PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 23 Tahun 2014
N/A
Preamble

Mengingat
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR /t
TAHUN 2015
TENT ANG
PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG '
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 328 ayat (1) Undang-u\_r:idang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa uang milik pemerintah daerah yang s �� entar8: belum digunakan dapat didepositokan dan/ atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak menggangu likuiditas keuangan daerah; Menimbang
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan uang daerah pada rekening di Bank Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku dalam hal terjadi kelebihan kas;
- c. Bahwa guna memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Kas Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, maka perlu di atur penempatan uang daerah pada Bank Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Penempatan Vang Daerah pada Bank Umum;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun \_1992 tentang Perbankan (Le b Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Ta:b:: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 72) · t lah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 sebagaunana e · d · T h 1998 8 (Le baran Negara Repubhk In onesia a un Tahun 199 T m bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, am Nomor 3587);
�
T·
· ..
3. � ndw:g-Undang 0 Nothor 28 Tahun 1999 ten tang Ken l ye\_enggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, o usi Dan Ne ti ( d · Tah ' po srne Lembaran Negara Republik In onesia I dun � 999 Nornor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik n onesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. � -n � ang-l!ndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan T: ak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia un. 1999 Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ' . . Nomor 5587) sebagrumana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. p turan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana er � b an (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Penm Nang 137 Tambahan Lembaran Negara Republik 2005 omor , Indonesia Nomor 4 5 75 );
13. Peraturan ...
I
.
'
.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan K ik Ind . euangan Daerah (Lembaran Negara Repubh N onesia T � un 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. :era:ran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Dem maan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah N aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 omor 165, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuan � an Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran D ah Kabupaten smtang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Leae � Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana . mbaharan d an Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 diu eng Si Tah 20 l3 (Lembaran Daerah Kabupaten mtang un Tahun 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 2013 Nomor , Sintang Nomor 5);
Menetapkan
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Angg . 8 . aran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten � tang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Ka bu paten Smtang Tahun 2014 Nomor 10).
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BuPATI TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sintang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PKPKD adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan keuangan daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SK.PKO adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan, pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. R k ing Kas Umum Daerah adalah rekening tempat lO. e e? 1 anan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk penyimp g seluruh penerimaan daerah dan membayar menamhpun luaran daerah pada Bank yang ditetapkan. seluru penge
11. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam : �� a penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat diriila] dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
12. Pengelolaan uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan secara optimal.
13. Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
14. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
15. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar darii kas daerah.
16. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat ban yak.
17. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
18. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
19. Bunga deposito adalah bunga yang diperoleh nasabah deposito.
N/A
Pasal 2

Maksud dan tujuan Penempatan Uang Daerah adalah :
- a. Untuk optimalisasi manfaat uang pemerintah daerah yang digunakan dan masih tersimpan pada Rekening Kas Umum Daerah;
- b. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
BAB III - RUANG LINGKUP Bagian Pertama Penempatan Uang Daerah
Pasal 3

Ruang lingkup Penempatan Uang Daerah adalah:
1. Penempatan Uang Daerah pada bank Umum;
- 2 · Jangka waktu dan besarnya simpanan;
3. Pencairan dana deposito;
4. Bunga deposito
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Pertama Penempatan Uang Daerah
Pasal 5

Jangka waktu dan besaran uang daerah yang akan diinvestasikan dalam bentuk deposito pada Bank Umum, disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas Keuangan Daerah.
Bagian Ketiga Pencairan Depoaito
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Pertama Penempatan Uang Daerah
Pasal 6

- (1) Apabila Pemerintah Daerah memerlu � an dana. untuk membiayai pengeluaran, BUD dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang disimpan dalam. bentuk deposito dengan membuat surat pencairan dana deposito.
- (2) Berdasarkan surat pencairan dana deposito, Bank segera melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud ke Rekening Kas Umum Daerah.
Bagian Keempat Bunga Depoaito
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Pertama Penempatan Uang Daerah
Pasal 7

- (l) Bung � d � p?sito atas penempatan Uang Daerah dalam bentuk deposito iru merupakan pendapatan daerah.
- (2) B � ga deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung dipmdahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Pertama Penempatan Uang Daerah
Pasal 8

- (1) BUD\_ membuat usulan kepada Bupati mengenai besaran nominal deposito, jangka waktu deposito beserta bank yang ditunjuk.
- (2) Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Bupati, BUD menyiapkan Surat Pembukaan Rekening Deposito ditandatangani oleh Bupati dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Berdasarkan surat pembukaan rekening deposito dan surat pernyataan Bupati, BUD melakukan pemindahbukuan penempatan deposito dari rekening kas Umum Daerah ke Rekening Deposito Bank yang ditunjuk.
- (4) Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dalam bentuk deposito dituangkan dalam perjanjian penempatan deposito antara BUD dengan Bank yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Format Surat Pembukaan Rekening Deposito dan Surat Pemyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah Bagian Empat dari Peraturan Bupati ini,
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

Terhadap penempatan Uang Daerah dalam bentuk deposito yang sudah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan tetap dilaksanakan dan sah sesuai ketentuanketantuan pengelolaan keuangan daerah.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Peneml?atan Uang Daerah pada Bank Umum (Berita Daerah � bupaten Sm tang Tahun 2012 Nomor SS) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
J
\,
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang pada tanggal � e,. -/&gt;£1:.l4IJJ-i 2015
"(
�
TANG,
95
/ \JttILTON CROSBY
Diundangkan di Sintang . pada Tanggal)"' ,.,, �
2015
sEl(RETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
YOSEPHA HASNAH
BERlTA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015
NOMOR t:?
.
..,
PERATURAN BllPATI SINTANG
NOMOR
:
/&lt;/
TAHUN 2015
TANGGAL
:
� &lt;,. /&gt;cU...,,- ,,.
2015
TENTANG
PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM
1
LAMPIRAN \_
t surat Pembukaan Rekening Deposito fot111a
BUPATI SINTANG
Sin tang,
Nomor
l,aJ11piran
Perihal
900/
/BPKAD/2015
1 (Satu) Lernbar
Pembukaan Rekening Deposito
Kepada
Yth.
Sdr. Pimpinan Bank.
Di
.
Sin tang
Sehubungan dengan Saldo Kas Daerah cukup memadai dan tidak mengganggu likuiditas, maka untuk mengoptimalkan pengelolaan kas, karni akan menempatkan sebagian uang kas daerah dalam tabungan berjangka (Deposito) atas nama Pemerintah Kabupaten Sintang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis setiap tanggal jatuh tempo.
Pembukaan rekening deposito dimaksud dengan pemindahbukuan dari kas daerah ke rekening deposito, yaitu sejumlah Rp. XXXXXXX,- ( ) yang dilakukan oleh BUD Berdasarkan Peraturan Bupati Sin tang Nomor . . . . . . Tahun 2015 Ten tang Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum.
Hal ini dilakukan demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari objek lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, khususnya pendapatan bunga deposito.