PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor I Tahun 2017
Tentang LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Berlaku: 54 Tahun 2010
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR i TAHUN 2017
TENTANG
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
- a. bahwa guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu dilaksanakan pengadaan barang/ jasa Pemerintah dengan sistem aplikasi layanan secara elektronik atau E-Procurement;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan guna pelaksanaan ketentuan Pasal 111 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
Mengingat 1.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ J asa Pemerin tah.
6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/ J asa.
7. Pengaclaan Barang/Jasa secara Elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan barang/jasa yang mengikuti ketentuan Peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah dan dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan aturan perundang-undangan.
8. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah pengelolaan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dan memfasilitasi Kantor/ Lembaga/Dinas/ Instansi kepada Portal Nasional.
4
9. Pengelola Sistem lnformasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Pengelola SPSE adalah pengelola sistem informasi layanan pengadaan barang/ jasa pemerin tah secara elektronik.
10. Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat SPSE adalah kesistemen meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan database E-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh SPSE, dan infrastrukturnya.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD serta untuk menggunakan anggaran SKPD.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala SKPD selaku PA sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab .atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
14. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerin tah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/ jasa di Kantor/Lembaga/Dinas/Instansi yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
15. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.
16. Registrasi adalah proses pendaftaran penyedia barang/jasa untuk mendapatkan kode akses (user id dan password) ke dalam sistem aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
17. Verifikasi adalah proses penentuan kelayakan penyedia barang/jasa oleh LPSE melalui mekanisme kontrol secara asas nyata dalam proses registrasi/pendaftaran calon penyedia barang/jasa yang meliputi persetujuan password dan penyampaian notifikasi persetujuan.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk LPSE Kabupaten Situbondo.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3
Pasal 4

- (1) LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas meliputi :
- a. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan;
- b. memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
- c. memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa secara elektonik;
- d. memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi Pengguna SPSE;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (2) LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap pembuatan paket pengadaan barang/ jasa pemerintah, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, 1s1 dokumen pengadaan beserta adendumnya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dari penyedia barang/jasa, berita acara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan/ seleksi/ pemilihan langsung, penetapan pemenang dan pengumuman, serta isi sanggahan dan jawaban.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3
Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), LPSE menyelenggarakan fungsi meliputi:
- a. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa secara Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo;
- b. pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;
- c. pelaksanaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE;
- d. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 6

- ( 1) Susunan Organisasi LPSE terdiri dari :
- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Unit Pelaksana, terdiri a tas :
1. Unit Pelaksana Administrasi Sistem Elektronik;
2. Unit Pelaksana Registrasi dan Verifikasi;
3. Unit Pelaksana Layanan dan Dukungan.
- (2) Masing-masing Unit Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LPSE sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya masing-masing.
- (3) Bagan Struktur Organisasi LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB IV - PENJABARAN TUGAS
Pasal 7

Ketua LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas untuk memimpin dan mengkoordinasikan semua bentuk dan kegiatan LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE.
BAB IV - PENJABARAN TUGAS
Pasal 8

- ( 1) Sekretaris se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE dan lembaga terkait;
- b. penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
- c. pengelolaan sarana, prasarana, dan sumber daya;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPSE sesuai dengan tugas dan fungsi.
BAB IV - PENJABARAN TUGAS
Pasal 9

- (1) Unit Pelaksana Administrasi Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan SPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Pelaksana Administrasi Sistem Elektronik menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;
- b. penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
- c. pemberian informasi kepada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE;
- d. pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP.
BAB IV - PENJABARAN TUGAS
Pasal 10

- (1) Unit Pelaksana Registrasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Registrasi dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi:
- a. pelayanan pendaftaran Pengguna SPSE;
- b. penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
- c. verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE;
- d. pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE.
- (3) Unit Registrasi dan Verifikasi berhak untuk menyetujui atau menolak pendaftaran Pengguna SPSE.
- (4) Unit Registrasi dan Verifikasi dapat menonaktifkan User ID dan Password Pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE, dan permintaan dari PA/KPA/PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan berkaitan dengan blacklist.
BAB IV - PENJABARAN TUGAS
Pasal 11

- (1) Unit Pelaksana Layanan dan Dukungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Layanan dan Dukungan menyelenggarakan fungsi:
- a. pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/ jasa secara elektronik;
- b. pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
- c. penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE;
- d. pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE.
KEPEGAWAIAN
BAB IV - PENJABARAN TUGAS
Pasal 12

- ( 1) Pegawai LPSE adalah pegawai negeri sipil a tau non pegawai negeri sipil yang ditugaskan menjalankan tugas dan fungsi LPSE.
- (2) Pegawai LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial;
- b. memiliki integeritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
- (3) Pegawai LPSE dilarang merangkap menjadi PPK/ULP/Pejabat Pengadaan.
- (4) Pegawai LPSE tidak wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang clan J asa.
- (5) Pegawai LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VI - TATAKERJA
Pasal 13

- (1) LPSE menjalin hubungan kerja PA/KPA/PPK/ULP/PajabatPengadaan. dengan
- (2) LPSE berkoordinasi dengan LKPP.
BAB VI - TATAKERJA
Pasal 14

- (1) Hubungan kerja LPSE dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan, antara lain:
- a. memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan rencana umum pengadaan clan pengumuman pengadaan dalam Portal Pengadaan nasional;
- b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/ jasa secara elektronik ;
- c. menyediakan laporan hasil pengolahan data SPSE (ereporting) terkait dengan proses pengadaan barang/ jasa secara elektronik; clan
- d. menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh LPSE
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 18 Tahun 2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Diundangkan di Situbondo pada tanggal
2 5 JAN 2017, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
DERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHON 2017 NOMOR ~
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati m1 dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Situbondo
Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 2 5 JAN 2017
BUPATI SITUBONDO,
DADANG WIGIARTO
LAMPIRAN
Peraturan Bupati Situbondo
Tanggal :
J 5 JAN 2017
Nomor :
Tahun 2017
STRUKTUR ORGANISASI
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN SITUBONDO
BUPATI SITUBONDO,