PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 4 Tahun 2014
Tentang No Description
Berlaku: 30 Januari 2014
N/A
Preamble

Menimbang
:
BUPATI KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAYONG UTARA,
- a. bahwa dalam rangka meningkatan kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Kayong Utara, serta memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi, perlu diberikan beasiswa pendidikan tinggi;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik;
- c. bahwa untuk memberikan arah dan sasaran yang tepat terhadap pemberian beasiswa pendidikan tinggi kepada yang berhak menerimanya diperlukan pedoman, sehingga mampu memberikan manfaat, daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Beasiswa Pendidikan Tinggi;
5. Mengingat : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara
1. Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
SALINAN
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BEASISWA PENDIDIKAN
TINGGI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara.
5. Beasiswa adalah bantuan dalam bentuk uang tunai dan/atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah secara langsung kepada mahasiswa yang bersangkutan ataupun dibayarkan kepada Perguruan Tinggi berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
6. Penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi adalah calon mahasiswa dan/atau mahasiswa asal Kabupaten Kayong Utara yang memenuhi persayaratan sebagai Penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
8. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Calon Mahasiswa adalah putra/putri lulusan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara yang memiliki kemampuan akademik tinggi, berprestasi, tidak mampu secara ekonomi dan memiliki motivasi yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.
10. Mahasiswa adalah putra/putri yang berasal dari Kabupaten Kayong Utara yang sedang melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.
11. Keluarga kurang mampu adalah penduduk yang secara taraf ekonomi berada pada garis kemiskinan dengan tingkat pendapatan yang rendah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi dimaksudkan untuk:
- a. meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat Kabupaten Kayong Utara;
- b. mengurangi jumlah mahasiswa yang putus kuliah, karena tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. meningkatkan prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik;
- d. mengupayakan keberlangsungan studi mahasiswa diselesaikan tepat waktu.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
BAB III - SASARAN
Pasal 4

Sasaran dalam pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi adalah calon mahasiswa dan mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Kayong Utara.
BAB IV - PRINSIP PEMBERIAN BEASISWA
Pasal 5

Beasiswa pendidikan tinggi diberikan dengan prinsip:
- a. obyektif;
- b. transparan;
- c. kontinuitas;
- d. akuntabel;
- e. kepastian hukum;
- f. tepat sasaran; dan
- g. tepat waktu.
BAB IV - PRINSIP PEMBERIAN BEASISWA
Pasal 6

- (1) Prinsip obyektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, beasiswa pendidikan tinggi diberikan bagi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah daerah dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, beasiswa pendidikan tinggi disalurkan dan dikelola secara terbuka mulai dari proses seleksi, penetapan, sampai penyaluran sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.
- (3) Prinsip kontinuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, beasiswa pendidikan tinggi diberikan secara berkesinambungan atau berkelanjutan setiap tahun yang penganggarannya ditetapkan dalam APBD.
- (4) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, beasiswa pendidikan tinggi dapat dipertangungjawabkan baik dari aspek keuangan, out put maupun manajemen pengelolaan.
- (5) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, beasiswa pendidikan tinggi dilakukan secara konsisten dan dijamin bagi yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi.
- (6) Prinsip tepat sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, beasiswa pendidikan tinggi disalurkan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (7) Prinsip tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, bahwa beasiswa pendidikan tinggi disalurkan sesuai dengan jadwal waktu dan mekanisme penyaluran.
BAB V - JENIS BEASISWA
Pasal 7

- (1) Beasiswa Pendidikan Tinggi terdiri atas:
- a. beasiswa kurang mampu;
- b. beasiswa prestasi; dan
- c. beasiswa program studi pilihan.
- (2) Beasiswa kurang mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada:
- a. calon mahasiswa dan/atau mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang diterima di perguruan tinggi melalui jalur kerjasama;
- b. calon mahasiswa dan/atau mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang diterima di perguruan tinggi secara mandiri.
- (3) Beasiswa prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada calon mahasiswa dan/atau mahasiswa berprestasi.
- (4) Beasiswa program studi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kepada calon mahasiswa yang program studi pilihannya dibutuhkan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah melalui jalur kerjasama dengan perguruan tinggi.
BAB VI - PERUNTUKAN BEASISWA
Pasal 8

- (1) Beasiswa Pendidikan Tinggi dipergunakan untuk pembiayaan:
- a. biaya pendaftaran;
- b. biaya akademik (semesteran);
- c. biaya pembelian buku;
- d. biaya penelitian;
- e. biaya penyusunan laporan akhir/skripsi;
- f. biaya hidup; atau
- g. biaya pemondokan/asrama.
- (2) Biaya pendaftaran dan biaya akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan sesuai dengan biaya yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
BAB VI - PERUNTUKAN BEASISWA
Pasal 9

- (1) Pemberian beasiswa kepada calon mahasiswa dan mahasiswa yang melalui seleksi oleh Pemerintah Daerah, dapat diberikan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sampai dengan g.
- (2) Pemberian beasiswa kepada calon mahasiswa dan mahasiswa yang tidak melalui seleksi oleh Pemerintah Daerah, dapat diberikan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan/atau huruf f.
BAB VI - PERUNTUKAN BEASISWA
Pasal 10

Penetapan penerima dan besaran beasiswa pendidikan tinggi yang diberikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VII - PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA
Pasal 11

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan beasiswa kurang mampu:
- a. Calon mahasiswa:
1. siswa/siswi lulusan SMA/SMK/MA Kabupaten Kayong Utara yang berasal dari keluarga tidak mampu;
2. mengisi formulir yang disediakan oleh panitia;
3. melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa;
4. melampirkan fotocopy kartu keluarga yang sah;
5. melampirkan fotocopy akta kelahiran yang sah;
6. melampirkan surat pernyataan sanggup mengikuti perkuliahan sampai selesai;
7. melampirkan surat pernyataan sanggup mentaati peraturan pada Perguruan Tinggi/Universitas/Fakultas dan Peraturan Pemerintah Daerah;
8. melampirkan surat perjanjian pemberian beasiswa pendidikan tinggi;
9. lulus seleksi masuk Perguruan Tinggi dan/atau seleksi daerah; dan
10. tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga/instansi pemberi beasiswa lainnya.
Mahasiswa:
1. mengajukan permohonan kepada Bupati;
2. melampirkan biodata/ curiculum vitae ;
3. melampirkan surat keterangan dari Fakultas yang menyatakan masih aktif kuliah;
4. nilai Indek Prestasi Akademik 3,00 (tiga koma nol nol) untuk jurusan sosial dan 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) untuk jurusan eksakta;
5. membuat surat pernyataan bersedia mengembalikan dana bantuan beasiswa apabila tidak dapat menyelesaikan studinya dengan alasan yang tidak dibenarkan;
6. melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa;
7. melampirkan fotocopy akta kelahiran yang sah;
8. melampirkan surat perjanjian pemberian beasiswa pendidikan tinggi; dan
9. tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga/instansi pemberi beasiswa lainnya;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 dikecualikan bagi mahasiswa yang diseleksi oleh Pemerintah Daerah sejak menjadi calon mahasiswa.
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan beasiswa prestasi:
- a. Calon Mahasiswa:
1. mengajukan permohonan kepada Bupati;
2. melampirkan biodata/ curiculum vitae ;
3. melampirkan fotocopi buku raport semester I sampai dengan semester V;
4. rata-rata nilai mata pelajaran untuk program studi eksakta, sosial dan kejuruan minimal ≥ 7.00;
5. melampirkan surat pernyataan sanggup mengikuti kuliah sampai selesai;
6. melampirkan surat pernyataan sanggup mentaati peraturan pada Perguruan Tinggi/Universitas/Fakultas dan peraturan Pemerintah Daerah;
7. melampirkan surat perjanjian pemberian beasiswa pendidikan tinggi;
8. lulus Ujian Sekolah dan/atau Ujian Nasional; dan
9. lulus Seleksi Masuk Perguruan Tinggi.
- b. Mahasiswa:
1. mengajukan permohonan kepada Bupati;
2. melampirkan biodata/ curiculum vitae ;
3. melampirkan surat keterangan dari Fakultas yang menyatakan masih aktif kuliah;
4. nilai Indek Prestasi Akademik 3,25 (tiga koma dua puluh lima) untuk jurusan sosial dan 3,00 (tiga koma nol nol) untuk eksakta;
5. membuat surat pernyataan bersedia mengembalikan dana bantuan beasiswa apabila tidak dapat menyelesaikan studinya dengan alasan yang tidak dibenarkan;
6. melampirkan surat perjanjian pemberian beasiswa pendidikan tinggi; dan
7. tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga/instansi pemberi beasiswa lainnya.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4 dikecualikan bagi mahasiswa yang diseleksi oleh Pemerintah Daerah sejak menjadi calon mahasiswa.
- (5) Persyaratan untuk mendapatkan beasiswa program studi pilihan, yaitu:
- a. mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Perguruan Tinggi;
- b. melampirkan fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih aktif;
- c. melampirkan surat perjanjian pemberian beasiswa pendidikan tinggi; dan
- d. tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga/instansi pemberi beasiswa lainnya.
BAB VIII - KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA
Pasal 12

- (1) Setiap penerima beasiswa wajib memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Setiap penerima beasiswa berkewajiban menyampaikan laporan nilai semester.
BAB IX - SELEKSI
Pasal 13

- (1) Seleksi calon mahasiswa dan mahasiswa penerima beasiswa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Seleksi calon mahasiswa penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. seleksi administrasi;
- b. tes psikologi; atau
- c. tes yang dilaksanakan Perguruan Tinggi.
- (3) Seleksi mahasiswa penerima beasiswa dilaksanakan oleh Tim Seleksi.
- (4) Calon mahasiswa penerima beasiswa yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
BAB IX - SELEKSI
Pasal 14

Pendaftaran calon mahasiswa penerima beasiswa yang lulus seleksi dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
BAB X - JANGKA WAKTU BEASISWA
Pasal 15

- (1) Pemberian beasiswa diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada jenjang S-1 (Strata Satu) atau yang disetarakan dan D-III (Diploma Tiga) khusus program studi tehnik elektro medik.
- (2) Pemberian beasiswa diberikan paling lama 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun kecuali program pendidikan profesi.
- (3) Dalam hal mahasiswa penerima beasiswa yang tidak menyelesaikan pendidikan untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan permohonan beasiswa lanjutan kepada Bupati.
- (4) Bupati dapat menolak atau menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat pertimbangan dari Tim Koordinasi.
- (5) Mahasiswa Penerima beasiswa lanjutan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XI - TIM KOORDINASI
Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan pemberian beasiswa Bupati membentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Bupati sebagai Pembina;
- b. Wakil Bupati sebagai Pengarah;
- c. Sekretaris Daerah sebagai Penanggungjawab;
- d. Asisten Pemerintahan dan Pembangunan sebagai ketua;
- e. Asisten Administrasi dan Umum sebagai wakil ketua;
- f. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial sebagai sekretaris;
- g. Inspektur Kabupaten sebagai anggota;
- h. Kepala Dinas Pendidikan sebagai anggota;
- i. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai anggota;
- j. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai anggota;
- k. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota;
- l. Kepala Bagian Kepegawaian sebagai anggota; dan
- m. Kasubbag Pendidikan dan Keagamaan Bagian Kesejahteraan Sosial sebagai anggota;
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. menetapkan arah kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi tentang penyelenggaraan pemberian beasiswa;
- b. melakukan pembinaan dan pengendalian pemberian beasiswa;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemberian beasiswa;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dengan Perguruan Tinggi;
- e. mengkoordinasikan kebutuhan anggaran beasiswa;
- f. melaksanakan rapat-rapat koordinasi; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang berhubungan dengan pemberian beasiswa.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XII - PENGHENTIAN BEASISWA
Pasal 17

Beasiswa dihentikan apabila penerima beasiswa:
- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima beasiswa pendidikan tinggi;
- b. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan;
- c. melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan peraturan lainnya yang berlaku di perguruan tinggi;
- d. mengundurkan diri dari Perguruan Tinggi dan/atau dinyatakan drop out (DO);
- e. meninggal dunia; dan/atau
- f. terbukti melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih.
BAB XIII - PEMBIAYAAN
Pasal 18

Pembiayaan Beasiswa Pendidikan Tinggi bersumber dari APBD Kabupaten Kayong Utara dan sumber lain yang sah.
BAB XIV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19

Perguruan Tinggi yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan memberikan beasiswa tetapi tidak menanggung semua biaya pendidikan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
BAB XIV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 20

Jumlah penerima beasiswa untuk setiap tahun anggaran ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.
Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 30 Januari 2014
BUPATI KAYONG UTARA,
HILDI HAMID
Diundangkan di Sukadana pada tanggal 30 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,
HENDRI SISWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2014 NOMOR 4
N/A
Preamble

Menimbang : a,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20A4, seorang camat dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetaplen peraturan Bupati tentang Pelirnpahan Sebagian Kewenarrgan Bupati Kepada Camat Dalam Kabupaten Seluma. b
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukornuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a265);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun ZA04 tentang Pembentukan Feraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a389); 2.
I
t
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3D;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5B7);
3. 5, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2AA7 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah provlnsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran NNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4t Tahun 2A07 tentang Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Z0A7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474L).
MEMUTUSKAN:
PERATUMN BUPAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM IGBUPATEN SELUMA.
BAB I - KETENTUAN UMI,.|M
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Seluma;
2. 2' Pemerinbah Daerah adalah Bupati Seluma dan perangkat Daerah beserta unsur Penyelenggara pemerintah Daerah Kabupaten seluma;
3. 3' Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otononri seluas-luasnya dalam sistern dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1g45;
4. 4' Dewan Penruakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma;
6. Bupati adalah Bupati Seluma;
7. Kecamatan adarah wirayah kerl'a camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
- B. Carnat adalah camat di Kabupaten Seluma;
9. Kades adalah kepara desa di Kabupaten seruma; dan
10. Lurah adalah lurah di Kabupaten Seluma.
8AB II KEDUDUffiN, TtfGAs DAru FUruGSI
paragraf pertama
Kedudukan
1. Kecarnatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten sebagai peraksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja teftentu dan dipimpin oleh camat.
2. Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.
3. Camat dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Panagraf Kedua
Tugas dan Fungsi
BAB I - KETENTUAN UMI,.|M
Pasal 3

1. camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
- a. Mengoordinasikan keglatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan keteftiban umum;
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengoordinaslkan penyelenggaman kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
7. tMembina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. Melaksanakan pelayanan rnasyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
2. selain tugas rebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat juga mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada carnat
BAB I - PELIMPAHAN SFBAGIAN KEWE$ANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
Pasal 5

Kewenangan yang dilimpahkan bupati kepada camat di bidang pemerintahan:
1. Pembinaan idiologi negara dan kesatuan bangsa;
2. Pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan;
3. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi pamong praja dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya;
4. Fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
5. Pengoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UpfD) I instansi pemerintah di wilayah kerjanya;
6. 6' Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan Badan penruakilan Desa (BPD);
7. Pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan kepala desa, Pimpinan dan anggoh Badan perwakilan Desa (BpD) diwilayah kerjanya;
- B. Melakukan penilaian atas raporan pertanggungjawaban kepala desa;
9. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa/kelurahan;
10. Fasilitasi penataan desa/kelurahan;
11. Fasilitasi penyusunan peraturan desa;
12. 12' Penyelenggaraan lomba/penilaia n desa/kelura han ti ngkat keca mata n;
13. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan;
14. 14.Pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
15. Pemberian rekomendasi dan perizinan tertentu;
16. Peftimbangan pengangkatan kepala kelurahan;
17. Mengoordinasikan penyelenggaman kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
18. Pembinaan penyelengganan administrasi pemerintahan desa/kelurahan; dan
19. Rekomendasi kinerja pejabat cabang dinas/instansi di kecamatan.
BAB I - PELIMPAHAN SFBAGIAN KEWE$ANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
Pasal 6

Kewenangan yang dilimpahkan bupati kepada camat di bidang ekonomi dan pembangunan :
1. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;
2. Fasilitasi pengembangan perekonomian desa/kelurahan;
3. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkahlangkah penangg ulangan terjadinya pencemara n dan kerusakan lingkungan;
4. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kerjanya;
5. 5- Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha Kecil Menengah (uKM), dan golongan ekonomi lemah, peternakan, peftanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
6. Pengawasan penyaluran dan pengembalian kedit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
7. PelaKanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup; dan
8. Pengoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat.
Fasal 7
Kewenangan yang dilirnpahkan bupati kepada camat di bidang pendidikan dan kesehatan :
1. Fasilitasi penyelenggaraan taman kanak-kanak dan pendidikan dasar;
2. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
3. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat;
4. Fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;
5. Penyelenggaraan keluarga berencana;
6. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat aktif dan bahan berbahaya;
7. Pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar; dan
- B. Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN).
Kewenangan yang dilimpahkan bupati kepada camat di bidang bidang sosial dan kesehatan rakyat :
1. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
2. Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Srr,radaya Masyarakat (LSM);
4. 4, Pembinaan lembaga adat dan suku terasing;
5. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi; dan
6. Penanggulangan masalah sosial.
BAB I - PELIMPAHAN SFBAGIAN KEWE$ANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
Pasal 9

Kewenangan yang dilimpahkan bupati kepada camat di bidang pertanahan :
1. Pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah aset pemerintah daerah di wilayah ke{anya;
2. Pembantuan terhadap pelaksanaan pernbebasan tanah rnilik dan pelepasan haknya yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara nrenjadi hak milik sesuai dengan ketentua n peraturan perundang-undangan;
3. Pembantuan daram har penetapan peruntukan, proses pengarihan dan perubahan stah"rs tanah kekayaan dma yang berubah menjadi kelurahan; dan
4. 4' Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah timbul di wilayah kerjanya,
Kewenangan yang dilimpahkan bupati kepada camat di bidang pendapatan dan pelayanan :
7. Penyuluhan pajak dan retribusi daerah;
2. Pemberian rekomendasi izin tempat usaha;
3. 3, Pemberian rekomendasi izin gangguan;
4. Pemberian rekomendasi izin mendirikan bangunan rumah masyarakat;
5. Pemberian rekomendasi izin keramaian;
6. Pelayanan Kependudukan Kartu Tanda penduduk (Krp), Kartu Keruarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), surat Keterangan Lahir dan Kematian, surat pindah dan surat Keterangan Menetap sementara;
7. Pelayanan tugas-tugas PPAT yang meliputi Akta Tanah, Aka Jual Beli, Akta waris, AKa Hibah, Akta Tukar Menukar, Akta pemindahan dan pembagian, Akta Pembagian Hafta dan waris, AKa pemasukan dalam perseroan terbatas dan hipotik;
- B. Pungutan pajak hiburan;
9. Implikasi pungutan PBB;
4. l0.Rekomendasi penempatan lokasi/pemasangan reklame dan pemungutan pajak reklame;
5. 1 1. Pendataan subjek pajak;
12. Penyampaian SPPT PBB kepada wajib pajak;
13. Pembinaan terhadap kolektor pajak;
14. Penyusunan jadwal dalam melaksanakan penagihan PBB secara bersama koleKor Desa;
15. Pelaksanaan evaluasi realisasi penerimaan pBB secara rutin;
10. 16.Pelaksanaan usaha-usaha untuk penggalian potensi pajak dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan pAD; dan
17. Pengaturan penomoran rumah/bangunan penduduk.
Fasal LL
Kewenangan yang dilimpahkan bupati kepada camat di bidang pengawasan :
1. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas kewenangan pemerintah kecamatan;
2. Pengawasan perusahaan dalam melaksanakan pemberian gaji berdasarkan UMR/UMP/UMD serta pemberian tunjangan hari raya;
3. Pengawasan pelaksanaan peraturan daerah;
4. Pengawasan pembangunan proyek-proyek pemerintah yang ada di wilayah kecamatan; dan
5. Pengawasan dan pengendalian dana bantuan desa/kelurahan.
BAS IV PENUT|'JP
Fasal L2
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Seluma.
Fasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.
Diundangkan di Tais
Ditetapkan di Tais
pada tanggal 27 -r
- 2008
UMA BUPATI
H. MURMAN E
Pada tanggal 2t G t 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEI.UMA
MULKAN TA]UDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAFIUN 2OO8 NOMOR .A...