Unknown GUBERNUR Nomor 1B Tahun 2017
Tentang SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBANGUNAN
Berlaku: 13 Tahun 1964
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
GUBERNUR SULAWESI UTARA
PBRATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 1b TAHUN 2017
TENTANG
SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DBNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI UTARA,
- a. bahwa Gubernur sebagai Kepala Daerah bertanggung jawab atas keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam pelaksanaan pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan target rencana kerja pemerintah daerah oleh perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Satuan Tugas Percepatan Pembangunan;
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo UndangUndang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daefah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Menetapkan
:
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 201.1 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 Provinsi Sulawesi Utara;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 Provinsi Sulawesi Utara;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBANGUNAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
7. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Angga.ran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah untuk 1 (satu) tahun anggaran.
13. Satuan Tugas Percepatan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Satgas PP adalah Tim Gubernur dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Satuan Tugas Percepatan Pembangunan.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) Satgas PP bukan Perangkat Daerah melainkan Tim Gubernur dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah.
2. ( 2) Satgas PP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
BAB III - TUGAS DAN KEWENANGAN
Pasal 4

Ketua Satgas PP mempunyai tugas membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam hal :
- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah; dan
- b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua
Kewenangan
BAB III - TUGAS DAN KEWENANGAN
Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Ketua Satgas PP mempunyai wewenang :
- a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah guna mendapatkan data / informasi tentang pelaksanaan pembangunan;
- b. mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat, narasumber atau tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.
BAB III - TUGAS DAN KEWENANGAN
Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Ketua Satgas PP menghadiri :
- a. rapat. pimpinan dan / atau menghadiri forum / rapat yang dipimpin oleh Gubernur / Wakil Gubernur; dan
- b. menerbitkan surat tugas penanganan masalah tertentu dan menandatangani laporan hasil penugasan.
BAB III - TUGAS DAN KEWENANGAN
Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Satgas PP bersinergi dengan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan / atau Kepala Perangkat Daerah tertentu.
BAB IV - PENGORGANISASIAN
Pasal 8

Susunan keanggotaan Satgas PP terdiri dari :
- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota; dan
- c. paling banyak 9 (sembilan) orang anggota.
Bagian Kedua
Keanggotaan dan Persyaratan
BAB IV - PENGORGANISASIAN
Pasal 9

Aparatur Sipil Negara yang dapat diangkat sebagai anggota wSatgas PP adalah Aparatur Sipil Negara yang pernah menjabat jabatan struktural eselon II dan / atau mempunyai keahlian tertentu dan / atau berpendidikan setara dengan strata tiga (S3) dan / atau memiliki sertifikat keahlian.
Bagian Ketiga
Pengangkatan dan Pemberhentian
BAB IV - PENGORGANISASIAN
Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Satgas PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
BAB IV - PENGORGANISASIAN
Pasal 11

Keanggotaan Satgas PP yang telah ditetapkan, dikukuhkan oleh Gubernur.
BAB IV - PENGORGANISASIAN
Pasal 12

- ( 1) Anggota Satgas PP diberhentikan apabila :
- a. rnemasuki batas usia pensiun;
- b. ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana;
- c. mengundurkan diri;
- d . meninggal dunia;
- e. sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja penuh waktu;
- f. promosi atau dipercayakan pada jabatan lain;
- g. sesuai hasil evaluasi berkinerja tidak baik; dan
- h. masa kerja sudah 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
Bagian Keempat
Pembidangan Tugas
BAB IV - PENGORGANISASIAN
Pasal 13

- ( 1) Dalam rangka efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan wewenang, Satgas PP dapat membentuk Sub Tim sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penunjukan anggota Sub Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua berdasarkan Rapat Satgas PP.
Bagian Kelima
Rincian Tugas
BAB IV - PENGORGANISASIAN
Pasal 14

Rincian tugas Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Sub Tim Satgas PP ditetapkan dengan Keputusan Ketua Satgas PP berdasarkan Rapat Satgas PP.
BAB IV - PENGORGANISASIAN
Pasal 15

Kinerja anggota Satgas PP dimonitor dan dievaluasi oleh Gubernur dan Wakil Gubernur secara periodik.
BAB V - SEKRETARIAT
Pasal 16

- (1) Untuk memberikan dukungan administrasi, personil, keuangan, prasarana dan sarana kerja, surat menyurat serta kerumahtanggaan Satgas PP, dibentuk Sekretariat Satgas PP pada Sekretariat Daerah.
- (2) Sekretariat Satgas PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara operasional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Satgas PP dan secara administratif berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung oleh Aparatur Sipil Negara yang berkompeten } ' ang ditugaskan secara penuh sebagai pejabat fungsional (umum atau tertentu) pada Sekretariat Satgas PP yang disiapkan oleh BKD.
- (4) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibagi kedalam Sub Tim Satgas PP.
BAB V - SEKRETARIAT
Pasal 17

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas :
- a. melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana kerja Satgas PP;
- b. melakukan administrasi surat-menyurat dan kearsipan Satgas PP;
- c. menyusun program kerja dan anggaran Satgas PP, sesuai keputusan Satgas PP;
- d. melaksanakan rapat-rapat Satgas PP;
- e. menyediakan kebutuhan rapat dan harian pelaksanaan tugas dan wewenang Satgas PP;
- f. melaksanakan urusan kerumahtanggaan Satgas PP; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Satgas PP.
BAB V - SEKRETARIAT
Pasal 18

Formasi jabatan fungsional pada Sekretariat Satgas PP terdiri dari paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap Sub Tim.
BAB IX - PELAPORAN
Pasal 24

Satgas PP membuat dan menyampaikan laporan secara berkala triwulanan, semester dan tahunan dan / atau setiap kali kegiatan sesuai kebutuhan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.
BAB X
Pasal 25

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan Satgas PP dibebankan pada APBD Provinsi Sulawesi Utara.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan G-ubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengeta ' nuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
Ditetapkan di Manado
pada tanggal g y i 2017
GUBERNUR SULAWESI UTARA.,
OLLY DONDOKAMBEY