Unknown Unknown Nomor 9 Tahun 2012
Tentang PENYERTAAN MODAL DAN PENYERAHAN ASET PEMERINTAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKO BATUAH
Berlaku: 31 Mei 2012
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dan Penyerahan Aset kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sako Batuah:
11. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969):
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN dan
BUPATI SAROLANGUN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAN PENYERAHAN ASET PEMERINTAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKO BATUAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun.
6. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berbentuk uang maupun barang yang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang antara lain tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
7. Penyertaan modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dalam hal ini PDAM Tirta Sako Batuah dengan hasil usaha atas modal yang telah disertakan.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
9. Komisaris Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sako Batuah yang selanjutnya disebut Komisaris adalah yang bertugas melakukan secara umum dan / atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan tugas Perseroan.
10. Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sako Batuah yang selanjutnya disebut Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
BAB II - NAMA, KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN BIDANG USAHA
Pasal 2

Nama Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
- () Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dilakukan dalam bentuk uang yang telah disediakan atau dianggarkan dari APBD.
- 2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip --prinsip ekonomi perusahaan yang saling menguntungkan.
BAB II - NAMA, KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN BIDANG USAHA
Pasal 4

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun bergerak dalam bidang Usaha Jasa Air Minum yang dilaksanakan secara sehat sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
BAB III - PENYERTAAN MODAL
Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dilakukan dalam bentuk uang yang telah disediakan atau dianggarkan dari APBD dan dilaksanakan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun.
- 2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Saham Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
- 3) Modal yang tertanam pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
BAB IV - NILAI PENYERTAAN MODAL
Pasal 6

- Nilai Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun sesuai dengan yang telah disediakan atau dianggarkan dalam APBD Kabupaten Sarolangun. (1)
- Besaran Nilai Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah direalisasikan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun adalah sebagai berikut : (2)
- a. Nilai Aset per 31 Desember 2007 sebesar Rp. 26.380.485.872 ( Dua puluh enam milyar tiga ratus delapan puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah ) terdiri dari :
- Aset Tetap
Rp.
25.442.856.970,-
- Kas
Rp.
261.675.455,-
- Piutang Usaha
Rp.
433.277.951,-
- Persediaan Bahan Kimia
Rp.
4.916.500,-
- Persediaan Bahan Instalasi
Rp.
237.758.996,-
- b. Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dari Tahun 2008 s/d 2011 sebesar Rp. 15.999.999.975,-( Lima belas milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah ) dengan perincian sebagai berikut :
2. c Penambahan Aset PDAM yang dibangun Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 sebesar Rp. 2.499.918.700,- ( Dua milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah |
- d. Jumlah nilai aset dan jumlah penyertaan modal pada point (a) dan point (c) diatas sebesar Rp. 44.880.404.547,-( Empat puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh juta empat ratus empat ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (3) Tambahan kekurangan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah APBD Kabupaten Sarolangun disahkan.
- Tahun 2008 sebesar
Rp.
9.853.480.975,-
- Tahun 2009 sebesar
Rp.
2.646.519.000,-
- Tahun 2010 sebesar
Rp.
1.500.000.000,-
- Tahun 2011 sebesar Rp.
2.000.000.000,-
BAB V - LABA PENYERTAAN MODAL
Pasal 7

- (1) Laba yang didapat Pemerintah Daerah dari Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun diberikan setiap tahun sepanjang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun memperoleh keuntungan.
- (2) Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil Rapat Pembahasan Bersama (RPB) dengan Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. (BD Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun setelah APBD disahkan dan sekurang - kurangnya memuat :
- a. Besaran Laba Pertahun 70-30
5. -Laba 70 untuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sarolangun
6. -Laba 30 untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.
Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal 31 Mei 2012
BUPATI SAROLANGUN, ttd.
CEK ENDRA
Diundangkan di Sarolangun pada tanggal Si Mei 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, ttd.
MUHAMMAD BASYARI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2012 NOMOR 9
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2012 NOMOR 9