PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 7 Tahun 2007
Tentang RETRIBUSI PASAR PEMEMERINTAH DAERAH
Berlaku: 7 TAHUN 2007
N/A
Preamble

Menimbang
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu diatur Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar Pemerintah Daerah Pada
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PASAR PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELAWI,
- a. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pasar Pemda merupakan Jenis Retribusi Daerah Kebupaten;
2. Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Fembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
6. 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6 Undang
Manetapkan
- 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 53,
- 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Femerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Penerintan Penggati Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 4548);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Iahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
dan
BUPATI MELAWI
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH IENTANG RETRIBUSI PASAR PEMERINTAH DAERAH
BAB [
BAB [
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah in yang dimaksud dengan :
- 1 Daerah adalah Kabupaten Melawi;
3. Bupati adalah Bupati Melawi;
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah;
- Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 6 Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar pertokoan yang dikontrakkan / disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- 5 Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun persekutuan, perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis pensiun; bentuk usaha serta bentuk badan usaha lainnya; lembaga, dana tetap
7. Tempat pelelangan adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli secara langsung;
- 9 Izin Pemakaian adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada pemakai / pengguna bangunan pasar;
- 8 Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk berjualan.
10. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prisip komersial karena dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta; Pada pula
- 12 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
11. Retribusi Pasar Pemda yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar berbagai jenis barang termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar pertokoan yang dikontrakkan/ disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) BUMN dan swasta; grosir
13. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas dan atau pertokoan; pasar
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD; adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
14. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan Wajib dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- 16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- 17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih yang selanjutnya dapat disingkat retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang; Bayar,
18 Surat
- Daerah, yang selajutnya dapat disingkat STRD, adalah suaf untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- 2 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan; dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan Pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- 19.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- 21 Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar Pemda dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penycdiaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar pertokoan yang dikontrakkan
BAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan fasilitas pasar dan atau pertokoan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi
- b. tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi;
3. a grosir berbagai jenis barang; pasar
4. pertokoan;
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar dan atau pertokoan yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta maupun Perusahaan Daerah.
BAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar dan atau pertokoan.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

- (1) orang pribadi atau badan mempunyai hak untuk menempati/memakai fasilitas pasar dan atau pertokoan yang disediakan Pemerintah Daerah. Setiap
Untuk
- Untuk mendapatkan hal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, yang bersangkutan diwajibkan mengajukan permohonan izin pemakianmenempati secara tertulis kepada Bupati. pada
- () Syarat-syarat dan tata cara mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud (2) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. pada ayat
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6

- wajib menjaga dan memelihara tempat usahanya sebagai pemakai yang baik dan bertanggung jawab.
- (2) Pemegang surat izin tidak diperbolehkan merubah, menambah dan mengurangi bentuk dan luas bangunan asli.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7

pemegang surat izin berkewajiban memelihara ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan dan keindahan serta harus mempergunakan tempat sesuai peruntukannya. Setiap
BAB IV - KETENTUAN PERIZINAN DAN LARANGAN
Pasal 8

- (1) Permohonan yang telah diputuskan untuk disetujui mendapat izin pemakaian untuk menempati tempat berjualan yang telah disediakan.
- (2) Hak pemakaian yang berada pemegang izin tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan kepada lain tanpa persetujuan Bupati. Pada pihak
- (3) Bilamana karena sesuatu usahanya, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan surat izin berikut tempat yang diperuntukkan baginya secara baik kepada Bupati tanpa menuntut ganti rugi
BAB V - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 9

Retribusi Pasar Pemda digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
BAB VI - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 10

Tingkat Penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas, dan jangka waktu penggunaan fasilitas pasar dan atau pertokoan.
BAB VII - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 11

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan aas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang Pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan Derorientasi harga pasar. pada
BAB VIII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 12

- Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas kios dan lokasi, klasifikasi, luas kios/los dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku di wilayah daerah tersebut.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditentukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayananjasa, yang merupakan unsur-unsur tarif yang meliput :
- b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
4. unsur per satuan penyediaan jasa; biaya
- sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a meliputi Biaya pada
- operasional langsung yang meliputi belanja pegawai tidak belanja barang belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, listrik, dan semua biaya rutinperiodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa; biaya biaya tetap biaya
- C. biaya modal; yang berkaitan degan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset;
- b biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
- biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total sebagaimana dimaksud ayat (4) dan dari modal: pada biaya pada
- (6) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
Klasifikasi
a Klasifikasi Kios
| KLASIFIKASI | JENIS BANGUNAN | LUAS | IARIF | IARIF |
|---------------|------------------------|---------------|---------|-----------------|
| Kelas A | Permanen | 10 M 2 keatas | Rp | 75.000, / Bulan |
| Kelas B | Permanen | 8 M2 S/DIOM2 | | 50.000,-/Bulan |
| Kelas C | Permanen Semi Permanen | S/D8 M 2 | Rp Rp | 30.000, / Bulan |
b Klasifikasi Pertokoan
| KLASIFIKASI | [ENISBANGUNAN | LUAS | TARIF |
|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Kelas A | Permanen Permanen FPermanen | 13 M2 s/d 30 M? 31 M? s/d 100 M? 101 M? ke atas | 150.000,-/ Bulan Rp 200.000,-/ Bulan RP RP |
c Tempat Felelangan
| KLASIFIKASI | JENIS BANGUNAN | LUAS | TARIF |
|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ikan | Permanen | 60 M? s/d 150 M2 | 1.000, /hari Rp |
| Hewan Ternak : Sapi Kerbau b. Kambing/Babi C. Ayam | Permanen Permanen Permanen | 60 M? sá 150 M? 60 Mz s/d 150 M? 60 M? s/d 150 M2 | Rp 1.500,/hari 1.000, /hari 500,- hari RP RP |
| Hasil Bumi | Permanen | 60 M? s/d 150 M? | 100,-/hari Rp |
BAB IX - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Melawi:
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di Daerah tempat pelayanan diberikan.
BAB X - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 14

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.
BAB X - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 15

Saat Retribusi terutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pada
BAB XI - SURAT PENDAFTARAN
Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya. pada
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD , sebagaimana dimaksud (1) diatur dengan Peraturan Bupati. pada ayat
BAB XII - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 17

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pada
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemerikasaan ditemukan baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT. data
- (3) Bentuk; isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Feraturan Bupati. Pada Pada
BAB XIII - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan mengunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBI.
BAB XIV - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 19

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % dua persen bulan dari retribusi terutang atau kurang dan ditagih dengan menggunakan STRD\_ pada setiap dibayar
BAB XV - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 lima belas ) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran; tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.
BAB XVI - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 21

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBI, STRD retribusi yang harus dibayar bertambah, retribusi yang tidak atau kurang oleh Wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Negara (BUPLN) . dibayar Lelang
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XVII - KEBERATAN
Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasanalasan yang jelas. Pada
- Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB ~diterbitkan; kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan scbagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. Pada
- (6) Pengajun keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
BAB XVII - KEBERATAN
Pasal 23

- (1) Bupati atau Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 22 diterima, harus sudah memberi keputusan atas keberatan yang diajukan: Pada
- (2) Keputusan Bupati atau Pejabat yang berwenang atas keberatan yang diajukan besarnya retribusi yang terutang:
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang berwenang tidak memberi keputusan; keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. pada
BAB XVIII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan. Pada
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan pada
4. Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk dilunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. ` Pada
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. pada
Anahila
- (6) Apabila pengembalian kelebihan jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
BAB XVIII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 25

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan
2. nama dan alamat Wajib Retribusi;
- C. Besarnya kelebihan pembayaran;
- b. masa retribusi;
5. d Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati:
BAB XVIII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 26

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XIX - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan , keringanan; dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan keringanan; dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi Fada
- (3) cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati. Tata
BAB XX - KEDALUARSA PENAGIHAN
Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di retribusi. bidang
Kedaluarsa
- (2) Kedaluarsa Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila Pada
2. b ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik secara langsung maupun tidak langsung:
3. diterbitkan Surat Teguran; atau;
BAB XXI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang:
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran: pada
BAB XXII - PENYIDIKA N
Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bidang
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pada
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah tersebut; orang
4. a menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
5. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di Retribusi Daerah; bidang
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyidikan terhadap bahan bukti tersebut;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Retribusi Daerah; bidang
8. f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
10. g menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e; Pada sedang
11. memanggil untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; orang
- j. menghentikan penyidikan;
melakukan
- melakukan tindakan lain yang untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Retribusi Daerah menurut hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan perlu bidang
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana Pada tentang
BAB XXIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
BAB XXIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XXIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Daerah Ini mulai berlaku tanggal diundangkan. Pada orang dapat mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi; Agar setiap
Ditetapkan di Nanga Pinoh tanggal 16 Pada
APRIC 2007
Diundangkan di Nanga Pinoh;
tanggal pada
18 Apeil
2007
SEKRETARIS DAFRAH KABUPATEN MELAWI,
MARTIN LUTHER D
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 NOMOR
7
PENJELASAN
Pasal 1

s/d 33
jelas. Cukup
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 34