PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 22 Tahun 2013
Tentang RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KOTA BITUNG TAHUN 2013 - 2033
Berlaku: 20 Desember 2013
N/A
Preamble

Mengingat
WALIKOTA BITUNG
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 22 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KOTA BITUNG TAHUN 2013 - 2033
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
- Menimbang : a. bahwa Rencana Zonasi Wilayah Pesisir adalah rencana yang
- menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin;
- b. bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan melibatkan masyarakat berdasarkan norma, standar dan pedoman penyusunan perencanaan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (5) UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyebutkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kota Bitung Tahun 2013-2033;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kota Bitung Tahun 2013 - 2033;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
- 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan;
13. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 118);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
WALIKOTA BITUNG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KOTA BITUNG TAHUN 2013-2033.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Bitung.
3. Walikota adalah Walikota Kota Bitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bitung.
6. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
7. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disingkat RZWP3K adalah Kebijakan Pemerintah Daerah yang menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang.
8. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi, surut tertinggi yang dihitung dengan rata-rata.
9. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan Aspek Administratif dan/atau Aspek Fungsional.
10. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
11. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 4 (empat) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau dan laguna.
12. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
13. Pulau-pulau kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan disekitarnya.
14. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkhis memiliki hubungan fungsional.
15. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
16. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
17. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
18. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
19. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukkannya.
20. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah.
21. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
22. Alur laut merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut dan migrasi biota laut Pesisir dan PulauPulau Kecil secara berkelanjutan bagi berbagai sektor kegiatan.
23. Hutan adalah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya.
24. Pertanian adalah kawasan untuk kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.
25. Perikanan Budidaya adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
26. Perikanan Tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
27. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dngan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan perpindahan intra dan antarmada transportasi.
28. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, penjualan serta kegiatan pasca tambang.
29. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.
30. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
31. Permukiman adalah Suatu Perumahan kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan.
32. Konservasi Pesisir adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumber daya pesisisr dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keberagamannya.
33. Konservasi Maritim adalah perlindungan adat dan budaya maritim yang mempunyai nilai arkeologi historis khusus, situs sejarah kemaritiman dan tempat ritual keagamaan atau adat dan sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.
34. Konservasi Perairan adalah perairan yang dilindungi, dikelola dengan system zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
35. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
36. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
37. Instalasi Militer adalah Instalasi yang digunakan untuk kepentingan mendukung kegiatan militer, Contoh Instalasi Radar AU, Pangkalan AL, depot Amunisi (Badan Pertanahan Nasional).
38. Situs Warisan Dunia adalah sebuah tempat khusus (misalnya hutan, pegunungan, danau, gurun pasir, bangunan, kompleks atau kota) yang telah dinominasikan untuk program Warisan Dunia internasional.
39. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
40. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disebut Sumber Daya adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.
41. Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan.
42. Minabisnis adalah sebagian besar masyarakat di suatu kawasan memperoleh pendapatan dari kegiatan perikanan.
43. Plasma Nuftah adalah substansi yang merupakan sumber keturunan yang terdapat di dalam setiap kelompok organisme (ikan) yang dimanfaatkan dan dikembangkan agar tercipta suatu jenis unggul atau kultifar.
44. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi, yang selanjutnya disingkat PKWp adalah sebagai pusat pengembangan kegiatan-kegiatan promosi hasil usaha dan pengelolaan wilayah pesir dan pulau-pulau kecil.
45. Pusat Kegiatan Lokal, yang selanjutnya disingkat PKL adalah daerah pengembangan kegiatan-kegiatan lokal berbasis budaya dan adat istiadat masyarakat.
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

RZWP3K Daerah didasarkan atas asas :
- a. keberlanjutan;
- b. konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. kepastianhukum;
- e. kemitraan;
- f. pemerataan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. keterbukaan;
- i. desentralisasi;
- j. akuntabilitas;
- k. keadilan; dan
- l. budaya.
Bagian Kedua Tujuan
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

RZWP3K Daerah bertujuan untuk :
- a. melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya;
- c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya agar tercapai keadilan, keseimbangan dan keberkelanjutan; dan
- d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan RZWP3K Daerah meliputi :
- a. daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut;
- b. ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan; dan
- c. ke arah laut sejauh 4 (empat) mil laut diukur dari garis pantai.
BAB III - FUNGSI DAN JANGKA WAKTU
Pasal 5

Fungsi RZWP3K Daerah adalah :
- a. sebagai dasar perencanaan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah;
- b. sebagai dasar pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah; dan
- c. sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah.
Bagian Kedua Jangka Waktu
BAB III - FUNGSI DAN JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Jangka Waktu berlakunya RZWP3K Daerah selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penetapannya.
- (2) RZWP3K Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau dan/atau disesuaikan kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan dan/atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberlakukan untuk zona yang memerlukan penyesuaian.
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 7

- (1)
- Rencana struktur ruang wilayah pesisir terdiri atas rencana pengembangan : a. sistem pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan; b. sistem jaringan prasarana wilayah; dan c. minapolitan.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kebijakan pengembangan, strategi pengembangan, dan arahan pengembangan.
- (3) Rencana struktur ruang wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 100.000 (satu berbanding seratus ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Struktur Ruang Wilayah Pesisir ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua
Sistem Pusat-Pusat Pelayanan dan Pertumbuhan
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 8

Kebijakan pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan sebagai berikut :
- a. pemantapan struktur atau hirarki sistem pusat-pusat pelayanan;
- b. pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir; dan
- c. pengintegrasian fungsi setiap pusat-pusat pertumbuhan dalam sistem pusatpusat pelayanan Daerah.
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 9

Strategi pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhansebagai berikut :
- a. optimalisasi fungsi pada pusat-pusat pelayanan di wilayah pesisir;
- b. pengembangan fungsi pada pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir;
- c. pemberian insentif bagi pengembangan fungsi pusat-pusat pertumbuhan; dan
- d. pengembangan sistem prasarana wilayah pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan.
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 10

Arahan pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan sebagai berikut :
- a. Kecamatan Aertembaga sebagai daerah Kepelabuhanan, zona instalasi miter, PKWp dan pengembangan Industrialisasi Perikanan Tangkap, serta penegmbangan Industrialisasi Perkapalan;
- b. Kecamatan Girian sebagai PKL serta usaha perdagangan dan jasa;
- c. Kecamatan Lembeh Selatan sebagai pusat pertumbuhan wilayah pesisir dengan kegiatan utama perikanan tangkap dan kegiatan pendukung wisata, pertanian, pengembangan kepelabuhanan, konservasi lingkungan dan pengembangan industrii-industri berwawasan lingkungan;
- d. Kecamatan Lembeh Utara sebagai pusat pertumbuhan wilayah pesisir dengan kegiatan utama perikanan tangkap, konservasi lingkungan dan wisata bahari serta kegiatan pendukung pertanian dan wisata resort;
- e. Kecamatan Madidir sebagai pusat pertumbuhan wilayah pesisir dengan kegiatan utama perikanan tangkap, wisata bahari, pengembangan UsahaUsaha Hasil Perikanan dan PKL;
- f. Kecamatan Ranowulu sebagai pusat pertumbuhan wilayah pesisir dengan kegiatan utama konservasi alam,perikanan tangkap, perikanan darat dan kegiatan pendukung wisata dan pertanian;
- g. Kecamatan Matuari sebagai pusat pertumbuhan wilayah pesisir dengan kegiatan utama perikanan tangkap, pengembangan kepelabuhanan, pengembangan usaha-usaha hasil perikanan dan kegiatan pendukung wisata dan pertanian; dan
- h. Kecamatan Maesa sebagai pusat pertumbuhan wilayah pesisir dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa, Kepelabuhanan, Rencana Pengembangan Industrialisasi di bidang perkapalan serta sebagai daerah PKWp.
Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah
Paragraf 1 Umum
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 11

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah diwujudkan dalam bentuk kebijakan pengembangan, strategi pengembangan dan arahan pengembangan.
- (2) Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. jaringan jalan raya;
- b. jaringan prasarana transportasi laut;
- c. jaringan telekomunikasi;
- d. prasarana sumberdaya air;
- e. jaringan listrik;
- f. prasarana lingkungan; dan/atau
- g. jaringan prasarana perikanan.
Paragraf 2 Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Raya
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 12

Kebijakan pengembangan jaringan jalan raya sebagaimana dalam Pasal 11 huruf a, meliputi :
- a. peningkatan efektivitas dan efisiensi jaringan jalan;
- b. peningkatan aksesibilitas ke seluruh wilayah pesisir dan kawasan pesisir yang terisolir; dan
- c. penciptaan keterpaduan yang maksimal antar berbagai moda transportasi wilayah pesisir.
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 13

Strategi pengembangan jaringan jalan raya sebagaimana dalam Pasal 12, meliputi :
- a. peningkatan kualitas sistem jaringan jalan;
- b. peningkatan kualitas dan kuantitas jalan beserta bangunan pelengkap jalan;
- c. peningkatan kelengkapan jalan;
- d. pengembangan sistem perparkiran yang efektif dan efisien; dan
- e. pembangunan fasilitas tempat henti untuk angkutan umum.
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 14

Arahan pengembangan sistem jaringan jalan raya adalah sebagai berikut :
- a. pengembangan jaringan jalan arteri primer;
- b. pengembangan jaringan jalan kolektor primer;
- c. pengembangan jaringan jalan lokal primer;
- d. pengembangan jalur angkutan umum; dan
- e. pengembangan terminal angkutan darat di wilayah pesisir.
Paragraf 3
Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Laut
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 15

Kebijakan pengembangan jaringan prasarana transportasi laut sebagaimana dalam Pasal 11 huruf b dilakukan dengan pemanfaatan pelabuhan Samudra Bitung danperencanaan pengembangan pelabuhan Internasional Hub ( International Hub Port ) di Kota Bitung sebagai prasarana transportasi internasional laut.
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 16

Strategi pengembangan jaringan prasarana transportasi laut sebagaimana dalam Pasal 15, ditetapkan meliputi :
- a. pengembangan prasarana pelabuhan perikanan, pelabuhan Samudera Bitung dan rencana pengembangan Pelabuhan Internasional Hub ( International Hub Port ) Bitung agar mampu dimanfaatkan untuk kegiatan transportasi Internasional laut;
- b. optimalisasi fungsi kepelabuhanan; dan
- c. pengembangan moda transportasi untuk kegiatan perikanan dan non perikanan.
Arahan pengembangan jaringan prasarana transportasi internasionallaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan mengoptimalkan dan mengembangkan :
- a. pelabuhan perikanan, pelabuhan Samudera Bitung dan rencana pengembangan Pelabuhan Internasional Hub ( International Hub Port ) Bitung; dan
- b. mengoptimalkan dan mendorong pengembangan jaringan transportasi laut yang ada di Kota Bitung.
Paragraf 4 Rencana Jaringan Telekomunikasi
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 18

Kebijakan pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dalam Pasal 11 huruf c, meliputi :
- a. perencanaan dan pengembangan prasarana telekomunikasi untuk sektor kelautan dan perikanan, pendidikan, pariwisata, pertanian, perindustrian, perdagangan dan pertambangan;
- b. perencanaan dan pengembangan prasarana telekomunikasi pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah pesisir; dan
- c. peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap telekomunikasi.
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 19

Strategi pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dalam Pasal 18, ditetapkan meliputi :
- a. fasilitasi penyediaan ruang untuk fasilitas jaringan telekomunikasi; dan
- b. penyediaan prasarana jaringan telekomunikasi.
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 20

Arahan pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dalam Pasal 19, meliputi :
- a. mengembangkan jaringan telekomunikasi sesuai dengan rencana pengembangan sistem jaringan nasional;
- b. mengembangkan jaringan telekomunikasi pada setiap fasilitas kelautan dan perikanan, pendidikan, pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertambangan; dan
- c. mengembangkan jaringan telekomunikasi pada pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir.
Paragraf 5
Rencana Pengembangan Prasarana Sumberdaya Air
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 21

Kebijakan pengembangan prasarana sumberdaya air sebagaimana dalam Pasal 11 huruf d, meliputi :
- a. pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air secara terpadu berbasis wilayah sungai;
- b. pengembangan jaringan prasarana sumberdaya air untuk melayani lahan pertanian, zona permukiman, zona industri, zona konservasi dan kawasan strategis nasional tertentu serta pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir;
- c. pengkonservasian telaga, laguna dan sungai-sungai bawah tanah; dan
- d. pengkonservasian sumber mata air di wilayah pesisir.
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 22

Strategi pengembangan prasarana sumberdaya air sebagaimana dalam Pasal 21, ditetapkan meliputi :
- a. pengkonservasian sumberdaya air secara berkesinambungan terhadap air tanah dan air permukaan;
- b. pengembangan jaringan distribusi air bersih pada zona permukiman, zona perkotaan, zona industri dan kawasan strategis nasional tertentu serta pusatpusat pertumbuhan di wilayah pesisir;
- c. pengembangan jaringan distribusi air untuk keperluan pertanian dan perikanan;
- d. pengembangan kuantitas tampungan air berupa embung, tandon air dan kolam penampung air untuk memenuhi kebutuhan air baku dan konservasi;
- e. optimalisasi prasarana sumberdaya air yang sudah ada agar berfungsi maksimal; dan
- f. penguatan kelembagaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air minum dan pertanian.
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 23

Arahan pengembangan sumber daya air ditetapkan sebagai berikut :
- a. jaringan distribusi air bersih dalam wilayah kepelabuhanan;
- b. jaringan distribusi air bersih di zona permukiman, pusat-pusat pertumbuhan dan pusat pendaratan ikan; dan
- c. pengembangan daerah penyedia air bersih di daerah.
Paragraf 6
Rencana Pengembangan Jaringan Listrik
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 24

Kebijakan pengembangan jaringan listrik sebagaimana dalam Pasal 11 huruf e untuk mendukung kebijakankelistrikan nasional melalui :
- a. perencanaan pengembangan prasarana kelistrikan di wilayah pesisir;dan
- b. fasilitasi pengembangan energi listrik alternatif.
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 25

Strategi pengembangan jaringan listrik sebagaimana dalam Pasal 24 ditetapkan dengan menyediakan ruang untuk pengembangan jaringan listrik dengan :
- a. penyiapan pengaturan tentang pengembangan jaringan kelistrikan diwilayah pesisir;
- b. pengembangan sarana dan prasarana energi listrik; dan
- c. fasilitasi pengembangan energi listrik alternatif.
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 26

Arahan pengembangan jaringan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi :
- a. mengembangkan jaringan listrik sesuai dengan rencana pengembangan sistem jaringan nasional;
- b. mengembangkan jaringan listrik pada fasilitas kelautan dan perikanan,pertanian dan obyek wisata;
- c. mengembangkan jaringan listrik pada pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir; dan
- d. mengembangkan sumber energi angin gelombang laut dan energi tenaga surya di seluruh wilayah pesisir.
Paragraf 7 Rencana Pengembangan Prasarana Lingkungan
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 27

Kebijakan pengembangan prasarana lingkungan sebagaimana dalam Pasal 11 huruf f di wilayah meliputi :
- a. pengembangan prasarana air minum;
- b. pengembangan prasarana drainase;
- c. pengembangan prasarana persampahan;
- d. pengembangan prasarana pengolahan limbah;
- e. pengembangan prasarana mitigasi bencana; dan
- f. pengembangan jalan lingkar menuju daerah pesisir yang terisolasi.
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 28

Strategi pengembangan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi :
- a. penyusunan rencana induk sistem penyediaan air minum, drainase, sampah dan pengolahan air limbah serta mitigasi bencana;
- b. peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan prasarana air minum, drainase, sampah dan pengolahan air limbah serta mitigasi bencana; dan
- c. optimalisasi dan pemeliharaan prasarana lingkungan di wilayah pesisir yang meliputi sistem penyediaan air minum, drainase, sampah; dan
- d. pengolahan air limbah serta mitigasi bencana.
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 29

Arahan pengembangan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 di wilayah pesisir dilaksanakan meliputi :
- a. fasilitasi dalam mengembangkan unit pengelolaan air minum yang belum terlayani oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah;
- b. mengembangkan instalasi pengolahan limbah pada pusat-pusat aktivitas;
- c. mengembangkan pengolahan sampah yang ramah lingkungan pada pusatpusat aktivitas;
- d. mengembangkan sistem jaringan drainase pada daerah genangan air dan pusat-pusat aktivitas; dan
- e. mengembangkan sistem mitigasi bencana pada zona rawan bencana.
Paragraf 8 Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Perikanan
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 30

Kebijakan pengembangan jaringan prasarana perikanan sebagaimana dalam Pasal 11 huruf g meliputi :
- a. pengembangan jaringan prasarana perikanan tangkap;
- b. pengembangan jaringan prasarana perikanan budidaya; dan
- c. pengembangan jaringan prasarana pengolahan dan pasca panen.
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 31

Strategi pengembangan jaringan prasarana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi :
- a. peningkatan sarana dan prasarana perikanan;
- b. peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana budidaya perikanan;
- c. optimalisasi operasional pelabuhan sebagai sentra perikanan; dan
- b. pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan.
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 32

Arahan pengembangan jaringan prasarana perikanan sebagai berikut :
- a. mengembangan sarana dan prasarana serta perluasan pelabuhan perikanan Kota Bitung;
- b. peningkatan sarana dan prasarana dalam Tempat Pendaratan Ikan (TPI); dan
- c. perencanaan pengembangan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) di daerah lainnya.
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG PULAU-PULAU KECIL
Pasal 33

- (1) Rencana struktur ruang pulau-pulau kecil terdiri atas rencana pemanfaatan.
- (2) Rencana struktur ruang pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kebijakan pemanfaatan, strategi pemanfaatan dan arahan pemanfaatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Struktur Ruang Pulau-Pulau Kecil ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua
Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG PULAU-PULAU KECIL
Pasal 34

Kebijakan pemanfaatan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan secara terpadu, optimal dan lestari serta pelestarian lingkungan.
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG PULAU-PULAU KECIL
Pasal 35

Strategi pemanfaatan pulau-pulau kecil dilaksanakan melalui :
- a. penataan peran masyarakat dan swasta;
- b. penyusunan basis data;
- c. pengembangan dan penataan sarana dan prasarana; dan
- d. peningkatan partisipasi dan akses masyarakat.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 36

- (1) Rencana pola ruang wilayah pesisir meliputi penetapan :
- a. kawasan pemanfaatan umum;
- b. kawasan konservasi;
- c. kawasan strategis nasional tertentu; dan/atau
- d. alur laut daerah dan nasional.
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. zona hutan;
- b. zona pertanian;
- c. zona perikanan budidaya laut;
- d. zona perikanan tangkap;
- e. zona pelabuhan;
- f. zona pertambangan;
- g. zona industri;
- h. zona pariwisata;
- i. zona permukiman; dan
- e. zona ekonomi khusus.
- (4) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. zona Konservasi Pesisir;
- b. zona Koservasi Maritim;
- c. zona Konservasi Perairan; dan
- d. zona Sempadan Pantai.
- (5) Kawasan strategis nasional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu zona instalasi militer.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Pola Ruang Wilayah Pesisir ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua
Kawasan Pemanfaatan Umum
Paragraf 1 Zona Hutan
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 37

Kebijakan pengembangan zona hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a meliputi :
- a. pelestarian zona hutan sebagai kawasan hutan yang berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan ekonomi, pangan, konservasi dan perkembangan biota pesisir;
- b. pengembangan zona hutan untuk diversivikasi hutan kayu dan non kayu untuk menciptakan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. optimalisasi produktivitas zona hutan.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 38

Strategi untuk melaksanakan kebijakan zona hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dengan cara :
- a. peningkatan fungsi dan luasan kawasan hutan;
- b. pelaksanaan reboisasi dan peningkatan kualitas hutan di wilayah pesisir; dan
- c. peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan hutan.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 39

Arahan pengembangan zona hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 di wilayah pesisir Kecamatan Ranowulu, Kecamatan Aertembaga, Kecamatan Lembeh Utara dan Kecamatan Lembeh Selatan dengan cara :
- a. memberikan fasilitasi dalam pengelolaan hutan;
- b. mengembangkan hutan mangrove di pesisir pantai;
- c. mengembangkan hutan alam lain; dan
- d. mengembangkan hutan cemara dan hutan lain di sepadan pantai wilayah pesisir.
Paragraf 2 Zona Pertanian
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 40

Kebijakan pengembangan zona pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b meliputi :
- a. pelestarian zona pertanian sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
- b. peningkatan produktifitas pertanian;
- c. pengembangan zona pertanian untuk diverifikasi sumber pangan, sumber energi alternatif, penyediaan pakan ternak serta untuk menciptakan peluang ekonomi; dan
- d. pengendalian alih fungsi lahan pertanian.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 41

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan zona pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan dengan cara :
- a. pertahankan luasan zona pertanian;
- b. peningkatan prasarana dan sarana pendukung; dan
- c. peningkatan pengelolaan pertanian.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 42

Arahan pengembangan zona pertanian sebagai berikut :
- a. memberdayakan kelompok petani pemakai air di wilayah pesisir;
- b. membangun jaringan irigasi di daerah aliran sungai sepanjang wilayah pesisir; dan
- c. memelihara dan meningkatkan jaringan irigasi yang sudah ada di wilayah pesisir.
Paragraf 3 Zona Perikanan Budidaya
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 43

Kebijakan pengembangan zona perikanan budidaya laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf c meliputi :
- a. pengembangan zona perikanan budidaya air payau, air tawar dan air laut; dan
- b. peningkatan produktifitas perikanan budidaya air payau, air tawar dan air laut.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 44

Strategi pengembangan zona perikanan budidaya laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan dengan cara :
- a. peningkatan pemanfaatan lahan dan perairan umum untuk kegiatan perikanan budidaya air payau, air tawar dan air laut;
- b. pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya air payau, air tawar dan air laut;
- c. pengembangan teknologi pasca panen, perikanan budidaya air payau, air tawar dan air laut yang ramah lingkungan; dan
- d. pengembangan sumberdaya manusia di bidang perikanan budidaya air payau, air tawar dan air laut.
Paragraf 4 Zona Perikanan Tangkap
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 45

Kebijakan pengembangan zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf d meliputi :
- a. penataan usaha perikanan tangkap;
- b. peningkatan produksi perikanan tangkap;
- c. pengembangan usaha perikanan tangkap;
- d. menjaga kelestarian sumberdaya ikan; dan
- e. optimalisasi pemanfaatan sumberdaya ikan.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 46

Strategi pengembangan zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan dengan cara :
- a. penataan armada penangkapan ikan;
- b. pengembangan alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan;
- c. pengembangan sarana, prasarana dan teknologi perikanan tangkap;
- d. pengembangan sumberdaya manusia; dan
- e. peningkatan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan sumberdaya perikanan.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 47

- (1) Arahan pengembangan zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan di perairan laut yang berjarak 4 (empat) mil dari garis pantai.
- (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. peningkatan efektifitas regulasi penataan jumlah armada;
- b. penggunaan alat tangkap yang pro duktif dan ramah lingkungan;
- c. peningkatan teknologi penangkapan ikan;
- d. peningkatan kapasitas armada perikanan tangkap;
- e. peningkatan kapasitas alat bantu penangkapan ikan;
- f. peningkatan kemampuan dan keterampilan nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan di laut lepas; dan
- g. peningkatan kerjasama antar daerah dalam pengawasan dan pelaksanaan penangkapan ikan.
Paragraf 5
Zona Pelabuhan
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 48

Kebijakan pengembangan zona pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf e meliputi :
- a. perencanaan pengembangan Pelabuhan Samudera Bitung dan rencana pengembangan pelabuhan internasional Hup (Internasional Hub Port) di Kota Bitung;
- b. peningkatan akses pengelolaan sumber daya ikan;
- c. pengembangan dan optimalisasi fungsi pelabuhan perikanan; dan
- d. pengembangan dan optimalisasi fungsi kepelabuhanan pihak swasta.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 49

Strategi pengembangan zona pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan dengan cara :
- a. mendorong pengembangan pelabuhan samudera bitung dan rencana pengembangan pelabuhan Internasional Hub (Internasional Hub Port) di Kota Bitung;
- b. pengembangan pembangunan pelabuhan perikanan;
- c. pengembangan sarana dan prasarana dalam wilayah kepelabuhanan;
- d. pengembangan fungsi pelabuhan perikanan; dan
- e. pengembangan dan penyelarasan fungsi dan peran antar pelabuhan perikanan.
Arahan pengembangan zona pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan di Samudera Bitung meliputi :
- a. perluasan dan pengembangan Pelabuhan Samudera Bitung termasuk pengembangan pelabuhan peti kemas;
- b. penyiapan lahan dan sarana yang diperlukan untuk pengembangan pelabuhan internasional Hub (Internasional Hub Port) Bitung;
- c. pelabuhan Perikanan Samudera Bitung di Kecamatan Aertembaga dilakukan dengan cara menambah armada penangkapan ikan dengan ukuran lebih dari 10 (sepuluh) GT ( Gross Tonnage ) dan meningkatkan fasilitas fungsional serta penunjang;
- d. pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) di Kecamatan Ranowulu; dan
- e. pengembangan Tempat Pendaratan Ikan (TPI), meliputi:
1. kecamatan Ranowulu;
2. kecamatan Lembeh Utara; dan
3. kecamatan Lembeh Selatan.
Paragraf 6 Zona Pertambangan
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 51

Kebijakan pengembangan zona pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf f meliputi :
- a. pemanfaatan potensi pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- b. pemanfaatan potensi pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam dilakukan secara bertanggungjawab.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 52

Strategi pengembangan zona pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan dengan cara :
- a. peningkatan peranserta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan potensi pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam;
- b. penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan potensi pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam;
- c. pengelolaan potensi pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam dengan memperhatikan daya-dukung lingkungan; dan
- d. kegiatan pasca penambangan mineral logam dan mineral bukan logam harus menjamin keberlanjutan fungsi sumberdaya alam dan lingkungan.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 53

Arahan pengembangan zona pertambangan sebagai berikut :
- a. menetapkan regulasi pemanfaatan lahan kawasan pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam; dan
- b. pemanfaatan pertambangan dan pengelolaan pasca pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam.
Paragraf 7
Zona Industri
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 54

Kebijakan pengembangan zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf g meliputi :
- a. pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berbasis potensi di wilayah pesisir; dan
- b. pengembangan kegiatan industri dalam rangka mensejahterakan masyarakat pesisir sebagai komponen di wilayah lain;
- c. Pengembangan kegiatan industri terpadu dalam rangka menunjang pembangunan kawasan Timur Indonesia ke arah Perdagangan Internasional.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 55

Strategi pengembangan zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilakukan dengan cara :
- a. pengembangan sentra industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM);
- b. pengembangan industri di wilayah pesisir yang berbasis potensi di wilayah pesisir;
- c. pengembangan industri kelautan dan perikanan; dan
- d. pengembangan industri di wilayah pesisir yang ramah lingkungan.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 56

Arahan pengembangan zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan dengan cara :
- a. pengembangan industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di pusatpusat pertumbuhan di wilayah pesisir;
- b. pengembangan industri pengolahan hasil perikanan di wilayah pesisir;
- c. pengembangan industrialisasi perikanan tangakap;
- d. pengembanganindustrialisasi perkapalan;
- e. pengembangan sarana pengolahan limbah industri mikro dan kecil dilakukan dalam bentuk pengolahan limbah komunal; dan
- f. pengembangan sarana pengolahan limbah industri menengah dilakukan secara mandiri.
Paragraf 8
Zona Pariwisata
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 57

Kebijakan pengembangan zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf h dilakukan dengan peningkatan fungsi dan kegiatan pariwisata alam bahari, budaya dan minat khusus secara berkelanjutan.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 58

Strategi untuk pengembangan zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 meliputi :
- a. peningkatan daya tarik dan promosi wisata;
- b. peningkatan manajemen kepariwisataan;
- c. pengembangan produk wisata yang sesuai dengan sifat dan karakteristiknya;
- d. pengembangan destinasi pariwisata yang berbasis tata nilai budaya daerah, terbebas dari ekses negatif pariwisata pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan; dan
- e. penetapan pemanfaatan kawasan konservasi terbatas yang dapat digunakan untuk kegiatan pariwisata.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 59

Arahan pengembangan zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan dengan cara :
- a. pengembangan wilayah Kecamatan Ranowulu sebagai kawasan wisata tradisional, alam, kuliner, keluarga dan minat khusus;
- b. pengembangan Pantai Aertembaga sebagai wisata alam, kuliner, keluarga dan minat khusus;
- c. pengembangan bagian tertentu perairan Selat Lembeh sebagai kawasan wisata dalam air (diving sport);
- d. pengembangan pantai Walenekoko dan pantai Pintu Kota sebagai kawasan wisata berbasis keanekaragaman pantai dan hutan bakau dan minat khusus;
Paragraf 9
Zona Permukiman
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 60

Kebijakan pengembangan zona permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf i meliputi :
- a. pengembangan fasilitas umum, sosial dan ekonomi;
- b. peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan yang layak bagi nelayan dan masyarakat di wilayah pesisir; dan
- c. pengembangan perumahan asri yang berwawasan lingkungan.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 61

Strategi pengembangan zona permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 meliputi :
- a. pengembangan permukiman perkotaan, permukiman perdesaan dan permukiman nelayan;
- b. penyediaan fasilitas umum, sosial dan ekonomi yang memadai di permukiman;
- c. peningkatan pengetahuan penduduk tentang permukiman yang berwawasan lingkungan; dan
- d. peningkatan akses di dalam permukiman dan antar permukiman.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 62

Arahan pengembangan zona permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan dengan cara :
- a. pengembangan program perbaikan lingkungan permukiman perkotaan, permukiman perdesaan dan permukiman nelayan;
- b. pengembangan permukiman nelayan di wilayah pesisir;
- c. peningkatan kualitas permukiman perkotaan, permukiman perdesaan dan permukiman nelayan; dan
- d. peningkatan peran serta masyarakat dalam menyediakan fasilitas umum, sosial dan ekonomi di permukiman dan antar permukiman.
Bagian Ketiga
Kawasan Konservasi
Paragraf 1 Umum
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 63

- (1) Sebagian wilayah pesisir ditetapkan sebagai kawasan konservasi untuk kepentingan perlindungan.
- (2) Kawasan konservasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang diselenggarakan untuk melindungi :
- a. kelestarian plasma nutfah perairan beserta ekosistemnya; dan
- b. kelestarian ekosistem wilayah pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan.
Paragraf 2 Zona Konservasi Pesisir
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 64

- (1) Kebijakan pengelolaan zona konservasi pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf a dilakukan dengan penetapan suaka pesisir.
- (2) Kebijakan pengelolaan zona konservasi pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
- a. perlindungan habitat suatu jenis atau sumberdaya alam dan hayati yang khas, unik dan langka yang dikawatirkan akan punah dan ataumerupakan tempat kehidupan bagi jenis biota tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan; dan
- b. perlindungan wilayah pesisir yang mempunyai daya tarik sumberdaya alam dan hayati, formasi geologi dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 65

Strategi pengelolaan zona konservasi pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, dilakukan dengan cara :
- a. penetapan wilayah suaka pesisir sesuai dengan kepentingannya;
- b. pencegahan kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan di wilayah suaka pesisir; dan
- c. peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola dan melestarikan wilayah suaka pesisir.
Paragraf 3 Zona Konservasi Maritim
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 66

Kebijakan pengelolaan zona konservasi maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf b dilakukan dengan pelestarian dan pemanfaatan adat dan budaya maritim yang hidup di lingkungan masyarakat pesisir.
Strategi pengelolaan zona konservasi maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dilakukan dengan cara:
- a. inventarisasi adat dan budaya maritim yang masih berkembang;
- b. pengkajian adat dan budaya maritim yang memberikan manfaat terhadap kehidupan masyarakat pesisir; dan
- c. pemanfaatan adat dan budaya maritim untuk kesejahteraan masyarakat pesisir.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 68

Arahan pengelolaan zona konservasi maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilakukan dengan :
- a. pelestarian adat dan budaya di semua tempat pendaratan ikan; dan
- b. pelestarian kearifan lokal yang sudah menjadi tradisi masyarakat pesisir.
Paragraf 4
Zona Konservasi Perairan
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 69

- (1) Kebijakan penetapan dan pengelolaan zona konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf c dilakukan dengan perlindungan sumberdaya ikan dan habitatnya secara berkelanjutan.
- (2) Kebijakan penetapan dan pengelolaan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
- a. perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan beserta ekosistemnya, serta untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologinya;
- b. pemanfaatan sumberdaya ikan dan ekosistemnya serta untuk kepentingan pariwisata; dan
- c. peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi perairan.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 70

Strategi penetapan dan pengelolaan zona konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilakukan dengan cara :
- a. penetapan zona konservasi perairan;
- b. peningkatan peran serta semua pemangku kepentingan dalam menetapkan dan mengelola zona konservasi; dan
- c. peningkatan perhatian asas-asas konservasi dan kepentingan umum dalam menetapkan dan mengelola zona konservasi.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 71

- (1) Arahan penetapan dan pengelolaan zona konservasi perairan dilakukan di wilayah pesisir.
- (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. melakukan identifikasi dan inventarisasi calon kawasan konservasi perairan di wilayah pesisir; dan
- b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum dan utamanya masyarakat di sekitar daerah konservasi tentang rencana daerah konservasi perairan.
Paragraf 5 Zona Sempadan Pantai
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 72

Kebijakan pengelolaan zona sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf d dilakukan untuk melindungi dan melestarikan pantai.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 73

Strategi pengelolaan zona sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilakukan dengan cara :
- a. pengendalian kegiatan-kegiatan di dalam zona sempadan pantai sehingga tidak mengganggu fungsi pantai;
- b. pengembalian fungsi sempadan pantai sesuai peruntukannya; dan
- c. peningkatan peran serta masyarakat dalam penetapan dan pelestarian zona sempadan pantai.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 74

Arahan pengembangan zona sempadan pantai adalah sebagai berikut :
- a. mencegah dan mengendalikan pendirian bangunan di sempadan pantai;
- b. mencegah terjadinya kerusakan pantai akibat abrasi dan sedimentasi; dan
- c. mengembangkan tanaman pantai di sempadan pantai
Bagian Keempat
Kawasan Strategis Nasional Tertentu Zona Instalasi Militer
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 75

Kebijakan pengelolaan zona instalasi militer, terdiri dari :
- a. penataan ruang;
- b. pengembangan kegiatan di sekitar zona instalasi militer; dan
- c. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan area yang berbatasan dengan zona instalasi militer.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 76

Strategi pengelolaan zona instalasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dilaksanakan dengan cara :
- a. penegakan peraturan tata ruang;
- b. pengaturan kegiatan untuk keselamatan masyarakat dan lingkungan hidup serta kelangsungan fungsi dan keamanan instalasi militer; dan
- c. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan area yang berbatasan dengan zona instalasi militer.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 77

Arahan pengelolaan zona instalasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dilakukan dengan:
- a. pemeliharaan instalasi militer dan lingkungannya di Kecamatan Maesa;
- b. Sosialisasi terhadap kawasan sekitar instalasi militer di Kecamatan Aertembaga dan Kecamatan Maesa; dan
- c. pemasangan area bahaya di kawasan instalasi milter yang berpotensi menimbulkan kecelakaan.
Bagian Kelima Alur Laut
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 78

Kebijakan pengelolaan alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d dilakukan melalui sinkronisasi dan koordinasi pemanfaatan ruang laut untuk jalur pelayaran dengan pemanfaatan umum, konservasi, pemasangan pipa/kabel bawah laut dan perlindungan alur migrasi species antar Negara.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 79

Strategi pengelolaan alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilaksanakan dengan cara :
- a. pengembangan jalur pelayaran;
- b. pemasangan dan pemanfaatan pipa/kabel bawah laut; dan
- c. inventarisasi migrasi species .
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR
Pasal 80

Arahan pengelolaan alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilaksanakan dengan cara :
- a. peningkatan pengawasan pemanfaatan ruang Alur Laut untuk jalur pelayaran di seluruh wilayah pesisir;
- b. pemasangan dan pemanfaatan pipa/kabel bawah laut di Kecamatan Lembeh Utara dan Kecamatan Lembeh Selatandan wilayah pesisir lainnya; dan
- c. inventarisasi migrasi species di seluruh wilayah perairan.
BAB VII - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 81

- (1) Setiap orang berhak untuk :
- a. mengetahui RZWP3K Kota;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang, sebagai akibat penataan zonasidi Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. memperoleh penggantian yang layak akibat pelaksanaan kegiatanpembangunan sesuai dengan RZWP3K Kota diselenggarakan dengan cara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP3K Kota; dan
- e. mengajukan pembatalan izin dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP3K Kota kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perikanan dan kelautan harus memberikan sosialisasi RZWP3K Kota melalui media informasi dan/atau langsung kepada aparat dan masyarakat di Daerah.
Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat
BAB VII - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 82

- (1) Setiap orang wajib :
- a. mentaati RZWP3K Daerah; dan
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin;
- (2) Setiap orang berkewajiban :
- a. memberikan informasi berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. menjaga, melindungi dan memelihara kelestarian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran dan/atau perusakan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. memantau pelaksanaan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil; dan/atau
- e. melaksanakan program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang disepakati di tingkat Kelurahan.
Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat
BAB VII - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 83

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pesisir dilakukan melalui :
- a. proses perencanaan ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 84

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI, penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan zonasi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan zonasi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan zonasi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan zonasi; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 85

- (1) Setiap orang yang tidak mentaati RZWP3K Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,(limapuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.
PARAF HIERARKHI
Wakil Walikota
Sekretaris Daerah Kota
Asisten Administrasi Umum
Kepala Bagian Hukum
Kasubag. Perundang-undangan
Staf Pengelola
PARAF KOORDINASI
Kepala BAPPEDA
Diundangkan di Bitung Pada tanggal 20 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA,
TTD
Drs. EDISON HUMIANG, M. Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP.19610804 198603 1 016
LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 43
Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 20 Desember 2013
WALIKOTA BITUNG,
HANNY SONDAKH
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Pada umumnya sebagian besar wilayah Kota Bitung merupakan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sehingga pertumbuhan penduduk serta pembangunan dan mata pencaharian sebagian besar masyarakat Kota Bitung bertumpu dari hasil dan usaha-usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil laut. Apalagi di Kota Bitung sebagai daerah pelabuhan memiliki Pelabuhan Laut sebagai pusat mobilitas keluar masuknya barang dan orang dari wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya yang memiliki nilai sangat strategis dalam menunjang dan menjadi tumpuan pengembangan Daerah. Sehingga daerah pesisir dan laut Kota Bitung menjadi daerah yang memiliki nilai strategis baik untuk masyarakat Kota Bitung juga bagi daerah sekitar Kota Bitung. Tetapi ruang daerah pesisir dan laut Kota Bitung terbatas, sehingga untuk mengoptimalkan pemanfaatan wilayah ruang pada daerah pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Bitung perlu adanya regulasi yang jelas dan tegas untuk menentukan arah perencanaan pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kota Bitung.
Salah satu instrumen hukum dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disebutkan dalam Pasal 9 ayat (5) bahwa Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga Pemerintah Daerah Kota Bitung perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Bitung Tahun 2013-2033. Dengan adanya Peraturan Daerah ini, maka diharapkan dapat mampu menjadi sarana yang efektif untuk merencanakan pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Bitung. Untuk mendorong kemajuan dan pembangunan Kota Bitung demi untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kota Bitung.
PENJELASAN
Pasal 2

## Huruf a

Asas keberlanjutan diterapkan agar :- a. pemanfaatan sumber daya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumber daya hayati atau laju inovasi substitusi sumber daya nonhayati pesisir;- b. pemanfaatan Sumber Daya Pesisir saat ini tidak boleh mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang atas sumber daya pesisir; dan- c. pemanfaatan sumber daya yang belum diketahui dampaknya harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.## Huruf bAsas konsistensi merupakan konsistensi dari berbagai instansi dan lapisan pemerintahan, dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan untuk melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diakreditasi.## Huruf cAsas keterpaduan dikembangkan dengan:- a. mengintegrasikan kebijakan dengan perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal antara pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan- b. mengintegrasikan ekosistem darat dengan ekosistem laut berdasarkan masukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses pengambilan putusan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.## Huruf dAsas kepastian hukum diperlukan untuk menjamin kepastian hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara jelas dan dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan; serta keputusan yang dibuat berdasarkan mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memarjinalkan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.## Huruf eAsas kemitraan merupakan kesepakatan kerja sama antarpihak yang berkepentingan berkaitan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.## Huruf fAsas pemerataan ditujukan pada manfaat ekonomi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat.## Huruf gAsas peran serta masyarakat dimaksudkan:- a. agar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dan pengendalian;- b. memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijaksanaan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;- c. menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam keputusan tersebut; dan- d. memanfaatkan sumber daya tersebut secara adil.## Huruf hAsas keterbukaan dimaksudkan adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil, dari tahap perencanan, pemanfaatan, pengendalian, sampai tahap pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.| Huruf | i Asas desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. ||---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Huruf | j Asas akuntabilitas dimaksudkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. ||
PENJELASAN
Pasal 3 | Asas budaya merupakan asas yang menitikberatkan kepada pemeliharaan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dengan tidak meninggalkan budaya masyarakat setempat. |

| Pasal | Cukup jelas. 4 || Pasal | 5 Cukup jelas. || | 6 || Pasal | Cukup jelas. || Pasal | 8 Cukup jelas. ||
PENJELASAN
Pasal 9 | Cukup jelas. |

| Pasal | 10 Cukup jelas. || Pasal | 11 Cukup jelas. || Pasal | 12 Cukup jelas. || Pasal | || | 13 Cukup jelas. || Pasal | 14 Cukup jelas. |```
PENJELASAN
Pasal 34

```

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup Jelas Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas

``````
PENJELASAN
Pasal 86

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 125LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNGNOMOR: 22 TAHUN 2013TANGGAL : 20 Desember 2013TENTANG : RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KOTA BITUNG TAHUN 2013-2033.## KAWASAN DAN ZONA PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL| Zona (Kawasan) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Zona (Kawasan) Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil,
PENJELASAN
Pasal 11 | Zona Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 15 |

|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Kawasan Budidaya | Rencana Kawasan Pemanfaatan Umum | 1. Pariwisata 2. Permukiman 3. Pertanian 4. Hutan 5. Pertambangan 6. Perikanan Budidaya 7. Perikanan Tangkap 8. Industri 9. Infrastruktur umum 10. Pemanfaatan Terbatas sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungan || Kawasan Lindung | Rencana Kawasan Konservasi | 1. Konservasi Perairan 2. Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 3. Konservasi Maritim 4. Sempadan Pantai || Kawasan Khusus | Rencana Kawasan Strategis Nasional Tertentu | 1. Pertahanan Keamanan 2. Situs Warisan Dunia 3. Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Terluar || Rencana Alur | Rencana Alur | 1. Alur Pelayaran 2. Alur Sarana Umum 3. Alur Migrasi Ikan 4. Pipa dan Kabel Bawah Laut |PARAF HIERARKHIWALIKOTA BITUNG,Wakil WalikotaSekretaris Daerah KotaAsisten Administrasi UmumKepala Bagian HukumKasubag. Perundang-undanganStaf PengelolaPARAF KOORDINASIKepala BappedaHANNY SONDAKH