UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 24 Tahun 1956
Tentang PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM PROPINSI ACEH DAN PERUBAHAN PERATURAN PEMBENTUKAN PROPINSI SUMATERA UTARA
Berlaku: 7 Desember 1956
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan hasrat Pemerintah dalam usahanya meninjau kembali pembentukan-pembentukan daerah-daerah otonom Propinsi sesuai dengan keinginan dan kehendak rakyat di daerahnya masingmasing, memandang perlu membentuk daerah Aceh sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri lepas dari lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa berhubung dengan pertimbangan ad a di atas serta untuk melancarkan jalannya pemerintahan daerah otonom Propinsi Sumatera Utara yang terbentuk dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang No. 5 tahun 1950 (sejak telah diubah dengan Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1955, Lembaran-Negara tahun 1955 No. 52) perlu ditinjau kembali dan diganti dengan undang-undang dimaksud di bawah ini.
Mengingat : 1. Pasal-pasal 89, 131, 132 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara;
2. Undang-undang No. 22 tahun 1948.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
Memutuskan
- Menetapkan : Aceh dan perubahan peraturan pembentukan Propinsi Sumatera
Undang-undang tentang pembentukan daerah otonom Propinsi Utara.
- II. Mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara.
N/A
Pasal 1

.
- (1) Daerah Aceh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten 1. Aceh Besar, 2. Pidie, 3. Aceh-Utara, 4. Aceh-Timur, 5. Aceh-Tengah, 6. Aceh-Barat, 7. Aceh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja dipisahkan dari lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1950 dan dibentuk menjadi daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri, tingkatan ke-I dengan nama "Propinsi Aceh".
- (2) Propinsi Sumatera-Utara tersebut dalam ayat 1 di atas yang wilayahnya telah dikurangi dengan bagian-bagian yang terbentuk sebagai daerah otonom Propinsi Aceh, tetap disebut Propinsi Sumatera-Utara.
- (3) Apabila selanjutnya dalam ketentuan-ketentuan undang-undang ini tidak disebutkan dengan tegas nama daerah otonom Propinsi yang bersangkutan, maka yang dimaksud dengan kata "Propinsi" adalah "Propinsi Aceh" dan/atau "Propinsi Sumatera-Utara".
N/A
Pasal 2

.
- (1) Pemerintah Daerah Propinsi Aceh berkedudukan di Kutaraja dan Propinsi Sumatera-Utara di Medan.
- (2) Jika perkembangan keadaan di daerah menghendakinya, maka atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi yang bersangkutan, tempat kedudukan pemerintah daerah Propinsi tersebut dalam ayat 1 di atas, dengan keputusan Presiden dapat dipindahkan ke lain tempat dalam lingkungan daerahnya.
- (3) Dalam keadaan darurat, tempat kedudukan pemerintah daerah untuk sementara waktu oleh Gubernur yang bersangkutan dapat dipindahkan ke lain tempat.
N/A
Pasal 3

.
- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Aceh dari Propinsi Sumatera-Utara masing-masing terdiri dari 30 anggota, dengan ketentuan, bahwa apabila pada waktu diadakan pemilihan anggotaanggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi ternyata banyaknya jumlah anggota tersebut tidak lagi seimbang dengan banyaknya penduduk dalam Propinsi, maka atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi yang bersangkutan jumlah tersebut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dapat diubah.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Aceh dan Propinsi Sumatera-Utara masing-masing terdiri sekurang-kurangnya dari 3 dan sebanyak-banyaknya dari 5 orang, dengan ketentuan bahwa dalam jumlah tersebut tidak termasuk Kepala Daerah Propinsi, yang menjabat Ketua merangkap anggota Dewan Pemerintah Daerah Propinsi.
BAB II
Pasal 4

.
- (1) Pemerintah Daerah Propinsi mengatur dan mengurus hal-hal yang dahulu diserahkan kepada Pemerintah daerah Propinsi SumateraUtara (lama) menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturanperaturan Pemerintah tentang pelaksanaan penyerahan urusanurusan dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah Propinsi Sumatera-Utara (lama) yang kini masih berlaku, dengan ketentuan bahwa dimana dalam Peraturan-peraturan Pemerintah itu masih disebut "Propinsi" atau "Propinsi Sumatera-Utara" harus diartikan "Propinsi Aceh" atau "Propinsi Sumatera Utara" (baru).
- (2) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan-peraturan Pemerintah tersebut dalam ayat 1 di atas dapat diubah pula dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Hal-hal lain yang masih dikuasai oleh Pemerintah Pusat dan yang dipandang sebagai tugas-tugas yang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Propinsi pada waktunya dapat diatur dalam Peraturan Pemerintah untuk diserahkan kepada Propinsi sebagai urusan rumah-tangga dan kewajiban Propinsi.
Tentang hal penguburan mayat.
BAB II
Pasal 5

.
- (1) Dengan tidak mengurangi kewenangan, hak, tugas dan kewajiban daerah-daerah otonom bawahan dalam lingkungan daerahnya, Propinsi diberi hak mengatur hal-hal yang telah diatur dalam ordonnantie tentang penguburan mayat, tanggal 15 Desember 1864 (Staatsblad 1864 No. 196) sebagaimana bunyinya ordonnantie ini sesudah diubah dan ditambah.
- (2) Jika Propinsi mempergunakan haknya yang tercantum dalam ayat 1 di atas, maka bagi daerah Propinsi ordonnatie tersebut berhenti berkekuatan pada waktu peraturan-daerah Propinsi yang mengatur hal-hal termaksud mulai berlaku.
Tentang hal sumur bor.
BAB II
Pasal 6

.
- (1) Propinsi diberi hak untuk mengatur hal-hal tentang pembikinan sumur-bor oleh fihak lain dari Negara yang ditetapkan dalam ordonnantie- tanggal 10 Agustus 1912 Staatsblad No. 430 yang sejak telah ditambah dan diubah.
- (2) Pada waktu mulai berlakunya peraturan-daerah Propinsi dimaksud dalam ayat 1 di atas, ordonnantie Staatsblad No. 430 tahun 1912 tersebut berhenti berkekuatan bagi wilayah daerah Propinsi.
- (3) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi tidak memberikan izin untuk pembikinan sumur-bor, dengan tiada pertimbangan dari Jawatan "Geologi".
Tentang hal Undang-undang gangguan.
BAB II
Pasal 7

.
Dewan Pemerintah Daerah Propinsi menjalankan kekuasaan yang menurut ketentuan pasal 10 ayat 2 sub b "Hinder-ordonnantie" (Staatsblad 1926, sejak telah diubah dan ditambah) dahulu dijalankan oleh "Gouverneur".
Tentang hal penangkapan ikan di pantai.
BAB II
Pasal 8

.
Pemerintah Daerah Propinsi menjalankan kewenangan, hak, tugas dan kewajiban mengenai penangkapan ikan di pantai yang menurut ketentuan dalam pasal 7 ayat 2 dari "Kustvisscherijordonnantie", Staatsblad 1927 No. 144 sejak telah diubah dan ditambah, paling akhir dengan Staatsblad 1940 No. 25 dahulu dapat diatur dengan "gewestelijke keuren".
Tentang hal perhubungan dan lalu-lintas jalan.
BAB II
Pasal 9

.
Pemerintah Daerah Propinsi menjalankan kewenangan, hak, tugas kewajiban tentang urusan lalu-lintas jalan, sesuai dengan ketentuanketentuan yang telah ditetapkan dalam "Wegvorkeers-ordonnantie" dan "Wegverkeers-verordening" Staatsblad 1933 No. 86 dan Staatsblad 1936 No. 451 sebagaimana bunyinya staatsblad-staatsblad tersebut sekarang setelah diubah dan ditambah.
Tentang hal pengambilan benda-benda tambang tidak tersebut dalam pasal 1 "Indische Mijnwet". Pasal 10.
- (1) Pemerintah Daerah Propinsi diberi hak menguasai benda- benda tambang (delfstoffen) yang tidak disebut dalam pasal 1 ayat 1 "Indische Mijnwet", Staatsblad 1899 No. 214 jo Staatsblad 1919 No. 4 yang terdapat di tanah-tanah Negeri bebas (Vrij landsdomein).
- (2) Dalam menjalankan kewenangan yang dimaksud dalam ayat 1 di atas berlaku mutatis mutandis ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam peraturan tentang syarat-syarat umum mengenai pemberian izin mengambil benda-benda tambah dimaksud, yang dimuat dalam Staatsblad 1926 No. 219 (sejak telah beberapa kali diubah dan ditambah).
- (3) Semua surat-surat izin tentang pengambilan benda-benda tambang yang telah dikeluarkan sebelumnya berlaku undang-undang ini, sepanjang dapat dipandang masih berlaku, sesudah mulai berlakunya undang-undang ini tetap berlaku dan dapat ditarik kembali atau diganti dengan surat izin baru oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi.
- (4) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi tidak memberi izin tentang pengambilan benda-benda tambah dimaksud dalam ayat 1 pasal ini kepada siapa saja, atau menarik kembali izin yang lama, atau membolehkan izin lama diserahkan kepada fihak ketiga, apabila tentang hal-hal itu belum diperoleh pertimbangan dari Kepala Jawatan Pertambangan, kecuali mengenai izin yang diberikan kepada penduduk asli untuk mengambil benda-benda tambang itu dari tempat-tempat yang luasnya tidak lebih dari 1 hektar, yang dikerjakan dengan kekuatan tenaga manusia dan dipakai untuk keperluannya sendiri.
- (5) Pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini, maka bagi Daerah Propinsi tidak berlaku lagi ketentuan-ketentuan tentang hal penyerahan hak-hak kekuasaan pemberian izin pengambilan bendabenda tambang dimaksud kepada "Hoofden van gewestelijk bestuur" di luar Jawa yang dimaksud dalam Staatsblad 1926 No. 137 dan sepanjang mengenai keputusan Gubernur Jenderal dahulu tanggal 26 Januari 1935 No. 21 dimuat dalam Staatsblad 1935 No. 42 maka peraturan ini tidak berlaku lagi bagi Propinsi yang
bersangkutan...
- 8 - bersangkutan sesudah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut diganti dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah Propinsi yang bersangkutan.
Tentang hal kehutanan.
BAB II
Pasal 11

.
- (1) Dalam hutan-hutan yang tidak ditunjuk oleh Menteri Pertanian, sebagai hutan-hutan yang dipertahankan untuk kepentingan tata-air dan pemeliharaan tanah, Pemerintah Daerah Propinsi menjalankan kewenangan, hak, tugas dan kewajiban tentang pemberian izin menebang kayu hutan dan memungut lain-lain hasil hutan, yang dahulu dijalankan oleh "Hoofdvan Gewestelik Bestuur" berdasarkan peraturan dalam Bijblad 6075, sebagaimana bunyinya setelah diubah dan ditambah, terakhir dengan Bijblad 14432, dan hak, kewenangan, tugas dan kewajiban Hoofd van Gewestelijk Bestuur menurut peraturan dalam Lembaran-Negara 1927 No. 283.
- (2) Dalam menjalankan kewenangan, hak, tugas dan kewajiban termaksud dalam ayat 1 Pemerintah Daerah mengindahkan petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian, baik petunjuk yang bersifat teknis kehutanan, maupun petunjuk tentang teknik penjualan hasil hutan.
Tentang hal pembikinan dan penjualan es dan barang-barang cair yang mengandung zat arang.
BAB II
Pasal 12

.
Dewan Pemerintah Daerah Propinsi menjalankan kewenangan yang menurut ketentuan-ketentuan pasal 7 dan 8 peraturan "Nieuw Reglement op het maken en verkrijgbaar stellen van ijs en koolzuurhoudende wateren" (Staatsblad 1922 No. 678, sejak telah beberapa kali diubah dan ditambah) dahulu dijalankan oleh "Hoofd van Gewestelijk Bestuur" atau "Gouverneur".
BAB II
Pasal 13

.
- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam pasal 4 sampai dengan 12 di atas, maka Pemerintah Daerah Propinsi berhak pula mengatur dan mengurus hal-hal termasuk kepentingan daerahnya yang tidak diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat atau tidak telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom bawahan dalam wilayah daerahnya, kecuali apabila kemudian dengan peraturan perundangan lain diadakan ketentuan lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan hal-hal termaksud dalam ayat 1 di atas Propinsi mengikuti petunjuk-petunjuk yang diadakan oleh Pemerintah Pusat.
BAB II
Pasal 14

.
Pemerintah Daerah Propinsi turut serta menjalankan ketentuan ketentuan dalam peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, apabila yang demikian itu ditugaskan kepada Propinsi untuk dilaksanakan.
BAB III
Pasal 15

.
- (1) Dengan tidak mengurangi hak untuk mengangkat pegawai daerah Propinsi termaksud dalam pasal 21 Undang-undang No. 22 tahun 1948, maka untuk menyelenggarakan hal-hal yang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Propinsi, dengan keputusan Menteri yang bersangkutan dapat:
- a. diserahkan pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai Propinsi,
- b. diperbantukan pegawai Negara untuk dipekerjakan kepada Propinsi.
- (2) Dengan
BAB III
Pasal 16

.
- (1) Tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya milik Pemerintah, yang dibutuhkan oleh Propinsi untuk memenuhi tugas kewajibannya menurut undang-undang ini, diserahkan kepada daerah Propinsi dalam hak milik atau diserahkan untuk dipakai atau diserahkan dalam pengelolaan guna keperluannya.
- (2) Barang-barang inventaris dan barang bergerak lainnya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan urusan rumah-tangga dan kewajiban daerah Propinsi, diserahkan kepada daerah Propinsi dalam hak milik.
- (3) Segala hutang-piutang yang bersangkutan dengan hal-hal yang diserahkan kepada daerah Propinsi, mulai saat penyerahan tersebut menjadi tanggungan daerah Propinsi, dengan ketentuan, bahwa penyelesaian soal-soal yang timbul mengenai hal itu dapat diminta pada Pemerintah Pusat.
- (4) Untuk penyelenggaraan tugas-kewajiban daerah Propinsi, Kementerian yang bersangkutan menyerahkan kepada daerah otonom Propinsi sejumlah uang yang ditetapkan dalam ketetapan Menteri yang bersangkutan, sekedar perbelanjaannya yang dimaksud sebelum diselenggarakan oleh daerah otonom Propinsi, termasuk dalam anggaran belanja Kementerian yang bersangkutan itu.
BAB IV
Pasal 17

.
Semua peraturan daerah termasuk pula "Keuren en reglementen van politie" sebagai dimaksud dalam Staatsblad 1938 No. 618 jo. Staatsblad 1938 No. 652 yang masih belum diubah, ditambah atau diganti oleh Propinsi Sumatera Utara (lama) dan yang masih berlaku sampai saat mulai berlakunya undang-undang ini, sepanjang peraturan-peraturan dimaksud mengatur hal-hal yang berdasarkan undang-undang ini termasuk tugas kewajiban Propinsi, berlaku terus dalam daerah hukumnya semula sebagai peraturan daerah Propinsi dan dapat dicabut, ditambah atau diubah oleh Propinsi.
BAB IV
Pasal 18

.
- (1) Peraturan-peraturan daerah dari Propinsi Sumatera-Utara (lama) dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang No. 5 tahun 1950 (sejak telah diubah dan ditambah), yang masih berlaku pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terus dalam daerah hukumnya semula, dengan ketentuan-ketentuan bahwa di daerah hukum yang termasuk wilayah propinsi Aceh peraturan-daerah dimaksud berlaku sebagai peraturan Propinsi Aceh dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh Pemerintah Daerah Propinsi tersebut.
- (2) Keputusan-keputusan lain dari Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera-Utara (lama) sepanjang mengenai Propinsi Aceh pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini dijalankan terus oleh Pemerintah Daerah Propinsi Aceh hingga keputusan-keputusan tersebut oleh Pemerintah Daerah Aceh dinyatakan tidak berlaku lagi atau diganti dengan keputusan lain.
BAB IV
Pasal 19

.
- (1) Pegawai-pegawai Propinsi Sumatera-Utara (lama) yang hingga saat mulai berlakunya undang-undang ini dipekerjakan dalam wilayah yang termasuk dalam wilayah daerah Propinsi Aceh, untuk sementara waktu diperbantukan kepada Propinsi Aceh, dengan ketentuan bahwa belanja untuk pegawai-pegawai tersebut harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah Propinsi Aceh, hingga tentang hal status pegawai-pegawai itu dapat ditetapkan oleh Pemerintahpemerintah daerah Propinsi Aceh dan Propinsi Sumatera- Utara (baru) bersama-sama.
- (2) Pegawai-pegawai Negara yang diperbantukan kepada Propinsi Sumatera-Utara (lama) dan sampai pada saat mulai berlakunya undang-undang ini.dipekerjakan di bagian wilayah yang termasuk Propinsi Aceh, sesudah berlakunya undang-undang ini diperbantukan terus kepada Propinsi Aceh.
- (3) Kesulitan-kesulitan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan dimaksud dalam ayat 1 di atas diputus oleh Menteri Dalam Negeri dan mengenai ayat 2 oleh Menteri yang bersangkutan.
BAB IV
Pasal 20

.
- (1) Barang-barang milik Propinsi Sumatera-Utara (lama) yang berada dalam wilayah Daerah Propinsi Aceh, begitu pula segala penghasilan dan beban-beban, serta hak-hak dan kewajibankewajiban lain dari Propinsi Sumatera-Utara (lama) sepanjang mengenai daerah Propinsi Aceh, oleh Pemerintah daerah Propinsi Sumatera-Utara (baru) diserahkan kepada Pemerintah daerah Propinsi Aceh dan karenanya dalam hal ini untuk selanjutnya Pemerintah daerah Propinsi Aceh wajib dan harus membayar segala tagihan-tagihan yang oleh Pemerintah daerah Propinsi SumateraUtara (lama) belum dapat dilunasi.
- (2) Barang-barang bergerak milik Propinsi Sumatera-Utara (lama) termasuk barang-barang inventaris yang dibutuhkan oleh Pemerintah daerah Propinsi Aceh diserahkan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera-Utara (baru) kepada Pemerintah daerah Propinsi Aceh.
- (3) Kesulitan-kesulitan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 di atas diputus oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB IV
Pasal 21

.
Akibat-akibat keuangan yang timbul karena pemisahan daerah Aceh dari wilayah daerah Propinsi Sumatera-Utara (lama) c.q. pembentukan Propinsi Aceh ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB V
Pasal 22

.
Undang-undang ini dinamakan "Undang-undang tentang pembentukan deretan otonom Propinsi Aceh, dan perubahan peraturan pembentukan Propinsi Sumatera-Utara".
BAB V
Pasal 23

.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1956. Presiden Republik Indonenia, ttd. SOEKARNO.
Menteri Dalam Negeri, ttd. SUNARJO
Diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956. Menteri Kehakiman, ttd. MULJATNO
LEMBARAN NEGARA NOMOR 64 TAHUN 1956
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 1956
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM PROPINSI ACEH DAN PERUBAHAN PERATURAN PEMBENTUKAN PROPINSI SUMATERA UTARA
- I. UMUM
1. Telah dimaklumi,bahwa hingga dewasa ini dalam wilayah Negara masih terdapat 1O buah Propinsi-propinsi yang berdasarkan ketetapan dalam Peraturan Pemerintah R.I.S. No. 21 tahun 1950 merupakan Propinsi-propinsi administratip, diantaranya mana ada 7 buah yang telah dibentuk sebagai Propinsi otonom atas dasar-dasar yang ditetapkan dalam Undang-undang pokok pemerintahan daerah-daerah otonom No.22 tahun 1948, yaitu:
1. Propinsi Jawa Timur,
2. Propinsi Jawa Tengah,
3. Propinsi Jawa Barat,
4. Propinsi Sumatera Selatan,
5. Propinsi Sumatera Tengah,
6. Propinsi Sumatera Utara, dan
7. Propinsi Kalimantan,
sedang yang 3 buah lainnya, yaitu:
1. Propinsi Maluku,
2. Propinsi Sulawesi, dan
3. Propinsi Nusa Tenggara,
masih saja merupakan daerah-daerah administratip yang berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I.S. No.21 tersebut di atas belum dapat menjalankan hak-hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagai Propinsi otonom.
2. Telah dimaklumi pula, bahwa pembahagiaan daerah Negara dalam 10 Propinsipropinsi itu tidak lagi dapat memenuhi harapan dan keinginan rakyat umumnya dan pula tidak memberi kepuasan kepada rakyat di daerah-daerah yang bersangkutan, terutama dari Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan juga dari Sulawesi dan Nusa Tenggara. Terutama dari daerah-daerah di Sumatera dan Kalimantan telah terdengar banyak suara-suara yang dengan keras sekali menuntut agar supaya daerahnya masing-masing itu dibentuk menjadi daerah Propinsi yang otonom. Berkali-kali mereka telah menyatakan keinginannya baik dalam resolusi, mosi, pernyataan maupun di surat-surat kabar dan juga mereka berkali-kali telah mengirimkan delegasi-delegasinya kepada Pemerintah Pusat dengan tidak putus-putus harapannya pasti tuntutan mereka itu akan dikabulkan oleh Pemerintah.
3. Berkenaan dengan perkembangan keadaan di seluruh wilayah Negara serta mengingat keinginan-keinginan rakyat dari berbagai bagai daerah yang telah disampaikan dalam bermacam-macam bentuk melalui beraneka-warna saluran kepada Pemerintah, maka pemerintah telah berusaha sebaik-baiknya untuk mengadakan peninjauan umum tentang perkembangan daerah-daerah otonom di seluruh wilayah Negara. Untuk mengadakan peninjauan yang mendalam terhadap tiap-tiap tuntutan rakyat di daerah-daerah itu diperlukan penyelidikan yang luas sekali dan mendalam pula dan harus diperhatikan faktor-faktor yang nyata di daerah-daerah yang bersangkutan, serta diadakan pembahasan dari pelbagai sudut politis, sosialekonomis, geografis, sejarah, kulturil dan perlu pula diperhatikan kemungkinankemungkinan perkembangan daerah yang bersangkutan di kelak kemudian hari serta kemungkinan-kemungkinan lancar tidaknya dapat diperlengkapi peralatan pemerintahan daerah otonom yang pertama, terhitung keuangannya, pegawaipegawainya serta barang-barang perlengkapannya yang lain-lain satu sama lain dengan mengingat keadaan keuangan Negara pada umumnya.
Pendek-kata soal mengatasi segala tuntutan-tuntutan rakyat daerah-daerah itu bukanlah soal yang mudah sekali dapat dipecahkan dengan sekaligus mengadakan peraturan-peraturan perundangannya belaka. Dalam usahanya mewujudkan cita-cita rakyat daerah agar di seluruh daerah Negara dapat terselenggara pemerintahan daerah-daerah otonom yang rapi dan teratur dan yang sesuai dengan kehendak dan keinginan rakyat daerah, Pemerintah terikat dalam batas-batas kemungkinan dan kemampuan yang ada padanya.
Walaupun Pemerintah dalam dasarnya dapat menyetujui tuntutan-tuntutan rakyat daerah dimaksud, namun Pemerintah dalam hal ini belum dapat melaksanakan segala tuntutan itu secara integraal karena jalan yang demikian ini mengingat keadaannya sekarang akan lebih menyulitkan keungunan Negara hal mana juga akan mengakibatkan tidak lancar jalannya pemerintahan daerah yang tergesa-gesa telah dibentuk itu.
4. Oleh karena itu maka Pemerintah berpendapat lebih baik kiranya dimulai dengan membentuk Propinsi-propinsi Aceh dan tiga Propinsi-propinsi di Kalimantan sedang untuk mengadakan persiapan-persiapan pembentukan Propinsi Kalimantan-Tengah di kelak kemudian hari perlu Kalimantan Selatan dibagi dalam dua keresidenan.
5. Telah dimaklumi bahwa rakyat Aceh sudah pernah menjalankan pemerintahan daerah otonom dalam tingkatan propinsi, yaitu ketika daerah Aceh dahulu dibentuk sebagai propinsi otonom pada tahun 1949 dengan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM.
Seperti diketahui Propinsi Aceh tersebut telah dibubarkan pada waktu dibentuknya daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1950 yang telah diubah dengan Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No.52), propinsi mana tidak saja meliputi daerah Aceh, tetapi juga Sumatera-Timur dan Tapanuli.
6. Propinsi Aceh yang dibentuk dengan Undang-undang ini meliputi Keresidenan Aceh dimaksud dalam Staatsblad 1934 No. 539 yang dalam kenyataannya dewasa ini telah terbagi-bagi dalam Kabupaten-kabupaten otonom, yaitu:
1. Kabupaten Aceh Besar,
2. Kabupaten Pidie,
3. Kabupaten Aceh Utara,
4. Kabupaten Aceh Timur,
5. Kabupaten Aceh Tengah,
6. Kabupaten Aceh Barat dan
7. Kabupaten Aceh Selatan.
dimaksud dalam keputusan Gubernur Sumatera Utara dahulu tanggal 27 Januari 1949 No.5/GSO/OE/49, termasuk juga Kota Kutaraja dimaksud dalam Keputusan Gubernur Sumatera dahulu tertanggal 17 Mei 1946 No. 103, yang dengan Undangundang Darurat telah dibentuk menjadi kota besar.
Dengan terbentuknya kembali daerah otonom Propinsi Aceh ini maka wilayah daerah otonom Propinsi Sumatera Utara akan meliputi hanya wilayah keresidenankeresidenan Tapanuli dan Sumatera Timur saja.
7. Disamping itu untuk melancarkan jalannya pemerintahan daerah otonom propinsi Sumatera Utara (baru) serta menambah isi rumah tangga untuk mengatur hal-hal yang sudah semestinya harus diserahkan dalam tangan Propinsi, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali peraturan pembentukannya yang lama dan mempersatukan kedua peraturan pembentukan Propinsi ini dan peraturan pembentukan Propinsi Aceh itu dalam satu undang-undang.
II. TENTANG PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA D.P.R.D.
8. Seperti dimaklumi jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi di Jawa telah ditetapkan atas dasar perhitungan tiap-tiap 200.000 a 240.000 pendudukan diwakili oleh seorang anggota dengan ketentuan sekurang-kurangnya 30 anggota dan sebanyak-banyaknya 75 orang anggota.
Mengingat tipisnya penduduk Aceh yang menurut catatan dalam daftar resmi P.P.I. adalah sebanyak 1.288.810 orang yaitu di :
1. Kabupaten Aceh Besar
147.183 orang
2. Kabupaten Pidie
199.869 orang
3. Kabupaten Aceh Utara
293.434 orang
4. Kabupaten Aceh Timur
176.092 orang
5. Kabupaten Aceh Tengah
151.399 orang
6. Kabupaten Aceh Barat
161.218 orang
7. Kabupaten Aceh Selatan
159.615 orang
dan mengingat pula luasnya daerah Aceh itu, maka dengan tidak mengurangi dasardasar penetapan jumlah minimum dan maksimum, dasar perhitungan untuk memperoleh satu wakil penduduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh perlu ditentukan menjadi: bagi tiap-tiap 200.000 penduduk diwakili oleh seorang anggota. Karena itu maka banyaknya wakil-wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Aceh ditetapkan 30 (minimum). Yang demikian ini berlaku juga bagi Propinsi Sumatera-Utara (baru).
III. TENTANG ISI RUMAH TANGGA PROPINSI
9. Dalam undang-undang ini, sesuai dengan maksud Undang-undang No. 22/1948 telah ditetapkan sebanyak mungkin hal-hal apa yang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Propinsi Sumatera-Utara (baru) dan Propinsi Aceh. Menurut pasal 4 ayat 1 undang-undang ini maka yang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Propinsi-propinsi tersebut yang mengenai urusan-urusan:
1. kesehatan,
2. pekerjaan umum,
3. pertanian,
4. kehewanan,
5. perikanan darat,
6. pendidikan, pengajaran dan kebudayaan,
7. perindustrian kecil dan
8. sosial
adalah hal-hal yang telah diserahkan kepada Propinsi Sumatera-Utara dahulu yang diatur dalam:
1. P.P. No.51 tahun 1952 (L.N. No.32) mengenai kesehatan,
2. P.P. No.18 tahun 1953 (L.N. No.31) mengenai pekerjaan umum,
3. P.P. No.47 tahun 1951 (L.N. No.66) mengenai pertanian,
4. P.P. No.48 tahun 1951 (L.N. No.67) mengenai kehewanan,
5. P.P. No.49 tahun 1951 (L.N. No.68) mengenai perikanan darat,
6. P.P. No.65 tahun 1951 (L.N. No.110) mengenai pendidikan, pengajaran dan kebudayaan,
7. P.P. No.12 tahun 1954 (L.N. No.24) mengenai perindustrian kecil dan
8. P.P. No.45 tahun 1952 (L.N. No.73) mengenai sosial.
Oleh karena Peraturan-peraturan Pemerintah tersebut berlaku bagi Propinsi Sumatera-Utara (lama) maka dalam pasal 4 ayat 1 undang-undang itu perlu ditentukan bahwa sesudah berlakunya undang-undang tersebut, kata-kata dalam Peraturan-Peraturan Pemerintah itu yang masih menyebutkan nama "Propinsi" atau "Propinsi Sumatera-Utara" harus diartikan "Propinsi Sumatera-Utara (baru)" dan "Propinsi Aceh". Hal yang demikian terang bahwa Peraturan-peraturan Pemerintah yang ada itu sesudah berlakunya undang-undang ini masih terus saja berlaku baik bagi Propinsi Sumatera Utara (baru) maupun bagi Propinsi Aceh.
Berkenaan dengan pembentukan Propinsi Aceh lepas dari Propinsi Sumatera-Utara (lama), maka untuk mencapai suatu masa peralihan yang agak teratur dalam waktu yang sependek-pendeknya perlu diadakan ketentuan-ketentuan tentang hal peralihan status pegawai-pegawai menjadi pegawai pemerintah daerah Propinsi Aceh baik sebagai pegawai yang diperbantukan atau yang akan diangkat sebagai pegawai daerah otonom Propinsi Aceh (lihat pasal 19) beserta penyerahan-penyerahan barangbarang yang ada hubungannya dengan urusanurusan yang menjadi tugas kewajiban Propinsi Aceh dari tangan pemerintah daerah Propinsi Sumatera-Utara (lama) kepada pemerintah Propinsi Aceh (pasal 20) (Lihat juga pasal 21)
10. Sudah barang tentu hal-hal yang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Propinsi Aceh seperti dimaksud di atas itu masih belum lengkap dan sempurna meliputi seluruh tugas kewajiban pemerintah daerah Propinsi Aceh, akan tetapi Pemerintah yakin, bahwa kewenangan-kewenangan yang mengenai urusan-urusan tersebut cukup akan memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah Propinsi Aceh untuk dapat memulai pekerjaan-pekerjaannya yang pertama dalam melaksanakan hak-hak otonomnya dengan sebaik-baiknya.
11. Dalam undang-undang ini telah diusahakan untuk dapat menentukan garis-garis besar yang jelas yang Akan menentukan batas-batas lapangan pekerjaan pemerintah daerah Propinsi (Propinsi Sumatera-Utara (baru dan Propinsi Aceh), sehingga pemerintah daerah Propinsi tersebut tidak akan ragu-garu lagi untuk menjalankan tugas kewajibannya.
Seperti telah diterangkan dimuka, maka dalam undang-undang telah ditentukan sebanyak mungkin hal-hal apa yang termasuk urusan rumah-tangga propinsi. Perlu ditambah keterangan disini, bahwa yang secara positip telah ditentukan sebagai urusan rumah-tangga dan kewajiban Propinsi dalam undang-undang ini ialah hanya mengenai hal-hal saja yang segera sesudah mulai berlakunya undang-undang ini dapat diduga dapat dijalankan oleh Pemerintah daerah Propinsi. Hal-hal yang dimaksud di atas itu ditetapkan dalam pasal 4 ayat 1 dan pasal-pasal 5 sampai dengan 12.
Adapun mengenai hak-hak kewenangan tentang hal-hal lainnya yang dalam waktu yang pendek tidak mungkin atau sama sekali tidak dapat diketahui bilamana dapat diserahkan kepada Pemerintah daerah Propinsi sebagai tugas kewajiban yang termasuk urusan rumah-tangga Propinsi di kelak kemudian hari masih akan ditetapkan lagi dalam peraturan tersendiri, dan apabila tidak ada suatu ketentuan khusus dalam undang-undang yang melarangnya, dapat pula ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah untuk diserahkan kepada Propinsi (lihat pasal 4 ayat 3).
12. Menurut ketentuan dalam pasal 13 maka kepada pemerintah daerah Propinsi telah diberi hak kekuasaan untuk mengatur dan mengurus hal-hal khusus kepentingan daerah propinsi yang tidak atau belum diatur dan diurus sendiri oleh Pemerintah Pusat atau tidak tidak telah diserahkan kepada pemerintah daerah otonom bawahan dalam lingkungan Propinsi, yaitu hal-hal yang boleh dikatakan masih termasuk dalam lapangan kosong (braak-liggende terreinen) yang demi perkembangan keadaan dalam masyarakat daerah-daerah baru dapat muncul dan perlu diperhatikan oleh pihak pemerintah.
Sebagaimana umum telah mengetahuinya Undang-undang No. 22/1948 jo. peraturanperaturan pembentukan yang telah diadakan dalam tahun 1950 telah menganut aliran sisteem materieele huishouding.
Menurut sisteem ini maka hal-hal yang dalam peraturan pembentukan tidak dinyatakan sebagai urusan-urusan yang termasuk rumah-tangga tidak dinyatakan sebagai urusan-urusan yang termasuk rumah-tangga daerah tidak boleh diatur dan diurus oleh pemerintah-pemerintah bersangkutan. Sisteem ini memang baik, karena pemerintah-pemerintah daerah dengan mudah sekali, dengan membaca saja peraturan pembentukannya segera dapat mengetahui sampai dimana letak batas-batas hak-hak kekuasaannya dan tidak pernah akan timbul bentrokan-bentrokan atau perselisihanperselisihan tentang hak-hak kekuasaan yang ada padanya antara pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah yang lainnya yang wilayahnya adalah termasuk dalam wilayah daerah yang lebih tinggi tingkatannya seperti antara Kabupaten atau Kota Besar dengan Propinsi.
Sebaliknya sisteem materieele huishouding dimaksud itu juga dapat merugikan daerah, lebih-lebih dalam masa pancaroba ini dalam pada mana daerah-daerah otonom sedang mengalami perobahan dan perkembangannya yang maha hebat. Sifat dan corak rumah-tangga daerah otonom sejalan masa demi perkembangan masyarakat daerah dapat menjadi berbeda sekali satu dengan lainnya, tergantung dari sifat, corak, perkembangan dan penghidupan masyarakat daerah yang bersangkutan.
Tidak mungkin kiranya Pemerintah Pusat dalam sesuatu ketika dapat mengetahui atau menyelami kebutuhan masyarakat daerah yang sebenarnya dan tidak mungkin pula dalam suatu undang-undang pembentukan itu dapat ditetapkan a priori segala urusan yang termasuk rumah-tangga daerah. Apabila kemudian ternyata bahwa urusanurusan rumah-tangga daerah perlu ditambah maka tambahan-tambahan itu pula harus diatur dalam undang-undang yang tiap-tiap kali harus merubah undang-undang pembentukan. Dengan demikian maka perkembangan daerah ke arah kemajuan yang sewajarnya akan terhambat dan terhalang oleh karena proses terjadinya undangundang di negara-negara manapun juga berlaku amat perlahan-lahan sekali (memakan banyak waktu).
Teranglah bahwa sisteem dimaksud juga akan merugikan daerah dan menghambat sekali auto-akitpitet pemerintah daerah yang sangat progresip dalam usaha mengejar kemajuan daerahnya.
Karena itu maka Pemerintah memandang perlu di samping materieele huishouding itu membuka pintu jalan keluar dengan memberi kesempatan bagi daerah untuk menjalankan kewenangan mengatur dan mengurus kebutuhan-kebutuhan daerah yang timbul baru, yang tidak disebutkan dalam undang-undang pembentukannya, atau yang tidak diatur dan diurus sendiri oleh Pemerintah Pusat dan belum diserahkan pula kepada daerah otonom dalam lingkungan daerahnya.
13. Akhirnya dalam pasal 14 telah ditentukan, bahwa Propinsi Aceh diwajibkan menjalankan kewenangan, hak, tugas dan kewajiban yang berdasarkan peraturanperundangan ditugaskan kepadanya untuk dilaksanakannya.
14. Penjelasan pasal demi pasal tidak perlu diberikan karena sudah cukup diberi keterangan-keterangan seperlunya dalam ad 1 sampai dengan 13.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1103