Unknown Unknown Nomor TL Tahun 2016
Tentang PEMBE:NTUKAN UNIT LAYANAN PENGAOAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
Berlaku: 30 Desernber 2016
N/A
Preamble

Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
- 2 Undar.g-Undan,: Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Dacrah Tir.gkat U di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
r
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik rndcnesra 'tanun 2014 Ncmor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah Xberapa kah terakhir dengan U11&lt;.ltt.ug-Urn..l&lt;1..11g Nomor 9 Tuhun 2015 tcntang f'cnibtthttn Kcdua Ata&gt;! llndang-Undang Nomor 23 T0&lt;hun 2014 tcntang Pemerintahan Daerah (Lt:mbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 'llegara Rcpublik Indonesia Nomor 5679);
4. Pcraturan Perr.erintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangka- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lcmbaran 'kgara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang !.embaga Kebijakan ?engadaan Barang /Jasa Pemerintah, sebaga.imana telah diubah dengan Pera turan Prcsidcn vomor 157 Tahun 2014 tcntang Pcrubahan Atas Peraturan piesrden Nomu1 lOG Tal,uu 2007 l&lt;::nlaug Lt:ml&gt;ai,;;tt KebiJUkun Pen@ud,u:tn Be.rung / J,mu Pemerinta.h;
- G. Perann an P1 esrdeu Nornor :,4 Tahun 2010 tentang Pengodoon Barar.g/Jo:ID Pemennt.ah, sebogrnmono teloh beberapa kali diubah terakhir dcngan Perarcran Presiden � nmnr 4 T:,h,m ?O\S tt'"nt,rng Pt'"n1h:,h:,n Pcraturan Presiden Nomor 54 Tahun KN'"mpat Alas 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pcmcrintah;
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Penaadean Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan, sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah Nomor 5 Tahun 2015 :entang Pcrubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengacaan Barang/Ja=. Pcmcrint.ah :.lomor 5 :ahun 2012 tcntt&lt;ng Un,t Leyanan P&lt;:ngadaan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Numur 99 1'.ihun 2014 tentar.g Pedoman Pc'"Tl.bcntukan Unit Layanan Pcngadaan Barang/Jasa Pemerintah di LingkLngan Pemenntah Pmvins, drm Kabupaten/Kota:
9. Pcraturan Daerah Kabupaten Buron Nomor 6 tahun 2016 1 .. nrang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton;
8. 10 Peraturan Bupah Buto::1 Nomor 16 1'"1hnn ?Olfi t � ntang Kedudukan. Susunan Organisasi, 'rugas dan Fungai, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupten Buton.
r
r
Menetapkan:
MEMU1USKA 'I/:
PERATURAN BU PATT TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG PEMBE!\TUKAN UNIT LAYANAN PE!\GAOAAN BARANG/JASA PEMERlNTAH KABUPATEN BUTON.
PASAL I
Beberopa ketentuan da!£U11 Pcroruran Bupat, But.on Nomor 30 Tahun 2015 u-ntang Pcmbentukan Unit Layanan Pengadaan Baran,:/Jasa Pcmerintah Kabupaten Buton 1Benm Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 92), diubah sebagru ber.kut:
- 1 Kt'"tf'"ntw,, PH'S:11 1 Angkn S ,fan AngkR Fi rli11hRh, &lt;;.ehin � R Pasal I berbunyi scbagai berikut:
Paeal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
- I. Daerah adalah Kabupatcn Bumn
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemermtahan daerah yang rnemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yar.g menjadi kcwenangan dacrah otonom.
3. Bupati adalah Bupan Buton
4. Saluan Kena Perangkat Daerah yang selanjutnya dismgkat SKPD adalah Saluan KeIJa Perangkat Daerah di lingkungan Pcmcrintah Kabupaten Buton.
5. Unit Layanan Pengadaan Barangs.Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton, yang sejanjutnya dieebut UIJ-' adalah unit orgarusaet pemerintah daerah yang tertungsr mclaksanakan pengadaan barang/ja � a di hng..'&lt;ungan Pcmcnntah Kabupaten Bl.ton, yang bersifat Non Struktura! yang f1rng«iny;i rliint.-grns,k,in pada fungsi Bagian Pembangunan Sckrctanat Daerah Kabupaten Buton.
6. Bagian Pembangunan adalah Bag,an Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton yan,i: bers,fat struktural.
r
7. Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah di lingkungan Peme-intah Kabupaten Butor., yang selanjutnya drsebut Pengadaan Hamn@/Jasa adalab kegiatan untuk 111empcrolt:h Barang/Jasa oleh SKPD, yang prosesnya d,mula, dan pcrencanaan kebutuh,an ""--'"fhll d1seleM1.ikannya scluruh kegi11t11n untuk mcpcrolch hRrn -et. r" ""
2. 8 Pengguna Barnng/Jaso. udnluh Pejabat pcmcgang kr-wr-n,.nean penggunaan Barang dan/atau Jasa rrulik Daerah.
3. Q Pengguna ."1.IIgs:aran, selanjutnya d,sebut PA adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dun fungsi SKPD yan � dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Angzeran, vaag selanjutnya KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa mclaksanakan sebagian kewenangan PA melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. disebut untuk dalam
5. ll.Pejabat Pcmbuat Kormtrnen yang selanjutnya dtsebut PPK adalah Pcjabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa.
6. 12.Anggota Sekrehuiat ULP Barang/Jasa adalah sekelompok anggota yang terdm dan Pegawar Negcn Sipil, yang diangkat oleh Bupati dan bertugas secara khusus membantu kdompok kt:JJ" ULP uuLuk melukso.nukun pemihhan penyediu barung/ja.su dihng,,:ungan Pemerintah Daerah
13. Kelompok Kerjo. ULP yang selc.njutnyu disebut Pokjo. ULP ad,.Jah kelornpok kerj:a yang berjum\ah gasal, beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan dapat ditambah s::suai dengan kompteksrtas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia pengadaan barang/js.sa pernerintah dacrah.
8. 14.Pejabat Pengadaan sertifikasi keahlian adalah personil yang merruhki per.gadaan barang/jasa yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan berengyjase.
15. Serufikasi Keahhan Pengadaan Ba rang/ Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari Pemerintah atas kompetensi dan kemampuan protest dibrdang pengadaan barangyjasa.
16. Pakta lntcgntas adalah surat pemyataan yang bertsi rkrar untuk mencegah dan Udak melakukan Ko!usi, Ku, up,,. dan Ne,&gt;ut.1.,n,e \KKN) dMam rnclak...nakan pengadaan bnmng!Ja,:a
r
17. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha a tau orang pc-orangan yang menyediakan barangypekerjaan konstruksry Jasa konsultas,/ jesa Iamnya
18. Pekerjaan Konstruksi adalah se!uruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruks, bangunan atau pembuaran wujud fisik lainnya.
3. 19.Jasa Konsultasi adalah jasa layanan Profcsional yang membutuhkan keahllan tertentu cnberbaga: bidang kcilmuan yang mengutamakan adanya olah pikt:1 (brainwarc).
4. 20.Ja&amp;a La1uuy1&lt; aUc1.J..\_\_, jctsa y11.11i,; 111t:111Uuluhka.r1 kema..,1puan tertentl .. yc.ng menguto.makan keterampilan (ski/wan&gt;) dafo.m suatu systo,m ta:a kelola yang tclah dikenal luas didunia usaha untuk menyelesarkan suatu pekcriaan atau seaala pekeriaan dan/atau penvedta iasa selain jasa konsultasi, ;&gt;elaksanaan pekerjaan jasa konstruksi dan pengadaan barang.
5. 21.Dokumen pengadaan adalah dokumcn yang ditetapkan okh ULP / Pejabat pengadaan yang memuat mformasi dan kcten tuan yang harus ditaati etch para pihak dalam proses pengadaan barang/\_;asa.
22. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang setanjutnya disebut LP8E adalah Umt Kerja di lmglrungan pemcrintah daerah ynng dibenruk untuk '""" ydt:n � 1 t1ktu1 ,,;,,lem pelayanan pengadaan barang/jnso. oeco.ro. e!ektromk.
23. SL!ate � i Pt:ngai.l.aan a&lt;lalah usaha ter baik yang dilakukan untuk menco.pai tujuan pengu.duun dul.o.m mendo.put.ht.n barang/jasa yang tepat kualitas, tl."'pat kuantitas, tepet waktu, tepat sumber dan tepat harga berdasarkan aturan/prosedur, etika, kebijak.an dan pnnsrp pengadaan.
8. ? ,(,-t.-ntn,m P;irui] .1 fl)'l'lt (1) rliubah, schingga Pasal 3 berbunyi sebagai bcrikut:
Pasal 3
- 11) ULP berkedudukan di Bagian Pembangunan Sekretariat Uacrr.h Kabupaten Buton.
- 12) ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupab. melalur Sekretans LJaerah sesuai kewcnangannya.
r
r
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (I) dnrbah, sehmgga Pasal 11 bcrbunyi sebagai bcnkut.
N/A
Pasal 11

- (I) Kcpala ULf' :scbaga,mana dimak!,ud dalam Pa:sal 10 ayat (1) hurui a, secara ex offiCW :lijaOOt olch kcpala Bagian Pf'"mhflngumin St'"krf'"tRnflt Daerah Kabupaten Buton.
- 12) Kepala ULP sebagarrnana dimaksud pada ayat ( l) mt'"mp11ny:ai t11g,&gt;'I
- a. mern'.!mpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan lingk-up 111 P;
- b. men)u&amp;un don mcla.ksanaka.n Strateg, Pengadaan l JLP;
- c. mcnyueun program -ccrja don or.ggaran ULP;
- (.I. meu � .i.wasi sduruh kq;.ic1Ut11 pt:ngt1U.c1ai1 barang/ jasa di ULP dan mclaporkan apabila ado penyimp:ingon dan/atau ind1kasi penyrmpangan:
- pcrtanggungjawoban oto:i Peng&lt;:'daan Barang/ Jasa laporan c. mcmbuat pdaksanaan kegiatan kepada 3upat.J,
- f. menjarmn kca.manan dokl..men pengadaan;
- g. u1dttk.,,c1naka.n tugas-tugas yang d.ibcnka.'l PA/KPA;
- h. mcla-csanakan pcngembangan dan pembinaan SDM .n ULP,
1. mengusulkan penempatan I pemmdahan I JJ&lt;.mlx:1ht:11l.!J.11 ttu � ula Pckja ULP kcpada Dupo.ti, d=
- j. mengueulkan j.i.b.tLtll ttt..1nmisllatu1, atau jabata11 pcngawa:s, ata.u pcJabat fung:i.iono.l umum, a.tau ;a.ha.tan pe.aksam, QUOU Pega.wa.i Pemerintah c1engan Perjanji"n Krrj" ,,t,.,1 se-hutan lain, sebagai persorul Ketatausahaan/Sekrctariat ULP sesua, dcngan kebutuhan.
- 3) Kepaia ULP sebagaimana dimaksud pada ayat {I) dapat merangkap dan bcrtugas sebagru anggota Pokja ULP.
r
4. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dibah, sehingga Pasaj 12 berbunyi sebagai benkut:
N/A
Pasal 12

- (1) Selcretanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b drpirnpin oleh sekretaris can di abat secara ex off-.ao oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran pada Bagian Pembangunan Sekretariat Dacrah Kabupaten Buton.
- (2) Sckretanat ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
- a. mclaksanakan pengelo!aan urusan keuangan, kepegawatan, kelatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga ULP;
- b. menyiapkan do'cumen pencukung dan informasi yang drb.rtuhkan Pokja ULP;
- c. mcngkoordinasikan pelaksanaan pcrrulihan pcnycdia barang/jasa yang dil.aksanakan oleh Pokja ULP;
- d. menyediakan can mengclola eratem manelemen pengadaan untuk pelaksonaan pengadaan harang/jasa; mformasi data mendukung
- e. mengelola dokwnen pengadaan barang/jasa;
- f. mengagendakan dan mengkoordinasikan pengaduan masyarakat;
- g. mcngagcndakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/ jasa:
- h. menyt.sun program kerja dan anggaran ULP;
1. menytapkan surat Kepala ULP untuk penerbitan SPPB.J okh PPK,
- J. membuat laporan secara periodik atas basil pelaksanaan pengadaan yang dilaksanakan oleh ULP;
- k. menyiapkan dan :nengkoordmasikan tim Staf Pendukung ULP dalam proses barang/Jasa, teknis dan pengadaan
- I. menyiapkan pusat data untuk mendukung evaluasi dari barang/jasa terkart spesifikasi dan HPS;
15. m.rnengjnventarisasi paket-paket yang d1klang/ seleksr; akan
- n. mela.kukan pelaksanaan elektron,k; koordinasi dengan LPSE pengadaan barangyjasa terkait sccara
r
r
- o mengkoordinasrkan tcnaga ahli/staf pcdukung dalam proses pengadaan barang/jasa;
- p- menerima dan mcmoantu penyelesaian pengaduan; dan
- q. membantu pcnyelesaian sanggahan banding
- (3) Sckretans ULP sebagaimana drmaksud pada avat (1) dapat merangkap dan bcrtugas sebagai anggota Pokja UU'.
5. Ketentuan Pasal 15, setungga Pasal 15 berbunvi sebaai benkut:
N/A
Pasal 15

- (1) Staf pendukung sebagarmana dimaksud dalam f'asaJ 10 &gt;&lt;yal 11) hwuf d, licrd,;al dari PNS dan Nun PNS di lingkungan Pcmcrintah Kabupatcn dan bcrtuga:5 membantu ULP.
- (2) Staf pcndukung � cbagaimana dimak,rud pada ayat (I) tcrdiri dari ·
- a. Bagian Kcuangan;
- b. Bagian Adrmmstrasl; dan
- c. Bagian Eva!uasi dan Pelaporan
6. \3) Staf pcndukung dari PNS scbagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan Jeueos karicr struktural maupun Iungsionaj sesuaj kemampuan dan dengan uu:111µ::,ht&lt;Lllw . .11 bt:Uau kt:1Ja.
6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehmgga Pasal 16 berbunyi sebagai bcrikut
Pa � 16
Bagian Keuangan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a mcmpunya.i tugas :
- a. Mclaksanakan pengelolaan urusan keuangan;
- b. Mclakukan administrasi keuangan, dan
3. c Mcnycdiakan dan memeuha.ra sarana dan prasarwta kanror.
r
r
- , Ketenluan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai bcnkut:
N/A
Pasal 17

RHgi:,n Arlministras, sebagaunana d1m.iksud dahm Pcsal 15 avat (2) huruf b. rnempunyru tugas :
- a mrmh:antu ketatausahaan organ1sas1;
- b. menyw.pkon ookumen yang d1butuhkan PokJa dalam pengadaan barang/jasa.
- c. menyedio.kon bo.&lt;1an dan informasi yang digunakan rlA.lam pdal.:san&lt;&gt;,an pengadaan bar,,ng/jasa
- d. monyediulcen mforma3i pcngadaan barang/jas&lt;&gt; kepada masyaraka � dan
- e. menc � nna d!ill mcngkcordmasrkan pcngaduan ,1,u, sanggahan yang disampaikan olch rno.syo.rukat.
- K Kctentuan Pasal 18 druoan, serungga Pasal .8 berbunyi sebagai benkut:
N/A
Pasal 18

A:,gi11n Evahtasi da., Pe-laporan scbagaimana d,maksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c mempunyai tugas :
- II mt'l,iknk11n pamantauan dan evaluasi terhadap harga barang/jasa; dan
- b membuat laporan mengenai pelalcsanaan tugas ULP secara berjcnjang.
9. Kctentuan Pasal 26 drubah, sehingga Pasal 26 berbunyi setegar benkut
N/A
Pasal 26

- (I) ULP menjalin hubungan kerja dengan:
- a. PA/KPA/PPK; dan
- b. LPSE.
- (2) ULP berkoordmasi c.an menjalin kerjasama dengan ULP Provins, Sultra dan LKPP.
- (3) ULP dapat bekerjasama dengan pthak la.in terka1t dengan pengadaan barang/jasa pemenntah
r
- r
10. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehmgga Pasal 27 berbunyi sebagai bcrikut:
N/A
Pasal 27

- (I) Huhung"n k .. rja antara ULP dengan PA/KPA/PPK sebagaimana drmaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, ant.am lain:
- tekms tcrkait dengan um urn pengadaan a pemberlan dukungan penanyangan rcncana barang/jasa;
- b perr.berian dukungan teknis tcrkart dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- c. pclaksanaan koordmaar dan konsultasi dalam proses rangka penyelesaian pennasalahan tekms pengadaan barangyjasa; dan/atau
- dengan d penyedraan laporan terkait pengadaan barang/jasa. roses
- 12) Hubungan kerja antara ULP dengan LPSE sebagaimana dsmeks.id dalam Pasal 26 ayat (I) huruf b, antara lam :
- a pemberian pelaksanaan elektronik; dukugan teknis terkait pengadaan barang/jasa dengan secara
- b pelaksanaan koordmasi dan konsultasr dalam rangka penyeksaian pennasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan/ atau
- c. penyediaan \aporan terkait dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (3) Koordmasr dan kerjasama antara ULP dengan ULP Provmsi Sultra dan LKPP, sebagaimana dimaksud dalam Pasa.1 26 ayat (2J, a:nara lain:
- a. pelaksanaan konsultasi sesuai dengan kebutuhan dalam rangka Pengembangan manajemen ur � am � d:,,i ULP &lt;Jan f.&gt;&lt;'"Ydo;:saiw, pt:1 :;uaJau ya.ii � dihadapi ULP scrte. pcnnao,tu1.han dalam prosco, pengadaan barang!Ja.sa.; da.n/ a.lau
- b JX:mbcrian mfonna:,1 dan uo,u]an tcknio, kcpA&lt;ia ULP Pro\'ins, Sulrra, LKPP terkait perrnasg,lahan dan pengembangan sistem dan prosedur pcngadaan barang/jasa.
r
r
- (4) Kerjasama antara LLP dengan pihak lain scbagmmana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), antara lain
- a. konsultaer seauar dcngan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barangyjasa: dar./atau
3. b p.:nyelenggaraan kajran. pelauhan. workshop, publrkasr dan kerjasama lamnva -erkait pengadaan barang/jasa.
P&lt;\.SAL JI
Peraturan Bupati mt mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar seuap orang dapat mengetahumnva, mcmenntahkan pengundangan Peraturan Bupall ini, dengan pcncmpatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bu ton
Dnetapkan di Pasarwejo pada tangga\ ',o tel"J;"'-"'&amp;rt. 2016
| PEJABAT | PARAF |
|----------------|---------|
| Pll· s•••• | 1 |
| tj- � TEIV 1j, | ,,. |
| i<AUAC HUK'<M | |
| | ' |
Plt . BUPATI BUTON,
EFFENDFKALIMUDDIN
r
- 14) Kerjasama antara ULP dengan pihak lain eebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), antara lain ;
- a. konsultasi sesuai dengan kebutuhan daiarn rangka penyelesaran persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barangjjasa; dan/ atau
- b. penyelenggaraan kejran, pelatihan, workshop, publikasi dan kerjasama lainnya ter'.&lt;rut pcngadaan barang/jasa.
Peraturan Bupat.J. 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
AJ&lt;(W" seuap orang dapat mengetahumnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mi, dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Buton.
Ditetapkan di Pasarwato pArlA tanggal 30 Desember 2016
Pit. BUI'ATI BUTON,
Cap1ttd
EFFENDI KALIMUDDIN
,.
Diundangkan di P'fJ
��
:ajo
pada tanggal 30
q
mber2016
Pit. SE:KRETARlS
ERAH KABUPATEN BUTON,
KASIM
BERJ'I'A DAERAH KABUPATEN RlJTONTAHIJN 2010 NOMOR 15.1
•
•
- 14) Kerjasame antara ULP dengan pihak lain sebagaimana dimaka.rd dalam Pasal 26 ayat (3), antara lain:
2. a konsultas scsuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesamn persoalan yang dihadapi dalam proses pcngadaan barangyjasa: dan/atau
- b. penyelenggaraan kajian, pdatihan, workshop, pubnkasr dan kcrjasama lamnya terxan pengadaan barang/jasa.
Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar seuap orang dapat mengetahuinnya, memerintahkan pengundangan Pera tu nm Bupati 1n1, dengan per.cn:patannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.
Ditetapkan di Pasarwajo pada tanggal 30 Desernber 2016
Plt. BUPATI BU'fOt,;,
Capj ttd
EFFENDI K1\LJMUODIN
r
Diundangken di P
pada tanggal 30
Pit. SEKRETARlS
ERAH KABUPATEN BUTON
KS
M
arwajo
SERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR 163