PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor IZ Tahun 2015
Tentang TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
Berlaku: 24 Juni 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR IZ TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa mengamanatkan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa diatur oleh Walikota dalam bentuk Peraturan Walikota,
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pengadaan barang/jasa yang baik di Desa, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, dengan tetap memperhatikan tata nilai pengadaan dan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
1.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19 ) jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423 ):
- . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 2.
- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ):
- . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ), 3.
- . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ): 4.
- . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 5.
- . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 6.
- . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495): 7.
- . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 8.
- . Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956): 9.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
- Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),
- 12.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694),
- 14.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5):
- 15.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199):
- 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011:
- 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091):
- 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091):
- 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093),
- 20.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297),
- 21.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa:
- 22.Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 29):
23. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16):
24. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5), P
- 25.Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 16):
- 26.Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ( Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 36),
- 27.Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 9).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto. 4.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintah Kota Sawahlunto. 5.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 8.
9. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 9.
10. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPKDesa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
15. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
16. Tim Asistensi adalah tim yang dibentuk oleh oleh Walikota yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
17. Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara Swakelola maupun melalui Penyedia Barang/Jasa.
18. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
19. Swakelola adalah kegiatan pengadaan Barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan.
20. Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
21. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Pengawas Intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, rreviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
22. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa.
23. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
24. 24.Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
25. 26.Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Tim Pengelola Kegiatan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
26. 25.Jasa Konsultansi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
27. 27.Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Surat Perjanjian adalah perjanjian tertulis antara TPK dengan penyedia barang/jasa.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan menggunakan APBDesa.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Walikota ini adalah agar pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa di desa.
BAB III - RUANG 'G LINGKUP
Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam peraturan walikota ini terdiri atas:
2. b.Pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa, dan
- a. Pengadaan barang/jasa melalui swakelola:
- c. Pengawasan, pembayaran, pelaporan dan serah terima.
- (2) Pengadaan barang/jasa di desa yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa.
BAB IV - TATA NILAI PENGADAAN
Pasal 5

- (1) Pengadaan barang/jasa di desa pada prinsipnya dilakukan dengan cara swakelola oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong, memanfaatkan kearifan lokal, serta memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Pengadaan barang/jasa di desa yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu.
BAB IV - TATA NILAI PENGADAAN
Pasal 6

- (1) Pengadaan barang/jasa di desa tidak dibolehkan atau tidak diperkenankan menggunakan bahan, material, dan/atau barang/alat yang dapat merusak lingkungan sekitar.
- (2) Pengadaan barang/jasa di desa diutamakan menggunakan produksi dalam negeri yang telah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (3) Penggunaan tenaga kerja atau tenaga terampil atau tenaga ahli dalam pelaksanaan pekerjaan semaksimal mungkin menggunakan tenaga yang berkompeten/mampu dan berdomisili di desa setempat.
- (4) Apabila tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbatas atau tidak ada maka dapat menggunakan tenaga yang
desa setempat.
Bagian Kedua Tata Nilai Pengadaan Barang/Jasa
BAB IV - TATA NILAI PENGADAAN
Pasal 7

- (1) Prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa bagi pemerintah desa sebagai berikut:
2. b.efektif berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya:
- a. efisien berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum:
4. Cc. transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyrakat dan penyedia barang/jasa yang berminat:
- e. gotong royong, berarti penyediaan tenaga kerja secara cumacuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa: dan
- d. pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa,
- f. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - PENGELOLAAN KEGIATAN
Pasal 8

- (1) TPK adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah desa yang selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa setempat.
- (3) Unsur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah diutamakan Kepala Urusan Pembangunan dan/atau Kepala
Urusan lainnya yang memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (4) Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah anggota aktif dari organisasi yang terdaftar di pemerintah desa setempat yang memiliki kompetensi dibidangnya.
2. (S) TPK ditetapkan sesuai kebutuhan berjumlah gasal, sekurangkurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
- b. sekretaris, adalah unsur yang berasal dari aparatur desa atau dari unsur lembaga kemasyarakatan desa: dan
- a. ketua, adalah berasal dari unsur perangkat desa:
5. Cc. anggota berasal dari unsur aparatur desa dan/atau dari unsur lembaga kemasyarakatan desa.
- (6) Pemerintah Desa dapat menyediakan biaya pendukung kepada TPK berupa honorarium dan keperluan biaya lainnya sepanjang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa dimaksud.
- (7) Honorarium dan keperluan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat diberikan untuk kegiatan pengadaan barang/jasa yang besaran nilainya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
Bagian Kedua Tugas dan Wewenang TPK
BAB V - PENGELOLAAN KEGIATAN
Pasal 9

- (1) Dalam menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai sebagai berikut:
- b. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan):
- a. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat:
4. Cc. khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan):
5. . membuat rancangan Surat Perjanjian:
6. . menetapkan Penyedia Barang/Jasa:
7. menandatangani Surat Perjanjian: . menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang/Jasa:dan nm
- i. melaporkan semua kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa.
9. . memeriksa dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kepala Desa selaku PKPKDesa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan: b
- (2) Untuk ditetapkan sebagai keanggotaan TPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- b. mampu mengambil keputusan, serta tidak pernah terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme:
- a. memiliki integritas, disiplin, dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas:
13. Cc. menandatangani Pakta Integritas:
- e. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas /pekerjaannya.
15. d.tidak menjabat sebagai sekretaris desa dan bendahara di pemerintah desa: dan
- (3) TPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Surat Perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran.
BAB V - KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA
Pasal 10

- (1) Swakelola merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan fatau diawasi sendiri oleh TPK.
- (2) Pelaksanaan swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
- (3) Khusus untuk pekerjaan kontruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan dengan cara swakelola.
Bagian Kedua
Perencanaan
BAB V - KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA
Pasal 11

Perencanaan swakelola meliputi:
- b. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan kebutuhan peralatan:
- a. jadwal pelaksanaan pekerjaan:
- c. khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan):
- e. perkiraan rencana anggaran biaya (RAB).
- d. spesifikasi teknis (apabila diperlukan): dan
Bagian Ketiga
Pelaksanaan
BAB V - KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA
Pasal 12

- (1) Untuk mendukung kegiatan swakelola, pengadaan barang/jasa yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dapat dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu oleh TPK.
- (2) Tata cara pengadaan barang/jasa dalam rangka mendukung kegiatan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada BAB VI ketentuan Peraturan Walikota ini.
- (3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi:
4. b.dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait, dan/atau
- a. ditunjuk satu orang dari anggota TPK sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan:
6. Cc. dapat dibantu oleh pekerja (tukang dan/atau mandor).
- (4) TPK wajib memonitoring dan mengevaluasi kemajuan fisik semua kegiatan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (5) TPK dapat mengajukan pencairan dana kepada PKPKDesa dalam tiga tahap yaitu:
- b. tahap kedua senilai 3046 (tiga puluh perseratus) dari total nilai pekerjaan apabila pekerjaan telah mencapai sekurang-kurangnya 3096 (tiga puluh perseratus): dan
- a. tahap pertama senilai 40x (empat puluh perseratus) dari total nilai pekerjaan, yang merupakan uang muka untuk membiayai persiapan pelaksanaan kegiatan:
- a. tahap ketiga senilai 304 (tiga puluh perseratus) dari total nilai pekerjaan apabila pekerjaan telah mencapai sekurang-kurangnya 60X (enam puluh perseratus).
- (6) TPK wajib mempertanggungjawabkan realisasi keuangan dan realisasi fisik pekerjaan yang menjadi kewajibannya.
- (7) TPK wajib membuat laporan pertanggungjawaban hasil pekerjaan/kegiatan kepada Kepala Desa selaku PKPKDesa.
BAB VI - B
Pasal 13

- (1) Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia barang/jasa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di desa.
- (2) Dalam hal TPK mengundang penyedia barang/jasa di desa diutamakan bagi penyedia barang/jasa yang memiliki kriteria sebagai berikut :
3. b.untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga terampil/ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- a. memiliki usaha yang masih aktif dengan alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman:
Bagian Kedua
Perencanaan
BAB VI - B
Pasal 14

- (1) Dalam perencanaan pengadaan barang/jasa, TPK harus mempertimbangkan :
- b. kepentingan masyarakat setempat,
- a. kondisi/keadaan yang sebenarnya di lokasi /lapangan,
4. c.jenis, sifat dan nilai barang/jasa serta jumlah penyedia barang/jasa yang ada: dan
kebutuhan barang/bahan.
- (2) TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
2. b.harga barang/jasa yang disusun di dalam Rencana Anggaran Belanja dapat mengacu pada harga barang/jasa yang ada di e-catalogue Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
3. a.rencana anggaran belanja berdasarkan harga pasar setempat atau harga pasar terdekat,
- c. rencana anggaran belanja dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan,
- e. khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja sederhana/sketsa (apabila diperlukan).
- d. spesifikasi teknis barang/jasa (apabila diperlukan),
Bagian Ketiga Pelaksanaan
BAB VI - B
Pasal 15

- (1) Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
2. b.pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah),dan
- a. pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),
4. Cc. pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah).
- (2) Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
- b. pembelian dilakukan tanpa melakukan permintaan penawaran secara tertulis,
7. a.tim pengelola kegiatan membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa,
- c. pembelian dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa,
- e. penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota/ faktur pembelian dan kuitansi untuk dan atas nama TPK atau dapat dilengkapi dengan Surat Perjanjian (apabila diperlukan).
10. d.tim pengelola kegiatan melakukan negosasi (tawar menawar) secara langsung di tempat kepada penyedia barang/jasa, dan
- (3) Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
- C. penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis pada form yang telah disediakan oleh TPK yang berisikan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan,
- a. TPK membeli barang/jasa kepada1 (satu) penyedia barang/jasa, b.TPK melakukan permintaan penawaran secara tertulis dari penyedia barang/jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan), 1
volume, dan satuan) dan harga:
- e. penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota/ faktur pembelian dan kuitansi untuk dan atas nama TPK atau dapat dilengkapi dengan Surat Perjanjian (apabila diperlukan):
2. d.TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah tetapi tidak mengurangi jumlah dan kualitas barang/jasa yang diadakan serta tidak memperpanjang masa penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan, bukti negosiasi (tawar menawar) berupa berita acara hasil negosiasi:
- f. TPK mengumumkan data pekerjaan dan penyedia barang/jasa terpilih di papan pengumuman kantor desa dan papan/tempat berkumpul warga (misalnya: pos ronda/kamling, pos RT/RW, pos Karang Taruna dan sejenisnya), sekurang-kurangnya terdiri dari:
- 2) nama dan alamat penyedia barang/jasa:
- 1) nama barang atau pekerjaan yang diadakan:
- 3) harga akhir hasil negosiasi (tawar menawar):
- 5) tanggal diumumkan.
- 4) jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan,
- (4) Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c:
- b. penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran secara tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga:
- a. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) penyedia barang/jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa:
- c. TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua Penyedia Barang/Jasa yang memasukan penawaran:
1. dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi secara bersamaan,
- d. apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan :
2. apabila dipenuhi oleh salah satu penyedia barang/jasa, maka TPK tetap melanjutkan negosiasi kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut:
16. Cc. apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3 tidak terpenuhi, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada penyedia barang/jasa yang lain. 3
3. jika tidak dipenuhinya oleh kedua penyedia barang/jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.
- f. TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) untuk memperoleh harga yang lebih murah di antara kedua penyedia barang/jasa tetapi tidak mengurangi jumlah dan kualitas barang/jasa yang diadakan serta tidak memperpanjang masa penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan, bukti negosiasi (tawar menawar) berupa berita acara hasil negosiasi:
1. tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian para pihak:
- g. ketua TPK dan penyedia barang/jasa menandatangani surat perjanjian yang berisi sekurang-kurangnya:
2. ruang lingkup pekerjaan:
4. hak dan kewajiban para pihak:
3. nilai pekerjaan:
- S. ketentuan sertifikat garansi yang diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen (khusus pengadaan barang, apabila diperlukan):
7. ketentuan keadaan kahar: dan
6. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan:
8. sanksi, termasuk denda keterlambatan.
- h. pihak penyedia barang/jasa yang berwenang menandatangi Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf g, adalah Pemilik toko, Pemilik Usaha Dagang, Direksi dan/atau Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sepanjang pihak tersebut pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar:
1. nama barang atau pekerjaan yang diadakan:
- i. TPK mengumumkan data barang/pekerjaan dan penyedia barang/jasa terpilih di papan pengumuman Kantor Desa dan papan/tempat berkumpulnya warga (misalnya : pos ronda/kamling, pos RT/RW, pos Karang Taruna, gedung serbaguna dan sejenisnya), sekurang-kurangnya mencantumkan:
2. nama dan alamat penyedia barang/jasa:
4. jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan:
3. harga hasil negosiasi :
5. tanggal diumumkan.
35. (S) Contoh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa di Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Bagian Keempat
Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan
BAB VI - B
Pasal 16

- (1) Apabila terjadi perubahan paket pekerjaan maka TPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada penyedia Barang/Jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan.
- (2) Perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- b. mengurangi jenis pekerjaan:
- a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan,
- c. mengubah spesifikasi teknis: dan/atau
- d. melaksanakan pekerjaan tambah.
- (3) Untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d, Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis kepada TPK.
- (4) TPK melakukan negosiasi dengan penyedia barang/jasa baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang murah dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Untuk nilai pengadan barang/jasa di atas Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah), dilakukan addendum surat perjanjian yang memuat perubahan ruang lingkup dan total nilai pekerjaan yang disepakati.
- (6) Perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk menambah pekerjaan dan/atau melaksanakan pekerjaan tambahan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dilapangan dan ketersedianya anggaran.
Bagian Kelima
Pembayaran Prestasi Kerja
BAB VI - B
Pasal 17

- (1) Pembayaran atas prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah pekerjaan selesai sesuai ketentuan tahapan pembayaran.
- (2) Pembayaran atas prestasi pekerjaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada penyedia barang/jasa setelah TPK melakukan pemeriksaan yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan.
- (3) Pembayaran terakhir atas prestasi pekerjaan dibayarkan setelah dikurangi dengan denda keterlambatan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa sebesar 1/1000 (satu per seribu) untuk setiap hari keterlambatan dari nilai Surat Perjanjian.
Bagian Keenam Keadaan Kahar
BAB VI - B
Pasal 18

- (1) Keadaan kahar merupakan salah satu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Surat Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar dalam Surat Perjanjian meliputi:
- b. bencana non alam,
- a. bencana alam,
- c. bencana sosial:
- e. kebakaran, dan/atau
- d. pemogokan,
- f. gangguan industri lainnya yang dinyatakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, penyedia barang/jasa memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada TPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan asli pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hal-hal merugikan dalam pengadaan barang/jasa yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak penyedia barang/jasa tidak termasuk katagori keadaan kahar.
- (5) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.
- (6) Setelah terjadinya keadaan kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan kembali, dan selanjutnya dituangkan dalam Perubahan Surat Perjanjian.
Bagian Ketujuh
Pemutusan Surat Perjanjian
BAB VI - B
Pasal 19

TPK secara sepihak dapat melakukan pemutusan surat perjanjian apabila :
- penyedia barang/jasa terbukti melakukan Korupsi Kolusi Nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang. b.
- a. penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh TPK: dan
Bagian Kedelapan
Penyelesaian Perselisihan
BAB VI - B
Pasal 20

- (1) Perselisihan antara TPK dan penyedia barang/jasa terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa selaku PKPKDesa.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kata mufakat, dapat dilakukan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Bagian Kesembilan Serah Terima Pekerjaan
BAB VI - B
Pasal 21

- (1) TPK melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kelengkapan dan spesifikasi pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian.
- (2) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaaan, TPK dan memerintahkan kepada penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan di dalam Surat Perjanjian.
- (3) Penyedia barang/jasa dapat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis kepada PKPKDesa melalui TPK setelah pekerjaan selesai 1006 (seratus perseratus) dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
BAB VI - PENGAWASAN DAN SANKSI
Pasal 22

- (1) Camat wajib melakukan pengendalian pengadaan barang/jasa di Desa.
- (2) Inspektorat Kota Sawahlunto sebagai APIP wajib melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan barang/jasa di desa.
- (3) Setiap pengaduan tentang pengadaan barang/jasa di Desa wajib ditindaklanjuti oleh Camat dan Inspektorat.
Bagian Kedua Sanksi
BAB VI - PENGAWASAN DAN SANKSI
Pasal 23

- (1) Penyedia barang/jasa dapat diberikan sanksi jika terbukti melakukan dengan sengaja melakukan perbuatan atau tindakan sebagai berikut:
- b. melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur harga penawaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga mengurangi/memperkecil, menghambat, meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain:
- a. berusaha mempengaruhi TPK atau pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan,
- c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa:
- e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian.
- d. mengundurkan diri dari pelaksanaan pekerjaan yang tertuang dalam Surat Perjanjian dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh TPK:
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
8. Cc. pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.
- a. sanksi administratif, berupa peringatan/teguran tertulis: b. gugatan secara perdata: dan/atau
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan penyedia barang/jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang.
12. (S5) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses pengadaan barang/jasa oleh TPK, maka TPK:
- a. dikenakan sanksi administrasi:
- c. dilaporkan secara pidana.
- b. dituntut ganti rugi, dan/atau
- (6) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa teguran/peringatan tertulis dan apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan yang dilakukan dengan sengaja oleh anggota TPK dalam proses pengadaan barang/jasa di desa maka dapat diberhentikan sebagai anggota TPK.
BAB VII - PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM ORGANISASI PENGADAAN
Pasal 24

- (1) Dalam rangka pemenuhan dan peningkatan sumber daya manusia terhadap keanggotaan TPK dapat dilakukan pelatihan tata cara pengadaan barang/jasa di desa.
- (2) Program peningkatan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Tim Asistensi Desa yang dibentuk oleh Pemerintah.
- (3) Tim Asistensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tetapkan dengan Keputusan Walikota Sawahlunto, terdiri dari :
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah: dan
- a. Unit Layanan Pengadaan:
- c. Unsur lain terkait di Pemerintah Kota
- (4) Tugas dan fungsi Tim Asistensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- b. melakukan pendampingan pengadaan barang/jasa: dan
- a. meningkatkan kapasitas SDM:
- c. melakukan pendampingan pengawasan dan pengendalian kepada unsur Kecamatan.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 25

Pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam peraturan ini tidak termasuk pengadaan tanah untuk keperluan desa.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26

- (1) Pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya peraturan walikota ini, tetap sah.
- (2) Pengadaan barang/jasa yang sedang dilaksanakan pada saat mulai berlakunya peraturan walikota ini tetap dapat dilanjutkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X
Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.
Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal 24 Juni 2015
WALIKOTA SAWAHLUNTO,
ALI
Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal 2/ Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,
L
ROVANLY ABDAMS r
ERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015 NOMOR 7,
LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR:
17 TANUN 2015
TANGGAL
:
24
JUNI 2015
TENTANG
:
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
CONTOH PAKTA INTEGRITAS
PAKTA INTEGRITAS
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
No.Identitas (KTP/SIM)
Jabatan
Jabatan dalam TPK
Dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa Kecamatan Kota Sawahlunto, dengan ini menyatakan bahwa saya:
1. Tidak Akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN):
2. Akan melaporkan kepada Insfektorat Kota Sawahlunto dan /atau Intansi yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaar! barang/jasa ini:
3. Akan melakukan proses pengadaan barang/jasa secara bersih, transparan, darl akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini bersedia menerima sanksi administratif, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.
Sawahlunto,
TPK
Desa
Materai 6000
Nama
WALIKOTA SAWAHLUNTO,
LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR:
17 TAHUN 2015
TANGGAL
:
'24
JUNI 2015
TENTANG
:
TATA CARA PENGADAAN
BARANG/JASA DI DESA
CONTOH KEBUTUHAN BARANG/JASA
- . Contoh kebutuhan barang/jasa dalam pelaksanaan swakelola kegiatan konstruksi antara lain : 1
- Pembelian material pada pekerjaan peningkatan jalan dengan beton tumbuk di desa seperti pembelian semen, pasir, dan lain-lain jenis bahan bangunan yang jumlah dan spesifikasinya berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan.
- Sewa peralatan untuk pembukaan jalan di desa seperti sewa Excavator, Mesin Molen untuk membuat campuran beton, dan lain-lain jenis peralatan yang dibutuhkan dan perlu disewa berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan.
- Penyediaan tenaga tukang dan pekerja dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan.
- Dan sebagainya.
- . Contoh kebutuhan barang/jasa dalam pelaksanaan swakelola di desa antara lain:
- Pembelian Komputer, Printer, dan Kertas.
- Langganan koran.
- Pembelian Meja, Kursi, dan alat kantor.
- Dan sebagainya.
WALIKOTA SAWAHLUNTO,
LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR:
17
TAHW 2015
TANGGAL
:
24JUNI 2015
TENTANG
:
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
CONTOH SPESIFIKASI TEKNIS BARANG/JASA
Contoh spesifikasi teknis barang/jasa yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengadaan:
- -Kapasitas mesin (cc) dan transmisi (automatic atau manual ) untuk kendaraan roda 2 (dua).
- -Kapasitas memori dan kecepatan prosesor (RAM) Komputer.
- -Dimensi, jenis, dan kualitas material untuk pembangunan gedung serba guna.
- -Dan sebagainya.
WALIKOTA SAWAHLUNTO,
ALI YUSU
LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR:
17 TAHUN 2015
TANGGAL
:
'4 JUNI 2015
TENTANG
:
TATA CARA PENGADAAN
BARANG/JASA DI DESA
CONTOH PENAWARAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBUAT OLEH TPK KEPADA PENYEDIA BARANG/JASA 'G
TIM PENGELOLA KEGIATAN
DESA
KECAMATAN
KOTA SAWAHLUNTO
Nomor
Lampiran
Perihal
Keterangan : Jika uraian barang/jasa tidak dapat dimuat pada kolom di atas, maka dapat dilampirkan, termasuk dokumen atau data pendukung lainnya.
Alamat
(
tempat/tgl/bin/tahun)
Kepada
Yth
: Penawaran Pengadaan Barang/jasa
di-
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
:
Jabatan
: Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa
Kecamatan
Kota Sawahlunto
Alamat
Dalam rangka mendukung pelaksanaan :
Kegiatan
-
Lokasi
Dengan ini kami menawarkan pengadaan barang/jasa sebagai berikut:
No.
Nama Barang/ Jasa /
| Volume/ |
Spesifikasi
Keterangan
Ruang Lingkup
Satuan
Pekerjaan
Selanjutnya kami mohon agar dapat menyampaikan penawaran atas pengadaan barang/jasa tersebut diatas dengan mencantumkan nama barang/jasa, volume/satuan, spesifikasi dan harga.
Demikian untuk maklum dan terimakasih.
Ketua TPK,
WALIKOTA SAWAHLUNTO,
LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR
:
7 TAHUN 2015
TANGGAL
:
'2AJUNI 2015
TENTANG
:
TATA CARA PENGADAAN
BARANG/JASA DI DESA
CONTOH PENAWARAN YANG DIBUAT OLEH PENYEDIA BARANG/JASA
KOP PENYEDIA BARANG/JASA
Nomor
Lampiran
Perihal
Keterangan : Jika uraian barang/jasa tidak dapat dimuat pada kolom diatas, maka dapat dilampirkan, termasuk dokumen atau data pendukung lainnya.
: Penawaran Barang/jasa
di-
(tempat /tgl/bln/tahun) tj
Kepada
Yth. Ketua TPK Desa
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Jabatan
: Direktur/Pimpinan/atau sebutan dengan nama lain atas nama CV/Toko/U.D
Alamat
Berdasarkan Surat Ketua TPK Desa Kecamatan Kota Sawahlunto Nomor Tanggal Tahun Perihal Penawaran Pengadaan Barang/Jasa, maka dengan ini kami menawarkan barang/jasa sebagai berikut:
No.
Nama
Barang/ Jasa
| Volume/
|
Spesifikasi
Harga
| Jumlah
Ket.
/
Ruang
Satuan
Satuan
| Harga
Lingkup
Pekerjaan
Jumlah
Rp
Terbilang
Demikian untuk maklum dan terimakasih.
Penyedia Barang/Jasa
R
WALIKOTA SAWAHLUNTO,
ALI
DESA
Kegiatan
Pekerjaan
Nomor
Tanggal
Lampiran
Pada hari ini Tanggal Tahun dimulai pada pukul dengan mengambil tempat di , yang bertanda tangan di bawah ini ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kecamatan Walikota Sawahlunto Tahun Anggaran Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor tanggal bulan tahun telah melaksanakan negosiasi/klarifikasi terhadap penawaran untuk pekerjaan tersebut di atas yang diajukan oleh ( contoh CV/TOKO/UD ) yang dihadiri oleh anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan wakil dari penyedia barang/jasa.
Hasil Negosiasi adalah sebagai berikut:
| No. | Uraian Pekerjaan | Spesifikasi | Harga Penawaran (Rp-) | Harga Negosiasi (Rp.) | Keterangan |
|-------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| | | Memenuhi / tidak memenuhi persyaratan | | | Diterima/ Tidak Diterima (Berdasarkan pertimbangan spesifikasi dan harga |
harga )
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK )
Nama
"
Tanda Tangan
Setuju Penyedia Barang/Jasa
Nama
:
Tanda Tangan
LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR:
17 TAHUN R05 '24 JUNI 2015 (7
TANGGAL
:
TENTANG
:
TATA CARA PENGADAAN 4
BARANG/JASA DI DESA
CONTOH BERITA ACARA NEGOSIASI / KLARIFIKASI
TIM PENGELOLA KEGIATAN
KECAMATAN
KOTA SAWAHLUNTO
Alamat
BERITA ACARA NEGOSIASI
(uraian lingkup pekerjaan )
WALIKOTA SAWAHLUNTO,
4533
LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR
:17 : '24 JUNI 2015
TAHUN RO015
TANGGAL
TENTANG
:
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
CONTOH SURAT PERJANJIAN ANTARA TPK DAN PENYEDIA BARANG/JASA
SURAT PERJANJIAN
Nomor :
Pada hari ini
tanggal
tahun
Yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama
-
Jabatan
- Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) DESA
Kecamatan
Kota Sawahlunto.
Alamat
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
- Nama 2.
Jabatan
Alamat
.
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
(atas nama penyedia barang/jasa )
Berdasarkan hasil Berita Acara Negosiasi nomor tanggal tahun atas pekerjaan kegiatan , PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju/sepakat dengan ketentuan sebagai berikut:
1.
Lingkup
Pekerjaan
- (menguraikan lingkup pekerjaan sesuai
- spesifikasi, lokasi, jumlah atau volume ) (dengan huruf)
- Nilai Pekerjaan Rp 2.
- Hak dan Kewajiban Para Pihak. 3.
- a. PIHAK KESATU mempunyai hak untuk meneliti, menerima, menolak atau memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menyempurnakan atau mengganti barang/jasa yang diadakan oleh PIHAK KEDUA apabila tidak sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA,
- PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk waktu, jumlah atau volume pekerjaan pengad melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, aan barang/jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK serta membayar paj ketentuan peraturan yang berlaku, ak-pajak atau dalam bentuk lain sesuai b.
- PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk mendapat pembayaran apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi antara KEDUA BELAH PIHAK, d
- Jangka waktu pelaksanaan selama : hari kalender mulai tanggal tahun tahun 4.
- sampai dengan tanggal Ketentuan keadaan kahar : (menguraikan keadaan di luar dugaan, perkiraan dan kemampuan manusia yang mengakibatkan kerugian atau menghambat pelaksanaan pekerjaan seperti bencana alam, kerusuhan, dan lain-lain untuk menjadi pertimbangan dalam penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian hak dan kewajiban para pihak ), 5.
- Sanksi/Denda : (menguraikan bentuk sanksi yang diberikan kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan pekerjaan ) 6.
PIHAK KEDUA
( Penyedia Barang/Jasa )
PIHAK KESATU Ketua TPK
- 7.
WALIKOTA SAWAHLUNTO,
ALI YUS
LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR
:
7 TAHUN '24 JUNI 2015
2015
TANGGAL
:
TENTANG
:
TATA CARA PENGADAAN
BARANG/JASA DI DESA
CONTOH BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
Nomor :
Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kecamatan Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 20 , yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor tanggal , dalam rangka Serah Terima Pekerjaan untuk Pekerjaan yang berlokasi di serta dilaksanakan oleh CV/Fa/Toko/UD dengan Surat Perjanjian Nomor , Tanggal dan Addendum/Amandemen (jika ada) Nomor tanggal ika ada),
MENYATAKAN :
1. Bahwa TPK Desa Tahun Anggaran 20... telah melaksanakan tugas dan kewajiban pada hari ini tanggal sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
2. Bahwa TPK sebagaimana tersebut diatas telah melaksanakan hasil pemeriksaan dan evaluasi yang terdiri dari pemeriksaan administrasi, pemeriksaan kuantitas dan pemeriksaan kualitas terhadap Pekerjaan
Memperhatikan hal-hal tersebut, TPK memutuskan sebagai berikut :
1. Pekerjaan Kegiatan Tahun Anggaran 20... dinyatakan telah selesai dan dapat di Serah Terimakan, terhitung tanggal
2. Penyedia telah melengkapi seluruh hasil pekerjaan sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga serta sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang diminta dalam Surat Perjanjian (apabila ada).
Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dan ditanda tangani bersama oleh Tim Pengelola Kegiatan dan Penyedia PT/CV/Fa bertempat di Kota Sawahlunto pada hari, tanggal sebagaimana tersebut diatas.
Yang Menerima
Yang Menyerahkan
KEPALA DESA
TIM PENGELOLA KEGIATAN
Selaku PKPKDesa
1
Ketua
1
2
Sekretaris
2
3
Anggota
3
WALIKOTA SAWAHLUNTO,
Surat Perjanjian
LAMPIRAN IX
PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR:
17 TAHUN 2015
TANGGAL
:
'#4JUNI 2015
TENTANG
:
TATA CARA PENGADAAN
BARANG/JASA DI DESA
CONTOH BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI
-----
Nomor :
Pekerjaan
Nilai Kontrak
Jangka Waktu Pelaksanaan
Pelaksana
Pada hari ini
1. Nama
tanggal
:
Jabatan
:
Nomor:
bulan
Ketua TPK
2. Nama
:
- Jabatan :
3. Nama :
- Jabatan
:
Sekretaris TPK
Anggota TPK
4. Dst.
yang berwenang dalam bertindak untuk dan atas nama Desa berdasarkan Keputusan Nomor " , Tanggal , Tentang , selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
Nama
:
Jabatan
:
Pimpinan CV/Toko/UD
Alamat
:
Yang berwenang dalam bertindak untuk dan atas CV/Toko/U.D
, selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA Secara bersama-sama menanda tangani Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Konstruksi, dimanel PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK) PERTAMA telah memeriksa dan menerima hasil pekerjaan dimaksud dari PIHAK KEDUA berupa:
Terbilang :
| No | URAIAN PEKERJAAN | Vol | Satuan | Harga @ Rp | Jumlah |
|------|--------------------|-------|----------|--------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | | | | | - |
| | Jumlah | | | | .- |
| | PPN 106 | | | | Pi |
| | Jumlah Totai | | | | |
Demikian Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Konstruksi ini dibuat dalam rangkap ...(' ) untu dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
CV/Nama Toko/U.D.
ooec.»
sosonevenx
Pimpinan
TIM PENGELOLA KEGIATAN
No
1.
2.
3.
Nama
Jabatan
Ketua
Sekretaris
Anggota
WALIKOTA SAWAHLUNTO,
Tanda Tangan
:
:
:
:
:
tahun
Tanggal:
kami yang bertanda tangan dibawah ini :