Unknown Unknown Nomor : Tahun 2011
Tentang PERIZINAN TERTENTl'
Berlaku: 6 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Mengingat
- b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Tertentu.
1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
2. Undang-Undang Nomor 7 Ort T ahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom KabupatenKabupaten didalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274 );
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeriruahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
•
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
2. I 0. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kit.ab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Norn or 17 T ahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3330);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERO ANG TENT ANG PERIZINAN TERTENTU Menetapkan
BABI KETENTUAN UMUM
BAB II - PERIZINAN TERTENTU
Pasal 2

- (I) Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintahan Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang sumber daya alam, barang, parasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (2) Jenis Perizinan tertentu antara lain : Izin Mend.irikan Bangunan, Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Izin Gangguan, Izin Trayek
dan Izin Usaha Angkutan, Izin Usaha Perikanan, lzin Usaha Peternakan, lzin Peruntukan Penggunaan T anah, Izin Reklame, dan Izin Usaha lndustri.
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 3

- (I) Setiap orang pribadi atau badan sebelwn melaksanakan pembangunan bangunan atau menambah bangunan, prasarana bangunan, renovasi bangunan, dan/ atau bangunan lainnya yang tidak dapat dihitung luasnya, perubahan/revisi lzin Mendirikan Bangunan dan/atau perubahan fungsi Izin Mendirikan Bangunan, Balik nama surat Izin Mendirikan Bangunan, pemecahan Izin Mendirikan Bangunan dan pembuatan duplikat!Photo copy lzin Mendirikan Bangunan sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan yang hilang atau rusak., dan penyediaan plank Izin Mendirikan Bangunan harus memiliki !MB dari Bupati dengan lebih dahulu mengajukan pennohonan.
- (2) Setiap bangunan yang telah terbangun karena keadaan tertentu belwn rnemiliki IMB diharuskan rnemiliki !MB dari Bupati.
- (3) Pennohonan Izin Mendirikan Bangunan merupakan pennohonan dari setiap orang pribadi atau badan dilengkapi syarat-syarat pennohonan kepada Bupati untuk menclapatkan izin.
- (4) lzin Mendirikan Bangunan merupakan izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan atau menambah bangunan dan/atau sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) di atas dengan tujuan agar desain, 'pelaksanaan pembangunan, dan bangunan yang dimaksud sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang di tetapkan, dan sesuai dengan syarat-syarat keselarnatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
\_
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 4

Dikecualikan dari kewajiban merniliki lzin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam hal pekerjaan :
- a. Pemeliharaan bangunan;
- b. Membuat lubang-lubang ventilasi yang luasnya tidak lebih dari 0,60 (nol koma enam puluh) meter persegi, dengan sisi mendatar terpanjang tidak lebih dari 2 (dua) meter;
- c. Bangunan tidak pennanen untuk perneliharaan binatang-binatang jinak atau tanaman, dengan syarat ditempatkan di belakang garis sempadan bangunan dengan luas tidak lebih dari 5 (lima) meter persegi dan tinggi tidak lebih dari 2,50 (dua koma lima puluh) meter.
Bagian Kesatu
- (1) Sebelum mengajukan pennohonan Izin Mendirikan Bangunan (!MB), pemohon harus rneminta keterangan tentang arahan perencanaan kepada Kepala Dinas, yaitu rencana-rencana yang berkaitan dengan kegiatan mendirikan atau mengubah bangunan dan/atau sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (I) di atas, yang meliputi :
- a. F ungsi bangunan yang dapat dibangun pada lokasi yang bersangkutan;
- b. Ketinggian maksimum bangunan yang diizinkan;
- c. Jumlah lantai/lapis bangunan diatas/dibawah permukaan tanah yang diizinkan;
- d. Garis sempadan dan jarak bebas bangunan yang diizinkan;
- e. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diizinkan;
- f. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang diizinkan;
- g. Koefisien Daerah Hijau (KDH) yang diizinkan;
- h. Persyaratan-persyaratan fasilitas umurn, fasilitas sosial dan utilitas;
1. Persyaratan-persyaratan bangunan;
- J. Persyaratan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bangunan;
- k. Hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Kepala Dinas memberikan keterangan tentang arahan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dalam bentuk Advis Perencanaan (AP).
- (2) Advis Perencanaan (AP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan dasar bagi Pemohon lzin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk menyusun rencana teknis bangunan.
Bagian Kedua Pennobonan lzin Mendirikan Bangunan Passi 6
- (I) Pennohonan Izin Mendirikan Bangunan diajukan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas dengan mengisi fonnulir yang disediakan untuk itu, dengan melarnpirkan syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Persyaratan Administrasi, berupa :
- a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
- b. Photo copy pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir dikecualikan yang berdiri di atas tanah milik pemerintah maupun pemerintah daerah;
- c. Asli surat kuasa, akte perusahaan, swat keputusan instansi, bagi pemohon Izin Mendirikan Bangunan yang dimiliki oleh badan/lembaga,
- d. Surat-surat tanah, berupa:
1. Photo copy sertifikat tanah yang dilegalisir oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Notaris;
11. Photo copy akte jual beli, dengan ketentuan akte yang dikeluarkan oleh Notaris dilegalisir oleh Notaris, akte yang dikeluarkan oleh Camat dilegalisir oleh Carnat pada tempat lokasi tanah, untuk Photo copy Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dibuat oleh Kepala Desa dilegalisir oleh Kepala Desa pada tempat lokasi tanah;
- ui. Asli surat perjanjian atau persetujuan pemanfaatan atau pemakaian tanah khusus untuk pembangunan antara pemohon Izin Mendirikan Bangunan dengan pemilik tanah dalam hal tanah bukan milik pemohon izin mendirika.n bangunan;
- iv. Asli rekomendasi dari Bank untuk tanah yang sedang diagunkan.
- e. Asli surat tidak silang sengketa yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa untuk tanah yang belum memiliki sertifikat;
- f. Rekomendasi dari Camat yang bersangkutan berkaitan dengan kondisi lapangan/exciting;
- g. Rekomendasi dari instansi terkait untuk bangunan-bangunan dengan fungsi keagamaan, sosial budaya serta bangunanbangunan dimana pada lokasinya terdapat prasarana dan sarana pelayanan kepentingan umum;
- h. Surat pernyataan kesanggupan menanggung resiko konstruksi;
1. Photo copy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
- J. Melampirkan dokumen AMDAL atau UKIJUPL sesuai dengan ketentuan yang mewajibkan untuk itu;
- k. Khusus bangunan industri, gudang dan bangunan usaha peternakan melampirkan persetujuan tertulis dari tetangga atau masyarakat yang berdekatan clan berada disekitar lokasi diketahui/dilegalisasi oleh Lurah/K.epala Desa setempat.
Persyaratan teknis, berupa :
- I . Rencana teknis, yang meliputi :
1. Gambar denahlsite plan, termasuk rencana fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk pembangunan berskala kawasan;
- n. Garnbar arsitektur;
- iii. Garnbar sistem struktur;
- rv. Garnbar sistem utilitas (rnekanikal dan elektrikal);
- v. Garnbar sistem pencegahan dan penanggulangan kebaka. an;
- VJ. Gambar sistem sanitasi;
- v11. Gambar sistem drainase;
V111.
- Perhitungan struktur untuk bangunan 3 (tiga) lantai atau lebih dan/atau bentang struktur lebih dari 6 (enam) meter, yang digunakan bukan untuk kepentingan umurn, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh pejabat yang berwenang;
- ix. Perhitungan struktur untuk bangunan 2 (dua) lantai atau lebih dan/atau bentang struktur lebih dari 6 (enam) meter, yang digunakan untuk kepentingan umum dan disertai dengan hasil penyelidikan tanah yang dibuat oleh konsultan perencana dan disetujui oleh pejabat yang berwenang;
2. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk bangunan-bangunan rnenara, tangki dan gapura/tugu dan bangunan-bangunan lainnya yang tidak dapat dihitung luasnya yang harus disetujui oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pennohonan Izin Mendirikan Bangunan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam ayat (I) pasal ini diata; dapat diterima dan kepada pernohon diberikan tanda bukti penerimaan pennohonan.
- (3) Proses Pemeriksaan dan penelitian/pengkajian dokumen administratif dan dokumen rencana teknis dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 25 hari kerja terhitung sejak penerimaan surat pennohonan IMB clan kelengkapan dokumen administratif clan dokumen rencana teknis telah memenuhi persyaratan kelengkapan.
- (4) Dokumen administrasi dan/atau dokumen rencana teknis yang belum memenuhi persyaratan kelengkapan, dikernbalikan kepada pemohon untuk dilengkapildiperbaiki.
- (5) Hasil proses pemeriksaaan clan penelitian/pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan diberikan persetujuan dokumen rencana teknis dari Kepala Dinas.
- (6) lzin Mendirikan bangunan diterbitkan dalarn jangka waktu paling larnbat 25 hari kerja sejak diberikannya persetujuan dokumen rencana teknis dari Kepala Dinas.
7
Permohonan lzin Mendirikan Bangunan (IMB) ditolak apabila :
- a. Tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- b. Bertentangan dengan ketentuan tata ruang;
- c. Mengganggu/merusak keseimbangan lingkungan;
- d. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Permohonan lzin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat ditunda apabila sedang dilakukan proses perubahan rencana tata ruang pada lokasi yang dimohonkan.
Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan membangun apabila :
- a. Tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat lebih lanjut dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 10

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat dicabut oleh Bupati apabila :
- a. Melanggar ketentuan izin yang diberikan;
- b. Dikemudian hari diketahui bahwa salah satu atau beberapa syarat untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dimaksud tidak benar keabsahannya;
- b. Salah satu atau beberapa Rekomendasi untuk memperoleh !MB dicabut atau dibatalkan oleh instansi yang mengeluarkan;
- c. Salah satu atau beberapa syarat untuk memperoleh !MB dibatalkan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- d. Pengerjaan bangunan yang dimaksud dalam Izin Mendirik.an Bangunan (IMB) tidak dimulai dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal izin diberikan;
- e. Pengerjaan bangunan terhenti selama 3 (tiga) bulan dan temyata tidak akan dilanjutkan.
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 11

lzin Mendirikan Bangunan (IMB) dibatalkan apabila Pemohon, setelah diberi peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan, tidak mengambil izin yang telah diterbitkan.
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 12

- t l J lzin Mendirikan Bangunan (lMB) dapat dirubah/direvisi jika terdapat perubahan rencana teknis pada saat pembangunan sesuai lzin mendirikan Bangunan yang telah diberikan.
- (2) Perubahan/revisi Izin Mendirikan Bangunan, perubahan fungsi Izin Mendirikan Bangunan, Balik nama surat lzin Mendirik.an Bangunan, pemecahan lzin Mendirikan Bangunan dan pembuatan duplikat!Photo copy Izin Mendirikan Bangunan sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan yang hilang atau rusak harus melalui permobonan baru.
Pekerjaan mendirikan bangunan dapat dimulai setelah Izin Mendirikan Bangunan diberikan oleh Bupati.
::
Passi 14
- (1) Sebelum kegiatan mendirikan bangunan dilaksanakan, pernilik bangunan harus membatasi halaman dengan pagar pengaman setinggi minimal 2 (dua) meter, dengan memperhatikan keamanan dan keserasian lingkungan sekelilingnya.
- (2) Untuk kegiatan mendirikan bangunan yang pelaksanaanya dapat mengganggu keamanan pejalan kaki, maka pada pagar yang berbatasan dengan trotoar harus dibuat konstruksi pengaman yang melindungi -pajalan kaki.
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 15

Pemegang Izin mendirikan Bangunan diwajibkan :
- a. Memberitahukan kepada Kepala Dinas bahwa pekerjaan mendirikan bangunan akan dilaksanakan;
- b. Memperlihatkan Izin Mendirikan Bangunan serta kelengkapannya pada petugas yang ditunjuk;
- c. Mernasang plank petunjuk lzin Mendirikan Bangunan di lokasi:
- d. Membantu terlaksananya pemeriksaan bangunan;
- e. Memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas bahwa pekerjaan rnendirikan bangunan telah selesai dilaksanakan.
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 16

Setiap kegiatan mendirikan bangunan, termasuk pekerjaan instalasi dan perlengkapan bangunan, harus rnemperhatikan dan melaksanakan ketentuanketentuan tentang :
- a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. Kebersihan dan keserasian lingkungan;
- c. Keamanan dan kesehatan terhadap lingkungan disekitamya;
- d. Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
Bagiao Kelima Fungsi Banguoao
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 17

- (I) Fungsi bangunan meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya serta fungsi khusus.
- (2) Bangunan gedung fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bangunan gedung dengan fungsi utama sebaga.i tempat manusia tinggal meliputi bangunan untuk ternpat tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara.
- (3) Bangunan gedung fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) merupakan bangunan gedung dengan fungsi utama sebagai tern pat manusia melakukan ibadah meliputi mesjid, gereja, pura, wihara dan kelenteng.
- ( 4) Bangunan gedung fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) merupakan bangunan gedung dengan fungsi utama sebaga.i tempat manusia melakukan kegiatan usaha yang meliputi :
- a. Bangunan perkantoran : perkantoran pemerintah, perkantoran niaga dan sejenisnya;
- b. Bangunan perdagangan : pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, mal, dan sejenisnya;
- c. Bangunan perindustrian : industri kecil, industri sedang, industri besar/berat;
- b. Bangunan perhotelan : hotel, motel, hostel, penginapan, dan sejenisnya;
- c. Bangunan terminal : stasiun kereta api, terminal bus, terminal udara, halte bus, pelabuhan taut; dan
- d. Bangunan tempat penyimpanan: gudang, gedung tempat parkir, dan sejenisnya. 1
- (5) Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) merupakan bangunan gedung dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi :
- a. Bangunan pelayanan pendidikan : sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah lanjutan, sekolah tinggi/universitas, sekolah luar biasa;
- b. Bangunan pelayanan kesehatan : puskesmas, poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit;
- c. Bangunan kebudayaan : museum, gedung kesenian, dan sejenisnya;
- d. Bangunan laboratorium;
- e. Bangunan pelayanan umum : stadion, hall untuk kepentingan olah raga, dan sejenisnya.
5. ( 6) Bangunan gedung fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (]) merupakan bangunan gedung dengan fungsi utama yang mempunyai :
- a. Tingkat kerahasiaan tinggi : bangunan kerniliteran, dan sejenisnya;
- b. Tingkat resiko bahaya tinggi : bangunan reaktor nuklir, dan sejenisnya;
- (7) Satu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi.
Bagian Keenam Klasifikasi Bangunan
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 18

- ( 1) Klasifikasi bangunan berdasarkan tingkat kompleksitas meliputi :
- a. Bangunan sederhana;
- b. Bangunan tidak sederhana;
- c. Bangunan khusus.
- (2) Klasifikasi bangunan berdasarkan tingkat pennanensi meliputi :
- a. Bangunan pennanen;
- b. Bangunan semi permanen;
- c. Bangunan darurat atau sernentara.
Klasifikasi bangunan berdasarkan lokasi rneliputi :
- a. Bangunan di lokasi padat;
- b. Bangunan di lokasi sedang;
- b. Bangunan di lokasi renggang.
KJasifikasi bangunan berdasarkan ketinggian meliputi:
- a Bangunan bertingkat tinggi dengan jumlah lantai lebih dari 8 (delapan) lantai;
- b. Bangunan bertingkat sedang dengan jwnlah lantai 5 (lima) lantai sampai dengan 8 (delapan) lantai;
- c. Bangunan bertingkat rendah dengan jumlah lantai sampai dengan 4 ( empat) lantai.
Klasifikasi bangunan berdasarkan kepemilikan meliputi :
- a. Bangunan milik negara;
- b. Bangunan milik yayasan;
- c. Bangunan milik perorangan;
- c. Bangunan badan usaha swasta.
Klasifikasi bangunan berdasarkan resiko kebakaran meliputi :
- a. Bangunan dengan resiko kebakaran rendah;
- b. Bangunan dengan resiko kebakaran sedang;
- c. Bangunan dengan resiko kebakaran tinggi.
Klasifikasi bangunan berdasarkan zona gempa meliputi :
- a. Bangunan di Zona I/Minor;
- b. Bangunan di Zona II/Minor;
- c. Bangunan di Zona llllsedang;
- d. Bangunan di Zona IV /sedang;
- d. Bangunan di Zona V/Kuat;
- e. Bangunan di Zona Vl/Kuat.
- ( 1) Jenis Prasarana Bangunan terdiri dari konstruksi pembatas/penahan/pengaman, konstruksi penanda masuk lokasi, konstruksi perkerasan, konstruksi penghubung, konstruksi kolam/reservoir bawah tanah, konstruksi menara non telekomunikasi, konstruksi monwnen, konstruksi instalasi/gardu, konstruksi reklarne/papan nama.
- (2) .Jenis prasarana bangunan yang tennasuk dalam konstruksi pembatas/penahan/pengarnan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) meliputi pagar, tanggul/retaining wall dan turap batas kavling/persil.
- (3) Jenis prasarana bangunan yang tennasuk dalam konstruksi penanda masuk lokasi sebagaimana dimaksud dalarn ayat (I) meliputi gapura, gerbang, dan jalan,
- (4) Jenis prasarana bangunan yang termasuk dalam konstruksi perkerasan sebagaimana dirnaksud dalam ayat (I) meliputi jalan, Japangan parkir, lapangan upacara, Iapangan olahraga terbuka.
- (5) Jenis prasarana bangunan yang tennasuk dalam konstruksi penghubung sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) meliputi jembatan dan box culvert.
- (6) Jenis prasarana bangunan yang tennasuk dalam konstruksi kolarn/reservoir bawah tanah sebagaimana dirnaksud dalam ayat (I) meliputi kolarn renang, kolam pengolahan air, dan reservoir di bawah tanah.
- (7) Jenis prasarana bangunan yang tennasuk dalam konstruksi menara non telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) meliputimenara antena, menara reservoir, dan cerobong.
- (8) Jenis prasarana bangunan yang termasuk dalam konstruksi monumen scbagairnana dirnaksud dalarn ayat (1) meliputi tugu dan patung.
- (9) Jenis prasarana bangunan yang termasuk dalam konstruksi instalasi/gardu sebagaimana dimaksud dalarn ayat ( 1) meliputi instalasi listrik, instalasi telepon/komunikasi, dan instalasi pengolahan.
9. ( 10) Jenis prasarana bangunan yang tennasuk dalam konstruksi reklame/papan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) meliputi billboard, papan iklan, dan papan nama (berdiri atau berupa tembok pagar).
Waktu penggunaan bangunan meliputi :
- a. Sementara jangka pendek, dengan masa pemanf aatan sementara, maksimum 6 (enam) bulan;
- b. Sementara jangka menengah, dengan masa pemanf aatan sementara, maksirnurn 3 (tiga) tahun;
- c. Tetap, dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun.
Bagian Kesembilan Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungsn
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 21

- (I) Persyaratan tata bangunan meliputi peruntukan lokasi dan intensitas bangunan.
- (2) Intensitas bangunan pada kawasan yang akan dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi kepadatan, ketinggian dan jarak bebas/sempadan bangunan.
- (3) Kepadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Daerah Hijau (KDH).
- (I) KDB ditentukan dengan mempertimbangkan perkembangan kawasan, kebijaksanaan intensitas pernbangunan, daya dukung lahan/lingkungan, serta keseimbangan dan keserasian lingkungan.
- (2) Besarnya KDB sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disesuaikan dengan ketentuan tata ruang.
- (3) Besarnya KDB untuk setiap bangunan, apabila tidak ditentukan lain dalam ketentuan tata ruang, ditentukan maksimum sebesar 70%.
- (4) Besarnya KDB untuk bangunan dengan fungsi industri termasuk pergudangan, apabila tidak ditentukan lain dalam ketentuan tata ruang, ditentukan maksimum sebesar 60%.
- (5) Bupati, atas dasar pertimbangan Kepala Dinas, dapat memberikan dispensasi penambahan intensitas, dengan ketentuan penambahan intensitas tersebut kurang dari I 00/o (sepuluh per seratus) dari yang ditetapkan dalam ketentuan tata ruang dan tidak berkaitan dengan perubahan pemanfaatan lahan sebelumnya serta perubahan ketentuan teknis lainnya.
- (6) Proses teknis dan prosedur pemberian dispensasi penambahan intensitas sebagaimana disebut.kan pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (1) KLB ditentukan . dengan mempertimbangkan daya dukung lahan/lingkungan, keseimbangan dan keserasian lingkungan, serta keselamatan clan kenyamanan bangunan.
- (2) Luas Lantai bangunan dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom.
- (3) Besarnya KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan tata ruang.
- (1) KDH ditentukan dengan mempertimbangkan daya dukung lahan/lingkungan, serta keseimbangan dan keserasian lingkungan.
- (2) Besarnya KOH ditetapkan sesuai dengan peruntukan dalam ketentuan tata ruang.
- (3) KDH minimal 10% pada daerah padat/sangat padat, dan meningkat setara dengan naiknya ketinggian bangunan dan berkurangnya kepadatan wilayah.
- (4) Untuk perhitungan KDH secara umum, digunakan rumus : 100 % -(KDB + 20% KDB).
- (I) GSB ditetapkan untuk memperoleh keteraturan dalam tata letak bangunan, baik terhadap jalan maupun antar bangunan, serta untuk mengurangi resi.ko kebakaran, pengaturan sirkulasi udara dan sinar matahari serta kebebasan ruang gerak halarnan.
- (2) Besarnya GSB sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disesuaikan dengan ketentuan tata ruang.
- (3) Apabila tidak ditentukan lain dalam ketentuan tata ruang, besarnya GSB adalah sebagai berikut:
- a. Untuk daerah disepanjang jalan, GSB adalah separuh lebar daerah milik jalan (damija) ditambah I (satu) meter, dihitung dari tepi batas persil/kavling;
- b. Untuk jalan yang telah direncanakan pelebaran, GSB adalah separuh Jebar daerah milik jalan (darnija) ditambah 1 (satu) meter, dihitung dari tcpi batas persil/kavling yang terkena rencana pelebaran;
- c. Garis sempadan belakang bangunan untuk bangunan hunian (rurnah tempat tinggal) ditetapkan minimal 2 (dua) meter, dihitung dari batas persillkavling;
- b. Garis sempadan sarnping bangunan untuk bangunan hunian minimal I (satu) meter dihitung dari batas persil/kavling. Bila bangunan tersebut dibuat berangkai, maka panjangnya tidak boleh melebihi 30 ( delapan puluh) meter dan garis sempadan samping di hi tung pada kedua ujung bangunan tersebut. Apabila melebihi 80 (delapan puluh) meter diwajibkan membagi dari jumlah panjang bangunan tersebut;
- c. Garis sempadan belakang bangunan untuk pertokoan dan perkantoran minimal 3 (tiga) meter dihitung dari batas kavling;
- d. Garis sempadan sarnping bangunan untuk bangunan pertokoan dan perkantoran minimal 2 (dua) meter dihitung dari batas persil/kavling. Bila bangunan tersebut dibuat berangkai dalam bentuk ruko, maka panjangnya tidak boleh melebihi 40 (empat puluh) meter dan garis sempadan samping dihitung pada kedua ujung bangunan tcrsebut.
- Apabila melebihi 40 (empat puluh) meter diwajibkan membagi dari jwnlah panjang bangunan tersebut.
- (4) Letak garis sempadan bangunan terluar untuk daerah tepi sungai mengikuti ketentuan tata ruang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bupati, ataS dasar pertimbangan Kepala Dinas, dapat memberikan dispensasi pengurangan GSB.
- (6) Proses teknis dan prosedur pemberian dispensasi pengurangan GSB sebagairnana disebutkan pada ayat (5) pasal ini diatur dengan Peraturan Bupati.
- (I) Jarak bebas massa/blok bangunan satu lantai dengan yang lain dalam satu kavling minimal 4 (empat) meter, dengan penambahan 0,5 (no! koma lima meter) untuk setiap kenaikan 1 (satu) lantai.
- (2) Setiap bangunan umurn harus mempunyai jarak massa/blok bangunan dengan bangunan lain di sekitarnya minimal 6 (enam) meter dan 3 (tiga) meter dengan batas kavling.
- (1) Halaman muka dari suatu bangunan harus dipisahkan dari Daerah Milik Jalan (DAMIJA) dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan, serta keserasian lingkungan.
- (2) Dalam hal pemisah berbentuk pagar, maka tinggi pagar pada bangunan hunian maksimal 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah halaman dan untuk bangunan bukan hunian, termasuk untuk }:-a;,==~ ,an indus=. ~aksim~l 2 (dua) meter diatas pennukaan tanah
- (3) Pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tembus pandang, dengan bagian bawahnya dapat tidak tembus pandang maksimal setinggi l (satu) meter diatas pennukaan tanah halaman.
- (4) Tinggi pagar batas pekarangan sepanjang halaman samping dan belakang bangunan maksimal 3 (tiga) meter diatas permukaan tanah halarnan, dan apabila pagar tersebut merupakan dinding bangunan hunian bertingkat tembok rnaksimal 7 (tujuh) meter dari pennukaan tanah halarnan, atau ditetapkan lebih rendah setelah mempertimbangkan kenyarnanan dan kesehatan lingkungan.
- (l) Setiap kegiatan dalarn bangunan dan/atau lingkungannya yang mengganggu dan menimbuJkan darnpa.k penting terhadap lingkungan harus dilengkapi dengan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) sesuai ketentuan yang berla.ku.
- (2) Setiap kegiatan dalam bangunan dan/atau lingkungannya yang menimbuJkan dampak tidak penting terhadap lingkungan, atau secara teknologi sudah dapat dikelola dampak pentingnya, tidak perlu dilengkapi dengan AMDAL, tetapi diharuskan melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap kegiatan dalam bangunan dan/atau lingkungannya yang menimbulkan dampa.k terhadap laluJintas diharuskan melakukan Analisis Mengenai Darnpak Lalulintas.
- (4) Kegiatan-kegiatan yang wajib AMDAL dan Wajib UKIJUPL lebih lanjut ditetapkan dalarn Keputusan Bupati.
- . (I) Pernerintah Daerah melakukan pendataan dan pendaftaran bangunan.
- (2) Pendataan dan pendaftaran bangunan sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) pasal ini dapat dilakukan:
- a. Bersamaan pada saat proses pemberian izin mendirikan bangunan;
- b. Dengan melakukan survey ke lapangan.
- (3) Untuk mendukung pendataan clan pendaftaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini, pemilik dan/atau pengguna bangunan wajib memberikan data yang diperlukan kepada petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- ( 4) Hasil kegiatan pendataan dan pendaftaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) clan ayat (2) pasal ini dijadikan dasar untuk menetapkan penomoran bangunan.
- (5) Penomoran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam bentuk nomor bangunan sebagai tanda pengenal bangunan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses teknis dan prosedur penclataan, pendaftaran dam penomoran bangunan diatur dengan Peraturan Bupati.
- ( 1) Setiap orang a tau badan yang mendirikan menara telekomunikasi clan konstruksi reklame maupun bangunan sementara wajib memperoleb Izin Mendirikan Bangunan Berjangka dari Bupati.
- (2) Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan Berjangka, menara telekomunikasi, dan konstruksi reklame berpedoman pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini.
- (3) Izin Mendirikan Bangunan Berjangka diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (4) Dengan berlakunya ketentuan jangka waktu izin mendirikan bangunan berjangka maka semua izin mendirikan bangunan dengan jenis bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas yang telah diterbitkan sebelwn berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan berlaku selama jangka waktu 3 tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (5) Tata cara clan teknis pelaksanaan lzin Mendirikan Bangunan Berjangka ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan bangunan dan atau menambah/merubah bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan, tidak sesuai atau menyimpang dari Izin Mendirikan Bangunan atau melanggar Izin Mendirikan Bangunan dikenakan tindakan penghentian pelaksanaan pembangunan dan pembongkaran bangunan.
2. t2) Penghentian pelaksanaan pembangunan clan pernbongkaran bangunan sebagaimana ayat (1 ), dilakukan lebih dahulu dengan Surat T eguran/Peringatan I untuk menghentikan dan membongkar sendiri bangunan dan bila tidak diindahkan diteruskan dengan Surat Peringatan II.
- (3) Apabila ayat (2) tersebut di atas tetap tidak dilaksanakan oleh setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan sebagairnana ayat ( l) di alas maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat merubongkar bangunan yang dimaksud.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat membongkar suatu bangunan apabila konstruksi bangunan tersebut sebagian atau seluruhnya rusak, sehingga membahayakan penghuninya dan atau masyarakat;
- (5) Tata cara penghentian pelaksanaan pembangunan dan pernbongkaran serta tenggang waktu surat peringatan diatur lebih lanjut dalarn Peraturan Bupati.
- (I) Setiap orang yang melanggar ketentuan lzin Mendirikan Bangunan, sebagaimana diatur dalarn Peraturan Daerah ini diancarn Pidana Kurungan Paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah.)
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah pelanggaran.
BAB IV - IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL Pasal33
Pasal 34

- ()) Untuk mendapatkan izin tempat penjualan minuman beralkobol sctiap orang atau badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kcpada Bupati dcngan dilengkapi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tata cara pennohonan dan persyaratan pennohonan di atur lebih lanjut dalarn Pcraturan Bupati.
Bagiaa Kcdu Surat lzin Usaba Perdagangan Miauaan Benlkobol (SIUP-MB) PualJS
- (I) Sctiap perusahaan yang melakukaa kegiatan pengedaran dan I atau pcnjualan minwnan beralkohol Golongan B dan I atau Golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) Sctiap perusahaan yang mclakukan kegiatan usaha pengedarao dan I atau penjualan minwnan bcralkohol Golongan A wajib memiliki SIUP.
BAB IV - IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL Pasal33
Pasal 36

SIUP-MB berdasarkan penmtukb.nnya terdiri dari :
- (I) SIDP-MB. untulc Pcnjual Langsung Hotel Berbintang 3,4 dan 5, Restoran dcngan Tanda Talam Kencana clan Talaro Selaka, Bar termasuk Pub dan Klab Malam; serta tempat tertentu lainnya yang ditdapbn oleh Bupati clan hanya bcrlaku diwilayah dacrah.
- (2) Bupati menetapkan SIUP-MB untuk Pengecer diternpat tertentu lainnya yang hanya bcrlalcu diwilayah pcinasar8Jl daerah.
- (J) Bapati menetapkan SIUP-MB UDIUk Penjual Langsung dan I atw pcngecer minwnan beralkobol Goloogan B yang mcngandung mopah - ranpah, jamu dan sejenisnya yang berlaku diwilayah pcmaw.m dacrnh.
BAB IV - IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL Pasal33
Pasal 37

- (I) SIUP-MB mernpunyai masa berlaku sesuai dengan masa berlaku perjanjian tertulis dari penunjukan (Produsen, IT-MB, Distributor, Sub Distributor) dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan SJUP-MB dilakukan paling lama I (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
Bagian Ketiga Tata Cara Permobonan SIUP-MB Passi 38
- (I). Permohonan SIUP-MB untuk Penjual Langsung, Pengecer selain TBB dan Penjual Langsung dan I atau pengecer minuman beralkohol Golongan B yang mengandung rempah -rernpah, jamu, dan sejenisnya disampaikan kepada Bupati dalam hal ini Kepala Dinas dengan mengisi Surat Permohonan (SP) SJUP-MB.
- (2). Pennohonan SIUP-MB untuk Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk Badan Hukum, Perseorangan atau Persekutuan dengan melampirkan persyaratan :
- a. Hotel Berbintang 3,4 dan 5, Restoran Bertanda Talam Kencana dan Talam Selaka dan Bar, Pub atau Klab Malam:
- I. Surat penunjukan dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau Sub Distributor atau Kombinasi keempatnya sebagai Penjual Langsung.
2. SIUP dan I atau Surat lzin Usaha Tetap Hotel Khusus Hotel Berbintang 3,4 dan 5; atau Surat Izin Usaha Restoran dengan Tanda Talam Kencana clan Talam Selaka; atau Surat Izin Usaha Bar, Pub atau Klab Malam dari lnstansi yang berwenang.
3. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
6. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB.
7. Aleta Pendirian Perseroan T erbatas dan Pengesahan Badan Hukwn dari Pejabat yang Berwenang clan Aha Perubahan (jika ada apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas clan Badan Hukwn lainnya).
8. Rencana penjualan minuman beralkohol I (satu) tahun kedepan.
- b. Penjual Langsung, Pengecer ditempat tertentu Jainnya, dan Penjual Langsung clan I atau Pengecer minwnan beralkohol Golongan B yang rnengandung rempah - rernpah, jamu, clan sejenisnya dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- I. Surat penunjukan dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau Sub Distributor atau Kombinasi keempatnya sebagai Penjual Langsung minuman beralkohol diternpat tertentu lainnya, Pengecer minuman beralkohol ditempat lainnya, dan Penjual Langsung dan I atau Pengecer minwnan beralkohol Golongan B yang mengandung rempah - rernpah, jamu dan sejenisnya.
2. Rekornendasi Lokasi Keberadaan Perusahaan khusus minwnan beralkohol dari Ca.nat seternpat.
3. lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
4. SIUP Kecil atau Menengah
5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
7. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB
8. Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan Pengesahan Badan Hukurn dari Pejabat yang Berwenang dan Akta Perubahan (jika ada apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas dan Badan Hukum lainnya).
9. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun kedepan.
4. (3). Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, masing - masing 1 (satu) eksemplar fotokopi dengan menunjukkan dokumen aslinya.
- (4) Tata cara permohonan dan persyaratan pennohonan SIUP-MB di atur lebih lanjut dalarn Peraturan Bupati.
BAB IV - IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL Pasal33
Pasal 39

Bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan I atau penjualan minwnan beralkohol yang mengalarni perubahan data I informasi yang tercantum pada SICP-i\-fl3 wajib mcngganti SIUP-Mil.
BAB IV - IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL Pasal33
Pasal 40

- (I) Bupati dalarn hal ini Kepala Dinas menerbitkan SIUP-MB paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal swat pennohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 belum dilakukan secara Jengkap dan benar, Bupati dalarn hal ini Kepala Dinas memberitahukan secara tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP SIUP-MB kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.
- (3) Perusahaan yang dimaksud pada ayat (2) dapat melengkapi persyaratan yang diminta paling Jama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan.
- (4) Dalam hal Perusahaan yang tidak melengkapi persyaratan yang diminta sebagaimana dirnaksud pada ayat (3), SP SIUP-MB dinyatakan ditolak dan perusahaan dapat mengajukan SP SIUP-MB yang baru.
Minwnan beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :
- (I) Minuman beralkohol Golongan A adalah Minwnan beralkohol dengan kadar ethanol di atas O % (no! persen) sampai dengan 5 % (lirna persen).
- (2) Minuman beralkohol Golongan B adalah Minwnan beralkohol dengan kadar ethanol 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen).
- (3) Minuman beralkohol Golongan C adalah Minuman beralkohol dengan kadar ethanol 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).
BAB IV - IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL Pasal33
Pasal 42

- (I) Jenis atau Produk Minuman Beralkohol sebagaimana dimak.sud Pasal 41 disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C yang berasal dari produksi dalam negeri dan impor, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
Bagian Kellina Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkobol Pasal 43
- (1) Penjual Langsung dan I atau Pengecer hanya dapat memperoleh paling banyak 5 (lima) penunjukan yang berasal dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau Sub Distributor atau kombinasi keempatnya.
- (2) Penjual Langsung dan I atau Pengecer hanya dapat mengedarkan minuman beralkohol Golongan B dan I atau Golongan C dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau Sub Distributor yang menunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ).
- (3) Penjual Langsung hanya diizinkan menjual minuman beralkohol Golongan A, Golongan B dan I atau Golongan C untuk diminum Jangsung ditempat tertentu.
- (4) Tcmpat penjualan minurnan beralkohol diminum langsung diternpat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu :
- a. Hotel Berbintang 3, 4 dan 5
- b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka ; dan
- c. Bar, terrnasuk Pub dan Klab Malam.
- (5) Penjualan Minuman Beralkohol Golongan B dan I atau Golongan C yang dijual ditempat tertentu sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dapat diminum dikamar hotel dengan ketentuan perkemasan berisi paling banyak 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mili liter).
9. ( 6) Bagi daerah yang tidak memili.ki tempat tertentu sebagimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, b dan c, Bupati setelah mempertimbangkan kegiatan wisatawan mancanegara diwilayahnya, dapat menetapkan tempat tertentu lainnya bagi Penjual Langsung untuk menjual minurnan beralkohol Golongan B dan I atau Golongan C yang berlokasi di Ibu Kota Kabupaten atau lokasi lainnya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL Pasal33
Pasal 44

- (I) Pengecer hanya diizinkan menjual minuman beralkohol Golongan A, Golongan B dan I atau Golongan C secara eceran dalarn kemasan ditempat tertentu.
- (2) Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan di TBB sebagai pengecer.
- (3) TBB sebagai pengecer hanya dapat mengedarkan minuman beralkohol Golongan B dan I atau Golongan C dari IT-MB yang menunjuk.
- (4) TBB yang berlokasi dikawasan di pabean hanya diizinkan menjual minwnan beralkohol Golongan B dan I atau Golongan C secara eceran kepada:
- a. Orang yang berpergian ke luar negeri; atau
- b. Penurnpang yang sedang transit dikawasan pabean.
- (5) TBB yang berlokasi didalam kola hanya diizinkan menjual minwnan beralkohol Golongan B dan I atau Golongan C secara eceran kepada :
- a. Anggota korps diplomatik yang bertugas di Indonesia beserta keluarganya yang berdomisili di Indonesia berikut Jembaga diplomatik;
- b. Pejabat I Tenaga Ahli yang bekerja pada Badan Intemasional di Indonesia yang mernperoleh kekebalan diplomatik beserta keluarganya;
- c. Turis Asing yang akan keluar dari daerah pabean;
- (6) Penjualan minuman beralkohol secara eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya untuk dikonswnsi sendiri dan harus dibuktikan dengan Paspor dan Tanda Bukti Penwnpang (Boarding Pass) sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (7) PenjuaJan rninuman beralkohol secara eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya untuk dikonsumsi sendiri dan harus dibuktikan dengan Paspor dan I atau Kartu Identitas sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
BAB IV - IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL Pasal33
Pasal 45

- (I) Bupati dapat menetapkan tempat tertentu lainnya selain TBB sebagaimana dimaksud daJam Pa.sal 44 ayat (1) untuk Pengecer yang menjual minuman beralkohol Golongan B dan I atau Golongan C daJam kemasan, sesuai dengan kondisi daerah masing - masing.
- (2) Tempat tertentu lainnya sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilarang berdekatan dengan tempat Peribadatan, Sekolah, Rumah Sakit atau lokasi Jainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjual minuman beralkohol Golongan B dan I atau Golongan C dalam kernasan, harus menempatkan secara terpisah dengan penjualan barang lainnya dan merniliki kasir tersendiri.
- ( 4) Penjualan eceran dalam kemasan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (I) harus dibuktikan dengan Kartu Identitas pembeli yang menunjukkan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
Passi 46
Selain tcmpat tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (4) dan Pasal 44 ayat (2), Bupati dapat menetapkan tempat lainnya bagi Penjual Langsung untuk diminum dan pengecer untuk menjual minuman beralkohol Golongan B daJam kemasan yang mengandung rempah - rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15 % (lima betas persen).
Bagian Keenam Penyimpanan Minuman Benlkobol Passi 47
- (1) Penjual Langsung, Pengecer dan Penjual Langsung dan I atau Pengecer minuman beralkohol Golongan B yang mengandung rempah - rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol setinggi - tingginya 15 %
wajib menyimpan minuman beralkohol di gudang tempat penyimpanan rninuman beralkohol.
- (2) Penjual Langsung, Pengecer dan Penjual Langsung dan I atau Pengecer minuman beralkohol Golongan B yang mengandung rempah - rempah, jamu dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (I), wajib mencatat dalam kartu data penyimpanan setiap pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol Golongan A, Golongan B, dan Golongan C dari gudang penyimpanan.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagirnana dimaksud pada ayat (2) sekurang - kurangnya memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran barang dari gudang dan asal barang.
- (4) Kartu data penyimpanan sebagimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.
- (I) Minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H50H) diatas 55 % dilarang diimpor, diedarkan, atau dijual di dalam negeri.
- (2) · Bahan baku minuman beralkohol dalam bentuk konsentrat dilarang diimpor.
Penjual Langsung dan I atau Pengecer minuman beralkohol Golongan B yang mengandung rempah - rempah, jamu clan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilarang menjual minuman beralkohol dengan kadar ethanol diatas 15 % (lima belas perseratus) dan golongan C.
BAB IV - IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL Pasal33
Pasal 50

Seiiap orang dilarang mernbawa minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri paling ban yak 1000 ml (seribu mililitcr) per orang dcngan isi kemasan tidak kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh milliliter).
BAB IV - IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL Pasal33
Pasal 51

Setiap orang atau perusahaan dilarang menjual secara eceran dalarn kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan I atau menjual langsung untuk diminum ditempat, dilokasi sebagai berikut :
- a. Gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan;
- b. Tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan permukiman; dan
- c. Tempat tertentu lainnya yang ditetaplcan oleh Bupati dengan memperhatikan kondisi daerah.
BAB IV - IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL Pasal33
Pasal 52

Penjual langsung dan pengecer dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, kepada pembeli dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktilcan dengan Kartu ldentitas sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
BAB IV - IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL Pasal33
Pasal 53

Penjual langsung dan pengecer dilarang mengiklankan minuman bera.lkohol golongan A, golongan B, dan golongan C.
BAB IV - IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL Pasal33
Pasal 54

Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan penjualan minuman beralkohol apabila :
- a. Tidak memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol clan SIUPMB;
- b. Menyirnpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat lebih Ianjut dari lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Bertentangan dari peraturan clan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (1) Penjual Langsung dan Pengecer wajib menyarnpaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Bupati dalam hal ini Kepala Dinas.
- (2) PenjuaJ Langsung dan I atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rernpah-rernpah, jamu dan sejenisnya wajib melaporkan realisasi penjualan rninuman beralkohol golongan B kepada Bupati.
3. t3) Penjual Langsung dan Pengecer wajib mernbcrikan inforrnasi mengenai kegiatan usahanya, apabila sewaktu-waktu diminta oleh pejabat yang ditunjuk, atau pejabat penerbit SIUP-MB.
- (4) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- ( 1) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk untuk tugas pengendalian dan pengawasan menutup atau menghentikan dengan penyegelan terhadap kegiatan tempat penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin tempat penjualan minuman beralkohol dan SIUP-MB.
- (2) Penutupan dan penghentian dengan penyegelan berlaku juga bagi pemegang izin yang tidak mematuhi ketentuan perizinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pelaksanaan pengawasan, serta penutupan dan atau penghentian dengan penyegelan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (I) Setiap orang yang melanggar ketentuan lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan SIUP MB sebagaimana diatur dalarn Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan Paling lama 6 (enarn) bulan atau denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) adalah pelanggaran.
BAB IV - IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL Pasal33
Pasal 58

- (I) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan kegiatan usaha dan atau memiliki tempat usaha wajib · memiliki Izin Gangguan dari Bupati;
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan pennohonan secara tertulis kepada Bupati dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (3) lzin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah jumlah retribusi yang ditetapkan untuk itu dilunasi;
- (4) Apabila dianggap perlu permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disertai dengan perjanjian yang berhubungan dengan keindahan, kesopanan, ketertiban umum, keamanan, kesusilaan, keagamaan, kesehatan.
Faktor-faktor usaha yang dapat menimbulkan/mempengaruhi tingkat gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan ekonomi adalah :
- a. jenis usaha;
- b. kriteria usaha;
- c. lokasi usaha;
- d. tingkat gangguan;
- e. waktu kegiatan;
- f. luas ruang tempat usaha; clan
- g. penggunaan mesin.
- (I) Jenis - jenis usaha yang wajib merniliki izin gangguan dikelompokkan dalam Perusahaan Industri dan Perusahaan Non lndustri.
Izin gangguan terdiri dari :
- a. lzin gangguan perusahaan industri yaitu izin tempat usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan yang temasuk golongan perusahaan industri.
- b. Izin gangguan perusahaan non industri yaitu izin tempat usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu bagi usaha yang tidak termasuk golongan perusahaan industri.
BAB IV - IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL Pasal33
Pasal 61

Luas tempat usaha adalah tempat yang dijadikan kegiatan usaha tennasuk tempat penunjang kegiatan usaha tersebut.
- (1) Jangka waktu berlakunya lzin Gangguan ditetapk.an selama usaha tersebut masih berjalan.
- (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap Izin gangguan sebagaimana tersebut pada ayat ( l) wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap l (satu) tahun sekali bagi perusahaan industri dan 3 (tiga) tahun sekali bagi perusahaan non industri.
- (1) Izin Gangguan diberikan atas nama pemohon.
- (2) Dalam surat izin dimuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin.
- (3) Bupati dapat menetapkan izin bersyarat dengan pemberian batas waktu berlakunya lzin Gangguan terhadap kegiatan usaha yang bersifat insidentil.
BAB IV - IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL Pasal33
Pasal 64

- (I) Syarat-syarat pengajuan permohonan Izin Gangguan perusahaan industri adalah sebagai berikut :
- I. Surat Pennohonan benneterai Rp. 6.000,clan Pas photo pemohon ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar;
2. Photo copy pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Photo copy IMB yang telah dilegalisir dari instansi penerbit;
4. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Pimpinan atau Pemilik Perusahaan;
5. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak Oaerah Perusahaan yang bersangkutan;
6. Photo copy Akta Pendirian bagi perusahaan yang berstatus Badan Hukum;
7. Photo copy Sertifikat atas tanah/bukti kepernilikan atas tanah, bukti perolehan/penguasaan atas tanah
8. Surat tidak silang sengketa yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa untuk tanah yang belum merniliki sertifikat;
9. Rancangan Tata Letak Instalasi Mesin/peralatan dan perlengkapan bangunan industri yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan atau yang dikuasakan;
- I 0. Persetujuan tertulis dari tetangga atau masyarakat yang berdekatan dan berada di sekitar lokasi diketahuildilegaliasasi oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
11. Rekomendasi/Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Kelurahan dan Kecarnatan setempat;
12. Melampirkan dokumen AMDAL atau UKUUPL sesuai dengan ketentuan yang mewajibkan untuk itu;
13. Surat Pemyataan pemohon bermeterai Rp. 6.000,- tentang tidak keberatan Izin dicabut apabila melanggar ketentuan.
- (2) Syarat-syarat pengajuan pennohonan Izin Gangguan Perusahaan Non Industri adalah sebagai berikut :
1. Surat Pennohonan benneterai Rp. 6.000,- dan pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar berwarna;
2. Photo copy pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Photo copy !MB yang telah dilegalisir dari instansi penerbit;
4. Gambar situasi dan Jetak tempat usaha;
5. Photo copy KTP Pimpinan atau Pernilik perusahaan;
6. Photo copy Akte Pendirian bagi perusahaan yang berstatus badan hukum;
7. Photo copy Sertifikat atas tanah/bukti kepemilikan atas tanah, bukti perolehan/penguasaan atas tanah;
8. Persetujuan tertulis dari tetangga atau masyarakat yang berdekatan dan berada di sekitar lokasi diketahui/dilegalisasi oleh Kepala Desa/Lurah seternpat; '
9. Rekomendasi/Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Kelurahan dan Kecamatan setempat;
8. I 0. Melampirkan dokumen AMDAL atau UKUUPL sesuai dengan ketentuan yang mewajibkan untuk itu;
11. Surat Pemyataan pemohon bermeterai Rp. 6.000,tentang tidak keberatan lzin dicabut apabila melanggar ketentuan.
- (3) lzin Gangguan untuk Perusahaan lndustri diterbitkan dalam jangka waktu paling larnbat 25 hari kerja setelah persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap.
- (4) lzin Gangguan untuk Perusahaan Non Industri diterbitkan dalarn jangka waktu paling larnbat 15 hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap.
- (5) Persyaratan daftar ulang izm gangguan untuk perusahaan industri adalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) tanpa persyaratan nomor 7 dan 8.
- (6) Persyaratan daftar ulang izin gangguan untuk perusahaan non industri adalah sebagaimana dirnaksud dalam ayat (2), tanpa persyaratan nomor 6.
Pemegang izin diwajibkan :
- a. Mernbayar retribusi izin ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Pembantu Khusus Penerima yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- b. Menempatkan mesin dan peralatan listrik Jainnya pada ruangan tersendiri yang tidak menimbulkan kebisingan dan atau polusi serta tidak mengganggu terhadap jiran tetangga dan lingkungan sekitamya.
- c. Menyediakan racun api clan alat pencegah pemadam kebakaran dan bertanggungjawab sepenuhnya atas kernungkinan terjadinya kebakaran yang ditimbulkan akibat pemakaian mesin dan peralatan listrik lainnya serta menyediakan obat-obatan dan alat-alat keseh.atan untuk Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK);
- d. Bertanggung jawab terhadap limbah yang bersumber dari kegiatan usaha baik limbah cair, udara/gas maupun limbah padat sehingga tidak akan menimbulkan pencemaran dan gangguan terhadap lingkungan hidup sekitarnya.
- e. Memakai mesin dan peralatan listrik lainnya hanya untuk kebutuhan usaha/perusahan pada alarnat tersebut di atas.
- f. Mematuhi segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kegiatan usaha.
- g. Mendaftar ulang dan membayar retribusi.
- h. Mernasang Surat Izin pada dinding bangunan yang rnudah dibaca.
1. Melayani clan membantu petugas dalam hal kelancaran pemeriksaan lapangan.
BAB IV - IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL Pasal33
Pasal 66

Izin Gangguan wajib dilakukan perubahan apabila usaha tersebut dialihkan atau dipindah tangankan kepada Pihak Ketiga, dilakukan penggzntian nama perusahaan dan atau ganti merek perusahaan, penambahan kegiatan usaha, luas bangunan, penambahan/peningkatan mesin/listrik, dengan memberitahukan clan mendapat pesetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha apabila :
- (I) Tidak memiliki lzin Gangguan;
- (2) Menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat lebih lanjut dari lzin Gangguan;
- (3) Bertentangan dari peraturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Menyelenggarakan kegiatan usaha hiburan berdekatan dengan rumah ibadah dan sekolah.
- (5) Ketentuan lebih Ianjut mengenai jarak antara kegiatan usaha hiburan dengan rumah ibadah dan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL Pasal33
Pasal 68

lzin gangguan dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta tidak rnernpunyai kekuatan hukum lagi apabila :
- a. Dikemudian hari diketahui bahwa salah satu atau beberapa syarat untuk memperoleh lzin Gangguan dimaksud tidak benar keabsahannya.
- b. Adanya pemindahan letak lokasi tempat usaha.
- c. Pemegang izin tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 65.
- d. Lokasi tempat usaha sebagaimana yang ditetapkan dalam izin, tidak sesuai lagi dengan perkembangan penataan kota.
BAB IV - IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL Pasal33
Pasal 69

Terhadap pencabutan lzin Gangguan sebagaimana dimaksud pada Pasal 68, pemegang izin tidak dapat mengajukan pengembalian retribusi yang telah dibayar dan menuntut ganti rugi kepada Bupati.
- (I) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk untuk tugas pengendalian dan pengawasan menutup atau menghentikan dengan penyegelan terhadap kegiatan usaha yang tidak memiliki izin gangguan.
- (2) Penutupan dan penghentian dengan penyegelan berlalcu juga bagi pemegang izin yang tidak mematuhi ketentuan perizinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pelaksanaan pengawasan, serta penutupan dan atau penghentian dengan penyegelan diatur dalam Peraturan Bupati.
- ( 1) Sctiap orang ) ang melanggar ketcntuan lzin Gangguan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah in.i diancam Pidana Kurungan Paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 50.000.000,00 (lirna puluh juta rupiah.)
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah pelanggaran.
BAB VI - IZIN TRA YEK DAN IZIN USAHA ANG KUT AN
Pasal 74

Untuk mernperolch Izin Trayck sebagairnana dirnaksud dalarn pasal 73 ayat (I) wajib memenuhi persyaratan :
- a. Memiliki Izin Usaha Angkutan ;
- b. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan;
- c. Memiliki atau menguasai f asilitas penyimpanan kendaraan berrnotor ;
- d. Memiliki atau menguasai fasilitas perawatan kendaraan bermotor;
- e. Memiliki rekomendasi dari organda.
"asai 75
Pe-gusaha Angkutar
- a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam lzin Trayek ;
- b. Mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan ;
- d. Merninta pengesahan dari Bupati apabila terjadi perubahan penanggung jawab perusahaan
- e. Melaporkan setiap bulan kegiatan operasional angkutan.
BAB VI - IZIN TRA YEK DAN IZIN USAHA ANG KUT AN
Pasal 76

- (I) lzin Trayek dicabut apabila:
- a. perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75.
- b. tidak mampu merawatkendaraan bermotor sehingga kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan.
- c. pihak - pihak atau namanya yang telah ditetapkan untuk bertindak atas nama perusahaan rnelakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan pengusahaan angkutan.
- d. melakukan pengangkutan melebihi daya angkut.
- e. tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi.
- f. mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat.
- (2) Pencabutan Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan rnelalui proses peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut - turut dengan tenggang waktu masing - masing satu bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin trayek untuk jangka waktu satu bulan.
- ( 4) Jika pembekuan izin trayek sebagaimana dimaksud dalarn ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin trayek dicabut.
BAB VI - IZIN TRA YEK DAN IZIN USAHA ANG KUT AN
Pasal 77

Izin trayek dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan :
- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- b. dikemudian hari diketahui salah satu persyaratan pernohon menggunakan data palsu atau keterangan yang tidak benar ;
BAB VI - IZIN TRA YEK DAN IZIN USAHA ANG KUT AN
Pasal 78

- (I) Untuk memperoleh lzin Trayek pemohon menyampaikan pennohonan kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin trayek akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (I) Setiap angkutan penurnpang umum untuk rnelakukan kegiatan pelayanan angkutan tidak dalarn trayek wajib rnemiliki Izin Wilayah Operasi Angkutan.
- (2) lzin Wilayah Operasi Angkutan sebagaimana dimaksud ayat {I) diberikan oleh Bupati.
- (3) Izin Wilayah Operasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
BAB VI - IZIN TRA YEK DAN IZIN USAHA ANG KUT AN
Pasal 80

Untuk memperoleh lzin Wilayah Operasi Angkutan sebagaimana dimaksuu dalam pasal 79 ayat (I) wajib memenuhi persyaratan :
- a. Memiliki lzin Usaha Angkutan ;
- b. Memiliki atau menguasai kendaraan bennotor yang laik jalan;
- c. Memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bennotor ;
- d. Memiliki atau menguasai fasilitas perawatan kendaraan bermotor;
BAB VI - IZIN TRA YEK DAN IZIN USAHA ANG KUT AN
Pasal 81

Pengusaha Angkutan urnurn yang telah mendapatkan lzin Wilayah Operasi Angkutan wajib:
- a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Izin Wilayah Operasi Angkutan ;
- b. Mengoperasikan kendaraan bennotor yang memenuhi persyaratan teknis clan laik jalan:
- c. Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan ;
- d. Merninta pengesahan dari pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan penanggung jawab perusahaan
- e. Melaporkan setiap bulan kegiatan operasional angkutan;
BAB VI - IZIN TRA YEK DAN IZIN USAHA ANG KUT AN
Pasal 82

- ( 1) Izin Wilayah Operasi Angkutan dicabut apabila :
- a. perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81.
- b. tidak mampu rnerawat kendaraan bermotor sehingga kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan.
- c. pihak - pihak atau namanya yang telah ditetapkan untuk bertindak atas narna perusahaan melakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan pengusahaan angkutan.
- d. melakukan pengangkutan melebihi daya angkut.
- e. tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi.
- f. memperkerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat.
- (2) Pencabutan izin wilayah operasi angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak tiga kali \_ berturut - turut dengan tenggang waktu masing - masing satu bulan
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin wilayah operasi angkutan untuk jangka waktu satu bulan.
- (4) Jika pernbekuan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (J) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin wilayah operasi angkutan dicabut.
lzin wilayah operasi angkutan dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalarn hal perusahaan yang bersangkutan :
- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- b. memperoleh izin trayek dengan cara tidak sah;
BAB VI - IZIN TRA YEK DAN IZIN USAHA ANG KUT AN
Pasal 84

- (1) Untuk memperoleh Izin Wilayah Operasi pemohon menyampaikan permohonan kepada Bupati.
- d. Perorangan/Pribadi Warga Negara Indonesia dalarn Daerah Kabupaten Deli Serdang;
- (3) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha angkutan sebagaimana dirnaksud dalam ayat (I) waj ib memilik.i izin usaha angkutan;
- (4) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan berlaku untuk seluruh jenis usaha angkutan;
- (5) Ketentuan Izin Usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak berlaku untuk :
- a. Perusahaan biro perjalanan umum untuk menunjang kegiatan usahanya;
- b. Perusahaan yang melaksanakan kegiatan pengangkutan orang sakit dengan mobil ambulans;
- c. Kegiatan pengangkutan jenazah dengan mobil jenazah;
- d. Kegiatan angkutan yang bersifat untuk pelayanan kemasyarakatan;
BAB VI - IZIN TRA YEK DAN IZIN USAHA ANG KUT AN
Pasal 91

Usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 90 ayat (I) terdiri dari :
- a. Usaha angkutan orang dalarn trayek tetap dan teratur;
2. b, Usaha angkutan orang tidak dalam trayek;
- c. Usaha angkutan barang;
BAB VI - IZIN TRA YEK DAN IZIN USAHA ANG KUT AN
Pasal 92

Untuk memperoleh Izin Usaha Angkutan wajib memenuhi persyaratan:
- a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, Akte Pendirian Koperasi bagi pemohon yang berbentuk Koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan;
- c. Memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- d. Memiliki Surat Gangguan Izin Tempat Usaha;
- e. Pemyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor;
- f. Pemyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan bennotor;
- g. Memiliki rekomendasi dari organda.
Pennohonan lzin Usaha Angkutan ditujukan kepada Bupati sesuai domisili Perusahaan baik itu Kantor Pusat maupun Kantor Cabang.
BAB VI - IZIN TRA YEK DAN IZIN USAHA ANG KUT AN
Pasal 94

Izin Usaha Angkutan diberikan oleh Bupati apabila telah mernenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92.
BAB VI - IZIN TRA YEK DAN IZIN USAHA ANG KUT AN
Pasal 95

' Pengusaha Angkutan Umwn yang telah mendapatkan lzin Usaha Angkutan diwajibkan untuk:
- a. Mernenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam lzin Usaha Angkutan.
- b. Melakukan kegiatan usahanya selambat-lambatnya 6 (enarn) bulan sejak diterbitkan Izin Usaha Angkutan.
- c. Melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusaha.an atau domisili perusahaan.
- d. Mendaftarkan seluruh kendaraannya dan melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada Bupati.
BAB VI - IZIN TRA YEK DAN IZIN USAHA ANG KUT AN
Pasal 96

Perusahaan Angkutan Umum dapat mengembangkan usahanya dan/ atau mernbuka Cabang di Kabupaten lain dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Menggunakan Nomor Kendaraan sesuai domisili Cabang tersebut.
- b. Melaporkan dan mendaftarkan perusahaan pada Pemerintah Kabupaten sesuai domisili cabang/ perusahaan yang bersangkutan.
- c. Mcnunjuk penanggung jawab cabang perusahaan yang mewakili perusahaan.
BAB VI - IZIN TRA YEK DAN IZIN USAHA ANG KUT AN
Pasal 97

- (I) Setiap perusahaan angkutan yang memilki Izin Usaha Angkutan wajib mendaftarkan kendaraannya
- (2) Kendaraan yang didaftarkan diberikan kartu pendaftaran dan harus setiap saat berada pada kendaraan
- (3) Kartu penda.ftran diberikan untuk masa waktu I tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Bentuk kartu pendaftaran akan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - IZIN TRA YEK DAN IZIN USAHA ANG KUT AN
Pasal 98

Izin Usaha Angkutan dapat dicabut dari pemegang izin apabila :
- a. Dalarn jangka waktu 6 (enarn) bulan tidak atau belum dapat membuktikan kemarnpuan untuk melak.sanakan izinnya
- b. Tidak melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- c. Pemegang lzin dalam pengoperasian kendaraan tidak sesuai atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlalru.
Bagian Ktdelapan Angkutan Onng Denga1 Kendenan Bennotor Paul 99
Pengangkutan orang dengan kendaraan bennotor dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kcndaman khusus
Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang.
Paul 101
Pengangkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal I 00, dilayani dengan :
- a. trayek tetap dan teratur, atau
- b. tidak dalarn trayek.
Bagian Kesepuluh Angkutan Orang Dengan Kenderaan Umum Dslam Trsyek Tetap Dan Teratur
BAB VI - IZIN TRA YEK DAN IZIN USAHA ANG KUT AN
Pasal 102

Angkutan Orang dengan kendaraan umum dalam Trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud Pasal 101 huruf a, terdiri dari :
- a Anglrutan Lintas Batas Negara
- c. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi ;
- b. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi ;
- d. Angkutan Kota;
- e. Angkutan Pedesaan;
- f. Angkutan Perbatasan;
- g. Angkutan Khusus
Bagiao Kesebelas
Pengangkutan orang dengan kendaraan urnurn tidak di dalam trayek sebagaimana dimaksud pasal IOI huruf b adalah:
- a. Angkutan taksi;
- b. Angkutan Sewa;
- c. Angkutan pariwisata ;
- d. Angkutan Lingkungan;
- (I) Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan mobil barang.
- (2) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) terdiri dari:
- a. Barang umum;
- b. Barang berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat;
r
Izin Usaha, lzin Trayek/ lzin Wilayah Operasi Angkutan dapat dialihkan kepada pihak lain dan/ atau pemegang izin usaha, izin trayek/ izin operasi meninggal dunia dapat dialihkan kepada yang ditunjuk atau ahli warisnya untuk meneruskan usaha angkutan dengan persetujuan Bupati c/q Kepala Dinas clan memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada Pasal 92.
Setiap orang atau badan dilarang melakukan pengangkutan apabila : pelayanan kegiatan
- a Tidak memiliki Izin Trayek dan lzin Usaha Angku
- b. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat lebih lanjut dari Izin Trayek dan Izin Usaha Angkutan;
- c. Bertentangan dari peraturan clan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Izin T rayek, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan Paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah.)
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) adalah pelanggaran.
BAB VII - IZIN USAHA PERIKANAN
Pasal 108

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha perikanan, diwajiblcan mem.iliki lzin Usaha Perikanan (IUP) dan diwajibkan membayar retribusi.
BAB VII - IZIN USAHA PERIKANAN
Pasal 109

Jenis Perizinan Usaha Perikanan rneliputi :
- (I) lzin Usaha Peri.kanan (!UP), yaitu izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang atau badan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan atau usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal perikanan beserta alat penangkap ikan sesuai daerah penangkapan ikan dan jumbh kapal perikanan yang akan digunakan dan/atau usaha pengangkutan ikan.
- (2) Surat penangkapan lkan (SP!) yaitu surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari lzin Usaha Perikanan (IUP) yang memuat daerah penangkapan, alat penangkap ikan yang dipergunakan, pelabuhan pangkalan, jalur penangkapan ikan yang terlarang, identitas kapal, jumlah ABK, kewajiban pemegang SP!.
BAB VII - IZIN USAHA PERIKANAN
Pasal 110

- (I) lzin Usaha Perikanan (IUP) sebagaimana dimaksud Pasal I 09 dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) lzin Usaha Perikanan berlaku selama usaha berjalan dan didaftar ulang satu tahun sekali.
BAB VII - IZIN USAHA PERIKANAN
Pasal 111

- ( 1) Sctiap pcrnohon lzin Usaha Pcrikanan diwajibkan mengajukan pennohonan izin kepada Bupati.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan dan Persyaratan lzin Usaha perikanan ditetapkan Jebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Passi 112
Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha perikanan apabila:
- a. Tidak memiliki lzin Usaha Perikanan;
- b. Menyirnpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat lebih lanjut dari lzin Usaha Perikanan;
- c. Bertentangan dari peraturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Passi I 13
- (I) Setiap orang yang melanggar ketentuan lzin Usaha Perikanan, sebagaimana diatur daJam Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan Paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 50.000.000,00 (lirna puluh juta rupiah.)
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah pelanggaran.
BAB VIII - Bagian Kesatu
Pasal 114

- (I) Usaha Peternakan dapat diselenggarakan dalarn bentuk :
- a. Peterna.kan Rakyat;
- b. Perusahaan Peternakan.
- (2) Peternakan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a pasal ini, adalah usaha peternakan yang dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia., kelompok masyarakat atau koperasi yang mengelola usaha peternakan dengan jenis dan jumlah temak dibawah skala usaha tertentu.
- (3) Perusahaan petemakan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b pasa.l ini, adalah usaha petemakan yang dilakukan oleh orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Daerah yang mengelola usaha peternakan dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu.
- (I) Untuk menjarnin kepastian terselenggaranya usaha petemakan diperlukan penyediaan lahan dan lokasi yang sesuai dengan persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan serta disesuaikan dengan tata ruang wilayah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan petemakan dan kesehatan hewan, lahan pengganti harus disediakan terlebih dahulu ditempat lain yang sesuai dengan persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan dan kesesuaian agroekosistem.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dikecualikan bagi lahan petemakan dan kesehatan hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.
BAB VIII - Bagian Kesatu
Pasal 116

- (I) Kegiatan usaha petemakan terdiri dari :
- a. Pembibitan;
- b. Budidaya.
- (2) Kegiatan usaha petemakan dalam bidang pembibitan sebagaimana \_ dimaksud pada ayat (I) huruf a pasal ini, hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Petemakan dan tidak dibatasi jenis dan jumlah ternak.
- (3) Kegiatan usaha petemakan dalam bidang budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b pasal ini, dapat dilakukan oleh Perusahaan Petemakan dan Petemakan Rakyat dengan jenis dan jwnlah temak sebagai berikut :
| No. | Jenis Ternak | Skala Usaba Ptternak.en Yang Wajib Memperoleh lzln Usaba Peternakan (Jumlah Ternak Minima | Sula Usaba Petemak.en Yang Tidak Wajib Memperoleh Izln Uuba Peternakaa (Jumll1h Ternak std |
|-------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. | A am Ras Petelur | I 0.000 Ekor lndulc | |
| 2. | | 15.000 Ekor Prod/SilcJus | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | mba | 300 Ekor | |
| 8. | Babi | 125 EkorC | |
| 9. | | JOO Ekor | |
| 10. | | | |
| 11. | Kerbau | | 75 Ekor |
| 12. | Kuda | | 50 Ekor |
| 13. | Kelinci | | |
| 14. | Rusa | 300 Ekor | |
BAB VIII - Bagian Kesatu
Pasal 117

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanan kegiatan budi daya dan kemitrausahaan antara Perusahaan Peternakan dan Petemakan Rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 116 ayat (3) Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.
- (I) Setiap penyelenggara usaha peternakan, wajib memiliki lzin Usaha Peternakan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) lzin Usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) pasal ini, diberikan dalam bentuk :
- a. Izin Prinsip Usaha Peternakan;
- b. lzin Usaha Petemakan;
- c. Tanda Daftar Petemakan;
- d. Izin Perluasan Usaha Petemakan.
- (3) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (I) pasal ini, tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk,
- (I) Untuk memperoleh lzin Usaha Petemakan, Perusahaan Petemakan wajib terlebih dahulu memiliki lzin Prinsip dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan petemakan untuk dapat melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi termasuk perizinan terkait.
- (3) Izin Prinsip dapat diubah satu kali berdasarkan pennohonan pihak pemohon.
- (4) Izin Prinsip berlaku selama I (satu) tahun.
- (5) Dalarn melaksanakan lzin Prinsip, Perusahaan Peternak.an wajib menyarnpaikan laporan kemajuan kegiatannya setiap 6 (enarn) bulan sekali kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Jika sebelum tenggang waktu l {satu) tahun pemegang Izin Prinsip telah siap beroperasi dan memenuhi ketentuan yang berlak.u, mak.a yang bersangkutan wajib mengajukan Izin Usaha Peternak.an.
- (7) Jika setelah tenggang waktu I (satu) tahun berakhir, pernegang lzin Prinsip belum siap beroperasi mak.a lzin prinsip dapat diperpanjang I (saru) kali untuk waktu paling lama I (satu) tahun.
BAB VIII - Bagian Kesatu
Pasal 120

- (I) Permohonan Izin Prinsip disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mempergunakan formulir yang telah disediakan dan melarnpirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. photo copy idcntitas pemilik/penanggungjawab/pcmimpin perusahaan;
- a. salinan ak.ta pendirian perusahaan (untuk PT);
- b. photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Photo copy pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- d. rincian rencana usaha/proposal; dan
- e. photo copy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
- (2) lzin Prinsip usaha peternakan berakhir atau dapat di cabut atau dinyatakan tidak berlaku, apabila : '
- a. tenggang waktu yang ditentukan dalam izin prinsip berakhir;
- b. Izin Usaha Peternakan Telah dikeluarkan/diterbitkan;
- c. tidak. melak.ukan kegiatan-kegiatan yang diharuskan dalam lZlD prinsip dan tidak mengajukan perpanjangan izin prinsip;
- d. izin prinsip dipergunakan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan; a tau
- e. dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa pcrsetujuan tertulis Bupati atau pejabat yang ditunjuk,
- (I) Untuk melakukan kegiatan usaha peternakan, perusahaan peternakan wajib memiliki Izin usaha Petemakan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) lzin Usaha Petemakan diberikan kepada Perusahaan Petemakan yang telah siap melakukan kegiatan produksi tennasuk untuk memasukan temak.
- (3) lzin Usaha Peternakan berlaku selama Perusahaan Petemak.an yang bersangkutan melakukan kegiatan usahanya dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Izin Usaha Petemakan tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan pemberi Izin.
BAB VIII - Bagian Kesatu
Pasal 122

- ( I l Pcrmohonan lzin Usaha Petemakan disampaikan kepada Bupati atau Pejubat yang ditunjuk dengan mempergunakan fonnulir yang telah disediakan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a photo copy identitas diri pemilik/penanggungjawab/pimpinan perusahaan;
- b. salinan akta pendirian perusahaan (untuk PD;
- c. Photo copy pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- d. Photo copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- e. Photo copy lzin Tempat Usaha/HO;
- f. Izin Tenaga Kerja Asing (bagi Perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing);
- g. Melampirkan dokumen AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan yang mewajibkan untuk itu.
- h. Surat persetujuan tertulis dari tetangga atau masyarakat yang bcruda dalarn radius 200 meter dari lokasi dan diketahui/dilegaliasasi oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
1. Surat Pernyataan menjamin kebersihan kandang untuk menghindari wabah dan penyebaran lalat.
- (2) Izin Usaha Peternakan dapat dicabut apabila Perusahaan Petemakan :
- a. tidak melakukan kegiatan petemakan secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Izin usaha peternakan dan menghentikan kegiatannya selama 1 (satu) tahun berturut-turut;
- b. melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;
- c. tidak menyarnpaikan Japoran triwulan kegiatan petemakan 3 (tiga) kali berturut-turut atau menyampaikan laporan yang tidak benar;
- d. diserahkan kembali oleh pemegang Izin kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- e. tidak melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. memalsukan persyaratan baik administratif maupun teknis;
- g. menimbulkan pencemaran lingkungan;
- h. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keenam
- (I) Untuk melakukan kegiatan usaha peternakan, Petemakan Rakyat wajib memiliki Tanda Daftar Peternakan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tanda Daftar Petemakan berlaku selarna usaha petemakan rakyat tersebut berjalan dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Tanda Daftar Petemakan berkedudukan sederajat dengan Izin Usaha Petemakan.
BAB VIII - Bagian Kesatu
Pasal 124

- ( 1) Pennohonan T anda Daftar Petemakan disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan mernpergunakan formulir yang telah disediakan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. photo copy identitas pemilik/penanggungjawab;
- b. Photo copy IMB yang telah dilegalisir dari instansi penerbit;
- c. surat keterangan domisili;
- d. surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar lokasi peternakan;
- e. Melampirkan dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang mewajibkan untuk itu.
- (2) Tanda Oaftar Peternakan berakhir atau dicabut atau dapat dinyatakan tidak berlaku apabila :
- a. tidak melakukan kegiatan petcrnakan secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Tanda Daftar Peternakan dan menghentikan kegiatannya selama 1 (satu) tahun berturut-turut;
- b. melakukan perluasan usaha yang populasinya melebihi batas maksimal usaha peternakan rakyat;
- c. tidak menyampaikan laporan kegiatan petemakan 3 (tiga) kali berturut-turut atau rnenyampaikan laporan yang tidak benar:
- d. tidak melak.sanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselarnatan kerja sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- e. memalsukan persyaratan baik administratif rnaupun teknis;
- f. menirnbulkan pencernaran lingkungan;
- g. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketujuh lzin Perluasan Usaba Peternakan Pasal 125
- (I) Perusahaan Petemakan yang telah memiliki lzin Usaha Peternakan dapat melakukan perluasan kegiatannya dari izin yang telah diberikan setelah mendapat persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian Izin Perluasan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) pasal ini sama dengan ketentuan tata cara permohonan dan pemberian Izin Usaha Petemakan.
- n) lzin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) pasal ini, tidak dipcrlukan apabila penambahan temaknya tidak melebihi 30 % dnrl· . lah dal . . di be ik ~ cntUIUI JUm yang tertera am 121n yang I n an.
- (I) Setiap peternak dalam rnelakukan usahanya wajib memelihara kesehatan temaknya dari penyakit yang membahayakan manusia;
- (2) Untuk memelihara temak dari penyak.it yang mernbahayakan manusia sebagaimana dimaksud pada aya.t (I) wajib memeriksak.an temak.nya secara periodik kepada dokter hewan yang ditunjuk;
- (3) Biaya pemeriksaan temak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada pemilik ternak;
- (4) Tempat dan Priodesasi pemeriksaan temak. dimak.sud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - Bagian Kesatu
Pasal 127

- (I) Setiap peternak wajib rnernberi identitas ternaknya untuk membedakan temaknya dengan temak milik orang lain
- (2) Pemberian identitas ternak sebagaimana dimak.sud pada ayat (I) dapat berupa pemberian stempel pada badannya atau dengan cara lain sebagai petunjuk kepemilikan.
- (3) Selain identitas sebagaimana dimak.sud pada ayat (2) dilengk.api juga dengan buku register dan kartu ternak.
- (4) Pembiayaan pernberian identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibebankan kepada pemilik ternak.
BAB VIII - Bagian Kesatu
Pasal 128

Ketentuan lebih Janjut rnengenai izin usaha peternakan ditetapkan lebih Ian jut dalam Peraturan Bupati.
Setiap orang atau badan dilarang rnelakukan kegiatan usaha apabila:
- ( 1) Tidak memiliki lzin Usaha Peternakan;
- (2) Menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat lebih lanjut dari lzin Usaha Petemakan;
- (3) Bertentangan dari peraturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini atau bcncntangan dcngan pcraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Menyelenggarakan kegiatan usaha petemakan berdekatan dengan rumah penduduk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jarak antara kegiatan usaha peternakan dengan rumah/pemuk.iman penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (I) Setiap orang yang melanggar ketentuan lzin Usaha Peternakan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana
=
Kurungan Paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 50.000.000,00 (Jima puluhjuta rupiah.).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah pelanggaran.
BAB IX - IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN T ANAH
Pasal 131

- ( 1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan memanfaatkan/menggunakan tanah untuk keperluan/kepentingan pembangunan yang sudah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah maupun areal yang belum diatur di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah wajib mcmpcroleh izin peruntukan penggunaan tanah dari Bup111i.
- (2) Sctiap orang pribadi atau badan yang 11k1111 mcmanfaatkan/mcnggunakan tanah untuk keperluan/kepentingun pembangunan atau usaha, tetapi tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah harus mendapat Izin Perubahan Peruntukan dari Bupati dengan persetujuan DPRD Kabupaten Deli Serdang.
- (3) Bupati, dengan pertirnbangan tim teknis, dapat menyetujui perubahan peruntukan lokasi untuk pengecualian suatu pemanfaatan lahan dalarn suatu kawasan dengan pemanfaatan laban tertentu dengan Juas yang cukup terbatas atau kecil (spot zoning).
- ( 4) Peruntukan lokasi merupakan peruntukan utama, sedangkan peruntukan penunjangnya sebagaimana ditetapkan didalam ketentuan tata bangunan yang ada atau berdasarkan pertimbangan teknis Kcpala Dinas.
- (5) Proses teknis dan prosedur perubahan peruntukan lokasi sebagaimana disebutkan pada ayat (3) pasal ini diatur dengan Pcraturan Bupati.
BAB IX - IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN T ANAH
Pasal 132

- 1) Izin Peruntukan Penggunaan tanah untuk industri diwajibkan bagi usaha industri yang berskala menengah dan besar.
- 2) Izin Peruntukan Penggunaan tanah untuk non industri diwajibkan untuk usaha non industri yang berskala menengab dan besar.
- 3) Untuk bangunan rumah tempat tinggal yang luas tanahnya tidak lebih dari 2000 meter tidak memerlukan lzin Peruntukan Penggunaan Tanah.
- 4) Jenis-jenis pemanfaatan penggunaan tanah yang wajib memiliki Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
BAB IX - IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN T ANAH
Pasal 133

- (I) Permohonan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
- I. Surat permohonan perseorangan atau badan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6000,-
2. Photo copy KTP pemohon perseorangan atau pimpinan badan.
3. Photo copy tanda lunas pembayaran PBB.
4. Photo copy Aleta perusahaan yang dilegalisir bagi pemohon yang berbentuk badan.
5. Rekomendasi Carnal terkait keadaan lapangan/exciting.
6. Surat tidak silang sengketa yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa untuk tanah yang belwn memiliki sertifikat.
7. Melarnpirkan Photo copy alas hak. atau hak tanah tcrhadap lokasi yang dirnohonkan jika telah dirniliki.
8. Melampirkan proposal rencana pembangunan beserta gambar I site plan.
9. Melampirkan denah lokasi yang cliketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat.
- (2) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 25 hari kerja setelah persyaratan administrasi dan teknis &lt;linyatakan lengkap.
BAB IX - IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN T ANAH
Pasal 134

Pennohonan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ditolak, apabila:
- (I) Tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Bertentangan dengan rencana tata ruang.
- (3) Mengganggu/merusak keseimbangan lingkungan.
3. ( 4) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX - IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN T ANAH
Pasal 135

lzin Peruntukan Penggunaan Tanah dapat dicabut oleh Bupati apabila melanggar ketentuan izin yang diberikan atau dikemudian hari diketahui bahwa salah satu atau beberapa syarat untuk memperoleh Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dimaksud tidak benar keabsahannya dan atau hal-hal lain menurut Bupati patut dipertimbangkan.
BAB IX - IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN T ANAH
Pasal 136

lzin Peruntukan Penggunaan T anah dapat dibatalkan, apabila pemohon setelah diberi peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu I (satu) bulan tidak mengambil izin yang telah diberikan.
Passi B7
Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan penggunaan tanah apabila:
- a. Tidak memiliki lzin Peruntukan Penggunaan Tanah;
- b. Memanfaatkan penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang telah diberikan.
3. ' c. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat lebih lanjut dari Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
- d. Bertentangan dari peraturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX - IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN T ANAH
Pasal 138

- (l) Masa berlaku Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dan Izin Perubahan Peruntukan Penggunaan Tanah yang diterbitkan adalah berlaku I (satu) tahun.
- (2) Setiap 1 (satu) bulan sebelum habis rnasa berlaku Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan permohonan perpanjangan dengan mernenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
BAB IX - IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN T ANAH
Pasal 139

- ( l) Setiap orang yang melanggar ketentuan lzin Peruntukan Penggunaan Tanah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan Paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 50.000.000,00 (lima puJuhjuta rupiah.)
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah pelanggaran.
IZIN REKLAME
BAB IX - IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN T ANAH
Pasal 140

- ( l) Setiap orang pribadi atau badan yang rnelakukan penyelenggaraan Reklame harus rnemiliki izin dari Bupati;
- (2) Pengajuan Izin Reldame diajukan kepada Bupati dengan rnelampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Surat perrnohonan perseorangan atau badan yang ditandatangani di atas materai yang ditujukan kepada Bupati.
- b. Photo copy KTP pemohon perseorangan atau pimpinan badan.
- c. Photo copy Akta perusahaan yang dilegalisir bagi pemohon yang berbentuk badan.
- d. Gambar denah lokasi/titik lokasi dan tulisan rekJame.
- e. Surat Persetujuan pemakaian tanah dari pemilik tanah bila berada di atas tanah milik orang lain,
- f. Surat Persetujuan pemakaian tanah fasilitas umwn /daerah milik jalan dari instansi yang berwenang.
- g. Surat pemyataan menanggung resiko konstruksi bagi reklame yang menggunakan konstruksi.
- (3) Ketentuan Jebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
8. ( 4) Pemilik atau penyelenggara Reklame clan kuasanya dilarang untuk:
- a. Memasang Reklame yang tidak sesuai dengan lzin yang telah diberikan;
- b. Pemasangan Reklarne yang mengganggu keamanan, ketertiban dan keindahan serta pandangan pengemudi lalu lintas;
- c. Memasang reklame yang tidak sesuai dengan titik lokasi yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah
- e. Ketentuan lebih Janjut mengenai titik lokasi reklame ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (5) Pernilik atau penyelenggara Reklame clan kuasanya wajib untuk:
- a. Membongkar, memusnahk.an dan menghapus sendiri Reklame yang telah habis masa izin clan tidak diperpanjang izinnya;
- b. Bagi pemilik, penyelenggara atau kuasanya yang tidak memiliki izin clan atau masa berlaku izin telah habis dan tidak diperpanjang maka dilakukan pembongkaran, dan pemusnahan oleh Petugas yang ditunjuk untuk itu.
BAB IX - IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN T ANAH
Pasal 141

- (I) Setiap orang yang melanggar ketentuan Izin Reklame, sebagaimana diatur dalarn Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan Paling lama 6 (enarn) bulan atau denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah pelanggaran.
BAB XI - IZIN USAHA INDUSTRI
Pasal 142

- ( l) Setiap pendirian Perusahaan lndustri baru maupun setiap perluasannya wajib memperoleh Izin Usaha Industri, kecuali bagi industri kecil.
- (2) Industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mernperoleh T anda Daftar lndustri (TDI) yang diberlakukan sama dengan Izin Usaha Industri.
- (3) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat ( l) dapat berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Deli Serdang.
- (1) Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada Pasal 142 dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebagai berikut:
- a. sampai dengan Rp. 5.000.000,(Jima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memperoleh TOI, kecuali perusahaan yang bersangkutan menghendaki TDI.
- b. di atas Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) tidak tennasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh TDI.
- (2) Jen.is lndustri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah clan bangunan tempat usaha wajib memiliki Izin Usaha Industri : '
- a. lzin Usaha lndustri Menengah dengan nilai investasi di atas Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah) tidak tennasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Izin Usaha lndustri Besar dengan nilai investasi di atas Rp. 500.000.000,(lirna ratus juta rupiah) tidak tennasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
Bagian Kedua
- ( 1) Syarat-syarat pengajuan Tanda Daftar lndustri, lzin Usaha lndustri dan Izin Perluasan Usaha lndustri adalah sebagai berikut:
- a. Photo copy akta pendirian perusahaan (apabila perusahaan berbadan hukurn).
- b. Photo copy pelunasan Pajak Bumi clan Bangunan (PBB).
- c. Photo copy Izin Gangguan bagi yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan.
- d. Melampirkan dokumen AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan yang mewajibkan untuk itu;
- e. Khusus industri kecil yang tidak mengeluarkan limbah 83, dilengkapi surat pemyataan tidak keberatan dari warga lingkungan yang diketahui Kepala Desa/Iurah setempat.
- f. Pasphoto 3x4 = 4 lembar Pemilik/Penanggungjawab.
- g. Photo copy KTP Pemilik/Penanggungjawab.
- h. Photo copy NPWP.
- (2) Izin Usaha lndustri diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 25 hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap.
- ( 1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada pasal 142 pemohon mengajukan pennohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pennohonan sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB XI - IZIN USAHA INDUSTRI
Pasal 146

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Usaha Industri ditetapkan selama Usaha tersebut masih berjalan.
- (2) lzin Usaha lndustri wajib diperpanjang dan/atau daftar ulang 5 (lima) tahun kemudian sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Perpanjangan dan/atau Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalarn ayat (2) pasal ini, pemohon mengajukan pennohonan tertulis kepada Bupati atau Pejabat dan Instansi yang ditunjuk.
- (4) Dalarn rangka pengendalian dan pengawasan terhadap lzin Usaha lndustri sebagaimana tersebut pada ayat (1) untuk bahan monitoring, evaluasi dan laporan, pemilik/penanggungjawab perusahaan Industri wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya pada setiap semester tahun berjalan, clan bagi perusahaan Industri Kecil setiap setahun sekali.
- (5) Setiap perusahaan industri wajib memasang plank merk usaha/perusahaan.
.
Setiap adanya perubahan bentuk perusahaan, alamat, bidang usaha, pirnpirian, pernilik, pengurus, penanggungjawab, kapasitas produksi, dan keterangan lainnya mengenai identitas perusahaan :
- (I) Wajib melapork.an perubahan tersebut sesuai dengan bentuk/identitas perusahaannya yang baru.
- (2) Wajib dilaporkan, selarnbat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah adanya perubahan dimaksud untuk Izin Usaha Industri.
Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan Usaha Industri apabila :
- a. Tidak memiliki Izin Usaha lndustri;
- b. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat Jebih Janjut dari Izin Usaha lndustri;
- c. Bertentangan dari peraturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (I) Setiap orang yang melanggar ketentuan Izin Usaha lndustri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan Paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimak.sud pada ayat (I) adalah pelanggaran.
BAB XI - IZIN USAHA INDUSTRI
Pasal 150

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha industri ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan Bupati.
BAB XII - PEMBINAAN DAN PEN GAW ASAN
Pasal 151

Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan setiap lzin yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi yang ditunjuk melalui Keputusan Bupati.
BAB XIII - PENYJDIKAN
Pasal 152

- (I) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nornor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (I) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan rneneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap danjelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut:
- c. merninta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dcngan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
- d. merneriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah tersebut:
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pernbukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah tersebu.;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan rnemeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dirnaksud pada huruf e;
- h. mernotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah:
1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- J. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di hidang perpajakan daerah menurnt hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
10. t3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (I) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XIV - KETENTUANPERALIBAN
Pasal 153

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
- (I) Permohonan izin yang diajukan dan diterima sebelum tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih dalam proses penyelesaian. diproses berdasarkan ketentuan yang lama;
- (2) Semua izin yang sudah diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya masih tetap berlaku sebagaimana mestinya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- (3) Perizinan tertentu yang diwajibkan untuk membayar retribusi berpedoman pada Peraturan Daerah yang berlaku untuk itu.
BAB XV - KETENTUAN PENllTUP
Pasal 154

- ( I ) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini rnaka Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Sebagai Berikut di bawah ini :
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 22 Tahun 2000 tentang lzin Usaha Perikanan.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Scrdang No. 4 Tahun 2006 tcntang lzin Peruntukan Penggunaan Tanah.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 8 Tahun 2006 tentang Pendaftaran Perusahaan, lzin Industri dan lzin Usaha Perdagangan.
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-ha! yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XV - KETENTUAN PENllTUP
Pasal 155

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penernpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.
Ditetapkan di Lubuk Pakam Pada tanggal 2 November 2011
BUPATIDELISERDANG, dto
Drs. H. AMRI T AMBUNAN
Diundangkan di Lubuk Pakam Pada tanggal 1 Desember 2011 SEKRET ARIS DAERAH KABUP A TEN DELI SERDANG
dto
Drs, AZW AR S, M.Si PEMBINA UT AMA MADY A NIP. 19530112 1976011 002
Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Taboo 2011 Nomor 6
KEPUTUSANBUPATIDELISERDANG NOMOR: 009 T AHUN 2011
TENT ANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 8 T AHUN 2011 TENT ANG RETRIBUSI P~RIZINAN TERTENTU
BUPATIDELISERDANG
-Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu telah ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2011 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah K.abupaten Deli Serdang Nomor 8 tanggal 14 Desember 2011; Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu menghunjuk pelaksananya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
I. Undang-Undang Nomor 7 Ort Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten didalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara; Mengingat