UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1958
Tentang HUKUM ACARA PIDANA PADA PENGADILAN KETENTARAAN
Berlaku: 10 Januari 1958
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat
:
Mengingat pula :
1. bahwa perlu mengadakan ketentuan-ketentuan guna pelaksanaan azas bahwa komandan-komandan mempunyai hak Penyerahan perkara;
2. bahwa ketentuan-ketentuan tersebut akan meneruskan sebagian dari pada hukum acara pidana tentara dan karena itu perlu mengadakan perubahan dalam peraturan tentang hukum acara pidana pada pengadilan ketentaraan, yang hingga kini berlaku;
3. bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak perubahan termaksud sub 2 perlu segera diadakan;
1. Undang-undang No. 6 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 53) tentang hukum acara pidana pada pengadilan ketentaraan, terutama
Bab II - tentang Pemeriksaan Permulaan dari Undang-undang No. 6 tahun 1950 tentang hukum acara pidana pada pengadilan ketentaraan (Lembaran Negara tahun 1950 No. 53) diganti seluruhnya dengan bab yang terdiri dari pasal-pasal 3 sampai dengan 18 yang bunyinya sebagai berikut
Pasal 3

.
Tiap-tiap perwira pada umumnya berhak untuk menjatuhkan penahanan secara langsung atas diri seorang militer bawahannya.
Hubungan atasan-bawahan adalah menurut pengertian Kitab Undangundang Hukum Pidana Tentara.
Bab II - tentang Pemeriksaan Permulaan dari Undang-undang No. 6 tahun 1950 tentang hukum acara pidana pada pengadilan ketentaraan (Lembaran Negara tahun 1950 No. 53) diganti seluruhnya dengan bab yang terdiri dari pasal-pasal 3 sampai dengan 18 yang bunyinya sebagai berikut
Pasal 4

.
Tiap-tiap perwira wajib menjatuhkan penahanan secara yang diuraikan pada pasal 3, apabila ia mengetahui atau dengan alasan yang cukup dapat menyangka, bahwa seorang militer bawahannya itu telah melakukan suatu tindak pidana yang berat.
Bab II - tentang Pemeriksaan Permulaan dari Undang-undang No. 6 tahun 1950 tentang hukum acara pidana pada pengadilan ketentaraan (Lembaran Negara tahun 1950 No. 53) diganti seluruhnya dengan bab yang terdiri dari pasal-pasal 3 sampai dengan 18 yang bunyinya sebagai berikut
Pasal 5

.
1. Perbuatan yang telah dilakukan dan penahanan yang dijatuhkan harus segera dilaporkan kepada atasan yang berhak menghukum, yang membawahkan langsung tersangka.
2. Apabila pada saat penahanan tersebut dijatuhkan tersangkanya sedang dipekerjakan diluar angkatannya sendiri, maka segera pelaporan termaksud pada ayat (1) diteruskan oleh atasan ini kepada atasan yang berhak menghukum, yang dalam angkatan tersangka sendiri membawahkan langsung tersangka tersebut.
Bab II - tentang Pemeriksaan Permulaan dari Undang-undang No. 6 tahun 1950 tentang hukum acara pidana pada pengadilan ketentaraan (Lembaran Negara tahun 1950 No. 53) diganti seluruhnya dengan bab yang terdiri dari pasal-pasal 3 sampai dengan 18 yang bunyinya sebagai berikut
Pasal 6

.
1. Atasan yang berhak menghukum, yang membawahkan langsung tersangka dalam angkatannya sendiri, kemudian memeriksa perkara itu dan menentukan apakah tersangka akan ditahan atau ditahan terus dengan ketentuan bahwa tahanan hanya dapat dilakukan selamalamanya untuk 20 hari. Penahanan seterusnya harus dilakukan atas keputusan Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan yang dimaksud dalam pasal 9 untuk selama-lamanya 30 hari. Dalam hal ini harus diperhatikan pasal 12 ayat (3).
2. Atas perintah atasan tersebut, maka pemeriksaan perkara itu dapat dilakukan oleh seorang perwira, seorang bintara atau oleh sebuah Komisi yang terdiri dari perwira/bintara.
3. Kecuali jika Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan yang ditunjuk menurut pasal 9 berpendapat bahwa perkara tersebut harus diperiksa oleh 'atasan yang berhak menghukum' sendiri, maka dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat (1) dan (2) pasal ini atasan tersebut berhak menyerahkan pengusutan/pemeriksaan perkara itu kepada Jaksa Tentara yang berhak juga menyerahkan pengusutan/pemeriksaan perkara tersebut kepada Polisi Angkatan, dengan ketentuan bahwa baik Polisi Angkatan maupun Jaksa Tentara tersebut tidak campur tangan dalam soal penahanan tersangkut.
Bab II - tentang Pemeriksaan Permulaan dari Undang-undang No. 6 tahun 1950 tentang hukum acara pidana pada pengadilan ketentaraan (Lembaran Negara tahun 1950 No. 53) diganti seluruhnya dengan bab yang terdiri dari pasal-pasal 3 sampai dengan 18 yang bunyinya sebagai berikut
Pasal 7

.
Jika atasan yang berhak menghukum itu berpendapatm bahwa tersangka bersalah melanggar:
- a. disiplin tentara seperti termaksud dalam pasal 2 No. 1 Kitab Undangundang Hukum Disiplin Tentara,
- b. disiplin tentara seperti termaksud dalam pasal 2 No. 2 sampai dengan No. 6 Kitab undang-undang Hukum Disiplin Tentara, sedang pelanggaran itu tidak sedemikian, sehingga harus diajukan kepada Pengadilan,
maka ia sendiri menentukan hukumannya, kecuali jika hak untuk menentukan hukuman itu termaksud wewenang atasan lain.
Bab II - tentang Pemeriksaan Permulaan dari Undang-undang No. 6 tahun 1950 tentang hukum acara pidana pada pengadilan ketentaraan (Lembaran Negara tahun 1950 No. 53) diganti seluruhnya dengan bab yang terdiri dari pasal-pasal 3 sampai dengan 18 yang bunyinya sebagai berikut
Pasal 8

.
Apabila dalam pemeriksaan tersebut diatas ternyata, bahwa tidak terdapat cukup petunjuk untuk menentukan kesalahan tersangka, maka ia jika berada dalam tahanan, harus segera dilepaskan.
Bab II - tentang Pemeriksaan Permulaan dari Undang-undang No. 6 tahun 1950 tentang hukum acara pidana pada pengadilan ketentaraan (Lembaran Negara tahun 1950 No. 53) diganti seluruhnya dengan bab yang terdiri dari pasal-pasal 3 sampai dengan 18 yang bunyinya sebagai berikut
Pasal 9

.
1. Dalam hal-hal sebagai yang diuraikan dalam pasal-pasal 7 dan 8 atau jika atasan yang berhak menghukum ragu-ragu apakah perkara itu dapat diselesaikan diluar pengadilan atau jika ia berpendapat, bahwa perkara itu harus diajukan kemuka pengadilan,maka ia melaporkan putusan atau pendapatnya secara hirarki kepada Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan yang ditunjuk oleh Kepala Staf/Panglima Angkatan untuk menerima laporan termaksud.
2. Komandan yang dapat ditunjuk oleh Kepala Staf/Panglima Angaktan menurut ayat (1) ialah seorang Komandan yang langsung dibawahkan Kepala Staf/Panglima Angkatan dan berpangkat serendah-rendahnya Mayor.
Bab II - tentang Pemeriksaan Permulaan dari Undang-undang No. 6 tahun 1950 tentang hukum acara pidana pada pengadilan ketentaraan (Lembaran Negara tahun 1950 No. 53) diganti seluruhnya dengan bab yang terdiri dari pasal-pasal 3 sampai dengan 18 yang bunyinya sebagai berikut
Pasal 10

.
1. Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan yang ditunjuk menurut pasal 9, dengan tidak mengurangi wewenangnya berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara setelah diminta pendapat Jaksa Tentara yang bersangkutan, menentukan :
- a. bahwa tersangka yang telah dianggap tidak bersalah atau telah dihukum disiplin menurut pasal 7 dan 8, setelah ia sedapatdapatnya didengar, masih juga akan diajukan ke pengadilan;
- b. bahwa perkara tersangka akan diselesaikan diluar pengadilan dengan menutup perkara tersebut atau dengan menyelesaikannya secara disipliner, ataupub hawa tersangka setelah sedapatdapatnya didengar, akan diajukan ke pengadilan.
2. Pengiriman berkas yang bersangkutan kepada Jaksa Tentara untuk meminta pendapatnya dan pengembalian berkas tersebut kepada Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan termaksud diselenggarakan secara langsung.
Bab II - tentang Pemeriksaan Permulaan dari Undang-undang No. 6 tahun 1950 tentang hukum acara pidana pada pengadilan ketentaraan (Lembaran Negara tahun 1950 No. 53) diganti seluruhnya dengan bab yang terdiri dari pasal-pasal 3 sampai dengan 18 yang bunyinya sebagai berikut
Pasal 11

.
1. Jika Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan yang ditunjuk menurut pasal 9, bertentangan dengan pendapat Jaksa Tentara yang bersangkutan, menentukan bahwa perkara tersangka tidak akan diajukan pengadilan, maka Jaksa Tentara tersebut apabila tetap berpendirian bahwa untuk kepentingan yustisi perkara itu perlu diajukan ke pengadilan dapat mengajukan surat permohonan dengan mengemukakan alasan-alasan/pertimbangan-pertimbangan seperlunya, kepada Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan tersebut agar perbedaan pendapat itu diputuskan oleh Mahkamah Tentara Agung dalam sidang.
2. Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan tersebut pada ayat (1) mengirimkan surat permohonan Jaksa Tentara itu serta berkas perkara yang bersangkutan dan ditambah dengan pemandangannya tentang perkara itu, kepada Mahkamah Tentara Agung yang setelah mendengan pendapat Jaksa Tentara Agung, memutuskan apakah perkara termaksud akan diajukan ke pengadilan ataukah tidak.
3. Jika menurut putusan Mahkamah Tentara Agung perkara itu harus diajukan ke pengadilan maka Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan tersebut segera mengusahakan kearah itu setelah menerima kembali berkas yang bersangkutan dari Mahkamah Tentara Agung.
Bab II - tentang Pemeriksaan Permulaan dari Undang-undang No. 6 tahun 1950 tentang hukum acara pidana pada pengadilan ketentaraan (Lembaran Negara tahun 1950 No. 53) diganti seluruhnya dengan bab yang terdiri dari pasal-pasal 3 sampai dengan 18 yang bunyinya sebagai berikut
Pasal 12

.
1. Dalam putusan tersebut dalam pasal 10 dan pasal 11 ditentukan juga apakah tersangka akan ditahan atau ditahan terus untuk selamalamanya 30 hari.
2. Keputusan Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan ataui keputusan Mahkamah tentara Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan pasal 11 untuk sahnya, diberikan secara tertulis.
3. Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan yang dimaksud dalam pasal 9 dapat memperpanjang tahanan sementara dalam ayat (1) dan dalam pasal 6 ayat (1) kalimat kedua tiap kali dengan 30 hari.
Bab II - tentang Pemeriksaan Permulaan dari Undang-undang No. 6 tahun 1950 tentang hukum acara pidana pada pengadilan ketentaraan (Lembaran Negara tahun 1950 No. 53) diganti seluruhnya dengan bab yang terdiri dari pasal-pasal 3 sampai dengan 18 yang bunyinya sebagai berikut
Pasal 13

.
Jika telah diputuskan untuk mengajukan perkara yang bersangkutan ke pengadilan maka oleh Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan berkas perkara tersebut, disertai dengan surat keputusan Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan atau Mahkamah Tentara Agung, diserahkan kepada :
- a. Jaksa Tentara yang bersangkutan, apabila perkaranya termasuk kekuasaan suatu pengadilan ketentaraan;
- b. Jaksa Sipil yang bersangkutan, apabila perkaranya termasuk kekuasaan pengadilan umum.
Bab II - tentang Pemeriksaan Permulaan dari Undang-undang No. 6 tahun 1950 tentang hukum acara pidana pada pengadilan ketentaraan (Lembaran Negara tahun 1950 No. 53) diganti seluruhnya dengan bab yang terdiri dari pasal-pasal 3 sampai dengan 18 yang bunyinya sebagai berikut
Pasal 14

.
Jika dalam keadaan tersebut dalam pasal 10 dan pasal 11 diputuskan bahwa perkara tersangka akan diselesaikan diluar pengadilan, maka berkas yang bersangkutan disampaikan kepada atasan yang berhak menghukum tersangka, kecuali dalam hal Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan yang ditunjuk menurut pasal 9 menentukan sendiri hukumannya sesuai dengan wewenangnya.
Bab II - tentang Pemeriksaan Permulaan dari Undang-undang No. 6 tahun 1950 tentang hukum acara pidana pada pengadilan ketentaraan (Lembaran Negara tahun 1950 No. 53) diganti seluruhnya dengan bab yang terdiri dari pasal-pasal 3 sampai dengan 18 yang bunyinya sebagai berikut
Pasal 15

.
Hak mengusut kejahatan dan pelanggaran terhadap seorang militer diserahkan kepada:
- a. para atasan yang berhak menghukum terhadap anak-buahnya;
- b. tiap anggota kepolisian angkatan-angkatan dalam lingkungan kekuasaannya masing-masing terhadap anggota militer angkatannya;
- c. Jaksa-jaksa dilingkungan pengadilan ketentaraan;
- d. para pegawai dan orang-orang lain yang disebut dalam pasal 39 H.I.R. sekedar tidak ternyata bahwa tersangka adalah seorang militer.
Bab II - tentang Pemeriksaan Permulaan dari Undang-undang No. 6 tahun 1950 tentang hukum acara pidana pada pengadilan ketentaraan (Lembaran Negara tahun 1950 No. 53) diganti seluruhnya dengan bab yang terdiri dari pasal-pasal 3 sampai dengan 18 yang bunyinya sebagai berikut
Pasal 16

.
1. Bagi pejabat-pejabat tersebut dalam pasal 15 sub a berlaku pasalpasal 6,7,8 dan 9.
2. Pengusutan oleh pejabat-pejabat tersebut dalam pasal 15 sub b dilakukan dibawah pimpinan/perintah Jaksa Tentara. Dalam hal ini harus diperhatikan pasal 6 ayat (3).
3. Pengusutan yang diselenggarakan oleh pejabat-pejabat tersebut dalam pasal 39 H.I.R. dilakukan menurut H.I.R., dengan ketentuan bahwa apabila dalam pengusutan itu ternyata tersangka adalah anggota Angkatan Perang maka perkara itu segera diserahkan kepada Jaksa tentara yang bersangkutan yang melanjutkan pengusutannya sendiri atau menyerahkannya kepada Polisi Angkatan yang bersangkutan.
4. Jaksa Tentara melaporkan kepada atasan tersebut dalam pasal 6 ayat 91) tentang adanya perkara baru yang sedang diusut oleh Polisi Angkatan atau oleh Jaksa Tentara sendiri. Atasan tersebut selanjutnya berbuat sesuai dengan pasal 6,7,8, dan 9.
5. Baik Polisi Angkatan maupun Jaksa Tentara tidak berhak untuk menentukan sesuatu tentang penahanan. Jaksa tentara dapat mengusulkan supaya atasan tersebut dalam pasal 6 ayat (1) melakukan tahanan sementara atas diri seorang tersangka.
6. Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan itu berhak memerintahkan Jaksa Tentara untuk menyerahkan perkara tersebut dalam ayat (4) kepada atasan yang termaksud dalam pasal 6 ayat (1). Atasan termaksud dalam pasal 6 ayat (1) dapat diminta juga secara langsung kepada Jaksa Tentara agar sesuatu perkara yang termasuk kompetensi atasan itu diserahkan kepadanya.
Dalam kedua hal tersebut diatas maka atasan itu berbuat selanjutnya sesuai dengan pasal-pasal 6,7,8 dan 9.
7. Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan itu selalu dapat memerintahkan agar suatu perkara diusut/diperiksa oleh Jaksa Tentara; dalam hal ini berlaku ketentuan dalam pasal 6 ayat (3) mengenai Jaksa dan Polisi Angkatan.
8. Jika Jaksa Tentara berpendapat bahwa suatu perkara yang sedang diusut olehnya atau oleh Polisi Angkatan cukup diselesaikan diluar pengadilan maka perkara itu disalurkan kepada atasan yang berhak menghukum tersebut dalam pasal 6 ayat (1) yang selanjutnya bertindak menurut pasal-pasal 6,7,8 dan 9.
9. Jika Jaksa Tentara berpendapat bahwa perkaranya perlu diajukan kepada pengadilan ketentaraan mka ia mengirimkan berkas yang bersangkutan disertai dengan pendapatnya kepada atasan termaksud dalam pasal 6 ayat (1) yang selanjutnya berbuat sesuai pasal-pasal 6,7,8, dan 9.
10. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal ini maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pengusut ialah sebagai yang diatur dalam H.I.R. sepanjang tidak bertentangan dengan Undangundang Darurat ini.
11. untuk keadaan tertangkap tangan berlaku ketentuan-ketentuan dalam Bagian Keempat Titel Kedua dari H.I.R., dengan ketentuan bahwa segera apabila ternyata bahwa tersangkanya adalah anggota Angkatan Perang maka pejabat sipil yang bersangkutan mengadakan hubungan dengan Jaksa Tentara dan/atau Pembantu Jaksa Tentara.
Bab II - tentang Pemeriksaan Permulaan dari Undang-undang No. 6 tahun 1950 tentang hukum acara pidana pada pengadilan ketentaraan (Lembaran Negara tahun 1950 No. 53) diganti seluruhnya dengan bab yang terdiri dari pasal-pasal 3 sampai dengan 18 yang bunyinya sebagai berikut
Pasal 17

.
1. Pembantu Jaksa Tentara (Magistraat-Pembantu, Hulpmagistraat) dilingkungan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara ialah:
- a. para atasan yang berhak menghukum, terhadap anak buahnya, dengan ketentuan bahwa atasan tersebut dalam kedudukan sebagai Pembantu Jaksa Tentara (Hulpmagistraat) tidak dibawahkan Jaksa Tentara;
- b. para anggota Kepolisian Angkatan-angkatan yang berpangkat perwira, terhadap anggota-anggota militer angkatannya masingmasing dan dalam lingkungan kekuasaannya masing-masing;
- c. para anggota Kepolisian Angkatan-angkatan yang berpangkat bintara, yang ditunjuk oleh Jaksa Tentara Agung dari mereka yang diajukan oleh Kepala Staf/Panglima Angkatan yang bersangkutan, terhadap anggota-anggota militer angkatannya masing-masing dan dalam lingkungan kekuasaannya masingmasing;
- d. anggota militer Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara lainnya yang ditunjuk oleh Jaksa Tentara Agung dengan persetujuan Menteri Pertahanan, terhadap suatu perkara tertentu yang ditegaskan pula dalam penunjukan tersebut; dalam hal ini maka para Magistraat-Pembantu lainnya tidak diperbolehkan campurtangan dalam perkara termaksud.
2. hak-hak dan kewajiban-kewajiban para Pembantu Jaksa Tentara ialah sebagai yang ditetapkan dalam H.I.R. untuk para 'Hulpmagistraten', dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan/penyimpanganpenyimpangan menurut Undang-undang Darurat ini.
3. Dalam fase pemeriksaan permulaan terhadap suatu perkara pidana seorang anggota militer maka kedudukan Jaksa Tentara ialah seperti 'Ambtenaar van het Openbare Ministerie' menurut H.I.R., kecuali penyimpangan-penyimpangan menurut Undang-undang Darurat ini.
Bab II - tentang Pemeriksaan Permulaan dari Undang-undang No. 6 tahun 1950 tentang hukum acara pidana pada pengadilan ketentaraan (Lembaran Negara tahun 1950 No. 53) diganti seluruhnya dengan bab yang terdiri dari pasal-pasal 3 sampai dengan 18 yang bunyinya sebagai berikut
Pasal 18

.
1. Seterimanya berkas perkara dari Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 13 maka Jaksa Tentara, jika perlu dengan bantuan para pembantu Jaksa Tentara, melakukan segala sesuatu yang diperlukan guna menyiapkan perkara itu untuk diajukan secepat-cepatnya ke pengadilan ketentaraan.
2. Jika menurut pertimbangan Jaksa Tentara perkara itu sudah cukup diperiksa maka ia melaporkan hal ini kepada Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan tersebut dalam pasal 9, Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan itu, setelah mendengar pendapat Ketua pengadilan ketentaraan yang bersangkutan menetapkan hari sidang pengadilan guna pemeriksaan perkara tersebut.
3. Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan itu menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Ketua pengadilan ketentaraan yang dianggapnya berhak dan dalam hal itu ia menuntut agar perkara itu diperiksa di pengadilan.
4. Penyerahan berkas perkara sebagai yang dimaksud pada ayat (3) berlangsung melalui Jaksa Tentara, yang bersangkutan.
5. Untuk menyerahkan perkara oleh Ketua pengadilan ketentaraan kepada sidang pengadilan tersebut berlaku ketentuan-ketentuan dalam Titel 10 Bagian I H.I.R. sebagai pedoman.
Pasal-pasal 7,8,9 dan 10 dari Undang-undang No. 6 tahun 1950 tersebut berturut-turut menjadi: pasal-pasal 19,20,21 dan 22.
Pembantu Jaksa Tentara yang ada pada saat mulai berlakunya peraturan ini atas penunjukan Jaksa dan Mahkamah Tentara Agung, dianggap telah memenuhi pasal 17 ayat 1 sub c atau sub d tersebut dalam pasal I diatas.
Dalam hal tersangka/terdakwanya adalah Kepala Staf/Panglima Angkatan sendiri, maka berlaku ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 6 tahun 1950 sebagaimana berbunyi sebelum diadakan perubahanperubahan/tanbahan-tambahan menurut Undang-undang Darurat ini; demikian pula dalam hal terdakwa/tersangkanya adalah seorang sipil.
Hari mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Januari 1958 Pejabat Presiden Republik Indonesia, ttd
SARTONO.
Menteri Pertahan,
DJUANDA
Menteri Kehakiman,
MAENGKOM
Diundangkan Pada tanggal 10 Januari 1958 Menteri Kehakiman, Ttd MAENGKOM