PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 8 Tahun 2017
Tentang No Description
Berlaku: 47 Tahun 2012
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI TEMANGGUNG
PRO VIN SI JAW A TENG AH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 8 TAHUN 201 7 ' '~-.. TENT ANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN UNGKUNGAN PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,
a.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, maka Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- b. bahwa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai tujuan pembangunan dapat diwujudkan secara efektif melalui pelaksanaan program yang bersinergi antara Pemerintah Daerah dan pelaku usaha serta masyarakat;
- c. bahwa untuk mensinergikan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dilaksanakan Perusahaan dengan program pembangunan di Daerah, diperlukan regulasi yang dapat menjadi pedoman bagi semua pihak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia .Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
Menetapkan
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 505);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234););. \_\_
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 teritang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199 );
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 87);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
Dan
BUPATITEMANGGUNG
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;
1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan .pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. ' -
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah Komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
6. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Temanggung.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum a tau tidak, milik orang perseorangan , milik persekutuan , atau milik Badan Hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/ buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Pemangku kepentingan adalah semua pihak baik dalam lingkungan Perusahaan maupun di luar lingkungan Perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku Perusahaan yang bersangku tan.
9. Wilayah sasaran T JSLP adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/ daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat aktivitas usaha sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Temanggung.
10. Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi TJSLP adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka memfasilitasi perencanaan program, pelaksanaan , pengendalian dan evaluasi T JSLP.
11. Rencana Kerja Tahunan Perusahaan TJSLP yang selanjutnya disingkat RKTPT JSLP adalah program kegiatan T JSLP yang memuat sasaran, lokasi dan anggarannya;
12. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat FTJSLP adalah suatu lembaga/ wahana yang iinisiasi oleh Tim Fasilitasi TJSLP sebagai wadah kerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP.
'
\.\_...
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
- a. memberikan kepastian dan perlindungan hukum pelaksanaan TJSLP; dan
- b. memberikan pedoman untuk mensinergikan penyelenggaraan program TJSLP dengan program pembangunan Daerah.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS
Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah: , '.
- a. terwujudnya komitmen dan kepeduliah Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di D~rah; .
- b. terwujudnya program TJSLP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah; dan
- c. terwujudnya kesepakatan, koordinasi, dan sinergi antara Perusahaan dengan Pemerintah Daerah, dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP di Daerah.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS
Pasal 4

Penyelenggaraan TJSLP di Daerah berdasarkan pada asas:
- a. kepastian hukum;
2. b, kemanfaatan umum;
- c. ke bersamaan;
- d. keterbukaan;
- e. kemitraan;
- f. keseimbangan;
- g. keserasian;
- h. keterpad uan;
1. keadilan;
- J. kesepakatan;
- k. berkelanjutan; dan
1. berwawasan lingkungan.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 5

- (1) Ruang lingkup TJSLP meliputi:
- a. bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. percepatan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program Pemerintah Daerah; dan
- c. kompensasi pemulihan dan/ atau peningkatan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung terkena dampak dari aktivitas usaha.
...\_,
BAB IV - PENYELENGGARAAN T JSLP Bagian Kesatu Prinsip Penyelenggaraan TJSLP
Pasal 6

Penyelenggaraan TJSLP berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah.
BAB IV - PENYELENGGARAAN T JSLP Bagian Kesatu Prinsip Penyelenggaraan TJSLP
Pasal 7

'.
Perusahaan yang berbadan hukum milik swasta maupun perorangan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menjalankan usaha di Daerah, baik sebagai kantor pusat/ induk maupun sebagai kantor cabang atau anak Perusahaan wajib menyelenggarakan TJSLP.
Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Perusahaan
BAB IV - PENYELENGGARAAN T JSLP Bagian Kesatu Prinsip Penyelenggaraan TJSLP
Pasal 8

Setiap Perusahaan berhak:
- a. menyusun RKTP-TJSLP yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan internal Perusahaan yang berkesinambungan;
- b. menentukan sasaran program kegiatan TJSLP setelah berkoordinasi dengan FTJSLP;
- c. mendapatkan kepastian hukum;
- d. mendapatkan informasi yang terbuka; dan
- e. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah.
BAB IV - PENYELENGGARAAN T JSLP Bagian Kesatu Prinsip Penyelenggaraan TJSLP
Pasal 9

Setiap Perusahaan berkewajiban:
- a. melaksanakan TJSLP;
- b. melaksanakan RKTP-TJSLP dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan sistem kerjasama dan kemitraan;
- d. memperhatikan usulan masyarakat sesuai dengan program TJSLP;
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan TJSLP kepada Pemerintah Daerah melalui FTJSLP secara berkala; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga Kewajiban Pemerintah Daerah
BAB IV - PENYELENGGARAAN T JSLP Bagian Kesatu Prinsip Penyelenggaraan TJSLP
Pasal 10

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan TJSLP berkewajiban:
- a. memfasilitasi Perusahaan dalam perencanaan dan pelaksanaan program TJSLP;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program TJSLP; dan
- c. menyediakan kantor sekretariat Tim Fasilitasi TJSLP.
- (1) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Daerah membentuk Tim Fasilitasi TJSLP.
- (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menyusun standar dan kerangka acuan pelaksanaan T JSLP dengan disetujui oleh Bupati;
- b. mensosialisasikan standar dan kerangka acuan sebagaimana disebut dalam huruf a kepada Perusahaan dan masyarakat;
- c. melakukan inventarisasi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP;
- d. melakukan inventarisasi program pembangunan daerah dan menyusun skala prioritas untuk program TJSLP; ' -
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan TJSLP paling sedikit sekali dalam setahun; ·
- f. memberikan pendampingan terhadap Perusahaan dalam ·pelaksanaan TJSLP;
- g. mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan sanksi terhadap Perusahaan yang tidak melaksanakan TJSLP pada satu tahun berikutnya;
- h. mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan penghargaan terhadap Perusahaan yang melaksanakan T JSLP;
1. mendorong dan menginisiasi terbentuknya FTJSLP;
- J. menyebarluaskan informasi berkaitan dengan TJSLP;
- k. mendorong Perusahaan untuk melaksanakan TJSLP; dan
1. mempromosikan program prioritas pembangunan kepada Perusahaan untuk dijadikan sasaran TJSLP.
- (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Ketua Tim Fasilitasi TJSLP membentuk sekretariat.
Bagian Keempat FTJSLP
BAB IV - PENYELENGGARAAN T JSLP Bagian Kesatu Prinsip Penyelenggaraan TJSLP
Pasal 12

- (1) Perusahaan membentuk FTJSLP sebagai wadah kerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP.
- (2) Pengurus FTJSLP mewakili anggotanya dalam pembahasan rencana TJSLP atau rapat koordinasi bersama Tim Fasilitasi TJSLP.
BAB IV - PENYELENGGARAAN T JSLP Bagian Kesatu Prinsip Penyelenggaraan TJSLP
Pasal 13

- a. membangun kemitraan dengan Perusahaan dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan TJSLP;
- b. mengkoordinasikan penyusunan RKTP-TJSLP;
- c. mensinkronkan RKTP-TJSLP dengan Rencana Pembangunan Daerah; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan TJSLP kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi TJSLP.
Bagian Kelima
Sasaran Penyelenggaraan T JSLP
BAB IV - PENYELENGGARAAN T JSLP Bagian Kesatu Prinsip Penyelenggaraan TJSLP
Pasal 14

Sasaran penyelenggaraan TJSLP meliputi:
- a. bidang kesejahteraan sosial;
- b. bidang pendidikan, pemuda, dan olah raga;
- c. bidang kesehatan;
- d. bidang perekonomian rakyat;
- e. bidang seni, budaya, dan pariwisata;
.
'.
- f. bidang keagamaan;
- g. bidang lingkungan hidup; dan
- h. bidang kedaruratan
BAB IV - PENYELENGGARAAN T JSLP Bagian Kesatu Prinsip Penyelenggaraan TJSLP
Pasal 15

Penyelenggaraan TJSLP ditujukan kepada:
- a. masyarakat di sekitar Perusahaan; dan/ atau
- b. masyarakat di wilayah kerja atau di luar wilayah kerja Perusahaan di Daerah.
BAB IV - PENYELENGGARAAN T JSLP Bagian Kesatu Prinsip Penyelenggaraan TJSLP
Pasal 16

- (1) Pelaksanaan TJSLP ditentukan oleh FTJSLP paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (2) FTJSLP menentukan pilihan sasaran berdasarkan data yang disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi TJSLP, dan menindaklanjuti dengan menyusun Rencana T JSLP.
- (3) Rencana TJSLP yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam naskah kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Tim Fasilitasi TJSLP dan FTJSLP.
BAB IV - PENYELENGGARAAN T JSLP Bagian Kesatu Prinsip Penyelenggaraan TJSLP
Pasal 17

Setiap Perusahaan melaksanakan T JSLP sesuai dengan rencana yang telah disepakati.
BAB IV - PENYELENGGARAAN T JSLP Bagian Kesatu Prinsip Penyelenggaraan TJSLP
Pasal 18

- (1) FTJSLP menyampaikan laporan pelaksanaan TJSLP kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi TJSLP.
- (2) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan satu kali dalam 1 (satu) tahun.
BAB VI - SISTEM INFORMASI
Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi yang akurat mengenai data yang diperlukan sebagai bahan dalam penyusunan rencana TJSLP di Daerah.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah;
4. . '. c. Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP; dan b. program yang telah didanai TJSLP;
- d. perkembangan pelaksanaan T JSLP di Daerah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh Perusahaan.
BAB VII - PENGHARGAAN
Pasal 20

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang melaksanakan TJSLP dengan baik berdasarkan usulan Tim Fasilitasi TJSLP.
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 21

Semua biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Tim Fasilitasi T JSLP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB IX - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSLP di Daerah.
- (2) Tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi TJSLP.
- (3) Mekanisme pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
SANKS! ADMINISTRATIF
BAB IX - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 23

Bagi Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis; dan/ atau
- b. diumumkan di media massa cetak dan elektronik Daerah.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN ...
Pasal 24

'
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
- a. program T JSLP yang sedang dilaksanakan tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan dan anggarannya;
- b. program TJSLP yang belum dilaksanakan oleh Perusahaan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Sejalan dengan gagasan etika Perusahaan yang mendasari tanggungjawab Perusahaan, maka setiap Perusahaan tidak .hanya sekedar mencari keuntungan dalam setiap kegiatan operasionalnya, namun juga.dituntut untuk peduli dengan kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan tersebut \_diperlukan sinergisitas dengan Pemerintah Daerah sebagai pemangku kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.
Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSLP, memberi arah kepada Perusahaan dan pemangku kepentingan yang lain dalam pelaksanaan TJSLP berdasarkan standart tertentu; dan mensinergikan pelaksanaan TJSLP dengan program pembangunan berkelanjutan di Daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Temanggung. Peraturan Daerah mi diharapkan menjadi panduan bagi segenap stakeholder dalam menyelenggarakan TJSLP sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian akan dapat diantisipasi dan dikurangi berbagai dampak negatif dari keberadaan Perusahaan dan sekaligus mengoptimalkan dampak positif keberadaan Perusahaan bagi kesejahteraan masyarakat dan pelaksanaan program Pemerintah Kabupaten Temanggung. Peraturan Daerah ini juga diharapkan menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSLP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.
Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: maksud, tujuan dan asas, ruang lingkup, penyelenggaraan TJSLP, pelaksanaan TJSLP, sistem informasi, penghargaan, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
PENJELASAN
Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah penyelenggaraan T JSLP harus didasarkan kepada peraturan dan pedoman yang berlaku sehingga menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan TJSLP.·## Huruf bYang dimaksud dengan "asas kemanfaatan umum" adalah T JSLP yang dilaksanakan harus membawa kemanfaatan bagi semua pihak baik Perusahaan, Pemerintah Daerah maupun masyarakat.## Huruf cYang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah TJSLP dilaksanakan oleh Perusahaan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya melibatkan pihak terkait dan masyarakat serta ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat di Daerah.## Huruf dYang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah T JSLP dilaksanakan secara transparan sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui kewajiban Perusahaan yang telah dilaksanakan.## Huruf e'Yang dimaksud dengan ."asas kemitraan" adalah TJSLP dilaksanakan dengan mengedepankan kerja sama saling menguntungkan demi tercapai kemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah.## Huruf fYang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah sasaran kegiatan TJSLP dalam rangka pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan dan masyarakat secara seimbang.## Huruf gYang dimaksud dengan "asas keserasian" adalah program dan kegiatan TJSLP dilaksanakan serasi dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Daerah.## Huruf hYang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah program dan kegiatan TJSLP dilaksanakan secara terpadu dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Daerah.## Huruf iYang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa program dan kegiatan TJSLP harus dapat dirasakan manfaatnya untuk seluruh masyarakat di Daerah dengan mengedepankan kepentingan yang paling mendesak.## Huruf jYang dimaksud dengan "asas kesepakatan" adalah perencanaan T JSLP harus merupakan hasil permufakatan semua pihak dengan memadukan dan menyelaraskan seluruh kepentingan.## Huruf kYang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah pelaksanaan program dan kegiatan T JSLP dilaksanakan secara optimal dengan memperhatikan kebutuhan di masa yang akan datang.## Huruf 1Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah program dan kegiatan TJSLP diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan.## Pasal5
PENJELASAN
Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dYang dimaksud dengan "melakukan inventarisasi program pembangunan" adalah menghimpun usulan-usulan yang masuk baik melalui Pemerintah Daerah, OPD di lingkungan Pemerintah Daerah, maupun masyarakat.Yang dimaksud dengan "menyusun skala prioritas" adalah menentukan program kegiatan yang paling penting untuk mendapat dukungan pembiayaan dari TJSLP berdasarkan berbagai pertimbangan.## Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelas.Huruf gCukup jelas.Huruf hCukup jelas.Huruf iCukup jelas.Huruf jCukup jelas.Huruf kCukup jelas.Huruf 1Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas..'.Ayat (4)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14

## Huruf a

Yang dimaksud "bidang kesejahteraan sosial" meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.## Huruf bYang dimaksud "bidang ,pendidikan, pemuda dan olah raga" meliputi bantuan pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan, peningkatan kegiatan pemuda dan olah raga, yang diberikan dalam bentuk uang dan/ atau barang.## Huruf cYang dimaksud "bidang kesehatan" meliputi bantuan pelayanaan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan, yang diberikan dalam bentuk uang dan/ atau barang guna meningkatkan kesehatan masyarakat.## Huruf dYang dimaksud "bidang perekonomian rakyat" meliputi pelayanan dan/ atau fasilitas yang diberikan berupa uang dan/ atau barang kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat.## Huruf eYang dimaksud "bidang seni, budaya, dan pariwisata" meliputi pelayanan dan/ atau fasilitas yang diberikan berupa uang dan/ atau barang kepada masyarakat untuk menunjang kegiatan seni, budaya dan pariwisata.## Huruf fYang dimaksud "bidang keagamaan" meliputi pelayanan dan/atau fasilitas yang diberikan berupa uang dan/atau barang kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan kualitas peribadatan.## Huruf gYang dimaksud "bidang lingkungan hidup" meliputi pelayanan dan/ atau fasilitas yang diberikan berupa uang dan/ atau barang kepada masyarakat untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.## Huruf hYang dimaksud "bidang kedaruratan" meliputi bantuan yang dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan/ atau fasilitas secara langsung kepada masyarakat sebagai akibat atau peristiwa tertentu,.##
PENJELASAN
Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)CukupjelasAyat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 76.,,..