PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 10 Tahun 2013
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
Berlaku: 20 Agustus 2014
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2014 untuk memperoleh Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan Pemerintah Daerah agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2014.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
SALINAN
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. 10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. 11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. 12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 21.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 22.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 23.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolah Keungan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- 26.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 1);
- 27.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2013 Nomor 10).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS dan
BUPATI MAROS
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2013 Nomor 10) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1, ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 1

Besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 semula berjumlah Rp. 1.036.597.439.000,00 Bertambah sejumlah Rp. 21.192.617.046,84 sehingga menjadi Rp. 1.057.790.056.046,84 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah
- a. Semula
Rp. 1.037.028.157.000,00
- b. Bertambah/(berkurang)
Rp. 6.501.778.692,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan
Rp. 1.043.529.935.692,00
2. Belanja Daerah
- a. Semula
Rp. 1.036.597.439.000,00
- b. Bertambah/(berkurang)
Rp. 21.192.617.046,84
- Jumlah Belanja setelah perubahan
Rp. 1.057.790.056.046,84
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan
Rp. (14.260.120.354,84)
3. Pembiayaan Daerah
- a. Penerimaan
- 1) Semula
Rp.
31.298.070.151,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
13.038.501.202,84
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
Rp.
44.336.571.353,84
- b. Pengeluaran
- 1) Semula
Rp.
31.728.788.151,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
(1.652.337.152,00)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan
Rp.
30.076.450.999,00
Jumlah Pembiayaan Netto
Semula
Rp
(430.718.000,00)
Bertambah
Rp
14.690.838.354,84
Setelah Perubahan
Rp.
14.260.120.354,84
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun berkenaan Setelah Perubahan
Rp.
0,00
2. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- a. Pendapatan Asli Daerah
- 1) Semula
Rp.
120.206.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
29.816.399.954,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
setelah perubahan
Rp. 150.022.399.954,00
- b. Dana Perimbangan
- 1) Semula
Rp.
719.808.366.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan
Rp
(5.698.308.262,00)
Rp.
714.110.057.738,00
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- 1) Semula
Rp.
197.013.791.000,00
- 2) Berkurang
Rp (17.616.313.000,00)
- Jumlah Lain-lain pendapatan
- daerah yang sah setelah perubahan Rp. 179.397.478.000,00 (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- 1) Semula
Rp.
59.199.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan
Rp.
0,00
Rp. 59.199.000.000,00
- b. Retribusi Daerah
- 1) Semula
Rp.
33.507.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
14.911.264.954,00
Jumlah Retribusi Daerah
setelah perubahan
Rp. 48.418.264.954,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- 1) Semula
Rp.
5.000.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
0,00
Jumlah hasil pengelolaan
kekayaan daerah
yang dipisahkan setelah perubahan
Rp.
5.000.000.000,00
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- 1) Semula
Rp.
22.500.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 14.905.135.000,00
Jumlah lain-lain pendapatan
asli daerah yang sah setelah perubahan Rp.
37.405.135.000,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil pajak/bukan pajak
- 1) Semula
Rp.
26.783.254.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. (5.698.308.262,00)
- Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan
Rp.
21.084.945.738,00
| b. Dana Alokasi Umum 1) Semula | Rp. | 614.598.482.000,00 |
|----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan | Rp. | 614.598.482.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus 1) Semula | Rp. | 78.426.630.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan | Rp. | 78.426.630.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Angka 1 huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
3. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
- 1) Semula
Rp.
12.000.000.000,00
- 2)
- Bertambah/(berkurang)
Rp.
0,00
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan
Rp. 12.000.000.000,00
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
- 1) Semula
Rp.
38.130.600.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
0,00
Jumlah dana bagi hasil pajak
dari Provinsi setelah
Perubahan
Rp. 38.130.600.000,00
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- 1) Semula
Rp.
124.383.191.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah dana penyesuaian dan otonomi
Rp. (17.616.313.000,00)
- khusus setelah Perubahan
Rp.
106.766.878.000,00
- d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya,
- 1) Semula
Rp.
22.500.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 0,00
- Jumlah dana Bantuan Keuangan
dari Propinsi atau dari Pemerintah
daerah lainnya setelah perubahan
Rp. 22.500.000.000,00
N/A
Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Semula
Rp. 496.738.445.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. (4.050.718.028,00)
- 3) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan
Rp.
492.687.726.972,00
- b. Belanja Langsung
- 1) Semula
Rp. 539.858.994.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 25.243.335.074,84
- Jumlah Belanja Langsung
setelah perubahan
Rp. 565.102.329.074,84
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis Belanja :
- a. Belanja Pegawai
- 1) Semula
Rp. 465.508.445.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
(2.726.743.028,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan
Rp.
462.781.701.972,00
- b. Belanja Bunga
- 1) Semula
Rp.
100.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
100.000.000,00
- Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan
Rp.
200.000.000,00
- c. Belanja Hibah
- 1) Semula
Rp.
5.000.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
0,00
Jumlah Belanja Hibah
setelah perubahan
Rp. 5.000.000.000,00
- d. Belanja Bantuan Sosial
- 1) Semula
Rp.
3.000.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah
Rp.
0,00
perubahan
Rp.
3.000.000.000,00
- e. Belanja Bantuan Keuangan Prov./Kab./Kota dan Pemerintahan Desa
- 1) Semula
Rp.
20.630.000.000,00
Bertambah/(berkurang) Rp. 25.000.000,00 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Prov./Kab./Kota &amp; Pemerin- tahan Desa setelah perubahan Rp. 20.655.000.000,00
- f. Belanja Tidak Terduga
- 1) Semula
Rp.
2.500.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) perubahan
Rp. (1.448.975.000,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah
Rp.
1.051.025.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :
- a. Belanja Pegawai
- 1) Semula
Rp.
19.465.102.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
(525.555.000,00)
- Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan
Rp. 18.939.547.000,00
- b. Belanja Barang dan Jasa
- 1) Semula
Rp. 193.819.225.844,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
33.553.038.970,84
Jumlah Belanja Barang dan Jasa
Setelah Perubahan
Rp. 227.372.264.814,84
- c. Belanja Modal
- 1) Semula
Rp.
326.574.666.156,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
(7.784.148.896,00)
Jumlah Belanja Modal
setelah perubahan
Rp. 318.790.517.260,00
4. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 4

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis Penerimaan :
- a.
- Penerimaan Pembiayaan Rp.
44.336.571.353,84
- b. Pengeluaran Pembiayaan
Rp
30.076.450.999,00
- a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya
- 1) Semula
Rp.
21.298.070.151,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
(14.961.498.797,16)
Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya
setelah perubahan
Rp.
6.336.571.353,84
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah.
- 1) Semula
Rp.
10.000.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
28.000.000.000,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah
setelah perubahan
Rp. 38.000.000.000,00
- c. Penerimaan Piutang Daerah
- 1) Semula
Rp
0,00
- 2) Bertambah
Rp
0,00
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah
setelah Perubahan
Rp
0,00
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :
- a. Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah
- 1) Semula
Rp.
12.000.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. (3.000.000.000,00)
Jumlah Penyertaan Modal (investasi)
pemerintah daerah setelah perubahan
Rp.
9.000.000.000,00
- b. Pembayaran Pokok Utang
- 1) Semula
Rp.
19.728.788.151,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 1.347.662.848,00
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah
Perubahan.
Rp.
21.076.450.999,00
5. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2014;
- 2.
- Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah,
Perubahan menurut urusan Pemerintahan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Lampiran III
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV
Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V
Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.
Agustus 2014
Ditetapkan di Maros Pada tanggal 20 Agustus 20142200
BUPATI MAROS,
M. HATTA RAHMAN
Diundangkan di Maros Pada tanggal 20 Agustus 201420 Agustus 2014
SEKRETARIS DAERAH,
BAHARUDDIN
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; PERUNDANG-UNDANGAN
AGUSTAM,S.IP,M.Si
Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
Nip
: 19730820 199202 1 001
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2014 NOMOR : 14