PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 66 Tahun 1999
Tentang PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SERTA PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PEMERIKSA
Berlaku: 20 Nopember 1999
N/A
Preamble

Menimbang
:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Serta Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa;
Mengingat
:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SERTA PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PEMERIKSA.
BAB II - PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMERIKSA
Pasal 2

- (1) Pengangkutan anggota Komisi Pemeriksa ditetapkan dengan Keputusan Presiden selaku Kepala Negara.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Komisi Pemeriksa, seorang calon sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 75 (tujuh puluh lima) Tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih; dan
- f. mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan keahlian di bidang tertentu sesuai dengan Sub Komisi yang ditetapkan untuk pengangkatan yang bersangkutan.
BAB II - PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMERIKSA
Pasal 3

- (1) Calon anggota Komisi Pemeriksa dihimpun dari unsur Pemerintah dan masyarakat.
- (2) Dalam menghimpun calon anggota Komisi Pemeriksa yang berasal dari unsur masyarakat, Menteri melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Dalam menghimpun calon anggota Komisi Pemeriksa yang berasal dari unsur masyarakat, Menteri melakukan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat.
- (4) Menteri menyusun daftar nama calon anggota Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
BAB II - PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMERIKSA
Pasal 4

- (1) Calon Anggota Komisi Pemeriksa telah dihimpun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), diajukan oleh Menteri kepada Presiden sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang.
- (2) Calon Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 25 (dua puluh lima) orang berasal dari unsur Pemerintah dan 25 (dua puluh lima) orang berasal dari unsur masyarakat.
- (3) Calon anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperoleh persetujuan.
BAB II - PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMERIKSA
Pasal 5

- (1) Presiden selaku Kepala Negara setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat mengangkat sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang dari calon sebagiamana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebagai anggota Komisi Pemeriksa.
- (2) Anggota Komisi Pemeriksa sebagiamana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah dan unsur masyarakat yang terbagi secara berimbang.
BAB II - PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMERIKSA
Pasal 6

Anggota Komisi Pemeriksa yang berasal dari unsur Pemerintah dibebastugaskan sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Anggota Komisi Pemeriksa, tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
BAB III - MASA JABATAN ANGGOTA KOMISI PEMERIKSA
Pasal 7

Masa jabatan anggota Pemeriksa adalah selama 5 (lima) tahun dan setelah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PEMERIKSA
BAB IV - Pasal 8
Pasal 9

Angota Komisi Pemeriksa diberhentikan dengan hormat apabila:
- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Presiden melalui Ketua Komisi Pemeriksa;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a,b,c, dan d;
- d. bertempat tinggal tetap di luar wilayah negara Republik Indonesia; atau
- e. masa jabatan berakhir.
BAB IV - Pasal 8
Pasal 10

Anggota Komisi Pemeriksa diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
- a. dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. terus menerus selama 60 (enam puluh) hari kerja melainkan kewajiban dalam menjalankan tugas atau pekerjaan tanpa alasan yang sah; atau
- c. melanggar sumpah atau janji.
BAB V - PENGANTIAN ANGGOTA KOMISI ANTARWAKTU Pasal 11
Pasal 12

Pengangkatan anggota pengganti antarwaktu ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOMISI PEMERIKSA DI DAERAH
BAB V - PENGANTIAN ANGGOTA KOMISI ANTARWAKTU Pasal 11
Pasal 13

- (1) Ketentuan mengenai persyaratan pengangkutan anggota Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), berlaku juga bagi pengangkatan Komisi Pemeriksa di Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan pemberhentian anggota Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, berlaku juga bagi pemberhentian Komisi Pemeriksa di Daerah.
BAB V - PENGANTIAN ANGGOTA KOMISI ANTARWAKTU Pasal 11
Pasal 14

Calon Anggota Komisi Pemeriksa di Daerah dihimpun oleh Ketua Komisi Pemeriksa dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 20 Nopember 1999.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDOENSIA,
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDOENSIA, ttd.
MULADI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDOENSIA TAHUN 1999 NOMOR 127
PENJELASAN
Pasal 2

Ayat (1)

Mengingat Komisi Pemeriksa merupakan lembaga independen, maka pengangkatan anggota Komisi Pemeriksa tidaklah dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan melainkan oleh Presiden selaku Kepala Negara. Hal ini- 3 - dimaksudkan untuk menjaga indepensi anggota Komisi Pemeriksa dalam menjalankan tugasnya.Ayat (2)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Calon yang diajukan sebanyak 2 (dua) kali lipat jumlah anggota yang ditetapkan dimaksudkan agar dalam penetapan anggota dapat dilakukan pembanding secara proposionalAyat (3)Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 5

Ayat (1)

Diperlukan adanya persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, agar benar-benar tampak independensi dari Komisi Pemeriksa.Ayat (2)Yang dimaksud dengan"jumlah berimbang" adalah jumlah anggota yang sebanding antara anggota dari unsur Pemerintah dan anggota dari unsur masyarakat.##
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3864