PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 2 Tahun 2017
Tentang PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR
Berlaku: 2 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan PTSP oleh kabupaten/kota, Bupati/ Walikota memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota kepada Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota,
2. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Rokan Hilir, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan tata kelola pelayanan perizinan dan nonperizinan, b.
3. bahwa sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor 503/3569/SJ Tanggal 22 September 2016 dan surat Gubernur Nomor 503/ BP2T/90.21 tanggal 19 Oktober 2016 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, untuk segera mendelegasikan seluruh kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Kepala Dinas/ Badan/Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten/Kota,
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir, d.
5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah 1
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880):
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038), 2
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor €7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), 3.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038), 4.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 5.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 6. Negara Republik Indonesia Nomor 5601),
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357), 7.
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 8.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu: 9.
- 10, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal:
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah,
Menetapkan
:
- 12.Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor xx Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir,
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR.
BAB III - PENDELEGASIAN WEWENANG Pasal 3
Pasal 4

Pendelegasian wewenang pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
- a. menetapkan mekanisme perizinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin/non izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
- c. Menerbitkan produk pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
3. b.menetapkan kelengkapan persyaratan berkaitan dengan kegiatan administrasi perizinan dan nonperizinan,
4. .Menolak permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang tidak memenuhi persyaratan standar pelayanan: d
5. . menandatangani perizinan dan nonperizinan atas nama Bupati:
6. . memberikan kelancaran pelayanan perizinan dan nonperizinan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat: dan Ka
7. melakukan pencabutan zin/non izin yang telah diterbitkan:
8. .melakukan pemungutan Retribusi terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diberikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. »
BAB III - PENDELEGASIAN WEWENANG Pasal 3
Pasal 5

- (l) Kepala Dinas menandatangani perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf e, dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan SKPD teknis.
- (2) Pemberian pertimbangan teknis perizinan yang menjadi fungsi SKPD teknis, dilakukan dengan menugaskan personel dalam keanggotaan Tim Teknis Perizinan.
- (3) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk perizinan dan nonperizinan yang mempunyai dampak penting dan luas.
BAB IV - PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 6
Pasal 7

Kepala DPMPTSP wajib melaporkan perkembangan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Kepala SKPD terkait, secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 8
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
Ditetapkan di Bagansiapiapi pada tanggal 6 SANUABi S017
BUPATS ROKAN N HILIR, ttd
SUYATNO
BERITA D KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN OMOR 2