PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 42 Tahun 2016
Tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA
Berlaku: 42 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 42 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATU BARA,
: a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.
:
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Indonesia Tahun 2004 ( Lembaran Negara Republik Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4460);
1
4. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara Di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
6. Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); Penanaman
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Tambahan Nomor 130, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 5038);
7. 10.Undang -Undang Nomor 39 Tahun 2009, tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomorl47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
8. 11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. 12.Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 5 Tahun 2014 tentang 13.Undang- Undang Nomor Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5494);
14. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16.Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 17.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 18.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 19.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Pedoman Pembinaan dan Tahun 2005 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
- 21.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010, tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 22.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 23.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 25.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26 / PERMEN-KP / 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Keija pada Perangkat Kabupaten / Kota yang melaksanakan Urusan dibidang Kelautan Dan Perikanan; Daerah Provinsi dan
- 26.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia Republik SETJEN / KUM.1 / 8 / 2016 Nomenklatur Perangkat Kabupaten / Kota Nomor P.74 / MENLHK / Pedoman tentang Daerah Provinsi dan yang melaksakan Urusan
Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
- 27.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- 28.Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43 / PERMENTN / OT.010 / 8 / 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota;
- 29.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
- 30.Peraturan Menteri Ketenagakeijaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakeijaan Provinsi dan Kabupaten / Kota;
- 31.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- 32.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Keija pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
- 33.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota;
- 34.Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten / Kota;
Menetapkan
- 35.Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
- 36.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan;
- 37.Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah;
- 38.Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang urusan pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2009 Nomor 1);
- 39.Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2016 Nomor 7).
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA.
BAB II - SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH
Pasal 3

- (1) Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
- a. Sekretariat Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
1. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, terdiri dari :
- a. Subbagian Pemerintahan dan Administrasi Kewilayahan;
- b. Subbagian Aparatur Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- c. Subbagian Keijasama.
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
- a. Subbagian Kerukunan Umat Beragama;
- b. Subbagian Koordinasi Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
- c. Subbagian Koordinasi Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
3. Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Trantibum dan Linmas, terdiri
dari :
- a. Subbagian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;
- b. Subbagian Koordinasi Tenaga Keija, Kearsipan dan Perpustakaan;
- c. Subbagian Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Bagian Hukum, terdiri dari :
- a. Subbagian Peraturan Perundang - Undangan;
- b. Subbagian Bantuan Hukum;
- c. Subbagaian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
- a. Subbagian Perekonomian;
- b. Subbagian Koordinasi Penanaman Modal dan BUMD;
- c. Subbagian Sumber Daya Alam.
2. Bagian Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur, terdiri dari :
- a. Subbagian Penyusunan dan Pengendalian Program;
- b. Subbagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan;
- c. Subbagian Infrastruktur.
3. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :
- a. Subbagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Subbagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- c. Subbagian Pembinaan Barang dan Jasa.
- d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
1. Bagian Umum, terdiri dari :
- a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli;
- b. Subbagian Rumah Tangga, Perlengkapan dan Asset;
- c. Subbagian Kepegawaian.
2. Bagian Organisasi, terdiri dari :
- a. Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
- b. Subbagian Akuntabilitas dan Pengembangan Kineija;
- c. Subbagian Ketatalaksanaan.
3. Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari :
- a. Subbagian Humas dan;
- b. Subbagian Keprotokolan dan Acara;
- c. Subbagian Dokumentasi;
4. Bagian Keuangan, terdiri dari :
- a. Subbagian Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Verifikasi;
- c. Subbagian Pembukuan dan Pelaporan.
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TIPE B
Paragraf 1 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
BAB II - SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH
Pasal 4

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.
- (4) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas meyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga Ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi :
- a. peyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. peyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga Ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI
BAB II - SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH
Pasal 5

- (1) Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri dari :
- a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Bagian Umum, terdiri dari :
1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keprotokolan dan Hubungan Masyarakat;
3. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bagian Perundang-undangan dan Risalah, terdiri dari :
1. Subbagian Kajian Perundang - Undangan;
2. Subbagian Rapat dan Persidangan;
3. Subbagian Risalah.
- d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri dari :
1. Subbagian Pengkajian Anggaran;
2. Subbagian Pengkajian Pengawasan;
3. Subbagian Evaluasi Anggaran dan Pengawasan.
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat membentuk dan mengkoordinasikan Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Bagan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Ketiga
INSPEKTORAT DAERAH TIPE A
Paragraf 1
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
BAB II - SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH
Pasal 6

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (5) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitisai pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kineija dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI
BAB II - SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH
Pasal 7

- (1) Organisasi Inspektorat Daerah,terdiri dari :
- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan dan Program;
3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Inspektur Pembantu I.
- d. Inspektur Pembantu II.
- e. Inspektur Pembantu III.
- f. Inspektur Pembantu IV.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Keempat
STAF AHLI
BAB II - SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH
Pasal 8

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
- (4) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beijumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli terdiri dari :
- a. Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
- c. Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli Bupati oleh Bupati.
BAB III - DINAS DAERAH
Pasal 9

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan kebudayaan serta tugas pembantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. pelaksanaan administrasi dibidang pendidikan dan kebudayaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - DINAS DAERAH
Pasal 10

- (1) Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari:
- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan dan BMD;
3. Subbagian Perencanaan dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
- c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, terdiri dari:
1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
- d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri dari:
1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
13. 2.Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
14. 3.Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
- e. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari :
16. 1.Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal;
2. Seksi PTK Dikdas;
18. 3.Seksi Tenaga Kebudayaan.
19. f . Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
1. Seksi Cagar Budaya dan Museum;
2. Seksi Sejarah dan Tradisi;
3. Seksi Kesenian.
- g. Satuan Pendidikan;
- h. Unit Pelaksana Teknis;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua
DINAS KESEHATAN
TIPE A
Paragraf 1
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
BAB III - DINAS DAERAH
Pasal 11

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan dan tugas pembantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi dibidang kesehatan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - DINAS DAERAH
Pasal 12

- (1) Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:
- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Program, Informasi dan Humas;
2. Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Asset;
3. Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Keija dan Olahraga.
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari:
1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Keswa.
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari:
1. Seksi Kefarmasian;
2. Seksi Sarana dan Prasarana;
3. Seksi SDM Kesehatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Ketiga
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TIPEB
Paragraf 1
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
BAB III - DINAS DAERAH
Pasal 13

- (1) Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang Pekeijaan Umum dan penataan ruang, pertamanan dan penerangan.
- (2) Dinas pekeijaan umum dan penataan ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas pekeijaan umum dan penataan ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang membantu Bupati
pekeijaan umum, penataan ruang, pertamanan dan penerangan serta tugas pembantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang pekeijaan umum dan penataan ruang, pertamanan dan penerangan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pekeijaan umum dan penataan ruang, pertamanan dan penerangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pekeijaan umum dan penataan ruang, pertamanan dan penerangan;
- d. pelaksanaan administrasi dibidang pekeijaan umum dan penataan ruang, pertamanan dan penerangan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - DINAS DAERAH
Pasal 14

- (1) Organisasi Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:
- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- d. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
2. Seksi Pelaksanaan PLP dan Air Minum;
3. Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Bangkim.
- e. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari:
1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
2. Seksi Pelaksanaan;
3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
- f. Bidang Penataan Ruang, terdiri dari:
1. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan;
2. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang;
3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- g. Bidang Jasa Konstruksi Perencanaan dan Perlengkapan, terdiri dari:
1. Seksi Program dan Pelaporan;
2. Seksi Peralatan dan Perlengkapan;
3. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi.
- h. Unit Pelaksana Teknis;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Keempat
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TIPEB
- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang pertanahan.
- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati perumahan, kawasan permukiman, bidang pertanahan dan tugas pembantuan. melaksanakan urusan pemerintahan dibidang
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
- d. pelaksanaan administrasi dibidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - DINAS DAERAH
Pasal 16

- (1) Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari:
- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, terdiri dari:
1. Seksi Pembangunan Perumahan;
2. Seksi Pengembangan Perumahan.
- d. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari:
1. Seksi Pembangunan, Pengembangan, Penataan dan Peningkatan Kawasan Permukiman;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan.
- e. Bidang Pertahanan, terdiri dari:
1. Seksi Pemanfaatan Tanah;
2. Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah.
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kelima
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TIPE A
Paragraf 1
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
BAB III - DINAS DAERAH
Pasal 17

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran serta tugas pembantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
- d. pelaksanaan administrasi dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - DINAS DAERAH
Pasal 18

- (1) Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:
- a. Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Program.
- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri dari:
1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari:
1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
2. Seksi Keijasama, Pemantauan dan Pendataan.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
1. Seksi Satuan Linmas;
2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- f. Bidang Pemadaman Kebakaran, terdiri dari:
1. Seksi Pencegahan Kebakaran;
2. Seksi Penanggungalang Kebakaran.
- g. Unit Pelaksana Teknis.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Keenam
DINAS SOSIAL
TIPE A
Paragraf 1
- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang sosial.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial dan tugas pembantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang sosial;
- d. pelaksanaan administrasi dibidang sosial;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - DINAS DAERAH
Pasal 20

- (1) Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:
- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Program;
2. Subbagian Umum;
3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari:
1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
2. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dark
1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Tuna Sosial;
2. Seksi Rehabilitasi Penyendang Disabilitas dan Korban Perdagangan Orang.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin,terdiri dari:
1. Seksi Kesetiakawanan, Kepahlawanan dan Pemberdayaan Fakir Miskin;
2. Seksi Pendampingan Bantuan Stimulan, Penataan Lingkungan dan Kelembagaan.
- f. Unit Pelaksana Teknis.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Ketujuh
DINAS KETENAGAKERJAAN TIPEB
- (1) Dinas Ketenagakeijaan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang ketenagakeijaan.
- (2) Dinas Ketenagakeijaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Ketenagakeijaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakeijaan dan tugas pembantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Dinas Ketenagakeijaan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang ketenagakeijaan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang ketenagakeijaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang ketenagakeijaan;
- d. pelaksanaan administrasi dibidang ketenagakeijaan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - DINAS DAERAH
Pasal 22

- (1) Organisasi Dinas Ketenagakeijaan, terdiri dari :
- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan dan Program.
- a. Bidang Pelatihan Keija dan Produktivitas, terdiri dari:
1. Seksi Kelembagaan dan Penyelenggaraan Pelatihan;
2. Seksi Peningkatan dan Analisis Produktivitas.
- b. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Keija, terdiri dari:
1. Seksi Penempatan, Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Keija;
2. Seksi Perlindungan Tenaga Keija Luar Negeri.
- c. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Keija, terdiri dari:
1. Seksi Persyaratan Keija, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Keija;
2. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Ketenagakeijaan sebagaimana tercantum dalam lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedelapan
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TIPE C
Pararaf 1
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
BAB III - DINAS DAERAH
Pasal 23

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan administrasi dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - DINAS DAERAH
Pasal 24

- (1) Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan dan Program.
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari:
1. Seksi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi dan Sosial;
2. Seksi Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum dan Perlindungan Hak Perempuan.
- d. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, terdiri dari:
1. Seksi Perlindungan Anak dan Tumbuh Kembang Anak;
2. Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kesembilan
DINAS KETAHANAN PANGAN
TIPEB
Pararaf 1
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
BAB III - DINAS DAERAH
Pasal 25

- (1) Dinas Ketahanan Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang ketahanan pangan.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang ketahanan pangan dan tugas pembantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang ketahanan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan pangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang ketahanan pangan;
- d. pelaksanaan administrasi dibidang ketahanan pangan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - DINAS DAERAH
Pasal 26

- (1) Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, terdiri dari :
- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Umum;
2. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri dari:
1. Seksi Ketersediaan Pangan;
2. Seksi Kerawanan Pangan.
- d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, terdiri dari:
1. Seksi Distribusi Pangan;
2. Seksi Cadangan Pangan.
- e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari:
1. Seksi Konsumsi Pangan;
2. Seksi Keamanan Pangan.
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kesepeluh
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TIPE C
Pararaf 1
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
BAB III - DINAS DAERAH
Pasal 27

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang lingkungan hidup, kebersihan dan persampahan.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup, kebersihan dan persampahan serta tugas pembantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang lingkungan hidup, kebersihan dan persampahan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup, kebersihan dan persampahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lingkungan hidup, kebersihan dan persampahan;
- d. pelaksanaan administrasi dibidang lingkungan hidup, kebersihan dan persampahan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
- (1) Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan dan Program.
- c. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas, terdiri dari:
1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
2. Seksi Pengaduan, Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Bahan Berbahaya Beracun dan Pengendalian Pencemaran, terdiri dari:
1. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun;
2. Seksi Pencemaran, Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- e. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kesebelas
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TIPE A
Pararaf 1
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
BAB III - DINAS DAERAH
Pasal 29

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan administrasi dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
- (2) Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Perencanaan.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
1. Seksi Identitas Penduduk;
2. Seksi Pindah Datang Penduduk;
3. Seksi Pendataan Penduduk.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
1. Seksi Kelahiran;
2. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari :
1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data;
3. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi, Informasi dan Komunikasi.
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari :
1. Seksi Keijasama;
2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
3. Seksi Inovasi Pelayanan.
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua Belas
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TIPE B
Pararaf 1
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
BAB III - DINAS DAERAH
Pasal 31

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan administrasi dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - DINAS DAERAH
Pasal 32

- (1) Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari:
- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan dan Program.
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat, terdiri dari :
1. Seksi Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
2. Seksi Bina Sosial Budaya Desa dan Lembaga Adat.
- d. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Ekonomi Masyarakat Desa dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari :
10. 1, Seksi Usaha Ekonomi Desa dan Swadaya Gotong Royong;
2. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Kawasan Desa, Kelurahan dan Teknologi Tepat Guna.
- e. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri dari :
1. Seksi Penataan dan Pengawasan Penyelenggaraan Desa;
2. Seksi Administrasi Desa.
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Ketiga Belas
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TIPE B
Pararaf 1
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
BAB III - DINAS DAERAH
Pasal 33

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan pelaksana urusan Pemerintahan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. unsur
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan tugas pembantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Dinas Perlindungan Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan administrasi dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - DINAS DAERAH
Pasal 34

- (1) Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan dan Program.
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi Penggerakan, terdiri dari :
1. Seksi Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi;
2. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- d. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
1. Seksi Fasilitasi Pengelolaan Pelayanan Keluarga Berencana;
2. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana.
- e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari :
1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
2. Seksi Bina Ketahanan Kelompok Keluarga.
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Keempat Belas
DINAS PERHUBUNGAN
TIPE B
Pararaf 1
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
BAB III - DINAS DAERAH
Pasal 35

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang perhubungan.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan dan tugas pembantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang perhubungan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perhubungan;
- d. pelaksanaan administrasi dibidang perhubungan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - DINAS DAERAH
Pasal 36

- (1) Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari:
- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan dan Program.
- c. Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari :
1. Seksi Lalu Lintas Darat dan Kelaikan Kendaraan;
2. Seksi Perpakiran dan Perkeretaapian.
- d. Bidang Perhubungan Laut dan Sungai, terdiri dari :
1. Seksi Lalu Lintas Laut dan Sungai;
2. Seksi Kelaikan Angkutan Laut dan Sungai.
- e. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
1. Seksi Sarana Prasarana dan Perbengkelan Perhubungan;
2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sarana Lalu Lintas Darat dan Laut.
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kelima Belas
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TIPE A Pararaf 1
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
BAB III - DINAS DAERAH
Pasal 37

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika bidang statistik dan bidang persandian.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika bidang statistik, bidang persandian dan tugas pembantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang komunikasi dan informatika bidang statistik dan bidang persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang komunikasi dan informatika bidang statistik dan bidang persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang komunikasi dan informatika bidang statistik dan bidang persandian;
- d. pelaksanaan administrasi dibidang komunikasi dan informatika bidang statistik dan bidang persandian;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - DINAS DAERAH
Pasal 38

- (1) Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:
- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Program.
- c. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, terdiri dari :
1. Seksi Informasi Publik;
2. Seksi Pengelolaan, Pengawasan Saluran Komunikasi.
- d. Bidang Penyelenggaraan e-Govemment, terdiri dari :
1. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi;
2. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi.
- e. Bidang Sandi Telekomunikasi dan Statistik terdiri dari :
1. Seksi Sandi dan Telekomunikasi;
2. Seksi Statistik Sektoral.
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Keenam Belas
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
TIPE A
Pararaf 1
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
BAB III - DINAS DAERAH
Pasal 39

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah,
bidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang pasar.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang pasar serta tugas pembantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang koperasi, usaha kecil dan menegah, bidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang pasar;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang koperasi, usaha kecil dan menegah, bidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang pasar;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang koperasi, usaha kecil dan menegah, bidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang pasar;
- d. pelaksanaan administrasi dibidang koperasi, usaha kecil dan menegah, bidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang pasar;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
- (1) Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:
- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Umum;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Program.
- c. Bidang Koperasi, terdiri dari :
1. Seksi Kelembagaan;
2. Seksi Usaha.
- d. Bidang Usaha Mikro, terdiri dari :
1. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro;
2. Seksi Pengembangan.
- e. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
1. Seksi Sarana Perdagangan;
2. Seksi Pemasaran.
- f. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
1. Seksi Industri Kecil;
2. Seksi Industri Menengah.
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Ketujuh Belas
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
TIPE B
Pararaf 1
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
BAB III - DINAS DAERAH
Pasal 41

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - DINAS DAERAH
Pasal 42

- (1) Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan dan Program;
- c. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari:
1. Seksi Promosi dan Pengembangan Investasi;
2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal.
- d. Bidang Pelayanan Perizinan, terdiri dari:
1. Seksi Perizinan Tertentu;
2. Seksi Perizinan Non Retribusi.
- e. Bidang Pengaduan, Pengolahan Data dan Informasi, terdiri dari :
1. Seksi Pengaduan;
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
- f. Unit Pelaksana Teknis.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedelapan Belas
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA TIPE A
Pararaf 1
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
BAB III - DINAS DAERAH
Pasal 43

- (1) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang kepemudaan, olahraga dan bidang pariwisata.
- (2) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kepemudaan, olah raga dan bidang pariwisata serta tugas pembantuan. melaksanakan urusan
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan dibidang kepemudaan, Olahraga dan bidang pariwisata;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang kepemudaan, olahraga dan bidang pariwisata;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kepemudaan, Olahraga dan bidang pariwisata;
- d. pelaksanaan administrasi dibidang kepemudaan, Olahraga dan bidang pariwisata;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - DINAS DAERAH
Pasal 44

- (1) Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, terdiri dari :
- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Program.
- c. Bidang Kepemudaan, terdiri dari:
1. Seksi Produktivitas Kepemudaan;
2. Seksi Kepemudaan dan Anak Remaja.
- d. Bidang Olahraga, terdiri dari:
1. Seksi Olahraga Prestasi;
2. Seksi Olahraga Kesegaran Jasmani dan Olahraga Masyarakat.
- e. Bidang Pariwisata, terdiri dari :
1. Seksi Promosi dan Pemasaran;
2. Seksi Usaha dan Jasa Pariwisata.
- f . Unit Pelaksana Teknis.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kesembilan Belas
DINAS PERPUSTAKAAN
TIPE B
Pararaf 1
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
BAB III - DINAS DAERAH
Pasal 45

- (1) Dinas Perpustakaan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
- (2) Dinas Perpustakaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perpustakaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perpustakaan, bidang kearsipan serta tugas pembantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Dinas Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan dibidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- d. pelaksanaan administrasi dibidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - DINAS DAERAH
Pasal 46

- (1) Organisasi Dinas Perpustakaan, terdiri dari :
- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan dan Program;
- c. Bidang Pengolahan, Layanan Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri dari:
1. Seksi Pengembangan Koleksi, Layanan dan Otomasi Perpustakaan;
2. Seksi Penyelenggaraan Kearsipan.
- d. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, terdiri dari:
1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
2. Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
- e. Unit Pelaksana Teknis.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perpustakaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua Puluh
DINAS PERIKANAN
TIPE B
Pararaf 1
- (1) Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan.
- (2) Dinas Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan serta tugas urusan pembantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan dibidang kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi dibidang kelautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - DINAS DAERAH
Pasal 48

- (1) Organisasi Dinas Perikanan, terdiri dari :
- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Program dan Keuangan;
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, terdiri dari:
1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;
2. Seksi Pembinaan Pemberdayaan Nelayan dan Masyarakat Pesisir Perikanan.
- d. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari:
1. Seksi Budidaya Air Laut dan Payau;
2. Seksi Budidaya Air Tawar.
- e. Bidang Pengendalian Usaha Perikanan dan Penyelenggaraan TPI, terdiri dari:
1. Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI;
2. Seksi Pengendalian Usaha Perikanan, Perizinan Usaha Perikanan.
- f. Unit Pelaksana Teknis.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura seta tugas pembantuan.
Bagian Kedua Puluh Satu
DINAS PERTANIAN
TIPE A
Pararaf 1
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
BAB III - DINAS DAERAH
Pasal 49

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan dibidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pelaksanaan administrasi dibidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - DINAS DAERAH
Pasal 50

- (1) Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari :
- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan dan Aset;
3. Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Prasarana dan Sarana terdiri dari:
1. Seksi Lahan dan Irigasi;
2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan;
3. Seksi Pembiayaan dan Investasi.
- d. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari:
1. Seksi Pembenihan dan Perlindungan;
2. Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran.
- e. Bidang Hortikultura, terdiri dari :
1. Seksi Pembenihan dan Perlindungan;
2. Seksi Produksi, Pegolahan dan Pemasaran.
17. f . Bidang Penyuluhan, terdiri dari :
1. Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan;
2. Seksi Metode dan Informasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (1) Bagan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua Puluh Dua
DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
TIPE A
Pararaf 1
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
BAB III - DINAS DAERAH
Pasal 51

- (1) Dinas Petemakan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang petemakan dan Perkebunan.
- (2) Dinas Petemakan dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Petemakan dan Perkebunan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Petemakan, Perkebunan dan tugas pembantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Dinas Petemakan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan dibidang petemakan dan perkebunan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang petemakan dan perkebunan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang petemakan dan perkebunan;
- d. pelaksanaan administrasi dibidang petemakan dan perkebunan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - DINAS DAERAH
Pasal 52

- (1) Organisasi Dinas Petemakan dan Perkebunan, terdiri dari :
- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan dan Aset;
3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari:
1. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
2. Seksi Pupuk, Pestisida Obat-obatan dan Alat Mesin Pertanian;
- d. Bidang Perkebunan, terdiri dari:
1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
2. Seksi Produksi.
- e. Bidang Petemakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :
1. Seksi Perbibitan dan Produksi;
2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
8. f . Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran, terdiri dari :
1. Seksi Penyuluhan;
2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- g. Unit Pelaksana Teknis.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Petemakan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - BADAN DAERAH
Pasal 53

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempakan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi - fungsi penunjang urusan pemerintah daerah dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV - BADAN DAERAH
Pasal 54

- (1) Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
- a. Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Program.
- c. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:
1. Subbidang Ekonomi;
2. Subbidang Sumber Daya Alam.
- d. Bidang Sosial Budaya, Pembangunan manusia dan masyarakat, terdiri dari:
1. Subbidang Sosial dan Budaya;
2. Subbidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat.
- e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari :
1. Subbidang Infrastruktur dan Tata Ruang;
2. Subbidang Pengembangan Wilayah.
- f. Bidang Penelitian, Pengembangan, Monitoring dan Evaluasi, terdiri dari :
1. Subbidang Penelitian, Pengembangan Data dan Informasi;
2. Subbidang Monitoring, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TIPE A
- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang pengelola keuangan dan aset daerah.
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang pengelola keuangan dan aset daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelola keuangan dan aset daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelola keuangan dan aset daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelola keuangan dan aset daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi - fungsi penunjang urusan pemerintah daerah dibidang pengelola keuangan dan aset daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV - BADAN DAERAH
Pasal 56

- (1) Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:
- a. Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Program.
- c. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah terdiri dari:
1. Subbidang Pengelolaan Kas;
2. Subbidang Perbendaharaan;
3. Subbidang Pemeriksaan.
- d. Bidang Akuntasi dan Pelaporan, terdiri dari:
3. 1.Subbidang Akutansi;
2. Subbidang Pelaporan.
- e. Bidang Anggaran, terdiri dari :
1. Subbidang Anggaran I;
2. Subbidang Anggaran II.
8. f . Bidang Aset, terdiri dari :
1. Subbidang Inventarisasi;
2. Subbidang Penatausahaan Aset.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Ketiga
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TIPEB
Paragraf 1 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
BAB IV - BADAN DAERAH
Pasal 57

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV - BADAN DAERAH
Pasal 58

- (1) Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari:
- a. Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan dan Perencanaan.
- c. Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi Aparatur, terdiri dari:
1. Subbidang Pengadaan Pegawai;
2. Subbidang Mutasi Pengembangan Karir Pegawai;
3. Subbidang Data dan Informasi Pegawai.
- d. Bidang Kepangkatan, Pemberhentian dan Penghargaan Pegawai, terdiri dari:
1. Subbidang Kepangkatan;
2. Subbidang Pemberhentian Pegawai;
3. Subbidang Disiplin dan Penghargaan.
- e. Bidang Pengembangan dan Penilaian Kineija Aparatur, terdiri dari :
1. Subbidang Diklat Peijenjangan dan Sertifikasi;
2. Subbidang Diklat Teknis Fungsional, Penelitian dan Evaluasi Kineija Pegawai ;
3. Subbidang Pembinaan Administrasi Korpri.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Keempat
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
TIPE A
Paragraf 1
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
BAB IV - BADAN DAERAH
Pasal 59

- (1) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang pengelola pajak dan retribusi daerah.
- (2) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang pengelola pajak dan retribusi daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelola pajak dan retribusi daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelola pajak dan retribusi daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelola pajak dan retribusi daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi - fungsi penunjang urusan pemerintah daerah dibidang pengelola pajak dan retribusi daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
- (1) Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, terdiri dari:
- a. Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Program dan Pelaporan.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, terdiri dari:
2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi;
1. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan;
- d. Bidang Pajak dan Retrebusi, terdiri dari:
1. Subbidang Pendataan dan Penetapan;
2. Subbidang Penagihan.
- e. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, terdiri dari :
1. Subbidang Pendataan dan Penilaian;
2. Subbidang Penagihan dan Keberatan.
- f. Bidang BPHTB dan Pendapatan Lain - lain, terdiri dari :
1. Subbidang BPHTB;
2. Subbidang Pendapatan Lain - lain.
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kelima
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TIPE B
Paragraf 1
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
BAB IV - BADAN DAERAH
Pasal 61

- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana daerah;
- (2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berada dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang secara ex-officio dijabat oleh Selcretaris Daerah Kabupaten;
- (3) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana daerah secara terintegrasi di bidang prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana;
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana daerah ;
- c. pengkomandoan penanggulangan bencana daerah;
- d. pelaksanaan tugas pada saat prabencana, tanggap darurat dan pascabencana;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - BADAN DAERAH
Pasal 62

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Unsur Pengarah yang merupakan Lembaga Fungsional / Non Struktural yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah [ Ex - Officio) yang bertanggung jawab kepada Bupati;
Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV - BADAN DAERAH
Pasal 63

- (1) (1) Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :
- a. Unsur Pelaksana ;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan dan Program;
- c. Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
1. Seksi Pencegahan;
2. Seksi Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
1. Seksi Kedaruratan;
2. Seksi Logistik.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
1. Seksi Rehabilitasi;
2. Seksi Rekonstruksi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB V - Bagian Kesatu KECAMATAN
Pasal 64

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Camat mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat menyelenggarakan fungsi:
- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
10. f . mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.
Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI
BAB V - Bagian Kesatu KECAMATAN
Pasal 65

- (1) Organisasi Kecamatan, terdiri dari:
- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan dan Program.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- f. Seksi Pendidikan dan Sosial Budaya;
- g. Seksi Pelayanan Masyarakat;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua
KELURAHAN
Paragraf I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
BAB V - Bagian Kesatu KECAMATAN
Pasal 66

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksankan sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu
Camat dalam :
- a. melaksanakan kegiatan Pemerintahan Kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umumjdan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI
BAB V - Bagian Kesatu KECAMATAN
Pasal 67

1. Organisasi Kelurahan, terdiri dari:
- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan dan Pembangunan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- e. Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelayanan Masyarakat.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
ESELON JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM
BAB VI - JABATAN
Pasal 68

- (1) Sekretaris Daerah Kabupaten merupakan jabatan eselon Ha atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah, Kepala Satuan dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan eselon lib atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Sekretaris Satuan, Kepala Bagian serta Camat merupakan jabatan struktural eselon Ilia atau jabatan administator.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas, Badan dan Satuan, serta Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon Mb atau jabatan administator.
- (5) Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, inspektorat, Dinas, Badan, Satuan, Kepala Seksi pada Dinas, Badan, Satuan, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah Kelas A, Sekretaris Kecamatan tipe B, serta Kepala Seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah Kelas B, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
BAB VI - JABATAN
Pasal 69

- (1) Sekretaris Daerah, Asisten, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satuan dan Staf Ahli, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas, Badan, Satuan dan Inspektorat, Inspektur Pembantu, Camat, Kepala Bidang, Sekretaris Kecamatan, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala Seksi, Lurah, dan Sekretaris Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII
Pasal 70

- (1) Setiap pimpinan satuan kerja / unit keija atau unit organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi baik intern maupun antara satuan kerja / unit organisasi lainnya sesuai tugas dan mekanisme yang ditetapkan.
- (2) Pimpinan satuan keija perangkat daerah wajib menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan tugas atau laporan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap bulan dan atau secara periodik (triwulan dan semester).
- (3) Setiap pimpinan satuan keija / unit keija atau unit organisasi wajib dan bertanggung jawab untuk :
- a. memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bila teijadi penyimpangan akan dilakukan perbaikan.
- (4) Dalam hal pimpinan satuan keija / unit organisasi berhalangan tetap dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal, secara beijenjang dapat mendelegasikan tugasnya kepada pejabat struktural lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keija akan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 71

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata keija sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
1
t
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 72

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.
Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal r p a 2066
BUPATI BATU BARA
Diundangkan di Lima Puluh pada tanggal 6
i - orb
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,
BE] IRAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR HH
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
RAHMAD SIRAIT NIP. 19690707 198602 1 001
A
LAM ' RANI: PERATURAN BUPATI KABUPATEN BATU BARA
: 1 , 2 TAHUN 2016
NOMOR
TANGGAL
· ^ ?o(6
BAGANORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA
2oi£
»
/
LAMPIRAN V :PERATURAN BUPATI KABUPATEN BATU BARA
: ^ 2 TAHUN 2016 : 5 2JO \L
NOMOR
TANGGAL
BAGAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATU BARA (TIPE A)
I
•
LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BATU BARA
:/( 2JAHUN 2016
NOMOR
TANGGAL
5 * 20 ^ .
BAGAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BATU BARA
( PIPE B)
OK ARYA ZULKARNAIN
LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BATU BARA
NOMOR
TANGGAL
5 QefetnVcr- 2. O | 6
: ^ ZTAHUN 2016 :
BAGAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BATU BARA ( TIPE B)
^ OK
^-
NOM^R
TAIV
AL
BAGANORGANFSASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BATU BARA
( PIPE A)
. MZTAHUN 2016
: 9 DeSity ' btr ZJOlL
I)
» )
LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BATU BARA
:i
^ TAHUN 2016
NOMOR
TANGGAL
BAGAN ORGANfSASI DINAS SOSIAL KABUPATEN BATU BARA (T1PE A)
M
LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BATU BARA
NOMOR
TANGGAL
: ^ 2 TAHUN 2016 : 5 * fccTcin ' be r* CLC\ £
BAGAN ORGANISASI DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BATU BARA (TIPE B)
/T) K ARYA ZULKARNAIN
U
N ^ .
' IRAN XI : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BATU BARA
' iOR
: M2 . TAHUN 2016
TANGGAL
BAGAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BATU BARA mPEC)
9 Otteyvftes2.6 / ^
BUPATI BATU BARA
&gt;
«
uurnu ixrtuurHltil DMIU DMKM fc - ivrt B vrivrtM
: Ml TAHUN 2016
5 m' btr - J2.0t£
NOMOR
TANGGAL
BAGAN ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BATU BARA (TIPE B)
:
NOMOR
TANGGAL
'
OK ARYA ZULKARNAIN
NOMOR
: IfcTAHUN 2016
=
TANGGAL
* 7 * 2~o\io
* C \ \ f
A
nVA filli/AnmATM
LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BATU BARA
NOMOR
:t \ 2 TAHUN 2016
TANGGAL
* -2 - 61 C 5
BAGAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BATU BARA
(TIPE B)
LAMnTRAN XVI : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BATU BARA
: ^ 1TAHUN 2016 :
NOMOR
TANGGAL
£ VtSa ' rtfrt ' r 2-&lt;&gt; l £
BAGAN ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BATU BARA
LAMP \N XVII : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BATU BARA
NOMOR
TANGGAL
: ^ 2 \_TAHUN 2016 : 5 2JOI ^
BAGAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATU BARA (TIPE B)
L
.
nnr AIVTUt A V AJLJ
.
• i\rr a v \m yi
h/va r»iJL «vriuui n kii o
rn vr Mruxn
NOMOR
-
n ^ TAHUN 2016 : S ' t 2.0
• &gt;
'
' MPIRAN XIX : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BATU BARA
NOMOR
: H2TAHUN 2016
TANGGAL
BAGAN ORGANISASI DINAS KOPERASI , USAHA KECIL, DAN MENENGAH KABUPATEN BATU BARA
: ^ 2dk&gt;
OK ARYA ZULKARNAIN
L
IRAN XXIII : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BATU BARA
NOMOR
: l \ Z TAHUN 2016
TANGGAL :
5 Vcfe \ * ib ( ' r ~ Q-b \ Ji
BAGAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN KABUPATEN BATU BARA (TIPE B)
«IV:PERATURAN BUPATI KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2016
NOMORi ^ TANGGAL :
BAGAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN
^ 2-X)\k
KABUPATEN BATU BARA (TIPE A)
OK ARYA ZULKARNAIN
I
LAMP1RAN xxv : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BATU BARA
NOMOR
TANGGAL
* / Z:TAHUN 2016 : ^ ZOU ,
ARYA ZULKARNAIN
I
NOMOR
:
l \ Z
TMuvrs
.
TANGGAL &amp; TAHUN 2016
I
NOMOR : TWn/i ^
TANGGAL Vci TAHUN 2016
BUPATI BATU BARA
TAHUN 2016
NOMOR
TANGGAL :
OK ARYA ZULKARNAIN
LAf
IAN XXIX : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BATH BARA
NOMOR
TAHUN 2016
TANGGAL 9 PtSfrWV ^ BAGAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BATU BARA (TIPE A)
BUPATI BATU BARA
K ARYA ZULKARNAIN
I
: PERATURAN BUPATI KABUPATEN BATU BARA
:
2 T/
lVuQt\L
BAGAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
NOMOR ^ TANGGAL 50U * TAHUN 2016
&gt;
I
I
*
LAMPIRAN XXXI :
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BATU BARA
1 { Z TAHUN 2016
NOMOR
TANGGAL
5 ' VcSeXO \ pe ^ ~ 2c | 4
BAGAN ORGANISASI KECAMATAN KABUPATEN BATU BARA (TIPE A)
l
1
1 )
to
l
LAMPIRAN XXXII :PERATURAN BUPATI KABUPATEN BATU BARA
: t { 2 TAHUN 2016
: 5 " D« - 5er 2A lb
NOMOR
TANGGAL
BAGAN ORGANISASI KELURAHAN KABUPATEN BATU BARA