PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 2 Tahun 2016
Tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
Berlaku: 2 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang: a. bahwapembentukan Produk Hukum Daerah harus dilakukan secara terencana, terpadu, efektif, dan berkualitas untuk menjamin kepastian hukum yang berkeadilan;
- b. bahwa pembentukan Produk Hukum Daerah harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan yang sudah ditentukan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2013 ten tang Pembentukan Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerahsudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, danhuruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
.lo
I
'
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 ten tang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANGPEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.
KETENTUAN UMUM
BAB III
Pasal 3

- (1) Asas dalam pembentukan produk hukum daerahmeliputi:
- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.
- (2) Materi muatan produk hukum daerah harus mencerminkan asas:
- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. ke bangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
1. ketertiban dan kepastian hukum;
- J. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan
- k. kearifan lokal.
- (3) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), produk hukum daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum yang akan dibentuk.
BAB IV - PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 6

Produk hukum daerah yang berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf bterdiri atas:
- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan BK DPRD.
- (1) Materi muatanPeraturan Daerahterdiri atas:
- a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang› undangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnagan
BAB IV - PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 8

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan / pelaksanaan Perda seluruhnya a tau sebagian kepada pelanggar sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 ( enam) bulan a tau pidana denda paling ban yak RpS0.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/ a tau
- h. sanksi administratif lain sesuru. dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BABY PERATURAN DAERAH Pasal 9
Perda dibentuk untuk mengatur:
- a. kewenangan Daerah;
- b. kewenangan yang lokasinya dalam Daerah;
- c. kewenangan yang penggunanya dalam Daerah;
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/ a tau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.
BAB IV - PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 10

Pembentukan Perda harus dilakukan melalui tahapan:
- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. penetapan atau pengesahan;
- e. pengundangan;dan
- f. penyebarluasan.
Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Umum Pasal 11
Perencanaan Rancangan Perda meliputi kegiatan:
- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda.
BAB IV - PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 12

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memuat daftar rancangan perda yang didasarkan atas:
- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) PenyusunanPropemperda memuat daftarurutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD.
- (5) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bapemperda dan perangkat daerah yang membidangi hukum berdasarkan kriteria:
- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.
- (6) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat
12. ( 1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan instansi vertikal lainnya sesuai dengan kewenangan, materi muatan, atau kebutuhan dalam Propemperda.
- (7) Rancangan Perda wajib disertai dengan keterangan mengenaikonsepsi Rancangan Perda yang meliputi:
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.
Paragraf 2
Penyusunan Propemperda di Lingkungan
Pemerintah Daerah
BAB IV - PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 13

- ( 1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/ atau
- b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
1. kewenangan;
2. materi muatan; atau
3. Kebutuhan.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB IV - PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 14

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda dilingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.
- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD berdasarkan usulan dari anggota, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (3) Anggota, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda menyampaikan usulan Propemperda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 ayat (3).
- (1) Penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerahdikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Bapemperda dan Bagian Hukum melakukan pemantapan konsepsi Propemperda berdasarkan hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pemantapan konsepsiPropemperda antara DPRDdan Pemerintah Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati menjadi Propemperda.
- (4) Bapemperda menyampaikan Propemperda yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan menjadi Propemperda dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Propemperdasebagaimana dimaksud ditetapkan denganKeputusan DPRD. pada ayat (4)
Paragraf 5
- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah melaksanakan rencana pembentukan Perda yang termuat dalam Propemperda.
- (2) Apabila pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terselesaikan pada tahun tersebut maka DPRD dan Pemerintah Daerah menetapkan rancangan Perda yang tersisa dalam Propemperda tahun berikutnya.
- (3) Apabila rancangan Perda yang tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih belum memenuhi persyaratan sebagai rancangan Perda, maka rancangan Perda tersebut tidak dicantumkan dalam Propemperda tahun berikutnya.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicantumkan kembali dalam PropemperdaRancangan Perda tahun berikutnya apabila ditetapkan sebagai skala prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5).
- (5) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dicantumkan kembali dengan syaratdisertai NaskahAkademikatau keterangan atau penjelasan dan draft rancangan Perda.
- ( 1) Propemperdamemuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
- a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan b. APBD.
- (2) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
- a. penataan kecamatan; dan
- b. penataan desa.
PerubahanPropemperda
- (1) Setelah penetapan Propemperda, DPRD dan/atauBupati dapat mengajukan perubahan Propemperda.
- (2) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penambahan rancangan Perda di luar Propemperda; dan b. penghapusan rancangan Perda dalam Propemperda.
BAB IV - PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 20

- ( 1) Penambahan rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasall 9 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam keadaan tertentu dengan alasan:
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum;
- d. akibat pembatalan Perda oleh Gubernur; dan
- e. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (2) Penambahan daftar rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), disertai dengan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal12 ayat (6).
BAB IV - PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 21

Penghapusan daftar rancangan Perda dalam Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasall 9 ayat (2) huruf bdapat dilakukan dalam hal:
- a. adanya pencabutan pasal dan/ a tau ayat atau keseluruhan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang menjadi dasar pembentukan Rancangan Perda oleh Pejabat atau Badan yang berwenang;
- b. adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pasal dan/atau ayat atau keseluruhan materi muatan undang-undang yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan Rancangan Perda; dan/ atau
- c. adanya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan pasal dan/ a tau ayat atau keseluruhan materi muatan peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan Rancangan Perda.
Penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Perubahan Propemperda.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik untuk rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilakukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda dengan dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik mengikutsertakan peneliti dan/ atau timahli atau kelompok pakar.
- (4) Penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda.
BAB IV - PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 26

- (1) Bagian Hukummelakukan penyelarasan Naskah Akademik rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan Perda.
- (1) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Rapat Penyelarasan dengan mengikut sertakan pemangku kepentingan.
- (2) Bagian Hukummelalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Dae rah pemrakarsa disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.
- (1) Bupatimemerintahkan perangkat daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan perda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun rancangan Perda, Bupati membentuk tim penyusun rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. Bupati;
- b. Sekretaris Daerah;
- c. Perangkat Daerah pemrakarsa;
- d. Bagian Hukum;
- e. Perangkat Daerah terkait; dan
- f. perancang peraturan perundang-undangan.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pemrakarsa.
BAB IV - PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 28

Dalam pelaksanaan penyusunan Rancangan Perda, tim penyusun dapat mengikutsertakan lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.
BAB IV - PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 29

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/ atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.
BAB IV - PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 30

Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh Ketua tim penyusundan Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa.
BAB IV - PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 31

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
BAB IV - PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 32

- ( 1) Dalam hal materi muatan Rancangan Perda tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kesusilaan dan/ atau ketertiban umum, Sekretaris Daerah dapat melakukan dan/ atau meminta dilakukan perubahan dan/ atau penyempumaan terhadap rancangan Perda yang telah diberi paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal30.
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Perangkat Daerah pemrakarsa untuk dilakukan perubahan dan/ a tau penyempurnaan.
- (3) Hasil perubahan dan/ a tau penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusundan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (4) Ketua tim penyusun menyampaikan Rancangan Perda hasil perubahan dan/ atau penyempurnaan disebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB IV - PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 33

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukumuntuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda bertujuan untuk:
- a. menjaga harmonisasi atau konsistensi rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan antara rancangan Perda dengan Perda;
- b. pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan asas dan materi muatan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.
- c. memantapkan konsepsi rancangan Perda yang meliputi:
1. sistematika dan teknik penyusunan rancangan Perda; dan
2. tata bahasa.
- (3) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
BAB IV - PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 34

- ( 1) Kepala Bagian Hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada Perangkat Daerah pemrakarsa dan Pimpinan Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Perda.
- (3) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.
- (4) Setiap rancangan Perda yang merupakan konsep akhir yang akandisampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim penyusun kepada Bupati.
- ( 1) Bupati menyampaikan dimaksud dalam Pasal DPRDmelalui surat pembahasan. rancangan 34 ayat pengantar Perda sebagaimana (3) kepada pimpinan untuk dilakukannya
- (2) Surat pengantar bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
- c. materi pokok yang diatur,
- (3) Dalam hal Rancangan Perda yang berasal dari bupati disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan perda.
- ( 1) Rancangan Perda yang berasal dari D PRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.
- (2) Pengajuan rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Penyampaian Rancangan Perda kepada Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
BAB IV - PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 37

- ( 1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat ( 1) wajib disertai dengan penjelasan a tau keterangan atau Naskah Akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dalam hal rancangan Perda mengenai:
APBD;
- b. Pencabutan Perda; atau
- c. Perubahan perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi.
- (3) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
- a. pokok pikiran; dan
- b. materi muatan yang diatur.
- (4) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik yang diatur dalam peraturan perundang› undangan.
BAB IV - PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 38

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (2) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
BAB IV - PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 39

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) bertujuan untuk:
- a. menjaga harmonisasi atau konsistensi rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan antara rancangan Perda dengan Perda;
- b. pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan asas dan materi muatan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 8.
- c. memantapkan konsepsi rancangan Perda, yang meliputi:
1. sistematika dan teknik penyusunan rancangan Perda; dan
2. tata bahasa.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Bagian Hukum, peneliti dan/ atautimahli atau kelompok pakar.
BAB IV - PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 40

- ( 1) Dalam hal rancangan Perda tidak memenuhi tujuan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapankonsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasa139ayat (1), Bapemperda mengembalikan rancangan Perda kepada pengusul melalui pimpinan DPRD dengan disertai alasan pengembalian dan menunjuk hal-hal yang harus diperbaiki.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengusul untuk dilakukannya perbaikan sesuai hasil dari Bapemperda.
- c. penyampaian jawaban pengusul atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya; dan
- d. pengambilan keputusan DPRD atas usul Rancangan Perda bersangkutan.
- (4) Rapat paripurna internalDPRD memutuskan usul rancangan Perda, berupa:
- a. persetujuan;
- b. persetujuan dengan pengubahan; atau
- c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,pimpinanDPRD menugaskan pengusul untuk menyempurnakan rancangan Perda tersebut.
BAB IV - PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 44

- (1) Dalam menyempurnakan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5), pengusul melakukan koordinasi dengan Bapemperda.
- (2) Penyempumaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil penyempumaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada:
- a. pimpinan fraksi;
- b. pimpinan komisi; dan
- c. seluruh anggota DPRD.
- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda kepada Bupatiuntuk dilakukan pembahasan.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
- c. materi pokok yang diatur,yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan perda.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik.
BAB IV - PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 46

Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Badan Musyawarah DPRD untuk menyusun jadwal pembahasan bersama Pemerintah Daerah terhadap rancangan Perda yang berasal dariDPRD dan/ atau Bupati.
Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupatimenyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
BAB IV - PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 48

- ( 1) Persandingan rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 7 dilakukan setelah adanya kajian dari Bapemperda dengan mempertimbangkan pendapat Bagian Hukum.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan kajian mengenai kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati.
- (3) Bapemperda menyampaikan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada pembahas rancangan Perda melalui pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal kajian Bapemperda menyatakan bahwa terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (5) Dalam hal kajian Bapemperda menyatakan bahwa tidak terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari D PRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati, maka rancangan Perda yang berasal dari DPRD harus dibahas secara terpisah dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati.
Bagian Ketiga Pembahasan Paragraf 1 Umum Pasal 49 51
Rancangan Perdayang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
Paragraf 2 Pembentukan Pembahas Rancangan Perda di Lingkungan DPRD
BAB IV - PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 50

- ( 1) Pembahas rancangan Perda dari DPRD Bupatiditetapkan oleh p1mp1nan DPRD dalam Paripurna. atau rapat
- (2) Pembahas rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, Bapemperda atau panitia khususdengan memperhatikan materi muatan rancangan Perda yang akan dibahas.
Paragraf 3 Pembentukan Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasal 51
- (1) Dalam melakukan pembahasan Rancangan Perda di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bupatimembentuk Tim Asistensi pembahasan rancangan Perda.
- (2) Keanggotaan Tim Asistensi pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Bupati;
- b. Sekretaris Daerah;
- c. Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa atau Kepala Bidang terkait pada Perangkat Daerah pemrakarsa;
- d. Kepala Bagian Hukum atau Kepala Bidang terkait pada Bagian Hukum; dan
- e. Kepala Perangkat Daerah terkait atau Kepala Bidang terkait pada Perangkat Daerah terkait.
- (3) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketua Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/ atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.
Paragraf 4 Pembahasan dan Persetujuan Rancangan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah Pasa152
- (1) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
- a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
2. pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
3. tanggapan dan/ atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi.
- b. Dalamhal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
2. pendapat Bupati terhadap Rancangan Perda; dan
3. tanggapan dan/ atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
- c. Pembahasanrancangan Perda oleh komisi, gabungan komisi, Bapemperda atau panitia khusus dilakukan bersama bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- d. Penyelarasan rancangan Perda.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pembicaraan untuk pengambilan keputusan yang meliputi:
- a. penyampaian laporan pimpinan komisi, gabungan komisi, Bapemperda atau panitia khusus yang berisi pendapat fraksi,dan hasil pembahasan;
- b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
- c. pendapat akhir Bupati.
BAB IV - PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 53

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52ayat (3) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perdatersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.
- (3) Dalam hal rancangan Perda disetujui bersama antara DPRD dan Bupati, maka p1mp1nan DPRD clan Bupatimenandatangani persetujuan bersama.
Paragraf 5
- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupatidisertai alasan penarikan kepada pimpinan DPRD.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan dan disampaikan kepada Bupati.
BAB IV - PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 55

- ( 1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Dalam hal DPRD atau Bupatitidak menyetujui untuk penarikan kembali rancangan Perda yang sedang dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perda tersebut tetap harus dibahas.
- (4) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.
Mekanisme pembahasanrancangan Perda APBD,PerubahanAPBD dan Pertanggungjawaban mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. tentang APBD
Paragraf7
Penyelarasan
BAB IV - PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 57

- ( 1) Rancangan Perda yang telah dibahas, dilakukan penyelarasan oleh Bapemperdabersama Bagian Hukum dengan pembahas dari DPRD dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembakuan bahasa, tata urutan dan sistematika serta struktur kalimat materi muatan rancangan Perda.
- (3) Dalam hal terdapat materi muatan atau substansi rancangan Perda yang masih kabur dan/ atau belum disepakati oleh pembahas dari DPRD dan Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bapemperda dapat meminta penjelasan lebih lanjut kepada pembahas dari DPRD dan Tim Asistensi untuk mencapai kesepakatan bersama.
- (4) Dalam hal kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, Bapemperdadapat menunda pelaksanaan penyelarasan.
BAB IV - PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 58

- ( 1) Hasil penyelarasan diparaf oleh Pimpinan Bapemperda dan Kepala Bagian Hukum pada setiap halaman.
- (2) Hasil penyelarasan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bapemperdakepada Pimpinan DPRD.
BAB IV - PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 59

Rancangan Perda yang belum melalui tahapan penyelarasan tidak dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3).
- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3).
BAB IV - PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 61

- ( 1) Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor register.
- (2) Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) belum dapat ditetapkan oleh Bupatidan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.
BAB IV - PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 62

- ( 1) Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal61 ayat (1), ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Naskah Perda yang telah ditandatangani oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Penomoran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan nomor bulat.
BAB IV - PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 63

- ( 1) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasa162 ayat (1), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi:"Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
- (3) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.
- (4) Sekretaris Daerah membubuhkan kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Naskah Perda yang telah dibubuhi kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi nomor dan tahun.
- (1) Sekretaris Daerah mengundangkan menempatkannya dalam Lembaran Daerah. Perda dengan
- (2) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Perda dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Perda terse but.
- (3) Penandatanganan naskah perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan palinglambat 7 (tujuh) hari sejak perda ditetapkan
- ( 1) Setiap Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
- (2) Penjelasan Perdaditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal, sehingga mempunyai daya ikat.
- (4) Perdayang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan kepada Gubernur.
Bagian Keenam Penyebarluasan Pasal 66
- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda, pembahasan rancangan Perda hingga pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar dapat memberikan informasi dan/ atau memperoleh masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan.
BAB IV - PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 67

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/ a tau naskah akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
BAB IV - PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 68

- ( 1) Setiap Perda yang telahdiundangkan dalam Lembaran Daerah disebarluaskan kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama-sama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/ a tau forum tatap muka atau dialog langsung.
- ( 1) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan Perda atau untuk melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untukjangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.
BAB IV - PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 70

- ( 1) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan kepada Bagian Hukum.
- (3) Bagian Hukum menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.
BAB IV - PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 71

- (1) Bupati membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
3. a Ketua
4. pimpinan perangkat daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh p1mp1nan perangkat daerah pemrakarsa.
5. b Sekretaris Kepala Bagian Hukum; dan
6. c
7. Anggota
8. Sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam hal ketua Tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Peraturan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketua Timsebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah.
BAB IV - PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 72

- ( 1) Rancangan Peraturan Bupati yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi pada setiap halaman oleh Tim.
- (2) Ketua Tim mengajukan rancangan Peraturan Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB IV - PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 73

- (1) Sekretaris Daerahdapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72ayat (1).
- (2) Perubahan dan/ atau penyempurnaan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan Peraturan Bupati dimaksud pada ayat (2) disampaikan pimpinan perangkat daerah pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh Tim.
- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Bupati yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk ditetapkan.
BAB VII - PERATURAN BERSAMA KEPAIA DAERAH Pasal 74
Pasal 75

- (1) Pimpinan rancangan tugasnya. Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun PB Kepala Daerahsesuai dengan bidang
- (2) Rancangan PB Kepala Daerah yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bagian Hukum.
- (3) Bagian Hukum menyampaikan PB Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.
BAB VII - PERATURAN BERSAMA KEPAIA DAERAH Pasal 74
Pasal 76

- ( 1) Bupati membentuk Tim Pembahasan Rancangan PB Kepala Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
2. a Ketua p1mp1nan perangkat daerah pemrakarsaatau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan perangkat daerah pemrakarsa.
3. b Sekretaris
4. Kepala Bagian Hukum; dan
5. c
6. Anggota
7. Sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam hal ketua Tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan PB Kepala Daerah.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketua Timsebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan rancangan PB Kepala Daerahkepada Sekretaris Daerah.
BAB VII - PERATURAN BERSAMA KEPAIA DAERAH Pasal 74
Pasal 77

- ( 1) Rancangan PB Kepala Daerahyang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi pada setia halaman oleh Tim.
- (2) Ketua Tim mengajukan rancangan PB Kepala Daerahyang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB VII - PERATURAN BERSAMA KEPAIA DAERAH Pasal 74
Pasal 78

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan PB Kepala Daerahyang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan PB Kepala Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan PB Kepala Daerahdimaksud pada ayat (2) disampaikan p1mp1nan perangkat daerah pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh Tim.
- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan PB Kepala Daerahyang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan PB Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk ditetapkan.
PERATURAN DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT DAERAH
BAB VIII - Pasal 79
Pasal 81

- (1) Peraturan DPRD merupakan peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Peraturan DPRD tentang tata tertib;
- b. Peraturan DPRD ten tang kode etik; dan/ atau
- c. Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan.
- (3) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud padaayat (2) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/ atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (1) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.
- (3) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi ketentuan paling sedikit memuat ketentuan tentang:
- a. pengucapan sumpah/janji;
- b. penetapan pimpinan;
- c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
- d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
- e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
- f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
- g. penggantian antarwaktu anggota;
- h. pembuatan pengambilan keputusan;
1. pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- J. penerimaan pengaduan dan penyaluran asp1ras1 masyarakat;
- k. pengaturan protokoler; dan
1. pelaksanaan tugas kelompok pakar / ahli.
- (1) Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. pengertian kode etik;
- b. tujuan kode etik;
- c. pengaturan mengenai:
1. sikap dan perilaku anggota DPRD;
2. tata kerja anggota DPRD;
3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
4. tata hubungan antar anggota DPRD;
5. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
7. kewajiban anggota DPRD;
8. larangan bagi anggota DPRD;
9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
11. rehabilitasi.
- ( 1) Setiap orang, kelompok, a tau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan KehormatanDPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. ketentuan umum;
- b. materi dan tata cara pengaduan;
- c. penjadwalan rapat dan sidang;
- d. verifikasi, meliputi:
1. sidang verifikasi;
2. pembuktian;
3. verifikasi terhadap p1mp1nan dan/ atau anggota badan kehormatan;
4. alat bukti; dan
5. pembelaan;
- e. keputusan;
- f. pelaksanaan keputusan; dan
- g. ketentuan penutup.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Tertib DPRD, Kode Etik DPRD, dan Tata Beracara BK DPRD masing-masing diatur dengan Peraturan DPRD.
- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibahas oleh panitia khusus.
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (4) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripuma;
- b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripuma;
- c. pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (5) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripuma, meliputi:
- a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c; dan
- b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripuma.
- (6) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
KEPUTUSAN BUPATI
- ( 1) Keputusan Bupati merupakan keputusan yang ditetapkan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, dan menjalankan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan perangkat daerah menyusun rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum.
- (4) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Bupati kepadaBupati untuk mendapat penetapan.
BAB VIII - Pasal 79
Pasal 88

- ( 1) Pembahasan Keputusan Bupati dilakukan oleh perangkat daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh Bagian Hukum.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang› undangan.
- (1) Keputusan DPRD berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.
BAB VIII - Pasal 79
Pasal 90

- (1) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk panitia khusus atau menetapkan Keputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
- a. penjelasan tentang rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
- b. pendapat fraksi terhadap rancangan Keputusan DPRD; dan
- c. persetujuan atas rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
BAB VIII - Pasal 79
Pasal 91

- (1) Pembahasan Keputusan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Pembabasan sebagaimana dimak:sud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang› undangan.
- (1) Keputusan Pimpinan DPRD yang berupa penetapan untuk menetapkan basil rapat Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimak:sud pada ayat ( 1) berisi materi muatan penetapan basil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.
BAB VIII - Pasal 79
Pasal 91

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleb Sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleb Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.
BAB VIII - Pasal 79
Pasal 92

- (1) Pembabasan Keputusan Pimpinan DPRD dilakukan oleb Pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleb Sekretariat DPRD.
- (2) Pembabasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang› undangan.
BAB XII - KEPUTUSAN BADAN KEHORMATANDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Pasal93
Pasal 98

- ( 1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat ( 1) berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah untuk penyempurnaan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
BAB XII - KEPUTUSAN BADAN KEHORMATANDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Pasal93
Pasal 99

Apabila Gubemur tidak memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang› undangan, maka terhadap:
- a. rancangan Perda dilanjutkan tahapan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD; dan
- b. rancangan Peraturan Bupati, rancangan PB Kepala Daerah, dan rancangan Peraturan DPRD dilanjutkan tahapan penetapan menjadi Peraturan Bupati, PB Kepala Daerah, dan Peraturan DPRD.
BAB XIV - EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH Pasall00
Pasal 104

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) oleh:
- a. DPRD;
- b. Sekretaris Daerah;
- c. Bagian Hukumberupa minute; dan
- d. Perangkat daerah pemrakarsa.
P-asal 105
- ( 1) Penandatanganan Peraturan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
- a. Sekretaris Daerah;
- b. Bagian Hukum berupa minute; dan
- c. Perangkat daerah pemrakarsa.
BAB XIV - EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH Pasall00
Pasal 106

- ( 1) Penandatanganan PBKepala Daerah dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan PB Kepala Daerah melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PB Kepala Daerah dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli PB Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh:
- a. sekretaris daerah masing-masing daerah;
- b. bagian hukum berupa minute; dan
- c. perangkat daerah masing-masing pemrakarsa.
BAB XIV - EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH Pasall00
Pasal 107

- (1) Penandatangan Peraturan DPRD paling sedikit dibuat rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
- a. Sekretaris Daerah;
- b. Sekretaris DPRD;
- c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
- d. Bagian Hukum.
BAB XIV - EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH Pasall00
Pasal 108

- ( 1) Penandatanganan Keputusan Bupatidilakukan olehBupati.
- (2) Penandatanganan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat didelegasikan kepada:
- a. W akil Bupati;
- b. Sekretaris Daerah; dan/ atau
- c. Kepalaperangkat daerah sesuai dengan tugasnya.
BAB XIV - EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH Pasall00
Pasal 109

- (1) Penandatanganan KeputusanBupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupatisebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
- a. Sekretaris Daerah;
- b. Bagian Hukumberupa minute; dan
- c. Perangkat daerah Pemrakarsa.
BAB XIV - EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH Pasall00
Pasal 110

- ( 1) Penandatangan dalam bentuk Keputusan yang meliputi:
- a. Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRDdilakukan oleh Ketua DPRD atau wakil Ketua DPRD.
- b. Keputusan BK DPRD dilakukan olehKetua BK DPRD.
- (2) Penandatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikitdibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli Keputusan
- DPRDsebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
- a. Pimpinan DPRD;
- b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
- c. Sekretaris DPRD.
Bagian Kedua
Penomoran
BAB XIV - EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH Pasall00
Pasal 111

- ( 1) Penomoran produk hukum daerah terhadap:
- a. Perda, Peraturan Bupati, PB Kepala Daerah dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum; dan
- b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan BK DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.
- ( 1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat.
Bagian Ketiga
Pengundangan
BAB XIV - EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH Pasall00
Pasal 113

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.
BAB XIV - EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH Pasall00
Pasal 114

- (1) Peraturan Bupati, PB Kepala Daerah, dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Peraturan Bupati, PB Kepala Daerah, dan Peraturan DPRDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Peraturan Bupati, PB Kepala Daerah, dan Peraturan DPRDyang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.
BAB XIV - EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH Pasall00
Pasal 115

- ( 1) Sekretaris Daerah mengundangkan Perda, Peraturan Bupati, PB Kepala Daerah, dan Peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundanganPerda, Peraturan Bupati, PB Kepala Daerah, dan Peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.
BAB XIV - EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH Pasall00
Pasal 116

Perda, Peraturan Bupati, PBKepala Daerah, dan Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
Bagian Keempat
Autentifikasi Pasal 117
- ( 1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Kepala Bagian Hukumuntuk Perda, Peraturan Bupati, PB Kepala Daerah dan Keputusan Bupati; dan
- b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan BK DPRD.
BAB XIV - EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH Pasall00
Pasal 118

- ( 1) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerahdi lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dengan perangkat daerah pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerahdi lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
BAB XVI - PEMBATALAN PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 121

- ( 1) Perda dan Peraturan Bupati dibatalkan dengan Keputusan Gubernur jika bertentangan dengan peraturan perundang› undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/ atau kesusilaan.
- (2) Pembatalan Perda dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan berdasarkan:
- a. usulan dari setiap orang, kelompok orang, pemerintah daerah, badan hukum, dan/ a tau instansi lainnya; dan/atau
- b. temuan dari tim pembatalan Perda yang dbentuk Gubernur.
BAB XVI - PEMBATALAN PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 122

- ( 1) Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan Perda, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, Bupatiharus menghentikan pelaksanaan Perda yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut Perda dimaksud.
- (2) Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan Perda, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Perda yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya DPRD bersama Bupati merubah Perda dimaksud.
BAB XVI - PEMBATALAN PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 123

- (1) Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan Peraturan Bupati, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, Bupatiharus menghentikan pelaksanaan Peraturan Bupati yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya Bupati mencabut Peraturan Bupati dimaksud.
- (2) Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan Peraturan Bupati, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, Bupatiharus menghentikan pelaksanaan Peraturan Bupati yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya Bupati merubah Peraturan Bupati dimaksud.
BAB XVI - PEMBATALAN PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 124

- (1) Dalam hal Bupati dan/atau DPRD tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda dan Bupati tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dan 123 dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan Perda atau Peraturan Bupati diterima.
- (2) Pengajuan keberatan atas pembelatalan Perda dan/ atau Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Pembatalan Perda dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 sampai dengan Pasal 124berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembatalan Peraturan DPRD.
BAB XIX - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 128
Pasal 129

- ( 1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan huruf 12.
- (2) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. menggunakan nomor seri dan/ atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
- b. menggunakanukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan Nomor sen dan/ atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan:
- a. Perda, Peraturan Bupati, PB Kepala Daerah, Keputusan Bupati oleh Bagian Hukum.
- b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan BK DPRD oleh Sekretaris DPRD.
BAB XIX - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 128
Pasal 130

- ( 1) Perda, Peraturan Bupati, PB Kepala Daerah, dan Keputusan Bupati, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan BK DPRD menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.
- (2) Penulisan nama Provinsi Jawa Timur dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB XIX - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 128
Pasal 131

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Peraturan Bupati, PB Kepala Daerah dan Peraturan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Peraturan Bupati, PB Kepala Daerah dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.
BAB XIX - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 128
Pasal 132

Keikutsertaan Perancang dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat ( 1) dilaksanakan pada tahap:
- a. Perencanaan;
- b. Penyusunan;
- c. Pembahasan;
- d. Pengesahan atau penetapan; dan
- e. Pengundangan.
BAB XIX - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 128
Pasal 137

Keikutsertaan Perancang pada tahap Pengundangan dilaksanakan dalam rangka kegiatan penyiapan naskah peraturan perundang-undangan yang akan diundangkan.
BAB XIX - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 128
Pasal 138

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan produk hukum daerah sebelum ditetapkan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/ a tau DPRD melakukan konsultasi pada Pemerintah Pusat, wajib membawa surat pengantar dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP Pasal 139
Pasal 140

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini, harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkalan.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP Pasal 139
Pasal 141

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintabkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
Ditetapkan di Bangkalan pada tanggal13 September 2016 . ::;:::::::::==-
Diundangkan di Bangkalan pada tanggal 1
SEKRET
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2016 NOMOR-1/E
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Dalam melaksanakan kewenangan otonomi dan tugas pembantuan, daerah diberikan kewenangan untuk mengatur mengatur (regelend) dan mengurus (bestuur) melalui pembentukan peraturan produk hukum daerah. Kewenangan mengatur tersebut diwujudkan dalam bentuk pembentukan produk hukum daerah yang berbentuk peraturan (regels) dan kewenangan mengurus diwujudkan dalam bentuk pembentukan produk hukum daerah yang berbentuk penetapan (beschikking).
Berdasarkan atas kewenangan daerah inilah, maka Daerah Kebupaten Bangkalan membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan muatan materi yang disesuaikan dengan berlakunya beberapa peraturan perundang-undangan terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang› undangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Berlakunya beberapa peraturan perundang-undangan di atas telah berimplikasi terhadap substansi, prosedur dan kelembagaan pembentukan produk hukum daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk menjaga keberlakuan normatif, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu diganti untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.
Beberapa perubahan materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ini adalah:
1. Perubahan istilah dari Badan Legislasi Daerah dirubah menjadi Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang disebut Bapemperda dan Program Legislasi Daerah dirubah menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah, yang disebut Propemperda.
2. Perubahan nomenklatur bentuk produk hukum daerah yang berbentuk "pengaturan" menjadi berbenuk "peraturan". Secara
- bahasa hukum memang lebih tepat digunakan bahasa peraturan sebagai terjemahan dari bahasa belanda regels.
3. Adanya penegasan bahwa materi muatan lokal dapat dimuat dalam Perda.
4. Penyusunan Peraturan Daerah sebagai akibat dari pembatalan Perda oleh Gubernur bukan lagi termasuk dalam Daftar Kumulatif Terbuka, tetapi termasuk dalam kategori "Dalam Keadaan Tertentu".
5. Ancaman sanksi pidana dan sanksi administrasi yang dapat dimuat dalam Perda semakin diperinci dan dipertegas, khususnya mengenai ancaman sanksi administrasi.
6. Penyusunan Propemperda harus didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum yang didasarkan pada :
- a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
c.
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah
7. Dalam hal rancangan Perda disertai dengan Naskah Akademik, maka Bagian Hukum melakukan penyalarasan terhadap Naskah Akademik rancangan Perda yang diajukan oleh Perangkat Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas politik hukum dasar penyusunan rancangan Perda berdasarkan hasil kajian/penelitian dalam Naskah Akademik.
8. Penambahan materi rancangan Perda yang harus dievaluasi oleh Gubernur, yaitu:
- a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. pajak daerah
- e. retribusi daerah;
- f. rencana tata ruang daerah;
- g. rencana pembangunan industri.
9. Adanya prosedur tambahan berupa fasilitasi terhadap semua produk hukum daerah yang berbentuk peraturan. Fasilitasi dilakukan terhadap rancangan Perda sebelum mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dan terhadap rancangan Peraturan Bupati, rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah atau rancangan peraturan DPRD sebelum ditetapkan.
10. Klarifikasi terhadap Perda tidak diatur dalam Perda ini sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015. Akan tetapi langsung dilakukan prosedur Pembatalan dalam hal Perda dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.
PENJELASAN
Pasal 1

Pasal 2

Cukup jelas.Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 3

## Ayat (1)

## Huruf aYang dimaksud dengan "asas kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Produk Hukum Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.## Huruf bYang dimaksud dengan "asas kelembagaan atau pejabatpembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap pembentukan Produk Hukum Daerah harus dibuat oleh pejabat yang berwenang. Produk Hukum Daerah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang.## Huruf cYang dimaksud dengan "asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah harus benar› benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang› undangan.## Huruf dYang dimaksud dengan "asas dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Produk Hukum Daerah harus memperhitungkan efektivitas Produk Hukum Daerah tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.## Huruf eYang dimaksud dengan "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Produk Hukum Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.## Huruf fYang dimaksud dengan "asas kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Produk Hukum Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.•Huruf f Yang dimaksud dengan II asas bhinneka tunggal ika adalah bahwa materi muatan Produk Hukum Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.## Huruf gYang dimaksud dengan 11 asas keadilan 11 adalah bahwa setiap materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.## Huruf hYang dimaksud dengan 11 asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan 11 adalah bahwa setiap materi muatan Produk Hukum Daerah tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, a tau status sosial.## Huruf iYang dimaksud dengan 11 asas ketertiban dan kepastian hukum 11 adalah bahwa setiap materi muatan Produk Hukum Daerah harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.## Huruf jYang dimaksud dengan 11 asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan 11 adalah bahwa setiap materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.## HurufkYang dimaksud dengan II asas konsistensi baik secara vertikal maupun horisontal 11 adalah bahwa setiap Produk Hukum Daerah yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan le bih tinggi dan tidak boleh berten tangan dengan peraturan daerah lainnya.## Huruf 1Yang dimaksud dengan II asas kelestarian alam 11 adalah bahwa setiap Produk Hukum Daerah yang dibentuk harus dapat menjaga kelestarian alam. Materi muatan Perda tidak boleh mengatur ketentuan yang dapat merusak kelestarian dan keseimbangan fungsi lingkungan dan ekosistemnya.HurufmYang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah bahwa setiap Produk Hukum Daerah yang dibentuk harus menjaga dan melestarikan kearifan lokal.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal8Cukup jelas.Pasal9Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Konsepsi Rancangan Perda tersebut harus dilampirkan oleh pengusul pada saat mengajukan usulan rancangan Perda yang akan dimuat dalam Propemperda.
PENJELASAN
Pasal 104 Cukup jelas. Pasal 105 Cukup jelas. Pasal 106 Cukup jelas. Pasal 107 Cukup jelas. Pasal 108 Cukujelas. Pasal 109 Cukup jelas. Pasal 110 Cukup jelas. Pasal 111 Cukup jelas. Pasal 112 Cukup jelas. Pasal 113 Cukup jelas. Pasal 114 Cukup jelas. Pasal 115 Cukup jelas. Pasal 116 Cukup jelas. Pasal 117 Cukup jelas. Pasal 118 Cukup jelas. Pasal 119 Cukup jelas. Pasal 120 Cukup jelas. Pasal 121 Cukup jelas. Pasal 122 Cukup jelas. Pasal 123 Cukup jelas. Pasal 124 Cukup jelas. Pasal 125 Cukup jelas. Pasal 126 Cukup jelas.

4'•f'
PENJELASAN
Pasal 142

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 33