UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 1950
Tentang PENERBITAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT TENTANG MENGELUARKAN, MENGUMUMKAN DAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG FEDERAL DAN PERATURAN PEMERINTAH
Berlaku: 17 Januari 1950
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa
- perlu diadakan peraturan tentang mengeluarkan, mengumumkan dan mulai berlakunya undang-undang federal dan peraturan Pemerintah;
- b. bahwa untuk pengumuman Undang-undang dan Peraturan Pemerintah itu, begitu pula untuk pengumuman atau penyiaran peraturanperaturan dan surat-surat lain, perlu diadakan alat pengumuman dan penyiaran resmi dari Pemerintah dengan aturan-aturan yang tertentu.
Menimbang :
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan-peraturan tersebut di atas perlu segera diadakan.
Mengingat
:
N/A
Pasal 143

dan pasal 139 Konstitusi.
MEMUTUSKAN:
Dengan mencabut Undang-undang darurat Nomor 1 tertanggal 27 Desember 1949.
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENERBITAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DAN TENTANG MENGELUARKAN, MENGUMUMKAN DAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG FEDERAL DAN PERATURAN PEMERINTAH.
BAB I
Pasal 1

Pemerintah menerbitkan suatu Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat dan suatu Berita Negara Republik Indonesia Serikat.
BAB I
Pasal 2

Lembaran Negara dicetak dalam ukuran oktavo, dan Berita Negara dalam ukuran folio.
Waktu penerbitannya tidak ditentukan dan dua-duanya disebut dengan tahun penerbitannya dan nomor berturut.
BAB I
Pasal 3

Dalam selembar Lembaran Negara tersendiri dimuat sebagai pengumuman tiap-tiap undang-undang federal dan tiap-tiap peraturan Pemerintah.
Dalam Berita Negara dimuat peraturan mengenai hal-hal yang dengan undang-undang federal atau dengan peraturan Pemerintah diserahkan kepada alat perlengkapan Republik Indonesia Serikat lain, dan juga surat-surat lain yang harus ataupun dianggap perlu atau berguna disiarkan dalam Berita Negara.
BAB I
Pasal 4

Penyelenggaraan penerbitan Lembaran Negara dan Berita Negara,teristimewa pemuatan Undang-undang federal dan Peraturan Pemerintah dalam Lembaran Negara, diserahkan kepada Menteri Kehakiman.
BAB I
Pasal 5

Undang-undang federal dan Peraturan Pemerintah, setelah di tanda tangani oleh Presiden dan di tanda tangani serta oleh menteri yang bersangkutan, diumumkan oleh Presiden.
Menteri tersebut mengirimkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah itu kepada Menteri Kehakiman, yang menyelenggarakan dengan segera termuatnya dalam Lembaran Negara.
Jikalau diperlukan penandatanganan serta oleh lebih dari satu menteri, maka pengiriman itu dilakukan oleh menteri yang terakhir menandatanganinya.
BAB I
Pasal 6

Menteri Kehakiman memberi nomor kepada Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang dimuatnya dalam Lembaran Negara, masing-masing menurut nomor urutan sendiri dan tiap-tiap tahun dimulai dengan nomor 1, dan menulis nama Undang-undang atau peraturan Pemerintah itu pada pucuknya.
Pada kaki sebelah kiri Undang-undang atau Peraturan Pemerintah itu Menteri Kehakiman membubuh catatan sebagai berikut:
Diumumkan di ... (nama tempat) pada ... (hari bulan dan tahun) MENTERI KEHAKIMAN, ... (tanda tangan)
(... nama Menteri)
BAB I
Pasal 7

Surat-surat asli mengenai Undang-undang atau Peraturan Pemerintah itu oleh Menteri Kehakiman dikirimkan kepada Direktur Kabinet Presiden untuk disimpan dalam arsip Kabinet Presiden.
BAB I
Pasal 8

Jikalau dalam sesuatu peraturan yang telah ada dan yang menjadi peraturan yang dilakukan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Republik Indonesia Serikat, disebut atau dimaksud "Staatsblad voor Indonesië" atau "Javase Courant", maka sejak berlakunya undang-undang darurat ini harus dibaca sebagai gantinya "Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat" atau "Berita Negara Republik Indonesia Serikat", tergantung pada jenis peraturan atau hal yang dimuat dalam lembaran-lembaran resmi tersebut di atas.
BAB II
Pasal 9

Undang-undang federal dikeluarkan dengan bentuk dan keterangan-keterangan sebagai berikut:
Presiden Republik Indonesia Serikat,
BAB II
Pasal 10

Undang-undang darurat dikeluarkan dengan bentuk dan keterangan-keterangan seperti undang-undang biasa dengan perbedaan:
- 1.
- dalam: ## Pasal 11
Peraturan Pemerintah dikeluarkan dengan bentuk dan perkataan-perkataan seperti Undang-undang darurat, dengan perbedaan, bahwa keterangan: "bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak... dst. " tidak dimuat.
BAB II
Pasal 12

Pengumuman oleh Presiden sebagaimana tertera dalam pasal 5 dilakukan atas ketentuan yang dinyatakan dalam akhir isi undang-undang atau Peraturan Pemerintah sebagai berikut:
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman undangundang/undang-undang darurat/peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.
BAB II
Pasal 13

Jikalau dalam sesuatu peraturan tidak ditentukan tanggal yang lain, maka peraturan itu berlaku mulai pada hari ketiga puluh sesudah hari diumumkan.
BAB II
Pasal 14

Undang-undang darurat ini dapat disebut "Undang-undang Lembaran Negara dan pengumuman", dan mulai berlaku pada 17 Januari 1950.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Undangundang/Undang-undang darurat/Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.
Ditetapkan Di Jakarta, Pada Tanggal 17 Januari Tahun 1950 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, Ttd. (SOEKARNO)
MENTERI KEHAKIMAN, Ttd. (SOEPOMO)
Diumumkan Di Jakarta, Pada Tanggal 19 Januari 1950 MENTERI KEHAKIMAN, Ttd. (SOEPOMO).