PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor I Tahun 2023
Tentang PER.IALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAKTETAP PEMERINTAH KABUPATEN SAROTANGUN
Berlaku: 54 Tahun 1999
N/A
Preamble

Menimbang : a.
bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai perjalanan dinas bagt Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupa"ten Sarolangun;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas bagr Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Sarolangun. b.
Mengingat : 1.
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor L82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OOO tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun t999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tan$ung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
Undano\_Undano
Nomor
23
Tahun
2014
fentano
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L3 ?ahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor f 3 Tahlm 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 /PMK.O5/?OLO tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagr Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah teraktrir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2OL4 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.OS/2O1O tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagr Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.O5|2OL2 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bag Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai ?idak Tetap;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.A2|2OL+ tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2AL2 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sarolangun {Lembaran Daerah Tahun 2OL2 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Nomor I ?ahun 2OL4 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sar&lt;llangun Tahun Anggaran 2015 (Iembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2Ol4 Nomor 8).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAROLANGUN TENTANG PER"IALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGA\IfAI NEGERI SIHL DAN PEGAWAI TIDAK TE"TAP PEMERINTAH KABUPATEN SAROI.ANGUN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

ilalarn Peratur&amp;n Bupati ini, yang dirnak$ud dengan:
1. Bupati adalah Bupati $arolangun.
2. r).
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun.
6. Pegawai Tidak ?etap adalah Pegawai yang diangkat oleh Bupati Sarolangun untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan ftrgas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebuhrhan dan kemampuan organisasi pada Pemerintah l(abupaten Sarolangun dengan masa kerja sekurang-kurangrrya 1 (satu) tahun.
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
6. 7 - Perjalanan Dinas Datam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan bagi perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota yang dilakrrkan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara atas perintah pejabat ya$g berwenang.
4. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
8. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan baik perseorangan maupun secara bersama dari tempat bertolak di dalam negeri ke tempat tujuan di luar negeri untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang.
5. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah ( at cost ).
7. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah Surat Perintah kepada Bupati, \lrakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipll, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
6. Perhifirngan rampung adalatr perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketenhran yang berlaku.
8. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja berada.
9. Tempat tr4iuan adalah tempat/kota yang menjadi tqiuan perjalanan dinas.
10. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalatr Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah l(abupaten Sarolangun yang melaksanakan tugas dinas di kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun.
15. ll.Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai fidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang melaksanakan tugas dinas antar Kabupaten dalam wilayah Provinsi Jambi dan/atau ke luar daerah Provinsi Jambi dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
tsAB II PzuABATYANG BERWENANG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Pejabat yang berwenang memberikan perintah Perjalanan Dinas adalah:
- a. Bupati dan Wakit Bupati untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daeratr, para Asisten, para Staf Ahli Bupati, Sekretaris DPRDIlnspektur/Kepala BadanlKepala Dinas/Direktur RSU/KepaIa l(antor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
- b. Ketua dan Wakil Ketua DPRD untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Ketua, Wakil Kehra dan Anggota DPRD.
- c. Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh para Asisten dan Sekretaris DPRD/Inspekhrr/Kepala Badan/Kepala Dinas/Direktur RSU/Kepata Kantor di tingkungan Pemerintah Itubupaten Sarolangun.
- d. Asisten untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Sekretaris DPRDllnspekturlKepala Badan/Kepala Dinas/Direktur RSU/Kepala Kantor/Kepala Bagran Setda di lingkrrngan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
- f. Camat untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Camat, Perangkat Kecarnatan, Kepala UP?D dan Kepala UPTB atau sebutan lainnya, Perangkat Kelurahan, Perangkat Desa untuk Perjalanan Dinas dalam wilayah kerjanya. Untuk Camat, Perjalanan Dinas Keluar Daerah Provinsi Jambi ditandatangani oleh Bupati Sarolangun.
- s. Sekretaris DFRD/Inspektur/Kepala Badan/Kepala Dinas/Direktur RSU/KepaIa Kantor untuk Perjalanart Dinas yang dilaksanakan oleh Pegawai dilinglrungan SKPD yang bersangkutan.
- g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) unhrk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Pegawai di linglmngan UPTD / UPTB yang bersang[utan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

Pejabat yang berwenang menandatangani SPPD pada kolom kepulangan/ kembali sebagai berilmt:
- a. Bupati dan Wakil Bupati, untuk Perjalanan Dinas yang telah dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati.
- b. Sekretaris Daerah, untuk Perjalanan Dinas yang telah dilaksanal&lt;an oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, para Asisten, para Staf Ahli Bupati, Sekretaris DPRD/Inspektur/Kepala Badan/Kepala Dinas/Direktirr RSUlKepata Kantor.
- d. Sekretaris DPRD, untuk perjalanan dinas yang telah dilaksanakan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota 'DPRD, Sekretaris DPRD, para Kepala Bagran dan Staf di lingkungan Sekretariat DPRD.
- e. Sekretaris Badan/Dinas, untuk perjalanan dinas yang telah dilaksanakan oleh para Kepala Bidang dan staf di lingkungan SKPD yang bersangkutan.
- f. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor untuk perjalanan dinas yang telah dilaksanakan oleh para Kepala Seksi dan staf di lingkungan SKPD yang bersangkutan.
- g. Sekretaris Kecamatan unttrk Perjalanan Dinas yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Kecamatan, Kepala UPTD dan Kepala UPTB atau sebutan lainnya, Perangkat Kelurahan, Perangkat Desa di wilayah kerja yang bersangkutan.
- h. Kepala Unit Pelaksana Telqris Dinas (UPTD) dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) untuk Perjalanan Dinas yang telah dilaksanakan oleh pegawai di ling!&lt;ungan UPTD/ UPTB yang bersanglmtan.
BIAYA PERJAI,ANAN DINAS
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4

- {1} Komponen Perjalanan Dinas terdiri dari:
- a. uang harian;
- b. uang representasi;
- c. biaya penginapan;
- d. biaya sewa kendaraan;
- e. biaya taksi;
- f. biaya tiket pesawat.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. uang makan;
- b. uang transportasi lokal; dan
- c. uang saku.
- (3) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada Pejabat Negara dan pejabat eselon II sel,ama melakukan Pedalanan Dinas.
- (4) Biaya penginapan sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
- hurrrf c terdiri atas: a. di hotel; atau b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal pelaksana peqalanan dina.s tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelaksana perjalanan dinas dikrikan biaya penginapan sebesar 30o/a (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota
ffi-t
- (6I Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada pejabat negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tr4juan.
- (71 Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (8) Biaya Pedalanan Dinas diperuntukkan bagt 7 (tt4iuh) golongan yaitu:
- {9) Biaya Perjalanan Dinas digolongkan sebagai berikut:
- a. Biaya Pedalanan Dinas Luar Daerah ke Ibukota Negara dan Antar Provinsi Dalam Negara Republik Indonesia, Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Ibukota Provinsi dan Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi, Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Antar Kecamatan Dalam Kabupaten Sarolangun, sebagaimana tercantum dalam L,ampiran Angka I Peraturan Bupati ini.
- b. Klasilikasi wilayah untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah Antar Kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Angka VII Peraturan Bupati ini.
- {1O} Penetapan Klasilikasi Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, didasarkan pada:
- (11) Untuk Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Ibukota Negara dan Provinsi Lainnya disesuaikan dengan jenis transportasi yang akan digunakan, jika menggunakan transportasi udara, maka diberikan bantuan transportasi Sarolangun-Jambi.
- (12) Untuk Perjalanan ke Ibukota Negara dan Provinsi Lainnya bagr Golongan F dan Golongan G, dilakukan unhrk keperluan mendesak dan atas persetujuan atasan
- a., Golongan A
- b. Golongan B
- c. Golongan C
- d. Golongan D
- e. Golcngan E
- f. Golongan F
- g. Golongan G
Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan
- DPRD
Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah
Kepala Badan/ Dinas/ Eselon II
PNS Golongan IV /Eselon III
PNS Golongan III/Eselon [V
PNS Golongan II dan I
Pegawai Tidak Tetap /Ormas /I*mbaga
- Non Pemerintah tralnnya.
| KRITERIA | KONDISI JALAN | JARAKTEMPUH |
|------------|-----------------|---------------|
| Berat | Kurang Baik | Jauh |
| Sedang | Cuhlp Baik | Cukup Dekat |
| Lancar | Baik | Dekat |
BAB IV - PERJAI,ANAN DINAS LUAR NEGERI
Pasal 5

Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri lagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Angka VI Peraturan Bupa.ti ini.
BAB V - TATA CARA PEI,AKSAI{IAA}I PER-]AI"ANA}I DINAS
Pasal 6

- Kepada Pejabat yang berwenang memberikan perintah Perjalanan Dinas harus mempertimbangkan aspek efektivitas dan elisiensi pelaksanaan Perjalanan baik lamanya waktu perjalanan maupun transportasi yang digunakan. {u
- Perjalanan Dinas yang dilalmkan dalam Provinsi Jambi dan dalam Kabupaten Sarolangun maksimal 3 (tiga) hari, kecuali mendapat persetujuan dari Pejabat yang berwenang. {21
- (3) Tata cara penghitungan perjalanan dinas meliputi jumlah hari untuk mencapai daerah tujuan, jumlah hari di tempat tqiuan, dan jumlah hari untuk kembali ke tempat kedudukan.
- (4) Perjalanan dinas yang akomodasinya ditanggung oleh penyelenggara hanya uang harian dan bantuan transportasi.
- (5) Untuk Kendaraan Dinas yang menggunakan bahan bakar minyak menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak.
BAB V - TATA CARA PEI,AKSAI{IAA}I PER-]AI"ANA}I DINAS
Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas yang dilakukan kurang dari 5 (lima) kilometer dari tempat batas kota tempat kedudukan, tidak dapat diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Unhrk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (L), dapat menggunakan Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang.
BAts VT
PERTANGGUNSJAWABAN PERJALANAN DINAS
BAB V - TATA CARA PEI,AKSAI{IAA}I PER-]AI"ANA}I DINAS
Pasal 8

- (11 Pertanggungiawaban Biaya Perjalanan Dinas dengan menyarnpaikan dokumen bukti-bukti pengeluaran berupa:
- a. Surat Tugas yang sah dari pejabat yang berurenang;
- b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat tujuan pelaksanaan perjalanan dinas serta dasar pelaksanaan perjalanan dinas seperti undangan dan surat panggilan, kecuali untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi;
- c. Tiket pesawat, boarding pa,ss, airprt fax, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
- d. Daftar pengeluaran riil;
- e. Bulcti pembayaran yang sah unhrk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
- g. Untuk kendaraan dinas yang menggunakan BBM harus melampirkan bukti pembelian BBM dari SPBU;
- f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
- h. Transportasi untuk perjalanan dinas ke dalam daerah yang menggunakan kendaraan dinas dibayar sesuai dengan bukti pembelian BBM dari SPBU.
- (2) Dasar pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk perintah lisan dari atasan langsung.
- (3) Menyampaikan laporan lisan dan tertulis kepada atasan langsung tentang hasil perjalanan dinas.
- (a) Bupati dan Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat kesalahan, kelalaian, atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas.
BEB\rItr
KETENTUAN LAIN*LAIN
BAB V - TATA CARA PEI,AKSAI{IAA}I PER-]AI"ANA}I DINAS
Pasal 9

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakr.rkan Perjalanan Dinas w4jib menjaga nanna baik daerah.
- (2) Perjalanan Dinas yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, dapat dibayarkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan penrndang-undangan yang berlaku dan rnendapat persetu$uan dari Bupati Sarolangun.
Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati ini, maka Perattrran Bupati Sarolangun Nomor 2O Tahun 2OL4 tentang Perjalanan Dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Isteri Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mulai mengetahuinya, memerintahkan pengundarlgan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.
Ditetapkan di $arolangun . Pada tanggal 2 AdnUOn
2015
SAROLANGUN,
CEK ENDRA
Diundangkan di Sarol*g.rn.
pada tanggal A JanUArt 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROId,NGUN
BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2015 NOMOR
'
I,AMPIRAN PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NoMoR I
raHuN2ols
TANGGAL ) JANUAA 2o1s
TENTANG
STANDAR BIAYA PER.JALANAN DINAS BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
I. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESEMASI I.1. KE IBUKOTA NEGARA DAN ANTAR PROVINSI DALAM NEGARA REPUBLIK INDONESIA
I.1.1. PROVINSI ACEH DAN KALIMANTAN TENGAH
| NO | GOLOI'IGAN | UANG HARIAN | UANG HARIAN | UANG REPRESENTASI | UANG REPRESENTASI | JUMLAH PER HARI | JUMLAH PER HARI | UANG HARIAN DIKLAT | UANG HARIAN DIKLAT |
|------|--------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| (u | (2) | (3) | (3) | (4I | (4I | t5) | t5) | t6) | t6) |
| 1 | Golongan A | Rp | 360.000 | Rp | 250.0O0 | Rp | 610.000 | Rp | 110.000 |
| 2 | Golongan B | Rp | 360.00O | Rp | 20O.0OO | Rp | 560.0O0 | Rp | 110.OOO |
| 3 | Golongan C | Rp | 36O.000 | Rp | 15O.OOO | Rp | 51O.OO0 | Rp | 11O.OOO |
| 4 | Golongan D | Rp | 360.000 | Rp | | Rp | 360.000 | Rp | 1L0.000 |
| 5 | Golongan E | Rp | 360.000 | Rp | | Rp | 360.000 | Rp | 110.000 |
| 6 | Golongan F | Rp | 360.000 | Rp | | Rp | 360,000 | Rp | 11O.OOO |
| 7 | Golongan G | Rp | 360.00O | Rp | | Rp | 360.000 | Rp | 110.000 |
I.1.2. PROVINSI SUMATERA UTARA, R[AU, KEPULAUAN RIAU, BAIiTEN, JAWA TENGAH, SULAWESI UTARA, GORONTAIO DAN SULAWESI TENGAH
| HO | *olsHsAN | UANG HARIAN | UANG HARIAN | UANG REPRESENTASI | UANG REPRESENTASI | JUMLAH PER HARI | JUMLAH PER HARI | UANG HARIAN DIKLAT | UANG HARIAN DIKLAT |
|------|-------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| t1I | {2} | {3} | {3} | t4) | t4) | {5} | {5} | (6) | (6) |
| I | Golongan A | Rp | 37O.OOO | Rp | 25O.OOO | Rp | 62S.S00 | Rp | I IO.OOO |
| 2 | Golongan B | Rp | 370.OO0 | Rp | 200.000 | Rp | 570.OOO | Rp | 1I"O.OO0 |
| 3 | Golongan C | Rp | 37CI.OO0 | Rp | 15O.OO0 | Rp | 52O.OO0 | Rp | 110.0S0 |
| 4 | Golongan I) | Rp | 37O.OOO | Rp | | Rp | 37O.OOO | Rp | 11O.00O |
| 5 | Golongan E | Rp | 370.000 | Rp | | Rp | 370.000 | Rp | 110.000 |
| 6 | Golongan F | Rp | 370.000 | Rp | | Rp | 370.000 | Rp | 11O.OOO |
| 7 | Golongarr G | Rp | 370.OOO | Rp | | Rp | 37O.OOO | Rp | 11O,OOO |
I.1".3. PROVINSI SUM^{TERA BARAT, SUMffTERA SEI.ffTAN, LAMPUNG, BENGKULU, KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN SEI,ATAN, SUI"AWESI TENGGARA DAN MALUKU
| NO | GOLONSAN | UANG HARTAN | UANG HARTAN | UANG REPRE$ENTASI | UANG REPRE$ENTASI | JUMLAH PER HARI | JUMLAH PER HARI | UANG HARIAN DIKLAT | UANG HARIAN DIKLAT |
|------|-------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| (u | {21 | (3I | (3I | {4} | {4} | {5} | {5} | t6) | t6) |
| 1 | Golongan A | Rp | 38O.OOO | Rp | 25O.O0O | Rp | 630.000 | Rp | L 1O.OO0 |
| 2 | Golongan B | Rp | 38O.OOO | Rp | zOO.OSCI | Rp | 58O.OOO | Rp | 11O.0OO |
| 3 | Golongan C | Rp | 380.000 | Rp | 150.OO0 | "Rp | 53O.O0O | Rp | 1I O.0OO |
| 4 | Golongan D | Rp | 38S.OOO | Rp | | Rp | 38O.OOO | Rp | l LO"OOO |
| 5 | Golongan E | Rp | 380.000 | Rp | | Rp | 380.000 | Rp | 110.000 |
| 6 | Golonga:r F | Rp | 38O.OOO | Rp | | Rp | 380"000 | Rp | 11O.OO0 |
| 7 | Golongan G | Rp | S80.S0O | Rp | | Rp | 38O.OOff | Rp | ll.ff"fiO0 |
@
I.1.4. PROVINSI BANGKA BELI?UNG, JAWA TIMUR DAN SUI,AWESI BARAT
| NO | GOLONGAN | UANG HARIAN | UANG HARIAN | UANG REPRESENTASI | UANG REPRESENTASI | JUMLAH PER HARI | JUMLAH PER HARI | UANG HARIAN DIKLAT | UANG HARIAN DIKLAT |
|------|-------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| (1) | lzt | (3) | (3) | (41 | (41 | (s) | (s) | (6) | (6) |
| 1 | Golongan A | Rp | 4 LO.OOO | Rp | 25O.OO0 | Rp | 660.000 | Rp | 12O.OOO |
| 2 | Golongarl B | Rp | 41O.OOO | Rp | 2OO.OOO | Rp | 610.000 | Rp | 12O.OOO |
| 3 | Golongan C | Rp | 410.000 | Rp | 150.000 | Rp | 560.000 | Rp | 12O.O00 |
| 4 | Golongan D | Rp | 410.000 | Rp | | Rp | 410.000 | Rp | 120.000 |
| 5 | Golongan E | Rp | 410.000 | Rp | | Rp | 410.OOO | Rp | 12O.0OO |
| 6 | Golongan F | Rp | 410.000 | Rp | | Rp | 41O.0OO | Rp | 120.000 |
| 7 | Golongan G | Rp | 41O.OOO | Rp | | Rp | 41O.OOO | Rp | 12O.OOO |
I.1.5. PROVINSI DI. YOGYAKARTA
| NO | GOLONGAN | UANG HARIAN | UANG HARIAN | UANG REPRESENTASI | UANG REPRESENTASI | JUMLAH PER HARI | JUMLAH PER HARI | UANG HARTAN DIKLAT | UANG HARTAN DIKLAT |
|------|------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| (1) | (21 | (3) | (3) | (4) | (4) | (s) | (s) | (6) | (6) |
| I | Golongan A | Rp | 42O.OOO | Rp | 25O.0O0 | Rp | 670.000 | Rp | 13O.OOO |
| 2 | Golongan B | Rp | 42A.OOO | Rp | 2O0.0OO | Rp | 620.000 | Rp | 130.000 |
| 3 | Golongan C | Rp | 420.000 | Rp | 150.000 | Rp | 570.000 | Rp | 13O.OOO |
| 4 | Golongan D | Rp | 42O.OO0 | Rp | | Rp | 420.000 | Rp | 13O.OO0 |
| 5 | Golongan E | Rp | 42O.OOO | Rp | | Rp | 42O.O0O | Rp | 13O.OOO |
| 6 | Golongan F | Rp | 42O.OOO | Rp | | Rp | 42O.OOO | Rp | 13O.OOO |
| 7 | Golongan G | Rp | 420.OOO | Rp | | Rp | 42O.OOO | Rp | L30.000 |
I.]..6. PROVINSI JAWA BARAT, NUSA TENGGARA fiMUR, KALIMANTAN ?IMUR,
KALIMANTAN UTARA, SUI.AWESI SEI,ATAN DAN MALUKU UTARA
| NO | GOLONGAN | UANG HARIAN | UANG HARIAN | UANG REPRESENTASI | UANG REPRESENTASI | JUMLAH PER HARI | JUMLAH PER HARI | UANG HARIAN DIKLAT | UANG HARIAN DIKLAT |
|------|------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| (1) | (21 | (3) | (3) | (4) | (4) | (s) | (s) | (6) | (6) |
| 1 | Golongan A | Rp | 43O.OOO | Rp | 25O.OOO | Rp | 680.000 | Rp | 13O.OOO |
| 2 | Golongan B | Rp | 430.000 | Rp | 2OO.OOO | Rp | 630.000 | Rp | 13O.0OO |
| 3 | Golongan C | Rp | 430.000 | Rp | 150.000 | Rp | 580.000 | Rp | 130.000 |
| + | Golongan D | Rp | 43O.OOO | Rp | | Rp | 43O.0OO | Rp | 130.OOO |
| 5 | Golongan E | Rp | 430.000 | Rp | | Rp | 430.000 | Rp | L30.OO0 |
| 6 | Golongan F | Rp | 43O.OOO | Rp | | Rp | 43O.OOO | Rp | 13O.OOO |
| 7 | Golongan G | Rp | 43O.OOO | Rp | | Rp | 43O.OOO | Rp | l3CI.OOO |
I. 1 "7. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
| NO | GOLONGAN | UANG HARIAN | UANG HARIAN | UANG REPRESENTASI | UANG REPRESENTASI | JUMLAH PER HARI | JUMLAH PER HARI | UANG HARIAN DIKLAT | UANG HARIAN DIKLAT |
|------|------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| (1) | (21 | (3) | (3) | t4) | t4) | (s) | (s) | (6) | (6) |
| 1 | Golongan A | Rp | 44O.0OO | Rp | 25O.OOO | Rp | 690.000 | Rp | 13O.OOO |
| 2 | Golongan B | Rp | 440.000 | Rp | 2OO.OO0 | Rp | 640.000 | Rp | 13O.0OO |
| 3 | Golongan C | Rp | 440.000 | Rp | 1"50.000 | Rp | 590.000 | Rp | 130.000 |
| 4 | Golongan D | Rp | 440.000 | Rp | | Rp | 440.000 | Rp | 130.000 |
| 5 | Golongan E | Rp | 44O.OOO | Rp | | Rp | 44O.OOO | Rp | 13O.O0O |
| 6 | Golongan F | Rp | 440.OOO | Rp | | Rp | 440.000 | Rp | 130.000 |
| 7 | Golongan G | Rp | 44O.O00 | Rp | | Rp | 44O.O0O | Rp | 13O.OOO |
I.1.8. PROVINSI BALI DAN PAPUA BARAT
| NO | GOLONGAN | UANG HARIAN | UANG HARIAN | UANG REPRESENTASI | UANG REPRESENTASI | JUMLAH PER HARI | JUMLAH PER HARI | UANG HARIAN DIKLAT | UANG HARIAN DIKLAT |
|------|------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (3) | (4) | (4) | (5) | (5) | t6) | t6) |
| 1 | Golongan A | Rp | 480.000 | Rp | 250.000 | Rp | 73O.OO0 | Rp | 14O.OOO |
| 2 | Golongan B | Rp | 48O.OOO | Rp | 2OO.OOO | Rp | 680.000 | Rp | 14O.OOO |
| 3 | Golongan C | Rp | 480.000 | Rp | 150.000 | Rp | 630.000 | Rp | 140.000 |
| 4 | Golongan D | Rp | 480.000 | Rp | | Rp | 480.000 | Rp | 14O.0OO |
| 5 | Golongan E | Rp | 480.OOO | Rp | | Rp | 48O.OOO | Rp | 14O.O0O |
| 6 | Golongan F | Rp | 480.000 | Rp | | Rp | 480.000 | Rp | 140.OOO |
| 7 | Golongan G | Rp | 480.000 | Rp | | Rp | 480.000 | Rp | 14O.0O0 |
I.1.9. PROVINSI DKI JAKAMA
| NO | GOLONGAN | UANG HARIAN | UANG HARIAN | UANG REPRESENTASI | UANG REPRESENTASI | JUMLAH PER HARI | JUMLAH PER HARI | UANG HARIAN DIKLAT | UANG HARIAN DIKLAT |
|------|------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| (u | (2t | (3) | (3) | (4) | (4) | (s) | (s) | (6) | (6) |
| 1 | Golongan A | Rp | 530.000 | Rp | 250.OOO | Rp | 78O.OOO | Rp | 160.000 |
| 2 | Golongan B | Rp | 53O.0OO | Rp | 20O.OOO | Rp | 73O.OO0 | Rp | 160.000 |
| 3 | Golongan C | Rp | 530.000 | Rp | 15O.OOO | Rp | 680.000 | Rp | 160.000 |
| 4 | Golongan D | Rp | 530.000 | Rp | | Rp | 530.000 | Rp | 160.000 |
| 5 | Golongan E | Rp | 53O.0OO | Rp | | Rp | 53O.OOO | Rp | 160.000 |
| 6 | Galongan F | Rp | 53O.OOO | Rp | | Rp | 530.OOO | Rp | 160.000 |
| 7 | Golongan G | Rp | 53O.OOO | Rp | | Rp | 53O.OOO | Rp | 160.000 |
I.1.10 PROVINSI PAPUA
| NO | GOLONGAN | UANG HARIAN | UANG HARIAN | UANG REPRESENTASI | UANG REPRESENTASI | JUMI,AH PER HARI | JUMI,AH PER HARI | UANG HARIAN DIKLAT | UANG HARIAN DIKLAT |
|------|------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| (U | f,zl | (3) | (3) | (4) | (4) | (5) | (5) | (6) | (6) |
| 1 | Golongan A | Rp | 580.000 | Rp | 25O.00O | Rp | 83O.O0O | Rp | 17O.OOO |
| 2 | Golongan B | Rp | 58O.OOO | Rp | 2OO.OOO | Rp | 78O.OOO | Rp | 17O.O0O |
| 3 | Golongan C | Rp | 580.OOO | Rp | 1"5O.0OO | Rp | 730.000 | Rp | 17O.OOO |
| 4 | Golongan D | Rp | 580.000 | Rp | | Rp | 580.000 | Rp | 170.OOO |
| 5 | Golongan E | Rp | 580.OOO | Rp | | Rp | 580.000 | Rp | L7O.000 |
| 6 | Golongan F | Rp | 580.000 | Rp | | Rp | 58O.OO0 | Rp | 170.OO0 |
| 7 | Golongan G | Rp | 58O.0OO | Rp | | Rp | 58O.0OO | Rp | 170.000 |
I.2. KE IBUKOTA PROVINSI DAN ANTAR KABUPATEN/KOIA DAI,AM PROVINSI JAMBI
| NO | GOLONGAN | UANG HARIAN | UANG HARIAN | UANG REPRESENTASI | UANG REPRESENTASI | JUMLAH PER HARI | JUMLAH PER HARI | UANG HARIAN DIKLAT | UANG HARIAN DIKLAT |
|------|------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| t1) | (21 | (3) | (3) | (4) | (4) | (s) | (s) | t6) | t6) |
| 1 | Golongan A | Rp | 37A.O00 | Rp | 125.000 | Rp | 495.000 | Rp | 11O.OOO |
| 2 | Golongan B | Rp | 37O.OOO | Rp | 10O.O0O | Rp | 470.OOO | Rp | 11O.OOO |
| 3 | Golongan C | Rp | 37O.OOO | Rp | 75.000 | Rp | 445.000 | Rp | 110.000 |
| 4 | Golongan D | Rp | 370.000 | Rp | | Rp | 370.000 | Rp | 110.000 |
| 5 | Golongan E | Rp | 370.000 | Rp | | Rp | 37O.OOO | Rp | 1L0.000 |
| 6 | Golongan F | Rp | 370.000 | Rp | | Rp | 370.000 | Rp | 11O.OOO |
| 7 | Golongan G | Rp | 370.000 | Rp | | Rp | 37O.O0O | Rp | 11O.0OO |
I,3. ANTAR KECAh{ATAN DALAhd KABUPATEN SAROLANGUN
| NO | GOIONGAN | BERAT UANG HARIAN | BERAT UANG HARIAN | SEDANG UANG HARIAN | SEDANG UANG HARIAN | TANCAR UANG HARIAN |
|------|------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| (u | tzt | (3) | (3) | (4) | (4) | (5) |
| 1 | Golongan A | Rp | 15O.0OO | Rp 14O.0OO | Rp | 13O.OOO |
| 2 | Golongan B | Rp | 1SO.OOO Rp | 14O.OOO | Rp | 13O.OOO |
| 3 | Golongan C | Rp | 150.000 Rp | 140.000 | Rp | 13O.OO0 |
| 4 | Golongan D | Rp | 150.000 Rp | 140.000 | Rp | 130.000 |
| 5 | Golongan E | Rp | 15O.OOO Rp | 140.000 | Rp | 13O.O0O |
| 6 | Golongan F | Rp | 150.000 Rp | 1.40.O0O | Rp | 130.OOO |
| 7 | Golongan G | Rp | 15O.0OO Rp | 140.000 | Rp | 130.000 |