PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 2008
Tentang INVESTASI PEMERINTAH
Berlaku: 4 Februari 2008
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa untuk memperluas investasi pemerintah khususnya dalam bentuk Investasi Langsung di bidang infrastruktur dan bidang lainnya, serta memberikan peluang kerjasama dalam berinvestasi, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Investasi Pemerintah;
Mengingat
- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH.
PEMERINTAH
TENTANG
INVESTASI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan Investasi Langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
2. Surat Berharga adalah saham dan/atau surat utang.
3. Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh badan investasi pemerintah untuk membiayai kegiatan usaha.
4. Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
5. Pemberian Pinjaman adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha, Badan Layanan Umum (BLU), Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga, dan/atau biaya lainnya.
6. Menteri Teknis/Pimpinan Lembaga adalah pimpinan kementerian/lembaga yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang infrastruktur dan bidang lainnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
7. Badan Usaha adalah Badan Usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Koperasi.
8. Badan Investasi Pemerintah adalah unit pelaksana investasi sebagai satuan kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pelaksanaan Investasi Pemerintah atau badan hukum yang lingkup kegiatannya di bidang pelaksanaan Investasi Pemerintah, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
9. Komite Investasi Pemerintah adalah pihak yang memberikan kajian, penetapan kriteria, dan evaluasi atas pelaksanaan investasi oleh Badan Investasi Pemerintah.
10. Dewan Pengawas adalah organ Badan Investasi Pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan pengarahan pelaksanaan investasi.
11. Penasihat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat mengenai Investasi Pemerintah kepada Badan Investasi Pemerintah.
12. Rekening Induk Dana Investasi adalah rekening pada setiap Badan Investasi Pemerintah berbentuk satuan kerja yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai tempat penyimpanan, penyaluran, dan pengembalian Investasi Pemerintah.
13. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
14. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya antara instansi pemberi kontrak dengan Badan Usaha.
15. Perjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan dana investasi antara Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha, BLU, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BLUD, dan/atau badan hukum asing.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

- (1) Investasi Pemerintah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

- (1) Investasi Pemerintah dilakukan dalam bentuk:
- a. investasi Surat Berharga; dan/atau
- b. Investasi Langsung.
- (2) Investasi Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. investasi dengan cara pembelian saham; dan/atau
- b. investasi dengan cara pembelian surat utang.
- (3) Investasi Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Penyertaan Modal; dan/atau
- b. Pemberian Pinjaman.
- (4) Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Investasi Pemerintah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4

Investasi Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan cara:
- a. kerjasama investasi antara Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha dan/atau BLU dengan pola kerjasama pemerintah dan swasta ( Public Private Partnership ); dan/atau
- b. kerjasama investasi antara Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha, BLU, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BLUD, dan/atau badan hukum asing, dengan selain pola kerjasama pemerintah dan swasta ( Non Public Private Partnership) .
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5

- (1) Investasi Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi bidang infrastruktur dan bidang lainnya.
- (2) Investasi Langsung pada bidang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6

- (1) Investasi Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi.
- (2) Investasi Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
BAB II - SUMBER DANA INVESTASI PEMERINTAH
Pasal 7

Sumber dana Investasi Pemerintah dapat berasal dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. keuntungan investasi terdahulu;
- c. dana/barang amanat pihak lain yang dikelola oleh Badan Investasi Pemerintah; dan/atau
- d. sumber-sumber lainnya yang sah.
BAB II - SUMBER DANA INVESTASI PEMERINTAH
Pasal 8

- (1) Sumber dana Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditempatkan pada Rekening Induk Dana Investasi yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Sumber dana Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, huruf c, dan huruf d, ditempatkan pada Badan Investasi Pemerintah dan dikelola secara tersendiri oleh Badan Investasi Pemerintah.
Ketentuan . . .
REPUBLIK INDONESIA
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan, pencairan, dan pengelolaan dana dalam Rekening Induk Dana Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
BAB III - PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Pasal 9

Lingkup pengelolaan Investasi Pemerintah meliputi:
- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan investasi;
- c. penatausahaan dan pertanggungjawaban investasi;
- d. pengawasan; dan
- e. divestasi.
BAB III - PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Pasal 10

Kewenangan pengelolaan Investasi Pemerintah dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
BAB III - PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Pasal 11

- (1) Kewenangan pengelolaan Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi kewenangan regulasi, supervisi, dan operasional.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan selaku pengelola Investasi Pemerintah berwenang dan bertanggung jawab:
- a. merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan Investasi Pemerintah;
- b. menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah; dan
- c. menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan Investasi Pemerintah dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan Perjanjian Investasi.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan selaku pengelola Investasi Pemerintah berwenang dan bertanggung jawab:
- a. melakukan kajian kelayakan dan memberikan rekomendasi atas pelaksanaan Investasi Pemerintah;
- b. memonitor pelaksanaan Investasi Pemerintah yang terkait dengan dukungan pemerintah;
- c. mengevaluasi secara berkesinambungan mengenai pembiayaan dan keuntungan atas pelaksanaan Investasi Pemerintah dalam jangka waktu tertentu; dan
- d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan Investasi Langsung dalam penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya, termasuk apabila terjadi kegagalan pemenuhan kerjasama.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan selaku pengelola Investasi Pemerintah berwenang dan bertanggung jawab:
- a. mengelola Rekening Induk Dana Investasi;
- b. meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan dana Investasi Pemerintah dari Badan Usaha, BLU, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BLUD, dan/atau badan hukum asing;
- c. mengusulkan rencana kebutuhan dana Investasi Pemerintah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. menempatkan dana atau barang dalam rangka Investasi Pemerintah;
- e. melakukan Perjanjian Investasi dengan Badan Usaha terkait dengan penempatan dana Investasi Pemerintah;
- f. melakukan pengendalian atas pengelolaan risiko terhadap pelaksanaan Investasi Pemerintah;
- g. mengusulkan rekomendasi atas pelaksanaan Investasi Pemerintah;
- h. mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak pemerintah yang diatur dalam Perjanjian Investasi;
- i. menyusun dan menandatangani Perjanjian Investasi;
- j. mengusulkan perubahan Perjanjian Investasi;
- k. melakukan tindakan untuk dan atas nama pemerintah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Investasi;
- l. melaksanakan Investasi Pemerintah dan Divestasinya; dan
- m. apabila diperlukan, dapat mengangkat dan memberhentikan Penasihat Investasi.
BAB III - PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Pasal 12

- (1) Untuk menyelenggarakan kewenangan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Menteri Keuangan membentuk Komite Investasi Pemerintah yang bersifat ad hoc .
- (2) Untuk menyelenggarakan kewenangan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Menteri Keuangan membentuk Badan Investasi Pemerintah yang dapat berupa satu atau lebih satuan kerja atau badan hukum.
- (3) Penyelenggaraan kewenangan operasional pengelolaan Investasi Pemerintah oleh Badan Investasi Pemerintah berbentuk satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Penyelenggaraan kewenangan operasional pengelolaan Investasi Pemerintah oleh Badan Investasi Pemerintah berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
BAB III - PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Pasal 13

- (1) Badan Investasi Pemerintah yang berupa satuan kerja dipimpin oleh kepala atau direktur yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- (2) Dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan kewenangan operasional oleh Badan Investasi Pemerintah yang berupa satuan kerja, Menteri Keuangan dapat membentuk Dewan Pengawas.
BAB III - PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Pasal 14

- (1) Perencanaan Investasi Pemerintah meliputi:
- a. perencanaan Investasi Pemerintah oleh Badan Investasi Pemerintah; dan
- b. perencanaan kebutuhan Investasi Pemerintah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Perencanaan Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diusulkan oleh setiap Badan Investasi Pemerintah.
- (3) Perencanaan kebutuhan Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun setiap tahun anggaran dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan perencanaan Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
BAB III - PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Pasal 15

- (1) Investasi dengan cara pembelian saham dapat dilakukan atas saham yang diterbitkan perusahaan.
- (2) Investasi dengan cara pembelian surat utang dapat dilakukan atas surat utang yang diterbitkan perusahaan, pemerintah, dan/atau negara lain.
- (3) Pelaksanaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didasarkan pada penilaian kewajaran harga surat berharga yang dapat dilakukan oleh Penasihat Investasi.
- (4) Pelaksanaan investasi dengan cara pembelian surat utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila penerbit surat utang memberikan opsi pembelian surat utang kembali.
BAB III - PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Investasi Langsung melalui Penyertaan Modal dan/atau Pemberian Pinjaman dilakukan oleh Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha, BLU, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BLUD, dan/atau badan hukum asing.
- (2) Pelaksanaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
BAB III - PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
BAB III - PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Pasal 18

- (1) Badan Investasi Pemerintah menyelenggarakan akuntansi atas pelaksanaan Investasi Pemerintah dengan mengacu kepada standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.
- (2) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Investasi Pemerintah dapat menerapkan standar akuntansi keuangan yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
BAB III - PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Pasal 19

Badan Investasi Pemerintah wajib menatausahakan dan memelihara dokumen pengelolaan Investasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB III - PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Pasal 20

- (1) Kepala/direktur Badan Investasi Pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan dana dan barang yang berada dalam kewenangannya kepada Menteri Keuangan.
- (2) Menteri Teknis/Pimpinan Lembaga bertanggung jawab kepada Presiden atas pelaksanaan kebijakan Investasi Langsung dalam penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya yang berada dalam penguasaannya.
- (3) Menteri Keuangan bertanggung jawab kepada Presiden dari segi hak dan kewenangan investasi serta ketaatan terhadap peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan Investasi Pemerintah.
BAB III - PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Pasal 21

- (1) Badan Investasi Pemerintah wajib menyusun laporan keuangan dan kinerja badan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan oleh:
- a. satuan kerja, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan dan kinerja Kementerian Keuangan.
- b. badan hukum, sebagai bagian yang terpisahkan dari laporan keuangan dan kinerja Kementerian Keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Keuangan.
BAB III - PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Pasal 22

- (1) Laporan keuangan Badan Investasi Pemerintah yang belum diaudit disampaikan kepada Menteri Keuangan setiap tahun anggaran paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan Badan Investasi Pemerintah yang telah diaudit disampaikan kepada Menteri Keuangan setiap tahun anggaran paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
BAB III - PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Pasal 23

- (1) Badan Investasi Pemerintah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan investasi kepada Menteri Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah transaksi perubahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan atas pelaksanaan kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
BAB III - PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Pasal 24

- (1) Menteri Keuangan melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan kewenangan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Menteri Teknis/Pimpinan Lembaga melakukan pengawasan atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.
- (3) Kepala/direktur Badan Investasi Pemerintah melakukan pengawasan atas pelaksanaan Perjanjian Investasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) meliputi pemantauan/monitoring, evaluasi dan pengendalian.
BAB III - PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Pasal 25

- (1) Kepala/direktur Badan Investasi Pemerintah melakukan Divestasi Surat Berharga sesuai dengan masa waktu yang telah ditentukan tidak memerlukan persetujuan Menteri Keuangan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, kepala/direktur Badan Investasi Pemerintah dapat melakukan Divestasi terhadap surat berharga sebelum masa waktu yang telah ditentukan.
- (3) Kepala/direktur Badan Investasi Pemerintah dapat melakukan Divestasi terhadap kepemilikan Investasi Langsung dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
REPUBLIK INDONESIA
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
BAB III - PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Pasal 26

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan Investasi Pemerintah, Badan Investasi Pemerintah wajib menerapkan manajemen risiko.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
BAB III - PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Pasal 27

- (1) Dalam hal Investasi Pemerintah dilakukan dengan pola kerjasama pemerintah dan swasta ( Public Private Partnership ) dalam rangka penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya, Badan Investasi Pemerintah dapat memberikan dukungan finansial dan/atau dukungan lainnya.
- (2) Pemberian dukungan finansial dan/atau dukungan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui skema pembagian risiko yang harus ditanggung oleh Badan Investasi Pemerintah dan Badan Usaha.
BAB IV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 28

Kepala/direktur dan pegawai Badan Investasi Pemerintah dilarang terafiliasi dengan Badan Usaha yang menjadi penerima Investasi Pemerintah.
BAB IV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29

- (1) Gubernur/bupati/walikota menunjuk satuan kerja perangkat daerah yang sesuai dengan bidang tugasnya untuk melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.
- (2) Penunjukan satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan mengenai organisasi perangkat daerah.
REPUBLIK INDONESIA
BAB IV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 30

- (1) Ketentuan Peraturan Pemerintah ini berlaku mutatis mutandis terhadap pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

Dalam hal Dewan Pengawas pada Badan Investasi Pemerintah berbentuk satuan kerja belum dibentuk, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Komite Investasi Pemerintah.
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32

Investasi pemerintah yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, kecuali yang telah diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersendiri, wajib diadakan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2008
ANDI MATTALATTA
Salinan sesuai dengan aslinya
DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,
MUHAMMAD SAPTA MURTI
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
## 1. Pendahuluan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pengelolaan Investasi Pemerintah memerlukan dasar hukum yang ditetapkan dengan suatu peraturan pemerintah untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan Investasi Pemerintah. Dasar hukum pengelolaan Investasi Pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah.
Untuk memperluas Investasi Pemerintah khususnya dalam bentuk Investasi Langsung di bidang infrastruktur dan bidang lainnya, serta memberikan peluang kerjasama dalam berinvestasi, disadari perlu untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah.
Pengelolaan Investasi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:
- a. asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang Investasi Pemerintah dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, Badan Investasi Pemerintah, Badan Usaha, Menteri Teknis/Pimpinan Lembaga sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
- b. asas kepastian hukum, yaitu Investasi Pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- c. asas efisiensi, yaitu Investasi Pemerintah diarahkan agar dana investasi digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
- d. asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan Investasi Pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- e. asas kepastian nilai, yaitu Investasi Pemerintah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai investasi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan Divestasi serta penyusunan laporan keuangan pemerintah.
## 2. Gambaran Umum
## a. Ruang lingkup
- Ruang lingkup Investasi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada rumusan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Investasi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi investasi jangka panjang yang terdiri dari pembelian surat berharga meliputi saham dan surat utang, dan Investasi Langsung meliputi penyertaan modal dan pemberian pinjaman yang dilaksanakan oleh Badan Investasi Pemerintah.
Ruang lingkup pengelolaan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi perencanaan, pelaksanaan investasi, penatausahaan dan pertanggung jawaban investasi, pengawasan, dan divestasi.
## b. Kewenangan
Pada prinsipnya sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf h UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi.
Sebagai konsekuensi dari prinsip tersebut di atas, maka kewenangan pengelolaan Investasi Pemerintah pusat dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Kewenangan pengelolaan Investasi Pemerintah meliputi kewenangan
- 3 - regulasi, supervisi, dan operasional. Dalam pengelolaan Investasi Pemerintah, Menteri Keuangan mempunyai kewenangan supervisi dan pelaksanaan kewenangan tersebut dibantu oleh Komite Investasi Pemerintah.
Dalam pelaksanaan pengelolaan Investasi Pemerintah diperlukan juga Badan Investasi Pemerintah yang menjalankan kewenangan sebagai operator. Untuk pengawasan internal dalam Badan Investasi Pemerintah yang berbentuk satuan kerja, Menteri Keuangan dapat membentuk Dewan Pengawas apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan rentang pengendalian internal dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah. Kelembagaan yang terkait dengan penanganan pengelolaan Investasi Pemerintah ini mempunyai pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi regulasi, supervisi, dan operasional sebagaimana dijelaskan dalam batang tubuh Peraturan Pemerintah ini pada pasal-pasal yang mengatur masalah kewenangan.
## c. Perencanaan
Perencanaan Investasi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi perencanaan investasi oleh Badan Investasi Pemerintah dan perencanaan kebutuhan Investasi Pemerintah yang berasal dari APBN.
Perencanaan investasi oleh Badan Investasi Pemerintah diatur dengan prinsip kehati-hatian sehingga tujuan Investasi Pemerintah terlaksana dengan efektif dan efisien. Perencanaan Investasi Pemerintah memerlukan suatu koordinasi kelembagaan pada pengelolaan Investasi Pemerintah dalam rangka pencapaian efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan investasi. Perencanaan Investasi Pemerintah harus ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
## d. Pelaksanaan investasi
Pelaksanaan Investasi Pemerintah dilakukan oleh Badan Investasi Pemerintah berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan. Untuk pelaksanaan Investasi Pemerintah dengan cara pembelian surat berharga, inisiatifnya dapat berasal dari Badan Investasi Pemerintah.
Pelaksanaan Investasi Langsung yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dapat dilakukan dengan cara kerjasama investasi Badan Investasi Pemerintah dengan pola kerjasama pemerintah dan swasta ( Public Private Partnership ) , selain pola kerjasama pemerintah dan swasta ( Non Public Private Partnership ).
Pelaksanaan Investasi Langsung dilakukan melalui penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman dengan prinsip menitikberatkan pada sumber dana komersial/swasta serta
- 4 - meminimalkan sumber dana pemerintah. Hal ini sesuai dengan konsekuensi logis bahwa peran pemerintah sebenarnya sebatas memberikan dukungan sebagai fasilitator dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
## e. Penatausahaan dan pertanggungjawaban investasi
Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah, lembaga-lembaga yang terkait harus menyelenggarakan akuntansi atas pelaksanaan Investasi Pemerintah.
Akuntansi atas pelaksanaan Investasi Pemerintah mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan. Untuk Badan Investasi Pemerintah berbentuk satuan kerja, menyelenggarakan akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Investasi Pemerintah, Badan Investasi Pemerintah wajib menyusun laporan keuangan dan kinerja badan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan.
## f. Pengawasan
Sebagai pelaksanaan check and balance atas pengelolaan Investasi Pemerintah, dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai pengawasan yang meliputi pemantauan dan evaluasi. Fungsi pengawasan ini diharapkan menciptakan pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik ( good governance ) pada pengelolaan Investasi Pemerintah. Hal ini untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyimpangan sehingga dengan pengawasan tersebut diharapkan agar pelaksanaan investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
## g. Divestasi
Dalam pengelolaan Investasi Pemerintah, peran Badan Investasi Pemerintah sebagai pelaku investasi, mempunyai maksud untuk memfasilitasi terciptanya pertumbuhan ekonomi dalam rangka pembangunan nasional. Pada prinsipnya investasi yang dilakukan oleh Badan Investasi Pemerintah akan berakhir melalui divestasi baik untuk Investasi surat berharga maupun untuk Investasi Langsung. Divestasi terhadap surat berharga dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Badan Investasi Pemerintah untuk investasi berikutnya
- 5 - yang lebih menguntungkan. Sedangkan divestasi atas Investasi Langsung dimaksudkan untuk diinvestasikan kembali dalam rangka meningkatkan fasilitas infrastruktur dan bidang lainnya guna memacu roda perekonomian masyarakat.
## h. Manajemen risiko
Dalam rangka pengelolaan Investasi Pemerintah disamping tingkat pendapatan yang diharapkan, hal penting yang harus diperhatikan adalah timbulnya potensi kerugian yang akan berpengaruh terhadap pendapatan dan modal Badan Investasi Pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan penerapan manajemen risiko sebagai langkah antisipasi terhadap munculnya variabel-variabel risiko Investasi Pemerintah.
PENJELASAN
Pasal 6

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'manfaat ekonomi' adalah keuntungan berupa deviden, bunga, capital gain dan pertumbuhan nilai perusahaan yang mendapatkan Investasi Pemerintah sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu.## Ayat (2)Yang dimaksud dengan 'manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya' adalah:1. keuntungan berupa deviden, bunga, dan pertumbuhan nilai perusahaan yang mendapatkan Investasi Pemerintah sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;2. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;3. peningkatan pemasukan pajak bagi negara sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi bersangkutan; dan/atau4. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi bersangkutan.##
PENJELASAN
Pasal 7

## Huruf a

Penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai sumber dana investasi dapat dilakukan sebatas alokasi yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.## Huruf bCukup jelas.## Huruf cCukup jelas.## Huruf dYang dimaksud dengan 'sumber-sumber lainnya yang sah' adalah dapat berupa dana yang berasal dari masyarakat/swasta untuk penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya.##
PENJELASAN
Pasal 14 Ayat (1)

## Huruf aYang dimaksud dengan 'perencanaan Investasi Pemerintah oleh Badan Investasi Pemerintah' adalah usulan rencana investasi oleh Badan Investasi Pemerintah setiap tahun untuk pelaksanaan investasi tahun anggaran berikutnya yang diajukan kepada Menteri Keuangan.## Huruf bYang dimaksud dengan 'perencanaan kebutuhan Investasi Pemerintah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara' adalah penyusunan besaran anggaran penyediaan dana Investasi Pemerintah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan usulan dari masing-masing Badan Investasi Pemerintah.## Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3)## Cukup jelas.Ayat (4)Yang dimaksud dengan 'opsi pembelian surat utang kembali' adalah komitmen penerbit surat utang untuk melakukan pembelian kembali surat utang tersebut jika pemerintah akan menjual surat utang sebelum jatuh tempo.
PENJELASAN
Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.## Ayat (2)Yang dimaksud dengan 'keadaan tertentu' adalah perubahan harga surat berharga secara signifikan sehingga apabila tidak segera dilakukan divestasi dikhawatirkan terjadi penurunan harga sehingga menimbulkan kerugian.## Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Skema pembagian risiko antara pemerintah dengan Badan Usaha dituangkan dalam bentuk perjanjian.##
PENJELASAN
Pasal 34 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4812