PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 13 Tahun 2015
Tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Berlaku: 13 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 13 TAHUN 2015TAHUN 2014
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAROS,
- a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 242 ayat 1, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 oleh Pemerintah Daerah dijadikan Pedoman agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2016.
4. : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
SALINAN
- Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 13.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 15.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 16.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 17.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 19.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 20.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 21.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 22.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 23.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 24.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 25.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- 29.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 1);
- 30.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
dan BUPATI MAROS MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2016.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah Kabupaten Maros.
3. Bupati adalah BupatiMaros.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat kerja pada Pemerintah Kabupaten Maros selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Rencana Kerja dan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPASKPD adalah dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
11. Pendapatan Asli Daerah yang disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
12. Dana perimbangan adalah merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Dana Alokasi Umum yang disingkat DAU adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan.
14. Dana Alokasi Khusus yang disingkat DAK, adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional.
15. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Selisih Lebih Penggunaan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah SiLPA (dengan huruf i kecil) adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
BAB II
Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2016 terdiri atas Anggaran Pendapatan Daerah, Anggaran Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros.
BAB II
Pasal 3

Besaran APBD Kabupaten MarosTahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berjumlah Rp. 1.359.777.301.519,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pendapatan Daerah
Rp. 1.362.077.401.519,00
- b. Belanja Daerah
Rp 1.359.777.301.519,00
Surplus/(Defisit)
Rp. 2.300.100.000,00
- c. Pembiayaan Daerah terdiri atas;
| 1. Penerimaan Pembiayaan | Rp. | 19.200.000.000,00 |
|--------------------------------|-------|---------------------|
| 2. Pengeluaran Pembiayan | Rp. | 21.500.100.000,00 |
| Jumlah Pembiayaan Netto | Rp. | (2.300.100.000,00) |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | | |
| Tahun Berkenaan (SILPA) | Rp. | 0,00 |
BAB II
Pasal 4

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari :
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
- a. Pendapatan Asli Daerah
Rp. 180.007.000.000,00
- b. Dana Perimbangan
Rp. 914.891.847.000,00
- c.
- Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Rp. 267.178.554.519,00
- a. Pajak Daerah
Rp. 71.301.000.000,00
- b. Retribusi Daerah
Rp. 61.206.000.000,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan,
Rp. 9.000.000.000,00
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
Rp. 38.500.000.000,00
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
Rp.
25.586.971.000,00
- b. Dana Alokasi Umum
Rp. 704.125.166.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus
Rp. 185.179.710.000,00
Rp. 0,00
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya,
Rp. 66.290.172.719,00
Rp. 183.702.449.000,00
Rp. 17.185.932.800,00
BAB II
Pasal 5

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
Rp.
720.208.790.320,00
- b. Belanja Langsung
Rp.
639.568.511.199,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :
- e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah-
- a. Belanja Pegawai
Rp.
583.572.123.320,00
- b. Belanja Bunga
Rp. 0,00
- c. Belanja Hibah
Rp.
7.600.000.000,00
- d.
- Belanja Bantuan Sosial
Rp.
500.000.000,00
Desa/Kelurahan dan Partai Politik
Rp. 126.636.667.000,00
- f. Belanja Tidak Terduga
Rp.
1.900.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis Belanja :
- a. Belanja Pegawai
Rp. 20.287.606.000,00
- b. Belanja Barang dan Jasa
Rp. 256.892.961.001,00
- c. Belanja Modal
Rp. 362.387.944.198,00
BAB II
Pasal 6

- (1) Penerimaan sebagaimana dimaksud Pada pasal 3 huruf c angka 1 terdiri dari jenis Penerimaan :
2. a.
3. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya Rp. 19.200.000.000,00
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah
Rp. 0,00
- c. Penerimaan Piutang Daerah
Rp. -
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud Pada pasal 3 huruf c angka 2 terdiri dari jenis Pembiayaan :
- a. Penyertaan Modal (investasi) pemerintahDaerah
Rp.
4.300.100.000,00
- b.
- Pembayaran Utang jangka panjang lainnya
Rp.
17.200.000.000,00
BAB II
Pasal 7

Uraian lebih lanjut APBDTahun Anggaran 2016sebagaimana dimaksud dalam BAB II, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
- 2.
- Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi SKPD.
- 3.
- Lampiran III
Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- 4.
- Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam
Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
BAB II
Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.
Ditetapkan di Maros Pada tanggal Pj. BUPATI MAROS,
ANDI HERRY ISKANDAR
Diundangkan di Maros Pada tanggal SEKRETARIS DAERAH,
BAHARUDDIN
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; PERUNDANG-UNDANGAN
AGUSTAM,S.IP,M.Si
Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
Nip
: 19730820 199202 1 001
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2015 NOMOR : 13
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN: 12 TAHUN 2015