PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 22 Tahun 2016
Tentang PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.
Berlaku: 22 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak;
1. Undang-Undang Nomor 2 7 Tahun 1 9 5 9 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten
Kapuas Hulu;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati Adalah Bupati Kapuas Hulu
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum harus mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dilaksanakan secara serentak dan/atau antar waktu.
10. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama baik satu kali maupun bergelombang dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan.
11. Pemilihan Kepala Desa satu kali adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanaan hanya satu kali pada hari yang sama untuk semua Desa dalam wilayah kabupaten.
12. Pemilihan Kepala Desa bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
13. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Penjabat Kepala Desa adalah seorang penjabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
18. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Kampanye Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program secara lisan dan tulisan kepada masyarakat Desa dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
23. Pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye adalah penyampaian pesanpesan kampanye oleh calon Kepala Desa melalui media cetak dan elektronik secara berulang-ulang berbentuk tulisan, gambar, animasi, suara, peragaan, sandiwara, dan bentuk lainnya yang berisi ajakan, himbauan untuk memberikan dukungan kepada calon Kepala Desa.
24. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi dan program calon Kepala Desa, simbol-simbol atau tanda gambar calon Kepala Desa yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih calon Kepala Desa tertentu.
25. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara pemilihan Kepala Desa.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
BAB II - JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan hanya satu kali pada hari yang sama bagi seluruh Desa dalam wilayah Daerah.
BAB II - JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
- b. kemampuan keuangan Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 5

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Pemberitahuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditembuskan kepada Bupati melalui Camat.
Bagian Kedua
Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 6

- (1) Bupati menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak.
- (2) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Kepala Desa dan BPD.
Bagian Ketiga Pembentukan Panitia Pemilihan
- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan/atau setelah pemberitahuan jadwal pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Anggota Panitia Pemilihan terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD dan diberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Jumlah Panitia Pemilihan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan susunan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan 8 (delapan) anggota.
- (5) Dalam hal pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, Panitia Pemilihan dapat mengangkat petugas sebagai penyelenggara pemungutan suara dan penghitungan suara dengan susunan penugasan keanggotaan:
- a. Ketua Panitia Pemilihan sebagai anggota Kesatu;
- b. Sekretaris Panitia Pemilihan sebagai anggota Kedua;
- c. Bendahara Panitia Pemilihan sebagai anggota Ketiga; dan
- d. Anggota Panitia Pemilihan sebagai anggota keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh dan kesebelas.
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 8

Pimpinan dan anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan.
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 9

Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan fungsi :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Kepala Desa;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi administrasi bakal calon kepada instansi terkait;
- f. menetapkan dan mengumumkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- g. menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih tetap;
- h. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- i. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- j. menyediakan peralatan, perlengkapan, administrasi, surat suara, dan tempat pemungutan suara;
- k. melaksanakan pemungutan suara;
- l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- m. membuat Berita Acara pemilihan yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, dan saksi-saksi yang ditunjuk oleh calon Kepala Desa;
- n. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- o. melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada BPD;
- p. menerima, dan memproses pengaduan masalah dan/atau laporan
permasalahan administratif yang terjadi selama proses pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan saran dari Pengawas Panitia Pemilihan.
- q. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.
- (2) Ketua Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesainya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan biaya pemilihan kepada Kepala Desa dan ditembuskan kepada BPD paling lambat 2 (dua) minggu setelah pengambilan sumpah janji Kepala Desa Terpilih.
Bagian Keempat
Jadwal Kegiatan, Rencana Biaya, dan Petugas Pendataan Pemilih
Paragraf 1 Jadwal Kegiatan
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun jadwal kegiatan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan hasil pemilihan Kepala Desa dengan berpedoman pada jadwal yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Camat untuk diteliti dan dievaluasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan.
- (3) Jadwal kegiatan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi kegiatan :
- a. penyusunan rencana kerja pemilihan, rencana biaya pemilihan, dan inventarisasi petugas pendaftaran pemilih;
- b. penetapan jadwal pemilihan, biaya pemilihan, dan petugas pendaftaran pemilih setelah dikonsultasikan kepada BPD dan Camat;
- c. usulan kebutuhan anggaran biaya pemilihan kepada Kepala Desa;
- d. pendaftaran pemilih (penyusunan DPS, pemilih tambahan, dan DPT);
- e. pengumuman pemilihan Kepala Desa;
- f. penjaringan dan pendaftaran bakal calon tahap ke-1;
- g. penyampaian daftar bakal calon kepada Bupati melalui Camat;
- h. penerimaan pendaftaran bakal calon tahap ke-2 yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan administrasi bakal calon;
- i. pelaksanaan penelitian kelengkapan dan klarifikasi persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemelihan;
- j. penetapan dan pengumuman calon yang telah memenuhi persyaratan setelah mendapat persetujuan dari Panitia Pengawas Pemilihan;
- k. penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap setelah dievaluasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan;
- l. pengaturan dan pengawasan pelaksanaan kampanye;
- m. pengaturan dan pengawasan masa tenang;
- n. penyediaan surat suara, surat undangan, dan administrasi pendukung dalam pemungutan dan penghitungan suara;
- o. penetapan waktu dan tempat pemungutan dan penghitungan suara;
- p. persiapan kebutuhan sarana, prasarana dan pendukung lainnya dalam pemungutan dan penghitungan suara;
- q. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;
- r. penetapan calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak;
- s. penyampaian laporan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara kepada BPD;
- t. penerimaan, pemrosesan dan penyelesaian pengaduan masalah perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, dan/atau laporan permasalahan administratif yang terjadi selama proses pemilihan Kepala Desa;
- u. fasilitasi pelantikan Kepala Desa terpilih;
- v. pelaporan seluruh tahapan dan biaya pemilihan Kepala Desa kepada BPD dengan tembusan kepada Camat dan Bupati; dan
- w. pembubaran Panitia Pemilihan.
Paragraf 2
Rencana Biaya
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 12

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan APBD Kabupaten Kapuas Hulu serta dapat juga dari APB Desa.
- (2) Dalam rangka efisiensi anggaran biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Bupati menetapkan biaya maksimal Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Penentuan anggaran biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dilakukan dalam rapat Panitia Pemilihan untuk kemudian diteliti dan dievaluasi oleh Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan mengajukan kebutuhan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Kepala Desa.
- (5) Kepala Desa mengajukan usul persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari dengan berpedoman pada petunjuk yang ditetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 13

Apabila biaya pemilihan Kepala Desa yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten tidak dapat menampung semua pembiayaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, maka desa dapat menganggarkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan maksimal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang penggunaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 14

Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan dilarang mengadakan pungutan dalam bentuk apapun kepada calon Kepala Desa dan/atau pihak ketiga lainnya.
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 15

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa disalurkan kepada Panitia Pemilihan Desa.
- (2) Anggaran biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dialokasikan antara lain untuk:
- a. biaya honorarium Panitia Pemilihan;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja honorarium jasa tenaga keamanan; dan/atau
- d. belanja lainnya.
- (3) Laporan pertanggungjawaban biaya pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada Kepala Desa dan ditembuskan kepada BPD.
Paragraf 3 Petugas Pendataan Pemilih
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 16

Panitia Pemilihan menetapkan petugas pendataan pemilih, untuk menyusun DPS, DPTb dan DPT.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan dimulainya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. jadwal pemilihan Kepala Desa;
- b. waktu dan tempat pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
- c. persyaratan bakal calon dan/atau calon Kepala Desa; dan
- d. persyaratan pemilih.
- (3) Pengumuman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pengumuman tertulis yang ditempelkan pada Kantor Desa, pada setiap rukun tetangga, pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, dan tempat-tempat umum yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat; dan
- b. penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat.
Bagian Kesatu Persyaratan Calon Kepala Desa
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 18

- (1) Calon Kepala Desa adalah penduduk Desa yang wajib memenuhi persyaratan.
- (2) Dokumen administrasi persyaratan Calon Kepala Desa yaitu :
- a. fotokopi kartu keluarga yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang menangani bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, serta memperlihatkan Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar asli;
- e. fotokopi akta kelahiran atau surat kenal lahir, dan memperlihatkan akta kelahiran atau surat kenal lahir asli;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga desa setempat yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- h. surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan Kepala Desa setempat;
- i. surat pernyataan tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dari Camat atas nama Bupati di atas kertas bermaterai cukup;
- j. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- k. surat keterangan catatan Kepolisan (SKCK) dari Kepolisian Resort Kapuas Hulu;
- p. mengisi daftar riwayat hidup lengkap diatas kertas bermaterai cukup;
- q. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- r. pasfoto terbaru calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna 3 (tiga) lembar;
- s. membuat dan menandatangani Pakta Integritas diatas kertas yang bermaterai cukup;
- t. fotokopi dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, bagi calon Kepala Desa yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Desa;
- u. surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian, bagi calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil; dan
- v. surat izin cuti dari Camat, bagi calon dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Apabila dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tidak disusun, maka calon dari Kepala Desa atau mantan Kepala Desa wajib melampirkan dokumen fotokopi Review Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD).
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 19

- (1) Apabila syarat Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d tidak dapat dipenuhi oleh calon Kepala Desa karena alasan hilang, maka calon Kepala Desa wajib menyertakan surat keterangan pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat
Belajar yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (2) Apabila sekolah yang menerbitkan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar wajib dilegalisasi oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (3) Apabila Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar hilang dan sekolah yang menerbitkan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar tidak beroperasi lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka calon Kepala Desa wajib menyertakan surat keterangan pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (4) Instansi/Lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah satuan kerja perangkat daerah yang menangani bidang pendidikan atau Kementerian Agama.
Bagian Kedua Penjaringan dan Pendaftaran Tahapan ke - 1 Bakal Calon Kepala Desa
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 20

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa mengumumkan pendaftaran tahap ke-1.
- (2) Penjaringan dan pendaftaran tahap ke-1 dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) Hari setelah pengumuman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pendaftar mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Panitia Pemilihan mencatat dan meregister setiap peserta yang mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.
Pendaftaran Tahapan Ke-2
Bakal Calon Kepala Desa
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 21

- (1) Pendaftaran tahap ke-2 dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari setelah panitia pemilihan Kepala Desa mengumumkan pembukaan pendaftaran;
- (2) Dalam jangka waktu pendaftaran tahap ke-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bakal calon Kepala Desa wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (3) Apabila dalam jangka waktu pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon Kepala Desa tetap kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan Kepala Desa melaporkannya kepada Bupati melalui Camat.
Bagian Ketiga
Penelitian Kelengkapan dan Klarifikasi Persyaratan Administrasi
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa beserta lampirannya dalam jangka waktu 5 (lima ) hari sejak pendaftaran ditutup.
- (2) Dalam hal keabsahan administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa dipersoalkan oleh salah satu calon Kepala Desa, jawaban hasil dari
klarifikasi instansi yang berwenang dijadikan dasar penentuan keabsahan.
- (3) Hasil penelitian dan klarifikasi administrasi persyaratan calon Kepala Desa, dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, semua bakal calon Kepala Desa dan diketahui oleh Ketua BPD.
- (4) Berita acara hasil penelitian dan klarifikasi administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.
Paragraf 1 Seleksi Tambahan Calon Kepala Desa
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 23

- (1) Dalam hal calon Kepala Desa yang mendaftar dan memenuhi syarat lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan mengajukan permohonan seleksi tambahan calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten melalui Camat.
- (2) Seleksi tambahan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Kabupaten, yang meliputi:
- a. ujian saringan bakal calon Kepala Desa; dan
- b. uji kepatutan dan kepantasan bakal calon Kepala Desa.
- (3) Ujian saringan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan bobot nilai 50% (lima puluh persen) dilakukan melalui tes tertulis.
- (4) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi materi :
- a. kecakapan menetapkan formulasi dan alternatif pemecahan masalah serta pengambilan keputusan; dan
- b. pengetahuan umum dan pengetahuan dasar pemerintahan Desa.
- (5) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan penentuan bakal calon yang diambil dari ranking 1 sampai dengan ranking 5 berdasarkan nilai yang diperoleh dari masing-masing bakal calon Kepala Desa disampaikan kepada Camat untuk diteruskan kepada Panitia Pemilihan.
Paragraf 2 Penetapan Calon Kepala Desa
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 24

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi dan lolos penelitian kelengkapan dan klarifikasi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Terhadap Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengundian nomor urut dan warna bendera secara terbuka melalui rapat yang dihadiri oleh calon Kepala Desa, BPD dan Panitia Pengawas Pemilihan.
- (3) Hasil pengundian nomor urut dan warna bendera masing-masing calon ditetapkan dan dibuat dalam berita acara penetapan calon kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
Paragraf 3 Penyelesaian Permasalahan Administratif
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 25

- (1) Apabila terdapat permasalahan administratif dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, masyarakat dan/atau pihak yang dirugikan di Desa setempat dapat mengadukan atau melaporkan permasalahan kepada Panitia Pengawas Pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah terjadinya permasalahan.
- (2) Permasalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. daftar pemilih; dan/atau
- b. persyaratan calon Kepala Desa.
- (3) Setiap pengaduan masyarakat dan/atau pihak yang dirugikan wajib dilengkapi dengan :
- a. identitas yang mengadukan dengan menyertakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang sah; dan
- b. alasan-alasan, bukti-bukti atau dasar pengaduan secara tertulis.
- (4) Panitia Pemilihan membuat laporan dan sebelumnya mengkonsultasikannya kepada Camat selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah laporan diterima.
- (5) Camat memfasilitasi Panitia Pemilihan melalui rapat penyelesaian permasalahan administratif pemilihan Kepala Desa di tingkat kecamatan yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
- (6) Hasil rapat penyelesaian permasalahan administratif pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan bahan oleh Panitia Pemilihan dalam memberikan jawaban dan/atau keputusan.
- (7) Jawaban dan/atau keputusan Panitia Pemilihan atas penyelesaian masalah administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pengaduan atau pelaporan.
- (8) Jawaban dan/atau keputusan Panitia Pemilihan atas penyelesaian masalah administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersifat final dan mengikat.
- (9) Apabila pengaduan dan/atau permasalahan pemilihan Kepala Desa yang terjadi merupakan permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana maka diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Paragraf 4 Pengumuman Calon Kepala Desa
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 26

- (1) Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diumumkan oleh Panitia Pemilihan kepada masyarakat Desa dalam jangka waktu 4 (empat) hari melalui :
- a. pengumuman tertulis yang ditempelkan pada Kantor Desa, pada setiap rukun tetangga, pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, dan tempat-tempat umum yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat; dan
penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat.
- (2) Pengumuman calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. nomor urut calon Kepala Desa;
- b. nama calon Kepala Desa;dan
- c. gambar foto calon Kepala Desa yang berpakaian sopan dan rapi serta tidak menggunakan pakaian dan/atau lambang identitas organisasi/instansi/partai politik apapun.
Persyaratan Calon Pemilih
- (1) Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa yang terdaftar dalam DPT pemilihan Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan:
- a. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa;
- b. pada saat hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa, sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap; dan
- d. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
- (2) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menggunakan hak memilih.
Bagian Kelima
Daftar Pemilih
Paragraf 1
Pendaftaran dan Pengumuman Daftar Pemilih
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 28

- (1) Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa yang terdaftar dalam DPT pemilihan Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Untuk mendapatkan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan melalui petugas pendataan pemilih melaksanakan pendaftaran pemilih paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Dalam pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) petugas pendataan dibantu oleh ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (4) Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui tahapan:
- a. penyediaan daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di Desa, digunakan sebagai dasar pemilih untuk pemilihan Kepala Desa;
- b. pemutakhiran Daftar Pemilih;
- c. penyusunan DPS;
- d. penyusunan DPTb; dan
- e. penyusunan DPT.
Paragraf 2 Pemutakhiran Daftar Pemilih
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan melakukan pemutakhiran data daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf a.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengidentifikasi :
- a. Pemilih yang memenuhi syarat usia yaitu berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada saat hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan Kepala Desa;
- b. Pemilih belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
- c. Pemilih yang perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purna tugas atau sebaliknya,
- d. Pemilih yang telah meninggal dunia;
- e. Perbaikan penulisan identitas pemilih;
- f. Pemilih yang berpindah domisili ke Desa lain;
- g. Pemilih yang belum terdaftar; atau
- h. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 30

Dalam rangka pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Panitia Pemilihan dapat meminta keterangan dan/atau berkonsultasi dengan instansi yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil.
Paragraf 3 Daftar Pemilih Sementara
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 31

Berdasarkan hasil pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS yang sekurang-kurangnya meliputi:
- a. nomor urut;
- b. nomor Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Domisili;
- c. nama lengkap;
- d. tempat/tanggal lahir;
- e. status perkawinan;
- f. jenis kelamin;
- g. alamat tempat tinggal;
- h. jenis cacat yang disandang; dan
- i. keterangan lainnya.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 32

- (1) DPS yang telah disusun dan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, diumumkan oleh Panitia Pemilihan melalui :
- a. pengumuman tertulis yang ditempelkan pada Kantor Desa, pada setiap rukun tetangga, pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, dan tempat-tempat umum yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat; dan
- b. penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat.
- (2) Jangkauan waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkannya DPS.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 33

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usulan perbaikan mengenai nama dan/atau identitas lainnya kepada Panitia Pemilihan atau ketua Rumah Tangga dan/atau Rukun Warga.
- (2) Selain usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga perbaikan terhadap:
- a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
- b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
- c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
- d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.
Paragraf 4
Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 34

- (1) Perbaikan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dicatat dalam DPTb yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pengumuman DPS.
- (2) Apabila terdapat pemilih yang tidak tercantum dalam DPS, nama Pemilih tersebut dimasukan dalam DPTb.
- (3) Panitia Pemilihan menetapkan DPTb.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 35

- (1) DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan melalui :
- a. pengumuman tertulis yang ditempelkan pada Kantor Desa, pada setiap rukun tetangga, pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, dan tempat umum yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat; dan
- b. penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat
5. (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak ditetapkannya DPTb.
Paragraf 5 Daftar Pemilih Tetap
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 36

- (1) DPS yang sudah diperbaiki dan DPTb, disusun menjadi DPT.
- (2) Panitia Pemilihan menyampaikan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pengawas Pemilihan untuk diteliti dan dievaluasi.
- (3) DPT yang sudah diteliti dan dievaluasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan yang diketahui oleh para calon Kepala Desa, ketua BPD dan Camat selaku ketua Tim Pembina.
- (4) Penetapan DPT dilaksanakan setelah penetapan calon Kepala Desa.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 37

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan melalui :
- a. pengumuman tertulis yang ditempelkan pada Kantor Desa, pada setiap rukun tetangga, pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, dan tempat umum yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat; dan
- b. penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkannya DPT.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 38

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan membuat salinan DPT untuk TPS.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 39

Rekapitulasi jumlah DPT, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 40

DPT yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan 'meninggal dunia'.
Paragraf 6
Pengadaan Bahan, Jumlah, Bentuk Ukuran dan Warna Surat Suara dan Pendukung lainnya
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 41

- (1) Pengadaan surat suara, administrasi/format pendukung lainnya dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.
- (2) Selama proses pencetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
menjaga kerahasian, keamanan, dan keselamatan surat suara.
- (3) Spesifikasi surat suara dibuat dengan ketentuan :
- a. Jenis kertas
- HVS non security 80 gram
- b. Bentuk
- Memanjang, horizontal, kecuali surat suara :
1. yang memuat minimal calon 2 (dua) calon; dan
2. bentuk memanjang, vertikal.
- c. Foto Calon Kepala Desa :
Berwarna dengan latar belakang warna merah.
- d. Warna Kertas
- Putih
- e. Cetak
- Satu muka dengan hasil cetak berkualitas baik
- (4) Surat suara berbentuk segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan.
- (5) Foto calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang menggunakan tanda gambar/pakaian identitas organisasi/instansi dan partai politik apapun.
Bagian Keenam Pelaksanaan Kampanye
Paragraf 1
Pemantapan Program Kerja Calon Kepala Desa
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 42

- (1) Sebelum pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa, wajib membuat program kegiatan yang disampaikan kepada Pengawas Panitia Pemilihan Kecamatan guna pemantapan program kerja calon Kepala Desa di tingkat Kecamatan.
- (2) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum acara pemantapan program kerja, calon Kepala Desa menyampaikan program kerja calon Kepala Desa untuk dievaluasi oleh Tim Pembina.
- (3) Tata cara pemantapan program kerja calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :
- a. pembukaan;
- b. arahan Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas Pemilihan;
- c. pemantapan dan evaluasi program kerja calon Kepala Desa;dan
- d. penutupan.
Paragraf 2
Visi, Misi dan Program Calon Kepala Desa
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 43

- (1) Kampanye dilakukan oleh calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye calon kepala Desa.
- (2) Dalam kampanye disampaikan visi, misi, program dan kegiatan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
- a. visi adalah uraian berkenaan dengan substansi kehidupan masyarakat Desa yang hendak diwujudkan;
- b. misi adalah uraian berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai atau mewujudkan visi; dan
- c. program adalah uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan atau strategi/teknik dan operasional untuk melaksanakan kebijakan.
- (3) Pelaksanaan kampanye dapat dilakukan melalui media pemberitaan, penyiaran, iklan kampanye dan/atau alat peraga kampanye.
- (4) Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang :
- a. menggunakan tanda gambar organisasi/instansi dan partai politik apapun; dan/atau
- b. menggunakan foto calon Kepala Desa dengan pakaian/lambang/almamater/atribut atau sejenisnya yang mencerminkan/melambangkan identitas instansi pemerintah/lembaga penyelenggara Negara dan pemerintahan/penyelenggara pemerintahan Desa/BPD dan lembaga kemasyarakatan Desa/partai politik/organisasi masyarakat/sosial/profesi/lembaga pendidikan dan institusi lainnya.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 44

Panitia Pemilihan Desa bersama para Calon Kepala Desa membuat kesepakatan bersama tentang pelaksanaan kampanye.
Paragraf 3
Kriteria, Prinsip, Bentuk, Materi, Larangan dan Sanksi Kampanye
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 45

Kriteria kegiatan kampanye harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
- a. dilakukan oleh calon Kepala Desa/tim kampanye;
- b. terdapat unsur meyakinkan pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya dalam bentuk penawaran visi, misi dan program secara tertulis atau lisan;
- c. terdapat alat peraga atau atribut calon Kepala Desa; dan
- d. dilakukan pada jadwal dan waktu kampanye.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 46

Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 47

Kampanye dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka dan dialog;
- c. penyebarluasan melalui media cetak dan media elektronik;
- d. penyiaran melalui radio atau televisi;
- e. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat;
- f. pemasangan alat peraga kampanye;
- g. rapat umum; dan
- h. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 48

Materi kampanye wajib :
- a. menjungjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggungjawab sebagai bagian dari pendidikan politik;
- d. menjalin komunikasi yang sehat antara calon Kepala Desa;
- e. disampaikan dengan sopan, tertib, mendidik, bijak, beradab, dan tidak provokatif;
- f. menyampaikan visi, misi dan program kerja calon Kepala Desa; dan
- g. bersifat positif dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 49

Dalam pelaksanaan kampanye dilarang :
- a. menghina sesorang, agama, suku, ras, golongan, calon Kepala Desa lain;
- b. menggangu ketertiban umum;
- c. menghasut dan mengadu-domba perorangan atau masyarakat;
- d. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, kelompok masyarakat atau calon Kepala Desa;
- e. merusak/menghilangkan alat peraga calon Kepala Desa yang lain;
- f. menggunakan fasilitas pemerintah Desa/pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- g. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih;
- h. menyampaikan materi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan Desa seperti pembebasan pajak, pembebasan pungutan Desa dan lain-lain;
- i. kampanye yang bersifat mendiskreditkan/menjelekan/ menghina/memfitnah calon Kepala Desa lain;
- j. melibatkan pegawai negeri sipil, Kepala Desa dan perangkat Desa, serta masyarakat Desa di luar Desanya; dan/atau
- k. dilaksanakan di luar jadwal kampanye yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala Desa;
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 50

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dikenakan sanksi:
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain dari Panitia Pemilihan; dan/atau
- c. sanksi lainnya sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 51

- (1) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a diberikan oleh Panitia Pemilihan setelah mendapat persetujuan dari Panitia Pengawas Pemilihan.
- (2) Sanksi penghentian kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b diberikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan.
Paragraf 4
Waktu Kampanye dan Masa Tenang
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 52

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan jadwal dan ketentuan kampanye untuk mengatur agar pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Kampanye dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.
- (3) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara,
- (4) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan dan tim kampanye calon Kepala Desa wajib membersihkan alat peraga kampanye.
BAB VI - PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 53

- (1) Penyelenggara pemungutan suara dan penghitungan suara adalah Panitia Pemilihan dibantu oleh satuan perlindungan masyarakat Desa dan aparat keamanan.
- (2) Pembagian tugas Panitia Pemilihan dalam penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara dilakukan secara musyawarah yang dipimpin oleh ketua Panitia Pemilihan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).
- (3) Ketua Panitia Pemilihan bersama unsur Panitia Pengawas Pemilihan melaksanakan rapat teknis dengan anggota penyelenggara pemungutan suara mengenai :
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; dan
- b. pembagian tugas penyelenggara dan pengamanan di TPS.
- (4) Sebelum melaksanakan tugasnya, ketua Panitia Pemilihan memandu pengucapan sumpah/janji penyelenggara pemungutan suara dan penghitungan suara pada hari dan tanggal pelaksanaannya.
Bagian Kedua Rapat Teknis Persiapan
BAB VI - PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 54

Panitia Pemilihan sebagai penyelenggara pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) mengadakan rapat teknis persiapan pemungutan suara dan penghitungan suara dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. waktu rapat teknis persiapan dilaksanakan 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- b. rapat teknis persiapan dipimpin oleh ketua Panitia Pemilihan dengan peserta rapat terdiri dari seluruh anggota Panitia Pemilihan, calon Kepala Desa dan saksi-saksi;
- c. undangan rapat teknis persiapan terdiri dari Camat atau yang mewakili, unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan, BPD, Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, tokoh masyarakat, dan ketua rukun tetangga dan rukun warga; dan
- d. materi rapat teknis persiapan sekurang-kurangnya meliputi
:
- 1) ## BAB VII TAHAPAN PENETAPAN
Bagian Kesatu Laporan Pemilihan Kepala Desa
Paragraf 1
Laporan Panitia Pemilihan kepada BPD
BAB VI - PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 74

paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
Paragraf 2 Laporan BPD Kepada Bupati
BAB VI - PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 75

- (1) BPD melaporkan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.
- (2) Usulan pengesahan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati, wajib dilampiri dengan:
- a. surat usulan pengesahan dari BPD;
- b. surat rekomendasi Camat;
- c. berkas persyaratan calon Kepala Desa 1 (satu) eksemplar; dan
- d. berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa, dan resume pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa.
Bagian Kedua
Pengesahan dan Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih.
BAB VI - PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 76

- (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (2) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Calon terpilih yang disahkan sebagai Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan petikan atau salinan Keputusan Bupati tentang pengesahannya sebagai Kepala Desa.
BAB VIII - Bagian Kesatu
Pasal 77

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
- a. calon Kepala Desa dapat mengadukan atau melaporkan permasalahan perselisihan hasil pemilihan Kepala
Desa kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penetapan Kepala Desa terpilih, dengan melengkapi :
1. identitas pelapor;
2. hasil perhitungan suara yang dapat mempengaruhi terpilihnya calon; dan
3. alasan-alasan, bukti-bukti atau dasar pengaduan secara tertulis.
- b. Panitia Pemilihan membuat laporan dan mengkonsultasikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa atas laporan permasalahan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dari pelapor selambat-lambatnya 3 (tuga) hari setelah laporan diterima;
- c. Pengawas Panitia Pemilihan memfasilitasi Panitia Pemilihan melalui rapat penyelesaian permasalahan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa di tingkat kecamatan yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah laporan diterima;
- d. Hasil rapat penyelesaian permasalahan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dilaporkan oleh Pengawas Panitia Pemilihan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah laporan diterima
- e. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten melakukan klarifikasi atas laporan tersebut dan hasil klarifikasi tersebut dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima;
- f. Bupati memutuskan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan masukan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak laporan Panitia tersebut diterima.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f bersifat final dan mengikat, dan disampaikan kepada pihak pelapor, Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas Pemilihan.
BAB IX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 78

- (1) Panitia Pemilihan dibubarkan oleh BPD setelah Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pangangkatan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pengawas Pemilihan dibubarkan oleh Camat, setelah Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangatan Kepala Desa terpilih.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dibubarkan oleh Bupati, setelah Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangatan Kepala Desa terpilih.
- (1) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan dapat berkonsultasi kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan secara berjenjang.
Jadwal tahapan pemilihan Kepala Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 80

Format-format surat administrasi yaitu Permohonan Lamaran Calon Kepala Desa,Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan yang Maha Esa, Surat Pernyataan Setia dan Taat Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah serta Fakta Integritas Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 81

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Ditetapkan di Putussibau pada tanggal
BUPATI KAPUAS HULU,
A.M. NASIR