PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Dengan Persetujuan Bersama
Berlaku: 21 Mei 2014
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kawasan Perbatasan Negara merupakan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Selain merupakan kawasan yang berfungsi bagi pertahanan kedaulatan negara, berfungsi pula sebagai sarana perwujudan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang sejahtera, dan sekaligus menjaga kelangsungan fungsi perlindungan dan konservasi hutan tropis dunia;
- b. bahwa Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan merupakan kawasan yang memerlukan prioritas dalam percepatan pembangunan;
- c. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, pemanfaatan ruang wilayah yang meliputi daratan, udara, dan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya yang merupakan satu kesatuan perlu dikelola secara terpadu antara sektor, daerah dan masyarakat, untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034;
2. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia) tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3888); sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesi tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4374) menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4401);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725;
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723;
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959):
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor II, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956):
13. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
15. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
16. Peratuaran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
dan
BUPATI KAPUAS HULU
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014- 2034.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten kapuas Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
14. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah arahan kebijakan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
16. Beranda Depan Negara adalah wilayah di perbatasan negara yang dapat berfungsi sebagai penunjuk tentang kondisi dan jati diri bangsa Indonesia yang bermartabat dan berdaulat.
17. Kawasan Konservasi Dunia dan Kawasan Lindung Strategis Nasional adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan berskala internasional dan nasional.
18. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
19. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
20. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah pusat permukiman kota sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
21. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
22. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
23. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
24. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan luasan minimal 30% dari luas areal kabupaten sesuai dengan kondisi ekosistemnya.
25. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
26. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
27. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
29. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
30. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya,dan/atau lingkungan.
31. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
32. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
33. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
34. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km 2 .
35. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
37. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfatan ruang adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak.
38. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
39. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
40. Perizinan adalah upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang melanggar ketentuan perencanaan dan pembangunan serta menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum.
41. Insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan seiring dengan penataan ruang.
42. Disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan penataan ruang.
43. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
44. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
45. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
46. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
47. Hutan Kelola Desa adalah areal berhutan dalam wilayah administrasi desa yang berada di areal penggunaan lain atau non kawasan hutan.
Bagian Kedua Ruang Lingkup Dan Batas Wilayah Kabupaten
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu mencakup :
- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah;
- b. rencana struktur dan pola ruang wilayah;
- c. penetapan kawasan strategis;
- d. arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan
- e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

- (1) RTRWK mencakup ruang darat, ruang perairan, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lingkup wilayah kabupaten meliputi batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif, mencakup seluruh wilayah daratan seluas 31.162,87 Km 2 , beserta ruang udara diatasnya dan ruang di dalam bumi.
- (3) RTRWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup wilayah administratif :
Km 2 ;
Kecamatan Puring Kencana seluas 295,06
Km 2 ;
Kecamatan Putussibau Selatan seluas
6.352,34 Km 2 ;
Kecamatan Putussibau Utara seluas
4.521,87 Km 2 .
Kecamatan Seberuang seluas 494,80 Km 2 ; Kecamatan Selimbau seluas 1.100,72
Km 2 ;
Kecamatan Semitau seluas 790,74 Km 2 ;
Kecamatan Silat Hilir seluas 895,02 Km 2 ;
Kecamatan Silat Hulu seluas 997,80 Km 2 ;
dan
Kecamatan Suhaid seluas 429,23 Km 2 ;
- (4) Batas wilayah perencanaan RTRWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Sarawak (Malaysia Timur);
- b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sintang dan Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sintang; dan
- d. sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah.
Bagian Ketiga Fungsi dan Peran
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4

RTRWK menjadi pedoman untuk:
- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah daerah;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten.
BAB II - Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang
Pasal 5

Penataan ruang Daerah bertujuan untuk 'Mewujudkan daerah di Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman,
nyaman, produktif melalui pengembangan ekowisata yang harmonis dengan agropolitan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan daerah tertinggal dengan pola pembangunan berkelanjutan yang berwawasan konservasi'.
Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang
BAB II - Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang
Pasal 6

Kebijakan penataan ruang daerah, terdiri atas:
- a. pelestarian kawasan hutan dan keanekaragaman hayati;
- b. pengembangan ekowisata;
- c. pengembangan agropolitan;
- d. pengembangan energi dan sumberdaya mineral;
- e. pengentasan kemiskinan, dan pembangunan daerah tertinggal;
- f. pengembangan kawasan perbatasan;
- g. pengembangan infrastruktur;
- h. penanganan kawasan rawan bencana; dan
- i. peningkatan fungsi ketahanan dan keamanan negara.
Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang
BAB II - Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang
Pasal 7

- (1) Strategi pelestarian kawasan hutan dan keanekaragaman hayati, terdiri atas:
- a. mempertahankan luas kawasan hutan dan mengendalikan perubahan fungsi kawasan hutan;
- b. mempertahankan ekosistem yang memberikan jasa lingkungan dan mengendalikan perubahan fungsi kawasan hutan;
- c. merehabilitasi kawasan yang mengalami degradasi (penurunan) dan melestarikan keanekaragaman hayati;
- d. mempertahankan dan meningkatkan fungsi ekosistem kawasan hutan produksi;
- e. menata kembali kampung yang berada di dalam kawasan hutan;
- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan;
- g. menetapkan koridor penghubung Taman Nasional Danau Sentarum dan Taman Nasional Betung Kerihun;
- h. menyusun rencana pengelolaan koridor yang partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- i. mengembangkan infrastruktur yang memperhatikan fungsi ekologi.
- (2) Strategi pengembangan instrumen ekonomi berbasis ekosistem, terdiri atas:
- a. membangun pemahaman bersama tentang instrumen ekonomi berbasis ekosistem kepada seluruh stake holder;
- b. membangun skema-skema insentif jasa lingkungan;
- c. mengembangkan kegiatan ekowisata;
- d. mengembangkan objek daerah tujuan wisata yang bersinergi dengan sektor lainnya; dan
- e. membangun sistem informasi penataan ruang terpadu.
- (3) Strategi Pengembangan agropolitan, terdiri atas:
- a. mengembangkan kawasan peruntukkan pertanian, perkebunan, perikanan yang berkelanjutan dengan menerapkan praktik manajemen terbaik ( best management practice) di masing-masing sektor;
- b. mengembangkan kegiatan industri pengolahan, perdagangan, dan jasa; dan
- c. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan agropolitan.
- (4) Strategi pengembangan energi dan sumberdaya mineral, terdiri atas:
- a. mengembangkan kawasan peruntukkan pertambangan dan sumber energi terbarukan;
- b. mengembangkan kegiatan industri pengolahan;
- c. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertambangan; dan
- d. mengembangkan energi terbarukan menjadi sumber energi listrik.
- (5) Strategi pengentasan kemiskinan, dan pembangunan daerah tertinggal, terdiri atas:
- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan kesehatan masyarakat serta pelayanan dasar lainnya;
- b. mengembangkan akses pasar dan pembiayaan ekonomi mikro; dan
- c. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pembangunan daerah tertinggal.
- (6) Strategi pengembangan kawasan perbatasan, terdiri atas:
- a. pengembangan potensi perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan;
- b. meningkatkan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum guna mengatasi permasalahan pembalakan liar ( illegal logging ) dan perdagangan ilegal;
- c. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pembangunan kawasan perbatasan; dan
- d. meningkatkan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum guna mengatasi permasalahan kegiatan perikanan yang tidak sah ( illegal fishing ).
- (7) Strategi Pengembangan infrastruktur, terdiri atas:
- a. mengembangkan sistem transportasi terpadu yang terdiri dari; darat, air dan udara, untuk meningkatkan aksesibilitas
- eksternal dan internal wilayah daerah guna mendukung ekowisata dan agropolitan;
- b. meningkatkan kapasitas pelayanan prasarana wilayah berupa sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumberdaya air, dan sistem prasarana pengelolaan lingkungan hingga ke daerah terpencil di wilayah perbatasan;
- c. mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya, batubara, dan tenaga air untuk memanfaatkan sumber energi terbarukan; dan
- d. mengembangkan jaringan air bersih, drainase, air limbah dan pengelolaan sampah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (8) Strategi Penanganan kawasan rawan bencana, terdiri atas:
- a. mengidentifikasi kawasan rawan bencana; dan
- b. mengembangkan sistem penanganan dan mitigasi bencana.
- (9) Strategi Peningkatan fungsi ketahanan dan keamanan negara:
- a. menyiapkan ruang untuk mendukung program/kegiatan ketahanan dan keamanan Negara; dan
- b. menyiapkan infrastruktur guna mendukung program/kegiatan ketahanan dan keamanan negara di wilayah perbatasan.
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah daerah meliputi :
- a. pusat kegiatan;
- b. sistem jaringan prasarana utama; dan
- c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Pusat Kegiatan
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 9

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang terdapat di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. PKSN;
- b. PKW;
- c. PKL;
- d. PPK; dan
- e. PPL.
- (2) PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Kota Badau.
- (3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Kota Putussibau.
- (4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Kota Nanga Tepuai dan Semitau.
- (5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. kawasan perkotaan Lanjak di Kecamatan Batang Lupar;
- b. kawasan perkotaan Nanga Bunut di Kecamatan Bunut Hilir;
- c. kawasan perkotaan jongkong di Kecamatan Jongkong;
- d. kawasan perkotaan Nanga Mentebah di Kecamatan Mentebah; dan
- e. kawasan perkotaan Nanga Silat di Kecamatan Silat Hilir;
- (6) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :
- a. Desa Bika di Kecamatan Bika;
- b. Desa Boyan Tanjung di Kecamatan Boyan Tanjung;
- c. Desa Semangut di Kecamatan Bunut Hulu;
- d. Desa Nanga Suruk di Kecamatan Bunut Hulu;
- e. Desa Nanga Embaloh di Kecamatan Embaloh Hilir;
- f. Desa Banua Martinus di Kecamatan Embaloh Hulu;
- g. Desa Nanga Kantuk di Kecamatan Empanang;
- h. Desa Nanga Kalis di Kecamatan Kalis;
- i. Desa Martadana di Kecamatan Pengkadan;
- j. Desa Sungai Antu di Kecamatan Puring Kencana;
- k. Desa Sejiram di Kecamatan Seberuang;
- l. Desa Selimbau di Kecamatan Selimbau;
- m. Desa Semalah di Kecamatan Selimbau;
- n. Desa Miau Merah Simpang Silat di Kecamatan Silat Hilir;
- o. Desa Nanga Dangkan di Kecamatan Silat Hulu; dan
- p. Desa Nanga Suhaid di Kecamatan Suhaid;
Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Utama
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 10

Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi perkeretaapian; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.
Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 11

Comment [A1]: di lampiran penjelasan perlu penjelasan kota putussibau terdiri dari : Kecamatan putussibau utara dan selatan
Comment [A2]: jongkong berubah dari PPL menjadi PPK
- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, terdiri atas jaringan jalan, dan jaringan prasarana lalu lintas; dan
- b. jaringan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Rencana jaringan jalan arteri primer (PKSN), terdiri atas:
1. batas Kabupaten Kapuas Hulu - Sungai Antu - Nanga Kantuk - Badau - Lanjak - Mataso - Tanjung Kerja Putussibau - Kedamin - Nanga Erak - Batas Kalimantan Timur;
2. Nanga Erak - Batas Kalimantan Tengah;
3. Batas Kota Putussibau - Semangut - Tepuai - Simpang Sejiram - Simpang Nanga Silat - Sintang; dan
4. Batas Kedamin - Kalis - Semangut - Tepuai - Simpang Sejiram - Simpang Nanga Silat - Batas Kabupaten Sintang
- b. Rencana jaringan jalan kolektor primer, terdiri atas: Simpang Sejiram - Semitau - Nanga Kantuk
- c. Rencana jaringan jalan lokal primer, terdiri dari:
1. Simpang Silat - Nanga Silat;
2. Simpang Sungai Luar - Mangin - Nanga Bunut ;
3. Bongkong - Dangkan - Landau Kumpang - Tepuai;
4. Bongkong - Dangkan - Nanga Lungu - Riam TapangLandau Kumpang;
5. Nanga Danau - Nanga Suruk - Temuyuk;
6. Nanga Embaloh - Nanga Manday - Kedamin;
7. Tekudak - Tanjung - Tekalong;
8. Boyan Tanjung - Nanga Taman - Tepuai;
9. Menendang - Mawan - Nanga Temenang;
10. Simpang Senara - Simpang Sekubah - Jongkong;
11. Simpang Sekubah - Mensusai - Selimbau;
12. Suhaid - Simpang Mensusai;
13. Sejiram - Menapar;
14. Nanga Kantuk - Sungai Antu;
15. Mataso - Ulak Pauk;
16. Semalah - Mangin; dan
17. Simpang Nanga Lot - Nanga Luan.
- d. Rencana jaringan jalan lingkungan primer, terdiri dari:
1. Kenerak - Menapar;
2. Mawan - Tapang Tua - Ujung Said;
3. Semangut - Segita;
4. Simpang Empat Suruk - Nanga Payang - Landau Kaloi;
5. Rantau Kalis - Nanga Lebangan;
6. Apan - Ulak Paok;
7. Mataso - Sadap;
8. Ukit-ukit - Sumpak Sengkuang;
9. Badau - Pesayah;
10. Sungai Tembaga - Empaik;
11. Simpang Nanga Kantuk - Kayu Baong;
12. Simpang Mupa - Datah Diaan;
13. Tanjung Kerja - Nanga Nyabau;
14. Simpang Bati - Gurung;
15. Kalis - Semerantau - Teluk Entudung;
16. Sungai Mawang - Sungai Biru;
17. Melancau - Merakai Panjang;
18. Simpang Kantuk - Kantuk Asam;
19. Simpang Kantuk Aping - Kantuk Aping;
20. Telutuk - Sebangkang;
21. Simpang Geruguk - Geruguk;
22. Sebindang - Semayos;
23. Ensanak - Semirah;
24. Simpang Piam - Piam;
25. Jalan Lingkar Selatan Kota Badau;
26. Jalan Lingkar Utara Kota Badau;
27. Badau - Sempadan;
28. Seriang Hilir - Seriang hulu;
29. Lintas Utara - Tangit I;
30. Lintas Utara - Tangit IV;
31. Jalan Inspeksi Seriang;
32. Simpang Libung - Libung;
33. Kelawik - Bakul;
34. Simpang Entebuluh - Entebuluh;
35. Lanjak - Kedungkang;
36. Pejabang - Peninjau;
37. Peninjau - Ganti;
38. Simpang Sungai Iring - Sungai Iring;
39. Ukit-ukit - Tekapar Tekalong;
40. Simpang Bukung - Bukung;
41. Kerangkang - Ulak Batu;
42. Simpang Saujung Gilingmanik - Saujung Gilingmanik;
43. Simpang Paat - Paat;
44. Banua Martinus - Tamao;
45. Mungguk - Sengkuang Kuning;
46. Tanjung Kerja - Sungai Uluk Palin;
47. Nanga Awin - Landau Ipuh;
48. Nanga Awin - Jangkang;
49.
Jangkang - Ujung Bayur;
50. Sibau Hulu - Tanjung Lasa;
51. Tanjung Lasa - Nanga Potan;
52. Lintas Utara Trans Pala Pulau;
53. Lintas Selatan Kedamin Darat Hulu;
54. Lintas Selatan Kedamin Darat Hilir;
55. Kampung Hulu - Kampung Hilir ( Tanjung Jati );
56. Simpang Sayut - Trans Sayut;
57. Trans Sayut - Nanga Sarai;
58. Nanga Erak - Nanga Raun;
59. Nanga Raun Kerean - Kerean Rantau Bumbung;
60. Peniung - Nanga Sebintang;
61. Simpang Nanga Sotok - Nanga Sotok;
62. Nanga Sebintang - Isong Raya;
63. Nanga Tubuk - Ulu Tubuk;
64. Simpang Lubuk Mantuk - Ulu Tubuk;
65. Meripung Hulu - Meripung Hilir;
66. Suka Maju - Sungai Jelemuk;
67. Mentebah - Semedang;
68. Ampi Mentebah;
69. Nanga Suruk - Berauh Jaya;
70. Simpang Sebilit - Sebilit;
71. Simpang Landau Apus - Landau Apus;
72. Landau Apus - Sungai Kutup;
73. Jakok - Kerantik;
74. Simpang Mening - Mening;
75. Simpang Pemawan - Nanga Boyan;
76. Buak Mau - Riam Mengelai;
77. Sulam - Simpang Lidau;
78. Buak Mau - Trans Buak Mau;
79. Buak Limbang - Trans Buak Sejahtera;
80. Pengkadan Hilir - Tapang Tua;
81. Nanga Lidi - Kerangan Panjang;
82. Simpang Gagak - Gagak;
83. Simpang Mawang - Mawang;
84. Nanga Lot - Puak;
85. Bati - Keladan;
86. Beluis Sepan - Sayur;
87. Simpang Beluis Harum ( Lintas Selatan) - Sejiram;
88. Nanga Dangkan - Panggung;
89. Simpang Riam Tapang - Riam Tapang;
90. Entibak - Lebak Tapang;
91. Seberu - Sauk Atas;
92. Sentabai - Lintas Kantuk;
93. Mekar Jaya - Lintas Kantuk;
94. Mensusai - Rambai;
95. Mensusai - Langsat;
96. Lubuk Rubin - Simpang Entebi;
97. Landau Badai - Tanjung Luar;
98. Landau Badai - Selimu - Tanjung Luar
99. Nanga Ngeri - Bersatu;
100. Entebi - Landau Rantau;
101. Nanga Pengga - Perejuk;
102. Keranjik - Suka Damai;
103. Miau Merah - Margodadi;
104. Lingkar Miau Merah;
105. Jalan Lingkar Nanga Silat (Baru-Perigi);
106. Sungai Kuncit - Penai;
107. Kenerak - Nanga Seberuang;
108. Entik - Nanga Seberuang;
109. Entipan - Selupai;
110. Mantan - Kenebak;
111. Bekuan Dalam - Bekuan Luar;
112. Jerenjang - Simpang Gurung;
113. Jongkong - Tanjung Suli;
114. Saka - Pengubas;
115. Kandung Suli - Piasak;
116. Nanga Tepuai - Pariwisata;
117. Lintas Selatan - Bugang;
118. Bika - Empadik;
119. Ranyai - Nanga Koyan;
120. Simpang Ranyai - Nanga Koyan;
121. Simpang Belimbing - Belimbing;
122. Simpang Sungai Asun - Sungai Asun;
123. Lingkar Puja - Jalan Pelita;
124. Lingkar Puja - Kenebak;
125. Lingkar Bika;
126. Nanga Lungu - Ingut;
127. Nanga Lungu - Merabang;
128. Nanga Ngeri - Plajau;
129. Km 11 - Sungai Ringin - Bongkong;
130. Nanga Kalis - Melapi Manday;
131. Nanga Manday - Jelemuk;
132. Kerangkang -Ulak batu;
133. Tanjung kerja - Nyabau;
134. Nyabau - Ulak pauk; dan
135. Menendang - Tintin Kemantan - Tempiau.
- (3) Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Jaringan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Terminal Badau di Kecamatan Badau sebagai terminal tipe B;
- b. Terminal Banua Martinus di Kecamatan Embaloh Hulu sebagai terminal C,
- c. Terminal Nanga Tepuai di Kecamatan Hulu Gurung sebagai terminal C;
- d. Terminal Kedamin di Kecamatan Putussibau Selatan sebagai terminal tipe B;
- e. Terminal Kota di Kecamatan Putussibau Utara sebagai terminal tipe C;
- f. Terminal Pala Kota di Kecamatan Sejiram sebagai terminal C; dan
- g. Terminal Semitau di Kecamatan Semitau sebagai terminal C.
- (5) Jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. Alur pelayaran sungai, terdiri atas :
- 1) Alur pelayaran Sungai Kapuas;
- 2) Alur pelayaran Sungai Bunut;
- 3) Alur pelayaran Sungai Sibau;
- 4) Alur pelayaran Sungai Mendalam;
- 5) Alur pelayaran Sungai Embaloh;
- 6) Alur pelayaran Danau Sentarum;
- 7) Alur pelayaran Sungai Manday;
- 8) Alur pelayaran Sungai Batang Tawang;
- 9) Alur pelayaran Sungai Boyan;
- 10) Alur pelayaran Sungai Embau;
- 11) Alur Pelayaran Sungai Empanang;
- 12) Alur pelayaran Sungai Pengkadan;
- 13) Alur pelayaran Sungai Silat; dan
- 14) Alur pelayaran Sungai Sebilit.
- b. Pelabuhan sungai dan danau, terdiri atas :
- 1) Pelabuhan Sungai Empaik di Kecamatan Badau
- 2) Pelabuhan danau Lanjak di Kecamatan Batang Lupar;
- 3) Pelabuhan Sungai Bika di Kecamatan Bika;
- 4) Pelabuhan sungai Nanga Bunut di Kecamatan Bunut Hilir;
- 5) Pelabuhan Sungai Nanga Embaloh di kecamatan Embaloh Hilir;
- 6) Pelabuhan sungai Jongkong di Kecamatan Jongkong;
- 7) Pelabuhan sungai Putussibau Kota di Kecamatan Putussibau Selatan;
- 8) Pelabuhan sungai Selimbau di Kecamatan Selimbau;
- 9) Pelabuhan sungai Nanga Silat di Kecamatan Silat Hilir;
- 10) Pelabuhan sungai Semitau di Kecamatan Semitau; dan
- 11) Pelabuhan sungai Suhaid di Kecamatan Suhaid;
- (6) Pengembangan alur pelayaran sungai yang tidak tercantum pada ayat (5) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (7) Pengembangan pelabuhan darat ( dry port ) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 2 Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 12

Rencana sistem jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b yaitu pengembangan sistem jaringan transportasi kereta api jalur lintas Timur yang menghubungkan Pontianak - Ngabang - Sosok - Sanggau - Sekadau - Sintang - Putussibau - Kalimantan Timur - Kalimantan Tengah yang diikuti dengan penyiapan prasarana perkeretaapian berupa stasiun kereta api di Putussibau serta fasilitas pengoperasian kereta api untuk menunjang Rencana Induk ( Master Plan ) jaringan kereta api Provinsi Kalimantan Barat.
Paragraf 3 Sistem Jaringan Transportasi Udara
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 13

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri atas :
Comment [A3]: di Kecamatan badau
- a. tatanan kebandarudaraan; dan
- b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. pengembangan Bandar Udara Pangsuma di Kecamatan Putussibau Selatan sebagai Bandar Udara Pengumpul Tersier;
- b. pengembangan Bandar Udara Badau di Kecamatan Badau atau Kecamatan Batang Lupar sebagai Bandar Udara yang melayani penerbangan perintis; dan
- c. pengembangan Bandar Udara Khusus, yaitu Lapangan Terbang TNI Angkatan Udara di Desa Nanga Awin di Kecamatan Putussibau Utara.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam Rencana Induk Bandar Udara.
Bagian Keempat Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 14

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumberdaya air; dan
- d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 15

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:
- a. pembangkit tenaga listrik; dan
- b. jaringan prasarana energi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Pulau Majang di Kecamatan Badau;
- b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Lanjak di Kecamatan Batang Lupar;
- c. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Nanga Bunut di Kecamatan Bunut Hilir;
- d. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Embaloh di Kecamatan Embaloh Hilir;
- e. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Ulak Pauk di Kecamatan Embaloh Hulu;
- f. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Nanga Kantuk di Kecamatan Empanang;
- g. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Nanga Tepuai di Kecamatan Hulu Gurung;
- h. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Ujung Said di Kecamatan Jongkong;
- i. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Jongkong di Kecamatan Jongkong;
- j. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Selimbau di Kecamatan Selimbau;
- k. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Nanga Erak di Kecamatan Putussibau Selatan;
- l. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Mendalam di Kecamatan Putussibau Utara;
- m. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Putussibau di Kecamatan Putussibau Utara;
- n. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Sejiram di Kecamatan Seberuang;
- o. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Belikai di Kecamatan Seberuang;
- p. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Nibung di Kecamatan Selimbau;
- q. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Piasak di Kecamatan Selimbau;
- r. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Semitau di Kecamatan Semitau;
- s. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Nanga Dangkan di Kecamatan Silat Hulu;
- t. Pembangkit Listrik Tenaga Gas Batubara di Kecamatan Kalis, Kecamatan Jongkong dan Kecamatan Empanang;
- u. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di Kecamatan Boyan Tanjung, Bunut Hulu, Batang Lupar, Kalis, Mentebah, Putussibau Selatan, Pengkadan, Silat Hulu, Embaloh Hulu, Puring Kencana, dan Empanang, Hulu Gurung, Putusibau Utara, Selimbau dan Bunut Hilir;
- v. Pembangkit Listrik Tenaga Air di Kecamatan Kalis, Kecamatan Bunut Hulu, Kecamatan Boyan Tanjung dan Kecamatan Embaloh Hulu; dan
- w. Pembangkit Listrik Tenaga Surya di semua kecamatan.
- (3) Rencana pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan transmisi tenaga listrik Perusahaan Listrik Negara dengan prioritas pengembangan pada kota PKW, PKL, PPK, PPL, dan PKSN yang belum terjangkau listrik dengan pola mengikuti jaringan jalan.
Paragraf 2 Sistem Jaringan Telekomunikasi
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 16

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, terdiri atas :
- a. sistem jaringan kabel;
- b. sistem jaringan nirkabel; dan
- c. sistem jaringan satelit.
- (2) Sistem jaringan kabel ( terestrial) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a akan dikembangkan di kota PKW, PKL, PPK, PPL, dan PKSN.
- (3) Jaringan seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan dikembangkan di seluruh kecamatan melalui perluasan jaringan telepon seluler pada wilayah yang telah berkembang dan pengembangan tower bangunan seluler ( building tower seluler ) di setiap kecamatan.
- (4) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c akan dikembangkan di seluruh kecamatan terutama wilayah terpencil.
Paragraf 3
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 17

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, terdiri atas:
- a. wilayah sungai;
- b. daerah irigasi;
- c. jaringan air baku; dan
- d. sistem pengendalian banjir.
- (2) Rencana pengembangan Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 meliputi aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air secara terpadu ( integrated ) dengan memperhatikan arahan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Kapuas.
- (3) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Wilayah Sungai Strategis Nasional Kapuas mencakup Daerah Aliran Sungai Kapuas.
- (4) Daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. daerah irigasi kabupaten mencakup :
- 1) Kecamatan Badau : Daerah Irigasi Telian, Daerah Irigasi Kumbang Janting;
- 2) Kecamatan Batang Lupar : Daerah Irigasi Ukit-Ukit, Daerah Irigasi Tematuk, Daerah Irigasi Sepan Sekalong, Daerah Irigasi Sungai Sedik;
- 3) Kecamatan Bika : Daerah Rawa Teluk Sindur;
- 4) Kecamatan Boyan Tanjung : Daerah Irigasi Belaban, Daerah Irigasi.Usaha Baru, Daerah Irigasi Riam Mengelai, Daerah Irigasi Menin, Daerah Irigasi Junjung, Daerah Irigasi Nanga Sangan;
- 5) Kecamatan Bunut Hulu : Daerah Irigasi Sungai Besar, Daerah Irigasi Muncin I, Daerah Irigasi Muncin II (Karya Baru), Daerah Irigasi Suka Beringin, Daerah Irigasi Semangut;
- 6) Kecamatan Embaloh Hulu : Daerah Irigasi Pinjauan, Daerah Irigasi Apan, Daerah Irigasi Toalang, Daerah Irigasi Sungai Utik;
- 7) Kecamatan Empanang : Daerah Irigasi Ensanak;
- 8) Kecamatan Hulu Gurung : Daerah Irigasi Lubuk Antuk, Daerah Irigasi Landau Kumpang, Daerah Irigasi Nanga Yen, Daerah Irigasi Mubung, Daerah Irigasi Emprejuk, Daerah Irigasi Senai, Daerah Irigasi Bukit Kerai, Daerah Irigasi Keduai, Daerah Irigasi Bugang I, Daerah Irigasi BugangII, Daerah Irigasi Sungai Medang, Daerah Irigasi Tepiau, D.I.Parang, Daerah Irigasi Nanga Taman, Daerah Irigasi Nanga Lidi, Daerah Irigasi Semiran, Daerah Irigasi Semiran Komplek, Daerah Irigasi Mali, Daerah Irigasi Batu Buin, Daerah Irigasi Landau Serawak;
- 9) Kecamatan Jongkong : Daerah Irigasi Karya Baru, Daerah Irigasi Saka;
- 10) Kecamatan Kalis : Daerah Irigasi Tanah Putih, Daerah Irigasi Nanga Danau Bak, Daerah Irigasi Nanga Danau Kauk, Daerah Irigasi Hulu Tubuk, Daerah Irigasi Lubuk Mantuk;
- 11) Kecamatan Mentebah : Daerah Irigasi Tekalong, Daerah Irigasi Suka Maju, Daerah Irigasi Pala Gurung, Daerah Irigasi Tanjung I, Daerah Irigasi Padang Jaya, Daerah Irigasi Mentebah;
- 12) Kecamatan Seberuang : Daerah Irigasi Laung Sejiram, Daerah Irigasi Nanga Lot, Daerah Irigasi Ladau, Daerah Irigasi Gurung, Daerah Irigasi Sungai Rusa, Daerah Irigasi Banyu;
- 13) Kecamatan Putussibau Selatan : Daerah Rawa Raja Bulan, Daerah Rawa Siut, Daerah Irigasi Suka Maju/Lunsara, Daerah Rawa Kedamin Hilir, Daerah Rawa Kedamin Hulu, Daerah Rawa Sungai Uluk, Daerah Irigasi Panangkulan;
- 14) Kecamatan Pengkadan : Daerah Irigasi Riam Panjang, Daerah Irigasi Sukaramai, Daerah Irigasi Menendang, Daerah Irigasi Mawan, Daerah Irigasi Repun, Daerah Irigasi Pedian, Daerah Irigasi Lumpung Makmur;
- 15) Kecamatan Putussibau Utara : Daerah Irigasi Mendalam, Daerah Irigasi Na. Nyabau.
- 16) Kecamatan Puring Kencana : Daerah Irigasi Sungai Mawang, Daerah Irigasi Puring Kencana;
- 17) Kecamatan Selimbau : Daerah Irigasi Gerayau, Daerah Irigasi Benius;
- 18) Kecamatan Semitau : Daerah Irigasi Kenerak;
- 19) Kecamatan Silat Hulu : Daerah Irigasi Nanga Ngeri, Daerah Irigasi Bangan Baru, Daerah Irigasi Landau Rantau, Daerah Irigasi Entibab, Daerah Irigasi Lubuk Rubin, Daerah Irigasi Sei Besai, Daerah Irigasi Seteruk, Daerah Irigasi Riam Tapang; dan
- 20) Kecamatan Suhaid : Daerah Irigasi Kerengas, Daerah Irigasi Mantan.
- b. rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan jaringan irigasi yang ada;
- c. pengembangan Daerah Irigasi pada seluruh daerah potensial yang memiliki lahan pertanian yang ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan; dan
- d. membatasi konservasi alih fungsi sawah irigasi teknis dan setengah teknis menjadi kegiatan budidaya lokal lainnya.
- (5) Rencana Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. rencana pengembangan sumber air baku, meliputi:
1. Perusahaan Daerah Air Minum Nanga Tepuai ;
2. Perusahaan Daerah Air Minum Nanga Dangkan;
3. Perusahaan Daerah Air Minum Sejiram;
4. Perusahaan Daerah Air Minum Semitau;
5. Perusahaan Daerah Air Minum Selimbau;
6. Perusahaan Daerah Air Minum Badau;
7. Perusahaan Daerah Air Minum Putussibau;
8. Perusahaan Daerah Air Minum Jongkong;
9. Perusahaan Daerah Air Minum Mentebah; dan
10. Perusahaan Daerah Air Minum seluruh kecamatan lainnya.
- b. Rencana pengembangan jaringan sumber air baku mengutamakan air permukaan dengan prinsip keterpaduan air tanah;
- c. Sistem penyediaan air minum di daerah dipadukan dengan Sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku; dan
- d. prasarana jaringan air minum meliputi tempat pengambilan ( intake ) air baku, jaringan perpipaan air minum, saluran perpipaan air baku, dan instalasi pengolahan air minum yang dikembangkan pada lokasi air baku potensial serta pusat permukiman di seluruh kecamatan.
- (7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan pengendali banjir; dan
- b. sistem pengendalian banjir dilakukan dengan pembangunan kanal.
Paragraf 4
Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 18

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, terdiri atas:
- a. sistem pengelolaan persampahan;
- b. sistem jaringan air minum;
- c. sistem jaringan drainase; dan
- d. sistem pengelolaan limbah.
- (2) Rencana pengembangan sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pengembangan sarana pengangkutan sampah dengan menggunakan armroll container terutama untuk melayani lingkungan permukiman, areal komersial seperti kawasan perdagangan dan pasar;
- b. pembangunan tempat pemrosesan akhir sampah modern melalui mengurangi, menggunakan kembali dan daur ulang ( Reduce, Reuse dan Recycle ) dengan sistem tempat pembuangan akhir sampah ( sanitary landfill );
- c. pengembangan tempat penampungan sampah sementara di setiap kecamatan;
- d. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam pengelolaan persampahan; dan
- e. pengelolaan persampahan dilakukan dengan sistem 3R ( Reduce, Reuse, Recycle ) atau mengurangi, menggunakan kembali dan daur ulang.
- (3) Rencana pengembangan sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. wilayah yang air bakunya berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. wilayah yang air bakunya berasal dari mata air, air tanah, dan air permukaan (sungai dan danau); dan
- c. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam pengelolaan air minum.
- (4) Rencana pengembangan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui peningkatan kapasitas sistem drainase di pusat kegiatan terutama di kota PKSN, PKW, PKL, dan PPK dengan berdasarkan pada Rencana Induk (Master Plan) Drainase.
- (5) Rencana pengembangan sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan sistem setempat dan terpusat, dan terdiri atas:
- a. pengembangan septik tank dengan sistem terpadu untuk kawasan perkotaan;
- b. pengembangan sistem Instalasi Pengelolaan Air Limbah untuk kawasan peruntukan industri dan kawasan permukiman padat;
- c. pengembangan Instalasi Pengelolaan Air Limbah terpadu skala kabupaten di Kecamatan Badau; dan
- d. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam pengelolaan air limbah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana lokasi pengembangan sistem pengelolaan persampahan dan sistem pengelolaan limbah diatur dengan peraturan bupati.
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 19

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Kawasan Lindung
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 20

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), terdiri atas :
- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam; dan
- f. kawasan lindung lainnya.
Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 21

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, terdapat di :
- a. Kecamatan Badau dengan luas 1.905,78 Ha;
- b. Kecamatan Batang Lupar dengan luas 38.483,66 Ha;
- c. Kecamatan Bika dengan luas 5.668,95 Ha;
- d. Kecamatan Boyan Tanjung dengan luas 26.065,29 Ha;
- e. Kecamatan Bunut Hilir dengan luas 27.417,16 Ha;
- f. Kecamatan Bunut Hulu dengan luas 99.531,60 Ha;
- g. Kecamatan Embaloh Hilir dengan luas 3.090,19 Ha;
- h. Kecamatan Embaloh Hulu dengan luas 62.267,29 Ha;
- i. Kecamatan Empanang dengan luas 9.878,31 Ha;
- j. Kecamatan Hulu Gurung dengan luas 15.733,42 Ha;
- k. Kecamatan Jongkong dengan luas 5.900,68 Ha;
- l. Kecamatan Kalis dengan luas 111.214,99 Ha;
- m. Kecamatan Mentebah dengan luas 7.891,72 Ha;
- n. Kecamatan Pengkadan dengan luas 206,60 Ha;
- o. Kecamatan Puring Kencana dengan luas 7.709,16 Ha;
- p. Kecamatan Putussibau Selatan dengan luas 229.168,63 Ha;
- q. Kecamatan Putussibau Utara dengan luas 105.687,21 Ha;
- r. Kecamatan Seberuang dengan luas 11.365,98 Ha;
- s. Kecamatan Selimbau dengan luas 6.416,37 Ha;
- t. Kecamatan Semitau dengan luas 4.580,07 Ha;
- u. Kecamatan Silat Hilir dengan luas 5.439,83 Ha;
- v. Kecamatan Silat Hulu dengan luas 12.076,46 Ha; dan
- w. Kecamatan Suhaid dengan luas 3.300,62 Ha.
Paragraf 2
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 22

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, terdiri atas :
- a. kawasan bergambut; dan
- b. kawasan resapan air.
- (2) Kawasan bergambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
- a. Kecamatan Badau dengan luas 26.834,46 Ha;
- b. Kecamatan Batang Lupar dengan luas 70.662,75 Ha;
- c. Kecamatan Bika dengan luas 32.310,06 Ha;
- d. Kecamatan Boyan Tanjung dengan luas 2.352,76 Ha;
- e. Kecamatan Bunut Hilir dengan luas 10.878 Ha;
- f. Kecamatan Bunut Hilir dengan luas 65.721,96 Ha;
- g. Kecamatan Bunut Hulu dengan luas 6.810,77 Ha;
- h. Kecamatan Embaloh Hilir dengan luas 44.615,37 Ha;
- i. Kecamatan Embaloh Hulu dengan luas 15.595,03 Ha;
- j. Kecamatan Empanang dengan luas 18.036,49 Ha;
- k. Kecamatan Jongkong dengan luas 34.174,15 Ha;
- l. Kecamatan Kalis dengan luas 12.333,64 Ha;
- m. Kecamatan Mentebah dengan luas 6.895,49 Ha;
- n. Kecamatan Putussibau Selatan dengan luas 4.450,15 Ha;
- o. Kecamatan Putussibau Utara dengan luas 34.818,12 Ha;
- p. Kecamatan Selimbau dengan luas 72.196,25 Ha;
- q. Kecamatan Semitau dengan luas 25.697,86 Ha;
- r. Kecamatan Silat Hilir dengan luas 2.830,22 Ha; dan
- s. Kecamatan Suhaid dengan luas 24.403,89 Ha.
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. semua kawasan hutan lindung;
- b. kawasan resapan air Gunung Bahaba -Menukut di Kecamatan Putussibau Selatan di lembah perbatasan antara Pegunungan Kapuas Hulu bagian selatan dengan Pegunungan Muller seluas 25.791 Ha;
- c. kawasan resapan air Gunung Madibelimas, Desa Nanga Dua Kecamatan Bunut Hulu di perbatasan antara Kapuas Hulu dan Kabupaten Sintang seluas 36.415 Ha;
- d. kawasan resapan air yang relatif sempit di kawasan perbatasan Kapuas Hulu-Sintang di sebelah utara Gunung Tunggal Pejabo Desa Jaung Kecamatan Puring Kencana seluas 2.345 Ha.
Paragraf 3 Kawasan Perlindungan Setempat
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 23

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, terdiri atas :
- a. kawasan sempadan sungai;
- b. kawasan sekitar danau; dan
- c. kawasan sekitar mata air.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di sepanjang sungai besar seperti Sungai Kapuas, Sungai Silat, Sungai Tawang, Sungai Jongkong dan Sungai Bunut, serta sungai-sungai kecil.
- (3) Kawasan sempadan sungai ditetapkan dengan ketentuan kawasan di kiri dan kanan sepanjang tepi sungai, yang berjarak 50 - 100 meter dari pinggir sungai untuk kawasan di luar pemukiman dan 10 - 15 meter dari pinggir untuk sungai di kawasan pemukiman.
- (4) Kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di 22 Danau lindung, yaitu:
- a. Danau Nanga Empangau di Kecamatan Bunut Hilir;
- b. Danau Pekayu Siawan di Kecamatan Bunut Hilir;
- c. Danau Pulau Begansar/Bagot di Kecamatan Bunut Hilir;
- d. Danau Pilin di Kecamatan Bunut Hilir;
- e. Danau Sentajau di Kecamatan Bunut Hilir;
- f. Danau Aur di Kecamatan Bunut Hilir;
- g. Danau Terduata di Kecamatan Bunut Hilir;
- h. Danau Pulau Danau di Kecamatan Bunut Hilir;
- i. Danau Penemur Bersatu di Kecamatan Bunut Hilir;
- j. Danau Pengelang di Kecamatan Bunut Hilir;
- k. Danau Sabu di Kecamatan Bunut Hilir;
- l. Danau Perantu di Kecamatan Embaloh Hilir;
- m. Danau Selogan di Kecamatan Jongkong;
- n. Danau Basau Darat Nelayan di Kecamatan Jongkong;
- o. Danau Jongkong Kiri Hilir di Kecamatan Jongkong;
- p. Danau Basau Darat di Kecamatan Jongkong;
- q. Danau Tanjung Petak di Kecamatan Jongkong;
- r. Danau Pauh di Kecamatan Jongkong;
- s. Danau Sadong di Kecamatan Putussibau Utara;
- t. Danau Pengulan di Kecamatan Selimbau;
- u. Danau Pega di Kecamatan Selimbau; dan
- v. Danau Lindung Anak di Kecamatan Silat Hilir.
- (5) Kawasan sekitar danau/waduk ditetapkan dengan ketentuan daratan sepanjang tepian danau/waduk antara 50-100 meter dan titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (6) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di seluruh wilayah daerah, dimana kawasan sekitar mata air ditetapkan dengan ketentuan paling sedikit dengan jari-jari 200 meter sekitar mata air.
Paragraf 4 Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 24

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, terdiri atas :
- a. Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun;
- b. Kawasan Taman Nasional Danau Sentarum; dan
- c. Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Putussibau Selatan, Putussibau Utara, Embaloh Hulu dan Batang Lupar dengan luas 800.000 Ha.
- (3) Kawasan Taman Nasional Danau Sentarum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Badau, Batang Lupar, Bunut Hilir, Embaloh Hilir, Empanang, Jongkong, Selimbau, Semitau, dan Suhaid dengan luas 132.000 Ha.
- (4) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c) di daerah meliputi 18 (delapan belas) situs, yaitu :
- a. Rumah Betang Sungai Pelaik di Dusun Sungai Pelaik, Desa Meliau, Kecamatan Batang Lupar;
- b. Rumah Betang Meliau di Desa Melembak, Kecamatan Batang Lupar;
- c. Mesjid Baiturrahman Nanga Bunut, Kecamatan Bunut Hilir;
- d. Rumah Betang Panjang Sei Uluk Palindi Desa Nanga Nyabau (Sei Uluk Palin), Kecamatan Embaloh Hilir;
- e. Rumah Adat (Betang) sungai Utik, Kecamatan Embaloh Hulu;
- f. Rumah Betang Panjang Bukung di Desa Banua Martinus, Kecamatan Embaloh Hulu;
- g. Rumah Betang Panjang Melapi I di Desa Melapi, Kecamatan Putussibau Selatan;
- h. Makam Pahlawan Desaan Sariamas Sawang Melapi I di Desa Melapi, Kecamatan Putussibau Selatan;
- i. Rumah Betang Panjang Semangkok II di Desa Ariung Mendalam, Kecamatan Putussibau Selatan;
- j. Makam/Kulambu/Serambi tempat persemayaman orang meninggal pada jaman dahulu (peti mayat disimpan di atas rumah) di Desa Ariung Mendalam, Kecamatan Putussibau Selatan;
- k. Situs Neolitik Kepurbakalaan Nanga Balang di Desa Nanga Balang, Kecamatan Putussibau Selatan;
- l. Rumah Adat (Betang) Banua Tengah, Kecamatan Putussibau Utara;
- m. Rumah Adat (Betang) Nanga Nyabau, Kecamatan Putussibau Utara;
- n. Gereja Santo Fidelis Sejiram di Desa Sejiram, Kecamatan Seberuang;
- o. Mesjid Jami Selimbau Kecamatan Selimbau;
- p. Makam Tua Kerajaan Selimbau, Kecamatan Selimbau;
- q. Makam Tua Kerajaan Piasak, Kecamatan Selimbau; dan
- r. Makam Tua Kerajaan Silat, Kecamatan Silat Hulu.
Paragraf 5
Kawasan Rawan Bencana Alam
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 25

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, di daerah adalah kawasan rawan banjir.
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di:
- a. Kecamatan Batang Lupar dengan luas 158.583 Ha;
- b. Kecamatan Bunut Hilir dengan luas 85.398 Ha;
- c. Kecamatan Bika dengan luas 53.833 Ha;
- d. Kecamatan Embaloh Hilir dengan luas 68.568 Ha;
- e. Kecamatan Badau dengan luas 57.480 Ha;
- f. Kecamatan Empanang dengan luas 62.726 Ha;
- g. Kecamatan Suhaid dengan luas 44.955 Ha;
- h. Kecamatan Selimbau dengan luas 49.430 Ha;
- i. Kecamatan Jongkong dengan luas 58.162 Ha;
- j. Kecamatan Putussibau Selatan dengan luas 8.391 Ha;
- k. Kecamatan Putussibau Utara dengan luas 454.041 Ha; dan
- l. Seluruh kecamatan.
Paragraf 6 Kawasan Lindung Lainnya
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 26

Kawasan lindung lainnya di daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf f adalah tembawang serta kuburan tua (pendam) masyarakat dayak yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Kawasan Budidaya
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 27

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.
Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 28

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, terdiri atas :
- a. hutan produksi terbatas;
- b. hutan produksi; dan
- c. hutan yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
- a. Kecamatan Batang Lupar dengan luas 4.112,95 Ha;
- b. Kecamatan Bika dengan luas 4.929,07 Ha;
- c. Kecamatan Boyan Tanjung dengan luas 3.911,59 Ha;
- d. Kecamatan Bunut Hilir dengan luas 5.113,53 Ha;
- e. Kecamatan Bunut Hulu dengan luas 44.965,25 Ha;
- f. Kecamatan Embaloh Hilir dengan luas 27.995,46 Ha;
- g. Kecamatan Embaloh Hulu dengan luas 47.328,58 Ha;
- h. Kecamatan Hulu Gurung dengan luas 3.853,57 Ha;
- i. Kecamatan Kalis dengan luas 97.286,09 Ha;
- j. Kecamatan Mentebah dengan luas 22.953,68 Ha;
- k. Kecamatan Putussibau Selatan dengan luas 12.496,03 Ha;
- l. Kecamatan Putussibau Utara dengan luas 47.200,81 Ha;
- m. Kecamatan Seberuang dengan luas 4.414,21 Ha;
- n. Kecamatan Silat Hilir dengan luas 3.577,42 Ha; dan
- o. Kecamatan Silat Hulu dengan luas 58.914,34 Ha.
- (3) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di :
- a. Kecamatan Batang Lupar dengan luas 38.468,66 Ha;
- b. Kecamatan Bika dengan luas 0,08 Ha;
- c. Kecamatan Boyan Tanjung dengan luas 19.202,12 Ha;
- d. Kecamatan Bunut Hilir dengan luas 5.751,25 Ha;
- e. Kecamatan Bunut Hulu dengan luas 5.700,44 Ha;
- f. Kecamatan Embaloh Hilir dengan luas 4.151,59 Ha;
- g. Kecamatan Embaloh Hulu dengan luas 508,71 Ha;
- h. Kecamatan Empanang dengan luas 1.461,07 Ha;
- i. Kecamatan Hulu Gurung dengan luas 11.242,63 Ha;
- j. Kecamatan Jongkong dengan luas 17.724,34 Ha;
- k. Kecamatan Kalis dengan luas 21.153,69 Ha;
- l. Kecamatan Pengkadan dengan luas 6.191,83 Ha;
- m. Kecamatan Putussibau Selatan dengan luas 13.822,79 Ha;
- n. Kecamatan Putussibau Utara dengan luas 26.634.43 Ha;
- o. Kecamatan Selimbau dengan luas 8.935,51 Ha;
- p. Kecamatan Silat Hilir dengan luas 49,13 Ha; dan
- q. Kecamatan Silat Hulu dengan luas 7.020,39 Ha.
- (4) Kawasan hutan yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di :
- a. Kecamatan Boyan Tanjung dengan luas 497,30 Ha;
- b. Kecamatan Bunut Hilir dengan luas 10.744,41 Ha;
- c. Kecamatan Jongkong dengan luas 5.792,48 Ha;
- d. Kecamatan Silat Hilir dengan luas 3.429,85 Ha; dan
- e. Kecamatan Selimbau dengan luas 10.159,99 Ha.
Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Pertanian
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah;
- b. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan kering;
- c. kawasan peruntukan pertanian hortikultura;
- d. kawasan peruntukan perkebunan; dan
- e. kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan pengembangannya di seluruh Kecamatan;
- (3) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diarahkan sesuai dengan pengembangan setiap jenis komoditas:
- a. padi gogo diarahkan pengembangannya di seluruh kecamatan untuk menunjang peningkatan produksi padi untuk mencapai swasembada pangan daerah;
- b. kacang-kacangan (kedelai, kacang hijau, dan kacang tanah) diarahkan pengembangannya di Kecamatan Kalis, Pengkadan, Bunut Hulu, Putussibau Selatan, Bika, Boyan Tanjung, Batang Lupar, Semitau, Selimbau, Mentebah Putussibau Utara, Embaloh Hulu, Silat Hulu, Seberuang dan seluruh kecamatan;
- c. jagung diarahkan pengembangannya di Kecamatan Embaloh Hulu,Silat Hilir, Semitau, Batang Lupar, Embaloh Hilir, Bika, Putussibau Selatan, Seberuang, Bunut Hilir, Jongkong, Badau, Puring Kencana, Empanang, Mentebah, Pengkadan, Putusssibau Utara, Batang Lupar, Silat Hulu dan seluruh kecamatan; dan
- d. ketela pohon di arahkan pengembangannya di Kecamatan Silat Hilir, Putussibau Selatan, Kalis, Selimbau, Badau, Batang Lupar, Empanang, Puring Kencana, Mentebah, Jongkong, Putussibau Utara, Batang Lupar, Embaloh Hulu, Pengkadan, Seberuang dan seluruh kecamatan.
- (4) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diarahkan sesuai dengan jenis komoditas:
- a. buah-buahan diarahkan pengembangannya di Kecamatan Badau, Empanang, Batang Lupar, Semitau, Suhaid, Seberuang, Silat Hilir, Hulu Gurung, Pengkadan, Boyan Tanjung, Mentebah, Bunut Hulu Bunut Hilir, Embaloh Hulu, Silat Hulu, Puring Kencana dan seluruh kecamatan; dan
- b. sayur-sayuran diarahkan pengembangannya di Kecamatan Silat Hilir, Pengkadan, Bunut Hulu, Putussibau Selatan, Batang Lupar, Bunut Hilir, Bika, Selimbau, Kalis, Mentebah, Boyan Tanjung, Putussibau Utara, Jongkong, Semitau, Badau, Empanang, Puring Kencana, Suhaid dan seluruh kecamatan.
- (5) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan perkebunan karet diarahkan pengembangannya di seluruh kecamatan dengan prioritas utama di Kecamatan Pengkadan, Semitau, Silat Hilir, Silat Hulu, Seberuang, Hulu Gurung, Bika, Putussibau Utara, Bunut Hilir, Boyan Tanjung, Putussibau Selatan, Badau, Batang Lupar, Embaloh Hilir, Embaloh Hulu, Kalis dan seluruh kecamatan;
- b. kawasan peruntukan perkebunan sawit diarahkan pengembangannya di Kecamatan Badau, Empanang, Boyan Tanjung, Batang Lupar, Semitau, Suhaid, Selimbau, Puring Kencana, Jongkong, Silat Hulu, Seberuang, Mentebah, Bunut Hulu, Bunut Hilir, Bika, Putussibau Selatan, Embaloh Hilir, Pengkadan, Putussibau Utara dan seluruh kecamatan;
- c. kawasan peruntukan perkebunan lada diarahkan pengembangannya di Kecamatan Badau, Empanang, Puring Kencana, Batang Lupar, Putussibau Utara, Putussibau Selatan, Embaloh Hulu, Mentebah, Semitau dan seluruh kecamatan;
- d. kawasan peruntukan perkebunan kakao diarahkan pengembangannya di Kecamatan Embaloh Hilir, Bunut Hulu, Bunut Hilir, Bika, Mentebah, Jongkong, Putussibau Utara, Putussibau Selatan, Boyan Tanjung, Puring Kencana, Empanang, Semitau, Selimbau, Hulu Gurung, Pengkadan, Batang Lupar, Badau, Silat Hilir, Silat Hulu dan seluruh kecamatan; dan
- e. kawasan peruntukan perkebunan cengkeh diarahkan pengembangannya di Kecamatan Bunut Hulu, Mentebah, Putussibau Selatan, Kalis, Putussibau Utara, Empanang, Badau, Pengkadan, Seberuang dan seluruh kecamatan.
- (6) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. kawasan peruntukan peternakan sapi diarahkan pengembangannya di di Kecamatan Selimbau, Putussibau Utara, Putussibau Selatan, Hulu Gurung, Embaloh Hilir, Silat Hilir, Suhaid, Mentebah, Pengkadan, Jongkong, Kalis, Embaloh Hulu, Batang Lupar, Bunut Hilir, Bika, Semitau, Boyan Tanjung, Bunut Hulu dan seluruh kecamatan;;
- b. kawasan peruntukan peternakan kambing diarahkan pengembanganya di di Kecamatan Silat Hilir, Seberuang, Bunut Hulu, Bika, Hulu Gurung, Jongkong, Kalis, Putussibau Utara , Putussibau Selatan, Puring Kencana, Mentebah, Boyan Tanjung dan seluruh kecamatan;
- c. kawasan peruntukan peternakan babi diarahkan pengembangannya di Kecamatan Putussibau Utara, Putussibau Selatan, Bika, Semitau, Seberuang, Silat Hilir, Silat Hulu, Badau, Empanang, Batang Lupar, Kalis, Embaloh Hulu, Puring Kencana dan Badau;
- d. kawasan peruntukan peternakan unggas diarahkan pengembangannya di Kecamatan Putussibau Utara, Embaloh Hulu, Hulu Gurung, Selimbau, Seberuang, Embaloh Hilir,Putussibau Selatan, Kalis, Jongkong, Suhaid, Empanang, Badau Puring Kencana, Mentebah, Bunut Hulu, Boyan Tanjung dan seluruh kecamatan; dan
- e. kawasan peruntukkan peternakan burung walet secara alamiah diarahkan pengembangannya di seluruh wilayah daerah.
Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Perikanan
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
- b. kawasan peruntukan perikanan budidaya; dan
- c. kawasan pengolahan ikan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan pengembangannya di kecamatan yang terdapat sungai besar dan danau seperti di Kecamatan Selimbau, Batang Lupar, Bunut Hilir, Jongkong, Embaloh Hilir, Silat Hilir, Suhaid, Badau dan Semitau.
- (3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (b) meliputi :
- a. pengembangan Kawasan perikanan kolam diarahkan di Kecamatan Pengkadan Hulu Gurung, Boyan Tanjung, Bunut Hulu, Mentebah, Putussibau Selatan, Suhaid, Kalis, Silat Hulu, Semitau, Seberuang, Badau dan seluruh kecamatan;
- b. pengembangan Kawasan perikanan keramba diarahkan di Kecamatan Selimbau, Bunut Hilir, Jongkong, Batang Lupar, Embaloh Hilir, Bika, Kalis, Suhaid, dan Silat Hilir; dan
- c. pengembangan Kawasan Ikan Hias Arwana diarahkan di Kecamatan Suhaid dengan daerah pedalaman (hinterland) adalah Kecamatan Semitau.
- (4) Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan pengembangannya di Kecamatan Selimbau, Embaloh Hilir, Batang Lupar, Bika, Kalis, Seberuang, Jongkong, Bunut Hilir, Semitau, Suhaid, Silat Hilir, Putussibau Utara dan Putussibau Selatan.
Paragraf 4 Kawasan Peruntukan Pertambangan
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d adalah wilayah yang memiliki potensi sumberdaya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya berbagai atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi eksplorasi, maupun operasi produksi, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan diarahkan pengembangannya di seluruh Kecamatan Bunut Hulu, Bunut Hilir, Hulu Gurung, Selimbau, Suhaid, Kalis, Manday, Mentebah, Boyan Tanjung, Pengkadan, Jongkong, Semitau, Silat Hilir, Silat Hulu, Seberuang, Putussibau Selatan, Putussibau Utara, Puring Kencana, Empanang, Badau, Batang Lupar, Embaloh Hilir dan Embaloh Hulu yang terdiri atas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan.
Paragraf 5 Kawasan Peruntukan Industri
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan industri sedang; dan
- b. kawasan peruntukan industri rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang dikembangkan adalah kawasan peruntukan industri hulu yang terkait langsung dengan usaha peningkatan sektor primer seperti industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan; industri penghasil alat pertanian ringan; industri makanan ternak, industri kerajinan rumah tangga dan industri bahan bangunan (meubel) dan diarahkan di Kecamatan Putussibau Utara, Semitau, Nanga Tepuai, Empanang dan Badau.
- (3) Kawasan peruntukkan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh kecamatan di daerah.
Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Pariwisata
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan pariwisata budaya;
- b. kawasan peruntukan pariwisata alam;
- c. kawasan peruntukan agrowisata; dan
- d. kawasan peruntukan desa wisata.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, di daerah diarahkan pengembangannya untuk mendukung 18 (delapan belas) situs bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat 4, serta Danau Sentarum di Kedungkang Kecamatan Batang Lupar.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diarahkan pengembangannya di:
- a. Taman Nasional Danau Sentarum di Kecamatan Batang Lupar, Kecamatan Selimbau, dan Kecamatan Suhaid;
- b. Taman Nasional Betung Kerihun di Kecamatan Embaloh Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan, dan Kecamatan Putussibau Utara;
- c. Piang Kuak di Kecamatan Bika;
- d. Empangau di Kecamatan Bunut Hilir;
- e. Gurung Makai di Kecamatan Mentebah;
- f. Medang Pulang di Kecamatan Hulu Gurung;
- g. Sungai ikan di Kecamatan Hulu Gurung;
- h. Nanga Danau di Kecamatan Kalis;
- i. Lubuk Mantuk di Kecamatan Kalis;
- j. Gurung di Kecamatan Seberuang;
- k. Gurung Puis di Kecamatan Hulu Gurung;
- l. Gurung Pusaka di Kecamatan Hulu Gurung;
- m. Tunggal di Kecamatan Selimbau;
- n. Gurung Muncin di Kecamatan Selimbau;
- o. Mupa Kencana di Kecamatan Putussibau Utara; dan
- p. Beluan Komplek di Kecamatan Hulu Gurung.
- (4) Kawasan peruntukkan agrowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, di daerah diarahkan pada pengembangan daerah pertanian yang memiliki karakteristik wilayah potensial seperti Hulu Gurung, Batang Lupar, Mentebah, Pengkadan, Putussibau Selatan, Putussibau Utara dan Embaloh Hulu.
- (5) Kawasan peruntukkan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, di daerah diarahkan pada pengembangan Desa Wisata yang memiliki karakteristik wilayah potensial seperti Embaloh Hulu, Batang Lupar, Selimbau, dan Putussibau Selatan.
Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Permukiman
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
- b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri atas :
- a. Kawasan Perkotaan Putussibau di Kecamatan Putussibau Utara dan Putussibau Selatan;
- b. Kawasan Perkotaan Badau di Kecamatan Badau;
- c. Kawasan Perkotaan Semitau di Kecamatan Semitau;
- d. Kawasan Perkotaan Nanga Silat di Kecamatan Silat Hilir;
- e. Kawasan Perkotaan Nanga Tepuai di Kecamatan Hulu Gurung;
- f. Kawasan Perkotaan Nanga Mentebah di Kecamatan Mentebah;
- g. Kawasan Perkotaan Nanga Bunut di Kecamatan Bunut Hilir; dan
- h. Kawasan Perkotaan Lanjak di Kecamatan Batang Lupar.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b mencakup semua kawasan permukiman termasuk wilayah pengembangan permukiman transimigrasi di luar kawasan perkotaan di daerah.
Paragraf 8 Kawasan Peruntukan Lainnya
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h di Kabupaten Kapuas Hulu adalah keberadaan hutan yang dikelola masyarakat desa, kawasan pemerintahan, ruang terbuka hijau serta kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Kawasan yang dikelola masyarakat desa, kawasan pemerintahan, dan kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (3) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kodim 1206/Putusibau yang terdapat di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. Koramil yang terdapat di setiap kecamatan di wilayah daerah;
- c. Batalyon 644 Walet Sakti di Kecamatan Putussibau Utara dan Kompi C Batalyon 642 di Kecamatan Semitau; dan
- d. Polres dan polsek yang ada di wilayah daerah.
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 36

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan umum peraturan zonasi.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di daerah.
BAB V - PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
Pasal 37

- (1) Kawasan strategis yang terdapat di daerah, terdiri atas :
- a. Kawasan Strategis Nasional;
- b. Kawasan Strategis Provinsi; dan
- c. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB V - PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
Pasal 38

Kawasan Strategis Nasional yang terdapat di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Khatulistiwa yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
- b. Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan;
- c. Kawasan Perbatasan Darat Republik Indonesia yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan; dan
- d. Kawasan Jantung Kalimantan ( Heart of Borneo ) yang merupakan kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan daya dukung lingkungan.
BAB V - PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
Pasal 39

Kawasan Strategis Provinsi yang terdapat di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Kawasan Taman Nasional Danau Sentarum yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan; dan
- b. Kawasan Agropolitan Bunut Hulu dan Kawasan Minapolitan yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi.
BAB V - PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
Pasal 40

Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Kawasan Agropolitan Silat Hilir dan sekitarnya yang merupakan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi;
- b. Kawasan Ekowisata Taman Nasional Danau Sentarum yang merupakan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan lingkungan dan ekonomi; dan
- c. Kawasan Koridor Taman Nasional Danau Sentarum dengan Taman Nasional Betung Kerihun yang merupakan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan lingkungan.
BAB VI - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
Pasal 41

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah daerah berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
Pasal 42

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta, kerja sama pendanaan dan swadaya masyarakat.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 43

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah daerah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah daerah.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.
Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 44

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas :
1.
- pusat kegiatan;
2. sistem jaringan transportasi;
3. sistem jaringan energi;
4. sistem jaringan telekomunikasi;
5. kawasan sekitar prasarana sumberdaya air;
6. kawasan lindung kabupaten; dan
7. kawasan budidaya.
Paragraf 1
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Pusat-Pusat Kegiatan
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 45

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat kegiatan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana untuk mendukung berfungsinya pusat kegiatan dan jaringan prasarana;
- b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya pusat kegiatan dan jaringan prasarana; dan
- c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi pusat kegiatan dan jaringan prasarana.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 46

- (1) Peraturan zonasi untuk PKL harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten atau beberapa kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan prasarana perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.
- (2) Peraturan zonasi untuk PPK dan PPL harus disusun dengan mamatuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan prasarana perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.
Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Transportasi
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 47

Peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional, sisi jalan provinsi dan sisi jalan kabupaten dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
- b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten; dan
- c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional, sisi jalan provinsi dan sisi jalan kabupaten yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 48

Peraturan zonasi untuk bandar udara umum harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang untuk daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan bandar udara;
- b. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengem-bangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas kawasan kebisingan.
Paragraf 3 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Energi
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 49

- (1) Peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.
- (2) Peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan zonasi untuk gardu induk harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sekitar gardu induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur pipa minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 4 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 50

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi dan sistem jaringan terestrial dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.
Paragraf 5 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Sumber Daya Air
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 51

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air pada wilayah sungai harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
- b. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas kabupaten/kota secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di kabupaten/kota yang berbatasan;
- c. pemanfaatan ruang pada sumber air dengan mempertimbangkan prinsip kelestarian lingkungan dan keadilan;
- d. jaringan distribusi air dikembangkan dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan ketersediaan air; dan
- e. pemanfaatan ruang pada kawasan hulu, kawasan tengah, dan kawasan hilir di sepanjang Daerah Aliran Sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan.
Paragraf 6
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 52

Peraturan zonasi untuk kawasan lindung dan kawasan budi daya harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penyelidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
- b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang membahayakan keselamatan umum;
- c. pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana alam;
- d. pembatasan pemanfaatan ruang yang menurunkan kualitas fungsi lingkungan; dan
- e. pembatasan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai ekosistem yang tinggi dan keanekaragaman hayati spesifik local.
Paragraf 7
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Hutan Lindung
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 53

- (1) Peraturan zonasi untuk hutan lindung harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian, dan
3. penyelidikan serta wisata alam tanpa mengubah bentang alam; b. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi, dan penurunan keanekaragaman hayati spesifik lokal;
- c. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan hanya diizinkan bagi penduduk sekitar kawasan hutan dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan;
- d. kegiatan penambangan boleh dilakukan dengan cara pinjampakai dan mengacu kepada ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kehutanan.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan bergambut harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang secara terbatas dan tidak terbangun agar kawasan tersebut tetap memiliki kemampuan tinggi dalam menambat air; dan
- b. membatasi pembangunan jalan dan drainase untuk menjaga agar ketebalan gambut tidak menipis.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 54

- (1) Peraturan zonasi untuk sempadan perairan daratan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
- b. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi riparian (pinggir sungai);
- c. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata di wilayah riparian dan kegiatan penunjang usaha perikanan yang bukan merupakan bangunan permanen;
- d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c; dan
- e. ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.
- (2) Peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan kawasan sekitar danau/waduk harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
- b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
- c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang aktivitas rekreasi; dan
- d. penetapan lebar sempadan danau/waduk yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau kota harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang untuk aktivitas rekreasi;
- b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang aktivitas rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
- c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan permanen selain yang dimaksud pada huruf b.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 55

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan konservasi harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam pada kawasan pelestarian alam;
- b. ketentuan pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan;
- c. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- d. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentang alam dan ekosistem; dan
- e. hak akses masyarakat terhadap kawasan konservasi dan wisata alam.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata;
- b. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan; dan
- c. hak akses masyarakat terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (3) Peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan plasma nutfah harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
- b. pelestarian flora, fauna, dan ekosistem unik kawasan; dan
5. c.
6. pembatasan pemanfaatan sumber daya alam.
- (4) Peraturan zonasi untuk kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota yang dilindungi harus disusun dengan mematuhi:
- a. pelarangan penangkapan biota yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- b. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk mempertahankan makanan bagi biota yang bermigrasi.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 56

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; dan
- b. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
- b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
- c. penerapan prinsip keseimbangan debit air pada sistem saluran drainase dan sistem aliran sungai.
Paragraf 8
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan Budi Daya
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 57

Peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi, hutan kemasyarakatan dan hutan desa harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kelestarian sumber daya hutan;
- b. kemampuan untuk melakukan pemulihan kondisi sumber daya alam;
- c. mengutamakan pemanfaatan hasil hutan melalui pembangunan hutan tanaman;
- d. larangan pendirian bangunan pada hutan produksi kecuali hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
- e. pembatasan penggunaan kawasan hutan produksi; dan
- f. dimungkinkannya dilakukan kegiatan penambangan, namun harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 58

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
- b. ketentuan luasan sawah berkelanjutan dan kawasan pertanian pangan non sawah;
- c. perluasan areal kawasan sawah beririgasi;
- d. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan sawah menjadi lahan budi daya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan infrastruktur utama dan prasarana sumber daya air dengan penerapan sistem kompensasi;
- e. Pengembangan sistem jaringan infrastruktur Utama (irigasi, bendungan, dam, jalan tani dan jalan produksi).
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian hortikultura harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
- b. ketentuan jumlah dan jenis komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan keunggulan komparatif; dan
- c. pemanfaatan kawasan peruntukan hortikultura untuk tanaman perkebunan terutama yang bukan berupa tanaman keras apabila terjadi wabah penyakit tanaman hortikultura pada kawasan yang bersangkutan;
- d. Pengembangan sistem jaringan infrastruktur Utama (irigasi, bendungan, dam, jalan tani dan jalan produksi).
- (3) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkebunan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang untuk areal perkebunan;
- b. ketentuan jumlah dan jenis komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan keunggulan komparatif;
- c. pengembangan sistem jaringan infrastruktur utama;
- d. permukiman untuk agroindustri hasil perkebunan; dan
- e. perijinan kawasan perkebunan khusus untuk kawasan perkebunan yang batas arealnya berimpir dengan batas negara, tidak diperbolehkan atau dipindah-tangankan untuk Penanaman Modal Asing.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 59

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peternakan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang untuk areal peternakan;
- b. ketentuan jumlah dan jenis ternak dengan kebutuhan ruang untuk perkembangbiakan; dan
- c. pengembangan sistem jaringan infrastruktur utama.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 60

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya perikanan;
- b. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan konservasi;
- c. pemanfaatan ruang untuk kawasan industri perikanan;
- d. kelestarian sumber daya perikanan;
- e. ketersediaan infrastruktur perikanan; dan
- f. melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dan kelestarian sumber daya perikanan secara koordinatif dan mengikutsertakan peran masyarakat dalam upaya mendukung ketersediaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 61

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. potensi sumber daya mineral dan energi yang tersedia;
- b. keseimbangan antara risiko dan manfaat;
- c. karakteristik fisik alam dan fisik buatan, status dan fungsi kawasan;
- d. alokasi seluruh jaringan infrastruktur tambang meliputi jaringan jalan, pipa, kolam pengendapan, dan tempat
5. pengolahan/pencucian;
- e. kebijakan pemanfaatan ruang yang telah ada;
- f. zona operasi produksi berada di luar kawasan konservasi, kawasan permukiman, kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dan kawasan pariwisata sampai batas tidak adanya dampak negatif secara teknis, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan akibat usaha pertambangan;
- g. pengelolaan limbah pertambangan;
- h. kegiatan penambangan harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal yang dilengkapi dengan Rencana Pemantauan Lingkungan dan Rencana Kelola Lingkungan untuk yang berskala besar, atau Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan untuk yang berskala kecil (tambang rakyat);
- i. tidak mengijinkan penambangan di daerah tikungan luar sungai dan tebing sungai, namun diarahkan ke daerah agradasi/sedimentasi tikungan dalam, bagian tertentu pada sungai dan daerah kantong pasir; dan
- j. percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain diperbolehkan sejauh tidak merubah dominasi fungsi utama kawasan dan daya dukung kawasan.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 62

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
- b. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri;
- c. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan dan sarana pengolahan limbah;
- d. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan halaman muka jalan ( frontage road ) untuk kelancaran aksesibilitas; dan
- e. pengelolaan limbah industri.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 63

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. perlindungan terhadap potensi alam, budaya masyarakat dan situs peninggalan sejarah;
- c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata; dan
- d. pengelolaan limbah pariwisata.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 64

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. ukuran dan kepadatan bangunan;
- b. tema arsitektur bangunan;
- c. kelengkapan bangunan dan lingkungan;
- d. jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
- e. kesesuaian lahan dan lingkungan; dan
- f. pengelolaan prasarana dan sarana permukiman.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 65

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan keamanan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. dibolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mendukung fungi kawasan pertahanan dan keamanan;
- b. pembatasan kegiatan di dalam dan atau di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan yang dapat mengganggu fungsi kawasan;
- c. pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu dan atau merubah fungsi utama kawasan.
Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 66

- (1) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 67

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang terdapat di daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 66 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. Izin prinsip;
- b. Izin lokasi;
- c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
- d. Izin mendirikan bangunan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 68

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 69

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah daerah dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat dan pengusaha.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 70

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), terdiri atas :
- a. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan lindung, yaitu dalam bentuk :
1. pemberian kompensasi berupa penyediaan lahan pengganti;
2. imbalan;
3. penyediaan infrastruktur; dan
4. pemberian penghargaan.
- b. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan budidaya, yaitu dalam bentuk :
1. pemberian kompensasi;
2. imbalan;
3. sewa ruang;
4. penyediaan infrastruktur; dan
5. pemberian penghargaan.
- (2) Insentif yang diberikan kepada pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) pada kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan budidaya, yaitu dalam bentuk :
- a. keringanan pajak kepada pengusaha/swasta yang menjalankan kegiatan sejalan dengan rencana tata ruang;
- b. pemberian kompensasi;
- c. imbalan;
- d. sewa ruang;
- e. penyediaan infrastruktur;
- f. kemudahan prosedur perizinan; dan
- g. penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 71

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat dan pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), terdiri atas :
- a. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan lindung, yaitu dalam bentuk :
1. Pengenaan pajak yang tinggi;
2. Pembatasan penyediaan infrastruktur; dan
3. Pengenaan kompensasi.
- b. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan budidaya, yaitu dalam bentuk :
1. Pengenaan pajak yang tinggi;
2. Pencabutan izin;
3. Pembatasan penyediaan infrastruktur; dan
4. Pengenaan kompensasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
Arahan Sanksi
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 72

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
- b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWK;
- d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWK;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWK;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 73

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pembongkaran bangunan;
- f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- g. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - KELEMBAGAAN
Pasal 74

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk BKPRD yang bersifat ad-hoc.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
Pasal 75

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:
- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah,
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mendapat perlindungan dari kegiatan yang merugikan; dan
- f. mengawasi pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.
Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
Pasal 76

Kewajiban masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah terdiri atas :
- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan;
- c. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- d. melaporkan semua indikasi pelanggaran dalam pemanfaatan ruang kepada pihak yang berwenang.
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
Pasal 77

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.
Bagian Ketiga Peran Masyarakat
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
Pasal 78

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang di Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan antara lain melalui:
- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
Pasal 79

Bentuk peran masyarakat pada tahap penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a dapat berupa : a. memberikan masukan mengenai :
1. penentuan arah pengembangan wilayah;
2. potensi dan masalah pembangunan;
3. perumusan rencana tata ruang; dan
4. penyusunan rencana struktur dan pola ruang.
- b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan
- c. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
Pasal 80

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b dapat berupa :
- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan sumberdaya alam;
- g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
- h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
Pasal 81

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c dapat berupa:
- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
- c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
Pasal 82

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
Pasal 83

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
Pasal 84

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
BAB X - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 85

- (3) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB XI - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 86

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
- d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB XII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 87

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.
BAB XII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 88

- (1) RTRWK sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan lampiran berupa buku RTRWK Kapuas Hulu Tahun 2014- 2034 dan album peta skala 1:50.000.
- (2) Buku RTRWK Kapuas Hulu dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk operasional RTRWK disusun rencana rinci yang meliputi :
- a. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten;
- b. Rencana Tata Ruang Kawasan perkotaan;
- c. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
- (4) Rencana Detail Tata Ruang kabupaten disusun sebagai dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.
- (5) Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan disusun untuk semua kawasan perkotaan yang akan dikembangkan didalam wilayah Kabupaten.
- (6) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten disusun uintuk semua kawasan strategis kabupaten yang ditetapkan.
BAB XII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 89

- (1) Peruntukan kawasan hutan pada RTRWK mengacu pada peruntukan kawasan hutan yang ditetapkan pada rencana tata ruang wilayah Provinsi.
- (2) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Perda ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.
- (3) Bagian kawasan hutan dalam wilayah Kabupaten yang belum memperoleh persetujuan peruntukan ruangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan ke dalam RTRWK yang akan ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Provinsi yang masih berlaku.
- (4) Terhadap kawasan hutan yang belum memperoleh persetujuan peruntukan ruangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemanfaatan ruangnya tidak boleh berubah sampai adanya ketetapan yang bersifat final.
- (5) Perubahan status dan/atau fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 90

Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) dengan memberikan tanda khusus berupa arsiran pada kawasan hutan yang belum disepakati berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah dan pemerintah daerah.
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 91

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang sudah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 21 Mei 2014
BUPATI KAPUAS HULU,
A.M. NASIR
Diundangkan di Putussibau pada tanggal 22 Mei 2014
Plh.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
YOHANA ENDANG
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014 NOMOR 4