Unknown Unknown Nomor DAN Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 3 TAHUN 2004
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2001 perlu diadakan perubahan berdasarkan dengan Kewenangan Kemampuan
Daerah, Kebutuhan Daerah dan Keuangan Daerah ;
- b. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jeneponto perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang baru ;
1
Mengingat
2
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jeneponto.
II
- 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Tingkat di Sulawesi ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890 );
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839) ;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851) ;
3
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952 );
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negera RI Nomor 4262 ) ;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang Undangan dan Bentuk Rancangan Undang- Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2001 Nomor 1) ;
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- d. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan ;
- e. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- f. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah ;
- g. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto ;
4
5
- h. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto ;
- i. Sekretaris Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah ;
- j. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah ;
- k. Kepala Lembaga Teknis adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jeneponto ;
- l. Kepala Bagian Tata Usaha adalah Kepala Bagian Tata Usaha pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan ;
- m. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Lembaga Teknis Daerah ;
- n. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan ;
- o. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan ;
- p. Unit Pelaksana Tehnis selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Operasional Lembaga Tehnis Daerah ;
- q. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor ;
- r. Eselon adalah Tingkat Jabatan Struktural.
6
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1). Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
2. Badan Pengawasan Daerah ;
3. Badan Kepegawaian Daerah ;
4. Kantor Tata Ruang dan Pengawasan Pembangunan ;
5. Kantor Sosial ;
6. Kantor Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran ;
7. Kantor Pariwisata, Seni dan Kebudayaan Daerah ;
8. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian ;
9. Kantor Rumah Sakit Umum Daerah .
- (2). Lembaga Teknis Daerah adalah Unsur Pelaksana Tugas Tertentu Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto ;
- (3). Lembaga Teknis Daerah di Pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1). Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah ;
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) Lembaga Teknis Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan Kebijakan Teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- b. Menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
BAB III - UNIT PELAKSANA TEHNIS
Pasal 4

- (1). Pada Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Tehnis tertentu untuk melaksanakan sebahagian tugas Lembaga Teknis Daerah tersebut yang wilayah kerjanya dapat meliputi lebih dari satu Kecamatan ;
- (2). Unit Pelaksana Tehnis sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan / Kantor dan secara Operasional dikoordinasikan oleh Camat ;
- (3). Pembentukan Unit Pelaksana Tehnis ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
7
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1). Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
A. Kepala Badan
B. Bagian Tata Usaha
- a. Sub Bagian Umum ;
- b. Sub Bagian Keuangan.
C. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi
- a. Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Sistem Perencanaan
- b. Sub Bidang Evaluasi, Statistik dan Pelaporan
D. Bidang Sosial Ekonomi
- a. Sub Bidang Sosial
- b. Sub Bidang Ekonomi
E. Bidang Fisik dan Prasarana
- a. Sub Bidang Perhubungan, Pariwisata, Kimpras, Seni dan Budaya
- b. Sub Bidang Sumber Daya Alam, Pertambangan dan Energi
F. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di tetapkan dengan Keputusan Bupati.
8
Bagian Kedua
Badan Pengawasan Daerah
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7

. Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah terdiri dari :
A. Kepala Badan
B. Bagian Tata Usaha
- a. Sub Bagian Umum ;
- b. Sub Bagian Keuangan.
C. Bidang Keuangan dan Pembangunan
- a. Sub Bidang Keuangan
- b. Sub Bidang Pembangunan
D. Bidang Pemerintahan dan Aparatur
- a.
Sub Bidang Pemerintahan
- b. Sub Bidang Aparatur
E. Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial
Sub Bidang Ekonomi
Sub Bidang Kesejahteraan Sosial
F. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Struktur Organisasi Badan Pengawasan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 8

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pengawasan Daerah di tetapkan dengan Keputusan Bupati.
9
Badan Kepegawaian Daerah
. Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
A. Kepala Badan
B. Bagian Tata Usaha
- a. Sub Bagian Umum ;
- b. Sub Bagian Keuangan.
C. Bidang Pengembangan Pegawai
- a. Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Analisis Jabatan
Pegawai
- b. Sub Bidang Evaluasi dan Pengkajian Kinerja Pegawai
D. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai
- a. Sub Bidang Pengadaan Pegawai
- b. Sub Bidang Mutasi, Pensiun / Pemberhentian dan Kesejahteraan.
E. Bidang Pendidikan dan Latihan Kepegawaian
- Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Struktural
- b. Sub Bidang Pendidikan, Latihan Fungsional dan Teknis.
F. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 10

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
11
Bagian Keempat
- (1). Susunan Organisasi Kantor Tata Ruang dan Pengawasan Pembangunan Daerah terdiri dari :
- A. Kepala Kantor
- B. Sub. Bagian Tata Usaha
- C. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang
- D. Seksi Perizinan Pembangunan
- E. Seksi Pengawasan Bangunan
- F. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Struktur Organisasi Kantor Tata Ruang dan Pengawasan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 12

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Tata Ruang dan Pengawasan Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kelima
Kantor Sosial
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 13

- (1). Susunan Organisasi Kantor Sosial Daerah terdiri dari :
- A. Kepala Kantor
- B. Sub. Bagian Tata Usaha
- C. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial
- D. Seksi Rehabilitasi Sosial
- E. Seksi Bimbingan Organisasi Bantuan Sosial
- F. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Struktur Organisasi Kantor Sosial Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 14

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Sosial Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
12
Bagian Keenam
Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 15

- (1). Susunan Organisasi Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Daerah terdiri dari :
- A. Kepala Kantor
- B. Sub. Bagian Tata Usaha
- C. Seksi Kebersihan
- D. Seksi Pertamanan dan Pemakaman
- E. Seksi Pemadam Kebakaran
- F. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Struktur Organisasi Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 16

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Ketujuh
Kantor Pariwisata, Seni dan Kebudayaan
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 17

- (1). Susunan Organisasi Kantor Pariwisata, Seni dan Kebudayaan Daerah terdiri dari :
- A. Kepala Kantor
- B. Sub. Bagian Tata Usaha
- C. Seksi Pengembangan Pariwisata dan Pemasaran
- D. Seksi Budaya dan Seni
- E. Seksi Sejarah, Pubakala dan Meseum
- F. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Struktur Organisasi Kantor Pariwisata, Seni dan Kebudayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 18

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Pariwisata, Seni dan Kebudayaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
14
Bagian Kedelapan
Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 19

- (1). Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Daerah terdiri dari :
- A. Kepala Kantor
- B. Sub. Bagian Tata Usaha
- C. Seksi Ketahanan Pangan
- D. Seksi Kelembagaan dan Diklat Pertanian
- E. Seksi Penyuluhan Pertanian
- F. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 20

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kesembilan
Kantor Rumah Sakit Umum
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 21

- (1). Susunan Organisasi Kantor Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
- A. Kepala Kantor
- B. Sub. Bagian Tata Usaha
- C. Seksi Keperawatan
- D. Seksi Pelayanan Penunjang Media dan Non Medis
- E. Seksi Perencanaan dan Pengembangan
- F. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Struktur Organisasi Kantor Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 22

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 24

- (1). Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing - masing maupun dalam hubungan dengan unit kerja lainnya.
- (2). Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Lembaga Teknis Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing -masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3). Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Lembaga Teknis Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk -petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing -masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4). Laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk pada bawahannya
17
BAB VII - ESELORING
Pasal 25

Jenjang Eselon Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan adalah Eselon II.b
- b. Kepala Kantor, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang adalah III. a
- c. Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Tehnis adalah Eselon IV.a
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang dinyatakan tidak berlaku .
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.
Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 19 Pebruari 2004.
BUPATI JENEPONTO
R A D J A M I LO
Diundangkan di : Jeneponto
Pada Tanggal
: 23 Pebruari 2004.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
SYAHRIR WAHAB
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2004 NOMOR 123
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BANJARBARU
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 53 TAHUN 2013
TENTANG
URAIAN TUGAS INSPEKTUR, SEKRETARIS, INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH, DAN KEPALA SUB BAGIAN PADA INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Inspektorat Kota Banjarbaru sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal, dipandang perlu adanya uraian tugas Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah, dan Kepala Sub Bagian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah, dan Kepala Sub Bagian pada Inspektorat Kota Banjarbaru;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antares Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita. Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota. Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6);
13. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 44);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG URAIAN TUGAS INSPEKTUR, SEKRETARIS, INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH, DAN KEPALA SUB BAGIAN PADA INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjarbaru.
6. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Kota Banjarbaru.
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Inspektorat Kota Banjarbaru.
8. Inspektur Pembantu Wilayah adalah Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kota Banjarbaru.
9. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Inspektorat Kota Banjarbaru.
BAB II
Pasal 2

Inspektur mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menetapkan visi, misi, rencana strategis, dan rencana kerja pada Inspektorat berpedoman pada peraturan/ketentuan yang berlaku;
- b. mengatur, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Inspektorat berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan kewenangan dalam melaksanakan tugas agar berjalan sesuai aturan;
- c. menyusun kebijakan dan memfasilitasi pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar berjalan lancar dan tepat sasaran;
- d. mengkoordinasikan program kerja Inspektorat dibidang pengawasan pada wilayah I, wilayah II, wilayah III dan wilayah IV.
- e. merumuskan sasaran pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- f. mengarahkan tugas kepada Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, dan Inspektur Pembantu Wilayah IV sesuai ketentuan yang berlaku agar tugas dan tanggungjawab berjalan dengan balk;
- g. membina, mengawasi dan mengevaluasi terhadap tenaga fungsional Auditor dan tenaga fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat sesuai ketentuan yang belaku agar meningkatnya kualitas kerja;
- h. membina, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas administrasi ketatalaksanaan yang meliputi urusan perencanaan dan keuangan, evaluasi dan pelaporan, administrasi dan umum sesuai ketentuan yang belaku untuk meningkatkan kualitas kerja;
- i. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai.
- j. memberikan saran pertimbangan kepada atasan tentang langkah langkah yang perlu diambil dalam rangka perumusan kebijakan/pengambilan keputu san;
- k. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai data dan informasi yang dihasilkan sebagai pertanggung jawaban tugas yang diberikan;
1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Kedua Sekretaris
BAB II
Pasal 3

Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun program kerja tahunan kesekretariatan Inspektorat berdasarkan hasil kerja tahun lalu untuk dijadikan pedoman kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada sub bagian sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. mengkoordinasikan program dan kegiatan dengan sub bagian dan Inspektur Pembantu Wilayah lingkup Inspektorat agar program kegiatan terlaksana dengan balk;
- d. melaksanakan pengawasan kegiatan sub bagian perencanaan, sub bagian evaluasi dan pelaporan, sub bagian administrasi dan umum lingkup kesekretariatan Inspektorat sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. membina pelaksanaan kerja sub bagian perencanaan, sub bagian evaluasi dan pelaporan, dan sub bagian administrasi dan umum lingkup kesekretariatan Inspektorat untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. mengevaluasi hasil kerja sub bagian melalui data dan informasi agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- g. menilai hasil kerja bawahan sesuai pekerjaan yang dicapai untuk dijadikan penilaian prestasi kerja;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk bahan kebijakan pimpinan agar dapat diproses lebih lanjut;
- i. menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas baik tertulis maupun lisan;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 1
Kepala Sub Bagian Perencanaan
BAB II
Pasal 4

Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun rencana kegiatan perencanaan dan keuangan dengan berpedoman pada peraturan/ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keuangan dengan berpedoman pada rencana kerja agar kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- d. melaksanakan kegiatan perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan program dan kegiatan, penganggaran serta administrasi keuangan meliputi pembayaran, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan verifikasi dan validasi dokumen keuangan berpedoman pada peraturan/ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi;
- f. menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keuangan melalui data dan informasi agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- g. membuat telahaan, rancangan konsep surat, rekomendasi, dan bahan naskah lainnya yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan dan keuangan agar kegiatan berjalan dengan baik.
- h. menilai hasil kerja bawahan sesuai pekerjaan yang dicapai untuk dijadikan penilaian prestasi kerja;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk bahan kebijakan pimpinan agar dapat diproses lebih lanjut;
menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas baik tertulis maupun lisan;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan
Paragraf 2 Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
BAB II
Pasal 5

Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun program kerja sub bagian evaluasi dan pelaporan sesuai dengan program kerja Inspektorat dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
- b. melakukan koordinasi dan membagi tugas kepada pelaksana sub bagian evaluasi dan pelaporan untuk urusan pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data dan pelaporan serta evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Inspektorat sesuai bidang tugas agar pekerjaan berjalan secara lancar dan efektif;
- c. mengatur, mengawasi dan membimbing dalam pelaksanaan mengadministrasi laporan hasil pengawasan dan pengaduan, mengelola administrasi hasil pemeriksaan, mengevaluasi basil pemeriksaan serta membuat laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan aturan agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan baik;
- d. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan terhadap tugas mengevaluasi hasil pemeriksaan, mengadministrasi laporan hasil pengawasan dan pengaduan, mengelola administrasi hasil pemeriksaan, pembuatan laporan hasil pemeriksaan berpedoman pada prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan agar tugas selesai dengan baik dan tepat waktu;
- e. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- f. menyusun, mengoreksi rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan tugas sub bagian evaluasi dan pelaporan;
- g. memberikan saran / telaahan kepada atasan sesuai tugas sub bagian evaluasi dan pelaporan;
- h. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 3
Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
BAB II
Pasal 6

Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun rencana kegiatan administrasi umum dan kepegawaian dengan berdasarkan hasil kerja tahun lalu untuk dijadikan pedoman kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian dengan berpedoman pada rencana kerja agar kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- d. melaksanakan kegiatan administrasi umum meliputi surat-menyurat, perjalanan dinas, hubungan masyarakat, kearsipan, pengadaan barang/jasa, pendistribusian, pemeliharaan, rumah tangga, peralatan dan perlengkapan kantor, serta administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, ijin/tugas belajar, pensiun, perkawinan, perceraian, kartu pegawai, usul mutasi/promosi, absensi, dan data kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian melalui data dan informasi agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- f. membuat telahaan, rancangan konsep surat, rekomendasi, dan bahan naskah lainnya yang berkaitan dengan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian agar kegiatan berjalan dengan balk;
- g. menilai hasil kerja bawahan sesuai pekerjaan yang dicapai untuk dijadikan penilaian prestasi kerja;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk bahan kebijakan pimpinan agar dapat diproses lebih lanjut;
- i. menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas baik tertulis maupun lisan;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Ketiga Inspektur Pembantu Wilayah I
BAB II
Pasal 7

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempelajari pedoman dan petunjuk kerja yang diberikan atasan baik secara lisan dan tertulis sebagai dasar pelaksanaan tugas agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- b. memimpin, merencanakan, menyusun, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi kebijakan teknis serta kegiatan pemerintahan wilayah I Inspektorat;
- c. membina SKPD / pegawai yang melakukan pelanggaraan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan secara lisan dan tertulis untuk dapat diperbaiki dan menghindari kesalahan yang berulang dimasa yang mendatang;
- d. membina, memonitoring dan mengevaluasi penyusunan rencana pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian laporan hasil pemeriksaan serta rekomendasi dari bahan naskah yang berkaitan dengan tugas reviu Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) wilayah I Inspektorat;
- e. memberikan saran pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka perumusan kebijakan/pengambilan keputusan;
- f. melaporkan secara berkala (bulanan, triwulan, tahunan) kegiatan bidang tugas sesuai peraturan yang berlaku;
- g. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Keempat Inspektur Pembantu Wilayah II
BAB II
Pasal 8

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempelajari pedoman dan petunjuk kerja yang diberikan atasan baik secara lisan dan tertulis sebagai dasar pelaksanaan tugas agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- b. memimpin, merencanakan, menyusun, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi kebijakan teknis serta kegiatan pemerintahan wilayah II Inspektorat;
- c. membina SKPD / pegawai yang melakukan pelanggaraan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan secara lisan dan tertulis untuk dapat diperbaiki dan menghindari kesalahan yang berulang dimasa yang mendatang;
- d. membina, memonitoring dan mengevaluasi penyusunan rencana pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian laporan hasil pemeriksaan serta rekomendasi dari bahan naskah yang berkaitan dengan tugas reviu Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) wilayah II Inspektorat;
- e. memberikan saran pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka perumusan kebijakan/pengambilan keputusan;
- f. melaporkan secara berkala (bulanan, triwulan, tahunan) kegiatan bidang tugas sesuai peraturan yang berlaku;
- g. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Kelima
Inspektur Pembantu Wilayah III
BAB II
Pasal 9

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempelajari pedoman dan petunjuk kerja yang diberikan atasan baik secara lisan dan tertulis sebagai dasar pelaksanaan tugas agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- b. memimpin, merencanakan, menyusun, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi kebijakan teknis serta kegiatan pemerintahan wilayah III Inspektorat;
- c. membina SKPD / pegawai yang melakukan pelanggaraan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan secara lisan dan tertulis untuk dapat diperbaiki dan menghindari kesalahan yang berulang dimasa yang mendatang;
- d. membina, memonitoring dan mengevaluasi penyusunan rencana pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian laporan hasil pemeriksaan serta rekomendasi dari bahan naskah yang berkaitan dengan tugas reviu Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) wilayah III Inspektorat;
- e. memberikan saran pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka perumusan kebijakan/pengambilan keputusan;
- f. melaporkan secara berkala (bulanan, triwulan, tahunan) kegiatan bidang tugas sesuai peraturan yang berlaku;
- g. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Keenam Inspektur Pembantu Wilayah IV
BAB II
Pasal 10

Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempelajari pedoman dan petunjuk kerja yang diberikan atasan baik secara lisan dan tertulis sebagai dasar pelaksanaan tugas agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- b. memimpin, merencanakan, menyusun, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi kebijakan teknis serta kegiatan pemerintahan wilayah IV Inspektorat;
- c. membina SKPD / pegawai yang melakukan pelanggaraan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan secara lisan dan tertulis untuk dapat diperbaiki dan menghindari kesalahan yang berulang dimasa yang mendatang;
- d. membina, memonitoring dan mengevaluasi penyusunan rencana pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian laporan hasil pemeriksaan serta rekomendasi dari bahan naskah yang berkaitan dengan tugas reviu Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) wilayah IV Inspektorat;
- e. memberikan saran pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka perumusan kebijakan/pengambilan keputusan;
- f. melaporkan secara berkala (bulanan, triwulan, tahunan) kegiatan bidang tugas sesuai peraturan yang berlaku;
- g. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
BAB III - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11

Setiap pejabat struktural yang meninggalkan tugas wajib menunjuk pejabat pelaksana tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.
Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 2013
WALIKOTA BANJARBARU,
H.M. RUZAIDIN N OR
BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR
WALIKOTA BANJARBARU
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, DAN KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA BANJARBARU
WALIKOTA BANJARBARU,
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
5. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
9. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
10. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
BAB II
Pasal 2

Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menetapkan visi, misi, rencana strategis, dan rencana kerja pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berpedoman pada peraturan/ketentuan yang berlaku;
- b. merumuskan kebijaksanaan teknis yang berhubungan dengan pengelolaan bidang ketersediaan dan distribusi pangan, bidang penganekaragaman, mutu dan keamanan pangan, bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dengan berpedoman pada program tahun yang lalu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. mengendalikan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan dan bidang sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan program lingkup bidang ketersediaan dan distribusi pangan, bidang penganekaragaman, mutu dan keamanan pangan, bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan agar berjalan lancar dan optimal;
- e. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program lingkup bidang ketersediaan dan distribusi pangan, bidang penganekaragaman, mutu dan keamanan pangan, bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- f. membina dan mengembangican program lingkup bidang ketersediaan dan distribusi pangan, bidang penganekaragaman, mutu dan keamanan pangan, bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai dengan aturan yang berlaku agar mendapatkan hasil yang maksimal;
- g. mengendalikan program lingkup bidang ketersediaan dan distribusi pangan, bidang penganekaragaman, mutu, dan keamanan pangan, bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan berpedoman pada juknis dan juklak agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. meningkatkan pengembangan aparatur di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, bidang penganekaragaman, mutu dan keamanan pangan, bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan berdasarkan tugas dan tanggung jawab agar program dapat berjalan dengan optimal; menilai hasil kerja bawahan sesuai pekerjaan yang dicapai untuk dijadikan penilaian prestasi kerja; memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkahlangkah yang perlu diambil agar sesuai dengan rencana strategis, dan rencana kerja;
- k. menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas baik tertulis maupun lisan;
10. L melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
Bagian Kedua Sekretaris
BAB II
Pasal 3

Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun program kerja tahunan kesekretariatan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berdasarkan hasil kerja tahun lalu untuk dijadikan pedoman kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada sub bagian sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. mengkoordinasikan program dan kegiatan dengan bidang-bidang lingkup Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan agar program kegiatan terlaksana dengan baik;
- d. melaksanakan pengawasan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian perencanaan dan keuangan lingkup kesekretariatan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. membina pelaksanaan kerja sub bagian umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan lingkup kesekretariatan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. mengevaluasi hasil kerja sub bagian melalui data dan informasi agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- g. menilai hasil kerja bawahan sesuai pekerjaan yang dicapai untuk dijadikan penilaian prestasi kerja;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk bahan kebijakan pimpinan agar dapat diproses lebih lanjut;
- i. menyarnpaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas balk tertulis maupun lisan;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 1
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BAB II
Pasal 4

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun rencana kegiatan administrasi umum dan kepegawaian dengan berdasarkan hasil kerja tahun lalu untuk dijadikan pedoman kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian dengan berpedoman pada rencana kerja agar kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- d. melaksanakan kegiatan administrasi umum meliputi surat-menyurat, perjalanan dinas, hubungan masyarakat, kearsipan, pengadaan barang/jasa, pendistribusian, pemeliharaan, rumah tangga, peralatan dan perlengkapan kantor, serta administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, ijin/tugas belajar, pensiun, perkawinan, perceraian, kartu pegawai, usul mutasi/promosi, absensi, dan data kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian melalui data dan informasi agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- f. membuat telahaan, rancangan konsep surat, rekomendasi, dan bahan naskah lainnya yang berkaitan dengan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian agar kegiatan berjalan dengan baik;
- g. menilai hasil kerja bawahan sesuai pekerjaan yang dicapai untuk dijadikan penilaian prestasi kerja;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk bahan kebijakan pimpinan agar dapat diproses lebih lanjut;
- i. menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas baik tertulis maupun lisan;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
BAB II
Pasal 5

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun rencana kegiatan perencanaan dan keuangan dengan berpedoman pada peraturan/ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keuangan dengan berpedoman pada rencana kerja agar kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- d. melaksanakan kegiatan perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan program dan kegiatan, penganggaran serta administrasi keuangan meliputi pembayaran, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan verifikasi dan validasi dokumen keuangan berpedoman pada peraturan/ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi;
- f. menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keuangan melalui data dan informasi agar kegiatan berjalan dengan lancar·
- g. membuat telahaan, rancangan konsep surat, rekomendasi, dan bahan naskah lainnya yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan dan keuangan agar kegiatan berjalan dengan baik.
- h. menilai hasil kerja bawahan sesuai pekerjaan yang dicapai untuk dijadikan penilaian prestasi kerja;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk bahan kebijakan pimpinan agar dapat diproses lebih lanjut;
- j. menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas baik tertulis maupun lisan;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Ketiga
Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
BAB II
Pasal 6

Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun program kerja tahunan bidang ketersediaan dan distribusi pangan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berdasarkan hasil kerja tahun lalu untuk dijadikan pedoman kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada sub bidang sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. memberikan petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dalam melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan peraturan/ ketentuan yang berlaku;
- d. menyelenggarkan kegiatan bidang ketersediaan dan distribusi pangan berdasarkan ketentuan/peraturan berlaku sehingga pekerjaan berjalan dengan lancar;
- e. mengkoordinasikan program dan kegiatan bidang ketersediaan dan distribusi pangan dan lembaga lainnya agar kegiatan terlaksana dengan baik;
- f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan ketersediaan dan distribusi pangan untuk pengembangan program Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- g. menyiapkan bahan rumusan kebijakan Walikota di bidang ketersediaan dan distribusi pangan berdasarkan data dan hasil analisa sebagai bahan penyusunan kebijakan Walikota;
- h. mernfasilitasi ketersediaan dan distribusi pangan agar terpenuhi kebutuhan pangan di Kota Banjarbaru sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk bahan kebijakan pimpinan agar dapat diproses lebih lanjut;
- j. menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas baik tertulis maupun lisan;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 1 Kepala Sub Bidang Ketersediaan Pangan
BAB II
Pasal 7

Kepala Sub Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun rencana sub bidang ketersediaan pangan dengan berdasarkan hasil kerja tahun lalu untuk dijadikan pedoman kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. rnelaksanakan koordinasi kegiatan ketersediaan pangan dengan instansi terkait sehingga kegiatan berjalan dengan lancar;
- d. menyelenggarakan kegiatan ketersediaan pangan berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku sehingga pekerjaan berjalan dengan lancar;
- e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan ketersediaan pangan untuk pengembangan program Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- f. memfasilitasi ketersediaan pangan agar terpenuhi kebutuhan pangan di Kota Banjarbaru sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- g. membuat telahaan, rancangan konsep surat dan bahan naskah lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bidang ketersediaan pangan agar kegiatan berjalan dengan baik;
- h. menilai hasil kerja bawahan sesuai pekerjaan yang dicapai untuk dijadikan penilaian prestasi kerja;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk bahan kebijakan pimpinan agar dapat diproses lebih lanjut;
- j. menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas baik tertulis maupun lisan.
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan
Paragraf 2 Kepala Sub Bidang Distribusi Pangan
BAB II
Pasal 8

Kepala Sub Bidang Distribusi Pangan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun rencana sub bidang distribusi pangan dengan berdasarkan hasil kerja tahun lalu untuk dijadikan pedoman kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. melaksanakan koordinasi kegiatan distribusi pangan dengan instansi terkait sehingga kegiatan berjalan dengan lancar;
- d. menyelenggarkan kegiatan distribusi pangan berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku sehingga pekerjaan berjalan dengan lancar;
- e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan distribusi pangan untuk pengembangan program Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Perikanan dan Kehutanan;
- f. menyiapkan bahan rumusan kebijakan Walikota di bidang distribusi pangan berdasarkan data dan hasil analisa sebagai bahan penyusunan kebijakan Walikota;
- g. memfasilitasi distribusi pangan agar terpenuhi kebutuhan pangan di Kota Banjarbaru sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- h. membuat telahaan, rancangan konsep surat dan bahan naskah lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bidang distribusi pangan agar kegiatan berjalan dengan baik;
- i. menilai hasil kerja bawahan sesuai pekerjaan yang dicapai untuk dijadikan penilaian prestasi kerja;
10. j memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk bahan kebijakan pimpinan agar dapat diproses lebih lanjut;
11. k menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas baik tertulis maupun lisan.
1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan
Bagian Keempat
Kepala Bidang Penganekaragaman, Mutu dan Keamanan Pangan
BAB II
Pasal 9

Kepala Bidang Penganekaragaman, Mutu dan Keamanan Pangan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun program kerja tahunan bidang penganekaragaman, mutu dan keamanan pangan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berdasarkan hasil kerja tahun lalu untuk dijadikan pedoman kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada sub bidang sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. memberikan petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dalam melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku;
- d. menyelenggarkan kegiatan bidang penganekaragaman, mutu dan keamanan pangan berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku sehingga pekerjaan berjalan dengan lancar;
- e. mengkoordinasikan program dan kegiatan bidang penganekaragaman, mutu dan keamanan pangan dan lembaga lainnya agar kegiatan terlaksana dengan baik;
- f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penganekaragaman, mutu dan keamanan pangan untuk pengembangan program Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- g. menyiapkan bahan rumusan kebijakan Walikota di bidang penganekaragaman, mutu dan keamanan pangan berdasarkan data dan hasil analisa sebagai bahan penyusunan kebijakan Walikota;
- h. memfasilitasi penganekaragaman, mutu dan keamanan pangan agar terpenuhi kebutuhan pangan di Kota Banjarbaru sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk bahan kebijakan pimpinan agar dapat diproses lebih lanjut;
- j. menyampaikan laporan basil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas baik tertulis maupun lisan;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 1
Kepala Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
BAB II
Pasal 10

Kepala Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun rencana sub bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan dengan berdasarkan hasil kerja tahun lalu untuk dijadikan pedoman kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. melaksanakan koordinasi kegiatan bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan dengan instansi terkait sehingga kegiatan berjalan dengan lancar;
- d. menyelenggarakan kegiatan bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku sehingga pekerjaan berjalan dengan lancar;
- e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan untuk pengembangan program Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- f. memfasilitasi bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan agar terpenuhi kebutuhan pangan di Kota Banjarbaru sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- g. membuat telahaan, rancangan konsep surat dan bahan naskah lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan agar kegiatan berjalan dengan baik;
- h. menilai hasil kerja bawahan sesuai pekerjaan yang dicapai untuk dijadikan penilaian prestasi kerja;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk bahan kebijakan pimpinan agar dapat diproses lebih lanjut;
- j. menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas baik tertulis maupun lisan;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 2
Kepala Sub Bidang Mutu dan Keamanan Pangan
BAB II
Pasal 11

Kepala Sub Bidang Mutu dan Keamanan Pangan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun rencana sub bidang mutu dan keamanan pangan dengan berdasarkan hasil kerja tahun lalu untuk dijadikan pedoman kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. melaksanakan koordinasi kegiatan mutu dan keamanan pangan dengan instansi terkait sehingga kegiatan berjalan dengan lancar;
- d. menyelenggarakan kegiatan mutu dan keamanan pangan berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku sehingga pekerjaan berjalan dengan lancar;
- e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan mutu dan keamanan pangan untuk pengembangan program Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- f. menyiapkan bahan rumusan kebijakan Walikota di bidang mutu dan keamanan pangan berdasarkan data dan hasil analisa sebagai bahan penyusunan kebijakan Walikota;
- g. memfasilitasi mutu dan keamanan pangan agar terpenuhi kebutuhan pangan di Kota Banjarbaru sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- h. membuat telahaan, rancangan konsep surat dan bahan naskah lainnya yang berkaitan dengan kegiatan mutu dan keamanan Pangan agar kegiatan berjalan dengan balk;
- i. menilai hasil kerja bawahan sesuai pekerjaan yang dicapai untuk dijadikan penilaian prestasi kerja;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk bahan kebijakan pimpinan agar dapat diproses lebih lanjut;
- k. menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas baik tertulis maupun lisan;
1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Kelima Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
BAB II
Pasal 12

Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun program kerja tahunan bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan berdasarkan hasil kerja tahun lalu untuk dijadikan pedoman kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada sub bidang sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. memberikan petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dalam melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku;
- d. menyelenggarakan kegiatan bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku sehingga pekerjaan berjalan dengan lancar;
- e. mengkoordinasikan program dan kegiatan bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dan lembaga lainnya agar kegiatan terlaksana dengan baik;
- f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan untuk pengembangan program Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- g. menyiapkan bahan rumusan kebijakan Walikota di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan berdasarkan data dan hasil analisa sebagai bahan penyusunan kebijakan Walikota;
- h. memfasilitasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan agar kegiatan berjalan dengan lancar sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk bahan kebijakan pimpinan agar dapat diproses lebih lanjut;
- j. menyampaikan laporan basil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas baik tertulis maupun lisan.
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 1
Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Media Penyuluhan
BAB II
Pasal 13

Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Media Penyuluhan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun rencana sub bidang pemanfaatan media penyuluhan dengan berdasarkan hasil kerja tahun lalu untuk dijadikan pedoman kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. melaksanakan koordinasi kegiatan bidang pemanfaatan media penyuluhan dengan instansi terkait sehingga kegiatan berjalan dengan lancar;
- d. menyelenggarakan kegiatan bidang pemanfaatan media penyuluhan berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku sehingga pekerjaan berjalan dengan lancar;
- e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan media penyuluhan untuk pengembangan program Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- f. memfasilitasi pemanfaatan media penyuluhan agar kegiatan berjalan dengan lancar sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- g. membuat telahaan, rancangan konsep surat dan bahan naskah lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bidang pemanfaatan media penyuluhan agar kegiatan berjalan dengan baik;
- h. menilai hasil kerja bawahan sesuai pekerjaan yang dicapai untuk dijadikan penilaian prestasi kerja;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk bahan kebijakan pimpinan agar dapat diproses lebih lanjut;
- j. menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas baik tertulis maupun lisan;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 2
Kepala Sub Bidang Pemberdayaan SDM Penyuluh dan Kelompok Tani
BAB II
Pasal 14

Kepala Sub Bidang Pemberdayaan SDM Penyuluh dan Kelompok Tani mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun rencana sub bidang pemberdayaan SDM penyuluh dan kelompok tani dengan berdasarkan hasil kerja tahun lalu untuk dijadikan pedoman kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. melaksanakan koordinasi kegiatan bidang pemberdayaan SDM penyuluh dan kelompok tani dengan instansi terkait sehingga kegiatan berjalan dengan lancar;
- d. menyelenggarkan kegiatan bidang pemberdayaan SDM penyuluh dan kelompok tani berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku sehingga pekerjaan berjalan dengan lancar;
- e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan SDM penyuluh dan kelompok tani untuk pengembangan program Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- f. menyiapkan bahan rumusan kebijakan Walikota di bidang pemberdayaan SDM penyuluh dan kelompok tani berdasarkan data dan hasil analisa sebagai bahan penyusunan kebijakan Walikota;
- g. memfasilitasi bidang pemberdayaan SDM penyuluh dan kelompok tani agar kegiatan berjalan dengan lancar sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- h. membuat telahaan, rancangan konsep surat dan bahan naskah lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bidang pemberdayaan SDM penyuluh dan kelompok tani agar kegiatan berjalan dengan baik;
- i. menilai basil kerja bawahan sesuai pekerjaan yang dicapai untuk dijadikan penilaian prestasi kerja;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk bahan kebijakan pimpinan agar dapat diproses lebih lanjut;
- k. menyampaikan laporan basil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas baik tertulis maupun lisan;
1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
BAB III - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

Setiap pejabat struktural yang meninggalkan tugas wajib menunjuk pejabat pelaksana tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.
Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal
2013
WALIKOTA BANJARBARU,
4H.M. RUZAIDIN N OR
Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal
2013
SEKRET S DAE
H. SYIAHRIANI
BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR