Unknown BUPATI Nomor N/A Tahun 2011
Tentang No Description
Berlaku: 1 Januari 2011
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI LABlTHANBATU SEIATAN
PEMTURAN BUPATI LABUH.ANBATU SELATAN ~-,. ~ NOMOR ,\_gtp-:. TAHUN 2011
TENT ANG
SJ,~~,DAR'·BXA'l~~ij~~-l!IM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 93 ayat (1) Peraturan Menteri Menimbang
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan antara lain analisis standar belanja, yaitu untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam suatu kegiatan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut dipandang perlu menetapkan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2011 dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan.
1. Undanq-undarq Nomor 7 Ort Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provirisi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lerribaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nornor 5 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republil&lt; Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir · dengan UdangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pernerlntahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ka bu paten. Labuhanbatu Selatan di Provlnsl Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
8. Peraturan Pemerintah Nornor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara R.epublik Indonesia Nomor 44503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja oaerah Tahun Anggaran 2011;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAVA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
Menetapkan : SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan;
3. DPRD adalah DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
.
0
(
1,
'
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disinqkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
6. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program;
7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
8. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD da!am bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan rnenqqunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD;
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan surnber dava baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk pera!atan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (inpuf) untuk menghasilkan keluaran ( output) dalam bentuk barang/jasa;
10. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus;
11. Standar Biaya yang bersifat umum, yang selanjutnya disebut standar Biaya Umum, adalah berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan;
12. Harga Saluan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk menghitung biaya komponen rnasukan kegiatan;
13. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentul&lt;an pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan;
14. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya kornponen masukan kegiatan ;
15. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.
Pasal2
Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2011 terdiri atas :
- a. Rincian harga/tarif /indeks per jenis belanja sebagaimana tercantum dalam Lampi ran I.
- b. Penjelasan maksud dan ketentuan jenis belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.