PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 40 Tahun 2013
Tentang TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BANJARBARU
Berlaku: 40 TAHUN 2013
N/A
Preamble

Mengingat :
WALIKOTA BANJARBARU
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 40 TAHUN 2013
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BANJARBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,
Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan dan diundangkannya
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Petnbentukan, Organisasi dan Tata Ketja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru, maka dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal, dipandang perlu adanya tugas pokok, fungsi dan tata ketja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Wslikota tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru;
1.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, clan Pernetintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi PerangRat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pernbahati Kedua Atas Peratura\_n Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
3
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BANJARBARU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota. Banjarbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
5. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru.
9. Bidang adalah Bidang pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru.
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru.
13. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Bidang Penanaman Modal Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru.
14. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru.
15. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perijinan.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua
Tugas Pokok
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan dan perizinan serta penanaman modal secara terpadu.
Bagian Ketiga Fungsi
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis lingkup pelayanan perijinan secara terpadu sesuai dengan kebijakan Walikota;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
- c. pembinaan, pengembangan pelayanan perijinan, non perijinan, perijinan paralel, dan penanaman modal;
- d. peningkatan pelaksanaan tugas lingkup pelayanan perijinan, non perijinan, perijinan paralel, dan penanaman modal;
- e. pelaksanaan pendaftaran, pengklasifikasian dan pemeriksaan pelayanan perijinan, non perijinan, perijinan paralel, dan penanaman modal sesuai peraturan yang berlaku;
- f. pengevaluasian pelaksanaan pelayanan perijinan, non perijinan, perijinan paralel, dan penanaman modal sesuai peraturan yang berlaku;
- g. peningkatan pengembangan aparatur di bidang pelayanan;
- h. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan perijinan, pelayanan non perijinan dan pelayanan perijinan paralel;
- i. pengkoordinasian dan pengkajian data potensi unggulan daerah dalam penanaman modal;
- j. pengendalian dan evaluasi penanaman modal daerah;
- k. pengkoordinasian, penyelenggaraan dan pengelolaan urusan kesekretariatan;
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
Pasal 5

Unsur-unsur organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal terdiri dari:
- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pelayanan Perijinan;
- c. Bidang Pelayanan Non Perijinan;
- d. Bidang Pelayanan Perijinan Paralel;
- e. Bidang Penanaman Modal;
Bagian Kedua Sekretariat
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan kesekretariatan meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. perencanaan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan/monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup kesekretariatan di lingkungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal;
- b. pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan lingkup kesekretariatan di lingkungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
Pasal 8

Sekretariat terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi/memonitoring dan melaporkan kegiatan administrasi umum meliputi surat-menyurat, perjalanan dinas, hubungan masyarakat, kearsipan, pengadaan barang/jasa, pendistribusian, pemeliharaan, rumah tangga, peralatan dan perlengkapan kantor, serta administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, ijin/ tugas belajar, pensiun, perkawinan, perceraian, kartu pegawai, usul mutasi/promosi, absensi, dan data kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, memverifikasi, memvalidasi, mengawasi/memonitoring, mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan administrasi perencanaan meliputi penyusunan program dan kegiatan, penganggaran serta administrasi keuangan meliputi pembayaran, pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan.
Bagian Ketiga Bidang Pelayanan Perijinan
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
Pasal 10

Bidang Pelayanan Perijinan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan; memfasilitasi; mengevaluasi di bidang perijinan sesuai dengan petunjuk teknis bidang tugas.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pelayanan Perijinan mempunyai fungsi:
- a. perencanaan program bidang pelayanan perijinan;
- b. pengkoordinasian bidang pelayanan perijinan;
- c. pembinaan program bidang pelayanan penjinan;
- d. fasilitasi pelayanan perijinan;
- e. penganalisaan program bidang pelayanan perijinan;
- f. pengevaluasian pelaksanaan program bidang pelayanan perijinan;
- g. peningkatan pengembangan aparatur di bidang pelayanan;
- h. penyusunan program dan petunjuk teknis pelayanan perijinan.
Bagian Keempat Bidang Pelayanan Non Perijinan
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
Pasal 12

Bidang Pelayanan Non Perijinan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengevaluasi di bidang non perijinan sesuai dengan petunjuk teknis bidang tugas.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pelayanan Non Perijinan mempunyai fungsi:
- a. perencanaan program bidang pelayanan non perijinan;
- b. pengkoordinasian bidang pelayanan non perijinan;
- c. pembinaan program bidang pelayanan non perijman;
- d. fasilitasi pelayanan non perijinan;
- e. penganalisaan program bidang pelayanan non perijinan;
- f. pengevaluasian pelaksanaan program bidang pelayanan non perijinan;
- g. penyusunan program dan petunjuk teknis pelayanan non perijinan.
Bagian Kelima
Bidang Pelayanan Perijinan Paralel
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
Pasal 14

Bidang Pelayanan Perijinan Paralel mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengevaluasi di bidang perijinan paralel sesuai dengan petunjuk teknis bidang tugas.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pelayanan Perijinan Paralel mempunyai fungsi:
- a. perencanaan program bidang pelayanan perijinan paralel;
- b. pengkoordinasian bidang pelayanan perijinan paralel;
- c. pembinaan program bidang pelayanan perijinan paralel;
- d. fasilitasi pelayanan perijinan paralel;
- e. penganalisaan program bidang pelayanan perijinan paralel;
- f. pengevaluasian pelaksanaan program bidang pelayanan perijinan paralel;
- g. penyusunan program dan petunjuk teknis pelayanan perijinan paralel.
Bagian Keenam
Bidang Penanaman Modal
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
Pasal 16

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengevaluasi di bidang penanaman modal sesuai dengan petunjuk teknis bidang tugas.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
- b. pembinaan, pengembangan penanaman modal;
- c. peningkatan pelaksanaan tugas lingkup penanaman modal;
- d. pelaksanaan pendaftaran, pengklasifikasian dan pemeriksaan penanaman modal sesuai peraturan yang berlaku;
- e. pengevaluasian pelaksanaan penanaman modal sesuai peraturan yang berlaku;
- f. pengkoordinasian dan pengkajian data potensi unggulan daerah dalam penanaman modal.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
Pasal 18

Bidang Penanaman modal terdiri dari:
- a. Sub Bidang Pengendalian dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- b. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pengendalian dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas pokok penyusunan program kerja dan pelaksanaan yang terkait dengan pengendalian dan pengembangan iklim penanaman modal, pelaksanaan pengkajian potensi daerah untuk investasi dan penanaman modal daerah.
- (2) Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal mempunyai tugas pokok penyusunan program kerja dan pelaksanaan promosi sumber daya untuk investasi dan kerjasama penanaman modal daerah.
Bagian Ketujuh Tim Teknis
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
Pasal 20

- (1) Tim Teknis Pelayanan Perijinan melaksanakan tugas menerima, meneliti, memilah, mengklasifikasi berkas permohonan perijinan, melaksanakan koordinasi dengan tim teknis terkait dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan perijinan sesuai program, prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tim Teknis Pelayanan Non Perijinan melaksanakan tugas meneliti, memilah, mengklasifikasi berkas permohonan non perijinan, melaksanakan koordinasi dengan tim teknis terkait dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan non perijinan sesuai program, prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Tim Teknis Pelayanan Perijinan Paralel melaksanakan tugas meneliti, memilah, mengklasifikasi berkas permohonan perijinan paralel, melaksanakan koordinasi dengan tim teknis terkait dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan perijinan paralel sesuai program, prosedur dan ketentuan yang berlaku.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 21

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Masing-masing Tim Teknis terdiri dari tenaga teknis SKPD terkait sesuai dengan jenis penanganan perijinan.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang wajib menerapkan konsep koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal serta dengan semua unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal, wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimparigan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal, bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 25

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal, wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 26

Sekretaris dan para Kepala Bidang menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan dan selanjutnya disusun sebagai laporan berkala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 27

Sekretaris dan para Kepala Bidang menyampaikan bahan-bahan perencanaannya kepada Kepala Badan dan selanjutnya oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan diolah dan disusun untuk menjadi program Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi di lingkungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal wajib mengadakan rapat berkala.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 29

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh).
- (2) Dalam hal Kepala Badan dan Sekretaris berhalangan, maka salah seorang Kepala Bidang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh).
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 30

- (1) Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai kewenangan menandatangani perijinan atas nama Walikota berdasarkan pendelegasian wewenang dari Walikota.
- (2) Dalam mempersiapkan rencana, program Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal, senantiasa memelihara hubungan kerja konsultatif dan koordinatif dengan unit kerja terkait yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam melaksanakan rencana serta program Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal mengusahakan keterpaduan antara kepentingan nasional dan daerah, serta antar daerah.
- (4) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal bersama perangkat daerah lainnya senantiasa melaksanakan pembinaan dan pengembangan secara berencana dan terpadu.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.
Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 2013
WALIKOTA BANJARBARU,
H.M. RUZAIDIN Nl9OR
Diundangkan di Banjarb pada tanggal 2013
SEKRETARIS D
BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR