UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 15 Tahun 1952
Tentang PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING UNTUK TAHUN-TAHUN 1953 DAN BERIKUTNYA
Berlaku: 15 Januari 1953
N/A
Preamble

Menimbang
- bahwa untuk pemungutan pajak verponding untuk tahun-tahun 1953 dan berikutnya dan sambil menunggu peninjauan seluruhnya ordonansi verponding 1928, harus diambil tindakan sementara;
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak peraturan ini perlu segera diadakan;
Mengingat
:
pasal 96 dan pasal 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Memutuskan:
Menetapkan :
- Undang-undang Darurat untuk Pemungutan Pajak Verponding untuk tahun-tahun 1953 dan berikutnya.
N/A
Pasal 1

.
Dengan nama verponding dikenakan suatu pajak atas harta-tetap, sebagaimana disebut dalam pasal 3 Ordonansi verponding 1928.
N/A
Pasal 2

.
Ketentuan-ketentuan dari Undang-undang pajak verponding 1951 (Undang-undang No. 7 tahun 1952, Lembaran-Negara Nr 50) berlaku pula untuk tahun-tahun 1953 dan berikutnya dengan pengertian bahwa,
- (1) dalam pasal II, sub 2 angka "1951"dibatalkan dan
- (2) dalam pasal IV kata-kata : "selama tahun takwim 1951 tidak dijalankan" diganti dengan "buat sementara dicabut terhitung mulai tahun takwin 1953".
N/A
Pasal 3

.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari pengundangannya.
Menteri Keuangan,
SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO.
Diundangkan pada tanggal 15 Januari 1953. Menteri Kehakiman,
LOEKMAN WIRIADINATA.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 31 Desember 1952. Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.