PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 36 Tahun 2014
Tentang PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KOTA MANADO
Berlaku: 11 Jtmi 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA MANADO PROPINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 36 TAHUN 2014
TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KOTA MANADO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MANADO,
- a. bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah harus dilaksanakan secara bersih, terbuka dan bertanggung jawab berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk adanya partisipasi masyarakat yang secara berkesinambungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, perlu dilakukan peningkatan pelayanan publik, peningkatan akuntabilitas masyarakat melalui partisipasi masyarakat serta meningkatkan pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah perlu melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan di Kota Manado;
- d. bahwa untuk menetapkan sistem perencanaan dan mekanisme penyesuaian agenda pembangunan merupakan siklus pelaksanaan pembangunan yang prioritas dan strategis perlu disesuaikan dengan penekanan pada partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Partisipasi Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Manado;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Be bas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
0
Menetapkan
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PARTISIPASI PENYELENGGARAAN MASYARAKAT TERHADAP PEMERINTAHAN DI KOTA MANADO.
0
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Manado.
Dalam Peraturan W alikota yang dimaksud dengan:
2. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi Satuan Kerja Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Manado.
3. Pelaksanaan Pembangunan adalah suatu upaya untuk meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.
5. Sumber daya adalah segenap potensi kekayaan daerah yang dapat diolah atau dimanfaatkan menjadi bagian dalam pembangunan.
4. Tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah penyelenggaraan yang didasarkan atas prinsip-prinsip partisipasi, penegakkan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, pertanggungjawaban, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme sehingga mampu meningkatkan fungsi pelayanan pada masyarakat sebagai fungsi utama.
6. Partisipasi adalah hak setiap orang untuk berperan serta mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berdampak publik dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertanggungjawab dengan menaati norma hukum, moral dan sosial masyarakat setempat.
8. Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum dan/ atau badan publik.
9. Badan publik adalah pemerintah daerah, BUMD dan instansi terlibat di Kota Manado.
BAB II - 0 ASAS, TUJUAN, FUNGSI DAN PRINSIP-PRINSIP PARTISIPASI
Pasal 2

Peraturan W alikota ini disusun berdasarkan atas asas :
- a. keterbukaan timbal balik, adalah Pemerintah Daerah dan Masyarakat saling memberi dan menerima serta menghargai perbedaan pendapat;
- b. transparansi adalah dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dapat diketahui oleh masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan;
- d. keseimbangan adalah pelaksanaan partisipasi masyarakat dilakukan atas dasar prinsip keseimbangan yaitu seimbang antara hak dan kewajiban; dan
- c. kepastian hukum adalah dalam melaksanakan partisipasi masyarakat harus dilandasi oleh aturan-aturan formal dan dapat di pertanggungjawabkan secara hukum;
- e. akuntabilitas adalah pelaksanaan partisipasi masyarakat harus dapat di pertanggungjawabkan.
0
- 0
Bagian Kedua Tujuan
BAB II - 0 ASAS, TUJUAN, FUNGSI DAN PRINSIP-PRINSIP PARTISIPASI
Pasal 3

Partisipasi Masyarakat bertujuan mewujudkan terselenggaranya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan sebagai wujud pelaksanaan demokrasi sesuai kaidah kehidupan berbangsa dan bemegara.
Bagian Ketiga Fungsi
BAB II - 0 ASAS, TUJUAN, FUNGSI DAN PRINSIP-PRINSIP PARTISIPASI
Pasal 4

Partisipasi masyarakat berfungsi sebagai pembinaan masyarakat dalam pelaksanaan dan/atau pendidikan politik masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bemegara;
Bagian Keempat Prinsip-Prinsip
BAB II - 0 ASAS, TUJUAN, FUNGSI DAN PRINSIP-PRINSIP PARTISIPASI
Pasal 5

Prinsip-prinsip partisipasi masyarakat di Kota Manado harus didasarkan pada:
- a. masyarakat adalah bagian dari penentu kebijakan;
- b. adanya sinergitas antara masyarakat, legislatif dan eksekutif sebagai penentu kebijakan; dan
- c. adanya kesetaraan dan kepercayaan bersama antara masyarakat, legislatif dan eksekutif.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 6

- (2) Setiap warga masyarakat berhak mendengarkan, mengetahui, mengusulkan, mengikuti dan menyampaikan pendapat dalam proses tahapan perencanaan, perumusan dan proses pengambilan keputusan sampai pada tahapan pelaksanaan dan evaluasinya.
- (1) Setiap warga masyarakat dalam penyelengaraan Pemerintah Daerah berhak berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dan tanpa paksaan dari pihak manapun yang bertanggung jawab sesuai prosedur penyampaian asprrasi.
- (3) Partisipasi yang dimaksud berlangsung mulai tahap perencanaan, perumusan dan proses pengambilan keputusan sampai tahap pelaksanaan dan evaluasinya.
- (4) Pelaksanaan hak-hak dimaksud dapat dilaksanakan secara individu maupun kolektif tanpa diskriminatif.
Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 7

- ( 1) Setiap warga masyarakat berkewajiban menyampaikan dan menyebarluaskan informasi mengenai proses partisipasi, dan
'
I
c
0
- (2) Mendirikan organisasi kemasyarakatan untuk:
- a. memperjuangkan kepentingan ekonomi, politik, sosial budaya; dan
- b. melaksanakan berbagai bentuk kegiatan meliputi konsultasi publik, penyelengaraan musyawarah, kemitraan dan pelaksanaan pengawasan masyarakat.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 8

- a. mempertimbangkan masukan dari masyrakat dan menyediakan ruang publik dalam proses perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kebijakan;
Dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat penyelengaraan badan publik berkewajiban :
- b. menjaga dan membina potensi atau kehidupan bersama pada wujud partisipasi dalam rangka peningkatan daya tahan individu dan sosial;
- d. agar partisipasi masyarakat berjalan efektif, Pemerintah Kota dan DPRD wajib mengumumkan secara luas dan terbuka; dan
- c. agar setiap proses pengambilan keputusaan penyelengaraan badan publik harus mempertimbangkan prinsip kesetaraan gender;
- e. setiap warga masyarakat berkewajiban menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan W alikota ini.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 9

Peraturan mekanisme, prosedur dan bentuk partisipasi harus senantiasa memperhatikan dan tidak merugikan kepentingan masyarakat dan atau masyarakat adat yang ada dalam wilayah Pemerintah Kota Manado.
BAB IV - BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 10

- a. langsung yaitu dilakukan tanpa melalui lembaga perwakilan;
Bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan secara:
- b. bebas yaitu dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak manapun; dan
- c. bertanggungjawab yaitu tidak dilakukan untuk mencari keuntungan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 11

Kelembagaan masyarakat terdiri dari:
- b. organisasi kepemudaan;
- a. lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM);
- c. lembaga swadaya masyarakat (LSM);
- e. organisasi profesi;
- d. organisasi masyarakat;
- f. organisasi perempuan; dan
- g. lembaga lainnya yang ada di masyarakat.
n
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Serita Daerah Kota Manado.
| PEMERINTAH KOTA MANADO BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | PEMERINTAH KOTA MANADO BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| JABATAN | PARAF |
| WALIKOTA MANADO | Mohon ditandatangani |
| WAKIL WALIKOTA MANADO 1~ | WAKIL WALIKOTA MANADO 1~ |
| SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO | i\ |
| ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 0 |
| KEPALA BAPPEDA KOTA MANADO | n |
| KEPALA BPK-BMD | L |
| KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | ' ,,,.,,- '--.::; v - |
| KEPALA BP2T | fl'\.. |
| KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PER-UU-AN | ~ |
| KEPALA BAGIAN ORPEG | |
| KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | ~ |
| KASUBBAG BID. PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 1'.. |
Ditetapkan di Manado pada tanggal 11 Jtmi 2014
WALIKOTA MANADO,
Diundangkan di pada tanggal 1 1 1 SEKRET ARIS lh*\~:'l"'OJ
M. H.F.
NDOH
SERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN ?U14 NOMOR ~6