PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 1 Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 2 Tahun 2011
N/A
Preamble

Menimbang an 2 Tahun 2011 tentang PaJak Daerah, dan memberikan kepastian hukum sebagai ·pedoman dala.m pelaksanaannya, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 79 Ayat (3) Peratu � Daerah Kabupaten Sintang Nomor tata cara Pemeriksaan Pajak Daerah;
Mengingat
1. Undarig-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Uridang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3262) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);'
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indone � ia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
6. Undang,Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3646) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
7. Uandang-Uandang ...
7. Undang-Und g P I ang Nomor 28 Taliun 1999 tentan K en l ye\_ eDnggaraan Negara Yang Bersih Dan Be bas Dari Korupsi, o usi an N · · Tab epotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia 1 dun � 999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik n onesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ten tang Pembe � antasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan � mbaran Negara Republik Indonesia 3874) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 200 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 13 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
9. U � dang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan PaJak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 � 2 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang P\_ajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
17. Undang-Undan N kail Peraturan Pe g omor 12 Tahun 2011 tentang Pembentu. Indonesia T:ndang-Undangan (Lembaran Negara Republik N R un 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran egara epublik Indonesia Nomor 5234);
18. Peraturan p · p lak emenntah Nomor 27 Tahun 1983 tentang ( � ;anaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana T m aran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hale Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3696);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor . 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (t.embaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4741);
28. Peraturan Pe · Tata Cara p .menntah Nomor 69 Tahun 2010 tentang . O ai:mbenan dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan PaJ � 1 � er . Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik n onesra Tahun 2010 Nornor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
29. Pe:aturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Pe'netapan Kepala Daerah Atau � ibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentarig P � doman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tel � diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07 /2010 tentang Badan Atau Perwakilan Lembaga Intemasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lirigkungan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3 Tarnbahan lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor l Tahun 2008 tentang Urusan Pernerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor l);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor '5 Tahun 2013 (lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5 Tarnbahan lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sirltang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
MEMUTUBKAN
PERATURAH BUPATI TENTANG TATA CARA pEMEJUKSAAN
tJenetapkan PAJAK DAERAH.
BAB IV - TATA CARA PEMERlKSAAN
Pasal 21

- (1) Hasil Pemeriksaan Wajib diberitahukan kepada Wajib Pajak.
- (3) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta lampirannya disampaikan .oleh Pemeriksa Pajak melalui surat tercatat.
- (2) Pemberitahuan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan apabila Pemeriksaan dilanjutkan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- (4) Wajib Pajak memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan berhak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan paling lama :
- a. 3 (tiga) hari kerja sejak Surat Pemberit � uan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak untuk Pemeriksaan Kantor; atau
- b. 7 (tujuh) hari kerja sejak .. Surat\_ Pemberitahuan . Hasil Pemeriksaan diterima oleh WaJ1b Pajak untuk Pemeriksaan Lapangan.
Paaal 22
- (1) A abila dalam jangka waktu sebag � ana dimaksud dalam Pasal 2i ayat (4), Wajib Pajak menyampeikan surat tanggapan hasil riksaan yang berisi tentang persetujuan atas seluruh hasil peme riksaan dan hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Ppemeriksaan maka Pemeriksa Pajak menggunakan surat eme ' . d tuk b isal dimaksud sebagru asar un mem uat n ah tan � :Kan dan berita acara , 1 Pembahasan Hasil Akhir pem rikasan ang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan Wajib Peme saan Y Pajak.
- (2) Apabila jangka wa1ctu 1 at (4), Wajib Pajak men seba!taimana dimaksud dalam Pasal 2. ay yang berisi tentan Yamp � surat tanggapan basil peme � saan namun tidak h dirg persetuJuan atas seluruh basil pemeriksaaJl Pemeriksa Pa·el: dalam Pembahasan Hasil Akhir PemeriksaaD: dasar untuk � e men � nakan surat tanggapan ciimaksud seb � al acara ketidakh � uat n � ah � embahasan pembahasan d � ben1:9Pemeriksaan a 8;I1 WaJ1b P8Jak dalam Pembahasan Hasil akhir · yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.
- (3) A abil / W 9: \_1an � a waktu sebagaiman dimaksud dalam Pasal 21 ayat ( � aJib\_ Pajak menyam\_Paikan surat tanggapan basil pemeriksaan h il � bensi tentang ketidaksetujuan atas sebagian atau selurub as � emeriksaan dan hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan p rik · an . , eme sa Pajak menggunakan surat tanggap . dimaksud, sebagai dasar untuk melakukan pembahasan akhir � engan Wajib Pajak dan hasil pembahasannya dituangkan dalaJ? risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan Hasil Akhir Pe � eriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan Wajib PaJak.
- (4) Apabila dalam janga waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 \_I ayat (4), Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan h � sil pemeriksaan yang berisi tentang ketidaksetujuan atas sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan . namun tidak hadir dalam pembahasan Hasil Akhir Pemeriksaan Pemeriksa Pajak menggunakan surat tanggapan dimaksud 'sebagai dasar untuk membuat risalah pembahasan dan berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Hasil Akhir Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.
- (5) Apabila dalam janga waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan basil pemeriksaan dan tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, maka Pemeriksa Pajak membuat berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Hasil Akhir Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Pemeriksa Pajak telah membuat dan menandatangani berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Hasil Akhir Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (4) atau ayat (5), Pembahasan Hasil Akhir Pemeriksaan dianggap telah dilaksanakan.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebgaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3), Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara Pembahasan Hasil Akhir Pemeriksaan.
- (9) Hasil pembahasan dituangkan dalam risalah pernbahasan yang merupakan bagian dari Kertas � erja P � meriks � an.
- (8) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Hasil Akhir Pemeriksaan, Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan agar perbedaan tersebut dibahas lebih dahulu.
- (10) Jangka waktu Pembahasan Has � \_Akhir Peme � saan untuk menguji kepatuhan pemenuhan k � waJ1 � an pe � aJakan d\_engan jenis Pemeriksaan Kantor harus diseleaikan paling lama 3 (tiga) minggu,
- (11) Jangka waktu Pembahasan Has � \_Akhir Peme � saan untuk me � guji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan harus diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan.
- ( 1) Risalah pembah p · asan dan b it il emeriksaan meru en a acara Pembahasan Akhir Has La � oran Hasil Peme � bagian Yang tidak terpisahkan dari ( 2 ) P9,1ak Yang terutan ·
- dalam hal Wajib p tetapi menyam ?Jak tidak badir dalam pembahasan akhir dimaksud dalam Paikan tanggapan tertulis sebagaimana terhutang dihitu Pasal 22 ayat (2) atau ayat (4), Pajak yang diberitah k ng berdasarkan basil pemeriksaan yang telah tanggap u tan � epada Wajib Pajak dengan memperhatikan dalam ha;f ;;:1bliPs � akari :Vajib. Pajak;
- dengan Pembahasan � am � KPD atau STPD dihitung sesuai a. . Hasil Pemeriksaan, kecuali:
- b. tid · JI a.J tidak hadir dalam pembahasan akhir dan dal a.J menyampaikan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud be � Pkan sal a 22. ayat (5), Pajak yang terhutang dihitung k r adsar basil pemeriksaan yang telah diberitahukan epa a Wajib Pajak.
Bagian Keaepuluh Pembatalan Baall Pemeriluaan
Paaal 24
- (1) Hasil p � meriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian Surat Pembentahuan Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dapat dibatalkan secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal pembatalan dilakukan karena pemeriksaan dilaksanakan tanpa penyampaian Surat Pemeritahuan Hasil Pemeriksaan, berdasarkan keputusan pembatalan hasil pemeriksaan, Pemeriksa Pajak melanjutkan pemeriksaan dengan memberitahukan basil pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan melakukan pembahasan akhir dengan prosedur.
- (2) Dalam hal dilakukan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses Pemeriksaan harus dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan/ atau Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
Bagian Keaebelas Pengungkapan Wajib Pajak Dalam Laporan Teraendiri Selama Pemerikaaan
Paaal 25
- (1) Dalam hal Pemeriksa Pajak telah melakukan Pemeriksaan dan Kepala Dinas belum menerbitkan SKPD, Wajib Pajak deng � kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPTPD yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan pemeriksaan tetap dilanjutkan.
2. em en gka dalam laporan tersencliri tentang ketidakbenaran (3) Pen � P � PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh pengis � an p . ak diperlakukan sebagai informasi atau data Pemeriksa aJ . di bahan pertimbangan bagi Pemeriksa Pajak tambahan dan me � : � ,n � Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan sebelum menyampwA,Cl.u kepada Wajib Pajak. Bapan ...
3. diri k idakb p gkapan dalam laporan tersen tentang en enaran ( 2 ) en �� SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat pengis1an . p iak aik dilakukan sebelum Pe � eriksa aJ menyamp an surat p b 'tahuan Hasil Pemeriksaan.
Baciau Ke . Uauian Pe111er1 ... dua B belaa --.ii Ukti PermUlaan
Paaa126
- (1) Pemeriksaan seba . . diusulkan Pemerilc � aunana � aksud dalam Pasal 6, dapat kepentingan penvidikanaan Bu � Pennulaan dalam rangka untuk J· apabila · a. pada saat pelaksan ·. . . .
- b. aJib P � ak menolak untuk dilakukan pemeriksaan, tidak memenuhi Panggilan Pemeriksaan Kantor menolak membantu kelancaran pemeriksaan sebagaimana dim � sud dalam Pasal 20 dan terhada � Wajib Pajak tersebut tidak dapat dilakukan penetapan P8Jak secarajabatan.
3. tindak id . . aan pemeriksaan ditemukan adanyan irrdika.si W .. pi \_ana di bidang perpajakan; dan/atau
- (2) Dalam hal pemeriksaan yang dilakukan merupakan pemeriksaan seba � aimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), usulan Pemeriksaan Bukti permulaan harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Penghentian Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan dengan penyidikan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana � ak � ud pada ayat (1) disetujui, pelaksanaan peme � saan dihentikan dengan membuat Berita Acara Penghentian Pemeriksaan kecuali usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
Bagian Ketigabelaa Pemerikaaan Ulang
BAB IV - TATA CARA PEMERlKSAAN
Pasal 27

- (1) Pemeriksaan ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan atau perintah Kepala Dinas.
- (2) Perintah atau persetujuan Kepala Dinas untuk melaksanakan Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dierikan:
3. b berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas,
- a. apabila terdapat data baru termasuk data semula yang belum terungkap; atau .
5. . ) P � nerbitan SKPDKB harus didahului dengan al Pemhealriksaan b 1 Ulang ( 3 . dimaksud pada ayat (1), d am se e umnya sebagaunan k a "ban perpa;akan yang sama telah diterbitkan SKPD terhadap ewaJ 1 . " berdasarkan hasil Pemeriksaan.
Paaa128
Peraturan Bupati ini b laku Agar setiap oran er d pada tanggal diundangkan. pengundangan Peratug apat mengetahuinya memerintahkan . ran&amp; ti.· · Benta Daerah Kabu t Si pa lill dengan penempatannya dalam pa en mtang.
Ditetapkan di Sintang Pada tanggal S" MA !ia7 20 14
;'
'l-MILTON CROSBY
BUPATI SINTANG,
Diundangkan di Sintang
Pada tanggal SJ.11, � T 2014
PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, {
;I
YOSEPHA HASNAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 NOMOR /1 ·
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI SINTANG PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 2 " TAHUN 2013
TENT ANG
PENGGUNAAN BIAVA PEM BAG UNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN IAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013
DENG AN RAHM AT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
a.
ba � wa dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah dan sektor Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sintang, maka penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Kabupaten Sintang diarahkan kepada upaya peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sin tang;
- b. bahwa pengaturan penggunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, untuk lebih meningkatkan kinerja dan motivasi bagi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l 959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 1820);
4. 2 . Undang-Undang Nornor 1(2LeTabhun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan m aran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3569); ·
3. Undang-Unctan O 051. � . Pena ih g Nomor 19 T gi an Pajak D ahun 1997 tentang � egara Repubiik lndengan Surat Paksa (Lembaran ambahan Lemb onr:sia Tshur, 1997 Nomor 42 3686) sebagaim:an Negara Republik Indonesia Nomo; Und na telah di b h d ang Nomor 19 T u a engan UndangRepublik lndonesi T hahun 2000 (Lembaran Negara Lembaran Negara � a un 2000 Nornor 129, Tambahan epubhk Indonesia Nomor 3987)·
4. Undang-Undang N ' Penyelen araa ornor 28 Tahun 1999 tentang Korupsi ggK 1 � Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari , o usi Dan Ne ti Repubrk I po sme (Lembaran Negara Lemba;an � donesia Tahu\_n 1999 Nomor 75, Tambahan egara Republik Indonesia Nomor 3851);
- S. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pe b tentang rn erantasan\_ Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo; 3874) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. l O. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. 11 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang · Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan PemerinLahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438);
12. Undang-Undang ...
O 051: .
- ct . n ang-Unctang Norn r ' Pembentukan p or 12 Tahun 2011 tentang (Lembaran Ne ara eraturan Perundang-Undangan Nomor 82 Tg Repubhk Indonesia Tahun 2011 , ambahan Le b . Indonesia Nomor 5234); m aran Negara Repubhk
- 12 Unct . Dae: � g-Unctang Nomor 28 T h Re a . Dan Retribusi D ar un 2009 tentang Pajak pubhk Indonesia Tah aerah (Lembaran Negara Lembaran Negara Repu � : � 009 Nomor 130, Tambahan 13 U ndones1a Nomor 5049)·
14. Peraturan Pern . Pemba i en\_ntah Nomor 16 Tahun 2000 tentang B g an Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan D anguhnan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah 2;i � aN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun omor 36);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana p · b errrn angan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nodior 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Da11 Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengeiolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nornor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor 3);
- zo. Peraturan Daerah Kabupaten. Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemenntah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupalen Sintang Tahun 2008 Nornor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor 1);
- 21 . Peraturan Daerah Kabupaten Sintarig Nomor 2 Tahun 2 008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
r,1enetapkan
22 · Peraturan D O O 51 :. 2012 aerah Kabupate · Daer h ten tang Anggaran ; Sin tang Nomor 10 Tahun (Lem � Kabupaten Sintan e;da;,atan Dan Belanja aran Daerah K g ahun Anggaran 2013 Nornor 10 ); abupaten Sintang Tahun 2012
MEMUTUSl&lt;AN:
PERATURAN BUP PEMUNGUTAN p ATI TENTANG PENGGUNAAN BIAYA PEMERINTAH KA � t � K BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN 2013. ATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN
BAB II - PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Pasal 2

Penggunaan Biaya Pemungutan PBS yang merupakan bagian Pemerintah Kabupaten Sintang diarahkan untuk:
- a. Kegi\_atan Peningkatan Penerimaan PBB di Kabupaten Sintang, meliputi:
1. biaya struk/potongan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB Tahun 2013;
2. biaya upah pungut petugas penagihan PBB desa dan kelurahan;
3. pengadaan sarana dan prasarana penunjang yang mendukung kelancaran operasional pelaksanaan tugas pemungutan PBB;
4. kegiatan lain yang ditujukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penanganan PBB;
- b. Insentif bagi Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Sintang dan staf pada SKPD yang melaksanakan pengelolaan dan atau pemungutan PBB.
Pembagian besaran penggunaan Biaya Pemungutan PBB yang merupakan Bagian Pemerintah Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :
- a. kegiatan peningkatan penerimaan PBB ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah Biaya Pemungutan PBB yang merupakan bagian Pemerintah Kabupaten Sintang;
- b. insentif untuk Tim Jntensifikasi PBB Kabupaten Sintang dan staf pada SKPD yang melaksanakan pengelolaan dan atau pemungutan PBB ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dan jumlah Biaya Pemungutan PBB yang merupakan bagian Pemerintah Kabupaten Sin tang.
- (1) Pembagian besaran penggunaan Biaya Pemungutan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang mengelola PBB di Kabupaten Smtang.
- (2) Pembagian besaran pembayaran lnsentif untuk Tim lntensifikasi dan sta! pada SKPD yang melaksanakan pengelolaan dan atau pemungutan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sintang.
Diundangkan di Sintang pada tanggal
BAB III - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5

f-lal-hal yang belum diatur atau belu . ini, akan diatur lebih lanjut sesua � cukup diatu- dalam Peraturan Bupati berlakuetentuan Penmdang-undangan yang
BAB III - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 21 Tahun 20 � 2 tentang Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan B'.'1-ngunan Bagian Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012 dicabut dan dmyatakan tidak berlaku.
BAB III - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang pada tanggal 2013
2013
ERAH KABUPATEN SINTANG, 1 � SEK � R.,...\_\_...\_
ULKIFLI HAJJ AHMAD
SERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR