PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 28 Tahun 2017
Tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Berlaku: 28 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
GUBERNUR SULAWESI UTARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 28 TAHUN 2017
TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI UTARA,
- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b bahwa pelaporan dan pengumuman harta kekayaan pejabat penyelenggara negara dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjadi Undang-Undang;
- 4 \_ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Memperhatikan
Menetapkan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
1. Peraturan Komisi Pemberantasan Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
2. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor Kep. 07 / KPK / 02 / 2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
3. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-08 / 01 / 10 / 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara setelah diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016, tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700 / 1590 / SJ Tanggal 28 April 2016 tentang Penegasan Kembali Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700 / 6597 / SJ tanggal 17 November 2014 tentang Kewajiban Penyampaian dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah;
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE / 01 / M.PAN / 01 / 2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan.
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi Utara.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
8. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya.
9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.
10. Wajib LHKPN selanjutnya disebut WL adalah Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang wajib mengisi, menyampaikan, dan mengumumkan LHKPN.
11. Unit Pengelola LHKPN adalah wadah yang membantu kelancaran pelaksanaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
BAB II - TUJUAN
Pasal 2

Penyampaian LHKPN bagi Penyelenggara Negara bertujuan untuk mewujudkan penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.
BAB III - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang wajib menyampaikan LHKPN adalah sebagai berikut :
- a. gubernur;
- b. wakil gubernur;
- c. pejabat eselon I dan yang disamakan;
- d. pejabat eselon II dan yang disamakan;
- e. pejabat eselon III dan yang disamakan;
- f. pejabat fungsional auditor;
- g. pejabat fungsional pengawas urusan pemerintahan di daerah (P2UPD);
- h. pejabat pengelola keuangan:
- 1) bendahara umum daerah;
- 2) pengguna anggaran;
- 3) kuasa pengguna anggaran;
- 4) kuasa bendahara umum daerah;
- 5) bendahara pengeluaran;
- 6) bendahara pengeluaran pembantu;
- 7) bendahara penerimaan;
- 8) bendahara penerimaan pembantu;
- i. pejabat pembuat komitmen;
- j. pejabat pengadaan barang / jasa pemerintah;
- k. pengelola unit layanan pengadaan (ULP);
- l. pejabat tertentu atas permintaan KPK.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada KPK.
BAB III - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 4

Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah :
- a. pengangkatan sebagai WL pada saat pertama kali menjabat;
- b. pengangkatan kembali sebagai WL setelah berakhirnya masa jabatan; atau
- c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai WL.
BAB III - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 5

Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib menyampaikan LHKPN secara periodik, setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.
BAB III - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 6

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
- a. secara online melalui aplikasi e-LHKPN; atau
- b. mengisi formulir LHKPN format excel macro ke dalam media penyimpanan data dan mengirimkan soft filenya melalui surat elektronik ( e-mail) , jasa ekspedisi, atau diserahkan langsung kepada KPK.
BAB III - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 7

Dalam hal monitoring penyampaian LHKPN, pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Wajib LHKPN menyampaikan salinan tanda terima LHKPN kepada UPL Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
BAB IV - UNIT PENGELOLA LHKPN
Pasal 8

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan Wajib LHKPN dan monitoring kepatuhan Pelaporan LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN, untuk selanjutnya disebut UPL.
- (2) UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Koordinator UPL
4. : 1. Sekretaris Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
2. Inspektur Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
: Sendy J. Mewengkang, SE, MSA
- Yuanita I. M. Singal, ST, MSA
- b. Administrator Instansi
- c. Administrator Unit Kerja
Harsya K. Tahir, ST, MSA Christophel A. Hadi, S.IP
- (3) UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Koordinator UPL
- 1) berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut :
- a) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
- b) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap administrator instansi dan administrator unit kerja dalam melakukan pengelolaan data Wajib LHKPN; dan
- c) pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN, baik kepada Wajib LHKPN maupun UPL.
- 2) ## BAB V PENGAWASAN
BAB IV - UNIT PENGELOLA LHKPN
Pasal 9

- (1) Atasan langsung penyelenggara negara Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Inspektorat Daerah merupakan unit pengawasan internal sekaligus bagian dari UPL yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
BAB IV - UNIT PENGELOLA LHKPN
Pasal 10

Inspektur Provinsi Sulawesi Utara bertugas :
- a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b. berkoordinasi dengan UPL dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN yang meliputi :
- 1) data mengenai kepatuhan pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
- 2) hasil pemeriksaan LHKPN; dan
- 3) hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
- d. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari koordinator, kepada Gubernur Sulawesi Utara dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
BAB VI - SANKSI
Pasal 11

- (1) Terhadap penyelenggara negara yang tidak melaporkan, tidak mengumumkan dan tidak bersedia diperiksa harta kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi berupa :
- a. penundaan pemberian tambahan penghasilan; dan / atau
- b. hukuman disiplin berat.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja khusus, tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja, tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas khusus, insentif pemungutan pajak daerah atau nama lain yang mempunyai pengertian dan / atau arti yang sama.
- (3) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
- c. pembebasan dari jabatan.
- (4) Sanksi penundaan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan apabila penyelenggara negara tidak melaporkan / menyampaikan LHKPN setelah 1 (satu) bulan jangka waktu penyampaian.
- (5) Sanksi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dijatuhkan apabila penyelenggara negara tidak melaporkan / menyampaikan LHKPN setelah 3 (tiga) bulan jangka waktu penyampaian.
- (6) Sebelum menjatuhkan sanksi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
- a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan; dan
- b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada penyelenggara negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pda ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Daerah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
BAB VI - SANKSI
Pasal 12

- (1) Kepatuhan dalam pengisian LHKPN menjadi salah satu syarat promosi dan / atau mutasi dalam jabatan struktural.
- (2) Wajib LHKPN yang tidak memenuhi kewajibannya belum dapat dipromosi.
BAB VII - PEMBIAYAAN
Pasal 13

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas Unit Pengelola LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur Sulawesi Utara ini mulai berlaku :
- a. terhadap penyelenggara negara yang sudah pernah menyampaikan LHKPN dengan formulir LHKPN Model KPK-A atau Formulir LHKPN Model KPK-B :
- 1) mengalami perubahan jabatan; atau
- 2) mempunyai kewajiban menyampaikan kembali LHKPN, tidak perlu menyampaikan LHKPN pada tahun 2017; dan
- b. untuk penyampaian LHKPN pada tahun 2018, harta kekayaan yang dilaporkan merupakan harta kekayaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan disampaikan kepada KPK paling lambat pada tanggal 31 Maret 2018.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penyampaian Harta Kekayaan Penyelenggara Negara BAGI Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.