PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor O8 Tahun 2006
Tentang No Description
Berlaku: 8 TAHUN 2006
N/A
Preamble

Menimbang
2. mengakibatkan terjadinya perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu dengan tidak di buatnya lagi Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.
- b. bahwa dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, Kabupaten Sarolangun memerlukan arah dan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Tahun 1945.
- c. bahwa pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sitem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2006 - 2025 dengan Peraturan Daerah.
1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, Pasal 33, Pasal 34 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
7. tahun 1945. Mengingat
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287).
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor p5)
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125).
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenagan Provinsi sebagai daerah Otonom (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 01, seri A Nomor 1)
Dengan Persetujuan Bersama
DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KABUP ATEN SARO LAN GUN
DAN
BUPATISAROLANGUN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANG KAP AN JANG DAERAH T AHUN 2006 - 2025. Menetapkan
N/A
Pasal 1

- -..., Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. RPJP daerah Tahun 2006 - 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk priode 20 ( dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
2. RPJM Daerah tahun 2006 - 2011 yang selanjutnya disebut sebagai RPJM Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk priode 5 (lima) tahun sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2011.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun.
N/A
Pasal 2

RPJP Daerah merupakan penjabaran dari dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi dan arah Pembangunan daerah.
N/A
Pasal 3

1. Penyusunan RP JP Daerah mengacu pada RP JP Nasional dan RP JP daerah Provinsi Jambi.
2. Dalam Penyusunan RPJP Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) Kepala Bappeda dapat melakukan Konsultasi dan Koordinasi dengan Ketua Bappeda Provinsi Jambi.
N/A
Pasal 4

1. Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RP JP Daerah.
2. Tata Cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan di tetapkan dengan Peraturan Bupati Sarolangun.
N/A
Pasal 5

1. Pembangunan daerah Tahun 2006-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah Kabupaten Sarolangun.
2. RPIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
N/A
Pasal 6

Ketentuan mengenai RPJM Daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib disesuaikan dengan RPJP Daerah menurut Peraturan Daerah ini.
N/A
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menetapkannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Sarolangun.
Ors. ABO. ZAKI, Si
PEMBINA TK. I NIP. 430008999
DAERAH KAB.SAROLANGUN
Diundangkan di
Sarolangun
Pada Tanggal dO
5efrei')ecl?-
2006
H.
BUPATISAROLANGUN
Oitetapkan di Sarolangun Pada tangga ao ~81~112006
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari berpuluh-puluh ribu pulau, beraneka suku Bangsa dan adat istiadat dan mempunyai satu tujuan dan satu cita-cita bemegara sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk melaksanakan dan mencapai satu tujuan dan satu cita-cita tersebut diperlukan suatu rencana yang dapat merumuskan secara lebih konkrit mengenai pencapaian dari tujuan bernegara tersebut.
Sejarah telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia telah mengisi kemerdekaan dengan berbagai pembangunan secara menyeluruh selama 60 Tahun sejak kemerdekaan Republik Indonesia pad a tanggal t 7 Agustus 1945. Berbagai pengalaman berharga diperoleh selama mengisi kemerdekaan tersebut dan menjadi pelajaran yang berharga untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik.
B~rdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disusun sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dalam bentuk Visi, Misi, dan arah pembangunan Daerah. Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar sedemikian sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunnya
Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2006 - 2011 merupakan kelanjutan dan pembaruan dari tahap pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang -undang Dasar Tahun 1945. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang , sangat penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan kembali berbagai langkah-langkah, baik di bidang pengelolaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia maupun kelembagaanya sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat didalam pergaulan masyarakat intemasional.
Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Tahun 2006-2025 adalah untuk : (a) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional; (b) Menjamin terciptanya integrasi, singkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah; (c) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (d) Menjarnin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan ( e) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah diwujudkan dalarn visi, misi dan arah pembangunan Daerah yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia serta strategi untuk mencapainya Visi merupakan penjabaran cita-cita kita berbangsa sebagaimana tercarntum dalarn Pembukaan UUD 1945, yaitu terciptanya masyarakat yang terlindungi, sejahtera dan cerdas serta berkeadilan. Bila visi telah terumuskan, maka juga perlu dinyatakan secara tegas misi, yaitu upaya-upaya ideal untuk mencapai visi tersebut misi ini dijabarkan kedalarn arah kebijakan dan strategi Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Perencanaan Jangka Panjang lebih condong pada kegiatan olah pikir yang bersifat · visioner, sehingga penyusunannya akan lebih menitik beratkan partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olah pikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga sgtrategis, individu pemikir-pemikir visioner Oleh karenanya, rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang dituangkan dalarn bentuk visi, misi dan arah pembangunan Daerah adalah produk dari semua elemen bangsa, masyarakat, pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik
Mengingat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, maka batang tubuh dari RUU tentang Rencana Undang-undang tentang RPJP Daerah 2005-2025 cukup terdiri dari 7 (tujuh) pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatan RPJP, hubungan konsultasi dalarn penyusunan RPJP Daerah, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Daerah, dan ruang untuk melakukan perubahan dengan berlakunya UU RP JP Nasional.
## IL PASAL DEMI P ASAL
PENJELASAN
Pasal 1

Cukupjelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Konsultasi dan koordinasi merupakan proses yang sangat penting untuk menciptakan sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2006-2025 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2006-2025 Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi diperlukan karena berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 25 Tahun 2004, Penyusunan RPJP Daerah mengacu pada RPJP Nasional. Sehingga setelah RPJP Nasional ditetapkan menjadi UU berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 25 Tahun 2004, maka Kepala Bappeda perlu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri Perencanaan
PENJELASAN
Pasal 2

Pembangunan Nasional I Kepala Bappenas untuk menyusun RP JP Daerah yang akan ditetapkan dengan Peranturan Daerah.
PENJELASAN
Pasal 4

Pengendalian dan evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Bappeda terhadap pelaksanaan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 merupakan bagian dari proses Perencanaan Pembangunan Nasional secara keseluruhan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan Nasional. Sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Kementerian I Lembaga I Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-rnasing pimpinan Kementerian I Lembaga I Satuan Kerja Perangkat Daerah. Demikian pula untuk pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kementerian I Lembaga I Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Daerah I Kepala Bappenas dan Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Kementerian I Lembaga I Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil evaluasi secara keseluruhan tersebut, maka Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional I Kepala Bappenas dan Kepala Bappeda menyusun RP.JP Nasional I RP.JP Daerah berikutnya
Pengendalian dilakukan dengan maksud untuk dapat menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kegiatan ini meliputi kegiatan pemantauan, pengawasan dan tindak lanjut serangkaian kegiatan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan
Evaluasi yang dilakukan mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan substansi perencanaan evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan dimasa mendatang. Fokus utama evaluasi pclaksanaan rencana pembangunan diarahkan kepada hasil, mamfaat, dan dampak dari rencana pembangunan. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30 UU Nomor 25 Tahun 2004, rnaka Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerimah,
PENJELASAN
Pasal 6

Cukupjelas
Palal 5
Cukup jelas