UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 11 Tahun 1965
Tentang PENJELASAN UMUM
Berlaku: 11 TAHUN 1965
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden untuk memperkuat Front Ekonomi 1962 No. Instr. 2/Ko. T.O.E. tahun 1962 perlu segera mengadakan perubahan atas Peraturan Pergudangan 1960 sebagaimana yang dimuat dalam Undang-undang No. 2 Prp tahun 1960;
- b. bahwa karena keadaan mendesak Pemerintah berdasarkan pasal 22 ayat 1 Undang-undang Dasar telah mengatur hal tersebut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- c. bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 2 Undang-undang Dasar, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut perlu ditetapkan menjadi Undang-undang.
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1, 20 dan 22 Undang-undang Dasar;
2. Amanat Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi tentang garis-garis besar pimpinan ekonomi nasional tanggal, 18 Mei 1962;
3. Instruksi Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi untuk memperkuat Front Ekonomi 1962 No. Instr. 2/Ko. T.O.E. Tahun 1962;
4. Undang-...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
4. Undang-undang tentang Pergudangan No. 2 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara Tahun 1960 No. 14).
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
Memutuskan :
Menetapkan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1962 tentang perubahan Undang-undang No. 2 Prp tahun 1962 No. 31, menjadi Undang-undang, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai di bawah ini:
N/A
Pasal 1

.
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
- a. "Gudang", ialah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barangbarang perniagaan, dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan;
- b. "Barang perniagaan", ialah barang bergerak yang pemakaiannya tidak diperuntukkan pemiliknya sendiri.
N/A
Pasal 2

.
Semua fihak yang menjadi pemilik dan/atau penguasa gudang diwajibkan:
- a. mendaftarkan gudangnya menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan;
- b. mengadakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang, sehingga jelas dapat diketahui asal dan harga pembelian barang maupun tujuan dan harga penjualannya dengan maksud untuk mudah diikuti lalu-lintas barang-barang tersebut;
- c. memberi segala keterangan mengenai persediaan dan mutasi barang-barang perniagaan yang diminta oleh Menteri Perdagangan dan/atau instansi-instansi Pemerintah yang berwenang dalam hal ini.
- d. membayar uang biaya administrasi tiap tahun yangg jumlahnya dan cara pembayarannya ditetapkan oleh Menteri Perdagangan;
- e. kewajiban-kewajiban tersebut pada ayat-ayat a sampai dengan d di atas dikecualikan bagi gudang-gudang yang terletak di pelabuhan yang termasuk dalam kekuasaan/pengawasan Penguasa Pelabuhan.
N/A
Pasal 3

.
- (1) Siapapun dilarang menyimpan barang-barang penting dalam gudang lebih lama dari pada jangka waktu yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
- (2) Jenis-jenis barang-barang penting termaksud pada ayat (1) pasal ini akan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
- (3) Jangka waktu termaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan mengingat:
- a. barang hasil dari import guna penyalurannya di dalam negeri;
- b. barang hasil dalam negeri dengan tujuan export;
- c. penggolongan gudang menurut letak tempatnya.
- (4) Menteri Perdagangan dapat mengadakan pembatasan- pembatasan terhadap pemindah-tanganan barang-barang penting.
- (5) Dalam melaksanakan ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini Menteri Perdagangan mendengar Menteri-menteri yang berkepentingan.
N/A
Pasal 4

.
- (1) Menteri Perdagangan mengatur lebih lanjut pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini.
- (2) Instansi Pemerintah lain dilarang membuat peraturan tanpa kuasa Menteri Perdagangan.
N/A
Pasal 5

.
Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam atau berdasarkan Undang-undang ini adalah tindak pidana ekonomi.
N/A
Pasal 6

.
Undang-undang ini dinamakan "Peraturan Pergudangan 1962", dan mulai berlaku pada hari tanggal diundangkannya dengan mempunyai daya surut sampai tanggal 30 Juni 1962.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik. Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 1965. Presiden Republik Indonesia, ttd SUKARNO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 1965. Sekretaris Negara, ttd MOHD. ICHSAN.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 54
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 1

Gudang yang harus didaftarakan itu ialah ruangan yang dipergunakan untuk menyimpan barang-barang perniagaan dan yang tidak untuk diperuntukkan penyimpanan barang-barang untuk keperluan sendiri, sehingga sebuah ruangan dalam rumah yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan sebagai gudang, tetapi hanya dipergunakan untuk menyimpan barang-barang kebutuhan rumah-tangga sendiri bukan barang-barang perusahaan, bukanlah gudang menurut undang-undang ini, karena itu tidak perlu didaftarkan.
PENJELASAN
Pasal 2

Pemilik dan/atau penguasa gudang diwajibkan :
- -mendaftarkan gudangnya menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
- -mengadakan administrasi yang teratur dan cukup jelas dari keluar masuknya barang-barang digudangnya sehingga dapat diketahui asal dan harga pembelian serta tujuan dan harga penjualan barang-barang, agar dapat mudah diikuti jalannya peredaran barang-barang tersebut;
- -memberi segala keterangan mengenai persediaan dan mutasi barang-barang perniagaan yang diminta oleh Menteri Perdagangan dan/atau instansi-instansi Pemerintah yang berwenang dalam hal ini.
- -ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak dikenakan/berlaku bagi lumbunglumbung Desa yang biasa digunakan untuk menyimpan padi.
PENJELASAN
Pasal 3

- (1) Ketentuan ini dimaksudkan agar barang-barang penting itu tidak terlalu lama disimpan didalam gudang;
- (2) Dalam peraturan ini tidak disebutkan satu-persatu barang-barang penting itu, tetapi hanya memberikan wewenang kepada Menteri Perdagangan untuk menetapkan sesuatu barang itu sebagai barang penting. Ketentuan demikian diperlukan agar dapat dengan mudah menyesuaikannya dengan waktu dan keadaan.
- (3) Cukup jelas.
- (4) Ketetapan ini memberikan wewenang pada Menteri Perdagangan mencegah perdagangan berantai dari barang-barang tersebut pada ayat 2. (5) Cukup jelas.
5. untuk
PENJELASAN
Pasal 4

- (1) Ketentuan ini memberikan wewenang pada Menteri Perdagangan untuk menetapkan peraturan pelaksanaan dan peraturan khusus untuk menyempurnakan peraturan ini.
- (2) Untuk mendapatkan koordinasi yang sebaik-baiknya (dan mencegah peraturan yang bersimpang-siur, maka instansi Pemerintah lainnya dilarang membikin peraturan dibidang pergudangan ini, tanpa mendapat kuasa dari Menteri Perdagangan.