Unknown Unknown Nomor 29 Tahun 2001
Tentang PROSEDUR PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
Berlaku: 29 TAHUN 2001
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa Instansi Pemerintah daerah yang tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku efisien, efektif, transparan;
- b. bahwa pengadaan barang/jasa pada dasarnya adalah merupakan satu kesatuan yang perlu diatur dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Instansi Pemerintah, hal ini sejalan dengan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat khususnya kalangan dunia usaha yang turut memberika kontribusi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dan perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Prosedur Pelaksanaan Pengelolaan Barang/Jasa;
Mengingat : 1.
Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) juncto Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
5. 6 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 15);
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PROSEDUR PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;
- c. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi;
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Muaro Jambi;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi yang selanjutnya disingkat DPRD;
- f. Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disngkat APBD;
- g. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas Daerah dalam periode tertentu yang menjadi hak Daerah;
- h. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah;
- i. Pengadaan Barang/Jasa adalah usaha atau kegiatan pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh Instansi Pemerintah yang meliputi, pengadaan barang, jasa pemborong, jasa konsultasi dan jasa lainnya;
- j. Perangkat Daerah adalah orang/Lembaga pada Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Kebutuhan Daerah;
- k. Penyedia Barang/Jasa adalah Perusahaan atau mitra kerja yang melaksanakan pengadaan barang/jasa yang terdiri dari kontraktor, pemasok, konsultan, usaha kecil, koperasi, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya masyarakat (LSM);
- l. Pengguna Barang/Jasa adalah Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pemimpin Proyek/Bagian Proyek/ Pejabat yang disamakan/ditunjuk yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu;
- m. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah Pejabat Pengawasan Keuangan dan pembangunan/badan Pengawas Daerah Kabupaten yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa Instansi Pemerintah;
- n. Sertifikasi Penyedia barang/jasa adalah sertifikat tanda bukti registrasi, klasifikasi dan kualifikasi bagi penyedia barang/jasa tertentu sesuai dengan bidang usaha dan kemampuannya yang diterbitkan oleh lembaga atau asosiasi perusahaan/profesi yang bersangkutan yang resmi dan telah diakreditasi. Akreditasi bidang konstruksi dilakukan oleh lembaga pengembangan jasa kontruksi (LPJK) dan Akreditasi untuk bidang lainnya oleh kamar dagang dan industri Indonesia (KADIN);
- o. Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini menjadi pedoman pelaksanaan teknis dan administratif yang lebih jelas, sehingga memudahkan bagi para perencana, pelaksana, pengawas dan pengusaha dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan tugas, fungsi dan peranan masing-masing sehingga ketentuanketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Instansi Pemerintah terlaksana dengan sebaik-baiknya;
- p. Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Propinsi dan Kabupaten;
- q. Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) yang sesuai atau tidak bertentangan dengan pedoman dan ketentuan pengadaan barang/jasa pemberi pinjaman/hibah bersangkutan;
- r. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hal dan kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
BAB II - PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2

Jasa pelaksanaan golongan kecil dibagi menjadi :
- a. Golongan kecil tiga (K-3) yakni penyedia jasa baru atau yang kurang pengalaman, dapat melaksanakan pekerjaan sampai dengan Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah);
- b. Golongan kecil dua (K-2) yakni penyedia jasa baru atau yang kurang pengalaman, dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- c. Golongan kecil satu (K-1) yakni penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
BAB II - PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
Pasal 3

Jasa pelaksanaan golongan menengah dibagi menjadi :
- a. Golongan menengah dua (M-2) yakni penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan memperhatikan kemampuan dasarnya;
- b. Golongan menegah satu (M-1) yakni penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 300.000.000,(tiga milyar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,(sepuluh milyar rupiah) dengan memperhatikan kemampuan dasarnya;
BAB II - PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4

Golongan besar (B) yakni penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan memperhatikan kemampuan dasarnya.
BAB II - PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5

Pengadaan jasa pemborong dibagi menjadi :
- a. Pengadaan jasa pemborongan dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan cara menunjuk langsung kepada 1 (satu) penyedia jasa setempat Kabupaten Muaro Jambi;
- b. Pengadaan jasa pemborongan dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,(seratus juta Rupiah) dilaksanakan secara pemilihan langsung dengan mengundang peserta sekurang-kurangnya 3 (tiga) calon penyedia jasa setempat Kabupaten Muaro Jambi;
- c. Pengadaan jasa pemborongan dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000,(empat ratus juta rupiah) dilaksanakan secara pelelangan dengan peserta yang mempunyai SITU Kabupaten Muaro Jambi, dan jika penyedia jasa yang memenuhi syarat untuk diundang kurang dari 3 (tiga) peserta atau jumlah penyedia jasa yang memasukan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta, atau tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan tekhnis maka dapat diikut sertakan penyedia jasa pemborongan yang terdekat dengan Kabupaten Muaro Jambi;
- d. Pengadaan jasa pemborongan dengan nilai di Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah) dilaksanakan secara pelelangan dengan mengundang penyedia jasa yang mempunyai SITU dan serifikasi Kabupaten Muaro Jambi, dan apabila penyedia jasa kurang dari 3 (tiga) rekanan, maka dapat dikut sertakan rekanan /jasa pemborong Kabupaten tetangga terdekat;
- e. Pengadaan jasa pemborongan dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dilaksanakan secara pelelangan diusahakan dan diprioritaskan bagi penyedia jasa berada dalam Propinsi Jambi;
- f. Pengadaan jasa pemborongan dengan nilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,(sepuluh milyar rupiah) dilaksanakan secara pelelangan diusahakan dan diprioritaskan bagi penyedia jasa dalam Propinsi Jambi, dan jika penyedia jasa yang memenuhi syarat untuk diundang kurang dari 3 (tiga) peserta atau penyedia jasa yang memasukan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta, atau tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis maka dapat diikut sertakan penyedia jasa pemborong yang terdekat dengan Propinsi Jambi atau Propinsi tetangga;
Paragraf Kedua
Penggolongan jasa Konsultansi
BAB II - PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
Pasal 6

Golongan kecil (K) yakni penyedia jasa baru atau kurang pengalaman dapat melaksanakan pekerjaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
BAB II - PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
Pasal 7

Golongan menengah (M) yakni penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah) dengan memperhatikan kemampuian dasarnya.
BAB II - PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
Pasal 8

Golongan Besar (B) yakni penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan dengan nilai diatas Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah) dengan memperhatikan kemapuan dasarnya.
BAB II - PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
Pasal 9

Penggolongan pengadaan jasa konsultasi dibagi menjadi :
- a. Pengadaan jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan cara menunjuk langsung kepada 1 (satu) penyedia jasa diusahakan dan diprioritaskan bagi penyedia jasa berada dalam Propinsi Jambi;
- b. Pengadaan jasa konsultansi dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilaksanakan secara pemilihan langsung dengan mengundang peserta sekurang-kurangnya 3 (tiga) calon penyedia jasa diusahakan dan diprioritaskan bagi penyedia jasa berada dalam Propinsi Jambi;
- c. Pengadaan jasa konsultansi dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan cara pelelangan diusahakan dan diprioritaskan bagi penyedia jasa berada dalam Propinsi Jambi;
- d. Pengadaan jasa konsultansi dengan nilai sampai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000,(dua milyar rupiah) dilaksanakan secara pelelangan diusahakan dan diprioritaskan bagi penyedia jasa dalam Propinsi Jambi, dan jika penyedia jasa yang memenuhi syarat untuk diundang kurang dari 3 (tiga) peserta atau jumlah penyedia jasa yang memasukan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta, atau tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis maka dapat diikut sertakan penyedia jasa pemborong yang terdekat dengan Propinsi Jambi atau Propinsi tetangga;
Paragraf Ketiga
Penggolongan Pemasok Barang/Jasa lainnya
BAB II - PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
Pasal 10

Penggolongan Kecil Pemasok Barang/Jasa dibagi menjadi :
- a. Golongan kecil dua (K-2) yakni penyedia barang/jasa lainnya baru atau kurang pengalaman, dapat melaksanakan pekerjaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- c. Golongan kecil satu (K-1) yakni penyedia barang/jasa lainnya yang mampu melaksanakan pekerjaan dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
BAB II - PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
Pasal 11

Golongan menengah (M) yakni penyedia Barang/Jasa lainnya yang mempu melaksanakan pekerjaan dengan nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan memperhatikan kemampuan dasarnya.
BAB II - PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
Pasal 12

Golongan Besar (B) yakni penyedia Barang/Jasa lainnya yang mempu melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan memperhatikan kemampuan dasarnya.
BAB II - PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
Pasal 13

Penggolongan Pengadaan Barang/Jasa dibagi menjadi :
- a. Pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai Rp. 0- Rp. 100 juta dilaksanakan dengan cara menunjuk langsung kepada penyedia barang/jasa dengan kualifikasi K3 atau K2 dan memiliki SIUP/SITU Kabupaten Muaro Jambi dan sertifikasi yang dikeluarkan Asosiasi Perusahaan/Propesi bersangkutan;
- b. Pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,(lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara pelelangan dengan memprioritaskan penyedia barang/jasa yang memiliki SIUP/SITU Kabupaten Muaro Jambi serta memiliki sertifikasi yang dikeluarkan Asosiasi Penyedia barang/jasa bersangkutan;
Paragraf Keempat
BAB II - PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
Pasal 14

Penyedia Barang/Jasa yang terkait dan berpartisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi persyaratan, antara lain :
- a. Memiliki keahlian, pengalaman teknis dan manajerial dalam bidang usaha yang diantaranya dapat dibuktikan dengan kualifikasi/klasifikasi/sertifikasi yang dikeluarkan asosiasi perusahaan /propesi bersangkutan;
2. b Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
- c. Secara Hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak pengadaan;
- d. Tidak dalam pengawasan Pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- e. Sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
- f. Belum pernah di Hukum berdasarkan Putusan Pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite professional perusahaan/perorangan;
- g. tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kualifikasi dan sertifikasi yang dimilikinya.
BAB II - PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
Pasal 15

Khusus Kualifikasi Penyediaan Jasa Kontruksi, maka persyaratan yang harus dipenuhi tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan jasa kontruksi adalah :
- a. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak bagi wajib pajak
- b. Untuk K3 lulusan sekolah tehnik menenga (STM) sesuai dengan bidang keahliannya dan untuk K2 dan K1 lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah lulus ujian Negara atau yang telah diakreditasi, dibuktikan dengan photo copy ijazah;
- c. Mempunyai pengalaman dibidangnya sesuai dengan referensi pengalaman kerja yang dituangkan dalam daftar riwayat hidup yang harus ditulis dengan teliti dan benar, ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh pimpinan perusahaan;
- d. Tenaga ahli Lembaga Swadaya Masyarakat memiliki pengalaman dan keahlian dibidangnya, yang dituangkan dalam daftar pekerjaan dan atau daftar riwayat hidup ditandatangani oleh yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pemimpin Proyek/Bagian Proyek/Pejabat yang disamakan/ditunjuk.
Bagian Kedua
Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Penyedia Barang/Jasa
BAB II - PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
Pasal 16

Pejabat yang berwenang menetapkan penyedia barang/jasa adalah :
- 1). Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pimpinan Proyek/Bagian Proyek/Pejabat yang disamakan/ditunjuk untuk pelelangan atau pemilihan langsung atau penunjukan langsung, yang bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000.000,(lima puluh milyar rupiah). Penetapan dimaksud tidak memerlukan persetujuan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen /Pejabat Eselon I/Gubernur/Bupati/Walikota/Pejabat Atasan Langsung yang bersangkutan;
- 2). Bupati untuk pelelangan atau pemilihan langsung atau penunjukan langsung yang dibiayai dari dana APBD Kabupaten dan bernilai diatas Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), dan penetapan dimaksud tidak memerlukan persetujuan Gubernur atau Menteri Dalam Negeri;
- 3). Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen untuk pelelangan/pemilihan langsung/penunjukan langsung yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bernilai diatas Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
Bagian Keempat
Peran Serta Koperasi/Usaha Kecil
BAB II - PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
Pasal 17

- (1). Dalam proses perencanaan dan penganggaran proyek/kegiatan, instansi Pemerintah mengarahkan dan menetapkan besaran pengadaan barang/jasa untuk koperasi/usaha kecil;
- (2). Dinas/Instansi yang membidangi koperasi, pengusaha kecil dan menengah mengkoordinasikan pemberdayaan koperasi/usaha kecil dan pengadaan barang/jasa di semua Instansi Pemerintah;
- (3). Pimpinan Instansi yang membidangi koperasi, pengusaha kecil dan menengah bersama instansi terkait di Kabupaten Muaro Jambi menyebarluaskan informasi mengenai peluang usaha koperasi, pengusaha kecil dan menengah berkenaan dengan rencana pengadaan barang/jasa Instansi Pemerintah di wilayah dan menyusun direktori peluang bagi usaha koperasi/usaha kecil untuk disebarluaskan kepada usaha koperasi/usaha kecil melalui asosiasi perusahaan terkait.
Bagian kelima
Sanksi Karena Keterlambatan
BAB II - PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
Pasal 18

- (1). Bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan karena kelalaian penyedia barang/jasa, maka penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan tersebut sekurang-kurangnya 0,001 (satu per seribu) per hari dari nilai kontrak atau bagian kontrak tertentu berkenaan dengan sifat pekerjaannya dan maksimum 5% atau sebesar jaminan pelaksanaannya yang dikeluarkan Bank Pemerintah atau Swasta;
- (2). Konsultasi perencanaan yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian pengguna barang/jasa dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan bersangkutan, dan atau tuntutan ganti rugi;
- (3). Bila terjadi keterlambatan pekerjaan/pembayaran karena semata-mata kesalahan atau kelalaian pengguna barang/jasa (Kepala kantor/Satuan kerja/Pimpinan Proyek/Bagian Proyek/Pejabat yang berwenang lainnya), maka pengguna barang/jasa membayar kerugian yang ditanggung penyedia barang/jasa yang besarnya ditetapkan dalam kontrak, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keenam
Tata Cara Pembayaran Proyek
BAB II - PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
Pasal 19

- (1). Berita acara pembayaran sebelum 100% yang dananya dari APBD, APBN (Dana Alokasi Umum) dan dana LOAN (Bantuan Luar Negeri) dilakukan dengan cara :
- a. Berita acara pembayaran untuk proyek yang tidak memakai konsultan ditandatangani oleh pihak pertama (pimpro), pihak kedua (rekanan);
- b. dan diketahui oleh atasan langsung pimpro setelah mendengarkan pertimbangan dari Kepala Bagian Penyusunan Program;
- c. Berita acara pembayaran untuk proyek yang memakai konsultan ditandatangani oleh pihak pertama (pimpro), pihak kedua (rekanan) diketahui oleh konsultan yang bersangkutan, atasan langsung pimpro setelah mendengar dari Kepala Bagian Penyusunan Program.
- (2). Berita acara penyerahan pertama (fisik 100%) dan penyerahan kedua (pemeliharaan) yang dananya dari APBD, APBN (Dana Alokasi Umum) dan Dana LOAN (Bantuan Luar Negeri) dilakukan dengan cara :
- a. Untuk proyek yang bernilai diatas Rp. 50 Juta, dan pekerjaannya telah mencapai fisik 100%, maka pembnayaran termiynnya harus mendapat persetujuan Bupati;
- b. Berita acara penyerahan pertama dan kedua untuk proyek yang tidak memakai konsultan ditandatangani oleh pihak pertama (pimpro) pihak kedua (rekanan) diketahui atasan langsung pimpro dan Bupati dengan melampirkan hasil kerja tim termiyn pada penyerahan pertama dan tim termiyn pada penyerahan kedua;
- c. Berita acara penyerahan pertama dan kedua proyek yang memakai konsultan ditandatangani oleh pihak pertama (pimpro) pihak kedua (rekanan) disetujui oleh konsultan yang bersangkutan, dan diketahui atasan langsung pimpro dan Bupati dengan melampirkan hasil kerja tim termiyn pada penyerahan pertama dan tim termiyn pada penyerahan kedua.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

- (1). Peraturan Daerah ini hanya mengatur ketentuan-ketentuan prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa Instansi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati, setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Muaro Jambi;
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Ditetapkan di Sengeti pada tanggal Mei 2001
BUPATI MUARO JAMBI
DTO
Z.BACHRI SALEH, SH
DIUNDANGKAN DI SENGETI PADA TANGGAL 4 Juli 2001
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DTO
DRS. MUCHTAR MUIS.
DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2001 NOMOR 29 SERI D TANGGAL 4 JULI 2001
.
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas
```
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas
```