PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 5 Tahun 2015
Tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
Berlaku: 5 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PROVINSI JAMBI
PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,
- a. bahwa kecamatan merupakan unsur penyelenggara pemerintah terdepan, dekat dan langsung kepada masyarakat, oleh karenanya perlu meningkatkan pelayanan perizinan dalam bentuk Pelayanan Administrasi Terpadu di wilayah Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814)
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 06 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2002 Nomor 06);
7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan Bagi Kegiatan Usaha, Perusahaan dan Industri (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2014 Nomor 11).
SALINAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Jambi.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Sekretaris Kecamatan adalah penyelenggara Administrasi Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat.
7. Kepala Seksi dalam penyelenggaraan PATEN adalah Penyelenggaraan Teknis Pelayanan Administrasi Kecamatan yang ditunjuk Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat.
8. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggara pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
9. Penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat di Kecamatan.
BAB II - PEJABAT DAN URAIAN TUGAS PENYELENGGARA PATEN
Pasal 2

Pejabat Penyelenggara PATEN terdiri atas :
- a. camat;
- b. sekretaris kecamatan; dan
- c. kepala seksi pelayanan umum.
Bagian Kedua
Uraian Tugas Penyelenggara Paten
BAB II - PEJABAT DAN URAIAN TUGAS PENYELENGGARA PATEN
Pasal 3

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah penanggung jawab penyelenggara PATEN.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan PATEN;
- b. menyiapkan rencana anggaran dan biaya;
- c. menetapkan pelaksana teknis;
- d. menetapkan besaran tarif retribusi; dan
- e. mempertanggungjawabkan kinerja PATEN kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, mempunyai tugas :
- a. melakukan pentatausahaan administrasi PATEN;
- b. sebagai penanggungjawab kesekretariatan / ketatausahaan penyelenggaraan PATEN;
- c. mengoreksi dan memaraf surat, selanjutnya diserahkan kepada Camat untuk ditandatangani. Jika tidak ada Sekretaris Kecamatan diganti oleh salah satu Kepala Seksi; dan
- d. bertanggung jawab kepada Camat.
- (4) Kepala Seksi yang membidangi pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas :
- a. melaksanakan teknis pelayanan;
- b. mempelajari berkas dan melakukan validasi, selanjutnya diserahkan ke operator komputer untuk mengentri data;
- c. mengoreksi dan memaraf surat selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Kecamatan untuk diparaf; dan
- d. bertanggung jawab kepada Camat.
BAB II - PEJABAT DAN URAIAN TUGAS PENYELENGGARA PATEN
Pasal 4

Pejabat penyelenggara PATEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan pengelolaan pelayanan secara transparan dan akuntabel.
BAB III - URUSAN DAN PELAKSANA PATEN
Pasal 7

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah Pegawai Negeri Sipil atau tenaga kontrak di Kecamatan.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
BAB III - URUSAN DAN PELAKSANA PATEN
Pasal 8

Untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan pemohon wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan diketahui lurah setempat;
- b. gambar rencana bangunan;
- c. photo copy bukti surat kepemilikan tanah;
- d. persetujuan dari pemilik tanah untuk bangunan yang didirikan di atas tanah yang bukan miliknya;
- e. photo copy lunas PBB tahun terakhir pada lokasi yang akan dibangun; dan
- f. photo copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku.
BAB III - URUSAN DAN PELAKSANA PATEN
Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan izin gangguan pemohon wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. mengisi formulir permohonan dengan dibubuhi materai serta melampirkan pas foto terbaru 3 x 4 sebanyak 3 lembar;
- b. photo copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- c. photo copy sertifikat tanah atau bukti perolehan hak;
- d. photo copy izin mendirikan bangunan (IMB);
- e. photo copy tanda pelunasan PBB tahun terakhir sesuai tempat peruntukan tanah; dan
- f. persetujuan tetangga terdekat yang diketahui oleh ketua RT setempat;
- (2) selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi kegiatan usaha yang berstatus badan hukum atau badan usaha harus melengkapi dengan photo copy akta pendirian perusahaan dan bagi koperasi dilengkapi dengan anggaran dasar yang sudah disahkan.
BAB III - URUSAN DAN PELAKSANA PATEN
Pasal 10

Untuk mendapatkan izin usaha mikro dan kecil pemohon wajib melampirkan persayaratan sebagai berikut :
- a. surat pengantar dari RT terkait lokasi usaha;
- b. kartu tanda penduduk;
- c. kartu keluarga;
- d. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar ;dan
- e. mengisi formulir.
BAB III - URUSAN DAN PELAKSANA PATEN
Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dikenakan biaya retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Khusus izin usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya retribusi.
BAB III - URUSAN DAN PELAKSANA PATEN
Pasal 12

- (1) Dalam penyelengaraan urusan PATEN setiap Kecamatan wajib memiliki standar operasional prosedur, bagan alur, format permohonan izin dan format izin.
- (2) Standar operasional prosedur dan bagan alur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Format izin dan format permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari format Izin Gangguan, Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Usaha Mikro dan Kecil tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
BAB IV - PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN
Pasal 13

- (1) Biaya Penyelenggaraan PATEN dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya penyelenggaraan PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran Kecamatan.
Bagian Kedua Penerimaan
BAB IV - PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN
Pasal 14

Dalam penyelenggaraan PATEN menghasilkan penerimaan, wajib melakukan penyetoran ke kas daerah.
Diundangkan di Jambi Pada tanggal, 27 Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI
DARU PRATOMO
BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2015 NOMOR 5
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI
EDRIANSYAH, SH.MM
Pembina
NIP.19720614 199803 1 005
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.
Ditetapkan di Jambi Pada tanggal, 27 Maret 2015
WALIKOTA JAMBI,
SYARIF FASHA