PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 20 Tahun 2016
Tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN KETAPANG
Berlaku: 17 Juni 2016
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Ketapang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN KETAPANG.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Ketapang.
8. Kewenangan Bupati adalah hak kewajiban Bupati untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Pelimpahan Kewenangan adalah pendelegasian atau penyerahan kewenangan dari Bupati kepada Camat untuk memberikan perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penyelenggaraan, pengawasan, penetapan serta pengumpulan data dan informasi, dan kewenangan lain yang dilimpahkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
10. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disebut PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
11. Perizinan adalah salah satu tindakan dari Pemerintah Daerah untuk membolehkan suatu kegiatan yang dimohonkan oleh masyarakat atau badan hukum.
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup PATEN meliputi:
- a. pelayanan bidang perizinan; dan
- b. pelayanan bidang non perizinan.
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor pelayanan terpadu.
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4

Tujuan dari PATEN adalah untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
BAB IV - PELAKSANAAN, PERSYARATAN DAN PENETAPAN KECAMATAN PENYELENGGARA PATEN
Pasal 5

Bupati mendelegasikan sebagian kewenangan kepada camat untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan PATEN.
BAB IV - PELAKSANAAN, PERSYARATAN DAN PENETAPAN KECAMATAN PENYELENGGARA PATEN
Pasal 6

Camat melaksanakan sebagian kewenangan Bupati untuk kegiatan PATEN berdasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
Bagian Kedua Persyaratan
BAB IV - PELAKSANAAN, PERSYARATAN DAN PENETAPAN KECAMATAN PENYELENGGARA PATEN
Pasal 7

Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN harus memenuhi syarat:
- a. substantif;
- b. administratif; dan
- c. teknis.
BAB IV - PELAKSANAAN, PERSYARATAN DAN PENETAPAN KECAMATAN PENYELENGGARA PATEN
Pasal 8

- (1) Syarat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah pendelegasian sebagian wewenang bupati kepada camat.
- (2) Pendelegasian sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bidang perizinan; dan
- b. bidang non perizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PELAKSANAAN, PERSYARATAN DAN PENETAPAN KECAMATAN PENYELENGGARA PATEN
Pasal 9

Pendelegasian sebagian wewenang bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan.
BAB IV - PELAKSANAAN, PERSYARATAN DAN PENETAPAN KECAMATAN PENYELENGGARA PATEN
Pasal 10

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
- a. standar pelayanan; dan
- b. uraian tugas personil kecamatan.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jenis pelayanan;
- b. persyaratan pelayanan;
- c. proses/prosedur pelayanan;
- d. pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan;
- e. waktu pelayanan; dan
- f. biaya pelayanan.
BAB IV - PELAKSANAAN, PERSYARATAN DAN PENETAPAN KECAMATAN PENYELENGGARA PATEN
Pasal 11

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:
- a. sarana prasarana; dan
- b. pelaksana teknis.
BAB IV - PELAKSANAAN, PERSYARATAN DAN PENETAPAN KECAMATAN PENYELENGGARA PATEN
Pasal 12

Sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:
- a. loket/meja pendaftaran;
- b. tempat pemrosesan berkas;
- c. tempat pembayaran;
- d. tempat penyerahan dokumen;
- e. tempat pengolahan data dan informasi;
- f. tempat penanganan pengaduan;
- g. tempat piket;
- h. ruang tunggu; dan
- i. perangkat pendukung lainnya.
BAB IV - PELAKSANAAN, PERSYARATAN DAN PENETAPAN KECAMATAN PENYELENGGARA PATEN
Pasal 13

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:
- a. petugas informasi;
- b. petugas loket/penerima berkas;
- c. petugas operator komputer;
- d. petugas pemegang kas; dan
- e. petugas lain sesuai kebutuhan.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan.
BAB IV - PELAKSANAAN, PERSYARATAN DAN PENETAPAN KECAMATAN PENYELENGGARA PATEN
Pasal 14

Untuk menunjang efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan PATEN, Kecamatan dapat menyediakan sistem informasi.
Bagian Ketiga
Penetapan
BAB IV - PELAKSANAAN, PERSYARATAN DAN PENETAPAN KECAMATAN PENYELENGGARA PATEN
Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai penyelenggara PATEN.
- (2) Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB V - PEJABAT PENYELENGGARA
Pasal 16

Pejabat penyelenggara PATEN terdiri atas :
- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan;
- c. Kepala Seksi yang membidangi pelayanan administrasi.
BAB V - PEJABAT PENYELENGGARA
Pasal 17

Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a, adalah penanggung jawab penyelenggara PATEN.
BAB V - PEJABAT PENYELENGGARA
Pasal 18

Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a, mempunyai tugas :
- a. memimpin, mengakomodir, dan mengendalikan penyelenggara PATEN;
- b. menyiapkan rencana anggaran dan biaya;
- c. menetapkan pelaksanaan teknis; dan
- d. mempertanggungjawabkan kinerja PATEN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB V - PEJABAT PENYELENGGARA
Pasal 19

- (1) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b mempunyai tugas melakukan penatausahaan administrasi PATEN.
- (2) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b adalah penanggungjawab kesekretariatan/ketatausahaan penyelenggaraan PATEN.
- (3) Sekretaris Kecamatan mengoreksi dan memaraf surat, selanjutnya diserahkan ke Camat untuk ditandatangani.
- (4) Jika Sekretaris Kecamatan tidak berada ditempat maka diganti oleh Kepala Seksi yang ditunjuk oleh Camat.
- (5) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Camat.
m
BAB V - PEJABAT PENYELENGGARA
Pasal 20

- (1) Kepala seksi yang membidangi pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c mempunyai tugas melaksanakan teknis pelayanan.
- (2) Kepala seksi yang membidangi pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c bertanggungjawab kepada Camat.
BAB V - PEJABAT PENYELENGGARA
Pasal 21

Pejabat penyelenggara PATEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, melakukan pengelolaan layanan secara transparan dan akuntabel.
BAB VI - PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN
Pasal 22

- (1) Biaya penyelenggaraan PATEN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya penyelenggaraan PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran Kecamatan.
Bagian Kedua
Penerimaan
BAB VI - PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN
Pasal 23

Dalam hal penyelenggaraan PATEN menghasilkan penerimaan, wajib melakukan penyetoran ke kas daerah.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PATEN.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Bupati dapat membentuk Tim yang dikoordinir oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sosialiasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan teknis tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria masing-masing bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh SKPD.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 25

Tugas Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) antara lain:
- a. memonitoring pelaksanaan PATEN yang dilaksanakan oleh kecamatan;
- b. mengevaluasi pelaksanaan PATEN;
- c. melaksanakan identifikasi permasalahan yang terjadi akibat adanya PATEN pada setiap kecamatan;
- d. melaporkan hasil pembinaan tersebut kepada Bupati Ketapang; dan
- e. merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan pelimpahan kewenangan.
Diundangkan di Ketapang pada tanggal 17 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,
M. MANSYUR
BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2016 NOMOR 20
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ketapang,
EDI RADIANSYAH, SH, MH
Pembina
NIP. 19700617 200003 1 001
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26

Standar pelayanan dan uraian tugas personil kecamatan penyelenggaraa PATEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan ini.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.
Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 17 Juni 2016
BUPATI KETAPANG,
MARTIN RANTAN