Unknown Unknown Nomor 17 Tahun 2014
Tentang KETUA PANITIA,
Berlaku: 30 April 2014
N/A
Preamble

Menimbang a. bahwa kendaraan dinas operasional yang telah dihapus dari daftar i nventaris barang milik daerah dapat dijual salah satunya melalui pelelangan terbatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 7 Tahun 2007 ten tang Pedoman Teknis ""' Pengelolaan Barang Milik Daerah;
b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan pelelangan terbatas kendaraan operasional milik Pemerintah Daerah Ka bu paten Labuhanbatu, perlu memberikan pedoman tata cara pelelangan terbatas kendaraan dinas operasional;
Mengingat
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelelangan Terbatas Kendaraan Dinas Operasional;
2. 1 . Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1 9 5 6 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 1 9 5 6 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik I ndonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 2 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pemerin tahan Dae rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik I ndonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Menetapkan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. 1 0 . Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 37 Tahun 2012 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELELANGAN TERBATAS KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
- 1 . Daerah adalah Labuhanbatu.
Ka bu paten
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah se bagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Dae rah Kabupaten Labuhanbatu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
6. Pejabat adalah seorang yang diangkat /ditctapkan Pemerintah menduduki Jabatan tertentu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah termasuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu.
7. Pegawai Negeri adalah seorang yang diangkat/ ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kepegawaian.
8. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
9. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang
berwenang un tuk mem be baskan pengguna dan/ a tau kuasa pengguna dan/ a tau pengelola dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
- 1 0 . Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggan tian dalam bentuk uang.
- 1 1 . Kendaraan dinas adalah semua kenderaan bermotor yang beroda dua dan beroda empat atau lebih dan alat­ alat berat, baik yang dibeli dari beban APBD maupun yang diperoleh dari Pemerintah Pusat atau perolehan lain yang sah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

- ( 1 ) Peraturan ini dimaksud sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pelelangan terbatas, dengan tujuan untuk memberikan kepastian dalam prosedur pelelangan kendaraan dinas operasional.
- (2) Ruang lingkup ini meliputi :
- a. jenis kendaraan dinas operasional
- yang dilelang;
- c. tata cara pelelangan;
- b. panitia dan peserta pelelangan;
BAB II - JENIS DAN NILAI JUAL KENDARAAN DINAS OPERASIONAL YANG DILELANG
Pasal 3

- ( 1 ) Jenis Kenderaan dinas operasional yang dilelang terdiri atas :
- 1 . sedan;
- a. kendaraan dinas operasional yang terdiri dari :
2. jeep;
4. mini bus;
3. station wagon;
5. pick up;
- b. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan terdiri dari :
6. kendaraan bermotor roda 2 ( dua).
- 1 . ambulance;
2. bus.
- (2) Untuk dapat dilakukan pepelelanganan terbatas, kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus sudah dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah.
BAB II - JENIS DAN NILAI JUAL KENDARAAN DINAS OPERASIONAL YANG DILELANG
Pasal 4

Nilai Jual Kendaraan Dinas Operasional yang akan dilelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh Bupati.
BAB III - PANITIA DAN PESERTA PELELANGAN Pasal 5
Pasal 6

- ( 1 ) Yang dapat menjadi peserta pelelangan terbatas adalah Pejabat/PNS yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 0 (sepuluh) tahun.
- (2) Peserta pelelangan sebagimana dimaksud pada ayat ( 1) belum pernah membeli kendaraan dinas operasional dalam jangka waktu 1 0 ( sepuluh) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai sesuai format yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 1 n1.
- (3) Peserta pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diprioritaskan bagi:
- a. yang akan memasuki masa pensiun; dan/atau
- b. pemegang kendaraan;dan/ a tau
- c. yang lebih senior: dan/ a tau
-9­
- d. ketua atau wakil ketua DPRD yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun.
BAB III - PANITIA DAN PESERTA PELELANGAN Pasal 5
Pasal 7

- ( 1 ) Pejabat/PNS yang memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1 ) dan ayat (2) dapat mengajukan surat penawaran pelelangan yang ditujukan kepada panitia pelelangan sesuai dengan Format Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini dengan melampirkan :
- a. Surat Keputusan Pengangkatan CPNS;
- b. Surat Keputusan Pangkat Terakhir;
- c. Surat Pernyataan belum pernah membeli kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan
- d. Surat Pernyataan bersedia membeli kendaraan dinas operasional yang dilelang sesuai harga penawaran secara tunai yang dimuat dalam surat pernyataan bermaterai sesuai format yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Peserta pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1 ) maka penawarannya dinyatakan batal.
BAB IV - TATA CARA PEPELELANGANAN
Pasal 8

- ( 1 ) Panitia Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyampaikan undangan penawaran pelelangan secara tertulis kepada SKPD untuk disampaikan kepada PNS yang ada dilingkungannya.
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus melampirkan daftar kendaraan dinas yang akan dilelang.
Bagian Kedua Seleksi Administrasi Dan Evaluasi
BAB IV - TATA CARA PEPELELANGANAN
Pasal 9

- ( 1 ) Panitia pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melakukan seleksi administrasi terhadap surat penawaran yang diterima.
- (2) Berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
panitia pelelangan melakukan evaluasi penawaran pelelangan berdasarkan penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta pelelangan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam berita acara hasil evaluasi.
- ( 1 ) Pemenang pelelangan di tetapkan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 3 ) .
- ( 2) Pemenang pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pelelangan sesuai format yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- ( 3) Keputusan Pemenang Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemenang pelelangan dan diumumkan pada Papan Pengumuman Panitia Pelelangan Terbatas paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal keputusan.
Bagian Keempat Pembayaran
BAB IV - TATA CARA PEPELELANGANAN
Pasal 1

1
- ( 1 ) Pemenang pelelangan harus menyetorkan dana sesuai dengan keputusan pemenang pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 ayat (3) ke kas daerah paling lama 1 4 hari ( empat belas) hari kerja terhitung sejak penetapan pemenang pelelangan.
- (2) Pemenang pelelangan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dinyatakan batal sebagai pemenang.
- ( 3) Pemenang pelelangan yang dinyatakan batal sebaimana dimaksud pada ayat ( 2) akan digan tikan oleh peserta l ain sesuai dengan urutan pemenang dalam berita acara evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
BAB IV - TATA CARA PEPELELANGANAN
Pasal 12

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 1 7 Tahun 2009 ten tang Tata Cara Pepelelanganan Terbatas Terhadap Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Yang
Lampiran I : Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor
1 7 Tahun 2014
Tanggal
:
30 April 2014
SURAT PERNY ATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
NIP
Jabatan
:
1
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya belum pernah membeli Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam kurun waktu 1 0 ( sepuluh) tahun terakhir.
I
I
Demikian Surat Pernyataan i ni diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Rantauprapat, . . . . . . . . . . . 2 0 . . .
Yang Membuat Pernyataan,
I
Materai Rp. 6000
I
Nama
.
Pangkat
.
NIP
.
BUPATILABUHANBATU,
Dto
TIGOR PANUSUNAN SIREGAR
Lampiran II
Nomor
Tanggal
Peraturan Bupati Labuhanbatu
1 7 Tahun 2014
30 April 2014
Lampiran:
Perihal
1 (satu) berkas
Pengajuan Penawaran Harga
Rantauprapat,
20..
Kepada Yth. Panitia Pelelanga Terbatas Kendaraan Dinas Operasional Milik Pernerintah Kabupaten Labuhanbatu
di ­
Tern pat.
Dengan Hormat,
Sehubungan dengan Surat Panitia Pelelangan Terbatas
Kendaraan
Din as
Operasional
Milik
Pemerintah
Kabupaten Labuhanbatu Nomor :
tanggal
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. , Perihal
, dengan i ni
Saya mengajukan Penawaran Harga Kendaraan Milik Pemerintah Ka bu paten Labuhanbatu dengan identitas kendaraan sebagai berikut :
Nomor Polisi
Merk/Type
Tahun
Harga Penawaran
terbilang (
)
Untuk kelengkapan dilampirkan : berkas Administrasi, turut
- 1 . Fotocopy SK CPNS;
2. SK Pangkat Terakhir;
3. Surat Pernyataan Belum Pernah Membeli Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan
4. Surat pernyataan Bersedia Membeli Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Yang Sedang Dilelang Secara Tunai.
BUPATILABUHANBATU,
Dto
TIGOR PANUSUNAN SIREGAR
Lampiran IV
Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor
1 7 Tahun 2014
Tanggal
: 30 April 2014
KEPUTUSAN KETUA PANITIA PELELANGAN TERBATAS NOMOR ... / ... /PAN/20 ... TENTANG PENETAPAN PEMENANG PELELANGAN TERBATAS KENDERAAN DINAS OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
KETUA PANITIA,
BAB IV - TATA CARA PEPELELANGANAN
Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
\gar setiap orang dapat mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan i n i dengan penempatannya dalam Serita Dacrah Kabupaten Labuhanbatu.
Ditetapkan di Rantauprapat pada tanggal 30 April 2014
BUPATILABUHANBATU,
Dto
TIGOR PANUSUNAN SIREGAR
Diundangkan dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Labuhanbatu
Nomor 17 Tahun 2 0 1 4 Tanggal 30 April 2014