PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 15 Tahun 2023
Tentang KETENTUAN \_ KETENTUAN POKOK KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BATANGHARI
Berlaku: 15 TAHUN 2002
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
: a. bahwa untuk menjamin hak dan kewajiban pegawai Perusahan Daerah Air Minum Tirta Batanghari diperlukan adanya ketentuan - ketentuan pokok Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air minum Tirta Batanghari ,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketentuanketentuan Pokok Kepegawaian perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batanghari.
.'1. Undang undang Nomor 12 Tahun 1g56 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1956
Nomor 25
Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat ll Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat ll Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1965 Nomor 50) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Nomor Z3E7),
2. Undang-undang Nomor B Tahun 1974 tentang Pokokpokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran ttegara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 3
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 4.
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 72', Tambahan Lembaran Negara Nomor 3BaB);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176 ); b.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Daerah Otonom (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3g52),
- B Peraturan pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 1g3; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4041);
9. Peraturan pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 195: Tambahan Lembaran Negara Nomor 40i6);
- '10 Keputusan presiden Nomor 44 Tahun .1g99 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Preslden (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 70).
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANGHARI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTUAN KETENTUAN POKOK KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BATANGHARI.
BAB t
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan .
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batanghari.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batanghari-
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batanghari'
5. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batanghari yang disingkat PDAM Tirta Batanghari.
6. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batanghari.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batanghari.
8. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batanghari.
9. STTB. adalah Surat Tanda Tamat Belajar.
10. DP.3 adalah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan'
11. DUK adalah Daftar Urutan Kepangkatan.
BAB II - PENGADAAN PEGAWAI
Pasal 2

- (1) Formasi Pegawai ditetapkan oleh Bupati ;
- (2) Pengisian Formasi dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Yang benvewenang menerima, mengangkat, memberhentikan. menaikan pangkat, menetapkan gaji berkala dan menjatukan hukuman jabatan pegiwai bukan pimpinan adalah Direktur setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Badan Pengawas
- (4) Pengadaan Pegawai dilakukan hanya untuk mengisr formasr yang telah ditetapkan.
BAB II - PENGADAAN PEGAWAI
pasal 3

Setiap warga Negara rndonesia yang memenuhi syarat - syarat yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar dan diangkat menjadi pegawai baiu pada perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batanghari.
BAB II - PENGADAAN PEGAWAI
Pasal 4

- (1) Pengadaan pegawai diumumkan seluas-luasnya pada masyarakat oleh direktur paling lambat 1 (satu) buran sebelum penerimaan pegawai;
- (2) Dalam pengumuman yang dimaksud daram ayat (j ) pasar ini dicantumkan antara lain :
- a. Jumlah dan jenis lowongan atau tingkat pendidikan,
- b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar,
- c. Alamat tempat lamaran diajukan;
- d. Batas waktu pengajuan surat lamaran.
BAB II - PENGADAAN PEGAWAI
Pasal 5

- (1) setiap pelamar harus mengajukan surat lamaran y-ang diiulis ciengan tulisan tangan sendiri kepada direktur dengan diserlar-:
- b. Salinan ljazah atau STTB yang diperlukan;
- a. Daftar Riwayat Hidup;
- c. Surat keterangan Berkelakuan baik dari yang berwajib;
- e. Pas foto menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan;
- d. Surat keterangan kesehatan dari dokter;
- (2) surat lamaran yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada yang bersangkutan disertai alasan\_alasan.
BAB II - PENGADAAN PEGAWAI
Pasal 6

- (1) Pelamar yang surat ramarannya memenuhi syarat dipanggir untuk mengikuti proses penyaringan:
- (2) Proses penyaringan diselenggarakan oreh panitia yang dibentuk oleh Direktur dengan mendapat persetuluan Badan penga,,v-as;
BAB II - PENGADAAN PEGAWAI
Pasal 7

Pelamar yang diterima, dapat memenuhi syarat pelamar setelah diangkat oleh Direktur menjadi pegawai dengan masa percobaan dan dipekerjakan serta digaji berdasarkan peraturan yang berlaku.
Pegawai yang telah menjalankan masa percobaan paling lambat 6 (enam) bulan, diangkat oleh Direktur menjadi pegawai penuh dalam pangkat tertentu menurut peraturan yang berlaku apabila memenuhi syarat-syarat :
- a. Telah menunjukan kesetiaan ketaatan penuh kepada Pancasila,Undangundang Dasar 1945 dan Pemerintah;
- c. Telah menunjukan kecakapan dalam melaksanakan tugas'
- b. Telah menunjukan sikap dan budi pekerti yang baik;
- d. Telah memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi Pegawai.
BAB II - PENGADAAN PEGAWAI
Pasal 9

- setiap calon pegawai pada saat pengangkatannya menjadi pegawai wajib mengangkat sumpah/ janji pegawai menurut agama/ kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. (1)
- Susunan kata-kata sumpah/ janji yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut : (2)
Demi Allah, saya bersumpah/ janji.
Bahwa saya untuk diangkat menjadi Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan pemerintah.
Akan mentaati segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercaya kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara Pemerintah dan martabat pegawai, serla akan senantiasa mengutamakan
kepenttngan ..
kepentingan perusahaan daerah air minum dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tirla Batang Hari.
- (3) Sumpah / janji pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diambil oleh Direktur.
BAB II - PENGADAAN PEGAWAI
Pasal 10

Dalam rangka kepentingan pekerjaan di PDAM Tirta Baianghari, Direktur dapat mengangkat pegawai honorer yang disetujui oleh Badan Pengawas.
BAB III - KEPANGKATAN
Pasal 11

- (1) Setiap pegawai diangkat dalam pangkat tertentu berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (2) Nama dan susunan pangkat pegawai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
BAB III - KEPANGKATAN
Pasal 12

Pangkat - pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama adalah :
- a. Pegawai Dasar Duda golongan ruang fu1 bagi mereka yang memiliki STTB Sekolah Dasar;
- b. Pegawai Muda Dasar tingkat I golongan ruang Al2 bagi mereka sekurang-kurangnya STTB Sekolah Lanjutan Tinggkat pertama (SLTp) atau sederajat :
Pelaksana C
- c. Pelaksana Muda golongan ruang B/1 bagi mereka sekurang-kurangnya memiliki STTB Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat ;
- e. Staf Muda golongan C/1 bagi mereka yang memiliki Minimal liazah Strata 1(s1).
- d. Pelaksana Muda Tingkat I golongan ruang Bl2 bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki ijazah Diploma lll ;
BAB III - KEPANGKATAN
Pasal 13

Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada periode April dan Oktober tiap tahu n.
BAB III - KEPANGKATAN
Pasal 14

- (1 ) Kenaikan pangkat reguler adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai, yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya;
- (2) Kenaikan pangkat reguler bagi pegawai yang memiliki:
- a. STTB Sekolah Dasar atau sederajat pangkat setinggi - tingginya Pelaksana Muda Golongan B/1,
- b. STTB Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat pangkat setinggi - tingginya Pelaksana Golongan Ruang B/3,
- c. STTB Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat pangkat setinggi - tingginya Staf Muda Golongan Ruang C/l;
- d. ljazah Diploma lll atau sederajat pangkat setinggi - tingginya Staf Muda Tingkat I Golongan Ruang C/2;
- e. ljazah Strata 1 (Sl) pangkat setinggi - tingginya Staf Tingkat I Golongan Ruang C/4.
BAB III - KEPANGKATAN
Pasal 15

Kenaikan pangkat reguler dapat diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi sesuai dengan tingkat pendidikannya apabila pegawai yang bersangkutan :
- a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur DP. 3 sekurang - kurangnya bernilai baik dalam tahun terakhir;
2. b Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur DP. 3 sekurang - kurangnya bernilai cukup dalam tahun terakhir.
BAB III - KEPANGKATAN
Pasal 16

- (1) Pegawai yang tewas didalam melaksanakan tugas dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi secara anumerta;
- (2) Kenaikan pangkat anumerta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini mulai berlaku pada tanggal tewasnya yang bersangkutan.
BAB III - KEPANGKATAN
Pasal 17

- (1 ) Pengangkatan dalam suatu iabatan dilaksanakan untuk mengisi formasi yang lowong dengan mempei'hatikan jenjang kepangkatan yang ditetapkan untuk jabatan itu;
- (2) Jenjang pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
- a. Direktur, pangkat terendah Staf Muda Tingkat I (Cl2) dan Pangkat tertinggi Staf Tingkat I ( C/a ),
- c. Kepala Bagian dan Kepala Cabang pangkat terendah adalah pelaksana ( B/3 ) dan pangkat tertinggi Staf muda ( Cl1 ),
- b. Kepala Bidang, pangkat terendah adalah Staf Muda ( C/1 ) dan pangkat teftinggi Staf Tingkat I ( C/4 );
- (3) Syarat - syarat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan pengangkatan dalam suatu jabatan adalah sebagai berikut :
- b. Pengabdian;
- a. Kesetiaan;
- c. Kepangkatan;
- e. Kecakapan:
- d. Prestasi kerja:
- f. Disiplin;
- h. Pendidikan;
- g. Pengalaman;
- i. Keperibadian.
- (4) Pemberhentian dari jabatan dapat dilakukan apabila
- b Masa Jabatan telah berakhir:
c Mengundurkan ..
- a Meningggal Dunia:
..
- c. Mengundurkan Diri,
- d. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. Tidak dapat melaksanakan fungsinya.
BAB IV - PEN I LAIAN PELAKSANAAN PEKE RJAAN DAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN.
Pasal 1

B
Terhadap setiap pegawai dilakukan DP.3 sekali setahun oleh pejabat penilai.
BAB IV - PEN I LAIAN PELAKSANAAN PEKE RJAAN DAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN.
Pasal 19

- (1) Dalam D.P3. unsur-unsur yang dinilai adalah -
- a. Kesetiaan;
- b. Prestasi lerja;
- c. Tanggung Jawab;
- d. Ketaatan;
- e. Kejujuran;
- g. Prakarsa;
- f. Kerja Sama;
- h. Kepemimpinan.
- (2) Yang dimaksud dengan :
- a. Kesetiaan adalah : Ketaatan dan pengabdian kepada Pancasila, Undang - Undang dasar '1945, Negara dan Pemerintah;
- b. Prestasi kerja adalah : Hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya;
- c. Tanggung jawab adalah : Kesanggupan seorang pegawai menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik baiknya;
- d. Ketaatan adalah Kesanggupan seorang Pegawai untuk mentaati segala peraturan perundang - undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku dan perintah kedinasan;
- e. Kejujuran adalah ketulusan hati seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang di berikan kepadanya,
- f. Kerjasama adalah kemampuan seorang pegawai untuk berkerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas yang ditentukan;
- g. Prakarsa adalah kemampuan seorang pegawai untuk mengambil keputusan, langkah -langkah atau melasanakan suatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah atasan;
- h. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang pegawai untuk menyakinkan orang lain sehingga dapat di kerakan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok.
- (3) Unsur kepemimpinan sebagaimana dimasud dalam ayat (2) huruf h pasal ini hanya di nilai bagi pegawai yang berpangkat pelaksana muda Golongan B/1 keatas yang memangku suatu Jabatan.
BAB IV - PEN I LAIAN PELAKSANAAN PEKE RJAAN DAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN.
Pasal 20

- (1) Nilai pelaksanaan Perkerjaan dengan sebutan dan angka sebagai berikut
- (2) D P 3 adalah bersifat rahasia.
- a. amat baik : 91 - 100;
- b. baik
: 76 - 90;
- c. cukup
'. 61 - 75,
- d. sedang : 51 - 60;
- e. kurang
- 50 - kebawah.
BAB IV - PEN I LAIAN PELAKSANAAN PEKE RJAAN DAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN.
Pasal 21

.
- Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai yang dinilai, (1)
- (2) DP 3 sebagaimana dimasud dalam ayat trap - tiap akhir tahun. (1)pasal ini dilakukan pada
BAB IV - PEN I LAIAN PELAKSANAAN PEKE RJAAN DAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN.
Pasal 22

.
- (1) D P 3 diberikan Pejabat Penilai kepada pegawai yang dinilai;
- (2) Apabila Pegawai yang dinilai berkeberatan atas nilai dalam D P 3, maka ia dapat mengajukan keberatan atas nilai dengan alasan alasan kepada atasan Pejabat penilai melalui hierarki dalam jangka waktu 14(empat belas) hari sejak tanggal diterimanya D P 3 tersebut.
BAB IV - PEN I LAIAN PELAKSANAAN PEKE RJAAN DAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN.
Pasal 23

- (1) Pejabat penilai menyampaikan DP3 kepada atasan pejabat penilai sebagai berikut.
- a. Apabila tidak ada keberatan dari yang dinilai DP 3 tersebut disampaikan tanpa catatan;
- b. Apabila ada keberatan pegawai yang dinilai DP3 tersebut disampaikan dengan catatan tentang tanggapan pejabat penilai atas keberatan yang diajukan oleh pegawai.
4. Atasan pejabat penilai memeriksa dengan seksama DP3 yang disampaikan kepaCanya; (2)
5. Apabila terdapat alasan-alasan yang cukup atasan pejabat penilai dapat merubah nilai DP3 yang diberikan pejabat penilai yang tercantum dalam DP3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini; (3)
6. D P 3 baru berlaku sesudah ada pengesahan dariatasan pejabat penilai. (4)
BAB IV - PEN I LAIAN PELAKSANAAN PEKE RJAAN DAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN.
Pasal 24

- (1) DUK dibuat sekali setahun, setiap akhir tahun,
- (2) DUK digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan objektif dalam melaksanakan pembinaan karier pegawai;
- (3) Apabila ada lowongan, maka pegawai yang menduduki DUK yang lebih tinggi dipertimbangkan lebih dahulu.
BAB IV - PEN I LAIAN PELAKSANAAN PEKE RJAAN DAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN.
Pasal 25

- (1) Urutan yang digunakan untuk menetapkan nomor urut dalam DUK secara berturut-turut adalah :
- a. Pangkat;
- b. Jabatan;
- d. Latihan Jabatan;
- c. Masa Kerja;
- e. Pendidikan, dan ;
- f. Usia.
- (2) DUK adalah bersifat terbuka dan diumumkan oleh dan menurut cara yang ditentukan.
BAB IV - PEN I LAIAN PELAKSANAAN PEKE RJAAN DAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN.
Pasal 26

- (1) Pegawai yang merasa keberatan atas nomor urutnya dalam DUK dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur atau jabatan yang ditunjuk;
- (2) Dalam surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dimuat alasan-alasan keberatan itu;
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat ('l) harus diajukan dalam jangka waktu 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggat pengumuman DUK.
BAB V - PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 27

Pegawai berhak memperoleh gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah.
BAB V - PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 28

- (1) Kepada pegawai yang diangkat dalam suatu pangkat menurut lampiran, Peraturan Daerah ini diberikan gaji menurut golongan / Ruang gaji yang telah ditentukan untuk pangkat itu;
Kepada
- (2) Kepada seorang yang diangkat menjadi pegawai percobaan' diberi gaji pokok sebesar delapan puluh per seratus dari gaji pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini'
BAB V - PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 29

Penetapan gaji pokok pegawai yang diangkat pada suatu pangkat yang termasuk dalam golongan/ruang gaji baru yang lebih tinggi dari pada golongan/ruang Saii menurut pangkat lama, diberikan dengan gaji pokok d"n *"." kerja dalam pangkat lama menurut lampiran peraturan daerah ini.
BAB V - PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 30

Penetapangajipokokpegawaiyangditetapkandalamsuatupangkat termasukgolongan/ruanggajibaruyanglebihrendahdarigolongan/ ruanggajimenurutpangkatlamadiberikangajipokokdanmasakerja golongan/ruang gaji baru yang akan diperoleh apabila yang bersangkutan terus menjabat Pangkat baru itu.
BAB V - PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 31

- (1) Kepada Pegawai diberikan kenaikan gaji berkalaapabila dipenuhi syaratsyarat :
- b. Telah mencapai masa kerja golongan kenaikan gaji berkala yakni 2 Tahun. yang ditentukan untuk
- a. Menurut DP3 Yang bersangkutan kejujuran, kePatuhan kerja dan memegang jabatan ) dengan baik; menunjukan kemamPuan kerja, kepemimpinan ( bagi Yang
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi syarat tersebut pada ayat 1 (satu) huruf a. pasal ini maka kenaikan gaji berkala itu ditunda paling lama untuk '1 ( satu) tahun, dan apabila sehabis waktu penundaan tersebutyangbersangkutanbelumjugamemenuhrsyarat-syaratmaka kenaikan gaji berkala ditunda tiap-tiap kali paling lama 1 (satu) tahun;
- (3) Kenaikan
- (3) Kenaikan Gaji berkara sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasar ini ditetapkan dengan surat pemberitahuan Direktur.
BAB V - PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 32

- (1) Kepada pegawai yang menurut Dp3 menunjukan kemampuan kerja. kejujuran' kepatuhan dan prakarsa yang baik, sehingga palut dijadikan pegawai teladan, dapat diberikan kenaikan galiLtimewa dengan mengajukan saat kenaikan gaji yang akan datang dan saat-saat kenaikan gaji berkara seranjutnya- oatam"pangkat yang dijabatnya pada saat pemberian penghargaan itu;
2. Pemberian kenaikan gaji istimewa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, ditetapkan dengan surat keputusan Direktur. (2)
BAB V - PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 33

- (1) Disamping gaji pokok pegawai juga dapat diberikan tunjangan{unjangan sebagai berikut :
- b. Tunjangan kemahalan;
- a. Tunjangan lstri/Suami dan anak;
- c. Tunjangan pengobatan;
5. e Tunjangan sandang pang"nf
6. d' Tunjangan perumahan / pengganti sewa rumah untuk Direktur.
- f. Tunjanganperusahaan;
- h. Tunjangan hari tua;
- g. Tunjangan Jabatan.;
- i. Tunjangan kematian;
- k. Tunjangan pajak penghasilan.
- j. Tunjangan cacat;
- (2) Pelaksanaan pemberian tunjangan dan besarnya sebagaimana dimaksud didaram ayat (1) pasat ini disesuaikan dengan kepangkatan, labatan dan kemampuan pDAM Tirta Batang Hari yang ditetapkan oreh Direktur setelah mendapat persetujuan badan pengawas.
BAB V - PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 34

- (1) Pegawai dan keluarga yang menderita sakit memperolah bantuan pengobatan dan perai'atan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud daram ayat ('l) pasal ini diatur dan ditetaPkan oleh Direktur'
BAB V - PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 35

- (1) Pegawai yang telah menr-injukan prestasi kerja' rajin' jujur dan taat terhadaptugasdankewajibanyaSecaraluarbiasasehinggapatut dijadikan teladan dan diberikan penghargaan;
- (2) Penghargaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah berupa :
- b. Hadiah dalam bentuk uang sebesar 3 x gaji pokok'
- a. Piagam penghargaan yang ditetapkan dengan surat keputusan Direktur;
BAB V - PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 36

- (1)Pegawaiyangmeninggalduniakepadalstrr/Suami/Anaknyadiberikan uang duka beruPa :
- a. Tiga bulan gaji bersih;
- b. Uang p"rr*"t"n Jenazah sebesar Rp' 500'000' ( Lima ratus ribu ruPiah ).
- (2)ApabilapegawaiPerusahaanmeninggalDuniatidakmeninggalkanlstri/ suami/anak, maka uang dukatersebut pada ayat (1)diatasdiberikan kepada ahli waris Yang berhak'
BAB V - PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 37

PegawaiyangdinyatakanolehDoktertidakdapatbekerjalagidalamSemua tugls p"k"r1run disebabkan cacat jasmani/rohani dalam dan karena menjalankantugas,diberikanbantuancacatsebesar3xGajibersiirsebulan dengan ketentuan serendah-rendahnya Rp'1'000'000 (Satu juta)'
BAB VI
Pasal 38

- (1) Setiap pegawai berhak atas cuti;
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah Direktur atau pejabat yang ditunjuk.
BAB VI
Pasal 39

Cuti terdiri dari :
- a. Cuti Tahunan;
- b. Cuti besar;
- c. Cuti sakit;
- d. Cuti bersalin dan;
- e. Cuti karena alasan penting.
BAB VI
Pasal 40

- (1) Pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya satu tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan,
- (2) Lamanya cuti tahunan adalah 12 ( Dua belas) hari kerja;
- (3) Cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah sehingga jangka waktu yang kurang dari 3 (tiga) hari;
- (4) Untuk mendapat cuti tahunan pegawai yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direktur atau pejabat yang ditunjuk;
- (5) Cuti tahunan diberikan secara tertulis olah Direktur atau pejabat yang ditunjuk.
BAB VI
Pasal 41

- (1) Pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (Enam) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar yang lamanya 3 (Tiga ) Bulan;
Pegawai... ...
- (2) Pegawar yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan;
- (3) Untuk mendapatkan cuti besar pegawai yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direktur atau pejabat yang ditunjuk;
3. Cuti besar diberikan secara tertulis oleh direktur atau pejabat yang d itu nju k. (4)
BAB VI
Pasal 42

- (1) Pegawai yang sakit 1 (satu) aIau2 (dua) hari berhak cutisakit, dengan ketentuan bahwa ia harus memberitahukan kepada atasannya;
2. Pegawai sakit lebih 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa pegawai yang bersangkutan harus mengajukan permintaan Secara tertulis kepada Direktur atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan surat keterangan Dokter; (2)
3. Pegawai yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahvra pegawai yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direktur atau pejabat yang ditunjuk PDAM Tirta Batanghari; (3)
4. cuti sakit sebagaimana yang dimaksud ayat (3) pasal ini diberikan paling lama satu tahun; (4)
5. Pegawai yang tidak sembuh dari sakitnya dalam jangka waktu sebagai mana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini harus diuji kembali kesehatannya oleh Dokter yang ditunjuk oleh PDAM Tirla Batanghari; (5)
6. Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana di maksud ayat (5) pasal ini pegawai yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya, maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatanya karena sakit dengan mendapat uang tunggu berdasarkan peraturan yang berlaku. (6)
BAB VI
Pasal 43

- (1) Pegawai wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan;
- (2) Untuk mendapatkan cuti sakit, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini bersangkutan menggajukan permintaan secara tertulis kepada Direktur atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan surat keterangan Dokter atau Bidan.
BAB VI
Pasal 44

- (1) Pegawai yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga ia perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai ia sembuh dari penyakitannya;
- (2) Selama menjalankan cutisebagian dimaksud dalam pasal 42 sampai pasal 44 dalam Peraturan Daerah ini, pegawai yang bersangkutan menerima penghasilan penuh;
- (3) Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal42 sampai dengan pasal 43 Peraturan Daerah ini kecuali yang dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) diberikan secara ter-tulis oleh Direktur.
BAB VI
Pasal 45

- (1) Untuk persalinan yang pertama, kedua dan ketiga, pegawai wanita cuti atas cuti bersalin;
- (2) Waktu persalinan anak yang keempat dan seterusnya pegawai wanita cuti diluar tanggungan perusahaan;
- (3) Lamanya cuti bersalin tersebut dalam ayat (1) dan (2) adalah 1(satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan
BAB VI
Pasal 46

- (1) Untuk mendapatkan cuti bersalin, pegawai wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direktur;
- (2) Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh Direktur.
BAB VI
Pasal 47

Selamamenjalankancutibersalinpegawaiwanitayangbersangkutan menerima Penghasilan Penuh.
BAB VI
Pasal 48

- (1) Pegawai berhak karena alasan
- (2) Lama cuti karena alasan penting ditentukan oleh Direktur untuk paling lama 2 (dua) bulan.
BAB VI
Pasal 49

Yangdimaksuddengancutikarenaalasanpentingadalahcutikarena:
- a.lbu,Bapak,lstri/suami,Anak'Adik,Kakak,MertuaatauMenantusakit atau karena meninggal dunia;
- c. Alasan penting yang ditetapkan kemudian oleh Direktur'
- b. Melangsungkan perkawinan yang pertama;
BAB VI
Pasal 50

- (1) Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting' pegawai yang bersangkutanmengajukanpermintaanSecaratertulisdengan menyebutkan alasan-alasan kepada Direktur;
- (2) Cuti karena alasan penting diberikan secara tertulis oleh Direktur'
3. Pasal 51
Selama menjalankan cuti karena alasan penting, pegawai yang bersangkutan menerima penghasilan penuh'
BAB VII
Pasal 52

Setiap pegawai wajib .
- a. setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila, Undang-undang Dasar
1945.Negara dan pemerintah;
- b. Mematuhi dan mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mengutamakan kepentingan Negara, Pemerintah dan PDAM Tirta Batanghari, diatas kepentingan golongan atau kepentingan diri sendiri;
- d. Menjunjung tinggi kehormatan atau martabat PDAM Tirta Batanghari;
- e. Menyimpan rahasia PDAM Tirta Batanghariatau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- f. Melakukan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab:
- g. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan PDAM Tirta Batanghari,
- h. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kerjasama antar pegawai PDAM Tirta Batanghari;
- j. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik PDAM sebaikbaiknya;
9. i Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- k. Memberi pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada Masyarakat menurut bidangnya masing-masing;
- l. BertinCak dan bersikap tegas tetapi aorl dan bijaksana terhadap bawahannya;
- m. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya;
- n. Menjadi dan memberi contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya;
- o. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja.
BAB VII
Pasal 53

Setiap pegawai dilarang .
- a. Menyalahgunakan wewenang;
- c. Menyalahgunakan barang-barang atau uang, surat-surat berharga milik PDAM Tida Batanghari;
- b. Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan PDAM Tirta Batanghari atau Negara;
d Memilikr
- Memiliki, menjual membeli, menggadaikan' menyewakan atau meminjamkan barang-barang berharga milik PDAM Tirta Batanghari secara tidak sYah, d
- f Menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apasaja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pembertan itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan' atau pekerjaan pegawai yang bersangkutan;.
- Melakukan kejahatan bersama atasan, teman sejawat' bawahan atau oranglaindidalammaupundiluarlingkungankerjanyadengantujuan untuk kepentingan peribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan PDAM Tirta Batanghari; e
- Bertindaksewenang-wenangnyaterhadapbawahannya; g
- Menghalangi perjalanannya tugas kedinasan;
- Melakukan perbualan yang tercela yang dapat mencemarkan nama baik PDAM Tirta Batanghari atau Negara; h.
- Bertindak selaku p"r"ni"|.u bagi suatu pengusaha atau golongan untukmendapatkanpekerjaanataupesanandariPDAMTirtaBatang hari; 1
- Memilikisaham/modaldalamPDAMTirtaBatanghari; k.
- Melakukan tugasnya untuk kepentingan pribadi' golongan atau pihak lain. I
BAB VII
Pasal 54

Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 dan 53 peraturan Daerah ini adalah pelanggaran DisiPlin.
BAB VII
Pasal 55

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan pidana, pegawai iang m"tukukan pelanggaran disiplin dilatuhkan hukuman disiPlin oleh Direktur'
- (2) Tindakan hukuman Disiplin terdiri dari :
- a Hukuman DisiPlin ringan;
- b Hukuman DisiPlin sedang,
Hukuman .
- c. Hukuman Disiplin berat.
- (3) Jenis hukuman Disiplin ringan terdiri dari .
- b. Teguran tertulis;
- a. Teguran lisan;
- c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (4) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :
- b. Penurunan gaji sebesar 1 (satu) x kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 kali;
- a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun,
- c. Penundaan kanaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Jenis hukuman berat terdiri dari :
- b. Pembebasan dari jabatan;
- a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai;
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai.
PEMBERHENTIAN
BAB VII
Pasal 56

Pemberhentian pegawai terdiri dari :
- a. Pemberhentian atas permintaan sendiri;
- c. Pemberhentian karena adanya penyederhanaan Organisasi;
- b. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun;
- d. Pemberhentian karena melakukan pelanggaranltindak Pidana penyelewengan;
- e. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan rohani;
6. g Pemberhentian karena menginggal Dunia atau hilang;
- f. Pemberhentian karena meninggalkan tugas;
- h. Pemberhentian karena hal-hal lain.
BAB VII
Pasal 57

- (1) Pegawai yang meminta berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai;
- (2) Permintaan berhenti sebagaimana ayat ('1) Pasal ini dapat ditunda untuk paling lama '1 (satu) tahun, apabila kepentingan PDAM Tirta Batang Hari, yang mendesak.
BAB VII
Pasal 58

- (1t Pegawai yang mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai;
- (2) Batas Usia pensiun sebagaimana ayat (1) pasal ini adalah 55 (Lima puluh lima) tahun sampai 60 (enam puluh) Tahun ;
- (3) Batas usia pensiun bagi pegawai yang memangku jabatan sebagai Direktur dan kepala bidang adalah 60 ( enam puluh ) tahun'
BAB VII
Pasal 59

Apabila ada penyederhanaan organisasi PDAM Tirta Batanghari yang mengakibatkan kelebihan pegawai, maka kelebihan pegawai dapat diberhentikan dengan hormat setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
BAB VII
Pasal 60

- (1) Untuk kepentingan pengadilan seorang pegawai yang diduga telah melakukan kejahatan/pelanggaran jabatan yang berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahan harus dikenakan pemberhentian sementara;
- (2) Ketentuan menurut ayat (1) pasal ini dapat diperlakukan terhadap seorang Pegawai yang oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara karena terdakwa telah melakukan pelanggaran hukum pidana yang tidak menyangkut labatannya, dalam pelanggaran yang dilakukan itu berakibat hilangnya penghargaan dan kepercayaan atas diri pegawai yang bersangkutan atas hilangnya martabat serta wibawa pegawar itu
BAB VII
Pasal 61

Seorang pegawai harus diberhentikan jika ia terbukti melakukan penyelewengan terhadap ldiologi dan Haluan Negara atau ia terbukti dengan sadar dan sengaja melakukan suatu yang merugikan kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara.
BAB VII
Pasal 62

- (1) Kepada seorang pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 60 ayat (1) Peraturan Daerah ini :
- b. Jika terdapat petunjuk petunjuk yang meyakinkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan sementara diberikan gaji sebesar 50 o/o dari gaji pokok yang diterima terakhir.
3. a, Jika belum dapat petunjuk - petunjuk yang jelas tentang yang dilakukan pelanggaran yang didakwa atas dirinya mulai bulan berlaku ia diberhentikan sementara diberikan gaji sebesar 75 % dari gaji pokok yang diterima terakhir;
- (2) Kepada seorang pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 60 ayaf Q) Peraturan Daerah ini mulai bulan berikutnya ia diberhentikan dan diberikan gaji sebesar 75 % dari gaji pokok yang diterima.
a
BAB VII
Pasal 63

Untuk menghindarkan kerugian bagi keuangan PDAM Tirta Batanghari. maka perkara yang menyebabkan seorang pegawai dikenakan pembertian sementara harus diperiksa dalam waktu yang sesingkat singkatnya agar dapat diambil keputusan yang tepat terhadap pegawai yang bersangkutan.
BAB VII
Pasal 64

- (1) Jika hasil pemeriksaan oleh pihak yang berwajib seorang pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara ternyata tidak bersalah, maka pegawai itu harus segera diangkat dan diperkerjakan kembali pada jabatannya semula. Dalam hal demikian maka selama masa
diberhentikan
diberhentikan untuk sementara ia berhak mendapat gaji penuh serta pengahasilan penghasilan yang berhubungan dengan jabatannya;
- (2) Jika sesudah pemeriksaan dimaksud pegawai yang besangkutan ternyata bersalah :
- a. Terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 60 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus diambil tindakan pemberhentian sedangkan bagian gajiberikut tunjangan yang telah dibayarkan kepadanya tidak dipungut kembali;
- b. Terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 60 (2) Peraturan Daerah ini jika perlu diambil tindakan, harus diambil tindakan sesuai dengan pertimbangan/ keputusan hakim yang mengambil keputusan dalam perkara yang menyangkut diri pegawai yang bersangkutan. Dalam hal ini, maka mengenai gaji serta penghasilan-penghasilan lain diperlukan ketentuan seperti tertera dalam ayat (1)dan ayat (2) sub a pasal ini.
BAB VII
Pasal 65

Pemberhentiarr seorang pegawai berdasarkan Peraturan Daerah ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan hukum yang tetap.
BAB VII
Pasal 66

Pegawai diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku apabila berdasarkan surat dokter dinyatakan :
- a. Tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatannya, atau ;
- b. Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjaannya, atau ;
- c. Setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali.
BAB VII
Pasal 67

- (1) Pegawaiyang meninggalkan kerja secara tidak syah dalam waktu 1 (satu) satu bulan terus-menerus diberhentikan pembayaran gajinya mulai bulan depan.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yang dalam waktu kurang dari 3 (tiga) bulan melaporkan diri kepada Direktur, dapat :
- a. Ditugaskan kembali apabila ketidak hadirannya itu karena ada alasan-alasan yang dapat diterima,
- b. Diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai, apabila ketidak hadirannya itu kelalaian pegawai yang bersangkutan dan menurut pendapat Direktur akan mengganggu suasana kerja, jika ditugaskan kembali.
5. Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terus menerus meninggalkan tugasnya secara tidak syah, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai. (3)
BAB VII
Pasal 68

- (1) Pegawai yang hilang dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke 12 (dua belas) sejak dinyatakan hilang;
- (2) Pernyataan hilang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dibuat oleh yang berwenang berdasarkan surat keterangan atau berita acara dari pejabat yang berwajib;
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yang kemudian ditemukan kembali dan masih hidup diangkat kembali sebagai pegawai dan gajinya dibayar penuh terhitung sejak dianggap meninggal dunia dengan memperhitungkan hak-hak kepegawaian yang telah diterima oleh keluarganya.
BAB VII
Pasal 69

Kepada pegawaiyang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai diberi hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku.
BAB VII
Pasal 70

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, pasal 66 hurup B dan C Peraturan Daerah ini :
- a. Diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun, apabila telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tah u n;
- b. Diberhentikan dengan hormat darijabatan dengan mendapat uang tunggu, apabila belum memenuhisyarat-syarat usia dan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam ayat ini.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dalam huruf a Peraturan Daerah ini, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai dengan hak pensiun :
- a. Tanpa terikat pada masa kerja pensiun apabila oleh dokter dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatan yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan;
- b. Jika telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun, apabila oleh dokter dinyatakan tidak dapat bekerla lagi dalam semua jabatan, karena kesehatannya yang bukan disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan.
BAB VII
Pasal 71

Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai karena mencapaibatas usia pensiun apabila ia memilikimasa kerja pensiun sekurangkurangnya 10 (sepuluh) tahun.
BAB VII
Pasal 72

- (1) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat karena penyederhanaan organisasi atau cacat jasmani/rohani sehingga tidak dapat lagi menjalankan tugas pekerjaannya kepadanya diberikan uang pensiun pesangon yang diatur sebagai berikut :
Masa a
- a. Masa kerja sampai 'l (satu) tahun, sebesar 1 (satu) bulan gaji bersih,
- b. Masa kerja lebih dari 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun sebesar 2 (dua) bulan gaji bersih;
- c. Masa kerja lebih dari 2 (dua) tahun sampai 3 (tiga) tahun sebesar 3 (tiga) bulan gaji bersih;
- d. Masa kerja lebih dari 3(tiga) tahun sebesar 4 (empat) bulan gaji bersih.
- (2) Pegawai vang diberhentikan dengan hormat karena telah mencapai usia 55 tahi.:n dan atau karena meninggal dunia kepada yang bersangkutan/ahli warisnya diberikan uang jasa dan diatur sebagai berikut :
- a. Masa kerja 5 (lima)tahun sampai 10 (sepuluh) tahun sebesar 1(satu)bulan gaji bersih;
- b. Masa kerja 10 (sepuluh) tahun sampai '15 (lima belas) tahun sebesar 2 (dua) bulan gaji bersih,
- c. Masa kerja 15 (lima belas) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun sebesar 3 (tiga) bulan gaji bersih;
- d. Masa Kerja 20 (Dua puluh)tahun sampai25 (Dua Puluh lima)tahun, sebesar lima bulan gaji bersih.
BAB VII
Pasal 73

- (1) Pegawai dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai karena .
- a. Melanggar sumpah/janji pegawai atau peraturan disiplin pegawai;
- b. Dihukum Penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana yang setinggi-tingginya 4(Empat)tahun atau diancam pidana yang lebih berat.
- (2) Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai apabila dipidana atau kurungan berdasarkan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena :
Melakukan
- a. Melakukan tindak pidana/kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, atau;
- b. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagimana dimaksud dalam pasal 104 sampai pasal '161 kitab Undang - undang hukum pidana.
- (3) Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai, apabila ternyaia melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan undang - Undang Dasar 1945, atau terlibat dalam gerakan/melakukan kegiatan yang menetang Negara dan atau Pemerintah.
BAB 1 - PENSIUN PEGAWAI
Pasal 74

Pensiun pegawai dan pensiun janda/ duda menurut peraturan daerah ini diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa jasa pegawai selama Lertahun - tahun berkerja pada PDAM Tirta Batang Hari.
BAB 1 - PENSIUN PEGAWAI
Pasal 75

Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun ialah gaji pokok (termasuk gaji pokok tambahan dan/atau gaii pokok peralihan) terakhir sebulan yang berhak diterima oleh pegawai yang bersangkutan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku.
BAB 1 - PENSIUN PEGAWAI
Pasal 76

- (1) Masa kerja yang dihitung untuk menetapkan hak dan besarnya pensiun Untuk selanjutnya disebut masa kerja untuk pensiun ialah Waktu kerja di Perusahaan Daerah Air Minum;
- (2) Waktu menjalankan suatu kewajiban Negara dalam kedudukan lain dari pada sebagai pegawai, dihitung penuh apabila yang bersangkLltan pada saat pemberhentian sebagai pegawai telah bekerja sebagai pegawai sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
Waktu
- (3) waktu bekerja dalam kedudukan lain dari pada yang lain disebut pada ayat 1 (satu) dan 2 (Dua) pasal ini dalam hal-haltertentu dapat dihitung untuk sebagian atau penuh sebagai masa kerja untuk pensiun;
- (4) Dalam masa perhitungan masa kerja, maka pecahan bulan dibulatkan keatas menjadi sebulan penuh.
BAB 1 - PENSIUN PEGAWAI
Pasal 77

Pemberian pensiun pegawai, pensiun janda/duda dan bagian pensiun janda ditetapkan dengan keputusan Direktur.
BAB 1 - PENSIUN PEGAWAI
Pasal 78

Disamping pensiun pegawai, pensiun janda/Duda atau bagian pensiun janda diberikan tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan dan tunjangan{unjangan umum dan bantuan-bantuan umum lainnya menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pegawai.
BAB 1 - PENSIUN PEGAWAI
Pasal 79

- (1) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai berhak menerima pensiun pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai :
- a. Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 55 (lima puluh lima) tahun sampaidengan 60 (enam puluh) dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
- c. Mempunyai masa kerja sekurang - kurangnya 4 (empat) tahun dan oleh dokter berdasarkan peraturan tentang ujian kesehatan pegawai, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani dan rohani, yang tidak disebabkan oleh karena ia menjalankan kewajiban jabatan.
- b. oleh dokter berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani dan rohani yang disebabkan oleh karena ia menjalankan kewajiban jabatan, atau ;
Pegawai
- (2t Pegawai yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaan karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, pemberhentian aparatur PDAM Tirta Batanghari. atau karena alasanalasan dinas lainnya dan kemudian tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai berhak menerima pensiun apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai itu telah berusia sekurang-kurangnya 55 (lima puluh lima)tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh ) tahun;
- (3) Pegawai yang telah menjalankan tugas PDAM Tirta Batanghari. tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai ia telah mencapai usia sekurang-kurangnya 55 (lima puluh lima) tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tah u n.
Usia pegawai untuk menetapkan hak atas pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama sebagai pegawai rnenurut bukti-buktisyah maka tanggal kelahlran atas umum pegawai ditetapkan berdasarkan dari pegawai yang bersangkutan dari pengangkatan yang pertama itu dengan ketentuan bahwa tanggal kelahiran atau umur termaksud kemudian tidak dapat diubah lagi untuk keperluan penentuan hak atas pensiun pegawai.
- (1) Besarnya pensiun sebulan adalah Dua setengah persen (2,5% ) dari dasar pensiun untuk tiap-tiap tahun masa kerja dengan ketentuan dibawah ini :
- b. Pensiun pegawai sebulan dalam pasal 79 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini adalah Tujuh puluh lima persen ( 75 %). dari dasar pensi un;
- a. Pensiun pegawaisebulan adalah sebanyak -banyaknya Tujuh puluh lima persen (75 %) sekurang-kurangnya Empat puluh persen ( 40 % ) dari dasar pensiun:
Pensiun
- c. Pensiun pegawai sebulan tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut peraturan PDAM Tirta Batang Hari. Tentang gaji dan pangkat yang telah berlaku bagi pegawai yang bersangkuan.
- (2) Pensiun pegawai tersebut pada ayat (1) huruf b pasal ini diperbesar dengan suatu jumlah tertentu dalam hal pegawai yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena cacat jasmani dan rohani yang terjadi didalam dan / atau oleh karena ia menjalankan kewajiban jabatannya, ketentuan-ketentuan tentang pemberian tambahan atau pensiun pegawai diatur dengan peraturan PDAM Tirta Batang Hari.
BAB 1 - PENSIUN PEGAWAI
Pasal 82

Untuk memperoleh pensiun pegawai menurut peraturan daerah ini pegawai yang bersangkutan mengajukan surat permintaan kepada Direktur dengan melampirkan :
- a. Salinan Syah dari surat keputusan tentang pemberhentian ia sebagai pegawai PDAM Tirta Batanghari;
- b. Daftar riwayat pekerja yang disusun / disyahkan oleh Direktur;
- c. Daftar susunan keiuarga yang disyahkan oleh yang benvajib yang memuat nama, tanggal kelahiran dan alamat istri dan suami dan anak-anaknya;
- d. Surat keterangan dari pegawaiyang berkepentingan yang menyatakan behwa surat-surat, baik yang asli maupun turunan atau kutipan, dan barang-barang lainnya milik PDAM Tirta Batang Hari. yang ada padanya, telah diserahkan kembali kepada PDAM Tirla Batanghari.
BAB 1 - PENSIUN PEGAWAI
Pasal 83

- Pensiun pegawaiyang berhak diterima diberikan mulai bulan berikutnya pegawai yang bersangkutan diberhentikan sebagai Pegawai PDAM Tirta Batanghari; (1)
- Dalam hal yang termaksud dalam pasal 79 ayat (4) Peraturan Daerah ini pensiun pegawai diberikan mulai bulan berikutnya bekas pegawai yang bersangkutan mencapai usia 55 tahun. (2)
BAB 1 - PENSIUN PEGAWAI
Pasal 84

Hak Pensiun pegawai terakhir pada penghabisan bulan penerima pensiun pegawai yang bersangkutan meninggal dunia.
BAB 1 - PENSIUN PEGAWAI
Pasal 85

- (1) Pembayaran Pensiun pegawai dihentikan dengan surat keputusan tentang pemberian pensiun pegawai dibatalkan apabira penerima pensiun diangkat kembali menjadi pegawai perusahaan atau diangkat kembali dalam jabatan PDAM Tirta Batanghari. Dengan hak untuk kemudian setelah diberhentikan lagi, memperoieh pensiun menurut peraturan daerah ini;
- (2) Jika pegawai PDAM Tirta Batang Hari. termasuk dalam ayat (1) pasal ini kemudian diberhentikan dari kedudukannya terakhir maka kepadanya diberikan lagi pensiun pegawaitermaksud ayat ('l) pasal iniatas pensiun berdasarkan peraturan pensiun yang berlaku dalam kedudukan terakhir itu, yang ditetapkan dengan menglngat jumlah masa kerja dan gaji yang lama dan baru, apabila perhitungan ini lebih menguntungkan.
BAB 1 - PENSIUN PEGAWAI
Pasal 86

- Apabila pegawai atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, maka istrinya untuk pegawai pria atau suaminya untuk pegawai wanita yang sebelumnya telah terdaftar, berhak menerima pensiun janda atau duda; (1)
- Apabila pegawai atau penerima pansiun pegawaiyang beristri/ bersuami meninggal dunia, sedangkan tidak ada istri/suamiyang terdaptar sebagai yang berhak menerima pansiun janda/duda, maka dengan menyimpang dari ketentuan ayat (1) pasal ini, pensiun janda/duda diberikan kepada istri/suami yang pada saat ia meninggal dunia; (2)
- Dalam hal pegawai atau penerima pensiun pegawai pria termaksud diatas beristri lebih dari seorang maka pensiun janda diberikan kepada istri yang ada waktu itu paling lama dan tidak putus-putus dinikahinya. (3)
BAB 1 - PENSIUN PEGAWAI
Pasal 87

- (1) Besarnya pensiun jandalduda sebulan adalah tiga puluh enam persen ( 36 % ) dari dasar pensiun, dengan ketentuan apabila terdapat lebih dari seorang istri yang berhak menerima pensiun janda, maka pensiun janda masing-masing istri, adalah tiga puluh enam perseratus ( 36 % ) dibagi rata antara istri-istri itu;
- (2) Jumlah tiga puluh enam perseratus dari dasar pensiun termaksud ayat (1) pasal initidak boleh kurang daritujuh puluh lima persen (75%) dari gaji pokok terendah menurut peraturan PDAM Tirta Batanghari. tentang gaji dan pangkat pegawai yang berlaku bagi almarhum suami/istri;
- (3) Apabila pegawai tewas maka besar pensiun janda/duda adalah tujuh puluh dua persen (72%) dari dasar pensiun, dengan ketentuan apabila terdapat lebih dari seorang istri yang berhak menerima pensiun janda maka besarnya pensiun janda untuk masing-masing istri adalah tujuh puluh dua persen (72 % ) dibagi rata-rata antara istri-istri itu;
- (4) Jumlah tulrrh puluh dua perseratus dari dasar pensiun termaksud ayat (3) pasal ini tidak bolah kurang dari gaji pokok terendah menurut peraturan PDAM Tirta Batanghari. tentang gaji dan pangkat pegawai yang berlaku bagi almarhum suami/istri.
- (1) Apabila pegawai atau menerima pensiun pegawai meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai istri/suami lagi yang berhak menerima pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda/duda atau bagian pensiun-pensiun janda termaksud pasal 86 Peraturan Daerah ini maka:
- a. Pensiun janda diberikan kepada anak-anaknya, apabila hanya terdapat satu golongan anak yang syah seayah-seibu;
- b. Satu bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing golongan anak yang syah seibu. Pensiun duda diberikan kepada anak-anaknya.
- (2) Apabila pegawai pria atau penerima pensiun pria meninggal dunia sedangkan ia mempunyai istri (istri-istri)yang berhak menerima pensiun
.;anda...
-
janda/duda bagian pensiun janda disamping anak (anak-anak) dari istri ( istri-istri) yang meninggal dunia atau telah cerai, maka bagian pensiun diberikan kepada istri dan anak (anak-anak) seayah seibu termaksud;
- (3) Kepada anak(anak-anak) yang ibu dan ayahnya berkedudukan sebagai pegawai negeri dan kedua-duanya meninggal dunia diberikan satu pensiun janda, bagian pensiun janda atau pensiun duda atau pensiun duda atas dasar yang lebih menguntungkan;
- (4) Anak (anak-anak) yang berhak menerima pensiun janda atau bagian pensiun janda menurut ketentuan-ketentuan ayat (1) atau ayat (2) pasal ini ialah anak (anak-anak) yang ada wakiu menerima pensiun pegawai meninggal dunia.
- b. Tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau;
- a. Belum mencapai usia 25 tahun, atau;
- c. Belum menikah atau belum pernah menikah.
BAB 1 - PENSIUN PEGAWAI
Pasal 89

- Pendaftaran istri/suamilanak (anak-anak) sebagai menerima pensiun janda/duda yang dimaksud dalam pasal 79 Peraturan Daerah ini harus dilakukan oleh pegawai atau penerima pensiun pegawai yang bersang kutan; (1)
- Pendaftaran lebih dari seorang istri sebagai yang berhak menerima pensiun harus dilakukan dengan sepengetahuan tiap-tiap istri yang didaftarkan; (2)
- Jikalau hubungan perkawinan dengan istri/suami yang telah terdaftar terputus, terhitung mulai perceraian berlaku syah istri atau suami itu dihapuskan dari daftar istri/suami yang berhak menerima pensiun landal duda; (3)
- Anak yang dapat didaftarkan sebagai anak yang berhak menerima pensiun janda sebagaimana dimaksud pasal 88 Peraturan Daerah ini adalah : (4)
- a. Anak anak pegawai atau penerima pensiun pegawai dari perkawinannya dengan istri/suami yang didaftar sebagai yang berhak menerima pengsiun janda/duda;
Anak
- b. Anak anak pegawai wanita atau penerima pensiun pegawai wanita.
- (5) Yang dianggap dilahirkan perkawinan syah ialah kecuali anak anak dilahirkan selama perkawinan itu juga anak yang dilahirkan selambat lambatnya 300 (tiga ratus) hari sesudah perkawinan itu terputus;
- (6) Pendaftaran istri anak (anak anak) sebagai yang berhak menerima pensiun jada harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sesudah saat terjadinya kemungkinan lain untuk melakukan pendaftaran itu.Pendaftaran lstri/ suami/ anak yang diajukan sudah lampau batas waktu tidak diterima lagi.
BAB 1 - PENSIUN PEGAWAI
Pasal 90

- (1) Apabila pegawai tewas dan tidak meninggal/istri/suami ataupun anak, maka 20 % dari pensiun janda/duda termasukpasal 87 ayat (3) peraturan Daerah ini diberikan kepada orang tuanya;
- (2) Jika kedua orang tua telah bercerai, maka kepada mereka masing masing diberikan separoh dari jumlah termaksud pada ayat (1) pasal ini
BAB 1 - PENSIUN PEGAWAI
Pasal 91

Untuk memperoleh pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda menurut peraturan daerah ini janda/duda yang bersangkutan mengajukan surat permintaan kepada Direktur dengan disertai .
- a- surat keterangan kematian atau salinannya disyahkan oleh yang berwajib;
- Salinan surat nikah yang disyahkan oleh yang berwajib; b.
- Daftar susunan keluarga yang disyahkan oleh yang berwajib yang memuat nama, tanggal lahiran dan alamat mereka yang berkepentingan; (-.
- surat keputusan yang menetapkan pangkat dan gaji terakhir pegawai yang meninggal dunia d
BAB 1 - PENSIUN PEGAWAI
Pasal 92

- (1) Pemberian pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda kepada anak (anak-anak) termasuk pasal 87 Peraturan Daerah ini dilakukan atas permintaan dari atau atas nama anak ( anak anak ) yang berhak menerimanya;
- (2) Permintaan termaksud ayat (1) pasal ini harus disertai :
- a. Surat keterangan kematian atau salinannya yang disyahkan oleh yang berwajib.
- b. Salinan surat kelahiran anak (anak - anak) atau daftar susunan warga pegawai yang bersangkutan yang disyahkan oleh yang berwajib, yang memuat nama, alamat, dan tanggal lahir dari mereka yang berkepentingan ;
- c. Surat keterangan dari yang berwajib yang menerangkan bahwa anak (anak - anak) itu tidak pernah kawin dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
- d. Surat keputusan yang menet:pkan pangkat dan gaji pokok terakhir atau penerima pensiun pegawai yang meninggal dunia.
BAB 1 - PENSIUN PEGAWAI
Pasal 93

- (1) Kepala Unit dimana pegawai yang meninggal dunia terakhir bekerja berkewajiban untuk membantu agar pengiriman surat-surat permintaan beseda lampiran-lampirannya termaksud dalam pasal 9'1 dan g2 ayat (2) terlaksana secepat mungkin;
- (2) lstri/Suami atau anak (anak-anak) dari penerima pensiun pegawai atau penerima pensiun janda/duda yang menrnggal dunia dapat mengajukan surat - surat permintaan beserta lampiran-lampirannya termaksud dalam pasal 91 dan pasal 92 ayat (2) langsung kepada Direktur dengan diserlai salinan dari surat keputusan tentang pemberian pensiun janda/duda kepada penerima pensiun yang bersangkutan.
BAB 1 - PENSIUN PEGAWAI
Pasal 94

Pensiun janda /duda atau bagian pensiun janda menurut Peraturan Daerah inidiberikan mulai bulan berikutnya pegawaiatau penerima pensiun pegawai yang bersangkutan meninggal dunia atau mulai bulan berikutnya hak atas pensiun janda/duda bagian pensiun janda itu didapat oleh yang bersangkutan. Bagi anak yang dilahirkan dalam batas waktu 300 hari setelah pegawai atau menerima pensiuman pegawai meninggal dunia, pensiun janda/duda bagian pensiun janda diberikan bulan berikutnya tanggal kelahiran anak itu.
BAB 1 - PENSIUN PEGAWAI
Pasal 95

Pemberian pensiun janda/Duda atau bagian pensiun janda berakhir pada akhir bulan :
- a. Janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia.
- b. Tidak lagi terdapat anak yang memenuhi syarafsyarat untuk menerimanya.
BAB 1 - PENSIUN PEGAWAI
Pasal 96

Jikalau syaral-syarai yang disebut dalam 83, pasal 91 atau 92 Peraturan Daerah ini belum dipenuhi atau jika karena suatu hal penetapan pemberian pensiun pegawai atau pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda belum dapat dilaksanakan maka kepada bekas pegawai PDAM Tirta Batanghari. atau janda/duda atau anak (anak-anak) yang berkepentingan oleh pejabat yang berhak memberhentikan pegawai yang bersangkutan dapat diberikan untuk sementara uang muka atas pensiun pegawai atau pensiun janda/ duda atau bagian pensiun janda menurut petunjuk yang ditentukan.
BAB 1 - PENSIUN PEGAWAI
Pasal 97

Apabila penerapan pemberian pensiun pegawai atau pensiun jandal duda atau pensiun janda dikemudian hari ternyata keliru, maka penetapan tersebut diubah sebagaimana mestinya dengan surat keputusan baru yang memuat alasan perubahan itu, akan tetapi kelebihan pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda yang mungkin telah dibayarkan, tidak dipungut kembali.
BAB 1 - PENSIUN PEGAWAI
Pasal 98

- (1) Pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda yang diberikan kepada janda/duda yang tidak mempunyai anak dibatalkan jika janda/duda yang bersangkutan nikah lagi, dari bulan berikutnya perkawinan itu berlangsu ng,
- (2) Apabila kemudian khusus dalam hal janda perkawinan termaksud ayat 1 pasal ini terputus, maka terhitung bulan berikutnya kepada janda yang bersangkutan diberikan lagi pensiun janda atau bagian pensiun janda yang telah dibatalkan atau jika lebih menguntungkan kepadanya diberikan pensiun janda yang menurut peraturan daerah ini dapat diperolehnya karena perkawinan terakhir.
BAB 1 - PENSIUN PEGAWAI
Pasal 99

Hapusnya pensiun pegawai/pensiun janda/duda :
Hak untuk menerima pensiur pegawai atau pensiun janda/duda hapus:
- a. Jika penerima pensiun pegawai tidak seijin PDAM Tirta Batanghari menjadi anggcta atau peganiai negeri suatu negara asing.
- b. Jika penerima pensiun pegawai/pensiun jandaiduda bagian pensiun janda menurut keputusan pejabat yang berwenang dinyatakan syah melakukan tindakan atau terlibat suatu gerakan yang bertentangan dengan kesetiaan terhadap negara dan haluan negara yang berdasarkan Pancasila.
- c. Jika ternyata keterangan-keterangan yang disajikan sebagai bahan untuk menetapkan bantuan pensiun janda, tidak benar dan tidak berhak diberikan pensiun.
- (2) Dalam hal-hal tersebut dalam ayat (1) huruf a dan b pasal ini, maka surat keputusan pemberian dibatalkan sedang dalam hal-hal tersebut huruf c ayat itu surat keputusan dimaksud dicabut.
BAB XI
Pasal 100

- (1) untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya terhadap pegawai secara selektif diberikan pendidikan dan latihan;
- (2) Pengaturan pendidikan dan latihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh direktur.
BAB XI
Pasal 101

Penyelenggaraan pendidikan dan latihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 Peraturan Daerah ini dilaksanakan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari, atau yang ditetapkan lain oleh Gubernur Jambi sesuai dengan pendidikan yang diperlukan.
BAB XI
Pasal 102

- (1) Peraturan lebih lanjut mengenai kebutuhan dan jenis pendidikan dan latihan yang diperlukan ditetapkan olek Direktur;
- (2) segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dan latihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dibebankan kepada PDAM Tirta Batanghari.
BAB XI
Pasal 103

- (1) Apabila terjadi perselisihan pegawai dengan PDAM Tirta Batanghari. Batanghari yang dalam hal syarat-syarat kerja dan pelaksanaan peraturan pegawai akan dilaksanakan peraturan pegawai akan diselesaikan melalui panitia pertimbangan pegawai;
(21 Panitia...
- (2) Panitia pertimbangan pegawai terdiri dari :
Ketu a
:
Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
Wakil Ketua 1.
:
Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten
Batang Hari.
Wakil Ketua 2.
:
Kepala Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten
Batang Hari.
Sekretaris
:
Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Batang Hari.
Anggota
:
1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang Hari.
2. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Batang Hari.
BAB XI
Pasal 104

- (1) Panitia pertimbangan pegawai mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat,
- (2) Apabila keputusan sebagaimana yang dimaksud pasal ini tidak dapat dicapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak:
- (3) Keputusan panitia pertimbangan pegawai adalah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak,
- (4) Keputusan panitia pertimbangan pegawai ditanda tangani oleh Ketua.
BAB XI
Pasal 105

- (1 ) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dibentuk sekretariat pertimbangan pegawai,
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dipimpin langsung oleh sekretariat panitia pertimbangan pegawai.;
- (3) Susunan Sekretariat pertimbangan pegawai ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan ketua panitia.
PDAM Tirta Batanghari diwajibkan menyediakan peralatan keselamatan kerja pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XI
Pasal 107

Untuk lebih meningkatkan pembinaan, keutuhan dan kekompakan serta dalam rangka usaha menjamin kesetia kawanan PDAM Tirta Batang Hari. batanghariharus dipupuk dan dikembangkan jiwa korps yang bulat melalui Korpri untuk perusahaan Daerah Air Minum Batang Hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XI
Pasal 108

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Batanghari Nomor 16 Tahun 1990 ientang Ketentuan - ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat ll Batanghari (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Batanghari Nomor 9 Tahun 1991 Seri D Nomor 9) dinyatakan tidak berlaku.
BAB XI
Pasal 109

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannnya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB XI
Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batanghari.
Disahkan di
:
Muara Bulian
Pada Tanggal :
14 Maret 2002
BUPATI BATANGHARI
dto
ABDUL FATTAH
Diundangkan di : Muara Bulian. Pada tanggal . 14 MareI2002 S EKRETARIS DAERAH KGBU PATE N BATANG HAR I
dto
SALIM JUFRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANGHARI 2OO2 NOMOR 15
PENJELASAN
Pasal 7

...
-
| Pasal | 7 | Cukup Jelas. |
|---------|-----|------------------------------------------------------------------------|
| Pasal | B | Cukup Jelas. |
| Pasal | I | Cukup Jelas. |
| Pasal | 1 0 | Cukup Jelas. |
| Pasal | 11 | Cukup Jelas. |
| Pasal | 12 | Cukup Jelas. |
| Pasal | 1 3 | Cukup Jelas. |
| Pasal | 14 | Cukup Jelas. |
| Pasal | 1 5 | Cukup Jelas. |
| Pasal | '16 | Cukup Jelas. |
| Pasal | 17 | Cukup Jelas. |
| Pasal | 1B | Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari Pegawai yang bersangkutan. |
| Pasal | '19 | Cukup Jelas. |
| Pasal | 20 | Cukup Jelas. |
| Pasal | 21 | Cukup Jelas. |
| Pasal | 22 | Cukup Jelas. |
| Pasal | 23 | Cukup Jelas. |
| Pasal | 24 | Cukup Jelas. |
| Pasal | 25 | Cukup Jelas. |
| Pasal | 26 | Cukup Jelas |
| Pasal | 27 | Cukup Jelas. |
| Pasal | 28 | Cukup Jelas. |
| Pasal | 29 | Cukup Jelas. |
| Pasal | 30 | Cukup Jelas. |
| Pasal | 31 | Cukup Jelas. |
| Pasal | 32 | Cukup Jelas. |
| Pasal | 33 | Cukup Jelas. |
| Pasal | 34 | Cukup Jelas. |
| | | Pasal |
| Pasal | 35 | Cukup | Jelas. |
|---------|------|---------|----------|
| Pasal | 36 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | 37 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | 38 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | 39 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | 40 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | 41 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | 42 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | 43 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | 44 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | 45 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | 46 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | 47 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | 48 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | 49 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | 50 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | 51 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | 52 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | 53 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | 54 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | 55 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | 56 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | 57 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | 58 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | 59 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | 60 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | 6'1 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | 62 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | 63 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | 64 | Cukup | Jelas. |
|---------|------|---------|----------|
| Pasal | 65 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | 66 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | 67 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | 6B | Cukup | Jelas. |
| Pasal | 69 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | 70 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | 71 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | 72 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | 73 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | 74 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | 75 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | 76 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | 77 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | 7B | Cukup | Jelas. |
| Pasal | 79 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | BO | Cukup | Jelas. |
| Pasal | B1 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | B2 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | B3 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | B4 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | B5 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | 86 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | B7 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | BB | Cukup | Jelas. |
| Pasal | B9 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | 90 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | 91 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | 92 | Cukup | Jelas. |
Pasal
92
PENJELASAN
Pasal 92

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 93

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 94

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 95

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 96

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 97

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 98

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 99

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 100

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 101

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 102

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 103

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 104

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 1

05
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 1

06 Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 107

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 1

0B Cukup Jeias.
PENJELASAN
Pasal 109

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 1

1 0 Cukup Jelas.
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 15 TAHIIN2QQZ
NAMA DAN SUSUNAN KEPANGKATAN PEGAWAI PDAM TIRTABATANG HARI
| NO | PANGKAT | GOLONGAN GAJI PERATURAN GAJI PEGAWAI PDAM | GOLONGAN GAJI PERATURAN GAJI PEGAWAI PDAM |
|------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| NO | PANGKAT | GOLONGAN | RUANG |
| 1 | Pegawai Dasar Muda | A | 1 |
| 2 | Pegawai Dasar Muda Tk. I | A | 2 |
| 3 | Pegawai Dasar | A | 3 |
| 4 | Pegawai Dasar Tk. I | A | 4 |
| 5 | Pelaksana Muda | B | 1 |
| 6 | Pelaksana Muda Tk. I | B | 2 |
| 7 | Pelaksana | B | 3 |
| B | Pelaksana Tk. I | B | 4 |
| o | Staf Muda | C | 1 |
| 10 | Staf Muda Tk. I | C | 2 |
| 11 | Staf | c | J |
| 12 | Staf Tk. I | C | 4 |
BUPATI BATANG HARI
dto,
ABDUL FATTAH