PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor I Tahun 2014
Tentang PENETAPAN PENERIMA HIBAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2014
Berlaku: 32 Tahun 2011
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATIKOLAKA
PROVINSISULAWESITENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR I .2. TAHUN 2014
TEN TANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN , PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EV ALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,
a.
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat ( 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dcngan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, dan terwujudnya tertib administrasi, akuntabilitas dan transfaransi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial, perlu disusun Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah clan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka;
1. Mengingat
Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (LN RI Tahun 1959 Nomor 74, TLN RI Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan (LN RI Tahun 1985 Nomor 44, TLN RI Nomor 3298);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (LN RI Tahun 2003 Nomor 47,TLN RI Nomor 4286);
..
...
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 5, TLN RI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 66, TLN RI Nomor 4400);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pernerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2001 ten tang Pernerintah Daerah (LN RI Tahun 2008 Nomor 59, TLN RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 126, TLN RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (LN RI Tahun 2004 Nomor 150, TLN RI Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana (LN RI Tahun 2009 Nomor 66, TLN RI Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial (LN RI Tahun 2009 Nomor 12, TLN RI Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2012 Nomor 82, TLN RI Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tcntang Pengelolaan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (LN RI Tahun 2000 Nomor 202, TLN RI Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistcm Informasi Keuangan Daerah (LN RI Tahun 2005 Nomor I 38, TLN RI Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tcntang Pengelolaan Keuangan Daerah (LN RI Tahun 2005 Nomor 140. TLN RI Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pclaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LN RI Tahun 2006 Nomor 25, TLN RI Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pcmbagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LN RI Tahun 2007 Nomor 82, TLN RI Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (LN RI Tahun 2007 Nomor 89, TLN RI Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan (LN RI Tahun 2010 Nomor 123, TLN RI Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (LN RI Tahun 2011 Nomor 23, TLN RI Nomor 5202);
17. Peraturan Pemcrintah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Hi bah Daerah (LN RI Tahun 2012 Nomor 5, TLN RI Nomor 5272);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/ J asa Pemerin tah;
19. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pcrubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/ J asa Pemerin tah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2000 tcntang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedu a alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tcntang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tcntang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Dae rah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20 I I ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bcr su mbcr dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Negara RI Tahun 2011 Nomor 450);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hi bah dan Bantu an Sosial yang bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tcntang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 32);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009, tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2010, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011, tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah dan Perangkat Daerah Kabupalen Kolaka sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau scbu tan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kolaka sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kolaka.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka.
6. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum pada Sckretarial Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka.
8. BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka.
9. Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkal SKPKD adalah perangkat daerah pada pernerintah daerah selaku PPKD pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, menerima, dan yang mengeluarkan;
10. 10.Kepala Bagian Tata Usaha adalah Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekrctariat Daerah.
11. Keuangan Daerah adalah sernu a hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya scgala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
12. 12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mernpunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran / barang.
16. 16.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kcpala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pcjabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
17. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Asel Daerah Kabupaten Kolaka selaku Bendahara Umum Daerah.
)
18. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RK.A-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
2. 19.Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka selaku Bendahara Umum Daerah.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
21. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pernerintah daerah kepada pernerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, rnasyarakat dan organisasi kernasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak rnengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pernerintah daerah.
5. 22.Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelornpok dan/atau rnasyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kernungkinan terjadinya resiko sosial.
23. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat rnenimbulkan poten si terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompnk dan/ atau rnasyarakat sebagai darnpak krisis sosial, krisis ekonorni, krisis politik , fenornena alam dan bencana alarn yang jika tidak diberikan belanja ban tu an sosial akan sernakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalarn kondisi wajar.
24. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oeh alarn, seperti gernpa burni, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
25. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa a.tau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manu sia yang rneliputi konflik sosial, antara kelornpok atau antara kornunitas masyarakat dan teror.
26. Kebakaran adalah kebakaran yang tidak terkendali yang rnengancam kesclamatan jiwa, kerugian harta benda dan/atau asset sumber daya daerah, keru sakan lingkungan, kesehatan masyarakat dan hilangnya rnata pencaharian.
27. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah antara pernerintah daerah dengan penerima hibah.
28. Organisasi kernasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota rnasyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesarnaan kegiatan, profesi, fungsi, agarna, dan kepercayaan terhadap Tu han Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalarn pembangunan dalarn rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pernerintahan yang bcrsifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
29. Kelornpok Masyarakat adalah sekelornpok anggota rnasyarakat yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk rnenjalankan sebuah kcgiatan bersarna.
13. 30.Anggota rnasyarakat adalah warga Kabupaten Kolaka.
s ::
---·
BAB II - TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pernberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.
BAB II - TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

- ( 1) Hi bah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, a tau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat beru pa uang at au barang.
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 4

- ( 1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan kcuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setclah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Kolaka dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas. dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memenuhi kriteria :
- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak t.erus menerus setiap tahun anggaran , kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- c. memenuhi persyaratan penerima hibah.
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:
- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah daerah lainnya;
- c. Perusahaan daerah;
- d. Masyarakat; dan/atau
- c. Organisasi kemasyarakatan.
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dibcrikan kepada satuan kerja dari kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di daerah Kabupaten Kolaka .
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal S huruf b diberikan kepada daerah otonomi baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Sadan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah Kabupaten Kolaka dari Pemerintah sesuai dengan kctentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional,
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, meliputi organisasi semi pemerintah, organisasi non pemerintah, lembaga ketahanan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan kelompok masyarakat.
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 7

- ( 1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
- b. berkedudukan dalam wilayah adrninistrasi pemerintah daerah Kabupaten Kolaka dan wilayah otonomi baru, hasil pemekaran Kabupaten Kolaka sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan selama daerah tersebut belum devinitif.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. telah terdaftar pada pemerintah daerah melalui Sadan Kesbangpol Kabupaten Kolaka sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. hibah hanya diberikan kepada organisasi kemasyarakatan cabang di tingkat kabupaten, tidak diberikan kepada organisasi kemasyarakatan induk di tingkat Propinsi maupun Pusat;
- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pernerintah daerah Kabupaten Kolaka .dan wilayah otonomi baru, hasil pemekaran daerah Ka bu paten Kolaka sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan selama daerah otonom baru tersebut belum devinitif; dan
- d. memiliki sekretariat tetap.
Bagian Kedua Pengajuan Usulan
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 8

- (1) Pernerintah, pemerintah' daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat mengajukan permohonan/ usulan hibah sccar a tertulis kepada Supati melalui SKPD terkait.
- (2) Permohonan/ usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit
- dilengkapi dokumen proposal, yang paling sedikit memuat latar belakang, maksud dan tujuan, rincian rencana kegiatan, jadwal kegiatan dan rencana penggunaan belanja hibah.
- (3) Dalam hal permohonan diajukan oleh organisasi kemasyarakatan, selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melampirkan persyaratan administrasi dan untuk tujuan penggunaan bangunan/ fisik dilengkapi dengan dokumen teknis.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) rneliputi :
- a. Akta notaris tentang pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
- b. NPWP;
- c. Surat keterangan domisili lembaga dari pemerin tah Desa/Kelurahan dan kecamatan setempat;
- d. Izin operasional/ tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;
- e. Bukti kontrak sewa gedung/ bangunan, bagi lembaga yang kantornya menyewa;
- f. Salinan photo copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lain; dan
- g. Salinan rekening bank yang aktif atas nama lembaga dan/ atau pengurus belanja hibah.
- (5) Dokumen tekhnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi gambar rencana dan konstruksi bangunan atau dokurnen lain yang sejenis.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (4) huruf a, c, e dan f untuk Belanja Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dengan tempat peribadatan, pondok pesantren, dan kelompok swadaya masyarakat yang bersifat non formal dan pengelolaannya berupa partisipasi swadaya masyarakat.
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 9

Surat permohonan/ proposal dan persyaratan administrasi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 8 pada ayat (2) disampaikan dan diadministrasikan/dicatat melalui Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah untuk disampaikan kepada Bu pati dan proposal yang diterima oleh Bupati selanjutnya di disposisi kepada Sekda atau Asisten III dan Sekda atau Asisten III selanjutnya di disposisi kepada Kepala BPKAD untuk di evaluasi sesuai dengan petunjuk tekhnis yang telah ditetapkan.
Bagian Ketiga Evaluasi Usulan
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 10

- ( 1) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usu Ian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 pada ayat ( 1).
- (2) Kepala SKPD sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) melakukan evaluasi dcngan cara penelitian administrasi dan peninjauan lapangan terhadap kelcngkapan , keabsahan dan kelayakan usulan belanja hibah secara tertulis clan dokumcn terkait lainnya serta untuk menghindari dan mencegah adanya duplikasi usulan.
- (3) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala SKPD membentuk Tim Evaluasi.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di kantor SKPD terkait dan peninjauan lapangan dilakukan di lokasi pengusul belanja hibah terkait oleh Tim Evaluasi.
- (5) Hasil evaluasi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh Tim evaluasi dan pengusul belanja hibah serta diketahui oleh Kepala SKPD.
- (6) Format berita acara penelitian administrasi dan peninjauan lapangan oleh Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I. Peraturan Bupati ini.
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 11

- (1 Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam pas al 10 pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi Belanja Hibah berupa rekomendasi kepada Bupati melalui Ketua TAPD.
- (2) Ketua TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi scbagaimana dimaksu d pada ayat ( 1) sesuai dengan prioritas dan kernampu an kcuangnn Daerah, yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah (DNC-PBH).
- (3) Hasil pertimbangan Ketua TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) discrt ai DNC-PBH untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
- (4) Bupati menetapkan persetujuan atau penolakan DNC-PBH berdasarkan hasil evaluasi SKPD dan pertimbangan TAPD.
- (5) Persetujuan Bupati terhadap DNC-PBH dituangkan dalam bentuk Lcrnbar Persetujuan Bupati dan menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bclanja Hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (6 Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mcliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/ atau jasa.
- (71 Format surat rekomendasi dan daftar nama calon penerima Belanja Hibah hasil evaluasi SKPD dan pertimbangan TAPD serta persetujuan Bupati tercanturn dalam Lampi ran II, 11.1, 11.2, 11.3 Peraturan Bupati ini.
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 12

Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5), tidak dapat diberikan, apabila kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah sudah menjadi program dan kegiatan SKPD yang akan dilaksanakan.
Bagian Keempat Pengangga ra n
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 13

- (11 Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) rnenjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan pcrundangundangan.
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 14

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah. dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pemerin tah;
- b. Pemerintah daerah lainnya;
- c. Perusahaan daerah;
- d. Masyarakat; dan
- e. Organisasi kemasyarakatan.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak keti.ga/masyarakat pada SKPD.
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 15

- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan bcsaran hibah dalam lampiran Peraturan Bupati tertang Penjabaran APBD.
- (2) Format lampiran daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercanturn dalam Lampiran III. Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
Bagian Kelima Pelaksanaan dan Perratausahaan
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 16

- ' (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA SKPD.
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 17

- ( 1) Setiap pemberian hi bah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) SKPKD selaku PPKD menyiapkan konsep NPHD.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
- b. pemberi dan penerima hibah;
- c. tujuan pemberian hibah;
- d. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
- e. hak dan kewajiban;
- f. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
- g. tata cara pelaporan hibah.
- (4) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (5) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalarn Lampiran
- IV. Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jcnis barang/ jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati Kolaka berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kolaka tentang APBD dan peraturan Bupati Kolaka tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Format Keputusan Bupati yang menjadi dasar penyaluran/ penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V. dan Lampiran V.l Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 19

- ( 1) Pencairan/penyaluran hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (2) Pencairan/penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penerima hibah mengajukan permohonan pencairan hibah kepada Bupati melalui Kepala BPKAD selaku PPKD, dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi:
- a. surat permohonan pencairan yang dilengkapi rincian rencana penggunaan belanja hibah sesuai yang tercantum dalam DPA, sebagaimana format surat permohonan pencairan hibah tercantum dalam Lampiran VI. dan VI.! Peraturan Bupati ini;
- b. keputusan Bupati, tentang penetapan penerima hibah;
- c. NPHD yang di tandatangani oleh kedua belah pihak:
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD sebagaimana format pakta integritas tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini;
- e. susunan pengurus apabila penerima hibah dari masyarakat dan organisasi kemasyarakatan;
- f. surat keterangan domisili dari pejabat setempat apabila penerirna hibah dari masyarakat dan organisasi kernasyarakatan;
- g. salinan/photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pimpinan inst ansi atau Kepala Daerah, direksi atau sebutan lain perusahaan dacrah atau perseroan, Ketua kelompok masyarakat, pimpinan/ pengurus lcmbaga/ organisasi yang bertanggungjawab sebagai Penerima Belanja Hibah; dan
- h. Salinan/photo copy rekening bank yang masih aktif atas nama instansi, perusahaan daerah atau perseroan dan/ atau rekening Kas Um urn Dae rah Lainnya.
- (3) Format pakta integritas dari penerima hubah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran VII. Peraturan Bupati ini.
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 20

- (1) Pencairan/penyaluran hibah dalam bentuk uang dapat dicairkan sekaligus dan/atau bertahap yang ditentukan dalam NPHD.
- (2) Dalam hal penyerahan hibah dalam bentuk barang dilakukan dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 21

Penerima Belanja Hibah berupa uang bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal l 7 pada ayat (2).
Bagian Keenam Pelaporan dan Pertanggungjawaban
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 22

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kcpada Bupati melalui PPKD.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan Japoran periggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.
- (3) Dalam hal pencairan dan/ atau penyaluran belanja hibah yang dilaksanakan secara bertahap, maka penerima belanja hibah berkewajiban rnenyarnpaikan laporan penggunaan hibah setiap tahapan paling lambat sebelum pelaksunaan pencairan/penyaluran tahap berikutnya.
- (4) Bagi organisasi/lembaga struktural yang dibentuk berdasarkan kcterituan peraturan perundang-undangan yang dapat diberikan/dialokasikan mclalu i pemberian hibah berupa uang setiap tahun anggaran, maka penerima hibah berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan hibah pada tahun sebclumnya untuk pelaksanaan pencairan/penyaluran hibah pada tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal belanja hibah ditujukan kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dengan tempat peribadatan, pondok pcsantren , dan kelompok swadaya masyarakat yang bersifat non formal serta pengelolaannya berupa partisipasi swadaya masyarakat, maka laporan penggunaan belanja hibah disusun dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh ketua, sekretaris dan bendahara.
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 23

- ( 1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hi bah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 24

Pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Kolaka atas pemberian hibah meliputi:
1. usulan atau proposal dari calon penerima hibah kepada Bupati.
2. keputusan Bupati, tentang penetapan daftar penerima hibah.
3. NPHD.
•
4. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan N'PHD.
5. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terirna barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 25

Terhadap penerima hibah yang masih terdapat sisa anggaran yang bclum terselesaikan atau sesuai dengan naskah NPHD maka wajib membuat laporan pada tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya serta membuat laporan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan dimaksud selesai.
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 26

- ( 1) Penerima hi bah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggu naan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
- a. laporan penggunaan hibah sebagaimana format yang tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini;
- b. surat pemyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hi bah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa; dan
- d. dokumentasi atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari belanja hibah.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disampaikan kepada Bupati melalui BPKAD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan kegiatan dan khusus untuk bulan desember tahun berkenaan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditcntukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja Hibah sebagaimana dimaksucl pada ayat (2) huruf a dibuat dengan sistematika paling sedikit meliputi:
- a. surat pengantar ditujukan kepada Bupati;
- b. laporan kegiatan terdiri atas :
1. latar belakang;
2. maksud dan tujuan;
3. ruang lingkup kegiatan;
4. realisasi pelaksanaan kegiatan;
5. daftar personalia pelaksana kegiatan; dan
6. penutup.
- c. laporan keuangan, meliputi:
1. realisasi penerimaan belanja hibah;
2. realisasi penggunaan;
3. lampiran kuitansi, nota dan bukti lain yang sah atas belanja yang dilakukan oleh penerima hibah.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bermaterai cukup dan ditandatangani, serta dibubuhi cap oleh ketua/ kepala/ pimpinan inst ansi Pemerintah, Bupati, Direktur atau sebutan lain, atau ketua/pimpinan organisasi masyarakat.
•
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan.
- (7) Format minimal laporan penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), tercantum dalam Lamplran VIII. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 27

- ( 1) Realisasi hi bah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
BAB III - HIBAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 28

- ( 1) Realisasi hi bah berupa barang dan/ atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pernerintah Kabupaten Kolaka.
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IX. Peraturan Bupati ini.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 29

- (1) Pemerintah Kabupaten Kolaka dapat memberikan belanja Bantuan Sosial kepada anggota/ kelompok masyarakat sesuai kernampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaku kan sctelah mernprioritaskan pernenuhan belanja urusan wajib dengan mernperhatiknn asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dibcrikan kepada daerah otonomi baru hasil pemekaran daerah induk sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan selama daerah tersebut belum devinitif.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 30

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 pada ayat ( 1) meliputi:
- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, a tau f enomena a lam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi inclividu, kelompok, dan/ atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 31

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantu an sosial yang direncanakan sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan rnenimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/ atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya scbagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 32

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 pada ayat (I) memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. selektif;
- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
- d. sesuai dengan tujuan penggunaannya.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 33

- (1) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (2) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf b meliputi:
- a. memiliki identitas yang jelas; dan
- b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan Kabupaten Kolaka.
- (3) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (4) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (5) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
- a. rehabilitasi sosial;
- b. perlindungan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penanggulangan bencana.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 34

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 pada ayat (5) huruf a, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pernberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, dituju kan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat mcmenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c , merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 pada ayat (5) huruf f, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
Bagian Kedua Bentuk Resiko Sosial
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 35

Bentuk resiko sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 pada ayat (1), meliputi:
- a. resiko yang terkait dengan siklus hidup, seperti kelaparan, penyakit kekurangan gizi, cacat fisik dan/atau mental, usia lanjut, masyarakat terlantar, anak-anak yatim piatu, orang lanjut usia/jompo, orang sakit;
- b. resiko yang terkait dengan kondisi ekonomi, seperti fakir miskin , pelajar /mahasiswa dari keluarga tidak mampu, tuna wisma;
- c. resiko yang terkait dengan lingkungan, seperti kekeringan, banjir, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran yang tidak terkendali yang mengancam keselamaran jiwa, kerugian harta benda dan/atau asset sumber daya daerah, keru sakan lingkungan, kesehatan masyarakat dan hilangnya mata pencaharian clan keterisolasian / masyarakat tertinggal.
Bagian Ketiga Jenis Kegiatan
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 36

- (1) Jenis kegiatan rehabilitasi sosial yang dapat diberikan Belanja Bantuan Sosial, meliputi:
- a. pembinaan kewirausahaan;
- b. bimbingan mental spiritual;
- c. birnbingan fisik;
- d. pelayanan aksesibilitas;
- e. birnbingan sosial dan konseling;
- f. ban tu an dan asistensi sosial; dan/ atau
- g. bimbingan resosialisasi.
- (2) Jenis kegiatan perlindungan sosial yang dapat diberikan Belanja Bantuan Sosial, meliputi:
- a. bantuan langsung;
- b. penyediaan kelembagaan;
- c. penguatan kelernbagaan;
- d. advokasi sosial; dan/ atau
- e. bantuan hukum.
- (3) Jenis kegiatan pemberdayaan sosial yang dapat diberikan Belanja Bantuan Sosinl, meliputi:
- a. peningkatan kemauan dan kernampuan;
- b. pelatihan komputer;
- c. pernberian stimulan modal usaha;
- d. penataan lingkungan;
- e. penguatan keserasian sosial; dan
- f. pendampingan.
- (4) Jenis kegiatan jaminan sosial yang dapat diberikan Belanja Bantuan Sosial, meliputi tunjangan berkelanjutan dan bantuan iuran asuransi kesejahteraan sosial.
- (5) Jenis kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dapat diberikan Bclanja Bantu an Sosial, meliputi:
- a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
- b. pelayanan sosial;
- c. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
- d. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
- e. penyediaan akses pelayanan perurnahan dan pernukiman;
- f. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pernasaran hasil usaha.
- (6) Jenis kegiatan penanggulangan bencana yang dapat diberikan Belanja Bantu an Sosial, meliputi:
- a. penyediaan dan penyiapan pasokan pemenuhan kebutuhan dasar, bcru pa air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, kesehatan, dan penampungan;
- b. pemulihan darurat prasarana dan sarana;
- c. bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. santunan duka cita; dan
- e. santuan kecacatan.
- (7) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan fisik dan/ a tau non fisik.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 37

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uung atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti:
- a. beasiswa bagi anak miskin;
- b. kelompok usaha masyarakat;
- c. yayasan pengelola yatim piatu;
- d. yayasan pengelola sekolah swasta;
- e. nelayan miskin;
- f. masyarakat lanjut usia;
- g. masyarakat terlantar;
- h. masyarakat yang cacat berat;
- i. santunan korban kebakaran bagi masyarakat Kabupaten Kolaka; dan/atau
- j. tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti:
- a. bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu;
- b. bantuan perahu untuk nelayan miskin;
- c. bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna social; dan/ a tau
- d. bantuan ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- (4) Bantuan Sosial tidak dapat diberikan atas usulan yang sudah menjadi program dan kegiatan SKPD yang akan dilaksanakan.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 38

Dalam hal bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 pada ayat (2) huruf a hanya dapat diberikan pada tingkat :
- a. SMU atau sederajat yang akan melanjutkan sekolahnya ke jenjang akaderni dan/ atau diploma serta perguruan tinggi negeri maupun swasta;
- b. Diploma. III (D.3) yang sedang melaksanakan aktivitas kuliah dan/atau menyelesaikan studi di akademi negeri maupun swasta;
- c. Strata I. (S. l) yang sedang melaksanakan aktivitas kuliah dan/ a tau menyclesaikan studi di perguruan tinggi negeri maupun swasta;
Bagian Keempat
Pengajuan Usulan dan Pcrsyaratan Usulan
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 39

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi lembaga non pemerintahan, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan
- (3) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi individu, kelu arga, dan/ atau masyarakat, ditandatangani oleh pemohon dan wajib diketahui oleh Lurah/Desa dan Camat dimana kelompok masyarakat tersebut berdomisili.
- (4) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimak sud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Format rekomendasi SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran X. dan Lampiran X.l Peraturan Bupati ini.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 40

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 pada ayat (6) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mcliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/ a tau barang.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 41

- (1) Permohonan tertulis bagi lembaga non pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 pada ayat (2), dilengkapi proposal yang paling sedikit mcmual informasi ten tang :
- a. latar belakang;
- b. maksud dan tujuan;
- c. hasil yang diharapkan;
- d. lokasi pelaksanaan;
- e. waktu pelaksanaan;
- f. data umum organisasi/lembaga;
- g. alamat lengkap;
- h. daftar personalia pelaksana dan susunan kepengurusan lembaga;
- i. rencana anggaran biaya;
- j. nomor rekening bank yang masih berlaku;
- k. NPWP lembaga; dan
1. penutup.
- (2) Selain proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Belanja Bantuan Sosial bagi lembaga non pemerintahan, wajib melampirkan persyaratan administrasi, meliputi:
- a. Akta Notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
- b. Surat pernyataan tanggungjawab;
- c. Susunan pengurus;
- d. Surat keterangan domisili lembaga dari Desa/Kelurahan setempat;
- e. 1zin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;
- f. Bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi lembaga yang kantornya menyewa;
- g. Salinan/ photo copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan
- h. Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 42

Permohonan tertulis bagi individu, keluarga/ masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 pada ayat (3), dilengkapi proposal yang paling sedikit memuat informasi tentang:
- a. Maksud dan tujuan penggunaan;
- b. Jumlah dan rincian Belanja Bantuan Sosial vang dimohonkan;
- c. Identitas lengkap Penerima Belanja Bantuan Sosial, terdiri atas:
1. nama lengkap;
2. tempat/tanggal lahir;
3. ala.mat lengkap;
4. pekerjaan/ aktivitas;
5. status perkawinan;
6. salinan/ photo copy KTP; dan
7. salinan/ photo copy nomor rekening Bank atas nama penerima Belanja Bantuan Sosial.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 43

Oalam hal Belanja Bantuan Sosial berupa uang yang dapat direncanakan dan yang tidak dapat di rencanakan, Surat permohonan/ proposal dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan pasal 42 disampaikan dan diadministrasikan/ dicatat melalui Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah untuk disampaikan kepada Bupati yang akan mendisposisi kepada Sekda atau Asisten lII dan Sekda atau Asisten III mendisposisi kepada Kepala BPKAD untuk di evaluasi sesuai dengan petunjuk tekhnis yang telah ditetapkan.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 44

- (1) Bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat di rencanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 pada ayat (3) akan di evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala BPKAD.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) melakukan evaluasi tcrhadap kelengkapan, keabsahan, kelayakan usulan dan dokumen terkait lainnya scrta mempertimbangkan jumlah dan/atau besaran bantuan sosial serta untuk menghindari dan mencegah adanya duplikasi usulan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan cara pcnclitian administrasi dan peninjauan lapangan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalarn berita acara yang ditandatangani oleh Tim evaluasi dan pemohon bantuan sosial clan diketahui oleh Kepala BPKAD.
- (5) Format berita acara penelitian dan hasil pertimbangan Tim evaluasi sebagairnana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalarn Lampiran XI. Peraturan Bupati ini.
Bagian Kelima Penganggaran
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 45

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2)
menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosial dalam APBD.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 46

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja Bantuan Sosial PPKD.
- (2) Obyek dan rincian obyek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) meliputi :
- a. individu dan/ atau keluarga;
- b. masyarakat; dan
- c. lembaga non pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (.2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jas.r, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial baning yang akan diserahkan pihak ketiga/ masyarakat berkenaan pad a SKPD.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 47

- ( 1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan bcsaran bantuan sosial dalam lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang tidak cl a pat direncanakan sebelumnya.
- (2) Format lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran XII. Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
Bagian Keenam Pelaksanaan dan Penatausaha an
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 48

- (1) Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berupa barang berdasarkan at as DPASKPD.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 49

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka tcntang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan penyerahan bantuan sosial berupa uang dan/ atau barang dan jasa didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Format Keputusan Bupati tentang penetapan daftar dan besaran penerima belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercatum dalam Lampiran XIII. dan Lampiran XIll.1 Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dan jasa
kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebclurnnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/ atau keluarga yang bersangkutan dan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang telah di evaluasi oleh SKPD terkait serta meridapat persetujuan Bupati atau Sekda dan Asisten III bidang administrasi umum.
- (5) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pcrnbuyarun langsung (LS).
- (6) Penerima Belanja Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Kepala BPKAD selaku PPKD, dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi:
- a. Bantuan sosial kepada individu, keluarga, dan/ atau masyarakat ;
1. surat permohonan pencairan dilengkapi rincian rencana penggunaan bantuan sosial sesuai yang tercantum dalam DPA;
2. surat keterangan domisili dari pejabat setempat;
3. photo copy KTP atas nama individu, keluarga, dan/ a tau masyar akat penerima bantuan sosial;
4. pakta integritas dari penerima batuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima akan digunakan sesuai dengan peruntukkannya;
5. photo copy rekening Bank atas nama individu, kelu arga, dan/atau masyarakat penerima bantuan sosial; dan
6. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial.
- b. Bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan bidang pendidikan , keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu , kelompok, dan/ atau masyarakat, terdiri dari :
1. surat permohonan pencairan dilengkapi rincian rencana penggunaan bantuan sosial sesuai yang tercantum dalam DPA;
2. susunan pengurus;
3. surat keterangan domisili dari pejabat setempat;
4. photo copy KTP atas nama, ketua, sekretaris, bendahara lembaga/ organisasi penerima bantuan sosial;
5. pakta integritas dari penerima batuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima akan digunakan sesuai dengan peruntukkannya;
6. photo copy rekening Bank atas nama lembaga/ organisasi penerima bantuan sosial; dan
7. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial.
- (7) Format minimal surat permohonan pencairan dan rincian serta pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan b tercantum dalam Lampiram XIV, XIV.l, XIV.2 dan Lampiran XV, XV.l, XV.2 Peraturan Bupati ini;
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 50

- (1) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisrne tambah uang (TU).
- (2) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagairnana dimaksud dalam pasal 49 pada ayat (5) dilengkapi dengan kuitansi atau bukti penerimaan uang yang sah atas belanja bantuan bantuan sosial.
- (3) Penerima Belanja Bantuan Sosial berupa uang bertanggungjawab sepenu hnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dirnaksud dalam pasal 49 pada ayat (6).
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 51

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 52

- (1) Penerima Belanja Bantuan Sosial wajib menggunakan uang dan/atau barang yang diterima sesuai dengan peruntukan yang dicantumkan dalam proposal permohonan yang diajukan dan sesuai dengan yang clitetapkan dalam DPA.
- (2) Penerima Belanja Bantuan Sosial dilarang mengalihkan uang dan/atau barang yang diterima kepada pihak lain.
Bagian Ketujuh
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 53

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 54

- ( 1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja ban tu an sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang ciicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 55

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 31 pada ayat ( 1) paling lambat tanggal 5 Januari tahun unggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama pcnerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 56

Pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Kolaka atas pemberian bantuan sosial meliputi:
- a. usulan/ permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati.
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial.
- c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan.
- d. bukti transfer/ penyerahan uang atas pemberian bantuan soaial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- e. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 57

- ( 1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
- a. laporan penggunaan bantuan sosial;
- b. surat pernyataan/pakta integritas yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan yang telah disetujui; dan
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan per undangundangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti bukti serah terima barang bagi penerirna bantuan sosial berupa barang.
- (3) Penerima Belanja Bantuan Sosial bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dirnaksud pada ayat (2).
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurup a, dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan janu ari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan peru ndangundangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 58

- (1) Laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosial disusun dalam surat yang mernu at realisasi penggunaan/peruntukan dan uraian mengenai Belanja Bant u an Sosial yang diterima sesuai dengan proposal yang telah disetujui, serta ditandatangani oleh Penerima Belanja Bantuan Sosial;
- (2) Format minimal laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosial sebagairnana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran. XVI, XVI.1 clan XVI.2, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 59

- (1) Realisasi Bantuan Sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kolaka dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerirna bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 60

- ( 1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar aku ntan si pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalarn penyusunan laporan keuangan pcmcrintah Kabupaten Kolaka.
- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang scbagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalarn Lampiran XVII. Peraturan Bupati ini.
MONITORING DAN EV ALUASI
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 61

- (1) PPKD dan SKPD Pengguna Anggaran Hibah dan/atau Bantuan Sosial melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
- (2) PPKD dan SKPD Pengguna Anggaran Hibah dan/atau Bantuan Sosial mclaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (3) Inspektorat melakukan pengendalian atas monitoring dan evaluasi sebagairnana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Inspektorat melaporkan rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati dengan tembusan kepada PPKD dan SKF:&gt; Pengguna Anggaran Hibah dan/atau Bantuan Sosial.
- (5) Inspektorat melakukan pengawasan terhadap pemberian, pelaksanaan , pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 62

Dalarn hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 pada ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesu ai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hi bah a tau ban tu an sosial yang bersangku tan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 63

Dengan berlakunya Peraturan Bupati mi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial mulai tahun anggaran 2014 berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 64

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kolaka, Nomor 18 Tahun 2011 Ten tang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 65

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.
Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal zo Januari J°l4
~BUPATI KOLAKA,~
-,
.
VIJlv
l H. AHMA~AFEI
Diundangkan di Kolaka
1 Pada tanggal .20Januari 2014 ,... SEKRETAfIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA, '-.JrJ. - .
Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2014 NOMOR ./J..
--·------
-·
Peraturan Bupati Kolaka
Nomor ·
: 12 Tahun 2014
Tanggal
: 20 Januari 2014
Tentang
: Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Pemerintah Kab. Kolaka.
Lampiran.
I.
Contoh: Format berita acara penelitian administrasi dan peninjauan lapangan oleh Tim Evaluasi usulan belanja hibah.
BERITA ACARA
PENELITIAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI DAN PENINJAUAN LAPANGAN (Nama Lembaga/ Organisasi/ Kelompok Penerima Belanja Hibah
TAHUN ANGGARAN
.
Nomor:
.
Pad a hari ini
tanggal
bulan
tahun
kami yang
-bertanda tangan dibawah ini :
| NO. | NAMA | JABATAN DALAM TIM | TANDA TAN GAN | KET |
|--------|--------|---------------------|-----------------|-------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | -- |
| dst. ~ | | | | |
Berdasarkan Surat Tu gas Kepala BPKAD Kab. Kolaka Nomor : .. . . . . tanggal bulan tahun telah melakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan terhadap :
Narna (lembaga)
:
.
Alamat
.
Dengan Hasil sebagai berikut :
| NO. | DATA ADMINISTRASI LAPANGAN | ADA | TIDAK ADA | KET. |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----------|
| I. | Nama dan Identitas | | | - - -· - |
| 2. | Alamat | | | - - - |
| 3. | Aktifitas | | | ·- |
| 4. | Kepenzurusan | | | ---·- |
| 5. | Rcncana Anzzaran Biava vanz dibutuhkan | | | -- |
| 6. | Saldo Akhir Pertanzzal dilakukannva peniniauan | | | -- |
| 7. | Bantuan yang pemah diterima 1 (satu) tahun sebelumnva | | | |
| 8. | Bantuan yang diterima dari pihak lain | | | |
| 9. | Nomor NPWP | | | - |
| ] 0. | Akte Notaris Pendirian Sadan Hukum dan telah dilegalisir dari Lem baza terkait | | | |
| 1 l. | Surat Keteranzan Domisili dari Desa/Kelurahan seternpat | | | |
| 12. | Sertifikat Tanah/Bukti Kepemilikan Tanah atau Perjanjian Kontrak/Sewa Gedunz dan Banzunan | | | ----- |
| 13. | lzin Operasional/Tanda Daftar bagi Lembaga/ Yayasan dari lnstansi Berwenanz | | | |
--
Catatan:
.
*disesuaikan dengan status/ kedudukan kelembagaan pemohon.
NIP.
Mengetahui :
KEPALA SKPD,
(
)
)
NIP.
Kepala/ Ketua/ Pirnpinan
Kesim pulan :
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, dapat/tidak dapat*) disctujui terhadap proposal yang diajukan.
Demikian Berita Acara ini, dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
KETUA TIM PENELITI,
1. PENERIMA HIBAH,
Peraturan Bupati Kolaka
Nornor : 12 Tahun 2014
Lampiran. II.
Contoh : Format Rekornendasi Kepala SKPD kepada TAPD tentang Hasil Evaluasi Perrnohonan Belanja Hibah.
KOP SKPD
Kolaka,
.
Kol aka
1 (satu) berkas
Rekornendasi
Kepada
Yth.
Ketua TAPD Kab. Kolaka
Di-
Norn or
Lampiran
Perihal
Sesuai dengan Peraturan Bupati Kolaka Nornor : Tahun , tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pernberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersurnber dari APBD Kab. Kolaka, kami telah rnelakukan evaluasi atas proposal perrnohonan Hibah dan rnernpertirnbangkan prioritas serta keterkaitan dengan penyelenggaraan program dan kegiatan Pernerintah Kab. Kolaka, rnaka berdasarkan hasil evaluasi tersebut disarnpaikan sebagai berikut :
1. Pernerintah, Pernerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat/ Organisasi Kernasyarakatan sebagairnana terlampir dalam surat ini (rekornendasi) rnemenuhi syarat untuk dipertirnbangkan dalarn pernberian Hibah Pemerintah Kab. Kolaka Tahun Anggaran .
2. Perrnohonan/ Proposal dan daftar narna calon penerirna Hibah/ Bantuan Sosial terlarnpir.
Dernikian disarnpaikan, atas perkenaan dan perhatiannya diucapkan terirna kasih.
Tembusan:
1. Kcpala BAPPEDA Kab. Kolaka di Kolaka;
2. Inspektur Kab. Kolaka di Kolaka;
3. Arsip,
NIP.
Kepala SKPD,
Lampiran. II.1 : Peraturan Bupati Kolaka Nomor : 12 Tahun 2014
Contoh Format Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah (DNC-PBH) rekomendasi SKPD kepada TAPD.
DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BELANJA HIBAH (DNC-PBH) HASIL EVALUASI SKPD TAHUN ANGGARAN .
Nama SKPD :
.
.Jenis Belanja Hibah: Uang/Barang/Jasa*)
| No. | Nama lengkap calon penerima | Alamat lengkap | Rencan a penggunaan | Besaran Belanja Hibah (Rp. | Besaran Belanja Hibah (Rp. | Ket. |
|---------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| | | | | Permohonan | Hasil Evaluasi | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | | | | | -- |
| f--- 2. | | | | | | .. ------ |
| 3. | | | | | | |
| dst. - | | | | | | ·- |
| .Jumlah Total .,.,_ | .Jumlah Total .,.,_ | .Jumlah Total .,.,_ | .Jumlah Total .,.,_ | .Jumlah Total .,.,_ | .Jumlah Total .,.,_ | .Jumlah Total .,.,_ |
NIP.
Kepala SKPD,
Kolaka,
,
,
.
Ket: *)Coret yang tidak perlu
Lampiran. 11.2 : Peraturan Bupati Kolaka Nomor : 12 Tahun 2014
Format Surat Pengantar Ketua TAPD kepada Bupati tentang Pertimbangan Permohonan Belanja Hibah. Cont oh
Kolaka,
,
,
.
Kolaka
1 (satu) berkas
Hasil Pertimbangan
Permohonan Belanja Hibah
Kepada
Yth.
Bupati Kolaka
Di-
Norn or
Lampiran
Perihal
TA ...
Sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor ... Tahun 20 ... tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. serta memperhatikan hasil evaluasi permohonan belanja hibah dari SKPD tcrkait , kami telah melakukan penelaahan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan prioritas pemenuhan belanja urusan wajib yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan hasil penelaahan tersebut, kami melaporkan bahwa yang melakukan evaluasi permohonan belanja hibah sebanyak . SKPD, dengan jumlah permohonan sebanyak proposal senilai Rp. ... dan berdasarkan hasil penelahaan kami dapat dipertimbangkan untuk disetujui sel anyak .. .. .. proposal senilai Rp . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. , yang terdiri dari :
---
| No | Nama SKPD | Jumlah Proposal | Jumlah Proposal | Nilai (Rp) | Nilai (Rp) |
|------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 1. | | Uang | Barang | Uang | Barang |
| 2. | | | | | |
| Ost | | | | | ·- |
| | Jumlah | | | | |
Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami sampaikan Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah untuk masing-masing SKPD.
Demikian, atas perkenar dan persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.
NIP.
Ketua TAPD,
Lampiran. II.3 : Peraturan Bupati Kolaka Nomor : 12 Tahun 2014
Format Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah (DNC-PBH) persetujuan Bupati. Conteh
DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BELANJA HIBAH (DNC-PBH) PERSETUJUAN BUPATI TAHUN ANGGARAN .
Nama OPD:
..
Jenis Belanja Hibah: Uang/Barang/Jasa*)
| | | | Rencana Penggunaan | Besaran Belanja Hibah (Rp.) | Besaran Belanja Hibah (Rp.) | Besaran Belanja Hibah (Rp.) | |
|--------------|--------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------|
| No. | Nama | Alamat | | Permohonan | Hasil Evaluasi | Pertimbangan TAPD | Ket. |
| J | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | H |
| 1. ~ | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | - |
| 3. | | | | | | | |
| dsl. | | | | | | | |
| Jumlah Total | Jumlah Total | Jumlah Total | Jumlah Total | | | | |
Kolaka,
,
,
.
Bupati Kolaka,
Lampiran. III. : Peraturan Bupati Kolaka Nomor : 12 Tahun 2014
Contoh : Format Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
RINCIAN : DAFTAR PENERIMA ALOKASl HIBAH KAB. KOLAKA TAHUN ANGGARAN
l
1
J
l
| No. | NAMA PENERIMA | ALAMAT PENERIMA | JUMLAH (Rp.) | KET. |
|-------|-----------------|-------------------|----------------|--------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | --- |
| Ost. | | | | |
BUPATI KOLAKA,
Larnpiran.
IV.:
Peraturan Bupati Kolaka
Nomor
: 12 Tahun 2014
Contoh: Format NPHD
NASKAH PERJANJ 1AN HIBAH DAERAH (NPHD)
antara
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA
dengan
Nomor:
dan
Nomor:
TENT ANG
PEMBERIAN DANA HIBAH KEPADA
...
KAB. KOLAKA
TAHUN ANGG.ARA.N
.
Pada hari ini jumat tanggal dua puluh satu bulan maret tahun dua ribu empat belas bertempat di kolaka, kami yang bertandatangan di bawah ini :
II
.
I.
- Jabatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka yang berkedudukan di , selaku pemberi hibah yang selanjutnya disebut PIHAK PERT AMA.
Jabatan ... dalam hal ini bertindak u ntu k dan atas nama .. .. .. .. yang berkedudukan di , selaku penerima hibah yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK yang bertindak dalam jabatan sebagaimana tersebut diatas menerangkan dalam perjanjian ini dengan hal-hal sebagai berikut:
- a. bahwa PIHAK PERTAMA memberikan bantuan hibah kepada PIHAK KEDUA berupa uang sebesar Rp ,· ( ) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran ... ;
- b. bahwa PIHAK KEDUA menerima dan sanggup menggunakan serta mempertanggungjawabkan hibah tersebut sesuai dengan peruntukannya.
Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka dengan ini PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian dalam hal pemberian hibah yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
DASAR HUKUM PEMBERIAN HIBAH
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerab Tingkat II di Sulawesi (LN RI Tahun 1959 Nomor 74, TLN RI Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (LN RI Tahun 2003 Nomor 47,TLN RI Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (LN Rl Tahun 2004 Nomor 5, TLN RI Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 66 TLN RI Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2001 ten tang Pemerintah Daerah (LN RI Tahun 2008 Nomor 59, TLN RI Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat clan Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 124);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (LN RI Tahun 2000 Nomor 202, TLN RI Nomor 4022);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (LN RI Tahun 2005 Nomor 138, TLN RI Nomor 4577);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten.ang Pengelolaan Keuangan Dacrah (LN RI Tahun 2005 Nomor 140, TLN RI Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (LN RI Tahun 2010 Nomor 123, TLN RI Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (LN RI Tahun 2012 Nomor 5 TLN RI Nomor 5272);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Peru bah an kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2010, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011, tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2013, ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD) Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2014;
12. Peraturan Bupati Kolaka Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Kolaka;
13. Peraturan Bupati Kolaka Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran ;
15. ... , ~4. Peraturan Bupati Kolaka Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran
15. Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor ... tentang Penetapan Penerima Hibah.
TUJUAN HIBAH
Fasal 2
Pemberian hibah kepada dipergunakan untuk Pelaksanaan Program Kegiatan ... , sesuai dengan surat usulan ... yang disetujui oleh Pemerintah Dncruh Kabupaten Kolaka dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
BESARAN DANA HIBAH
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan dana hibah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp ... ,-( ) melalui APBD Kab. Kolaka Tahun Anggaran .. .. . sesuai dengan Su rat
Keputusan Bupati Kolaka Nomor tentang Penetapan Penerima Hibah Kabupatcn Kol aka Tahun Anggaran .
- (2) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipergunakan untuk mendukung clan menunjang Tahun , dengan rincian sebagai berikut:
Rincian rencana penggunaan dana :
| NO. | URAIAN | SATUAN/ QTY | JUMLAH SATUAN (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|---------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| ~ dst. | | | | |
| Juml ah Total | Juml ah Total | Juml ah Total | Juml ah Total | Juml ah Total |
Terbilang : ( )
- (3) Pemberian dana hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kab. Kolaka Tahun Anggaran 2014 melalui DPA-PPKD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kolaka Tahun 2014.
HAK PARA PIHAK
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA berhak menerima dana hibah yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada ayat (1).
- (2) PIHAK PERTAMA berhak menerima laporan penggunaan dana hibah dari PIHAK KEDUA berupa laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran sorta pertanggungjawaban lainnya yang terkait dengan penggunaan dana hibah scsuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemeriksaan (audit) atas penggunaan dana hibah yang digunakan oleh PIHAK KEDUA baik secara langsung maupun melalui lernbaga auditor internal pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah daerah Kab. Kolaka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemeriksaan PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA.
- (5) Dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap orang yang terbukti melakukan penyimpangan dana hibah sehingga merugikan keu angan Negara/Daerah dalam penggunaannya atau tidak sesuai dengan NPHD ini, maka PIHAK KEDUA harus mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.
KEWAJIBAN PARA PIHAK
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

- (1) PIHAK PERTAMA menyalurkan dana hibah kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), setelah PIHAK KEDUA memenuhi persyaratan pencairan dana hibah.
- (2) PIHAK KEDUA wajib mengelola dana hibah yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA untuk dipergunakan sesuai dengan peruntukkar.nya.
- (3) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menggunakan dana hibah tersebut untuk kegiatan apapun yang tidak terkait dengan Pelaksanaan Program Kegiatan BNN Kab. Kolaka dalam rangka P4GN Tahun 2014.
- (4) PlHAK KEDUA wajib bertanggungjawab dari segi fisik maupun keuangan dan bersedia diproses secara hukum dan mengganti kerugian sesuai dengan nilai nominal yang telah ditetapkan apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana hibah.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menunjukkan dan memberikan seluruh data, bahan dan dokumen serta barang dalam bentuk apapun yang diminta oleh PIHAK PERTAMA clalam rangka pengawasan/pemeriksaan atas pengelolaan dana hibah yang diterima oleh PIHAK KEDUA.
- (6) PIHAK KEDUA wajib memenuhi semua dokumen yang dipersyaratkan dalam pencairan dana hibah dan bertanggungjawab terhadap kebenaran dan keabsahan seluruh dokumen yang disampaikan sebagai dasar pencairan dana hibah tersebut.
TATA CARA PENYALURAN HIBAH
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

- (1) Penyaluran dana hibah dapat dilakukan secara bertahap atau ... ( ... ) tahap yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan kemampuan keuangan Pemcrintah Daerah Kabu paten Kolaka.
- (2) Untuk pencairan bantuan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). PIHAK KEDUA mengajukan surat permohonan pencairan kepada PIHAK PERTAMA dcngan lampiran:
- a. surat permohonan pencairan dana hibah kepada Bupati melalui BPKAD sclaku PPKD, dilengkapi rincian rencana penggunaan dana hibah.
- b. susunan pengurus.
- c. surat keterangan domisili dari pejabat setempat.
- d. salinan/photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ketua/ pimpinan/ pengurus lembaga/ organisasi yang bertanggungjawab sebagai penerima dana hi bah.
- e. salinan/photo copy rekening bank yang masih aktif atas nama ketua kelompok masyarakat penerima belanja hibah.
- f. NPHD.
- g. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
- h. surat Keputusan Bupati, tentang penetapan penerima hibah.
- i. Dokumen lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS)/ transfer langsung ke rekening PIHAK PERT AMA.
TATA CARA PELAPORAN HIBAH
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada · PIHAK PERTAMA sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal PIHAK PERTAMA menyalurkan dana hibah.
SANKSI
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka PIHAK PERTAMA sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada melaporkan kepacta instansi berwenang untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
LAIN~LAIN
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa untuk pelaksanaan Program kegiatan ini harus senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(
)
)
PIHAK KE I (KESA TU),
PIHAK KE II (KEDUA),
PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Demikian Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing- masing bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama sctelah ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- (2) Hal-hal lain yang belum atau cukup diatur dalam NPHD ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpi sahkan dengan perjanjian ini atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
Lampiran.
V.
Peraturan Bupati Kolaka
Nomor
: 12 Tahun 2014
Contoh : Format Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah.
PROVINS! SULAWESI TENGGARA
KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA NO MOR
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA HIBAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2014
BUPATI KOLAKA ,
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD dan pasaJ 30A ayat ( 1) tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud a diat as, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati.
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (LN RI Tahun 1959 Nomor 74, TLN RI Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (LN RI Tahun 2003 Nomor 47,TLN RI Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perberidaharaan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 5, TLN RI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 66, TLN RI Nomor 4400);
7. Undang-uridang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor .12 Tahun 2001 ten tang Pemerintah Daerah (LN RI Tahun 2008 Nornor 59, TLN RI Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 126, TLN RI No~or 4438);
9. Peraturan Pemenntah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (LN RI Tahun 2000 Nomor 202, TLN RI Nomor 4022);
Menimbang
Mengingat
10. Peraturan Pernerintah Nornor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Inforrnasi Keuangan Daerah (LN RI Tahun 2005 Nomor 138, TLN Rf Nornor 4577);
11. Peraturan Pernerintah Nornor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Inforrnasi Keuangan Daerah (LN RI Tahun 2005 Nomor 139, TLN RI Nornor 4577);
12. Peraturan Pernerintah Nornor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (LN RI Tahun 2005 Nornor 140, TLN RI Nornor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tcntang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nornor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Pernerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pernerintah antara Pernerintah, Pernerintah Daerah Provinsi dan Pernerintah Daerah Kabupaten/Kota (LN RI Tahun 2007 Nomor 82, TLN RI Nornor 4737);
15. Peraturan Pernerintah Nornor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pernerintahan (LN RI Tahun 2010 Nomor 123, TLN RI Nornor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 39 Tahun 2012 tcntang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedornan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 1 Tahun 2014 ten tang Pernbentukan Produk Hukurn Daerah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nornor 32);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nornor 5 Tahun 2010, ten tang Pernbentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011, ten tang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nornor Tahun , tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD) Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran ;
21. Peraturan Bupati Kolaka Nomor ... Tahun tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran ;
22. Peraturan Bupati Kolaka Nornor Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran ... ;
MEMUTUSKAN:
Mernberikan Dana Hibah kepada Pemerintah, Pernerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan/ atau Organisasi Kernasyarakatan di Wilayah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran . sebagaimana daftar rincian penerirna tercanturn dalarn Lampiran Keputusan ini.
KESA TU
KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA TENTANG
.
Menetapkan
- Mekanisrne dan tata cara pencairan, pelaporan dan KEDUA
- pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan sosial yang diterirna oleh penerirna berpedornan kepada peraturan perundangundangan yang berlaku.
KETIGA
KEEMPAT
- Biaya sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada APBD Tahun Anggaran ... pada Pos Belanja Hibah Pemcrintah Kabupaten Kolaka dengan kode rekening .
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalarn penetapannya akan diadakan perbaikan sebagairnana rnestinya.
Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal,
.
BUPATI KOLAKA,
Tembusan
1. Pimpinan DPRD Kab. Kolaka di Kolaka;
2. Kepala 8/\PPEDA dan PM Kab, Kolaka di Kolaka;
3. Kepala lnspektorat Kab. Kolaka di Kolaka ;
4. Kepala BPKAD Kab. Kolaka di Kolaka;
5. Kepala Bagian Hukum SETDA Kab, Kolaka di Kolaka;
Lampiran V. l : Peraturan Bupati Kolaka Nomor : 12 Tahun 2014
Contoh : Format Lampiran Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah
RINCIAN: DAFTAR PENERIMA ALOKASI HIBAH KAB. KOLAKA TAHUN ANGGARAN
l
1
1
I
| No. | NAMA PENERIMA | ALAMAT PENERIMA | JUMLAH (Rp.) | KET. |
|-------|-----------------|-------------------|----------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| Ost. | | | | ~ |
BUPATI KOLAKA,
Lampiran VI. : Peraturan Bupati Kolaka
Nomor
: 12 Tahun 2014
Conteh : Format surat permohonan pencairan hibah kepada Bupati melalui Kepala BPKAD
KOP SURAT ORGANISASI
...
,
,
,
.
Tempat, tanggal, bulan, tahun
Kepada Yth. BUPATI KOLAKA Cq. Kepala BPKAD Kab. Kolaka Di- K o la k a
1 (satu) rangkap
Permohonan Pencairan
Belanja Hibah TA
.
Kepada Yth. BUPATI KOLAKA Cq. Kepala BPKAD Kab. Kolaka Di- K o la k a
Norn or
Lampi ran
Perihal
Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Penjabaran APBD Tahun ... , dengan ini kami mengajukan permohonan pencairan belanja hibah berupa (uang/barang/jasa) sebesar Rp ,- Terbilang : ( ... ) dengan rincian rencana penggunaan sebagaimana terlampir.
Sebagai bahan pertimbangan, bersama mi kami sarnpaikan persyaratan pencairan belanja hibah sesuai dengan Peraturan Bupati sbb:
1. surat Keputusan Bupati, tentang penetapan penerima hibah;
2. NPHD yang di tandatangani oleh kedua belah pihak;
3. pakta integritas dari penerirna hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
4. susunan pengurus;
5. surat keterangan domisili dari pejabat setempat;
6. salinan/photo copy KTP atas nama pimpinan dan Bendahara yang bertanggungjawab sebagai Penerima Belanja Hibah;
7. Akte Notaris Pendirian Badan Hukum dan telah dilegalisir dari Lembaga terkait:
8. Sertifikat Tanah/Bukti Kepemilikan Tanah atau Perjanjian Kontrak/Sewa Gedung dan Bangunan;
9. Izin Operasional/Tanda Daftar bagi Lembaga/ Yayasan dari Instansi Berwenang;dan
10. Salinan / photo copy rekening bank atas nama organisasi penerirna Hi bah.
Demikian permohonan kami, atas perkenaan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih
Hormat Kami,
Perno hon Nama Jelas Penerima hibah/ ditandatangani/ di cap
Lampiran Vl.1 : Peraturan Bupati Kolaka Nomor : 12 Tahun 2014
Conteh: Format rincian permohonan pencairan hibah kepada Bupati melalui Kepala BPKAD.
KOP SURAT ORGANISASI
RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA BELANJA HIBAH
Nama Penerima:
{diisi dengan nama Instansi Pemeriniah, Pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan).
Nama Penerima:
{diisi dengan alamat Instansi Pemerintah, Pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan).
| NO. | URAIAN | Vol. | HARGASATUAN (Rp.) | JUMLAH HARGA (Rp.) | KET. |
|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 1. | .. . | | | | |
| 2. | .. . | | | | |
| 3. | .. . | | | | |
| 4 | . | | | | |
| dst. | | | | | |
| Jumlah Total | Jumlah Total | Jumlah Total | Jumlah Total | Jumlah Total | Jumlah Total |
Kolaka,
,
,
.
Terbilang : {
}, -
Hormat Kami,
?emohon Nama Jelas Penerima hibah/ ditandatangani/ di cap
Lampiran VII.
: Peraturan Bupati Kolaka
Nomor
: 12 Tahun 2014
Conteh : Format minimal pakta integritas penerima hibah.
KOP LEMBAGA/ ORGANISASI/ PELAKSANA
Jalan
.
PAKTA INTEGRITAS (SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK)
Yang bertandatangan di bawah ini :
:
(Bendahara)
:
(Ketua, Pimpinan)
Jabatan
Alam at
Pekerjaan
Status
No. Tlp/HP
2. Nama
TTL
Jabatan
Alamat
Pekerjaan
Status
No. Tlp/HP
1. Nama
.
TTL
.
Bahwa sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: ________________ dan Nomor: Tanggal, tentang Pembcrian Dana Hi bah kepada , dengan ini menyatakan bahwa :
1. Kami sebagai penerima dana Hibah, akan bertanggungjawab mu tlak tcrhadap penggunaan dana tersebut yang kami terima dari Pemerintah Daerah Kab. Kolaka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kami sebagai penerima dana Hibah, akan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban/ LPJ Keuangan, atas penggunaan dan pengelolaan dana tersebut kepada Bupati Kolaka melalui Kepala BPKAD Kab. Kolaka paling Jambat tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya, terhitung mulai tanggal dicairankannya dana bantuan hibah kami terima.
3. Apabila diketahui dan.a hibah dipergunakan tidak sesuai dengan yang telah diatur dalam NPHD, atau terjadi penyimpangan dalam penggunaannya, kami bcrsedia mengganti atau mengembalikan ke Pemerintah Daerah Kab. Kolaka, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya yang bercap dan berrnaterai cukup, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Xolaka,
Bendahara . .•...••.••..
Ketua/ Kepala
...••...•..••..
Penerima Hibah,
Penerima Hi bah,
Lampiran VIII. : Peraturan Bupati Kolaka
Nomor
: 12 Tahun 2014
Contoh : Format minimal laporan penggunaan belanja hibah yang bersu m bcr dari APBD Pemerintah Kab. Kolaka
Lam bang
(Nama Lambang/Organisasi Pelaksana)
LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN .
(bulan dan tahuri pelaporan)
3. Tahun
(alamat lembaga/ organisasi pelaksana/ penerima hibah)
2. Alamat
(sebutkan Nama/ Judul Kegiatan yang dibiayai dari belanja hibah)
1. N ama Kegiatan :
KAT A PEN GANT AR
&lt;diuraikan kata pengantar maksimal 1 (satu) halaman&gt;
Kolaka,
,
,
.
Penerima Hibah,
(Nama Jelas Penerima hibah/ ditandatangani/ di cap)
DATA POKOK PENERIMA HIBAH
- I. LAPORAN KEGIATAN 1. Latar Belakang
8. Nama Pcngurus
3. Judul kegiatan
4. Lokasi kegiatan
5. Karasteristik Kegiatan
Pembangunan Fisik, Pemeliharan/Renovasi, Pengembangan Bangunan Fisik, Pembelian Barang, Pengadaan Sarana dan Prasarana, Kegiatan Non-Fisik, Peruntukan Lainnya: (sebutkan), &lt;diketik danpilih salah satu darijenis karakteristik&gt;
6. Nama Organisasi
.
7. Alamat Organisasi
:
(diisi Jalan, Nomor, Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Kode Pos).
- a. Ketua
/
No.
HP/ Tlp
.
- b. Sekretaris
/
No. HP/ Tlp
..
- c. Bendahara
/
No. HP/
Tlp
.
(diisi Hibah Berupa Uang)
(diisi nomor, tgl, bulan, tahun antara
pemberi dengan penerima hibah)
(diisi sesuai NPHD)
(diisi sesuai NPHD)
1. Jenis Bantuan
- ·2. Nomor NPHD
&lt;diuraian latar belakang kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan sebelumnya&gt;
2. Maksud dan 'I'ujuan
2. &lt;diuraikan maksud dan tujuan sesuai dengan proposal yang diajukan. sebelumnya&gt;
3. Ruang Lingkup Kegiatan
4. &lt;diuraikari ruang lingkup kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan sebelumnya&gt;
4. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
6. &lt;diuraikari realisasi pelaksanaan kegiatan m.eliputi, namun tidak terbaias, perihal waktu pelaksanaan, tempat/lokasi kegiatan, jumlah dan asal pesert.a, h.asil­ hasil yang dicapai, dan lainnya yang relevan sehingga dapat m.enggambarkan kegiatan pokok dengan sem.estinya&gt;
5. Daftar Personalia Pelaksana
8. &lt;uraikari dan sajikan personalia pelaksana meliputi surat keputusan, jabatan dalam orqanisasi/ kegiatan, dan lainnya yang releuan.
6. Penutup.
&lt;uraikari kata penutup paling banyak 10 (sepuluh) bans&gt;
Penerirna Hibah,
(Nama Jelas Penerima hibah/ ditandatangani/ di cap)
I. LAPORAN KEUANGAN
1. Realisasi Penerimaan Bantuan. Realisasi penerimaan Hibah Tahun adalah sebesar Rp Dana bantua.n terse but diterima melalui Rekening Nomor Pada Bank. . &lt;sebutkari nama, nomor rekening dan banknya&gt; pada tanggal &lt;sebutkaii tanggal, bulan, tahun&gt;
2. Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Dana.
Realisasi penerimaan dana hibah tahun ... sebesar Rp ... dan penggunaan dananya sebesar Rp sehingga terdapat Saldo Dana sebesar Rp .
e azai en t: Rincian penerimaan dan penggunaan dana Tahun 20 .. dapat dilihat pada table s b . b iku
-
| No. | Ura.ian Penggunaan | Anggaran Sesuai Proposal (Rp.) | Realisasi (Rp.) | 'Yo Realisasi (Rp.) |
|-------|----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4 / :1* I 00 |
| 1. | | | | ·-- |
| 2. | | | | -- |
| dst. | | | | |
| | Jumlah | | | |
Penerima Hibah,
(Nama Jelas Penerima hibah/ ditandatanaani/ di cap)
II. LAMPIRAN
1. Kuitansi pembelian/ belanja atau bukti lain yang dipersamakan (asli);
2. Salinan/fotocopy KTP;
3. Salinan Rekening Koran/Tabungan;
4. Salinan Naskah Perjanjian Hibah;
5. Salinan Akta Pendirian Lembaga/Ormas;
6. Salinan Izin Operasional;
7. Salinan Surat Keterangan Domisili Lembaga/Ormas; dan
8. Dokumentasi Kegiatan.
: Peraturan
Bupati
Kolaka
Nomor
:
12 Tahun
2014
Conteh Format Konversi dan Pengungkapan Hibah Berupa Barang dan/ atau .Jasa serta Bantuan Sosial Berupa Barang.
| No. | ~~~ Uraian | Ga bun Ran |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| l | Pendapatan | |
| 2 | Pendapatan Asli Daerah | |
| 3 | Pendapatan pajak daerah | xxx |
| 4 | Pendapatan retribusi daer ah | xxx |
| 5 | Hasil pengelolaan kekaya an | |
| 6 | Lain-lain PADyang sah | xxx |
| 7 | ,Jumlah Pendapatan Asli Daera h | xxx |
| 8 | Dana perimbangan | xxx |
| 9 | Lain-lain pendapatan yang sah | xxx |
| 10 | Jumlah pendapatan | xxx |
| 11 | Belanja | |
| 12. | Belanja Tidak Langsung | xxx |
| 12. | Belanja Pegawai | xxx |
| 12. | Sunga | xxx |
| 12. | Subsidi | xxx |
| 12. | Hibah | xxx |
| 12. | Bantuan Sosial | xxx |
| 13 | Belanja Langsung | xxx |
| | Belanja pegawai | xxx |
| | Belanja Barang dan Jasa | xxx |
| | I) Hibah barang/ jasa yang diserahkan kepada ketiga / masyarakat | xx |
| | 2) Bantuan sosial barang/ja sa yang diserahkan kepada pihak pihak ketiza/rnasvarakat | xx |
| | 3) Barang/jasa selam l) dan 2) | xx |
| | Belanja Modal | x:xx |
| 14 | Jumlah belanja | xxx |
| 15 | Surplus / defisit | xxx |
| 16 | Pcmbiayaan daerah | |
| 17 | Penerimaan pembiayaan | xxx |
| 18 | Pengcluaran pembiayaan | xxx |
| 19 | Pembiayaan netto | xxx |
| 20 | Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA) | xxx |
-
| Uraian | Pemda |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Pendapatan | |
| Pendapatan Asli Daerah | --- |
| Pendapatan pajak daerah | xxx ·--- |
| Pendapatan retribusi daerah | xxx ---- |
| daerah yang dipisahkan - | xxx |
| Lain-lain PAD yang sah - | xxx |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah | xxx |
| • Dana Transfer | xxx |
| ... Lain-lain pendapatan yang sah | xxx |
| Jumlah pendapatan | xxx |
| Belanja | |
| Belanja Operasi | xxx - |
| " Belanja Pegawai | xxx ---·- |
| Barang | xxx |
| | xxx . |
| Sunga | xxx -- |
| Subsidi | xxx -·--- |
| Hi bah - | xxx |
| Ban tuan Sosial | xxx |
| ... Belanja Modal | xxx |
| Jumlah belanja | xxx |
| Surplus / defisit | xxx ·- |
| Pembiayaan daerah | |
| Penerimaan pembiayaan | xxx ·- |
| " Pengeluaran pembiayaan r | xxx |
| Pembiayaan netto | xxx ·- |
| Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA) | xxx |
·-
Lampiran X.
: Peraturan Bupati Kolaka
Nomor : 12 Tahun 2014
Conteh : Format Rekomendasi Kepala SKPD kepada Bupati tentang Hasil Evaluasi Permohonan Belanja Bantuan Sosial.
KOP SKPD
Kolaka,
.
1 (satu) berkas
Rekomendasi
Kepada Yth. Ketua TAPD Kab. Kolaka Cq. Bidang Anggaran BPKAD Di-
Nomor
Lampiran
Perihal
Kol aka
Sesuai dengan Peraturan Bupati Kolaka Nomor : . .. . .. . .. Tahun , tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan. Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kab. Kolaka, kami telah melakukan evaluasi atas proposal permohonan Hibah/ Bantuan Sosial dan mempertimbangkan prioritas serta keterkaitan dengan penyelenggaraan program dan kegiatan Pemerintah Kab. Kolaka, maka berdasarkan hasil evaluasi tersebut disampaikan sebagai berikut :
1. Anggota/ Kelompok Masyarakat sebagaimana terlampir dalam surat ini (rekomendasi) memenuhi syarat untuk dipertimbangkan dalam pemberian Bantuan Sosial Pemerintah Kab. Kolaka Tahun Anggaran ..
2. Permohonan/ Proposal dan daftar nama calon penerima Bantuan SosiaJ terlampir.
Demikian disampaikan, atas perkenaan dan perhatiannya diucapkan terima kasih.
NIP.
Kepala SKPD,
Ternbu san :
- I. Kepala BAPPEDA Kab. Kolaka di Kolaka;
2. lnspektur Kab. Kolaka di Kolaka;
3. Arsip.
Lampiran. X. l
Peraturan Bupati Kolaka
Nomor : 12 Tahun 2014
Contoh : Format Lampiran Rekomendasi Kepala SKPD kepada Bupati tentang Hasil Evaluasi Permohonan Belanja Bantuan Sosial.
DAFT AR NAMA CALON PENERIMA BANTU AN SOSIAL TAHUN ANGGARAN
| NO. | NAMA CALON PENERIMA | ALAMAT LENGKAP | JUMLAH DANA YG DI USULKAN | JUMLAH HASIL EVALUASI SKPD | KET. |
|--------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| Ost. ~ | | | | | |
| JUMLAH TOTAL | JUMLAH TOTAL | JUMLAH TOTAL | | | |
Kolaka,
.
Kepala SKPD,
NIP.
Catatan:
- Kolom Hasil Evaluasi Wajib diisi oleh SKPD.
.
•
- Peraturan Bupati Kolaka
Nomor : 12 Tahun 2014
Lampiran. XI
Contoh : Format berita acara verifikasi Tim Evaluasi usulan belanja Bantuan SosiaJ.
SERITA ACARA
PENELITIAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI DAN PENINJAUAN LAPANGAN (Nama Lembaga/ Organisasi/ Kelompok Penerima Belanja Bantuan Sosial)
TAHUN ANGGARAN
.
Nomor:
.
Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini :
| NO. | NAMA | JABATAN DALAM TIM | TANDA TANGAN | KET. |
|-------|--------|---------------------|----------------|--------|
| I. | | | | |
| 2. | | | | |
| dst. | | | | |
Berdasarkan Surat Togas Kepala BPKAD Kab. Kolaka Nomor ... tanggal ... bulan ... tahun ... telah melakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan terhadap :
Nama (lembaga)
:
Alamat
Dengan Hasil se bagai beriku t :
.
.
·-
| NO. | DATA ADMINISTRASI DAN LAPANGAN | ADA | TIDAK ADA | KET. |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------|
| l. | Biodata/ Identitas : | | | |
| | a. nama lenzkan | | | |
| | b. ternpat dan tgl lahir | | | |
| | c. azarna | | | |
| | d. alamat lenzkao | | | |
| | e. status perkawinan | | | |
| | f. oekeriaarr/ aktivitas | | | |
| | g. salinan/ photo copy KTP atau Kartu Keluarga | | | |
| | h. salinan/ photo copy Rekening Bank atas nama penerima i. no. Telo/HP | | | |
| 2. | Rincian Rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan | | | |
| 3. | Saldo Akhir Pertanggal dilakukannya oeniniauan | | | |
| 4. | Bantuan yang pernah diterima 1 (satu) tahun sebelurnnva | | | |
| 5. | Bantuan yang diterima dari pihak lain | | | |
| 6. | Nomor NPWP Akte Notaris Pendirian Sadan | | | |
| 7. | Hukum dan telah dilegalisir dari Lembaza terkait | | | |
| 8. | Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan seternpat | | | |
| 9. | Sertifikat Tanah/Bukti Kepemilikan Tanah atau Perjanjian Kontrak/Sewa Gedung dan Bangunan | | | |
| 10. | lzin Operasional/Tanda Daftar bagi Lembaga/ Yayasan dari lnstansi Berwenang | | | |
•
Catatan:
.
*diisi dengan individu, keluarga dan masyarakat atau lembaga non pemerintah.
Kesimpulan:
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, dapat/tidak dapat*) disetujui terhadap proposal yang diajukan, dengan pertimbangan :
| | | Besaran Belania Bantuan Sosial (Rp.) | Besaran Belania Bantuan Sosial (Rp.) | Besaran Belania Bantuan Sosial (Rp.) | |
|-----|--------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------|
| No. | Uraian | Permohonan | Jumlah Hasil Evaluasi | Jumlahyang disetuiui | Ket. |
| 1. | | | | | |
Demikian Berita Acara ini, dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai bah.an pertimbangan lebih lanjut.
1. PENERIMA HIBAH,
KETUA TIM PENELITI,
(
Kepala/ Ketua/ Pimpinan
2. PENERIMA HIBAH,
( ...•.•...•
Bendahara
NIP.
)
)
NIP.
Mengetahui: KEPALA SKPD,
)
Peraturan Bu pati Kolaka
Nornor: 12 Tahun 2014
Lampiran. XII
Contoh : Format larnpiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD belanja Bantuan Sosial.
RINCIAN : DAFTAR PENERIMA ALOKASI BANTUAN SOSIAL KAB. KOLAKA TAHUN ANGGARAN .
| No. | NAMA PENERIMA | ALAMAT PENERIMA | JUMLAH(Rp.) | KET. |
|-------|-----------------|-------------------|---------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| Dst. | | | | |
•
Peraturan Bupati Kolaka
Nomor : 12 Tahun 2014
Lampiran. XIII
Conteh:
Format Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial berupa Uang.
PROVINSISULAWESITENGGARA KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA
NO MOR
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN .
BUPATI KOLAKA ,
a. Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pernberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersurnber dari APBD, Kepala Daerah rnenetapkan daftar penerirna dan besaran belanja bantuan sosial Kabupaten Kolaka Tahun anggaran .
- b. bahwa untuk rnaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati.
Mengingat
1. Undang-undang Nornor 29 Tahun 1959 tentang Pernbentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (LN RI Tahun 1959 Nornor 74, TLN RI Nornor 1822);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (LN RI Tahun 2003 Nornor 47,TLN RI Nornor 4286);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (LN RI Tahun 2004 Nornor 5, TLN RI Nornor 4355);
7. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (LN RI Tahun 2004 Nornor 66, TLN RI Nornor 4400);
8. Undang-undang Nornor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagairnana telah dirubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nornor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nornor 32 Tahun 2001 ten tang Pernerintah Daerah (LN RI Tahun 2008 Nornor 59, TLN RI Nornor 4844);
9. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004, tentang Perirnbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Pernerintah Daerah (LN RI Tahun 2004 Nornor 126, TLN RI Nornor 4438);
10. Undang-Undang Nornor 40 Tahun 2004, tentang Sistern Jaminan Sosial Nasional (LN RI Tahun 2004 Nornor 150, TLN RI Nomor 4456);
11. Undang-Undang Nornor 24 Tahun 2007, ten tang Penanggulangan Bencana (LN RI Tahun 2009 Nornor 66, TLN RI Nornor 4723);
12. Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial (LN RI Tahun 2009 Nornor 12, TLN RI Nornor 4967);
•
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (LN RI Tahun 2000 Nomor 202, TLN RI Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (LN RI Tahun 2005 Nomor 139, TLN RI Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (LN RI Tahun 2005 Nomor 140, TLN RI Nomor 4578);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara RI Tahun 2011 Nornor 310);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pernerintah Daerah Kabupaten/Kota (LN RI Tahun 2007 Nomor 82, TLN RI Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nornor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (LN RI Tahun 2010 Nomor 123, TLN RI Nomor 5165);
7. J 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hi bah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara RI Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2010, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sadan Pengelolaan Keuangan clan Aset Daerah Kabupaten Kolaka;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011, tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor Tahun , tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APSD) Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran ;
24. Peraturan Bupati Kolaka Nomor ... Tahun tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APSD) Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran ;
13. '25. Peraturan Bupati Kolaka Nomor . .. Tahun ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APSD) Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran ;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN SUPATI KOLAKA TENTANG .
- Memberikan Bantuan Sosial berupa uang kepada Individu, Keluarga dan/ atau masyarakat serta Lembaga Non Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran sebagaimana daftar rincian penerima tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Mekanisme dan tata cara pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan sosial yang diterima oleh penerima berpedoman kepada peraturan perundang- undangan yang berlaku.
KEDUA
Menetapkan KESA TU
•
KETIGA
- Biaya sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada APBD Tahun Anggaran pada Pos Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan kode rekening .
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT
Ditetapkan
di Kolaka
pada tanggal,
.
BUPATI KOLAKA,
Tembusan
1. Pimpinan DPRD Kah. Kolaka di Kolaka;
2. Kepala BAPPEDA dan PM Kah. Kolaka di Kolaka;
3. Kepala lnspektorat Kah. Kolaka di Kolaka ;
4. Kepala BPKAD Kah. Kolaka di Kolaka;
5. Kepala Bagian Hukum SETDA Kah. Kolaka di Kolaka;
•
Lampiran. XIII.!
Peraturan Bu pati Kolaka
Nomor : 12 Tahun 2014
Conteh: Format Lampiran Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial berupa Uang.
RINCIAN: DAFTAR PENERIMA ALOKASI BANTUAN SOSIAL KAB. KOLAKA TAHUN ANGGARAN .
.
| No. | NAMA PENERIMA | ALAMATPENERIMA | JUMLAH (Rp.) | KET. |
|-------|-----------------|------------------|----------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| Dst. | | | | |
BUPATI KOLAKA,
"I
Lampiran XIV. : Peraturan Bupati Kolaka Nomor : 12 Tahun 2014
Contoh: Format surat permohonan pencairan Belanja Bantua Sosial individu, keluarga, dan/ atau rnasyarakat kepada Bupati melalui Kepala BPKAD
...
,
,
,
·········
Tempat, tanggal, bulan, tahun
Kepada Yth. BUPATI KOLAKA Cq. Kepala BPKAD Kab. Kolaka Di-
1 (satu) rangkap
Permohonan Pencairan
Belanja Bantuan Sosial
TA
.
Nomor
Lampiran
Perihal
K o 1 aka
Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Penjabaran APBD Tahun , dengan ini kami mengajukan permohonan pencairan belanja Bantuan Sosial berupa (uang/barang/jasa) sebesar Rp ,-Terbilang : ( ) dengan rincian rencana penggunaan sebagaimana terlampir.
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan persyaratan pencairan belanja Bantuan Sosial kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat sbb :
1. surat keterangan domisili dari pejabat setempat;
2. photo copy KTP;
3. pakta integritas;
4. photo copy rekening Bank; dan
5. surat Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial.
Demikian permohonan kami, atas perkenaan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih
Hormat Kami,
Pemohon Nama Jelas Penerima hibah/ ditandatangani/ di cap
Lampiran XIV. l:
Peraturan Bupati Kolaka
Nomor : 12 Tahun 2014
Contoh: Format rincian permohonan pencairan belanja bantuan sosial individu, keluarga, dan/atau masyarakat kepada Bupati melalui Kepala BPKAD.
RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA BELANJA BANTUAN SOSIAL
N ama Penerima :
(diisi dengan nama Instansi Pemerintah, Pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan).
:
Alamat Penerima
.
(diisi dengan alamat Instansi Pemerintah, Pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan).
| NO. | URAIAN | Vol. | HARGA SATUAN (Rp.) | JUMLAH HARGA (Rp.) | KET. |
|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| dst. | | | | | |
| Jumlah Total | Jumlah Total | Jumlah Total | Jumlah Total | Jumlah Total | Jumlah Total |
Kolaka,
,
,
.
Terbilang : (
.}, -
Hormat Kami,
Pemohon di cap
Nama Jelas Penerima hibah/ ditandatangani/
'
Peraturan Bupati Kolaka
Nomor
: 12 Tahun 2014
Lampiran XIV.2
Contoh : Format minimal pakta integritas penerima Belanja Bantuan Sosial kepada individu, keluarga, dan/ atau masyarakat.
PAKTA INTEGRITAS (SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK)
Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama
TTL
Alamat
Pekerjaan
Status
No. KTP
No. Tlp/HP
Bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor: Tanggal, ... tentang Penetapan Penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota/ Kelompok Masyarakat di Kab. Kolaka TA ... , dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami sebagai penerima Belanja Bantuan Sosial, akan bertanggungjawab rnutlak terhadap penggunaan dana tersebut yang kami terima dari Pemerintah Daerah Kab. Kolaka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kami sebagai penerima Belanja Bantuan Sosial, akan rnenyampaikan Laporan Pertanggungjawaban/ LPJ Keuangan, atas penggunaan dan pengelolaan dana tersebut kepada Bupati Kolaka melalui Kepala BPKAD Kab. Kolaka paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya, terhitung rnulai tanggal dicairankannya Belanja Bantuan Sosial kami terima.
3. Apabila diketahui Belanja Bantuan Sosial dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukkannya atau terjadi penyimpangan dalam penggunaannya, kami bersedia rnengganti atau rnengembalikan dana tersebut ke Pemerintah Daerah Kab. Kolaka, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya yang bercap dan bermaterai cukup, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Kolaka,
Penerima Bantuan Sosial,
(Nama Lengkap, Materai 6000) ...
...
•
Lampiran XV. :Peraturan
Bupati Kolaka
Nomor
: 12 Tahun 2014
Contoh: Format surat permohonan pencairan Belanja Bantua Sosial Lembaga non Pemerintahan kepada Bupati melalui Kepala BPKAD
KOP ORGANISASI
...
,
,
,
.
Tempat, tanggal, bulan, tahun
Kepada Yth. BUPATI KOLAKA Cq. Kepala BPKAD Kab. Kolaka Di-
K o l aka
1 (satu) rangkap
Permohonan Pencairan Belanja Bantuan Sosial
TA
.
Nomor
Lampiran
Perihal
Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Penjabaran APBD Tahun , dengan ini kami mengajukan permohonan pencairan belanja Bantuan Sosial berupa (uang/barang/jasa) sebesar Rp ,-Terbilang : ( ) dengan rincian rencana penggunaan sebagaimana terlampir.
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan persyaratan pencairan belanja Bantuan Sosial kepada kepada Lembaga non Pemerintahan sbb:
1. susunan pengurus;
2. surat keterangan dornisili dari pejabat setempat;
3. photo copy KTP atas nama, ketua, sekretaris, bendahara;
4. pakta integritas;
5. photo copy rekening Bank atas nama lembaga/ organisasi penenma bantuan sosial; dan
6.