PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PEMERINTAH Nomor 21 Tahun 1960
Tentang BANK PEMBANGUNAN INDONESIA
Berlaku: 25 Mei 1960
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan terlaksananya usaha-usaha pembangunan semesta perlu adanya sumber pembelanjaan tetap yang menjamin kelangsungannya;
- b. bahwa penyelenggaraan proyek-proyek pembangunan harus dijalankan sedemikian rupa, sehingga modal pembelanjaan proyekproyek itu dapat diperoleh kembali dari hasil proyek-proyek pembangunan tersebut;
- c. bahwa penyelenggaraan proyek-proyek pembangunan termaksud pada huruf b diatas sedapat mungkin dibelanjai diluar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. bahwa pelaksanaan pembangunan semesta menurut pola pembangunan Dewan Perancang Nasional sudah akan dimulai dalam tahun 1961;
- e. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu bank negara yang bertugas menjadi sumber pembelanjaan yang tetap bagi usaha pembangunan semesta;
- f. bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
6. Mengingat : 1. pasal 5 ayat (1) dan pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960;
Mendengar
: Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 10 Mei 1960;
Memutuskan:
Menetapkan :
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Bank Pembangunan Indonesia.
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 1

.
- (1) Dengan nama "Bank Pembangunan Indonesia" (Indonesian Bank for Development) didirikan sebuah bank kepunyaan Negara.
- (2) Bank Pembangunan Indonesia adalah badan hukum yang berhak melakukan tugas-tugas berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
- (3) Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dimaksud dengan :
- a. Bank ialah Bank Pembangunan Indonesia;
- b. Direksi ialah Direksi Bank Pembangunan Indonesia.
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 2

.
- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini maka atas Bank berlaku hukum perdata Eropah dan hukum dagang Eropah.
- (2) Bank dapat melakukan perbuatan-perbuatan untuk hukum adat dan orang-orang dan badan-badan yang takluk kepada hukum adat dan menjalankan hak-hak atas benda-benda yang takluk kepada hukum adat.
- (3) Bank dapat mengadakan perkiraan kredit ("credietverband").
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 3

.
- (1) Bank berkedudukan di Jakarta.
- (2) Bank dapat mempunyai kantor-kantor cabang kantor-kantor perwakilan atau koresponden-koresponden didalam dan diluar negeri untuk menjalankan tugasnya.
BAB II - MODAL DAN SUMBER KEUANGAN LAIN DARI BANK.
Pasal 4

.
- (1) Modal dasar Bank berjumlah sepuluh milyard rupiah.
- (2) Bank dapat memperkuat keuangannya dengan:
- a. bahagian laba dari perusahaan-perusahaan Negara yang diperuntukkan bagi Bank sebagaimana ditetapkan pada pasal 18 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang No. 19 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59, Tambahan Lembaran-Negara No. 1989) tentang Perusahaan Negara.
- b. hasil-hasil usaha tersebut pada pasal 6 huruf b sampai dengan huruf e.
- (3) Modal dasar tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat diperbesar dengan ketentuan Undang-undang.
BAB II - MODAL DAN SUMBER KEUANGAN LAIN DARI BANK.
Pasal 5

.
- (1) Bank mempunyai dana cadangan yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 16 peraturan ini.
- (2) Dana cadangan ini dipergunakan untuk menutup kerugian-kerugian yang mungkin diderita terhadap modal Bank.
BAB III - TUGAS DAN USAHA BANK.
Pasal 6

.
- (1) Bank didirikan dengan maksud untuk membantu Pemerin dalam membelanjai usaha-usaha pembangunan semesta.
- (2) Untuk melaksanakan maksud tersebut pada ayat (1) pasal ini Bank berusaha;
- a. memberikan pinjaman-pinjaman untuk keperluan-keperluan investasi dalam rangka pembelanjaan proyek-proyek pembangunan semesta yang dapat dilunasi dengan hasil dari proyek-proyek itu sendiri atau yang dapat dilunasi karena bertambahnya pendapatan umum berhubung dengan adanya proyek itu;
- b. menghimpun tabungan-tabungan dari masyarakat;
- c. mengadakan pinjaman-pinjaman dalam negeri;
- d. mendapatkan pinjaman-pinjaman dari luar negeri baik yang berupa valuta asing maupun yang berupa rupiah;
- e. melakukan kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan tugasnya.
BAB IV - PIMPINAN.
Pasal 7

.
Bank dipimpin oleh:
- a. Dewan Pembangunan dan
- b. Direksi.
yang tugas dan susunannya ditetapkan dalam pasal-pasal yang berikut:
Dewan Pembangunan.
BAB IV - PIMPINAN.
Pasal 8

.
Dewan Pembangunan bertugas:
- a. menentukan kebijaksanaan umum dalam pimpinan Bank;
- b. memutuskan pelaksanaan usaha-usaha Bank termaksud pada pasal 6 ayat (2) dengan ## Pasal 11.
- (1) Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya dua orang Direktur.
Salah seorang dari anggota-anggota Direksi dapat diangkat sebagai Presiden Direktur.
- (2) Anggota-anggota Direksi diangkat oleh Presiden atas usul Dewan Pembangunan untuk waktu selama-lamanya lima tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota-anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (3) Gaji dan penghasilan lain bagi anggota-anggota Direksi di tetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Atas usul Dewan Pembangunan anggota-anggota Direksi dapat diperhentikan dari jabatannya oleh Presiden.
- (5) Anggota Direksi harus warga-negara Indonesia.
- (6) Untuk pertama kali tugas Direksi dilakukan oleh Direksi Bank Indonesia.
BAB IV - PIMPINAN.
Pasal 12

.
- (1) Direksi mewakili Bank didalam dan diluar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan hak perwakilan tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai, atau kepada seorang pejabat lain yang berwarga-negara Indonesia.
- (3) Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pada pasal 8 peraturan ini, Direksi mengurus kekayaan Bank dan berhak menguasai atau menjalankan tindakan-tindakan pemilikan terhadap kekayaan Bank dalam pelaksanaan tugasnya.
- (4) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Pemimpin Kantor cabang, Kantor Perwakilan Korespondenkoresponden, semua pejabat serta pegawai-pegawai Bank lainnya diangkat dan diperhentikan oleh Direksi.
BAB IV - PIMPINAN.
Pasal 13

.
- (1) Anggota Direksi tidak boleh memangku pekerjaan, jabatan atau tugas lain yang digaji.
- (2) Tidak termasuk dalam hal ini ialah :
- a. jabatan yang dipikulkan Pemerintah kepadanya;
- b. jabatan komisaris pada perusahaan-perusahaan dimana Pemerintah turut serta didalamnya secara langsung atau tidak langsung asal saja tidak menjadi Komisaris amanat.
- (3) Para anggota Direksi tidak boleh tetap memegang atau menerima suatu pekerjaan yang tersebut pada ayat (2) huruf b pasal ini, kecuali jika mendapat ijin dari Dewan Pembangunan.
6. (4)Dua orang anggota Direksi tidak boleh bersama-sama menjadi Komisaris pada satu perusahaan.
- (5) Anggota Direksi tidak boleh berdagang atau mempunyai kepentingan pada usaha dagang yang manapun juga.
- (6) Antara anggota Direksi tidak boleh ada pertalian keluarga atau periparan pada atau dalam derajat ketiga.
9. Jika sesudah pengangkatannya mereka masuk periparan yang terlarang itu maka yang termuda diangkat dari mereka itu tidak boleh meneruskan jabatannya
BAB IV - PIMPINAN.
Pasal 14

.
- (1) Penyelenggaraan tata-usaha Bank dapat dilakukan oleh satu badan yang ditunjuk oleh Presiden atas usul Dewan Pembangunan.
2. (2)Untuk pertama kali penyelenggaraan tata-usaha Bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
BAB V - PENGAWASAN.
Pasal 15

.
- (1) Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan kontrole atas penguasaan dan hal mengurus Bank. Hasil pemeriksaan diberitahukan juga kepada Dewan Pembangunan.
- (2) Jawatan Akuntan Negara bertugas melakukan kontrole atas penguasaan dan hal mengurus Bank yang dilakukan oleh Direksi.
BAB VI - PENETAPAN SURAT-SURAT TAHUNAN DAN PEMBAGIAN LABA.
Pasal 16

.
- (1) a. Tahun Buku Bank adalah tahun takwim.
- b. Dalam hal tata-usaha Bank diselenggarakan oleh badan lain, maka Bank mengikuti tahun buku badan tersebut.
- (2) Neraca dan perhitungan laba-rugi disusun oleh Direksi dan disampaikan kepada Dewan Pembangunan.
- (3) Dewan Pembangunan menetapkan surat-surat tahunan ini untuk sementara waktu dan dalam hal ini Dewan dibantu oleh Jawatan Akuntan Negara.
- (4) Selanjutnya neraca dan perhitungan laba-rugi sementara itu diserahkan oleh Dewan Pembangunan kepada Pemerintah. Jika dalam waktu tiga bulan sesudah Pemerintah menerima surat-surat itu tidak diajukan keberatan-keberatan dengan surat oleh Menteri Keuangan kepada Dewan Pembangunan, maka itu berarti bahwa surat-surat tahunan itu telah disahkan oleh Pemerintah. Pengesahan termaksud memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.
- (5) Penggunaan laba bersih Bank setiap tahun sesudah dikurangi dengan jumlah untuk keperluan cadangan, ditentukan oleh Pemerintah dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Dewan Pembangunan.
BAB VII - KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 17

.
Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diatur lebih lanjut dalam peraturan-peraturan yang disusun oleh Dewan Pembangunan.
BAB VII - KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 18

.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat disebut "Peraturan Bank Pembangunan Indonesia" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1960.
Menteri Kehakiman,
SAHARDJO.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 65.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1960.
Pejabat Presiden Republik Indonesia
DJUANDA.
PENJELASAN
Pasal 1

sampai dengan pasal 3.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4

.
Mengingat besarnya biaya yang diperlukan bagi pembangunan, terutama untuk keperluan investasi-investasi baru, maka disamping modal dasar diperlukan adanya sumber-sumber keuangan lain yang sedapat mungkin diperoleh dengan jalan memobilisir daya membeli yang sudah ada.
PENJELASAN
Pasal 5

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6

.
Yang dimaksud dengan usaha-usaha pembangunan semesta adalah proyek-proyek pembangunan Pemerintah.
PENJELASAN
Pasal 7

sampai dengan pasal 9.
Mengingat pentingnya peranan Pemerintah dalam usaha-usaha pembangunan semesta, maka perlulah hal ini dicerminkan dalam pimpinan organisasi pembiayaannya.
Maka disamping Direksi sebagai penyelenggara penguasaan dan hal mengurus Bank, diadakan pula Dewan Pembangunan yang terdiri dari Menteri-menteri yang bertanggung-jawab atas urusan-urusan pembangunan dan Gubernur Bank Indonesia.
PENJELASAN
Pasal 10

.
Pada pokoknya Direksi bertugas melaksanakan kebijaksanaan umum yang telah digariskan oleh Dewan Pembangunan dalam pembelanjaan proyek-proyek pembangunan.
PENJELASAN
Pasal 11

.
Pelaksanaan tugas dan tujuan Bank yang berat itu memerlukan suatu organisasi dalam serta luar negeri yang rapih dan baik. Dan karena Bank harus sudah bekerja dalam waktu yang singkat, yang berarti pekerjaan tidak dapat ditunda sampai usaha menyusun organisasi telah selesai dan sempurna, maka untuk sementara tugas Direksi dilakukan dengan bantuan Bank Indonesia yang sudah agak lengkap organisasinya baik didalam maupun diluar negeri.
PENJELASAN
Pasal 12

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13

.
Yang dimaksud dengan Komisaris amanat adalah Komisaris yang diberi kuasa Dewan Komisaris untuk menjalankan tugas Direksi.
PENJELASAN
Pasal 14

.
Lihat penjelasan pasal 11.
PENJELASAN
Pasal 15

.
Badan Pemeriksa Keuangan dengan sendirinya berwenang melakukan kontrole atas kegiatan-kegiatan Pemerintah dilapanganlapangan yang sangat penting seperti halnya lapangan pembangunan ini.
Mengingat besarnya jumlah-jumlah uang Negara yang terlibat dalam kegiatankegiatan Bank ini, maka perlulah Jawatan Akuntan Negara mengadakan kontrole finansiil tehnis atas pekerjaan Direksi sebagai pelaksanaan penguasaan dan hal mengurus Bank.
PENJELASAN
Pasal 16

sampai dengan pasal 18.
Cukup jelas.
TAMBAHAN LAMPIRAN NEGARA NOMOR 1996.