UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 31 Tahun 1953
Tentang No Description
Berlaku: 28 Desember 1953
N/A
Preamble

Menimbang
:
bahwa Pemerintah dengan mempergunakan haknya termaktub pada Pasal 139 Konstitusi Republik Indonesia Serikat telah menetapkan Undang-undang Darurat tentang perubahan Undang-undang Postspaarbank (Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1950;
Menimbang
:
bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang:
Mengingat
:
Pasal 96, 97, 142 dan 143 Undang-undang Dasar Sementara Repbulik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,
MEMUTUSKAN:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANGUNDANG DARURAT TENTANG PERUBAHAN UNDANGUNDANG POSTSPAARBANK (UNDANG-UNDANG DARURAT No. 9 TAHUN 1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Pasal I.
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tentang perubahan Undang-undang Postspaarbank (Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1950) ditetapkan sebagai Undang-undang, yang berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 1

.
Dalam Undang-undang Postspaarbank, sebagaimana teakhir telah diubah menurut Statsblad 1941 No. 295, diadakan perubahan sebagai berikut :
- a.
- Dalam Pasal 1 ayat 1 "Batavia" menjadi "Jakarta".
Dalam Pasal I ayat-:2 "Postspaarbank in Indonesia" menjadi "Bank Tabungah Pos".
- b. Dalam Pasal 3 ayat 2 bilangan "lima"dijadikan "tujuh".
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahunya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 1953. Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO.
Menteri Perhubungan. ttd ROOSSENO.
Diundangkan pada tanggal 28 Desember 1953 Menteri Kehakiman, ttd DJODY GONDOKUSUMO.
LEMBARAN NEGARA NOMOR 81 TAHUN 1953
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI SITUBONDO PROVINS) JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR \'5' TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 81 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang di alokasikan dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur nomor : 414.1/ 13466/206/2016 tanggal 29 Nopember 2016 perihal Penyampaian 'Pagu lndikatif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten p'1da APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur nomor: 903/ 12518/202/2016 tanggal 29 Desember 2016 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 serta sebagai pelaksanaan ketentuan Romawi III huruf c nomor 12 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 39 'fahun 2011 ten tang Tata Cara Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja dan Pergeseran Anggaran an tar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017; ,
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409 );
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Peraturan Pemer1ntah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namer 4815);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta~un 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagairpana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012;
23. Peraturan Peqierintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara , . Pemberi2n dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan ·. Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indt,nesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161};
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart -Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah t Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
26. Peraturan Pemerintah: Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah, Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rep11blik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
29. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Open.sional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
33. Peraturan Menteri Da!am. Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah, tera1mir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 . . tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 28/PMK.07/2016 tentang Pengguna.an, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
36. Peraturan Mented Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 132/PMK.07 /2016 tentang Batas Maks.imal Kumulatif Defisit APBD, · Batas Maksimal Ddlsit APBD dan Batas M*simal Komulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2017;
38. Peraturan D.ierah, Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkredita.'1 Rakyat (BPR) Syari'ah Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2003 Nomor 5) sebagaimuna telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 5);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2005 tentarig Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ka:bupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten · Situbondo Tahun 2005 Seri A Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupateri Situbondo Nomor 5 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri A Nomor 5);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 2);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 03);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Situbondo Tahun 2008 Nomor 13); Nomor 13 Pengelolaan Ka bu paten
43. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2010 tentang lnvestasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (4mbaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 4);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Re·tribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 5);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2011 ten tang Retribusi Ijin ¥endirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten 'Situbondo Tahun 2011 Nomor 6);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2011 ten tang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 20, i 1 Nomor 7);
48. Peraturan Daerah Kabupaten ~itubondo Nomor 8 Tahun 2011 ten tang Retribusi rjin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 8);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2011 ten tang Retribusi Per:i,gujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 9);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2011 ten tang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 10);
51. Peraturan Daerah Kabvpaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tern pat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 11);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 12);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2011 ten tang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 13);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 14);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retriqusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 15);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 20 Tahun 2011 ten tang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor ~0);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun 2011 tenta 1 .1g Re-tribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daer~ Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 2ll.J sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015;
58. Peraturan Dae-rah Kabupaten Situbondo Nomor 24 Tahun 2011 ten tang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 24);
59. Peraturan D2.crah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Peny~rtaan Modal Pemerintah Kabupaten Situbondo KepadaPerusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Situpondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 4);
60. Peraturan Daerq;h Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
61. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016,\_ .. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 20162021;
62. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
Menetapkan
63. Peraturan Bupati Situbonclo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Penclapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7.
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 81 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.
Pasall
Beberapa ketentuan clalam Peraturan Bupati Situbonclo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Penclapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 cliubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 cliubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 setelah perubahan sebagai berikut:
1. Penclapatan
2. Belanja
- a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 170.400.633.480, 12
- b. Dana Perimbangan Rp.1.144.648.502.017,00
C.
Lain Lain
Pendapatan
Daerah yang Sah
- Jumlah Penclapatan
- a. Belanja Ticlak Langsung
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Bunga
3. Belanja Hibah
4. Belanja Bantuan
Sosial
Rp. 273.151.362.441.00
Rp. l.588.200.497.938, 12
Rp. 712.505.994.671,71
Rp. 0,00
Rp. 32. 780.4 75.000,00
Rp.
7 .890.000.000,00
5. Bagi Hasil Kepacla Provinsi/
- Kab/Kota clan Pemcles Rp.
3.100.000.000,00
6. Belanja Bantuan Keuangan Kepada
- Provinsi/Kota, Pemerintahan Desa
dan Partai Politik
Rp 207.497.919.893,00
7. Belanja Tidak Terduga Rp.
6.432.444.601,00
Jumlah Belanja Tidak
Langsung
Rp. 970.206.834.165,71
Belanja Langsung
1. Belanja Pegawai Rp.
86.449.313.300,00
2. Belanja Barang dan
Jasa
3. Belanja Modal
Jumlah Belanja
Rp. 289.491.830.841,40
Rp. 321.137.443.639.00
Langsung
Rp. 697.078.587.780,40
Jumlah Belanja Defisit
Rp.
667.285.421.946,l 1
Rp. (79.084.924.007,99)
3. Pembiayaan
- a. Penerimaan
Rp. 79.084.924.007,99
- b. Pengeluaran
Rp. 0.00
- Jumlah Pembiayaan
Neto
Rp. 79.084.924.007,99
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan Rp.
0,00
2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 4

A
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini akan ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 201 7.
Diundangkan di Situbondo pada tanggal 2 7 MAR 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,
~
BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017 NOMOR 1'5
Peraturan Bupati m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.
Ditetapkan di Situbondo pad a tanggal 2 7 MAR 2017 BUPATI SITUBONDO,
N/A
Preamble

Menimbang :
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap warga negara, karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan secara optimal, efektif dan efisien terhadap kesehatannya dan pemerintah bertanggung jawab atas kesehatan dan kesejahteraan penduduknya;
- b. bahwa dalam rangka mencapai Universal Caverage pada tahun 2014, maka masyarakat miskin dan tidak mampu di luar Sasaran Peserta (Kuota) Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (jamkesmas) yang ditetapkan Bupati/Walikota, ditanggung oleh Pemerintah Daerah dengan sumber biaya dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, dan dalam rangka efektifitas, efisiensi dan akuntabel dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang, serta guna untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat, dipandang perlu, diatur dengan Petunjuk Teknis Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Daerah Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a, b ,dan c di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Sintang;
- Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Penggelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 25);
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
: PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2011
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sintang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Sintang;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang;
7. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Sintang;
8. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;
9. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan subspesialis sesuai dengan kemampuannya;
10. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;
11. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan;
12.Standar ...
12. Standar Biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara sendiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja;
13. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk diobservasi, didiagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap;
14. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
15. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat;
16. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya;
17. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang diberikan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik di rumah sakit;
18. Pelayanan Penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang penegakkan diagnosis yang terdiri dari Laboratorium Klinik, Laboratorium Patologi Anatomi, Laboratorium Mikrobiologi, Radiodiagnostik, Elektromedik diagnostik, endoscopy dan dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya;
19. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah adalah pelayanan yang diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik dan keperawatan yang terdiri dari Pelayanan Medikolegal, Pelayanan Pemulasaraan Jenazah dan Pelayanan Ambulance;
20. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan kesehatan seperti Diklat, Sewa Gedung, Kantin dan fasilitas lain dilingkungan rumah sakit;
21. Pelayanan Ambulance adalah pelayanan mobilisasi rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke rumah sakit dan atau pelayanan rujukan pasien dari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih mampu.
22.Jaminan ...
22. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu di luar Sasaran peserta (kuota) Jaminan Kesehatan Masyarakat yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, yang pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah dengan sumber biaya dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin dan tidak mampu;
23. Peserta program Jamkesda adalah Masyarakat Miskin dan tidak mampu Kabupaten Sintang yang belum masuk jumlah sasaran peserta (kuota) jamkesmas dan tidak dijamin oleh Jaminan kesehatan lainnya;
24. Tindakan Medik adalah operasi, anestesi, tindakan pengobatan dengan menggunakan alat dan tindakan khusus;
25. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
26. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Daerah Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang adalah untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (jamkesda) bagi masyarakat miskin dan tidak mampu Kabupaten Sintang yang dilayani di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk tercapainya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas pengelolaan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bagi masyarakat miskin dan tidak mampu Kabupaten Sintang yang dilayani di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012.
BAB III - JENIS PELAYANAN
Pasal 3

Jenis Pelayanan yang dilayani dalam program Jamkesda adalah sebagai berikut :
- a. pelayanan gawat darurat untuk pasien yang selanjutnya di rawat inap;
- b. pelayanan rawat inap di ruang perawatan kelas III dan rawat inap non kelas (isolasi, perinatologi, ICU);
- c. pelayanan penunjang;
- d. pelayanan tindakan medik;
- e. pelayanan obat-obatan sesuai dengan formularium Jamkesmas (generik).
BAB IV - PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN
Pasal 4

Jenis pelayanan yang tidak djamin dalam program Jamkesda adalah sebagai berikut :
- a. pelayanan ambulance rujukan pada rumah sakit yang lebih tinggi;
- b. pelayanan pemulasaraan jenazah;
- c. pelayanan rujukan spesimen;
- d. pelayanan rawat inap dikelas yang lebih tinggi;
- e. pelayanan obat-obatan diluar formularium jamkesmas.
BAB V - PESERTA JAMKESDA
Pasal 5

Peserta program jamkesda adalah Masyarakat Miskin dan tidak mampu Kabupaten Sintang yang belum masuk jumlah sasaran peserta (kuota) jamkesmas dan tidak dijamin oleh Jaminan kesehatan lainnya.
BAB V - PESERTA JAMKESDA
Pasal 6

Persyaratan bagi peserta Jamkesda adalah sebagai berikut :
- a. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Sintang, bagi yang sudah memiliki;
- b. surat keterangan miskin atau surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat ;
- c. bagi bayi baru lahir dan anak-anak yang belum mempunyai KTP menggunakan KTP dan atau KK orang tua, surat keterangan lahir dari bidan/ surat keterangan dari kepala Desa;
- d. pada kasus gawat darurat, dimana peserta belum dapat menunjukkan surat keterangan tidak mampu dan persyaratan lainnya diberi waktu 2 x 24 jam hari kerja untuk memenuhi persyaratan peserta dan terlebih dahulu mengisi formulir pernyataan peserta Jamkesda.
BAB VI - SUMBER DANA
Pasal 7

Sumber dana Program pelayanan jamkesda adalah atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 8

Tata cara dan mekanisme pembayaran peserta Jamkesda adalah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Daerah di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang Tahun Anggaran 2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang pada tanggal 31 Mei 2012
BUPATI SINTANG,
MILTON CROSBY
Diundangkan di Sintang pada tanggal31 Mei 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
ZULKIFLI HAJI AHMAD
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR 148
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor Tahun 2C lE tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daera.n Kabupaten Bombana, perlu menetapkan Peraturan Bups ti tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas clan. Fun :~s Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dun ... aha Kecil Menengah Kabupaten Bombana.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tah n 2Cl0 ~ teruang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupate 1 Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Kabupater [3 rmbana (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah n ~ 0(1.3 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Repubhk lidon sia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tah n 2(11 . tern ang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang: n (Lernbs ran Negara Republik Indonesia Tahun :2 &gt; 11 . 'lo rnor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoru -sia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 teir.ar g Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik lndon esia a un 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negar t .Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2CJ1· · temang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi.c [ndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemha an Negara
\
llenetapkan
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimar.s, el.sh diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nornor 9 Ts.hu 015 tentang Perubahan Keduaatas Undang U ndaru . Ne mo23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernl ar an Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor .~ 8, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 567~ );
5. Peraturan Pemerintah Republik Indone ia Norr.or l 8 T hun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahai t Lernb ran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana orru .r 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peran.rkz.t Da rah Kabupaten Bombana (Lembaran Daera.i Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAr--i, flUSU AN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA Tl TA KLR.~A I AS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI D-\N US HA KECIL MENENGAH KABUPATEN BOMBANA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud denga
1. Daerah dalah Kabupaten Bombana;
2. Pemerintah Daerah adalah Pernerintal; Kabup, ten Bombana;
3. Bupati adalah Bupati Bombana;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bornbana;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabup, ten Bombana;
6. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangau, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bornbar a dismgkat Dinas Perindagkop dan UKM;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang elanjut.ny l disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis in.as ) ang melaksanakan kegiatan teknis operasiorial ,:la.11/' tau kegiatan teknis penunjang tertentu;
8. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional d lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koper as.i Ian Usaha Kecil Menengah;
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pe merintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelal .sanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan perry. -lenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melind ngi, 1 .ielayani, memberdayakan, dan mensejahterakan rnasyara at;
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pe merintahan
yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan P .rr erintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah , es.uai de. gan potensi yang dimiliki Daerah;
BAB II
Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan unman &lt; merintahan bidang Pengembangan Industri, bidang Per lagangan, bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diwadahi is lam entuk dinas.
Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah
BAB II
Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah kabupaten seb agaimana dimaksud dalarn Pasal 2 adalah Dina.s Perir.dustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Mene ngah yang disingkat Dinas Perindagkop dan UKM.
Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah
BAB II
Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimak sutl dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B
- (2) Penentuan tipe Dinas Perindustrian, Perdagangs n, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana d.maknu pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intens itas penyelenggaraan urusan pernerintahan bi ang pengembangan industri, bidang perdagangan, bi ang koperasi dan usaha kecil menengah;
- (3) penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pacJ a .syat (2), dilaksanakan berdasarka:n ketentuan perat rran oerundangundangan.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISA -H
Pasal 5

- (1) Dinas Perindagkop dan UKM merupakan unsu · pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangar daerah.
- (2) Dinas Perindagkop dan UKM dipimpin oleh kcpala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISA -H
Pasal 6

Dinas Perindagkop dan UKM rnempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan ya tg rnenjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuar. di bi ang pengembangan industri, dibidang perdagangan , dibidang koperasi dan usaha kecil menengah.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISA -H
Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimak sud dalam Pasal 6, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kopera s d: ________________ aha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi:
- a. merumuskan kebijakan teknis bidang pe 'indtrstrian , perdagangan, koperasi dan usaha mikrc kecil menengah serta perpasaran.
- b. menyelenggarakan urusan pemerin tahan d. erah dan pelayanan umum bidang perindustrian, &lt; rdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil menengah sert.a i: ~r:-asar n.
- c. melakukan pembinaan dan evaluasi pelak sar.aan tugas bidang perindustrian, perdagangan koperasi lan saha mikro kecil menengah serta perpasaran.
- d. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan.
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bl pati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana clirnaksud dalam Pasal 7, Dinas Perindagkop dan UKl\: memiliki kewenangan sebagai berikut:
I. Sektor Perindustrian
1. U saha Industri. Melakukan penetapan bidang usaha indu stri selaku prioritas daerah Kabupaten Born ana.
2. Fasilitasi Usaha Industri Melakukan pemberian fasilitas usaha dalam rangka
pengembangan Industri Kecil Menengah di Kabupaten Bombana.
3. Perlindungan Usaha Industri Melakukan pemberian perlindungai dar kepas tian berusaha terhadap pengembangan usal a irdustri di Kabupaten Bombana.
4. Perencanaan dan Program
- a. melakukan penyusunan rencana jangxa panjang pengembangan industri di Kabupaten 8 irnbana.
- b. melakukan penyusunan rencana jangle rnenengah disektor perindustrian.
- c. melakukan penyusunan rencana ker a tahunan disektor perindustrian.
5. Pemasaran Melakukan promosi produk usaha indus.tri Kabupaten
Bombana.
6. Teknologi tepat guna
- a. melakukan penelitian, pengernbanga.n dan penerapan teknologi di sektor perindust ian
- b. memfasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi lise tor perindustrian.
- c. melakukan sosialisasi basil penelitian, pengembangan dan penerapan teknolo 1 i di se tor industri.
7. Standarisasi.
.
- a. memfasilitasi dan melakukan pengawasan terhadap penerapan standar prod ik usaha industri yang akan dikembangkan di Kabupate.i Bccnbana. b. melakukan kerjasama sta darisas \_ pro uk
2. ditingkat kabupaten.
8. Sumber Daya Manusia (SOM)
- a. melakukan penerapan standar kornpete nsi su ber daya manusia industri dan apa H tu Pembina industri di Kabupaten Bombana.
- b. memberikan peluang dan kesempatar. -cepada taf Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kc perasi an Usaha Kecil Menengah untuk rnengikuti pendidikan dan pelatihan (Di at) sumbar daya manusia bagi aparatur pembina industri di Kabupaten Bombana.
9. Penguatan permodalan
di
- Memfasilitasi akses permodalan bagi ind : .tri melalui bank dan atau lembaga keuangan buka 1 bank Kabupaten Bombana.
10. Lingkungan Hidup
- a. melakukan pembinaan industri dulam rangka pencegahan pencemaran lmgkuru.an yang diakibatkan oleh perlakuan saha incl rs tri. b. melakukan pengawasan melekat terhadap
2. kemungkinan aktivitas pencernarai lir.gkungan yang diakibatkan oleh kegiatan industri.
11. Kerjasama industri
- a. memfasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan kemungkinan adanya innustri besar pada sektor peningkatan ekonomi cli Kn bups ten
Bombana.
- b. memfasilitasi kerjasama peningk. ita.n dan pengembangan industri melalu pola ken .itraan usaha.
- c. menindaklanjuti hasil-hasil kerjass ms. li tas sektoral dan regional dalam rangka pe. nberdayaan dan peningkatan industri daerah oi Ka upaten Bombana.
12. Penguatan kelembagaan
- a. mendorong terbentuknya as siasi mt lus.tn atau dewan ditingkat Kabupaten Bornbana.
- b. melakukan pembinaan asosiasi .nc ustri atau dewan industri ditingkat Kabupaten Bor ibnna.
- c. dimungkinkan melakukan pcm bent .ikan dan pembinaan unti pelaksana teknis ditingkat kabupaten.
13. Sarana dan prasarana industri
- Melakukan penyusunan tataruang industri di kabupaten sebagai wujud dari upaya periger bangan sentra-sentra industri yang terintegi asi s rta melakukan koordinasi penyediaan sa rana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, urit pengolahan limbah industri) kepada SKPD terkait dengs n mengacu kepada tataruang provinsi.
14. lnformasi industri Melakukan pengumpulan, analisis da: 1 dise: ninasi data industri dan membuat laporan kepada pre, it si.
15. Melakukan pengawasan terhadap pelaksa: iaan tugas desentralisasi disektor industri.
16. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap segala aktivitas pelaksanua 1 uru an pemerintahan disektor industri di Kabupater Bombana.
II. Sektor Perdagangan
1. Sub Sektor Perdagangan Dalam Negeri.
- a. melakukan pengawasan, pelaporan r elaksanaan dan penyelenggaraan serta penyaj iar .nforrnasi pelaksanaan wajib daftar perusa aaan.
- b. memberikan dukungan pelaksanaan, pe.nbinaan dan pengawasan, monitoring dar eval asi kegiatan perdagangan didaerah ierbatasan, pedalaman, terpencil dan lintas pu.a 1 terutama pulau perbatasan dengan daerah lain n /a.
- c. melakukan pembinaan dan p :n.~;awa. 'an, monitoring dan evaluasi kegiat.an ir.foi ms.si ps sar dan informasi keadaan dan stabil ta si hs rga barang di dalam daerah kabupaten.
- d. melakukan pembinaan dan p .n gawaean, monitoring dan evaluasi kegiatan per: ngkatan penggunaan produksi dalarn negeri.
- e. melakukan pembinaan dan penyr le .rggaraan serta sosialisasi dan publikasi terhadup undangundang perlindungan konsumen.
- f. memberikan pelayanan dalam perianga an penyelesaian sengketa konsumen dan imduse
- g. mendorong terbentuknya sebuah .e nhaga atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsu nc:n (B SK) di Kabupaten Bombana.
- h. melakukan koordinasi, kerjasama dan evaluasi dengan instansi terkait dalam pen)' elenggaraan perlindungan konsumen.
1. melakukan koordinasi dalarn J .elaksanaan pengawasan peredaran barang clan : asa dengan instansi terkait.
- J. melakukan pengawasan rnelekat terhr dap peredaran barang dan jasa serta rr elakukan penegakan hukum terkait dii emukannya pelanggaran dalam peredaran barang I lar. jasa.
- k. melakukan sosialisasi ke bij akan &gt;er.gr wasan peredaran barang dan jasa.
1. mendorong terbentuknya Iembaga ier.gawasan peredaran barang dan jasa iPPB,J) yang beranggotakan instansi terkait c.alarn lingkup Kabupaten Bombana.
- m. mendorong terbentuknya enyidik pegawai negeri sipil perlindungan konsumen (PPN:3-PK) yang menangani perkara perlindungan konsurnen dalam lingkup Kabupaten Bombana.
2. Sub sektor Metrologi Legal
- a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatar metrologi legal setelah memper leh peni.aian dari pemerintah yang didasarkan pada r eknmendasi provmsi.
- b. memfasilitasi dan melakukan pernb:, ns.an serta pengendalian sumber daya man sia kemetrologian dalam lingkup Kabupaten Bombana.
- c. memfasilitasi standar ukuran dan Iaboratorium metrologi legal.
- d. melakukan pelayanan tera clan tera ulang alat ukur, takar, timbang clan perlei rghapannya (UTIP) setelah melalui penilaiai standar uk:uran dan laboratorium metrologi legal oleh I erneritah.
- e. memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal dalam lingkup kabupat .n.
- f. melakukan pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya (UTIP) clan Baning Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).
3. Sub sektor Perdagangan Luar Negeri
- a. menyiapkan bahan masukan sebs gai bahan pertimbangan perumusan kebij akart elcspo
- b. melakukan koordinasi dan sosialisas., kebijakan ekspor.
- c. melakukan monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ekspor.
- d. menyiapkan bahan masukan sebs gai bahan pertimbangan perumusan kebijakari ir ipor.
- e. melakukan koorclinasi dan sosialisas \_ kebijakan
impor
- f. pengambilan contoh, pengujian, ir.s iexsi teknis dan sertifikasi mutu barang.
- g. menyiapkan bahan masu. an, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi pot en si ekspor daerah sebagai bahan pertim angan perumusan kebijakan.
- h. melakukan sosialisasi, monitoring, e valuasi dan pelaporan pelaksanaan kesepakatan perdagangan luar negeri dalam ligkup Kabupaten B imbana.
1. memfasilitasi dan memberikan bim i ngan teknis dan evaluasi disektor perdaga gan l us r n egeri.
4. Sub sektor Perdagangan berjangka kornodi J, alter atif pembiayaan sistem resi gudang dan pasar le .ang
- a. melakukan koordinasi dengan ap. at penegak hukum dalam penanganan kasus-. rasus . ang berkaitan dengan perdagangan be angka komoditi.
- b. melakukan pembinaan komoditas io Ian rangka memperoleh akses pembiayaa resi ~Lda~1.g.
- c. melakukan pembinaan, penga n iran dan pengawasan yang bersifat tekms terhs dap penyelenggaraan dan pelaku pasar le lang ds lam lingkup Kabupaten Bombana.
III. Sektor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil M1~1 engal
1. Sub Sektor Kelembagaan Koperasi
- a. melakukan kebijakan pe.nhentukan, penggabungan dan peleburan serta J erribubaran koperasi.
- b. memberikan pengesa an pe nbentu an, penggabungan dan peleburan serta j.ernb baran koperasi dalam wilayah Kabupaten E!,o nbana
- c. memfasilitasi pelaksanaan penges ahan dan pengumuman akta pendirian kope a.s i alarn wilayah Kabupaten Bombana.
5. oe ngesahan 1nenyangkut ahan bidang Kub paten d. memfasilitasi pelaksanaan perubahan Anggaran Dasar yang penggabungan, pembagian da peru usaha koperasi dalam wilayal . Bombana.
- e. memfasilitasi pelaksanaan pem bubar in koperasi ditingkat kabupaten sesuai dengar , :::&gt;edoman pemerintah ditingkat kabupaten.
- f. memfasilitasi pelaksanaan pernou iaran dan penyelesaian akibat pembu a ran KS P dan USP dalam wilayah Ka bu paten Born ban a
2. Sub Sektor Pemberdayaan Koperasi
- a. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi.
- b. menciptakan usaha simpan pinjarn yang sehat ditingkat kabupaten sesuai dengar cebijakan pemerintah.
- c. mengembangkan iklim serta kc nclisi yang mendorong pertumbuhan dan perr asyarakatan koperasi dalam wilayah Kabupater 13c mbana.
- d. memberikan bimbingan dan kernudahan epada koperasi.
- e. memberikan perlindungan kepada koperasi.
3. Sub Sektor pembinaan dan pengawasan l "01 .erasi
- a. melaksanakan kebijakan pemoi taan dan pengawasan koperasi.
- b. melakukan monitoring dan evalua-si te hadap koperasi yang mendapat pernbis ya;:111 atau permodalan dari bantuan APBN, Al'BD, B MN serta pembiayaan dan atau perrnoduls n lamrr a.
- c. melakukan bimbingan da peny : uhan serta pembinaan koperasi dalam p .mbus tan laporan tahunan Koperasi Simpan Pinjarn ()(SP) dan Usaha Simpan Pinjam (USP).
- d. pemberian sanksi administratif kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Usaha :'m1pan · mjarn (USP) yang tidak melaksanakan kewajibannya.
- e. memfasilitasi pelaksanaan tug. ts dalam pengawasan Koperasi Simpan injar t IKS ) dan Usaha Simpan Pinjam (USP) ditingkat kaoupaten.
4. Sub Sektor Pemberdayaan Usaha Mikro Kee .1 Mcnengah (UMKM)
- a. menetapkan kebijakan pernberclay ian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMK ) dalam menumbuhkan iklim usaha bagi .isaha ecil yang meliputi pendanaan atau surnbe dana, tatacara dan syarat pemenuhan keb tuhan dana, persaingan, prasarana, ·· nformasi, kemitraan dan perlindungan.
- b. melakukan pembinaan dan pei gernbangan usaha mikro kecil dan menengah ycing mehputi sistem produksi, pernasaran , sumber daya manusia maupun penerapan teknologi.
- c. memfasilitasi akses penjamiru n dalam penyediaan pembiayaan bagi U\fl&lt;M . ang meliputi kredit perbankan, penjarnir art lem aga bukan bank, pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN, hibah ma ipun erus pembiayaan lainnya.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISA -H
Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana, terdiri atas:
- a. kepala dinas;
- b. sekretariat;
- c. bidang pengembangan industri;
- d. bidang perdagangan;
- e. bidang koperasi dan usaha kecil menengan;
- g. kelompok jabatan fungsional.
- f. unit pelaksana teknis dinas (UPTD);
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perindag .o J dan UK Kabupaten Bombana tercantum dalam l ar p ~a c . L :~. n yang merupakan bagian yang tidak terpisahk an denga peraturan Bupati ini .
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10

Bagian Kesatu Kepala Dinas
- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok mcmnantu t.ugas Bupati dalam merumuskan, menyelenggaraknn, membina dan mengevaluasi urusan perne inta, ,Jl daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas penbantuan pada bidang pengembangan indu stri, ~ erclagangan, koperasi dan usaha mikro kecil rnene rgah serta perpasaran.
Bagian Kedua Sekretariat
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok meml.antu tugas Kepala Dinas dalam memimpin, merencanak. ., .neugatur, mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan oacrasional adiministrasi umum, administrasi kc Ile nf :,m dan kepegawaian serta pengelolaan perencanaan, 1 valuasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan c in as;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris : ·ang be ada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Izinas.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12

- (1). Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dime ks.ud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- b. merencanakan operasional kegiatan aclmmstrasi umum, keuangan, kepagawaian clan (:: r.engkapan lainnya;
- a. melakukan penyusunan program dan pe u nak teknis penyelenggaraan administrasi um um, ad minis trasi kepegawaian, serta perencanaan , ev. iluasi dan pelaporan;
- c. melakukan pengendalian dan pernbinaan idministrasi
- umum, kepegawaian serta perencanaan, .valuasi da . pelaporan;
- d. mengkoordinir penyusunan program can laporan seluruh bidang-bidang teknis;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberik: n oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsiny,t;
- (2) Sekretariat dalam menyelenggarakan fungsi aya sebagai mana dimaksud ayat 1 mempunyai uraiar. 1 igas. sebagai berikut:
- a. merumuskan rencana program d an ke~ iat.an Dinas Perindustrian, Perdagangan, K pera i dan Us.aha Kecil Menengah sebagai pedoman pelaksai aan t igs.s:
- b. merumuskan sasaran yang hendak cli&lt; apai d lam sebuah program maupun kegiatan deng, m mengac pada indikator yang telah ada berda s. irkan . skala prioritas dan penyediaan dana B ebagsu asar pelaksanaan tugas;
- c. menyiapkan laporan akuntabilitas kir erja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- d. menghimpun data-data teknis penj ele nggaraan pemerintahan Dinas Perindustrian, F erdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sel.agai bahan penyusunan laporan pertanggungjawat ar. kinerja pemerintah daerah dan rencana pembang m an ja gka menengah (RPJM) sesuai bidang tuga ms sir.g-ms sing bidang teknis;
- e. menghimpun data-data realisasi teknis ie.aksanaan program dan kegiatan masing-rnasing · idang te-knis sebagai bahan penyusunan laporan pen) eleriggaraan pemerintahan daerah (LPPD) tahunar. dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah l LP ?[q dis khir periode renstra Dinas Perindustrian, F erc.agangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- f. menghimpun data-data realisasi te knis ielaksanaan program dan kegiatan masing-rnasmg ·:.1idang sebagai bahan penyusunan laporan kerja pertangg ungjawaban (LKPJ) tahunan dan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
- g. menyusun program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi urnur:i, keuangan, kepegawaian serta perencanaan, ev.-Iuasi dan pelaporan;
- h. berkoordinasi dengan seluruh bi ang-bi la.ag teknis dalam rangka penyusunan rograrn dan kegiatan dengan menganalisasi seluruh data dan re al.sasi yang telah dicapai tahun sebelumnya;
1. memberikan saran dan pertimbai gan eknis atas pengelolaan administrasi mum, lee angan, kepegawaian dan tatacara penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksana.an p: o~;:-a1 dan kegiatan dinas kepada atasan;
- J. menyusun laporan administrasi um rm, idministrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan serta perencanaan sebagai pertanggungjawaban kinerja kepada atasan;
- k. membagi tugas dan mendelegasi can sebagian kewenangan kepada bawahan agar pelak sar.aan tugas berjalan lancar, tepat waktu ses ai d engan tugas masing-masing;
- m. melakukan penilaian hasil ki er; a ya: g liberikan kepada bawahan secara berjenjang &lt; ienga cara melakukan monitoring, evaluasi pelaks m aan tugas yang diberikan sebagai bahan pengeml.angan kari bawahan;
1. melakukan bimbingan dan etunjuk te knis kepada bawahan berdasarkan pembagian ugas yang diberikan;
- n. melaporkan seluruh aktifitas pelak anaai tugas yang dilaksanakan kepada atasan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan o eh atasan;
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13

- ( 1) Sekretariat terdiri atas : a. sub bagian perencanaan dan keuangan; b. sub bagian umum, kepegawaian dan perlcngkapan:
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berad . di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekrei aris.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 14

- (1) Sub Bagian Perencanaan clan Keuangan mern runvai r ugas pokok membantu tugas Sekretaris Di .ias dalam merencanakan kegiatan, melaksanaka: , n.e nbagi tugas dan mengontrol urusan perencanaan , adrnimstasi keuangan, evaluasi dan pelaporan ya ig meliputi menghimpun rencana program dan kegiatari, !V:3.luas1 dan laporan capaian target kinerja dan realisasi · &lt; uangan dari masing-masing bidang pada Dinas P .rindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kccil Me ncngah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagairnai ia pada ayat ( 1) diatas, Sub Bagian Perencanaan Keuangar memp nyai fungsi:
- a. merencanakan kegiatan dan adrninistras i keuangan, evaluasi dan pelaporan yang melip · i renc ma program dan kegiatan, rencana realisasi keuangan dun laporan teknis lain dari bidang-bidang teknis;
- b. melaksanakan perencanaan dan ao.ministrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan \_1'a.1g meliputi menghimpun seluruh data rencana program dan kegiatan, kebutuhan anggaran yang di sediukan pada masing-masing bidang teknis;
- c. melaksanakan pembagian tugas peren .anaan dan tugas keuangan, evaluasi clan pelaporan; d.in
- (3) Dalam menjalankan fungsinya se agaiman L dimaksud pada ayat (2) diatas, sub bagian peren. .anaan dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
keuangan mempunyai uraian tugas sebagai · &lt; rik ut :
- a. merencanakan pelaksanaan kegiatan sub perer cs naan dan menyusun rencana kerja administr, si ketu mgan dinas;
- b. menyusun bahan rencana kerja strategis Rensrra) dan rencana kerja (Renja) dan melaksanal an kegiata administrasi keuangan selaku Pejabat Pe natausahaan Keuangan lingkup dinas sesuai peraturan perundangundangan;
- c. mengumpulkan bahan Rencana Pernbang.man , ngka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dar. R mt.ana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada sektor perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha nikrn kecil menengah;
- d. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran O~KA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (IJP,!,) Dina· Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usal a Kecil Menengah;
- e. menghimpun, mengolah usulan dan data- laca rencana pelaksanaan program dan kegiatan s.ibagai hasil pelaksanaan musyawarah rencana p -mbangunan daerah ditingkat kecamatan, maupun has.l-r.asil reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat aera. ;
- f. menyelenggarakan akuntansi keuangan y,rng rneliputi akuntansi penerimaan kas, akuntans: pengeluaran kas, dan akuntansi selain kas;
- g. menerima dan memverifikasi pertanggungjawaban penerimaan dari bendahara penerimaan;
- h. melakukan verifikasi harian atas p.nertmaan pendapatan daerah;
1. menguji kelengkapan dan ke benar. in SPP- LS pengadaan barang dan jasa yang disarnpaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui a1 at disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PF'TI&lt;J;
- J. menguji kelengkapan dan kebenaran SPPJP. 2PP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta penghasilan lainnya yang dite tapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluarar ;
- k. membuat rancangan SPM atas SPP dirnaksud yan telah diuji kelengkapan dan kebena; annya dan mengajukannya kepada pengguna anggaran;
1. menerbitkan surat penolakan SPM ·)il,. SPP yang diajukan bendahara pengeluaran tida engkap dan tidak memenuhi syarat permintaan SPP;
- m. membuat register SPM;
- n. menguji SPJ pengeluaran beserta buk i-bukti dari penggunaan dana UP, GU, TU, L ... penga.Ia an bs rang danjasa serta gaji dan tunjangan PNS;
- o. meregister SPJ pengeluaran yang dis' rr.ps.kan oleh bendahara pengeluaran dalam bul u register penerimaan SPJ pengeluaran;
- p. meregister SPJ pengeluaran yang telah d.sahkan oleh penggunan anggaran kedalam buk u egister pengesahan SPJ pengeluaran;
- q. meregister SPJ pengeluaran yang tela. d.tolak ole pengguna anggaran kedalam buku regist ~r penolakan SPJ pengeluaran;
- r. meneliti keabsahan bukti-bukti pen ~eluaran yang menjadi lampiran SPJ bendahara pengeluaran;
- s. menguji kebenaran perhitungan ata s per.geluara pe. rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pe. rincian obyek;
- t. menguji kesesuaian SPM dan ""P2D yan.; citcrbrtkan periode sebelumnya;
- u. menyusun laporan realisasi keuangan yar g terdin dari laporan realisasi anggaran (LRA), laporar reraca dan laporan catatan atas laporan keuar gan ( ::.f Ik};
- v. melakukan rekapitulasi saldo-saldo · ru ku esar menjadi neraca saldo;
- w. melakukan penyesuaian atas saldo pads ak n-aku tertentu dan pengakuan atas trarisaksi-t .m.saksi yang bersifat akrual;
- x. mencatat transaksi-transaksi baik pendap itan, bela.nja. asset dan selain kas berdasarka n bu kt t · .ikti yang terkait;
- y. memposting jurnal-jurnal pendapatan, t elanja sset dan selain kas kedalam buku besarnya ma sing-masing;
- z. menghimpun baha.n-bahan disektor p .rindustrian, bahan penyusunan Laporan Pen: 'elenggaraa Pemerintahan Daerah (LPPD) tahunan da 1 :,PPD lima tahunan;
11. aa. mengumpulkan bahan-bahan Lapo -a.11 erja Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tat. ir d an akhir masa jabatan Bupati da.n wakil Bupati pada sektor perindustrian, perdaganga.n, koperasi dan. .isana mikr kecil menengah;
12. bb. menyusun laporan akuntabilitas kinerja di ias. (LAKIP);
cc.
menyusun rekapitulasi
da.n laporan data -dz.ta
tekni seluruh
bidang teknis;
- dd. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan men gi11ventarisir permasalahan yang terjadi untuk l err, ic iar. me cari alternative pemecahannya dalam lingkuj d nas;
2. ee. mempelajari, memahami dan melaksanake.n :Jeraturan perudang-unda.ngan sebagai pedoman oelaksanaan tugas;
3. ff. memberi tugas kepada bawahan agar rnelaksan kan tugas sesuai dengan pedoman yang berlaki t;
4. gg. menilai hasil kerja bawahan dengan jala: 1 memonitor dan mengevaluasi hasil kerja ya ir tuk bahan pengembanga.n karir; dan
5. hh. melaksa.naka.n tugas lain yang diberikan ol .h atass n;
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaia.n dan Fer lengkapan mempunyai tugas pokok membantu tugas S,::-kJ ets.ris Dinas dalam merencanaka.n kegiatan, melaksanakan, rnembagi tugas-tugas dan mengontrol urusan ,:a :a warkat, kepegawaian, kehumasan, dokumentasi, p .rle ngkapan,
perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sub Bagiun Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan mempunyai Iungsi :
- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatar urusan tata warkat, kepegawaian, kehurnasan, c tokurne tasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan a at tulis serta ruang perkantoran;
- b. melakukan pembagian pelaksanaan tugas urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan c .okurnentaai, perlengkapan, perbekalan dan keperluan a.at t lis serta ruang perkantoran; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan ok h atasan;
- (3) Sub Bagian Umum, Kepegawaian clan l 'ertengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai uraian tugas se bagai beriku t :
- a. menyusun rencana kegiatan urusan t.ata we rkat, kepegawaian, kehumasan, dokurnentasi. perlengkr pan, keperluan alat tulis serta ruang perkantora: i;
- b. melaksanakan ketatawarkatan dinar. meliputi pengaturan pengelolaan surat-surat dina: bai surat masuk dan surat keluar serta pengaturar pencatatan jadwal kegiatan dinas dalam rangka kelanc..ran tugas;
- c. menyiapkan bahan-bahan kehurnasan dina s;
- d. menganalisa kebutuhan perlengkapan cla 1 .cepcrluan alat tulis kantor, kebutuhan perlerigkapau kantor, kebutuhan sarana alat dan peralatan kani.or yang lain;
- f. menyusun rencana kebutuhan pernelihar ran ' angbarang dinas;
- e. menyusun rencana kebutuhan arang dina :;
- g. melaksanakan pengadaan perlengkapan dan .ce · erluan alat tulis kantor, penataan gedung maup .ir. hals man kantor, pemeliharaan sarana peralatan kan or;
- h. melaksanakan penyusunan daftar barar.g inas menurut penggolongan dan kodefikasi barai tg;
1. melaksanakan pencatatan barang-barang nilik aerah dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A, B, C, D, E dan F;
- J. melaksanakan dokumentasi kepermhkan bars.ng selain kendaraan, tanah dan bangunan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan sensu ~ l .ar.ang milik daerah pada dinas sebagai bahan penyusur.an Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris barang milik pemerintah daerah;
1. mendistribusikan perlengkapan dan keper h au alat tulis kantor pada masing-masing bidang;
- m. menyusun bahan pengajuan penetapari scarus untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dar beban APBD dan perolehar: .. airu ya yang sah; 2
- o. melaksanakan pencatatan dan inventarisa si barang milik daerah yang berada dalam penguasaa 1 clinas;
- n. menganalisa dan menyusun us Ian penghapusan asset dinas;
- p. menyusun usulan pemindahtanganan barang milik
daerah berupa tanah dan atau banguna 1 yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan l ,ar:1ng mili daerah selain tan ah dan bangu nan;
- q. melaksanakan urusan adrninistrasi kepega aian lingkup dinas yang meliputi pelayanan ac.miru trasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berka.a claftar ur t kepangkatan, data pegawai, karn pegawai, karis/karsu, tunjangan anak atau kcluarga, BPJS, Taspen, taperum, pension, memb at usulan formasi kebutuhan pegawai, membuat us ulan izin belajar, membuat usulan izin diklat, penyesuaia t azuh. u ulan pemberian penghargaan, memberikan layanan penilaian angka kredit jabatan fungsional, pem iir.aan atau teguran disiplin pegawai, membuat usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat pi rnoerian izin menikah atau cerai, membuat usulan pt mber entian dan pengangkatan dari dan dalam jabats n, rnembuat usulan serta mengusulkan perpindahan atau mutasi pegawai sesuai peraturan yang berlaku, rr elaksanakan pengelolaan daftar penilaian pekerjaan pegawai:
- r. mengelola administrasi perj alanan dinas
- s. melakukan evaluasi pelaksanaan .ugas dan menginventarisir permasalahan lingkup tuga snya ert . mencari alternatif pemecahannya;
- t. mempelajari, mernahami dan melaksana.can perat ura perundang-undangan yang berlak .1 ses rn i tugas dan tanggungjawabnya;
- u. membagi tugas kepada bawahan;
- v. menilai basil kerja bawahan;
- w. menyusun laporan pelaksanaan 1 Ufr3.8 dan tanggungjawabnya kepada atasan; dan
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan ole h atasa
Bagian Ketiga Bidang Pengem bangan Ind · ~ tri
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16

- Bidang Pengembangan Industri mempunyai .ugas pokok membantu tugas kepala dinas dalam m .rencunakan operasional, mengelola, mengkc ordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melap rkan pelaksanaan program dan kegiatan unman pengernbangan industri; (1)
- (2) Bidang Pengembangan Industri dipirnpin , .leh K pala Bidang yang berada di bawah dan be taru.gvmg j wab kepada Kepala Dinas.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaima 1a iimaks ud dalam Pasal 16 ayat (1), Bidang Pengembar gG~'.1 Industri menyelenggarakan fungsi :
- a. merencanakan operasional urusan : t ngem bs ngan industri;
- b. mengelola urusan pengembangan iridustri
- c. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pengembangan industri; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberiks.n oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (2) Bidang Pengembangan lndustri dalam meny .lenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud ada cl. 'a: [l) diatas, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana program dan kegiatan serta kebutuhan anggaran rnasing-rnasing r ro.~;ram dan kegiatan;
- b. menyiapkan bahan rencana strategis &lt; .an rencan . kerja tahunan bidang pengem angan in Iustri;
- c. menyiapkan bahan-bahan penyusunan l,'.PJP dan RPJM sesuai bidang tugasnya;
- d. menyiapkan bahan-bahan penyusunan Ll'PD tah nan dan LPPD akhir masa jabatan -iup;-;\_ci clan Wakil Bupati sesuai bidang tugasnya;
- e. menyiapkan bahan-bahan peny sunan Ll(RI akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupat. dan Wakil Bupati sesuai bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan penyusunan rencaria rtrutegis dan rencana kerja tahunan bidarig pengrmbangan industri;
- g. mengelola dan menganalisa urusan pengembangan industri yang meliputi industri kccil me nengah dan industri agro dan hasil hutan;
- h. melaksanakan kebijakan teknis pernbina m perizinan yang meliputi tanda daftar industri da 1 surat izin usaha industri yang diterbitkan oleh bade n pelay nan perizinan kabupaten skala innestasi s / :l 10 miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangt nan te pat usaha;
1. menyediakan bahan rurnusan ke i aka dan penetapan bidang usaha inidustri;
- J. menyusun bahan kebijakan penge olaan dan pengembangan kawasan industri;
- k. melaksanakan fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan IKM dan pelatiha teknis manajernen bagi pengusaha kecil dan keterampilan b, gi pe.ngrajin serta pembinaan pejabat penyuluh ind stri dalam pengembangan industri;
- I. memberikan perlindungan kepastian beru aha terhadap usaha industri, perigenc al.an dan pengawasan terhadap pencemaran limba industri;
- m. memanfaatkan dan melaksanakan )enelitian, pengembangan dan penerapan tek 10 ogi dan mensosialisasikan hasil penelitian cic1.n penerapan
- teknologi dibidang pengembangan indust i;
- n. menyelenggarakan bimbingan teki iologi dan pengawasan mutu produksi, diversifikas r1ro. uk dan inovasi teknologi industri;
- o. menerapkan standar kompetensi dar:. n ielak sanakan pendidikan dan pelatihan pengernbangan industri bagi aparatur pembina industri;
- p. memfasilitasi akses permodalan bagi inc us.tri melalui bank dan lembaga keuangan bukan banl untuk skala tertentu sesuai peraturan perundang-u.no angs 1;
- q. menyediakan bahan-bahan an n .el aksanakan kerjasama pengembangan industri r ie.alui pola kemitraan usaha industri kecil, 11:Le ie.ngah dan industri besar serta sektor ekonomi lainrn a;
- r. melaksanakan diseminasi data i dustri dan menyusun laporan perkembangan inch, stri, potensi dan profil industri yang dikcmbangkan:
- s. melakukan monitoring, evaluasi dalarn urusan pengembangan industri;
- t. menyelenggarakan koordinasi tekni dengan bidang lain dan koordinasi teknis ditingkat yang: ebih tinggi;
- u. menghimpun, mengolah dan menganalis a da a serta penyajian data yang diperoleh dari ha 11 pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan pe ngernbangan industri;
- v. menyusun laporan pertanggungjawabar keuangan, laporan realisasi dan akuntabilitas kir erja urusan pengembangan industri;
- w. mengendalikan pelaksanaan teknis p ogram dan kegiatan dalam urusan pengembangan inuustri,
- x. melakukan pengamanan dan ernehharuan barangbarang milik daerah dalam lingk up bidang pengembangan industri;
- y. mempelajari, memahami dan meriyi lenggarakan peraturan perundang- undangan dan 1~ etentuan ketentuan teknis dalam ur isan pe 1gcm angan industri;
- z. memberikan saran dan pertim angan ti knis bidang pengembangan industri kepada atasan;
- aa. melaksanakan evaluasi dan mer.gir.ve tarisir permasalahan lingkup tugas dan furigsinya;
- bb. membagi tugas kepada bawahan;
- cc. menilai basil kerja bawah, mernberi bir ibingan dan petunjuk teknis dalam urusan ie ngern angan. industri;
- dd. melaporkan basil pelaksanaan 1 ugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada n·~a-;an, dan
- ee. melaksanakan tugas lain yang diberikan ata san:
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 18

- (1) Bidang Pengembangan Industri terdiri atas :
- a. seksi industri kecil dan menengah;
- b. seksi industri agro dan basil hutan;
- c. s&lt;?ksi ind~stri tekstil, aneka logam dan perekayasaan:
- (2) Seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) or a tas dipimpin ?leh Kepala Seksi yan~ berada di bawah dan berranggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Innustri;
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 19

- (1) Seksi Industri Kecil dan Menengah se agaim.ma tersebut pada Pasal 18 ayat (1) huruf a diatas, mernpunyai tugas pokok membantu tugas Kepala Bidang Pengembangan Industri dalam merencanakan Program da n kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengor, trol urusan industri kecil menengah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), seksi industri kecil menengah rn er punyai fungsi:
- a. menyusun perencanaan program dan. kegiatan urusan pengembangan industri kecil men.engah;
- b. melaksanakan program dan kegiau .n urusan pengembangan industri kecil menengah.
- c. melakukan pembagian tugas urusan pe: igern angan industri kecil menengah; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan ole h atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya, seksi J: uustri ecil Menengah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan dan anggar an program dan kegiatan dalam urusan in lustri kecil dan menengah;
- b. menyiapkan bahan rancangan strategis &lt;1a11 rcncana kerja urusan industri kecil dan rnencngan;
- c. menyiapkan bahan dan data-data teknis d.ilarn angka penyusunan RPJP dan RPJM dale. m urusan pengembangan industri kecil dan menengah;
- d. menyiapkan bahan dan data-data teknis d darn rangka penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahun dalam urusan pengembangan industri kecil dan menengah;
- e. menyiapkan bahan dan data-data teknis d dam angka penyusunan LKPJ akhir tahun dan LKPJ ak hir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati dal.am urusan pengembangan industri kecil dan menengs h;
- f. menyiapkan program kerja tahunan dalam angka penyusunan rencana kerja anggaran .ian dokurnen pelaksanaan anggaran dalam urusan pengern angan industri kecil dan menengah;
- g. menyusun bahan-bahan dan mclaksanakan pembinaan atas perizinan yang berl ai tar. dengan urusan pengembangan industri kecil dan me neng h;
- h. menghimpun, menganalisa bahan dar data-data teknis dalam penetapan kawasan iru lu s.tri ecil menengah;
1. melaksanakan hasil penetapan kawasan : nc.ustri keci dan menengah;
- J. menyusun bahan dan data-data teknis fas.litasi usaha
- dalam rangka pengembangan industri kecil menengah didaerah;
- k. menyusun bahan dan data-data te kr is pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha kecil Ian industri keterampilan bagi pengrajin dalarn rt ar.g lingkup industri kecil menengah;
1. menyusun bahan dan data-data teknis pembinaan pejabat fungsional penyuluh industri alam pengembangan industri kecil menengah:
- m. memberikan fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan industri kecil menengah d kabupaten:
- n. melaksanakan pelatihan teknis rnanajernen bagi pengusaha kecil dan keterampilan bagi pengrajin dalam bidang garapan pengem bangan i id LI, t. i kecil menengah;
- o. menyusun langkah-langkah dalam rangka pemberian perlindungan dan kcpastian terhadap pe.rgcmbangan industri kecil menengah;
- p. menyusun langkah-langkah pengenclalian dan pengawasan terhadap pencemaran ling· ungan se' agai dampak dari pengembangan usaha indus tri kecil dan menengah;
- q. memberikan informasi teknologi, informasi pemasaran, sumber daya manusia yang rnenyangkut urusan pengembangan industri kecil merungah ;
- r. menghimpun bahan dan data-data teknis pelaksa aan penelitian, pengembangan dan pener apun teknologi dalam urusan pengembangan mcluatri .kecil dan menengah;
- s. melakukan bimbingan, pengawasan terhadap mutu produksi, diversifikasi produk dan ino asi pr duk industri dalam urusan pengembangar. indrstri kecil dan menengah;
- t. menghimpun bahan dan data-data tekn s da · hasil bimbingan dan pengawasan yang dilak.ikan untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi sebaga i upaya pengembangan industri kecil menengah;
- u. melaksanakan standar komptensi clan melaksanakan diklat SDM aparatur pembina industri st bagai upaya pengembangan industri kecil menengah;
- v. menghimpun bahan dan data-data te kn,s d lam memberikan fasilitasi dan akses pcm idalan bagi industri kecil menengah melalui bank a.au lembaga keuangan bukan bank;
- w. menghimpun bahan dan data-data tek nis. pembi aan industri kecil menengah dalam rangka pencegahan pencemaran sebagai dampak dari kcgiate n usaha industri;
- y. pelaksanaan program dan kegiat an harus professional, transparan, akuntabel ds.n apat dipertanggungjawabkan;
- x. menghimpun, mengolah dan mengarialis a data-data teknis basil pelaksanaan peridataa, t maupun diagnosis industri kecil menengah sebagai bahan laporan pengembangan industri kecil men. .ngah;
- z. melakukan pengawasan internal dalam pe .aksanaan
program dan kegiatan dilingkungan p m,~;ernbanga mdustri kecil menengah; ·
- bb. membagi tugas kepada bawahan un tuc ke lancaran pelaksanaan tugas;
- aa. mempelajari, memahami dan melaksanaj an pera turan perundang-undangan sebagai pedo: nan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawa ;
- cc. melaporkan hasil pelaksanaan tugas .epada atasan; dan
- dd. melaksanakan tugas lain yang diberi an r leh atasan;
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 20

- (1) Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan sebagairr ar.a tersebut pada Pasal 18 ayat (1) huruf b diatas memj nr.iyai tugas pokok membantu tugas Kepala Bidang Pt ngernbanga \_ lndustri dalam merencanakan program dan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan rnengontrol pelaksanaan program dan kegiatan urusan i odustri agr dan hasil hutan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagairnai ta dii aksu ayat (1), seksi industri agro dan hasiI hutan mempunyai fungsi:
- a. merencanakan dan melaksanakan p1 ogram dan kegiatan dalam urusan industri agro dan J iasii utan; b. membagi tugas kepada bawahan - rusan ~ nc ustri agro dan hasil hutan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang dibenkan o.eh atasan;
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana te ·scbut pada ayat (2) diatas, Seksi Industri Agro dan : Ias.il Hutan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan serta kebutuhan anggaran program dan kegiatan dal un urusan industri agro dan hasil hutan;
- b. menyiapkan bahan rancangan strategis , lar. ren ana kerja urusan industri Agro dan hasil hutai.;
- c. menyiapkan bahan dan data-data tekni dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan J,mr~k~t Panjang dan Rencana Pembangunan .Jangka Meru ngah dalam urusan pengembangan industri agro dan has.I hut.an;
- d. menyiapkan bahan dan data-data tekrii s dalarn rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pernerintah Daerah tahunan dan Laporan Pe~-i) ele nggaraan Pemerintah Daerah lima tahun dal.ur; urusan pengembangan industri agro dan hasil hut a
- e. menyiapkan bahan dan data-data teknis dalarn ra gka penyusunan Laporan Keterangan Per tanggungjawaban akhir tahun dan Laporan Kete angan Pertanggungjawaban akhir rnasa iabatan Bupati dan Wakil Bupati dalam urusan pengernbangan industri agro dan hasil hutan;
- f. menyiapkan program kerja tahunan if larn rangka penyusunan rencana kerja anggaran ds n dok men pelaksanaan anggaran dalam urusan pe igernbangan
industri agro dan hasil hutan;
- h. menghimpun, menganalisa bahan fan data-data teknis dalam penetapan kawasan indi stri mdustri agro dan hasil hutan;
2. menyusun bahan-bahan dan r ielaksanaka pembinaan atas perizinan yang berkaitan dengan urusan pengembangan industri Agr dan hasil hutan; g.
1. melaksanakan hasil penetapan kawasun inclustrr agro dan basil hutan;
- J. menyusun bahan dan data-data teknis fasil itasi saha dalam rangka pengembangan industri arrc clan hasil hutan;
- I. menyusun bahan dan data-data tckr.is pcrnbinaan pejabat fungsional penyuluh inc.u stri dalam pengembangan industri kecil menengah:
- k. menyusun bahan dan data-data te er.is pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha kec.il , Ia;n industri keterampilan bagi pengrajin dalarn ruang lingkup industri kecil menengah;
- m. memberikan fasilitasi usaha dals m rangka pengembangan industri agro dan basil huran;
- n. melaksanakan pelatihan teknis manajenen bagi pengusaha kecil dan keterampilan bagi pengraji dalam bidang garapan pengembangan industri agro dan hasil hutan;
0. menyusun langkah-langkah dalam rangka pemberian perlindungan dan kepastian terhadap pe ngembangan industri agro dan hasil hutan;
- p. menyusun langkah-langkah pengcnnalian dan pengawasan terhadap pencemaran lingku igan se agai dampak dari pengembangan saha ind.rstrt agr dan hasil hutan;
- q. memberikan informasi teknologi inforrnasi pemasaran, sumber daya manusia yang m(: nyangkut urusan pengembangan industri agro dar: l .auil hutan;
- r. menghimpun bahan dan data-data teknis oelaksanaan penelitian, pengembangan dan penera P in teknologi dalam urusan pengembangan industri agro clan basil hutan;
- s. melakukan bimbingan, pengawasan te : iac.ap mutu produksi, diversifikasi produk dan ino a si pr duk industri dalam urusan pengernbangan industri agr dan hasil hutan;
- t. menghimpun bahan dan data-data tek n.s dari basil bimbingan dan pengawasan yang dila ukan untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi ebagai paya pengembangan industri agro dan b a sil h u an;
- u. melaksanakan standar kompetensi dan m laksanakan diklat SDM aparatur pembina inclustri st bagai upaya pengembangan industri agro dan hasil ;,.u an;
- w. menghimpun bahan dan data-data tekni-. pernbinaan industri kecil menengah dalam rang, .a pcncegahan
- v. menghimpun bahan clan dataata t&lt; kni dalam memberikan fasilitasi dan akses pernodalan bagi industri agro dan basil hutan melalui bank ata lembaga keuangan bukan bank;
pencemaran sebagai dampak dari keg atan usaha industri;
- x. menghimpun, mengolah dan menganali ia data-data teknis hasil pelaksanaan pendataa n ma pun diagnosis industri sebagai baha 1 laporan pengembangan industri agro dan hasil hutan;
- y. pelaksanaan program dan keg.aian harus professional, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan;
- z. melakukan pengawasan internal dalam pe.aksanaan program dan kegiatan dilingkungan pe ngcmbangan industri agro dan hasil hutan;
4. aa. mempelajari, memahami dan melaksanak in pe aturan perundang-undangan sebagai pedornar. dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab;
- cc. melaporkan hasil pelaksanaan tuga k e Jat:.a at san; dan
6. bb. membagi tugas kepada bawahan untu.1 kelancaran pelaksanaan tugas;
- dd. melaksanakan tugas lain yang diberikan ole :t ata. .an;
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 21

- (1). Seksi Industri Tekstil, Aneka Logarn dan lere ay' saan sebagaimana tersebut pada Pasal 18 ayat p; huruf c mempunyai tugas pokok membantu tugas K .pala Bidang Pengembangan Industri dalam merencanaka-i program dan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dar mengontrol pelaksanaan program dan kegiatan urusan 1. du stri tekstil, aneka logam dan perekayasaan;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagairna ia dimaksud ayat (1), seksi industri tekstil, aneka logarn dan perekayasaan mempunyai fungsi :
- a. merencanakan dan melaksanakan p ·ogram dan kegiatan dalam urusan industri teks til, ane ca logam dan perekayasaan;
- b. membagi tugas kepada bawahan uru ·a:t in ustri tekstil, aneka logam dan perekayasaan d. n
- c. melaksanakan tugas lain yang dibe ikar: &lt; len atasan;
- (3). Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana t&lt; rsebut pada ayat (2) diatas, Seksi lndustri tekstil, anek.i .ogarn dan perekayasaan mempunyai uraian tugas sebagi · 1 erikut:
- a. menyusun rencana kegiatan serta kebutuha anggaran program dan kegiatan datarn urusan industri tekstil, aneka logam dan perekay.isaa ;
- c. menyiapkan bahan dan data-data tekrris &lt; Ialam rangka penyusunan RPJP dan RPJM dalam urusa pengembangan industri tekstil, aneka Iogam dan perekayasaan;
- b. menyiapkan bahan rancangan strategis ds.n rencana kerja urusan industri tekstil, ane, a lcgarn dan perekayasaan;
- d. menyiapkan bahan dan data-data teknis « lalarn rt ngka penyusunan LPPD tahunan dan LPPD hrna tahun dalam urusan pengembangan ind istri t kstil. aneka
logam dan perekayasaan;
- e. menyiapkan bahan dan data-data tekrns dalam r ngka penyusunan LKPJ akhir tahun dan LERI akhir rnasa jabatan Bupati dan Wak:il Bupati ia lam urusan pengembangan industri tekstil, aneka lcgarn dan perekayasaan;
- f. menyiapkan program kerja tahunan d.dam rs ngka penyusunan rencana kerja anggaran d in clokumen pelaksanaan anggaran dalam uru sa n pe nge m bangan industri tekstil, aneka logam dan perekay. saan;
- g. menyusun bahan-bahan dan rr.elaksanakan pembinaan atas perizinan yang berka itan dengan urusan pengembangan industri tekstil, .meka I gam dan perekayasaan;
- h. menghimpun, menganalisa bahan clan ata-data teknis dalam penetapan kawasan industri te-kstil, aneka logam dan perckayasaan:
1. melaksanakan hasil penetapan kawasan industri tekstil, aneka logam dan pereka yasaan:
- J. menyusun bahan dan data-data teknis la ·ili .asi saha dalam rangka pengembangan inclustri t -k stil, aneka logam dan perekayasaan;
- k. menyusun bahan dan data-data teknis pernbmaan pejabat dalam rangka pengawa ai terhadap operasional industri tekst il, BJ ek» logam dan perekayasaan;
1. menyusun langkah- langkah dalarn rangka pcm berian perlindungan dan kepastian terhadap pe ngemba ngan industri tekstil, aneka logam dan perekay. saan:
- m. menyusun Iangkah-langkah perigen. lar.an dan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan se oagai dampak dari pengembangan usaha ma uszri tekstil, aneka logam dan perekayasaan;
- o. menghimpun bahan dan data-data teknis pelaks naan penelitian, pengembangan dan pcnerap an teknologi dalam urusan pengembangan industri teks 1, aneka logam dan perekayasaan;
- n. memberikan informasi teknologi, informasi pemasaran, sumber daya manusia yang rnenyangkut urusan pengembangan industri tekstil: me a logam dan perekayasaan;
- p. melakukan bimbingan, pengawasan ter nadap mutu produksi, diversifikasi produk clan inc vasi produk industri dalam urusan pengembangan industri teksti, aneka logam dan perekayasaan;
- r. melaksanakan standar komptensi dan melaksanakan diklat SDM aparatur pembina industri s ,b· gai upaya pengembangan industri tekstil, aneka logam dan perekayasaan;
- q. menghimpun bahan dan data-data te kr is dari basil bimbingan dan pengawasan y;:mg dilal uka untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi se bagai paya pengembangan industri tekstil, ane ka Iogam dan perekayasaan;
- s. menghimpun bahan dan data-data tcknis alam memberikan fasilitasi dan akses bagi in. lu stri t kstil,
aneka logam dan perekayasaan rnelalr i bank atau lembaga keuangan bukan bank;
- t. menghimpun bahan dan data-data te r.ni s perubinaan industri tekstil, aneka logam dan perekaj asaan dalarn rangka pencegahan pencemaran sebagai darnpak dari kegiatan usaha industri;
- u. menghimpun, mengolab dan menganalisa lata-data teknis basil pelaksanaan pendatas n maupun diagnosis industri sebagai baha n la oran pengembangan industri tekstil, aneka Iogam dan perekayasaan;
- v. pelaksanaan program dan kegia tan harus professional, transparan, akuntabel d an apat dipertanggungjawabkan;
- w. melakukan pengawasan internal dalarn pelakss naan program dan kegiatan dilingkungan engernbs ngan industri tekstil, aneka logam dan pcrekay isa an:
- x. mempelajari, memahami dan melaksar.akan peraturan perundang-undangan sebagai pedornan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawa b;
- y. membagi tugas kepada bawahan untu · kelan aran pelaksanaan tugas;
- z. melaporkan basil pelaksanaan tugas kepatla atasan; dan
8. aa. melaksanakan tugas Jain yang diberi an 1 .leb a asa n ;
Bagian
Keernpat
Bidang Perdagangan
- (1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas po .ok membantu tugas Kepala Dinas dalam merencanakan .irogram dan kegiatan, mengelola, mengkoordinasikan , me ngendalikan , mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas alam urusan perdagangan;
- (2) Bidang Perdagangan dipimpin oJeh . .epala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung ja · 'ab l« pada Kepala Dinas.
- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok scbagaima 'ia dim· ksud dalam Pasal 22 ayat (1) diatas, Bidang Perdagr ngan mempunyai fungsi:
- a. merencanakan dan melaksanakan p ogram dan kegiatan operasional dalam urusan perclaga ngari;
- b. melakukan pengenda]ian, evaluasi da n pela oran dalam urusan perdagangan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikar o.eh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
- (2) Bi dang Perdagangan dalam melaksana. .a a f ungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mernpunyai uraian tugas:
- a. menyelenggarakan penyusunan rencai a program dan kegiatan serta kebutuhan anggaran masing-masing program dan kegiatan dibidang perdagaru .an;
- b. menyiapkan bahan rencana strategis Ian rencana kerja tahunan bidang perdagangan,
- c. menyiapkan bahan-bahan penyusunar l~RJP dan RPJM sesuai bidang tugasnya;
- d. menyiapkan bahan-bahan penyusunan PPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupat \_ clan Wakil Bupati sesuai bidang tugasnya;
- e. menyiapkan bahan-bahan penyusunan LKP,J akhir tahun dan akhir masa jabatan Bu oat i clan Wakil Bupati sesuai bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan penyusunan rencana stategi: dan rencana kerja tahunan bidang perdagang. in.
- g. mengelola dan menganalisa urusan perdagangan yang meliputi pengembangan dan pcnataan pas.ar, sarana dan prasarana dan pembinaan usaha erlindungan konsumen, perdagangan antar pula 1 d ar ekspor impor;
- h. merumuskan kebijakan perdagangan ualar negen yang meliputi:
- a. pembinaan atas izin yang diperoleb yang terdiri izin jual beli barang-barang panga, 1 kebut uhan pokok, izin jual beli barang sandang ps.kaian, izi jual beli papan bangunan dan izin-izin lain s perti izin usaha pasar modern dengan l ia s 2000 M 2 yang terkait dalarn urusan perdug, m,~;an dalam negeri;
- b. melakukan pengawasan terha.la; daftar keagenan dan distributor, pengawasan daftar usaha waralaba lokal, pengawas.m terhadap tanda daftar gudang dengan luas d .bawah 2500 M2;
- c. pembinaan dan pengawasan, mo iitoring dan evaluasi atas penerbitan izin pecdagangan kategori dalam pengawasan skak . .cabupaten SIUP minuman beralkohol golongs n B dan C untuk pengecer, penjualan langsung untuk diminum ditempat, pengecer c an penjual langsung untuk diminum ditempat untuk minuman beralkohol menganc u ng rempah sampai dengan 15%, rekomendasi s:UP bahan berbahaya dan rekornendas.i peng kuan perdagangan kayu antar pulau;
- d. penyelenggaraan, pembinaan dar. pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan iruorrnasi pasar dan stabiltas harga yang meliput:i m mitering dan fasilitasi kegiatan distribusi bahan kebutuhan pokok dan pemantauan serta penc atuan usaha jasa perdagangan;
- e. melakukan pembinaan clan pe.ngawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negen;
- f. pelayanan dan penanganan pcnyele-saian sengketa konsumen;
1.
- g. pengusulan pembentukan HPf K kcpada pemerintah daerah dengan berkoordinasi pada provinsi dan fasilitasi operasional ::-ip 'K;
- h. melakukan koorclinasi clan so s.aliss,si dalam pelaksanaan kebijakan alarn pt.nga asan peredaran barang dan jasa;
1. melakukan pembinaan, sosialis.asi, publikasi, koordinasi serta evaluasi pen velenggaraan perlindungan konsumen;
- J. memfasilitasi pembinaan pengen. la.ian SDM metrologi legal skala kabupaten;
- k. memfasilitasi pengadaan standar ukuran clan laboratorium metrologi legal, pelaya: 1a:1 tera clan tera ulang alat UITP;
1. memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala kabupatcn;
- m. melaksanakan pcnyuluhan dan p rngawasan terhadap penggunaan alat UTTP da: BD KT;
- n. pembinaan aparatur operasional alat U'[TP; clan
- o. pengawasan terhadap pelanggarun un angundang perlindungan konsurnen;
10. merumuskan kebijakan teknis perda 1aLgan luar negeri ekspor impor yang meliputi :
- a. penyediaan bahan erumusan kebij kan, koordinasi, sosialisasi, rnorritoririg d m pelaporan ekspor dan impor, penerbitan SIG\, penelusuran keterangan asal barang;
- b. pengambilan contoh, pengujian, mspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang '.-le ng: meliputi pengambilan contoh yang dila cukan oleh production possibility curve PPC) yang teregistrasi, pengujian dan inspeksi tcknis yang dilakukan oleh lembaga uji ii: soeksi 1 eknis sertifikasi yang terakredita i adan ter egistrasi;
- c. penyediaan bahan erumusan kebij kan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaar monitoring dan pelaporan penyediaan informasi potensi ekspor claerah;
- d. penyediaan bahan rumusari kebijakr.n penetapan kesepakatan penyecliaan komodit; s. -bagai bahan ekspor;
- e. pemberian fasilitasi bimbingan teknis dan evaluasi dibidang perdagangan lus r negeri; dan
- f. mendorong meningkatnya p odi ksi e spor daerah;
- J. merumuskan kebijakan teknis mor itoring dan sosialisasi kerjasama perclagangan intr.rr asional yang meliputi hasil-hasil kesepakatan ke iasama perdagangan, subsidi, perdagangan bilate ra l;
- k. merumuskan kebijakan teknis perclagang ar. bcrj. ngka komoditi, alternatif pembiayaan sistern resi guclang dan pasar lelang yang meliputi :
- a. koordinasi penanganan ka sus-kasus yang berkaitan clengan perdaganga n erjangka komocliti clan pembinaan kornoditas; dan
- b. pembinaan, pengaturan clan peng.rwa an yang
bersifat teknis terhadap penye.enggaraan da pelaku pasar lelang skala kabupate n
1. melaksanakan pembinaan dan pengawa sau. evaluasi dan pelaporan terhadap seluruh perizinai 1 yang terkait pada sektor bidang perdagangan;
- m. memberikan perlindungan kepasuai i berusaha terhadap usaha perdagangan;
- n. melaksanakan diseminasi data perdagangan dan menyusun laporan perkembangan harga barangbarang sandang, pangan dan papan. p tcnsi usaha komoditi daerah dan profil usaha y tg erjangka komoditi daerah;
- o. menyusun konsep kebijakan, pedoman .Iar. pet njuk teknis pengembangan dan penataan pasa r, pembinaan dan pengawasan serta perneliharaan sarana dan prasarana;
- p. menyelenggarakan tcknis pcrpasaran yang meliputi kegiatan pengembangan pasar dan penataan pedagang pasar demi ketertiban pasar;
- q. menyelenggarakan pengaturan, pernai ifaatan dan pengawasan penggunaan kios serta lahan dilingkungan pasar;
- r. melakukan pembinaan pasar swasta clan pasar tradisional;
- s. menyelenggarakan pernbinaan dan pengawasan tek nis kegiatan penataan pasar, ketertiban, kelx-rsihan pasar serta bekerjasama dengan berbagai pihak terkait;
- t. melakukan monitoring, evaluasi clan pt laporan atas kegiatan penataan pasar;
- u. menyiapkan kebutuhan, pengaturan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasa ·;
- v. Menyiapkan regulasi dalam pengaturan, pemanfaatan pasar sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah kabupaten;
- w. menyelenggarakan koordinasi teknis de gan bidang lain dan koordinasi teknis ditingkat yang lebih tinggi;
- x. menghimpun, mengolah dan menganali: a data serta penyajian data yang diperoleh dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan perdagangan:
- y. menyusun laporan pertanggungjawaba t .ceua gan, laporan realisasi dan akuntabilitas k ir. erja urusan perdagangan;
15. aa. melakukan pengamanan dan pemelihai aan a rangbarang milik daerah dalam Iingkup bidang perdagangan;
- z. mengendalikan pelaksanaan teknis p ogram dan kegiatan dalam urusan perdagangan;
17. bb. mempelajari, memahami clan me ny ele-aggarakan peraturan perundang-undangan dnn ketentuanketentuan teknis dalam ur usan rx ngern ba ngan industri;
- dd. melaksanakan evaluasi dan rnenginventarisir permasalahan lingkup tugas dan fungsinj a;
- cc. memberikan saran dan pertimbangan t .knis bidang pengembangan industri kepada atasan;
20. ee. membagi tugas kepada bawahan demi «elancaran
- pelaksanaan tugas;
- menilai hasil kerja bawah, memberi brmbmaan dan petunjuk teknis dalam urusan per .lag.3 nr&lt;an; 0 ff.
- hh. melaksanakan tugas lain yang dibcrik.an at~~san;
- gg. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada at asan, dan
- (1) Bidang Perdagangan terdiri atas :
- a. seksi pengembangan pasar dan pena taa n saran a distribusi perdagangan;
- b. seksi bina usaha dan perlindungan konsumen;
- c. seksieksporimpor
- (2) Seksi sebagaimana terse but pada ayat 11) di : tas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan be rtanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan;
- (1) Seksi Pengembangan Pasar clan Periat ian Sarana Distribusi Perdagangan sebagaimana dirnaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pckok mernbantu tugas kepala bidang dalam rnerencanakan irogram dan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas d . mengontrol urusan pengembangan dan penataan pasar, sarana dan prasarana perdagangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaima ia dimaksud pada ayat 1, Seksi Pengcmbangan Pasar d m Pcnataan Sarana Distribusi Perdagangan mempunya! Iut igai :
- a. merencanakan dan melaksanakan p ·ograrn dan kegiatan serta kebutuhan anggaran dalarn urusan pengembangan dan penataan pasar. sarana dan prasarana perdagangan;
- b. melakukan pembagian tugas kepada bav -al an dalam urusan pengembangan dan penataan p isar, S' rana dan prasarana perdagangan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan c leh atasan;
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimar a dimaksu pada ayat (2), Seksi Pengembangan Pasar d in Periataan Sarana Distribusi Perdagangan mernpunyai · iraian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan serta kebut han anggaran program dan kegiatan .- alam urusan pengembangan dan penataan pasar, sarana dan prasarana perdagangan;
- b. menyiapkan bahan rancangan strategis Ian rencana. kerja urusan pengembangan dan pens taan pasar, sarana dan prasarana perdagangan;
- c. menyiapkan bahan dan data-data teknis o alarn rangka penyusunan RPJP dan RPJM clalarn urusan pengembangan dan penataan pasar, sarana dan prasarana perdagangan;
- d. menyiapkan bahan dan data-data teknis daJam rangka penyusunan LPPD tahunan dan LPP[i iima tahun dalam urusan pengembangan aan pet ataan pasar, sarana dan prasarana perdagangan;
- e. menyiapkan bahan dan data-data teknis dalam rangka penyusunan LKPJ akhir tahun dan LKF,J akhir masa jabatan Bupati dan Wakil B pati d darn urusan pengembangan dan penataan pasar , s.s.ra a dan prasarana perdagangan;
- f. menyiapkan program kerja tah: nan c als.m rangka penyusunan rencana kerja anggaran clan dokumen pelaksanaan anggaran dalam urusan pongembangan dan penataan pasar, sarana dar prasarana perdagangan;
- g. menyelenggarakan dan rnelaksanaka pengaturan, pemanfaatan, penataan Kios, Los terbuka serta lahan dalam lingkungan pasar;
- h. melaksanakan monitoring pelaksana, in egiatan pengembangan dan penataan pasar;
1. melaksanakan pengembangan pasar da 1 monitoring sarana dan prasarana pasar;
- J. melaksanakan pembinaan pasar de sa dan pasar swasta;
- k. menyelenggarakan pengelolaan atas retri rusi kios dan los serta retribusi penggunaan lahan pasar sebagai sarana jual beli guna peningkatan per ds.patan asli daerah;
- l. melakukan monitoring, evaluasi dan pe laporan atas pelaksanaan pengelolaan retribusi dai-ran dengan berkoordinasi dengan SKPD ter k.ut dengan pendapatan daerah;
- m. menghimpun, mengolah dan menganali: a data yang diperoleh atas pelaksanaan pengelolaan retribusi daerah sebagai bahan evaluasi untuk per· iaikan dalam peningkatan kinerja dan pendapatan retri ousi asar;
- n. melaksanakan pendataan jurnlah peda gang s -laku pengguna sarana pasar dan jenis baraug dagangan secara kontinyu;
- o. melakukan pembinaan dan pengawasan pedagang atas penggunaan alat UTTP dan B DKT sesuai peraturan perundang-undangan;
- p. melaksanakan pembinaan dan pernantauan pengelolaan sarana dan prasarana pa sar dun kondisi sarana dan prasarana pasar;
- q. menciptakan kondisi pasar seb.agai kawasan perdagangan yang aman, tertib, bersih;
- r. melakukan koordinasi antar instansi ·~e kait de-ngan kebersihan dan keamanan pasar;
- s. melakukan monitoring, verifikasi dai t pelaporari harga-harga barang kebutuhan sandang, pangan dan papan secara kontinyu serta laporan pt rkernbangan harga kebutuhan pokok lainnya;
- t. menyusun laporan akuntabilit.as kei ier a dalam pelaksanaan tugas urusan pengernbangan dan penataan pasar, sarana dan prasarana pe dagangan;
- u. menyusun laporan pertanggungjawa ban keuarigan
atas pelaksanaan seluruh program , lar ke iatan urusan pengembangan dan penat.aan l iasa r, , arana dan prasarana;
- v. melakukan pengawasan internal dalam pelaks naan kegiatan pengembangan dan penataai: ia s.ar. , arana dan prasarana perdagangan:
- w. mempelajari, memahami dan melal sanal.an pers turan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- x. melakukan invetarisasi masalah yang c imungkinkan serta mencari solusi alternative pcmccah, .nnva;
- y. membagi tugas kepada bawahan untu« kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya
- z. menilai hasil kerja bawahan secara berjei .jang,
6. aa. melaporkan hasil pelaksanaa tugas kep, ida atasan;
7. bb. melaksanakan tugas lain yang diberikan ile h ata an;
- (1) Seksi Bina Usaha dan Perlindung: n Ko sumen sebagaimana terse but pada Pasal 24 ayat ( l. l h uf b mempunyai tugas pokok membantu tugas k epala bidang dalam merencanakan program dan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mer.goutrol urusan bina usaha dan perlindungan konsurnen;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok se bagairna a. imaksud pada ayat (1), Seksi Bina Usaha dan oerlindungan konsumen mempunyai fungsi :
- a. merencanakan dan melaksanakan p ~ogram dan kegiatan serta kebutuhan anggaran d. Jam urusan bina usaha, perlindungan konsurnen:
- b. melaksanakan pembagian tugas epa la bawahan dalam urusan bina usaha, perlindunga 1 ~:on, urneri, perdagangan;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan c leh ala, an;
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya scbagaimar.a dimaksud pada ayat (2), Seksi Bina Usaha dan Perlind ngan Konsumen mempunyai uraian tugas sebagai be rikut :
- a. menyusun rencana kegiatan serta kebut uhan anggaran program dan kegiatan dalam urusan Bina Usaha dan Perlindungan Konsumen;
- b. menyiapkan bahan rancangan strategis ds.a rencana kerja urusan Bina Usaha clan l'e::lind ngan Konsumen;
- c. menyiapkan bahan dan data-data teknis, ualarn rangka penyusunan RPJP dan RPJM dalarn · m.san Bina Usaha dan Perlindungan Konsumen;
- d. menyiapkan bahan dan data-data teknis ualar rs ngka penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahun dalam urusan Bina Usaha dan 'e:~lmdungan Konsumen;
- e. menyiapkan bahan dan data-data tekrus ualarn rs ngka penyusunan LKPJ akhir tahun dar LKR · s.khir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati dalarn urusan Bina
- Usaha dan Perlindungan Konsumen;
- f. menyiapkan program kerja tahurian c alarn rangka penyusunan rencana kerja anggaran &lt; an dokumen pelaksanaan anggaran daJam unman Bi ia Usaha dan Perlindungan Konsumen;
- g. melakukan pembinaan atas terbitriya izi 1 yang tcrdiri dari izin usaha industri, izin ewa clan iual beli, izin usaha minuman beralkohol pengecer at., p njual langsung untuk diminum, izin u saha J .asa modern dengan luas arel 2000 M 2 atau lebih;
- h. melakukan pengawasan terhadap keage ran produk si dalam negeri, pengawasan tanda dat .ar waralaba lokaJ, pengawasan terhada tanda d iftur gudang dengan luas dibawah 2500 M 2;
1. melakukan pengawasan terhadap t anda daftar lembaga perlindungan konsumen swaday 3. ma 'Y' rakat (LPKSM);
- J. melakukan pembinaan dan penga vasan pc la ·s· naan izin pendaftaran jasa bisnis clan jasa disti ibu i:
1. melakukan penyelenggaraan, pern b: na . .111, dan pengawasan, monitoring dan e aluasi se ta J ela oran kegiatan informasi dan stabilisasi harga : -aJlg meliputi monitoring dan fasilitasi kegiatan dist ibusi bahan kebutuhan pokok masyarakat, mernan la 1 ::,ergeraka harga-harga barang kebutuhan pokok ,\_ ai t usaha serta jasa perdagangan lainnya;
- k. melakukan pembinaan dan pengawa ai , .nonitoring dan evaluasi rekomendasi SIUP minurru n be aJkohol golongan B dan C untuk pengecer itau pcnjuaJ langsung untuk diminum ditempat, ek 1 nendasi SIU pengecer atau penjual langsung unt rk diminum ditempat untuk rninuman beralkoh-· mer ga dung rempah sampai dengan 15%, rekornendas i rnup bahan berbahaya dan rekomendasi SilJP peruzakuan kayu antar pulau;
- m. melakukan pembinaan, pengawasan, Fl&lt; nitoring dan evaJuasi peningkatan penggunaan pm luk i dalam negen;
- o. mengusulkan pembentukan BPSK kepad L pernermta daerah dengan berkoodinasi dengan irovinsi dan fasilitas operasionaJ BPSK;
- n. melakukan pembinaan, sosialisas t , iulormasi, publikasi, koordinasi serta evalt asi dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen .
- p. melakukan koordinasi pengawasan perer aran baranz dan jasa kebutuhan pokok masyarakat;
- q. memberikan informasi dan pelaporan terl ac.ap potensi usaha perdagangan didaerah;
- r. melakukan sosialisasi kebijakan, per bi aa.n , pengawasan teknis metrologi legal yang m eliputi :
- b. melaksanakan pengadaan fasilit.as st· nda ukuran dan laboratoriu meti olcgi legal, pelayanan tera dan tera ulang alat (J': TP;
1. memberikan fasilitasi dan pemb.naan serta pengendalian Sumber Daya Man,u ia metrologi skala kabupaten;
- c. memfasilitasi penyelenggaraan kerjasarna metrologi legal skala kabupaten;
- d. melaksanakan pengawasan, p,:-n: uluhan dan pengamatan penggunaan alat UTTP dan BDKT di pasaran; dan
- e. melakukan pembinaan operasa 1 .al reparatir UITP
- s. menyiapkan bahan masukan sebagai per tirnb ngan perumusan teknis kebijakan ekspor rnaupun irnpor;
- t. menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis pengembangan ekspor daerah;
- u. menyiapkan bahan perumusan kcbi ak.an teknis terhadap kerjasama perdagangan internasional yang meliputi hasil-hasil kesepakatan dan kerjs sarna perdagangan;
7. v . menyiapkan konsep surat keterangan a sal barang atau certivicate origin (CO);
- w. melakukan koordinasi dan sosialisa ·i kebijakan ekspor impor skala kabupaten;
- x. melakukan pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi produk ekspor maupun impor yang dilakukan oleh lembaga uji inspeksi teknis yang terakreditasi:
- y. mendorong peningkatan usaha perdags ngan ekspor daerah;
- z. melaksanakan pendataan usaha korncrlit i clan potensi komoditi daerah, data-data kornoditi perdag, ngan antar pulau;
12. aa. menyusun laporan akuntabilitas kinezja ;
13. bb. menyusun laporan pertanggungjawaba n keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan clalam urusan Bina Usaha dan Perlindungan Konsurnen
- cc. menghimpun seluruh data-data yang diperole untuk diolah dan dianalisa dalam urusan Bin t ·Jsaha dan Perlindungan Konsumen;
- dd. mempelajari, memahami, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagai ped man pelaksanaan tugas dan fungsinya;
16. ee. memberikan saran dan pertimbangan toki is kepada atasan;
17. ff. melakukan monitoring, evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsinya dan menginventarisir perrnasalahan dalam urusan Bina Usaha dan :&gt;erlind ngan Konsumen;
18. gg. membagi tugas kepada bawahan untu -kclan aran pelasanaan tugas dan fungsinya;
19. hh. menilai kinerja bawahan secara berjeujang ntuk bahan pengembangan karir
11. melaporkan hasil pelaksanaan tugas keps dEL at.asan;
21. JJ. melaksanakan tugas lain yang diberikan .rtasan;
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 27

- (1) Seksi Ekspor dan Impor sebagaimana tersebut pada Pasal 24 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok rnembantu tugas kepala bidang dalam merencanaka n program dan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas da n mengontrol urusan ekspor dan impor;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaii -iftnH dim ksud pada ayat (1), Seksi Ekspor dan Impor rnempunyai u gsr :
- a. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan serta kebutuhan anggaran dalarn urusan bina usaha, perlindungan konsurnen;
- b. melaksanakan pembagian tugas kepada ba -aha dalam urusan bina usaha, perlindur.gan konsume , perdagangan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan ileh ata an;
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya sebagairnai ta dimaksud pada ayat (2) diatas, Seksi Ekspor dan Imper mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan serta kebutuhan anggaran program dan kegiatan dalarr, u 'usan Ekspor dan Impor;
- b. menyiapkan bahan rancangan strategis dan rencana kerja urusan Ekspor dan Impor;
- c. menyiapkan bahan dan data-data teknis . laiarn · ngka penyusunan RPJP dan RPJM dalam 111 usan Ekspor dan lmpor;
- d. menyiapkan bahan dan data-data teknis c iaJam rangka penyusunan LPPD tahunan clan LP:?D lima tahun dalam urusan Ekspor dan Impor;
- e. menyiapkan bahan dan data-data t .knis c Ialarn rangka penyusunan LKPJ akhir tahun dan LKP. J akhir masa jabatan Bupati dan Waki1 Bupati dE lam urusan Ekspor dan Impor;
- f. menyiapkan program kerja tahunan d.tls.rn rs ngka penyusunan rencana kerja anggaran dan duk men pelaksanaan anggaran dalam urusan Ekspor dan Impor;
- g. melakukan pembinaan dan pengemban an komoditi ekspor dan impor daerah serta kegiatan per ags ngan luar negeri lainnya, melakukan perns ntauan clan evaluasi serta peningkatan kerjasama iengan dunia usaha dalam urusan ekspor dan impor kc rnoditi;
- h. melaksanakan pelayanan rekomendas. penerbitan dokumen ekspor dan impor komoditi;
1. Melaksanakan kegiatan promosi korncdit i «kspor dan impor;
- J. melakukan koordinasi dan so siali sas i kebijakan ekspor dan impor;
1. memberikan masukan untuk per urrrusan kcbi akan dalam urusan ekspor dan impor;
- k. melakukan monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dalam urusan ekspor dan imper;
- m. melakukan sosialisasi, dan pelaporan atas penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) penelusuran asal barang
yang ditunjuk;
- n. melakukan sosialisasi kebijakan dan p. ·laporan atas penerbitan angka pengenal imporrir (AF'I)
- o. memberikan masukan, sosialisasi fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring cla 1 pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor :. .omoditi daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan;
- p. memfasilitasi pemberian bimbingai texnis dan evaluasi dalam urusan ekspor dan im po r;
- q. mengkoordinasikan bawahan agar terjal n ke asama yang baik dan saling mendukung;
- r. menilai hasil kerja bawahan ur tuk bahan pengembangan karir;
- s. melaksanakan tugas kedinasan yang d, berikan ole atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya deu
- t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Zkegiatan kepada atasan;
Bagian Kelima
Bidang Koperasi dan UKM
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 28

- (1) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Meriengan mernp nyai tugas pokok membantu tugas Kepala IJi as dalam merencanakan dan melaksanakan prograi n kegiatan, mengelola, mengkoordinasikan, me ngendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program da kegiatan dalam urusan kopera si dan usaha mi cro kecil dan menengah;
- (2) Bidang Koperasi dan UKM dipimpin oleh Kc ps.la Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jaws.b kepada Kepala Dinas.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dim.iksud dalam Pasal 28 ayat (1), Bidang Koperas: dan UKM menyelenggarakan fungsi :
- a. merencanakan dan melaksanakan pi ogram dan kegiatan dalam urusan koperasi dan usaha mikr kecil menengah;
- b. melaksanakan pengendalian, evaluasi ds n pelaporan dalam urusan koperasi dan usaha mxro kecil menengah; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberrkari ata:an sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (2) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana .irogram da kegiatan serta kebutuhan anggaran masing-rnasing program dan kegiatan dibidang Kopers s c.an Usaha
.
'.
Mikro Kecil Menengah;
- b. Menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja tahunan bidang Koperasi dart U::-aJ a. Mikro Kecil Menengah;
- c. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan RPJP dan RPJM dalam urusan bidang Koper as dan Usaha Mikro Kecil Menengah
- d. Menyiapkan bahan-bahan penyusuna i I PPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupa i dan Wakil Bupati dalam urusan bidang Koperasi can saha Mikro Kecil Menengah;
- e. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabata Bupa i dan Wakil Bupati dalam urusan bidang Kopera s dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis da rencana kerja tahunan bidang Koperas i dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
- g. Menyelenggarakan penyusunan rencana program dan kegiatan serta kebutuhan anggaran masing-masing program dan kegiatan dibidang Kopera, i dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
- h. Menyiapkan bahan rencana strategis Ian encana kerja tahunan bidang Koperasi dan Us.aha vlikro Kecil Menengah;
1. Menyiapkan bahan-bahan penyusunar RP.JP dan RPJM sesuai bidang tugasnya;
- J. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan LPPD tabunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupat :lan Wakil Bupati bidang Koperasi dan U saha Mikro Kecil Menengah;
- k. Menyiapkan bahan-bahan penyusun.s .. n LKP,J akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupa1 i dai Wakil Bupati sesuai bidang Koperasi dan U sah t Mikro Kecil Menengah;
1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategi dan rencana kerja tahunan bidang Koperasi clan Usaha Mikro Kecil Menengah;
- m. Mengelola dan menganalisa data-data ti knis urusan kelembagaan dan pemberdayaan koperasi:
- n. Melakukan analisa bahan-bahan pembentukan, penggabungan, peleburan dan pembubaran ko erasi;
- o. Melakukan analisa teknis terhadap datn-uata untuk pengesahan pembentukan, penggabungaa, peleburan dan pembubaran koperasi;
- p. Melaksanakan hasil-hasil pengesahan perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut pt: nggabu gan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi;
- q. Pembubaran koperasi ditingkat kabupaten harus berdasarkan dengan pedoman pemerir.tah tentang pembubaran koperasi;
- r. Melakukan pembinaan dan pengawas.m Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Usaha !'m ipan Pinjarn (USP);
- s. Menghimpun dan menyus n &gt;a~tan-bahan pengesahan akta pendirian, pcrubahs n anggaran
- dasar, penggabungan koperasi se aga; «dun hukum;
- t. Melaksanakan hasil-hasil penetapan unggulan dan kinerja koperasi dan UMKM;
- u. Menyelenggarakan penilaian keschatan 1{~.:p clan USP dan klasifikasi koperasi yang sehat dan a ktif;
- v. Melaksanakan pembinaan, birnb ngan dan penyuluhan koperasi simpan pinjarn clan usaha simpan pinjam dalam pernbuatan lapor.an neraca tahunan dan akuntansi koperasi;
- w. Memfasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian sengketa sebagai akibat ptmbubaran KSP dan USP;
- x. Memberikan sanksi administratif kepada K~,P dan USP yang tidak memperhatikan ke ajil» nya k pada anggota koperasi;
- y. Mendorong pertumbuhan dan per.iasyarakatan koperasi melalui penyusunan bahari-bah m bimbingan dan kemudahan koperasi, perlind ir gan k pada koperasi dan rencana operasi nal k per a. ·i;
- z. Melaksanakan pedoman standar pelaya na i minimal dibidang koperasi dan usaha mikro kec i I nene ngah;
- aa. Merumuskan kebijakan teknis alok asi fa ilitas pembiayaan koperasi dan UMKM mela h i bar k milik koperasi, lembaga keuangan non an k dan lembaga keuangan alternatif lainnya;
- bb. Melakukan monitoring dan evalua 1 terhadap toperasi yang mendapat pembiayaan atau permotlalan dari dana APBN, APBD maupun dans 3lfMN serta pembiayaan atau permodalan lainnya;
- cc. Mengkoordinasikan keter aduan rogram pemberdayaan koperasi dengan tuj us n pendirian koperasi;
- dd. Menghimpun, mengolah dan menga 1~ lisa seluruh data-data teknis koperasi akti f dan tida c ; ik .if:
- ee. Melaksanakan pendataan dan invenLa isa i usaha mikro kecil menengah serta kalsifikasi je nis usaha UMKM;
- ff. Menyusun bahan perumusan pene .a oan produk unggulan dan kinerja UMKM;
- gg. Melaksanakan pembinaan manajernen dun akuntansi bagi usaha mikro kecil dan menengah;
- hh. Melaksanakan pengembangan system , lar. jaringan usaha mikro kecil dan menengah;
11. Menyiapkan bahan kebijakan pcmber ic yaan MKM dalam menumbuhkan iklim saha bag: usaha mikro kecil menengah yang meliputi pe yediaar pendanaan, tatacara dan syarat pemenuhan kehu .ul: an dana , persaingan usaha, kemitraa , per 21 nar dan perlindungan;
- JJ· Melakukan pembinaan dan pengernba, tg.rn UMKM yang meliputi produksi, promosi, gt la: produk, pemasaran, dan teknologi;
- kk. Memfasilitasi akses penjamman dalarn penye iaan pembiayaan bagi UMKM meliputi kredi per ankan, penjaminan lembaga bukan bank, modal ventura, pinjaman dari dana pengasihan scbagai laba BUMN,
- hibah dan jenis pembiayaan lain;
11. Melaksanakan tugas pembantuan dar . pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
- mm. Menyelenggarakan koordinasi sektor operas: dan usaha mikro kecil menengah;
- nn. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data-data UMKM dan menyusun laporan perkembangan UMKM dan laporan akuntabilitas kinerja bida: g Kope asi dan UMKM;
- oo. Menyusun laporan pertanggungjawablin keuangan atas pelaksanaan program dan kcgiatan daJam urusan koperasi dan usaha mikro kecil menengai 1;
- pp. Melakukan pengamanan dan pemeliha 'aan barangbarang milik daerah di bidang koperasi d.m UMKM;
- qq. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaks: naan tugas dan fungsinya dalam urusan -co ocrasi dan usaha mikro kecil menengah;
- rr. Melakukan pengawasan internal atas pelakss naan tugas bawahan;
- ss. Memberikan saran dan pertim bangan 1:&lt; .knis kepada atasan dalam urusan koperasi dan usah a .mikro kecil menengah;
- tt. Membagi tugas kepada bawahan untux kelan aran pelaksanaan tugas dan fungsi dala rn urusa 1 koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
- uu. Menilai hasil kerja bawahan secara bezjenjang sebagai bahan pengembangan karir;
- vv. Melaporkan hasil pelakasanaan tugas kepac.a ata an;
- ww. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- ( 1) Bidang Koperasi dan UKM terdiri atas :
- a. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Kop. rasi;
- b. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan UKM;
- c. Seksi Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggur:.g jawab kepada Kepala Bidang Koperasi dan UKM;
- (1) Seksi Kelembagaan dan Pernberdayaa 1 Koperasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (:l) h ruf a mempunyai tugas pokok membantu tugas. kepala bidang dalam merencanakan program dan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan kelembagaan dan pemberdayaan koperasi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagain.ana dims ksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
- a. merencanakan dan melaksanakan pr igram kerja dalam urusan kelembagaan dan perr.berdr yaan
koperasi;
- b. melakukan pembagian tugas kepada ba wahan dalam urusan kelembagaan dan pemberdayaan -coperasi;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberika, 1 oleh · tasan sesuai tugas dan fungsinya;
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya, Seksi Kele nhagaan dan Pemberdayaan Koperasi mempunyai uraian ugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan ser la kebutuhan anggaran program dan kegiatan dalatn urusan kelembagaan dan pemberdayaan koperasi;
- b. menyiapkan bahan rancangan strategis dun re cana kerja urusan kelembagaan dan pem be dayaan koperasi;
- c. menyiapkan bahan dan data-data tekrns lalam rangka penyusunan RPJP dan RPJM daiarn urusan kelembagaan dan pcmbcrdayaan kopcras.;
- d. menyiapkan bahan dan data-data teknis Ialam rangka penyusunan LPPD tahunan dan LPPD Iirna tahun dalam kelembagaan dan pemberdayaa.n koperasi;
- e. menyiapkan bahan dan data-data teknis la am rangka penyusunan LKPJ akhir tahun dan Lf&lt;P, r akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati dalam urusan kelembagaan dan pemberdayaan koperas ;
- f. menyiapkan program kerja tahurian dalarn rangka penyusunan rencana kerja anggaran dan. dokumen pelaksanaan anggaran dalam rusar: ke embagaan dan pemberdayaan koperasi;
- g. menghimpun dan menyusun oahan-bahan pembentukan, penggabungan, p1:- .. e )Uran dan pembubaran koperasi;
- h. menyiapkan konsep penyusunan seba ai pedoman dan petunjuk pelaksanaan pendirian koperasi KSP dan USP;
1. menyiapkan bahan-bahan pengesahan p rnbent kan, penggabungan, peleburan dan pembuba .tn koperasi;
- J. menyiapkan bahan-bahan pengesahan akta pendirian, akta perubahan, anggaran dasar, akta p nggab ngan koperasi menjadi badan hukum;
- k. memfasilitasi usulan pembubaran dan penyelesaian sengketa akibat pembubaran KSP an U~ P;
1. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap perkembangan koperasi yang telah melaksanakan kewajiban rapat anggota tahunan ( ~T) dan penyelesaian persilisihan koperasi;
- m. melaksanakan pembinaan, bimbingan, penyuluhan koperasi dalam bentuk laporan tahun ITT KSP dan USP;
- n. melaksanakan bimbingan melalui pendidikan pelatihan akuntansi koperasi;
- o. melaksanakan pemberian sanksi adrninsitratif kepada KSP dan USP yang tidak melaksanakan · ce vajibannya kepada anggota koperasi;
- p. melaksanakan pedoman standar pelayarian minimal dalam urusan kelembagaan dan p ·mberdayaan koperasi;
- q. melaksanakan tugas pembantuan dar \_ pernerintah pusat maupun pemerintah provrnsi dalarn urusan kelembagaan dan pemberdayaan kope-as .;
- r. melaksanakan koordinasi keterpaduan program dan kegiatan terkait pelaksanaan tugas dalarn urusan kelembagaan dan pemberdayaan koperas ,
- s. melakukan pendataan, pengelolaan da n a.ralisa data koperasi KSP dan USP, aktif ds .1 tida akti , pengelolaan dan analisa data pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan kel rn oagaan dan pemberdayaan koperasi;
- t. menganalisa data dan inforrnasi yai rg berkaitan dengan usuran kelembagaan dan p emberdayaan koperasi;
- u. melaksanakan kebijakan pember ayaan - coperasi yang meliputi penciptaan usaha simpan p, njam sesuai dengan kebijakan pcmcrintah dacrah;
- v. melaksanakan kebijakan tekms pc ngernb, ngan institusi pasar koperasi, jaringan lernbaga keuangan koperasi, penggunaan teknologi yang mt -mungkmkan koperasi mampu bersaing dengan jenis u: aha lainnya;
- w. menyusun dan menganalisa iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan per ia sya a atan koperasi dalam rangka penyusu: an rencana operasional program pernberdayaan kopei asi;
- x. menyiapkan fasilitasi bagi koperasi d. ilarn rt ngka pencadangan lokasi usaha, bidang usah.i, pengadaan barang dan jasa pemborongan barang per.rerintah:
- y. menyusun laporan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan kelern oagaan dan pemberdayaan koperasi;
- z. menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi keuangan masing-masing program dan kegiatan dalam urusan kelembagaan dan perr.oerdayaan koperasi;
11. aa. melakukan pengawasan internal calam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan kelembagaan dan pemberdayaan koperusi;
12. bb. mempelajari, memahami, dan n .elaksanakan peraturan perundang-undanga yan -berkaitan dengan pelaksanaan tugas dala m urusan kelembagaan dan pemberdayaan koperas.:
- cc. memberikan saran dan pertimbangan t eknis sesuai dengan tugasnya;
- dd. melakukan evaluasi teknis dan rnenginventarisi permasalahan dalam urusan kelembagaa dan pemberdayaan koperasi;
15. ee. membagi tugas kepada bawahan untuk celancaran pelaksanaan tugas dalam urusan kelen th.' gaan dan pemberdayaan koperasi:
16. ff. menilai hasil kerja bawahan secara berjei jang se bagai bahan untuk mengembangkan karier;
17. gg. melaporkan hasil pelaksanaan tugas keps ds, atasan;
18. hh. melaksanakan tugas lain yang diberikan ole h atasan;
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 32

- (1) Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Uaaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada Pas..I :~o ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok mernbantu tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanaka-i program dan kegiatan, membagi tugas dan mengon rrol urusa kelembagaan dan pemberdayaan 'u sa ha kecil dan menengah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagairna na. dirnaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan dan P ernberdayaan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi:
- a. merencanakan dan melaksanakan p '"ograrn dan kegiatan dalam urusan kelernbagaan dan pemberdayaan usaha kecil menengah;
- b. melakukan pembagian tugas kepada 'ba ahan dalarn urusan kelembagaan dan pemberdayaar i.saha kecil menengah;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberik-in oleh arasan sesui dengan tugas dan fungsinya;
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kelembagaan dan Porn .. oerdayaan Usaha Kecil Menengah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan serta .ceb tuhan anggaran program dan kegiatan cl alarn urusan kelembagaan dan pemberdayaan usaha kecil menengah;
- b. menyiapkan bahan rancangan strategis dan rencana kerja urusan kelembagaan dan pernbcrd iyaan tisaha kecil menengah;
- c. menyiapkan bahan dan data-data tcknis clalam rangka penyusunan RPJP dan RPJM dal un urusan kelembagaan dan pemberdayaan t. saha kecil menengah;
- d. menyiapkan bahan dan data-data teknis cialam rangka penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahu dalam kelembagaan dan pemberdayaan u saha kecil menengah;
- e. menyiapkan bahan dan data-data teknis c alam rangk penyusunan LKPJ akhir tahun dan LKP,. akhir as . jabatan Bupati dan Wakil Bupati da am urusa kelembagaan dan pemberdayaan t. saha kecil menengah;
- f. menyiapkan program kerja tah nan dalam rangka penyusunan rencana kerja anggaran dan okume pelaksanaan anggaran dalam urusan elem bagaan dan pemberdayaan usaha kecil rnenengah
- g. melakukan analisa data dan inforrnasi yang berkaitan dengan urusan kelembagaan dan «mberdayaan usaha kecil menengah;
- h. melaksanakan inventarisasi dan pencatat.m data-data teknis usaha kecil dan menengah an k ls sif kasi jenis usaha;
1. menyiapkan bahan pedoman c.an petunjuk
- pelaksanaan kelembagaan usaha kecil da 1 rnenengah;
- J. menumbuh kembangkan usaha kecil dan mE:1 engah;
- k. melaksanakan standar pelayanan mir .imal lalam urusan kelembagaan dan pernberdayaar tisaha kecil menengah;
1. melaksanakan pembinaan manajcmen d · .n akuntansi dalam urusan kelembagaan dan pernberdayaan usaha kecil menengah;
- m. melaksanakan kegiatan tugas pernban.uan dari pemerintah pusat dan pemerintah provin i dalam urusan kelembagaan dan pernberdayaar c.saha kecil menengah;
- n. memfasilitasi usaha mikro kecil dan rnenengah melalui pembiayaan bank milik kope .isi, koperasi bank, lembaga keuangan non bank dan lembaga keuangan alternative lainnya, pengerr bangan asa koperasi, penggunaan teknologi yang me mungkinkan UKM mampu bersaing dengan lem baga perdagangan lainnya;
- o. menyelenggarakan bimbingan kegiatan usuha mikro kecil dan menengah yang meliputi prod iksi, sumbe daya manusia, pemasaran dan teknologi;
- p. menyusun dan menyiapkan rumusai 1 kebi akan pengembangan usaha kecil dan me iengah dan penetapan produk unggulan UKM;
- q. melaksanakan kebijakan teknis pengembangan usaha kecil menengah;
- r. melakukan monitoring dan evaluasi tc rlrac.ap usaha kecil menengah yang memperole 1 fasilitasi pembiayaan dari BUMN, perbankan atau lembag· non bank serta lembaga keuangan lainnya;
- s. melakukan sertifikasi produk usaha mikro kecil menengah dengan bekerjasama dengan SlrPD terkait;
- t. Menyiapkan produk dalam rangka pe ngern bangan usaha kecil menengah melalui gelar prornosi produk UKM;
- u. melakukan monitoring dan pengawas.in terhadap perkembangan usaha kecil rnenengah serta peran UKM dalam pembangunan daerah:
- v. melakukan pendataan, pengelolaan dan analisa data perkembangan usaha kecil rnenengah dio aerah;
- w. melakukan koordinasi teknis dengan in. tansi terkai dalam urusan kelembagaan dan pemberdayuan usaha kecil menengah;
- x. melakukan evaluasi dan menginventarisi permasalahan yang diperoleh derigan mencari altematif pemecahannya;
- y. menyusun laporan akuntabilitas pelaksar aan program dan kegiatan daJam urusan kelem bagaan dan pemberdayaan usaha kecil menengah;
- z. menyusun laporan pertanggungjawabau keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan dalurn urusan kelembagaan dan pemberdayaan usana kecil menengah;
- aa. melaksanakan pengawasan interna terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya la lam urusan
- kelembagaan dan pernberdayaan u se.na keci l menengah;
- bb. mempelajari, memahami dan melaksanak m pe: at uran perundang-undangan sebagai pedornan pe.aksanaan tugas dalam urusan kelembagaan dan pl .m berds yaan usaha kecil menengah;
- cc. memberikan saran dan pertimbangan te knis kepada atasan sesuai urusan kelembagaar dan pemberdayaan usaha kecil menengah;
- dd. membagi tugas kepada bawahan untul. kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- ee. menilai kinerja bawahan secara berjcnjarig sebagai bahan pengembangan karier;
- ff. melaporakan hasil pelasanaan tugas kc: pada atas· n;
- gg. melaksanakan tugas lain yang diberikan «lel; atasan;
- (1) Seksi Pembiayaan dan Simpan Pinjarn sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf c mernpunyai tugas pokok membantu tugas kepala bid. in .. ~: alam merencanakan, melaksanakan program ch n kegiatan , membagi tugas dan mengontrol urusan keler th; gaan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaima ta dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembiayaan dan ~'m pan Pinjam mempunyai fungsi: :
- a. merencanakan dan melaksanakan p: ogram dan kegiatan dalam urusan pernbiavaan Ian stmpa pm Jam;
- b. melakukan pembagian tugas kepada bawahan dalam urusan pembiayaan dan simpan pmjam;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberik.an o .. ~11 atasa sesui dengan tugas dan fungsinya;
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya scbagaimar a dimaksu pada ayat (2), Seksi Pembiayaan dan Sm.pan Pinjam mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan ser:a kebutuhan anggaran program dan kegiatan cla am urusan pembiayaan dan simpan pinjam;
- b. menyiapkan bahan rancangan strategis fan rencana kerja urusan pembiayaan dan sirnpan piruarn;
9. penyusunan pembiayaan dan simpan pinjam; c. menyiapkan bahan dan data-data tcknis dalam rangka RPJP dan RPJM dal ITTt urusan
10. menyiapkan bahan dan data-data tcknis c.al am rangka penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahun dalam urusan pembiayaan dan simpan pi ijs m; d.
- e. menyiapkan bahan dan data-data tekrns cralam rangk penyusunan LKPJ akhir tahun dan LEP .. akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Ia am urusan pembiayaan dan simpan pinjam;
- f. menyiapkan program kerja tahunan d.dam rangka
',, penyusunan rencana kerja anggaran d m lokurnen pelaksanaan anggaran dalam urusan pen.biayaan dan simpan pinjam;
- g. melaksankan sosialisasi duk mgan inforrnasi penyediaan permodalan;
- h. memfasilitasi bimbingan dan penyuh .h.s n o alarn perkuatan permodalan kopera i sirnpan pinjam dan UKM;
1. melakukan monitoring dan evaluasi serta perigawasan terhadap kegiatan koperasi simpan pinj un dan uni koperasi simpan pinjam;
- J. melakukan monitoring dan evaluasi 'eca pengawasan terhadap kegiatan usaha kecil mc ncngah yang bergerak pada sektor simpan pinjarn dai 1 unit saha simpan pinjam;
- k. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi la.am paya penyediaan sumber dana dan syarat pcm .rr.ihan dana serta kemitraan untuk pem iayaan usaha kecil menengah;
1. memfasilitasi akses penjaminan dala: penyediaan pembiayaan bagi koperasi dan usaha kec il .nenengah melalui kredit perbankan dari dana periga ihan sebagai laba BUMN, hibah dan jer.is prrnhis yaan lainnya;
- m. melaksanakan pengawasan , morntorir ~'. Ian evaluasi pembiayaan koperasi dan usaha kecil raer.engah:
- n. melakukan bimbingan dalam penge lol.ian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan usaha koperasi dan usaha kecil menengah;
Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas
- (1) UPTD adalah unsur pelaksana te. mis d mas s cara operasional di lapangan.
- (2) Kepala UPTD berada di bawah dan bertan.zgi..ng jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD dilengkapi dengan Tata Usaha d in .Jabatan Fungsional yang berada di bawah da n be 1,rn~ung jawah kepada Kepala UPTD.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPfD diatur lebih le njut de: ngan Peraturan Bupati setelah dikonsultasi .an se cara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 35

Pada saat mulai berlakunya Peraturariini, UPTD ya ng tcrbcntuk dengan Peraturan Bupati tentang susunan organi .asi dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diunclar gk:111, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Perat rran Bupati
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi et ta Tuga dan Fungsi UPTD yang baru diundangkan.
Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas n.elaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahlian nya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaiman.a dim· ksud dalam Pasal 36 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang te bagi alam berbagai kelompok sesuai bidang keahlianny a .
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagairnana dima . s d pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsionr.l sienior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam rnelaksanakan t gasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dir iaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutul.an clan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dirnaksuc. pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-unclangan yang berlaku.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 38

- . . masmg-masmg. (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan u: Lit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib men era pk.an prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi balk alam lingkungan masing-masing maupun anlar saruan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan in. tansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan rugas
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dina', Sekr taris dan Kepala Bidang menerapkan prinsnp .coordinaai, integrasi dan sinkronisasi baik internal rnaupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok ms singmasing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksariakan pengawasan melekat.
Kepala Dinas wajib rnengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan aga r .nengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai perunda ig-undangan yang berlaku.
Kepala Dinas, memimpin dan rnengkoordina s: be wahannya masing-masing dan memberikan bimbingan sei ta pet njuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 41

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab pada atasannya masing-masing dan menyampa: kan laporan berkala tepat pada waktunya.
Pasa142
Dinas dari iahar untuk mem erikan Setiap laporan yang diterima oleh Kepala bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai menyusun laporan lebih lanjut dan untuk petunjuk teknis kepada bawahannya,
Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib « iisarnpaikan pula kepada satuan organisasi lain yang sec a ra iungsional mempunyai hubungan kerja.
Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibai n, oleh K pala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib rnengauakan rapat berkala.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 45

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretari s melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundangundangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaxsana Kepala Dinas dapat rnenunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala )ii as.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 46

Atas dasar pertimbangan daya guna dan nasil guna masingmasing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kab paten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertenn; kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB VI - KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONIS SI DA PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 47

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kabupat en Bombana merupakan jabatan eselon Ilb.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretaris Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon Illa.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IJ}b.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IVa.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang dite-tapkan oleh Pemerintah.
- (7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana diangkat dan d iberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
BAB VII - PENUTUP
Pasal 48

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Bombana Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindagkop dan UKM Ka bu paten Bom bana dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peratura mi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII - PENUTUP
Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal &lt; iundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, mt merintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pe: iempats nnya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.
BUPATI BOMB. &gt;IA,
Hj. Sli;;lmA
Ditetapkan di Rum bi t pada tanggal 'L "2... D ~ s E. r--W, ~ 1z. 2016
Diundangkan di Rumbia pada tanggal 2016 't':J 'QtSE:\.A(?~(l-. 2-,ot~
SEKRETARIS DAERAH,
H.BURHANUDDIN A.HS NOY
-
BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 201 NO\lfl)H
LAMPIRAN
: PERATURAN BUPP fIBOMBANA NOMOR L\J. r
AI-lUN
2
16
TANGGAL
:
'Z.-Z..
"c!:e..,..i11i~
'le
I(,
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDAGKOP DAN UKM KABUPATENBOMBANA
BUPATI BOME:ANA,