Unknown BUPATI Nomor LB Tahun 2013
Tentang No Description
Berlaku: 27 Tahun 1959
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI SINTANG
w
PERATURA5 BUPATI SINTANG
NOr.toa lB TAHUN 2013 TENT.ANG
susUNAN ORGANJSA.s1 D sTRJAfi· PERDAGAN'GAN xo Alf TATA kERJA DINAS PERINDU · .i ' PERASI DAN USAHA KECIL MENENG'"-"· kABUPATEN SINTANG
DENGAlf RAHM.AT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI SINTANG
- a. ' . . an evaluas1 bahwa berdasarkan hasil momtonng d 5ecara kelembagaan Pemerintah Kabupaten Sintani Sintang komprehensif, maka terhadap Peraturan Bupa ·sasi dan Nomor 3 � Ta � un 2008 tentang Susunan OrganiKoperasi Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, perlU d � n Usaha Kecil Menengah Kabupaten Smtangdengan dilakukan penataan dan penyempurnaan membentuk Peraturan Bupati pengganti;
.
- b. . bagairnana bahwa berdasarkan pertimbangan se turan dimaksud pada huruf a, perlu menetap � an. Pera Tata Bupati Sintang ten tang Susunan Orgamsasi dan. d Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi an Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang;
1. Undang-Undang Nornor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahu � 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 1? 1 Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang � okok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1959 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Re blik Indonesia Nomor 3890); pu 1
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tenta M . N R bl . ng etrolog1 Legal (Lembaran egara epu ik Indonesia 1 1 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negaraa1. � :1 19 � 1 Indonesia Nomor 3201); pubhk
·i
'i
,,
,.
.
uiJlS
- . . 1984 dOfleS � n&lt;:lang-Undang Nomor 5 TahUP l.lblil&lt; lfl r,1egaflil T enndustrian (Lembaran Negara ReP rnba.J"lilfl R � un . 1984 Nomor 22, Tambahan Le . PUbhk Indonesia Nomor 3274); t.efl � g 4.
tefl ilil
- 2012 oriesla Undang-Undang Nomor 17 Tahl.lO blil&lt; 1od eglilra. Perkoperasian (Lembaran Negara Repl.l rnbara.fl r,I Tahun 2012 Nomor 212 Tambahan Le Re bhk ' PU 1 Indonesia Nomor 5355); ta.rig teri .,, 5.
- 1999 oari Undang-Undang Nomor 28 Tah � n oan aebas ara Penyelenggaraan Negara Yang Bers1h baI"aJl Neg n Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lem 75 Tarnbaha Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor '3sS l); Le b · m aran Negara Republik Indonesia Nornor 7.
- 9 199 ubh ... Undang-undang Nomor 8 Tahun � .-a ReP � ..-ari P 1· d � .-. Nego...-,b= er m ungan Konsumen (Lembar... ab n t,e.-· Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tarnb a Negara Republik Indonesia Nomor 38 6 l); teritari � 6.
- 03 tentang 20 · Undang-Undang Nomor 17 Tahun blik Indonesia Keuangan Negara (Lernbaran Negara Repu baran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lem Republik Indonesia Nom � r 4286); 8.
9. 2004 tenta � g Undang-Undang Nornor 1 Tahun Repubhk Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Letnbaran Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. 20 04 tentang Undang-Undang Nomor 15 Tahun J wab Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung d a · a Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik In onesi Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Un � ang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat d Pemerin\_tahan Daerah (Lembaran Negara Repubt: Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Le b Negara Republik Indonesia Nomor 4438); rn aran
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20l l Pembentukan Peraturan Perunct ten tang (Lembaran Negara Republik Indonesia a � g-Undangan Nomor 82, Tambahan Lembaran N ahun 2011 Indonesia Nomor 5234); egara Republik
t
t
Menetapkan
'
'
1000
14. tltaf'g Peraturan . . 1986 te tlgatl Kewenan Pemerintah Nomor 17 Tahun pense.r:nb; 3 putl lndustri , � Pengaturan, Pemb � d3f donesie. ro1ornor 1986 N mbaran Negara Republik Jl }'lege.J°fl 3330)· omor 23 , Tambahan Lembare.l'l
.
.
.
.
'
.
.
.
'
15. ' teote.flg
16. · teO tarlg Pera tu 2005 gara p {an Pernerintah Nomor 58 TahUl'l baran r,Je 1:ian enge olaan Keuangan Daerah (l,eIIl O Talllba Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14 4578); Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3. Peraturan p ah ri 2001 arae.fl Pernbinaan emerintah Nomor 58 T u penyelePgg ubli � Perlind dan Pengawasan ara ReP are.fl Indo � ngan Konsumen (Lembaran Ne'hal'l 1,elllb Neg nesia Tahun 2001 Nomor 103, Tarnba ara 4126)· ·
17. tang 2007 ten b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun pernerinta ' Pemb8:gian Urusan Pemerintahan Antara pernerintah �� Pemenntahan Daerah Provinsi, Dan ara Repubh Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Neg 1.,ernbaran Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. 2007 tentang Peraturan Pernerintah Nomor 41 Tahun Negara Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran'fambahan Republik Indonesia Tahun 2007 � omor 8;·4741); Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo
19. 2009 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun . Indonesia Kawasan Industri (Lembaran Negara Repubhk Negara Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4987);
20. . 1 Tahun Peraturan Daerah Kabupaten Smtang Nomor . 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang (Lernbaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 200 8 Nornor 1, Tarnbahan Lernbaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor l);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTR PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENE \AN, KABUPATEN SINTANG. NGA.H
BAB1 1Ce,, E:N'TuAN UMUM
peraturan Bupati ini
Y
Pa88.J 1
- J· pc eJengara Pemerintah Bupati d · unsure penY ti adalah Bupati s· Daerah· an Perangkat Daerah sebagal 3. eut,:taris Daerah adal �� g; '
- �� flib adalah Kabupaten a;g ditnaksud d J. oamerintah Daerah adalahntang; engan:
4. SC Perindustrian p ekretaris o 5. o � as Perindus � erdagangan K aerah \_Kabupaten Sintang; ah adal � OJJ1 89 8 . tan · Perdagan · operas1 dan Usaha Kecil MenengMeneng � » J(9bUPate? in g; &amp;an, Koperasi dan Usaha Kecil
- vnit peJaksana Teknis Dinas . oinas 7. 09.erah Kabupaten Sintang· (UPrD) adalah Unsur Pelaksana Operas1onal . .
- J{epala D1?as adalah KepaJ . i da.Jl 6, vsana Kecil Menengah; a DinasPerindustrian, Perdagangan, }{operas
- . J{eJomPok Jabatan Fungsio'na1 ad . ang diberi 8 rugas, wewenang, tanggung . alah Kelompok Pegawai Negen S1p1l � bat ya.Jlg berwenang untuk melaksan � wab d � hak secara penuh oleh P � Ja a dala.rn rangka mendukung kelancar an kegiatan sesuai .dengan profes1nY
- U saha Mikro adalah usaha udaya sesuai dengan nilai dan pnns1p Pu badan JO. Produktif mTk dari I ata usaha perseorangan Yan rn . I i\_ orang perseorangan . a diatur dalam Undang-undang N;m 0 ; � ;uh1 cnteria usaha mikro sebagrurnan
- ){operasi adalah badan hu an tugas Pe � e\_ri\_ntahan; an ataU 9. badan hukum koperasi, denkum Yan\_g d1dmkan oleh orang perseorang ai rnodal untuk menjalankan usaha gan pem1sahan kekayaan anggotanya sebag bersatna dibidang ekonomi, sosiaj d � � ang memen � hi aspiras\_i � an ke � Utl:1hro erasi;
- usaha Kecil adalah u ah . ahun 2 oos; . ·1akUkan JJ. 8 a ekonom1 produktifyang berdiri sendin, yang di k oJeh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan a.1:a . perusahaan atau cabang perusahaan di iliki di ku sai atau menJad1 . b ik 1 yang irm 1 , 1 a , h bag:ian ar an? � u.ng maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usa a Besar yang merniliki kriteria usaha kecil sebagairnana dirnaksud dalam Undangundang Nomor 20 Tahun 2008· ·
- J2. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang diJakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupa � a!1: anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, di kuasai, atau menJad1 bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008;
13. Jndustri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang yang nilainya tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
15. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metodametoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
14. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-rnengukur secara luas;
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupat1 1n1 dibentuk Susunan O � ganiasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
.
;-.,,
n·
BAB III - . SUsuNAN ORGANISASI
Pasal 5

...
�
·
';'•
"" "''&gt;'
'.·-.-.-
------.irllill:
�
- .
-
�
·
.
... ise
�
,.,.
�
\_.,
'
r
'
t
l"'•
·
�
---\_\_\_:
-':,i;..,
' ·f·.-,...,.
, ,..,;,;;,
. -e--
- ·. \_..
. - s perindustrian, Perda Pasai . . . -. oiJlB p0kok meJaksan .. t, 8an8an, "'5 1003 gas . Bid -an "'&lt;lPcra · cl) . dustnan, l ang Perd llcbagi 111 clan I.J ai � fdenengah. a8anaan ::1 kc"IIVenan Silha Kccil Mcncngah memp':1°Y g JCeC1I · a1dang Pa &amp;an otonomi daerah di B1dan 8ar dan Bidang Koperasi dan Usaha.
Pasa16
- 11 gsi : fu perumusan kebijaJcan t . an llsaha Kecil Menengah mempunyai s. d U ekn1s di I{operas1 an Saha Mikr Bidan . 0·
jJ]IJl11 rangka melaksana1c O i.Jla.s perindustrian, Percta � tugas Pokok O &amp;an, Koperasi :bagairnana dimaksud dalam Pasal 5'.
- nP-nyusunan dan Pelak Keci}, dan M g Penndustrian, Perdagangan, Pasar · b, r . . sanaan enengah; Bidang Penndustrian p rencana tr . di erdagangan 8
- ah· ' ateg1s dan rencana kerja tahunari 1 Meneng · · Pasar K ·1 dari bi aan U""'o . · operasi dan Usaha Mikro, Kec1 , pern m . r, di Bidan .
an
- c. usaha Mikro Kecil dan M g Penndustnan d . enengah· · Perdagangan, Pasar, Koperasi
P
- d pernbmaan, pengawasan · . . d . · Pengendali usaha m ustrr, perdagangan an dan pengembangan penyelenggaraan rnenengah; ' Pasar, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan
- e. asan penera f penyusunan potensi/ profi} Pan standar;
engendalian dan
pengaw
- k . ah . se tor Pen·nd . K st dan Us a Mikro, Kecil dan M Ustrian, Perdagangan, Pasar, opera · enengah·
- pengelolaan administrasi um h. h k um mehputi penyusunan program ketat.alaksanaan, ketatausa aan, euangan ke . ' . 0 . . · pegawai.an, rumah tangga perlengkapan, humas dan ars1p 1nasPe d · · rm ustnan, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- perencanaan dan pelaksana ' g. sarana dan prasarana te an, pengadaan, pendayagunaan dan perawatan nnasuk pemban . . . \_gunan mfrastruktur perdagangan,
1. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal lSPM) di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- k. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- J. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- ). penyusunan penetapan kinerja di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- m. penyusunan analisa jabatan;
- n. pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
- o. pelaksanaan tugas Iain yang diberikan oleh Bupati Smtang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
.
.
.
Bagian Kedua
Kepala Dinas
BAB III - . SUsuNAN ORGANISASI
Pasal 7

. ak d dalam Pasal 3 ayat ll) huruf a, mempunya K . b . ana dim su epala Dinas se aga1m. Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperas tugas membantu Bupab dalarn dan Usaha Kecil Menengah.
,
I
�
[./J'ltl.lk rnenyelengga,- iJJSS
,nern\_punya.;
flu}
�
0 ...,,nim t\j
9 .
pm dan
&amp;s1 :
&amp;.ta
P11."&lt;tl eidang
r :
8
Perdagan
Pen., llcb
r,4enengah;
&amp;an, n·
"Oor&lt;iin
�
llsi,.\_
' d"
100'-..
•&lt;t .. \_
�
,
1:1·
'triillta
- njabaran k &amp;&lt;lh It 1)11. D· tlid 13 cpe d ebijalcan "Pa&lt;111. ·nas p llng 1( 0 � ·dang Perindustrian, per agangan, Pasa Se t3up . "rind rasi dan Usaria Kecil nernbinaan r, l&lt;oh... 8 1.!a.t b·"lti; l.lslr-iar-, P
- penyampaian Pro � ,g p 'dllng Ud &lt;lnL t,. L]saha KeciJ ··e &amp;rain 1 \_ ll � ,. l&lt;es.,,\_\_ \_\_,..,,, Pasal 7, Kepala ··· nen "" . "lln """tllri "'tan
- cl U"""o · r : . � 1 di :"ra11i ·d · erda Vsaha M1kro, l&lt;ecil 81ctar-, diln lJ "lng ll.lg &amp;angan, Koperasi dan peJaksanaan S· � -· clan M g Perin,.!laha t.ii1..\_as da.Jarn .
- { penetapan kine . P &amp; ; · vsaha Mikr l]a di 13·c1 as, diln lJ M1nirna.1 ' 0, l&lt;eci! 1 i\no SaJt (SPM)
- e. ...,,ct enc "I.ls ""&lt;&gt; " B1dan . perdagangan Pa ar Pei ngaJt. lr-iar-, · ""c11 d g Penndustrian, · sar .,. ay · · Pcrd ' an Mcnen ah · "'OPer .anan . ae.angan
- enen JI penyampatan has·J Pengend &amp;ah; 1 anal' alia ·
- asar, Koperasi dan ndaksanaa · · dan 1\1 "' Peri a Milt,. di B'd g. ,,-. n sistern lldusttj o, l&lt;ecu d I ang Perindustrian,
an, Perd
•
an Menengah·
- j.
- · agangan p ' penyampa1an lapor isafaba n 1nterna.1-· asar, Koperasi dan
- Jc. pembinaan kegiatanUPati; asar, Kope;aa· ln11tansi Pemeri.nt � h J' gk actrn · . SI dan U di Bidang in ungan Dinas p . 1n1strasj saha Mikro, Kecil, dan Menengah; enndustn ' kepegawaian k
- J ·. penyampaian La an Pelaits lan ltepad ' · d . Poran &lt;lnaar-, a Bl.lp . Penn ustnan p A.Itu. ll.lgas d ati; · erdag ntabir an fl.l Menengah kepada 8 angi\n, P 1 las l&lt;ine . ngsi kepada Bupati-
- J. pembinaan, birnb· an, Perdagang � euangan dan rumah tangga di Ingan d · Kopera · d 81
- n pelaksanaan t gan, Kap . na kerja tah . . · Ugas Iain eras1 dan u unan d1 lmgkungan Dinas fungsinya; Yang diberikan saha Kecil Menengah; dan oleh Bupati .
- rn. penyusunan ren an Peng an Usaha Kecil cana st awasan t Perindustrian Perd rategis dan erhadap star· ' agan renca ·
sesuai dengan tugas dan
Bagian Ketiga
Sekretariat
. �� 9 Sekretanat sebagaimana d' k ima sud dalam Pasal tugas membantu Kepala Dinas dal . 3 ayat (1) huruf b, mempunyai Aparatur, Keuangan, Arsip, Perlen ka am Bidang Administrasi Ketatausahaan, g pan serta penyusunan rencana kegiatan.
BAB III - . SUsuNAN ORGANISASI
Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- b. penghimpunan, pengoordinasian dan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, K � perasi dan Usaha � ecil Menengah;
3. d 1 k dinasi penyusunan perencanaan perindustrian, . pe aksanaan oor 1 . . ar ko erasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; perdagangan, pas ' P dan dokumen yano
- c. pengelolaan administrasi umurn, kepegawa,an, keuangan, ai:s1p dan barang; kegiatan
5. t berkaitan dengan n keten uan "' e. penghimpunan peratura ' pelaksanaan tugas;
.
-.c-:
'
\\
I'
I'
,.
\
'\
1·
,\
I
,,
(.
\.
\,
I
r
1
I
I
- rencanaan dan Pe pe b nyelen f. ICeuangan, arang dan &amp;garaan k . e1uruh satuan organisa. � ernberikan egiata.n keselcre . s --ha Kecil Menengah· s1 Dinas Pelayanan \_tariatan, kepegawaian d ' vs,,,· , Perinct . teknis administraSI kepa a ..enghirnpunan, PenYUs"Ustr1an, Perdagangan Koperasi dan 1005
- &amp;an, l&lt;opera . asian program kerja dan laporan
- g f"" . d . -.. ,an d , . p1nas � enn ustnan, Perctagan an Pengoordin .
- bi epaJa naskah ct· , peiaJcsanaan 1mbingan tnas; inas serta dokumen lain yang
- penehtiaD dan penelaahan k Ii· -trafl diajukan kepada }( onsep atau Si dan Usaha Kecil Menerigah: = o·
- i. \_,.-han kepada Sub Ba'. Pengawasan ... tu· gtan I( , eva1ua . d V!llurn dan Sub Bagian P euangan d Si an rnernberi petunjuk serta ndistribusian dan erlengkaPan· an Program, Sub Bagian Aparatur dan . pe . . Pengoordin . ,
- Pembenan saran dan pe ti ' Jc. Ii . r rnbang rnaupun isan d1minta atau tidak· an kepada Kepala Dinas baik secara tertulis
- J, J{epala Bidarig di Dinas p . as1an tugas-tu . ah. erindustr· gas dan Kepala Dinas kepada para r,,1eneng , 1 an, Perd ·1 . agangan, Koperasi dan Usaha Keci
- J. peJaksanaan tugas lainnya Yan, d � tugas dan fungsinya. g dtberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
PasaJ 11
sub Bagian Keuangan dan Pro huruf b Angka 1), mempunyaigr: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) )ceuangan, pelaporan keuangan g:e pokok melaksanakan urusan penatausahaan I oran kinerja Dinas Pen· d ' nyusun rencana dan program kerja serta ap n ustrian p d · . ·1 Menengah. · er agangan, Koperasi dan Usaha Keer
BAB III - . SUsuNAN ORGANISASI
Pasal 12

D alam rangka melaksanakan tu k k · gas po o sebaga1mana dimaksud dalam Pasal 11, sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Keuangan dan Program;
- b. pelaksanaan tugas administrasi di bidang Keuangan dan Program Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- c. pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis pembayaran gaji pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- d. pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis operasional belanja pemeliharaan dan belanja modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku; . . .
5. . d buatan administras1 pencairan keuangan berdasarkan f. penyiapan an pem ketentuan yang berlaku;
- e. penyiapan usulan pejabat penataus � aan keuangan pada Dmas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Me � engah;.
7. . . · peraturan perundang-undangan yang berhubungan g. pelaksanaan 1nventansasi dengan tugas keuangan dan pro:r: � alam
8. Dinas Perindustrian, Perdaganganan , a Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) an Rene '
9. rangka penyusunan program kerja h. pelaksanaan dan pengolahan k a iatan dan anggaran pendapatan dan belanja . encana egi . rencana kerja serta r Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
1. penyiapan dan penyusun KA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Anggara � ( � u:ama (!KU), Rencana K:rja Tahunan (RKT), dan Anggaran Kas Indikator l(ine � a . Institusi Pemenntah (LAKIP) pada , . . l(inerJa K . 1 Lap Akuntab1htas K erasi dan Usaha eci Menengah; oran d angan, op
DinasPerindustrian, Per ag
.
J .
eJaksanaan dan Pe
·
P
.
ngeiot
h
rinctu
"'-'San
)&lt;euangan
Dinas
Pe .
aan u ...
r,1enenga
;
strian
Penatau
10 0 6
- Penyiapan Surat Pe . n oleh Be er1fikasi k I I. . nntah nctah e engka perindustnan, Perdag Mernb ara Pengel Pan surat permintaan angan " ayar (S uaran· PeJaksanaan akuntan . · "-Opera . PM) bel . '
- J gga ' Perct 8 ahaa I&lt;· penye en raan PeneJitia agangan, K; dan. pertanggungjawaban pembayaran Yang diajuka n dan v . Peras1 dan Usaha Kecil
- J11· s1 dan s1 dan U anJa di I' ku D' perdagangan, Koperasi d Penyiap Saha Kecil ·· mg ngan mas an U an lap ·· ,enengah· Saha K . 0 ran keua . ·
ns sesuai dengan tugas dan
- pelaksanaan tugas lai fl· inya n Yang dib . ec11 Meneng h: ngan Dmas Perindustrian, fungs1 · enkan 1 a , dan o eh Sekreta .
PasaI 1 3
sub Bagian Aparatur dan U huruf b angka 2), mempuny:urn sebagairnana ct· keprotokolan, kearsipan k tu gas PDkok rn 1 k imaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) · epu t k e a sanakan D·nasPerindustrian Pe d 8 a aan dan urusan surat menyurat, 1 · r agang urusan d · · an, Koperas· d a mm1strasi kepegawaian 1 an Usaha Kecil Menengah.
Pasa] 14
Dalam rangka melaksanakan t · ugas pokok s b · Sub Bagian Aparatur dan umum e aga1mana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai fu · '
- b. pelaksanaan tugas Sekretar' Dunan p.ad.a Sub Bagian Aparatur dan Umum;
- a. penyusunan program kerja tah ngs1 :
3. pelaksanaan urusan k t t is mas di b1dang Aparatur dan Umum;
- c. e a ausahaan ( r · surat-surat/naskah dinas); mene th dan menelaah serta mengarsipkan
- d. p � nyusun\_ � n pen.gawasan melekat, analisa beban kerja, analisa jabatan pada Dmas Penndustnan, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
6. d iapan mengevaluasi dan melaporkan daftar hadir / abserrsi f. penyusunan an peny1 , . . . . . o· as Perindustnan, Perdagangan, Koperasi dan Usaha pegawai di lmgkungan m Kecil Menengah; · k.inerja Dinas
- e. pelaksanaan kegiatan administrasi aparatur yang meliputi Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas, Surat Keputusan Kepala Dinas, Surat-surat Jainnya, cuti, Daftar Urut Kepangkatan, Daftar Nominatif, formasi dan pengolahan data pegawai, penghimpunan daftar penilaian pegawai (SKP), merencanakan dan mempersiapkan kenaikan pangkat/gaji berkala, pensiun, LP2P dan kegiatan lain yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; . .
8. guna peningkatan . b daya manus1a g. penmgkatan sum er · dan Usaha Kecil Menengah; Koperas1
9. 1 . baik irrun d b h b tertulis maupun isan an perundang-un angan yang er u ungan . asi peratur i. pelaksanaan inventans
10. d g an Perindustrian, Per agan '. b an serta laporan kepada Sekretaris secara h dan perum ang . pemberian saran . d' . ta maupun tidak;
11. umum; dengan tugas Aparatur dan data, urusan surat menyurat, keprotokolan, J. dan pengolahan . . .
12. Umum Dinas ·kan ole h Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas Menengah; dan . yang dibefl
13. pelaksanaan takaan; 1 urusan adm1mstras1 Aparatur dan kearsipan dan kepu.s dan pengelo aan Koperasi dan Usaha Kecil k. pelaksanaan pernbmaan . n Perdagangan, perindustna , .
- I. peiaksanaan tugas Jain pokok dan fungsinya. Pasal 15 ...
.13agian Perlengkapan Pa.sa.1 15 , 5vb]{11 3), mempunyai : � bagairna.na ct· 1007 /jllg J'lcanaan dan pengadaan gas Pokok irnaksuct da.ia pefC g inventaris serta rn barang, \_rnelaksa.nakt Pasa] 3 ayat (1) nuruf b t,llrllfl yang berada p d elaksanak Peny1rnPa.nan n urusan pedengkapan, barllflg ah a a Dinas p \_an inventa . ' \_Penyaluran dan pemeliharaan . 1 l',1eneng . ennc1 nsas1 P b f(ec· Ustna.n P ' em ukuan dan pelaporan ' ercfagangan, Koperasi dan Usaha
\_ 1 \_,.,...
rangka melaksanak
Pa.sa.1 16
.13agian Perlengkapan pi,.,"'··
- b Sil ernpu se ag · ne.nyusunan prograrn keIJ· nyai fungsi. a.imana dimaksud dalam Pasal 15,
an tug rn
as Pokok
b
- fl· "-a tahu ·
- C· yInah tan , pemeliharaan sarana d gga, Yang mer . 'ndustrian Pe d an Prasaran
- pelaksanaan tugas di bidan nan Pada Sub B . b, ne.Jaksanaan urusan ru g Perlengkapa.n· agian Perlengkapan;
- rput; perencanaan, pengadaan dan pen lolaan/ � e \. � gangan, Koperasj d a untuk kepentingan tugas Dinas
- pengolahan d e. ata ct ' penyusunan rencana keb tuh an pelaporan barang unit sebagai bahan Perindustrian, Perdagangan � an . dan pemeliharaan barang unit Dinas . , operas1 dan U ah K . s a ecil Menengah;
- d. penge . me I araan terhacta an Usaha Kecil Menengah; rnenunJang kelancaran pelak p perlengkapan kantor dalam rangka d K · sanaan tu , Per agangan, operas1 dan Usaha K \_gas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Pengumpulan, ecil Menengah·
- f
- pelaksanaan mventarisasi · . . · pembukuan p I b berada di Dmas Perindustrian e aporan arang milik daerah yang Menengah; ' Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil
- g. pelaksanaan inventarisasi peratu ran perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas perlengkapan;
- h pemberian saran dan pert' b · . . . 1 m angan serta laporan kepada Sekretaris secara tertuhs maupun hsa � baik diminta maupun tidak; dan
1. pelaksanaan tugas lam yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Bagian Keempat
Bidang Perindustrian
BAB III - . SUsuNAN ORGANISASI
Pasal 17

Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di bidang Perindustrian yang meliputi Usaha Perindustrian, Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perindustrian.
BAB III - . SUsuNAN ORGANISASI
Pasal 18

U t k 1 ka n tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang n u menye enggara Perindustrian mempunyai fungsi : . .
- a. Penyusunan p �
- k teknis operasional pengelolaan permdustnan ;
3. tun!u
4. penmgkatan dan P . g bi bingan dan pelayanan terhadap kelancaran c P I k y1apan irn · e a sanaan pen . ustri. peralatan, bahan � aku dan. penerapan standar pengadaan barang ind 'fik . produk dan inovasi teknologi; divers! I asi ..
5. teknis dan penyuluhan kegiatan industri dalam rangka b. Peiaksanaan b1mbmgan duksi sarana dan usaha industri: . en embangan pro ' '
6. pengawasan mutu, data serta penyiapan kebijakan teknis di Bidang d. penyusunan dan pengolahan Perindustrian;
penyiapan ...
Y
�
,panbah•ndanPclaJ, penyiapan
- ,. pen cBJ1 8 kebijakan J&gt;engernb !lanaan Pener · ,en angan in ·Uan dan . . 10
0 8
- ggaraan ..e/lYeJen . pengawasan d an ·klim usaha industri dan S· y·\_,taf Jndustn; an Pen
- 5unan program d peflY11. dustri' an Pelaks dustri jangk J)Cngka\_J·an serta pcnyusunan (. Lltu ,n · lltlaan Pe a menengah d . . fll nUmbuh . an panjang;
- J)IJ.J gendaJi . penY11sunan lap � ran taht1nan . . an di bidang industri dan Tanda � · Js.ksanaan fasilitasi per di btdang pe .
- I . pe o ehan rtndustn
- { · traJllPilan bagi pengra" an tekn· tce � 1n· is man · . pengendalian dan pengawa'san a.iemen bagi industri kecil dan
- 1, 11 gembangan usaha; PeraJatan dan an; pe 11 yeJenggaraan fasilitas· teknologi bagi industri kecil dalam !" 1 Pelatih
- Jnyusunan potensi/profil. Penerapan stand . . � -pe i·u·an dan p I tndustn· ar industn Indonesia· pene I ene aahan k · · ' J. · · kan kepada K onsep atau d1aJU epa)a Dinas· dan naskah serta dokumen Jain yang akan
- neJaksanaan tugas lain Yan ' . fll· yd f . g d1berik Pokok an ungsmya. an oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas
BAB III - . SUsuNAN ORGANISASI
Pasal 19

Seksi Usaha Industri sebagaim . . aria d1mak d I), mempunyai tugas melaksanak su dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Angka a.11tar pengusaha industri, meli � penyiapan bahan bimbingan teknis kerjasama menciptakan iklim usaha. putt pemantauan, pengawasan pengendalian dan
BAB III - . SUsuNAN ORGANISASI
Pasal 20

Dalalll rangka melaksanakan tu as S k · Usaha Perindustri g p � kok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, e si an mempunyai fungsi :
- a. penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Usaha Industri:
- b. pengu � pulan. dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknts dibidang usaha mdustn;
- c. pengumpulan dan pengolahan data industri:
- d. pelaksanaan inventarisasi potensi usaha industri-
- e. penyusunan potensi/profil industri;
•
- f. pelaksanaan pelayanan informasi usaha industri kepada masyarakat dan pihakpihak yang berkepentingan;
- g. pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap usaha industri;
- h. penyiapan dan pelaksanaan bimbingan teknis usaha industri;
1. pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan, kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar usaha industri;
J.
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, prosedur dan kriteria tanda daftar
- industri; k. penyusunan pedoman dan petujuk teknis serta pelaksanaan kebijakan penumbuhan iklim usaha industri;
- m I r ilitasi dan mendorong terbentuknya struktur yang menjamin · penye enggaraan 1as1 . . tu b h · an usaha yang sehat antar pelaku mdustn; m u nya persrung . .
- I. penyelenggaraan fasilitasi hubungan kerjasama antar pelaku usaha industri;
- mendorong terjadinya hubungan yang saling
- . . . dari koordinasi sesuru dengan lingkup tugasnya;
- n s. ilit si dan · penyelenggaraan tas1 1 a . menguntungkan antar peJaku industn; . .
pelaksanaan fas11ttas1
\
Prnyusunan bahan
Usuhe
Acrindustrian;
'poran dan
le dun
dan yang
fungsinya.
pokok
I&lt;
�
"ll{\J
¥
f
pengc,mbangan Usati dibcrikan
lr1du 8
cvaluasi
Icrhadap olch
lri
Kcpale
Pi.""'
c Angka 2), rnernp
Q
is
.
k
1
el&lt;"
Unyai penmg
atan rnutu
.
tuga\_s
�
21
�
l&gt;Q
.
l'llclak
h
l!alJJ)llna
,,gernbangan Usa.ha iridu111.rj Proe1lUtsi, r:
lillsiJ
·
rangka melaksa.nakan
.
SQ.raakQn, lllcn"ud dalam darnak
Pcncr,1Pan
Pnaal
3 aya1
11 l
"landar
Ylapkar, bahan b1mbmKan
· l'Cngnwasan mutu dan
01118 ,n
Pasa1 22
• )(Si J&gt;engembangan Usatia tugas Pokok
- gumpulan d crja Pilda !kk · b pen an pe SJ Pengembangan Usaha . pengembangan Usaha ngolahan bah . nengembangan Usaha ind lllduslri te � aank P&lt;:rumusan kebijakan teknis
- SC yusunan pere lndulllri SCbagairn . . 11 . pen . . . ncanaan dan l'llernPunva; r an\_a d.imaksud dalum Pasal 2 1, Jndust.n, Pro&amp;ram k · Ungs, :
- r· UStri SU pe netaksanaan kebijakan Unggu1an d nyusunan peta panduan cr· an P&lt;:ngc b
- . tcna dibidang pcngcmbangan e. peny1apan bahan dun J&gt;cluks· ngembangan usah · anaan J)Cnd·d·k 1 1
- !lengernba d n,,nyusunan norrna l ngan usah . m angan kawasan industri; · r· . . · s andar a 1ndustfr usaha mdustn; · Prolledur dan kri . '
- pc . . a tndustri; an dan pelatihan dalam rangka f pembenan fas1litasi, bimbin · b hk d gan, J)Cndam ·
- menu.m u an an meningkatkan Pmgan dan bantuan perkuatan untuk . bah kernam g . peny1apan an dan pelak . puan dan daya saing usaha industri; . sanaan btmb· . produks1; mgan teknis peningkatan mutu hasil
pelaksanaan pengawasan terhada
- i. pelaksanaan bimbingan tern dp penerapan standar dan mutu produksi; manajemen dan ketrampilan; a ap pengembangan industri meliputi teknis
- j. penyusunan bahan laporan dan 1 . eva uasi terhadap pelaksanaan tugas pada Seksi Pengembangan Usaha lndustri; dan
3. k pelaksanaan tugas lain yang dib ik I h · · · · en an o e Kepala Bidang sesuai dengan tu.gas pokok dan fungsinya.
BAB III - . SUsuNAN ORGANISASI
Pasal 23

Seksi Sarana dan Prasarana Teknologi lndustri sebagarrnana dimaksud da\am 3 ayat (I) huruf c point 3), mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis, penyediaan, pengendalian dan pengawasan penerapan tekno\ogi industri serta memfasilitasi perolehan peralatan dan teknologi.
BAB III - . SUsuNAN ORGANISASI
Pasal 24

lak akan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Dalam rangk.a me san . . .. . T knoloai Industn mernpunyai Iungsi . Seksi Sarana dan Prasarana e
- b" . program kerja pada Seksi Sarana dan Prasarana
- d a. penyusunan perencanaan an
- Teknologi Industri; ah bahan perumusan kebijakan teknis b dan pengo! an . . pengumpulan
- pengembangan saran
pengumpulan dan peng
- ana teknologi industn; a dan prasar . . . d arana dan prasarana teknologi mdustn; olahan ata s
lain
1009
peda Sckw
"sanaan pembentuk
J·
..els
,
.:«
.
an ctan j9'1
r
gaJl i.u,onnas, sarana d merr,
1otO
.,e19"
�
,saJlaan inventansas·
an Prasa,-anPermuctah
I
Pern
- e· r 19"sanaan penerapan stand a dan Prasar o Ogi industn; (. pe sna dan prasarana tekn I ar, Pengaw ana inctustri· � o Ogi i asan p '
r
1
saran a tekn
an aatan bank data dan
- f ·1· d t9" 5 anaan asr 1tasi dan n Ustn; · engenda!ian dan pengembangan g. pe mperoleh sarana dan P Perluasan s file rasaran umber p .
flyetenggaraan fasilitasj a teknoto
.
ernb1ayaan untuk kemudahan
- ,. I re yusunan bahan lap snya Pelaku Usah \_Pemanfaatan sarana dan prasarana pen oran d a industri k ecil; .
- d pe kn an b" &amp; 1 inctustn /I· prasarana te ologi · d ·mbinga ; 09;:yediaan fasilitasi d � nkustn; n teknis/pelatihan penggunaan sarana . pe . . d ·-' kh enng"JcllOIOgl m USu Usu -·an tanr
- i·
- Jc. 1&lt;ok dan fungsinya g ·benkan oleh K . po · epaJa Bidang sesuai dengan tugas
- ana dan Prasarana Tekn an eva1uasi terh SIJJ' k anaan tugas I . ologi lndustr·. d adap pelaksanaan tugas pada Seks1 pela s am Yan ct· . r; an
Bagian K 1·
·oang Perdagangan sebagaim . !31 . ana d1maks d d d ernpunyru tugas rnernbantu Ke al . u alarn Pasal 3 ayat (1) nuruf , JI! K ·1 P a Dinas P . d . . "" Usaha eci Menengah K b enn ustrian, Perdagangan, Koperas1 d"'· a upaten s · ta · · Jiputi Pengembangan Usaha p in ng di Bidang Perdagangan yang me erdaganga d . · d Jindungan Konsumen Pernbi n an Promosi, Kemetrologian an per ' ·naan Pengawasan Usaha Perdagangan.
e ·ma B"ct I ang Perdagangan Pasa1 25
BAB III - . SUsuNAN ORGANISASI
Pasal 26

Dal am rangka melaksanakan tu k gas po ok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan petunj':'k teknis dan petunjuk pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan meliputi urusan pengembangan usaha perdagangan dan promosi, kemetrologian dan perlindungan konsumen, pembinaan, pengawasan usaha perdagangan;
- b. penyusunan program kerja dan pelaksanaan kegiatan Bidang Perdagangan meliputi urusan pengembangan usaha perdagangan dan promosi, kemetrologian dan perlindungan konsumen, pembinaan, pengawasan usaha perdagangan barang dan jasa;
- c. penyelenggaraan pelayanan umum Bidang Perdagangan meliputi urusan pengembangan usaha perdagangan dan promosi, kemetrologian dan perlindungan konsumen, pembinaan, pengawasan usaha perdagangan barang danjasa; . .
4. bi terhadap usaha maga untuk dapat lebih berkembang. e. Pelaksanaan pem maan . . kh k dagang kecil dan informal ,
- d. pengendalian kegiatan Bidang Perdagangan . meliputi urusan pengembangan ah d dan promosi kemetrolog1an dan perlindungan konsumen, us a per agangan · pembinaan, pengawasan usaha perdagang � ;
6. u\_susnya untu . pe. d fektivitas distribusi dalam rangka pengadaan dan f. peningkatan efis1ens1 an e penyaluran barang dan jasa ; etunjuk tekn:s di bidang promosi dagang dalam
7. ng a pengem . dengan mstansi ter art asosiasi uma usaha;
- g. pelaksanaan dan penyusunan p ra k bangan usaha ; · k · J · · d ·
- h. pelaksanaan fasilitasi kerJasama ngawasan peredaran barang dan jasa; al . dan pe 1. pelaksanaan pengend ian
I
I
I
I
/
I
I
i·
�
tsl'sanaan birnbingan
Jf11ll1tauan dan Pengev Usllha clan pe
pl!
Pelak cle
11
81
koordina . a.luasian
· peJsJesanaan
J.
1t.1g11s ;
,ti·
fl·
pe tlyusunan laporan h
pe llriaan
Pe!a1c 8
.
nit
&amp;ari
81lnaari
u
.
as11
JsJesanaan tugas lai
�
-
--·,\
-- ... - -------
Penctartar
1. 0 t 1
..., cl1bid
. an !)erusahaan .
daJ
PeJa1c 8
ralcit ang perdagangan ;
a te
•
pt&gt;
atan d'b·
.
leegi ke&amp;ia•
rangka pelaksanaan
J!:Ok dan fungsinya ke')·
n Yang clib&lt;U\e.ari llltl
oleh
1dang
1
en.lean o·
p d . p ngemban asaJ 27 ai engan tugas J&lt;SI e gan lJ Sah S � l)Jfl pasal 3 ayat (l) h a Perctag d ·dailg Perdagangan Yan Urur d An an le &amp;ari dan P J31 · g mer g a l) rornosi promos1 serta penga 1 PUti "-· · rnernp . sebagaimana dimaksud dg.11 . Wasan - '-'San unyai tu .,1r ungkat propmsi na . Usaha le Pengernb gas membantu Kepala b8-"" , s1ona1 e spo . angang rnau . r, ·rnp an usaha Perdagangan PUn int or, rnengiJcuti ernasiona1. event-event promosi inas sesu .
l&lt;epa1a
Perctagangan; dan l)
Pasa128
tu gas ntuk menyelenggarakan
- &amp;angan d a dimak d II penyusunan program le . an Promo . su dalam Pasal 27, Seksi . perdagangan dan Prom . el]a tahunan SJ mempunyai fungsi : osi Pada Sek ·
pengembangan Usaha Percta sebagairnari
- p b peJaksanaan tugas pad s' . SJ engembangan Usaha · .. a eks1 Pe
18
P
penyusunan keblJakan tekn·
ah
c
u
ngembangari
- Perd � gangan dan Promosi; u pelalcsanaan bimbingan teknis usaha
- promosi meliputi usaha di Bidarig Pen eC: a erdagangan dan Promosi; . perdagangan b g bangan Usaha Perdagangan dan d. penyiapan rencana dan p ararig dan jasa; rogram unt le '
- e. penyiapan perumusan kebi'ak d b J an dan pelaks .. per agangan arang dan jasa; anaan kebijakan peningkatan usaha
- g. penyiapan dan ketrampilan bagi pelaku usaha dal kegiatan pendtdikan dan pelatihan b d . am rangka pengembangan usaha perdagangan arang an jasa:
- f. penyusunan bahan dan pelak sanaan pembe . bi bi pe!aksanaan kebijakan peningkat nan irn mgan teknis dan evaluasi bahan pelaks::s:a perdagangan bai:ang dan jasa;
- h. penyusunan norma pedoman stand d k · · · .. · ' , ar an ntena pembenan perijman usaha perdagangan dengan mempertimbangkan aspek Jingkungan;
1. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian usaha perdagangan serta ekspor dan impor terkait distribusi dan penyalurannya;
- 1· penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan promosi;
- k. pelaksanaan event-event promosi baik tingkat daerah, nasional maupun in temasional;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan dan Promosi;
- lak I · nya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan n. pe sanaan tugas am tugas pokok dan fungsinya.
- l k k ltasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan m. pe a sanaan onsu . .
BAB III - . SUsuNAN ORGANISASI
Pasal 29

Konsumen dan Pengawasan Peredaran Barang Seksi Kemetrologian, Perli � dung � dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d Angka 2), dan Jasa sebagaimana dimaksu al Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi mempunyai tugas membantu Kep a Sintang yang meliputi urusan pelayanan h Kabupaten dan Usaha Kecil Menenga konsumen. kemetrologian dan perlindungan
I
I
\
.
,
, enyelenggarakan tugas seb
.
.
cvl'
Jfl
Perlindungan Kons dtJii#. ::,, .,
.
giall•
aga.irnana dirnaksud dal
P
sal
29
5eksi
·ev- \_
iJf'
,.,etfOIO
unYai fungsi :
umen dan Pengawasan P amd
a
Bar
�
g
dan
,.
JflP
ere aran
- .us ...\_.,unan d ptflJ inert dan Pengawasan Pered pa a Seksi Kemetroloaian Perlindungan ,. .,51,1 aran Bar ""' ' � o·· sai1aan tugas pada Seksi Kem ang dan Jasa;
�
�
unan program kerja •
�
L
- pels.l' wasan Peredaran Barang dan J etrologian, Perlindungan Konsumen dafl ,,. pet18ll pan perumusan dan Pelak asa;
- ..i:t1Y1 . . an, stand krit ia serta 0 . r: bCrian bunbmgan teknis dan ar.' norrna, prosedur, en.,. pe(tl bagaan, penilaian kelemba evaluas1 pelaksanaan kebijakan d1bidang, kele'::er daya manusia kemetr l g � an, alat ukur, timbang, takar, standar ukuran, sum ulan dan penyia an ogian, dan pengawasan sektor metrologi legal;
- peflt 1 � an kelembagaan, alat uku s � aan kebijakan peningkatan dibidang sarana, C· fll... r, timbang tak ber daya pt sia kemetrologian dan peng · ar, standar ukuran, sum !ltl1,1 awasan sekt fll ·apart penyusunan pedom or metrologi legal;
- rn eperigu !rosedur dan kritep· d\_bahan perumusan kebijakan, pedoman, standar, riorrna, bi bi na\_ 1 Bidang Perlindungan Korrsumen: rm mgan tekrris da ' ·
- 1 ksanaan al
- Yelenggaraan fas1htasi d ' Le baga 11· pen an mendorong berkembangnya m per!irtdungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).
- f pea n ev uasi dibidang perlindungan konsumen, · pelaksanaan pengawasan dan pengendahan Kernetrologian, Perlindungan g. t1onsumen dan Pengawasan Peredaran Bar d J " . . . ang an asa·
- i. pengwnpulan bahan dan penyebarluasa � informasi' mengenai perlindungan konsumen;
- ·. pelaksanaan inventarisasi dan penyelesaian pengaduan masyarakat tentang J perlindungan konsurnen dari rnasyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pelaku usaha;
- k. pengoordinasian dan pelaksanaan penelitian terhadap barang dan/ atau jasa yang menyangkut keselarnatan konsumen;
- I. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan produk pertambangan dan aneka industri, pengawasan produk pertanian, kimia dan kehutanan, pengawasan jasa dan kerjasama pengawasan barang beredar dan jasa;
- m.penyiapan penyusunan pedornan, standar, norrna, prosedur, kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan produk pertarnbangan dan aneka industri, pengawasan produk pertanian, kimia dan kehutanan, pengawasan jasa dan kerjasama pengawasan peredaran barang dan jasa;
- n. pelaksanaan monitoring dan laporan harian harga sernbilan bahan pokok dan dan barang penting lainnya;
- o. pelaksanaan pengendalian kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat serta kerjasama dengan dunia usaha di bidang pengadaan dan penyaluran;
- p. pelaksanaan fasilitasi kepada Kecamatan untuk penyusunan program kebutuhan pokok masyarakat untuk setiap satu semester prognosa dan perkiraan po\a konsumsi dan produksi kebutuhan masyarakat;
- q. penyiapan bahan petunjuk penyusunan kebutuhan pokok masyarakat tentang stock awal pengadaan produksi lokal luar daerah, informasi kebutuhan dan stock akhir: I
- r. peJaksanaan monitoring persaingan usaha tidak sehat di Kabupaten/Kecamatan dan usaha multi marketing;
.
- Pengumpuhtn ban
- P eloksanaan tugus . Un koo . Pen,,
- ·· an, ev Pet1:1ksanaan faeilit . Ellttc1a· t, El81 d I dill}
-----------·--·- - --
- 1 LI· k El.In rd1n J U11u rugas po ok dan fu . nya. Y a.ai ae \_nan laPo ngs1n llng d. 11ua1 d ran Pc·--.\_ va, ·berikan engan lin -11 anaan tugas; Oleh K &amp;kup tugasnva· dan epaJa a· J ' ·dang eesuai dengan 1.013
seksi Jnformasi Perdagan Pasai 3 I yat ( 1) h uruf d Angka 3) Ban dan K . 8 K ' rne ern1tra perdagangan, operasi da lllpunya.i t an Bebag . perumusan \_da � Pelaksann Usaha. Keci1 � :11 rnernba::a � : dirnaksud dalarn Pasal 3 prosedur, kntena dan e Ban, kebijaka nengah K b Pala Dmas Perindustrian, Valuasi di b'ct n, Pen:yu 8 a Upaten Sintang yang meliputi I ang inforrna . unan Pedornan, norma standar 81 Perd ' ' agangan dan kemitraan.
untuk menyelenggaraka
Pasa1 32
Informasi Perdagangan ctn tugas sebB%airna
.
- pada Seks' I f b pelaksanaan tugas d I n ormasi Perdagangan dan · pa a Seksi J r
- an Kern. t na d1rnak d a. penyusunan program k . 1 raan rnernpun . su dalam Pasal 31, maka Seksi Kemitraan; Cl]a tahunan yar fungsi :
- c. pengumpulan dan . n,orrnasi Perda
- an an Kemitr . san ebijakan teknis di bidang d. pelaksanaan aan;
- r. . p peny1apan bah gangan dan Kemitraan· In,ormas1 erdagang d an perumu k .. '
- pendataan I . · · perumusan d me iputi aspek harga dan n h an pelayanan informasi perdagangan on arga terhad lal ·
- f. penyelenggaraan fasilitasi dan rn . gan arang. an jasa; h d endorong terwujudnya kernitraan antar pelaku usa a per agangan barang dan jasa;
- e. pelaksanaan pembentukan d ap ulmtas barang dan jasa; dan jaringan informasi tentan 81.1 :nemperrnudah akses pcmanfaatan bank data g m,onnas1 perdagan b d ·
- g. pelaksanaan fasilitasi guna mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha perdagangan barang dan jasa;
- h. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
1. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Bagian Keenam
Bidang Pasar
BAB III - . SUsuNAN ORGANISASI
Pasal 33

. , d dalam Pasal 3 ayat ( l) huruf f, mempunyai . a dimaksu . Bidang Pasar sebaga1man . p rindustrian Perdagangan, Koperasi dan ala oinas e , tugas pokok membantu Kep . t g di Bidang Pengembangan Sarana dan b Paten Sin an · p U . -Menengah Ka u . Pasar dan [nformasi asar.
h K 1 sa a ecr . d n Penataan P b naan a Prasarana Pasar, em 1
BAB III - . SUsuNAN ORGANISASI
pasal 34

bagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang
tugas se arakan . ,, ... is di Bidang Pasar;
U ntuk menyelengg .
- a. perurn usan dan pelaksa teknis di � 1da:g asar dan informasi pasar;
P . f ngs1 . bii kaO ter.u . b asar mempunyai U 0880 ke 1Ja. pasar meliputt urusan pengem angan
- b an kebijakan pe!llb1naa p ·atan Bidang Pasar; · penyusun pasaf· ana keg· ds rasarana . daJl renc sarana an P aJTl kerJa d. penyelenggaraan ...
- c. penyusunan progf
�
•
I
d
I'-
Ji
·
&amp;ernb,,-
...enyelenggaraan Pen
.
-•&amp;an
- penyelenggaraan Pelay ana dan . e, rasarana pasar, Pernb � an Uznurn Prasarana Pasar . 101'
dll11 in ormasr pasar;
sar
- P 1aJ&lt;sanaan p naa.n Pa l'lleliputj · pembmaan pasar ( pe engenctar sar d . uru · ngembangan s 1 an k an 1nr 0 san Penge pe arana dan e&amp;iatan 11nasi Pa . rnbangan sarana dan pasar; Prasaran Bidan sar, Pegrnb·Pasar
- pengoor mas1an dan asarana s Pelaksan 11· sarana dan prasaran Pelaksanaan Pasar; an penataan, keamanan dan a Pasar· Penata
- nerumusan kebijakan d a Pasar, meliputi urusan g. I'lih an Pe inaan P erne I araan sarana d tunjuk . Pasar dan informasi d . . an Pr tekn,
- . petaksanaan evaluasi d · an, keamaman . 1 · eliputi urusan an PelaPo dan pemehharaan rn . . pengernban ran kegiat;ui dan informasi pasar· gan saran pelaksanaan tu .
- j. pen � sunan laporan l:ahunan . sarana pasar, pembinaan pasar
- a dan pra gas Bidang Pasar
- )&lt;. peneht.Jan dan penelaah B1dang Pas . . . an ko ar, akan diajukari kepada KepaJ nsep atau naskah di
- rn. pelaksanaan tugas lain nsuttasi daJam pel k tugas dan fungsinya nva Yang diberikan ole: Ksanaan tugas; dan · epala Dinas sesuai dengan
- I pelaksanaan koordina . d a Dmas; nas serta dokumen lain yang · 81 an ko
. Pasal 35 seks1 Pembangunan dan p . ak d dal engembangan Sarana d dim su am PasaJ 3 ayar (l) h an Prasarana Pasar sebagaimana rnelaksanakan pengumpulan dan uruf f Angka 1), rnernpunyai tugas pokok pembangunan dan pengembangan pengolahan bahan perurnusan kebijakan teknis sarana dan pra dan melaksanakan pembangun d sarana pasar, rnenyusun rencana an an pengernbangan sarana dan prasarana pasar.
BAB III - . SUsuNAN ORGANISASI
Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagairnana dalam Pasal 35, Seksi Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar rnernpunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja di Seksi Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pasar;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pasar;
4. iiak tunjuk teknis dan b1mbmgan tekms pembangunan dan e. penyusunan kebij an, pe dan prasarana pasar; pengembangan sarana terhadap pengembangan sarana dan
- d. pengoodinasian dan pengumpulan bahan penyusunan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pasar; . . .
6. dan evaluasi f. pelaksanaan pemantauan prasarana pasar: 1 dan pengelolaan bahan usulan masyarakat .
7. terhadap kebutuhan sarana an teknis kepada masyarakat terhadap dan bim mg
8. T pengumpu an g. pelaksanaan fas11ta 51 , d rasarana pasar; an.Pb'
- h. pelaksanaan pelayanan arana dan prasarana pasar swasta; b dan pengembangan 5 dar dan kriteria pemberian penjinan pern angunan d an stan ' dan prasarana pasar dengan
J.
pelaksanaan pen k. pengumpulan ...
- rrna pe om arana 1. penyusunan no ' bangan 5 . . dan pengem I' gkungan, resapan air dan dramase; pernbangunan k penyehatan m mempertimbangkan aspe asar; dataan P
pe 11
mpulan, pengolahan
�
10 1aan
- ..el,.,. bahan Oordina . J&gt;emanfaatan bank data rtJ· r yiaPan pengenctai· sr sesu .
- � · pasar ; ' anaiisis dan pe';!sanaan pembentukan Pcnyajian d&amp;ta d -1Jl:i I, pel ·a,ringan informasi tenta dan memPe an statistik dibidang o �� 5 anaan fasilitasi dank ng Pasar; rmudah akses pelaksanaan
- � · pet1 niuk operasional di b'ct1an dan Pel � ·-ai dengan lingkup tu . pe(l.l , . 1 ang =sanaan gasnya, rssarana pasar ;. . PembanSUnan d:nna, standar, pedoman dan
�
- P 1 9,)csanaan monitonng evai . Pengembangan sarana dan pe tu · uas1 dan O· 1 9,)csanaan gas lainnya Pelapo P pe as dan fungsinya. Yang diberikan r: Pelaksanaan tugas; dan
��
pzjaB1'dang sesuai dengan
Paszj 37
. penataaan, Keamanan d 5e1&lt; 5· aimana dimaksud dalam P an Pemeliharaan sebll! rnelaksanakan urusan asaj 3 ayat (l) h Sarana dan Prasarana Pasar p0l&lt;O ana pasar, mengum Penataan, keamanuruf f Angka 2L mempunyai tugas pras!lf keamanan d PU! dan mengolah an dan pemehharaan sarana dan penataafl, an pemehharaan pasar. bahan perumusan kebijakan teknis
PasaJ 38
Untuk menyelenggarakan penataan, Keamanan dan fungsi : tugas sebagaim . PemeJi'h aria d1maksud dalam Pasal 37, Seksi araan Sar d . ana an Prasarana Pasar mernpunyai
- b pengumpulan dan pengolahan b h · d . a an perumusan kebijakan teknis penataan, keamanan an pemehharaan sarana dan p rasarana pasar;
- a. penyusunan program kerja di s k sarana dan Prasarana Pasar· e si Penataan, Keamanan dan Pemeliharaan ·
- penyiapan bahan pelaksanaan k · tan ' · c. egia penataan, keamanan dan pemehharaan sarana dan prasarana pasar;
- d. penyusunan petunjuk teknis dan bimbingan teknis penataan, keamanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan norma, operasional bidang penataan, keamanan prasarana pasar; standar, pedoman dan petunjuk dan pemeliharaan sarana dan
- f. pengoordinasian, pengendalian, pelaksanaan dan pengawasan bidang penataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar;
- g. pelaksanaan fasilitasi, pengumpulan dan pengelolaan bahan pengaduan masyarakat terhadap penataan, keamanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar; .
- h lak bi bi gan dan fasilitasi guna menmgkatkan peran serta . pe sanaan 1m m k masyarakat dalam rang a Pemeliharaan kearnanan dan sarana dan prasarana
- pasar; ulan bahan penyusunan analisis kebutuhan I di · d pengump · pengoo mas1an an . dan prasarana pasar d emehharaan sarana ,
- terhadap penataan an P ·toring kegiatan pasar dalam rangka I ksanaan mom J. pengoordinasian dan pe a
- ketertiban dan keamanan pasar; d' 81 · sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- k · d koor ma · pelaksanaan konsultasi an
- dib rikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan l . yang I e · pelaksanaan rugas lamnya tugas dan fungsinya.
Bidang Koper
.
Bagian I&lt;
sahaMikr as1 dan U
etu.iuh
P
O
l&lt;e
·1
g J{operasi dan u Saha M.ikr 39 enengah ei � ll,I' 3 ayat (1) huruf e, mern o Kecil M � ,sl .,.,gan, Koperasi dan UPUnyai tug enengah seb . .A9g.,.,· p Bah as me b aga1man · perv ·flaail dan engawasan a l&lt;ecj( ,. m antu I&lt; a d1maksud dalam ..,t,, ah Ko '"ene epala o· . . pe··· . yaan Us a Koperas· d Perasj d ngah l&lt;ab mas Penndustnan, i!li,,a 1 an u an u upaten s: pe 0 yuJuhan Koperasi dan Saha M' Saha Mikro K . mtang di Bidang d91l pe Usaha M'k ilcro Kecil M ecil dan Menengah 1 ro K . enengah d ' ec1\ M.en an Bina Lernbaga engah.
asa1
•
c1,dan
M
Pasa14
- 9· dan Usaha Mikro, Kecil . Pelaksanaan k · ' ,.,ene e tJakan t kn. penyusunan program kerja d ngah; e is di Bidang Koperasi
I&lt; menyelenggarakan tu O v11tLl U ah . gas seb . ..erasi dan s a Mikro Ke . 1 aga1rnana di � or· ' ci , dan M 1 maksud d I perumusan, penyusunan d enengah a am Pasal 4 1 Bidang dana � mbe\_mpunyai fungsi :
- b, r,liJcrO, Kecil, dan Menengah· an rencana kegiatan a· nenyelenggaraan pembina ' idang Koperasi dan Usaha
- ,,,,rubahan anggaran da k an, pengesah k .. r sar operasi d an a ta pendirian dan akta pengembangan . an pembubaran koperasi;
- c. r : an, advokas· d pengawasan, pengendalian k 1 1 an konsulta · )( perasi dan Usaha Mikr \_e ernbagaan u ah si, penyuluhan, pendidikan, o elenggaraan pel I o Kecil Menengah.' s a dan fasilitasi pembiayaan d. penY ayanan pembentuk ·
- e peJaksanaan · · d organ1sasi d · pernb1ayaan an system penjaminan . . an tata laksana, jaringan lembaga dan Menengah; PmJaman Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil,
- l pernantauan pelaksanaan pengend 1 . . . M ikr K . a ran kerw.sama t k . Usaha I o, ecil, dan Menengah; a au errutraan Koperasi dan
- g. penyusunan program dan peningkatan koperasi dan usaha kecil menengah· peran serta masyarakat di bidang operasi nal
- h. pengoordinasian kegiatan � 1 . aky embaga pengembangan sumberdaya ekonom1 r at;
- I penyusunan pedoman standar d · · . . .' , nonna an kriteria pemberian izin di bidang Koperast dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- j. pelaksanaan penyusunan kebijakan sistem infonnasi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; .
- k. penerapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- I.
- m. penyelenggaraan fasilitasi dan memberikan dukungan dan kemudahan da\am kerjasama antar Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta kerjasama dengan badan lainnya;
- perumusan dan penetapan pedoman tata cara penyertaan modal pada koperasi;
- n. pelaksanaan pedoman system akuntansi, penilaian kesehatan KSP / USP dan pemeringkatan Koperasi; . . .
- Usaha Mikro Kecil Menengah; ' ' di B'dang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan p. penyusunan laporan tahunan 1 1
- o pelak bangan monitoring dan evaluasi dibidang Koperasi dan · sanaan pengem , dan
.
.
- Menengah· q ' k ep atau naskah dmas serta dokumen lam yang · penelitian dan penelaahan ons akan diajukan kepada Kepala Dinas;
·,
I
•
1isllflaan konsultasi dan k f'g)i
pel
I·
tugas lainnya
!llloaa.n oordine.sj d
�
dllfl fungsinya.
Ye.ng dibe .a19.Jrt Pelak
I""
n
�
oleh Ke
Pe.sat 41
•-
��
Pala Dinas tugas; dan
sesuai dengan
. j(eJembagaan Koperasi dan ;e � sJ ud ctalam Paaa] 3 ay Use.he. M·kr 9 Jcs at ( 1) h 1 0 K � 1,0 1111 akan perumusan d 1.lrur e · ecil, de.n M ,,tlDJcS standar, prosedur dan Pelaksan A.ngka l) rn enengah sebagaimana ,.. 11 · an kr a.an k ' ernpuny · � ofll1 '. di bidang kelemba itena · ebijakan at tugas pokok eV9JIJlls1 &amp;aan l&lt;operasi d serta Pernberia � : � n � sunan pedornan, an Use.ha M'k rnbingan teknis dan I ro Ke ·1 d ' ct · an Menengah.
PasaJ 42
Jc menyelenggarakan tu
v
"Ot\l
.
gas seb
.
- � eJeJ'll a a Mik 1 rnaksud d I 0yusunan program kerja t ro, Keci), dan M a am Pasal 43, Seksi 9 · pe u sana Mikro, Kecil, dan Me ahunan Pada Sek enengah mempunyai fungsi : nengah· st Kelemba .
K
bagaan operasi dan Us h
agaunana ct·
- K Jaksanaan tugas pada S k . · gaan operasi dan bpe ah e s1 Kelemb daJl Meneng ; agaan Koperasi dan U ah . .
peoyusunan program kerja dan
- k bii s a Mikro Kecil peoyusunan e IJakan tekn· ' ' c. k d K is pelaksan . tatala sana pa a operasi dan Us h . aan btmbingan kelembagaan dan
- d · rencana k · · Jcelembagaan Koperasi dan Usah M' � giatan bimbingan dan pengawasan pengoordinasian dan pelaksan a ikro: Kecil, dan Menengah; e. k aan keb1Jakan P b
a a M1kro
K
-
1
•
ecn, dan Menengah·
Jcelembagaan operasi dan Usaha Mikro K
.
em angunan dan pengembangan
- g . penyelenggaraan fasilitasi pembentukan ' k , penggabungan, peleburan dan pembubaran operasi;
- f. penyelenggaraan fasilitasi penerap ' k ecil, � an Menengah; pada koperasi dan Usaha Mikro K an! te nologi sederhana/manajemen modern , ecu, dan Menengah·
- h . pelaksanaan bimbingan dan dan . . pengawasan atas penyelenggaraan peraturan daerah di bidang kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil d M h: . . . , 1 , an enenga ,
- i. pengaturan penerapan perjanjian di bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- 1· pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perkoperasian dan usaha kecil dan menengah di bidang Kelembagaan Koperasi dan Mikro, Kecil, dan Menengah meliputi urusan organisasi dan badan hukum koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peraturan perundang-undangan, tatalaksana koperasi dan usaha kecil dan menengah, keanggotaan koperasi serta pengendalian dan akuntabilitas koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- I Iak bi bi pengawasan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan . pe sanaan 1m ingan, · . b k P enggabungan peleburan dan pembubaran koperasi; pengesahan pem entu an, · . . . · didikan dan pelatihan ketrarnpilan pengembangan
- k. pelaksanaan pengesahan pembentukan, penggabungan, peleburan dan pembubaran koperasi;
- m. penyelenggaraan fas1h\_tasd 1 alpen engelolaan kelembagaan koperasi dan Usaha surnber daya manusia am P
- Mikro, Kecil, dan Menengah; dan pengendalian fasilitas pemerintah bi pengawasan
- ilit dan mem . o. penyelenggaraan fasi 1 asi . . k perasi dan usaha mikro, kecil, dan . rganisas1 ° pengembangan sistern o menengah;
- I 0 n. pe aksanaan pem maa ' M'k Kecil dan Menengah; . d Usaha · ro, , yang diterima Koperast a\_n beri dukungan untuk kemudahan dalam
rd ;na•= dan ... ----------
�
-------------...
t
r i)ilBsi pe
an Penna advoka .
.-,,fig nyele
saj
&amp;anaan
'
- {9\engah; . SaJahan ko sr, . rnediasi d . tfl'\_,,.-anaan monitoring Pcras1 dan U an konsultas1 scrta 1...--ikr k · PenYU Saha ikro pe 0sa}la nu o, ecil, da sunan rm , kecil, dan Q· d'':icsanaan penilaian ter � rnenengah'· Pcnyediaan d
Pedorn
- pel ,,.;nerja koperasi; adap Pcrne ' . an evaJuasi data koperasi f· di,n ,., k . nng1ca J&lt;sanaan CIJasama den tan kopera . pe113 -anaan bimbingan &amp;an lernb 81 · koperasi berprestasi 5· .,.,,..ic,,...-
aga ata
b
- I r : anaan tugas lain an akuntan u adan daJam · pelal&lt; 5 k k d f . nya Yang d"b . si, Jan ' maupun luar negeri. � -[1.lga.s Po o an ungsmya. , enkan oleh Ke al . p a Bidang sesuai dengan
Pasai 43
. pembiayaan Usaha K S JcS' opera · eb8gaimana dimaksud daiarn p 81 dan Usaha M"k ;e k melaksanakan fasilita \_asa) 3 ayat (I) hu f 1 ro Kecil dan Menengah pO � :sanaan pengendalian k \_s, Pernbiayaan danru \_e Angka 2). mempunyai tugas "''"" Cl)asarna jasa keuan r.· an pinjam, memberik . . atau kemitraan . . gan, pemantauan siJIIP an Pinjam/Unit Sim an \_fas1htasi Pengemban · b1m\_bmgan adminitrasi usaha SiJ!IP . . . pan PmJarn dan rn laku gan Janngan usaha Koperasi ptnia.IJ11nan pmjaman. e kan fasilitasi pinjaman kredit dan
Pasa) 44
l)ntuk menyelenggarakan tugas b . . se agaimana di b seksi Pemb1ayaan Usaha Koper . d ise ut pada pasal 45 di alas, maka . fu . as, an Usah MikrJllempunyai ngsi : a I o Kecil dan Menengah
- a. penyusunan program kerja tahu . Usaha Mikro kecil dan Menenga:an pada seksi Pembiayaan Usaha Koperasi dan
- b. pelaksanaan tugas pada Seksi Pembia kecil dan Menengah; yaan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro
3. c penyusunan kebijakan teknis Pernbi . kecil dan Menengah; iayaan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro
- d. penyusunan program kerja dan rencan k : · dan Usaha Mikro kecil dan Menengah; a egiatan Pembiayaan Usaha Koperasi
5. e, pelaksanaan pem?erdayaan, fasilitasi pembiayaan dan jasa keuangan, birnbingan adminitrasi usaha simpan pmjarn melak ak ·1 · . . . . , san an pen, a.tan kesehatan, membenkan Iasilitasi pengembangan jaringan usaha K · S . Pi · /U · . . . operas1 irnpan njam mt Simpan Pinjam dan melakukan fasilitasi pinjarnan kredit dan penjaminan kredit;
- f. pelaksanaan pemantauan penerapan atau persetujuan perjanjian kerjasama atau kemitraan.
- g. pelaksanaan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perkoperasian dan usaha mikro kecil dan menengah di bidang pembiayaan yang meliputi bidang urusan pro � am p;ndanaan, pengembangan dan penge\_ndalian simpan \_pmJam, permodalan, asuransi dan jasa keuangan serta pernbiayaan dan penjarmnan
- h. pelaksanaan bimbingan dan fasilitasi dalam rangka meningkatkan peran serta rnasyarakat dalam pengembangan keuangan/pembiayaan koperasi dan usaha rnikro, kecil, dan menengah;
10. kredit; ali ah K · d U · l k bi bi an penyusunan an isa us a operasi an saha Mikro J. pe a sanaan rm mg k ·ict ah·dan
11. eci an Meneng , 1 . yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan k. pelaksanaan tugas amnya . tugas pokok dan fungsinya.
Jcsi pernberdayaan Koper . 4S 1019 S � aJ&lt;sud dalam Pasal 3 as; dan Usah d1Jll aka ayat (l) a Mik elal&lt;san n perumusan d hurur ro, Keci! d r1l tandar an p 1 e A an Men orrna, s ' prosedur d e aksan ngka 3) rn engah sebagaimana Jl . di bid ' an kri aan kb ' ernpun . a.Jt1as1 I I ang pemberd teria ' e ija.k.a.n yai tugas pokok eV ayaan I&lt;operasi � erta Pernberi � P;nyusunan pedoman, an Usaha Mikr im � mgan teknis dan o, Kec1J, dan Menengah.
Pasa146
vntuk menyelenggarakan t d K ugas seb . Pernber ayaan operas] dan U aga1mana di saha M. kr irnaksud dal
- k b. pela sanaan tugas pada Seksi ' r ayaan Koperasi dan dan Menengah; Pemberdayaan Ko .
- a. penyusui:i,an program kerja t I o, Kecil dan Mene am Pasal 47, Seksi Usaha Mikro, Kecil dan M ahunan pada S k . ngah mempunyai fungsi : enengah· e si Pernbe d ·
- perasi dan Usaha Mikro, Kecil
- d. pe � l � oor\_ d 1 nalas1an dan pelaksanaan bimb· fas11tas1 am pemberdayaan K . mgan, penyuluhan koordinasi dan oKperasi � an Usaha Mikro, Kecii dan Menengah;
- C Penyusunan bahan peru . . musan kebi: dan Usaha Mikro, Kecil dan M ijakan teknis dalam Pemb d . di -enengah· er ayaan Koperasi
- e penyelenggaraan pemberdayaan · operas1 dan u ah · · . s a \_M1kro, Kecil dan Menengah;
- f. penyusunan bahan dan pelaksanaan I' Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; sosia isasi kebijakan tentang Koperasi dan
- g. pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan d J k ··1 Jal · · a am rang a pengembangan usaha keci me ur peningkatan produksi dan pemasaran;
1. penyelenggaraan fasilitasi dalam rangka pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan \_ .
- h. pengumpulan bahan perumusan kebijakan penumbuhan kemandirian dan kewirausahaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- Menengah; J. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan pengendahan keg1atan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Keeil dan Menengah;
·
keikutsertaan masyarakat
dalam
- I. penyusunan program dan pelaksan � prasarana yang dapat mendorong dan : � si
2. f ilit dan sosialisasi k penyelenggaraan asi 1 asi · Mik K ·1 · · d emberdayaan Koperas1 dan Usaha 1 ro, eci kegiatan pengembangan an P dan Menengah; an kegiatan penumbuhan iklirn usaha;
- m. pelaksanaan penyediaan sarana dan Usaha Mikro, Kecil dan Me.nengah;. mengembangkan pertumbu � an Kopinformasi dan menyebarluask � mformas � data/ janng'.111 komoditas, penjaminan, desam, teknolog1
- n. penyediaan bank an . ber pemb1aya , . d Menengah; mengenai pasar, sum U ha Mikro, Kec1l an . 1 guna pengembangan dan dan mutu bagi pelaku. � :an dan pelatihan ket:t:! � :nengah;
penyelenggaraan pend1d1
Usaha MikrO, Keci .
antar Koperasi dan Usaha pemberdayaan
K
asi dan hkan kem1traan
oper.
menumbu hukum Jainnya;
.
.
pelaksanaan fasilitas1
gu
�
:
serta dengan ba
�
:erasi dan Usaha M1kro, Kee1l dan
b rdayaan
- r fas1hta51 · anngan t as · penyelenggaraan nl'1 dan J s·dang sesuai dengan ug rnasar=. If' ,pala i pengembangan pe . oleh r.,, kecil dan menengah; \_dayn nl'1g dibenkaJl ' 1ain .,\_..
- Mikr ·1 d Menengcil· 1 o, Keer an . teknis pem e ·aringan usaha; an kemudahan dalam q. pelaksanaan fungs1 ernasaran daJl J berian dukUngan derasi dan usaha mikro, Menengah di bidang � . · dan pe � usaha bagi kop
- 8 · pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya-
.
.
'
!!
'
\
I
tJ
it pelaksana Teknis
ruf g, mempunyai t
n
111.1
bidang
0 .
ugas lnas
11
sebao .
tertentu dan atau d tnelaksanak
.,a.irnana
.
enga d1rnaksuct
an dalam p
I k an W1la gas ope . unit Pe a sana Teknis Din Yah kerja di K ras1onal Dinas (21 eorang Kepala UPT y as Sebagairn abupaten Sintang. s o· . ang beract . ana dimak !{epala mas, a di baw h sud ayat (1) d. . . a dan b · ipimpin oleh ertanggu .
n lokasi d
�
ebagian tu
Bagian K esembilan KelompokJ abatan Fu ngsional Pasat 48
asal
3
1020
Ayat ( 1
l
ngJawab kepada d 10 rnpok Jabatan Fungsional b . � e . se aga1man . h rnempunya1 tugas melaksanak a d1maksud dalam Pas I 3 ' K · an seb · a ayat ll) huruf perdagangan, operasi dan Usaha K ·1 agian tugas Dinas P . d . . 1 , eci Menen erm ustnan, ketralflP1 annya. gah sesuai dengan keahlian dan
BAB III - . SUsuNAN ORGANISASI
Pasal 49

- ( II Kelompok Jabatan Fungsional seb . . . agairnana dirnaksud dal p dari seJumlah tenaga pada jenjan . b am asal 50 terdiri kelompok sesuai dengan bidang keah �� ad atan k yang. terbagi dalam berbagai an etrarnpilannya
- (21 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana di ak d. d . . . 1m su pa a ayat ll), d1koordmas1kan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Bupati Sin tang.
- (41 Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 50

- ak (1) Kepala Dinas dalam melaksan an g dit tapkan oleh Bupati; b l k dan ketentuan yang 1 e undangan yang er a u 0 . Sekretaris Oinas, Kepala Bidang, nya Kepala mas,
tu asnya berdasarkan peraturan perundang-
- 2) Dalam melaksanakan tugas . UPTD dan Kelompok Jabatan
- (3) Pejabat Struktural dalarn\_1 1Menengah bimbingan serta K h Keel · g mem en operasi dan Usa a asing-masin · rnengoordinasikan bawahaJ1 b :ahannya. a wajib mengetahui dan petunjuk pelaksanaan tugas aelaksanakan tugasn � ampaikan Japoran kepada menyampaikan
3. ( 1 K I SekITT �� a · · · Kepala Sub Bagian, epa a . '. k ordinasi integrasi dan smkromsas· kan pnns·P O ' · ing dan Fungsional wajib menerap . d. dalam Jingkungan ma.sing-mas· . · ral balk 1 I tansi Vert1kal secara vertikal dan honzon ' k t oaerah serta dengan ns · · Perang a . d O bidang tugasnya. antar Satuan Organ1sas1 Sintang sesuai enga . d n dilingkungan Pemerintah Kab ���� :ngan Dinas Perind\_us::n � :;::J � ng; � bertanggunbg 1.::
- (5) Pejabat ... (4) Pejabat Struktural dalarn rn ng jawab dan rnen . k bertanggu rnematuhi petunJU · atasan masing-rnasing.
v .
I'
.
'I f Ill Ill
1 '
·9bllt struktural dalarn . reJ ,,gl&lt;8ji iaporan yang ditc � claksa tl'e. 1 s11jut. nrna d � n t I 1:1il1 k al an ·cl U&amp;as e . t,at Stru tur Dinas P anjutn nya Waj'b 1021 peJll pgal1 berkewajiban Crindustr· Ya 8Cbao � : lb tnengkorek . .,ene tnen ian P ---.,,... ahan a, dan P' --� h-langkah dan ti &amp;awa11· · crct,.o � -Ptttirnba 1flllg � · lnda1,\_\_ 1 ba -...u1gan ngan ..att.lran yang berlaku. "411 bi\a Wahan tn . , Kopcrasi d !"' � id d te . asing an Usah B,}a I:31 ang an Kepala l)adi l&gt;Cn . ·tnasing da a Kecil J{eP sekretaris Dinas UPTo me Y1tnpangan n mengambil dflll tnen nyarn · 8e&amp;uai den dagangan, Koperasi d Y\lsun 1 Pa.tkan I gan per an Usah aporan aporan k ' a Kecil Men berkala D � Pada Kepala Dinas engah inas p . · kepada B enndustrian upati. · dan
BAB Vlll - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52

oengan berlakunya Peraturan Bupati ini , m ak a Peraturan Bup t' s· rahun 2008 tentang Susunan Org . . a I mtang Nomor 35 amsasi dan Tata Kerja D' p . d . Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Meneng h K b mas . enn ustnan, . a a upaten Smtang \Berita Daerah Kabupaten Smtang Tahun 2008 Nomor 405) d' tak di . mya an 1cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasa\53
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang pada tanggal -;, ()&amp;tr."" � "r 2013
Diundangkan di Sin tang pada tanggal 'b\ 'vt-� '"'Mb � r 2013 G ( SE ... � ,,-RI o.AERAff J.VJJUPATEN s1NTAN ·
NOMOR
2013
TAHUN
SINTANG
HAJI AKHMAD ZUEKIFLI
BERITA
KABUPATEN
DAERAH
927
•
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
a.
bahwa dengan telah ditetapkanya Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat ( 1 ) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, maka perlu mendelegasikan wewenang pemberian perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
u
Menetapkan :
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3747);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 1 tahun 2016 tentang Pembentukan
9. Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 6);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TRANSMIGRASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL.
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. 1 . Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Sela tan.
5. Dinas Penanaman Modal PTSP dan Transmigarasi selanjutnya disingkat DPM, PTSP dan Transmigrasi adalah Dinas Penanaman Modal PTSP dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
6. Kepala DPM, PI'SP dan Transmigrasi adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Sela tan.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Non penzman yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan danNonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yangdilakukan dalam satu tempat.
8. Penanaman modal dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayan Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
10. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDKPM adalah unsur pembantu kepala daerahdalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di Bidang Penanaman Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota.
11. 1 1 . Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitasfiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
13. Pendelegasian Wewenang adalah Penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
BAB II - PENDELEGASIAN WEWENANG
Pasal 2

Bupati mendelegasikan kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal dalam bentuk penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan termasuk penandatanganannya.
BAB II - PENDELEGASIAN WEWENANG
Pasal 3

Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah:
- a. Pelayanan Perizinan :
- 2) Izin Gangguan (HO);
- 1) Izin Tempat Usaha (SITU);
- 3) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 5) Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- 4) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- 6) Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 8) Izin Tanda Daftar Gudang (TOG);
- 7) Izin Tanda Daftar Industri (TDI);
u
- 9) Izin Penangkapan Ikan (SIP!);
- 10) Izin Usaha Perikanan (!UP);
3. 1 1 ) Izin Apotik / Toko Obat;
- 12) Izin Praktek dokter;
- 13) Izin Operasional Koperasi;
- 14) Izin Catering/penyedia makanan/minuman;
- 15) Izin Rumah Makan (!RM);
- 16) Izin Mendirikan Tower/menara;
- 17) Izin mendirikan Baliho/iklan/promosi lainnya;
- 18) Izin Prinsip Penanaman Modal;
- 19) Izin usaha untuk berbagai sektor usaha;
- 20) Izin prinsip perluasan penanaman modal;
- 21) Izin usaha perluasan untuk berbagai sektor usaha;
- 22) Izin prinsip perubahan penanaman modal;
- 23) Izin usaha perubahan untuk berbagai sektor usaha; dan
- 24) Izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal (mergerj;
- 25) lzin usaha penggabungan perusahaan PM untuk berbagai sektor usaha;
- b. Pelayanan non perizinan:
- 1) Rekomendasi Kanopi;
- 2) Rekomendasi Spanduk/Reklame;
- 3) Surat Rekomendasi Pedagang Besar Farmasi;
- 4) Surat Rekomendasi Pedagang Alat Kesehatan;
- 5) Surat Keterangan Penyimpanan Barang;
- 6) Rekomendasi Melakukan Penelitian di Sekolah/Lembaga; dan
- 7) Pelayanan informasi dan pengaduan.
BAB III - PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 4

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi bertanggungjawab atas pelaksanaan pendelegasian wewenang pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
Dalam melaksanakan Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi berkewajiban untuk :
- a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- b. berpedoman pada ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal;
- c. menetapkan mekanisme perizinan dan nonperizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. menetapkan kelengakapan persyaratan administrasi perizinan dan nonperizinan;
- e. menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas penzman yang dikeluarkan; dan
- f. menyampaikan laporan perizinan dan nonperizinan setiap bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
, ,
.
...\_J
BAB IV - PENARIKAN KEWENANGAN
Pasal 6

Pendelegasian wewenang pelayanan penzman dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditarik kembali oleh Bupati, sebagian atau seluruhnya, dalam hal:
- a. DPM, PTSP dan Transmigrasi mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruh kewenangan;
- b. DPM, PTSP dan Transmigrasi dinilai tidak mampu melaksanakan pendelegasian wewenang yang telah didelegasikan; dan/atau
- c. Perubahan kebijakan pemerintah daerah.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - PENARIKAN KEWENANGAN
Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IV - PENARIKAN KEWENANGAN
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Sela tan.
Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 29 i". a ret 2017
NDOW SEL7frAN,J,- � BUPATI BOLAANG M
Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal
29 Haret
2017
SEKRETAR
KABUPATEN BOL DOW SELATAN,
AH
INDR
UPATE BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2017 BERITA DAERAH NO MOR