PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 38 Tahun 2014
Tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 5 TAHUN 2012 PEDOMAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN LABORATORIUM LINGKUNGAN
Berlaku: 38 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Menimbang :
BUPATI BENGKULU UTARA
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 38 TAHUN 2014
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 5 TAHUN 2012 PEDOMAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN LABORATORIUM LINGKUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 7 Tahun 2013) tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka perlu adanya pengaturan uraian tentang Pemungutan Retribusi Pemakaian Laboratorium Lingkungan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengolahan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 122 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP58/MENLH/XII/1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 122 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA, BIDANG PEMAKAIAN LABORATORIUM LINGKUNGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara .
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
6. Petugas Laboratorium adalah setiap orang yang diangkat dan ditugaskan sebagai pengelolah, penanggung jawab dan pelaksana pengujian limbah cair, padat dan gas.
7. Sarana dan Prasarana laboratorium adalah semua peralatan dan/atau perlengkapan soft ware dan hardware pengujian limbah cair, padat dan gas.
8. Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disebut Retribusi Jasa Usaha, adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian sarana dan prasarana laboratorium lingkungan dalam pengujian air limbah dari kegiatan industri dan kegiatan lainnya.
9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
10. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi.
11. Surat Ketetapan Retribusi yang selanjutnya disingkat SKR adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
12. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah Surat setoran yang menentukan besarnya jumlah setoran ke kas daerah.
13. Surat Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat STBP adalah Surat tanda bukti pembayaran dari wajib retribusi ke petugas pemungut atau bendahara penerima.
14. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komonditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, pirma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
15. Industri adalah Kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan
nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
16. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
17. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
18. DPKAD adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
19. PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan. kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
20. BUD adalah Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
21. Perforasi adalah proses pembuatan sobekan/lobang-lobang kecil pada SKR, STS, STBP, Nota, Karcis, Kwitansi dan lain-lain yang membuat garis putusputus, sehingga memudahkan untuk disobek.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan industri yang menghasilkan limbah padat dan cair wajib melakukan pemeriksaan limbahnya di laboratorium guna mencegah terjadinya pencemaran air dan tanah sehingga tercipta bumi yang bersih dan sehat.
- (2) Setiap orang dan atau Badan dilarang melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan.
BAB II - PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 3

Penyelengaraan pemungutan retribusi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Lampiran I huruf f tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
BAB II - PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 4

- (1) Pengelolaan administrasi dan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Badan Lingkungan Hidup bertugas :
- b. Menyiapkan pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana laboratorium.
- c. Membina, mengatur, mengawasi,dan mengevaluasi kinerja Bendahara Penerima retribusi, staf, dan petugas laboratorium.
- d. Melaksanakan penataan pengembangan dan peningkatan kegiatan analisa dan pengkajian mengenai pencemaran dan perusakan lingkungan.
- e. Mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terutama pengelola perusahaan melalui gerakan sadar lingkungan disetiap perusahaan, Kecamatan, Desa dan Kelurahan, Rukun Warga, Rukun Tetangga dan/atau Dusun.
- f. Melakukan evaluasi dan audit pengelolaan lingkungan oleh Badan dan/atau orang pribadi sebagai pemrakarsa dan/atau penanggung jawab perusahaan-perusahaan industri, perkebunan dan pertambangan dalam mengelola limbah padat dan limbah cair yang ramah lingkungan.
BAB II - PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 5

Dinas Pendapatan Daerah sebagai Koordinator Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Khususnya Retribusi Jasa Usaha dari Kegiatan Industri dan Kegiatan Lainnya.
BAB II - PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 6

- (1) Pemungutan Retribusi jasa usaha pemakaian laboratorium lingkungan oleh Kegiatan Industri dan kegiatan lainnya, dipungut sebelum pemeriksaan dilaboratorium oleh petugas laboratorium.
- (2) Pemungutan dan penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengunakan SKR dan STS serta Surat Tanda Bukti Pembayaran.
BAB II - PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 7

- (1) Pemungutan dan penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Penerima yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Bendahara Penerima Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyetorkan Retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bengkulu Utara pada Bank Bengkulu Cabang Arga Makmur dengan Rekening Nomor 1.08.1.08.01.4.1.4.19.01 paling lambat 1x24 jam dari tanggal penerimaan.
- (3) Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat pembukuan pembayaran retribusi yang diterimanya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Bendahara Penerima pada Badan Lingkungan Hidup wajib mempertanggung jawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pejabat Pengelolah Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang diketahui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.
BAB II - PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 8

Kepala Badan Lingkungan Hidup wajib membuat laporan bulanan kepada Bupati, paling lambat tanggal 10 setiap bulannya dengan melampirkan tanda bukti setor melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
BAB III - JENIS, UKURAN DAN WARNA SURAT - SURAT
Pasal 9

- (1) Jenis, ukuran dan warna surat pemungutan Retribusi jasa usaha dari kegiatan industri dan usaha lainnya terdiri atas:
- a. SKR kertas HVS ukuran folio,
- b. STS Kertas HVS ukuran folio,
- c. STBP kertas HVS ukuran folio,
- (2) Pengadaan/pencetakan surat- surat pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dalam rangkap 5 diatas kertas berwarna sebagai berikut :
- a. warna putih untuk penyetor,
- b. warna merah untuk petugas pemungut,
- c. warna kuning untuk DPKAD,
- d. warna hijau untuk arsip Subbag Keuangan dan/atau Bendahara Penerima pada Sekretariat Badan Lingkungan Hidup,
- e. warna biru untuk Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperforasi dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III - JENIS, UKURAN DAN WARNA SURAT - SURAT
Pasal 10

Pengadaan/pencetakan media penarikan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
BAB IV - WEWENANG DAN FUNGSI
Pasal 11

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah berfungsi :
- a. memonitor, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan retribusi jasa usaha pemakaian laboratorium lingkungan oleh Kegiatan Industri dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara.
- b. melaporkan hasil monitoring, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan retribusi jasa usaha oleh Kegiatan Industri dan kegiatan lainnya dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
BAB IV - WEWENANG DAN FUNGSI
Pasal 12

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Ayat (1) Kepala Badan Lingkungan Hidup berfungsi :
- a. memimpin pelaksanaan tugas staf dalam menyusun rencana kegiatan tahunan pemungutan Retribusi jasa usaha dari Kegiatan Industri dan kegiatan lainnya dan menyusun pengadaan, perawatan, penggunaan sarana dan prasarana laboratorium Badan lingkungan Hidup serta peningkatan pengujian analisa kualitas air yang ditimbulkan dari kegiatan perusahaan industri perkebunan, pertambangan dan usaha - usaha yang bersifat profit,
- b. memonitor, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf dan bendahara Penerima Retribusi,
- c. melaporkan hasil monitoring, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan Retribusi jasa usaha dari Kegiatan Industri dan kegiatan lainnya kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
BAB V - PELAKSANAAN PENGUJIAN
Pasal 13

- (1) Pelaksanaan jasa pemakaian laboratorium oleh kegiatan industri dan kegiatan lainnya dilakukan minimal 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu waktu diperlukan untuk kepentigan penyidikan oleh aparat penegak hukum.
- (2) Jenis/kriteria jasa pemakaian laboratorium pengujian adalah meliputi parameter air limbah dan/atau air sungai dengan cara pengujian langsung di lokasi dan/atau di laboratorium.
BAB V - PELAKSANAAN PENGUJIAN
Pasal 14

- (1) Petugas Laboratorium melakukan pemeriksaan, analisa dan penilaian air limbah industri dan kegiatan lainnya.
- (2) Petugas Laboratorium menyampaikan hasil penggunaan jasa laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan perusahaan dan/ atau orang pribadi pemilik usaha atau kegiatan sebagai bahan untuk ditindak lanjuti, serta perbaikan pengolahan limbah pada perusahaan yang bersangkutan.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 70 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengujian Air Limbah dari kegiatan Industri dan kegiatan lainnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
Ditetapkan di Arga Makmur Pada Tanggal 17 Desember 2014
BUPATI BENGKULU UTARA
H.M. IMRON ROSYADI
Diundangkan di Arga Makmur Pada Tanggal 17 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
SAID IDRUS ALBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 38
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM Setdakab.Bengkulu Utara
ZULKARNAIN Pembina Tingkat I (IV/b) Nip.196407051988031010