PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 30 Tahun 2016
Tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BIMA
Berlaku: 30 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bima.
4
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
- Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2011 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 25 );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 74);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 76).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI BIMA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BIMA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Bima;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bima;
- d. Bupati adalah Bupati Bima;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bima;
- g. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah;
- i. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan;
- j. Perangkat daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Bima;
- k. Unit Pelaksana Teknis adalah unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah kabupaten;
- l. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas dan Badan Kabupaten Bima.
BAB II - PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten Bima terdiri dari :
- a. Sekretariat Daerah, dengan Tipe A;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan Tipe A;
- c. Inspektorat, dengan Tipe A;
- d. Dinas - dinas Daerah, terdiri dari :
- 1) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 2) Dinas Kesehatan, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 3) Dinas Sosial, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 4) Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 5) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 6) Dinas Perhubungan, dengan Dinas Daerah Tipe B;
- 7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A;
- 8) Dinas Pariwisata, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 9) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan Dinas Daerah Tipe B;
- 10) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan Dinas Daerah Tipe B;
- 11) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan Dinas Daerah Tipe B;
- 12) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 13) Dinas Pertanian dan Perkebunan, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 14) Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan Dinas Daerah Tipe A
- 15) Dinas Lingkungan Hidup, dengan Dinas Daerah Tipe B;
- 16) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan Dinas Daerah Tipe B;
- 17) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 18) Dinas Ketahanan Pangan, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 19) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan Dinas Daerah Tipe C;
- 20) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan Dinas Daerah Tipe B;
- 21) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dengan Dinas Daerah Tipe B;
- 22) Satuan Polisi Pamong Praja, dengan Tipe B;
- 23) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan Badan Daerah Tipe A
- e. Badan - badan Daerah terdiri dari:
- 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dengan Badan Daerah Tipe A;
- 2) Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan, dengan Badan Daerah Tipe A;
- 3) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, dengan Badan Daerah Tipe A.
Kecamatan;
- 1) Kecamatan Sape dengan tipe A;
- 2) Kecamatan Bolo dengan tipe A;
- 3) Kecamatan Woha dengan tipe A;
- 4) Kecamatan Lambu dengan tipe A;
- 5) Kecamatan Monta tipe A;
- 6) Kecamatan Wera tipe A;
- 7) Kecamatan Madapangga tipe A;
- 8) Kecamatan Langgudu tipe A;
- 9) Kecamatan Palibelo tipe A;
- 10) Kecamatan Belo tipe A;
- 11) Kecamatan Kecamatan Ambalawi tipe A
- 12) Kecamatan Donggo tipe A;
- 13) Kecamatan Wawo tipe A;
- 14) Kecamatan Soromandi tipe A;
- 15) Kecamatan Sanggar tipe A;
- 16) Kecamatan Parado tipe A;
- 17) Kecamatan Tambora tipe A;
- 18) Kecamatan Lambitu tipe A;
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah adalah :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi dan mengkoordinasikan :
- a. Bagian Administrasi Pemerintahan, terdiri dari:
- 1) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- 2) Sub Bagian Otonomi Daerah;
- 3) Sub Bagian Pertanahan.
- b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Agama dan Kebudayaan;
- 2) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
- 3) Sub Bagian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- c. Bagian Hukum, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Peraturan Perundang - undangan;
- 2) Sub Bagian Dokumentasi, Penyuluhan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 3) Sub Bagian Konsultasi dan Bantuan Hukum.
- d. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Pengendalian Kelembagaan dan Perangkat Desa;
- 2) Sub Bagian Pembinaan Desa dan Pengembangan Potensi Masyarakat Desa;
- 3) Sub Bagian Evaluasi, Pengendalian dan Pengawasan Desa;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi dan mengkoordinasikan :
- a. Bagian Administrasi Perekonomian, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Sarana Daerah;
- 2) Sub Bagian Produksi Daerah;
- 3) Sub Bagian Potensi Daerah;
- b. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
- 2) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan;
- 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Pendataan dan Pemanfaatan;
- 2) Sub Bagian Pengendalian;
- 3) Sub Bagian Analisis dan Informasi.
3. Asisten Administrasi Umum, membawahi dan mengkoordinasikan :
26. a . Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Protokol dan Perjalanan;
- 2) Sub Bagian Penerangan, Publikasi dan Dokumentasi;
- 3) Sub Bagian Informasi dan Pemberitaan;
- b. Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Kelembagaan;
- 2) Sub Bagian Kepegawaian dan Analisa Jabatan.
- 3) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Kinerja;
- c. Bagian Umum, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Tata Usaha;
- 2) Sub Bagian Keuangan;
- 3) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peraturan bupati ini.
Bagian Kedua
Sekretariat DPRD
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis
operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian umum, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Protokol;
- 2) Sub Bagian Kepegawaian;
- 3) Sub Bagian Urusan Rumah Tangga.
- c. Bagian Keuangan, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Anggaran;
- 2) Sub Bagian Perbendaharaan.
- d. Bagian Persidangan dan Risalah, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Risalah;
- 2) Sub Bagian Persidangan.
- e. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Hukum;
- 2) Sub Bagian Hubungan Masyarakat.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
Bagian Ketiga Inspektorat
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Perencanaan;
- 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- 3) Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Daerah.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
Bagian Keempat
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda
dan olahraga, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :
- 1) Seksi Sarana, Prasarana, Subsidi dan Bantuan SD;
- 2) Seksi Sarana, Prasarana, Subsidi dan Bantuan SMP;
- 3) Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar SD dan SMP;
- d. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari :
- 1) Seksi Pendidik dan Pendidikan SD;
- 2) Seksi Pendidik dan Pendidikan SMP;
- 3) Seksi Tenaga Kependidikan;
- e. Bidang Kebudayaan terdiri dari :
- 1) Seksi Kebudayaan, Kesenian dan Perfilman;
- 2) Seksi Sejarah, Tradisi dan Kepurbakalaan;
- 3) Seksi Informasi Kebudayaan, Bimbingan dan Penyuluhan;
- f. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
- 1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, Informal dan Pendidikan Bina Keluarga;
- 2) Seksi Kepemudaan;
- 3) Seksi Keolahragaan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok jabatan Fungsional
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
Bagian Kelima
Dinas Kesehatan
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7

- (1) Dinas kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pembinaan Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
- 1) Seksi Bina Rumah Sakit dan Perizinan Pelayanan Kesehatan;
- 2) Seksi Bina Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 3) Seksi Kesehatan Khusus.
- d. Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :
- 1) Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit;
- 2) Seksi Pemberantasan Penyakit;
- 3) Seksi Penyehatan Lingkungan.
- e. Bidang Promosi Kesehatan, terdiri dari :
- 1) Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat;
- 2) Seksi Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan;
- 3) Seksi Pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Institusi.
- f. Bidang Pembinaan Kesehatan Keluarga, terdiri dari :
- 1) Seksi Kesehatan Ibu dan Bayi;
- 2) Seksi Kesehatan Anak dan Usia Lanjut;
- 3) Seksi Gizi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
Bagian Keenam
Dinas Sosial
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 8

- (1) Dinas sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
- 1) Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial;
- 2) Seksi Bimbingan Kesejahteraan Masyarakat;
- 3) Seksi Bimbingan Kejuangan, Keperintisan dan Kepahlawanan.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
- 1) Seksi Rehabilitasi Sosial dan Penyandang Cacat;
- 2) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Nakal dan Korban Narkoba;
- 3) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial.
- e. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, terdiri dari:
- 1) Seksi Bimbingan Kelembagaan dan Sumbangan Sosial;
- 2) Seksi Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin;
- 3) Seksi Bantuan dan Penanganan Bencana.
- f. Unit pelaksana teknis dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
Bagian Ketujuh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 9

- (1) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Program dan pelaporan;
- 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari :
- 1) Seksi Hubungan Industrial;
- 2) Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- 3) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan;
- d. Bidang pembinaan, penempatan tenaga kerja, dan pengembangan kesempatan kerja terdiri dari :
- 1) Seksi Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja;
- 2) Seksi Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja;
- 3) Seksi Pembinaan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- e. Bidang Ketransmigrasian terdiri dari:
- 1) Seksi Penyiapan Kawasan Permukiman Transmigrasi;
- 2) Seksi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi;
- 3) Seksi Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini;
Bagian Kedelapan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 10

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan statistik, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- 3) Sub Bagian Keuangan;
- b. Bidang Komunikasi Publik dan Desiminasi Informasi terdiri dari :
- 1) Seksi Kelembagaan dan Media Massa;
- 2) Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Pengelolaan Informasi Elektonik;
- c. Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, terdiri dari:
- 1) Seksi Aplikasi dan Tata Kelola Informatika;
- 2) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Pengendalian;
- e. Bidang Statistik dan Persandian, terdiri dari:
- 1) Seksi Pengolahan Data Statistik
- 2) Seksi Sandi dan Telekomunikasi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini;
Bagian Kesembilan Dinas Perhubungan
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 11

- (1) Dinas perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan.
- 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- c. Bidang Perhubungan Darat terdiri dari:
- 1) Seksi Perhubungan Darat;
- 2) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- d. Bidang Perhubungan Laut terdiri dari :
- 1) Seksi Angkutan Perairan;
- 2) Seksi Jasa dan Pengelolaan Pelabuhan;
- e. Bidang Bimbingan, Pengendali dan Operasi terdiri dari :
- 1) Seksi Bimbingan, Ketertiban dan Keselamatan;
- 2) Seksi Pengendalian dan Operasi;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini;
Bagian Kesepuluh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 12

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil, dipimpin
oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
- 1) Seksi Identitas Penduduk;
- 2) Seksi Pindah Datang Penduduk;
- 3) Seksi Pendataan Penduduk.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
- 1) Seksi Kelahiran;
- 2) Seksi Perkawinan dan Perceraian;
- 3) Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari:
- 1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- 2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
- 3) Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi, Infomasi dan Komunikasi.
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri dari :
- 1) Seksi Kerjasama;
- 2) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
- 3) Seksi Inovasi Pelayanan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.
Bagian Kesebelas
Dinas Pariwisata
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 13

- (1) Dinas pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pariwisata, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- 3) Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Pengembangan Kepariwisataan, terdiri dari :
- 1) Seksi Produk dan Usaha Pariwisata;
- 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Bidang Pemasaran terdiri dari :
- 1) Seksi Informasi dan Promosi;
- 2) Seksi Analisa Pasar dan Kerjasama;
- e. Bidang Ekonomi Kreatif terdiri dari :
- 1) Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Sosial, Budaya, Media, Desain dan Iptek;
- 2) Seksi Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.
Bagian Keduabelas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 14

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari :
- 1) Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan keuangan;
- 2) Sub. Bagian Program dan Pelaporan;
- c. Bidang Bina Marga terdiri dari :
- 1) Seksi Pengaturan dan Pembinaan Bina Marga;
- 2) Seksi Pembangunan dan Pengusahaan Bina Marga;
- 3) Seksi Pemeliharaan Bina Marga;
- d. Bidang Pengairan terdiri dari :
- 1) Seksi Pembangunan dan Pembinaan Pengairan;
- 2) Seksi Pembangunan dan Pengusahaan Pengairan;
- 3) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan;
- e. Bidang Tata Ruang terdiri dari :
- 1) Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang.
- 2) Seksi Pemanfaatan Tata Ruang;
- 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini.
Bagian Ketigabelas
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 15

- 1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
- 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan
- 2) Sub Bagian Program dan pelaporan;
- c. Bidang Perumahan terdiri dari :
- 1) Seksi Pembangunan Perumahan;
- 2) Seksi Pemeliharaan Perumahan;
- 3) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana;
- d. Bidang Cipta Karya terdiri dari :
- 1) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Permukiman;
- 2) Seksi Air Bersih;
- 3) Seksi Bangunan Gedung dan Lingkungan;
- e. Bidang Pertamanan terdiri dari :
- 1) Seksi Penataan Pertamanan;
- 2) Seksi Pemeliharaan;
- 3) Seksi Sarana dan Prasarana;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok jabatan fungsional.
- 3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Bupati ini.
Bagian Keempatbelas
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 16

- (1) Dinas Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
- 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- c. Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi, terdiri dari:
- 1) Seksi Kelembagaan Koperasi;
- 2) Seksi Pemberdayaan Koperasi;
- 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Koperasi
- d. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:
- 1) Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah;
- 2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 3) Seksi Kemitraan dan Promosi.
- e. Bidang Fasilitasi dan Pembiayaan Simpan Pinjam terdiri dari:
- 1) Seksi Pendanaan dan Pemodalan Simpan Pinjam;
- 2) Seksi Pembinaan Simpan Pinjam;
- 3) Seksi Pengendalian Simpan Panjam;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Bupati ini.
Bagian Kelimabelas Dinas Perindustrian dan Perdagangan
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 17

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- 3) Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Perindustrian terdiri dari:
- 1) Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
- 2) Seksi Industri Logam, Mesin Elektronika dan Aneka;
- 3) Seksi Sarana dan Prasarana Industri;
- d. Bidang Perdagangan, terdiri dari:
- 1) Seksi Kemitraan dan Bina Usaha Perdagangan;
- 2) Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan;
- e. Bidang Pengawasan, Pengendalian, Promosi Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:
- 1) Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan SDM;
- 2) Seksi Promosi, Diklat dan Informasi;
- 3) Seksi Pengawasan, Pengendalian Perindustrian dan Perdagangan;
- f. Unit pelaksana teknis dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Bupati ini;
Bagian Keenambelas
Dinas Pertanian dan Perkebunan
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 18

- (1) Dinas Pertanian dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian dan perkebunan, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat terdiri dari:
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Tanaman Pangan terdiri dari:
- 1) Seksi Pembenihan dan Produksi Tanaman Pangan;
- 2) Seksi Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Pangan;
- 3) Seksi Penyiapan Paket Teknologi Tanaman Pangan;
- d. Bidang Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman, terdiri dari:
- 1) Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan;
- 2) Seksi Monitoring, Prakiraan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
- 3) Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air.
- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, terdiri dari:
- 1) Seksi Agrobisnis;
- 2) Seksi Sumber Daya;
- 3) Seksi Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian;
- f. Bidang Hortikultura terdiri dari :
- 1) Seksi Pembenihan dan Pembibitan Hortikultura;
- 2) Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura.
- 3) Seksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultura.
- g. Bidang Perkebunan terdiri dari :
- 1) Seksi Perlindungan Perkebunan;
- 2) Seksi Pengembangan Komoditi Perkebunan;
- 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- h. Bidang Penyuluhan terdiri dari :
- 1) Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Pengembangan SDM;
- 2) Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan;
- 3) Seksi Sarana Prasarana dan Kerjasama Penyuluhan;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Bupati ini;
Bagian Ketujuhbelas
Dinas Kelautan dan Perikanan
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 19

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Kelembagaan Usaha terdiri dari:
- 1) Seksi Regulasi dan Perijinan;
- 2) Seksi Permodalan dan Pemasaran;
- 3) Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.
- d. Bidang Kawasan dan Infrastruktur terdiri dari:
- 1) Seksi Penataan Kawasan Perikanan Laut;
- 2) Seksi Penataan Kawasan Perikanan Darat;
- 3) Seksi Infrastruktur Kelautan dan Perikanan.
- e. Bidang Bina Lingkungan dan Konservasi terdiri dari:
- 1) Seksi Bina Lingkungan dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- 2) Seksi Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- f. Bidang Produksi, Pengolahan dan Mutu terdiri dari:
- 1) Seksi Perikanan Tangkap;
- 2) Seksi Perikanan Budi Daya;
- 3) Seksi Pengolahan, Pengujian dan Pengendalian Mutu.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Bupati ini;
Bagian Kedelapanbelas Dinas Lingkungan Hidup
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 20

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
- 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan keuangan
- 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- c. Bidang Penataan Lingkungan terdiri dari :
- 1) Seksi Inventarisasi, RPPLH, dan KLHS;
- 2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
- 3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan;
- d. Bidang Pencemaran, Kerusakan, Evaluasi, Pengendalian dan Pengaduan Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari:
- 1) Seksi Pencemaran Lingkungan Hidup;
- 2) Seksi Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 3) Seksi Evaluasi, Pengendalian dan Pengaduan Lingkungan Hidup.
- e. Bidang Kebersihan dan Persampahan, terdiri dari ;
- 1) Seksi Kebersihan dan Persampahan;
- 2) Seksi Pengembangan Peran Serta Masyarakat;
- 3) Seksi Sarana dan Prasarana.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Bupati ini.
Bagian Kesembilanbelas
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 21

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dipimpin
oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari : a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
- 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan;
- 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- c. Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari:
- 1) Seksi Perangkat dan Administrasi Desa;
- 2) Seksi Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Desa.
- 3) Seksi Sosialisasi dan Pembinaan Administrasi Desa;
- d. Bidang Kelembagaan, Pengembangan Adat dan Sosial Budaya terdiri dari:
- 1) Seksi Kelembagaan;
- 2) Seksi Pengembangan SDM Perangkat Desa;
- 3) Seksi Pengembangan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat;
- e. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna terdiri dari;
- 1) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi dan Permodalan Badan usaha Milik Desa;
- 2) Seksi Pengembangan Produksi dan Pangan Masyarakat;
- 3) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa adalah tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Bupati ini.
Bagian Keduapuluh
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 22

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian pendudukan dan keluarga berencana, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Program dan pelaporan;
- 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
- 1) Seksi Pengarusutamaan Gender;
- 2) Seksi Pemberdayaan Organisasi Perempuan;
- 3) Seksi Perlindungan Perempuan;
- d. Bidang Perlindungan Anak, terdiri dari:
- 1) Seksi Pendataan Anak;
- 2) Seksi Kesejahteraan Anak
- 3) Seksi Perlindungan Anak;
- e. Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Keluarga terdiri dari :
- 1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 2) Seksi Kesehatan dan Perlindungan Reproduksi;
- 3) Seksi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
- f. Bidang Informasi dan Pengolahan Data terdiri dari:
- 1) Seksi Informasi dan Edukasi;
- 2) Seksi Advokasi dan Komunikasi;
- 3) Seksi Pengolahan Data;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok jabatan Fungsional;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Bupati ini;
Bagian Keduapuluh satu Dinas Ketahanan Pangan
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 23

- (1) Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- 3) Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Ketersediaan Pangan, terdiri dari :
- 1) Seksi Cadangan dan Kerawanan Pangan;
- 2) Seksi Kelembagaan Pangan;
- d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari :
- 1) Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
- 2) Seksi Keamanan Pangan dan Gizi;
- e. Bidang Distribusi Pangan :
- 1) Seksi Distribusi dan Akses Pangan;
- 2) Seksi Analisa Harga Pangan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan adalah tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Bupati ini.
Bagian Keduapuluh Dua
- (1) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
- 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan
- 2) Sub Bagian Program dan pelaporan;
- c. Bidang Penanaman Modal terdiri dari :
- 1) Seksi Pendataan Potensi dan Promosi Penanaman Modal;
- 2) Seksi Pengembangan dan Kerjasama Penanaman Modal;
- d. Bidang Pelayanan Perizinan terdiri dari:
- 1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- 2) Seksi Energi dan Sumber Daya;
- e. Bidang Data, Informasi dan Pengaduan terdiri dari:
- 1) Seksi Data dan Informasi;
- 2) Seksi Pengaduan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Bupati ini.
Bagian Keduapuluh Tiga
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 25

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang peternakan dan kesehatan hewan, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :
- b. Kepala Dinas.
- c. Sekretariat, terdiri dari:
- 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- 2) Sub Bagian Program dan pelaporan;
- d. Bidang Budidaya dan Pengembangan Peternakan terdiri dari:
- 1) Seksi Pembibitan dan Teknis Produksi Ternak;
- 2) Seksi Pakan dan Kaji Terap;
- 3) Seksi Pengembangan Peternakan;
- e. Bidang Agribisnis terdiri dari :
- 1) Seksi Pelayanan Usaha;
- 2) Seksi Sumber Daya dan Kelembagaan;
- 3) Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran;
- e. Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari :
- 1) Seksi Pengamatan, Penyelidikan dan Penyuluhan Hewan;
- 2) Seksi Pencegahan, Pemberantasan dan Pelayanan Kesehatan Hewan;
- 3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok jabatan Fungsional;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan Bupati ini;
Bagian Keduapuluh Empat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 26

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Perpustakaan dan kearsipan, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri dari :
- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
- 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan
- 2) Sub Bagian Program dan pelaporan;
- c. Bidang Perpustakaan terdiri dari :
- 1) Seksi Pengadaan dan Pengembangan Perpustakaan;
- 2) Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan Perpustakaan;
- e. Bidang Pembinaan dan Promosi Perpustakaan terdiri dari :
- 1) Seksi Pembinaan Kelembagaan Perpustakaan;
- 2) Seksi Promosi Perpusatakaan;
- f. Bidang Kearsipan terdiri dari :
- 1) Seksi Pendataan dan Penataan Arsip;
- 2) Seksi Pemeliharaan dan Penghapusan Arsip.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV Peraturan Bupati ini.
Bagian Keduapuluh Lima Satuan Polisi Pamong Praja
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 27

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
- (2) a. Kepala;
- b. Sekretariat terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
- 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan
- c. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
- 1) Seksi Identifikasi, Pencegahan, dan Penanggulangan;
- 2) Seksi Bina Kelembagaan, Sumber Daya Manusia Linmas, dan Hak Asasi Manusia;
- d. Bidang Operasi dan Penertiban terdiri dari:
- 1) Seksi Operasi;
- 2) Seksi Penertiban;
- e. Bidang Pengamanan, Pengawalan dan Pengawasan terdiri dari :
- 1) Seksi Pengamanan dan Pengawalan;
- 2) Seksi Pengawasan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV Peraturan Bupati ini.
Bagian Keduapuluh enam
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 28

- (1) Badan penanggulangan bencana daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah, dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
- a. Kepala ;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Kepala Pelaksana;
- d. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- 3) Sub Bagian Keuangan.
- e. Bidang Penanganan Bencana dan Kebakaran terdiri dari :
- 2) Sub Bidang Pencegahan dan Penanganan Bencana;
- 3) Sub Bidang Kesiapsiagaan dan Penanganan Kebakaran;
- f. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
- 1) Sub Bidang Penanganan Darurat;
- 2) Sub Bidang Logistik dan Peralatan.
- g. Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi, terdiri dari :
- 1) Sub Bidang Pemulihan Lingkungan
- 2) Sub Bidang peran serta masyarakat
- h. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI Peraturan Bupati ini.
Bagian Keduapuluh Tujuh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 29

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah daerah, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, terdiri dari:
- 1) Sub Bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
- 2) Sub.Bidang Investasi dan Dunia Usaha.
- 3) Sub Bidang Teknologi Industri dan Ketahanan Pangan;
- d. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana Wilayah, terdiri dari:
- 1) Sub Bidang Tata Ruang dan Pertanahan;
- 2) Sub Bidang Permukiman, Prasarana dan Sarana Wilayah;
- 3) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- e. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya, terdiri dari:
- 1) Sub Bidang Sosial, Budaya, dan Pemerintahan;
- 2) Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan;
- 3) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:
- 1) Sub Bidang Perencanaan Program;
- 2) Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan;
- 3) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan Bupati ini;
Bagian Keduapuluh Delapan Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 30

- (1) Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pendidikan pelatihan,
dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- 3) Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian, terdiri dari :
- 1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan;
- 2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional.
- d. Bidang Mutasi terdiri dari :
- 1) Sub Bidang Penempatan
- 2) Sub Bidang Kepangkatan;
- e. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian terdiri dari :
- 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Pegawai;
- 2) Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepegawaian;
- f. Bidang Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian terdiri dari :
- 1) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai;
- 2) Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian;
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII Peraturan Bupati ini.
Bagian Keduapuluh Sembilan
Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 31

- (1) Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah, dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (2) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- 3) Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Pengkajian, Pendaftaran dan Penetapan terdiri dari :
- 1) Sub Bidang Pengkajian, Pendaftaran dan Pendataan Potensi;
- 2) Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak/ Retribusi;
- d. Bidang Penagihan dan Pengaduan terdiri dari :
- 1) Sub Bidang Penagihan;
- 2) Sub Bidang Pengaduan;
- e. Bidang Anggaraan terdiri dari :
- 1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
- 2) Sub Bidang Analisa Kebijakan dan Administrasi Anggaran;
- f. Bidang Perbendaharaan terdiri dari :
- 1) Sub Bidang Administrasi Gaji;
- 2) Sub Bidang Kas Daerah;
- g. Bidang Akuntansi terdiri dari
- 1) Sub Bidang Pembukuan;
- 4) Sub Bidang Pelaporan;
- h. Bidang Aset terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pendataan dan Penatausahaan Aset;
- b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset;
- i. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan, dan Aset adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX Peraturan Bupati ini.
Bagian Ketigapuluh Kecamatan
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 32

- 1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkedudukan di bawah dan bertangung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
- a. Camat;
- b. Sekretariat membawahi:
- 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan;
- 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Fisik, Sarana dan Prasarana;
- g. Seksi Perekonomian;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX Peraturan Bupati ini.
Bagian Ketigapuluh Satu Kelompok Jabatan Fungsional
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 33

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 34

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai keahlian;
- (2) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diaur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 35

- (1) Sekretariat daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
- (2) Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 36

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.
- (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga Inspektorat
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 37

- (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
- d. penyunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;
Bagian Keempat Dinas - Dinas Daerah
Paragraf 1
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 38

- (1) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga berdasarkan azas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
- (2) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
- b. perencanaan program dan kegiatan Dinas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang dibidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga;
- e. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga;
- f. pelaksanaan administasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Dinas Kesehatan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 39

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan, menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan;
- b. perencanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan tugas dibidang kesehatan;
- e. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3 Dinas Sosial
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 40

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial, menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
- b. perencanaan program dan kegiatan bidang sosial;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang sosial;
- e. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang sosial;
- f. pelaksanaan administrasi dinas sosial;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan asas otonomi, dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan transmigrasi; b. perencanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan tugas dibidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- e. pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 5 Dinas Perhubungan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 42

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan, menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan;
- b. perencanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perhubungan;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan tugas dibidang Perhubungan;
- e. pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Dinas Perhubungan;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan;.
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 6
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 43

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi, informatika, dan statistik berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi, informatika, dan statistik;
- b. perencanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, dan statistik;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Komunikasi Informatika dan Statistik;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan tugas dibidang komunikasi, informatika dan statistik;
- e. pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 7 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 44

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan, catatan sipil dan informasi kependudukan;
- b. perumusan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan, catatan sipil dan informasi kependudukan;
- c. pembinaan pelaksanaan pencatatan mobilisasi penduduk;
- d. pembinaan pelaksanaan pencatatan sipil;
- e. pembinaan pelaksanaan pemberian informasi kependudukan;
- f. pemberian pelayanan informasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberian fasilitasi dan bimbingan manajemen kependudukan dan pencatatan sipil;
- h. pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- i. pelaksanaan administrasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 8
Dinas Pariwisata
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 45

- (1) Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
- (2) Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pariwisata;
- b. perencanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pariwisata;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan pengembangan kepariwisataan;
- e. pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas Pariwisata;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 9 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 46

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. perencanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. pengendalian, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 10 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 47

- (1) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
- (2) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. perencanaan program dan penyelenggaraan kegiatan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perumahan dan kawasan permukiman;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan perumahan dan kawasan permukiman;
- e. pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 11 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 48

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu bupti dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. perencanaan program dan penyelenggaraan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah;;
- e. pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 12 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 49

- (1) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
- (2) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan;
- b. perencanaan program dan penyelenggaraan kegiatan Dinas perindustrian dan perdagangan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perindustrian dan perdagangan;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan perindustrian dan perdagangan;
- e. pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas bidang perindustrian dan perdagangan;
- f. pelaksanaan administrasi dinas perindustrian dan perdagangan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 13
Dinas Pertanian dan Perkebunan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 50

- (1) Dinas Pertanian Dan Perkebunan mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian dan perkebunan berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi;
- (2) Dinas Pertanian Dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pertanian tanaman pangan, koltikultura, perkebunan, dan penyuluhan;
- b. perencanaan program dan penyelenggaraan kegiatan bidang pertanian tanaman pangan, koltikultura, perkebunan, dan penyuluhan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pertanian tanaman pangan, koltikultura, perkebunan, dan penyuluhan;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan pertanian tanaman pangan, koltikultura, perkebunan, dan penyuluhan;
- e. pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas bidang pertanian tanaman pangan, koltikultura, perkebunan, dan penyuluhan;
- f. pelaksanaan administrasi dinas pertanian tanaman pangan, koltikultura, perkebunan, dan penyuluhan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 14
Dinas Kelautan dan Perikanan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 51

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
- b. perencanaan program dan penyelenggaraan kegiatan bidang kelautan dan perikanan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan bidang kelautan dan perikanan;
- e. pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas bidang kelautan dan perikanan;
- f. pelaksanaan administrasi dinas bidang kelautan dan perikanan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 15 Dinas Lingkungan Hidup
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 52

- (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang Lingkungan Hidup;
- b. perencanaan program dan kegiatan bidang Lingkungan Hidup;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Lingkungan Hidup;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang Lingkungan Hidup;
- e. pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas bidang Lingkungan Hidup;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsiya.
Paragraf 16
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 53

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. perencanaan program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
Paragraf 17
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 54

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian dan Keluarga Berencana, mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian dan Keluarga Berencana berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian dan Keluarga Berencana;
- b. perencanaan program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian dan Keluarga Berencana;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian dan Keluarga Berencana;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian dan Keluarga Berencana;
- e. pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian dan Keluarga Berencana;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
Paragraf 18 Dinas Ketahanan Pangan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 55

- (1) Dinas Ketahanan Pangan, mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan, berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Ketahanan Pangan, menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang Ketahanan Pangan;
- b. perencanaan program dan kegiatan bidang Ketahanan Pangan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Ketahanan Pangan;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang Ketahanan Pangan;
- e. pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas bidang Ketahanan Pangan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 19
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 56

- (1) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. perencanaan program dan kegiatan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
Paragraf 20
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 57

- (1) Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
- (2) Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. perencanaan program dan penyelenggaraan kegiatan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan peternakan dan kesehatan hewan;
- e. pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- f. pelaksanaan administrasi dinas peternakan dan kesehatan hewan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 21
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 58

- (1) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan, berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas perpustakaan dan kearsipan, menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perpustakaan dan kearsipan;
- b. perencanaan program dan kegiatan Dinas perpustakaan dan kearsipan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perpustakaan dan kearsipan;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan tugas dibidang perpustakaan dan kearsipan;
- e. pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
Paragraf 22 Satuan Polisi Pamong Praja
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 59

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja, menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelanggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- d. pengoordinasian terkait pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakkan Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah.
- e. pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas satuan polisi mamong praja;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
Paragraf 23
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 60

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah;
- c. pengoordinasian dan pembinaan tugas bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah;
- d. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
Paragraf 24 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 61

- (1) Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan mempunyai tugas membantu bupati dalam pelaksanaan urusan penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pendidikan pelatihan berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi;
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan diklat;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan diklat;
- c. pengoordinasian dan pembinaan tugas dibidang kepegawaian dan diklat;
- d. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang kepegawaian dan diklat;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Kepegawaian Dan Diklat;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
Paragraf 25
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 62

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam pelaksanaan urusan penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang penanggulangan bencana daerah;
- c. pengoordinasian dan pembinaan tugas bidang penanggulangan bencana daerah;
- d. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penanggulangan bencana daerah;
- e. pelaksanaan administrasi badan penanggulangan bencana daerah;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
Paragraf 26
Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 63

- (1) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam pelaksanaan urusan penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
- (2) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, Dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset;
- c. pengoordinasian dan pembinaan tugas dibidang pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset;
- d. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, Dan Aset;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
Paragraf 27 Kecamatan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 64

- (1) Kecamatan dipimpin oleh camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mempunyai tugas meliputi:
- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahhan daerah yang ada di kecamatan;
- i. melaporkan pelaksanaan tugas kecamatan;
- j. melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku;
BAB V - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 65

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan kerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati dapat menunjuk Sekretaris Daerah atau pejabat lainnya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara teknis.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 66

- (1) Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
- (2) Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah wajib melaksankan pengawasan melekat;
- (3) Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan bimbingan dan petunjuk terhadap pelaksanan tugas bawahannya;
- (4) Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk kerja dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 67

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang terkait dengan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Bima masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 5 Desember 2016.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.
Ditetapkan di : Bima
pada tanggal : 21 - 10 - 2016
BUPATI BIMA,
Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI
Diundangkan
: di Bima
pada tanggal
: 21 - 10 - 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA
Drs. H.M.TAUFIK HAK, M.Si Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19631231198702 1 049
BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2016 NOMOR 358
LAMPIRAN : XXVII PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
LAMPIRAN : XXVIII PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN PELATIHAN
LAMPIRAN : XXIX PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI
LAMPIRAN : XXX PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN
BUPATI BIMA,
Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI
LAMPIRAN : IV PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI
LAMPIRAN : V PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN
LAMPIRAN : VI PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL
LAMPIRAN : VII PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
LAMPIRAN : IX PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN
Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI
LAMPIRAN : VIII PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI
LAMPIRAN : X PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI
LAMPIRAN : XI PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA
Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI
LAMPIRAN : XII PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
LAMPIRAN : XIII PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
LAMPIRAN : XIV PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL &amp; MENENGAH
HJ. INDAH DHAMAYANTI PUTRI
LAMPIRAN : XV PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI
LAMPIRAN : XVI PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI
LAMPIRAN : XXIII PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :
BAGAN SUSUNAN ORGAISASI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
LAMPIRAN : XVII PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
LAMPIRAN : XVIII PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI
LAMPIRAN : XIX PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :
BAGAN SUSUNAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
LAMPIRAN : XX PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
LAMPIRAN : XXI PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN
Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI
LAMPIRAN : XXII PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
LAMPIRAN : XXIV PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
LAMPIRAN : XXV PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
LAMPIRAN : XXVI PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
LAMPIRAN : I PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
BUPATI BIMA,
Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI
LAMPIRAN : II PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI
LAMPIRAN : III PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT
BUPATI BIMA,
Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI