PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 34 Tahun 2012
Tentang No Description
Berlaku: 6 Juli 2012
N/A
Preamble

Menimbang
WALIKOTA BANJARMASIN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 34 TAHUN 2012 34
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJARMASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,
a
bahwa sebagai realisasi Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, maka perlu untuk mengatur dan menyusun tugas pokok dan fungsi unsur-unsur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin;
- bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin; b
- O Mengingat 1
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) Sebagai UndangUndang;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2
{"}
^
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
t
•«
r\
-^
Menetapkan
MEMUTUSKAN
: PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJARMASIN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin;
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin;
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin;
7. Sekretariat / Bidang / Seksi adalah Sekretariat / Bidang / Seksi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masingmasing;
9. Unit Pelaksana adalah Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan.
.».
-i
f*\
- f^
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

Unsur-Unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah:
- a. Satuan Polisi Pamong Praja;
Sekretariat:
- -Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- -Sub Bagian Program;
- -Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah :
- -Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- -Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyaral
- -Seksi Operasi dan Pengendalian;
- -Seksi Kerjasama.
- e. Bidang Sumber Daya Aparatur :
- -Seksi Pelatihan Dasar;
- -Seksi Teknis Fungsional.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat:
- -Seksi Satuan Linmas;
- -Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan.
f^
^
Bagian Kedua
Satuan Polisi Pamong Praja
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Satuan Polisi pamong Praja mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pembinaan dan pengendalian unit pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
- {"}
/^
Bagian Ketiga
Sekretariat
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi meliputi urusan umum dan kepegawaian, program serta keuangan dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. pengelola urusan umum, rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. penyusun perencanaan dan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. pengumpulan bahan dan penyiapan penyusunan anggaran serta pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan serta pelaporan data, penyusunan rencana dan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan penyiapan serta pengelola administrasi keuangan.
Bagian Keempat
Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 8

Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap seseorang/badan hukum yang dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dalam rangka Penegakkan Perundang-Undangan Daerah.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 9

- Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ^\ pada Pasal 8, Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walilkota;
- b. penyelenggaraan teknis operasional pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- c. pengkajian aturan hukum dalam kegiatan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan;
- d. pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan, pengusutan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- e. penyiapan bahan penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- f. pelaksanaan penindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- g. pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
n
&gt;-*
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 10

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dalam rangka penegakkan peraturan perundang-undangan daerah.
- (2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, pemeriksaan, pengusutan terhadap seseorang/badan hukum yang dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dalam rangka penegakkan peraturan perundangundangan daerah.
Bagian Kelima
Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 11

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya;
- d. pelaksanaan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. pelaksanaan teknis operasional dan pengendalian dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
n
n
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 13

- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan operasi dan pengendalian terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Seksi Kerjasama mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
Bagian Keenam
Bidang Sumber Daya Aparatur
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 14

Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas personil melalui pelatihan dasar dan teknis fungsional dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dasar dan teknis fungsional Polisi Pamong Praja;
- c. penyusunan program dan personil dalam rangka pelaksanaan pendidikan dasar dan pelatihan teknis fungsional Polisi Pamong Praja;
- d. pelaksanaan pembinaan personil Polisi Pamong Praja dalam rangka peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja;
n
n
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 16

- (1) Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas pokok penyusunan program dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dasar polisi pamong praja dalam upaya peningkatan sumber daya aparatur.
- (2) Seksi Teknis Fungsional mempunyai tugas pokok penyusunan program dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional polisi pamong praja dalam upaya peningkatan kapasitas personil.
Bagian Ketujuh
Bidang Perlindungan Masyarakat
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 17

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan teknis perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan teknis pembinaan satuan linmas;
- e. pelaksanaan teknis pembinaan potensi masyarakat;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
n
fi
- (1) Seksi Satuan Linmas mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan satuan linmas dalam rangka cepat tanggap dan responsif dalam penanganan perlindungan masyarakat.
- (2) Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan potensi masyarakat sebagai upaya dini penyelenggaraan perlindungan terhadap masyarakat.
Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 20

- (1) Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai pejabat fungsional yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah jabatan fungsional Polisi Pamong Praja didasarkan atas kebutuhan dalam rangka melaksanakan tugas penegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah jabatan fungsional Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
BAB III - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KECAMATAN
Pasal 21

- (1) Di setiap Kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kota.
- (2) Unit Pelaksana Satuan Polisi pamong Praja Kota di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala satuan.
j
J
O
f~)
- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja di Kantor Kecamatan secara teknis operasional berada di bawah Camat dan pembinaan administratif di bawah Kepala Satuan Polisi pamong Praja Kota.
BAB III - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KECAMATAN
Pasal 22

Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan mempunyai tugas :
- a. pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota di tingkat Kecamatan;
- b. pelaksanaan tugas operasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan fungsi linmas kecamatan;
- c. pelaksanaan tindakan-tindakan penertiban di lapangan;
- d. pelaksanaan patroli wilayah berdasarkan tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota atau Camat;
- e. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengamanan Kantor dan Rumah Jabatan Camat.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 23

Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 24

Setiap unsur pimpinan organisasi dalam lingkungan Satpol PP Kota bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
n
r^
Setiap unsur pimpinan pada unit kerja Satpol PP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 26

Dalam hal Kepala Satuan berhalangan, maka Sekretaris Satuan sebagai pejabat yang menjalankan tugas Kepala Satuan, atau apabila Kepala Satuan dan Sekretaris Satuan berhalangan bersamaan, sebagai pejabat yang menjalankan tugas Kepala Satuan adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Satuan yangtertinggi dalam pangkat dan jabatan.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 27

Kepala Satuan wajib menyampaikan laporan kepada Walikota secara tertib dan berkala melalui Sekretaris Daerah.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 28

Laporan Kepala Bidang dan Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional dihimpun oleh Kepala Sub Bagian Program melalui Sekretaris dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Satuan.
KERJASAMA DAN KOORDINASI
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 29

Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 30

Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 29 bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
.J/":-'!?: ;-*0
•
'.^
r^
**.
f
Kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 29 didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikota.
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur tugas pokok, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.
Ditetapkan di Banjarmasin Pada tanggal 6 Juli 2012
WALIKOTA BANJARMASIN,^.
MUHIDIN
Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 7 Juli 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,
P H. ZULFADLI GAZALI