UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1969
Tentang No Description
Berlaku: 5 Juli 1959
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR5TAHUN1969 TENTANG
PERNYATAAN BERBAGAI PENETAPAN PRESIDEN DAN PERATURAN
PRESIDEN SEBAGAI UNDANG-UNDANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa di dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 perlu meninjau kembali produk-produk legislatif yang berbentuk Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden yang telah dikeluarkan sejak tanggal 5 Juli 1959;
- b. bahwa Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden yang materinya sesuai dengan suara hati nurani rakyat perlu dinyatakan sebagai Undang-undang;
- 1. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XIX/MPRS/ 1966;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXXIX/MPRS/1968;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
- Undang-undang tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang.
N/A
Pasal 1

.
Terhitung sejak disahkannya Undang-undang ini, menyatakan Penetapanpenetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana termaksud dalam Lampiran I Undang-undang ini, sebagai Undangundang.
N/A
Pasal 2

.
Terhitung sejak disahkannya Undang-undang ini, menyatakan Penetapanpenetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana termaksud dalam Lampiran IIA dan IIB Undang-undang ini, sebagai Undang-undang dengan ketentuan, bahwa materi Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden tersebut ditampung atau dijadikan bahan bagi penyusunan Undang-undang yang baru.
N/A
Pasal 3

.
Terhitung sejak disahkannya Undang-undang ini, menyatakan Penetapanpenetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana termaksud dalam Lampiran IIIA dan IIIB Undang-undang ini, diserahkan kewenangannya untuk meninjau lebih lanjut dan mengaturnya kembali kepada Pemerintah guna menuangkannya dalam peraturan perundangundangan atau dijadikan bahan bagi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan materi masing-masing.
N/A
Pasal 4

.
Istilah-istilah dan kata-kata data Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden yang tidak sesuai lagi dengan Undangundang Dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara sejak Sidang Umum ke-IV, dianggap tidak ada.
N/A
Pasal 5

.
Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, kecuali pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal 3.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1969. Sekretaris Negara Republik Indonesia,
ALAMSJAH.
Mayor Jenderal T.N.I.
N/A
Pasal 6

.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1969. Presiden Republik Indonesia,
SOEHARTO JENDERAL TNI
PENJELASAN
Pasal 1

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIA dinyatakan sebagai Undang-undang dengan ketentuan bahwa materi penetapanpenetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden tersebut ditampung dan dituangkan dalam Undang-undang baru sebagai penyempurnaan, perubahan atau penambahan dari materi yang diatur dalam Undangundang terdahulu.
Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIB dinyatakan sebagai Undang-undang dengan ketentuan bahwa Undang-undang tersebut berlaku dan baru hapus kekuatannya apabila telah ditetapkan Undang-undang baru sebagai penggantinya yang menggunakan. Penetapanpenetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden tersebut sebagai bahan.
PENJELASAN
Pasal 3

.
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam pasal 3 ini ialah peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya lebih rendah tingkatnya dari pada undang-undang dan yang biasanya pengaturannya termasuk wewenang Pemerintah. sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIA, oleh Pemerintah diatur kembali guna kemudian menuangkannya dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan materi masing-masing.
Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIB, peninjauan selanjutnya diserahkan kewenangannya kepada Pemerintah dengan ketentuan bahwa Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden yang bersangkutan hapus kekuatannya pada saat berlakunya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
Khusus bagi Penetapan-penetapan Presiden dalam Lampiran III materinya dapat juga dijadikan Undang-undang.
PENJELASAN
Pasal 4

.
Yang dimaksud dengan istilah-istilah dan kata-kata dalam pasal ini misalnya ialah Pemimpin Besar Revolusi, Nasakom dan lain sebagainya.
PENJELASAN
Pasal 5

.
Pada umumnya Undang-undang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan pokok ini diikuti juga oleh pasal 5.
Mengingat bahwa pasal 3 memberi kemungkinan untuk pengaturan kembali oleh Pemerintah dalam bentuk Peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan materi masing-masing misalnya dengan Surat Keputusan Presiden, Surat Keputusan Menteri dan sebagainya, maka pelaksanaan pasal 3 praktis diserahkan kepada Pemerintah.
PENJELASAN
Pasal 6

.
Cukup jelas.
CATATAN
Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.
Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969 YANG TELAH DICETAK ULANG