Unknown BUPATI Nomor 00 Tahun 2023
Tentang PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPAIA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PEIAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUNA
Berlaku: 97 Tahun 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
Memperhatikan
BUPATIMUNA
PROVINS! SUIAWESI TENGGARA
PERA1URAN BUPATI MUNA NOMOR 00 TAHUN2017
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPAIA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PEIAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUNA
DE:NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
: .
,·
BUPATI MUNA,
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor! 97 Tahun 2014 tenrang Penye1enggaran PeJayanan Terpadu Sa.tu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sa.tu Pintu, untuk mempercepat proses pelayanan da1am penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Sa.tu Pintu di kabupaten/kota, Bupati/Walikota mendelegasikan wewenang perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota kepada Kepa]a Badan Penanaman Modal dan Pelayanan, Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peratumn Bupati tent.ang Pendelegas.ian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PeJayanan Terpadu Sa.tu Pintu Kabupaten Muna
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 'l 959 Nomor 74 Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 . Tahun 2009 tent.ang Pe1ayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa ks.Ii terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9. Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor ·23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20:·\_5. Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Q7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Sa.tu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tent.ang Pedoman Penye1enggaraan PeJayanan Perizinan Terpadu Sa.tu Pintu;
7. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tent.ang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan PeJayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
1. Instruksi Menteri da.1am Negeri Republik Indonesia Nomor 570/3203/SJ tanggal 9 Agustus 2012 tentang Percepatan Pemberian Izin dan Non Izin Berusaha;
2. Surat Menteri DaJam Negeri Republik Indonesia. Nomor 061/3023/SJ tanggal 9 Agustus 2012 tentang Percepatan Pelimpahan K.ewenangan Perizina.n dan Non Perizinan Berusaha di Daerah kepada Lembaga PI'SP.
Menetapkan
MEMUTI.JSKAN:
PENANDATANGANAN PERlZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPAIA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAY ANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUNA. WEWENANG PENDELEGASIAN TENT ANG BUPATI : PERATURAN
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 2

- (1) Bupati mende)egasikan wewenang penandatanganan perizinan dan nonperizinan kepada Kepa]a Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu guna mempercepat proses pelayanan.
2. Perizinan dan nonoerizinan sebazaimana dimaksud pada avat ( 1) terdiri dari: (2)
| NO. | JENIS~ | NO. | JENIS NON PERJZINAN | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| I | Seld:or Peoauaman Modal | I | SektGr PeriDdustrlandaD ~ . | |
| l 1 | lzin Lokasi | 1 | Tanda Daftar Perusahaan | --- |
| I 2 | lzin Prinsip Penanarnan-Modal | 2 | Tanda Daftar lndustri. | --- |
| r 3 | lzin Prinsip Perluasan Penanarnan Modal | 3 | Tanda Daftar Oudang, | -- |
| ;u | 8ektor Perkebunan | n | Sektor Infokom | ·- |
| 4 | lzin Usaha Perkebunan | 4 | Rekomendasi pembangunan tower Base Trascesiver Station (BTS). | |
| m | Sektar _Lingkunga.n Hidl!J! | m | SektGr Perh - | |
| s | Surat Izin Tempat Usaha/lzin Gangguan (SITU/HO) | s | Kartu pengawasan angkutan barang dan angkutan orang/angkutan pedesaan dan perkotaan. | |
| s | Surat Izin Tempat Usaha/lzin Gangguan (SITU/HO) | 6 | Pas Kecil | |
| 6 | Izin Linzkungan | IV | Sekt.or Ke.ehat:ul. | |
| 7 | Izin Pengendalian Dampak Lingkungan (AMDAL) | 7 | Sertifikat P-IRT | |
| 8 | Izin Temoat Penyimpanan Sementara | v | 8ektor 8umber Daya AlamfSD.Al | |
| 9 | Izin Pembuangan Limbah Cair | 7 | Rekomendasi /PertimbanF;ID Teknis dan Peruntukan Ruang Rencana Penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambanzan (WIU~ | |
| - IV | Sektor Sosla1 | | | |
| 10 | Surat Izin Operasional clan Terd.aftar Organisasi Sosial/ Lembaga Swadaya Masyarakat | | | |
ar
| v | Sektor Perindu.strian dan Perdagangan. |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 11 | Surat Izin Usaha Perdazanzan (SIUP) |
| 12 | Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beral.kohol (SIUP-MB) |
| 13 | Izin Usaha Indust:ri |
| 14 | Izin Usaha Toko Moderen |
| VI ... | Sektor Perikaoao Dan Kelautan. |
| 15 | Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) |
| 16 | Surat Izin Penangkapan lkan (SIPij Dibawah 5 GT |
| 17 | Izin Perikanan Lainnya (Pembudidaya) |
| vn - | Sektor Kesehatan |
| 18 | Surat Izin Operasional Rumah Sakit |
| 19 | SrPA (Surat Izin Praktek Aootekerj |
| 20 | SIA (Surat Izin Aootek) |
| 21 | SIAR (Surat Izin Aootek Rakyat) |
| 22 | SITO (Surat Izin Toko Obatl |
| 23 | Surat Izin Praktek Dokter |
| 24 | Surat Izin Praktek Dokter Soesialis |
| 25 | Surat Izin Praktek Dokter Guzi |
| 26 | Surat lzin Keria Perawat |
| 27 | Surat Izin Pratek Perawat |
| 28 | Surat Izin Pratek Perawat Guzi |
| 29 | Surat Izin Keria Tenaza Gizi |
| 30 | Surat Izin Pratek Bidan |
| 31 | Surat Izin Keria Bidan |
| 32 | Surat Izin Keria Radioloei |
| 33 | Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (Sa< TTK) |
| 34 | Surat Izin Klinik |
| 35 | Surat Izin Analisis Kesehatan |
| 36 | Surat Izin Keria Saniatarian |
| vm | Sektor PekeriaanUmum |
| 37 38 | lzin Usaha Jasa Konstruksi (IUJKJ (IMBl |
| | Izin Mendirikan Banzunan |
| IX | Sektor Perh . |
| 39 | Izin Trayek Angkutan Umum |
| 40 | Izin angkutan barang |
| 41 | Izin travek nelavaran Rakvat. |
| 42 x | Izin Penazunaan I Pemakaian Jalan |
| 43 | Sektor lofokom Izin pemasangan jaringan instalasi bawah |
| | tanah. |
| XI | Sektor Pendidikao |
| 44 | lzin Ooerasional Pendirian SD dan SMP. |
| 45 | Izin Operasional dan Perpanjangan Izin Operasional TK dan PAUO. |
| 46 | Izi.n Operasional Lembaga Non Formal (LKP, PKBM). |
| XII | Sektor Pariwisat:a. |
| 47 | Izin Penzzunaan Kawasan Wisata. |
| xm 48 | Sektor Sumber Daya Alam (SDAl Izin Penzeboran Air Bawah Tanah |
- (3) Penambahan dan/atau pengurangan jenis perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
N/A
Pasal 3

Tata earn pemberian perizinan clan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
'
..
~
- (1) Berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud da1am Pasal 2, Kepala Dinas Penanarnan Modal clan Pe]ayanan Terpadu Sa.tu Pintu bertanggungjawab atas pelayanan perizinan dan nonperizinan yang didelegasikan. . ,,
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dengan membuat Japoran paling sedikit 3 {tiga) bulan sekali yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. , ~
- ( 1) Wewenang yang telah didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dcabut apabila:
- b. Kepala Oinas Penanaman Modal clan Pelayanan Terpadu Sa.tu Pintu tidak mampu meJaksanakan wewenang yang telah didelegasikan dengan mendasarkan kajian Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- a. adanya peraturan yang mengharuskan adanya perubahan pendelegasian wewenang di bidang perizinan dan nonperizinan;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri dari Perangkat Daerah/unit kerja terkait
- (1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sa.tu Pintu wajib menyusun dan melaksanakan standar pelayanan publik untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.
- (2) Standar pelayanan publik sebagaimana climaksud pada ayat (2) dia.tur dengan Peraturan Bupati tersendiri
BAB ill - KETEN1UAN PERALIHAN
Pasal 7

Terhadap jenis perizinan clan nonperizinan yang menjadi kewenangan daerah yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sampe.i habis masa ber1akunya.
.. ;~
,•,I
L
I:
Pada saat Peraturan Bupati ini mu1ai berlaku, Peraturan Bupati Muna Nemor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan clan Nonperizinan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu clan Penanaman Modal Kabupaten Muna tetap ber1aku dan wajib menyesuaikan dengan Pernturan Bupati ini
BAB ill - KETEN1UAN PERALIHAN
Pasal 9

Peraturan Bupe.ti ini mulai berlaku sejak tangga.l diundangkan.
\gar setia.p orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna ..
Diundangkan di Raha pada tanggal I - ) - 2017
SE~AERAH,
NURDINPAMONE
SERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2017 NOMOR ... Q~