PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2014
Tentang KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
Berlaku: 28 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Menimbang: a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Ber basis Akrual pada Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Mengingat 1 . Undang-Undang Nomor 7 Ort Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Di Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dae rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
4. 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Dae rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 1 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerin tahan Dae rah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2 0 1 1 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 1 7 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2 0 1 1 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2 0 1 1 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 ten tang Penerapan Standar Akuntansi Ber basis Akrual pada Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2006 Nomor 5 Seri D Nomor 5).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN BUPATI TENTANG KEBI-JAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DI LING KU NGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- 1 . Daerah Labuhanbatu. adalah Ka bu paten
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Dae rah Ka bu paten Labuhanbatu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Labuhanbatu.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, keuangan daerah.
7. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
8. Standar Akuntansi selanjutnya disebut Pemerin tahan, SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan la po ran keuangan pemerin tah.
9. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif.
3. 1 0 . Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar­ dasar, konvensi-konvensi, aturan­ aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan la po ran keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
4. 1 1. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai
dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerin tah.
- 1 2 . Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- 1 3 . Basis Kas adalah basis akun tansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
14. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada la po ran keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
- 1 5 . Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang un tuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
16. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
- 1 7 . Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
- 1 8 . Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang­ undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- 1 9 . Entitas Akuntansi adalah unit pengguna dan BUD akuntansi keuangan pemerintahan anggaran/pengguna barang wajib menyelenggarakan dan menyusun laporan
untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
20. Unit pemerintahan adalah pengguna anggaran/pengguna barang yang berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
2. 2 1 . Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
22. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode un tuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode berjalan.
23. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam
pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- ( 1 ) Maksud kebijakan akuntansi adalah sebagai acuan serta panduan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- (2) Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian la po ran keuangan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan la po ran keuangan terhadap anggaran dan antar periode.
- (3) Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi/pelaporan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
BAB III - KEBIJAKAN AKUNTANSI
Pasal 3

- ( 1 ) Kebijakan Akuntansi pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menerapkan SAP Berbasis Akrual.
- (2) Kebijakan Akuntansi terdiri dari:
- a. kerangka konseptual;
- b. kebijakan akuntansi pelaporan keuangan;dan
- c. kebijakan akuntansi akun.
- (3) Kerangka konseptual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat prinsip akuntansi dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta berfurigsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan baik dalam Standar Akuntansi Pemerintahan maupun dalam Kebijakan Akuntansi terkait akun laporan keuangan.
- (4) Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan se bagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat penjelasan atas unsur-unsur dan format la po ran keuangan serta berfungsi sebagai panduan dalam proses laporan keuangan.
- (5) Kebijakan Akuntansi Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan Pernyataan SAP atas:
- a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan
- b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.
BAB III - KEBIJAKAN AKUNTANSI
Pasal 4

- ( 1 ) Kerangka konseptual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari:
pendahuluan;
- b.lingkungan pemerin tahan;
akuntansi
- c. peranan dan tujuan pelaporan keuangan;
pengguna dan
kebutuhan informasi;
- e. karakteristik keuangan; kualitatif laporan
- f. unsur laporan keuangan;
- g. pengakuan keuangan; unsur
laporan
- h. pengukuran keuangan; unsur laporan
1. asumsi dasar;
3. j . prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan;
- k. kendala informasi yang relevan dan andal; dan
1. dasar hukum pelaporan keuangan.
- (2) Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. kebijakan akuntansi tentang penyajian laporan keuangan;
4. b.kebijakan akuntansi tentang laporan realisasi anggaran berbasis kas dan laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. kebijakan akuntansi tentang laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas;
- d. kebijakan neraca; akuntansi tentang
- e. kebijakan akuntansi laporan arus kas; dan tentang
- f. kebijakan akuntansi tentang catatan atas laporan keuangan.
- (3) Kebijakan Akuntansi Akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. Kebijakan Akuntansi Piutang tentang
- b. Kebijakan
4. Akuntansi Persediaan; tentang
- c. Kebijakan Akuntansi Investasi tentang
- d. Kebijakan Akuntansi tentang Aset Tetap;
- e. Kebijakan Akuntansi tentang Aset Lainnya;
- f. Kebijakan
9. Kewajiban Akuntansi tentang
10. Akuntansi tentang
- g. Kebijakan Pendapatan-LRA;
- h. Kebijakan Belanja; Akuntansi tentang
- i. Kebijakan Akuntansi Transfer; tentang
- j . Kebijakan Akuntansi Pembiayaan; tentang
- k. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO; tentang
1. Kebijakan Beban; Akuntansi tentang
- m. Kebijakan Akuntansi tentang Dana Cadangan;dan
- n. Kebijakan Akuntansi atas Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan.
BAB III - KEBIJAKAN AKUNTANSI
Pasal 5

- ( 1 ) Kerangka Konseptual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1 ) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Kebijakan Akuntansi Akun se bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada Januari 2015.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
Ditetapkan di Rantauprapat pada tanggal 1 1 Agustus 2014
BUPATILABUHANBATU,
dto
TIGOR PANUSUNAN SIREGAR
Diundangkan dalam Serita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 28 Tanggal 12 Agustus 2014