PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 67 Tahun 2009
Tentang PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN BADUNG DARI WILAYAH KOTA DENPASAR KE WILAYAH KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI
Berlaku: 16 November 2009
N/A
Preamble

Menimbang :
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2009 TENTANG
PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN BADUNG DARI WILAYAH KOTA DENPASAR KE WILAYAH KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, tempat kedudukan Pemerintah Daerah Tingkat II Badung berada di Denpasar;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, maka Ibu Kota Kabupaten Badung perlu dipindahkan;
- c. bahwa wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dinilai layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Ibu Kota Kabupaten Badung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang . . .
Menetapkan:
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN BADUNG DARI WILAYAH KOTA DENPASAR KE WILAYAH KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI.
N/A
Pasal 1

Dengan Peraturan Pemerintah ini, Ibu Kota Kabupaten Badung dipindahkan dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali.
N/A
Pasal 2

Ibu Kota Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berkedudukan di sebagian wilayah Kecamatan Mengwi yang meliputi 9 (sembilan) desa/kelurahan sebagai berikut:
- a. Desa Mengwi;
- b. Desa Gulingan;
- c. Desa Mengwitani;
- d. Desa Kekeran;
- e. Kelurahan Kapal;
- f. Kelurahan Abianbase;
- g. Kelurahan Lukluk;
- h. Kelurahan Sempidi; dan
- i. Kelurahan Sading.
N/A
Pasal 3

Ibu Kota Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selanjutnya diberi nama Mangupura.
N/A
Pasal 4

- (1) Wilayah Mangupura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai batas-batas sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Werdhi Bhuana dan Desa Baha Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Penarungan Kecamatan Mengwi dan Desa Darmasaba Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Buduk Kecamatan Mengwi, Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, dan Kota Denpasar; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tabanan.
- (2) Batas-batas wilayah Mangupura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peta Wilayah Mangupura Ibu Kota Kabupaten Badung Provinsi Bali sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
N/A
Pasal 5

Pendanaan yang diperlukan untuk pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung.
N/A
Pasal 6

Hal-hal yang timbul dari dan berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sepanjang yang menyangkut instansi vertikal diatur lebih lanjut oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi instansi vertikal yang bersangkutan.
N/A
Pasal 7

Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Badung menyosialisasikan nama Mangupura sebagai Ibu Kota Kabupaten Badung.
N/A
Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
PATRIALIS AKBAR
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Wisnu Setiawan
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3

Pemberian nama Mangupura mengandung nilai filosofis yang dapat ditelusuri dari makna semantik kata tersebut. Nama Mangupura terbentuk dari dua suku kata yakni ' mangu ' dan ' pura '. Kata ' mangu ' berasal dari bahasa Jawa Kuno yang dapat disamakan dengan kata mango, lango, langu , dan langen yang artinya perasaan rindu menjadi terpesona oleh karena keindahan; segala sesuatu yang indah yang menimbulkan rasa cinta; serta keindahan, menawan hati, dan memikat. Sedangkan kata ' pura ' berasal dari bahasa Sansekerta, yakni dari akar kata ' pur ' yang berarti kota, benteng, atau kota yang berbenteng. Sehingga Mangupura mengandung arti ibu kota yang menawan hati; ibu kota yang merupakan tempat untuk mencari keindahan, kedamaian dan kebahagiaan; ibu kota yang mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakatnya; dan ibu kota yang menumbuhkan rasa aman bagi masyarakatnya.
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas.
LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
: 67 TAHUN 2009
TANGGAL : 16 November 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Wisnu Setiawan
Ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO