepindahannya.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksnd pada ay a t (1) Pasal ini, adalah berdomisilinya pendudnk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Penduduk yang datang ke wilayah Kabupaten Melawi wajib melapor kepada Petugas Registrasi melalui RT setempat dengan membawa surat keterangan pindah dari Instansi Pelaksana di tempat asal.
4. () Pendaftaran Pindah Datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dan ayat (3) Pasai ini, dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (5) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatanganinya surat keterangan pindah datang oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi wilayah penduduk: yang pindah datang dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, wajib dibawa pada saat berpergian.
- (3) Masa berlaku surat keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud \_pada ayat (2) Pasal ini, disesuaikan dengan masa berlakunya Izin Tinggal Terbatas.
BAB III - PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 18

- (1) Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi melalui ketua RT setempat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Izin Tinggal Tetap
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi] Kabupaten Melawi mendaftar dan menerbit k an KK dan KTp,
BAB III - PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 19

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah keluar negeri wajib mela\porkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sinil Kahnaten Melawi menerbitkan Keteranoan Pindah Tar Neoeri (KPN). a a a a-a --.-Na DO a
BAB III - PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 20

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan ini, akan diatur lebih --------... ----. -. --. ---. -----� --· ---·-. ------·--- ---. ----lanjut dengan Peraturan Bupati.
Paragraf4
Penduduk Pelintas Batas
BAB III - PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 21

- (1) Penduduk WNI yang tinggal di perbatasan antar negara yang bermaksud melintas batasnegara diberi buku pas lintas batas oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, yang telah memperoleh buku pas lintas batas wajib melaporkan identitasnya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran bagi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut denagan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
BAB III - PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 22

- (1) Instansi pelaksana waj ib melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan yang meliputi:
- a. penduduk korban bencana alam;
- b. penduduk korban bencana sosial; dan
+
,
- c. orang terlantar;
- d. komunitas terpencil.
- (2) Penduduk penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b Pasal ini, dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan.
- (4) Ketentuan mengenal persyaratan dan tata cara Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
4 pdgau nctIipat
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri
BAB III - PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 23

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Petugas Registrasi atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 24

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua dari anak yang lahir atau orang lain berdasarkan surat kuasa yang sah kepada Pejabat Pencatatan Sipil melalui Ketua RT setempat paling larnbat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Pencatatan kelahiran dalam register akta kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran terhadap ovote l»ale~ow oooaowowe rowo 4Jul lat«ls uoel olre ates »alcwclacv owe tore pIuwa auua Du1aII5 yang uuan uInLanIuI Da uDuIIya auau nCuIauaaI tIaI uaIIy, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi berita acara pemeriksaan dari kepolisian.
- (4) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi.
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 25

- ( 1 ) Kelahiran warga negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Melawi di luar wilayah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dicatat pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatat dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana pada ayat (2) Pasal ini, mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil melalui ketua RT setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Melawi.
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 26

- (1) Kelahiran penduduk Kabupaten Melawi di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh orang tua atau orang lain berdasarkan surat kuasa yang sah kepada Instansi Pelaksana di tempat tujuan atau tempat singgah berdasarkan keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut atau kapten pesawat terbang.
- (2) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berada di wilayah Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada Instansi PeJaksana setempat untuk dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimasud pada ayat (1) Pasal ini, berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran bagi orang asing, pencatat dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (4) Apabila Negara tempat tujuan atau singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik. Indonesia setempat
- (5) Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) Pasal ini, mencatat peristiwa kelahiran dalam register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta K elahiran wAw.AAA.kl
- (6) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini, wajib dilaporkan oleh orang tua atau orang lain berdasarkan surat kuasa yang sah kepada pejabat pencatatan sipil melalui ketua RT setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Kelahiran hingga Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Melawi.
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 27

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan ini, yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan I (satu) tahun sejak tanggal kelahiran pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Melawi.
- (2) Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu I (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 28

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh orang tua dari anak yang lahir atau orang lain berdasarkan surat kuasa yang sah kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Melawi melalui Ketua RT setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Pejabat Pencatat Sipil sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini, menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan
Daraorf 1 i es
Pencatatan Perkawinan di Indonesia
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 30

- (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Pejabat Pencatatan Sipil melalui Ketua RT di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 ( enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat Q2) Pasal ini, masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
4. ( 4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan di KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Pejabat Pencatatan Sipil dalam waktu paling lambat 10( sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil Pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (7) Pada Kecamatan yang dibentuk UPTD, maka pada tingkat kecamatan dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD.
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 31

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berlaku pula bagi:
- a perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Kabupaten Melawi atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 32

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Pencatatan perkawinan dilakukan setelah ada n ya penetapa n Pengadilan.
Paragraf2
Pencatataan Perkawinan diluar Wilayah Republik Indonesia
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 33

- (1) Perkawinan penduduk Kabupaten Melawi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Pasal ini, tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, mencatat peristiwa perkawinan dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil melalui ketua RT setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Melawi.
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 34

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat Pencatatan Pembatalan Perkawinan
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 35

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada instansi pelaksana melalui ketua RT setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah mernperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikian subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
3. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana di maksud pada ayat (1) clan ayat (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keli.ma Pencatatan Perceraian Paragraf l Pencatatan Perceraian di Indonesia
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 36

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil melalui Ketua RT setempat paling la m bat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
Paragraf2
Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 37

- (1) Perceraian penduduk Kabupaten Melawi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwena n g di Negara setempat atau dilapork an pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, mencatat peristiwa perceraian dalam register Akta Perceraian clan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
4. f Daeon±tao aoaair calaoaiu AR.aloud ggglg a¢ (1) au g4 ( 1..Lr all V'5 tr) i cauauau pc±in 2su0au1an uuuu pa yat tIJ ua ayat t4) upuIna UILI Y bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi melalui Ketua RT setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Melawi.
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 38

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 clan Pasal 37 Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (1) Pembatalan Perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil melalui Ketua RT setempat paling lambat 60 (enam pulul) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pejabat Pencatatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subyek clan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketujuh Pencatatan Kematian Paragraf l Pencatatan Kematian di Indonesia
Pasa! 40
- (1) Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas Kependudukan. dan Pencatatan Sipil melalui Ketua RT setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dilakukan berdasarkan leterngan kemgtian dari nihal gno herwenang Awwas.saw.M 'ts ww E"
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadinya Kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Pejabat Pencatatan Sipil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian. � � �
Paragraf2
Pencatatan Kematian diluar wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 41

- (1) Kematian penduduk Kabupaten Melawi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di Negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Apabila Perwakilan Republik Indonesia mengetahui peristiwa kematian seorang penduduk Kabupaten Melawi di negara setempat yang tidak dilaporkan dan dicatatkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi tersebut, pencatatannya dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia.
Dalam
- (3) Dalam hal seseorang penduduk Kabupaten Melawi Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang, pemyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Instansi berwenang di Negara setempat
- (4) Dalam hal terjadi kematian seseorang penduduk Kabupaten Melawi Warga Negara Indonesia yang tidakjelas identitasnya, pemyataan clan pencatatannya dilakukan oleh Instansi berwenang di Negara setempat.
- (5) Keterangan pemyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini, dicatatkan nada Perwakilan Remnhlile Indonesia &lt;etemnat wee·raw..wi re
- (6) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, menjadi dasar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan mengenai kematian seseorang.
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 42

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak:
Dan Pengesahan Anak
Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak di Indonesia
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 43

- (1) Pencatatan Pengangkatan Anak: dilaksanakan· berdasarkan Penetapan Pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajib dilaporkan oleh ora n g yang mengangkat kepada Dinas yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran melalui Ketua RT setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
Paragraf2
Pencatatan Pengangkatan Anak: Warga Negara Asing Di luar Wilayah Republik Indonesia
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 44

- (1) Pengangkatan anak warga Negara asing yang dilakukan oleh Kabupaten Melawi di luar wilayah Republik Indonesia wajib dicacatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat.
- (2) Hasil pencatatan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia
- (3) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak menyelenggarakan pencatatan Pengangkatan Anak bagi warga negara asing, warga Negara yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan surat keterangan pengangkatan anak.
- (4) Pengangkatan anak warga Negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilap.orkan oleh p.enduduk kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Melawi melalui Ketua RT setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersan.gkutan kembali ke Kabupaten Melawi.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, Pejabat Pencatatan Sipil mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
Paragraf3 Pencatatan Pengakuan Anak
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 45

- (1) Pengakuan anak di Kabupaten Melawi wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi melalui Ketua RT setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak mebenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
4
Paragraf
Pencatatan Pengesahan Anak
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 46

- (l) Setiap pengesahan anak di Kabupate n Melawi wajib dilaporkan ole h orang tua kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Melawi melalui Ketua RT setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 47

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak sebagai mana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44 Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesembilan
Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan Paragraf i Pencatatan Perubahan N ama
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 48

- (1) Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pegadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Pejabat Pencatatan Sipil yang menerbitkan akta pencatatan sipil melalui Ketua RT setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini,, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil.
Paragraf2
Pencatatan Perubahan Status kewarganegaraan Diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 49

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia di Kabupaten Melawi wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Melawi melalui Ketua RT setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) Pasal ini, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
Paragraf3
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 50

- (I) Perubahan status kewargaegaraan dari Penduduk Kabupaten Melawi Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing di luar Wilayah Republik Indonesia yang telah mendapat persetujuan dari Negara setempat wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia
- (3) Pelepasan kewarganegaraan Indonesia sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini, diberitahukan oleh Doeruwakilan ennhlilr Indone&lt;in cetemnat kenada [enteri vano heruwenno mennrnt Deranmran wAr.A4M .A we iwwit AM AwAw Ms wtwas aw a we Perundang-Undangan dan kemudian disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Melawi.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 51

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama dan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesepuluh
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 52

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekgtan hnlm tetgn Aw4.iv ·· vi
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, paling lam.bat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting Lainnya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesebelas
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Diri
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 53

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa penting yang menyang k ut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Pejabat Pencatatan Sipii melaui dan/atau Ketua RT setempat atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan clan tatacara pelaporan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur dalam Peraturan Bupati Melawi.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Data Kependudukan Bagian Kesatu
Pasal 54

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk
- (2) Data perseorangan meli p uti :
- b. NIK;
- a. Nomor KK;
- c. Nama Lengkap;
- d. Jenis Kelamin;
- e. Tempat lahir;
- f. T anggaibuian/tahun iahir;
- g. Golongan Darah;
- h. Agama/kepercayaan;
1. Status perkawinan;
- k. Cacat fisik dan/atau mental;
- j. Status hubungan dalam keluarga;
- I. Pendidikan terakhir
- n. NIK lbu kandung;
- m. Jenis Pekerjaan;
- o. Nama Ibu kandung;
- p. NIK Ayah kandung;
- q. Nama Ayah kandung;
- r. Alamat sebelumnya;
- s. Alamat sekarang;
+ Kgpenil;lg Alta 1ala;pa,lg,put Ia,al 1.e. L. CI CALLI. AaII anL ACAaI a DuIOL ICICI AILI%
- u. Nomor Akta Kelahiran/surat kenal lahir;
- v. Kepernilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. Nomor Akta perkawinan/buku nikah;
- x. Tanggal perkawinan;
- y. Kepemilikan akta perceraian;
- z. Nomor akta perceraian/surat cerai;
29. aa. Tanggal perceraian.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif. -·· ··-·· ---
Bagian Kedua
Dokumen Kependuduk:an
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Data Kependudukan Bagian Kesatu
Pasal 55

- (1) Dokumen Kependuduk:an meliputi :
- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- C. KTP;
- d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
- e. Akta Pencatatan Sipil.
7. Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada a y at (1) huruf d meliputi: Q2)
- a. Surat Keterangan Pindah;
- b. Surat Keterangan Pindah Datang;
- c. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri;
- d. Surat Keterangan Datang dari luar Negeri;
- e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- f. Surat Keterangan Kelahiran;
- g. Surat Keterangan Lahir Mati;
- h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
1. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
- j. Surat Keterangan Kematian;
1. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
- m. Surat Keterangan Pengganti tanda Identitas; dan
- n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
22. Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk: Warga Negara Indonesia antarkabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk: Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda ldentitas di Kabupaten Melawi, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependuduk:an dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi. (3)
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Melawi, akan mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam satu Kabupaten/kota, yang ditandatangani oleh Kepala Desa asal / Tujuan kemudian diketahui oleh Camat asaldan Camat Tujuan Pindah.
- (5) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia sebagai mana dimaksud pada pasal 54 ayat (4) ditembuskan kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Melawi.
- (6) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk: Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah/kepala Desa atas nama Kepala Dinas.
- (7) Surat Keterangan Pengakuan Anak dan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Data Kependudukan Bagian Kesatu
Pasal 56

Biodata Penduduk paling seclikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Data Kependudukan Bagian Kesatu
Pasal 57

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga,anggota keluarga dan pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewaganegaraan, dokumen imigrasi dan nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada a y at (1) Pasal ini, bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Peraturan-undang atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan clicatat dalam database Kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana climaksud pad.a ayat (1) Pasal ini, berlaku untuk selamanya, kecuali terjacli perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Kepala instansi peiaksana kepada penduduk warga Negara Indonesia dan Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Data Kependudukan Bagian Kesatu
Pasal 58

- (1) Penduduk warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK cliKabupaten Melawi wajib clilaporkan kepada Petugas Registrasi melaiui Ketua RT setempat paiing lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan Japoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi mendaftar dan menerbitkan KK.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Data Kependudukan Bagian Kesatu
Pasal 59

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap clan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Petugas Registrasi melalui Ketua RT setempat apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat berpergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (D) dan ayat (2) Pasal ini, hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Data Kependudukan Bagian Kesatu
Pasal 60

- (1) KTP mencantumk:an gambar lambang Garuda Pancasila dan Peta Wilayah Negara Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, Nama, Tempat tanggal Lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP, serta memuat nama clan nomor Induk Pegawai pejabat yang menandatanganinya.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, bagi penduduk yang agamanya belum diakui sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-U n dangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani clan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencata t an Peristiwa Penting.
- (4) Masa berlaku KTP sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut: a. untuk WNI berlaku selama 5 (lima) tahun;
- b. untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (5) Penduduk yang telah berusia 60 ( enam puluh) tahun dan lebih dari usia tersebut diberi KTP yang berlaku seumur hidup.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Data Kependudukan Bagian Kesatu
Pasal 61

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK,jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami seseorang.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Data Kependudukan Bagian Kesatu
Pasal 62

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- a. Register Akta Pencatatan Sipil;
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Data Kependudukan Bagian Kesatu
Pasal 63

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) huruf a Peraturan ini, memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUAKec diintegrasikan ke dalam data base kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- a. jenis Peristiwa Penting;
- c. nama orang yang mengalamiPeristiwa penting;
- e. tempat dan tanggal peristiwa;
- d. nama clan identitas pelapor;
- f. nama dan identitas saksi;
- g. tempat clan tanggal dikeluarkannya akta; dan
- h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Data Kependudukan Bagian Kesatu
Pasal 64

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) huruf b Peraturan ini, terdiri atas:
- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian; dan
- e. pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) huruf b Peraturan jni, memuat:
- a. jenis peristiwa penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Data Kependudukan Bagian Kesatu
Pasal 65

Dinas yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen pendaftaran Penduduk sebagai berikut :
- a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
- b. Surat Keterangan Pindah Paling lam.bat 14 ( em.pat be las) hari;
- c. Surat Keterangan Pindah Datang Paling lambat 14( empat belas) hari;
- d. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
- f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lam bat 14 ( em pat belas) hari;
6. e S ,,-+ Kete-� ,..n � Dn+n � g An..: T nn· NT,.,..e..: -ntm · ,.. In-1-..n+ 14 te-pn+ bet.,,,\ hnn·· · uurau Aaiiui auaui, uan Lua 1 '·AA pat. -uuaL 1 ( Au1au A2) Ai1 ,
- g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
- h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 ( empat belas) hari;
- i. Surat Keteran g an Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
- J. Surat Keterangan Pembatalan perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari; atau
- k. Surat Keterangan pe m batalan perceraian paling la m bat 7 (tuju h ) hari; sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Data Kependudukan Bagian Kesatu
Pasal 66

- (1) Pembetulan KTP hanya dlakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan dengan atau tanpa nermahonan dari orno vano menidi enhiole VTp AAA«Ard a kw ' aw4 r"w
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh operator atas persetujuan Kepala Dinas.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Data Kependudukan Bagian Kesatu
Pasal 67

f
- (1) Pembetulan Aleta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan Aleta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan I dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh operator atas persetujuan Kepala Dinas.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Data Kependudukan Bagian Kesatu
Pasal 68

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum teiap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan Akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikian subjek akta.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Data Kependudukan Bagian Kesatu
Pasal 69

I
Dalam hal pengadilan yang memutuskan pembatalan akta berada di luar wilayah Kabupaten Melawi, salinan putusan pengadilan yang bersangkutan disampaikan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi oleh pemohon atau pengadilan.
Ketentuan mengenai persyaratan clan tata cara pencatatan, pembetulan dan pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Data Kependudukan Bagian Kesatu
Pasal 71

I
Ketentuan mengenai spesifikasi dan formulasi kalimat dalam biodata, blangko KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, diatur sesuai denganPeraturan Perundangan yang berlaku.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Data Kependudukan Bagian Kesatu
Pasal 72

Ketentuan mengenai penerbitan Dokumen Kependudukan bagi petugas rahasia khusus yang melakukan tugas keamanan Negara diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan perundang­ undangan yang berlaku.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Data Kependudukan Bagian Kesatu
Pasal 73

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Data Kependudukan Bagian Kesatu
Pasal 74

Ketentuan mengenai pedoman pendokumentasian basil Penda:ftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT DAERAH ATAU NEGARA ATAU SEBAGIAN NEGARA DALAM KEADAAN DARURA T DAN LUAR BIASA
Pasal 75

- (1) Apabila Daerah atau Negara atau sebagian Negara dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya menurut Peraturan Perundang­undangan, otoritas pemerintahan yang menjabat pada saat itu diberi kewenangan membuat surat keterangan mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa P e nting. ,
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, petugas Petugas Registrasi dan pejabat pencatatan sipil aktif mendata ulang dengan melakukan Penda:ftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
BAB VII - PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT DAERAH ATAU NEGARA ATAU SEBAGIAN NEGARA DALAM KEADAAN DARURA T DAN LUAR BIASA
Pasal 76

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam di Kabupaten Melawi, instansi pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi m e nerbitkan Surat Keterangan Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipi] berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Surat Keterangan Pengganti tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk menerbitkan dokumen kependudukan.
- (4) Pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 77

- (1 D\_ell... If.\_a? A A.Ru?at.a? \_.Alla , as.at. A[ls, N1a1sU-a ll D,et, (IJ f ciiIiaii iiiitiiiidoi /uIIIIILILOI ICpLIUUAAII uI IOUupLII IIIOWI, UIIAUIII UICII LU[LI Melawi.
- (2) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Melawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- (3) Pengaturan mengenai SIAK di Kabupaten Melawi dan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pengkajian dan penge m bangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (S1AK) Kabupaten Melawi dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pedoman pengkajian dan pengembangan SIAK Kabupaten Melawi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 78

- (1) Data Penduduk yang dihasilkan oleh SIAK Kabupaten Melawi dan tersimpan di dalam Database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi yang dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemanfaatan Data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus mendapatkan izin Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 2) Pasal ini, akan diatur 'ebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK
Pasal 79

- (1) Data pribadi penduduk harus dilindungi memuat:
- a. nomor KK;
- b. NIK;
- c. tanggal/bulan/tahun lahir;
- d. keterangan tentang kecatatan fisik dan/atau mental;
- e. NIK ibu kandung
- f. NIK ayah; dan
- g. beberapa isi catatan peristiwa penting.
- (2) Ketentuan mengenai beberapa isi catatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK
Pasal 80

- (1) Data Pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 Peraturan ini, wajib disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaturan mengenai penyimpanan dan perlindungan terhadap data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Bupati dan Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (1) Data dan Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 Peraturan ini, wajib disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah
- (2) Bupati sebagai penanggung jawab mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri tentang pemberian hak akses kepada petugas operator, supervisor clan Kepala Dinas untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat clan: menghapus serta melacak: data, mengkopi Data dan Dokumen Kependudukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
BAB IX - PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK
Pasal 82

- (1) Bupati sebagai penanggung jawab memberikan hak-hak akses kepada petugas operator, supervisor dan Kepala instansi pelaksana untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, mengkopi serta melacak data Pribadi.
2. Ketentuan mengenai persyaratan, ruang lingkup dan tata cara pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK
Pasal 83

I
- (1) Pengguna Data Pribadi Penduduk dapat memperoleh dan menggunakan Data Pribadi dari petugas ----I ----pada penyelenggara clan instansi pelaksana yang memiliki hale akses.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan clan tata cata untuk memperoleh dan menggunakan data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur dengan Peraturan Bupati
A T Kr DAD A SANK.SI ADMINISTRA TIF
BAB IX - PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK
Pasal 84

- ( 1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal:
- a. pindah datang bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana climaksud dalam Pasal 15 ayat (3) Peraturan ini;
- b. pindah datang ke luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) Peraturan ini;
- c. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) Peraturan ini;
- d. pindah datang dari luar negeri bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan ini;
- e. perubahan status Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat ( 1) Peraturan 1n1;
- f. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan ini;
- g. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Peraturan ini; atau
- h. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) Peraturan ini.
- (2) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terhadap Penduduk WNI paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Penduduk Orang Asing paling banyak: Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
BAB IX - PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK
Pasal 85

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu nelngrgn Perigfig Ponting dalam hal· wt 'A A wA4ref wA4AM A44 es
- a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau Pasal 25 ayat ( 4) atau Pasal 26 ayat (6) atau Pasal 27 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (1);
- b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (4);
- d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (I) atau Pasal 37 ayat (4);
- c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud palam Pasal 35 ayat (1);
- e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1);
- f. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) atau Pasal 41 ayat (l);
- g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) atau Pasal 44 ayat (4);
- h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1);
1. pengesaban anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1);
- j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2);
- k. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (l); atau
- i. peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasai 52 ayat (2).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
BAB IX - PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK
Pasal 86

- (1) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) Peraturan ini, yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) Peraturan ini, yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
BAB IX - PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK
Pasal 87

Denda administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (1) dan (2) Peraturan ini, merupakan penerimaan Daerah, dan disetor ke Kas Umum Daerah Kabupaten Melawi.
BAB IX - PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK
Pasal 88

Dalam hal Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX - PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK
Pasal 89

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, 85, 86 dan 87 Peraturan ini, akan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, 86, 87 dan 88 Peratu r an ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB XI - PENYIDIKAN
Pasal 90

Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS Kabupaten Melawi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang administrasi kependudukan diberi wewenang khusus sebagai PPNS sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (1) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan;
- b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
4. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini; cl. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan. I ·
- (2) I Pengangkatan, mutasi dan pemberhentian PPNS serta mekanisme penyidikan dilakukan erdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 91

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelak.sana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana Penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. I
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 93

I Setiap orang yang tanpa hak dengan segaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Peraturan ini, Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). 1
Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 81 dart/atau Pasal 82 ayat (1) Peraturan ini, Dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 94

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan blanko Dokumen Kependuduk.an, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). I
Pasai 95
Setiap penduduk yag dengan segaja menda:ftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (6) Peraturan ini, dipidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh limajuta rupiah).
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 96

- (1) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 atau Pasal 92 Peraturan ini, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 97

I
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94 dan Pasal 95 Peraturan ini, adalah tindakan pidana Administrasi Kependudukan.
�
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 98

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Pasal ini, dikecualikan untuk KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 99

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :
- a Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi memberikan NIK kepada setiap Penduduk Kabupaten Melawi paling lambat 3 (tiga) tahun;
- b. Semua Instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) tahun;
- c. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- d. KTP yang diterbitkan belum mengacu pada Pasal 60 ayat (3) Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhimya masa berlaku KTP;
- e. Keterangan mengenai alamat, nama dan nomor induk pegawai pejabat dan penandatanganan oleh pejabat pada KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dihapus setelah database kependudukan nasional terwujud.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.
2011
Diundangkan di Nanga Pinoh pada tanggal 3 Mei 2011 ' H KA
(/ Q: (
!"
« -9 3\_ KRET SDAERAH KABUPATEN MELA WI, \_\_\_.\ .,,, 'i:. \_-a.air
��
·
r&gt;-
�
-
�
DAERAHKABUPATENMELAwi TAHUN 2011 NOMOR
4
.­
.4.
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang­ Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuaµ Republik Indonesia. I
Untuk memberikan perlindungan dan pengakuan status hukum terhadap Dokumen Kependudukan di Kabupaten Melawi, maka disusunlah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi pada Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan. Penyusunan Perda ini adalah untuk menjalankan amanat pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Perda ini memuat tentang pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang sesuai dengan Peraturan dan Perundang­undangan dibidang Administrasi Kependuduakan.
Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terhgtgs, serta nernhahan state Orang Asing Tingoal Terhgtag meniadi tinggal tetan dan e wk «w wwi saris iw rs is ww Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memeriukan bukti yang sah untuk diiakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang­undang.
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi tentang Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Melawi. Salah satu hal penting adalah pengaturan 2pgagi aggggaaa I.A I1aA,,1 Va.audgg'glee 0In) ape Ia\_Ruel AIL all, 11A1FA1a psuuuaan I vuuuiuI Auun 1[Au unauI tAJ DaIa I vaout1ai. ±ii auaiii identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap Penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan. Untuk penerbitan NIK, setiap Penduduk wajib mencatatkan biodata Penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata Penduduk di desa/kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan, baik dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk maupun Pencatatan Sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang­ undangan.
Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas Peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya. Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.
Administrasi Kependudukan diarahkan untuk:
1. Memenuhi hak asasi setiap orang dibidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang professional;
2. Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalarn pelaksanaan Adrninistrasi Kependudukan;
3. Memenuhi Data Statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting lainnya;
4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara Nasional, Regional, serta local; dan
5. Mendukung Pembangunan Sistem Administrasi Kependudukan.
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan I khususnya diKabupaten Melawi bertujuan untuk:
- I. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh penduduk di Kabupaten Melawi;
2. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk Kabupaten Melawi;
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan Kabupaten Melawi mengenai pendaftaran penduduk: dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutak:hir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan di Kabupaten Melawi;
4. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Melawi dan;
5. Menyediakan data penduduk Kabupaten Melawi yang akan menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang tersusun dalam Perda ini akan menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Melawi khususnya, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalarn Peraturan Daerah ini meliputi hak dan kewajiban Penduduk, Penyelenggara dan Instansi Pelaksana, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pada Saat Negara Dalarn Keadaan Darurat, pemberian kepastian hukum, dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk. Untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah ini dari kemungkinan pelanggaran, baik adminislratif maupun ketentuan materiil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
PENJELASAN
Pasal 5

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pemerintah Daerah" adalah Bupati Melawi yang memegang kekuasaan pemerintahan I di Kabupaten Melawi. Sedangkan Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi sebagai pelaksana tugas dan fungsi dibidang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Melawi.Ayat (2), ayat (3) dan ayat ( 4)Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 6

## Ayat (1)

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) lnstansi Pelaksana dibentuk dengan Peraturan Daerah sesuai dengan amanat dalam
PENJELASAN
pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrsi Kependudukan. Huruf a

## Cukupjelas## Hurufb.Yang dimaksud dengan "pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat" dalam ketentuan ini antara lain meliputi pelayanan pencatatan sipil penduduk yang memerlukan akta.Ayat (2)CukupjelasAyat (3)Ayat (4)CukupjelasAyat (5)CukupjelasAyat (6)CukupjelasAyat (7)Cukup jelasAyat (8)Cukupjelas##
PENJELASAN
Pasal 7

## Ayat (1)

Petugas Registrasi adalah petugas dari pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Bupati yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peritiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa/Kelurahan.Ayat (2)CukupjelasAyat (3)Cukupjelas| Ayat (4) Cukupjelas ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
PENJELASAN
Pasal 8 |

| Cukup jelas ||
PENJELASAN
Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas |

| Ayat (1) NIK adalah singkatan dari Nomor lnduk Kependudukan. NIK berlaku seumur hidup, tunggal unik atau khas yang diterbitkan melalui Teknologi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Ayat (2) ||
PENJELASAN
Pasal 11 |

| Cukup jelas || Ayat (3) Cukupjelas ||
PENJELASAN
Pasal 12 Cukupjelas |

| Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14 |

| Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15 |

| Cukup jelas ||
PENJELASAN
Pasal 16 |

| Ayat (1) Yang dimaksud dengan "pindah ke luar negeri" adalah Penduduk yang tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu l (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun. Penduduk tersebut termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan be k erja ke luar negeri. || Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan "datang dari luar negeri" adalah WNI yang pindah ke Iuar negeri kemudian datang untuk menetap kembali di || Indonesia. || Ayat(4) || Cukup jelas || sebelumnya || Republik |##
PENJELASAN
Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Izin Tinggal Terbatas adalah, Surat Keterangan/dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang seperti keimigrasian sebagai dokumen untuk menetap sementara di wilayah NKRI sampai batas yang ditentukan.Ayat (2)Yang dimaksud dengan "Surat Keterangan Tempat Tinggal" adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan S . ;1 K"b" ... l'\1 1 ... 1, "da O A ; � T � \_\_ ;1a,; r � ; y· ... �� 1 ,. l.n+nn 1pi .~ uparen MetaWI K&amp;pat rang .Sing yang IeIiiiKi zin 1ng:a I €rUais sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Kabupaten Melawi sebagai Penduduk tinggal terbatas.Ayat (3)## CukupjelasAyat (4)Surat Keterangan Tempat Tinggal yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dapat digunakan sebagai pengganti KTP atau identitas diri WNA lainnya selama berada diwilayah Kabupaten Melawi atau daerah lain di Republik Indonesia sampai masa berlakunya habis.##
PENJELASAN
Pasal 22

Ayat (I)

Yang dimaksud dengan "Penduduk rentan Administrasi Kependudukan" adalah Penduduk yang mengalami bambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial. Pendataan dilakukan dengan membentuk tim di daerah yang beranggotakan dari instansi terkait. Hurufa.CukupjelasHurufbCukupjelas## HurufcYang dimaksud dengan "orang terlantar" adalah Penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial. Ciri-cirinya:- 1) tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup seperti pangan, sandang dan papan;- 2) tempat tinggal tidak tetap/gelandangan;- 3) tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap;- 4) miskin.Huruf d.## Huruf d.Yang dimaksud dengan "komunitas terpencil" adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik. Ciri-cirinya:- 1) berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen;- 2) pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;- 3) pada umumnya terpencil secara geografis clan relatif sulit terjangkau;- 4) peralatan teknologi sederhana;- 5) terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik.## Ayat (2)Yang dimaksud dengan "tempat sementara" adalah tempat pada saat terjadi pengungsian.Ayat (3) dan ayat ( 4)Cukupjelas##
PENJELASAN
Pasal 23

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan" adalah Penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.Ayat (2)Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 25

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang di negara setempat" adalah lembaga yang berwenang mancatat peristiwa kelahiran dinegara tempat kelahiran anak tersebut.Ayat (2), (3) clan (4)Cukupjelas##
PENJELASAN
Pasal 26

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tempat singgah" adalah tempat persinggahan pesawat terbang atau kapal laut dalam perjalanannya mencapai tujuan. Hal ini sesuai dengan asas yang berlaku secara universal, yakni tempat di mana peristiwa kelahiran (persinggahan pertama pesawat terbang/kapal laut), apabila memungkinkan pelaporan dilakukan.Ayat (2), (3), (4), (5) clan (6)Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 27

## Ayat(l)

Persetujuan dari Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Melawi sebagai Instansi Pelaksana Pencatatan Kelahiran diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan l (satu) tahun dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.Ayat (2)Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 29

Ayat (1)

Avat (2) tYang dimaksud dengan "lahir mati" adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.Peristiwa lahir mati hanya diberikan Surat Keterangan Lahir Mati, tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil. Meskipun tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan.Ayat (3)Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan.Ayat (2), (3), (9), (5), (6) dan (7) Cukupjelas##
PENJELASAN
Pasal 31 Huruf a.

Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.Huruf b.perkawinan yang dilakukan oleh warga negara asing di Kabupaten Melawi, harus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Indonesia mengenai Perkawinan di Republik Indonesia.
PENJELASAN
Pasal 33 Cukup jelas

Pasai 34 Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang dilaksanakan dan dianggap melanggar ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku setelah adanya keputusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan.Ayat (2) dan (3)Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 39

Ayat (1)

Bagi penganut agama Islam diberlakukan ketentuan mengenai rujuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.Ayat (2) dan (3)Cukupjelas##
PENJELASAN
Pasal 40

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kematian" adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" adalah kepala rumah sakit, dokter/paramedis, kepala desa/lurah atau kepolisian.Ayat (4) dan (5)CukupjelasPsal 41Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 43

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengangkatan anak" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.Ayat (2)CukupjelasAyat (3)Yang dimaksud dengan "catatan pinggir" adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan ( di halaman/ bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.##
PENJELASAN
Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengakuan anak" adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.Ayat (2) dan (3)Cukupjelas|
PENJELASAN
Pasal 46 Ayat (1) | | | | |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----|-----|| Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pad.a saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut. ' Ayat (2) dan ayat (3) Cukupjelas | | | | ||
PENJELASAN
Pasal 48 Cukupjelas | | | | |

| Ayat () Cukupjelas Ayat (2) Pembuatan catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil diperuntukkan bagi warga negara asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan Peristiwa Penting di Republik Indonesia. | | | | || I
PENJELASAN
Pasal 50 Cukupjelas | | | | |

| 51 | | | | || Pasal Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 52 | | | | |

| Ayat (1) Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin. Ayat (2) dan (3) | | | | || Cukupjelas | | | | ||
PENJELASAN
Pasal 54 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "data agregat" adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, | | | | |

| Ayat Cukupjelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan "data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka, sedangkan yang dimaksud dengan "data kualitatif adalah data yang penjelasan. | | | | || 55 | | | | || berupa | | | | || Ayat (1) | | | | || Huruf a. adalah keterangan yang berisi | | | | || Pasal | | | | || | Yang dimaksud dengan "Biodata Penduduk" | pekerjaan. | dan | (2) |Huruf b, c, d clan e Cukup jelas Ayat (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud "dengan Kepala Keluarga" adalah :- a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;- b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau- c. kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain- lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.Ayat (2), (3), (9) dan (5)Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK, meskipun kepala keluarga tersebut masih menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KK.Cukupjelas##
PENJELASAN
Pasal 58

Ayat (1)

CukupjelasAyat (2)Yang dimaksud dengan "perubahan susunan keluarga dalam KK" adalah perubahan yang diakibatkan adanya Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa Penting seperti pindah datang, kelahiran, atau kematian.Ayat (3)Cukupjelas##
PENJELASAN
Pasal 59

Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Cukupjelas

Ayat (6)Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP untuk 1 (satu) Penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dan sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan serta pemberian NIK.
PENJELASAN
Pasal 60

Cukupjelas

Pasa! 61 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 65 Cukupje1as

| I Ayat (1) Yang huruf Ayat (2) dan (3)
PENJELASAN
Pasal 66 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ' onal". visalnv .kesalaha auli dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksiona , mis ya esa an penvnsan dan/atau angka. I Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 67 Cukupjelas Pasal 68 |

| Ayat(1) . Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah. Ayat (2) Cukupjelas ||
PENJELASAN
Pasal 72 Yang dimaksud dengan "petugas rahasia" adalah reserse dan intel yang melakukan tugasnya |

| di luar daerah domisilinya. '
PENJELASAN
Pasal 74 |

| Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 75 Ayat (1) Yang |

| dimaksud dengan "negara atau sebagian dari negara dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya" adalah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Ayat (2) dan (3) Cukupjelas || Pasal Cukup jelas ||
PENJELASAN
Pasal 77 Ayat (1) Cukupjelas Ayat (2) Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi |

| Kependudukan bertujuan mewujudkan komitmen nasional dalam rangka menciptakan system pengenal tunggal, berupa NIK, bagi seluruh Penduduk Indonesia umumnya dan I penduduk Kabupaten Melawi pada khususnya. Dengan demikian, data Penduduk dapat diintegrasikan dan direlasionalkan dengan data hasil rekaman pelayanan I Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sistem ini akan menghasilkan data Penduduk nasional yang dinamis dan mutakhir. Pembangunan Sistem Informasi || Administrasi Kependudukan dilakukan dengan menggunakan perangkat keras, � !, r- • || 76 |dapat diterapkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi wilayah yang belum memiliki fasilitas komunikasi data, sistem komunikasi data dilakukan dengan manual clan semielek:tronik. Yang dimaksud dengan "manual" adalah perekaman data secara manual, yang pengiriman data dilakukan secara periodik dengan sistem pelaporan berjenjang karena tidak tersedia listrik ataupun I jaringan komunikasi data. Yang dimaksud dengan "semielektronik" adalah perekaman data dengan menggunakan komputer, tetapi pengirimannya menggunakan compact disc (CD) atau disket secara periodik karena belum tersedia jaringan komunikasi data.Ayat (3), (4) dan (5)Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 78

Ayat (1)

Data Penduduk yang dihasilkan oleh sistem informasi clan tersimpan di dalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti --I ----dalam menganalisa clan merumuskan kebijakan kependudukan, menganalisa dan merumuskan perencanaan pembangunan, pengkajian ilmu pengetahuan. Dengan demikian baik pemerintah maupun non pemerintah untuk kepentingannya dapat diberikan izin terbatas dalam arti terbatas wak.tu dan peruntukkannya.Ayat (2) dan (3)'Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 83

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengguna Data Pribadi Penduduk" adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.Ayat (2)Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 84

Ayat (1)

CukupjelasAyat (2)Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
PENJELASAN
Pasal 85

Ayat (1)

CukupjelasAyat (2)Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
PENJELASAN
Pasal 86 Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanpasal 91 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 87 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Cukupjelas ||
PENJELASAN
Pasal 96 Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal |

| 99
PENJELASAN
Pasal 97 Ayat (1) |

| Cukupjelas Ayat 2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan kepada Pejabat Penyidik Negara Republik Indonesia mengenai saat dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik || I Negara Republik Indonesia. Hal itu dimaksudkan untuk memberikanjaminan hasil penyidikannya telah memenuhi ketentuan dan persyaratan. hubungan koordinasi antara Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Yang dimaksud dengan "Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Kependudukan" adalah pegawai negeri yang diberi wewenang khusus || Mekanisme Pejabat oleh || undangundang untuk melakukan penyidikan di bidang Administrasi Kependudukan. Ayat (3) Cukupjelas || Administrasi || menyerahkan Kepolisian bahwa ketentuan || Kepolisian |
PENJELASAN
Pasal 100 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 90