PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 31 Tahun 2015
Tentang No Description
Berlaku: 21 September 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar manusia menyangkut hajat hidup orang banyak harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dimana pola hidup bersih dan sehat harus menjadi budaya dalam kehidupan seharihari, a.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kota Sawahlunto 2015 -2019. C.
- bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala ditingkat masyarakat sehingga diperlukan percepatan penyediaannya untuk mencapai universal access pada akhir tahun 2019: b.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecii dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1.
1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423),
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 3
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 2.
- . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377), 4.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), 6.
- . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), 5.
- . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 7.
- . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 8. Indonesia Nomor 5234),
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 9
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490):
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 199):
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah:
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 29):
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16),
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 28),
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5),
20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7):
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 19) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12):
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : AKSI
PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015-2019.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Sawahlunto,
2. Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindungi yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindungi dan mata air terlindungi serta air hujan, 3.
2. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarkat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian universal Access tahun 2019,
4. Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air dimana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindungi, mata air tak terlindungi, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil dan air permukaan dari sungai, danau, kolam dan saluran irigasi/drainase: 4.
5. Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (flush toilet) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (pit latrine) terlindung dengan segel slab dan ventilasi serta toilet kompos, 6.
6. Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia, 5.
7. Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember dan toilet gantung, 7.
8. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat, 8.
9. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah dan lembaga swasta, 9
10. Indikator sasaran RPJMN 2015-2019 Bidang Infrastruktur di sektor air minum adalah tercapainya 100'6 pelayanan air minum yakni 8596 penduduk terlayani akses sesuai Standart Pelayanan Minimal (SPM) dan 154 sesuai kebutuhan dasar (basic needs),
11. Indikator sasaran RPJMN 2015-2019 Bidang Infrastruktur di sektor sanitasi adalah tercapainya 1004 pelayanan sanitasi (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) yakni 85X penduduk terlayani akses sesuai Standart Pelayanan Minimal (SPM) dan 1596 sesuai kebutuhan dasar (basic needs),
12. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal,
13. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari,
14. Indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target SPM 60' dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5Y6,
15. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur,
16. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan,
17. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang dan menentukan tujuan pembangunan,
19. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan programprogram indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan,
18. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan,
20. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah,
22. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi,
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa:
23. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin:
25. AMPL adalah singkatan dari Air Minum dan Penyehatan Lingkungan:
24. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar:
26. APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
28. SKPD adalah singkatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.
27. Pamsimas adalah singkatan dari Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat,
BAB II - PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN
Pasal 2

RAD-AMPL Kota Sawahlunto 2015-2019 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama 2015 sampai dengan 2019 dalam rangka mendorong pembangunan infrastruktur dasar air minum dan sanitasi dalam percepatan pencapaian universal access.
BAB II - PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN
Pasal 3

RAD-AMPL Kota Sawahlunto 2015-2019 berfungsi sebagai:
2. Rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan,
1. Instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangka menengah,
3. Media internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL,
4. Acuan pengalokasian anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL.
BAB II - PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN
Pasal 4

RAD-AMPL Kota Sawahlunto 2015-2019 disusun sebagai penjabaran RPJMD Kota Sawahlunto 2013-2018 dalam mendukung percepatan pencapaian 10076 pelayanan air minum aman, 0/4 kawasan kumuh dan 100' pelayanan sanitasi layak serta menjadi dokumen yang harus dipedomani daiam penyusunan RKPD, Renja SKPD, dan APBD Kota Sawahlunto sampai dengan 2018.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 5

Pelaksanaan RAD AMPL Kota Sawahlunto 2015-2019 ditindaklanjuti melalui RKPD, Renja SKPD, APBD yang dapat dilakukan melalui integrasi program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha dan masyarakat.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL 2015-2019 dengan dana di luar APBD maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dengan SKPD teknis terkait.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 7

Sumber biaya pelaksanaan RAD AMPL Kota Sawahlunto 2015-2019 terbuka bagi pendanaan diluar APBD dan APBN, dengan berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyandang dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 8

- (1) Pengalokasian program kegiatan tahunan RAD AMPL harus mempertimbangkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya,
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2019, maka perubahan sasaran tersebut harus dimuat dalam RKPD dan Renja SKPD tahun berikutnya.
BAB IV - PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 9

- (1) Pemantauan pelaksanakan RAD AMPL dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun:
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan pembangunan AMPL tahun berikutnya:
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran,
- (4) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan target rencana, harus dilakukan perbaikan seperlunya,
- (5) Kepala SKPD melalui Pokja AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Sekretaris Daerah Kota selaku Ketua Pokja AMPL.
BAB V - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 10

- (1) Masyarakat dituntut untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat di lingkungannya,
- (2) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah,
- (3) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Dokumen RAD AMPL Kota Sawahlunto 2015-2019 sebagai Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.
Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal 21 September 2015 WALIKOTA SAWAHLUNTO,
ALI
YUSUF
Ha
Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal 21 September 2015 SEKRETARIS D KOTA SAWAHLUNTO, ROVANLY ABDAMS v
|
|
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
intip ferwursow&amp;ohiuntokota go.id
. Jin. Seokamo-Halita Telp./Fax (0754) 610852/61011 Kode Pos 27424
2 9 2 5 £ P. 3 $ "E 5 PE 3 5 Fi
:
(|
1
ag
'
,
nangnusi Ah IA TI WP sn Mi: (kenakan! Kato sgp YA (serersoal! Mes) Ppap Ha "TA nasi Menang Had 'il | AN 3 | Li Ns "ll Ape LL TTL eeeT se PTN Hi ' Hi | tan h TP Besegan T Ts TH ATM 1 ' Ta Ui ! (fob |
ad, bu
:
ai ip
Na
HN
|
|
Ui
Ap ud
1
e
|
TT
|
1
1
|
|
DAFTAR ISI
| KATA SAMBUTAN | KATA SAMBUTAN | i |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| KATA PENGANTAR | KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | DAFTAR TABEL | v |
| DAFTAR GAMBAR | DAFTAR GAMBAR | vi |
| DAFTAR SINGKATAN | DAFTAR SINGKATAN | vii |
| BABI | PENDAHULUAN | ..m..iki |
| | 11. Latar Belakang | -1 |
| | 1.1.1. Maksud dan Tujuan | 1-2 |
| | 1.1.2. Ruang Lingkup | 1-3 |
| | 1.1.3. Sistematika Penulisan | 1-3 |
| | 1.2. Kondisi Umum Kota Sawahlunto | 1-5 |
| | 1.2.1, Batas Administrasi | 1-5 |
| | 1.2.2. Topografi | 1-8 |
| | 1.2.3. Geohidrologis | ITO |
| | 1.2.4. Demografi | 1-13 |
| | 1.3. Kondisi Umum Pembangunan Daerah | -16 |
| | 1.3.1. Status Capaian Kinerja Pelayanan Air Minum dan Sanitasi | 1-17 |
| | 1.4. Permasalahan dan Tantangan - | 1-25 |
| BAB II | ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET 100-0-100 UNIVERSAL ACCES$ . | 2-4 |
| | 2.1. Tujuan dan Sasaran -- | 2-1 |
| | 2.11. Air Bersih | 2-1 |
| | 2.1.2. Sanitasi | 2-2 |
| | 2.1.3. Kawasan Kumuh | 2.6 |
| | 2.2. Arah Kebijakan dan Strategi | 2-12 |
| | 2.2.1. Arah Kebijakan | 2-12 |
| | 2.2.2.Strategi | 2-12 |
| BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS 2015-2019 31 | BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS 2015-2019 31 | |
| | 3.1. Program dan Kegiatan | 31 |
| BAB IV | PEMANTAUAN DAN EVALUASI | 4-1 |
| | 3.1. Pemantauan dan Evaluasi . | 4 |
| | 3.2. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi | 4-2 |
| | 3.3.Mekanisme Pemantauan dan Evalusi | 42 |
| | | 5-1 |