UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1966
Tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI AMBON DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI MAKASAR
Berlaku: 19 Tahun 1964
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa perlu diadakan Pengadilan Tinggi untuk daerah Propinsi Maluku yang sekarang termasuk daerah hukum Pengadilan Tinggi di Makasar;
- b. bahwa berhubung dengan yang tersebut di atas perlu diadakan perubahan pada daerah hukum Pengadilan Tinggi di Makasar.
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara R.I. Tahun 1964 No. 107);
3. Undang-Undang No. 13 Tahun 1966 tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung (Lembaran Negara R.I. Tahun 1965 No. 70).
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong;
MEMUTUSKAN :
Dengan mencabut peraturan-peraturan atau pasal-pasal yang bertentangan dengan Undang-undang ini;
Menetapkan : ________________
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI AMBON DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM
Menetapkan : PENGADILAN TINGGI DI MAKASAR.
N/A
Pasal 1

.
Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku diadakan Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di Ambon.
N/A
Pasal 2

.
Daerah Hukum Pengadilan Tinggi tersebut pada pasal 1 meliputi daerah hukum semua Pengadilan Negeri dalam daerah Propinsi Maluku.
N/A
Pasal 3

.
Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Makasar dikurangi dengan daerah hukum semua Pengadilan Negeri dalam daerah Propinsi Maluku.
PERATURAN PERALIHAN.
N/A
Pasal 4

.
Perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan Negeri dalam daerah Propinsi Maluku yang pada saat berlakunya Undang-undang ini sudah terdaftar tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi di Makasar, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi di Ambon.
PERATURAN...
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 1966. SEKRETARIS NEGARA,
MOHD. ICHSAN
PERATURAN PENUTUP.
N/A
Pasal 5

.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tangal 27 Oktober 1966. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SUKARNO.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA