PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 8 Tahun 2012
Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLIS! PAMONG PRAµA.
Berlaku: 8 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang
- Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANµKALAN NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA
!
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAH~ ESA
BUPATI BANGKALAN,
- a . bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat di Kabupaten Bangkalan, maka perlu dilakukan penataan kembali kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. ·
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Unpang-Undang Nomoi:12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok› pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
'' .
,
I
• 4.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Leml:&gt;aran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, l Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom9r 4844);
5.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara jPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lemba¾an Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo111esia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang I Pembentukan Peraturan j Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri !Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara! Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tamba,han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 401~) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemed ntah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Repu~lik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia ·Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11 . Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
I
'
'
'I
Menetapkan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Palisi Pamong· Praja · (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahurt 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Palisi Pamong Praja.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
Dengan Persetujuan Bersama DAN
BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLIS! PAMONG PRAµA.
i
BAB VII - TATA KERJA Pasal 9
Pasal 10

. .
.
.
Setiap pimpinan satuan organisasi · dalam lingkungan Satpol PP melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
BAB VII - TATA KERJA Pasal 9
Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan · Satpol PP bertanggung jawab memimpin, · membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - ; Pasal 13
Pasal 15

Hal-hal ,yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB IX - ; Pasal 13
Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2002 tentang Susunan · Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja · Kabupaten Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2002 Nomor 2/D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
,,
"
Peraturan Daerah m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 1n1 dengan menempatkannya dalam Lembara.Jil Daerah Kabupaten Bangkalan.
Ditetapka.J di Bangkalan I pada tanggal 31 Desember 2012
Diundangkan di Bangkalan pada tanggal 14 Januari 2013
SEKRETARIS BANG KALAN
6
SJAIFUL DJAMAL
LE -----KABUPATEN BANGKALANiTAHUN 2013 NOMOR 1/D
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Bahwa selama ini Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bangkalan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan yang dibentuk berdasarkan pola perangkat daerah lama sebagaimana. diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Demikian pula pada saat diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Satuan Polisi Pamong Praja masih belum diatur. secara spesifik.
Dalam perkembangannya, seiring dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 ten tang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah termasuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya berupa Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, maka dipandang perlu Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tallun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan dicabut dengan mengatur kembali organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan yang baru dengan Peraturan Daerah.
PENJELASAN
Pasal 3

Ayat (1) Cukup jelas.

11| | Ayat(2) , Pertanggungjawaban Kepala Satpol PP kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah adalah i pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Satpol PP merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala Satpol PP berada langsung dibawah Kepala ||-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
PENJELASAN
Pasal 8 | Cukup jelas. |

| | Cukup jelas. ||
PENJELASAN
Pasal 10 | |

| Pasal | Cukup jelas. || 11
PENJELASAN
Pasal 16 | |

| Cukup jelas. | ||
PENJELASAN
Pasal 17 | |

| , Cukup jelas. | ||
PENJELASAN
Pasal 15 | |

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 05.'..A