PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 10 Tahun 2011
Tentang PENCEGAHANDANPEMBERANTASANPERDAGANGAN ORANG TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK
Berlaku: 10 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PEMERINT AH KABUPATEN MELA WI
PERATURAN DAERAH KABUP ATEN MELA WI NOMOR 1LO TAHUN 2011
TENTANG
PENCEGAHANDANPEMBERANTASANPERDAGANGAN ORANG TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUP ATI MELA WI,
- a. bahwa perdagangan orang sebagai obyek perdagangan dan/atau eksploitasi merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan merupakan ancaman terhadap norma - norma kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;
- b. bahwa letak geografis Daerah Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia bagian Timur, telah menempatkannya sebagai wilayah perlintasan orang antar negara melalui darat yang sangat rawan dan rentan terhadap perdagangan orang terutama perempuan dan anak;
- c. bahwa Kabupaten Melawi yang merupakan bagian dari wilayah Kalimantan Barat perlu melakukan antisipasi, pencegahan, pelayanan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk peraturan daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan anak.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Megenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (ILO Convention Number 138 Concerning For Adminission To Employment) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tam b ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
Dengan Persetujuan Bersama
DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KABUPA TEN MELA WI
dan
BUPATIMELAWI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENT ANG PEMBERANTASAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK PENCEGAHAN DAN ORANG TERUT AMA
BABI KETENTUANUMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Melawi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Melawi;
4. Pemberantasan adalah langkah-langkah yang dilakukan berupa tindakan preventif dan/atau represif untuk mencegah dan menangani terjadinya tindak perdagangan orang terutama perempuan dan anak;
5. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan dengan memanfaatkan posisi rentan penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang di dalam daerah maupun yang di luar daerah maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi;
6. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan, dapat mengalami menstruasi, hamil, melahirkan anak, menyusui dan termasuk orang yang telah mendapatkan status hukum sebagai perempuan;
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih di dalam kandungan;
8. Orang Tua adalah ayah dan/atau Ibu kandung, aya h dan/atau Ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;
9. W ali adalah seseorang yang telah dewasa dan mempunyai hubungan keluarga dengan anak yang bersangkutan sampai dengan derajat kedua atau yang ditetapkan oleh pengadilan;
10. Keluarga adalah unit terkecil yang terdiri dari suami dan istri atau suami istri dan anak-anak atau ayah dan anaknya, atau ibu clan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat kedua;
11. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok clan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan;
12. Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia selanjutnya di sebut PPTKI adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang mendapat ijin dari menteri tenaga kerja atau berusaha di bidang jasa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri;
13. Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;
14. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi pelacuran, kerja pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun imateriil;
15. Kekerasan adalah setiap perbuatan penggunaan kekuasaan dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum terhadap fisik atau ancaman kekerasan yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan dan/atau menimbulkan terampasnya bahaya kemerdekaan seseorang sehingga tidak mampu membuat keputusan secara bebas;
16. Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan non fisik dengan menggunakan sarana secara melawan hukum yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa dan kemerdekaan orang termasuk menjadikan orang pingsan dan/atau tidak berdaya;
17. Pelindungan Orang terutama perempuan dan anak adalah segala kegiatan untuk melindungi perempuan dan anak agar terjamin hak-haknya sehingga terhindar dari eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi;
18. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, pisikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat;
19. Surat Keterangan Bekerja Luar Daerah dan Luar Negeri selanjutnya disebut SKBLD/LN adalah surat keterangan yang di keluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah atau Camat atas nama instansi pelaksana untuk bekerja ke luar daerah atau ke luar negeri;
20. Surat Keterangan Pindah Datang adalah surat keterangan pindah datang bagi pendudu:k yang domisilinya di alamat baru untuk waktu lebih dari l (satu) tahun, atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, atau bagi penduduk yang bekerja secara berturut - turut dalam waktu l(satu) tahun atau lebih;
21. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik: merupakan badan hukurn maupun bukan badan hukurn;
22. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis mental, psikis seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang;
23. Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tern pat ke tempat lain;
24. Gugus Tugas adalah lembaga koordinasi yang dari Pemerintah Daerah, Penegak Hukum, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi dan kalangan Akademisi.
BAB II - ASAS MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 3

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk pencegahan, penindakan terjadinya perdagangan orang terutama perempuan dan anak yang dapat menimbulkan penderitaan dan/atau kesengsaraan baik fisik, psikis, seksual maupun ekonomi.
- (2) Pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang terutama perempuan dan anak bertujuan untuk menghindari secara dini terjadinya korban dengan melakukan tindakan pencegahan, pelayanan, rehabilitasi serta reintegrasi sosial.
- (3) Kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam pemberantasan perdagangan orang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, serta menyempumakan perangkat hukum yang lebih lengkap dalam melindungi setiap orang terutama perempuan dan anak dari berbagai tindakan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
BAB III - PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERDAGANGAN ORANG Pasal 4
Pasal 5

- (1) Dalam rangka mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah langkah sebagaimana dimak:sud dalam pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Bupati membentuk gugus tugas daerah yang beranggotakan dari Pemerintah Daerah, Penegak Hukurn, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi dan kalangan Akademisi.
- (2) Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga koordinasi yang bertugas:
- a. mengkoordinasikan upaya Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak;
- b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan pemberdayaan ekonomi serta kerjasama;
- c. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum serta;
- d. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
- (3) Gugus Tugas Daerah Pemberantasan Perdagangan Orang dipimpin oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Gugus Tugas Daerah sebagimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Melawi sesuai peraturan perundang-undangan.
9. ( 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, keanggotaan, anggaran dan mekanisme kerja gugus tugas daerah sebagaimana pada ayat (D), ayat 2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai Peraturan perundang-undangan.
- (1) Untuk mengefektifkan upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang, Pemerintah Daerah wajib mengkoordinasikan dengan Kecamatan di Daerah, melakukan kerjasama dengan penegak hukum atau pihak yang berwajib, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan organisasi profesi.
- (2) Selain kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilaksanakan dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dan/atau kerjasama teknis lainnya, baik dalam bentuk sosialisasi pencegahan, melakukan tindakan yang bersifat preventif maupun represif serta melakukan pelayanan, rebabilitasi dan reintegrasi sosial korban perdagangan orang sesuai dengan kententuan peraturan perundang-undangan.
PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG PEREMPUAN DAN ANAK Bagian Pertama Pencegahan Ekspoitasi Tenaga Kerja
BAB III - PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERDAGANGAN ORANG Pasal 4
Pasal 7

- (1) Setiap perempuan yang akan bekerja ke luar daerah atau keluar negeri wajib melapor terlebih dahulu kepada kepala Desa atau Lurah tempat tinggalnya.
- (2) Kepala Desa atau Lurah yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengeluarkan SKBLD/LN.
- (3) Setiap SKBLD/LN yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Camat setempat untuk. mendapatkan pengesahan.
- (4) Camat wajib melaksanakan pengadministrasian SKBLD/LN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan melaporkan secara berkala kepada Bupati.
- (5) Laporan yang disampaikan Camat kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (9) khususnya bagi pekerja keluar daerah dan keluar negeri secara berkala dilaporkan kepada Bupati.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan bagi perempuan yang diterima bekerja sebagai pegawai negeri atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di luar daerah.
BAB III - PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERDAGANGAN ORANG Pasal 4
Pasal 8

- (1) Anak dilarang dikirim menjadi tenaga kerja keluar daerah atau keluar negeri.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi anak yang melakukan pekerjaan seni, Duta Daerah, pekerjaan ringan yang tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan serta pekerjaan tersebut tidak mengganggu kesehatan fisik, mental dan sosial, dan wajib memiliki izin tertulis dari orang tua/walinya yang sah.
- (3) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat persetujuan orang tua atau walinya tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- (4) Penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan tindakan eksploitasi.
BAB III - PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERDAGANGAN ORANG Pasal 4
Pasal 9

- (1) Bupati sesuai kewenangan menugaskan instansi teknis yang menangani bidang ketenagakerjaan melakukan monitoring setiap SKBLD/LN yang dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat ( 4) dalam rangka pengawasan dan pembinaan.
- (2) Instansi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pegawai pengawas ketenagakerjaan wajib memonitor atau mengawasi dan mengambil langkah pencegahan dan penegakan hukum terhadap dugaan terjadinya suatu kegiatan perdagangan orang, terutama perempuan dan anak.
BAB III - PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERDAGANGAN ORANG Pasal 4
Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang mempekerjakan perempuan dan anak dari luar daerah wajib melaporkan keberadaan tenagakerjanya kepada kepala desa atau lurah setempat.
- (2) Kepala Desa Atau Lurah yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meneruskan laporan tersebut kepada Camat setempat.
Bagian Kedua Pencegahan Perkawinan Dengan Tujuan Eksploitasi
BAB III - PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERDAGANGAN ORANG Pasal 4
Pasal 11

- (1) Segala bentuk perkawinan antara sesama warga negara Indonesia dan/atau dengan warga negara asing yang patut diduga mengakibatkan eksploitasi terhadap perempuan wajib dicegah.
- (2) Pencegahan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh kepala Desa/Lurah, pejabat pencatat nikah, aparat penegak hukum dan/atau pihak berwajib, serta masyarakat dan keluarga.
BAB III - PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERDAGANGAN ORANG Pasal 4
Pasal 12

Untuk mencegah terjadinya ekploitasi dalam perkawinan sebagaimana dimaksud pada pasal 11, Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah - langkah kebijakan dan mengkordinasikan dengan penegak hukum, atau pihak yang berwenang menangani perdagangan orang terutama perempuan dan anak.
BAB VI - KEWAJIBAN PPTKI, PEKERJA DAN PEMERINTAH DAERAH Bagian Pertama Kewajiban PPTKI Pasal 13
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan pelayanan bagi setiap calon tenaga kerja yang akan bekerja ke luar daerah atau ke luar negeri untuk memperoleh informasi, mendapat pendidikan/pelatihan keterampilan dan dokumen perjalanan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menentukan teknis dan standar pendidikan/ pelatihan keterampilan calon tenaga kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang­ undangan.
- (3) Calon tenaga kerja yang akan dikirim keluar negeri harus melewati pintu­pintu resmi pada pelabuhan darat, laut dan udara bagi keberangkatan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.
4. ( 4) Dalam menyediakan fasilitas pelayanan bagi tenaga kerja yang bermasalah, Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Lain, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Paraturan Bupati.
- (1) Masyarakat wajib berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib dan/atau turut serta menangani korban melalui upaya pelayanan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
BAB VI - KEWAJIBAN PPTKI, PEKERJA DAN PEMERINTAH DAERAH Bagian Pertama Kewajiban PPTKI Pasal 13
Pasal 17

Pemerintah Daerah dan penegak hukum wajib membuka akses seluas­luasnya bagi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang ­ undangan dan kebiasaan (konvensi) intemasional yang berlaku.
BAB VIII - PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Pasal 18
Pasal 20

- (1) Setiap korban perdagangan orang yang telah direhabilitasi baik fisik, psikis, seksual dan penelantaran dan ekonomi berhak untuk reintegrasi atau dikembalikan kepada keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan bagi yang berstatus sekolah.
- (2) Pemenuhan hak reintegrasi korban perdagangan orang dilakukan secara kerja sama dan terkoordinasi antara seluruh instansi Pemerintah Kabupaten Melawi, Organisasi Masyarakat, serta Lembaga Swadaya Masyarakat, tempat tinggal saksi atau korban, dan/atau keluarganya.
BAB VIII - PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Pasal 18
Pasal 21

- (1) Dalam melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial Pemerintah Kabupaten Melawi wajib menyediakan rumah (shelter) bagi korban perdagangan orang.
- (2) Ketentuan dan tata cara rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban perdagangan orang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
PEN GA WASAN DAN PEMANTAUAN
- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dilakukan oleh Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.
- (2) Lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan akademisi dapat melakukan pemantuan dan pengawasan terhadap pelaksanan peraturan daerah ini untuk mewakili kepentingan masyarakat.
- (3) Ketentuan dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .
- (1) Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), pasal 18, pasal 19, pasal 20, pasal 21 clan pasal 22 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kabupaten Melawi wajib mengalokasikan pembiayaan kegiatan melalui anggaran setiap tahunnya melalui APBD.
- (2) Bupati wajib mengkoordinasikan pengalokasian pembiayaan kegiatan melalui APBD Kabupaten Melawi guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah pencegahan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban.
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA Pasal 26
Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah lill dengan menempatnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.
2011
Diundangkan di Nanga Pinoh "suss»""
PENJELASAN
Pasal 1

s/d Pasal 28 Cukupjelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 96