PERATURAN DAERAH Unknown Nomor 3 Tahun 2012
Tentang PAJAK RESTORAN
Berlaku: 28 Tahun 2009
N/A
Preamble

Menimbang
- Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN MELA WI
PERATURAN DAERAHKABUPATEN MELAWI NOMOR 3 T AHUN 2012
TENTANG
PAJAK RESTORAN
DEN GAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA
BUP ATI MELA WI,
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Pajak Restoran merupakan kewenangan Kabupaten/Kota; a.
- b. bahwa dengan terbentuk:nya Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003, maka perlu adanya sumber pendapatan daerah guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui Pajak Restoran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran.
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344)
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolanu/ Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupatern/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 17.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 Pembentukan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 47) sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 87).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELA WI
dan
BUPATI MELAWI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERA TURAN DAERAH TENT ANG PAJAK RESTO RAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : I. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut pajak adalah Pajak atas Pelayanan Restoran.
7. Restoran atau Rumah Mak.an adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, termasuk usaha jasa boga atau catering.
8. Pengusaha Restoran adalah perorangan atau Badan yang menyelenggarakan usaha Restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, -1-.-1- -:-1. 1./+», 1+ton hil naial dan atan harta dan kewaiiban menurut ketentuan
10. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS digunakan untuk menyetor pungutan daerah (pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan daerah lainnya) yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu ke Kas Umum Daerah.
11. Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBP digunakan untuk menyetor pungutan daerah (pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan daerah lainnya) dari pembayar/penyetor/pihak ketiga ke Bendahara penerimaan.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah Pokok Pajak.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang dapat disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
19. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
20. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data atau informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang­ undangan Perpajakan Daerah.
22. Penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakkan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
23. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data atau informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba.
BAB II - NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN W AJIB PAJAK
Pasal 2

- (2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran dengan pembayaran.
- (3) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/ atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain, termasuk katering dan jasa boga.
BAB II - NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN W AJIB PAJAK
Pasal 3

Tidak termasuk obyek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan
BAB II - NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN W AJIB PAJAK
Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restroran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.
BAB III - DASAR PENGENAAN DANT ARIF PAJAK
Pasal 5

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
BAB III - DASAR PENGENAAN DANT ARIF PAJAK
Pasal 6

Tarif Pajak yang ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
BAB IV - WILAYAHPEMUNGUTANDANCARAPERHITUNGANPAJAK
Pasal 7

- (1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.
- (2) Besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN PEMBERIT AHUAN PAJAK DAERAH
BAB IV - WILAYAHPEMUNGUTANDANCARAPERHITUNGANPAJAK
Pasal 8

Masa Pajak adalahjangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan berjalan.
BAB IV - WILAYAHPEMUNGUTANDANCARAPERHITUNGANPAJAK
Pasal 9

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di Restoran.
BAB IV - WILAYAHPEMUNGUTANDANCARAPERHITUNGANPAJAK
Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
4. ««-.--+--11:1 1.%¢ +anoeai hentl iei dan tata cara pengisian SPTPD diatur dengan
BAB VI - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 11

- (1) Pemungutan pajak tidak boleh diborongkan.
- (2) Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dengan mengunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk formulir, isi, dan tata cara pengisian SPTPD, tata cara penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati
BAB VI - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 12

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan : a. SKPDKB;
3. b.SKPDKBT;
- C. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
- a. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; a
- b. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Pejabat yang berwenang pada bidang perpajakan daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
- c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebagaimana sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, dan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabilajumlah pajak yang terhutang sama dengan besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi ditentukan, clitagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
BAB VI - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 13

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; 1
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalarn STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% ( dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
BAB VII - TATACARAPEMBAYARAN
Pasal 14

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan pada kas umum daerah melalui bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah penerima, sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan dalam SKPD dan STPD.
- (2) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang dalam SKPD ditetapkan 30 (tiga puluh) hari sejak terutangnya pajak.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sekaligus atau lunas.
- (4) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertarnbah harus dilunasi dalarnjangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
BAB VII - TATACARAPEMBAYARAN
Pasal 15

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% ( dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (3) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengansuran dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) di atur dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 16

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saatjatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (hari) setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 17

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK
Pasal 18

kerinoanan
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
BAB IX - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK
Pasal 19

- (1) Bupati karenajabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
- a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- b. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; c. Mengurangkan atau membatalkan STPD; b
- d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan d.
- e. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentui obyek pajak. e
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD dengan memberikan alasan yangjelas.
- (3) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.
KEBERA TAN DAN BANDING
BAB IX - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK
Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat atas suatu:
- a. SKPD; b. SKPD;
- C. SKPDKBT; d. SKPDLB;
- e. SKPDN;
- f. Potongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundangundangan perpaj akan daerah yang berlaku.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar
- (3) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (), ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (6) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (7) Apabila setelah lewat 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dikabulkan.
- (8) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.
BAB IX - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK
Pasal 21

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3(tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
BAB IX - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK
Pasal 22

- (1) Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 20 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan tambahan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 ( dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
BAB IX - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK
Pasal 23

- (1) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % (lirna puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan.
- (3) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
BAB XII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBA Y ARAN PAJAK
Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya: a. Nama dan alamat Wajib Pajak; a.
- d. Alasan yangjelas. d.
- (2) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Untuk Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB Bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% ( dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
BAB XII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBA Y ARAN PAJAK
Pasal 25

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XIII - KEDALUWARSA
Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
BAB XIII - KEDALUWARSA
Pasal 27

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 28

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per-tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 29

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
- a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak. a
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. Memberikan keterangan yang diperlukan. b
INSENTIF PEMUNGUT AN
BAB XIV - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 30

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerj a tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 31

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
- b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana diamksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak
- (5) Untuk kepentingan perneriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakirn sesuai dengan Hukurn Acara Pidana dan Hukurn Acara Perdata, Bupati dapat rnernberi izin tertulis kepada pejabat sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagairnana dirnaksud pada ayat (2), untuk rnernberikan dan rnernperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintan hakirn sebagairnana dirnaksud pada ayat (5) harus rnenyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang dirninta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang dirninta.
BAB XVII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 32

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak rneyampaikan SPTPD atau rnengisi denga tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga rnerugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jurnlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 ( empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
BAB XVII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 33

Denda sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerirnaan negara.
BAB XVII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 34

Tindak pidana sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 32 tidak dituntut setelah rnelampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.
BAB XVIII - PENYIDIKAN
Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pernerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk rnelakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukurn Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, rnengurnpulkan dan rneneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut rnenjadi lengkap danjelas;
- b. meneliti, mencari dan rnengurnpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
- c. rnerninta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- d. rnemeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokurnen-dokurnen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- e. rnelakukan penggeledahan untuk rnendapatkan barang bukti pernbukuan, pencatatan dan dokurnen-dokurnen lain serta rnelakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
8. ------+-1-+.+6 11 Holm ranoka nelaksanaan tugas penvidikan tindak
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; g.
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah; h
- j. j.
1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; menghentikan penyidikan; i
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. k.
di
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XIX - KETENTUANPENUTUP
Pasal 36

Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, yang dipandang belum cukup diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB XIX - KETENTUANPENUTUP
Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pajak Restoran dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIX - KETENTUANPENUTUP
Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.
Ditetapkan di Nanga Pinoh pada ggal S an@ari 2012
LAWI,
FIRMAN MUNTACO
ATI
Diundangkan di Nanga Pinoh pada tanggal to Jan0ari 2012
SEKRET SDAERAH 'UPATEN MELAWI,
LEMBARAN D'' KABUPATEN MELAWI TAHUN 2012 NOMOR 3
PENJELASAN
Pasal 2

Cukupjelas
Termasuk dalam obyek Pajak Restoran adalah rumah makan, cafe bar, dan sejensnya. Pelayanan direstoran /rumah makan meliputi penjualan makanan dan/atau minuman di restoran/rumah makan, termasuk penyediaan penjualan makanan/minuman yang diantar/dibawa pulang.
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Hurufc
Yang dimaksud dengan penetapan pajak secarajabatan adalah penetapan besarnya pajak yang terutang yang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
PENJELASAN
Pasal 19

huruf b
Bupati karena jabatannya, dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan kebenarannya karena tidak memenuhi persyaratan formal/mewakili surat keberatan tidak ada waktunya/meskipun persyaratan materil terpenuhi.
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 26

Saat kedaluwarsa penagihan pajak ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak terutang pajak tersebut tidaklah dapat ditagih kembali.
Dalam hal disebutkan surat teguran dan surat paksa kedaluwarsa penagihan terhitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
27
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 32

Yang dimaksud dengan kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian Keuangan
PENJELASAN
Pasal 34

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 35

Penyidik tindak pidana bidang perpajakan daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pelaksanaannya.
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 36

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 38

Cukupjelas
T AMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUP ATEN MELA WI NOMOR 104