PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 1 Tahun 2014
Tentang PENGELOLAANSAMPAH
Berlaku: 1 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Menimbang
- Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAANSAMPAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif di Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pengelolaan Sampah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 · (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437} sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2
4. Undang-Undang Nomor 18 TahWl 2008 tentang Pengelolaan Sampah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 TahWl 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Llngkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor -82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahnn 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 20l2 tenta.ng Pengelolaan Sampah clan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor470);
Dengan Persetujuan Benama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
clan
BUPATI SITtJBONDO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN
DAERAH
TENTANG
PENGELOLAAN
SAMPAH
BABI
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
5. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak temasuk tinja dan spesifik.
6. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/ a tau fasilitas lainnya.
7. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/ atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
8. Tempat Sampah rumah tangga adalah wadah penarnpungan sampah yang berupa bak/bin/tong/ kantong/keranjang sampah.
9. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/ atau badan hukum.
4
10. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
11. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
12. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/ atau tempat pengolahan sampah terpadu.
13. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
14. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media linglrungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
15. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat Pemrosesan Akhir sampah.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggungjawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas kearnanan dan asas nilai ekonomi.
BAB Ill - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 6

Kegiatan pengelolaan sampah terdiri dari sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, terdiri atas:
- a. pengurangan sampah; dan/atau
- b. penanganan sampah.
- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi kegiatan:
- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. pendauran ulang sampah; dan/ a tau
- c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Pemerintah Daerah berperan :
- a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
- b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
- c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
- d. memfasilitasi kegiatan yang mengguna ulang dan mendaur ulang; clan
- e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
\
i
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat daur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/ atau mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Prosedur dan tata cara pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Paaal8
Pemerintah Daerah melakukan penanganan sampah dengan cara :
- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.
BAB Ill - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 9

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan melalui pemilahan sampai rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat {l) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik disetiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
Paaal 10
Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
Paaal 11
- ( 1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan dengan cara :
- a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW;
- b. sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah a tau lembaga pengelola sampah swasta;
- c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
- d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/ atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah atau lembaga pengelola sampah swasta.
- (2) Pelaksanaan pengangkatan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.
Paaal 12
- (1) Pengolahan sebagaimana dim.aksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS / TPST dan di TPA.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat( 1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.
BAB Ill - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 13

Pemrosesan akhir sarnpah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/ atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.
,
.
--
.
--
. .
-
8
BAB Ill - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 11

- ( 1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilak.sanakan dengan cara:
- a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW;
- b. sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah atau lembaga pengelola sampah swasta;
- c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
- d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah atau lembaga pengelola sampah swasta.
- (2) Pelaksanaan pengangkatan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus persyaratan keamanan, kesehatan kenyamanan dan kebersihan. memenuhi lingkungan,
BAB Ill - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 12

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilak.sanakan di TPS/TPST dan di TPA .
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dirnaksud pada ayat(l) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.
BAB Ill - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 13

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalarn pasal 8 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.
.
.
...
'.-
9
BAB Ill - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS /TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (I) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang a.man dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan PerundangUndangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST dikawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (2) Penyediaan TPS / TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang a.man dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-Undangan
- (3) Penyediaan TPS / TPST se bagiamana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang kawasan.
BAB Ill - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 16

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dapat diubah menjadi TPST dengan pertimbangan efektif dan efisien.
BAB Ill - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 17

Pengelolaan sampah spesifik terdiri atas :
- a. sampah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- b. sampah yang mengandunglimbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. sampah medis;
- d. sampah yang timbul akibat bencana;
- e. puing bongkaran bangunan;
- f. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
- g. sampah yang timbul secara tidak periodik.
..
\_.,.
..
\_.,.
BAB Ill - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 18

- (1) Setiap orang dapat mengembangkan dan menerapkan secara swadaya teknologi spesifik lokal untuk pengelolaan sampah spesifik.
- (2) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi setiap orang yang mengembangkan dan menerapkan teknologi spesifik lokal untuk pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan secara swadaya teknologi pengelolaan sampah spesifik yang ramah lingkungan.
- (4) Penyusunan perencanaan pengelolaan sampah spesifik dan penyelenggaraan pengelolaan sampah spesifik se bagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikoordinasikan oleh SK.PD yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan sampah.
- (5) Penyusunan perencanaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB Ill - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut tentang tekhnis pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
LEMBAGA PENGELOLA
BAB Ill - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 20

Pelaksanaan kewenangan yang menyangkut teknis pengelolaan sampah dilakukan oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Situbondo.
HAK DAN KEWAJIBAN
BAB Ill - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 21

( 1) Setiap orang berhak :
- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan
dari Pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggungjawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB Ill - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 22

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Setiap pemilik/ penghuni/ penanggung jawab bangunan wajib memelihara kebersihan lingkungan sampai batas bahu jalan disekitar pekarangan masing› masing.
- (3) Untuk mempermudah pengendalian sampah setiap pemilik/ penghuni/ penanggung jawab bangunan wajib menyediakan tempat-tempat sampah dalam pekarangan masing-masing sebagai tempat penampungan sampah harian yang clihasilkan.
BAB Ill - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 23

- ( 1) Setiap orang yang menyelenggarakan keramaian umum, atau melakukan suatu kegiatan yang mengakibatkan timbulnya sampah keramaian, penanggung jawab penyelenggara harus menempatkan beberapa petugas kebersihan dengan tugas mengumpulkan sampah yang berasal dari pengunjung keramaian tersebut.
- (2) Pembersihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat juga dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pengelolaan sampah atas permintaan penanggung jawab penyelenggara dengan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB Ill - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 24

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
BAB VII - PERIZINAN
Pasal 25

- {1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah skala industri wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat( 1) terdiri dari :
- a. pengangkutan sampah; dan
- b. pengolahan sampah.
- {3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut :
- a. melampirkan fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas pemohon yang sah;
- b. melampirkan fotokopi dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL;
- c. melampirkan fotokopi surat pemyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) bagi kegiatan yang tidak wajib UKL dan UPL;
- d. melampirkan izin mendirikan bangunan; clan
- e. melampirkan fotokopi izin gangguan.
- (4) Di samping memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan
yang diajukan harus memenuhi persyaratan teknis yang ditunjukkan dengan melampirkan pernyataan sebagai berikut:
- a. jenis usaha dan volume sampah yang dikelola;
- b. jenis sampah dan sumber sampah yang dikelola;
- c. denah letak pengelolaan sampah dan saluran pembuangan limbah;
- d. skema pengelolaan sampah dan cara kerjanya;
- e. basil pemantauan kualitas pengelolaan sampah;
- f. prosedur penanggulangan keadaan darurat; dan
- g. kelayakan alat angkut sampah.
- (1) Untuk memperoleh izin pengelolaan sampah setiap orang wajib mengajukan surat permohonan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin diberikan paling lambat 30 (tiga puluh hari) kerja terhitung sejak dipenuhinya persyaratan.
- (3) Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis.
BAB VII - PERIZINAN
Pasal 27

- (1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilaksanakan melalui penerbitan izin dan stiker pengelolaan sampah.
BAB VIII - INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah Dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan :
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan sampah;dan/atau
- d. tertib penanganan sampah.
••
...
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan :
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah dan/atau
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
Pemerintah Daerah memberikan lembaga, badan usaha, dan melakukan: di sin sen tif kepada perseorangan yang
- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/ atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.
BAB VIII - INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 30

- ( 1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan; dan/ atau
- b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha dapat berupa :
- a. pemberian penghargaan;
- b. pemberian kemudahan perizinan pengelolaan sampah; dalam
- c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
- d. penyertaan modal daerah; dan/ atau
- e. pemberian subsidi.
BAB VIII - INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 31

- ( 1) Disinsen tif kepada lembaga dan perseorangan dapat berupa:
- a. penghentian subsidi; dan/ a tau
- b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa
- (2) Disinsentif kepada badan usaha dapat berupa :
- a. penghentian subsidi;
- b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/ atau;
- c. denda dalam bentuk uang/ barang/ jasa.
.,
--
BAB VIII - INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 32

- (l} Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:
- a. inovasi pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan sampah;
- d. tertib penanganan sampah;
- e. pelanggaran terhadap larangan; dan/ atau
- f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2} Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Bupati.
- (3} Tata cara penilaian pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 33

- (I} Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Kota/ Ka bu paten lain dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/ atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Pedoman kerjasama dan bentuk usaha bersama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
BAB VIII - INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perJanJ1an antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
- ( 1) Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber pembiayaan lain yang sah.
BAB VIII - INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah ditempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. relokasi;
- b. pemulihan linglrungan;
- c. biaya kesehatan dan pengobatan;
- d. ganti rugi; dan/ atau
- e. bentuk lain.
BAB VIII - INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 37

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) sebagai berikut:
- a. pengajuan surat pengaduan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan
- c. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan basil kajian.
BAB XI - BENTUK DAN TATA CARA PERAN BERTA MASYARAKAT DAN PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 38

Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:
- a. menjaga kebersihan lingkungan;
.
.
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalarn upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.
- (1) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilaksanakan dengan cara:
- a. sosialisasi;
- b. mobilisasi;
- c. kegiatan gotong royong; dan/ atau
- d. pemberian insentif.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilaksanakan dengan cara :
- a. mengembangkan informasi peluang usaha dibidang persampahan; dan/ a tau
- b. pemberian insentif.
- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c dilaksanakan dengan cara:
- a. penyediaan media komunikasi;
- b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
- c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.
- (1) Masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah dapat berfungsi sebagai pengelola, pengolah, pemanfaat, penyedia dana clan pengawas.
- (2) Masyarakat wajib melakukan pengurangan timbulan sampah dari sumbemya yaitu melalui pendekatan pengurangan (reduce), penggunaan ulang (reuse), pendauran ulang (recycle) serta melakukan pemisahan sampah.
- (3) Masyarakat bertindak sebagai pengawas untuk menjaga agar sistem pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik.
- (4) Masyarakat dapat mengurangi pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan sampah un tuk kegiatan
ekonomi, baik dilakukan secara perorangan atau kelompok, maupun bekerja sama dengan pelaku usaha.
- (5) Masyarakat sebagai pengolah sampah berperan sebagai sumber daya manusia untuk mengoperasikan maupun memelihara sarana dan prasarana pengolahan sampah.
- (6) Masyarakat berperan dalam membayar biaya pengelolaan sampah.
- (7) Masyarakat wajib menjaga/ memelihara penunjang. sarana
- (1) Sengketa yang timbul dalam pengelolaan sampah terdiri atas :
- a. sengketa antar wilayah;
- b. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola sampah;dan
- c. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Untuk mengantisipasi terjadi sengketa, maka pengelolaan sampah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi harus melibatkan semua pihak.
- (3) Apabila terjadi sengketa antar wilayah, antara Pemerintah Daerah dengan pengelola sampah atau antara pengelola sampah dengan masyarakat, dapat ditempuh penyelesaian dengan cara :
- a. musyawarah / mufakat an tar pihak yang bersengketa;
- b. mediasi oleh pihak ketiga dan atau melibatkan pemerintah atasan;
- c. menempuh jalur hukum apabila tidak dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan mengambil tempat di Pengadilan Negeri; dan
- d. selama terjadi konflik, pengelolaan sampah tetap berjalan.
.
.
BAB XII - LARANGAN
Pasal 42

Setiap orang dilarang :
- a. mencampur sampah dengan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan;
- c. melakukan penanganan sampah dengan sistem pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir;
- d. membuang sampah atau yang dianggap sampah ke dalam . sungai, bantaran sungai, got, saluran-saluran air, gang-gang, taman, lapangan, badan jalan serta tempat-tempat umum lainnya;
- e. membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum disekitar pekarangan, sehingga mengganggu ketertiban umum;
- f. menutup selokan disekitar perkarangan yang dapat menghambat pembersihan sampah kecuali dengan izin Bupati;
- g. membuang sampah diluar lokasi pembuangan yang telah ditetapkan kecuali dengan izin tertulis dari Bupati;dan
- h. membuang barang-barang atau kotoran yang dikategorikan sebagai sampah spesifik seperti benda tajam, pecahan kaca, batang-batang pohon, benda› benda berbau seperti bangkai hewan, rambatan pagar halaman serta bongkahan bangunan harus dimusnahkan sendiri atau dapat meminta bantuan Dinas/lnstansi terkait dengan pelayanan khusus.
PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
- (1) Pelaksanaan pemberian perizinan dibidang pengelolaan sampah dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pelayanan perizinan.
~
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan sampah.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) didasarkan pada pendekatan pengawasan rutin, uji petik dan uji laboratorium.
- (4) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
BAB XV - PENYIDIKAN
Pasal 45

- (I) Selain Penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI)&gt; Penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
~
-
•
..
'
-
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana clan selanjutnya melalui Penyidik Palisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat {1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 46

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3), pasal 26 ayat (1) dan Pasal 44 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah pelanggaran.
- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut berlakunya Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
'
•
•
- (2) Sistem dan prosedur pelayanan serta bentuk-bentuk formulir yang diperlukan untuk pelayanan perizinan berdasarkan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh SKPD yang melaksanakan tugas dibidang pelayanan perizinan.