Unknown Unknown Nomor 5 Tahun 2014
Tentang No Description
Berlaku: 5 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Menimbang
J:S u .t" a· r 1 J:SAN \i .KAJ.,A1'1 PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLMN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,
a. bahwa pertambangan mineral bukan logam dan batuan merupakan kekayaan alam sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa yang merupakan potensi sumber daya alcim yang tidak dapat diperbaharui, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan berkelanjutan serta pemanfaatannya ditujukan bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
- b. bahwa untuk melakukan pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan tentunya harus memperhatikan akan kebutuhan dan kepentingan masyarakat di daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat ( 1) huruf a, Pasal 26, Pasal 72, dan Pasal 143 ayat (2) Undang› Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Daerah perlu menyusun kebijakan daerah mengenai pengaturan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, khususnya mineral bukan logam dan batuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
4. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377 );
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang› Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 :tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi danPemerintahanDaerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
4
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
22. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Pertambangan;
23. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Miniral dan Batubara;
24. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1204 K/30/MEM/2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2004 tentang lzin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2004 Nomor 10/C);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 1/E;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 2/B, Tambahan Daerah Nomor 18);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN dan BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN
DAERAH
TENTANG
PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 3

Pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan bertujuan untuk:
- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral bukan logam dan batuan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral bukan logam dan batuan sebagai bahan baku untuk kebutuhan daerah;
- d. mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan daerah agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
..
PENGUASAAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
BAB III - Pasal 4
Pasal 7

- (1) Untuk menetapkan WUP, WPR, dan WPN sesuai kewenangannya Bupati dapat melakukan eksplorasi.
- (2) Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
3. memperoleh data dan informasi berupa: a. peta geologi dan peta formasi batuan pembawa; dan/ a tau b. peta geokimia dan peta geofisika. c. perkiraan sumber daya dan cadangan.
- (3) Bupati dalam melakukan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Menteri dan Gubernur.
- (4) Data clan informasi hasil eksplorasi sebagaimana dimaksud pacla ayat (3) wajib cliolah menjadi peta potensi/ cadangan mineral bukan logam clan batuan.
- (5) Peta potensi/ cadangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana climaksud pada ayat (4) paling seclikit memuat sebaran potensi/cadangan mineral bukan logam dan/atau batuan.
- (6) Bupati wajib menyampaikan potensi/ cadangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta laporan hasil eksplorasi kepada Menteri.
- (7) Peta potensi/ cadangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk lembar peta dan digital.
- (8) Setiap data yang berasal dari kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan merupakan milik Pemerintah Daerah.
- (9) Pengelolaan data diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan dan pemusnahan data.
- (10) Tata cara pengelolaan data diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (11) Pemanfaatan data, antara lain digunakan untuk :
- a. penetapan klasifikasi potensi dan WP;
- b. penentuan neraca sumber daya dan cadangan mineral bukan logam dan batuan; atau
- c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan mineral bukan logam dan batuan.
- (12) Data dan/atau informasi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan hasil kegiatan penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi.
Bagian Ketiga Wilayah Usaha Pertambangan dan Wilayah Pertambangan Rakyat Paragraf 1 Wilayah U saha Pertambangan Pasal 8
- (1) WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (13) huruf a ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan disampaikan secara tertulis kepada DPR RI.
- (2) WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. memiliki formasi batuan pembawa batubara, formasi batuan pembawa mineral logam, dan/ a tau formasi batuan pembawa mineral radioaktif, termasuk wilayah lepas pantai berdasarkan peta geologi;
- b. memiliki singkapan geologi untuk mineral radioaktif mineral logam, batubara, mineral bukan logam, dan/ a tau batuan;
- c. memiliki potensi sumber daya mineral atau batubara;
- d. memiliki 1 (satu) atau lebih jenis mineral termasuk mineral ikutannya dan/ atau batubara;
- e. tidak tumpang tindih dengan WPR dan/ atau WPN;
- f. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan secara berkelanjutan; dan
- g. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Satu WUP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten.
- (4) Untuk menetapkan WIUP dalam suatu WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
- a. letak geografis;
- b. kaidah konservasi;
- c. daya dukung lingkungan;
- d. optimalisasi sumber daya mineral bukan logam dan batuan; dan
- e. tingkat kepadatan penduduk.
Paragraf
Wilayah Pertambangan Rakyat
2 9
- (1) Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.
- (2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan berkonsultasi dengan DPRD.
- (3) Bupati menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPR berdasarkan peta potensi/ cadangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (4) Rencana penetapan WPR wajib diumumkan oleh Bupati kepada masyarakat secara terbuka.
- (5) Wilayah atau tempat kegiatan tambang yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.
- (6) Penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada Menteri dan Gubernur.
- (7) Kriteria untuk menetapkan WPR adalah:
- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara dan tepi sungai;
- b. merupakan endapan teras, dataran banjir dan endapan sungai purba;
- c. mempunyai luas paling banyak 25 (dua puluh lima) hektare;
- d. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
- e. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan paling singkat 15 (lima belas) tahun;
- f. tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan
- g. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.
BAB VI - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 10

- ( 1) Kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dilaksanakan di WIUP atau WPR setelah mempunyai IUP atau IPR dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat WIUP.
- (3) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam atau bantuan, badan usaha, koperasi atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah kepada Bupati.
- (5) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Badan Usaha, Koperasi atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas koordinat WIUP mineral bukan logam dan/ a tau batuan harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Bupati.
BAB VI - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 11

- ( 1) IUP terdiri atas dua tahap:
- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemumian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB VI - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 12

IUP diberikan oleh Bupati apabila WIUP berada di dalam satu wilayah daerah.
BAB VI - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 13

IUP diberikan kepada:
- a. badan usaha;
- b. koperasi; dan
- c. perseorangan.
BAB VI - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 14

IUP diberikan melalui tahapan:
- a. Pemberian WIUP; dan
- b. Pemberian IUP
BAB VI - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 15

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
- (1) huruf a wajib memuat ketentuan paling sedikit:
3. a . nama perusahaan;
- b. lokasi dan luas wilayah;
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
- d. jaminan kesungguhan;
- e. modal investasi;
- f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
- g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
- h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
1. jenis usaha yang diberikan;
5. j . rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan dan penyelesaian masalah pertanahan termasuk status pengolahan hak atas tanah;
- k. perpajakan;
- I. penyelesaian perselisihan;
- m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
- n. AMDAL atau dokumen pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peruntukkannya.
- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan paling sedikit:
- a. nama perusahaan;
- b. luas wilayah;
- c. lokasi penambangan;
- d. rencana umum tata ruang;
- e. lokasi pengolahan dan pemurnian;
- f. pengangkutan dan penjualan;
- g. modal investasi disertai dengan la poran keuangan terakhir yang diaudit oleh akuntan publik;
- h. jangka waktu berlakunya IUP;
- i. jangka waktu tahap kegiatan;
- J. penyelesaian masalah pertanahan;
- k. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pasca tambang;
1. dana jaminan reklamasi dan pasca tam bang;
- m. perpanjangan IUP;
- n. hak dan kewajiban pemegang IUP;
- o. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- p. perpajakan;
- q. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
- r. penyelesaian perselisihan;
- s. keselamatan dan kesehatan kerja;
- t. konservasi mineral bukan logam dan batuan;
- u. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
- v. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
- w. pengembangan tenaga kerja;
- x. pengelolaan data mineral bukan logam dan batuan;
- y. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertarnbangan mineral bukan logam dan batu; dan
- z. memiliki kepala teknik tambang yang bersertifikasi dan memperoleh pengesahan Badan teknis.
BAB VI - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 16

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral bukan logam dan batuan disertai dengan hasil uji laboratorium yang terakreditasi.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus membentuk badan usaha baru &lt;lan wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (6) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
BAB VI - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 17

IUP tidak dapat digunakan untuk kegiatan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.
Bagian Kedua Izin U saha Pertambangan Eksplorasi Pasal 18
- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat d.iberikan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertarnbangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayaan, pemegang IUP Eksplorasi mendapatkan mineral bukan logam dan batuan yang tergali wajib melaporkan kepada Bupati.
- (4) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengajukan 1zm sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan kepada Bupati.
- (5) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 1 (satu) hektare dan paling banyak 25 (dua puluh lima) hektare.
- (6) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 1 ( satu) hektare dan paling ban yak 10 (sepuluh) hektare.
- (7) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (8) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
- (9) Pemerintah Daerah wajib mengumumkan secara terbuka rencana pemberian IUP Eksplorasi dan WIUP secara terbuka kepada masyarakat di daerah.
- (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan, dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan, dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing› masing 5 (lima) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun , dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5 (lima) hektare.
- (6) Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 5 (lima) hektare.
- (1) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/ a tau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/ atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yangmemiliki:
- a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
- b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan/ a tau
- c. IUP Operasi Produksi.
- (2) IUP Operasi Produksi Khusus pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan oleh Bupati apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dalam lingkup Kabupaten.
- (3) IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan oleh Bupati apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari satu wilayah kabupaten dan/ atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada satu wilayah kabupaten.
BAB IX - HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak Pasal 28
Pasal 29

Pemegang IUP berhak:
- a. melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan usaha produksi;
- b. memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk kepentingan pertambangan setelah memenuhi peraturan perundang-undangan,
- c. memiliki mineral bukan logam dan batuan yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi dan iuran produksi.
- d. mengalihkan kepemilikan dan/ a tau saham di bursa saham Indonesia setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu dengan syarat:
1. harus memberitahukan kepada Bupati; dan
2. tidak bertentangan dengan peraturan perundang› undangan.
- e. melakukan usaha pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal30
Pemegang IPR wajib:
- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama dengan pemerintah daerah;
- d. membayar iuran tetap, iuran produksi, dan pungutan pajak;
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati melalui BPPT dan/ atau SKPD; dan
- f. mentaati persyaratan teknis pertambangan.
BAB IX - HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak Pasal 28
Pasal 31

Pemegang IUP wajib:
- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, yang menyangkut:
1. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
2. keselamatan operasi pertambangan;
3. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan termasuk kegiatan reklamasi dai;i. pasca tambang;
4. upaya konservasi sumber daya mineral bukan logam dan batuan;
5. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.
- b. mengelola keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Indonesia;
- c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral bukan logam dan batuan;
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;
- f. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik daerah;
- g. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan iup operasi produksi;
1. menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang;
- J. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral bukan logam dan batuan dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan;
- k. melakukan pengolahan dan pemurman hasil penambangan di dalam negeri;
1. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. mengikut sertakan pengusaha lokal yang ada di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- o. menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati;
- p. memberikan laporan tertulis secara berkala setiap 1 (satu) bulan atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan kepada Bupati;
- q. setelah 5 (lima) tahun melakukan divestasi saham pada Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah apabila pemegang IUP sahamnya dimiliki oleh asing;
- r. memberikan tanda batas WIUP dengan memasang patok pada WIUP dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP operasi produksi dan harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi dan setiap terjadi perubahan batas wilayah;
- (2) Badan U saha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral bukan logam dan batuan yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
- (3) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali penjualan oleh Bupati.
- (4) Mineral bukan logam dan batuan yang tergali yang akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai m ran produksi.
- (5) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib untuk menyampaikan la poran hasil penjualan mineral bukan logam dan batuan yang tergali kepada Bupati.
- (6) Ketentuan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan PeraturanBupati.
- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikankepada Pemegang IUP apabila terjadi:
- a. keadaan kahar;
- b. keadaan yang menghalangi sehingga menimhulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertam bang an;
- c. kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati oleh pemegang IUP.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh Inspektur Tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Bupati.
- (5) Bupati wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disertai dengan alasannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.
- (6) Inspektur Tambang dapat menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batuan apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja tambang, keselamatan umum a tau menimbulkan pencemaran dan/ a tau kerusakan lingkungan.
- (7) Inspektur Tambang dapat mengusulkan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tersebut menjadi penghentian secara tetap kegiatan pertambangan mineral dan batuan kepada Kepala Inspektur Tambang.
BAB IX - HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak Pasal 28
Pasal 33

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan , dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir Pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, kewajiban Pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tidak berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan atau karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dan huruf c, kewajiban Pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tetap berlaku.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah dan Pemerintah Daerah tetap berlaku.
BAB XII - REKLAMASI DAN PASCATAMBANG Bagian Kesatu Prinsip Reklamasi Dan Pascatambang
Pasal 36

Setiap kegiatan usaha pertambangan wajib melaksanakan kegiatan reklamasi dan pasca tambang.
BAB XII - REKLAMASI DAN PASCATAMBANG Bagian Kesatu Prinsip Reklamasi Dan Pascatambang
Pasal 37

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi clan pasca tambang.
- (3) Reklamasi sebagaimana climaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi.
- (4) Reklamasi clan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) clilakukan terhaclap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem clan metode: a. penambangan terbuka; clan b. penambangan bawah tanah.
- (5) Pasca tambang wajib clilaksanakan untuk memulihkan fungsi lingkungan menurut konclisi lokal di seluruh wilayah penambangan
- (1) Pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IUP Eksplorasi wajib memenuhi prinsip:
- a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertam bangan yaitu:
1. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, pertambangan mineral, air laut, dan tanah serta udara sesuai dengan standart baku mutu lingkungan;
2. perlindungan keanekaragaman hayati;
3. penciptaan stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang serta struktur buatan (man-made structure) lainnya;
4. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya;dan
5. penghormatan terhadap nilai-nilai sosial dan budaya setempat;
6. pemulihan lingkungan hidup.
- b. Prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja yaitu:
1. perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja; dan
2. perlindungan setiap pekerja dari penyakit akibat kerja c. Prinsip-Prinsip konservasi mineral bukan logam dan batuan, yaitu:
1. penambangan yang optimum dan penggunaan teknologi pengolahan yang efektif dan efisien;
2. pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal kualitas rendah dan mineral kadar rendah serta mineral ikutan;
3. pendataan sumberdaya cadangan mineral yang tidak tertambang serta sisa pengolahan atau pemurnian.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP OperasiProduksi wajib memenuhi prinsip:
- a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertam bang an;
- b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- c. konservasi mineral bukan logam dan batuan.
Bagian Kedua Tata Laksana Reklamasi dan Pasca tambang Pasal39
- (1) Pemegang IUP Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi dan rencana pascatambang berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang: sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Rencana reklamasi dan rencana pasca tam bang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38:
- a. sistem dan metode penambangan berdasarkan studi kelayakan;
- b. kondisi spesifik wilayah izin usaha pertambangan; dan
- c. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.
6. ( 4) Pemegang IUP Eksplorasi yang telah menyelesaikan kegiatan studi kelayakan harus mengajukan permohonan persetujuan rencana reklamasi dan rencana pas ca tam bang kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Rencana reklamasi dan rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi.
Bagian Ketiga Pelaporan dan Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pasal40
- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap 1 (satu) tahun kepada Bupati.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pasca tambang setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.
- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan:
- a. jaminan reklamasi; dan
- b. jaminan pascatambang.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jaminan reklamasi tahap eksplorasi; dan b. jaminanreklamasi tahap operasi produksi.
- (3) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditempatkan pada bank pemerintah dalam bentuk deposito berjangka.
- (4) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa:
- a. rekening bersama pada bank pemerintah;
- b. deposito berjangka pada bank pemerintah;
- c. bank garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional; atau
- d. cadangan akuntansi.
BAB XV - PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN Pasal 44
Pasal 45

- ( 1) Pemegang IUP hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.
- (2) Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan operas1 produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan peraturan perundang› undangan.
- (3) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP.
- (4) Pemegang IUP telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hak atas IUP bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.
BAB XVI
Pasal 46

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang dilakukan oleh Pemegang IUP dan IPR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terhadap:
- a. pengadministrasian pertambangan;
- b. teknis operasional pertambangan; dan
- c. penerapan standar kompetensi per tam bangan. tenaga kerja
- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang dilakukan oleh Pemegang IUP dan IPR.
Bagian Kedua
Pengawasan
Paragraf 1
Umum
Pasal47
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan terhadap:
- a. teknis pertambangan;
- b. pemasaran;
- c. keuangan;
- d. pengolahan data mineral bukan logam dan batuan;
- e. konservasi sumber daya mineral bukan logam dan batuan;
- f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- g. keselamatan operasi pertambangan;
- h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca tambang;
1. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
- J. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- k. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
1. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum; m. pengelolaan IUP dan IPR ;dan
- n. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertarn bangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf 1 dilakukan oleh Inspektur Tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XVI
Pasal 48

Pemegang IUP atau IPR wajib melaporkan pelaksanaan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan setiap 1 (satu) bulan kepada Bupati.
<!-- formula-not-decoded -->
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan IUP dan IPR diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Perlindungan Masyarakat PasalSO
- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:
- a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengajukan gugatan kepada kerugian akibat pengusahaan menyalahi ketentuan. Pengadilan terhadap pertambangan yang
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XXII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 57
Pasal 58

Dalam hal Inspektur tambang belum terbentuk, tugas, fungsidan tanggung jawab Inspektur Tambang dilaksanakan oleh Tim Teknis Pertambangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XXIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 59
Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundapgkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.
Ditetapkan di Bangkalan
Diundangkan di Bangkalan
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2014 NOMOR 3/€.·
PENJELASAN
Preamble

I. Umum
Bahan pertambangan yang terkandung di dalam bumi merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara berdayaguna, berhasilguna, bertanggung jawab dan berkelanjutcm serta pemanfaatannya ditujukan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
Bahwa berdasarkan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayah kabupaten dan merupakan kekayaan Daerah sepenuhnya dapat dikelola langsung oleh Daerah Kabupaten/ Kota.
Seiring dengan semangat Undang-Undang di atas maka Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan Undang› Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mana dengan keberadaan Undang-Undang m1 diharapkan agar sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilc!-n agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka daerah diberi kewenangan untuk mengelola bahan pertambangan yang tersedia di wilayahnya termasuk pengawasan dan pengendalian. Pasal 72 Undang› Undang ini merupakan perintah untuk membentuk produk hukum Daerah (Peraturan Daerah) yang mengatur tentang pengelolaan usaha pertambangan rakyat didaerah.
PENJELASAN
Pasal 2 Cukup Jelas Pasal3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 ayat (1) Cukup Jelas ayat (2) Cukup Jelas ayat (3) Cukup Jelas ayat (4) Cukup Jelas ayat (5) Cukup J elas ayat (6) Cukup Jelas ayat (7) Huruf a Yang dimaksud tepi sungru adalah daerah aku mulasi pengayaan mineral sekunder (pay s treak) dalam suatu meander sungai. Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas

Huruf eCukup JelasHuruf fCukup JelasHuruf gCukup JelasHuruf hCukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal29Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 32

ayat (1)

Huruf aYang dimaksud keadaan kahar (force majeur) dalam ayat ini, antara lain, perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam di luar kemampuan manusia.Huruf b Yang dimaksud keadaan yang menghalangi dalam ayat ini, perselisihan perburuhan diluar kesalahan pemegang IUP dan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedangantara lain, blokade, pemogokan, dan berjalan.## Huruf cCukup Jelasayat (2)Cukup Jelasayat (3)Permohonan menjelaskan kondisi keadaan kahar dan/ a tau keadaan yang menghalangi sehingga mengakibatkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.ayat (4)Cukup Jelasayat (5)Cukup Jelasayat (6)Cukup Jelasayat (7)Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 60

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR ,l~.
N/A
Pasal 4

Dalam mda.ksanalcan 1\1gas sebagaimana dimak.~ud dafam Pnsal 3, Dinas Susial menyelenggaroknn fungsi :
- a. p1."TlltlW£:ll\ kebija1:an teknis di bi.dang so:iia1;
- b. penyelenggamnn usaba preventif, kuratif, rehabilillltif, promulil~ dan peogernbangan kcsejaht-=r-.wi 11Mial;
- c. pdaksanaan koordillasi pengelol.aan usaha kesejahteraan oosial sccara terpa.du clan berke!11Djutao;
- d. pclaksanaan kebijak:m himhing;m. pelayanan dan bantwm !:L'lsial sett.a kegiatan rehabilitasi sosial;
- e. pclaks2tlaal1 evalua.~i dan pelaporon di bidang kesejahteman sosial;
6. t: pelaks.,nnnn Ke~jnsama an.hu Kabupaten dan Lembagn di bidmig sosilll;
- g. pcoyu:sunan program di bidang ,;osial;
- h. pcngkoc.rdina.,ian, J&gt;Cllll,Clldaliai-., pcng-.i.wasan, 11ml eva\uasi prugr.ml hidang sosial;
1. pc,laksanaan program bicbng sooial;
- j. pcmbinaan terhadap Unit Pelaksana. Tcknis Din.ts dalam linglrup Dinas su~ial:
- k. -riengelolaan urusan kft,1a11s,.ba;m;
- I. pclaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanll.QQ Ngltl kedinasan lain yang diberilam oleb Hupali.
BAR TII
ORGA..-..JISASJ
Pauls
Oriairisasi Dinas Sosinl terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
2. I&gt;. Sekrelaliat, memba\\o-ahi :
- l. Sub Ila~ Umum;
2. Sub Bagian Keuangao; dan
- J. S-ub Bogia11 Pcn.-nc~, t-:r,lluasi dao Pelapoian.
6. c.. Ridang Pengcmbaogao dan Pemherdayaan Sosial, membawohi :
•
- I. Scksi /'t,'llgt,mban~ Kclembagaan Kesejahlllr-.t.an; clan
2. Seksi Pemherdayaan Fakir Miskin J ..ans'iu dan Analc T erlaotar.
- d. Bidang R£habilitasi Sos.ial, mcmbawahi. '.
- I. Seksi Rehahilita&lt;ri l'enyandang Cacat, /\naJ: dan Remaja; dan
2. Sclcsi Rchabili1asi Tuna Sosial Dacrab Kwmm.
- e. 'Ridang Rantu11J1 dan Perlintlungan So~iul, membaWllhi ;
- I. Seksi Bantuan Bcncana Alam; dan
2. Seksi Perlindungon 'Sosial.
9. t: Unit l'elak:&lt;ana Teknis IJinas.
- g. Kelompok Jabaum F'nngsional.
l'asal 6
- (I) Sekretariat dipilllJlin nleh Selcretaris, Ridang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada dibawah dan bertanegung jawab kepada Kepala Dina.s.
- (2) Masing-masing Sub l:lagian dipimpin oleh Kepala Sub .Bagian yang ber.oda di ha,vdh dan hl.Ttanggung jawah kcpada Sekrctllri&amp;.
- (3) Maslll8·ma:.ing Seksi dipimpin olch Kcpala Scksi yang bc!llda di bawah dan hertmiggung j3Wllb kepndn Kepala Bidang.
DAR IV
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
Hi1gi-.i.n Kaatll
KEPALA DINAS
Pual7
K.cpal11 Dina.s mempunyai Luga~ memimpin, mclakukan koordinasi dan pengendn\inn da1am penyclenggm;i.m 'k.egialan di bidang S05tal.
Bltgiaia K'1dna
SEKRETARIAT
Pas1l 8
Sekrctariat mempuoyai tugas mcmbantu Kcpala Dinas dalam pcngkonrdin11.&lt;1ion, penyu.&lt;mn:m program dan pelaksanaan evaluasi penyelengg:iraan tugos-tugas Didang sec:mi tetpadu dan tug.a.,; ~ayamm administratifkepnda selun1h 1&lt;at11an organisa.~i dalam lingkungan Dinas.
Pual9
Dalam melaksanakan tugos sebagaimllJlll dimaksud dalom P~ 8, Sekmariat menytdenggaru.kan fungsi :
- a. pclal:sanruu, mtn ILSllrul ka11tor, pcrleng1&lt;.apan, urus;m rumah tangga Dinas., dan administrn.s;i di lingkungan nillllS;
- h. )'ICltyusunan rem:ana kt:gialml lahuoan Dina,;;
- c. pengkoo1dinasi1111 penynsuunn progrom dan \_penyelenggaraan tug85tugas bidang sccara terpadu;
- d. penyiapan hahan evalu.i:si Lugas---1uga.!. bid:mg sec.an teipadu;
- e. pelaksana,,n Ul'USlln lcenang.an;
- f. pda"-sanll;\t1 urooan umum;
- g. pclaksas1aan 1.1t11san k:cpcgawaian;
•
- h. pelaksonaan kegfoVln lcetD.rau:1ahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksa.naan tugas; dan
- j. pelaksanaan tuga~ h:dUWUll\ lain yang dibctibn olch Kcpala Dinas.
Paragraf I
Sub Bagian Umum
N/A
Pasal 10

- ( l) Sub Hagian Umum sellagaima.na dimaksud dalam PQSaJ 5 hurufb angka l, mempunyai tugas melaballllkan ketatausahaan dan tata usaha kepegawaian.
- (2) Dalam melalcr.amoom tug~ si:1Y&lt;1.gaimana &lt;limaksud pada. ayat (1 ). Sub Bagian Umum mcnyclengg11rokan fimgsi :
- a. pelaksanaan uru.~an rwnah wngga Jan protokol Dina.~;
- b. pelakSllJlllall p,.·nga.daan kcbutuhan baiang dan pcnsadministnsi1111 harang-bm-.mg keperluan Din:lll wm pt,rl:dalao Jain;
- c. pclak5all00Il ur1.1son sumt -- menyumt;
- d. pencamtan dan pelapnran harang inventaris;
- e. pcogadaan dan pcmeliharaan perlengltopan;
- f. pembuntan lapornn inventari:.asi bacang (asct) Dinas;
- g. JJ=yelenggauam n1\_gas kepesmvitian Dims yang rndi\_puri pengumpulan data .kepcgawaian, pembuatan Dafuir Urut K.cpangks.ton, rnempersiapkan u~ul1t11-US11lan yang menyangkut k.cnaikan goji b,erknla, kenaikan p1111gkat, mutasi pegawai, Ttt:ngangkatan disn pcmb.:rbentian \_pcgil'ovai;
- b. J)Cllyclenggoroon kesejabternnn pegawai;
- i. penyusunan l.aporan Kepegawaian;
- j. pclaksanaan kctata11snhaan;
- k. l'·daporan hasil pelaksao··o tugasnya kcpada $ckJctarill; dan
- I. pclabanaan tugas dina.~ lain yang diberikan olch Sekretaris sesuai dengan nl8as dllll fungsinya.
\&gt;aragrafl
Sob Bagian Ke11:1oi:::1n
Paul 11
- (I) Sub Bagian Kcuangan scbagaimano. dimllksud dalam Pasal. S huruf b a,,gka 2. mempunyai tllJlllS meloksanolran ketnllw.'lahaan dan wa usaha keuangan.
- (2) Dahun mclaksanabo tugas sebagaimana dimaksud pida ayat (I). Sub Bagiwi Keuanganme11yelcnggarakan fungsi:
- a. penyu~unon dokwnt-"ll 1~-ru.:llllll kcgiota11 dan Wl{;ganul serta dok:umen \_pclaksanaan mggimm;
- b. penyiapan ri:11£:ma. pelaksannon anggar.m Dims;
- c. pelaksaoa,11, administl1lsi kewuigan dinas yang melipuli pcmbulcuan, realisasi anggacan pendapatan dan bclanja Dinas sena pembayamn gaji pegawai:
- d. penyiaplill Jisporllrl pcnanggwtgjawoban keuangon Dinss;
- e. pcnyel.esaiao tuntutan l!,3Jlti ru~ dan his.ya peageluaran DiDas;
- f\_ pembuatan laporan buhmnn .realisosi fisik dan keuongan;
•
I"'\
- g. pclaksanaan lclllC21u.~ahan;
- h. pelaporan hasil peliiksanaim tugasnya lccpada Sckretaris; &lt;lan
- l. f""laksaoa;m tu.gas kedi.nasan lain yang diben"kan olch Sekrct3ris sesuoi dengan rugas dnn fungsinyo..
P,rragnif:J
Sub Ba~a11 Pcrcncan11an, Evalua8i dan Pi:l11ponua
- (1) Sub Ragian Perenca.naan, Evalumri don Pelapomo sebagaimans dimaksud di!lam PilS!il 5 hu,uf l&gt; augb 3, menipunym lr.,gas pereocanaan kegiatan. evaluasi dan pelllf)Omn,
2. (2} D-.t.la:m melak,;anakan Lugas sehagaimana dimaksud pada ayat (l}, Sub llagian Perenc.'\Ilaan, Evaluosi don Pelapor.ui mcnyclcnggarabn fun~ :
3. pc.-nyusunan Ren.~tr:i dan R~a Dinas; a.
4. f:&gt;. penyusunan .RKA dan DPA Pc11dapa1an, Reianja. dan Pembiayaan L&gt;inas;
- C. penyusunan Budaya Kcrja lJinas;
- d. ~yu.,unan LAKIP Dinns;
- e. penyusooan cvaluasi kegiatan Dinas;
- f. pelaksanaan Pengawasnn Melekat (W ASK.AT) di lingkungan Dina.~;
- g. penyusun.'111 Lo.poran Pcuyclengg;,rnan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- h. p.:laksanaan kemmusabaan;
- i. pclaporan basil p:luksanaan tugasnya kcpada Sekretaris; dao
- j. pelaks:maan tugas kcdinasan lain yang dihenl:an oleb. Sekrdaris ~cs11ai dcngan tugas dan fimgsinya.
Bagian Ketip
BIDANG PENGEMBANGAN DAN PRMBERDAYAAN SOSIAL
Pa,al 13
Bidang Pengemhangan dau l'cmberdayaan So~ial mempunyai tugas membnntu Key,ala nm-~ d~:,m mclak.'Wmkan rugas [)mas Sosia1 di bidang pengembangan dan pcmbcrda.y-d.llll so~ial,
l"asal 14
Dalarn mclaksamikan tug.a~ sebagaimana dimaksud daJain Pasal 13, Bidang Pengemhangat'I dan J&gt;~hctdayaan Sos,al men:,d~.w.im fung.'\i :
- a. perumusm kehijakan teknis di bidang pengembangan dan pcmbenbyun :so&gt;rial;
- b. pc11yusunan progrd.111 di bidang pengembangon dan pemberda)-aan sosial;
3. c\_ pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan i:-valuasi pe]abanaan rugas di bidang pengerobangan dan pemberdayaan sosial;
- d. pembinaan pengembaiigan kt=lembagaan kesejahteman scrta pembenro~=i .fukir mi:wn, lansia dan mmk re.rfanMr,
5. ·· pelaksaoarui penyuluhan dan bimt&gt;ingan sosilll dalam rangka mcnwnbuhkan ki:sadaran ~osial;
6. f\_ pelalrsanaan koordinasi da.lam rangka pengembangan dan pt:mberdayaan sosial;
- g. pcnyiapw1 p,:mberinn "Tekomcndasi pendiriau panti sosial osuhan bayi, wwc: da:n anu.lc terlantar serla rekomenda~i pengaogkotan auak segui ketentunn pcrundang unJ11.0gan yang herlaku;
- h. pela.l&lt;:&lt;3ol!an '1:egfatan ketntansahaan;
1. pelaporan hasil pelak&amp;"Inaan togas; dan
4. \_;. pclaksana.ui 1ug;is kedi na.san lain yMg diber;Jcan oleb Kep;m Dma5.
l'aragra£1
Seksi reugembangan Kelembap.an Kesejal'ltenan
- (1) Seksi Pengemba11ga11 K~lembagaan Kec;ejahtcraan scbagirim:ma dimwud dalam Pas.-il S hw-uf c augb I, mempunyai tugas md~~anakan ~ehagi:m tugas Bidang Pcngcmhmgan dan Pcmberdayaan So~iul. di bid.Ing pengembangan kelembagaan kei;ejllhteraan.
- (2) Dalam melaksanakan ruga.~ sebagaimana dimaksud pada: ayat (I), Scbi Pcni~mhimgim Kelemoogaan Kesejllhtcraao menyelenggarakan :fungsi :
- a. pcnyiapan bahan, sarana dan media dalaJn rangka pe-laksaoaan pengembangnn kelcmbagaan ke.sajahteraan;
- b. pelak.-&lt;aoaao koordinasi deng:an iostansi terkait dalam nmgka pt'iaks;maan pembin,1011 di bidang pengembangao kelembagaan k~ej12hreman;
- c. pelaksanaan pen)ll luhanlbimbingan s&lt;"'-ial untuk membangkitkan, mengernbangkan kcsadar.m dan tangcung jawab sosial serta melllksanakan perubah;1n sosial di bidang penge,nbaogao k.elembagaan kescjahtcraan:
- d. p1.'llggalian, perumusan dan pmge~ Dilai-flilai ke'5eliaknwanan ~o~ial yang dilandasi nilai-nilai hwfaya bangsa dalam 11paya pengemhangan kelembagaao kesejahtenian;
- e. pelak:;anaan bimbnigar, .Jan konsnlta.~i leQJis kegiaian ~ upoy11 meningkntkan pl,-ngemhangan kelembngaan kcsejahh:raan;
- f. penyiapan bahan pcmbiru=t, pembenlayaan d.io ~ scrta prJ1gemlalian usaha k~iahtcraan sosial yang dilakSllllllbn oleh lemhaga sosiol;
- g. pelaksaoaan pelatil1an manajemen orl!,31\isasi/lcmbaga. sosial wasyardlcat bidaog usaba kcstjahleraan !IO'lial;
- h. pc:mbcrian banluan .stimulans pcmbmlayaan dan saraoa prasaranan bagi Ot¥&lt;1Bisasi/lemhaga sosial ma.~ml.m bidatig pcng91bang;in kclemhagaan ke~jahteraan;
- i. pcngawasan lerhudap pencmpalan dan pendayaguoaan kinerja pck.erja sosial professional llan fun&amp;-&lt;ional pada pmli panti, organ;!&lt;asi-organis!ISi sosial / lemhnga sosial serta kumunilJls sosial :
- j. J)\,"mbinaan d:in peningkacan manajemen i:mtuk Jlffl8eiubmi,gan kdemhagaan kes~jahtcraan;
- k. pclaksauaan akceditasi, pendaftardJl d3II pendaftaran ulang mganisasi sosial i;esuai 'ketemuan yang bl:rialru;
- I. pernbinaan dan penyeleoggar.wi pelm:ihan kader Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
- m. pembinaa11, usahn d~n kordinasi dalam rangka pengembangan kelembagiian kesejn htenum;
- n. pefaksauaall bimbingan dnn konsultasi Lehnis untuk p1mgembango.o kelcmbagaan .k.esc:jahreraan;
- o. penyelenggaman rilllisan dan percontoban lP.Qlbaga lr,:scjahteraan;
'
- p. pengeml'mlgan kelembagrum kesejahtcraan;
2. q, pclaksanaan keta1ausahaan;
- r. peltlpornn ha~l pclaksol.llaan toge.~ kepada Kepala Didang Pengembangan dan Pemberdayaau Sosial; dnn
- s. pelalcsanaan rugas kediD11San lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan .I\.TnlK.-rday&lt;'L'D'I SMral sesuai doogm tt,gas dao fungsinya.
P•nl1:1"3f2
Seksi l'emberday:aa11 Vakir Miskin Laa~i· dall Anllk Terlaam
Pa!Clll lfi
- (l) Seksi Pemberdayaan Fak.ir Miskin l.ansia clan An.ak Ter13111ar !!ebagaim:ma dimalc!:.lld da'lron Pasal s nuruf C angu 2, 1111CfflJ)'dt1::fai ~ melak.$M1alcnn sebai;ian tugas Bidmig 1':ngembangan dan Pcmbcrdayun Sosial di bidang pemberdayaan falir miskin lansia dan anak. terlantar.
- (2) Dalarn melnksanakan tug-.i,; sehagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembcrdayaan FakirMiskin Lansin dan Aoak Terlnntar m1,,-nycknggar-Jkan fung:;i :
- it. pcnyiapan bahan pt:mhinaan dan pembe:rdayaan fakir miskin lm:isia dim anuk ~rlantor;
- b. pt,-mberim oantuan srimulans peiuberoayaan dan ,rar,ma p1asa1a11an bagi fukir mi.skin lansia dan anal terlanLar;
- c. pengawasan terhadap Jl&lt;:11&lt;."lllpatan dan pendayogunallJl kinerja fakir miskin lansia dan anak tcrlanLar;
- d. pembinaar, pemberdayaan 1alir miskin, Jansia dan anak tedantat;
- e. pewk:lllnililll penyuluban ·~n bimbmgan sosiaJ da1am tsll)gkJI menumbuhkan kesadoran sosial tmtuk pemberdayaan fukir miskio lonsia dao wiak tcrlantar;
- f. pela\:.amum koordina.'li clalam rmg'ka pemberdayaan fakir mi!lkin lansia dan anak tcrlanlar;
- g. penyiaprn, bahan, sarana clan media dalam rangka pembcrdayaan fakir miskin 1ansia dan anak terlantar;
- h. pelaksallll3Jl koordinasi dengan in~nsi tcrkait dalam nrngka pclaksanaan pembina.'\n di bidang pcmbetday:aan fakk miskin lansia dan aoak lerlantar,
- i. pelaksaoaan bia1bingan clan koDSUl!DSi tehnis Wlluk pt:mbenlayll8D fakir mis.kin Jansia dan anak terfaniru-;
- j. peoso!'&lt;ialisasian pemherdayaan fakir miskin lansia dan anak tcrlantar..
- k. pclaksamlan ketataltSahaan;
- I. pelapornn basil pclul.=iaan tugas kcpada Kepa1a Bic!a,ig Pcngcmbangan dan Pembc:nlaynan Sosia!; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinll!,2111 lain yang diberikan oleh Kepala BiWlllg Pc:ngcmbangan dan Pembtrnfayaan Sosial sesuai deng.m tugns dan fungsiu.ya.
Bqian K~mpat
lllDI\NG REHABn.ITASI SOSIAL
l'asal 17
Didm:ig Rchabilitasi Sosial mempunyai tugn., mcmbantu Kepala DH111S daJain meJaksamd&lt; "'1 tuga:. IJina.,; Sosial di bi dang 1ehabilitasi sosial.
t
•
'
P'a1a1 rs
Dnlam mel.al~aka11 tugas sebagaimana dimalcsud dHlam .l'asal 17, Bid~ng Reh3bilita.&lt;.i So,;ial menyele\\gsatal:an fung,., :
- a. pcrumusan kcbijnkan leknis di bidang rehnhilitasi sosial;
- b. per,yusooao program di bidang rchabi!mlsi sosial;
- c. pcnyiaplUl bahan dalam mngka pelaksanaan p(.,'lllbinaan di bidang n:habilita~i sosial;
- d. pelaksanaan pembh,aan uan pcnyelenggaraan usaha-ussha rehahtlilasi sosial;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan i11stansi terkait clan badao 90sial ..waga dalam anglra pcmbiaarut dan pen~ian usah:i-osslm .rehah!'limsi ws.ial;
- f. pdaksano.nn moni-roring, evalua~i kegiatan yang dil.aks.anakan birlaog rcbabilitasi ~ial;
- g. pclaksanaan kcgia.Lao kctatllUSBhaao;
8. t,. pcJaporoo basil pelak.sanaan tu\_gns; dan
- i. pclal&lt;!iiU1llall tugas kcdinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinos.
Paragral 1
~ks.i Rehahilltasi Sosial Penyanda·~ Cacat. A..\_k do Rcmaja
PMal 19
- (l) Sdcsi Rel:,umlitasi Sosial Peoyundang Cacat, Analr. dan ReD1Dj11 rehasmmana dimaw:!'.ud dalam Pasa\ S hmuf d ang'i.a 1, mempmi:ym tugi\S melak:,;anakan sebagian tuga.s Bids.pg Rehabilimi Sosial di bidang rebabilita.~i sosial pen.yandang cacat, anak don rem.'lja.
- {2) Da1am melaksanakan rug.a.~ sebagaimann dimllksud pada ayat (l), &amp;:lsi Rcbabilitasi Sosilll Penyandang Cacat, Anal dan Reirui.ja menyelenggarakun fu11gsi :
- a. pelakamwnn ~istrasi dan idenrifilasi pcnyandang cacat scsuai jelris kecacatup11~-a;
- ll. J'\,TI)'\llenggaraan usaluu'keginmn ~habilita!li dwt pel'ayanan SIJSial penyandartg cacul mclalui panti ab111 non pant:i, sena rehabilitasi ~osial anak dan remaja bennasalah (amak nakal, anak jalorum. anak knrban NAP.2.1\);
- c. pcnyiapao bahan pembinaan dau bimbingun waha rebabilitasi oosial anak. dan fCl!ll\iD bennasalah (anak mood, anak jidanan, 8IIU k.Ofblm NAPZA):
- d. pembinaan don koordinasi dalam rangku membantu usnha rehabiliwi sos.ial penyandang cacat d:m p:nya}man kembali \e ma,;yaraltat:
- e. pelabimaan kegiatan dan bantuan -sebagai sarana pea1111g,-qg pengembangan 11Saha so!iial i:konomi JlCIIYlU)dnng cacat, anak dan remaja benm1:sahd1;
- f. pelok.~lillaall bimbiogan dan konsultasi t.eknis tcrhadae&gt; useha usaha rehabilitasi soshll pcnyande.ng c.u:-.4 serta anak dan ic:maja bemiasalsh (amik .oakal, anakjalenan,. anak lrorbaD NAPZA);
- g. pelabanaan koonfinasi dcngan inmtrnri 11:rbit cbn bad4n swoscu dalam upaya rehahilit.a~i sosial pcnynndang cacat !ifflll anak clan remaja benna.~alah (anak nakal, anolc. jalman, anak korban NAPZA);
- h. pelalcsanaan k~talliw,;abaan;
•
- i. pelapor:ui hasil pclakSlUlM!l ruga., kepwla Kepalo Bidimg Rchabilitasi Snsial; dan
- j. pel!lksanaan tugi,s kcdinasan lain yang diberiluui oleh Kepola Bidaog Rcllllbilita~i Sosial ~usi dengan tugas dan filngsinya.
1•angnfl
Seksi Rehabilira~i Tuna Sosial Daerall. K11mub
Pual 20
- (I) Seksi Rchahiliwi Tuna Sosial Daerah Kwnuh sebagaimana dimakswJ dalam Pll$ll S humf d angka 2, memp11nyai tugas JD&lt;'!Jatsambn sebngian tugas bidang rehabilitasi so~iid di bidang rehabilitasi tuna sosial doecah kumuh.
- (1) Dalam melak:sanaun tugM ~'hagaimana dimaksud pada a.ya!. (1), ~i Rehahilitasi Tuna Sosia1 L)&lt;11,-rah Kumuh m:nyeleoggarakan fimp :
- a. penyelengga.raa11 usa.ba / kegiatan RebabililllSi Sosial Daerah Kmnub (RSDK);
- b. penyiapan bahan iwtuk pembinaan wsaha .rehabilitasi !':n!rial gelarulangan dun pengemis dan tuna sosial wii:rah kwnub~
- c. Melaksanakan pLmbinaao dlln menyelenggaralcm rebabilnasi sosja) bagi gelandangan. pcnge1nis dan tuna sosial baik melalui panti mirupun non p11nti;
- d. pelaksanaan 'lmnnlinasi dengan in~lansi 1!:rkait dan badai, sosfa.l dalam pencegahan, penerriban, rehabilitasi ,.,,..,ial, gelandangan. pengemis, tuna sosial daemb. lrumuh I.Ian pengembalian 1w d.aciah asal;
- e. pclaksw111an usaha dan kegiatan rehatrili13si sosiaJ .B"" nd··o pengemis, bekas narapidana dan tuna wsial da,.-rab kumull;
- f. pemberian bimbingan dan konsulta:si tcknis terliadap upaya-upaya rebabi'li1a~i ='lial g-.-landllllg:m penglmli-s dim tum1 sosw daerah kun1ub:
- g. pclaluanaan 'Rehahilitasi Sosial Dacrah Kumuh (RSDK);
- h. PclaksllJlllan ketatausahaan;
- i. pelapor.m basil pclabanaan tugas lrepnda Kcpala Bidang Rchabiliwi Sosial; dan
- j. pelak.saoaan tuga.~ kcdinasan lain yang dil:&gt;erikan oleh Kcpala Bidang Rt:habilitasi Sosial s~uai 11.'IQ!an tugas dllD fung$inya.
Bllgian Kelima
BIDANG BASTUAN DAN PERl,INDUNGAN SOSJAL
Pi1sal 21
Bilfan&amp; Bantunn d.an Perliodun!lllll Sosial mempunyai tngitS membantu K.epala r&gt;udala,u me.laksanakan t11g,is Dinas Sosial di hid.mg bmtuan dait perlindungan sosial.
l'-asalll
Oa.lam .mclaksanakan tugas scbllgaimana dimabud dalam Pasal 21, Bidang Rantuan dan Perlindungan Sosial menyelenggarslcm fongsi :
- a. pcnyiapan bahan dalum rJ111li&lt;a penmcanaan program bantuan dan perlindungan so~ial:
- b. pelioowuo·n koordina.~ dalam rangka pembina.m, pembman bm\mn dan pmiodwigan sosial tcrhadap korban bencana alom, keru.-ruhon roassa, masalah kemiskinan dan tindak. lrckcrasan;
'
- c. peluksanaan koordinasi d :dam ra.ogka petlindungan dan dnkungan S0.5io.f melah1i penggolongan parti~ipa.~i su~ial masyarakat;
- d. pelak!&lt;llllaan bimbingan dan knn~ultasi teblis di bidang hwltuan koi:bun bencana rum perlinduogan sosial;
- e. pclaksarlonn koordinasi dengan instausi terkait oolam nmgka mcninglatkan keswada.y::ian masyarakat dnlwn pem!w\gwtan;
4. I: peleksanaan pengawasnn., pengendalillil, koordillllSi membcrikllll rekomendasi perijinan 1erhadap usaha pengumpulan daru! sosial, sumbangan llOSial dan undi.m yang dilak\llum nleh orgmisasi sosial oa,1 masyarakat;
- g. pelaksruiaan monitoring, evalua.si kegiatan yang dilak:miakan bid.mg bantuan dan perlindungan sosial;
- h. pclaksanaan kegiatan k1;taurusahann;
- i. pelaµor.m hllsil pelal.sanMn tugus; d:ln
8. l· pelaksanaan tugas lcedin:is.'ln lain yang dibcrilrnn oleh Kepala Dillas.
ParagrafJ
Sck.,i Baoluan Bcncao• Ahlm
l'ual 23
- ( l) Scksi Danruan Bcncann Alam sebagaimana dimabud dalatn Pasal .5 bu11.1f c angk.a l, mc,mpony.lli- n1gas mclako;an.wio ~ tugas. bidang bantu:m wm perlindungan !,()~;al di bi dang bantwm bi.mcam1. alam.
- (2) Dalam melnksanakan tuga~ scbagaimann dimaksud pada ayal (l), Scksi Bantuan Bcncana Alam menyl:lcng&amp;arakan fungsi :
11. p:oghimpunan data tenlang korban benctlllll alam sehagai. bahllll penyfapan bagi korb-an bcncana ;
- b. pelwanaan koordiMsi dalam rangka pcnanggulangan para korhan bcncllilll ;
- c. p:mbo.,'rian bantuan bagi para koman bencana dan rebabilitasi sns'ial lmrh1111 lx.-ucana ;
- d. pelahlflllWl P,.,"lllbimlllnlpelo.tihan para koman bencana;
- e. pelaksanaan/mcocct ~k kadt:r-kader peoa.nggulangan bcncana;
- f. pelaksanaan ke1nmu s.ahaan ;
- g. pelaporan basil pdaksallftllO rug,a.~ kepada Kep.ala Didang BanlWUI dan Perlindungan Sooial ; dan
- h. pelaksanaan tu gas b:xJj oasan loin ynn\_g dibertkan oleh Kepaht Bidang Bantoan dan Petlindungan Sosial scsuai deogan tugas drut. fungs.ioya.
Paragrd2
Seksi Perlindungan s~ial
l'aSlll 24
- (I) Sek:si I'~rliodungan Sosial scbagaimaoa dimaksud daJam POS3l S huruf e llOgka 2., mempunyai Inga., melaksa:nukan sehagiwi togas Bidnng Bantuan da11 Perlindungan Sosial di bidang perlindungsn sosial.
- {2) Dal:an mclabanakan tugas scbagaimaua dimaksn,i padil ayat (l), Sek.on P1:rlindungan Snsial mi:nyi:l&lt;:nggar-.t.kan limgsi ;
- a. pen:i,iapon bahnn pembinaan bidnng kegintau pengumpuJan uaog dao harang .serta swnhangan ~osial ~esuai peraturan perw1d!lllg-undan~ )"dng herlakll ;
•
- b. pembinaan dan upayn peniJJgklmlll 1L'&gt;3lia swadaya masym:ukat dafqm penanggulangan masafoh kesejllhteraon sosial da!I bedan/organisasi yang melalc=iokon pengL1111J1Uhm wng dan barang ;
- c. pmgadmiuistruian data swnbangan 90sial secara transparan dan saosial.i.!Z,i pmitunm penmclllog-1md;mgao tentang imdian Ihm pcngumpulan 111111g dim bamng ;
- d. penga~ p.:ngendalian dao koordinasi perijinan terhadap usaha p1mgutan dana oosial, sumbangan sosial dan undian yang dilakukan oleh "'lg,Misasi 90Sial dan masyarak.al ;
- e. petnbaruuan d3n Jlclaksanaan kegialan penyahmm banruan sosial yang be1asal dari masyora.kat dan pemerintah;
5. [ pengidentifikasian sumber dan potensi yang dapat dimanfaatlcan untuk kcscjahtcraan sosial, khususnya perlindungan sosiaJ ;
- g. pelak531ni;m ki:tja ~ 11.~ i.DS\allSi !li:rwt dawn mell1beribo. advokasi dliit perlindungan sc~al ;
- h. pengidentifika.sian situa.,i dan koodisi sosial. individulkeJompok yang benna,;,alah at= mc:nja.di l.orban dan masala.h sosial yang mcngganggu tata kchidupan sosial sena menerima lapor:an pengaduan dari masyar.t.kat terutama. paca korban tirulak. kekerasan. pe1'1alrunn saloh don pel1111ggar.m Bak A=i Manusia ;
- i. pengbjian tcrhadap kelcinbagaau poteDSi clan ketnnipilan sosial .serlD pennasdiib .sosial yang bmt:mhlmg d.imasyarabt;
- j. pelaksanaan ketjosama &lt;tengan instansi lain dalam rangka pengkajian ma.wahsosial;
1. penyusunan J'lllllman basil kajian dan upaya pcnanggulanpn pmnasalahm sosial ;
11. 1 Jll'laksaoaan lcetatiillSllbiian ;
- m. pelaporm basil pel,d.;"'!ow111 lugas k.&lt;.--pitdii Kepala Bidang Bantuan dan Pertind1mgan Sm,;ul ;
- n. pelak s:maan tugas kedinasau .la.in yang diberibn oleh Kepala Bidang Bantuan dan Perlindungan Soml ~ dengan rugm dan timgsinya.
Kt.TENTUAN 1ENlfl'UJ'
l'asallS
Dengan berlakullya Pereturan Bupati ini. mm Penturao BlJpati Situbondo Nomor 49 "fahun 2008 tentang U.nwm Tugas dan Fcmgs.i Vinas Sosiat Kabupaten Situbondo dicabut (WI dinyalabn liwk berlaku.
Pa:tal26
Penuuran Dupati ini mulai berlalru pad,. tan@gal diundangkan.
Agar sctiap orang dapat mcngctahuinya, .mcmcrin1ahkan pengundangan Peraturan Bupaii ini dengan penempatannya dalam Rerita Daerah Kabupaten Situbondo.
•
l
Diundanglum di Situbondn padlt langgal
:0-1
~,
P
:i
2010
P\1. SEKRETA.Rl,S llUHAH KABUPA"fEN SITUBONDO,
Ir. H. I' HORRACHMAN, MM
Pembina Utama Muda NIP. 19570UM 1~31010
Rli'!RITA DAERAH KABUPATl:N SfflJBONOO TAHON 2010 NOMOR tf~