UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 14 Tahun 1955
Tentang No Description
Berlaku: 5 Juli 1955
N/A
Preamble

Menimbang
- bahwa untuk kepentingan perkembangan Bagian pembikinan sera dan vaksin daripada Lembaga Pasteur di Bandung perlu dijadikan Perusahaan Negara dalam arti "Indische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419); bahwa karena keadaan yang mendesak Undang-undang Darurat ini perlu segera diadakan;
Mengingat :
"Indische Bedrijvenwet" (Staatsblad 927 No. 419) dan pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
- UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENUNJUKAN BAGIAN PEMBIKINAN SERA DAN VAKSIN DARIPADA LEMBAGA PASTEUR DI BANDUNG MENJADI PERUSAHAAN NEGARA DALAM ARTI "INDISCHE BEDRIJVENWET"(STAATSBLAD 1927 No.419).
N/A
Pasal 1

.
Bagian pembikinan Sera dan Vaksin daripada Lembaga Pasteur di Bandung ditunjuk menjadi Perusahaan Negara dalam arti pasal 2 "Indische Bedrijvenwet."
N/A
Pasal 2

.
Neraca pembukaan pada 1 Januari 1955 dari Bagian pembikinan Sera dan Vaksin daripada Lembaga Pasteur di Bandung ditetapkan sesuai dengan daftar yang dilekatkan pada Undang-undang Darurat ini.
N/A
Pasal 3

.
Bunga yang harus dibayar untuk modal seperti termaksud dalam pasal 4 bawah 1e a "Indische Bedrijvenwet" dan yang disebut dalam neraca pembukaan tersebut dalam pasal sebelumnya dan neraca-neraca pada tahun-tahun berikutnya akan ditetapkan berdasar atas neraca pembukaan itu, ditetapkan untuk sementara waktu sebesar 2% setahun.
N/A
Pasal 4

.
- (1) Perhitungan dari jumlah penyusutan atas milik-milik Perusahaan Negara Sera dan Vaksin Pasteur Bandung dilakukan, kecuali dalam hal usaha-usaha besar yang tidak diduga mengenai aktiva, berdasar atas persentase penyusutan rata-rata untuk tiap-tiap golongan, dalam mana aktiva-aktiva tersebut menurut wataknya masing-masing dimasukkan.
- (2) Untuk tiap-tiap golongan persentase-penyusutan rata-rata itu ditetapkan menurut harga-perusahaan dan jangka-waktu pemakaian yang ditaksir dari tiaptiap obyek.
N/A
Pasal 5

.
Untuk tahun 1955 sampai dengan 1959 aktiva-aktiva terdiri atas golongan-golongan seperti tersebut di bawah ini dan persentase-penyusutan ditetapkan sebagai berikut :
1. Gedung-gedung ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------- -------2%
2. Mesin-mesin
------- ------- ------- ------- ------- ------- -------- -------10%
- 3.
- Perkakas-perkakas (instrumenten) - ------- ------- ------- --------7%
4. Inventaris alat-alat kedokteran ----- ------- ------- ------- --------....5%
5. Inventaris kantor ------ ------- ------- ------- ------- ------- -------- -------5%
6. Kendaraan
------- ------- ------- ------- ------- ------- -------- -------20%
N/A
Pasal 6

.
Apabila pengeluaran-pengeluaran mengenai perabot-perabot kantor, mesin-mesin kantor dan perkakas merupakan pengeluaran dari persediaan, maka dalam tahun pembelian dilakukan penyusutan sebesar lima puluh persen.
N/A
Pasal 7

.
Nama-kata Perusahaan Negara bagian Sera dan Vaksin daripada Instituut Pasteur, dapat dipersingkat: "Perusahaan Negara Pasteur."
N/A
Pasal 8

.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 1955. Presiden Republik Indonesia, ttd. SUKARNO.
Menteri Kesehatan, ttd.
LIE KIAT TENG.
Diundangkan pada tanggal 5 Juli 1955.
Menteri Kehakiman, ttd.
DJODY GONDOKUSUMO.
Ditinjau dari sudut ekonomi dan keuangan maka Lembaga Pasteur dapat dapat dibagi dalam dua bahagian, yaitu,
- 1) bahagian produksi sera dan vaksin dan
- 2) bahagian penyelidikan dan pemeriksaan, baik untuk pusat maupun untuk daerah.
Sampai kini Lembaga Pasteur tersebut dijalankan atas ketentuan-ketentuan administratif untuk suatu "Jawatan" ("tak van Dienst"). Pengalaman-pengalaman yang diperoleh sampai sekarang, menunjukkan bahwa kelancaran pekerjaan -khususnya yang mengenai produksi sera dan vaksin -menemui kesulitan-kesulitan karena ketentuan-ketentuan administratif tersebut.
Peraturan-peraturan yang kini masih berlaku memberikan suatu dasar hukum agar kesulitan-kesulitan yang merangkai kepada sifat "Jawatan" dapat dihindarkan dengan jalan pembentukan suatu Perusahaan Negara menurut pasal-pasal Indische Bedrijvenwet (Staatsblad 1927 No. 419).