PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 2016 Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 23 Tahun 2014
N/A
Preamble

Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2I2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahar Daerah dan ketentuaa ayat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Payakumbuh.
- Mengingat : 1. Pasa-l 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Nega-ra Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daera,h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahal Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s67el;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20 16 tentang Perangkat Daera-h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH dal
WALIKOTA PAYAKUMBUH
MEMUTUSKAN
Menetapkarr
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kota ada,lah Kota Payakumbuh.
2. Pemerinta-tr Kota adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Ra-kyat Daera-h selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwalilan Ralryat Daerah Kota Payalumbuh.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Payakumbuh.
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Payakumbuh.
9. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Payakumbuh.
10. Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Payalumbuh.
11. 1l.Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. l2.Unit Pelaksana Teknis Badan, ada-lah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
L
Pasa.l 2
Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Daerah, Walikota harus memperhatikan asas: Perangkat
- a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yangjelas;dan
- C. fleksibilitas
BAB II - PBMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 3
Pasal 4

- (1) Selain jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi, pada perangkat daerah terdapat jabatan fungsional.
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
BAB II - PBMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 3
Pasal 5

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit keq'a di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB III - PEMBENTUKAN UPTD dan UPTB
Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD dan UPIB.
- (2) UP|D dan UPIB dibentuk untuk melal&lt;sanalan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya
BAB III - PEMBENTUKAN UPTD dan UPTB
Pasal 7

- (1) Selain UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 di Daerah dibentuk satuan pendidikan Daerah.
- (2) Satuan pendidikan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formai.
BAB III - PEMBENTUKAN UPTD dan UPTB
Pasal 8

- (llSelain UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPID di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanal yang beke4'a secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu 3 (tiga) staf ahli.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku UPT Dinas dan UPT Badan, Rumah Sakit daerah dan Puskesmas yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang Pembentukan UPT Dinas dan UPT Badan yang baru.
Pasa-1 12
- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa darl politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksalakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melal&lt;sanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dima,ksud ayat (1) tergabung kedalam urusan pemerintahan umum, Perangkat Daera,h tersebut hanya melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Angga-ran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dima-ksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahal umum diundangkan.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata keq'a sebelum Peraturan Daerah ini diundaagkan, tetap melalsanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksana-kan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan peraturan daerah ini.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilal&lt;sanakan mulai Tahun 2017.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 20O8 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh dan Sekretariat Dewan Perwakilan Ra-kyat Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 2) ;
- b. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Ke{a Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 11) ;
- c. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Keda Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payalumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Ke{a Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 12) ;
- d. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 05 Seri D-s) ;
- e. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 ?ahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 2) ;
- f. Peratura,n Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 20 1 1 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor i5) ;
- g. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 03) ;
dicabut dan dinyatakan tidaL berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlalu, Pasal 2 ayat {21 huruf j yang mengatur pembentukan Rumah Sakit Daerah dr. Adnaan WD Kota Payakumbuh pada Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Ta-hun 2008 tentang Organisasi Tata Keq'a Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh masih tetap berlaku untuk jangka waktu paling larna 2 (dua) Tahun sampai ditetapkannya Peraturan Walikota tentang Pembentukan UPT Dinas di Bidang Kesehatan berupa Rumah Sa-kit Daerah.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangga-l diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh.
Diundangkan di Payakumbuh
Ditetapkan di Payakumbuh pada tanglal t+ otsroke uo tG \"war,xota PATaKU MBUH, 'ffi-
\.6 RIZA FALEPI
pada tanggal n olrc$ee 2-ot6
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAXUMBUH,
LEMBARAN DAERAH TA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR: r?
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT : (t7 /2Ot6)
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

huruf a
Yang dimaksud dengan asas "intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah" adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada voiume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.
huruf b
Yang dimaksud dengan asas "elisiensi" adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.
huruf c
Yang dimaksud dengan asas "efektivitas" adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
huruf d
Yang dimaksud dengan asas "pembagi2n habis tugas" adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.
huruf e
huruf f
Yang dimaksud dengan asas "rentang kendali" adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit keqja bawahan.
Yang dimaksud dengan asas "tata kerja yang jelas" adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan keda yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.
huruf g Yang dimaksud dengan asas "fleksibilitas" adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerlntah ini ditetapkan.
Pasai 3 Cukup jelas.
<!-- formula-not-decoded -->
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas.
Cukup jelas.
<!-- formula-not-decoded -->
<!-- formula-not-decoded -->
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 1

1 Cukup jelas.
<!-- formula-not-decoded -->
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup jelas.
```
PENJELASAN
Pasal 15

Ayat (r| Cukup jelas.
```
<!-- formula-not-decoded -->
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR :
<!-- formula-not-decoded -->
<!-- formula-not-decoded -->
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jeias.
LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR:,+