PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor /() Tahun 2014
Tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HADIAH ATAS PELUNASAN PAJAK BUMI. DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) BAGI PEMERINTAH DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN DI KABUPATEN SITUBONDO
Berlaku: 17 Tahun 2003
N/A
Preamble

Menimbang
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR /() TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HADIAH ATAS PELUNASAN PAJAK BUMI. DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) BAGI PEMERINTAH DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN DI KABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pencapaian target Pendapatan Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), perlu menertibkan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- b. bahwa kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang telah melaksanakan pemungutan dengan baik, perlu diberikan penghargaan atas pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hadiah atas Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB› P2) Bagi Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Situbondo.
Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang› undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 ten tang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
-•.
4
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Nomor 17);
19. Peraturan Daerah kabupaten Situbondo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Nomor 18);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3);
23. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 19);
24. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 30).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2) BAGI PEMERINTAH KELURAHAN DAN KECAMATAN DI
BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HADIAH ATAS PELUNASAN PAJAK BUMI DAN DESA/ KABUPATEN SITUBONDO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKD adalah Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala DPKD adalah Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PBB dan BPHTB pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Situbondo.
8. Camat adalah wakil Pemerintah Daerah di wilayah Kecamatan yang bersangkutan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat seternpat, bcrdasarkan asal-usui dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati di Kabupaten Situbondo.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah Kepala Pemerin tah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
13. Hadiah adalah Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ka bu paten Situbondo bagi
Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang memenuhi target pelunasan sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud pemberian hadiah bagi Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan adalah guna optimalisasi pencapaian target pendapatan asli daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Situbondo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan pemberian Desa/Kelurahan dan hadiah Kecamatan bagi Pemerintah adalah untuk meningkatkan semangat kerja Pemerintah Desa/ Kelurahan dan Kecamatan dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Situbondo.
BAB III - SASARAN Pasal 4
Pasal 6

- ( 1) Besaran pemberian hadiah bagi Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan ditetapkan berdasarkan persentase realisasi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada masing-masing Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
- (2) Besaran pemberian hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
~
| | | BESARANBADIAH | BESARANBADIAH |
|----|--------------------|---------------------------|-----------------|
| NO | BULAN PELUNASAN | PEMERINTAB DESA/KELURAHAN | ~ |
| 1. | Januari s/d April | 37,5% | 3,5% |
| 2. | Mei s/d Juni | 22,5% | 2,5% |
| 3. | Juli s/d September | 15% | 1,5% |
BAB III - SASARAN Pasal 4
Pasal 7

Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan penerima hadiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPKD.
Hadiah yang diterima oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pembinaan, pelatihan, dan pengadaan perlengkapan inventaris kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
BAB VII - MEKANISME PENCAIRAN Paragraf 1 Pemerintah Desa Pasa19
Pasal 10

- (1) Kelurahan/Kecamatan mengajukan surat permohonan pencairan hadiah kepada Bupati Situbondo Cq. Kepala DPKD untuk diverifikasi, dengan mel.ampirkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rincian penggunaan hadiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
9
- (2) Setelah diverifikasi dan dinyatakan lengkap, Kepala DPKD melalui PPI'K menyerahkan hadiah kepada Kelurahan/ Kecamatan melalui Lurah/Camat masing› masing pemenang hadiah.
BAB VIII - PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasalll
Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban hadiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diperlukan dalam rangka pengendalian guna mengetahui penggunaan dana.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sejak hadiah diterima.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dibuat dalam rangkap 4 (empat), asli disimpan oleh Kepala Desa/Lurah/Camat, 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Kepala Dinas dan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Situbondo.
i' . '
BAB IX - PENGAWASAN
Pasal 13

Pengawasan pemberian hadiah Desa/ Kelurahan dan Kecamatan Inspektorat Kabupaten Situbondo. bagi Pemerintah dilaksanakan oleh
BAB IX - PENGAWASAN
Pasal 14

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan penggunaan hadiah, penyelesaiannya secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI
BAB IX - PENGAWASAN
Pasal 15

- (1) Camat memfasilitasi Desa/Kelurahan dalam pengajuan pencairan, pengendalian penggunaan clan pertanggungjawaban penggunaan hadiah bagi Pemerintah Desa/ Kelurahan.
- (2) DPKD melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran hadiah bagi Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
BAB XI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16

Penerima Hadiah Bagi Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan dilarang mengalihkan bantuan yang diterima kepada pihak lain.
Diundangkan di Situbondo pada tanggal ·1 0 APR .~ · ~ ~
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku diundangkan. pada tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Bupati memerin tahkan m1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.
Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 1 0 APR 2014
BUPATI SITUBONDO,
BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR f 0