PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 01 Tahun 2012
Tentang ORGANISASI DANTATA KERJA LEMBAGA LAIN KOTA MANADO
Berlaku: 01 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang
:
WALIKOTA MANADO
PERATURAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR 01 TAHUN 2012
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN KOTA MANADO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MANADO,
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, antara lain disebutkan bahwa sesama Pegawai Negeri Sipil berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai wahana pembinaan jiwa korps dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja, dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya;
- d. bahwa Pembentukan Lembaga Lain berdasarkan rekomendasi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai Surat Nomor : 061/2514/SJ tanggal 13 Juli 2009;
Mengingat :
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Manado tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kota Manado;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1971 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
15. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
Menetapkan
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Dewan Pengurus Korpri Provinsi, Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Manado;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MANADO dan
WALIKOTA MANADO
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KOTA MANADO TENTANG ORGANISASI
: DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN KOTA MANADO
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah dan DPRD menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana UUD Negara Republik Indonesia.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Manado.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Manado.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Manado.
8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan lembaga lain.
11. Lembaga lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, yang ditetapkan sebagai perangkat daerah.
12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Lembaga Lain di Pemerintah Kota Manado yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor non manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
14. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
15. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik dan wabah penyakit.
16. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau anatar komunitas masyarakat dan teror yang mengakibatkan kerugian harta benda dan dampak psikologis.
17. Penyelenggara penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana. Kegiatan-kegiatan pencegahan bencana tanggap darurat dan rehabilitasi.
18. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
19. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sarana utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, budaya, tegaknya hukum ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat pada wilayah pasca bencana.
20. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Manado.
21. Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
22. Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negera Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional netral, produktif dan bertanggungjawab.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :
- a) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado.
- b) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Manado.
BAB III
Pasal 3

Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:
- a. Kepala.
- b. Unsur Pengarah.
- c. Unsur Pelaksana.
BAB III
Pasal 4

- (1) Kepala BPBD secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala mempunyai tugas memimpin BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsi BPBD.
Paragraf 2
Unsur Pengarah BPBD
BAB III
Pasal 5

- (1) Keanggotaan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari:
- a. 5 (lima) Pejabat Pemerintah Daerah terkait; dan
- b. 4 (empat) Anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (2) Keanggotaan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b dipilih melalui uji kepatutan.
Paragraf 3
Unsur Pelaksana BPBD
BAB III
Pasal 6

- (1) Unsur Pelaksana terdiri dari :
- a. Kepala Pelaksana.
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahkan;
4. 1 Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan;
5. 2 Subbagian Kepegawaian; dan
6. 3 Subbagian Umum dan Perlengkapan.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahkan:
8. 1 Seksi Pencegahan; dan
9. 2 Seksi Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahkan :
11. 1 Seksi Tanggap Darurat; dan
12. 2 Seksi Logistik.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahkan:
14. 1 Seksi Rehabilitasi; dan
15. 2 Seksi Rekonstruksi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Kedudukan
Paragraf 1
Kedudukan BPBD
BAB III
Pasal 7

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
Paragraf 2
Kedudukan Usur Pengarah
BAB III
Pasal 8

- (1) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala BPBD dan anggota.
- (2) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
Paragraf 3
Kedudukan Unsur Pelaksana
BAB III
Pasal 9

- (1) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksanaan.
Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi
Paragraf 1
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BAB III
Pasal 10

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:
- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusunan dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada walikota sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) pada huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasioanal Penanggulangan Bencana.
BAB III
Pasal 11

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
Paragraf 2
Rincian Tugas dan Fungsi
BAB III
Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Keempat
Tata kerja
Paragraf 1
Kepala Badan
BAB III
Pasal 13

Kepala Badan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.
Paragraf 2
Unsur Pengarah
BAB III
Pasal 14

- (1) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD selaku Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.
- (2) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dapat mengundang lembaga pemerintah di daerah, lembaga usaha, lembaga lainnya yang terkait, dan/ atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota unsur pengarah penanggulangan bencana.
Paragraf 3
Unsur Pelaksana
BAB III
Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di
lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoodinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib dikelola dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasannya, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
Bagian Kelima
Pengangkatan dan Pemberhentian
Paragraf 1
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala BPBD
BAB III
Pasal 16

Kepala BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
Paragraf 2
Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Unsur Pengarah.
BAB III
Pasal 17

Anggota Unsur Pengarah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
Paragraf 3
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pejabat eselon dibawahnya diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
Bagian Keenam
Keanggotaan
Paragraf 1
Unsur Pengarah
BAB III
Pasal 19

- (1) Anggota Unsur Pengarah yang berasal dari Unsur Pemerintah diusulkan oleh pimpinan lembaga pemerintah daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a kepada Kepala BPBD.
- (2) Kepala BPBD mengusulkan calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota untuk diangkat sebagai Anggota Unsur Pengarah.
BAB III
Pasal 20

- (1) Anggota Unsur Pengarah yang berasal dari kalangan masyarakat profesional diusulkan oleh Kepala BPBD kepada Walikota sejumlah 8 (delapan) calon Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.
- (2) Calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III
Pasal 21

- 4 (empat) calon anggota yang disetujui oleh DPRD berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan diangkat dan ditetapkan oleh Walikota menjadi anggota unsur pengarah penanggulangan bencana.
BAB III
Pasal 22

Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada pasal 21 diangkat untuk masa tugas selama 5 (lima) tahun.
BAB III
Pasal 23

Mekanisme pemilihan dan kriteria Unsur Pengarah dari masyarakat profesional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BPBD.
Paragraf 2
Unsur Pelaksana
BAB III
Pasal 24

Jabatan di lingkungan unsur pelaksana adalah merupakan jabatan yang diisi oleh Pegawai Negeri Sipil yang Profesional dan ahli sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III
Pasal 25

Jenjang jabatan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB III
Pasal 26

- (1) Di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
Bagian Kedelapan
Pembiayaan
BAB III
Pasal 27

Pembiayaan BPBD dalam penanganan bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.
BAB IV - SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KOTA Bagian Kesatu
Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Manado terdiri dari :
- a. Kepala Sekretariat;
- b. Subbagian Umum dan Kerjasama;
- c. Subbagian olah raga seni budaya, mental dan rohani; dan
- d. Subbagian usaha, bantuan hukum dan sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Manado sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
BAB IV - SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KOTA Bagian Kesatu
Pasal 29

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepala Walikota melalui Sekretaris Daerah.
BAB IV - SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KOTA Bagian Kesatu
Pasal 30

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Manado dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
3. (1), Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian tugas;
- b. Penyelenggaraan urusan umum dan kerjasama;
- c. Penyelenggaraan urusan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
- d. Penyelenggaraan urusan usaha dan bantuan sosial; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota.
Paragraf 3
Rincian Tugas dan Fungsi
BAB IV - SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KOTA Bagian Kesatu
Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua
Tata Kerja, Pengangkatan dan Pemberhentian
Paragraf 1
Tata Kerja
BAB IV - SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KOTA Bagian Kesatu
Pasal 32

- (1) Setiap unit organisasi dalam melaksanakan tugas masingmasing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simpliksi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masingmasing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, mengadakan rapat berkala.
Paragraf 2
Kepala Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota
BAB IV - SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KOTA Bagian Kesatu
Pasal 34

Jenjang jabatan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - ESELONISASI
Pasal 35

- (1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah jabatan struktural eselon lib.
- (2) Kepala Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, Sekretaris dan Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah jabatan struktural Illb.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah jabatan struktural IVa.
- (4) Kepala Subbagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah jabatan struktural IVb.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 36

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado dapat membentuk Satuan Tugas dengan Keputusan Walikota.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 37

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado dibentuk sesuai kebutuhan dan anggotanya berasal dari perangkat daerah dan instansi terkait.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Walikota Manado Nomor 32 Tahun 2009 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado dan Peraturan Walikota Manado Nomor 34 Tahun 2009 tentang Sekretariat KORPRI Kota Manado dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Manado.
| BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MANADO JABATAN | PARAF |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| WALIKOTA MANADO | Motion untuk ditanda-tangani |
| WAHLWALKOTA MANADO | &/ 4 |
| SEKRETARIS DAERAH KOTA | , ^ |
| ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | i^ |
| KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN | |
| KEPALA BAGIAN ORGANISASI & KEPEGAWAIAN | U |
| KASUBBAG KELEMBAGAAN DAN ANALISIS FORMASI JABATAN | <\j0 |
Ditetapkan di Manado pada tanggal /£» 2012
WALIKOTA
MANADO,
Diundangkan
pada tanggal
/
SEKRETARIS
M. H. F. SENDOH
2012
KOTA MANADO,
LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2012 NOMOR 01
G. S. LUMENTUT
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Peraturan daerah ini pada dasarnya bentuk implementasi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kelembagaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pada prinsipnya dimaksudkan untuk demi terselenggaranya tugas-tugas dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.
Manado berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.
Potensi penyebab bencana dapat dikelompokan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.
Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.
Bencana non alam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.
Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana maupun yang terkait dengan landasan hukumnya, karena belum ada peraturan daerah yang secara khusus menangani bencana.
Mencermati hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana, disusunlah Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana yang pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (KORPRI) adalah suatu wadah organisasi untuk menghimpun seluruh Pegawai Negeri Republik Indonesia untuk meningkatkan perjuangan dan pengabdian serta kesetiaan pada bangsa dan negara berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Manado yang merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis oprasional yang bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kota Manado.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, antara lain disebutkan bahwa sesama Pegawai Negeri Sipil berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai wahana pembinaan jiwa korps dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja, dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari
Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Kota Manado, seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, maka dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Manado.
Peraturan daerah ini mengatur pula tentang eselonisasi, dan untuk penjabaran tugas dan fungsi maupun hal-hal lainnya yang belum diatur akan ditetapkan dengan peraturan walikota, sedangkan peraturan daerah sebelumnya yang dianggap sudah tidak sesuai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PENJELASAN
Pasal 1 s/d Pasal 39

Cukup JelasTAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR 0/## WALIKOTA MANADONomor:Obofog Aefda^ /&amp;\ /m(i*Sifat:PENTINGLampiran:2 BerkasHal:Permohonan FasilitasiPenetapan Ranperda Lembaga LainManado, i2-Juni 2012Yth. GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA up. SEKRETARIS DAERAHdi-ManadoBerdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2012 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kota Manado tanggal 14 Juni 2012, maka dengan honnat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:1. Lembaga Lain dimaksud terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) dan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesi&amp; (KORPRI) Kota Manado;2. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penatan Organisasi Perangkat Daerah bahwa Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah sebelum ditetapks.n dilakukan Fasilitasi oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Utara;3. Fasilitasi sebagaimana dimaksud untuk mengklarifikasi dalam penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai ketentuan perundang-undangan;4. Pemerintah Kota Manado akan menyesuaikan hasil fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kota Manado tersebut sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;5. Berkenaan dengan hal sebagaimana dimaksud maka bersama ini dengan hormat riisampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Manado tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain untuk di Fasilitasi menjadi Peraturan Daerah.Demikian disampaikau atas perkenanan Bapak kami ucapkan terima kasih.'## Tembusan:1. Walikota Manado.2. Biro Hukum Provinsi Sulawesi Utara.3. Biro Organisasi dan Kepegawaian Provinsi Sulawesi Utara.4. 4: Arsip.