PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 4L Tahun 2023
Tentang KEDUDUI(AN, SUSUNAN ORGANISASI, URATAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SITUBONDO
Berlaku: 2 Januari 2017
N/A
Preamble

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jarva Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4L) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun L974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30a6); 2.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor L34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 3.
4. Undang-Undang Nomor L7 Tarrun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AQ4 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OO4 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2OO4 Nomor L32);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OLL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20LL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523fl;
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara'(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 5494);
8. 1 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2oL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56T9);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun LgT2 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun tgrz Nomor 3g);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun t982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1OO Tahun 2OOO tentang Penga,ngkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2OO2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aLefl;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor $!;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);
4. L7 . Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45941;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a62fl;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OlL tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
7. 2O.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 20L6 tentang Perangkat Daerah (Lembararl Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 114);
8. 2L. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat Nomor o4lPRT/ M l2ors tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
9. 22.Peraturan Menteri 'Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat Nomor 14/ PRT lM I 20Ls tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
10. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2ot6 tentang Pembentukan dan Su.sunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2076 Nomor 6).
MEMUTUSI{AN :
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUI(AN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG I(ABUPATEN SITUBONDO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Penvakilan Ralryat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo. 6.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo. 7.
8. Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UpTD, adalah unsur pelaksana teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional danlatau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
11. 1 1. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudu',.kannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas danlatau di dalam tanah danlatau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaarl, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
- L2. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.
13. Pemanfaatan bangunan gedung adalah kegiatan memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.
14. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.
15. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki danlatau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan f atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
16. Pemeriksaan berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, danlatau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung.
17. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
18. Pembongkaran aclalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, danlatau prasarana dan sarananya. l
19. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
20. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung danlatau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepa-katan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan danlatau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
21. Pengkaji teknis adalah orang perorangdr, atau badan hukum yang mempunyai sertifikat keahlian untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi bangunan gedung sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
22. Masyarakat adalah perorangotr, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung
23. Prasarana dan sarana bangunan gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung.
24. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultan si pen gawasan pekerj aan kon struksi.
25. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan latau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekauikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk lisik lain.
26. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaanlproyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
5. 27 . Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi;
28. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalarrr penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
29. Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian danlatau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa danlatau pengguna ja.sa.
30. Forum jasa konstruksi adalah sarana komunikasi dan konsultasi antara masyarakat jasa konstruksi dan Pemerintah mengenai hal- hal yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi nasional yang bersifat nasional, independen, dan mandiri.
31. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu, orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat.
32. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
33. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu rnenyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik iain.
34. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
35. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalarnnya.
36. Air adalah semua aLr yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
37. Arr permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
38. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;
39. Surnber air adalah tempat atau wadah air alami danlatau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
40. Daya air adalah potensi yang terkandung , dalam air danlatau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
41. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
42. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
43. Rencana pengelolaan sumber daya air adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air.
44. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah . aliran sungai danlatau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 krrr2 (dua ribu kilometer persegi).
45. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah darata.n yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungaiflyz, yang berfungsi menampung, menyimPoo, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara a1ami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
46. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
3. 47 . Hak guna air adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengLrsahakan air untuk berbagai keperluan.
48. Hak guna pakai air adalah hak untuk memperoleh dan memakai air.
49. Hak guna usaha air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air.
50. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya alr agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
51. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
52. Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
53. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
54. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air.
55. operasi adalah kegiStan pengaturan, pengalokasian, serta penyediaan air dan sumber air untuk mengoptimalkan qemanfaatan prasarana sumber daya air.
56. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana
13. sumber daya air.
57. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
9
58. Pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air.
59. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
60. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
61. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
62. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
63. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
64. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
65. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
66. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
10. 67 . Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, peffianfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
68. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan keterrtuan peraturan perundangundangan.
69. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk mehentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
70. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
71. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertrb tata ruang.
15. T2.Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
73. Wilayah adatrah ruang yang merLrpakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan latau aspek fungsional.
74. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah. 19. Sistem internal perkotaan adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan.
75. Kawasan adala.h wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
4. T6.Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam.
5. 77 . Kawasan budi daya adalah r,vilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
78. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
79. Kaurasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman Can sistem agrcbisnis.
80. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
81. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling men:iliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
82. Kawasan megapolitan adalah kawasan yang terbentuk dari 2 (dua) atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem.
83. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, danf atau lingkungon, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
84. Kawasan strategis kabupatenlkota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupatenlkota terhadap ekonomi, sosial, budaya, danf atau lingkungan.
85. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dar:latau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
4. 86.Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB II - KEDUDUI{AN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

- Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan. (1)
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2)
- Dinas Pekerjaan umum dan penataan Ruang dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh sekretaris Daerah. (3)
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan. (4)
- Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pad a ayat (4) menyelenggarakan fungsi : (s)
- a. perumusan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pekerjaan umrJm dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
- d. pelaksana.an administrasi dinas Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - KEDUDUI{AN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umu.m dan Penataan Ruang terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sekretariat, membawahi :
2. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Bidang Bina Marga, membawahi:
3. Sub Bagian Penyusunan Program;
1. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
2. Seksi Pembangunan dan Perencanaan Teknis Bina Marga; dan
3. Seksi Pembinaan Jalan dan Jembatan.
1. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
- d. Bidang Pengairan, membawahi :
2. Seksi Pembangunan dan Perencanaan Teknis Pengairan; dan
3. Seksi Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Air.
- e. Bidang Cipta Karya, membawahi :
1. Seksi Infrastruktur Permukiman dan Drainase;
2. Seksi Pengembangan Penataan Lingkungan Permukiman; dan
3. Seksi Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi.
1. Seksi Tata Ruang;
- f. Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Aset, membawahi :
2. Seksi Pertanahan dan Pengelolaan Aset; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
3. Seksi Sarana Prasarana.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
25. (21 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagainrana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB II - KEDUDUI{AN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimPin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bidang pertanahan.
Bagian Kedua
SEKRETARIAT
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga dinas, dan administrasi di lingkungan dinas;
- b. penyusllnan rencana kegiatan tahunan dinas;
- c. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan dinas serta penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkup dinas;
- e. penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu;
- f. pelaksanaan urusan keuangan;
- g. pelaksanaan urllsan umum;
- h. pelaksanaan urusan kepegarvaian;
- i. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- j. pelaksanaan pelayanan administratif kepada Kepala Dinas dan bidang-bidang di lingkungan Dinas;
1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha kepegawaian.
- a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi
4. b pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan Dinas dan perbekalan lain;
5. c pengurusan kendaraan operasional dinas
6. e pelaksanaan kehumasan;
- d. pelaksanaan urusan surat-menyurat;
- f. penyusunan bezzeting dan formasi PNS;
- h. pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam rangka penyusunan formasi pegawai
10. pelaksanaan advokasi dan koordinasi dengan media massa;
11. 1 penyelenggaraan tugas kepegawaian Dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan Daftar Urut Kepangkatan, mempersiapkan usulan usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, cuti pegawai, pemberian tanda penghargaan, penerbitan kartu pegawai, kartu isteri/suami, kartu tabungan asuransi pensiun (Taspen), Bapertarum dan kartu asuransi kesehatan;
- k. penyusunan Laporan Kepegawaian;
13. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai;
14. 1 pelaksanaan ketatausahaan;
15. m\_ pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; dan
16. n pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Sub Bagian Keuangan
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas melaksanakan tata usaha keuangan.
2. (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan administrasi keuangan Dinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas serta pembayaran gaji pegawai;
- b. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- c. penguru.san penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran Dinas;
- d. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3
Sub Bagian Penyusunan Program
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 1

O
- (1) Sub Bagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan.
2. (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;
- b. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran dinas;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan budaya kerja di lingkup Dinas;
- e. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di lingkup Dinas;
* f. penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan;
- g. penyusllnan evaluasi kegiatan Dinas;
- h. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Dinas;
2. i penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
3. penyusunan dan pelaporan standar pelayanan dan standar operasional prosedur (SOP) dinas;
4. 1 pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- k. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
6. m\_ pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; dan
7. n pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Begian Ketiga BIDANG BINA MARGA
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11

Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan program kerja, merumuskan kebijakan, memberikan bimbingan teknis; mengkoordinasikan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi perencanaan teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan jembatan di bidang bina marga
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi
- b\_ pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan jalan dan jembatan sebagai penguatan konektivitas yang menjadi prioritas kabupaten;
- a penyusunan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- C pengkoordinasian program kerja dan kegiatan serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya di bidang Bina Marga;
- e pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
- d perumusan kebijakan teknis operasional jalan dan jembatan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. pengevaluasian fungsi dan status jalan dan jembatan di bidang bina marga;
- h penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten;
- 8 pengendalian seluruh pelaksanaan tugas, program kerja dan kegiatan di bidang Bina Marga;
- i. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten;
- j. pelaksanaan evaluasi bidang penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten;
- k. pelaksanaan kegiatan penatausahaan;
1. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 1
Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13

- (1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas menyiapkan bahan pen)rusunan rencana dan anggaran, rnemberikan rekomendasi, melaksanakan pengawasan dan survey pemeliharaan jalan dan jembatan.
2. (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusu.nan rencana dan anggaran bidang pemelih araanj alan dan jembatan;
- b. pemberian rekomendasi pemasangan utilitas dibawah perkerasan jalan;
- c. pelaksanaan pengawasan rekondisi jalan akibat pemasangan utilitas dibawah perkerasan jalan;
- d. pelaksanaan kegiatan survey kerusakan jalan dan jembatan berdasarkan data ruas jalan untuk rencana pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. pelaksanean survey/inventarisasi kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam agar tersedi a data yang akurat;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Bina Marga; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan tugasnya.
Paragraf 2
Seksi Pembangunan dan Perencanaan Teknis Bina Marga
- (1) Seksi Pembangunan dan Perencanaan Teknis Bina Marga sebagaimana dinraksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran, Survey dan penelitian,
pengawasan dan pengendalian, observasi, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan perencanaan teknis bina marga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan dan Perencanaan Teknis Bina Marga, menyelenggarakan fungsi
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran bidang pembangunan dan perencanaan teknis bina marga;
3. c pemeriksaan hasil proses perencanaan pengestimasian pembangunan jalan dan jembatan untuk keakuratan penyusunan perencanaan kegiatan kebinamargaan; biaya
4. b pengendalian kegiatan survey dan penelitian berdasarkan rencana kerja untuk menyusun perencanaan kegiatan kebinamargaan;
- d. pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan, pembangunan jalan dan jembatan
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
7. e pelaksanaan observasi lapangan penanganan darurat akibat bencana alam dan pasca bencana
8. pengevaluasian hasil pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Bina Marga; dan
10. h pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan tugasnya.
Paragraf 3 Seksi Pembinaan Jalan dan Jembatan
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15

- 1) Seksi Pembinaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, memberikan rekomendasi, melaksanakan inventarisasi dan aktualisasi data di bidang pembinaan jalan dan jembatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi
3. a penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran berdasarkan program kerja dinas bidang pembinaan jalan dan jembatan;
- b penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran bidang pembangunan dan perencanaan teknis bina marga;
- d pelaksanaan inventarisasi dan aktualisasi data kondisi jalan dan jembatan serta kelengkapannya untuk pemutakhiran data kondisi jalan dan jembatan;
- C pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan
- e pelaksanaan ketatausahaan;
- 8 pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan tugasnya.
- f pelaporan Bidang Bina Marga; dan
Bagian Keempat BIDANG PENGAIRAN
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16

Bidang Pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan, program kerja dan kegiatan, koordinasi dan memberikan petunjuk teknis dan evaluasi di bidang Pengairan.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pengairan mempunyai fungsi
- b perencanaan program kerja dan kegiatan di bidang pengairan;
- a. perumusan kebijakan teknis operasional pengelolaan sumber daya air dan jaringan irigasi di bidang pengairan;
- pengkoordinasian pelaksanaan tugas, program kerja dan kegiatan serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya bidang pengairan;
- e pengevaluasian fungsi dan status sumberdaya air dan jaringan irigasi sebagai pedoman perencanaan pembangunan bidang pengairan;
- d pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sumberdaya air dan jaringan irigasi;
- pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- h pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.
- g pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas; dan
Paragraf 1
Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 18

- (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rellcana dan program kerja, men5rusun kebijakan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, mengelola hidrologi dan hidrometri bidang operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran bidang operasi dan pemelih araan jaringan irigasi ;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- c. perencanaan pen)^rsunan rencana kerja operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan bangunan pelengkapnya berdasarkan program kerja dinas;
- d. perencanaarr operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi ;
- e. perencanaan program penyediaan air irigasi, pola tata tanam dan pembagian air irigasi ;
- f. pembimbingan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang operasi dan perneliharaan jaringan irigasi ;
- h. pengelolaan hidrologi dan hidrometri bidang operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi ;
- i. pelaksanaan ketatausahaan;
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pengairan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengairan sesuai dengan tugasnya.
Paragraf 2
Seksi Pembangunan dan Perencanaan Teknis Pengairan
- (1) Seksi Pembangunan dan Perencanaan Teknis Pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan kebijakan, survey dan penelitian, estimasi, pengawasan dan pengendalian bidang pembangunan dan perencanaan teknis pengairan.
- (21 Da.lam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan dan Perencanaan Teknis Pengairan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran bidang pembangunan dan perencanaan teknis pengairan;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang pembangunan dan perencanaan teknis pengairan;
- c. pelaksanaaan survey dan penelitian bidang pembangunan dan perencanaan teknis pengairan
- d. perencanaan pengestimasian biaya pembangunan, rehabilitasi dan perbaikan jaringan irigasi dan sungai untuk men5rusrrrl perencanaan kegiatan pengairan;
- e. pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan, pembangunan jaringan irigasi dan bangunan di sungai bidang pembangunan dan perencanaan teknis pengairan;
- f. pelaksanaan observasi lapangan penanganan darurat akibat bencana. alam dan pasca bencana ;
- pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan perencanaan dan pembangunan jaringan irigasi dan bangunan di sungai ; o b'
- pengevaluasian hasil pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi dan bangunan di sungai; h.
- pelaksanaan ketatausahaan; i.
- pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pengairan; dan j.
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengairan sesual dengan tugasnya.
Paragraf 3
seksi Pengendalian dan Konsenrasi sumber Daya Air
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 20

- (1) Seksi Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Air sebhgaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan kebijakan, bimbing?il, pengendalian dan pengawasan, survey, inventarisasi, pelatihan, penyuluhan, pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian dan konservasi sumber daya air.
2. (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Air, menyelenggarakan fungsi :
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang pengendalian dan konservasi sumber daya aff;
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran bidang pengendalian dan konservasi sumber daya air;
- c. pembimbingan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi tersier bidang pengendalian dan konservasi sumber daya aff;
- d. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi tersier dan sumber-sumber daya air;
3. pelaksanaan pemberian rekomendasi perijinan penggunaan lahan pengairan ; e.
4. pelaksanaan pelatihan, penyuluhan pengairan, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan serta dampak pembangunan pengairan ; f.
5. pelaksanaan inventarisasi terhadap sumber-sumber daya air ; o b'
6. pelaksanaan survey/inventarisasi kerusakan akibat bencana alam agar tersedia data yang akurat; h.
7. pelaksanaan ketatausahaan ; 1.
8. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pengairan; dan j.
9. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengairan sesuai dengan tugasnya. k.
Bagian Kelima
BIDANG CIPTA I(ARYA
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 21

Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hurtrf e, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minuffi, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2L, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan dan jasa kontruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan penataan bangunan, pengembar:gan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan dan jasa kontruksi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan dan jasa kontruksi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minuffi, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan dan jasa kontruksi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan dan jasa kontruksi;
4. pelaksanaan pelatihan tenaga terampil konstruksi; f.
5. pelaksanaan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten I kcta; o b.
6. penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil); h.
7. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi; t.
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas; dan
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.
Paragraf 1
seksi Infrastruktur permukiman dan Drainase
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 23

- (1) Seksi Infrastruktur permukiman dan Drainase sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana dan program, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sun/ey, penelitian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan pengembangan sistem d.rainase serta pelaksanaan infrastruktur pada pemukiman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Infrastruktur Permukiman dan Drainase menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan rencana dan program kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase serta pelaksanaan infrastruktur pada pemukiman;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan pengembangan sistem drainase serta pelaksanaan infrastrurktur pada pemukiman;
2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan pengembangan sistem drainase serta pelaksanaan infrastruktur pada pemukiman; c.
3. pelaksanaan koordinasi di bidang pengelolaan dan pengembangan sistem drainase serta pelaksanaan infrastruktur pada pemukiman; d.
4. pengumpulan dan pengolahan data di bidang pengelolaan dan pengembangan sistem drainase serta pelaksanaan infrastruktur pada pemukiman; f.
5. pelaksanaan survey dan penelitian di bidang pengelolaan dan pengembangan sistem drainase serta pelaksanaan infrastruktur pada pemukiman; e.
6. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengelolaan dan pengembangan sistem drainase serta pelaksanaan infrastruktur pada pemukiman; o b'
7. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan pengembangan sistem drainase serta pelaksanaan infrastruktur pada pemukiman; h.
8. pelaksanaan ketatausahaan ; 1.
9. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Cipta Karya; dan j.
10. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya sesuai dengan tugasnya. k.
Paragraf 2
Seksi Pengembangan Penataan
Lingkungan Permukiman
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 24

- Seksi Pengembangan Penataan Lingkungan Permukiman sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana d?, program, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, survey, penelitian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem dan pengelolan Penyediaan Air Minum (SPAM), sistem air limbah domestik dan persampahan. (1)
- Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Penataan Lingkungan Permukiman menyelenggarakan fungsi : (2)
- a. penyiapan bahan rencana dan program kegiatan pengelolaa:r dan pengembangan S;.stem Penyediaan Air Minum (SPAM), sistem air limbah domestik dan persampahan;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan ,Ci bidang pengembangan sistem dan pengelolan Penyediaan Air Minum (SPAM), sistem air limbah domestik dan persampahan; b.
- penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan pengelolan Penyediaan Air Minum (SPAM), sistem air limbah domestik dan persampahan; c.
- pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan sistem dan pengelolan Penyediaan Air Minum (SPAM), sistem air limbah domestik dan persampahan; d.
- pelaksanaan survey dan penelitian di bidang pengembangan sistem dan pengelolan Penyediaan Air Minum (SPAM), sistern air limbah domestik dan persampahan, e.
- pengumpulan dan pengolahan data di bidang pengembangan sistem dan pengelolan Penyediaan Air Minum (SPAM), sistem air limbah domestik dan persampahan; f
- pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan sistem dan pengelolan Penyediaan Air Minum (SPAM), sistem air timbah domestik dan persampahan; o D'
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem dan pengelolan Penyediaan Air Minum (spAM), sistem air limbah domestik dan persampahan; h.
- pelaksanaan ketatausahaan ; i.
- pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Cipta Karya; dan j.
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang cipta Karya sesuai dengan tugasnya. k.
Paragraf 3
seksi Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 25

- (1) seksi Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana dan program, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, standardisasi, pemberian rzin, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkung&amp;o, bangunan gedung dan sistem informasi jasa konstruksi serta pelatihan tenaga terampil konstruksi.
- (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan rencana dan program kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkung&amp;fl, bangunan gedung dan sistem informasi jasa konstruksi serta pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- b. penyiapan bahan Berumusan kebijakan dan perencanaan teknis di bidang penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkung&amp;tr, bangunan gedung dan sistem informasi jasa konstruksi serta pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkung&amp;o, bangunan gedung dan sistem informasi jasa konstruksi serta pelatihan terraga terampil konstruksi; c.
- pelaksanaan koordinasi di bidang penyelenggaraan penataan bangunan, dan lingkung&amp;r, bangunan gedung dan sistem informasi jasa konstruksi serta pelatihan tenaga terampil konstruksi; d.
- e. pelaksanaan pembinaan di bidang penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkung&amp;fl, bangunan gedung dan sistern informasi jasa konstr"rksi serta pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- f. pengumpulan dan pengolahan data di bidang penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkung&amp;o, bangunan gedung dan sistem informasi jasa konstruksi serta pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkung&amp;n, bangunan gedung dan sistem informasi jasa konstruksi.;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungon, bangunan gedung dan sistem informasi jasa konstruksi serta pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- i. pemberian tzin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- j. pemberian rzin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil);
- k. penyusunan standardisasi penyelenggaraa.n penataan bangunan dan lingkungon, bangunan gedung dan sistem informasi jasa konstruksi serta pelatihan tenaga tdrampil konstruksi;
1. pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi
- m. pelaksanaan ketatausahaan;
- n. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Cipta Karya; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya sesuai dengan tugasnya.
Bagian Keenam
Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, men5rusun, survey dan pemetaan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan penataan kawasan, menyelenggarakan urusan pertanahan dan pengelolaan aset dan sarana prasarana.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 27

1
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Aset mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebi3akan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan penataan kawasan serta penyelenggaraan urusan pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata raung, koordinasi pemanfaatan ruang, pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan penataan kawasan;
- d. pelaksanaan survey dan pemetaan di bidang penataan ruang;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan penataan kawasan.
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang;
- g. perencanaan pengembangan, perwujudan, dan pengelolaan kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, kawasan baru, dan kawasan ekonomi;
- h. pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan pengembangan kawasan;
- i. pelaksanaan pemanfaatan dan penyelesaian urusan pertanahan;
- j. pelaksanaan perencanaan penggunaan tanah dan inventarisasi tanah kosong dan terlantar dalam wilayah kabupaten;
- k. pelaksanaan urusan aset dinas;
1. pelaksanaan pengelolaan dan perawatan sarana prasarana Dinas;
- m. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- n. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.
Paragraf 1
Seksi Tata Ruang
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 28

- (1) Seksi Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1, mempunyai tugas menyiapakan penyusunan rencana dhn program kegiatan, koordinasi, survey, pengawa san, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penataaa ruang, penataan bangunan, dan pengembangan kawasan khusus.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan serta perumusan kebijakan di bidang penataan ruang;
- b. pengumpulan data dan informasi sebagai bahan penyusunan rencana teknis di bidang penataan ruang;
- c. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan rencana tata ruang;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perkembangan tata ruang;
- e. pemeriksaan serta penyiapan bahan rekomendasi teknis untuk mengeluarkan Ijin Pemanfaatan Ruang:
- g. pelaksanaan survey dalam rangka menJrusun perencanaan kegiatan penataan bangunan;
- f. pelaksanaan tindak lanjut, penyiapan laporan dari , penelaahan dan pengukuran di lapangan bagi permohonan ijin pemanfaatan ruang;
- h. pengawasan dan pengendalian kegiatan penataan bangunan;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan penataan bangunan;
- k. penyiapan sarana dan prasarana dalam rangka penataan bangunan;
- j. pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan;
- l. penyusunan konsep laporan hasil pelaksanaan kegiatan penataan bangunan;
- m. pelaksanaan survey ke lokasi bersama tim IMB;
- n. pelaksanaan survey pemetaan d.alam rangka menJrusun perencanaan kegiatan pengembanga4 kawasan khusus;
- o. pengawasan dan pengendalian kegiatan pengembangan kawasan khusus;
- p. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam . rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan khusus;
- q. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan khusus;
- r. penyiapan sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan kawasan khusus;
- s. pelaksanaan dokumentasi dan memberikan informasi tentang pengembangan kawasan khusus;
- t. pelaksanaan ke tatausahaan;
- u. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Aset; dan
- v. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Aset sesuai dengan tugasnya.
Paragraf 2
Seksi Pertanahan dan Pengelolaan Aset
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 29

- Seksi Pertanahan dan Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2, mempunyai tugas melaksanakan urusan pertanahan dan pengelolaan aset dinas. (1)
- Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Pertanahan dan Pengelolaan Aset menyelenggarakan fungsi : (2)
- a. penyiapan bahan penyLrsunan rencana dan program kegiatan serta perumusan kebijakan di bidang urusan pertanahan dan aset dinas;
- b. pemberian rekomendasi rjin lokasi di bidang urusan pertanahan;
- pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah garapan; C.
- pelaksanaan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan; d.
- e. pelaksanaan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- f. pelaksanaan penyelesaian masalah tanah ulayat;
- g. pelaksanaan pemanfaatan dan penyelesaian rnasalah tanah terlantar;
- h. pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam wilayah kabupaten;
- i. pemberian rekomendasi ijin membuka tanah;
- j. pelaksanaan perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten;
- k. penyusunan rencana kebutuhan barang keperluan Dinas;
1. pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
- m. pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
- n. pembuatan lapcran inventarisasi barang (aset) Dinas;
- o. penyusunan aktualisasi data asset Dinas untuk pemuktahiran data;
- p. pengamanan aset Dinas berdasarkan data aset, peraturan agar tidak dikuasai pihak lain;
- q. pelaksanaan kegiatan pemanfaatan asset Dinas berupa perjanjian sewa asset untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- w. pelaksanaan ketatausahaan;
- x. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Aset; dan
- r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Aset sesuai dengan tugasnya.
Paragraf 3
Seksi Sarana Prasarana
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 30

- (1) Seksi Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penggunaan alat-alat berat, kendaraan dan peralatan mekanik serta melaksanakan evaluasi kelayakan operasionalnya.
2. (21 Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang sarana prasarana;
- b. pelaksanaan inventarisasi kebutuhan peralatan, penghitungan penyusutannya serta rencana kebutuhan suku cadang sesuai standar operasional pelaksanaan;
- c. pelaksanaan penyimpanan, pemanfaatan dan perawatan serta perbaikan alat-alat berat, kendaraan dan peralatan mekanik agar kondisinya tetap terjaga dengan baik;
- d. perencanaan pemakaian alat-alat berat sesuai rencana kerja dinas untuk mengestimasikan target pendapatan asli daerah (PAD);
- y. pelaksanaan ketatausahaan;
- z. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Aset; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Aset sesuai dengan tugasnya.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 31

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan tugas Dinas Daerah sesuai dengan teknis operasional danlatau teknis penunjang tertentu Dinas;
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional d,anlatau teknis penunjang tertentu Dinas.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 32

Jumlah, Nomenklatur, Susunan organisasi, Uraian T\rgas dan Fungsi UPTD sebagairnana dimaksud dalam Pasal 31 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.
BAB V - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi ,calam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional qenior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-rnasing.
2. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan. (2)
3. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu. (3)
4. setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diclah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusLlnan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. (4)
5. Dalam menyampaikan laporan kepada atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (s)
BAB VII - PENGANGI(ATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 35

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
2. (21 Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
BAB VII - PENGANGI(ATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 35

- (1) Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap.
2. (2') Apabila Pejabat Struktural di lingkungan Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Langsung Pejabat dimaksud dapat menunjuk salah satu pejabat struktural urrtuk mewakilinya.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.
di Situbondo Diundangkan
pada tanggal
1 5 NoV 2016
BERITA DAERAH I(ABUPATEN STTUBONDO TAHUN 2OL6 NOMOR #
LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo
Itr5:' ; 1l N9JJU&amp;,.
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
STRUKTUR ORGANISASI I{ABUPATEN SITUBONDO