PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PEMERINTAH Nomor 3 Tahun 1964
Tentang PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I LAMPUNG DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1959 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN
Berlaku: 13 Pebruari 1964
N/A
Preamble

Mengingat
:
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1964 TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I LAMPUNG DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1959 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 1959, Lembaran-Negara No. 70 tahun 1959, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk lebih mengintensifkan dan melancarkan jalannya pemerintahan, daerah Sumatera Selatan perlu dibagi menjadi dua daerah pemerintahan dengan membentuk satu Daerah Tingkat I baru, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;
- c. bahwa untuk itu bagian Selatan dari wilayah Daerah Tingkat I Sumatera Selatan yang meliputi wilayah Daerah Tingkat II Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Kotapraja Tanjungkarang Telukbetung perlu dipisahkan untuk dijadikan wilayah Daerah Tingkat I yang baru, yaitu Daerah Tingkat I Lampung;
- d. bahwa karena keadaan mendesak hal tersebut perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
1. Pasal 18 dan pasal 22 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 1 tahun 1957, Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6, seperti telah diubah dan ditambah;
3. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan), LembaranNegara tahun 1959 No. 129 dan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) Lembaran-Negara tahun 1960 No. 6;
Undang-undang No. 25 tahun 1959, Lembaran-Negara tahun 1959 No. 70;
Memutuskan :
Menetapkan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang- undang No. 25 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
BAB I
Pasal 1

.
- (1) Membentuk Daerah Tingkat I Lampung, yang meliputi wilayah Daerah Tingkat II Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Kotapraja Tanjungkarang Telukbetung yang dipisahkan dari Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dimaksudkan dalam Undangundang No. 25 tahun 1959, Lembaran-Negara tahun 1959 No. 70.
- (2) Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dimaksud dalam Undang-undang No. 25 tahun 1959, Lembaran-Negara tahun 1959 No. 70, diubah menjadi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan baru, setelah wilayahnya dipisahkan sebagian dimaksud ayat (1), sehingga wilayahnya meliputi:
1. Daerah Tingkat II Musi-Banyuasin,
2. Daerah Tingkat II Ogan-Komering Ilir,
3. Daerah Tingkat II Ogan-Komering Ulu,
4. Daerah Tingkat II Muara Enim,
5. Daerah Tingkat II Lahat,
6. Daerah Tingkat II Musi-Rawas,
7. Daerah Tingkat II Bengkulu Utara,
8. Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan,
9. Daerah Tingkat II Rejang Lebong,
10. Daerah Tingkat II Bangka,
11. Daerah Tingkat II Belitung,
12. Kotapraja Palembang,
13. Kotapraja Bengkulu dan
14. Kotapraja Pangkalpinang.
BAB I
Pasal 2

.
- (1) Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Selatan berkedudukan di Palembang.
- (2) Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung berkedudukan di Tanjungkarang Telukbetung.
BAB I
Pasal 3

.
Dengan memperhatikan ketentuan pada Undang-undang No. 1 tahun 1957, pasal 7 ayat (1), junctis Undang-undang No. 73 tahun 1957 dan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Daerah Tingkat I Lampung masing-masing terdiri atas 35 orang anggota.
BAB I
Pasal 4

.
Bagi masing-masing Daerah Tingkat I dimaksud pada pasal 1 berlaku ketentuan-ketentuan pada Undang-undang No. 25 tahun 1959, sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
BAB II - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 5

.
Ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan-perundangan Negara atau Daerah, yang berlaku bagi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan lama, mutatis-mutandis berlaku bagi Daerah Tingkat I Lampung yang dibentuk berdasarkan pasal 1, sampai saat ketentuan-ketentuan itu ditambah, diganti atau dicabut.
BAB II - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 6

.
Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan lama pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku tetap sebagai Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
BAB II - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 7

.
- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada ayat (2), pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat I Sumatera Selatan lama tetap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat I Sumatera Selatan lama, yang pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku bertempat tinggal pokok di dalam wilayah Daerah Tingkat I Lampung, berhenti sebagai anggota.
- (3) Lowongan keanggotaan yang terjadi berdasarkan ketentuan pada ayat (2) diisi menurut ketentuan yang berlaku.
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dimaksud pada ayat (2), oleh Menteri Dalam Negeri diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat I Lampung.
BAB II - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 8

.
Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku, bagi Daerah Tingkat I Lampung oleh Presiden ditunjuk penguasa yang dimaksud pada pasal 75 ayat (3) Undang-undang No. 1 tahun 1957.
BAB II - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 9

.
- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada ayat (2), anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat I Sumatera Selatan lama tetap sebagai anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
- (2) Anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat I Sumatera Selatan lama, yang diangkat pada kedudukan itu semata-mata karena ## Pasal 10.
- (1) Dengan memperhatikan kepentingan masing-masing Daerah secara timbal-balik, Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menyerahkan kepada Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- a. pegawai-pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Daerah Tingkat I Lampung sebagai tenaga pangkal pada saat pelaksanaan pembentukan,
- b. tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya, yang menjadi hak-milik atau dikuasai oleh Daerah Tingkat I Sumatera Selatan lama, apabila barang-barang itu terdapat, terletak atau berfungsi dalam Daerah Tingkat I Lampung,
- c. alat pengangkutan di laut atau di sungai dan perlengkapannya,
- d. alat pengangkutan di darat,
- e. surat-surat berharga, uang, biaya untuk pengeluaran modal dan pengeluaran rutine yang telah tersedia,
- f. perkakas, perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi, perpustakaan dan barang bergerak lainnya.
- (2) Penyelesaian penyerahan dimaksud pada ayat (1) seperlunya dilakukan dengan perantaraan penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB II - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 11

.
- (1) Untuk menyiapkan perlengkapan pertama organisasi Daerah Tingkat I Lampung; dalam jangka waktu tiga tahun dalam anggaran belanja dan pendapatan Negara disediakan biaya yang diperlukan.
- (2) Penyediaan biaya seperti dimaksud pada ayat (1) juga diadakan untuk menyiapkan perlengkapan pertama jawatan-jawatan atau dinas-dinas Pemerintah Pusat, yang harus dibentuk di Daerah Tingkat I Lampung.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 12

.
Kesulitan yang timbul pada pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 13

.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari tanggal pengundangannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Pebruari 1964. Presiden Republik Indonesia, ttd SUKARNO.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Pebruari 1964. Sekretaris Negara, ttd MOHD. ICHSAN
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 8
UMUM :
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini membagi Sumatera Selatan dalam dua daerah pemerintah berbentuk Daerah Tingkat I, masing-masing sebagai badan hukum yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan keuangan sendiri.
2. Jalan yang ditempuh ialah :
- a. memisahkan bagian Selatan dari wilayah Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dengan terus memakai nama Daerah Tingkat I Sumatera Selatan bagi wilayah yang tidak dipisahkan;
- b. membentuk Daerah Tingkat I Lampung, yang meliputi wilayah yang dipisahkan berdasarkan sub a.
3. Pada penetapan wilayah Daerah Tingkat I Lampung, diikuti batas-batas wilayah Keresidenan Lampung.
4. Sebagai ibukota Daerah Tingkat I Lampung ditetapkan ibukota Keresidenan Lampung dahulu.
5. Jalan pikiran yang diuraikan di atas menjadi dasar pula dalam menetapkan kedudukan para anggota DPRD-GR, Kepala Daerah dan para anggota BPH, i.c. Sumatera Selatan setelah diadakan pemisahan.
6. Untuk Daerah Tingkat I Lampung dengan sendirinya perlu dibentuk alat perlengkapan Daerah yang baru. Sebelum diadakan pengangkatan Kepala Daerah Tingkat I menurut prosedur biasa, Presiden menunjuk seorang penguasa seperti dimaksud pada pasal 8, yang menjalankan kekuasaan, tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Daerah tersusun berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku.
7. Penyusunan Peraturan ini dilakukan dengan berpegang pada Undang-undang No. 25 tahun 1959, seraya mengubah itu seperlunya, agar perujudan dua Daerah Tingkat I dimaksud pada dasarnya tidak berbeda dengan Daerah-daerah lain memerlukan ketentuan tersendiri.
8. Hal yang memerlukan perhatian pula ialah penyediaan biaya untuk perlengkapan pertama organisasi Daerah yang baru dibentuk, Diharapkan bahwa dalam tempo tiga tahun keperluan itu dapat dicukupi.
9. Keperluan perlengkapan pertama tidak saja meliputi organisasi Daerah Tingkat I yang bersangkutan, melainkan juga tiap organisasi dinas/jawatan vertikal, yang sebagai akibat pembentukan ini, dipecah menjadi dua organisasi yang harus dibangun secara memadai.
10. Untuk membedakan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dimaksud dalam Undangundang No. 25 tahun 1959. Lembaran Negara tahun 1959 No. 70 dengan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang ini. dimana perlu dipergunakan sebutan Sumatera Selatan lama.
11. Pada akhirnya perlu dikemukakan, bahwa untuk mempercepat pembentukan ini, ditempuh jalan menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 1

dan 2
Lihat penjelasan umum.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 3

.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, formil anggota DPRD-GR berjumlah 32 untuk Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan 35 untuk Daerah Tingkat I Lampung.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 10

, 11, 12, dan 13. Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2620