Unknown Unknown Nomor 12 Tahun 2016
Tentang PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
Berlaku: 12 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,
: a. bahwa pedagang kaki lima adalah satu segi kehidupan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah, maka perlu dilakukan pengaturan penataan, pemberdayaan dan pembinaan demi kemajuan usahanya dan mampu menunjang perekonomian masyarakat serta mewujudkan lingkungan Kota Jambi yang tertib, nyaman dan indah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedagang Kaki Lima sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
3. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonnesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3726);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
10. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 607);
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi tahun 2008Nomor 10), sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas peraturan Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi tahun 2015 nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota tahun 20132033 (Lembaran Daerah Kota Jambi tahun 2013 nomor 9).
SALINAN
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI dan
WALIKOTA JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah Pelaku Usaha yang melakukan Usaha Perdagangan barang dan atau jasa dengan menggunakan Sarana Usaha bergerak dan tidak bergerak, menggunakan Prasarana Kota, Fasilitas Sosial, Fasilitas Umum, Lahan, dan bangunan milik Pemerintah dan atau Swasta yang bersifat sementara /tidak tetap.
5. Penataan PKL adalah Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Penetapan Lokasi binaan untuk melakukan Penetapan, Pemindahan, Penertiban dan Penghapusan Lokasi PKL dengan memperlihatkan Kepentingan Umum, Sosial, Estetika, Kesehatan, Ekonomi, Keamanan, Ketertiban, Kebersihan Lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan.
6. Pemberdayaan PKL adalah Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk Penumbuhan Iklim Usaha dan Pengembangan Usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang, baik kuantitas maupun kualitas usahanya.
7. Lokasi PKL adalah Tempat Untuk Menjalankan Usaha PKL yang berada di lahan dan atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan atau Swasta.
8. Lokasi binaan adalah Lokasi yang telah ditetapkan Peruntukkannya bagi PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
9. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disebut TDU, adalah Surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk, sebagai tanda bukti Pendaftaran Usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
10. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kota Jambi.
11. Tim Terpadu adalahTim yang dibentuk oleh Walikota untuk melaksanakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
12. Camat adalah kepala kecamatan sebagai perangkat Daerah Pemerintah Kota Jambi.
13. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai perangkat Daerah Pemerintah Kota Jambi.
14. Fasilitas Umum adalah Lahan, Jalan, Trotoar, Pelataran dan Peralatan atau Perlengkapan yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

- (1) Walikota wajib melakukan Pembinaan, Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Pembinaan, Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi:
- a. pendataan;
- b. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal;
- c. fasilitas akses permodalan;
- d. penguatan kelembagaan;
- e. pembinaan dan bimbingan teknis;
- f. fasilitas kejasama antar daerah; dan
- g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.
BAB II - RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
Pasal 3

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
BAB II - RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
Pasal 4

Tujuan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah :
- a. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. Menumbuhkan dan Mengembangkan Kemampuan Usaha PKL menjadi Usaha Ekonomi, Mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.
BAB III - PENATAAN PKL
Pasal 5

- (1) Penataan Pedagang Kaki Lima dilakukan oleh Walikota melalui tim terpadu atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam melaksanakan Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL;
- d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
- e. peremajaan lokasi PKL.
Bagian Kedua
Pendataan PKL
BAB III - PENATAAN PKL
Pasal 6

- (1) Walikota melalui Camat melakukan Pendataan PKL sebagaimana dimaksudkan dalamPasal 5 ayat (2) huruf a.
- (2) Tahapan dalam melakukan Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat kelurahan dan atau Pengelola Pasar dengan cara:
- a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
- b. memetakan lokasi;dan
- c. melakukan validasi / pemutakhiran data.
BAB III - PENATAAN PKL
Pasal 7

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan berdasarkan :
- a. Identitas PKL;
- b. Lokasi PKL;
- c. JenisTempat Usaha;
- d. Bidang Usaha; dan
- e. Modal Usaha.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk Penataan dan Pemberdayaan PKL.
BAB III - PENATAAN PKL
Pasal 8

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas Lokasi PKL sesuai peruntukannya dan Lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.
BAB III - PENATAAN PKL
Pasal 9

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 terdiri :
- a. Lokasi Binaan PKL yang bersifat Permanen; dan
- b. Lokasi Binaan PKL yang bersifat Sementara.
- (2) Lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan lokasi bukan peruntukkan tempat berusaha PKL.
BAB III - PENATAAN PKL
Pasal 10

- (1) Lokasi Binaan PKL yang bersifat Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan lokasi Binaan yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai Tempat Usaha.
- (2) Lokasi Binaan PKL yang bersifat Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan lokasi Binaan tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut Lokasi BinaanPKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dalamPeraturan Walikota.
BAB III - PENATAAN PKL
Pasal 11

Jenis Tempat Usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.
BAB III - PENATAAN PKL
Pasal 12

- (1) Jenis Tempat Usaha tidak bergerak sebagaimana dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut:
- a. gelaran;
- b. Lesehan;
- c. Tenda; dan
- d. Selter.
- (2) Jenis Tempat Usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut :
- a. tidak bermotor; dan
- b. bermotor.
BAB III - PENATAAN PKL
Pasal 13

- (1) Jenis Tempat Usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a antara lain Gerobak beroda dan Sepeda,
- (2) JenisTempat Usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)
3. huruf b terdiri atas :
- a. kendaraan bermotor roda dua;
- b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
- c. kendaraan bermotor roda empat atau lebih.
BAB III - PENATAAN PKL
Pasal 14

Bidang Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d misalnya :
- a. kuliner;.
- b. kerajinan;.
- c. tanaman hias;.
- d. burung;.
- e. ikan hias;.
- f. baju, sepatu, tas accesoris pakaian;
- g. mainan anak-anak;
- h. barang antik; dan
- i. usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan.
Bagian Ketiga
Pendaftaran PKL
BAB III - PENATAAN PKL
Pasal 15

- (1) Walikota melalui Camat melakukan Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh camat bersama dengan lurah.
- (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.
BAB III - PENATAAN PKL
Pasal 16

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori yaitu PKL lama dan PKL baru.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada Camat.
BAB III - PENATAAN PKL
Pasal 17

- (1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 16 ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut :
- a. PKL yang pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya dan atau;dan
- b. PKL yang pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara.
- (2) PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan Re-lokasi.
BAB III - PENATAAN PKL
Pasal 18

- (1) PKL katagori baru sebagimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah melalui Camat.
BAB III - PENATAAN PKL
Pasal 19

Tata Cara Pendaftaran Usaha bagi PKL meliputi :
- a. Permohonan Tanda Daftar Usaha;
- b. Penerbitan Tanda Daftar Usaha;
- c. Perpanjangan Tanda Daftar Usaha; dan
- d. Pencabutan dan tidak berlakunya.
BAB III - PENATAAN PKL
Pasal 20

- (1) Setiap PKL Wajib Memiliki TDU.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengajukan permohonan TDU kepada walikota melalui Camat.
- (3) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Foto Copy KartuTanda Penduduk dan KK Kota Jambi;
- b. pas foto terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar
- c. mengisi formulir yang memuat tentang ;
1. nama;
2. alamat / tempat tinggal / lama tinggal;
3. bidang usaha yang dimohon;
4. tempat usaha yang dimohon;
5. waktu usaha;
6. perlengkapan yang digunakan; dan
7. jumlah modal usaha.
- d. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha.
- e. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum;
- f. mengisi Formulir Surat Pernyataan yang memuat :
1. tidak memperdagangkan barang ilegal;
2. tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
3. tidak memindah tangankan TDU kepada pihak lain;
4. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan fungsinya, lokasi usaha tidak ditempati selama 1(satu) bulan atau lebih serta setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.
- (4) Permohonan TDU bagi PKL yang menggunakan jenis tempat usaha kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha harus bernomor polisi Daerah Kota Jambi.
BAB III - PENATAAN PKL
Pasal 21

- (1) Camat mendistribusikan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f kepada lurah dan atau Pengelola Pasar.
- (2) PKL yang akan mendaftarkan usahanya meminta formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada lurah dan atau Pengelola Pasar.
BAB III - PENATAAN PKL
Pasal 22

- (1) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran PKL.
- (2) Berkas Pendaftaran PKL yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar penerbitan TDU.
BAB III - PENATAAN PKL
Pasal 23

- (1) Walikota melalui Camat menerbitkan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b.
- (2) Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
- a. TDU diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap;
- b. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan / atau1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak;
- c. TDU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha; dan
- d. Penerbitan TDU tidak dipungut biaya.
BAB III - PENATAAN PKL
Pasal 24

- (1) Dalam Hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, Walikota melalui Camat menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU.
- (2) Surat Penolakan Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan penolakan.
- (3) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf a.
BAB III - PENATAAN PKL
Pasal 25

- (1) Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU.
- (2) Permohonan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Camat.
BAB III - PENATAAN PKL
Pasal 26

- (1) Walikota melalui camat dapat melakukan pencabutan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d.
- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
- a. Pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat didalam surat pendaftaran;dan
- b. Lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
- (3) Tidak berlakunya TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d apabila :
- a. pemegang TDU meninggal dunia;
- b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU;
- c. pemegang TDU pindah lokasi usaha ;
- d. PKL tidak memperpanjang TDU; dan
- e. TDU dipindah tangankan ke pihak lain.
- (4) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana pada ayat (3) huruf a, maka suami, istri dan /atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan TDU sebagaimana dimaksud`pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
BAB III - PENATAAN PKL
Pasal 27

PKL mempunyai hak antara lain :
- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha dilokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha dilokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervise, dan pendampingan dalam pengembagan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.
BAB III - PENATAAN PKL
Pasal 28

PKL mempunyai kewajiban antara lain :
- a. mematuhi ketentuan Produk hukum Daerah;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah; dan
- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL;dan
- h. Membayar Retribusi.
BAB III - PENATAAN PKL
Pasal 29

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. melakukan kegiatan usahanya diruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan merubah fungsi fasilitas yang ada ditempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan /atau ditentukan Walikota melalui Camat;
- c. menempati lahan atau lokasi dan /atau memindah tangankan TDU, PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Camat;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan / atau memindah tangankan TDU PKL, tanpa sepengetahuan dan izinCamat;
- e. menelantarkan dan /atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha dan /atau memperdagangkan barang illegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau merubah bentuk fasilitas umum dan/atau bangunan disekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan, trotoar dan jembatan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang ditempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara dan trotoar;
- j. memperjual belikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lain; dan
- k. Menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal.
Bagian Keempat Penetapan Lokasi PKL
BAB III - PENATAAN PKL
Pasal 30

- (1) Walikota menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukkannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan umum, sosial, dan budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kota.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Lokasi yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenailokasi binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
BAB III - PENATAAN PKL
Pasal 31

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), terdiriatas:
- a. Lokasi permanen, dan
- b. Lokasi sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesabilitas dan sarana prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.
- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi produksi unggulan daerah.
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenailokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan walikota
Bagian Kelima Pemindahan PKL dan Penghapusan PKL
BAB III - PENATAAN PKL
Pasal 32

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ketempat/ruang yang sesuai peruntukkannya.
- (2) Penghapusan lokasi tempat usaha PKL yang telah dipindahkan, ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukkannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut, Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.
Bagian Keenam Peremajaan LokasiPKL
BAB III - PENATAAN PKL
Pasal 33

- (1) Pemerintah Kota dapat melakukan Peremajaan Lokasi PKL pada Lokasi Binaan;
- (2) Peremajaan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi sarana, prasarana dan kepentingan kota.
Bagian Ketujuh Larangan Bertransaksi
BAB III - PENATAAN PKL
Pasal 34

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL;
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.
BAB IV - PEMBERDAYAAN PKL
Pasal 35

Walikota melalui Tim Terpadu melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) antara lain melalui :
- a. peningkatan kemampuan berusaha;
- b. memfasilitasi akses permodalan;
- c. memfasilitasi sarana dagang;
- d. penguatan kelembagaan;
- e. memfasilitasi Peningkatan produksi;
- f. pengolahan Pengembangan Jaringan dan promosi; dan
- g. pembinaan dan bimbingan teknis
BAB IV - PEMBERDAYAAN PKL
Pasal 36

- (1) Walikota melalui Tim Terpadu melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 antara lain dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau bentuk kemitraan.
- (2) Pemberdayaaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.;
- (3) Bentuk kemitraan dengan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. Penataan, Peremajaan Tempat Usaha PKL;
- b. Peningkatan Berwira usaha melalui bimbingan, pelatihan, dan bantuan permodalan;
- c. Promosi usaha dan event pada lokasi binaan;dan
- d. Berperan aktif dalam penataan PKL dikawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.
BAB V - TIM TERPADU PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL
Pasal 37

- (1) Pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL sebagimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 35 dibantu oleh tim terpadu penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Struktur Organisasi tim terpadu penataan dan pemberdayaan PKL sebagiamana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota.
- (3) Keanggotaan Tim terpadu penataan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Walikota yang berunsurkan kepala satuan kerja perangkat daerah, pelaku usaha dan asosiasi terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Struktur organisasi Tim terpadu penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur dengan Peraturan Walikota.
BAB V - TIM TERPADU PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL
Pasal 38

Tim terpadu penataan dan pemberdayaan PKL bertugas :
- a. menyusun kebijakan dan program dalampembinaan PKL yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ;
- b. merekomendasikan lokasi dan atau kawasan tempat berusaha PKL;
- c. mengembangkan kerja sama dengan kabupaten/kota lainnya;
- d. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha; dan
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan PKL.
BAB VI - MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 39

- (1) Walikota melalui tim terpadu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL;
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (1) Walikota menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal bina pembangunan daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat akhir bulan Februari tahun berikut nya.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 42

Walikota melakukan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh SKPD.
BAB VIII - PENDANAAN
Pasal 43

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi, Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 28 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan TDU dan/atau denda paling banyak sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 29 dikenakan sanksi adminsitratif berupa pencabutan TDU dan/atau denda paling banyak sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 34 dikenakan sanksi adminsitratif berupa denda paling banyak sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 45

- (1) Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dikenakan sanksi penghentian kegiatan dan pembongkaran.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran 1 sampai dengan surat teguran ke 3 dengan masing-masing rentang waktu 7 hari kerja tentang penghentian kegiatan usaha.
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalamPasal 44 dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Jambi nomor 5 tahun 2006 tentang Pedagang Kaki Lima dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Jambi.
Ditetapkan di Jambi pada tangga, 14 September 2016
WALIKOTA JAMBI, ttd
SYARIF FASHA
Diundangkan di Kota Jambi pada tanggal, 14 September 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,
DARU PRATOMO
LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI (12/2016)
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI