PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 10 Tahun 2017
Tentang TATA TERTIB PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU SECARA SERENTAK
Berlaku: 10 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
1
MEA MI
BUPATI ROKAN HILIR PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
$
TATA TERTIB PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU SECARA SERENTAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA
BUPATI ROKAN HILIR,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 9 tahun 2015 tentang pemilihan penghulu, maka perlu diatur Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak,
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak, b.
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880):
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160): 2
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495): 3
1
!
$
i
&amp;
|
|
|
4
-
Manah mem Slam
Pena
Menetapkan
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657):
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593):
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157),
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10),
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 Nomor 9):
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA TERTIB PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU SECARA SERENTAK.
|
BAB III
Pasal 4

Bagian Kedua Kegiatan Sebelum Rapat Pemungutan Suara
|
|
Sebelum fapat pemungutan suara, Ketua TPS bersama anggota dan saksi yang hadir melakukan kegiatan :
1. TPS dan Perlengkapannya,
3. menempatkan kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja pimpinan rapat:
3. memeriksa 2. memasang salinan DPT dan daftar Calon Penghulu di tempat yang sudah ditentukan:
,
,
$
t
4. mempersilahkan dan mengatur pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan:
5. menerima surat mandat saksi:
6. memberikan salinan DPT kepada saksi.
Bagian Ketiga Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara
BAB III
Pasal 5

- (1) Ketua Petugas TPS melaksanakan rapat pemungutan suara pada hari pemungutan suara.
- (2) Rapat, pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 07.00 Wib.
- (3) Saksi:yang hadir pada rapat pemungutan suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon dan wajib membawa surat tugas/mandat tertulis dari Calon Penghulu.
- (4) Jumlah saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 2 (dua) orang, 'untuk setiap Calon Penghulu.
- (5) Apabila pada pukul 07.00 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) saksi atau pemilih belum hadir, rapat pemungutan suara ditunda sampai dengan kehadiran saksi atau pemilih paling lama 30 (tiga puluh) menit. ih
- (6) Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) saksi atau pemilih belum hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara.
- (7) Saksi yang hadir berhak menerima :
- a. Fotocopy DPT
- b. Fotgcopy berita acara dan lampiran hasil penghitungan suara.
BAB III
Pasal 6

Agenda rapat Pemungutan suara terdiri atas :
- a. Pengucapan sumpah atau janji Anggota Anggota Petugas TPS dan petugas Linmasy
2. Cc. Penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- b. Pembukaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara:
BAB III
Pasal 7

- (1) Dalamj melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Ketua Petugas TPS melaksanakan:
- a. Memandu pengucapan sumpah atau janji Anggota Petugas TPS dan Petugas Linmas,
- 1) Membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara dan meletakan di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan serta memeriksa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel, i
- b. Membuka perlengkapan pemungutan Suara dan Penghitungan penghitungan suara, meliputi :
4
- 2) Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa kotak uara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak Urat dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan:
2. 4 Menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara termasuk surat suara cadangan sebanyak 2,545 (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT, dan menandatangani Surat suara yang akan digunakan.
- 3) Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara dan formulir masih dalam keadaan disegel, dan ang
4. Cc. Memberikan penjelasan kepada pemilih dan saksi mengenai :
- aa cara penyampaian keberatan oleh saksi, warga masyarakat/ emilih,
6. 2 ta cara pemberian suara: 4
7. Jumlah surat suara yang diterima:
- d. Memberi penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 secara berulang-ulang selama pelaksanaan pemungutan suara. 4
- (2) Ketua! Petugas TPS memastikan Anggota Petugas TPS dan Petugas Linmas berada pada tempat sesuai dengan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (7).
BAB III
Pasal 8

- Pasal B (3) Kegiatan Ketua Petugas TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibantu oleh Anggota Petugas TPS, Petugas Linmas dan disaksikan oleh Saksi serta Warga masyarakat dan/atau pemilih. i
Sumpah dan janji Anggota Petugas TPS dan Petugas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berbunyi sebagai berikut :
'Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :
Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota Panitia Pemilihan Penghulu, Anggota Petugas TPS, Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Linmas dengan sebaik-baiknya sesuai dengah peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilihan Penghulu Serentak Kabupaten Rokan Hilir, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan'. 1
1
BAB III
Pasal 9

- (1) Penjelasan Ketua Petugas TPS kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam)Pasal 7 huruf c angka 2, meliputi :
- b. memberikan suara dibilik suara,
- a. Formmat/isi surat suara yang memuat nomor urut, pas foto dan nama Calon Penghulu, 1
4. Pemilih Cc. Tata cara pemberian tanda pada surat suara,
- d. Dalam hal surat suara diterima oleh pemilih dalam keadaan rusak atau pemjlih keliru dalam memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Ketua Petugas TPS, dan hanya mendapatkan 1 (satu) kali penggantian:
|
4
- e. Perhberian tinta pada salah satu jari tanggan Pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah pemilih memberikan suara,
- g. Kesempatan untuk memberikan suara kepada pemilih berdasarkan urutan kehadiran pemilih:dan
- f. Pemilih yang memberikan suara adalah pemilih yang namanya tercantum dalam salinan DPT,
4. pririsip h. Larangan menggunakan telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lairinya dibilik suara.
- (2) Tata tara pemberian suara pada surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
- b. suara dilakukan dengan cara mencoblos:
- a. Merhastikan surat suara yang diterima telah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Petugas TPS:
8. Pemberian c. Menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku:
- d. Pemberian suara pada surat suara dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang berisi nomor urut, foto dan nama Calon Penghulu.
i
Bagian Keempat Pemberian Suara
:
BAB III
Pasal 10

1
- (1) Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Ketua kian Sekretaris Petugas TPS :
- b. merhanggil pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehhdiran pemilih:
- a. menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk kemudian diberikan kepada pemilih yang akan dipanggil:
- c. merhberikan surat suara kepada pemilih:
- d. ## Pasal 11
- (1) Setelah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, pemilih wajib memeriksa dan meneliti surat suara dalam keadaan baik atau tidak rusak.
- (2) Apabild pemilih menerima surat suara dalam keadaan rusak atau keliru dicoblds, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Ketua Petugas TPS/Penyelenggara Pemungutan Suara.
- (3) Ketua Petugas TPS wajib memberikan surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak gtau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara. 1
|
'
2
Pemilih yang telah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, melakukan kegiatan :
- b. membuka surat suara lebar-lebar dan meletakkan di atas meja yang disediakan sebelum dicoblos:
- a. menuju bilik suara:
- c. mencoblos surat suara dengan paku di atas alas coblos yang telah disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c:
- e. memasukkan surat suara ke dalam kotak suara:
- d. melipat kembali surat suara seperti semula:
- f. mencellipkan salah satu jari tangan ke dalam botol tinda yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum keluar TPS.
BAB III
Pasal 13

Pemilih dilarang mendokumentasikan hak pilihnya di dalam bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
BAB III
Pasal 14

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 12 berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa atau penyandang disabilitas lainnya yang mempunyai halangan fisik lain.
- (2) Pemilih penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pendamping.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari anggota Petugas TPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.
- (4) Pemilih tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pemberian suara dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.
BAB III
Pasal 15

- (1) Pembetian bantuan terhadap pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- b. Bagi: pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos surat suara sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh salah satu Angota Petugas TPS.
- a. Bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri, dan
- (2) Pendamping yang ditunjuk membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan. i
:
BAB III
Pasal 16

- (1) Pada pukul 13.00 WIB, Petugas TPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih yang telah hadir di TPS yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara.
2. , (2) Setelah seluruh pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas TPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa Pemungutan Suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan dengan rapat penghitungan Suara di TPS.
|
|
:
BAB IV - PENGHITUNGAN SUARA Bagian Kesatu Kegiatan Persiapan Paragraf 1 Penyiapan Sarana dan Prasarana Pasal 17
Pasal 21

- (1) Ketua! Petugas TPS mengumumkan bahwa rapat penghitungan suara dimulsi.
- (2) Ketua Petugas TPS dibantu oleh Penyelenggara Pemungutan Suara dan anggota Petugas TPS melakukan penghitungan suara dengan cara :
- b. Mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di meja Ketua Petugas TPS,
- a. Mergbuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir,
5. Cc. Menbhitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepdda yang hadir dan mencatat jumlahnya:
1
- d. Mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih dari DPT yang menggunakan hak pilih berdasarkan jumlah surat suara dalam kotak suara:
- e. Mencatat hasil penghitungan jumlah surat suara yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- (3) Petugas TPS kedua membuka surat suara, dan memberikan kepada Ketua Petugas TPS.
- a. Mefneriksa tanda coblos pada surat suara dan menunjukkan kepada si, atau pemilih/Masyarakat yang hadir dengan ketentuan 1 /satu) surat suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah:
- (4) Ketua Petugas TPS bertugas :
- b. Mehgumumkan hasil pencoblosan pada surat suara dan perolehan suara Calon dengan suara yang terdegarjelas.
- (5) Penghitungan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan Iterbaca pada papan penghitungan/kertas perhitungan yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.
- (6) Saksi'dan masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan hasi perhitungan suara.
- (7) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa foto atau video.I
BAB IV - PENGHITUNGAN SUARA Bagian Kesatu Kegiatan Persiapan Paragraf 1 Penyiapan Sarana dan Prasarana Pasal 17
Pasal 22

- (1) Petug As TPS Ketiga mencatat hasil penghitungan suara kedalam papan penghitungan /kertas penghitungan dengan cara tally yaitu:
- b. memberikan tanda berupa I (satu) garis tegak setiap hitungan suara tidak sah| pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut contdh (HH), I
- a. memberikan tanda berupa I (satu) garis tegak setiap hitungan Isuara sah dan! setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut contoh (HH: 1
4. . menghitung perolehan suara sah masing-masing calon penghulu:
5. . menjumlahkan seluruh suara tidak sah: dan e.
6. . menjumlahkan seluruh suara sah: d.
7. menjumlahkan suara sah dan tidak sah. £
- (3) Dalami hal terjadi kesalahan penulisan pada papan penghitungan/kertas penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Petugas TPS Ha pembetulan. i
- (2) Ketua Petugas TPS dibantu Penyelenggara Pemungutan Suara dan anggota Petug Is TPS mengisi papan penghitungan/kertas penghitungan yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
10. Ma (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dehgan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal.
- (5) Pada dngka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituliskan angka atau kata hasil pembetulan.
- (6) Ketua (Petugas TPS membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pengisian papan penghitungan/kertas penghitungan hanya dilakukan oleh Petugas TPS.
"
Surat suata untuk pemilihan dinyatakan sah, jika :
- a. . Diberi tanda coblos pada nomor urut, atau foto, atau nama salah satu calon dalam #urat suara.
2. Ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Petugas TPS: dan
1
BAB IV - PENGHITUNGAN SUARA Bagian Kesatu Kegiatan Persiapan Paragraf 1 Penyiapan Sarana dan Prasarana Pasal 17
Pasal 24

|
Setelah dapat penghitungan suara, Ketua Petugas TPS dibantu oleh Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas TPS Keempat dan Kelima menyusuri, menghitung dan memisahkan :
- b. Surat syara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah, diikat dan dimasukkan ke dalam amplop yang telah disediakan dan disegel.
- a. Surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing Calon Penghulu, diikat dan dimasukan ke dalam amplop yang telah disediakan dan disegel: 1
:
1
BAB IV - PENGHITUNGAN SUARA Bagian Kesatu Kegiatan Persiapan Paragraf 1 Penyiapan Sarana dan Prasarana Pasal 17
Pasal 25

|
- (1) Formulir Berita Acara Penghitungan di TPS dimasukkan ke amplop yang telah disediakan dan disegel.
- (2) Amplop yang berisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam kotak suara sebagai bahan untuk rekapitulasi penghitungan suara di Pleno Panitia Pemilihan. 1
- (3) Amplop yang berisi salinan formulir Berita Acara Penghitungan di TPS untuk disampaikan kepada Panitia Pemilihan Penghulu di Kepenghuluan.
BAB IV - PENGHITUNGAN SUARA Bagian Kesatu Kegiatan Persiapan Paragraf 1 Penyiapan Sarana dan Prasarana Pasal 17
Pasal 26

- (1) Formulir Berita Acara Penghitungan di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3), ditandatangani oleh Ketua Petugas TPS dan paling kurang 2 (dua) orang Anggota Petugas TPS dan dapat ditandatangani oleh si yang hadir.
- (2) Dalamj hal saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup ditandatangan oleh saksi yang bersedia menandatangani.
- (3) Kenandatangan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaku setelah rapat penghitungn suara selesai di TPS.
Pa
|
|
!
,
- (1) Saksi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan /atau selisih perhitungan perolehan suara kepada Panitia Pemilihan Penghulu apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Dal hal terdapat keberatan Saksi, Panitia Pemilihan Penghulu wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara formulir berita acara penghitungan di TPS.
- (3) Dal hal keberatan yang diajukan saksi sebagaimana pada ayat (1) dapat diteri ja, Panitia Pemilihan Penghulu seketika melakukan pembetulan.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
- (5) Ketua Petugas TPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembentulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalami hal saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimakgud pada ayat (4) Ketua Petugas TPS meminta pendapat dan rekomgndasi Petugas TPS yang hadir.
- (7) Ketua iPetugas TPS wajib menindaklajuti rekomendasi petugas TPS yang hadir dalam bentuk berita acara.
- (8) Ketua | etugas TPS wajib mencatat keberatan saksi yang diterima sebagai kejadian khusus pada formulir dan ditandatangani oleh Petugas TPS. a
- (9) Keberatan saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat sebagai keberatan saksi dan ditandatangani oleh saksi.
9. (10)Petugas TPS wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat penghitungan suara pada formulir yang disediakan.
i
BAB IV - PENGHITUNGAN SUARA Bagian Kesatu Kegiatan Persiapan Paragraf 1 Penyiapan Sarana dan Prasarana Pasal 17
Pasal 28

|
Keberatan bang diajukan oleh Calon Penghulu atau saksi terhadap pelaksanaan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, tidak menghalangi pelaksanaan rapat penghitungan suara di TPS.
Bagian Keempat Pengumuman Penghitungan Suara
BAB IV - PENGHITUNGAN SUARA Bagian Kesatu Kegiatan Persiapan Paragraf 1 Penyiapan Sarana dan Prasarana Pasal 17
Pasal 29

|
- 1 (1) Ketua , Petugas TPS membacakan hasil perhitungan dari papan penghitungan suara/kertas penghitungan di TPS.
- (2) Ketua Retugas TPS menyampaikan1 (satu) rangkap fotocopy formulir Berita acara Penghitungan suara di TPS dan lampirannya kepada saksi pada hari pemungu tan suara. 1
- (3) Dalam fhal saksi tidak hadir dalam pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, fotocopy formulir Berita acara penghitungan suara di TPS dan lampirannya diserahkan kepada saksi paling lambat 1 (satu) hari sebelum Rapat Heno Panitia Pemilihan Penghulu di Kepenghuluan.
- (4) Saksi dapat memeriksa keberatan angka yang tertera pada formulir Berita acara penghitungan suara di TPS dan lampirannya dengan mencocokkan pada papan penghitungan suara/kertas penghitungan di TPS.
i
BAB IV - PENGHITUNGAN SUARA Bagian Kesatu Kegiatan Persiapan Paragraf 1 Penyiapan Sarana dan Prasarana Pasal 17
Pasal 30

- (1) Petugas TPS wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara di TFS. i
4
- (2) Petugas TPS wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan Penghulu di Kepenghuluan pada hari pemurigutan suara dengan menggunakan surat pengantar yang berisi : a. formulir Berita acara penghitungan suara di TPS dan lampirannya,
- c. Surat suara sah dan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan, dan surat suara yang rusak atau keliru dicoblos. E Ny
- b. Salihan DPT:
BAB V - | LARANGAN DAN SANKSI BAGI BAKAL CALON, CALON PENGHULU, TIM PEMENANGAN, PANITIA PEMILIHAN DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN Pasal 31
Pasal 32

|
- (1) Dalam! hal Bakal calon atau Calon penghulu terbukti secara sah memalsukan keterangan mengenai dirinya dan hal tersebut diketahui sebelum diadakan pemilihan, maka Panitia pemilihan berhak menyatakan Bakal dalon atau Calon penghulu tersebut gugur. 1
- (2) Dalam hal pemalsuan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi) pada Calon Penghulu terpilih diketahui setelah pelaksanaan pemilihan dinyatakan sah, maka Calon penghulu terpilih tetap dilantik dan apabila di kemudian hari di pidana berdasarkan putusan pengadailan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai Penghulu.
- (3) Dalam ,hal sebagaimana ayat 2 tersebut diatas maka bupati menunjuk penghulu dari aparatur pegawai negeri sipil.
4. Penja (4) Dalam |jhal penghulu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap kepenghuluan tersebut dilakukan pemilihan penghulu ulang dengan'jadwal yang ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.
BAB V - | LARANGAN DAN SANKSI BAGI BAKAL CALON, CALON PENGHULU, TIM PEMENANGAN, PANITIA PEMILIHAN DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN Pasal 31
Pasal 33

- (1) Bakal Calon Penghulu dilarang mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai! Calon Penghulu.
- (2) Calon Penghulu yang dengan sengaja mengundurkan diri sebagaimana ayat (1) dapat dituntut oleh Calon lain jika pelaksanaan pemilihan penghulu tidak d apat dilanjutkan ketahap berikutnya.
|
Ka
- (3) Segala! kerugian yang diakibatkan dengan pengunduran diri Calon Penghulu sebagaimana dimaksud ayat (l) dibebankan kepada Calon yang bersangkutan.
BAB V - | LARANGAN DAN SANKSI BAGI BAKAL CALON, CALON PENGHULU, TIM PEMENANGAN, PANITIA PEMILIHAN DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN Pasal 31
Pasal 34

- (1) Bagi Galon Penghulu yang terpilih pada pelaksanaan pemilihan penghulu secaral serentak diwilayah pemilihannya wajib bertempat tinggal diwilayah pemilihan. 3
- (2) Apabila Calon penghulu terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak bertempat tinggal diwilayah pemilihannya maka Bupati dapat memberikan
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa sanksi administrasi, jika ada pendapat dan atau aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam beritajacara ditanda tangani BPKep dan disetujui Camat dapat ditindak lanjuti oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. I
BAB V - | LARANGAN DAN SANKSI BAGI BAKAL CALON, CALON PENGHULU, TIM PEMENANGAN, PANITIA PEMILIHAN DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN Pasal 31
Pasal 35

|
- (1) Panitid pemilihan dilarang mengundurkan diri setelah panitia mengumumkan dan menetapkan Bakal Calon Penghulu yang lulus persyaratan administrasi. 1,
2. Panitia pemilihan yang dengan sengaja mengundurkan diri sebagaimana ayat (1) yang mengakibatkan terhalangnya proses pemilihan diwilayah tersebit dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundankan yang berlaku. (2)
- (3) Terhadap panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) kecuali panitia tersebut berhalangan tetap dan atau meninggal dunia.
BAB V - | LARANGAN DAN SANKSI BAGI BAKAL CALON, CALON PENGHULU, TIM PEMENANGAN, PANITIA PEMILIHAN DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN Pasal 31
Pasal 36

- (1) Panitia Pengawas pemilihan dilarang mengundurkan diri setelah panitia mengumumkan dan menetapkan Bakal Calon Penghulu yang lulus Sa administrasi.
- (2) aa Panitii pengawas pemilihan yang dengan sengaja mengundurkan diri sebagaimana ayat (1) yang mengakibatkan terhalangnya proses pemilihan diwilayah tersebut dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Terhadap panitia pengawas pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) kecuali panitia tersebut berhalangan tetap dan atau meninggal dunia.
BAB V - | LARANGAN DAN SANKSI BAGI BAKAL CALON, CALON PENGHULU, TIM PEMENANGAN, PANITIA PEMILIHAN DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN Pasal 31
Pasal 37

Terhadap anggota panitia pelaksana pemilihan penghulu dan tim pemenangan calon penghulu dan atau siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan penghulu untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan tindakan atau sanksi sesuai dengan ketentuan! peraturan perundang-undangan yang berlaku. ke
4
4
BAB VI - TATA CARA MELAPOR BILA TERJADI PELANGGARAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU
Pasal 38

t
- (1) Pelanggaran dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Tindak Pidana.
2. Pelanggaran Administrasi adalah Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan yang mengatur tentang Pemilihan Penghulu yang bukan meripakan ketentuan pidana Pemilihan Penghulu dan pelanggaran terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan terkait lainnya. 1
- b. Pelanggaran Tindak pidana adalah pelanggaran yang sifatnya dapat menghambat proses pelaksanaan pemilihan penghulu yang diancam sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Ea
- (2) Pelanggaran penyelenggaraan Pelaksanaan Pemilihan Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh :
- a. Warga Masyarakat yang mempunyai hak pilih dikepenghuluan, dan/atau
- Pemilihan Penghulu.
- b.
BAB VI - TATA CARA MELAPOR BILA TERJADI PELANGGARAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU
Pasal 39

- (1) Laporan pelanggaran Pelaksanaan Pemilihan penghulu pada setiap tahapan Pena dapat disampaikan kepada Panwas Pemilihan Penghulu: el
2. Pesanan (2) Laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan ke Panwas Pemilihan Penghulu, memuat data sebagai berikut:
2. Waktu dan Tempat Kejadian Perkara,
1. Nama dan Alamat Pelapor,
3. Nama dan Alamat Pelanggar,
5. Uraian Kejadian.
4. Nama dan Alamat Saksi-saksi:
BAB VI - TATA CARA MELAPOR BILA TERJADI PELANGGARAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU
Pasal 40

!
|
- (1) Laporan dapat disampaikan ke Panwas Pemilihan Penghulu paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran.
- (2) Dalam hal menerima laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), Panwas melakukan mekanisme sebagai berikut : n|
3. b.Panwas menuangkan laporan pelanggaran pelaksanaan pemilihan penghulu yang disampaikan oleh pelapor kedalam formulir penerimaan laporan,
- a. Panwas menerima laporan secara lisan dan/atau tertulis,
- c. Laporan yang telah dituangkan dalam formulir laporan ditandatangani oleh Pelapor dan pihak Panwas: Ip
- d. Panyas memberikan tanda terima laporan kepada pihak pelapor.
|
BAB VI - TATA CARA MELAPOR BILA TERJADI PELANGGARAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU
Pasal 41

Setelah menerima laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (2), Panwas melakukan penanganan laporan melalui proses sebagai berikut:
|
1
1. Panwas mengkaji setiap laporan yang diterimanya dan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan| diterima,
2. Dalam hal Panwas memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan, keputusan sebagaimana dimaksud angka 1 di atas dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima, hu
3. Panwas! dapat mengundang pihak pelapor dan terlapor maupun pihak terkait lainnyajuntuk memberikan klarifikasi atas laporan yang diterima:
4. Hasil 'kajian terhadap laporan dikategorikan sebagai Pelanggaran Pelaksanaan Pemilihan Penghulu atau Bukan Pelanggaran Pelaksanaan Pemilihan Penghulu. 3
5. Pelanggaran Pelaksanaan Pemilihan Penghulu dapat berupa dugaan Pelanggaran Administrasi atau dugaan Pelanggaran Pidana Pelaksanaan Pemilihan Penghulu yang bukan Pelanggaran Pelaksanaan Pemilihan Penghulu dapat berupa Sengketa Pelaksanaan Pemilihan Penghulu,
6. Rapat Kleno Panwas memutuskan apakah hasil kajian ditetapkan sebagai pelanggaran Pelaksanaan Pemilihan Penghulu ataukah tidak, dan bila pelanggaran maka juga diputuskan kelembagaan mana pelanggaran tersebut diteruskan untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut. Sedangkan bila diputus sebagai sengketa Pelaksanaan Pemilihan Penghulu (kecuali sengketa hasil) akan diselesaikan oleh Panwas. T
1
BAB VI - TATA CARA MELAPOR BILA TERJADI PELANGGARAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU
Pasal 42

- (1) Panwasi bukanlah lembaga eksekutor yang dapat melakukan eksekusi terhadap pelanggaran yang terjadi.
- (2) Panwas| merupakan pintu masuk penanganan terhadap pelanggaran Pelaksanaan Pemilihan Penghulu.
- (3) Setelah melakukan kajian dan rapat pleno penetapan status laporan, maka Panwas (melakukan penerusan pelanggaran dengan ketentuan :
- b. Untuk Laporan pelanggaran Tindak Pidana Pelaksanaan Pemilihan Penghulu, Panwas meneruskan kepada penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, 1
- a. Untuk Laporan pelanggaran administrasi Pelaksanaan Pemilihan Penghulu, diteruskan kepada Panitia Pemilihan Penghulu, sesuai tingkatannya, 4
- c. Penerusan laporan sebagaimana dimaksud di atas dilampiri dengan salinan laporan dan hasil kajian terhadap laporan:
- d. Penerusan sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah diputuskan oleh Pengawas. 1
BAB VI - TATA CARA MELAPOR BILA TERJADI PELANGGARAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU
Pasal 43

| 7
|
- (1) Sengketa dalam penyelenggaraan Pemilihan Penghulu ada 2 (dua) jenis, yaitu pengketa Pelaksanaan Pemilihan Penghulu dan Sengketa Hasil Pemilihan Penghulu.
- (3) Sengketa Pelaksanaan Pemilihan Penghulu ini diselesaikan oleh Panwas malaluj mediasi terhadap para pihak yang bersengketa.
- (2) Sengketa Pelaksanaan Pemilihan Penghulu adalah sengketa yang terjadi antara |para pihak yang disebabkan oleh suatu obyek tertentu dalam pelaksinaan penyelenggaraan Pelaksanaan Pemilihan Penghulu.
- (4) Sengketa Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penghulu adalah sengketa yang berkait dengan perbedaan hasil penghitungan suara hasil Pelaksanaan Pemilihan Penghulu.
- (5) Sengkbta hasil Pelaksanaan Pemilihan Penghulu diselesaikan oleh Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu Kecamatan melalui hasil rekomendasi Panwas Pemilihan Penghulu.
1
BAB VII - Ruang Lingkup dan Wewenang Pasal 44
Pasal 45

- (1) Perselisihan hasil pemilihan penghulu merupakan perselisihan yang ditimbulkan karena adanya :
2. b.Keadaan dimana pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak meridapatkan penolakan, pengakuan yang berbeda dan /atau penghindaran dari pihak lain yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan penghulu. 1
- a. Perhedaan penafsiran antara para pihak atau suatu ketidakjelasan tertentu yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemjlihan penghulu, 1
- (2) Perselisihan hasil pemilihan penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:atas:
- a. Perselisihan antara calon penghulu, dan
- b. Perselisihan antara penghulu dengan panitia pemilihan. n
BAB VII - Ruang Lingkup dan Wewenang Pasal 44
Pasal 46

!
- (1) Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kabupaten /Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Perselisihan yang dapat difasilitasi oleh Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu adalah perselisihan hasil pemilihan penghulu dan tidak mengandung unsur pidana.
,
BAB VII - Ruang Lingkup dan Wewenang Pasal 44
Pasal 47

- (1) Camat sebagai unsur Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/ Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu dan sekaligus perpanjangan tangan Kabupaten di Kecamatan masing-masing untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu pada tahap awal.
- (2) Panitid Monitoring Pemilihan Penghulu memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu yang menurut pertimbangan Camat tidak dapat diselesaikan oleh Camat.
4
- (3) Sebelum mengambil alih fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten terlebih dahulu memberikan bimbingan secara optimal kepada Camat agar dapat menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan penghulu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
sesuaj
- (1) Para pihak yang terlibat dalam perselisihan pemilihan penghulu meliputi pemo ion, termohon dan pihak yang terkait.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Calon penghulu/saksi sebagai pemohon:
- b. Panitia pemilihan sebagai termohon: dan
5. Cc. Calbn penghulu terpilih sebagai pihak yang terkait.
Bagian Ketiga
- (1) Laporan perselisihan hasil pemilihan penghulu disampaikan oleh pemohon paling lambat 3 (tiga) hari setelah Pleno Penghitungan Suara di Kepenghuluan.
- (3) Lapor: : sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh pemohon padajam kerja.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panwas Pemilihan Penghulu dan diteruskan kepada Camat yang dilengkapi rekomendasi Panwas Pemilihan Penghulu.
- (4) Camat selaku unsur Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kecamatan memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
| Bagian Keempat Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Penghulu di Kecamatan
BAB VII - Ruang Lingkup dan Wewenang Pasal 44
Pasal 50

Camat dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu, melakukah tahapan sebagai berikut: 3
- a. Camat mempertemukan pihak-pihak yang berselisih melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan: dan
Dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka:
- 1) Camat sebagai unsur Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kecamatan melaporkan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu: dan
- 2) Panitja Monitoring Pemilihan Penghulu melaporkan atau memberikan hasil rekorhendasi kepada Bupati.
t
- (1) Dalarh menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan penghulu, Camat dapat meminta bantuan pihak lain untuk menjadi fasilitator dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu.
- (2) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Persyaratan untuk menjadi fasilitator penyelesaian perselisihan hasil pemilih penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. Tokoh masyarakat dan tokoh agama yang berpengaruh dan disegani:
- b. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pemilihan penghulu:
- c. Merniliki pengalaman dalam penyelesaian hasil pemilihan Penghulu,
- d. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan para pihak yang berselisih:
- e. Profesional:
- (4) Dal hal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu melalui musyawarah mufakat tidak dapat dilakukan, fasilitator sebagaimana dim: sud pada ayat (2) merekomendasikan keputusan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu secara tertulis kepada Camat.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat rahasia.
- (6) Kasilifator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Camat.
- (4) Proses dan langkah-langkah tahapan fasilitasi penyelasaian perselisihan hasil pemilihan penghulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, sebagai berikut :
2. pekan b. Peri jeriksaan dan pengkajian kelengkapan dokumen laporan sebagaimana dimaksud huruf a paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari Panwas, 3
- a. Penyerahan berkas laporan perselisihan hasil pemilihan penghulu oleh was kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya oleh Panwas:
- c. Berkas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan diterima apabila tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada huruf a dan laporan sebagaimana dimaksud dinyatakan telah lengkap secara formal dan materil berdasarkan pemeriksaan dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf b:
- d. Pemanggilan pihak -pihak yang berselisih untuk dilakukan petemuan oleh Camat,
- e. Perlanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengkajian dan penjeriksaan berkas:
- f. Pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat, dan
- g. Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu paling lama 3 (tiga) hari sejak pihak-pihak yang berselisih dipertemuakan. 3
- (5) Dalam hal pemohon tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah dalam pertemuan para pihak, maka laporan pemohon dianggap batal. a
- (6) Dalan) hal termohon tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah dalam pertemuan para pihak, maka :
- a. Camat membuat laporan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu, tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu yang difasilitasi oleh Camat, dan t
- b. Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu membuat laporan kepada Bupati tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu yang tidak dap bt diselesaikan oleh Camat.
BAB VII - Ruang Lingkup dan Wewenang Pasal 44
Pasal 53

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf f tercapai, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Peselisihan Hasil Pemilihan Penghulu secara Musyawarah dan Mufakat. 1 1
- (2) Hasil ikesepakatan para pihak yang diperoleh melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan Penghulu.
BAB VII - Ruang Lingkup dan Wewenang Pasal 44
Pasal 54

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat, sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf f tidak tercapai kata nufakat, Camat melaporkan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu. 1
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) sejak tidak tercapai kata mufakat dalam musyawarah.
jari
t
Bagian Keenam
:
- (1) Dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu Bupatj melalui Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu dapat membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Penghulu. 1
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Akademisi, Inspektorat, Kepolisian, Kejaksaan, Anggota DPRD yang membidangi Bidang Pemerjntahan Dan Hukum, Bagian Hukum dan HAM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. |
4
|
- (3) Dalami hal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu melalui musygwarah dan mufakat tidak dapat dilakukan, fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merekomendasikan keputusan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu secara tertulis kepada Panitia Monitdring Pemilihan Penghulu. 1
2. h Rekonlendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat rahasia.
3. (S5) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu.
|
Tahapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Penghulu oleh Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu atau Tim Fasilitasi Penyelesaian Hasil Pemilihan penghulu
Bagian Ketujuh
BAB VII - Ruang Lingkup dan Wewenang Pasal 44
Pasal 56

- (1) Proses, dan langkah-langkah tahapan penyelesaian perselisifian hasil pemilihan penghulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) sebagai berikut : 1
- b. Pemeriksaan dan pengkajian ulang kelengkapan dokumen perselisihan hasil pemilihan penghulu sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari Camat: t
- a. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, ayat (2), Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu atau Tim Fasilitasi melakukan pemeriksaan dan pengkajian ulang terhadap seluruh 'dokumen perselisihan hasil Pemilihan Penghulu: 1
- c. Pemanggilan pihak-pihak yang berselisih untuk dilakukan pertemuan olehjPanitia Monitoring Pemilihan Penghulu atau Tim Fasilitasi:
- e. Pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah mufakat:
- d. Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemeriksaan dan pengkajian ulang dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b:
- f. Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu paling lama 5 (lima) hari sejak pihak-pihak yang berselisih dipertemukan: 1
- h. Penyampaian laporan hasil rekomendasi kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari oleh Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu: Tr
- g. Rekgmendasi Tim Fasilitasi disampaikan kepada Panitia Monitoring pemilihan penghulu paling lambat 2 (dua) hari setelah pihak-pihak berselisih dipertemukan: 1
- i. Bupati memutuskan Hasil rekomendasi paling lambat 2 (dua) hari setelah diterimanya laporan hasil rekomendasi,
- j. Panitia Monitoring melaksanakan putusan Bupati paling lambat 5 (lima) hari.
- (2) Dalam hal pemohon tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah dalam pertemuan para pihak, maka laporan pemohon dianggap batal.
- (3) Dalam hal termohon tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara Ipatut dan sah dalam pertemuan para pihak, Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu membuat laporan kepada Bupati tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu.
- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e tercapai, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Penghulu.
- (2) Hasil.kesepakatan para pihak yang diperoleh melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII - Ruang Lingkup dan Wewenang Pasal 44
Pasal 58

Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat gebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e tidak tercapai kata mufakat, Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu melaporkan atau menyampaikan hasil rekomendasi kepada Bupati.
BAB VII - Ruang Lingkup dan Wewenang Pasal 44
Pasal 59

Perselisihan hasil pemilihan penghulu dinyatakan selesai oleh Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu apabila :
- a. Telah tercapainya musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayatj(1) dan Pasal 57 ayat (1): dan
2. b.Bupati| telah mengeluarkan surat keputusan tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu berdasarkan rekomendasi panitia monitoring pemilihan penghulu.
BAB VII - Ruang Lingkup dan Wewenang Pasal 44
Pasal 60

- (1) Permohonan penyelesaian hasil perselisihan pemilihan penghulu dinyatakan gugurapabila : '
- b. Pemohon tidak hadir dalam pertemuan pertama setelah 3 (tiga) kali dilakukan pemanggilan secara patut dan sah oleh Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu, 1
- a. Pemohon meninggal dunia,
- c. Termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu: dan
- d. mencabut laporannya.
6. Pemiphon (2) Keputusan tentang gugurnya permohonan akibat pemohon meninggal dunia, pemohon tidak hadir atau termohon telah memenuhi tuntutan pemoh: bn sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, na dan hiruf c dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Keputusan tentang gugurnya permohonan akibat pemohon mencabut laporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam Berita ficara Pencabutan Laporan Perselisihan Hasil Pemilihan Penghulu.
- (4) Dalam| hal perselisihan hasil pemilihan penghulu melibatkan lebih dari 2 (dua) pihak dan salah satu pihak yang berselisih tersebut meninggal dunia atau tidak hadir, maka proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu tersebut tetap dilanjutkan dengan tidak melibatkan pihak yang meninggal dunia atau tidak hadir tersebut.
|
I
4
:
:
Bagian Kedelapan Dokumen Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Penghulu
BAB VII - Ruang Lingkup dan Wewenang Pasal 44
Pasal 61

- (1) Dokulhen yang digunakan dalam penyelesaian peselisihan hasil: pemilihan penghulu meliputi :
- a. Berkas laporan yang memuat :
- 1) Nama dan alamat pemohon,
- 2) Nama dan alamat termohon:
- 3) Nama dan alamat saksi:
- 5) Uraian singkat kejadian: 6) mipersoalan yang diperselisihkan,
- 4) Waktu dan tempat kejadian perkara:
- 7) Alasan dan sebab perselisihan hasil pemilihan penghulu,
- 8) Fakta perselisihan,
- 10) Hal yang dimohonkan dan dasar permohonan.
- 9) Barang bukti: dan
- b. Penerimaan laporan dan tanda bukti penerimaan laporan dari pemohon:
- c. Berkas pemeriksaan danpengkajian laporan pemohon,
- d. Surat panggilan klarifikasi kepada para pihak yang berselisih,
- e. Berita acara klarifikasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu:
- f. Berita acara penyelesaian peselisihan hasil pemilihan penghulu secara musyawarah dan mufakat,
- g. Laporan camat kepada Bupati melalui Ketua Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu, apabila tidak tercapai kata mufakat:
- h. Tanga bukti penerimaan laporan dari Camat:
19. ii Berkas pemeriksaan dan pengkajian ulang kelengkapan dokumen perselisihan hasil pemilihan penghulu: T
20. 1 Laporan panitia Monitoring pemilihan penghulu kepada Bupati, apabila tercapai mufakat:
21. tidak (2) Format dokumen penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
|
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 62
Pasal 63

5
Dengan berlakuya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Hari Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara. Serentak (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.