PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 7. Tahun 2015
Tentang BANGUNAN GEDUNG
Berlaku: 1 September 2015
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 199

- (1) Pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif, berupa:
- a. peringatan tertulis;
- c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- b. pembatasan kegiatan pembangunan;
- d. penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung;
- e. pembekuan IMB gedung;
- g. pembekuan SLF Bangunan Gedung;
- f. pencabutan IMB gedung;
- h. pencabutan SLF Bangunan Gedung; atau
- i. perintah pembongkaran Bangunan Gedung.
- (2) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi dendapaling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.
- (3) Penyedia Jasa Konstruksi yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangundangan di bidang jasa konstruksi
- (4) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke rekening kas Pemerintah Daerah.
- (5) Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan TABG.
Bagian Kedua Sanksi Administratif Pada Tahap Pembangunan
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 200

- (1) Pemilik Bangunan Gedung yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 19 ayat (1), Pasal 136 ayat (2), Pasal 150 ayat (3) dan Pasal 157 ayat (7) dikenakan sanksi peringatan tertulis.
- (2) Pemilik Bangunan Gedung yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa pembatasan kegiatan pembangunan.
- (3) Pemilik Bangunan Gedung yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 14 (empat belas) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian sementara pembangunan dan pembekuan izin mendirikan Bangunan Gedung.
- (4) Pemilik Bangunan Gedung yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 14 (empat belas) hari kelender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pembangunan, pencabutan izin mendirikan Bangunan Gedung, dan perintah pembongkaran Bangunan Gedung.
- (5) Dalam hal Pemilik Bangunan Gedung tidak melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, pembongkarannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya Pemilik Bangunan Gedung.
- (6) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemilik Bangunan Gedung juga dikenakan denda administratif yang besarnya paling banyak 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai total Bangunan Gedung yang bersangkutan.
- (7) Besarnya denda administratif ditentukan berdasarkan berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung.
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 201

- (1) Pemilik Bangunan Gedung yang melaksanakan pembangunan Bangunan Gedungnya melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi
penghentian sementara sampai dengan diperolehnya izin mendirikan Bangunan Gedung.
- (2) Pemilik Bangunan Gedung yang tidak memiliki izin mendirikan Bangunan Gedung dikenakan sanksi perintah pembongkaran.
Bagian Kedua Sanksi Administratif Pada Tahap Pemanfaatan
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 202

- (1) Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 148 ayat (1) dengan sampai ayat (3), Pasal 149 ayat (2), Pasal 152 ayat (3), dan Pasal 157 ayat (8) dikenakan sanksi peringatan tertulis.
- (2) Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masingmasing 7 (tujuh) hari kalender dan tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung dan pembekuan sertifikat Laik Fungsi.
- (3) Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pemanfaatan dan pencabutan sertifikat Laik Fungsi.
4. Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung yang terlambat melakukan perpanjangan sertifikat Laik Fungsi sampai dengan batas waktu berlakunya sertifikat Laik Fungsi, dikenakan sanksi denda administratif yang besarnya 1% (satu perseratus) dari nilai total Bangunan Gedung yang bersangkutan.
BAB X - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 206

- (1) Penyidikan terhadap suatu kasus dilaksanakan setelah diketahui terjadi suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana bidang penyelenggaraan bangunan gedung berdasarkan laporan kejadian.
- (2) Penyidikan dugaan tindak pidana bidang penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh penyidik umum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 203

Setiap pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah inidiancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Bagian Kedua Faktor Kesengajaan yang Mengakibatkan Kerugian Orang Lain
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 204

- (1) Setiap pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, yang mengakibatkan kerugian harta benda orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, dan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan dan penggantian kerugian yang diderita.
- (2) Setiap pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, yang mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain atau mengakibatkan cacat seumur hidup diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari nilai bangunan dan penggantian kerugian yang diderita.
- (3) Setiap pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari nilai bangunan dan penggantian kerugian yang diderita.
- (4) Dalam proses peradilan atas tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) hakim memperhatikan pertimbangan TABG.
Bagian Ketiga Faktor Kelalaian yang Mengakibatkan Kerugian Orang Lain
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 205

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan ini sehingga mengakibatkan bangunan tidak Laik Fungsi dapat dipidana kurungan, pidana denda dan penggantian kerugian.
- (2) Pidana kurungan, pidana denda dan penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai bangunan dan ganti kerugian jika mengakibatkan kerugian harta benda orang lain;
- b. pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 2% (dua per seratus) dari nilai bangunan dan ganti kerugian jika mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain sehingga menimbulkan cacat;
- c. pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak 3% (tiga per seratus) dari nilai bangunan dan ganti kerugian jika mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 208

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 209

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
Ditetapkan di Pangkajene Pada tanggal 1 September 2015
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,
RUSLAN ABU
I.
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas.
huruf f.
PENJELASAN
Pasal 6

Yang dimaksud dengan 'lebih dari satu fungsi' adalah apabila satu Bangunan Gedung mempunyai fungsi utama gabungan dari fungsi-fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, dan/atau fungsi khusus.
huruf a.
Yang dimaksud dengan 'bangunan rumah tinggal tunggal' adalah bangunan rumah tinggal yang mempunyai kaveling sendiri dan salah satu dinding bangunan tidak dibangun tepat pada batas kaveling.
huruf b.
Yang dimaksud dengan 'bangunan rumah tinggal deret' adalah beberapa bangunan rumah tinggal yang satu atau lebih dari sisi bangunan menyatu dengan sisi satu atau lebih bangunan lain atau rumah tinggal lain, tetapi masing-masing mempunyai kaveling sendiri.
huruf c.
Yang dimaksud dengan 'bangunan rumah tinggal susun' adalah Bangunan Gedung bertingkat yang dibangun dalam
PENJELASAN
Pasal 7

suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal, dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
huruf d.
Yang dimaksud dengan 'bangunan rumah tinggal sementara' adalah bangunan rumah tinggal yang dibangun untuk hunian sementara waktu dalam menunggu selesainya bangunan hunian yang bersifat permanen, misalnya bangunan untuk penampungan pengungsian dalam hal terjadi bencana alam atau bencana sosial.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
- -Yang dimaksud dengan 'bangunan dengan tingkat kerahasiaan tinggi' antara lain bangunan militer dan istana kepresidenan, wisma negara, Bangunan Gedung fungsi pertahanan, dan gudang penyimpanan bahan berbahaya.
- -Yang dimaksud dengan 'bangunan dengan tingkat risiko bahaya tinggi' antara lain bangunan reaktor nuklir dan sejenisnya, gudang penyimpanan bahan berbahaya.
- -Penetapan Bangunan Gedung dengan fungsi khusus dilakukan oleh Menteri dengan mempertimbangkan usulan dari instansi berwenang terkait.
huruf a.
Cukup jelas.
huruf b.
Cukup jelas.
huruf c.
Cukup jelas.
huruf d.
Yang dimaksud dengan 'Bangunan Gedung mal-apartemenperkantoran' adalah Bangunan Gedung yang di dalamnya terdapat fungsi sebagai tempat perbelanjaan, tempat hunian tetap/apartemen, dan tempat perkantoran.
huruf e.
Yang dimaksud dengan 'Bangunan Gedung mal-apartemenperkantoran-perhotelan' adalah Bangunan Gedung yang di dalamnya terdapat fungsi sebagai tempat perbelanjaan, tempat hunian tetap/apartemen, tempat perkantoran dan hotel.
Klasifikasi Bangunan Gedung merupakan pengklasifikasian lebih lanjut dari fungsi Bangunan Gedung, agar dalam pembangunan dan pemanfataan Bangunan Gedung dapat lebih tajam dalam penetapan persyaratan administratif dan teknisnya yang harus diterapkan.
Dengan ditetapkannya fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung yang akan dibangun, maka pemenuhan persyaratan administratif dan teknisnya dapat lebih efektif dan efisien.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Kepemilikan atas Bangunan Gedung dibuktikan antara lain dengan IMB atau surat keterangan kepemilikan bangunan pada bangunan rumah susun.
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pengusulan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung dicantumkan dalam permohonan izin mendirikan Bangunan Gedung. Dalam hal Pemilik Bangunan Gedung berbeda dengan pemilik tanah, maka dalam Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung harus ada persetujuan pemilik tanah.
Usulan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis Bangunan Gedung.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9

Perubahan fungsi misalnya dari Bangunan Gedung fungsi hunian menjadi Bangunan Gedung fungsi usaha.
Perubahan klasifikasi misalnya dari Bangunan Gedung milik negara menjadi Bangunan Gedung milik badan usaha, atau Bangunan Gedung semi permanen menjadi Bangunan Gedung permanen.
Perubahan fungsi dan klasifikasi misalnya Bangunan Gedung hunian semi permanen menjadi Bangunan Gedung usaha permanen.
Perubahan dari satu fungsi dan/atau klasifikasi ke fungsi dan/atau klasifikasi yang lain akan menyebabkan perubahan persyaratan yang harus dipenuhi, karena sebagai contoh persyaratan administratif dan teknis Bangunan Gedung fungsi hunian klasifikasi permanen jelas berbeda dengan persyaratan administratif dan teknis untuk Bangunan Gedung fungsi hunian klasifikasi semi permanen; atau persyaratan administratif dan teknis Bangunan Gedung fungsi hunian klasifikasi permanen jelas berbeda dengan persyaratan administratif dan teknis untuk Bangunan Gedung fungsi usaha (misalnya toko) klasifikasi permanen.
Perubahan fungsi (misalnya dari fungsi hunian menjadi fungsi usaha) harus dilakukan melalui proses izin mendirikan Bangunan Gedung baru.
Sedangkan untuk perubahan klasifikasi dalam fungsi yang sama (misalnya dari fungsi hunian semi permanen menjadi hunian permanen) dapat dilakukan dengan revisi/perubahan pada izin mendirikan Bangunan Gedung yang telah ada.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup jelas.
Dokumen sertifikat hak atas tanah dapat berbentuk sertifikat Hak Milik (HM), sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), sertifikat Hak Guna Usaha (HGU), sertifikat Hak Pengelolaan (HPL), sertifikat Hak Pakai (HP), atau dokumen perolehan tanah lainnya seperti akta jual beli, kuitansi jual beli dan/atau bukti penguasaan tanah lainnya seperti izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah, surat keterangan tanah dari lurah/kepala desa yang disahkan oleh camat.
Ketentuan mengenai keabsahan hak atas tanah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pertanahan.
Dalam mengajukan permohonan izin mendirikan Bangunan Gedung, status hak atas tanahnya harus dilengkapi dengan gambar yang jelas mengenai lokasi tanah bersangkutan yang memuat ukuran dan batas-batas persil.
Cukup jelas.
Perjanjian tertulis ini menjadi pegangan dan harus ditaati oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang mengatur hukum perjanjian.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan 'persetujuan pemegang hak atas tanah' adalah persetujuan tertulis yang dapat dijadikan alat bukti telah terjadi kesepakatan pengalihan kepemilikan Bangunan Gedung.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13

Izin mendirikan Bangunan Gedung merupakan satu-satunya perizinan yang diperbolehkan dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung, yang menjadi alat pengendali penyelenggaraan Bangunan Gedung.
Proses pemberian izin mendirikan Bangunan Gedung harus mengikuti prinsip-prinsip pelayanan prima dan murah/terjangkau.
Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung merupakan proses awal mendapatkan izin mendirikan Bangunan Gedung.
Pemerintah daerah menyediakan formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang informatif yang berisikan antara lain:
- GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; status tanah (tanah milik sendiri atau milik pihak lain),
- GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; data pemohon/Pemilik Bangunan Gedung (nama, alamat, tempat/tanggal lahir, pekerjaan, nomor KTP, dll.), data lokasi (letak/alamat, batas-batas, luas, status kepemilikan, dll.);
- GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; data rencana Bangunan Gedung (fungsi/klasifikasi, luas Bangunan Gedung, jumlah lantai/ketinggian, KDB, KLB, KDH, dll.); dan
- GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; data Penyedia Jasa Konstruksi (nama, alamat, penanggung jawab penyedia jasa perencana konstruksi), rencana waktu pelaksanaan mendirikan Bangunan Gedung, dan perkiraan biaya pembangunannya.
Persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Keterangan Rencana Kabupaten/Kota, selanjutnya digunakan sebagai ketentuan oleh pemilik dalam menyusun rencana teknis Bangunan Gedungnya, di samping persyaratan-persyaratan teknis lainnya sesuai fungsi dan klasifikasinya.
Sebelum mengajukan permohonan izin mendirikan Bangunan Gedung, setiap orang harus sudah memiliki surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota yang diperoleh secara cepat dan tanpa biaya.
Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan gambar peta lokasi tempat Bangunan Gedung yang akan didirikan oleh pemilik.
Cukup jelas.
Ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku pada suatu lokasi/kawasan, seperti keterangan tentang:
- GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; daerah rawan gempa/tsunami;
- GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; daerah rawan longsor;
- GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; daerah rawan banjir;
- GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; tanah pada lokasi yang tercemar ( brown field area );
- GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; kawasan pelestarian; dan/atau
- GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; kawasan yang diberlakukan arsitektur tertentu.
PENJELASAN
Pasal 14

Yang dimaksud dengan 'persetujuan dari instansi terkait' adalah rekomendasi teknis yang diberikan oleh intansi terkait yang berwenang, baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan 'instansi teknis pembina yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung' di daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Tata Ruang atau Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah atau Dinas Tata Ruang dan Permukiman atau Dinas Cipta Karya atau dengan sebutan lain.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan 'Peraturan Perundang-undangan' yaitu Peraturan Perundang-undangan mengenai pengelolaan prasarana umum, sumber daya air, jaringan tegangan tinggi, kebencanaalaman, dan perhubungan serta peraturan turunannya yang berkaitan.
Yang dimaksud dengan 'diatur sementara' adalah Peraturan Bupati/walikota mengenai ketentuan peruntukan lokasi diberlakukan sebagai dasar pemberian persetujuan mendirikan Bangunan Gedung sampai RTRW, RDTR dan/atau RTBL untuk lokasi bersangkutan ditetapkan.
PENJELASAN
Pasal 18

Fungsi Bangunan Gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan lokasi sebagai akibat perubahan RTRW, RDTR, dan/atau RTBL dilakukan penyesuaian paling lama 5 (lima) tahun, kecuali untuk rumah tinggal tunggal paling lama 10 (sepuluh) tahun, sejak pemberitahuan penetapan RTRW oleh pemerintah daerah kepada Pemilik Bangunan Gedung.
Yang dimaksud dengan 'Peraturan Perundang-undangan' yaitu Peraturan Perundang-undangan mengenai ganti rugi atau keperdataan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas.
Penetapan KDB untuk suatu kawasan yang terdiri atas beberapa kaveling/persil dapat dilakukan berdasarkan pada perbandingan total luas Bangunan Gedung terhadap total luas kawasan dengan tetap mempertimbangkan peruntukan atau fungsi kawasan dan daya dukung lingkungan.
Penetapan KDB dibedakan dalam tingkatan KDB tinggi (lebih besar dari 60% sampai dengan 100%), sedang (30% sampai dengan 60%), dan rendah (lebih kecil dari 30%). Untuk daerah/kawasan padat dan/atau pusat kota dapat ditetapkan KDB tinggi dan/atau sedang, sedangkan untuk daerah/kawasan renggang dan/atau fungsi resapan ditetapkan KDB rendah.
Penetapan KLB untuk suatu kawasan yang terdiri atas beberapa kaveling/persil dapat dilakukan berdasarkan pada perbandingan total luas Bangunan Gedung terhadap total luas kawasan dengan tetap mempertimbangkan peruntukan atau fungsi kawasan dan daya dukung lingkungan.
Penetapan ketinggian bangunan dibedakan dalam tingkatan ketinggian: bangunan rendah (jumlah lantai Bangunan Gedung sampai dengan 4 lantai), bangunan sedang (jumlah lantai Bangunan Gedung 5 lantai sampai dengan 8 lantai), dan bangunan tinggi (jumlah lantai bangunan lebih dari 8 lantai).
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan 'diatur sementara' adalah Peraturan Bupati/walikota mengenai ketentuan intensitas Bangunan Gedung diberlakukan sebagai dasar pemberian persetujuan mendirikan Bangunan Gedung sampai RTRW, RDTR dan/atau RTBL untuk lokasi bersangkutan ditetapkan.
Yang dimaksud dengan 'Peraturan Perundang-undangan' yaitu Peraturan Perundang-undangan mengenai penataan ruang, yaitu UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, PP No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, Perpres tentang RTR Kawasan Metropolitan, Perpres tentang RTR Pulau dan Kepulauan, Perpres tentang RTR Kawasan Strategis, Perda Provinsi tentang RTRW Provinsi, Perda Provinsi tentang RTR Kawasan Strategis Provinsi, Perda Kabupaten/Kota tentang RTRW Kabupaten/Kota, Perda Kabupaten/Kota tentang RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan Perda Kabupaten/Kota tentang RDTR Kawasan Perkotaan.
PENJELASAN
Pasal 20

Yang dimaksud dengan 'daya dukung lingkungan' adalah kemampuan lingkungan untuk menampung kegiatan dan segala akibat/dampak yang ditimbulkan yang ada di dalamnya, antara lain kemampuan daya resapan air, ketersediaan air bersih, volume limbah yang ditimbulkan, dan transportasi.
Penetapan KDB dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keandalan Bangunan Gedung; keselamatan dalam hal bahaya kebakaran, banjir, air pasang, dan/atau tsunami; kesehatan dalam hal sirkulasi udara, pencahayaan, dan sanitasi; kenyamanan dalam hal pandangan, kebisingan, dan getaran; kemudahan dalam hal aksesibilitas dan akses evakuasi; keserasian dalam hal perwujudan wajah kota; ketinggian bahwa makin tinggi bangunan jarak bebasnya makin besar.
Penetapan KDB dimaksudkan pula untuk memenuhi persyaratan keamanan misalnya pertimbangan keamanan pada daerah istana kepresidenan, sehingga ketinggian Bangunan Gedung di sekitarnya tidak boleh melebihi ketinggian tertentu. Juga untuk pertimbangan keselamatan penerbangan, sehingga untuk Bangunan Gedung yang dibangun di sekitar pelabuhan udara tidak diperbolehkan melebihi ketinggian tertentu.
Dalam hal pemilik tanah memberikan sebagian area tanahnya untuk kepentingan umum, misalnya untuk taman atau prasarana/sarana publik lainnya, maka pemilik bangunan dapat diberikan kompensasi/insentif oleh pemerintah daerah. Kompensasi dapat berupa kelonggaran KLB (bukan KDB), sedangkan insentif dapat berupa keringanan pajak atau retribusi.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup jelas.
Letak Garis Sempadan Bangunan Gedung terluar untuk daerah di sepanjang jalan, diperhitungkan berdasarkan lebar daerah milik jalan dan peruntukan lokasi, serta diukur dari batas daerah milik jalan.
Letak Garis Sempadan Bangunan Gedung terluar untuk daerah sepanjang sungai/danau, diperhitungkan berdasarkan kondisi sungai, letak sungai, dan fungsi kawasan, serta diukur dari tepi sungai. Penetapan Garis Sempadan Bangunan Gedung sepanjang sungai, yang juga disebut sebagai garis sempadan sungai, dapat digolongkan dalam:
- GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan, perhitungan besaran garis sempadan dihitung sepanjang kaki tanggul sebelah luar.
- GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; garis sempadan sungai bertanggul dalam kawasan perkotaan, perhitungan besaran garis sempadan dihitung sepanjang kaki tanggul sebelah luar.
- GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan, perhitungan garis sempadan sungai didasarkan pada besar kecilnya sungai, dan ditetapkan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan.
- GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; garis sempadan sungai tidak bertanggul dalam kawasan perkotaan, perhitungan garis sempadan sungai didasarkan pada kedalaman sungai.
- GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; garis sempadan sungai yang terletak di kawasan lindung, perhitungan garis sempadan sungai didasarkan pada fungsi kawasan lindung, besar-kecilnya sungai, dan pengaruh pasang surut air laut pada sungai yang bersangkutan.
Letak Garis Sempadan Bangunan Gedung terluar untuk daerah pantai, diperhitungkan berdasarkan kondisi pantai, dan fungsi kawasan, dan diukur dari garis pasang tertinggi pada pantai yang bersangkutan.
Penetapan Garis Sempadan Bangunan Gedung yang terletak di sepanjang pantai, yang selanjutnya disebut sempadan pantai, dapat digolongkan dalam:
- GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; kawasan pantai budidaya/non-lindung, perhitungan garis sempadan pantai didasarkan pada tingkat kelandaian/keterjalan pantai.
- GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; kawasan pantai lindung, garis sempadan pantainya minimal 100 m dari garis pasang tertinggi pada pantai yang bersangkutan.
Letak Garis Sempadan Bangunan Gedung terluar untuk daerah sepanjang jalan kereta api dan jaringan tegangan tinggi, mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
Pertimbangan keselamatan dalam penetapan garis sempadan meliputi pertimbangan terhadap bahaya kebakaran, banjir, air pasang, tsunami, dan/atau keselamatan lalu lintas.
Pertimbangan kesehatan dalam penetapan garis sempadan meliputi pertimbangan sirkulasi udara, pencahayaan, dan sanitasi.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25

Pertimbangan keselamatan dalam hal bahaya kebakaran, banjir, air pasang, dan/atau tsunami;
Pertimbangan kesehatan dalam hal sirkulasi udara, pencahayaan, dan sanitasi.
Pertimbangan kenyamanan dalam hal pandangan, kebisingan, dan getaran.
Pertimbangan kemudahan dalam hal aksesibilitas dan akses evakuasi; keserasian dalam hal perwujudan wajah kota; ketinggian bahwa makin tinggi bangunan jarak bebasnya makin besar.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Dalam hal ini jaringan utilitas umum yang terletak di bawah permukaan tanah, antara lain jaringan telepon, jaringan listrik, jaringan gas, dll. yang melintas atau akan dibangun melintas kaveling/persil/kawasan yang bersangkutan.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 27

Pertimbangan terhadap estetika bentuk dan karakteristik arsitektur dan lingkungan yang ada di sekitar Bangunan Gedung dimaksudkan untuk lebih menciptakan kualitas lingkungan, seperti melalui harmonisasi nilai dan gaya arsitektur, penggunaan bahan, warna dan tekstur eksterior Bangunan Gedung, serta penerapan penghematan energi pada Bangunan Gedung.
Pertimbangan kaidah pelestarian yang menjadi dasar pertimbangan utama ditetapkannya kawasan tersebut sebagai cagar budaya, misalnya kawasan cagar budaya yang Bangunan Gedungnya berarsitektur cina, kolonial, atau berarsitektur melayu.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Misalnya suatu kawasan ditetapkan sebagai kawasan berarsitektur melayu, atau suatu kawasan ditetapkan sebagai kawasan berarsitektur modern.
Tim ahli misalnya pakar arsitektur, pemuka adat setempat, budayawan.
Pendapat publik, khususnya masyarakat yang tinggal pada kawasan yang bersangkutan dan sekitarnya, dimaksudkan agar ikut membahas, menyampaikan pendapat, menyepakati, dan melaksanakan dengan kesadaran serta ikut memiliki. Pendapat publik diperoleh melalui proses Dengar Pendapat Publik, atau forum dialog publik.
PENJELASAN
Pasal 28

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 29

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 30

Persyaratan daerah resapan berkaitan dengan pemenuhan persyaratan minimal koefisien daerah hijau yang harus disediakan, sedangkan akses penyelamatan untuk bangunan umum berkaitan dengan penyediaan akses kendaraan penyelamatan, seperti kendaraan pemadam kebakaran dan ambulan, untuk masuk ke dalam tapak Bangunan Gedung yang bersangkutan.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 31

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 32

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 33

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 34

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 35

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 36

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 37

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 38

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 39

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 40

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan 'Peraturan Perundang-undangan' yaitu Peraturan Perundang-undangan mengenai lingkungan hidup, yaitu UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, serta peraturan turunannya yang berkaitan.
Yang dimaksud dengan 'instansi yang berwenang' adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
PENJELASAN
Pasal 41

Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan 'Peraturan Perundang-undangan' yaitu Peraturan Perundang-undangan mengenai lalu lintas, yaitu UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, serta peraturan turunannya yang berkaitan.
PENJELASAN
Pasal 42

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 43

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 44

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 45

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 46

Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan 'kuat/kokoh' adalah kondisi struktur Bangunan Gedung yang kemungkinan terjadinya kegagalan struktur Bangunan Gedung sangat kecil, yang kerusakan strukturnya masih dalam batas-batas persyaratan teknis yang masih dapat diterima selama umur bangunan yang direncanakan.
Yang dimaksud dengan 'stabil' adalah kondisi struktur Bangunan Gedung yang tidak mudah terguling, miring, atau tergeser selama umur bangunan yang direncanakan.
Yang dimaksud dengan 'persyaratan kelayanan' ( serviceability ) adalah kondisi struktur Bangunan Gedung yang selain memenuhi persyaratan keselamatan juga memberikan rasa aman, nyaman, dan selamat bagi pengguna.
Yang dimaksud dengan 'keawetan struktur' adalah umur struktur yang panjang ( lifetime ) sesuai dengan rencana, tidak mudah rusak, aus, lelah ( fatigue ) dalam memikul beban.
Dalam hal Bangunan Gedung menggunakan bahan bangunan prefabrikasi, bahan bangunan prefabrikasi tersebut harus dirancang sehingga memiliki sistem sambungan yang baik dan andal, serta mampu bertahan terhadap gaya angkat pada saat pemasangan.
Perencanaan struktur juga harus mempertimbangkan ketahanan bahan bangunan terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh cuaca, serangga perusak dan/atau jamur, dan menjamin keandalan Bangunan Gedung sesuai umur layanan teknis yang direncanakan.
Yang dimaksud dengan beban muatan tetap adalah beban muatan mati atau berat sendiri Bangunan Gedung dan beban muatan hidup yang timbul akibat fungsi Bangunan Gedung.
Yang dimaksud dengan beban muatan sementara selain gempa dan angin, termasuk beban muatan yang timbul akibat benturan atau dorongan angin, dan lain-lain.
Daktail merupakan kemampuan struktur Bangunan Gedung untuk mempertahankan kekuatan dan kekakuan yang cukup, sehingga struktur gedung tersebut tetap berdiri walaupun sudah berada dalam kondisi di ambang keruntuhan.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 47

Sistem proteksi pasif merupakan proteksi terhadap penghuni dan harta benda berbasis pada rancangan atau pengaturan komponen arsitektur dan struktur Bangunan Gedung sehingga dapat melindungi penghuni dan harta benda dari kerugian saat terjadi kebakaran.
Pengaturan komponen arsitektur dan struktur Bangunan Gedung antara lain dalam penggunaan bahan bangunan dan konstruksi yang tahan api, kompartemenisasi dan pemisahan, dan perlindungan pada bukaan.
Sistem proteksi aktif merupakan proteksi harta benda terhadap bahaya kebakaran berbasis pada penyediaan peralatan yang dapat bekerja baik secara otomatis maupun secara manual, digunakan oleh penghuni atau petugas pemadam dalam melaksanakan operasi pemadaman.
Penyediaan peralatan pengamanan kebakaran sebagai sistem proteksi aktif antara lain penyediaan sistem deteksi dan alarm kebakaran, hidran kebakaran di luar dan dalam Bangunan Gedung, alat pemadam api ringan, dan/atau sprinkler.
Dalam hal pemilik rumah tinggal tunggal bermaksud melengkapi Bangunan Gedungnya dengan sistem proteksi pasif dan/atau aktif, maka harus memenuhi persyaratan perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sesuai pedoman dan Standar Teknis yang berlaku.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan 'Peraturan Perundang-undangan' yaitu Peraturan Perundang-undangan mengenai telekomunikasi, yaitu UU No. 32 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan PP No. 53 Tahun 2000 tentang Telekomunikasi Indonesia, serta serta peraturan turunannya yang berkaitan.
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai dan/atau jumlah penghuni tertentu harus mempunyai unit manajemen proteksi kebakaran Bangunan Gedung adalah:
- a. bangunan umum termasuk apartemen, yang berpenghuni minimal 500 orang, atau yang memiliki luas minimal 5.000 m 2 , atau mempunyai ketinggian Bangunan Gedung lebih dari 8 lantai;
- b. khusus bangunan rumah sakit yang memiliki lebih dari 40 tempat tidur rawat inap, terutama dalam mengidentifikasi dan mengimplementasi-kan secara proaktif proses penyelamatan jiwa manusia;
- c. khusus bangunan industri yang menggunakan, menyimpan, atau memroses bahan berbahaya dan beracun atau bahan cair dan gas mudah terbakar, atau yang memiliki luas bangunan minimal 5.000 m 2 , atau beban hunian minimal 500 orang, atau dengan luas areal/site minimal 5.000 m 2 .
PENJELASAN
Pasal 48

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 49

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 50

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 51

Cukup jelas.
Bukaan permanen adalah bagian pada dinding yang terbuka secara tetap untuk memungkinkan sirkulasi udara.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 52

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 53

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Huruf a.
Yang dimaksud dengan 'Peraturan Perundang-undangan' yaitu Peraturan Perundang-undangan mengenai persyaratan kualitas air minum, yaitu PP No. 1 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Pengolahan Air Minum dan Permen Kesehatan No. 907 tahun 2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.
Huruf b.
Cukup jelas.
Huruf c.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 54

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 55

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 56

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 57

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 58

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 59

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 60

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 61

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 62

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 63

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 64

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 65

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan 'manusia berkebutuhan khusus' antara lain adalah manusia lanjut usia, penderita cacat fisik tetap, wanita hamil, anak-anak, dan penderita cacat fisik sementara.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 66

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 67

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 68

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 69

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 70

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 71

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 72

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 73

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 74

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 75

Yang dimaksud dengan 'prasarana dan/atau sarana umum' seperti jalur kanal atau jalur hijau atau sejenisnya.
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan 'di bawah air' yaitu Bangunan Gedung yang dibangun berada di bawah permukaan air.
Yang dimaksud dengan 'di atas air' yaitu Bangunan Gedung yang dibangun berada di atas permukaan air, baik secara mengapung (mengikuti naik-turunnya muka air) maupun menggunakan panggung (tidak mengikuti naik-turunnya muka air).
Yang dimaksud dengan 'daerah hantaran udara listrik tegangan tinggi atau ekstra tinggi atau ultra tinggi' adalah area di sepanjang jalur SUTT, SUTET atau SUTUT termasuk batas jalur sempadannya.
huruf a.
Cukup jelas.
huruf b.
Cukup jelas.
huruf c.
Cukup jelas.
huruf d.
Cukup jelas.
huruf e.
Yang dimaksud dengan 'Peraturan Perundang-undangan' yaitu Peraturan Perundang-undangan mengenai pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi, yaitu Surat Keputusan Bersama 4 Menteri (Menteri Dalam Negeri nomor 18 Tahun 2009, Menteri Pekerjaan Umum nomor 07/PRT/M/2009, Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 3/P/2009 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 3/P/2009) tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.
huruf f.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 76

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 77

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 78

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 79

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 80

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 81

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 82

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 83

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 84

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 85

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 86

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 87

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 88

| | Cukup | jelas. |
|-------|-----------------------|----------|
| Pasal | 89 Cukup | jelas. |
| Pasal | 90 Cukup | |
| Pasal | 91 | jelas. |
| Pasal | Cukup 92 | jelas. |
| Pasal | Cukup 93 | jelas. |
| Pasal | Cukup 94 | jelas. |
| Pasal | Cukup 95 | jelas. |
| Pasal | Cukup 96 Cukup | jelas. |
| Pasal | 97 | jelas. |
| Pasal | Cukup 98 | jelas. |
| Pasal | Cukup jelas. 99 Cukup | jelas. |
| Pasal | 100 Cukup | jelas. |
| Pasal | 101 Cukup jelas. | |
| Pasal | 102 Cukup | jelas. |
| Pasal | 103 | |
| Pasal | Cukup 104 | jelas. |
| Pasal | Cukup 105 | jelas. |
| | Cukup | jelas. |
| Pasal | 106 Cukup | jelas. |
| Pasal | 98 Cukup 99 | jelas. |
| Pasal | Cukup | jelas. |
| Pasal | 100 Cukup | jelas. |
| Pasal | 101 Cukup | jelas. |
| Pasal | 102 Cukup | jelas. |
PENJELASAN
Pasal 103

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 104

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 105

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 106

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 107

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 108

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 109

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 110

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 111

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 112

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 113

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 114

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 115

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 116

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 117

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 118

Yang dimaksud dengan 'swakelola' adalah kegiatan Bangunan Gedung yang diselenggarakan sendiri oleh Pemilik Bangunan Gedung tanpa menggunakan penyedia jasa di bidang perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan.
PENJELASAN
Pasal 119

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 120

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 121

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan 'pejabat yang berwenang' adalah pejabat yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 122

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 123

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 124

Cukup jelas.
huruf a.
Yang dimaksud dengan 'retribusi Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung' adalah dana yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan yang diberikan dalam rangka pembinaan melalui IMB untuk biaya pengendalian penyelenggaraan Bangunan Gedung yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan proses penerbitan IMB.
huruf b.
Yang dimaksud dengan retribusi administrasi Bangunan Gedung adalah dana yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan yang diberikan untuk biaya proses administrasi yang meliputi pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat, pemutahiran data atas permohonan Pemilik Bangunan Gedung dan/atau perubahan non teknis lainnya.
huruf c.
Retribusi penyediaan formulir permohonan IMB termasuk biaya pendaftaran Bangunan Gedung.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 125

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 126

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 127

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 128

Cukup jelas.
Huruf a.
Dalam hal pemohon juga adalah penguasa/pemilik tanah, maka yang dilampirkan adalah sertifikat kepemilikan tanah (yang dapat berupa HGB, HGU, hak pengelolaan, atau hak pakai) atau tanda bukti penguasaan/kepemilikan lainnya. Untuk tanda bukti yang bukan dalam bentuk sertifikat tanah, diupayakan mendapatkan fatwa penguasaan/ kepemilikan dari instansi yang berwenang.
Dalam hal pemohon bukan penguasa/pemilik tanah, maka dalam permohonan mendirikan Bangunan Gedung yang bersangkutan harus terdapat persetujuan dari pemilik tanah, bahwa pemilik tanah menyetujui Pemilik Bangunan Gedung untuk mendirikan Bangunan Gedung dengan fungsi yang disepakati, yang tertuang dalam surat perjanjian pemanfaatan tanah antara calon Pemilik Bangunan Gedung dengan pemilik tanah. Perjanjian tertulis tersebut harus dilampiri fotocopy tanda bukti penguasaan/kepemilikan tanah.
Huruf b.
Data pemohon meliputi nama, alamat, tempat/tanggal lahir, pekerjaan, nomor KTP, dll.
Huruf c.
Rencana teknis disusun oleh penyedia jasa perencana konstruksi sesuai kaidah-kaidah profesi atau oleh ahli adat berdasarkan Keterangan Rencana Kabupaten/Kota untuk lokasi yang bersangkutan serta persyaratan-persyaratan administratif dan teknis yang berlaku sesuai fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung yang akan didirikan.
Rencana teknis yang dilampirkan dalam Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung berupa pengembangan rencana Bangunan Gedung, kecuali untuk rumah tinggal cukup prarencana Bangunan Gedung.
Huruf d.
Hasil analisis mengenai dampak lingkungan hanya untuk Bangunan Gedung yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
Dalam hal dampak penting tersebut dapat diatasi secara teknis, maka cukup dengan UKL dan UPL.
Huruf e.
Dokumen/surat surat lainnya yang terkait misalnya rekomendasi teknis untuk Bangunan Gedung di atas/di bawah sarana dan prasarana umum atau di atas/di bawah air, atau yang lainnya.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Huruf a.
Rencana teknis untuk bangunan hunian rumah tinggal tunggal sederhana, terdiri atas:
- 1) Gambar pra rencana Bangunan Gedung, terdiri atas gambar site plan/ situasi, denah, tampak dan gambar potongan;
- 2) Spesifikasi teknis Bangunan Gedung.
Rencana teknis untuk bangunan hunian rumah tinggal tunggal sederhana, terdiri atas:
- 1) Gambar pra rencana Bangunan Gedung, terdiri atas gambar site plan/ situasi, denah, tampak dan gambar potongan;
- 3) Rancangan arsitektur Bangunan Gedung;
- 2) Spesifikasi teknis Bangunan Gedung;
- 4) Rancangan struktur;
- 5) Rancangan utilitas secara sederhana.
Rencana teknis untuk bangunan hunian rumah tinggal tunggal tidak sederhana atau 2 lantai atau lebih dan gedung lainnya pada umumnya, terdiri atas:
- 1) Gambar rencana arsitektur terdiri atas gambar site plan/situasi, denah, tampak dan gambar potongan dan spesifikasi umum finishing Bangunan Gedung;
- 3) Gambar rancangan utilitas;
- 2) Gambar rancangan struktur;
- 4) Spesifikasi umum Bangunan Gedung;
- 6) Perhitungan kebutuhan utilitas.
- 5) Perhitungan struktur untuk bangunan 2 lantai atau lebih dan/atau dengan bentang lebih dari 6 meter;
Huruf b.
Rencana teknis untuk Bangunan Gedung untuk kepentingan umum, terdiri atas:
- 1) Gambar rencana arsitektur terdiri atas gambar site plan/situasi, denah, tampak dan gambar potongan dan spesifikasi umum finishing Bangunan Gedung;
- 3) Gambar rancangan utilitas;
- 2) Gambar rancangan struktur;
- 4) Spesifikasi umum Bangunan Gedung,
- 6) Perhitungan kebutuhan utilitas.
- 5) Perhitungan struktur untuk bangunan 2 lantai atau lebih dan/atau dengan bentang lebih dari 6 meter;
Huruf c.
Rencana teknis untuk Bangunan Gedung fungsi khusus, terdiri atas:
- 1) Gambar rencana arsitektur terdiri atas gambar site plan/situasi, denah, tampak dan gambar potongan dan spesifikasi umum finishing Bangunan Gedung;
- 3) Gambar rancangan utilitas;
- 2) Gambar rancangan struktur;
- 4) Spesifikasi umum Bangunan Gedung;
- 6) Perhitungan kebutuhan utilitas;
- 5) Struktur untuk bangunan 2 lantai atau lebih dan/atau dengan bentang lebih dari 6 meter;
- 7) Rekomendasi instansi terkait.
Huruf d.
Rencana teknis untuk Bangunan Gedung kedutaan besar negara asing dan Bangunan Gedung diplomatik lainnya, terdiri atas:
- 1) Gambar rencana arsitektur terdiri atas gambar site plan/situasi, denah, tampak dan gambar potongan dan spesifikasi umum finishing Bangunan Gedung;
- 3) Gambar rancangan utilitas;
- 2) Gambar rancangan struktur;
- 4) Spesifikasi umum Bangunan Gedung;
- 6) Perhitungan kebutuhan utilitas;
- 5) Perhitungan struktur untuk bangunan 2 lantai atau lebih dan/atau dengan bentang lebih dari 6 meter;
- 7) Rekomendasi instansi terkait;
- 8) Persyaratan dari negara bersangkutan.
PENJELASAN
Pasal 129

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 130

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 131

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 132

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 133

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 134

huruf a.
Cukup jelas.
huruf b.
Cukup jelas.
huruf c.
Cukup jelas.
huruf d.
Pagar halaman yang sifatnya sementara antara lain pagar halaman pembatas pada kegiatan konstruksi pembangunan Bangunan Gedung.
huruf e.
Bangunan yang sifat penggunaannya sementara waktu antara lain bangunan untuk pameran yang menggunakan konstruksi sementara ( knock down ).
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 135

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 136

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan 'Peraturan Perundang-undangan' yaitu Peraturan Perundang-undangan bidang jasa konstruksi, yaitu UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, serta peraturan turunannya yang berkaitan.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 137

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 138

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 139

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 140

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 141

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 142

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 143

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 144

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 145

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 146

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 147

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 148

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 149

Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan 'Peraturan Perundang-undangan' yaitu Peraturan Perundang-undangan bidang jasa konstruksi, yaitu UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, serta peraturan turunannya yang berkaitan.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 150

Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan 'Peraturan Perundang-undangan' yaitu Peraturan Perundang-undangan bidang jasa konstruksi, yaitu UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, serta peraturan turunannya yang berkaitan.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 151

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 152

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 153

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 154

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 155

Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan 'Peraturan Perundang-undangan' yaitu Peraturan Perundang-undangan mengenai cagar budaya, yaitu UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya serta peraturan turunannya yang berkaitan.
PENJELASAN
Pasal 156

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan 'instansi terkait' adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung yang dilindungi dan dilestarikan.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 157

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 158

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 159

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 160

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 161

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 162

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 163

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 164

Yang dimaksud dengan 'pendataan Bangunan Gedung' adalah kegiatan inventarisasi data umum, data teknis, data status riwayat dan gambar legger bangunan ke dalam database Bangunan Gedung.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 165

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 166

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 167

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 168

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 169

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 170

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 171

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 172

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan 'Peraturan Perundang-undangan' antara lain adalah UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, PP Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penangulangan Bencana, Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana dan
Penanganan Pengungsi serta peraturan turunannya yang berkaitan.
PENJELASAN
Pasal 173

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan fasilitas penyediaan air bersih adalah penyediaan air bersih yang kualitasnya memadai untuk diminum serta digunakan untuk kebersihan pribadi atau rumah tangga tanpa menyebabkan risiko bagi kesehatan.
Yang dimaksud dengan fasilitas sanitasi adalah fasilitas kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan saluran air (drainase), pengelolaan limbah cair dan/atau padat, pengendalian vektor dan pembuangan tinja.
Yang dimaksud dengan penerangan adalah pencahayaan yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas sesuai standar luminasi tertentu, baik yang pencahayaan yang bersifat alami maupun buatan.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 174

Penentuan kerusakan Bangunan Gedung dilakukan oleh Pengkaji Teknis.
Yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca-bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
Yang dimaksud rumah masyarakat adalah rumah tinggal berupa rumah individual atau rumah bersama yang berbentuk Bangunan Gedung dengan fungsi sebagai hunian warga masyarakat yang secara fisik terdiri atas komponen Bangunan Gedung, pekarangan atau tempat berdirinya bangunan dan utilitasnya.
Yang dimaksud dengan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat adalah bantuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang rusak akibat bencana agar dapat dihuni kembali.
Bantuan perbaikan disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Daerah.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan pejabat pemerintahan di tingkat paling bawah adalah Kepala Kecamatan atau Kepada Kelurahan/Desa.
Proses Peran Masyarakat dimaksudkan agar:
- a. masyarakat mendapatkan akses pada proses pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi rumah di wilayahnya;
- b. masyarakat dapat bermukim kembali ke rumah asalnya yang telah direhabilitasi;
- c. masyarakat membangun rumah sederhana sehat dengan dilengkapi dokumen IMB.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 175

Yang dimaksud dengan 'bencana' adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
PENJELASAN
Pasal 176

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 177

Cukup jelas
Dalam hal di daerah bersangkutan tidak tersedia tenaga ahli yang berkompeten untuk ditugaskan sebagai anggota TABG, maka dapat diangkat tenaga ahli dari daerah lain.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 178

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 179

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 180

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan 'Peraturan Perundang-undangan' yaitu Peraturan Perundang-undangan mengenai keuangan negara dan keuangan daerah, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan turunannya yang berkaitan.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 181

huruf a.
Cukup jelas.
huruf b.
Cukup jelas.
huruf c.
Cukup jelas.
huruf d.
Yang dimaksud dengan 'pengajuan Gugatan Perwakilan' adalah gugatan perdata yang diajukan oleh sejumlah orang (dalam jumlah tidak banyak misalnya satu atau dua orang) sebagai perwakilan kelas mewakili kepentingan dirinya sekaligus sekelompok orang atau pihak yang dirugikan sebagai korban yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antar wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.
PENJELASAN
Pasal 182

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 183

Yang dimaksud dengan 'menjaga ketertiban' adalah sikap perseorangan untuk ikut menciptakan ketenangan, kebersihan dan kenyamanan serta sikap mencegah perbuatan kelompok yang mengarah pada perbuatan kriminal dengan melaporkannya kepada pihak yang berwenang.
Yang dimaksud dengan 'mengurangi tingkat keandalan Bangunan Gedung' adalah perbuatan perseorangan atau kelompok yang menjurus pada perbuatan negatif yang dapat berpengaruh keandalan Bangunan Gedung seperti merusak, memindahkan dan/atau menghilangkan peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung.
Yang dimaksud dengan 'mengganggu penyelenggaraan Bangunan Gedung' adalah perbuatan perseorangan atau kelompok yang menjurus pada perbuatan negatif yang berpengaruh pada proses penyelenggaraan Bangunan Gedung seperti menghambat jalan masuk ke lokasi atau meletakkan benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan manusia dan lingkungan.
Cukup jelas.
Cukup jelas. Pasal 184 Cukup jelas. Pasal 185 Cukup jelas. Pasal 186 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Masyarakat yang diundang dapat terdiri atas perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, masyarakat ahli, dan/atau masyarakat hukum adat. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 187 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan 'hukum acara Gugatan Perwakilan' yaitu Surat Edaran Makamah Agung Nomor 1 tahun 2002 tentang Hukum Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Bantuan pembiayaan oleh Pemeritah Daerah pada Gugatan Perwakilan dapat dilakukan misalnya apabila gugatan tersebut mewakili rakyat miskin yang menggugat kelompok tertentu yang secara ekonomi lebih kuat. Pasal 188 Cukup jelas. Pasal 189 Cukup jelas. Pasal 190 Cukup jelas. Pasal 191 Cukup jelas. Pasal 192 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 193

Yang dimaksud dengan 'Peraturan Perundang-undangan' yaitu Peraturan Perundang-undangan mengenai tindak lanjut keluhan masyarakat secara administratif dan teknis.
PENJELASAN
Pasal 194

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 195

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 196

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 197

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 198

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 199

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 200

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan 'Peraturan Perundang-undangan' yaitu Peraturan Perundang-undangan bidang jasa konstruksi, yaitu UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, serta peraturan turunannya yang berkaitan.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 201

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 202

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 203

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 204

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 205

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 206

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 207

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 208

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 209

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 210

Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 7
LAMPIRAN
(Penjelasan: Lampiran dalam Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung dibuat sesuai kebutuhan pengaturan penyelenggaraan Bangunan Gedung di Daerah. Lampiran Perda BG dibutuhkan untuk melengkapi pengaturan tertentu pada norma Batang Tubuh di atas, yang dapat berbentuk narasi, tabulasi, gambar, ataupun peta. Lampiran yang dibuat dalam Perda BG harus mengacu pada norma dalam batang tubuh yang menyatakan substansi tertentu diatur lebih lanjut dalam Lampiran I, II, III, dan seterusnya.
Sesuai contoh norma pengaturan dalam Rancangan Perda BG ini, maka paling tidak ada 3 lampiran yang perlu disiapkan, yaitu Lampiran I -Peta Zonasi Gempa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; Lampiran II - Ketentuan Teknis Dan Prinsip-Prinsip Pembangunan Bangunan Gedung Adat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; dan Lampiran III - Ketentuan Teknis Dan PrinsipPrinsip Pembangunan Bangunan Gedung Dengan Langgam Tradisional Kabupaten Pangkajene dan kepulauan