PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 5 Tahun 2016
Tentang PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Berlaku: 20 Februari 2016
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI,
- a. bahwa telekomunikasi merupakan sarana publik yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan infrastruktur menara telekomunikasi;
- b. bahwa dalam pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi harus mempertimbangkan kepentingan pemerintah, kepentingan penyedia menara dan kepentingan masyarakat, juga harus memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan lingkungan, estetika kawasan serta penggunaan lahan berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. bahwa untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan menara, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan pembangunan menara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07 Tahun 2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 192);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 60);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 64);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI dan BUPATI PATI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN
DAERAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN
MENARA TELEKOMUNIKASI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
7. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
8. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
9. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC)/ Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama ( backbone transmission) .
10. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
11. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
12. Menara kamuflase adalah bangunan menara untuk Telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara yang terbentuk dari simpul baja.
13. Menara green field adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas tanah.
14. Menara roof top adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan.
15. Menara mandiri ( self supporting tower ) adalah menara telekomunikasi yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.
16. Menara terenggang ( guyed tower ) adalah menara telekomunikasi yang berdiri dengan diperkuat kabel-kabel yang diangkurkan pada landasan tanah dan disusun atas pola batang yang memiliki dimensi batang lebih kecil dari menara telekomunikasi mandiri.
17. Menara tunggal ( monopole tower ) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
18. Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon selular untuk melayani suatu wilayah cakupan (cell coverage) .
19. Base Transceiver Station Mobile yang selanjutnya disebut BTS Mobile adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasionalkan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi sebagai solusi sementara untuk penyediaan layanan cakupan seluler baru atau memenuhi kebutuhan kapasitas lintas sistem komunikasi seluler.
20. Serat optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain.
21. Micro cell adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan (coverage) dengan area/radius yang lebih kecil yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
22. Corporate Social Responsibility yang selanjutnya disingkat CSR adalah partisipasi dan peran serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan daerah.
23. Penyedia Menara adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
24. Pengelola Menara adalah Badan Usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
25. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
26. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.
27. Zona menara adalah zona yang diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi sesuai kreteria teknis yang ditetapkan, termasuk menara yang disyaratkan untuk bebas visual.
28. Zona bebas menara adalah zona tidak diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi.
29. Rencana Lokasi Menara ( Cell Plan ) adalah titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan seluler yaitu potensi aktivitas pengguna layanan telekomunikasi seluler pada setiap area dan ketersediaan kapasitas layanan pengguna yang ada.
30. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
31. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.
32. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, bangunan yang sudah ada, memperluas bangunan dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
33. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
34. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
35. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukumnya.
BAB II - AZAS, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN MENARA Pasal 2
Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan menara bertujuan untuk :
- a. mewujudkan menara yang fungsional dan handal sesuai dengan fungsinya;
- b. mewujudkan menara yang menjamin keandalan bangunan menara sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan, dan keserasian dengan lingkungan serta kejelasan informasi dan identitas;
- c. mewujudkan ketertiban dalam penyelengaraan menara; dan
- d. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara.
BAB II - AZAS, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN MENARA Pasal 2
Pasal 4

Penyelenggaraan menara didasarkan pada prinsip sebagai berikut :
- a. pemanfaatan ruang dalam wilayah yang terbatas, harus memberikan kinerja cakupan layanan telekomunikasi yang baik dengan mengambil ruang untuk menara secara efisien dan risiko yang minimal;
- b. pemanfaatan ruang untuk infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus digunakan seoptimal mungkin dan efisien baik dalam pemilihan teknologi, penggunaan menara maupun desain jaringannya;
- c. pemanfaatan ruang untuk pembangunan menara menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah bukan pajak sesuai dengan nilai ekonomisnya; dan
- d. penyelenggara Menara Telekomunikasi Seluler dapat berpartisipasi dan berperan serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan di Daerah melalui program CSR , dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
BAB III - (1) Bentuk menara adalah :
Pasal 5

Bentuk menara adalah :
- a. menara tunggal (monopole) ;
- b. menara rangka (self supporring) ;
- c. menara tunggal berupa rangka maupun tiang dengan angkut kawat sebagai penguat konstruksi (guyed mast) ; dan
- d. menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan pertimbangan lainnya.
- (2) Desain dan kontruksi dari bentuk menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi tanah.
- (1) Penempatan lokasi menara harus mempertimbangkan dan memperhatikan aspek-aspek teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan prinsip-prinsip penggunaan menara secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (2) Ketentuan penempatan lokasi menara didasarkan pada rencana tata ruang serta harus memperhatikan potensi ruang yang tersedia, serta kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan, ketertiban, keserasian lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.
- (3) Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat guna mengoptimalkan penataan ruang yang efektif dan efisien demi kepentingan umum.
BAB III - (1) Bentuk menara adalah :
Pasal 7

Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :
- a. zona menara; dan
- b. zona bebas menara.
BAB III - (1) Bentuk menara adalah :
Pasal 8

- (1) Zona menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari :
- a. sub zona menara; dan
- b. sub zona menara bebas visual.
- (2) Sub zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi menara tanpa rekayasa teknis dan desain tertentu.
- (3) Sub zona menara bebas visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi menara dengan persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu.
- (4) Persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. pendirian menara dengan desain menara kamuflase; dan
- b. penempatan menara di lokasi yang tersembunyi.
BAB III - (1) Bentuk menara adalah :
Pasal 9

- (1) Sub zona menara sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a dibagi menjadi :
- a. Sub Zona Menara I untuk kawasan perkotaan; dan
3. b.
4. Sub Zona Menara II untuk kawasan perdesaan.
- (2) Ketinggian menara yang diperbolehkan pada Sub Zona Menara I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. bangunan menara yang berdiri di atas permukaan tanah paling tinggi 50 (lima puluh) meter dihitung dari permukaan tanah;
- b. bangunan menara yang berdiri di atas bangunan gedung paling tinggi 50 (lima puluh) meter dihitung dari permukaan tanah.
- (3) Ketinggian menara yang diperbolehkan pada Sub Zona Menara II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. bangunan menara yang berdiri di atas permukaan tanah paling tinggi 75 (tujuh puluh lima) meter dihitung dari permukaan tanah;
- b. bangunan menara yang berdiri di atas bangunan gedung paling tinggi 75 (tujuh puluh lima) meter dihitung dari permukaan tanah.
BAB III - (1) Bentuk menara adalah :
Pasal 10

- (1) Pada zona bebas menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b tidak diperbolehkan terdapat menara di atas tanah maupun menara di atas bangunan dengan ketinggian menara roof top lebih dari 6 (enam) meter.
- (2) Pada zona bebas menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) layanan telekomunikasi dapat tetap dipenuhi dengan penempatan antena secara tersembunyi.
BAB III - (1) Bentuk menara adalah :
Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai zona menara dan zona bebas menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB III - (1) Bentuk menara adalah :
Pasal 12

- (1) Setiap Penyedia Menara wajib menempatkan menara pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.
- (2) Setiap Penyedia Menara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara atau seluruh kegiatan;
- c. penyegelan menara;
- d. pembekuan izin;
- e. pencabutan izin; dan/atau
- f. pembongkaran menara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB III - (1) Bentuk menara adalah :
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Lokasi Menara (Cell Plan) di dalam zona menara.
- (2) Rencana Lokasi Menara (Cell Plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Rencana Lokasi Menara (Cell Plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB III - (1) Bentuk menara adalah :
Pasal 14

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur lain untuk menempatkan antena dengan tetap memperhatikan estetika arsitektur dan keserasian dengan lingkungan sekitar.
- (2) Pada atap bangunan gedung yang berupa plat beton (roof top) , setelah melalui kajian teknis dinyatakan kuat dan kuat dengan penguatan struktur diperkenankan untuk mendirikan menara (roof top tower/pole), dengan penambahan konstruksi bangunan berupa tiang (pole), dengan tinggi maksimal 12 (dua belas) meter, dengan melampirkan hasil perhitungan/kajian teknis mengenai perkuatan struktur.
- (3) Setiap Penyedia Menara yang mendirikan menara pada atap bangunan gedung tanpa melalui kajian teknis dan/atau tanpa melampirkan hasil perhitungan/kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara, atau seluruh kegiatan;
- c. pencabutan izin; dan/atau
- d. pembongkaran menara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - PEMBANGUNAN MENARA DAN PENEMPATAN BTS Pasal 15
Pasal 16

- (1) Pembangunan menara wajib mengacu kepada Standar Nasional Indonesia dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara.
- (2) Setiap Penyedia Menara yang mendirikan menara tanpa mengacu kepada Standar Nasional Indonesia dan standar baku tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
- a. pencabutan izin; dan/atau
- b. pembongkaran menara.
- (3) Ketentuan mengenai Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - PEMBANGUNAN MENARA DAN PENEMPATAN BTS Pasal 15
Pasal 17

- (1) Setiap menara wajib dilengkapi dengan Identitas Hukum dan Penggunaan Menara yang meliputi :
- a. nama pemilik menara;
- b. penyedia jasa konstruksi;
- c. pengelola menara;
- d. tahun pembuatan menara;
- e. beban maksimum menara;
- f. alamat menara;
- g. koordinat geografis;
- h. nomor IMB;
- i. tanggal IMB;
- j. nomor Izin Ganguan;
- k. tanggal Izin Ganguan;
- l. tinggi menara;
- m. luas area site;
- n. daya listrik terpasang; dan
- o. data BTS /Penyelenggara Telekomunikasi yang terpasang di menara.
- (2) Setiap Penyedia Menara yang mendirikan menara tanpa dilengkapi dengan Identitas Hukum dan Penggunaan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara, atau seluruh kegiatan;
- c. penyegelan menara;
- d. pembekuan izin; dan/atau
- e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - PEMBANGUNAN MENARA DAN PENEMPATAN BTS Pasal 15
Pasal 18

- (1) Setiap pemasangan BTS Mobile oleh Penyedia Menara harus membuat surat pemberitahuan penempatan BTS Mobile yang ditujukan kepada Kepala SKPD tentang lokasi koordinat dan lama waktu operasional dari BTS Mobile .
- (2) Penempatan BTS Mobile harus memperhatikan aspek lingkungannya dalam radius tinggi menara dari BTS Mobile .
- (3) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan :
- a. antena diatas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
- b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
BAB IV - PEMBANGUNAN MENARA DAN PENEMPATAN BTS Pasal 15
Pasal 19

- (1) Setiap Penyedia Menara yang memasang BTS Mobile tanpa pemberitahuan kepada Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis; dan/atau
- b. penghentian sementara, atau seluruh kegiatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB V - PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA
Pasal 20

- (1) Untuk Pembangunan menara dan penambahan BTS wajib terlebih dahulu mendapatkan Rekomendasi Rencana Lokasi Menara (Cell Plan) dari Kepala SKPD.
- (2) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembangunan menara dan penambahan BTS harus sesuai dengan Rencana Lokasi Menara (Cell Plan) .
- (3) Ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan permohonan rekomendasi diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB V - PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA
Pasal 21

- (1) Penyedia Menara yang akan membangun menara wajib memiliki perizinan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. IMB; dan
- b. Izin Gangguan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan untuk memperoleh perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VI - PARTISIPASI PEMBANGUNAN DAN ASURANSI Pasal 22
Pasal 23

- (1) Setiap Penyedia Menara yang mendirikan menara tanpa melaksanakan sosialisasi dan mendapatkan persetujuan warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara, atau seluruh kegiatan;
- c. penyegelan menara;
- d. pembekuan izin;
- e. pencabutan izin; dan/atau
- f. pembongkaran menara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VII - PENGGUNAAN BERSAMA MENARA Pasal 24
Pasal 25

Penyedia Menara atau Pengelola Menara harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.
BAB VII - PENGGUNAAN BERSAMA MENARA Pasal 24
Pasal 26

- (1) Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan.
- (3) Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan teknis.
BAB VII - PENGGUNAAN BERSAMA MENARA Pasal 24
Pasal 27

Pengajuan surat permohonan untuk penggunaan bersama menara oleh calon pengguna menara wajib melampirkan :
- a. nama Penyelenggara Telekomunikasi dan nama penanggung jawab;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.
MENARA KAMUFLASE, MICRO CELL DAN SERAT OPTIK
BAB VIII - Pasal 28
Pasal 29

Dalam hal kebutuhan menara telekomunikasi pada kawasan tertentu merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari, demi menjaga estetika dan mengurangi beban pada menara yang telah ada, maka penyelenggara telekomunikasi harus menggunakan perangkat micro cell dan/atau perangkat lunak radio link yang disubstitusi atau diganti dengan menggunakan serat optik.
BAB VIII - Pasal 28
Pasal 30

- (1) Pemasangan perangkat micro cell tipe out door pada bangunan gedung dan sarana perkotaan seperti pada Penerangan Jalan Umum (PJU), Billboard , dan sebagainya harus memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penempatan perangkat micro cell dan serat optik sebagai pengganti radio link pada sistem telekomunikasi wajib memperhatikan aspek estetika serta keserasian dengan lingkungan.
BAB VIII - Pasal 28
Pasal 31

- (1) Penggunaan serat optik baik yang ditanam maupun melalui saluran udara, apabila memanfaatkan lahan milik Pemerintah Daerah, baik sebagian maupun seluruhnya harus memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Lahan milik Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pemasangan serat optik antara lain ruang milik jalan (rumija) baik berupa bahu jalan maupun median jalan.
- (3) Penggunaan lahan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB IX - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 32

- (1) Penyelenggara Menara berhak :
- a. melaksanakan sesuai dengan perizinan yang diberikan; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara Menara wajib :
- a. melaksanakan ketentuan teknis, kualitas, keamanan, dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan perizinan yang diberikan;
- c. menciptakan rasa nyaman, aman, dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar menara;
- d. membantu pelaksanaan pengawasan dan pemeriksanaan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk; dan
- e. membayar retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB X - RETRIBUSI
Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah berhak memungut retribusi pembangunan menara.
- (2) Jenis retribusi yang dapat dipungut adalah :
- a. Retribusi IMB;
- b. Retribusi Izin Gangguan; dan
- c. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) Tata cara pemungutan dan besarnya tarif retribusi diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
BAB XI - PEMELIHARAAN MENARA
Pasal 34

- (1) Penyedia Menara dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan menara melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
BAB XII - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 35

Pengawasan dan pengendalian terhadap keberadaan menara telekomunikasi dilakukan oleh Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XII - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 36

Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib melaporkan penggunaan menaranya setiap enam (6) bulan kepada Bupati melalui Kepala SKPD.
BAB XIII - PENGECUALIAN
Pasal 37

- (1) Ketentuan penggunaan bersama menara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini tidak berlaku untuk :
- a. pembangunan menara khusus untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi, siaran radio, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah serta keperluan jaringan transmisi utama; dan/atau
- b. menara yang dibangun pada wilayah-wilayah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau wilayah-wilayah yang tidak layak secara ekonomis.
- (2) Pembangunan menara yang tidak digunakan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala SKPD oleh Penyedia Menara atau Pengelola Menara.
BAB XIII - PENGECUALIAN
Pasal 38

Penyelenggara telekomunikasi dapat bertindak sebagai perintis di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b tidak diwajibkan menggunakan menara bersama.
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 39

- (1) Penyedia Menara yang tidak memiliki perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XV - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 40

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia juga dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XVI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 41

- (1) Penyedia Menara yang telah memiliki IMB sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, namun belum membangun menaranya harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Menara yang pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini telah berdiri dan telah memiliki IMB tetap digunakan dan wajib menjadi menara bersama sesuai kemampuan teknis menara.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penataan, Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi di Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 119), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.
Ditetapkan di Pati pada tanggal 20 Februari 2016 BUPATI PATI, Ttd. HARYANTO
Diundangkan di Pati pada tanggal 20 Februari 2016 SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN PATI, Ttd. DESMON HASTIONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2016 NOMOR 5
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM
SITI SUBIATL\_SH MM
Pembina NIP 19720424 199703 2 010
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH : (1/2016)
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Menara telekomunikasi sebagai pendukung penyelenggaraan telekomunikasi, pembangunannya masih diperlukan guna memenuhi kebutuhan layanan bertelekomunikasi. Penyedia Menara dalam melakukan pembangunan menara, selain wajib mempertimbangkan kepentingan pemerintah daerah, kepentingan investasi dan kepentingan masyarakat akan layanan telekomunikasi, juga berkewajiban memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan lingkungan, estetika dan aspek kepentingan umum.
Pemerintah Daerah memiliki kepentingan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah melalui pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Penyedia Menara (Tower Provider) berkepentingan mengembangkan investasinya di daerah dan masyarakat membutuhkan layanan telekomunikasi dengan nyaman. Untuk menjamin adanya rasa aman dan keindahan lingkungan tidak terganggu, maka didalam Peraturan Daerah ini diatur jenis menara telekomunikasi. Untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif, mencegah praktik monopoli dan menghindari persaingan tidak sehat, maka konstruksi menara harus mampu digunakan secara bersama (menara bersama). Untuk mencover semua wilayah, mencegah terjadinya blank area (daerah tidak terjangkau signal ) diatur zonasi berdasarkan Cell Plan .
Bahwa guna mewujudkan keserasian hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Penyedia Menara dan masyarakat sekitar, maka perlu landasan hukum yang dapat menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum. Diterbitkanya Peraturan Daerah ini sebagai solusi untuk mewujudkan tertib perijinan dalam pembangunan menara di Daerah.
PENJELASAN
Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'mengacu standar baku tertentu' yaitu bertujuan menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara serta memperhatikan kebutuhan dan perkembangan teknologi, antara lain :- a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan menara bersama;- b. ketinggian menara;- c. struktur menara;- d. rangka struktur menara;- e. pondasi menara; dan- f. kekuatan angin.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)huruf aYang dimaksud selubung bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan menara yang diijinkan, dimaksudkan agar bangunan menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keharmonisan.## huruf bCukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20

Ayat (1)

Fungsi Rekomendasi Rencana Lokasi Menara ( Cell Plan) adalah sebagai sarana pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah, agar pembangunan menara dilakukan sesuai dengan zona yang telah ditetapkan. Rekomendasi merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan IMB dan Ijin Gangguan (HO) bagi pembangunan menara telekomunikasi.Ayat (2)Cukup jelasCukup jelas```Ayat (3)
PENJELASAN
Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35

```Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 43

Cukup jelas.

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 91SITI SUBIATL\_SH MM Pembina NIP 19720424 199703 2 010