UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 29 Tahun 1954
Tentang PERTAHANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Berlaku: 6 September 1954
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
Menetapkan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 1954 TENTANG
PERTAHANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- 1. bahwa rakyat Indonesia dengan perjuangan dan pengorbanan telah menegakkan Negara Republik Indonesia;
2. bahwa kedaulatan, kehormatan dan kepentingan Negara Republik Indonesia selanjutnya harus dipertahankan terhadap ancaman dan pelanggaran dari manapun juga;
3. bahwa pertahanan Negara tersebut menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara;
4. bahwa perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang mengatur pertahanan Negara;
- a. pasal-pasal 24, 61, 85, 101, 102, 124, 125, 126, 127, 128 dan 129 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- c. pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
MEMUTUSKAN :
- UNDANG-UNDANG TENTANG PERTAHANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
BAB I - UMUM
Pasal 1

Turut serta dalam pertahanan Negara yang berarti membela kemerdekaan Negara dan daerahnya adalah suatu kehormatan bagi setiap warga negara.
BAB I - UMUM
Pasal 2

Tidak seorang warga negarapun dapat dihindarkan untuk turut serta dalam pertahanan Negara, kecuali menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang ini.
BAB I - UMUM
Pasal 3

Hak untuk turut serta dalam pertahanan Negara hilang apabila seorang warga negara dihukum oleh pengadilan berhubung dengan sasuatu kejahatan terhadap keamanan Negara.
BAB II - SIFAT PERTAHANAN.
Pasal 4

Pertahanan Negara Republik Indonesia bersifat pertahanan rakyat yang teratur dan yang diselenggarakan dibawah pimpinan Pemerintah Republik Indonesia.
BAB II - SIFAT PERTAHANAN.
Pasal 5

Hak dan kewajiban warga negara untuk turut serta dalam pertahanan Negara dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk:
- a. rakyat yang terlatih untuk menjalankan perlawanan;
- b. Angkatan Perang yang terdiri dari mereka yang masuknya bersasarkan perjanjian sukarela dan mereka yang masuknya berdasarkan wajib militer.
BAB II - SIFAT PERTAHANAN.
Pasal 6

- (1) Menteri Pertahanan dapat mewajibkan setiap warga negara yang berumur antara 15 dan 55 tahun untuk mengikuti latihan pertahanan diluar pekerjaannya seharihari dengan tidak merugikan mata pencahariannya.
- (2) Wajib - latih yang tersebut dalam ayat 1 tidak dikenakan terhadap:
- a. mereka yang sedang atau pernah menjadi anggota Angkatan Perang baik berdasarkan perjanjian sukarela maupun berdasarkan wajib militer;
- b. mereka yang sedang atau pernah menjadi anggota Kepolisian Negara.
- (3) Wajib latih dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu diatur dengan
Undang-undang.
BAB II - SIFAT PERTAHANAN.
Pasal 7

- (1) Disekolah-sekolah dan tempat-tempat pendidikan lain diadakan pendidikan pendahuluan tentang pertahanan rakyat.
- (2) Pendidikan yang tersebut dalam ayat 1 diatur dengan Undang- undang.
BAB II - SIFAT PERTAHANAN.
Pasal 8

- (1) Syarat-syarat untuk dapat diterima menjadi anggota Angkatan Perang berdasarkan perjanjian sukarela adalah :
- a. warga negara;
- b. sekurang-kurangnya berumur 18 tahun;
- c. berbadan sehat;
- d. tamat Sekolah Rakyat atau yang sederajat dengan itu;
- e. tidak pernah diperhentikan tidak dengan hormat dari sesuatu jabatan Negara berdasarkan keputusan hakim;
- f. tidak kehilangan haknya untuk menjadi anggota Angkatan Perang berdasarkan keputusan hakim;
- g. tidak pernah mendapatkan hukuman penjara yang lamanya lebih dari satu tahun;
- h. memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.
- (2) Angkatan Perang berdasarkan perjanjian sukarela dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu diatur dengan Undang- undang.
BAB II - SIFAT PERTAHANAN.
Pasal 9

Wajib militer dikenakan terhadap mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. warga negara;
- b. berumur antara 18 dan 40 tahun;
- c. berbadan sehat;
- d. tidak kehilangan haknya untuk menjadi anggota Angkatan Perang berdasarkan keputusan hakim.
BAB II - SIFAT PERTAHANAN.
Pasal 10

Wajib militer tidak dikenakan terhadap:
- a. mereka yang dalam keadaan sedemikian, sehingga apabila mereka dipanggil untuk wajib militer akan mengakibatkan kesukaran hidup bagi orang lain yang menjadi tanggungannya;
- b. mereka yang menjabat suatu jabatan agama atau perikemanu- siaan yang ajarannya tidak membolehkan;
- c. mereka yang melakukan tugas penting untuk Negara.
BAB II - SIFAT PERTAHANAN.
Pasal 11

Penyelenggaraan wajib militer diatur dengan Undang-undang.
BAB III - SUSUNAN DAN PIMPINAN PERTAHANAN.
Pasal 12

- (1) Presiden ialah Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia.
- (2) Dalam jabatannya tersebut pada ayat 1 pasal ini Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Perang Republik Indonesia.
- (3) Sekalian keputusan Presiden yang mengenai kekuasaannya atas Angkatan Perang Republik Indonesia tersebut pada ayat 2 pasal ini ditanda tangani serta oleh Menteri Pertahanan.
BAB III - SUSUNAN DAN PIMPINAN PERTAHANAN.
Pasal 13

Pemerintah menetapkan kebijaksanaan umum dalam lapangan pertahanan.
BAB III - SUSUNAN DAN PIMPINAN PERTAHANAN.
Pasal 14

- (1) Pemerintah membentuk dari antara Menteri-menteri suatu Dewan Keamanan yang diketuai oleh Perdana Menteri dan yang bertugas memberikan pertimbanganpertimbangan kepada Pemerintah tentang soal-soal keamanan dan perencanaan pengerahan segala sumber kekuatan Negara.
- (2) Susunan Dewan yang tersebut dalam ayat 1 serta tugas-tugasnya lebih lanjut diatur dengan peraturan Pemerintah.
BAB III - SUSUNAN DAN PIMPINAN PERTAHANAN.
Pasal 15

Menteri Pertahanan menetapkan kebijaksanaan dan rencanarencana berdasarkan kebijaksanaan umum dalam lapangan pertahanan, mengawasi penyelenggaraannya dan bertanggungjawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat tentang hal-hal itu.
2. Tentang Angkatan Perang.
BAB III - SUSUNAN DAN PIMPINAN PERTAHANAN.
Pasal 16

Angkatan Perang adalah pelopor pertahanan Negara dan pelatih keprajuritan bagi rakyat.
Angkatan Perang terdiri dari :
- a. Angkatan Darat;
- b. Angkatan Laut;
- c. Angkatan Udara.
BAB III - SUSUNAN DAN PIMPINAN PERTAHANAN.
Pasal 18

- (1) Masing-masing Angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan yang juga menjadi Panglima Angkatan untuk masa selama-lamanya 4 tahun.
- (2) Kepala Staf Angkatan yang tersebut dalam ayat 1 diangkat dan diperhentikan oleh Pemerintah.
- (3) Sehabis masa yang tersebut dalam ayat 1, seorang Kepala Staf Angkatan dapat diangkat kembali.
- (4) Kepala Staf Angkatan adalah penasehat utama bagi Menteri Pertahanan mengenai penciptaan, pemeliharaan dan pemakaian Angkatannya dan menjadi pelaksana rencana-rencana mengenai penciptaan, pemeliharaan dan pemakaian itu yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.
BAB III - SUSUNAN DAN PIMPINAN PERTAHANAN.
Pasal 19

- (1) Koordinasi diantara Angkatan-angkatan melalui bentuk Gabungan Kepala-kepala Staf yang terdiri dari masing-masing Kepala Staf Angkatan dan yang diketuai secara bergiliran untuk masa selama-lamanya 1 tahun oleh masing-masing Kepala Staf Angkatan itu, diatur dengan peraturan Pemerintah.
- (2) Gabungan Kepala-kepala Staf Angkatan adalah penasehat utama bagi Menteri Pertahanan mengenai koordinasi operasionil antara Angkatan-angkatan.
3. Tentang susunan dalam waktu perang.
BAB III - SUSUNAN DAN PIMPINAN PERTAHANAN.
Pasal 20

- (1) Dalam waktu perang Dewan Keamanan yang disebut pasal 14 menjadi Dewan Pertahanan dan bertugas pula melaksanakan kekuasaan Pemerintah dalam lapangan pertahanan.
- (2) Perubahan susunan Dewan Pertahanan diatur dengan peraturan Pemerintah.
- (3) Ketua, atau jika ia berhalangan, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat harus mengikuti sidang-sidang Dewan Pertahanan sebagai penasehat dan mendapat pemberitahuan tentang semua keputusan Dewan Pertahanan.
BAB III - SUSUNAN DAN PIMPINAN PERTAHANAN.
Pasal 21

- (1) Dalam waktu perang seluruh kesatuan-kesatuan bertempur Angkatan Perang dan pertahanan rakyat umumnya, dipimpin oleh seorang Panglima Besar menurut petunjuk-petunjuk yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Wilayah Republik Indonesia dibagi dalam daerah-daerah perang; kesatuankesatuan bertempur Angkatan Perang dan pertahanan rakyat didaerah-daerah tersebut dipimpin oleh seorang Panglima Perang.
- (3) Panglima Besar dan Panglima-panglima Perang diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah.
BAB III - SUSUNAN DAN PIMPINAN PERTAHANAN.
Pasal 22

Dalam waktu perang kekuasaan-kekuasaan Kepala Staf Ang- katan masing-masing untuk mempergunakan kesatuan-kesatuan bertempur Angkatan Perang yang ditetapkan dibawah Panglima Besar berpindah ketangan Panglima Besar.
4. Tentang Pemerintah dalam waktu perang.
BAB III - SUSUNAN DAN PIMPINAN PERTAHANAN.
Pasal 23

Hubungan Kekuasaan Militer dengan Pemerintah dalam waktu perang diatur dengan Undang-undang.
BAB IV - HAK-HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG.
Pasal 24

Angota Angkatan Perang adalah perwira, bintara dan perajurit yang secara sukarela atau berdasarkan wajib militer menjadi anggota Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
BAB IV - HAK-HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG.
Pasal 25

Pada saat menjadi anggota Angkatan Perang seorang warga negara harus mengucapkan sumpah.
BAB IV - HAK-HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG.
Pasal 26

Seorang anggota Angkatan Perang berkewajiban memegang rahasia militer, Kewajiban itu juga berlangsung sesudah ia berhenti.
BAB IV - HAK-HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG.
Pasal 27

Seorang anggota Angkatan Perang tidak boleh menjalankan politik dalam arti bahwa ia tidak boleh mengambil sikap atau tindakkan yang dapat menguragi tata tertib tentara.
BAB IV - HAK-HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG.
Pasal 28

Seorang anggota Angkatan Perang harus memberitahukan lebih dahulu kepada atasannya untuk menjadi anggota sesuatu perkumpulan, kecuali jika ditetapkan lain oleh Menteri Pertahanan.
BAB IV - HAK-HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG.
Pasal 29

Seorang anggota Angkatan Perang harus memberitahukan lebih dahulu kepada atasannya untuk kawin.
BAB IV - HAK-HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG.
Pasal 30

Seorang anggota Angkatan Perang dilarang merangkap jabatan lain diluar dinas ketentaraan dengan tidak seizin atasannya.
BAB IV - HAK-HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG.
Pasal 31

Seorang anggota Angkatan Perang yang meninggalkan Angkatan Perang dengan hormat didahulukan dalam memperoleh jabatan- jabatan dalam dinas Pemerintah dan dalam perusahaan-perusahaan partikulir apabila ia mempunyai kecakapan yang sama dengan pelamar-pelamar lainnya.
BAB IV - HAK-HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG.
Pasal 32

Seorang anggota Angkatan Perang yang sudah berhenti dengan hormat dari Angkatan Perang boleh memakai pakaian seragam dengan tanda pangkatnya yang terakhir dalam upacar-upacara nasional atau kemiliteran menurut ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.
BAB IV - HAK-HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG.
Pasal 33

Presiden dapat memberikan pangkat-pangkat kehormatan Angktan Perang kepada seorang yang bukan anggota Angkatan Perang menurut cara-cara yang ditentuakan dengan peraturn Pemerintah.
BAB IV - HAK-HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG.
Pasal 34

Hal-hal lainnya tentang kedudukan hukum seorang anggota Angkatan Perang diatur dengan atau atas kuasa undang-undang
BAB IV - HAK-HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG.
Pasal 35

- (1) Angkatan Perang mempunyai peradilan tersendiri dan koman- dan-komandan mempunyai hak penyerahan perkara.
- (2) Susunan dan kekuasaan badan-badan yang diserahi penyeleng- garaan peradilan ketentaraan dalam arti luas, hukum pidana tentara, materiil dan formil, termasuk juga hukum disiplin tentara, diatur dengan undang-undang.
BAB IV - HAK-HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG.
Pasal 36

Demobilisasi untuk seluruhnya atau untuk sebagiannya serta segala akibat demobilisasi tersebut diatur dalam undang-undang.
BAB V - PERNYATAAN PERANG, PEMBERHENTIAN PERLAWANAN DAN PERDAMAIAN.
Pasal 37

Presiden menyatakan perang dan mengadakan perdamaian setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
BAB V - PERNYATAAN PERANG, PEMBERHENTIAN PERLAWANAN DAN PERDAMAIAN.
Pasal 38

Presiden menyatakan pemberhentian perlawanan.
BAB VI - ATURAN-ATURAN PENUTUP.
Pasal 39

- (1) Susunan Angkatan masing-masing sebagai terdapat pada saat undang-undang ini mulai berlaku, tetap berlaku sampai diubah atau diganti dengan susunan baru, menurut ketentuan-ketentuan undang-undang ini.
- (2) Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang sudah ada pada saat undang- undang ini diundangkan, tetap berlaku, sekedar tidak berten- tangan dengan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.
Diundangkan pada tanggal 6 September 1954 MENTERI PERTAHANAN,
IWA KUSUMASUMANTRI.
BAB VI - ATURAN-ATURAN PENUTUP.
Pasal 40

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Pertahanan" dan mulai berlaku pada hari diundangkan, kecuali ketentuan yang termuat dalam pasal 35 ayat 1, sekedar yang mengenai penyerahan perkara oleh Komandan, yang mulai berlakunya akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 3 September 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SUKARNO
MENTERI KEHAKIMAN,
DJODY GONDOKUSUMO.
PERDANA MENTERI,
ALI SASTROAMIDJOJO.
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 1954 TENTANG
PERTAHANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
I. PEMBENTUKAN DAN CARA KERJA PANITIA NEGARA
PERANCANG UNDANG-UNDANG PERTAHANAN.
Pembentukan Panitia Negara Perancang Undang-undang Pertahanan beberapa waktu yang lalu oleh Pemerintah pada hakekatnya adalah penjelmaan keinginan yang hidup, baik dalam Dewan Perwakilan Rakyat, maupun dalam kalangan Penerintahan sendiri yang menginsyafi akan adanya kekurangan pegangan dalam melakukan kebijaksanaan dalam lapang pertahanan. Persoalan-persoalan yang timbul disekitar peristiwa 17 Oktober 1952 merupakan dorongan yang kuat untuk mempercepat pelaksanaan didalam kalangan pertahanan yang telah dituangkan dalam enam Undangundang Pertahanan beberapa waktu yang lalu, dirasakan oleh beberapa pihak dalam Dewan Perwakilan Rakyat sebagai suatu keganjilan, oleh karena menurut pendapatnya undang-undang tersebut diatas telah mendahului undang-undang"Pokok" Pertahanan yang harus merupakan induk perundang-undangan dari segala tindakan hukum dalam lapang pertahanan. Pendirian tersebut diterima oleh Pemerintah sebagai dorongan yang kuat untuk segara membuat Undang-undang Pertahanan ini.
Desakan Dewan Perwakilan Rakyar kepada Pemerintah, baik dengan meletakkan hubungan langsung antara peristiwa-peristiwa tersebut diatas dengan kekurangan Pemerintah dalam soal perundang-undangan pertahanan, maupun didasarkan atas pertimbangan lain, sangat diperhatikan oleh Pemerintah dan dijanjikan untuk segera membentuk sebuah Panitia yang bertugas membuat suatu Rancangan Undang-undang Pertahanan. Janji ini dipenuhi dengan dilahirkannya Panitia Negara Perancang Undangundang Pertahanan berdasarkan keputusan Presiden No. 58/53, tanggal 28 Maret 1953.
Tugas panitia tersebut ialah membuat suatu rancangan undang-undang tentang pertahanan Negara dengan ketentuan, bahwa rancangan tersebut harus memberi perumusan terhadap pikiran-pikiran dari kalangan Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat dan dari kalangan di luar kedua itu. Berdasar atas tugas itulah, maka susunan panitia terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Pertahanan dan diketuai oleh Menteri Pertahanan.
Susunan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Menteri Pertahanan sebagai Ketua merangkap anggota,
2. Mr. Basaruddin Nasution dari Staf Umum Angkatan Darat,
3. Letnan Kolonel Dr. Sudjono dari Angkatan Darat yang kemudian diganti oleh Mayor S. Ali Yunus,
4. Mr. F. Werbata dari Angkatan Laut,
5. Komodor Muda Udara Iskandar dari Angkatan Udara,
6. Zainul Arifin, anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
7. Djerman Prawirawinata, anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
8. Djohan Syahrizah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
9. Manai Sophiaan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Panitia ini dilantik pada tanggal 1 Maret 1953 oleh J.M. Wakil Perdana Menteri yang dalam pidato pelantikannya antara lain mengemukakan, bahwa di tengah segala pertentangan pendapat tentang Angkatan Perang, ada satu persesuaian pendapat, ialah bahwa pembangunan Negara termasuk Angkatan Perang, harus diutamakan. J.M. Wakil Perdana Menteri berkeyakinan, bahwa dengan tersusunnya Undang-undang Pertahanan, sebagian dari persoalan di sekitar pertahanan Negara akan lebih mudah dapat diselesaikan.
Selanjutnya oleh Ketua Panitia dalam pidato pembukaannya ditegaskan sekali lagi, bahwa lahirnya Panitia tersebut disebabkan karena adanya dua keinginan yang bersamaan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, yang pertama berupa desakan dan yang kedua berupa kesediaan untuk membentuk suatu panitia di mana Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat bekerja bersama dalam penyusunan undangundang tentang pertahanan Negara.
Kesulitan pokok terletak pada kesukaran-desukaran dalam tiap pekerjaan legislatif itu sendiri. Di samping itu banyak pendapat-pendapat yang telah dikeluarkan tidak memberi gambaran yang. terang apa sebenarnya yang dimaksud dengan Undang-undang Pertahanan, hingga menambah kesukaran. Panitia tersebut dipersilahkan untuk menyelesaikan tugasnya pada akhir bulan Juni 1953. Guna sedapat mungkin mendekati batas waktu yang telah ditetapkan itu maka banyak perhatian harus ditujukan kepada cara bekerja yang serapi-rapinya. Demikianlah disusun suatu rencana kerja yang dalam pokoknya sebagai berikut:
1. pengumpulan bahan-bahan yang didapat dari kalangan Pemerintah, pemandanganpemandangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pendapat-pendapat di luar Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat serta bacaan sebagai bahan bandingan;
2. kepada para anggota diberikan waktu yang cukup untuk mempelajari bahan-bahan tersebut;
3. pertemuan-pertemuan pertama dimaksud sebagai pertemuan orientasi setelah mempelajari bahan-bahan tersebut di atas;
4. selanjutnya diadakan pertemuan-pertemuan untuk menyusun undang-undang itu sendiri.
Pembagian waktu untuk menyelesaikan tugas ini ternyata tidak dapat dipegang teguh, oleh karena Ketua Panitia adalah Perdana Menteri yang merangkap menjadi Menteri Pertahanan ai. Masalah-masalah politik , terutama pada waktu Pemerintah menghadapi krisis kabinet, meminta tenaga dan waktu yang banyak dari ketua
Hal ini mengakibatkan terulurnya pembatasan waktu yang semula sudah ditetapkan, karena sering-sering antara satu sidang dengan sidang selanjutnya terdapat waktu yang agak lama. Sebaliknya waktu-waktu tersebut memberikan kesempatan yang lebih banyak bagi para anggota untuk lebih dalam menyelami masalah undang-undang yang ada sangkut-pautnya dengan tugas mereka masing-masing.
Sebagaimana dinyatakan di atas, maka bahan-bahan pelajaran diambil dari kalangan Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat dan dari masyarakat umum. Dari kalangan Pemerintah didapatkan beberapa bahan dari panitia yang telah bekerja pada tahun 1950/1951 yang tidak dapat meneruskan pekerjaannya dan hasil dari panitia kerja Gabungan Kepala-kepala Staf dalam tahun 1952/1953 yang berupa bahan-bahan yang hampir meliputi semua persoalan dalam Undang-undang Pertahanan, sehingga bahanbahan tersebut dapat dipakai menjadi pegangan yang berguna bagi Panitia Negara ini.
Pemakaian hasil panitia kerja Gabungan Kepala-depala Staf ini dipermudah dengan duduknya sebagian besar dari bekas anggotanya dalam Panitia Negara ini.
Dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat didapati oleh Panitia himpunan pemandangan-pemandangan yang bersangkutan dengan masalah Undang-undang Pertahanan.
Himpunan pemandangan-pemandangan itu cukup mengandung anjuran-anjuran baik dan berdasarkan atas hal tersebut, maka duduknya para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Panitia Negara ini mempunyai arti yang besar.
Untuk mendapatkan bahan-bahan dari kalangan masyarakat umum, maka ditulis oleh Panitia surat kepada partai-partai dan organisasi-organisasi dengan permintaan agar partai-partai dan organisasi-organisasi tersebut memberikan pendapatnya tentang beberapa pokok persoalan yang dicantumkan oleh Panitia dalam surat-surat tersebut. Jumlah surat-surat yang dikirimkan ada 47 (empat puluh tujuh) pucuk.
Sambutan-sambutan yang diterima oleh Panitia atas usahanya semacam ini tidak dapat dikatakan memuaskan. Bukan saja jumlah sambutan tidak banyak, tetapi sambutan itupun kurang dapat memberikan gambaran kepada Panitia tentang pelaksanaan pertahanan kita. Permintaan beberapa golongan untuk memberikan pendapatpendapatnya secara lisan, berhubung dengan sempitnya waktu tidak dapat dipenuhi. Suatu hal yang menggembirakan adalah terdapatnya sambutan perseorangan terhadap persoalan-persoalan yang telah diedarkan oleh Panitia.
Di samping usaha tersebut di atas, maka oleh Sekretariat Panitia telah disediakan perpustakaan kecil yang memberikan kemungkinan bagi para anggota untuk mempelajari persoalan-persoalan sekitar masalah pertahanan di luar negeri, sekedar sebagai bahan bandingan.
Di dalam melaksanakan tugas yang telah diperintahkan oleh Negara, maka Panitia memberikan pembatasan-pembatasan serta pengertian-pengertian yang tertentu. Di samping merumuskan serta; menafsirkan lebih lanjut pengertian-pengertian tentang pertahanan Negara yang terdapat dalam Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, maka Panitia berkewajiban untuk merumuskan pikiran-pikiran tentang pertahanan Negara yang hidup dalam masyarakat. Segala perumusan serta tafsiran itu diletakkan dalam satu rancangan undang-undang tentang pertahanan Negara.
Dengan mempergunakan bahan-bahan yang didapat oleh Panitia dengan melalui saluran-saluran seperti disebutkan di atas dan berdasarkan pengertian tentang tugas yang telah dibebankan oleh Negara, maka Panitia telah menelaah masalah Undang-undang Pertahanan Negara dan hasil pekerjaan beserta pikiran-pikiran yang menjadi dasar hasilhasil itu disampaikan kepada Pemerintah.
II. PENGAMBILAN OPER HASIL PEKERJAAN PANITIA OLEH PEMERINTAH
Dalam sidang Dewan Menteri ke 21 tanggal 17 Nopember 1953 telah terdapat keputusan, bahwa Pemerintah menerima baik rancangan Undang-undang Pertahanan yang dihasilkan oleh Panitia tersebut di atas dengan mengadakan beberapa perubahanperubahan yaitu dalam hal susunan Gabungan Kepala-kepala Staf Angkatan Perang dan suatu tambahan pada pasal 12 tentang kedudukan Presiden sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia.
III. POKOK-POKOK PERSOALAN
Soal-soal yang pertama-tama dihadapi adalah persoalan sekitar penentuan hal-hal yang harus diatur dalam Undang-undang Pertahanan.
Kemudian harus ditentukan tingkat pengaturan hal-hal tersebut untuk kemudian ditetapkan urut-urutannya hal-hal itu di dalam Undang-undang Pertahanan. Dalam pada itu pasal-pasal dalam Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia yang bersangkutan dengan masalah pertahanan serta pikiran-pikiran yang hidup dalam masyarakat, tetap merupakan pedoman bagi Panitia di dalam menentukan langkahlangkah selanjutnya.
Pedoman-pedoman ini telah melahirkan suatu pendirian untuk mengatur pengertian-pengertian pokok tentang pertahanan dalam undang-undang ini, yang diselaraskan dengan apa yang telah timbul dan terang tumbuh di dalam masyarakat Indonesia.
Pendirian tersebut di atas mempunyai pengaruh terhadap sistematik dalam penyusunan Undang-undang Pertahanan. Dasar-dasar rokhani, cita-cita Negara, keharusan bagi tiap warga-negara untuk ikut mempertahankan negaranya, bagian-bagian yang dapat atau harus diambil oleh warga-negara dalam lapangan pertahanan, semuanya itu merupakan pokok-pokok pertimbangan yang harus dimuat di dalam undang-undang. Bagian-bagian ini didapati di dalam konsiderans dan bab Umum dari rancangan Undangundang Pertahanan.
Selanjutnya dikemukakan dalam Undang-undang Pertahanan pokok-pokok pikiran yang meliputi sejarah pertumbuhan pengertian pertahanan dan Angkatan Perang sampai pada persatuan kembali Angkatan Perang dan rakyat, bentuk-bentuk pelaksanaan pertahanan rakyat serta ketentuan yang berlaku bagi masing-masing bentuk itu.
Juga pokok pikiran mengenai Angkatan Perang, kedudukan Pemerintah dalam pertahanan, hubungan antara Pemerintah dan Pimpinan Angkatan Perang serta batasbatas kekuasaan masing-masing di masa damai, pimpinan pertahanan di masa perang dan hal-ikhwal yang mengenai keadaan bahaya.
Semuanya diketemukan dengan kalimat-dalimat yang tentu-tentu dalam bab-bab tentang sifat pertahanan, Susunan dan Pimpinan Angkatan Perang dan bab-aab tentang Hak-hak dan kewajiban prajurit.
Demikian pula persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pernyataan perang, pernyataan damai dan pemberhentian perlawanan serta akibat demobilisasi menghendaki tempat-tempat yang tertentu dalam rancangan Undang-undang Pertahanan.
IV. SISTEMATIK UNDANG-UNDANG PERTAHANAN
Untuk menyusun rancangan undang-undang tentang pertahanan Negara yang seperti dikatakan di muka harus berisi perumusan pikiran-pikiran yang hidup di dalam masyarakat tentang pertahanan Negara dan merumuskan atau menafsirkan lebih lanjut pengertian-pengertian tentang pertahanan Negara yang terdapat di dalam Undang-undang Dasar Sementara, maka pertama-tama dihadapi persoalan sistematiknya yaitu gambaran tentang apa sebenarnya yang harus dimuat di dalamnya, sampai tingkat mana tiap-tiap soal yang hendak dimuat itu harus diatur dan urut-urutan pengutaraan soal-soal itu.
Teranglah kiranya dalam hal ini tidak dapat diabaikan ketentuan-detentuan yang sudah diletakkan di dalam Undang-undang Dasar Sementara. Dalam pada itu adalah satu kenyataan juga bahwa ketentuan-detentuan itu baru bersifat pokok-pokok saja, maka dirasa perlu untuk merumuskan. lebih lanjut ketentuan-detentuan itu.
Demikian pula tidak dapat diabaikan hal-hal yang walaupun tidak dimuat dalam Undang-undang Dasar Sementara, nyata hidup di dalam masyarakat. Pemerintah merasa wajib untuk memberikan isi kepada pengertian-pengertian semacam tentara rakyat, pertahanan rakyat, pertahanan rakyat total dan lain sebagainya di dalam undang-undang ini. Dalam hal ini tentu saja diperhatikan dengan sungguh-sungguh supaya perumusanperumusan itu tidak bertentangan dengan kata-data, isi pasal-pasal dan jiwa Undangundang Dasar Sementara.
Di mana keadaan dan kemajuan negara kita menentukan cara pertahanan negara kita itu, maka jelas kiranya, bahwa Undang-undang Pertahanan itu mesti membuka kemungkinan-kemungkinan bagi perkembangannya sendiri, seiring sejalan dengan kemajuan negara kita itu pula.
Berhubung dengan itu, maka Pemerintah berpendapat, bahwa bukanlah maksudnya untuk memasukkan semua hal-ikhwal pertahanan yang disebut di dalam Undang-undang Dasar Sementara dan yang hidup di dalam masyarakat itu secara lengkap sampai hal yang sekecil-kecilnya di dalam Undang-undang Pertahanan; haruslah ada nanti suatu rangkaian undang-undang, peraturan Pemerintah dan Surat-Keputusan Menteri yang mengatur lebih lanjut perumusan-perumusan dan tafsiran-tafsiran yang diletakkan di dalam Undang-undang ini.
Akan hal sistematik tersebut di atas telah diusahakan, agar di dalam Undangundang Pertahanan tercapai suatu urutan yang logis. Selain daripada konsiderans undangundang ini yang meliputi alasan-alasan dan ketentuan-ketentuan hukum sebagai dasar, maka Pemerintah berpendapat, bahwa undang-undang ini dapat dibagi di dalam berapa bab yang berturut-turut akan memberi perumusan-perumusan tentang hal-hal sebagai berikut: