PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor $4TAHUN Tahun 2023
Tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
Berlaku: 17 Tahun 2003
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR $4TAHUN N 2017
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,
a.
bahwa dalam rangka proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya Partai Politik, perlu diberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara.
- bahwa agar pelaksanaan pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana secara terencana dan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu mengatur tata cara pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Pasaman Barat, b.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, C
.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
1
- Undang-Undang Nomer 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmas Raya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 2
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 3
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), 4
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), 5.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351):
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara 9 don
Menetapkan :
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198):
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.
BAB Ii - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pasaman Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat. 3.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat. 5.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Pasaman Barat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4
6. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. 6.
7. Komisi Pemilihan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat. 7.
8. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 9
9. Badan Pemeriksa Keuangan selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 8.
10. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
1no1r
Peranokat
Daerah
13. Verifikasi adalah kegiatan penelitian dan pemeriksaan terhadap proposal bantuan keuangan tahun berjalan dan laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik tahun sebelumnya.
15. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten Pasaman Barat yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
3. 14, Suara sah adalah suara sah Partai Politik hasil pemilihan umum legislatif yang diautentifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.
4. 16, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
BAB II - PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 2

- (1) Bupati memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Daerah yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun.
BAB II - PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 3

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersumber dari APBD.
BAB II - PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD yang ditetapkan oleh KPU.
BAB II - PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 5

- (1) Besaran nilai bantuan persuara Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3, berdasarkan pada hasil keuanoan tahun
hasil Pemilu DPRD bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.
- (2) Penghitungan besaran nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk periode pemilu 2014-2019 bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD periode 2009.
BAB II - PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 6

- (1) Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD periode berkenaan.
- (2) Penghitungan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode pemilu 2014-2019 adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
BAB III - PENGANGGARAN DALAM APBD
Pasal 7

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja Bantuan Keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik.
BAB IV - PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal 8

- (Ll) Pengurus Partai Politik tingkat Daerah mengajukan surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik kepada Bupati.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
- a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Daerah lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum -
- b. foto copy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak,
- d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan,
- c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum KPU:
- e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60Yo (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik,
- g. surat pernyataan ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan Partai Politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.
- f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK, dan
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPU dan Kepala Badan Kesbangpol Pasaman Barat. a
BAB IV - PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal 9

Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g, tercantum dalam Lampiran | sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal 10

Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.
BAB V - VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
Pasal 11

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat Daerah.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menangani
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
- a. Organisasi Perangkat daerah yang menangani urusan politik Daerah,
- (1) terdiri dari unsur:
- b. Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan Daerah,
- c. Inspektorat,
- e. KPU
- d. Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
BAB V - VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
Pasal 12

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik dibuat dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB V - VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
Pasal 13

Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik tingkat Daerah disampaikan oleh tim verifikasi tingkat Daerah kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
BAB VI
Pasal 14

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat Daerah dengan melampirkan Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
BAB VI
Pasal 15

- (1) Ketua atau sebutan lain Partai Politik tingkat Daerah menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan penandatanganan berita acara serah
- (3) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VII - PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal 16

- (1) Bantuan keuangan Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan Pendidikan Politik dan operasional sekretariat Partai Politik.
2. Penggunaan untuk Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 606 (enam puluh persen) dari besaran bantuan yang diterima. (2)
3. Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Pendidikan Politik. (3)
BAB VII - PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal 17

- Kegiatan Pendidikan Politik bertujuan untuk: (1
- b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan
- a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,
- c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan: (2)
- b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik, dan
- a. pendalaman mengenai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila. (3)
BAB VII - PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal 18

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud
- c. dialog interaktif,
- d. sarasehan: dan
- e. workshop.
- f. Kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik
BAB VII - PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal 19

- (1) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, berkaitan dengan :
2. administrasi umum, @.
3. berlangganan daya dan jasa, b.
4. pemeliharaan peralatan kantor. d.
5. pemeliharaan data dan arsip, dan C.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (a), berkaitan dengan :
- b. Rapat Internal Sekretariat
- a. Keperluan ATK
- c. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat
- e. Honor tenaga administrasi sekretariat Partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan
- d. Sewa Kantor
- (3) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf :
13. Telepon dan Listrik a
14. (b), berkaitan dengan
15. Air minum sekretariat b.
16. Surat menyurat d.
17. Jasa pos dan giro C
18. Media cetak dan elektronik e.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf :
- a. Penyimpanan data elektronik
21. (c), berkaitan dengan
- b. Penyimpanan data manual
- (5) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (d) berkaitan dengan :
- a. Pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat.
- b. Pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat
BAB VIlli - PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 20

mann mm
L,,+;
BAB VIlli - PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 21

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rekapitulasi realiasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan Partai Politik perkegiatan.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VIlli - PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 22

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan.
BAB VIlli - PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 23

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
BAB VIlli - PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 24

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik tingkat Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan,
BAB VIlli - PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 25

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terbuka untuk diketahui masyarakat.
BAB VIlli - PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 26

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati.
Diundangkan di Simpang Empat pada tanggal 14 Juni 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT, tk
mi
-..
MANUS HANDRI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 59...
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu Tahun 2014, diberikan terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2014.
- (2) Jumlah bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2014 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2014. a
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
Ditetapkan di Simpang Empat pada tanggal Juni 2017
BUPATI PASAMAN BARAT
SYAHIRAN
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT 2017 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK. NOMOR : Tahun 2017 TANGGAL: Juni 2017
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini,
1. Nama
Jabatan
:
Ketua
Alamat
- Nama 2
Jabatan
:
Sekretaris
Alamat
Dengan ini menyatakan bahwa :
- l. Kami bertanggung jawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik.
- Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran yang kami sampaikan.
Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Simpang Empat
2.
DPC/DPD PARTAI
KETUA
SEKRETARIS
LAMPIRAN H PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK.
NOMOR :
Tahun 2017
Juni 2015
TANGGAL:
BERITA ACARA VERIFIKASIKELENGKAPAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
Pada hari ini tanggal bulan Tahun ..., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/.../../.. tentang , tanggal , telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun ... yang diajukan oleh DPC Partai
Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak suara sah X Rp. -Rp
Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
| Ketua | |
|------------|--------|
| Sekretaris | |
| Anggota | WN |
| Anggota | |
| Anggota | YJOwuB |
| Anggota | 1 |
| Anggota | DO |
| Anggota | |
| Anggota | 10 |
| Anggota | 11 |
| Anggota | 12 |
| Anggota | 13 |
| Anggota | 14 |
| | 15 |
Anggota
LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK. NOMOR 1 Tahun 2017 TANGGAL : Juni 2017
BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK NOMOR "
Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... yang bertanda tangan dibawah ini :
1. Bupati Pasaman Barat atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat selanjutnya disebut Pihak Kesatu.
2. Ketua dan Bendahara DPC Partai Kabupaten Pasaman Barat atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Kesatu menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun kepada DPC Partai Kabupaten Pasaman Barat sejumlah Rp ( ) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN melalui Rekening Bank DPC Partai ... Kabupaten Pasaman Barat.
Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui rekening kas umum diterima oleh DPC Partai Politik yang bersangkutan.
PIHAK KEDUA DPC PARTAI KETUA
PIHAK KESATU BUPATI PASAMAN BARAT
BENDAHARA
LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK. NOMOR : Tahun 2017 TANGGAL: Juni 2015
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN
Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik sebesar Rp , yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal... bulan...tahun ... sebagai berikut:
| NO | JENIS PENGELUARAN | JENIS KEGIATAN | VOLUME KEGIATAN | REALISASI (Rp) | KET |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | | PENDIDIKAN POLITIK | | | | |
| | Seminar: Lokakarya, Dialog interaktif, Sarasehan, dan Workshop. Kegiatan pertemuan lain sesuai tugas dan fungsinya mp APP | | | | |
| B | | OPERASIONAL SEKRETARIAT I. Administrasi | | | | |
| | Umum a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c, Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat: d. Sewa kantor, e. Honor tenaga administrasi sekretariat yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan: 2. Langganan Daya dan | | | | |
| | Jasa Telepon dan Listrik Air Minum Jasa Pos dan Giro Surat menyurat Surat kabar mingguan atau harian a b. c. | | | | |
| 3. | Pemeliharaan Data dan Arsip a. Penyimpanan data elektronik b. Penyimpanan data manual | | | | |
Mengetahui : KETUA,
:
BENDAHARA,
kesekretariatan
- Pemeliharaan peralatan inventaris sekretariat b.
SALDO
Rp