PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 7 Tahun 2012
Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Berlaku: 8 Juni 2012
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan di bidang
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
Mengingat
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, maka kondisi kelembagaan dinas yang membidangi perlu dipisahkan dengan melakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi yang telah ada;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041),
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik In donesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4787);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Ks abupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kewenangan Urusan Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 9);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN dan
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Nomor 8 ), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang terdiri dari :
2. Dinas Kesehatan;
1. Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda;
3. Dinas Sosial, dan Tenaga Kerja;
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
8. Dinas Permukiman dan Kebersihan;
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
9. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
11. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
10. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan;
12. Dinas Kelautan dan Perikanan;
14. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
13. Dinas Pertambangan dan Energi;
15. Dinas Pendapatan Daerah.
2. Ketentuan
BAB XVI - DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pasal 42

Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan / urusan Pemerintahan Daerah
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB XVI - DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pasal 43

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut dalam Pasal 42 Peraturan Daerah ini, Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- d. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- f. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. pelaksana Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Susunan dan Struktur Organisasi
Bagian Kedua
BAB XVI - DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pasal 44

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
- b. Sekretariat :
- a. Kepala Dinas;
1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
3. Sub. Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan Anggaran :
1. Seksi Perencanaan dan Analisis;
2. Seksi Penganggaran;
3. Seksi Pembiayaan dan Investasi.
- d. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi :
1. Seksi Pembukuan dan Neraca Daerah;
2. Seksi Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
3. Seksi Perbendaharaan, Penerimaan Dana Perimbangan.
- e. Bidang Aset Daerah:
1. Seksi Inventarisasi Aset;
2. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Aset;
3. Seksi Penilaian dan Dokumentasi Aset;
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan antara Bab XVI dan Bab XVII disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab XVIA sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
BAB XVI - Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 44

A
Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan/urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB XVI - Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 44

B
Untuk penyelenggaraan tugas tersebut dalam Pasal 44A Peraturan Daerah ini, Dinas Pendapatan Daerah, mempunyai fungsi sebagai berikut :
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan Daerah;
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang urusan Pengelolaan Pendapatan Daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya ;
- d. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- f. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. koordinator bidang Pendapatan Daerah;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua Susunan dan Struktur Organisasi
BAB XVI - Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 44

C
- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
- b. Sekretariat :
- a. Kepala Dinas;
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Peningkatan Pendapatan dan Penyuluhan;
3. Sub Bagian Keuangan.
2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Hukum dan Perundang-undangan;
- c. Bidang Pendataan:
2. Seksi Pemeriksaan;
1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
3. Seksi Pengelola Data dan Informasi.
1. Seksi Analisa dan Perhitungan;
- d. Bidang Penetapan :
2. Seksi Penerbitan Surat ketetapan Pajak Daerah(SKP) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah(SKRD);
- e. Bidang Penagihan dan Pembukuan :
3. Seksi Keberatan dan Angsuran.
1. Seksi Penagihan dan Pemungutan;
3. Seksi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah.
2. Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
- f. UPTD;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal 8 Juni 2012
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,
Cap/ttd
SYAMSUDDIN A.HAMID
Diundangkan di Pangkajene pada tanggal 8 Juni 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,
ANWAR RECCA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2012 NOMOR 7