PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 17 Tahun 2012
Tentang RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
Berlaku: 5 Juli 2012
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI SAROLANGUN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
"
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN,
Menimbang : bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber a.
pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah,
- . bahwa dalam rangka memenuhi perkembangan kebijakan nasional serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah:
- . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil,
N/A
Pasal 18

Undang-Undang Dasar Negara Republik 1
Indonesia Tahun 1945:
- Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969): 2
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049):
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberhentian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161):
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN dan
BUPATI SAROLANGUN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan 1 PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 7
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 8.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundag-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 9
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk menfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah,yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi terhadap jasa pelayanan terhadap penggantian biaya Cetak Kartu penduduk dan Akta Catatan Sipil
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil meliputi :
- a. Kartu Tanda Penduduk,
- b. Surat Keterangan Bertempat Tinggal:
- c. Kartu Identitas Kerja:
- d. Kartu Penduduk Sementara:
- e. Kartu Identitas Penduduk Musiman,
- f. Kartu Keluarga, dan
- g. Akta catatan sipil yang meliputi :
On Oi aa D0
- akta kelahiran:
- akta perkawinan,
- akta perceraian,
- akta kematian,
- akta pengesahan dan pengakuan anak,
- akta ganti nama bagi Warga Negara Asing.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang yang memperoleh jasa pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Jasa Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil termasuk dalam Golongan Retribusi Jasa Umum.
BAB IV
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis objek pelayanan yang diberikan.
BAB V
Pasal 7

Prinsip penetapan besarnya tarif retribusi adalah didasarkan pada tujuan memperoleh imbalan terhadap pelayanan yang diberikan dan biaya cetak yang dikeluarkan.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis Objek Pelayanan yang diberikan.
(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
| NO | JENIS AKTA | KLASIFIKASI | JENIS PEMOHON | BESARNYA TARIF (Rp) |
|------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | | Kartu Tanda Penduduk (KTP) | | WNI Kab. Sarolangun yang memenuhi syarat | 0 |
| 2. | | Kartu Keterangan Bertempat Tinggal | | | Oo |
| 3 | | Kartu penduduk sementara | | - | 9 |
| 4 | | Kartu Keluarga | | | o |
| 5 | | Akta Kelahiran | - Tepat waktu - Melampaui Batas Waktu 60 (enam puluh) hari - Melampaui Batas Waktu 1(satu) Tahun Penetapan | WNI dan Orang Asing - WNI - Orang Asing - WNI - Orang Asing | 0 aan ' TO000 0 ' |
| 6 | | Akta Perkawinan | - Tepat waktu | WNI pencatatan di dalam kantor Orang Asing Pencatatan di | 20.000 100.000 |
| 7 | | Akta Perceraian | - Tepat waktu | Pencatatan di dalam kantor pencatatan perceraian WNI | 50.000 |
| | | - Melampaui Batas Waktu 60 (enam puluh) hari | pencatatan perceraian Orang Asing pencatatan perceraian WNI pencatatan | 200.000 100.000 300.000 |
| 8 | Akta Kemati 4 Semanan | - Tepat waktu - Melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) | hari | pencatatan kematian WNI pencatatan kematian orang asing pencatatan Kematian WNI pencatatan kematian orang asing | 0 0 15.000 30.000 |
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Wilayah pemungutan Retribusi pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah Kabupaten Sarolangun.
BAB IX
Pasal 10

- (1) Pembayaran dilakukan sekaligus berdasarkan tarif dan jenis objek pelayanan yang diberikan sebagaimana diamksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
BAB IX
Pasal 11

Tempat Pembayaran dilakukan pada saat pengambilan objek pelayanan yang diberikan dan membayar pada kasir pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun kemudian Kasir Penerimaan menyetorkan kepada Bendaharawan Penerima Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk disetor ke Kas Daerah paling lama 1x24 jam kecuali hari libur dapat dilakukan penyetorannya pada hari kerja pertama berikutnya.
BAB IX
Pasal 12

Pembayaran tidak diperkenankan diangsur atau ditunda, pembayaran harus dilunasi setelah pelayanan objek retribusi diberikan.
BAB X - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 245 (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XI - PENAGIHAN
Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. Diterbitkan surat teguran: atau
4. b.Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
7. (S) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
BAB XII - PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 16

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - PENYIDIKAN
Pasal 17

- (1) Selain pejabat kepolisian negara pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang,benda, dan/atau dokumen yang dibawa.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Pelayanan Penggantia Biaya Cetak KartuPenduduk dan Akta Catatan Sipil.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan, dan/atau
13. k.Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan akta catatan sipil.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(1l) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
"
7
2
Diundangkan di Sarolangun padatanggal 5 Juli 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, ttd.
MUHAMMAD BASYARI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2012 NOMOR 17
41
2
2
1
222
E
5
5
2
6
1
1
42
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.
Ditetapkan di
Sarolangun pada tanggal
5
Juli
2012
BUPATI SAROLANGUN, ttd.
CEK ENDRA
2
3
{2
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup Jelas
15 Pasal
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup Jelas
'
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 17