Unknown Unknown Nomor TAPD/ Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 3 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPAII SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR .L3 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH, BANTUAN KEUANGAN, BELANJA TIDAK TERDUGA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
- bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 133 ayat (3) dan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Ta\_hun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terathirdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2O 1 1 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 42 ayat (1) peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan Atas .Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah] perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Tata Cara Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan, eelanya tidat&lt; Terduga dan Pengeluaran pembiayaa., ya.rg bersumber dari {nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Angga ran 2076.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19g5 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol I Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s 189);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); J.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6.
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republil&lt; Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4723); 8.
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO9 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 9.
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO9 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol1 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 1 Nomor 1O 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 1C
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 14.
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarlrrba]rran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 8 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 333 1);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. 1 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 4 1 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 20 10 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20 14 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 20 14 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 20 14 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 20lO tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik In donesia Tahun 2015 Nomor 5);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 20 1 1;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201i tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2O12;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 446, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474 1);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OO8 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 20 14 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 18);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 15);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor l3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 20ll Nomor 16);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DpRD Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor l4 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 14);
Menetapkan
36. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Besuki Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 20 13 Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 5);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun.20 14 Nomor 5);
39. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor l3);
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI PPMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH, BANTUAN KEUANGAN, BELANJA TIDAK TERDUGA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2016.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Barang.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Situbondo.
10. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
14. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
19. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD, yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah dokumen perencanaan kerja dan penganggaran pada DPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
20. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD, yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran pada DPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
23. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
24. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
25. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
26. Bagi Hasil Pajak/ Retribusi Daerah adalah bagian dari peneriman hasil pajak/retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Situbondo.
27. Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang yang dapat bersilat umum dan khusus, antara Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan dalam rangka untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar desa di n,ilayah Kabupaten Situbondo guna pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan serta peruntukan lainnya yang secara khusus pengelolaannya diarahkan / ditetapkan oleh Pemberi Bantuan.
29. Pengeluaran Pembiayaan adalah pengeluaran yang akan dite rima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
28. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
30. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
31. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Situbondo.
32. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami, isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya bertempat tinggal di Kabupaten Situbondo.
B
33. Masyarakat adalah kelompok orang maupun badan hukum sebagai penerima manfaat Hibah, Bantuan Sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkedudukan di Kabupaten Situbondo.
34. Kelompok masyarakat adalah sekelompok anggota masyarakat yang bertempat tinggal di Kabupaten Situbondo yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama.
35. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dan/atau daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, termasuk dalam hal ini adalah organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur secara khusus.
37. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk, yang menerangkan bahwa sebuah organisasi kemasyarakatan telah tercatat pada administrasi pemerintahan sesuai dengan tahapan dan persyaratan.
36. Organisasi Semi Pemerintah/ Non Pemerintah adalah organisasi-organisasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 9OO12677 ISJ tanggal 8 Nopember 2007.
38. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa, dan Negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan pengeluaran Pembiayaan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2016.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal berupa uang. barang, atau jasa. 2 dapat
2. Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam dapat berupa uang atau barang. Pasal 2 (2t
9
- (3) Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk uang.
BAB III - HIBAH
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manlaat untuk masyarakat.
4. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memenuhi kriteria paling sedikit : (41
- a. Secara spesifik, peruntukannya telah ditetapkan;
- b. Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- c. Memenuhi persyaratan sebagai Penerima Hibah.
8. Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana pada ayat (5) adalah, apabila ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundalg-undangan yang mengatur secara khusus. (6)
9. Kriteria tidak terus menerus setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 4 hurul b, diartikan bahwa Penerima Hibah tidak dapat menerima hibah kembali dalam APBD setiap tahun anggaran. (s)
10. Teknis pelaksanaan pemberian hibah disesuaikan dengan petunjuk teknis yang diatur secara tersendiri yang disusun oleh SKPD yang membidangi berdasarkan peraturan perundang-undangan. (7\
BAB III - HIBAH
Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada :
- b. Pemerinrah Daerah lainnya;
- a. Pemerintah;
- c. Perusahaan Daerah;
- e. Organisasi kemasyarakatan.
- d. Masyarakat; dan/atau
BAB III - HIBAH
Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah.
- (2\ Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada Kelompok Orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam biding perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan nonprolesional yang berkedudukan dan melakukan kegiatannya di dalam wilayah Kabupaten Situbondo.
- (3) Hibah kepada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka penerusan hibah yang diterima oleh pemerintah Daerah dari Pemerintah dan/atau pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
- dalam hal ini termasuk pula :
- a. Rukun Tetangga (RT);
- b. Rukun Warga (RW);
- c. Badan Keswadayaan Masyarakat.
- (7) Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan tidak diperkenankan digunakan untuk membiayai kegiatan keolahragaan yang bersifat profesional.
- (6) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan dan melakukan kegiatannya di dalam wilayah Kabupaten Situbondo.
BAB III - HIBAH
Pasal 7

- Hibah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), diberikan dengan persyaratan paling sedikit: (1)
- b. Memiliki kepengurusan/ kepanitiaan yang jelas, dengan ketentuan bahwa :
- a. Telah berdiri minimal 3 (tiga) tahun;
- 1 Kelompok orang, diketahui oleh Kepala Desaf Lurah setempat, apabila wilayah kegiatannya berada dalam I (satu) desa/ kelurahan dan diketahui oleh Camat setempat apabila wilayah kegiatannya lebih dari I (satu) desa dalam 1 (satu) kecamatan;
- c. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili;
2. Setiap seorang dilarang menjadi pengurus dan/atau anggota kelompok organisasi pada bidang yang sama.
- d. Memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
- e. Tidak pernah menerima hibah yang dananya bersumber dari keuangan Negara Iainnya yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan ditandatangani oleh semua pengurus; dan
- f. Persyaratan lainnya yang dipandang perlu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- b. Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- a. Memiliki akte pendirian atau status organisasi;
- c. Memiliki susunan pengurus yang sah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. Memiliki kantor dan/ atau sekretariat tetap;
- g. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili;
10. f Memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- h. Telah terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo, sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), kecuali yang ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan; dan
- C. tidak pernah menerima hibah yang dananya bersumber dari keuangan Negara lainnya yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan ditandatangani oleh semua pengurus;
- i. persyaratan lainnya yang dipandang perlu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Penganggaran
BAB III - HIBAH
Pasal 8

- Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan menyampaikan usulan berupa surat permohonan bantuan hibah secara tertulis yang disertai berupa proposal kepada Bupati dengan tembusan SKpD yang membidangi. (1)
- Surat permohonan dan Proposal bagi Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap dan/arau stempel yang ditandatangani oleh Pimpinan / Ketua/ Kepala atau sebutan lain. (2\
- Sistematika penyusunan surat permohonan dan proposal hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. (3)
- (4) Bupati dengan suatu disposisi atau yang dipersamakan menunjuk SKPD yang membidangi, untuk segera melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) .
- (6) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (5) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala SKPD dapat membentuk tim evaluasi.
4. (71 Format rekomendasi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (9) TAPD memberikan pertimbangan kepada Bupati atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
6. (B) Penyampaian hasil evaluasi berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh DPPKAD, yang selanjutnya dibawa dalam rapat pembahasan TAPD.
7. ( 10) Format pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9), sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pcraturan Bupati ini.
BAB III - HIBAH
Pasal 9

- Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal B ayat (9) serta persetujuan Bupati menjadi dasar pengalokasian anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS. (1)
- Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan / atau jasa. (21
BAB III - HIBAH
Pasal 1

O
- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21, menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundangundangan.
3. (2\ Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (4) Penganggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibedakan berdasarkan fungsi SKPD yang membidangi.
- Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD. (1)
- (2\ Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah Lainnyal
- c. Perusahaan Daerah;
- d. Masyarakat; dan
- e. Organisasi Kemasyarakatan.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang dilormulasikan ke dalam program dan kegiatan yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada SKPD.
BAB III - HIBAH
Pasal 12

- Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penjabaran APBD, (1)
- Format Lampiran III Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penjabaran APBD. (2\
Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan
BAB III - HIBAH
Pasal 13

- Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD. (1)
- Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD. (2t
BAB III - HIBAH
Pasal 14

- Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh Bupati selaku Pemberi Hibah dan Penerima Hibah. (1)
- Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. (2t
- NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kerentuan mengenai: (3)
- a. Pemberi dan Penerima Hibah;
- b. Tujuan pemberian hibah;
- c. Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan d iterima;
- d. Hak dan ke wajiban;
- e. Tata cara penyaluran / penyerahan hibah;
- g. Ketentuan sanksi.
- f. Tata cara pelaporan hibah; dan
- (4) Bupati dalam hal tertentu dapat menunjuk Pejabat/Kepala SKPD sesuai bidangnya yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (5) Penunjukan Pejabat/ Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang penetapannya bersamaan dengan penetapan pemberian hibah.
BAB III - HIBAH
Pasal 15

- (1) Kepala DPPKAD mengajukan usulan rancangan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah dalam bentuk uang beserta besarannya dan memuat daftar penerima hibah yang dikelompokkan dalam rincian obyek belanja berkenaan.
- (3) Bupati menetapkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa beserta besaran dan/atau jenisnya yang akan dihibahkan kepada Penerima Hibah dengan suatu Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Kepala SKPD mengajukan usulan rancangan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah dalam bentuk barang atau jasa beserta besaran dan/atau jenis dan memuat daftar penerima hibah yang dikelompokkan dalam rincian obyek belanja berkenaan.
4. (4\ Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyaluran hibah berupa uang dan penyerahan hibah dalam bentuk barang atau jasa.
- (6) Sebelum mengajukan pencairan hibah berupa uang dan barang/jasa, SKPD yang membidangi agar membuat surat permohonan persetujuan pencairan hibah kepada Bupati.
- (5) Penyaluran / penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada Penerima Hibah penandatanganan NPHD. dilakukan setelah
7. (71 Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (9) Penyaluran dana hibah dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan anggaran kas yang tersedia.
- (8) Pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (7\, disalurkan langsung melalui rekening Penerima Hibah dan/atau Kelompok Penerima Hibah.
- (10) Penyaluran dana hibah berupa uang kepada Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang dan penyaluran hibah berupa barang/jasa dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang membidangi dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa.
11. ( 1 1) Persyaratan dan mekanisme pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB III - HIBAH
Pasal 16

Pengadaan barang atau jasa dalam rangka pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat Pertanggungjawaban dan Pelaporan
BAB III - HIBAH
Pasal 17

- (1) Penerima Hibah berupa uang berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD yang membidangi.
2. (2\ Penerima Hibah berupa barang atau jasa berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan barang/jasa hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD yang membidangi.
- (3) SKPD yang membidangi berkewajiban untuk memberikan peringatan kepada Penerima Hibah, apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2\.
4. (41 Penerima Hibah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa :
- b. Pemblokiran dan/ atau penghentian sementara bantuan yang diberikan;
- a. Ganti rugi dan pengembalian dana;
- c. Tidak dapat menerima program dalam bentuk apapun yang di biayai oleh Keuangan Negara;
- d. Pidana, setelah melalui proses hukum seperti penyelidikan, penyidikan, peradilan dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB III - HIBAH
Pasal 18

- Hibah berupa belanja hibah berkenaan. uang dicatat sebagai realisasi jenis pada PPKD dalam tahun anggaran (1)
- Hibah berupa realisasi obyek dan jasa dalam membidangi. barang atau jasa dicatat sebagai belanja hibah pada jenis belanja barang program dan kegiatan pada SKPD yang (2\
BAB III - HIBAH
Pasal 19

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah berupa uang, barang atau jasa, meliputi :
- a. Usulan berupa surat permohonan dan proposal dari calon Penerima Hibah kepada Bupati yang telah direkomendasi Kepala SKPD dan dipertimbangkan oleh TAPD serta disetujui Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang pemberian hibah kepada Penerima Hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa beserta besaran dan/atau jenisnya yang dikelompokkan dalam rincian obyek berkenaan.
- c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- d. Pakta Integritas dari Penerima Hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam NPHD; dan
- e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang atau jasa atas pemberian hibah berupa barang atau jasa.
BAB III - HIBAH
Pasal 2

O
- (1) Penerima Hibah bertanggungjawab secara lormal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
2. (2\ Pertanggungjawaban bagi Penerima Hibah, meliputi : a. Laporan penggunaan hibah;
- b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa, hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- c. Salinan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi Penerima Hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi Penerima Hibah berupa barang atau jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,huruf b dan huruf c disampaikan kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD untuk hibah berupa uang sedangkan untuk hibah berupa barang/jasa disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penerimaan hibah dan/atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundangundangan.
6. {41 Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 3 (tiga), lembar kesatu/asli disimpan dan dipergunakan oleh Penerima Hibah selaku obyek pemeriksaan, lembar kedua disampaikan kepada Kepala SKPD yang membidangi untuk hibah berupa uang dan barang atau jasa, dan lembar ketiga disampaikan kepada Kepala DPPKAD untuk hibah berupa uang.
- (5) Atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh penerima hibah berupa uang, SKPD yang membidangi membuat Berita Acara Verifikasi kebenaran dan kelengkapan SPJ dan disampaikan kepada Kepala DPPKAD.
BAB III - HIBAH
Pasal 21

- Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. (1)
- Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada Penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca. (2\
BAB III - HIBAH
Pasal 22

- (1) Realisasi hibah berupa barang atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
2. Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2t
3. Persyaratan dan mekanisme penyampaian pertanggung,awaban belanja hibah tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. (3)
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 23

- Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial secara selektif serta memiliki kejelasan peruntukannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. (1)
- Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. (21
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 24

Anggota/Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), meliputi :
- a. Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau lenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. Lembaga Non Pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 25

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/ atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyrrsunan APBD.
- (s) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat peny'usunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 26

- ( 1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
- a. Selektif;
- b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan;
- c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
- d. Sesuai tujuan penggunaan.
- (2\ Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b, meliputi:
- a. Memiliki identitas yang jelas; dan
- b. Berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintahan Daerah.
- (41 Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Kriteria keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
- a. Rehabilitasi sosial;
- b. Perlindungan sosial;
- c. Pemberdayaan sosial;
- d. Jaminan sosial;
- e. Penanggulangan kemiskinan;dan
- f. Penanggulangan bencana.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 27

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fu ngsi sosialnya secara wajar.
2. (21 Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, dan kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
4. Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. (4)
5. Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ay at (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. (s)
6. Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi. (6)
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 28

- ( 1) Bantuan sosial berupa uang atau barang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/ pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, dan bantuan ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan bagi putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (4\ Teknis pelaksanaan pemberian bantuan sosial diatur tersendiri dan disusun oleh SKpD yang membidangi berdasarkan peraturan peru nd ang-u ndangan.
Bagian Kedua Penganggaran
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 29

- (1) Anggota/ Kelompok Masyarakat menyampaikan usulan berupa surat permohonan bantuan sosial dan proposal kepada Bupati dengan tembusan SKPD yang membidangi.
- (3) Bupati dengan suatu disposisi atau yang dipersamakan menunjuk SKPD yang membidangi untuk segera melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. (21 Sistematika penulisan surat permohonan dan pen5rusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala SKPD dapat membentuk tim evaluasi.
5. t5) Kepala SKPD yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
6. (7\ Penyampaian hasil evaluasi berupa rekomendasi sebagaimana ayat (5), dikoordinasikan oleh DPPKAD yang selanjutnya dibawa dalam rapat pembahasan TAPD.
- (6) Format Rekomendasi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati in i.
- (8) TAPD memberikan pertimbangan kepada Bupati atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (9) Format pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
10. ( 10) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7\ terhadap bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, mekanisme pengusulannya dilakukan oleh Kepala DPPKAD.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 3

O
- Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) dan ayat (B) serta persetujuan Bupati menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS. (1)
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 31

- (i) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKAPPKD.
- (2) Bantual sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (s) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2\, menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 32

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada ppKD.
- (2) Obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), meliputi :
- a. Individu dan/atau Keluarga;
- b. Masyarakat; dan
5. Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada SKPD. (3)
- c. Lembaga Non Pemerintahan.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 33

- Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. (1)
- Format Lampiran IV Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati tentang Peniabaran APBD. (2)
Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 34

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan berdasarkan atas DPA-PPKD. sosial berupa uang
2. Pelaksanaan anggaran bantuan berdasarkan atas DPA-SKPD. sosial berupa barang (2)
- (1) Kepala DPPKAD mengajukan usulan rancangan Keputusan Bupati tentang Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang beserta besarannya yang dikelompokkan dalam rincian obyek belanja berkenaan.
- (3) Bupati dapat menetapkan Pemberian Bantuan Sosial dalam bentuk uang dan/atau barang kepada Penerima Bantuan Sosial beserta besaran dan/atau jenisnya kepada Penerima Bantuan Sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
3. (2\ Kepala SKPD yang membidangi, mengajukan usulan rancangan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial berupa barang beserta besaran dan/atau jenisnya yang dikelompokkan dalam rincian obyek belanja berkenaan.
4. (41 Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial kepada Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kecuali bantuan sosial kepada Individu dan/atau Keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).
- (6) Bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dilakukan evaluasi oleh Tim Evaluasi pada SKPD yang membidangi.
- (5) Penyaluran/ penyerahan bantuan sosial kepada Individu dan/atau Keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan / atau keluarga yang bersangkutan dan/atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD yang membidangi.
7. (71 Sebelum mengajukan pencairan bantuan sosial berupa uang dan barang/jasa, SKPD yang membidangi agar membuat surat permohonan persetujuan pemberian bantuan sosial kepada Bupati.
- (9) Pencairan bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disalurkan langsung kepada Penerima Bantuan Sosial dan/atau Kelompok Penerima Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) melalui mekanisme SPP/ SPM/ SP2D-LS.
- (12) Penyaluran dana bantuan sosial berupa uang kepada Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang dan penyaluran bantuan sosial berupa barang dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang membidangi dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Barang.
- (13) Persyaratan dan mekanisme pencairan dana dari belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 36

Pengadaan barang dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat Pertanggungiawaban dan Pelaporan
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 37

- (1) Penerima Bantuan Sosial berupa uang, wajib menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan Kepada SKPD yang membidangi.
2. (2t Penerima Bantuan Sosial berupa barang, wajib menyampaikan laporan penggunaan barang kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi.
- (3) SKPD yang membidangi berkewajiban untuk memberikan peringatan kepada Penerima Bantuan Sosial apabila tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2\.
- (4) Penerima Bantuan Sosial yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 12) dikenakan sanksi :
- a. Ganti rugi dan pengembalian dana;
- b. Penundaan dan/atau penghentian sementara bantuan yang diberikan;
- c. Tidak dapat menerima program dalam bentuk apapun yang dibiayai oleh Keuangan Negara;
- d. Pidana, setelah melalui proses hukum seperti penyelidikan, penyidikan, peradilan dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 38

- Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan. (1)
- Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD yang membidangi. (21
- PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya. (3)
- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memuat nama penerima dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 39

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial, meliputi :
- a. Usulan berupa surat permohonan dan proposal dari calon Penerima Bantuan Sosial dan/atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati yang telah direkomendasi oleh Kepala SKPD dan dipertimbangkan oleh TAPD serta disetujui Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial dalam bentuk uang dan/atau barang beserta besaran dan jenis barang yang dikelompokkan dalam rincian obyek belanja berkenaan;
- c. Pakta integritas dari Penerima Bantuan Sosial, yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. bukti transfer/ penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
6. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b dan huruf c, dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi Individu dan/ atau Keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. (2\
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 40

- Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. (1)
- Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Sosial meliputi: (2)
- a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh Penerima Bantuan Sosial;
- b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa, bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
- c. Salinan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Penerima Bantuan Sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi Penerima Bantuan Sosial berupa barang.
- Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dan huruf c disampaikan kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD untuk bantuan sosial berupa uang dan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi untuk bantuan sosial berupa barang atau jasa dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya bantuan sosial dan/atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundangundalgan. (3)
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuat rangkap 3 (tiga), lembar kesatu/asli disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan, lembar kedua disampaikan kepada SKPD yang membidangi untuk bantuan sosial berupa uang dan barang atau jasa, dan lembar ketiga disampaikan kepada DPPKAD untuk bantuan sosial berupa uang.
- (5) Atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh penerima bantuan sosial berupa uang, SKPD yang membidangi membuat Berita Acara Verifikasi kebenaran dan kelengkapan SPJ dan disampaikan kepada Kepala DPPKAD.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 41

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
2. (2t Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada Penerima Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca SKPD.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 42

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversi sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Persyaratan dan mekanisme penyampaian pertanggungjawaban belanja bantuan sosial sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
3. (21 Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang be rlaku.
BAB V - BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH
Pasal 43

- Pemerintah Daerah memberikan bagi hasil pajak/retribusi daerah kepada Pemerintah Desa. (i)
- Pemberian bagi hasil pajak/retribusi daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan kepada masing-masing pemerintah Desa di seluruh Kabupaten Situbondo. (2)
- (3) Bagi hasil pajak/ retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa selaku Penerima sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bagi hasil pajak/retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis peruntukan dan penggunaannya diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Penganggaran
BAB V - BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH
Pasal 44

- (1) SKPD yang membidangi wajib menghitung besaran bagi hasil pajak/retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan kepada Bupati melalui TAPD dan menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bagi hasil pajak/retribusi daerah dalam rancangan KUA dan PPAS.
BAB V - BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH
Pasal 45

- Bagi hasil pajak/ retribusi daerah kepada Pemerintah Desa dianggarkan pada RKA-PPKD. (1)
- RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penganggaran bagi hasil pajak/retribusi daerah dalam APBD sesuai peraturan perundangundangan. (2\
- Bagi hasil pajak/retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bagi hasil, obyek belanja bagi hasil pajak/retribusi daerah dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD. (3)
- Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan nama desa, kecamatan dan besaran bagi hasil pajak/retribusi daerah. (4\
Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan
BAB V - BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH
Pasal 46

- (1) Pelaksanaan anggaran bagi hasil pajak/retribusi daerah berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Kepala DPPKAD mengajukan usulan rancangan Keputusan Bupati tentang Pemberian bagi hasil pajak/retribusi daerah beserta besarannya yang dikelompokkan dalam rincian obyek belanja berkenaan.
- (3) Bupati menetapkan pemberian bagi hasil pajak/ retribusi daerah beserta besarannya yang akan diberikan kepada Pemerintah Desa dengan suatu Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (5) Sebelum mengajukan pencairan bagi hasil pajak/retribusi daerah , SKPD yang membidangi agar membuat surat permohonan persetujuan pemberian bagi hasil pajak/retribusi kepada Bupati.
3. (41 Penyaluran bagi hasil pajak/retribusi daerah didasarkan pada Keputusan Bupati tentang pemberian bagi hasil pajak/retribusi daerah beserta besarannya yang dikelompokkan dalam rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pencairan bagi hasil pajak/ retribusi daerah dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (8) Penyaluran dana bagi hasil pajak/retribusi daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang.
6. (7\ Bagi hasil pajak/ retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disalurkan langsung pada rekening kas masing-masing Pemerintah Desa.
- (9) Penyaluran dana bagi hasil pajak/retribusi daerah kepada Pemerintah Desa apabila APBDesa sudah dite tapkan.
8. ( 10) Persyaratan dan mekanisme pencairan dana dari belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
Bagian Keempat Pertanggungiawaban dan Pelaporan
BAB V - BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH
Pasal 47

- Penerima bagi hasil pajak/ retribusi daerah wajib menyampaikan laporan penggunaan dana bagi hasil pajak/ retribusi kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan Kepala SKPD yang membidangi. (1)
- Pemerintah Desa sebagai penerima bagi hasil pajak/ retribusi daerah wajib menyampaikan realisasi penggunaan dana dengan ketentuan : (2)
- b. Semester II paling lama tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- a. Semester I paling lama minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- SKPD yang membidangi berkewajiban untuk memberikan peringatan kepada Penerima bagi hasil pajak/ retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), apabila Penerima bagi hasil pajak/ retribusi daerah belum menyampaikan laporan penggunaan sampai batas waktu yang ditentukan. (3)
- (4) Penerima bagi hasil pajak/retribusi daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa :
- b. Penundaan realisasi dan/atau penghentian sementara bantuan yang diberikan;
- a. Ganti rugi dan pengembalian dana;
- c. Tidak dapat menerima program dalam bentuk apapun yang dibiayai oleh Keuangan Negara;
- d. Pidana, setelah melalui proses hukum seperti penyelidikan, penyidikan, peradilan dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB V - BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH
Pasal 48

Bagi hasil pajak/retribusi daerah dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan keuangan pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
BAB V - BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH
Pasal 49

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bagi hasil pajak/retribusi daerah, meliputi :
- b. Keputusan Bupati tentang Pemberian bagi hasil pajak/retribusi daerah beserta besarannya yang dikelompokkan dalam rincian obyek belanja berkenaan;
- a. Usulan SKPD terhadap pemberian bagi hasil pajak/retribusi daerah yang telah disetujui oleh Bupati;
- c. Pakta integritas dari penerima bagi hasil pajak/retribusi daerah yang menyatakan bahwa bagi hasil pajak/retribusi yang diterima akan digunakan sesuai dengan ketentuan; dan
- d. Bukti transfer/ penyerahan uang atas pemberian bagi hasil pajak/ retribusi daerah.
BAB V - BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH
Pasal 5

O
- (1) Penerima bagi hasil pajak/ retribusi daerah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bagi hasil pajak/ retribusi yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban Penerima bagi hasil ' pajak/retribusidaerah,meliputi:
- a. Laporan penggunaan bagi hasil pajak/retribusi daerah oleh Penerima bagi hasil pajak/ retribusi;
- b. Surat pernyataan tanggung jawab, yang menyatakan bahwa bagi hasil pajak/retribusi daerah yang diterima telah digunakan sesuai dengan ketentuan;
- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi Penerima bagi hasil pajak/retribusi daerah.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurul a,huruf b dan huruf c disampaikan kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya bagi hasil pajak/retribusi daerah dan / atau paling lambat tanggal 1 0 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuat rangkap 3 (tiga), lembar kesatu/as1i disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Keuangan selaku obyek pemeriksaan, lembar kedua disampaikan kepada SKPD yang membidangi, dan lembar ketiga disampaikan kepada DPPKAD.
2. (s) Atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh penerima bantuan keuangan, SKPD yang membidangi membuat Berita Acara Verifikasi kebenaran dan kelengkapan SPj dan disampaikan kepada Kepala DPPKAD-
BAB V - BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH
Pasal 51

- hasil pajak/retribusi daerah (1) Realisasi bagi dicantumkan pada Daerah dalam tahun laporan keuangan Pemerintah anggaran berkenaan.
- (2) Persyaratan dan pertanggungjawaban daerah sebagaimana merupakan bagian Peraturan Bupati ini. mekanisme penyampaian belanja bagi hasil pajak/ retribusi tercantum dalam Lampiran dan yang tidak terpisahkan dengan
BAB VI - BANTUAN KEUANGAN
Pasal 52

- ( 1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersifat umum dan/atau khusus kepada Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan, Pemerintah Daerah Lainnya, dan kepada Partai Politik.
- (3) Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2]r, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa selaku Penerima Bantuan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
- (21 Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( t ), dapat bersifat umum yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada masing-masing Pemerintah Desa di seluruh Kabupaten Situbondo.
- (4) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan / atau kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersifat khusus, secara teknis peruntukan dan penggunaannya diatur tersendiri dalam Peraturan Buperti .
- (5) Khusus untuk bantuan keuangan kepada Partai Politik, diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua Penganggaran
BAB VI - BANTUAN KEUANGAN
Pasal 53

- (1) SKPD yang membidangi wajib menghitung besaran Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa dari Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Desa dan / atau kelurahan mengajukan bantuan keuangan khusus dengan menyampaikan usulan berupa surat permohonan Bantuan Keuangan yang disertai proposal atau dokumen yang dipersamakan kepada Bupati dengan tembusan SKPD yang membidangi.
3. (21 Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) Sistematika penulisan surat permohonan dan penyusunan proposal atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (6) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (5) Bupati dengan suatu disposisi atau yang dipersamakan menunjuk SKPD yang membidangi untuk segera melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
7. (7\ Format rekomendasi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (9) TAPD memberikan pertimbangan kepada Bupati atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (8) Penyampaian hasil evaluasi berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh DPPI(AD, yang selanjutnya dibawa dalam rapat pembahasan TAPD.
10. ( 10) Format rekomendasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (11) Usulan dan Rekomendasi SKPD yang membidangi serta pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2\, ayat (6) dan ayat (B) berikut pula persetujuan Bupati menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan keuangan dalam rancangan KUA dan PPAS.
BAB VI - BANTUAN KEUANGAN
Pasal 54

- (1) Bantuan keuangan yang bersifat umum dan/atau khusus kepada Pemerintah Desa dan/atau kelurahan, Pemerintah Daerah Lainnya dan kepada Partai Politik dianggarkan pada RKA-PPKD.
- (2\ RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan dan bantuan keuangan khusus dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4\ Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan nama desa, kecamatan dan besaran bantuan keuangan.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan bersifat umum/ khusus dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan
BAB VI - BANTUAN KEUANGAN
Pasal 55

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan keuangan berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (3) Bupati dapat menetapkan Pemberian Bantuan Keuangan beserta besarannya yang akan diberikan kepada Pemerintah Desa dan / atau Kelurahan dengan suatu Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Kepala DPPKAD mengajukan usulan rancangan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Keuangan beserta besarannya yang dikelompokkan dalam rincian obyek belanja berkenaan.
4. (41 Penyaluran bantuan keuangan didasarkan pada Keputusan Bupati tentang pemberian bantuan keuangan beserta besarannya yang dikelompokkan dalam rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pencairan bantuan keuangan dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (5) Sebelum mengajukan pencairan bantuan keuangan, SKPD yang membidangi agar membuat surat permohonan persetujuan keuangan kepada Bupati. pemberian bantuan
- (7) Bantuan keuangan sebagaimana pada ayat (3) disalurkan langsung pada rekening kas masing-masing Pemerintah Desa dan / atau Kelurahan.
- (9) Penyaluran dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa apabila APBDesa sudah ditetapkan dan secara bertahap untuk ADD dan Dana Desa.
- (8) Penyaluran dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang.
- (10) Persyaratan dan mekanisme pencairan dana dari belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
Bagian Keempat
Pertanggungjawaban dan Pelaporan
BAB VI - BANTUAN KEUANGAN
Pasal 56

- (1) Penerima bantuan keuangan wajib menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan Kepala SKPD yang membidangi.
2. (2\ Pemerintah Desa sebagai penerima bantuan keuangan berupa ADD dan Dana Desa wajib menyampaikan realisasi penggunaan dana dengan ketentuan :
- a. Semester I/Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- b. Semester 1l/Tahap II paling lambat tanggal 1O bulan Januari tahun berikutnya.
5. SKPD yang membidangi berkewajiban untuk memberikan peringatan kepada Penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Penerima Bantuan Keuangan belum menyampaikan laporan penggunaan sampai batas waktu yang ditentukan. (3)
6. Penerima Bantuan Keuangan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa: (4)
- a. Ganti rugi dan pengembalian dana;
- b. Penundaan realisasi dan/atau penghentian sementara bantuan yang diberikan;
- c. Tidak dapat menerima program dalam bentuk apapun yang dibiayai oleh Keuangan Negara;
- d. Pidana, setelah melalui proses hukum seperti penyelidikan, penyidikan, peradilan dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Penerima Bantuan Keuangan berupa Dana Desa yang tidak melaksanakan kewajibannya selain mendapatkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat dikenakan sanksi berupa : (s)
- a. Menunda penyaluran dana desa sampai diserahkannya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1);
- b. Dalam hal terdapat silpa dana desa lebih dari 30% pada akhir tahun anggaran sebelumnya maka diberikan sanksi penundaan penyaluran dana desa tahap 1 tahun anggaran berjalan sebesar silpa dana desa.
BAB VI - BANTUAN KEUANGAN
Pasal 57

Bantuan Keuangan Umum dan Bantuan Keuangan Khusus dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan keuangan pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
BAB VI - BANTUAN KEUANGAN
Pasal 58

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan keuangan, meliputi :
- a. Usulan SKPD terhadap pemberian bantuan keuangan yang bersifat umum dan usulan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan terhadap pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus yang telah disetujui oleh Bupati.
- c. Pakta integritas dari penerima bantuan keuangan yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima akan digunakan sesuai dengan ketentuan; dan
- b. Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Keuangan beserta besarannya yang dikelompokkan dalam rincian obyek belanja berkenaan;
- d. Bukti transfer/ penyerahan uang atas pemberian Bantuan Keuangan Umum dan Bantuan Keuangan Khusus.
BAB VI - BANTUAN KEUANGAN
Pasal 59

- (1) Penerima Bantuan Keuangan Umum dan Bantuan Keuangan Khusus bertanggung jawab secara lormal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya.
2. (2t Pertanggungiawaban Penerima Bantuan Keuangan Umum dan Bantuan Keuangan Khusus, meliputi:
- b. Surat pernyataan tanggung jawab, yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan Umum dan Bantuan Keuangan Khusus yang diterima telah digunakan sesuai dengan ketentuan;
- a. Laporan penggunaan Bantuan Keuangan oleh Penerima Bantuan Keuangan Umum dan Bantuan Keuangan Khusus;
- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi Penerima Bantuan Keuangan.
6. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,huruf b dan huruf c disampaikan kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya bantuan keuangan dan/atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan. (3)
7. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuat rangkap 3 (tiga), lembar kesatu/asli disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Keuangan selaku obyek pemeriksaan, lembar kedua disampaikan kepada SKPD yang membidangi, dan lembar ketiga disampaikan kepada DPPKAD. (4)
8. Atas pertanggungiawaban yang disampaikan oleh penerima bantuan keuangan, SKPD yang membidangi membuat Berita Acara Verifikasi kebenaran dan kelengkapan SPj dan disampaikan kepada Kepala DPPKAD. (s)
BAB VI - BANTUAN KEUANGAN
Pasal 6

O
- (1) Realisasi bantuan keuangan dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Persyaratan dan mekanisme penyampalan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB VII - BELANJA TIDAK TIRDUGA
Pasal 61

- Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), merupakan belanja untuk kegiatan yang bersilat tidak biasa atau tidak diharapkan berulang/tidak terus menerus seperti, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. (1)
- Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu, untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Daerah. (2)
- Pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah. (3)
- Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan kebutuhan yang diusulkan oleh SKPD/unit kerja yang membidangi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah. (4\
- Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai Tanggap Darurat, Penanggulangan Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial, temasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dan ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya. (s)
BAB VII - BELANJA TIDAK TIRDUGA
Pasal 62

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (2), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Daerah; dan
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
7. (2\ Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (4) Dalam hal anggaran belanja tidak terduga tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara:
- a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mencakup :
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
- b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
15. (71 Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan bagi pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) huiui a, diformulasikan terlebih dahulu dalam DppA-SKpD.
Bagian Kedua Penganggaran
BAB VII - BELANJA TIDAK TIRDUGA
Pasal 63

- Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (6), diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKpD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana. (1)
- Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga. (2)
- (3) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (5) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKpD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh ppKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
3. (41 Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
BAB VII - BELANJA TIDAK TIRDUGA
Pasal 64

- (1) Perencanaan anggaran belanja tidak dianggarkan pada RI(A-PPKD. terduga
- (2) Belanja yang dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan transfer dana dari ppKD kepada Penerima Belanja tersebut dan merupakan kelompok belanja tidak langsung pada ppKD.
- (3) pelanja tidak terduga dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung dan jenis, obyek, rincian obyek belanja tidak terduga.
Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan
BAB VII - BELANJA TIDAK TIRDUGA
pasal 65

- (1) Setelah pernyataan tanggap darurat bencana dikeluarkan oleh Bupati, Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada ppKD selaku BUD.
- (3) PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala SKpD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat I (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.
3. (21 SKPD yang membidangi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat membentuk tim untuk melakukan verifikasi dan asistensi RKB tanggap darurat bencana.
4. (41 Pencairan tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan/atau LS dan diserahkan kepida Bendahara pengeluaran SKpD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan/atau SKpD yang yang membidangi.
5. Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan/atau SKPD yang membidangi. (s)
- (6) Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan/atau SKPD yang membidangi menyalurkan dana kepada SKPD pengusul untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. (7\ Persyaratan dan mekanisme pencairan dana dari belanja tidak terduga sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
Bagian Keempat Pertanggungjawaban dan Pelaporan
BAB VII - BELANJA TIDAK TIRDUGA
Pasal 66

- (1) SKPD pengusul bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang disalurkan oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan/atau SKPD yang membidangi.
2. (2\ Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan/atau SKPD yang membidangi bertugas menghimpun pertanggungjawaban yang dibuat oleh SKPD pengusul.
3. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan / atau SKPD yang membidangi kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta surat pernyataan tanggungjawab belanja. (3)
4. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ disampaikan kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya belanja tidak terduga, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang undangan. (4)
5. Persyaratan dan mekanisme penyampaian pertanggungjawaban belanja tidak terduga sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. (s)
BAB VII - BELANJA TIDAK TIRDUGA
Pasal 67

Pengadaan barang /jasa dalam rangka belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 3 ayat (3), wajib berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku.
BAB VIII - PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pasal 68

- (1) Pengeluaran Pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), mencakup :
- a. pembentukan dana cadangan;
- b. penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah;
- c. pembayaran utang pokok; dan
- d. pemberian pinjaman Daerah.
- (3) Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan dana bergulir dilaksanakan agar dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis oleh SKPD yang membidangi yang dituangkan dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Penganggaran
BAB VIII - PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pasal 69

- (1) Pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), merupakan kelompok belanja pengeluaran pembiayaan jenis belanja, sebagai berikut:
- a. Pembentukan dana cadangan;
- b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah;
- c. Pembayaran utang pokok; dan
- d. Pemberian pinjaman Daerah.
6. (21 Untuk menganggarkan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah harus menetapkan terlebih dahulu Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan yang mengatur:
- a. Tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. Besaran dan rincian kebutuhan dana cadangan yang harus dianggarkan.
10. (41 Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi pemerintah daerah, yang meliputi :
- (3) Pembentukan dana cadangan dianggarkan dalam akun pembiayaan Daerah, kelompok belanja pengeluaran pembiayaan Daerah, jenis belanja pembentukan dana cadangan.
- a. investasi jangka pendek;
- b. investasi jangka panjang.
- (6) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari : a. investasi Permanen;
- (5) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan dan dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- b. investasi non Permamen.
- (7) Investasi Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.
- (8) Investasi non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali.
- (10) Pembayaran utang pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dianggarkan dalam kelompok belanja pengeluaran pembiayaan Daerah, jenis belanja pembayaran pokok hutang.
- (9) Penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dianggarkan dalam kelompok belanja pengeluaran pembiayaan Daerah, jenis belanja penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah.
4. ( 1 1) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul d, dianggarkan dalam kelompok belanja pengeluaran pembiayaan Daerah, jenis belanja pemberian pinjaman Daerah.
Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan
BAB VIII - PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pasal 7

O
- (1) Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan Daerah berupa uang bedasarkan atas DPA-ppKD.
- (3) Penyaluran pembentukan dana cadangan, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman Daerah dilaksanakan setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penyaluran/ pencairan pembentukan dana cadangan, penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman Daerah dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
4. (41 Penyaluran penyertaan modal/ investasi pemerintah Daerah, dilaksanakan setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan ditandatanganinya Surat Perjanjian penyertaan modal/investasi pemerintah Daerah.
Bagian Keempat Pertanggungjawaban dan Pelaporan
BAB VIII - PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pasal 71

- (1) Penerima manfaat wajib menyampaikan laporan penggunaan dananya kepada Bupati melalui ppKD dengan tembusan Kepala SKPD yang membidangi.
- (3) Penerima manfaat yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. (2\ SKPD yang membidangi berkewajiban untuk memberikan peringatan kepada Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), apabila Penerima belum menyampaikan laporan penggunaan sampai batas waktu yang ditentukan.
- (4) Persyaratan dan mekanisme penyampalan pertanggungjawaban pengeluaran pembiayaan tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB VIII - PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pasal 72

Pengeluaran pembiayaan dicatat sebagai realisasi jenis belanja pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
BAB VIII - PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pasal 73

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pengeluaran pembiayaan, meliputi :
- a. Usulan SKPD yang membidangi yang telah disetujui Bupati;
- b. Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan;
- c. Keputusan Bupati tentang penetapan dana cadangan, penyertaan modal/ investasi pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman Daerah;
- d. Bukti transler uang atas dana cadangan, penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman Daerah;
- e. Surat perjanjian penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah dan/atau bukti kepemilikan saham.
BAB VIII - PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pasal 74

- (1) Penerima pengeluaran pembiayaan daerah, bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana yang diterimanya
- (2) Pertanggungjawaban penerima manfaat dalam bentuk: a. Laporan penggunaan investasi oleh Penerima;
- b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa investasi yang diterima telah digunakan sesuai dengan ketentuan;
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Bupati dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya dana cadangan, penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman Daerah dan/atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundangundangan.
- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi Penerima investasi.
6. (41 Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh Penerima investasi selaku obyek pemeriksaan.
BAB VIII - PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pasal 75

- Realisasi pengeluaran pembiayaan Daerah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. (1)
- (21 Persyaratan dan mekanisme penyampaian pertanggungiawaban pengeluaran pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB IX - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 76

- (1) SKPD yang membidangi wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian hibah, bantuan sosial, bagi hasil pajak/ retribusi daerah, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan.
2. (21 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari SKPD yang membidangi serta Instansi teknis lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat.
BAB IX - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 77

Apabila dari hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3), terdapat penggunaan dana hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, maka bagi Penerima hibah, bantuan sosial, bagi hasil pajak/retribusi daerah, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB X - KETENTUAN PERPAJAKAN
Pasal 78

- Bendahara Umum Kas Daerah dan Bendahara Pengeluaran PPKD tidak wajib memotong dan/atau memungut PPh dan PPN atas pelaksanaan pemberian hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan. (1)
- Kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh dan PPN merupakan kewajiban bendahara organisasi/ lembaga/ panitia, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2)
- Penyetoran kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh dan PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor sesuai dengan tanggal transaksi. (3)
BAB XI - KEWAJIBAN MENYETOR SISA DANA
Pasal 79

Penerima hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan apabila dalam pelaksanaan akhir kegiatannya masih terdapat sisa dana dan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, harus segera menyetorkan sisa dananya ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 3 1 Desember tahun berkenaan kecuali Bagi Hasil Pajak/ Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Dana Desa.
BAB XII - KETENTUAN LAIN.LAIN
Pasal 80

- Permohonan hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang tidak mengikuti ketentuan sesuai Peraturan Bupati ini tidak dapat diproses permohonannya. (1)
- Penerima hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan, dilarang mengalihkan bantuan yang diterima kepada pihak lain. (2)
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 81

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.
Diundanqkan di Situbondo pada tanggal '0-9 JUN 20'15
Ditetapkan di gitubondo
pada tanggal T I JUI: 2015
BUPATI SITUBONDO,
DADANG WIGIARTO
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,
BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015 NOMOR {g
LAMPIRAN Peraturan pupati Situbondo
Tanggal :
Nomor :
0 9 Juri 2915
20 Tahun 2015
I. SISTEMATIKA PEI{YUSUNAN PROPOSAL HTBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN DAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
I.1 SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL HIBAH
Sistematika Proposal, adalah sebagai berikut :
- a. Pendahuluan
Pendahuluan memuat :
- . Maksud dan tujuan, memuat uraian/rumusan mengenai maksud dan tujuan yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan.
- o Latar belakang, memuat gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan serta alasan-alasan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan perlunya bantuan pembiayaan.
- b. Rencana Pemanfaatan Rencana pemanfaatan, memuat uraian mengenai bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Waktu dan Lokasi
Waktu dan Lokasi, memuat waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- Jenis yang diusulkan, memuat bentuk dari pada hibah yang
- d. Jenis Yang Diusulkan
- diharapkan berupa uang, barang atau jasa.
- Nilai/Rencana Anggaran Biaya memuat rumusan perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya.
- e. Nilai/Rencana Anggaran Biaya
- f. Penutup
- g. Tanda tangan yang disertai nama lengkap pemohon bantuan (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi.
- Penutup, memuat rangkuman mengenai pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan kegiatan yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya.
1.2 SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL BANTUAN SOSIAL
Sistematika Proposal, adaiah sebagai berikut :
Pendahuluan
Pendahuluan memuat :
- . Maksud dan tujuan, memuat uraian/rumusan mengenai maksud dan tujuan yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan.
- o Latar belakang, memuat gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan serta alasan-alasan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan perlunya bantuan pe mbiayaan.
- b. Rencana Pemanfaatan Rencana pemanfaatan, memuat uraian mengenai bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Waktu Dan Lokasi
Waktu dan Lokasi, memuat waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- d. Jenis Yang Diusulkan Jenis yang diusulkan, memuat bentuk dari pada bantuan sosial yang
2. diharapkan berupa uang atau barang.
- e. Nilai/Rencana I nggaran Biaya
- f. Penutup Penutup, memuat rangkuman mengenai pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelengg:araan kegiatan yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnva.
3. Nilai/ Rencana Angqaran Biaya memuat rumusan perhitungan mengenai kebul uhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralaian serta kebutuhan lainnya.
- g. Tanda tangan yang disertai nlma lengkap pemohon bantuan (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi.
I.3 SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN
Sistematika Proposal, adalah sebagai berikut :
Pendahuluan
Pendahuluan memuat :
- o Maksud dan tujuan, memuat uraian/rumusan mengenai maksud dan tujuan yang akan diwujudkan dalam pelaksanain kegiatan.
- o Latar belakang, memuat gambaran umum mengenai fakta\_fakta dan pe rmasalahan-permasalahan serta alasan\_alasan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan perlunya bantuan pembiayaan.
- o Dasar hukum, memuat peraturan-peraturan yang menjadi dasar bantuan sosial yang tidak direncanakan diberikan.
- c. Waktu dan Lokasi
- b. Rencana Pemanlaatan Rencana pemanfaatan, memuat uraian mengenai bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan.
- Waktu dan Lokasi, memuat waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan. d. Jenis yang Diusulkan Jenis yang diusulkan, memuat bentuk dari bantuan sosial yang tidak direncanakan ytrng diharapkan berupa uang.
- f. Penutup Penutup, memuat rangkuman mengenai pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan kegiatan yang ielah diuraikan dalam bagian sebelumnya.
- e. Nilai/Rencana Anggaran Biaya Nilai/Rencana Anggaran Biaya memuat rumusan perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutulhan lainnya.
- g. Tanda tangan yang. disertai nama lengkap pemohon bantuan (Kepala SKPD yang membidangi) serta stempel SKpb yang membidangi.
1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL BANTUAN KHUSUS KEUANGAN
Sistematika Proposal, adalah sebagai berikut :
- a. Pendahuluan
Pendahuluan memuat :
- o Maksud dan tujuan, memuat uraian/ rumusan mengenai maksud dan tujuan yang akan diwujudkan dalam pelaksanain kegiatan.
- o Latar belakang, memuat gambaran umum mengenai fakta\_fakta dan permasalahan-permasalahan serta alasin-alasan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan p..t,r.ryi bantuan pembiayaan.
- b. Rencana Pemanfaatan Rencana pemanfaatan, memuat uraian mengenai bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Waktu Dan Lokasi C
Waktu dan Lokasi, memuat waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- Jenis Yang Diusulkan Jenis yang diusulkan, memuat bentuk dari bantuan keuangan yang d.
- diharapkan.
- Nilai/Rencana Anggaran Biaya e
- Nilai/Rencana Anggaran Biaya memuat rumusan perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya.
Penutup
- Penutup, memuat rangkuman mengenai pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan kegiatan yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya.
- Tanda tangan yang disertai nama lengkap pemohon bantuan (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi. o
I.6 LAMPIRAN PENDUKUNG :
- b. Fotokopi Akta Pendirian (khusus Badan Hukum) dan bentuk lainnya (khusus Kelompok Masyarakat);
- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon Bantuan/Pimpinan/Ketua yang masih berlaku;
- c. Surat Keterangan Terdaftar (khusus hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan)
- e. Surat Keterangan Domisili;
- d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (kecuali Kelompok Masyarakat);
- f. Susunan pengurus yang masih aktif;
- h. Surat pernyataan bahwa tidak menerima hibah pada tahun sebelumnya.
- g. Khusus untuk pembangunan fisik, melampirkan rencana dan gambar bangunan serta sertifikat tanah/bukti kepemilikan lainnya;
PERSYARATAN DAN MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN SOSIAL TIDAK DIRENCANAKAN, BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH BANTUAN KEUANGAN, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS, BELANJA TIDAK TERDUGA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN (INVESTASI DANA BERGULIR) II.
II.1 HIBAH
- b. Surat permohonan persetujuan pencairan kepada Bupati dari Kepala SKPD yang membidangi dan telah mendapatkan disposisi dari Bupati;
- a. Surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui Kepala DppKAD;
- c. Surat pertimbangan dari Kepala SKPD yang membidangi yang menerangkan bahwa, pengajuan telah dilengkapi secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Foto kopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama Bupati/Pejabat yang ditunjuk dan Ketua Penerima Hibah bermaterai cukup;
- d. Foto kopi Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan;
- Pakta integritas yang ditandatangani ketua; f.
- Foto kopi nomor rekening Bank Jatim yang masih aktif; g.
- Susunan pengurus yang masih aktif; h.
- Kuitansi bukti pengeluaran uang bermaterai cukup; i.
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah beserta besarannya; j
- k. Foto kopi proposal pengajuan kepada Bupati;
1. Foto kopi disposisi Bupati atas proposal yang diajukan;
- n. Foto kopi Berita Acara Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten Situbondo;
- m. Foto kopi rekomendasi dari SKPD yang membidangi, sebagai tindak lanjut atas disposisi Bupati terhadap proposal yang diajukan;
- o. Pengajuan dimasukkan ke dalam snelhecter plastik warna merah rangkap 4 (empat), dengan rincian masing-masing 2 (dua) bendel untuk DPPKAD, 1 (satu) bendel SKPD yang membidangi dan 1 (satu) bendel arsip penerima.
II.2 BANTUAN SOSIAL
- b. Surat permohonan persetujuan pencairan kepada Bupati dari Kepala SKPD yang membidangi dan telah mendapatkan disposisi dari Bupati;
- a. Surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui Kepala DppI(AD;
- c. Surat persetujuan dari Kepala SKPD yang membidangi yang menerangkan bahwa pengajuan telah lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan;
- d. Foto kopi Keputusan Bupati tentang pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Bagi Hasil Pajak/ Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran pembiayaan;
- f. Pakta integritas yang ditandatangani Ketua/pimpinan;
- h. Susunan pengurus yang masih aktif;
- g. Foto kopi nomor rekening Bank Jatim yang masih aktif;
- i. Kuitansi Bukti Pengeluaran Uang bermaterai cukup;
- k. Foto kopi disposisi Bupati atas proposal yang diajukan;
- j. Foto kopi proposal pengajuan kepada Bupati;
1. Foto kopi surat rekomendasi dari SKPD yang membidangi, sebagai tindak lanjut atas disposisi Bupati terhadap proposal yang diajukan;
- n. Pengajuan dimasukkan ke dalam snelhecter plastik warna putih/bening rangkap 4 (empat), dengan rincian masing-masing 2 (dua) bendel untuk DPPKAD, 1 (satu) bendel SKpD yang membidangi dan 1 (satu) bendel arsip penerima.
- m. Foto kopi Berita Acara Pertimbangan Tim Anggaran pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten Situbondo;
III.3 BANTUAN SOSIAL TIDAK DIRENCANAKAN
- b. Surat persetujuan dari Kepala SKPD yang membidangi yang menerangkan bahwa pengajuan telah lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- a. Surat permohonan pencairan kepada Bupati;
- c. Surat persetujuan Bupati tentang Daftar penerima Bantuan Sosial yang tidak direncanakan dari SKPD yang membidangi;
- e. Foto kopi nomor rekening Bank Jatim yang masih aktif;
- d. Pakta integritas yang ditandatangani Kepala SKpD yang membidangi;
- f. Kuitansi Bukti Pengeluaran Uang bermaterai cukup;
- g. Foto kopi Berita Acara Pertimbangan Tim Anggaran pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten Situbondo;
- o. Foto kopi surat rekomendasi dari SKpD yang membidangi, sebagai tindak lanjut atas disposisi Bupati terhadap proposal y".,g dirjukrrr;
- h. Pengajuan dimasukkan ke dalam snelhecter plastik warna putih/ bening rangkap 4 (empat), dengan rincian masing\_masing 2 (dua) bendel untuk DPPKAD, 1 (satu) bendel SKpD yang membidangi dan 1 (satu) bendel arsip penerima.
II.4 BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH
- b. Surat permohonan persetujuan pencairan kepada Bupati dari Kepala SKPD yang membidangi dan telah mendapatkan disposisi dari Bupati;
- a. surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui Kepala Dppr(AD;
- c. Surat persetujuan dari Kepala SKPD yang membidangi yang menerangkan bahwa pengajuan telah lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Pakta integritas yang ditandatangani Kepala Desa;
- d. Foto kopi Keputusan Bupati tentang pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan pengeluaran pembiayaan;
- f. Foto kopi nomor rekening Bank Jatim yang masih aktif;
- h. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosiar, Bagi Hasir pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan pengeluaran Pembiayaan (khusus bantuan keuangan yang bersifat khusus);
- g. Kuitansi Bukti Pengeluaran Uang bermaterai cukup;
- i. Pengajuan dimasukkan ke dalam snelhecier plastik warna hijau rangkap 4 (empat) dengan rincian masing\_masing 2 (dua) bendel untuk DPKD, 1 (s.atu) bendel SKpD yang membidangi dan 1 (saru) bendel arsip penerima.
II.5 BANTUAN KEUANGAN UMUM DAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
- b. surat permohonan persetujuan pencairan kepada eupati dari Kepala sKPD yang membidangi dan telah mendapatkan disposisi dari Bupati;
- a. Surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui Kepala Dppr(AD;
- c. Surat persetujuan dari Kepala SKPD yang membidangi yang menerangkan bahwa pengajuan telah lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Pakta integritas yang ditandatangani Kepala Desa dan/atau Lurah (khusus Bantuan Keuangan Kepada Desa dan/atau Kelurahan);
- d. Foto kopi Keputusan Bupati tentang pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan pengeluaran pembiayaan;
- f. Pakta integritas yang ditandatangani ketua parpol (khusus bantuan keuangan kepada partai politik);
- h. Foto kopi nomor rekening Bank Jatim yang masih aktif;
- g. Proposal yang telah disetujui Bupati (khusus bantuan keuangan yang bersifat khusus);
- i. Susunan pengurus yang masih aktif;
- k. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan- Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan pengeluaran pembiayaan (khusus bantuan keuangan yang bersifat khusus);
- j. Kuitansi Bukti Pengeluaran Uang bermaterai cukup;
- l. Foto kopi disposisi Bupati atas proposal yang diajukan (khusus bantuan keuangan yang bersifat khusus);
- m. Foto kopi rekomendasi dari SKPD yang membidangi, sebagai tindak lanjut atas disposisi Bupati terhadap proposal yang diajuka., lkhr"us bantuan keuangan yang bersifat khusus);
- o. Pengajuan dimasukkan ke dalam snelhecter plastik warna hijau rangkap 4 (empat) dengan rincian masing-masing 2 (dua) bendel untuk DPKD, 1 (satu) bendel SKPD yang membidangi dan i (satu) bendel arsip penerima.
- n. Foto kopi Berita Acara Pertimbangan Tim Anggaran pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten Situbondo (khusus bantuan keuangan yang bersifat khusus);
II.6 BELANJA TIDAK TERDUGA
- -RAB masing-masing SKpD;
- a. Surat permohonan dari SKpD pengusul kepada Kepala BpBD yang dilampiri:
- -Pakta Integritas dari masing-masing Kepala SKpD.
- -Rekapitulasi RAB dari masing-masing SKpD yang ditandatangani oleh Kepala Pelaksana BpBD;
- b. Dokumen yang harus dilengkapi BpBD meliputi :
- -Pertimbangan dari Kepala pelaksana BpBD bahwa pengajuan telah dilengkapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Syarat-syarat pencairan Belanja Tidak Terduga :
- c. Dari dokumen tersebut di atas sebagaimana pada huruf b, Kepala Pelaksana BPBD mengajukan usulan SK Bupati tentang Alokasi Belanja Tidak Terduga;
- -Surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD dari Kepala pelaksana BpBD;
- -Surat pertimbangan dari Kepala pelaksana BPBD yang menerangkan bahwa pengajuan telah lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- -surat Pernyataan Bupati yang menerangkan telah terjadi bencana alam/ sosial/penyakit di Kabupaten Situbondo;
- -SK Bupati tentang Alokasi Belanja Tidak Terduga;
- -Foto kopi nomor rekening Bank Jatim yang masih aktif;
- -Pakta integritas yang ditandatangani Kepala peLksana BpBD;
- -Surat keputusan penunjukan bendahara;
- -Surat persetduan Tim Anggaran pemerintah baerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten Situbondo;
- -Kuitansi Bukti pengeluaran Uang bermaterai cukup;
- -Pengajuan dimasukkan ke dalam snelhekter plastik dengan warna biru rangkap 4 (empat) dengan rincian masing\_masing 2 (dua) bendel untuk DppKAD, i (saru) bendel untuk SfpD yo.,g membidangi dan 1 (satu) bendel sebagai arsip penerima.
II.7 PENGELUARAN PEMBIAYAAN (INVESTASI DANA BERGULIR)
- b. Surat permohonan persetujuan pencairan kepada Bupati dari Kepala SKPD yang membidangi dan telah mendapatkan disposisi dari Bupati;
- a. surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui Kepara DppIGD;
- c. Surat pertimbangan dari Kepala SKpD yang membidangi yang menerangkan bahwa pengajuan telah lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Foto kopi Keputusan Bupati tentang pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan pengeluaran pembiayaan;
- f. Foto kopi nomor rekening Bank Jatim yang masih aktif;
- e. Pakta integritas yang ditandatangani ketua;
- g. Susunan pengurus yang masih aktif;
- i. Pengajuan dimasukkan ke dalam snelhecter plastik warna biru rangkap 4 (empat), dengan rincian masing-masing 2 (dua) bendel untuk DPPKAD, 1 (satu) bendel SKpD yang membidangi dan 1 (satu) bendel arsip penerima.
- h. Kuitansi Bukti Pengeluaran Uang bermaterai cukup;
III. PERSYARATAN DAN MEKANISME PENYAMPAIAN PERTANGGUNGJAtrIABAN
Persyaratan dan Mekanisme Penyampaian pertanggungiawaban penggunaan Dana, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :
- b. surat pengantar dari Penerima yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD dengan tembusan Kepala SKpD yang membidangi;
- a. Surat pengantar dari Kepala SKpD yang membidangi yang ditujukan kepada Kepala DPPI(AD;
- c. Laporan Penggunaan Dana disertai bukti-bukti yang lengkap-dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk tegiatan yang dilaksanakan lebih dari I (satu) bulan menggunakan Bukukas Umum yang disusun setiap akhir bulan yang disertai kuitansi pengeluaran dan dilampiri bukti-bukti yang lengkap dan sah sesuai dingin peraturan perundang-undangan;
- e. Melampirkan foto kopi Keputusan Bupati tentang pemberian Hibah, Bantuan sosial, Bagi Hasil pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan pengeluaran pembiayaan;
- d. Melampirkan foto kopi Sp2D;
- f. Melampirkan Berita Acara Hasil Verifikasl Atas Kebenaran dan Kelengkapan SPj dali SKPD yang membidangi (sesuai dengan juknis/juklak program / kegiatan) ;
7. Penyusunan SPJ hendaknya dimasukkan ke dalam snelhecter plastik dengan warna sebagai berikut : h.
8. Melampirkan salinan bukti pembayaran pajak; c.
- Warna merah
10. Hibah
- i. Penyusunan SPJ dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu :
12. -Foto kopi untuk Bupati melalui Kepala DppKAD
- Asli untuk Arsip penerima
14. -Foto kopi untuk SKpD yang membidangi
- Warna putih
- Warna hijau
- Warna biru
- Pembiayaan Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran
Bantuan Sosial
Bantuan Keuangan
IV. KEWAJIBAN PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK
Berdasarkan Undang-Undang Nomor B Tahun 19g3 tentang pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan pajak penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, ierakhlr dengan undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan Ketiga Atas undang-undan[ Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan Nllai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan peraturan Menteri Kiuangan Nomor 245lPMK.)3/2oo8 tentang Badan-Badan dan orang priu"aai yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Hartl Hibah, Bantuan Atau sumbangan Yang Tidak Termasuk obyek pajak penghasiran, bahwa
ketentuan kewajiban perpajakan atas pelaksanaan hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan sesuai ketentuan berikut ini :
- a. Bendahara Umum Kas Daerah dan Bendahara Pengeluaran ppKD tidak wajib memotong PPh dan PPN atas pelaksanaan pemberian hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan.
- b. Kewajiban pemotongan/ pemungutan PPh/PPN ada pada Bendahara Organisasi/Lembaga ketika belanja barang dan jasa dilaksanakan.
3. / Untuk diri wajib pajak orang pribadi
4. . Penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur, seperti Bantuan PIKPD, Honorarium Guru Swasta, Guru Pendidik PAUD dan sejenisnya yang dialokasikan setiap bulan, meskipun tidak dibayarkan secara bulanan, pemotongan pajak penghasilannya (pph 2ll menyesuaikan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (FrlKp) masingmasing pegawai, dengan ketentuan PTKP sebagai berikut :
- c. Apabila Honorarium yang sifatnya merupakan insentif atau tambahan dan hanya diberikan dalam hal pegawai tersebut melaksanakan pekerjaan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan dan bersifat tidak berkesinambungan, maka penghasilan tersebut dipotong PPh 21 sebesar 5 % (lima persen) penghasilan bruto.
- d. Sedangkan honorarium yang tersebut huruf d, di atas diberikan kepada peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, maka atas penghasilan tersebut dipotong PPh 21 sebesar 5 % (lima persen) dari penghasilan bruto.
- e. Atas pembayaran yang dilakukan oleh kelompok/ organisasi/ lembaga/ Partai Politik dll atas pembelian barang (misalnya pembelian 20 juia), maka organisasi/ lembaga tersebut tidak boleh memungut pph 22 d,an PPN karena tidak ditunjuk sebagai Pemungut ppih 22 dan ppN, tetapi kewajibannya adalah membayar PpN yang dipungut oleh penjual.
- g. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2O11 tentang pajak Daerah atas belanja makanan dan minuman rapat dikenaka; pajak Daerah sebesar 1070.
- f. Apabila kelompok/ organisasi/ lemb aga lpartai politik dll melakukan pembelian jasa yang merupakan obyek pph 23 dan obyek pph final, maka wajib memungut dan menyetor pajak yang terutang.
- / Tambahan wajib pajak yang kawin
- /
- Tambahan untuk setiap anggota keluarga : Rp. 1.32O.OOO
: Rp. 15.840.00O
: Rp. 1.320.0O0
V. FORMAT PENGAJUAN USULAN PROPOSAL V.l Contoh Format Usulan/Proposal Hibah/Bantuan Sosial
KOP ORGANISASI/LEMBAGA
Situbondo,...2015
Kepada Yth. Bpk. Bupati Situbondo di-
SITUBONDO
Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan peiaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Desa ...Kecamatan ... di wilayah Kabupaten Situbondo, dan dalam rangka menunjang kegiatan Kelompok/ Lembaga/ Organisasi/ Pemerintah kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan berupa uang/barang/jasa sehingga pelaksanaan tugas dan lungsi kami dapat berjalan secr.a optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan daerah dan pilaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah.
Hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan :
C.
dst
Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya Bapak Bupati berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan... Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan dimaksud.
\_ Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.
Hormat kami,
Pemohon
(Ketua Kelompok/ Lembaga/ Organisasi/ Perorangan)
VI. CONTOH FOR]IIAT REKOMENDASI SKPD ATAS PROPOSAL VI.l Hibah
KOP SKPD
Situbondo,...
Kepada
Yth. Bupati Situbondo
Melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo
Hibah
Nomor
Sifat
Lampiran Perihal
XXXXX
Penting
Yth. Bupati Situbondo
Melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo
RekomendaslPemberlan di
SITUBONDO
Membaca proposal yang diajukan oleh ... melalui surat nomor ... tanggal setelah dilakukan eva-luasi terhadap proposal pemohon yarrg meliputi penilaian antara lain :
| NO. | URAIAN | PENILAIAN | PENILAIAN | PENILAIAN |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | Kelengkapan Administrasi | Lengkap | Tdk Lenekap | |
| 2 | Domisili | Jelas | Tdk Jelas | |
| 3 | Keberadaan Organisasi | Fiktif | Tdk Fikrif | |
| 4 | Kepengurusan (masyarakat) | Jelas | Tdk Jelas | |
| 5 | Sekretariat tetap (organisasr kemasyarakatan) | Ada | Tdk ada | |
| 6 | Organisasi Terdaftar di Bakesbangpol (organisasi kemasyarakatan) | Ya | Tidak | |
| 7 | Nilai yane diaiukan | Waiar | Tdk Waiar | |
| 8 | Kepemilikan Tanah ( khusus konstruksi ) | Sah | Tdk Sah | |
| 9 | Pernah menerima hibah dari pemerintah Kab. Situbondo | Pernah | Belum Pernah | |
| 10 | Pengelompokan penerima Hibah : | Pemerintah | Pemerintah | |
| 10 | Pengelompokan penerima Hibah : | Pemerintah Daerah Lainnva | Pemerintah Daerah Lainnva | |
| 10 | Pengelompokan penerima Hibah : | Perusahaan Daerah | Perusahaan Daerah | |
| 10 | Pengelompokan penerima Hibah : | Masyarakat | Masyarakat | |
| 10 | Pengelompokan penerima Hibah : | Organisasi Kemasvarakata:n | Organisasi Kemasvarakata:n | |
Catatan:
UsulanPemohon : Barang Rp... Uarlg Rp...
Usulan SKPD : Barang Rp... Uang Rp...
Keslmpulan :
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, dapat disetujui terhadap proposal yang diajukan.
Demikian untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
TANDA TANGAN TIM EVALUASI
1.
2.
Dst...
PEMOHON
Nama dan Stempel
KEPALA SKPD
Nama dan Stempel
NIP.
Pemohon
Nama dan Stempel
KOP SKPD
Situbondo,...
Kepada
Yth. Bupati Situbondo
Melalui Tim Anggaran Pemerintah
Daerah Kabupaten Situbondo
SITUBONDO
Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal
xxxxx
Penting
RekomendasiPemberian di Bantuan Sosial
Membaca proposal yang diajukan oleh... melalui surat nomor... tanggal ..., setelah dilakukan evaluasi terhadap proposal pemohon yang meliputi penilaian antara lain :
| NO. | URAIAN | PENILAIAN | PENILAIAN |
|-------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | Kelengkapan Administrasi | Lengkap | Tdk Lenekap |
| 2 | Domisili | Jelas | Tdk Jelas |
| 3 | Identitas Individu, Keluarsa | Jelas | Tdk Jelas |
| 4 | Keberadaan Organisasi (lembaga non pemerintahan) | Fiktil | Tdk Fiktif |
| 5 | Kepengurusan (lembaga non pemerintahan) | Jelas Tdk | Jelas |
| 6 | Nilai yane diaiukan | Waiar | Tdk Waiar |
| 7 | Pernah menerima Barttuan sosial dari Pemda | Pernah | Belum Pernah |
| 8 | Pengelompokan penerima Bantua-r-r Sosial : | Individu | |
| 8 | Pengelompokan penerima Bantua-r-r Sosial : | Keluarga | |
| 8 | Pengelompokan penerima Bantua-r-r Sosial : | Masyarakat | |
| 8 | Pengelompokan penerima Bantua-r-r Sosial : | Lembaga non pemerintahan | |
Catatan:
UsulanPemohon : Barang Rp...,... Uang Rp...
Usulan SKPD : Barang Rp... Uang Rp...
Kesimpulan :
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, dapat disetujui terhadap proposal yang diajukan.
Demikian untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
TANDA TANGAN TIM EVALUASI
1.
2.
Dst...
KEPALA SKPD
Nama dan Stempel
N]P.
VI.3 Bantuan Keuangan Khusus KOP SKPD
Situbondo,...
Kepada
Yth. Bupati Situbondo
Melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo
Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal
xxxxx
Penting
Rekomendasl Pemberian di Bantuan Keuangan Khusus
Kepada
Yth. Bupati Situbondo
Melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo
SITUBONDO
Membaca proposal yang diajukan oleh ... . .. . . . ... . . melalui surat nomor ... tanggal setelah dilakukan evaluasi terhadap proposal pemohon yang meliputi penilaian antara lain :
| NO. | URAIAN | PENILAIAN | PENILAIAN |
|-------|---------------------------|-------------|-------------|
| 1. | Kelengkaparr Administrasi | Lengkap | Tdk Lengkap |
| 2. | Domisili | Jelas | Tdk Jelas |
| | Nilai yang diajukan | Wajar | Tdk Waj ar |
Catatan :
Usulan Pemohon : Uang Rp... .. .
Usulan SKPD
: Uang Rp...
Kesimpulan :
Berdasarkan hasit evaluasi tersebut diatas, dapat disetujui terhadap proposal yang diajukan.
Demikian untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
TANDA TANGAN TIM
KEPALA SKPD
EVALUASI
2.
Dst...
Pemohon
Nama dan Stempel
Nama dan Stempel
NIP.
VI.4 Belanja Tidak Terduga
KOP SKPD
Situbondo,...
Nomor
Sifat
Lampiran Prihal
xxxxx
Penting
Rekomendasl
Kepada,
Yth. Bapak Bupatisitubondo Mela-lui Tim Anggaran Pemerintah
Daerah Kabupatensitubondo
Belanja Tidak Terduga di -
SITUBONDO
Berdasarkan data yang dikirimkan oleh :
1.
2.
| NO. | URAIAN | PENILAIAN | PENILAIAN |
|-------|---------------------------|-------------|-------------|
| 1. | Kelen gkapanAdministrasi | | |
| | a. Rencana Anggaran Biaya | Lengkap | Tdk Lengkap |
| | b. Pakta Integritas | Lengkap | Tdk Lenskap |
| 2. | Nilai yang diajukan | Waiar | Tdk Waiar |
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, dapat disetujui terhadap permohonan usulan belanja tidak terduga yang diajukal. Demikianuntuk menjadi bahan pertimbangan lebih larjut sesuai prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.
Situbondo,
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo
Nama dan Stempel
Nip.
| TANDA TANGAN TIM EVALUASI | TANDA TANGAN TIM EVALUASI |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 2 | 1 ,) 3 |
VII. CONTOII FORMAT BERITA ACARA PERTIMBANGAN TAPD VU.1 Hibah Berupa Uang
BERITA ACARA PERTIMBANGAN TAPD XABUPATEN SITUBONDO ATAS PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG TAHUN 2016 NOMOR: TAPD/ I l20ts
MEMPERHATIKAN:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah, dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2o72 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201 1 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pada hari ini Tanggal Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Situbondo memberikan pertimbingan terhadap pemberian belanja hibah berupa uang Tahun 2016 kepada dan telah memperoleh rekomendasi SKPD yang membidangi dan digunakan untuk :
2. Surat rekomendasi SKPD ... ... Kabupaten SitubondoNomor: ________________tanggal
Adapun jenis belanja hibah berupa uang yang akan diberikan kepada pemerintah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan ( ormas ) dengan pertimbangan sebagai berikut :
- b. Berkedudukan di wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Situbondo.
- a. Memiliki kepengurusan yang Jelas,
- c. Memiliki sekretariat tetap,
- d. Bagi organisasi kemasyarakatan ( ormas ) telah terdaftar pada Badan Kesbangpol Kabupaten Situbondo.
\_ Demikian Pertimbangan TAPD Kabupaten Situbondo untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
VII.2 Hibah Berupa Barang
BERITA ACARA PERTIMBANGAN TAPD KABUPATEN SITUBONDO ATAS PEMBERIAN HIBAH BERUPA BARANG TAHUN 2016 NoMoR: TAPD/ | lz0ts
MEMPERHATII(AN:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah, dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20 1 1 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pada hari ini Tanggal Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Situbondo memberikan pertimbangan terhadap pemberian belanja hibah berupa barang Tahun 2016 kepada dan telah memperoleh rekomendasi SKPD yang membidangi dan digunakan untuk :
2. Surat rekomendasi SKPD ... ... Kabupaten tanggal
Adapun jenis belanja hibah berupa barang yang akan diberikan kepada pemerintah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan ( ormas ) dengan pertimbangan sebagai berikut :
- e. Memiliki kepengurusan yang Jelas,
- g. Memiliki sekretariat tetap,
- f. Berkedudukan di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo.
- h. Bagi organisasi kemasyarakatan ( ormas ) telah terdaftar pada Badan Kesbangpol Kabupaten Situbondo.
Demikian Pertimbangan TAPD Kabupaten Situbondo untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
VII.3 Bantuan Sosial Berupa Uang
BERITA ACARA PERTIMBANGAN TAPD KABUPATEN SITUBONDO ATAS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG TAHUN 2016 NOMOR: TAPD/ I l2ors
MEMPERHATII(AN:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah, dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20 1 1 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
tanggal
2. Surat rekomendasi SKPD ...
... Kabupaten
Pada hari ini Tanggal Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Situbondo memberikan pertimbangan terhadap pemberian belanja bantuan sosial berupa uang Tahun 2016 kepada dan telah memperoleh rekomendasi SKPD yang membidangi dan digunakan untuk :
Adapun jenis bantuan sosial berupa uang yang akan diberikan kepada anggota dan atau kelompok masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. Memiliki identitas yang je1as,
- c. Memiliki kepengurusan yang jelas.
- b. Berdomisili di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo,
Demikian Pertimbangan TAPD Kabupaten Situbondo untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
VII.4 Bantuan Sosial Berupa Barang
BERITA ACARA PERTIMBANGAN TAPD KABUPATEN SITUBONDO ATAS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG TAHUN 2016 NOMOR: TAPD/ I l2oLs
MEMPERHATIKAN :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201 1 tentang Pedoman Pemberian Hibah, dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN
- ( 1) Maksud Perjanjian Hibah Daerah ini adalah sebagai kepedulian Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya peningkatan penguasaan tekonologi bagi masyarakat melalui Hibah Daerah Program
- (2) Tujuan Perjanjian Hibah Daerah ini adalah untuk :
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

I{EDUDUKAN KEDUA BELAH PIHAK
- (1) PIHAK KESATU adalah pemberi Hibah Daerah berupa uang sebesar Rp. ...',- (...'...).
- (2) PIHAK KEDUA adalah penerima Hibah Daerah dari PIHAK KESATU berupa uang sebesar Rp. ... ( . . . . . . . . . . ' . . ' . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . ) .
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KEDUA BELAH PIHAK
PIHAK KESATU :
- a. Menyerahkan uang sebesar Rp. ... ...,- (... ... .'...)
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada PIHAK KEDUA;
- b. menerima Laporan Surat Pertanggungiawaban (SPJ) penggunaan Dana Hibah Daerah disertai bukti-bukti terlampir dengan waktu 3 (tiga) bulan setelah penerimaan hibah dan selambat-lambatnya tanggal 10 Januari Tahun Berikutnya dari PIHAK KEDUA ;
- c. menerima sisa penggunaan Dana Hibah Daerah yang tidak dapat direalisasikan oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berjalan melalui Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo ;
- d. melalui SKPD yang membidangi melakukan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana Hibah Daerah sesuai dengan Laporan Pertanggungiawaban penggunaan Dana Hibah Daerah oleh PIHAK KEDUA;
- e. menunda pencairan dana hibah daerah apabila PIHAK KEDUA tidak atau belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
(21 PrHAK KEDUA :
- a. menerima uang sebesar Rp. sebagaimana dimaksud dalam Pasal t hanya -(...) untuk pelaksanaan Hibah Daerah Bantuan ...'.;
- b. bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan Dana Hibah Daerah sesuai dengan rincian Proposal/ Rencana Anggaran Belanja (RAB)/Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- c. menyampaikan Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Dana Hibah Daerah disertai bukti-bukti terlampir kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo dengan tembusan kepada SKPD ... Kabupaten Situbondo dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penerimaan hibah dan selambat-lambatnya tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya kepada PIHAK KESATU;
- d. menyetorkan sisa penggunaan Dana Hibah Daerah yang tidak dapat direalisasikan kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berjalan melalui Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

KETENTUAN LAIN.LAIN
- (1) Tugas dan tanggung jawab KEDUA BELAH PIHAK dalam Perjanjian Kerjasama ini tidak berakhir karena sebab meninggalnya atau berakhirnya masa jabatan KEDUA BELAH PIHAK.
- (2) Apabila salah satu pihak meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka tugas dan tanggung jawabnya wajib dilaksanakan oleh Pengganti Hak (Rechtsopuolger) dari masing-masing pihak.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

SANKSI
PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajiban laporan penggunaan hibah dapat dikenakan sanksi:
- a. Ganti rugi dan pengembalian dana;
- b. Pemblokiran dan/atau penghentian sementara bantuan yang diberikan;
- c. Tidak diperbolehkan untuk menerima program dalam bentuk apapun yang dibiayai oleh Keuangan Negara;
- d. Pidana, setelah melalui proses hukum seperti penyelidikan, penyidikan, Peradilan dan lainnYa'
Pasar 7
PENUTUP
- Hal-hal yang belum cukup diatur dan belum disebutkan dalam Perjanjian Hibah Daerah ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Perjanjian Tambahan/Perubahan (Addendum) oleh KEDUA BELAH PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini termasuk dalam lampiran-lampirannya; (1)
- Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dengan sebenar-benarnya di Situbondo pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian ini, dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing 2 (dua) rangkap dibubuhi materai yang cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dengan membubuhi cap/ stempel instansi. (2t
PIHAK KEDUA,
PIHAK KESATU,
NAMA KETUA
H. DADANG WIGIARTO, S.H
VIII.2 Hibah Berupa Barang
PERJANJIAN HIBAH DAERAH
Antara
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
Dengan
KELOMPOK MASYARAKAT (POKMASI ''
NOMOR:
NOMOR:
TENTANG
bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jalan PB. Sudirman Nomor 1 Situbondo, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun
- I. H. DADANG U/IGIARTO, S.H, Jabatan Bupati Situbondo, berkedudukan di Jl. PB. Sudirman Nomor 1 Situbondo, dalam perbuatan hukum ini dari dan karenanya sah secara hukum bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Situbondo, yang selanjutnya disebut...PIHAK KESATU.
II. (NAMA KETUA), Jabatan Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) beralamat di RT.../RW... Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo, dalam perbuatan hukum tnl dari dan karenanya sah secara hukum bertindak untuk dan atas nama Kelompok Masyarakat (Pokmas) " Desa Kecamatan...Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut... ...PIH4K KEDUA.
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut juga KEDUA BELAH PIHAK saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Hibah Daerah, dengan memperhatikan ketentuan :
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2oo7 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah d..rgan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi pemberian Hib;h, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Bupati situbondo Nomor ... Tahun ... tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2016;
16. Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 1881...1p/006.21... tentang Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Pengeluaran Pembiayaan Sesuai Anggaran pendapatan dan Belanjabaerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 201.6.
Berdasarkan hal-hal dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, KEDUA BELAH PIHAK sepakat mengadakan perjanjian Hibah Daerah sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut :
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1

RUANG LINGKUP
Ruang lingkup perjanjian ini adalah Hibah Daerah dari pemerintah Kabupaten Situbondo kepada Kelompok Masyarakat (pokmas) ...," Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo berupa (enis barang) ... untuk pelaksanaan Hibah ... Kabupaten Situbondo Tahun ... .. yang bersifat hibah yang tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus bagi pIHAK KESATU.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN
- ( 1) Maksud Perjanjian Hibah Daerah ini adalah sebagai kepedulian Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya peningkatan penguasaan tekonologi bagi masyarakat melalui Hibah Daerah p.og.,.-
- (2) Tujuan Perjanjian Hibah Daerah adalah untuk : lnl
a
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

KEDUDUKAN KEDUA BELAH PIHAK
- PIHAK KESATU adalah pemberi Hibah Daerah berupa fienis barang) (1)
- (2\ PIHAK berupa KEDUA adalah penerima Hibah Daerah dari PIHAK KESATU [jenis barang)
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KEDUA BELAH PIHAK
PIHAK KESATU:
- a. menyerahkan barang berupa fienis barang) ...sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada PIHAK KEDUA ;
- c. melalui SKPD yang membidangi melakukan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana Hibah Daerah sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah Daerah oleh PIHAK
- b. menerima Laporan Penggunaan Barang Hibah Daerah dengan waktu 3 (tiga) bulan setelah penerimaan hibah dan selambat-lambatnya tanggal 10 Januari Tahun Berikutnya dari PIHAK KEDUA ;
KEDUA;
- d. menunda penyerahan hibah daerah apabila PIHAK KEDUA tidak atau belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
PrHAK KEDUA:
- a. menerima barang berupa fienis barang) ... ...sebagaimana dimaksud dalam Pasal t hanya untuk pelaksanaan Hibah Daerah ...;
- b. bertanggungiawab penuh terhadap pengelolaan Hibah Daerah sesuai dengan rincian Proposal/ Rencana Anggaran Belanja (RAB)/ Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- d. menyampaikan Laporan Penggunaan Barang Hibah Daerah SKPD Kabupaten Situbondo dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penerimaan hibah dan selambat-lambatnya tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya kepada PIHAK KESATU.
- c. tidak menjual, mengalihkan atau memindahtangankan barang hibah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I kepada pihak lain;
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

KETENTUAN LAIN-LAIN
- (1) T\rgas dan tanggung jawab KEDUA BELAH PIHAK dalam Perjanjian Kerjasama ini tidak berakhir karena sebab meninggalnya atau berakhirnya masa jabatan KEDUA BELAH PIHAK.
2. (21 Apabila salah satu pihak meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) , maka tugas dan tanggung jawabnya wajib dilaksanakan oleh Pengganti Hak (Rechtsopuolgei dari masing-masing pihak.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

SANKSI
PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajiban laporan penggunaan barang hibah daerah dapat dikenakan sanksi:
- b. Tidak diperbolehkan untuk menerima program dalam bentuk apapun yang dibiayai oleh Keuangan Negara;
- a. Ganti rugi dan pengembalian dana;
- c. Pidana, setelah melalui proses hukum seperti penyelidikan, penyidikan, peradilan dan lainnya.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

PENUTUP
- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan belum disebutkan dalam Perjanjian Hibah Daerah ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Perjanjian Tambahan/Perubahan (Addendum) oleh KEDUA BELAH PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini termasuk dalam lampiran-lampirannya.
2. (2t Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dengan sebenar-benarnya di Situbondo pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian ini, dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing 2 (dua) rangkap dibubuhi materai yang cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dengan membubuhi cap/ stempel instansi.
PIHAK KEDUA,
PIHAK KESATU,
NAMA KETUA
H. DADANG WIGIARTO, S.H
IX. CONTOH FOR]UAT DOKUMEN KELENGKAPAN PENCAIRAN
D(.1 CONTOH FORMAT KUITANSI BUKTI PENERIMAAN DANA
BUKTI PENGELUARAN UANG
NOMOR :
TANGGAL:
TERIMA DARI
SF^IUMLAH
UNTUK PEMBAYARAN
KODE REKENING
BUPATI SITUBONDO
Rp. 8.750.000
DELAPAN JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH
BELANJA HIBAH
KEPADA
(REKENING BELANJA)
SITUBONDO,
PEMOHON
IX.2. CONTOH FORMAT PAKTA INTEGRITAS
KOP LEMBAGA
PAKTA INTEGRITAS
Saya yang bertandatangan di bawah lnl :
Nama
Jabatan
Bertindak untuk dan atas nama
Dalam rangka pelaksanaan belanja hibah/bantuan sosial/bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan / bagi hasil pajak/retribusi daerah/bantuan keuangan/ belanja tidak terduga/ pengeluaran pembiayaan atas kegiatan Tahun Anggaran 2016, dengan ini menyatakan bahwa :
1. Dana hibah/bantuan sosial/bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan/ bagi hasil pajak/retribusi daerah/bantuan keuangan/belanja tidak terduga/pengeluaran pembiayaan yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua/Rincian Anggaran Biaya yang diusulkan.
2. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
3. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Situbondo,
Lembaga Penerima
KETUA
x. coNToH FoRMAT DOKUMEN KELENGKAPAN SPj
X.l CONTOH FORNIAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
KOP LIMBAGA
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Saya yang bertandatangan di bawah ini :
Nama
Jabatan
Bertindak untuk dan atas nama
Dalam rangka pelaksanaan belanja hibah/bantuan sosial/bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan/ bagi hasil pajak/retribusi daerah/bantuan keuangan/belanja tidak terduga/pengeluaran pembiayaan atas kegiatan ... Tahun Anggaran 2016, dengan ini menyatakan bahwa :
1. Dana hibah/ bantuan sosial/bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan/bagi hasil pajak/retribusi daerah/bantuan keuangan/belanja tidak terduga/pengeluaran pembiayaan yang diterima telah digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD ) yang ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua/Rincian Anggaran Biaya yang diusulkan.
2. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam Surat pernyataan Tanggung Jawab ini, bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Situbondo, Lembaga Penerima
Ketua
X.2 CONTOH F.ORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN SPJ
X.2.1 Hibah Berupa Uang
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DAN KELENGKAPAN SPJ HIBAH BERUPA UANG TAHAP... TAHUN 2016
Pada hari ini ... Tanggal ... Bulan... Tahun... Jam ...
SKPD...
Bertempat di telah dilaksanakan verilikasi kebenaran dan kelengkapan SPJ atas :
Hibah
:
Nama Penerima
Alamat dengan hasil :
| NO | URAIAN | ADA | TIDAK ADA |
|------|------------------------------------------|-------|-------------|
| | Diisi sesuai dengan iuknis masine-masing | | |
| | Contoh : | | |
| 1. | Laporan Penqgunaan Dana | | |
| 2. | BKU | | |
| .). | Fotokopi SSP | | |
| 4. | Nota Pembelian | | |
| | Dokumenta si | | |
| 6. | dst. | | |
| dst. | | | |
Jumlah dana yang diterima Jumlah yang di SPj-kan Sisa dana
: Rp...
.
... ..
: Rp...
Dibuat di
:
Pada Tanggal :
KEDUDUKAN
DALAM TIM DI SKPD
NO.
NAMA
1.
2.
J.
TANDA
TANGAN
X.2.2 Bantuan Sosial Berupa Uang
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DAN KELENGKAPAN SPJ BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG TAHUN 2016
Pada hari ini ... Tanggal ... Bulan... Tahun... Jam ...
SKPD...
Bertempat di telah dilaksanakan verifikasi kebenaran dan kelengkapan SpJ atas :
Bantuan Sosial
'.
Nama Penerima
Alamat dengan hasil :
| NO. | URAIAN | ADA | TIDAK ADA |
|-------|------------------------------------------|-------|-------------|
| | Diisi sesuai dengan iuknis masing-masing | | |
| | Contoh : | | |
| 1. | Laporan Penggunaan Dana | | |
| 2. | BKU | | |
| J- | Fotokopi SSP | | |
| 4. | Nota Pembelian | | |
| 5. | Dokumentasi | | |
| 6. | dst. | | |
| dst. | | | |
Jumlah dana yang diterima Jumlah yang di SPj-kan Sisa dana
: Rp...
.
... ...
: Rp...
Dibuat di : Pada Tanggal :
KEDUDUKAN
DALAM TIM DI SKPD
:
NO.
NAMA
1.
2.
.)-
TANDA
TANGAN
X.2.3 Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DAN KELENGKAPAN SPJ BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2016
Pada hari ini ... Tanggal ... Bulan... Tahun... Jam ...
SKPD...
Bertempat di telah dilaksanakan verifikasi kebenaran dan kelengkapan SPJ atas :
Nama Penerima :
Alamat dengan hasil :
| NO. | URAIAN | ADA | TIDAK ADA |
|-------|------------------------------------------|-------|-------------|
| | Diisi sesuai dengan juknis masine-masins | | |
| | Contoh : | | |
| 1. | Laporan Penggunaan Dana | | |
| 2. | BKU | | |
| o. | Fotokopi SSP | | |
| 4. | Nota Pembelian | | |
| 5. | Dokumentasi | | |
| 6. | dst. | | |
| dst. | | | |
Jumlah dana yang diterima Jumlah yang di SPj-kan Sisa dana
: Rp...
.
...
.
...
: Rp...
Dibuat di Pada Tanggal
:
:
KEDUDUKAN
DALAM TIM DI SKPD
NO.
NAMA
1.
.)
J.
TANDA
TANGAN
X.2.4 Bantuan Keuangan
BERTTA ACARA HASIL VERIFIKASI DAN KELENGKAPAN SPJ BANTUAN KEUANGAN TAHAP ... TAHUN 2016
Pada hari ini ... Tanggal ... Bulan... Tahun... Jam ...
SKPD...
Bertempat di telah dilaksanakan verifikasi kebenaran dan kelengkapan SPJ atas :
Bantuan Keuangan : ________________
Nama Penerima : ________________
Alamat dengan hasil :
| NO. | URAIAN | ADA | TIDAK ADA |
|-------|------------------------------------------|-------|-------------|
| | Diisi sesuai dengan juknis masing-masing | | |
| | Contoh : | | |
| 1. | Laporan Penggunaan Dana | | |
| 2. | BKU | | |
| 3. | Fotokopi SSP | | |
| 4. | Nota Pembelian | | |
| 5. | Dokumentasi | | |
| 6. | dst. | | |
| dst. | | | |
Jumlah dana yang diterima Jumlah yang di SPj-kan Sisa dana
Dibuat di : Pada Tanggal i
KEDUDUKAN
DALAM TIM DI SKPD
: Rp
: Rp
: Rp
NO.
NAMA
1.
2.
.).
TANDA
TANGAN
XI. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA
XI.l Hibah
LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA OLEH TAHAP TAHUN 2015
Kepada Yth. BUPATI SITUBONDO Cq. KEPALA DPPKAD
di
SITUBONDO
Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Situbondo Laporan Penggunaan Dana Hibah untuk ... Kab. Situbondo Tahap... sejumlah Rp ... ( .. ...)
Dana Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :
RINCIAN PENGGUNAAN DANA HIBAH TAHAP...
| NO. | PENGGUNAAN | JUMLAH | KETERAr{GAN |
|--------------|---------------------------|----------|---------------|
| 1 | 2 | .) | 4 |
| 1. | Percetakan Daftar Pemilih | Rp. | |
| 2. | Pengadaan Kotak Suara | Rp. | |
| 3. | | Rp. | |
| 4. | | Rp. | |
| 5. | | Rp. | |
| 6. | | Rp. | |
| | | Rp. | |
| 8. | | Rp. | |
| 9. | | Rp. | |
| 10. | | Rp. | |
| 11 | Dst | Rp. | |
| JUMLAH TOTAL | JUMLAH TOTAL | Rp. | |
Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.
Hormat Kami, Penerima Hibah
XI.2 Bantuaa Sosial
LAPORAN PENGGUNAAN DANA
BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA OLEH
TAHUN 2015
TAHAP
Situbondo,
Kepada Yth Bapak BUPATI SITUBONDO Cq. Kepala DPKD
di
SITUBONDO
Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Situbondo Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sosial untuk tahap ... sejumlah Rp... ( ... Rupiah
) Dana Bantuan Sosial yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut:
RINCIAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL TAHAP...
| NO. | PENGGUNAAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|---------------|-----------------------------------------|----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Makanan dan Minuman anqqota panti iompo | Rp. | |
| 2. | Pengadaan Perabot Panti Jompo | Rp. | |
| |) | Pemeliharaan Rumah Panti Jompo | Rp. | |
| 4. | Dst | Rp. | |
| .]UMLAH TOTAL | .]UMLAH TOTAL | Rp. | |
Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.
Hormat kami Penerima Bantuan Sosial
XI.3 Bagi Hasil Pajak/Retrlbusi Daerah
LAPORAN PENGGUNAAN DANA
BAGI HASIL PAJAK/RETRJBUSI DAERAH YANG DITERIMA OLEH
TAHUN 2015
Dana Bagi Hasil Pajak/ Retribusi Daerah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut:
RINCIAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH
| NO. | PENGGUNAAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|--------------|--------------|----------|--------------|
| 1 | 2 | \) | 4 |
| 1. | | Rp. | |
| 2. | | Rp. | |
| J. | | Rp. | |
| 4. | Dst | Rp. | |
| JUMLAH TOTAL | Rp. | | |
Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.
Hormat kami Penerima Bagi Hasil
XI.4 Bantuan Keuangan
LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN YANG DITERIMA OLEH TAHAP: ________________ TAHUN 2015
Dana Bantuan Keuangan yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut:
RINCIAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN TAHAP...
| NO. | PENGGUNAAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|-------|--------------|----------|--------------|
| 1 | 2 | J | 4 |
| 1. | | Rp. | |
| 2. | | Rp. | |
| .)- | | Rp. | |
| 4. | Dst | Rp. | |
| | JUMLAH TOTAL | Rp. | |
Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.
Hormat kami Penerima Bantuan Keuangan
DADANG WIGIARTO