PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
Berlaku: 2 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR Z2 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap Penyelenggara Negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- . bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian b. hukum bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemeriksaan terhadap kekayaannya dalam rangka mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme perlu mengaturnya dalam Peraturan Walikota,
- . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto.
21. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19):
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851):
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), 3.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 ), 4.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 5.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592), 6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135), 7.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310), 8.
- Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, 9.
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42),
- li. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11),
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14),
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Sawahlunto,
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah,
3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto, 3.
4. . Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi 4. eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto yang berbentuk Perseroan Terbatas maupun Perusahaan Daerah, 5.
6. . Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi 6. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. 7.
8. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK. 8.
9. . Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Walikota untuk 9. menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
10. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.
11. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK
12. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
13. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN dilingkungan instansinya.
14. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya.
BAB II - WAJIB LAPOR
Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto terdiri dari :
- a. Walikota Sawahlunto,
- b. Wakil Walikota Sawahlunto,
- c. Pejabat Struktural Eselon II dan atau III,
- d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),
- e. Pejabat Fungsional Auditor,
- f. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah,
- g. Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP),
- h. Pejabat yang mengeluarkan perizinan,
- i. Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada BUMD, dan
- j. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.
- (3) Penyelenggara Negara wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB III - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 3

- Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN seperti yang dimaksud pada Pasal 2 kepada KPK yaitu pada saat : (1
- Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali a. menjabat,
- b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa Jabatan atau Pensiun, atau
- Cc. Berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan 3 pertama /pengangkatan kembali / berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara.
BAB III - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 4

- Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut : (1
- a. bagi wajib LHKPN yang baru diangkat atau wajib LHKPN yang pensiun maka pelaporan harta kekayaan dilakukan dengan menggunakan Formulir LHKPN yang baru untuk kemudian disampaikan kepada KPK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengangkatan atau pension,
- bagi wajib LHKPN yang sudah pernah menyampaikan LHKPN baik Model KPK-A maupun Model KPK-B dan mengalami perubahan jabatan atau terkena kewajiban update 2 (dua) tahunan maka harta kekayaan yang dilaporkan adalah posisi per 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 dan diserahkan kepada KPK paling lambat 31 (tiga puluh satu) Maret 2018, b.
- Petunjuk teknis pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat dilihat dan diunduh pada www.elhkpn.kpk.go.id
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
- a. melalui Aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id , atau
- b. mengisi Formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN baik secara langsung di kantor KPK atau melalui Pos dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data.
- (3) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.
BAB III - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
BAB IV - PENGELOLA LHKPN
Pasal 6

- Untuk mengelola dan mengoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN, (1
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- Walikota ,
- a. Pengarah
- b. Koordinator
-
Sekretaris Daerah ,
- c.
- Ketua :
Inspektur Daerah ,
- d. Wakil Ketua :
Kepala BKP SDM,
- e. Anggota
-
- Kepala Bagian Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah
- (3) Tim Pengelola LHKPN dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim.
- (4) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai susunan :
keanggotaan sebagai berikut
- a. Sekretaris Inspektorat
- b. Kasubag Keuangan, Program dan Pelaporan Inspektorat : Sekretaris merangkap anggota ,
3. : Ketua merangkap anggota :
- c. Inspektur Wilayah1
5. : Anggota:
- d. Inspektur Wilayah II
7. : Anggota,
- e. Staf / Fungsional Umum Inspektorat : Operator Admin Instansi
9. Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (5)
BAB IV - PENGELOLA LHKPN
Pasal 7

- (1) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi serta bertanggungjawab terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi eLHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id.
- b. Menetapkan wajib lapor bagi Penyelenggara Negara, pejabat setingkat eselon II dan eselon III, pejabat Negara yang memangku jabatan strategis dan rawan KKN, para pengelola anggaran dan panitia pengadaan,
4. Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan yang wajib LHKPN,
5. Melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendorong kepatuhan pelaporan eLHKPN, d.
6. Memberikan sanksi atas ketidakpatuhan dan ketidakbenaran pelaporan LHKPN. e.
- (2) Sekretariat Tim bertugas sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan data kepegawaian dan data jabatan yang wajib LHKPN,
- b. Melakukan pemutakhiran data ke dalam aplikasi e-LHKPN,
10. Cc. ## BAB V SANKSI
BAB IV - PENGELOLA LHKPN
Pasal 9

- (1) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, dan/atau 3
- b. Pembebasan dari jabatan
BAB V - TATA CARA PENJATUHAN SANKSI
Pasal 10

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
- a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masingmasing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan, 3 1
- b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kota Sawahlunto sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penjatuhan sanksi terhadap Wajib LHKPN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Walikota.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan mengundangkan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.
Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal Z Mei 2017
WALIKOTA SAWAHLUNTO,
SU
ALI
Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal Z Mei 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO , ROV. ABDAMS
BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2017 NOMOR 22