PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 15 Tahun 2015
Tentang RETRIBUSI TERMINAL
Berlaku: 11 Desember 2015
N/A
Preamble

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Mengingat
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung .Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung .Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
BUPATISAROLANGUN dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN Dengan Persetujuan Bersama --
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL. Menetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundag-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk menfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
Pasa14
Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas di lingkungan Terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Terminal termasuk dalam Golongan Retribusi Jasa Usaha.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan berorientasi pada harga pasar.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Terminal ditetapkan berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan, dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 9

- ( 1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah dimana tempat jasa pelayanan diberikan.
BAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAANPEMBAYARAN
Pasal 11

- ( 1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi disetor secara bruto ke Rekening Kas Umum Daerah.
BAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAANPEMBAYARAN
Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan pembayaran secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
BAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAANPEMBAYARAN
Pasal 13

- ( 1) Pembayaran tidak diperkenankan diangsur atau ditunda, pembayaran harus dilunasi setelah pelayanan objek retribusi diberikan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB IX - PENAGIHAN
Pasal 14

- ( 1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan awa1 pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - PENAGIHAN
Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. Diterbitkan surat teguran; atau
- b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
BAB IX - PENAGIHAN
Pasal 16

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 17

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Penerangan Jalan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB XII - PENYIDIKAN
Pasal 18

- ( 1) Selain pejabat kepolisian negara pejabat pegawai negen sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Terminal.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
Menerima mencari
mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Terminal.
- d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Terminal.
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Retribusi Terminal.
- g. Menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang,benda, dan/atau dokumen yang dibawa.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Terminal.
1. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- J. Menghentikan penyidikan; dan/ atau
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Terminal.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(l) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
/
'
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2001 ten tang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2001 Nomor 33, Seri B, Nomor 15) beserta Perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.
SAROLANGUN,
Ditetapkan di
Sarolangun
pada tanggal
11 Desember 2015
CEK ENDRA
Diundangkan di Sarolangun pada tanggal ~! Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2015 NOMOR 15
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, PROVINS! JAMBI : 15 TAHUN 2015
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal6Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup Jelas

## LAMPIRL\N## PERATURAN DAE.RAH KA.BUPATEN SAROLANGUNNOMORI~TAHUN 2015TANGGAL 31 DESEMBER 201.5TENTANG RETRIBUSJ TERMINAL## STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL## I. Angkutan Penumpang| No | ! .Jenis Kendaraan/ Angkutan i . - | Tarif ||------|----------------------------------------------|--------------------------------|| 1 | / Angkutan Pedesaan/ Kota | Rp. 2.000,- / Sekali masuk || 2 | 1 j Bus Sedang/Travel | Rp. 3.000,- / Sekali masuk || 3 | ! ) Bus Medium/ Antar Kota Dalam Provinsi | Rp. 5.000,- J Sekali masuk || 4 | I 1 Bus Besar/ Antar Kota Antar Provinsi I . | Ro. 6.000,- I Sekali masuk • . |## II. Angkutan BarangI| No | I .Jerris Kendaraan/ Angkutan IT | IT 'f I an ||---------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|| / l. i, | I onase ... - 0,~ ton 1 - - - | I ! Rp. 2 nnn - 1 · Seka 11 masuk .. , ,_, '-/ '-' 1 j ,__.., · ~CtiJ.. .1. .1. \...-t.-~ I || I I 2. | : J Tonase 4 - 8 ton | I I Rp. 4.000,- / Sekali masuk || I \ 3. | I \ Tonase 8, 1 - 14 ton | r i Rp. 5. 000, - J Sekali masuk || I 14. I | I / Tonase 14 - 28 ton | f I Rp. 10.000,- l Sekali masuk |## III. Kegiatan Usaha| No | Kegiatan Usaha | Tarif ||------|--------------------------|-------------------|| 1 | p · k · K. ,T • d. T · 1 | Rp. 500/m 2 /hari || | | Rp. 2.000/hari |## IV. Sarana Kebersihan Urnum| No | Sarana Kebersihan Urnum | Tarif ||------|---------------------------|----------------------------|| l. | 1v1andi | Rp. 3.000,-/ sckali maridi || 2. | Buang air kecii | Rp. i .000,- /Sekali pakai || 3. | Buang air besar | Rp. 2.000,- /Sekali pakai |## BUPATI SARO LAN GUN.