PERATURAN DAERAH Unknown Nomor 1 Tahun 2023
Tentang AilGGAR^AN PEHDAPATAN DAN BEITNJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2OO8
Berlaku: 32 Tahun 2004
N/A
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Beranja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah
: Rp.490.481.179.g45,39,\_
2. Belanja Daerah
: Rp.554.456 .228.706,97,\_
Surplus/(Defisft) : @)
3. Pembiayaan Daerah :
Penerimaan : Rp.66.590.039.541,64,\_
Pengeluaran : Rp. 2.61a.9S9.690.06.\_ (J
Pembiayaan Netto : Rp. 63.975.04g.961.5g.-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. -
N/A
Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana huruf a terdiri darijenis pendapatan : dimaksud pada ayat (t)
- a. Pajak Daerah sejumlah
- b. Retribusi Daerah sejumlah
- b. Dana Perimbangan sejumlah
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah sejumlah
Rp. 20.806 .225.536,39,-
Rp.z14B. 08 1. 357. 000. -
Rp. 21.593.597.309,-
Rp. 2.742.46A.2A0,-
Rp. 10.160.063.030,-
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
- yang Dipisahkan sejumlah
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah sejumlah
:Rp. I.437.363.L67,39,-
: Rp. 6.466.339.139,-
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 'b terdiri darijenis pendapatan :
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) terdiri darijenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil sejumlah
: Rp. 43.292.637.000,-
- b. Dana Alokasi Umum sejumlah : Rp.352.522.72A.O00,-
- c. Dana Alokasi Khusus sejumlah : Rp. 52.266.000.000,-
- a. Hibah sejumlah
- b. Dana Darurat sejumlah
- c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah
- e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau : Rp. 500.000.000,-
Pemerintah Daerah lainnya sejumlah
Rp. NIHIL
Rp. NIHIL
Rp.11.155.697.309,-
Rp. 9.937.900.000,-
N/A
Pasal 3

- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah : Rp. 334.660.594.305,-
- b. Belanja Langsung sejumlah
: Rp. 219.795.634.4OL,97,-
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah
- b. Belanja Bunga sejumlah
- c. Belanja Subsidi sejumlah
- d. Bantuan Hibah sejumlah
Rp. 285.654.370.394,-
Rp.
673.000.000,-
Rp.
822.000.000,-
Rp. 13.792.000.000,-
F{Ft
I
@!,,.,
- e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah
- f . Belanja Bagi Hasil sejumlah
- g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah
- h. Belanja lldak Terduga sejumlah
- Rp. 5.151.861.250,-
Rp. NIHIL
Rp. 26.5G7.362.661,-
Rp. 2.000.000.000,-
- pada ayat (1) hurui b dimaksud (3) Belanja Langsung sebagaimana terdiri darijenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah
Rp. 27.000.845.106,-
Rp. 85.482.388.498,97,-
Rp.107.312.400.797 -
- b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah
- c. Belanja Modal sejumlah
N/A
Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
dari :
: Rp.65.090.038.541,64,-
: Rp. 2.614.989.680,06,-
- a. Penerimaan sejumlah
- b. Pengeluaran sejumlah
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
3. Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah
- b. Pencairan dana cadangan sejumlah
: Rp. 65.090.038.541,64
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan sejumlah
: Rp. NIHIL
: Rp. NIHIL
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah : Rp. NIHIL
: Rp.1.500.000.000,\_
- f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah : Rp. NIHIL
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah
N/A
Pasal 5

uraian lebih lanjut Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daeral-r ini] terdiri dari :
1. Lampiran I
Ringkasan ApBD;
2. Lampiran II
Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah Organisasi;
3. Lampiran III
Rincian APBD menurut urusan pemerintah Daerah, Olganisasi, pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV
Rekapitulasi Belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan;
5. Lampiran V
Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemeritah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran vI
Daftar Jumlah pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII
Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII
Daftar Piutang Modal ( investasi) Daerah;
9. Lampiran IX
Daftar Perkiraan Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Daerah;
l0.Lampiran X
Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan Aset Tetap;
ll.Lampiran XI
Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun ini;
lZ.Lampiran XII
Daftar Dana Cadangan Daerah dan;
- l3.Lampiran XIII
Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
N/A
pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebJgai tanoasan operasional pelaksanaan APBD.
N/A
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.
fsar setiap orang\_ mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
Ditetapkan di Sungai penuh pada tanggal 06 Februari 200g
BUPATI KERINCI, dto
H. FAUZI SIIN
TEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2OO8 NOMOR 1