PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 10 Tahun 2011
Tentang No Description
Berlaku: 30 Desember 2011
N/A
Preamble

Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, kebijakan pemungutan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan cara penyediaan atau perbaikan fasilitas, sarana dan prasarana khususnya tempat khusus parkir membutuhkan
Mengingat
:
pembiayaan sehingga dapat dipungut retribusi berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas;
- c. bahwa Retribusi Tempat Khusus Parkir menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan kewenangan yang diberikan kepada Daerah untuk mewujudkan kemandirian Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49,
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA dan BUPATI TORAJA UTARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
BAB II - NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2
Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat khusus parker yang disediakan, dimiliki dan/atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan oleh objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelayanan parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dimiliki oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (3) Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
BAB II - NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2
Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa tempat khusus parkir.
BAB VIII - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 10
Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
BAB XI - PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 14
Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan
2. yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XI - PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 14
Pasal 19

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
BAB XIII - KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 21
Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
2. melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 23
Pasal 24

Pemeriksaan dilakukan oleh Dinas yang menangani Retribusi, Instansi dari Inspektorat dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan atas permintaan Bupati.
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP Pasal 29
Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.
Ditetapkan di Rantepao pada tanggal 30 Desember 2011
BUPATI TORAJA UTARA
FREDERIK BATTI SORRING
Diundangkan di Rantepao pada tanggal 31 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
LEWARAN RANTELA'BI'
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2011 NOMOR 10
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Bahwa dengan diundangkannya UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pungutan retribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada Daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang mandiri dan bertanggungjawab. Kewenangan pemungutan retribusi dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya yang bersumber dari retribusi daerah diperlukan pengelolaan yang bertanggungjawab, terutama dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Upaya peningkatan retribusi daerah dilakukan dengan cara penyempurnaan pengelolaan, peningkatan kinerja pemungutan dan pengaturan retribusi yang dapat dipungut di Kabupaten Toraja Utara.
Retribusi yang dapat dipungut di wilayah Kabupaten Toraja Utara adalah Retribusi Rumah Potong Hewan. Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan, sehingga digolongkan dalam Retribusi Jasa Usaha.
Kebijakan pemungutan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi yang ada di Kabupaten Toraja Utara. Kebijakan pemungutan dan penetapan tarif retribusi sudah seharusnya tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah serta kegiatan ekspor impor.
PENJELASAN
Pasal 7 | Pasal 18 |

|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Cukup jelas. | Cukup jelas. ||
PENJELASAN
Pasal 8 | Pasal 19 |

| Cukup jelas. | Cukup jelas. ||
PENJELASAN
Pasal 9 | Pasal 20 |

| Cukup jelas. | Cukup jelas. ||
PENJELASAN
Pasal 10 | Pasal 21 |

| Cukup jelas. | Cukup jelas. ||
PENJELASAN
Pasal 11 | Pasal 22 |

| Cukup jelas. | Cukup jelas. ||
PENJELASAN
Pasal 12 | Pasal 23 |

| Cukup jelas. | Cukup jelas. ||
PENJELASAN
Pasal 13 | |

| Cukup jelas. |
PENJELASAN
Pasal 14 | Cukup jelas. |

| Cukup jelas. |
PENJELASAN
Pasal 15 Cukup | Yang dimaksud dengan 'instansi yang melaksanakan pemungutan' adalah dinas/badan/lembaga yang tugas dan fungsinya melaksanakan pemungutan |

| jelas. | pokok ||
PENJELASAN
Pasal 16 | |

| Cukup jelas. | retribusi. ||
PENJELASAN
Pasal 17 | Ayat (2) |

| Cukup jelas. | Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh |Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.Ayat (3) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 30 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 12