PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 7 Tahun 2011
Tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
Berlaku: 21 September 2011
N/A
Preamble

Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan dalam tahun anggaran 2011 ini juga terdapat penambahan dan pergeseran anggaran, sehingga untuk memasukkan dan mengeluarkan sisa lebih tersebut harus melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2010 mengalami penambahan, pengurangan dan penggeseran anggaran, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
28. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
29. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2011;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009;
34. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2005 Nomor 1 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 13) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2007 Nomor 4 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 54);
35. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2005 Nomor 6 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 28);
36. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2006 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 36);
37. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
38. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 58);
39. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 59);
40. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 60);
41. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 61);
42. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62);
43. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 64);
44. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 65);
45. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 3);
46. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 4 Seri A);
47. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 11);
48. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 12);
49. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 1);
50. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2);
51. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 3 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 3);
52. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 1 Seri A);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
dan
WALIKOTA MALANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.
N/A
Pasal 2

| (1) | Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari : | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|
| | 1) Semula | Rp. | 158.446.783.268,90 | | |
| | 2) Bertambah | Rp. | 3.885.805.190,65 | | |
| | Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan | | | Rp. | 162.332.588.459,55 |
| | b. Dana Perimbangan | | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 636.435.640.152,51 | | |
| | 2) Bertambah | Rp. | 4.758.588.468,00 | | |
| | Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan | | | Rp. | 641.194.228.620,51 |
| | c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah | | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 192.981.198.018,00 | | |
| | 2) Bertambah | Rp. | 82.374.411.592,00 | | |
| | Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan | | | Rp. | 275.355.609.610,00 |
| (2) | Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan : | Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan : | Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan : | | |
| (2) | a. Pajak Daerah | | | | |
| (2) | 1) Semula | Rp. | 103.222.417.983,41 | | |
| (2) | 2) Bertambah | Rp. | 1.422.283.197,30 | | |
| (2) | Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan | | | Rp. | 104.644.701.180,71 |
| (2) | b. Retribusi Daerah | | | | |
| (2) | 1) Semula | Rp. | 28.300.000.000,00 | | |
| (2) | 2) Bertambah | Rp. | 830.485.000,00 | | |
| (2) | Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan | | | Rp. | 29.130.485.000,00 |
(3)
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 11.518.898.455,00 | | |
| 2) Bertambah | Rp. | 1.739.556.838,82 | | |
| Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | | 13.258.455.293,82 | |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah |
| 1) Semula | Rp. | 15.405.466.830,49 | | |
| 2) Berkurang | Rp. | (106.519.845,47) | | |
| Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan | Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan | | 15.298.946.985,02 | |
| Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan : | Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan : | Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan : | Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan : | Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan : |
| a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak | a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak | a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak | a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak | a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak |
| 1) Semula | Rp. | 87.053.011.152,51 | | |
| 2) Bertambah | Rp. | 5.070.430.468,00 | | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan | Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan | | 92.123.441.620,51 | |
| b. Dana Alokasi Umum | b. Dana Alokasi Umum | b. Dana Alokasi Umum | b. Dana Alokasi Umum | b. Dana Alokasi Umum |
| 1) Semula | Rp. | 533.803.729.000,00 | | |
| 2) Berkurang | Rp. | (311.842.000,00) | | |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan | Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan | | 533.491.887.000,00 | |
| c. Dana Alokasi Khusus | c. Dana Alokasi Khusus | c. Dana Alokasi Khusus | c. Dana Alokasi Khusus | c. Dana Alokasi Khusus |
| 1) Semula | Rp. | 15.578.900.000,00 | | |
| 2) Bertambah | Rp. | 0,00 | | |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan | Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan | | 15.578.900.000,00 | |
| (4) | a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| (4) | 1) Semula Rp. | 98.792.500.417,00 | 98.792.500.417,00 | 98.792.500.417,00 | |
| (4) | 2) Bertambah Rp. | 8.216.759.592,00 | 8.216.759.592,00 | 8.216.759.592,00 | |
| (4) | Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan | Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan | Rp. | 107.009.260.009,00 | |
| (4) | b. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus | b. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus | | | |
| (4) | 1) Semula Rp. | 77.868.707.601,00 | 77.868.707.601,00 | 77.868.707.601,00 | |
| (4) | 2) Bertambah Rp. | 70.972.352.000,00 | 70.972.352.000,00 | 70.972.352.000,00 | |
| (4) | Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan | Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan | Rp. | 148.841.059.601,00 | |
| (4) | c. Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya | c. Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya | | | |
| (4) | 1) Semula Rp. | 2.319.990.000,00 | 2.319.990.000,00 | 2.319.990.000,00 | |
| (4) | 2) Bertambah Rp. | 3.185.300.000,00 | 3.185.300.000,00 | 3.185.300.000,00 | |
| (4) | Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan | Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan | Rp. | 5.505.290.000,00 | |
| (1) | Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari : | Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari : | | | |
| (1) | a. Belanja tidak langsung | a. Belanja tidak langsung | | | |
| (1) | 1) Semula Rp. | 608.398.207.364,29 | 608.398.207.364,29 | 608.398.207.364,29 | |
| (1) | 2) Bertambah Rp. | 2) Bertambah Rp. | 28.148.613.387,35 | | |
| (1) | Jumlah Belanja tidak langsung setelah Perubahan | Jumlah Belanja tidak langsung setelah Perubahan | Rp. | 636.546.820.751,64 | |
| (1) | b. Belanja langsung | b. Belanja langsung | | | |
| (1) | 1) Semula | Rp. 402.401.123.450,00 | Rp. 402.401.123.450,00 | Rp. 402.401.123.450,00 | |
| (1) | 2) Bertambah Rp. | 79.704.985.714,04 | 79.704.985.714,04 | 79.704.985.714,04 | |
| (1) | Jumlah Belanja langsung setelah Perubahan | Jumlah Belanja langsung setelah Perubahan | Rp. | 482.106.109.164,04 | |
| a. Belanja pegawai | a. Belanja pegawai | a. Belanja pegawai | a. Belanja pegawai | a. Belanja pegawai |
|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 536.304.844.368,58 | | |
| 2) Bertambah | Rp. | 20.760.805.375,75 | | |
| Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan | | | Rp. | 557.065.649.744,33 |
| b. Belanja bunga | b. Belanja bunga | b. Belanja bunga | b. Belanja bunga | b. Belanja bunga |
| 1) Semula | Rp. | 1.552.698.962,78 | | |
| 2) Berkurang | Rp. | (870.425.987,97) | | |
| Jumlah belanja bunga setelah Perubahan | | | Rp. | 682.272.974,81 |
| c. Belanja hibah | c. Belanja hibah | c. Belanja hibah | c. Belanja hibah | c. Belanja hibah |
| 1) Semula | Rp. | 59.662.525.919,00 | | |
| 2) Bertambah | Rp. | 1.738.870.500,00 | | |
| Jumlah belanja bunga setelah Perubahan | | | Rp. | 61.401.396.419,00 |
| d. Belanja bantuan sosial | d. Belanja bantuan sosial | d. Belanja bantuan sosial | d. Belanja bantuan sosial | d. Belanja bantuan sosial |
| 1) Semula | Rp. | 9.077.980.000,00 | | |
| 2) Bertambah | Rp. | 4.759.300.000,00 | | |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan | | | Rp. | 13.837.280.000,00 |
| e. Belanja bagi hasil | e. Belanja bagi hasil | e. Belanja bagi hasil | e. Belanja bagi hasil | e. Belanja bagi hasil |
| 1) Semula | Rp. | 100.000.000,00 | | |
| 2) Bertambah | Rp. | - | | |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan | | | Rp. | 100.000.000,00 |
| f. Belanja tidak terduga | f. Belanja tidak terduga | f. Belanja tidak terduga | f. Belanja tidak terduga | f. Belanja tidak terduga |
| 1) Semula | Rp. | 1.700.158.113,93 | | |
| 2) Bertambah | Rp. | 1.760.063.499,57 | | |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan | | | Rp. | 3.460.221.613,50 |
| (3) | Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja : a. Belanja pegawai | | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 1) Semula Rp. | 55.777.123.950,00 | |
| | 2) Bertambah Rp. | 8.884.594.630,00 | |
| | Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan | | 64.661.718.580,00 |
| b. Belanja barang dan jasa | | | |
| | 1) Semula Rp. | 198.995.113.910,00 | |
| | 2) Bertambah Rp. | 41.882.216.744,00 | |
| | Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan | | 240.877.330.654,00 |
| c. Belanja modal | | | |
| | 1) Semula Rp. | 147.628.885.590,00 | |
| | 2) Bertambah Rp. | 28.938.174.340,04 | |
| | Jumlah belanja modal setelah Perubahan | | 176.567.059.930,04 |
| | Pasal 4 | | |
| (1) | Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari : | | |
| | a. Penerimaan sejumlah | | |
| | 1) Semula Rp. | 50.800.000.000,00 | |
| | 2) Bertambah Rp. | 16.771.686.021,77 | |
| | Jumlah penerimaan setelah Perubahan | | 67.571.686.021,77 |
| | b. Pengeluaran sejumlah | | |
| | 1) Semula Rp. | 27.864.290.625,12 | |
| | 2) Berkurang Rp. | (63.107.828,97) | |
| | Jumlah pengeluaran setelah Perubahan | | 27.801.182.796,15 |
| (2) | Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan : a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah | Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan : a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah | Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan : a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah | Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan : a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah | Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan : a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1) Semula | Rp. | 50.800.000.000,00 | | |
| | 2) Bertambah | Rp. | 16.771.686.021,77 | | |
| | Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumya setelah Perubahan | | | Rp. | 67.571.686.021,77 |
| | b. Penerimaan Pinjaman daerah tahun anggaran sebelumnya sejumlah | b. Penerimaan Pinjaman daerah tahun anggaran sebelumnya sejumlah | b. Penerimaan Pinjaman daerah tahun anggaran sebelumnya sejumlah | b. Penerimaan Pinjaman daerah tahun anggaran sebelumnya sejumlah | b. Penerimaan Pinjaman daerah tahun anggaran sebelumnya sejumlah |
| | 1) Semula | Rp. | - | | |
| | 2) Bertambah | Rp. | - | | |
| | Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumya setelah Perubahan | | | Rp. | - |
| (3) | Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan : | Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan : | Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan : | Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan : | Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan : |
| | a. Pembentukan dana cadangan sejumlah | a. Pembentukan dana cadangan sejumlah | a. Pembentukan dana cadangan sejumlah | a. Pembentukan dana cadangan sejumlah | a. Pembentukan dana cadangan sejumlah |
| | 1) Semula | Rp. | - | | |
| | 2) Bertambah | Rp. | - | | |
| | Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan | | | Rp. | - |
| | b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah | b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah | b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah | b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah | b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah |
| | 1) Semula | Rp. | 15.900.000.000,00 | | |
| | 2) Bertambah | Rp. | 8.913,06 | | |
| | Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan | | | Rp. | 15.900.008.913,06 |
| | c. Pembayaran pokok utang sejumlah | c. Pembayaran pokok utang sejumlah | c. Pembayaran pokok utang sejumlah | c. Pembayaran pokok utang sejumlah | c. Pembayaran pokok utang sejumlah |
| | 1) Semula | Rp. | 11.964.290.625,12 | | |
| | 2) Berkurang | Rp. | (63.116.742,03) | | |
| | Jumlah Pembayaran pokok utang setelah Perubahan | | | Rp. | 11.901.173.883,09 |
N/A
Pasal 5

- (1) Dalam keadaan mendesak Pemerintah Kota Malang dapat mengeluarkan belanja yang belum tersedia anggarannya dan adanya program dan kegiatan yang sumber dananya dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi, yang terjadi setelah Perubahan APBD ditetapkan, maka Pemerintah Kota Malang menyampaikannya dalam laporan realisasi anggaran atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- (2) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. program dan kegiatan DAK dan/atau spesifik grant lainnya yang bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN, dan/atau bantuan Keuangan dari Provinsi yang dananya diterima setelah Perubahan APBD ditetapkan;
- c. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
N/A
Pasal 6

Program dan kegiatan yang bersifat mendesak dan/atau dalam keadaan darurat dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
N/A
Pasal 7

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :
| 1. Lampiran I | : | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. |
|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Lampiran II | : | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD. |
| 3. Lampiran III | : | Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. |
| 4. Lampiran IV | : | Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organsiasi SKPD, Program dan Kegiatan. |
| 5. Lampiran V | : | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara. |
| 6. Lampiran VI | : | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan. |
| 7. Lampiran VII | : | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. |
| 8. Lampiran VIII | : | Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini. |
| 9. Lampiran IX | : | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. |
N/A
Pasal 8

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.
xviii
N/A
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.
Diundangkan di Malang pada tanggal 21 September 2011
Ditetapkan di Malang
pada tanggal 21 September 2011
WALIKOTA MALANG,
ttd.
Drs. PENI SUPARTO, M.AP
SEKRETARIS DAERAH, ttd.
Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19580415 198403 1 012
LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2011 NOMOR 2 SERI A
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
DWI RAHAYU, SH,M.Hum
Pembina
NIP. 19710407 199603 2 003
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd.
DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003