Unknown WALIKOTA Nomor 7 Tahun 2015
Tentang TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESIA
Berlaku: 7 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang : a.
- bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisiond dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam peq'alanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyaralat yang adil, makmur dan sejahtera;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; c.
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll, tentang Perundang-Undarigan 2. Pembentukan Peraturan
(lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahal l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran . Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaraa Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 7.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 8.
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan ,h 9.
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 10.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Kepa1a Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; 12.
- Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 42 Tahun 2008 tentang Oganisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (l,embaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 49); 13.
MEMUTUSIIAN
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.
BAB II - Itr.iANSI'D, TU.IUAIT DAIT PRINSIP Bagian Kesatu Mahsud
Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan seb"gai landasan hukum untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Desa.
er l:
Baglan Kedua TuJuan
Paral 3
Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagt Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Desa.
- (1) Pengadaan barang/jasa di Desa menerapkan prinsip-prinsip:
- a. efisien, yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif, yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat;
- d. pemberdayaan masvarakat, yaitu pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
- e. gotong-royong, yaitu penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
- f. akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan.
8. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2t
BAB III - RUANG LIITGKT'P
Pasal 5

- Ruang lingkup pengaturan pelaksanaan pengadaan barang/jasa
- (1) dalam Peraturan Walikota ini terdiri atas:
- a. pengadaan barang/jasa melalui swalelola;
- b. pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa; dan
- c. pengawasan, pembayaral, pelaporan dan serah terima.
- (2t Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa, tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
BAB IV - PEI{GADAAT BARATG/.'ASA MEL/ILUI SWAIIELOLA Baglan Kesatu Umum
Pasal 6

- Pengadaan barang/jasa di desa dilaksanakan oleh TPK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa beq'umtah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan : (1)
- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Anggota.
- Pelaksanaan swakelola oleh TPK sebagaimana dimaksud pada alat (1) meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, dan pertanggungiawaban hasil peke{aan. (2t
- (3) Khusus untuk peke{aan konstruksi tidak sederhana, yaitu peke4'aan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan secara swakelola.
Rencana pelaksanaan swakelola meliputi:
- a. jadwal pelaksanaan peke{aan;
- b. rencana penggunaan tenaga, kebutuhan bahan, dan peralatan;
- c. gambar rencana ke{a (untuk pekerjaan konstruksi);
- d. spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan
- e. perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya / RAB).
Baglan Ketlga Pelakranaan
BAB IV - PEI{GADAAT BARATG/.'ASA MEL/ILUI SWAIIELOLA Baglan Kesatu Umum
Pasal 8

- (1) Pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola;
- (2) Kebutuhan barang/jasa termasuk di dalamnya bahan / material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu oleh TPK;
- (3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekeg'aan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekedaan.
- (4) Penanggungiawab teknis pelaksanaan pekeq'aan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait dan/atau oleh pekeqia (tenaga tukang dan/atau mandor).
- (5) Tata cara pengadaan barang/jasa dalam rangka mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa.
PTITGAI)AAII BARAITG/I'ASA MELALTN PEDIY-EDIA BARAITG/.IASA Baglan Kesatu Umum Pacal 9
- (1) Pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa dimaksudkan r : untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di desa. , q
- (2) Penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi persyaratan memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)' penyedia barang/jasa untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan perkerjaan.
- (4) Contoh pengadaan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola dan kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Baglan Kedua
Perencanaan
BAB IV - PEI{GADAAT BARATG/.'ASA MEL/ILUI SWAIIELOLA Baglan Kesatu Umum
Pasal 1

O
TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi :
- a. rencana anggaran biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut;
- b. dalam penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang diadakan;
- c. spesifikasi teknis barang/jasa (apabila diperlukan);
- d. khusus untuk pekery'aan konstruksi, disertai gambar rencana kerja (apabila diperlukan) ; dan
- e. contoh spesifikasi teknis barang/jasa yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Pengadaan barang/jasa.melalui penyedia barang/jasa meliputi :
- a. Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta . rupiah); dan
- c. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 2OO.OOO.OOO,00 (dua ratus juta rupiah). ,SA
. v
\-
pengadaalr Barangf.l""" a",rg"rliTff1llrp* a"r.g",, Rp. so.ooo.ooo,fl) (Ltma Puluh Juta Ruplahf Pa:al 12
Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diLaksanakan dengan ketentuan :
- a. TPK membeli barang/jasa kepada I (satu) penyedia barang/jasa;
- b. Pembelian barang/jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa;
- c. TPK melakukan negosiasi dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah; dan
- d. Penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
Paragraf 2
Pengadaan Baraag/.Ia:a dengan Nilai di atas Rp. 5O.OOO.OOO,OO (Lima Puluh Juta Ruptaht rampal dengan Rp. 2OO.OOO.O(X),OO (Dua Ratus Juta Ruplah)
BAB IV - PEI{GADAAT BARATG/.'ASA MEL/ILUI SWAIIELOLA Baglan Kesatu Umum
Pasal 13

Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa;
- b. Pembelian barang/jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari penyedia barang/jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan);
- c. Penyedia barang/iasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekeq'aan, volume dan satuan) dan harga;
- d. TPK melalukan negosiasi dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga vang lebih murah; dan
- e. Penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
r:9r
9
\-
,
Paragraf 3
Pengadaan BaranS/.Iaa deagan l{llat di ataa Rp. 2(X).OOO.(XX)'(X) (Dua Ratus Juta RuPlahl Paml 14
Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilalsanakan dengan ketentuan :
- a. TPK mengu.ndang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) penyedia barang/jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa;
- b. Penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup peke{aan, volume dan satuan) dan harga;
- c. TPK menilai pemenuhan sesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua penyedia barang/jasa yang memasukan penawaran;
- d. Apabila spesifrkasi teknis barang/jasa yang ditawarkan :
- 1) Dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi secara bersamaan;
- 2) Dipenuhi oleh salah satu penyedia barang/jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut; dan
- 3) Tidak dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.
- e. Apabila spesilikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3 tidak dipenuhi, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- f. Negosiasi sebagaimana dimaksud pada huruf d angka I dan angka 2 untuk memperoleh harga yang lebih murah;
- g. Hasil negosiasi dituangkan dalam Berita Acara dan Surat Pe{anjian kerja sama antara Ketua TPK dengan penyedia barang/jasa yang berisi sekurang- kurangnya:
1. tanegal dan tempat dibuatnya surat pedanjian;
2. para pihak;
13. , 3. ruang lingkup pekerjaan;
4. nilai pekerjaan;
5. hak dan kewajiban para pihak;
6. jangkawaktu pelaksanaan pekeiaan;
"
\z
7. ketentuan keadaan kahar; dan
8. sanksi.
Patd 15
- (1) Contoh penawaran tertulis yang dibuat oleh TPK dan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan huruf c, serta Pasal 13 huruf a dan huruf b, tercantum dalam lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Contoh berita acara dan surat perjanjian ke{asama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g, tercantum dalam lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wdikota ini.
Baglan Keempat Perubahaa Ruang Ltngkup PekerJaan
Paral 16
- (1) Apabila diperlukan, TPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada penyedia barang/jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan meliputi :
- a. menambah atau mengurangi volume peke4'aan;
- b. mengurangi jenis peke4'aan;
- c. mengubah spesifikasi teknis; dan /atau
- d. melaksanakan pekerjaan tambah.
- (2) Terhadap perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis kepada TPK.
- (3) TPK melakukan negosiasi dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
- (4) Untuk nilai pengadaan barang/jasa di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dilakukan addendum surat perjanjian yang memuat perubahan ruang lingkup dan total nilai pekerjaan yang disepakati.
BAB V - PEIIGAIrASAr, PEUBAYARAJT, PELIIPTORAIY DAlt SERAII TERIMA
Pasal 18

Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan
- b. bukti sebagamana dimaksud pada huruf a harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa.
BAB V - PEIIGAIrASAr, PEUBAYARAJT, PELIIPTORAIY DAlt SERAII TERIMA
Pasal 19

- (1) Kemqiuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Desa.
- (2) Setelah pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai lOOo/o, TPK menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Contoh Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Barang/Jasa sebaga,imana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB VII - IITTEITTUAI{ PERALIHAI{
Pasal 20

- (1) Dalam masa transisi selama pemberlakuan Peraturan Walikota ini, Walikota dapat membentuk Tim Asistensi Desa.
- (2) Tim Asistensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Unit layanan Pengadaal;
- b. Satuan Ke{a Perangkat Daerah; dan
- c. Unsur lain terkait di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.
- (3) Tugas dan fungsi Tim Asistensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. meningkatkan kapasitas SDM; dan
- b. melakukan pendampingan pengadaan barang/jasa.
- (4) Pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan sebelum berlalunya t' ' P"."t .rrr Walikota ini tetap sah.
h
]
l
I
I
- (5) Pengadaan barang/jasa yang sedang dilaksanakan pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini dapat dilaljutkan dengan mengikuti Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.