PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2002
Tentang TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN LUAR NEGERI
Berlaku: 20 Mei 2002
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
Menetapkan
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun perlu atas Jenis Penerimaan
1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tarif Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Luar Negeri;
:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);
MEMUTUSKAN
: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN LUAR NEGERI.
N/A
Pasal 1

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IIA Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998, adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Luar Negeri yang belum tercakup dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, akan disusulkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini dan pencantumannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.
N/A
Pasal 2

- (1) Penerimaan Negara Bukan Pajak Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen di luar negeri yang dipungut oleh Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dikategorikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak Departemen Luar Negeri.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengacu pada Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen bersangkutan.
N/A
Pasal 3

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk rupiah dan US dolar.
N/A
Pasal 4

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Luar Negeri wajib disetorkan langsung secepatnya ke Kas Negara.
N/A
Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd
BAMBANG KESOWO
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4205
LAMPIRAN : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
: 33 TAHUN 2002
TANGGAL
: 20 Mei 2002
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN LUAR NEGERI
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF
- I. PENERIMAAN DALAM NEGERI
Biaya legalisasi surat dokumen asli (Consuler fee)
Per Dokumen
Rp 10.000,00
II. PENERIMAAN DI LUAR NEGERI
Penerimaan dari jasa pengurusan
dokumen kanselerai :
1. Biaya legalisasi dokumen
Per Dokumen
US$ 20
copy (perwakilan RI)
2. Biaya surat keterangan nikah/pendaftaran perkawinan
Per surat
US$ 20
3. Biaya surat penyataan lahir
Per surat
US$ 10
4. Biaya surat keterangan
Per surat
US$ 0
kematian
5. Biaya surat keterangan pengganti SIM Indonesia
Per surat
US$ 15
6. Biaya legalisasi terjemahan
Per surat
US$ 15
7. Biaya buku pengenalan diri
Per surat
US$ 15
WNI (ID Book)
8. Biaya surat keterangan jalan Per surat
US$ 15
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI