PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 6F Tahun 2016
Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA KENDARI
Berlaku: 6 Tahun 1995
N/A
Preamble

Menimbang: a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan masyarakat khususnya pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan, maka perlu di tetapkan Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di Kota Kendari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Kendari;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. 8 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor 5587) sebagaimana telah diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perubahan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015 2019;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512 Tahun 2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658 /Menkes , Per / VIII/ 2009 tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi New Emerging dan Re-Emerging;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131 Tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2015 tentang Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015 ~ 2019;
22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 4 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 11);
23. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 93 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 93).
MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA KENDARI
BAB III - SISTEM RUJUKAN
Pasal 5

- (1) Pelayanan Kesehatan dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama;
- (3) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau tingkat pertama;
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama;
- (4) Bidan perawat hanya dapat melakukan rujukan ke dokter dan/atau dokter gigi pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama; dan
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan pada keadaan gawat darurat, bencana, kekhususan, permasalahan kesehatan pasien, dan pertimbangan geografis.
- (1) Sistem rujukan diwajibkan bagi pasien yang merupakan peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial dan pemberi pelayanan kesehatan;
- (3) Setiap yang bukan peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial, sebagaimana dimaksud pada (1) dapat mengikuti rujukan. orang ayat
- (2) Peserta asuransi kesehatan komersial mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan dalam asuransi dengan tetap mengkuti pelayanan yang berjenjang; polis
BAB IV - JENJANG RUJUKAN MEDIS
Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan tingkat pertama terdiri atas
2. b Praktik Perawat;
3. Puskesmas dan jaringannya (Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling; Pos Kesehatan Kelurahan);
- C. Praktik Bidan;
5. e Praktik dokter gigi;
- d. Praktik dokter umum;
- f. Klinik bersalin;
- (2) Jenjang rujukan pelayanan kesehatan meliputi
- g. Klinik Pratama;
- a. Tingkat Pertama
- c. Tingkat Ketiga
- b. Tingkat Kedua
- (3) Jenjang rujukan pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada (1) huruf a, terdiri atas ayat
14. b Rumah Sakit Umum Daerah;
15. Puskesmas Perawatan dan Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergency Dasar);
16. c Rumah Sakit Swasta;
- (4) Jenjang rujukan pelayanan kesehatan tingkat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah rumah sakit yang telah ditetapkan sebagai pusat rujukan regional;
- d. Klinik Utama;
- (5) Jenjang rujukan pelayanan kesehatan tingkat tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah rumah sakit yang telah ditetapkan sebagai pusat rujukan tersier.
BAB V - WILAYAH CAKUPAN RUJUKAN
Pasal 8

- (1) Untuk memudahkan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, Pemerintah Kota Kendari mengembangkan sistem rujukan pelayanan kesehatan;
- a. Target jumlah penduduk, menurut jarak dan waktu tempuh;
- (2) Wilayah Cakupan Rujukan dapat ditentukan berdasarkan
- b. Fasilitas pelayanan Kesehatan yang dibina seperti puskesmas, klinik pengobatan, Balai Kesehatan, Praktek Swasta, Rumah Bersalin, Laboratorium Klinik/ Kesehatan dan Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Swasta dan Rumah Sakit Kota;
5. C Wilayah adminstrasi Kota;
- (3) Wilayah cakupan rujukan meliputi
7. d Data kunjungan pasien dari dalam dan luar wilayah administratif
- a. Wilayah cakupan rujukan Kota;
9. C Wilayah cakupan rujukan khusus.
10. b Wilayah cakupan rujukan regional;
- (4) Wilayah cakupan rujukan Rumah Sakit yang merupakan rujukan pelayanan kesehatan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari
- a. Rumah Sakit BLUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara.
- C. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari;
- b. Rumah Sakit Jiwa;
- d. Rumah Sakit Bhayangkara
- f. Rumah Sakit dr. R. Ismoyo
17. e Rumah Sakit Santa Anna
18. 8 Rumah Sakit Hati Mulia
- i. Rumah Sakit Permata Bunda
- h. Rumah Sakit Dewi Sartika
21. j Rumah Sakit Aliyah I
1. Rumah Sakit PMI
- k. Rumah Sakit Aliyah II
- (5) Wilayah cakupan rujukan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 2, adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota, Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit Bhayangkara dan Rumah Sakit dr. R. Ismoyo;
- (7) Wilayah cakupan rujukan khusus sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c, adalah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara;
- (6) Wilayah cakupan rujukan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah Rumah Sakit BLUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara;
BAB V - WILAYAH CAKUPAN RUJUKAN
Pasal 9

- (1) Pemerintah Kota Kendari mengembangkan Rumah Sakit Umum Kota dan swasta yang mampu memberikan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK);
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menjadi pusat rujukan dari Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan dasar di wilayah Kecamatan;
- (2) Pemerintah Kota Kendari mengembangkan puskesmas menjadi puskesmas dengan tempat perawatan paling kurang 10 (sepuluh) tempat tidur dan Dasar (PONED) paling kurang 1 (satu) tempat tidur;
BAB VI - ALUR RUJUKAN
Pasal 10

- (1) Alur rujukan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam 1 (satu) wilayah cakupan rujukan berdasarkan jenjang fasilitas pelayanan kesehatan, dimulai dari Penyelenggara Pelayanan Kesehatan tingkat pertama;
- (3) Alur Rujukan regional dilaksanakan difasilitas pelayanan yang ditetapkan sebagai pusat rujukan kota;
- (2) Alur Rujukan Kota dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan sekunder yang berada pada wilayah cakupan rujukan di Kota;
- (4) Alur Rujukan Tersier dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan sebagai pusat rujukan Regional;
- (5) Alur Rujukan Khusus pelayanan kesehatan kejiwaan, dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan khusus dalam hal ini pasien kejiwaan sebagai pusat rujukan khusus;
- a. Gawat Darurat; dan
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatas dalam hal:
- b. Fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah cakupan rujukan tidak mempunyai sarana dan tenaga kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan.
BAB VII - TATA CARA RUJUKAN
Pasal 11

- (1) Rujukan dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.
- (3) Rujukan horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan
- (2) Rujukan vertikal sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan. pada
- (4) Rujukan vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya.
BAB VII - TATA CARA RUJUKAN
Pasal 12

- Rujukan horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan apabila perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/ atau ketenagaan yang sifatnya sementara atau menetap.
BAB VII - TATA CARA RUJUKAN
Pasal 13

Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan pelayanan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (4) dilakukan apabila: ayat
- b perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan.
- pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesialistik atau sub spesialistik;
BAB VII - TATA CARA RUJUKAN
Pasal 14

Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih tinggi ke tingkatan pelayanan yang lebih rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilakukan apabila:
- b kompetensi dan kewenangan pelayanan tingkat pertama atau kedua lebih baik dalam menangani pasien tersebut;
- a. permasalahan kesehatan pasien dapat ditangani oleh tingkatan pelayanan kesehatan yang lebih rendah sesuai dengan kompetensi kewenangannya; dan
- C pasien membutuhkan pelayanan lanjutan yang dapat ditangani oleh tingkatan pelayanan kesehatan yang lebih rendah dan untuk alasan kemudahan, efisiensi dan pelayanan jangka panjang:
BAB VII - TATA CARA RUJUKAN
Pasal 15

- (1) Rujukan harus memenuhi persyaratan
- b. Administrasi.
3. a Klinis; dan
- (2) Syarat klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas
- a. Hasil pemeriksaan medis yang mengindikasikan keadaan pasien tidak dapat diatasi;
- c. Pasien memerlukan pelayanan penunjang medis yang lebih lengkap yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula.
- b. Pasien memerlukan pelayanan medis spesialis dan/atau sub spesialis yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula;
- (3) Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas
- b. Tersedianya tenaga kesehatan yang kompeten dan mempunyai kewenangan melaksanakan pelayanan medis dan rujukan medis yang dibutuhkan;
- a. Tersedianya unit yang mempunyai tanggungjawab dalam rujukan, baik yang merujuk atau yang menerima rujukan
11. C Pencatatan kartu atau dokumen tertentu meliputi
2. Identitas pasien; berupa
1. Formulir rujukan dan rujukan balik;
- a) Kartu tanda penduduk;
- c) Kartu keluarga; dan
- b) Kartu kepesertaan jaminan kesehatan;
17. 3 Rekaman dan dokumen hasil pemeriksaan penunjang medis.
BAB VII - TATA CARA RUJUKAN
Pasal 16

- (1) Rujukan harus mendapatkan persetujuan dari pasien dan/atau keluarganya;
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien dan/atau keluarganya mendapatkan penjelasan dari tenaga kesehatan yang berwenang;
4. a diagnosis dan terapi dan/atau tindakan medis yang diperlukan;
- C. risiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan;
- b. alasan dan tujuan dilakukan rujukan;
- d. transportasi rujukan; dan
8. e\_ risiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam perjalanan.
BAB VII - TATA CARA RUJUKAN
Pasal 17

- (1) Rujukan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi dan/atau lengkap; hanya dilakukan dalam hal
- b. Pasien memerlukan pelayanan medis spesialis/atau subspesialis yang tidak tersedia difasilitas pelayanan semula;
3. a Hasil pemeriksaan medis sudah terindikasi bahwa keadaan pasien tidak dapat diatasi;
- c. Pasien memerlukan pelayanan penunjang medis yang lebih lengkap yang tidak tersedia difasilitas pelayanan semula; dan
- d. Pasien dan keluarganya menyadaribahwa rujukan dilaksanakan karena alasan medis
- (2) Rujukan dilaksanakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, yang diketahui mempunyai tenaga kesehatan dan sarana yang dibutuhkan menurut kebutuhan medis atau peunjang medis sesuai dengan rujukan kewilayahan.
BAB VII - TATA CARA RUJUKAN
Pasal 18

- (1) Rujukan tanpa alasan medis dapat dilakukan apabila rumah sakit kelebihan pasien (jumlah tempat tidur tidak mencukupi);
- (2) Rujukan sebagaimana pada ayat (1) dirujuk ke rumah sakit yang setara atau sesuai dengan jaringan pelayanan.
BAB VII - TATA CARA RUJUKAN
Pasal 19

Pasien BPJS dapat dirujuk ke rumah sakit yang setara dari Penyelenggra Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama atau Penyelenggara Pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan lainnya yang mengadakan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Kendari.
BAB VIII - KEWAJIBAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 20

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan pengirim rujukan berkewajiban
- b. Melakukan komunikasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang akan menerima rujukan;
- a. Memberi penjelasan alasan pasien harus dirujuk;
- C. Membuat surat rujukan dengan amplop tertutup;
5. e\_ Sebelum dikirim, keadaan untuk dirujuk yang ditentukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggungjawab;
- d. Mencatat pada register dan membuat laporan rujukan;
- f. Pendampingan pasien yang dirujuk dan/atau alat transportasi yang ditentukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggungjawab;
8. 8 Pembiayaan dalam sistem rujukan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku
9. g Menjamin keadaan umum pasien agar tetap dalam kondisi stabil selama menuju ke tempat rujukan;
10. h Menjamin keadaan umum pasien agar tetap dalam kondisi stabil selama menuju ke tempat rujukan; dan
- (2) Isi surat rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi
12. i Pembiayaan dalam sistem rujukan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. a Tanda tangan tenaga kesehatan medis yang memberikan pelayanan kesehatan;
- C. Jam dan tanggal rujukan;
15. b\_ Identitas pasien;
- d. Hasil pemeriksaan (anamnesis singkat, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang) , yang telah dilakukan;
- f. Terapi dan/atau tindakan yang telah diberikan;
18. e Diagnosis kerja dan/atau diagnosis banding;
- g. Tujuan rujukan; dan
20. h Nama dan tanda tangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan.
BAB VIII - KEWAJIBAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 21

- (1) Transportasi untuk rujukan dilakukan sesuai dengan kondisi pasien dan ketersediaan sarana transportasi;
- (3) Dalam hal tidak tersedia ambulans pada fasilitas pelayanan kesehatan perujuk, rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan menggunakan alat transportasi lain yang layak.
- (2) Pasien yang memerlukan asuhan medis terus menerus harus dirujuk dengan ambulans dan didampingi oleh tenaga kesehatan yang kompeten;
Bagian Kedua Pengirim Rujukan
BAB VIII - KEWAJIBAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 22

Pelaksanaan rujukan pasien oleh fasilitas pelayanan kesehatan pengirim rujukan dilakukan dengan ketentuan
- b Pasien didampingi oleh tenaga kesehatan yang mahir tindakan kegawatdaruratan; dan
- Sarana transportasi yang digunakan harus dilengkapi alat resusitasi, cairan infus, oksigen (alat bantuan hidup dasar) dan dapat menjamin sampai ke tempat rujukan tepat waktu;
- C. Sarana transportasi/petugas kesehatan pendamping memiliki sistem komunikasi.
BAB VIII - KEWAJIBAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 23

Perujuk sebelum melakukan rujukan harus:
- b melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa penerima rujukan dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat darurat; dan
- a. melakukan pertolongan pertama dan/atau tindakan stabilisasi kondisi pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan;
- membuat surat pengantar rujukan untuk disampaikan kepada penerima rujukan
Bagian Ketiga Penerima Rujukan
BAB VIII - KEWAJIBAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 24

Kewajiban sarana pelayanan kesehatan yang menerima rujukan:
- b Mencatat kasus rujukan dan membuat laporan penerimaan rujukan
- a Menerima surat rujukan dan membuat bukti tanda serah terima pasien
- c. Melaksanakan pelayanan medis sesuai kompetensi;
- e Kewajiban melaksanakan rujukan balik ke Penyelenggara Pelayanan Kesehatan yang lebih rendah atau setingkat untuk menindaklanjuti pelayanan kesehatan dan/atau perawatan selanjutnya yang tidak memerlukan pelayanan medis spesialistik atau sub spesialistik
- d. Membuat surat rujukan ke sarana pelayanan kesehatan sesuai yang lebih tinggi, apabila kondisi pasien tidak dapat diatasi; dan
BAB VIII - KEWAJIBAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 25

Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, penerima rujukan berkewajiban:
- b memberikan pertimbangan medis atas kondisi pasien.
- a. menginformasikan mengenai ketersediaan sarana dan prasarana serta kompetensi dan ketersediaan tenaga kesehatan; dan
BAB VIII - KEWAJIBAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 26

- (1) Rujukan dianggap telah terjadi apabila pasien telah diterima oleh penerima rujukan.
- (3) Penerima rujukan wajib memberikan informasi kepada perujuk mengenai perkembangan keadaan pasien setelah selesai memberikan pelayanan.
- (2) Penerima rujukan sebagaimana bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan kesehatan lanjutan sejak menerima rujukan\_
BAB IX - PEMBIAYAAN
Pasal 27

- (1) Pembiayaan rujukan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku pada asuransi kesehatan atau Jaminan Kesehatan;
- (2) Pembiayaan rujukan bagi pasien yang bukan peserta asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan menjadi tanggung jawab pasien dan/atau keluarganya.
BAB X - PENANGGUNG JAWAB SISTEM RUJUKAN
Pasal 28

- (1) Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi bertanggungjawab atas tersedianya sarana yang menunjang terselenggaranya sistem rujukan, sesuai standar yang berlaku;
- (2) Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari adalah penanggungjawab penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan.
BAB XI - INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Pasal 29

Dinas Kesehatan Kota Kendari membangun dan menyelenggarakan sistem informasi rujukan disemua fasilitas pelayanan kesehatan, yang memuat informasi mengenai:
Jenis dan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan, pembiayaan; dan b. Jenis dan kemampuan tenaga medis yang tersedia