PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 1 Tahun 2012
Tentang PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI KABUPATEN SINTANG
Berlaku: 1 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 14 ayat (1) Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dipandang perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas dan berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintag Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah serta dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dalam upaya mengkoordinasikan semua kegiatan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, dipandang perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Sintang;
- c. bahwa guna melaksanakan dimaksud tersebut pada huruf b di atas, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati ;
3. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352 ) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersifat Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 ) ;
4.Undang-Undang...
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) ;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH DI KABUPATEN SINTANG.
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP TUGAS ULP
Pasal 2

Dalam Peraturan Bupati ini dibentuk ULP Kabupaten Sintang
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP TUGAS ULP
Pasal 3

Tujuan dibentuknya ULP :
- a. membuat proses pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih terpadu, efektif dan efesien;
- b. meningkatkan efektifitas tugas dan efesiensi SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- c. menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak bagi penyedia berang/jasa agar tercipta persaingan usaha yang sehat; dan
- d. menjamin proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan oleh aparatur yang professional.
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP TUGAS ULP
Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanan tugas ULP meliputi penyelenggaraan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilaksanakan oleh penyedia melalui proses pelelangan/seleksi.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 5

ULP mempunyai tugas utama sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui pelelangan/seleksi sampai dengan ditandatanganinya kontrak oleh PA/KPA/PPK;
- b. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PA/KPA/PPK dan/atau laporan mengenai pelaksanakan tugas ULP kepada Bupati;
- c. melaksanakan pengadaan beang/jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (website sintang.go.id);
- d. melaksanakan penyebar luasan strategi, kebijakan, standar, sistem, dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah;
- e. melaksanakan bimbingan teknis dan advokasi bidang pengadaan;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- g. melaksanakan pembinaan sumber daya menusia bidang pengadaan;
- h. mengembangan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
- i. menetapkan penyedia barang/jasa yang melakukan penipuan/ pemalsuan danpelanggaran lainnya seperti yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 ke dalam Daftar Hitam serta melaporkannya kepa LKPP.
Bagian Kedua
BAB III - ORGANISASI
Pasal 6

- (1) ULP sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan ini, bersifat non structural;
- (2) ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan di Sekretatiat Daerah Kabupaten Sintang.
Bagian Ketiga Perangkat Organisasi
BAB III - ORGANISASI
Pasal 7

- (1) Perangkat organisasi ULP sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan ini terdiri atas :
- a. Kepala;
- b. Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Sekretariat;
- (2) Struktur organisasi ULP Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Bagian Keempat Tugas Perangkat Organisasi
BAB III - ORGANISASI
Pasal 8

Kepala ULP sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a Peraturan ini, mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan semua bentuk kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 9

Kelompok kerja pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b Peraturan ini, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana pemilihan Penyedian Barang/Jasa;
- b. menetapkan Dokomen Pengadaan;
- c. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di webset sintang.go.id K/L/D/I masing-masing di papan pengumuman dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- d. menilai kualifikasi Penyedian Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- e. melakukan evaluasi adminitrasi, tekhnis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- f. khusus untuk ULP :
- 1) menjawab sanggahan;
- 2) menetapkan penyedian barang/jasa untuk;
- a) Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
- b) Seleksi dan Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- 3) menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyediaan Barang/Jasa kepada PPK;
- 4) menyimpan dokumen asli Pemilihan Penyediaan Barang/Jasa.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 10

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c Peraturan ini, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengelolaan urusan kuangan, kepegawaian, tata cara persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga;
- b. melaksanakan fungsi ketatausahaan;
- c. menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana kantor;
- d. menyiapkan dokumen yang dibutuh Kelompok Kerja dalam pengadaan barang/jasa;
- e. menyediakan dan mengelola sistem informasi yang digunakan dalam pengadaan barang/jasa;
- f. mensosialisasikan kebijakan dan kegiatan pengadaan barang/jasa;
- g. menyediakan informasi pengadaan barang/jasa kepada masyarakat;
- h. menerima dan mengkoordinasikan pengaduan dan sanggahan yang disampaikan oleh masyarakat;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap harga beli barang/jasa; dan
- j. melakukan perencanaan biaya dan usaha pengurangan biaya pengadaan;
BAB IV - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT ULP
Pasal 11

Kepala ULP sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a Peraturan ini, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. memiliki pendidikan menimal S1;
- c. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial;
- d. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan;
- e. memiliki integritas moral, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- f. memiliki pengalaman sebagai pejabat/panitia pengadaan barang/jasa pemerintah;
- g. memahami seluruh jenis pekerjaan yang menjadi tugas Pokja Pengadaan;
- h. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang menjadi tugas Pokja Pengadaan;
- i. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;
- j. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkan sebagai kepala ULP; dan
- k. syarat lain yang ditentukan dalam aturan kepegawaian untuk jabatan yang setara.
BAB IV - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT ULP
Pasal 12

- (1) pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a sampai dengan huruf j Peraturan ini, diuji oleh Tim Penguji;
- (2) tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati;
- (3) tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri atas unsur ahli, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, bertugas melakukan seleksi untuk pengangkatan kepala ULPP dan anggota Pokja ULP.
BAB IV - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT ULP
Pasal 13

Berdasarkan hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Penguji, Kepala ULP diangkat dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT ULP
Pasal 14

Kepala UPL diberhentikan oleh Bupati dengan mempertimbangkan :
- a. pendapat pejabat Pengawas Internal Kabupaten Sintang;
- b. pendapat Pengguna Anggaran;
- c. masukan dari Asosiasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sintang.
BAB IV - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT ULP
Pasal 15

Anggota Kelompok Kerja pengadaan ditetapkan Bupati.
BAB IV - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT ULP
Pasal 16

Anggota Kelompok Kerja ULP Kabupaten Sintang diberhentikan oleh Bupati dengan ketentuan :
- a. tugasnya dinyatakan selesai oleh PA, dan/atau
- b. terdapat indikasi terjadinya pelanggaran terhadap peraturan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
BAB IV - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT ULP
Pasal 17

Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di ULP, berhak memperoleh tunjangan sesuai kemampuan keuangan daerah yang besarannya sesuai dengan standar biaya yang berlaku.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 18

ULP Kabupaten Sintang wajib mengkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dan LKPP.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 19

Hubungan kerja ULP Kabupaten Sintang dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang meliputi :
- a. menyampaikan laporan priodik tentang perkembangan pelaksanaan pengadaan;
- b. mengadakan konsultasi secara priodik atau sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan;
- c. memberikan pedoman dan petunjuk kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa; dan
- d. melaksanakan pedoman dan petunjuk pengendalian pelaksanaan pengadaan yang diberikan Bupati.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 20

Hubungan kerja ULP Kabupaten Sintang dengan LKPP, meliputi :
- a. menyampaikan laporan semesteran hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- b. mengadakan konsultasi sesuai dengan kebutuhann, dalam rangka penyelesaian persoalanan yang dihadapi dalam proses pengadaan;
- c. melaksanakan pedoman dan petunjuk LKPP dalam pengadaan barang/jasa;
- d. memberikan masukan kepada LKPP untuk perumusan strategi dan kebijakan pengadaan barang/jasa.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini mulai dilaksanakan pada tanggal 1 januari 2012.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUPAN
Pasal 23

Peraturan ini berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang pada tanggal 2012
BUPATI SINTANG,
MILTON CROSBY
Diundangkan di Sintang pada tanggal 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
ZULKIFLI HAJI AHMAD
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR
LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR :
TAHUN 2012
TANGGAL : 2012
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH DI KABUPATEN SINTANG.
STRUKTUR ORGANISASI
BUPATI SINTANG,
MILTON CROSBY
Keterangan :
Garis Komando
Garis fungsi / koordinasi
- 1) menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- 2) menetapkan Dokumen Pengadaan;
- 3) menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- 4) mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- 5) menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- 6) melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- 7) khusus untuk ULP:
8. (a) menjawab sanggahan;
9. (a) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
- (1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
- (2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
12. (c) menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
13. (d) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- 8) khusus Pejabat Pengadaan :
15. (a) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
- (1) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau
- (2) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
18. (b) menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- 9) membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; dan
- 10) memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.