PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 19 Tahun 2017
Tentang PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
Berlaku: 19 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan e-government yang terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran, perlu diatur pelaksanaan dan pengembangan e-government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari ;
- b. bahwa Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Batang Hari sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan dan Pengembangan e-government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4.Undang-undang ...
SALINAN
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan ...
Menetapkan
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11);
3. Memperhatikan : 1. tentang di
4. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika Indonesia;
2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Komunikasi dan Informasi di Lingkungan Pemerintah;
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI .
BAB III - PELAKSANAAN E-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 5

- (1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan jaringan e-government pemerintah daerah menggunakan Internet Protokol yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai kewenangan penuh untuk penomoran Internet Protokol.
BAB III - PELAKSANAAN E-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 6

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan seluruh kebutuhan infrastruktur pusat data dan pusat pemulihan data bagi kepentingan jajaran pemerintahan daerah.
- (2) OPD dilarang mengadakan pusat data dan pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Seluruh server yang dikelola oleh OPD dikonsolidasikan pada pusat data yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab atas keamanan Sistem Elektronik.
- (5) Dinas Komunikasi dan Informatika mengoperasikan Sistem Single Sign On dalam penyelenggaraan e-government .
Penyediaan dan Pengembangan Aplikasi
- (1) Aplikasi e-government a. aplikasi umum; dan
2. terdiri atas :
- b. aplikasi khusus.
4. umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- (2) Aplikasi disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Pelaksanaan implementasi aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh OPD yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dikembangkan oleh setiap OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (5) Aplikasi yang dikembangkan OPD bersifat terbuka.
BAB III - PELAKSANAAN E-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 8

Aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, antara lain :
- a. aplikasi Tata Naskah Dinas Komunikasi dan Informasi Elektronik; dan
- b. aplikasi Surat Elektronik.
BAB III - PELAKSANAAN E-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 9

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b adalah aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Aplikasi khusus e-government sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) wajib memenuhi ketentuan interoperabilitas dan kompatibilitas, keamanan sistem informasi antar muka dan akses.
BAB III - PELAKSANAAN E-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 10

- (1) Situs web resmi pemerintah daerah meliputi nama domain dan subdomain.
- (2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan pemerintah daerah dengan alamat http://batangharikab.go.id
- (3) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan domain http://batangharikab.go.id dan digunakan oleh OPD .
- (4) Penggunaan subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah mengajukan nama domain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Sekretaris Daerah atas usulan Dinas Komunikasi dan Informatika mengajukan permohonan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- (1) Setiap OPD mengelola basis data sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD, satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (2) Basis data OPD diintegrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (3) Kelompok basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), antara lain :
- a. basis data pelayanan;
- b. basis data administrasi dan managemen;
- c. basis data legislasi;
- d. basis data pembangunan daerah;
- e. basis data keuangan;
- f. basis data kepegawaian;
- g. basis data pemerintahan;
- h. basis data kewilayahan;
- i. basis data kemasyarakatan;
- j. basis data kependudukan;
- k. basis data kesehatan;
- l. basis data ketenagakerjaan;
- m. basis data pertanian;
- n. basis data perdagangan;
- o. basis data perikanan dan peternakan;
- p. basis data transportasi;
- q. basis data pariwisata dan perhotelan;
- r. basis data prasarana dan;
- s. basis data pengawasan
- (4) Setiap kelompok basis data tersebut dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam suatu pusat data.
- (5) Bupati menetapkan Wali Data ( data stewardship ) pada seluruh basis data berdasarkan usulan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (6) Dinas Komunikasi dan Informatika mengintegrasikan seluruh basis data dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.
BAB III - PELAKSANAAN E-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 12

- (1)
- OPD wajib memutakhirkan data secara periodik.
- (2) Data dan informasi elektronik yang dikelola oleh seluruh OPD menjadi milik Daerah dan dikelola sepenuhnya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
BAB III - PELAKSANAAN E-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 13

- (1) Setiap OPD di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menunjuk pihak ketiga dalam pengembangan aplikasi dan basis data setelah berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pengembangan Aplikasi dilakukan memperhatikan standar Metadata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dokumentasi teknis aplikasi yang meliputi Kode Sumber, Kebutuhan Pengguna, Rancangan Aplikasi dan Basisdata, Pengujian Aplikasi, Manual Instalasi, Manual Pengguna, Manual Admin, Metadata, dan Troubleshooting , wajib diserahkan kepada Dinas Komunikasi dan Informasi.
- (4) Pengembangan sistem aplikasi dan basis data yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN, Hibah, Hutang atau dana lainnya yang sah, maka hak cipta dan distribusi aplikasi menjadi milik Daerah.
BAB III - PELAKSANAAN E-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 14

Dalam rangka pengembangan aplikasi dan basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, OPD melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dan secara bersama-sama melakukan pengembangan.
- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang teknologi informasi untuk menunjang kualitas penyelenggaraan e-government .
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karir terhadap tenaga sumber daya manusia sesuai dengan bidang dan keterampilannya.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. pendidikan;
- b. bimbingan teknis (bimtek);
- c. pendidikan dan latihan (diklat) teknis; dan
- d. magang kerja.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi nasional dan internasional terhadap sumber daya manusia pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi para pegawai yang diberikan tugas tambahan mengelola infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan telah bersertifikasi nasional atau internasional.
BAB III - PELAKSANAAN E-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 16

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri dari pengembangan sumber daya manusia aparatur OPD dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Dinas Komunikasi dan Informasi.
- (2) Penyelenggaraan Pengembangan sumber daya manusia aparatur OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi.
- (3) Penyelenggaraan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Dinas Komunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
Bagian Keenam Kelembagaan
BAB III - PELAKSANAAN E-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 17

- (1) Setiap OPD harus memiliki unit kerja yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan e-government .
- (2) Tugas dan fungsi unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
Bagian Ketujuh
- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk 1 (satu) LPSE untuk memfasilitasi ULP dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (2) LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan;
- b. memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
- c. memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- d. memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihakpihak yang berkepentingan menjadi Pengguna SPSE; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan Kementrian/Lembaga/Daerah/lnstansi.
BAB III - PELAKSANAAN E-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya LPSE menyusun standar prosedur operasional untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (2) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup :
- a. registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE;
- b. layanan Pengguna SPSE;
- c. penanganan masalah (error handling);
- d. pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur SPSE;
- e. pemeliharaan kinerja dan kapasitas SPSE; dan
- f. pengarsipan dokumen elektronik (file backup).
BAB III - PELAKSANAAN E-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 20

- (1) Pegawai LPSE adalah pegawai yang ditugaskan menjalankan tugas dan fungsi LPSE.
- (2) Pegawai LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial; dan
- b. memiliki integeritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
- (3) Pegawai LPSE dilarang merangkap menjadi PPK/ULP/Pejabat Pengadaan.
- (1) Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya informasi perusahaan.
- (2) Tujuan keamanan informasi untuk mencapai 3 (tiga) sasaran utama, sebagai berikut:
- a. Kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi perusahaan dari penyingkapan orang- orang yang tidak berhak;
- b. Ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi perusahaan hanya dapat digunakan oleh orang yang berhak menggunakannya; dan
- c. Integritas, yaitu sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan.
BAB III - PELAKSANAAN E-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 22

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan server dan jaringan.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informasi harus melakukan back up terhadap file sistem dan basis data .
- (3) Back up harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (portable) dan atau diletakkan disuatu tempat yang aman terpisah dari ruang server.
- (1) Sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan e-government berasal dari APBN, APBD dan/atau sumber dana lain yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan, antara lain:
- a. penyusunan kebijakan dan regulasi;
- b. pengadaan,pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak;
- c. pengelolaan operasional e-government ; dan
- d. pengembangan sumber daya manusia aparatur.
BAB IV - KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAN PIHAK KETIGA Pasal 24
Pasal 25

- (1) Interkoneksi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diselenggarakan secara terpusat melalui Sistem Elektronik yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Kerjasama Interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN Pasal 26
Pasal 27

- (1) OPD secara berkala wajib melaporkan penyelenggaraan e-government dalam lingkup kerjanya masing-masing kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika secara berkala melaporkan penyelenggaraan e-government kepada Bupati.
- (3) Dalam hal OPD tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika berwenang melakukan peneguran.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 29
Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Batang Hari Tahun 2012 Nomor 37); dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 29
Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berta Daerah Kabupaten Batang Hari.
Ditetapkan Di Muara Bulian Pada tanggal 15 Maret 2017
BUPATI BATANG HARI
SYAHIRSAH SY
Diundangkan Di Muara Bulian Pada Tanggal 15 Maret 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
BAKHTIAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2017 NOMOR : 19