Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 26 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR : 26 TAHUN 2017
T E N T A N G
PEMBENTUKAN PENJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID ) PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
- b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
- c. bahwa sehubungan dengan telah diterbitkanya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Pemerintah Kabupaten Batang Hari Nomor 29 Tahun 2014 perlu disesuaikan kembali dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang - Undang...
SALINAN
Memperhatikan
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916 ) ;
3. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
4. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071) ;
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ) ;
6. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394) ;
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149 ) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 47 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi , Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika ( Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 47 );
- 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota ;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah ;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi.
MEMUTUSKAN...
Menetapkan
M E M U T U S K A N
- PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID ) PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PPID
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk PPID
- (2) PPID dipimpin oleh seorang pejabat Struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi secara Ex - officio dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Batang Hari
- (3) Sekretariat PPID berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang Hari
- (4) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (5) PPID pada BUMD dipimpin oleh Pejabat yang menangani bidang kehumasan dilingkungan BUMD dimaksud
- (6) PPID pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur BUMD masing - masing
Bagian Kedua
Tugas
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PPID
Pasal 3

- (1) PPID mempunyai tugas antara lain :
- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi; dan
- f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- (2) Dalam hal kewajiban mengumumkan informasi publik, PPID bertugas untuk mengkoordinasikan :
- a. pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan ; dan
- b. menyampaikan informasi publik dalam bahasa indonesia yang sederhana dan mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa lokal yang dipakai oleh masyarakat.
Bagian Ketiga Tanggung Jawab Pasal 4
PPID memiliki tanggung jawab dalam :
- a. mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di Badan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari
- b. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh informasi publik dibawah pengawasan Badan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari yang dapat diakses oleh publik.
Bagian Keempat
Wewenang
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PPID
Pasal 5

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, PPID berwenang untuk :
- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/ komponen/ satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya ;
- c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan /atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya ;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/ tidaknya diakses oleh publik ; dan
- e. menugaskan PPID Pembantu dan / atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
BAB III - PPID PEMBANTU Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya PPID dibantu oleh PPID Pembantu yang berkedudukan di OPD.
- (2) PPID Pembantu dipimpin oleh seorang Sekretaris atau Kepala Bagian, atau Kepala Bidang, yang menangani informasi dan komunikasi publik yang diangkat oleh Bupati Batang Hari atas usul Kepala OPD dan bertanggung jawab kepada Bupati Batang Hari melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari
- (1) Tugas utama PPID Pembantu adalah membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya.
- (2) PPID Pembantu disamping melaksanakan tugas-tugas jabatan struktural yang di jabatnya juga bertugas :
- a. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- b. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ;
Bagian Kedua
Tugas
BAB III - PPID PEMBANTU Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 7

menjamin...
- c. menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip layanan prima ; dan
- d. mengumpulkan, mengolah, mengkompilasikan bahan dan data lingkup OPD masing-masing bahan informasi publik.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya PPID Pembantu dibantu oleh Pejabat Fungsional atau Pegutas Informasi yang ditunjuk oleh Kepala OPD dan bertanggung jawab kepada PPID Pembantu dalam hal :
- a. mengumpulkan, mengolah, mengkompilasikan bahan dan data untuk didokumentasikan menjadi bahan informasi publik ; dan
- b. mencetak dan menggandakan informasi dan dokumentasi ( soft/hard copy ) sebagai layanan informasi dan dokumentasi kepada pemohon informasi.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI PPID Pasal 8
Pasal 9

Dalam menjalankan tugasnya PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dibantu oleh bidang-bidang yang mempunyai tugas :
- a. bidang pelayanan dan Pengelolaan informasi, bertugas memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID
- b. bidang Pengelolaan Data dan Dokumentasi Informasi, bertugas mengelola data yang disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai ;
- c. bidang penyelesaian sengketa informasi, bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi ; dan
- d. sekretariat bertugas memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI PPID Pasal 8
Pasal 10

1. Bidang - bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sesuai dengan fungsi dan tugasnya melekat pada Jabatan Struktural yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Batang Hari
2.
Dalam hal...
2. Dalam hal tertentu Kepala Bagian Hukum dapat langsung memberikan pertimbangan hukum kepada atasan langsung PPID
3. Sekretariat PPID dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dibantu para staf yang memiliki kemampuan dibidang Teknologi Informasi dan Staf Pranata Humas yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati Batang Hari, atas usulan PPID
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI PPID Pasal 8
Pasal 11

Segala Biaya yang diperlukan untuk pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 12
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.
Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada tanggal
: 15 Maret 2017
BUPATI BATANG HARI
SYAHIRSAH SY
Diundangkan di
: Muara Bulian
Pada tanggal
: 15 Maret 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
BAKHTIAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2017
NOMOR :
26
SINWAN
LAMPIRAN
: PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR
: 26 TAHUN 2017
TANGGAL
: 15 MARET 2017
STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
Keterangan :
BUPATI BATANG HARI
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
------------------
= Garis Komando
= Garis Koordinasi ttd
SYAHIRSAH SY