PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 8 Tahun 2017
Tentang PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
Berlaku: 24 Mei 2017
N/A
Preamble

Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan egovernment yang terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran, perlu diatur pelaksanaan dan pengembangan egovernment di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan dan Pengembangan E-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo UndangUndang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31);
15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Menetapkan
- Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan egovernment.
16. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informasi;
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
7. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Penyelenggaraan Informatika adalah kegiatan penyiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan informatika sehingga terlaksananya pengembangan e-government .
10. Penyelenggaraan Komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
11. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
12. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan non elektronik.
13. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
14. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak dan peralatan telekomunikasi yang ketika digunakan bersama menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan e-government .
15. Server adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing .
16. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data sehingga dapat diakses secara bersama.
17. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur informatika.
18. E-government adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan sistem informasi pemerintah yang menerapkan teknologi informatika dalam pelaksanaan pemerintahan.
19. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain, sehingga dapat menjaga integritas ke seluruh bagian.
20. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen-komponen hardware, software, network, brainware dan Basis data yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah.
21. Standarisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan.
22. Basis data adalah kumpulan data yang secara logika satu sama lain dan disimpan atau diakses berbasiskan komputer.
23. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan.
24. Perangkat Keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam
Sistem Elektronik.
25. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
26. Jaringan Komputer adalah jaringan telekomunikasi yang mengizinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagai sumber daya.
27. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui Protocol TCP/IP.
28. Intranet adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
29. Situs Web (website) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk hypertext dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut browser.
30. Domain adalah pengkonversian dari alamat internet protokol ke nama domain.
31. Kode Sumber ( Source Code ) adalah sekumpulan instruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
32. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
33. Security Level adalah lapisan keamanan sesuai hak akses yang diberikan.
34. Basis data Management System (DBMS) adalah sistem pengelolaan Basis data sesuai dengan model data yang direpresentasikan.
35. Komunikasi Data adalah pertukaran data secara elektronik berupa file yang dilakukan melalui jaringan komputer baik lokal maupun internet.
36. Gudang Data ( Data Warehouse ) adalah sebuah Basis data yang mengintegrasikan beberapa basis data fungsional dalam sebuah organisasi untuk keperluan penyimpanan terintegrasi dan dirancang sedemikian rupa untuk keperluan analisis atau mendukung keputusan.
37. Pusat data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem Telekomunikasi dan Penyimpanan data.
38. Metadata adalah informasi terstruktur yang mengdiskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan atau dikelola.
39. Interoperabilitas adalah kemampuan Sistem Elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.
40. Interkoneksi adalah keterubungan secara fisik dan logika dari Jaringan komunikasi umum yang digunakan oleh Operator yang sama atau berbeda untuk memungkinkan pengguna dari satu operator untuk berkomunikasi dengan operator yang sama atau operator lainnya, atau untuk mengakses layanan yang disediakan oleh operator lain.
41. Kompatibilitas adalah kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya.
42. Aplikasi Umum adalah aplikasi pendukung e-government yang digunakan oleh setiap instansi.
43. Aplikasi Khusus adalah aplikasi pendukung e-government yang dibangun untuk keperluan tertentu.
44. Single Sign on adalah teknologi yang mengizinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja.
45. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
46. Rekomendasi adalah suatu saran yang menganjurkan (membenarkan, menguatkan) mengenai sesuatu (barang/jasa) atau seseorang secara tertulis dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.
47. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
48. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dari pengaturan e-government adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengembangan e-government di daerah.
- (2) Tujuan dari pengaturan e-government di daerah adalah :
- a. Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan; dan
- b. Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.
BAB III - PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
Pasal 3

- (1) OPD membuat perencanaan untuk pelaksanaan dan pengembangan egovernment di lingkungannya.
- (2) Setiap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
BAB III - PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
Pasal 4

Pelaksanaan dan pengembangan e-government, meliputi :
- a. Infrastruktur jaringan dan komputer;
- b. Penyediaan dan pengembangan aplikasi;
- c. Pengaturan data dan informasi;
- d. Pengembangan sumber daya manusia;
- e. Kelembagaan;
- f. Pengadaan barang/jasa dan sumber daya manusia;
- g. Keamanan informasi; dan
- h. Pembiayaan.
Bagian Kedua
Infrastruktur Jaringan dan Komputer
BAB III - PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
Pasal 5

- (1) Infrastruktur jaringan dan komputer yang menghubungkan OPD dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Infrastruktur jaringan lokal dan komputer di OPD dikelola oleh masingmasing OPD.
- (3) Penyediaan Layanan Internet bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah terhubung dengan infrastruktur jaringan lokal Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Pengembangan infrastruktur jaringan dan komputer di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
BAB III - PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
Pasal 6

- (1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan jaringan e-government Pemerintah Daerah menggunakan Internet Protokol yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai kewenangan penuh untuk penomoran Internet Protokol.
BAB III - PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
Pasal 7

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan seluruh kebutuhan infrastruktur pusat data dan pusat pemulihan data bagi kepentingan jajaran Pemerintahan Daerah.
- (2) OPD dilarang mengadakan pusat data dan pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Seluruh server yang dikelola oleh OPD dikonsolidasikan pada pusat data yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab atas keamanan Sistem Elektronik.
- (5) Dinas Komunikasi dan Informatika mengoperasikan Sistem Single Sign On dalam penyelenggaraan e-government .
Bagian Ketiga
Penyediaan dan Pengembangan Aplikasi
BAB III - PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
Pasal 8

- (1) Aplikasi e-government terdiri atas:
- a. Aplikasi umum; dan
- b. Aplikasi khusus.
- (2) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Pelaksanaan implementasi aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh OPD yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dikembangkan oleh setiap OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan
Informatika.
- (5) Aplikasi yang dikembangkan OPD bersifat terbuka.
BAB III - PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
Pasal 9

Aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, antara lain :
- a. Aplikasi Tata Naskah Dinas Komunikasi dan Informatika Elektronik; dan
- b. Aplikasi Surat Elektronik.
BAB III - PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
Pasal 10

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b adalah aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Aplikasi khusus e-government sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) wajib memenuhi ketentuan interoperabilitas dan kompatibilitas, keamanan sistem informasi antar muka dan akses.
BAB III - PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
Pasal 11

- (1) Situs web resmi Pemerintah Daerah meliputi nama domain dan sub domain.
- (2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan Pemerintah Daerah dengan alamat http://pesisirselatankab.go.id.
- (3) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan domain http://pesisirselatankab.go.id dan digunakan oleh OPD.
- (4) Penggunaan subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah mengajukan nama domain selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Sekretaris Daerah atas usulan Dinas Komunikasi dan Informatika mengajukan permohonan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Bagian Keempat Pengaturan Data dan Informasi
BAB III - PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
Pasal 12

- (1) Setiap OPD mengelola basis data sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.
- (2) Setiap OPD wajib menunjuk tenaga fungsional sebagai petugas pengelola basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Basis data OPD diintegrasikan dan direalisasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuain dengan kepentingannya.
- (4) Kelompok basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), antara lain :
- a. Basis data pelayanan;
- b. Basis data administrasi dan managemen;
- c. Basis data legalisasi;
- d. Basis data pembangunan daerah;
- e. Basis data keuangan;
- f. Basis data kepegawaian;
- g. Basis data pemerintahan;
- h. Basis data kewilayahan;
- i. Basis data kemasyarakatan;
- j. Basis data kependudukan;
- k. Basis data kesehatan;
- l. Basis data pendidikan;
- m. Basis data ketenagakerjaan;
- n. Basis data pertanian;
- o. Basis data perdagangan;
- p. Basis data perikanan;
- q. Basis data peternakan;
- r. Basis data transportasi;
- s. Basis data pariwisata dan perhotelan; dan
- t. Basis data prasarana.
- (5) Setiap kelompok Basis data tersebut dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam suatu pusat data.
- (6) Bupati menetapkan seluruh Basis data berdasarkan usulan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (7) Dinas Komunikasi dan Informatika mengintegrasikan seluruh Basis data dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.
BAB III - PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
Pasal 13

- (1) OPD wajib memutakhirkan data secara periodik
- (2) Data dan informasi elektronik yang dikelola oleh seluruh OPD menjadi milik Daerah dan dikelola sepenuhnya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
BAB III - PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
Pasal 14

- (1) Setiap OPD di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menunjuk pihak ketiga dalam pengembangan aplikasi dan Basis data setelah berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pengembangan aplikasi dilakukan dengan memperhatikan standar Metadata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dokumentasi teknis aplikasi yang meliputi Kode Sumber, Kebutuhan Pengguna, Rancangan Aplikasi dan Basis data, Pengujian Aplikasi, Manual Instalasi, Manual Pengguna, Manual Admin, Metadata dan Troubleshooting wajib diserahkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Pengembangan sistem aplikasi dan Basis data yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD, APBD Propinsi, APBN, Hibah, Hutang atau dana lainnya
yang sah, maka hak cipta dan distribusi aplikasi menjadi milik Daerah.
BAB III - PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
Pasal 15

Dalam rangka pengembangan aplikasi dan Basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, OPD melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dan secara bersama-sama melakukan pengembangan.
Bagian Kelima Pengembangan Sumber Daya Manusia
BAB III - PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur dibidang teknologi informasi untuk menunjang kualitas penyelenggaraan e-government.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karir terhadap tenaga sumber daya manusia sesuai dengan bidang dan keterampilannya.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. Pendidikan;
- b. Bimbingan teknis (Bimtek);
- c. Pendidikan dan Latihan (diklat) teknis; dan
- d. Magang Kerja.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi nasional dan internasional terhadap sumber daya manusia pengelola teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi para pegawai yang diberikan tugas tambahan mengelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dan telah bersertifikasi nasional atau internasional.
BAB III - PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
Pasal 17

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) terdiri dari pengembangan sumber daya manusia aparatur OPD dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia aparatur OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
- (3) Penyelenggaraan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
Bagian Keenam
Kelembagaan
BAB III - PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
Pasal 18

- (1) Setiap OPD harus memiliki unit kerja yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan e-government.
- (2) Tugas dan Fungsi unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
Bagian Ketujuh
Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik
BAB III - PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk 1 (satu) LPSE untuk memfasilitasi ULP dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (2) LPSE sebagaimana diatur pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan;
- b. memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
- c. memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- d. memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi Pengguna SPSE; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan K/L/D/l.
BAB III - PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya LPSE menyusun standar prosedur operasional untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan system pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (2) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup:
- a. registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE;
- b. layanan Pengguna SPSE;
- c. penanganan masalah (error handling);
- d. pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur SPSE;
- e. pemeliharaan kinerja dan kapasitas SPSE; dan
- f. pengarsipan dokumen elektronik (file backup).
BAB III - PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
Pasal 21

- (1) Pegawai LPSE adalah pegawai yang ditugaskan menjalankan tugas dan fungsi LPSE.
- (2) Pegawai LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Memiliki kualifikasi teknis dan manajerial; dan
- b. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas.
- (3) Pegawai LPSE dilarang merangkap menjadi PPK/ULP/Pejabat Pengadaan.
Bagian Kedelapan
Keamanan Informasi
BAB III - PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
Pasal 22

- (1) Keamanan Informasi dimaksudkan untuk mencapai kerahasian, ketersediaan dan integritas di dalam sumber daya informasi perusahaan.
- (2) Tujuan keamanan informasi untuk mencapai 3 (tiga) sasaran utama, sebagai berikut:
- a. Kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi perusahaan dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak;
- b. Ketersediaan, yaitu menyakinkan bahwa data dan informasi perusahaan hanya dapat digunakan oleh orang yang berhak menggunakannya; dan
- c. Integritas, yaitu sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan.
BAB III - PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
Pasal 23

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan server dan jaringan.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika harus melakukan back up terhadap file sistem dan basis data .
- (3) Back up harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah ( portable ) dan/atau diletakkan di suatu tempat yang aman terpisah dari ruang server .
Bagian Kesembilan Pembiayaan
BAB III - PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
Pasal 24

- (1) Sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan e-government berasal dari APBN, APBD dan/atau sumber dana lain yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan, antara lain :
- a. Penyusunan kebijakan dan regulasi
- b. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak
- c. Pengelolaan operasional e-government ; dan
- d. Pengembangan sumber daya manusia aparatur.
BAB IV - KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAN PIHAK KETIGA
Pasal 25

- (1) OPD dilingkungan Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama interkoneksi data dengan Instansi Vertikal dan/atau Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain jasa perbankan, jasa asuransi, pengelola bandara, notaris dan jasa lainnya.
BAB IV - KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAN PIHAK KETIGA
Pasal 26

- (1) Interkoneksi data sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) diselenggarakan secara terpusat melalui Sistem Elektronik yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Kerjasama Interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN
Pasal 27

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pemeliharaan sistem egovernment Pemerintah Daerah secara berkala.
- (2) OPD melakukan pemeliharaan sistem e-government di lingkungan kerjannya.
BAB V - PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN
Pasal 28

- (1) OPD secara berkala wajib melaporkan penyelenggaraan e-government dalam lingkup kerjanya masing-masing kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika secara berkala melaporkan penyelenggaraan e-government kepada Bupati.
- (3) Dalam hal OPD tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati melakukan peneguran.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan egovernment .
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, antara lain:
- a. Pemberian pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan e-government;
- b. Pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional pengelolaan dan penyelenggaraan e-government ;
- c. Pemberian pelatihan bagi aparatur; dan
- d. Pendamping dalam pengembangan e-government.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 30

Pengawasan pelaksanaan dan pengembangan e-government dilakukan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Diundangkan di Painan Pada tanggal 24 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN, dto
ERIZON
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017 NOMOR : 8
BAB VII - REKOMENDASI
Pasal 31

Hasil koordinasi OPD dengan Diskominfo dinyatakan dalam bentuk Rekomendasi tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
BAB VII - REKOMENDASI
Pasal 32

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika bewenang untuk menolak dan atau tidak memberikan rekomendasi berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektifitas dan akuntabiltas dari koordinasi yang dilakukan OPD.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 24 Mei 2017
BUPATI PESISIR SELATAN, dto
HENDRAJONI