PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor H Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 24 Tahun 2004
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UfARA PERATURAN BUPATI BATli BARA NOMOR H TAHUN J2016
TENTANG
TUNJANGAN PERUMAHAN BAGIANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATU BARAj a.
bahwa sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Bata Bara belum dapat menyediakan Rumah j Dinas bagi Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara;
- b. bahwa untuk memenuhi keteniuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomorj 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keiiangan Pimpinan dan Anggota Rakyat Daerak ; , Dewan Perwakilan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara dalam Peraturan Bupati; j
1.
!
Undang-Undang Nomor 17 Tajiun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang j ' lomor 1 Tahun!2004 tentang Perbendahara j | Negara (Lembaran Negara Repjublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembarah Negara Republik Indonesia Nomor 4355); an
C
C
3. Undang- Undang Nomor 15 Tahjun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor14400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahrn 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provipsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia TahJun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4681);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahhn 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemb Nomor 5587), sebagaimana te Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undaing-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan ! Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Negara Republik Indonesia diubah dengan Peraturan : 541
6. Peraturan Pemerintah Nomoif 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keijangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659) | ;
7. Peraturan Pemerintah Nomoij 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahihn 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 ' jl 2);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun ; 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah! (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
:
r
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri ! Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diub. ah dengan Peraturan Meiiteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Penyempjumaan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman , j i Pengelolaan Keuangan Daerah; !
2. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri;Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggung Jawaban Pexiggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komuiiikasi Intensif dan Dana Operasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
MBMUTUSKAN:
CJ Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
3
C
L
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahuii 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Batu Bara.
6. Anggota DPRD adalah mereka yang telah diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota!DPRD dan telah mengucapkan sumpah / janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. :
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Batu;Bara.
8. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan ; yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota :DPRD Kabupaten Batu Bara berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan · dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya / rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat / tewas, dana bantuan biaya pengurusan jenazah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut i APBD Kabupaten Batu Bara adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara.
BAB II - BESARNYA TUNJANGAN
Pasal 2

Untuk mendukung kelancaran tugas Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara diberikan tunjangan Perumahan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
C
:
i
BAB II - BESARNYA TUNJANGAN
Pasal 3

:
- (1) Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan pada setiap bulan.
- (2) Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Pos Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Batu Bara, sebesar Rp.1.344.000.000 (satu milyar tiga ratus empat puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Masing - masing Anggota DPRD : Rp. 3.500.000, -/ bln 32 orang Anggota DPRD X Rp. 3.500.000,x 12 bln = Rp.1.344.000.000
- (3) Apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara telah dapat . menyediakan Rumah Dinas bagi Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara maka biaya tunjangan perumahan tidalc diberikan lagi.
BAB III - PENGELOLA
Pasal 4

Pengelolaan Belanja Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara ditampung dalam APBD; Kabupaten Batu Bara pada Pos Sekretariat DPRD Kabjipaten Batu Bara. !
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturari Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor l.b Tahun 2015 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara dicabut daii dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan . ini, sepanjang j mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.
C
Diundangkan di Lima Puluh pada tanggal
15
yanwri
2
o\t &gt;
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,
;
BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR
• if
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
RENOLD ASMARA, AP, SH NIP. 19751010 199603 1 002
BAB V
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pjada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, nemerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara. :
,
i
,
i
Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal
( S
ysnuari io [b
BUPATI BATU ; BARA,
6
H
BAB V - PEJIJABARAK TUGAS DAN nntGSJ
Pasal 9

W akil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 11) huruf b, mempunyai tugas :
- a. memimpin ORD dalam hal Ketua berhalangan dan membantu Ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan ORD serta secara umum mewakili Ketua ;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
/
""
6
Bag:lea Kettp. SEKRBTARIS
Pual 10
- (1) Sekretaris sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan sidang-sidang DRD;
- b. memberikan dukungan teknis, pelayanan keadministrasian dan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DRD;
- c. melaksanakan tugas DRD sehari-hari penuh waktu;dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagi.mana dim.aksud pada ayat ( 1) Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.
Raglan Keempat
ANGGOTA
Pual 11
- (1) Anggota DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) huruf d, mempunyai tugas :
- a. memberikan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan clan teknologi ; dan
- b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota DRD bertanggung jawab kepada Ketua.
Pual 12
- ( 1) Keanggotaan ORD sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 7 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Jumlah anggota DRD sebanyak-banyaknya berjumlah 10 (sepuluh) orang yang sekurang› kurangnya terdiri atas unsur akademisi, praktisi dan unsur pemerintah.
- (3) Keanggotaan DRD diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun clan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan untuk berikutnya.
7
- (4) Keanggotaan ORD dapat berakhir apabila:
- a. berakhimya masa jabatan;
- b. tidak memenuhi kriteria keanggotaan yang telah ditetapkan;
- c. meninggal dunia;
- d. mengundurkan diri;
- e. tidak melaksakan tugasnya;
- f. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hl.lkum tetap,
Paaal 13
Dalam melaksanak:an tugasnya, ORD dapat membentuk Sekretariat.
BAB V - TATA KERJA DAIi HUBUNGAII KERJA
Pasal 15

Dalam meningkatkan keahlian, kepakaran dan kompetensi individu serta pengorganisasinya, DRD bertanggung jawab mengembangkan struktur dan strata keahlian sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pua.I 16
DRD dan Badan Perencanaan Pembangu.nan Daerah Kabupaten Situbondo memiliki hubungan kemitraan dalam menyiapkan arah kebijakan pembangunan ilmu pengetahuan dan Telmologi yang dituangkan dalam Agenda Riset Daerah.
Diundangkan di Situbondo pada tanggal O 2 M / 1 2012
Dn.BADIWIJONO,ST,M.11 Pembtaa Otama llucla DP. it541010 197603 i OU&gt;
Paaal 17
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo yang melekat pada anggaran BAPPEDA.
DTEJITUAN PBRUTUP
Pual 18
Hal-hal yang belum cliatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai telmis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua DRD.
Paaa119
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penepatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.
. etapkan di Situbondo da tanggal O 2 MAR 2012 BDPATI SJTUBOlfDO,
BBRITA DABRAII KABUPATBII &amp;ITOB01'DO TABUII 2013 ROMOR 1 l.f
IAIIPIRAN
Peraturan.BupltiKabuprten Situbondo
~ ~~
M~1h12
=
STR1JKTUR ORGAIIIBASI DEWAii RJ8BT D.ABRAH KABUPATBR BITUB010&gt;0
N/A
Preamble

Menimbang
WALIKOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR \8 TAHUN 2016
TENT ANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
W ALIKOTA BIMA,
- a. bahwa dalam rangka untuk menampung aspirasi penanganan pengaduan masyarakat secara terkoordinasi, efektif, efisien agar tidak terjadi penyimpangan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kota Bima serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, maka perlu membuat pedoman penyelenggaraan penanganan pengaduan masyarakat di Kota Bima;
- b. bahwa dalam rangka mendorong peran serta pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bima dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK), sebagai wujud Pembangunan Zona Inte~~~:.~ menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dipandang perlu ditetapkan Peraturan W alikota ten tang Penyelenggaraan Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kota Bima;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kota Bima;
.-
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165) Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi lnstansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kata Bima Tahun 2014 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima);
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pu blik (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 173, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima 86);
MEMUTUSKAN:
PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA. PENYELENGGARAAN TENT ANG WALIKOTA PERATURAN Menetapkan
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
·-
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalamsistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 3.
4. W alikota adalah W alikota Bima. 4.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bima. 5.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima. 6.
7. Inspektur adalah lnspektur Daerah Kota Bima. 7.
8. Dinas Perhubungan Komunikasi dan lnformatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bima. 8.
9. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol adalah Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Bima. 9.
10. SKPD/Unit Kerja/BUMD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja/BUMD di Pemerintah Kota Bima.
11. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bima, meliputi Perusahaan Daerah Air Minum, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas atau Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bima.
13. Sekolah Negeri adalah Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan/ atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bima.
14. Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada Aparatur Pemerintah terkait, berupa sumbangan pikiran, kritik, saran, gagasan, atau keluhan, pengaduan yang bersifat membangun.
15. Petugas Pelaksana Pelayanan adalah petugas pelaksana pelayanan penanganan pengaduan di tiap-tiap SKPD, Perusahaan Daerah, UPI' dan Sekolah Negeri.
BAB II - ASAS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
Pasal 2

Asas Penanganan Pengaduan Masyarakat merupakan acuan atau norma dasar yang wajib dipedomani dalam penyelenggaraan pelayanan penanganan pengaduan.
BAB II - ASAS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
Pasal 3

Asas Penanganan Pengaduan Masyarakat terdiri dari:
- (1) Kepastian hukum yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang- undangan yang berlaku dalam menangani pengaduan masyarakat;
- (2) Transparansi yaitu membuka diri dan memberi kesempatan kepada masyarakat dalam melaksanakan hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif terhadap penanganan pengaduan masyarakat berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas;
- (3) Koordinasi yaitu melaksanakan kerjasama yang baik antar pejabat yang berwenang dan aparatur pemerintah terkait berdasarkan mekanisme, tata kerja dan prosedur yang berlaku;
- (4) Efektivitas dan Efisiensi yaitu tepat sasaran, hemat tenaga, waktu dan biaya;
- (5) Akuntabilitas yaitu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik proses maupun tindak lanjutnya;
6. ataupun golongan pribadi, (6) Obyektivitas yaitu berdasarkan fakta atau bukti tanpa dipengaruhi prasangka, in terpretasi, kepentingan kepentingan pihak tertentu;
- (7) Proporsionalitas yaitu mengutamakan kepentingan pelaksanaan tugas dan kewenangan dengan tetap memperhatikan adanya kepentingan yang sah lainnya secara seimbang; dan
- (8) Kerahasiaan yaitu menjaga kerahasiaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkan.
,
...
BAB III - RUANG LINGKUP PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
Pasal 4

Ruang lingkup pelayanan penanganan pengaduan masyarakat dikelompokkan berdasarkan jenisnya dengan kode masalah sebagai berikut:
- a. Penyalahgunaan wewenang;
- b. Pelayanan masyarakat;
- c. Korupsi/pungli;
- d. Kepegawaian/ketenagakerjaan;
- e. Pertanahan/ perumahan;
- f. Hukum/peradilan dan HAM;
- g. Kewaspadaan Nasional;
- h. Tatalaksana/ regulasi;
1. Lingkungan Hidup; dan
- J. Um um.
BAB IV - PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
Pasal 5

- (1) Tiap-tiap SKPD, Perusahaan Daerah, UPT dan Sekolah Negeri berkewajiban menyelenggarakan pelayanan penanganan pengaduan pada masing-rnasing satuan/unit kerja.
- (2) Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tiap-tiap SKPD, Perusahaan Daerah, UPT dan Sekolah Negeri berkewajiban menindaklanjuti setiap pengaduan yang diterima, menyediakan sarana pengaduan, menugaskan pelaksana pelayanan yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan, serta menyusun prosedur dan mekanisme pelayanan penanganan pengaduan di satuan/unit kerjanya dengan berpedoman pada Peraturan Walikota ini.
HAK PENERIMA PELAY ANAN
BAB IV - PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
Pasal 6

- (1) Penerima pelayanan berhak menyampaikan pengaduan berupa keluhan, kritik, dan pernyataan ketidakpuasan lainnya atas pelayanan yang diterima.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penerima pelayanan menerima pelayanan.
- (3) Penerima pelayanan berhak memperoleh tanggapan sebagai tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikannya sesuai prosedur dan mekanisme yang ditetapkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerima pelayanan berhak mengetahui hasil penanganan pengaduan terhadap pengaduan yang disampaikannya.
BAB VI - PENY AMPAIAN PENG ADU AN
Pasal 7

Pengaduan dapat disampaikan oleh penerima pelayanan kepada penyelenggara pelayanan melalui :
- a. Penyampaian secara lisan, yakni secara langsung disampaikan kepada petugas pelaksana pelayanan pada SKPD, Perusahaan Daerah, UPT dan Sekolah Negeri terkait;
- b. Surat yang dialamatkan kepada SKPD, Perusahaan Daerah, UPT dan Sekolah Negeri terkait;
- c. http:/ /bimakota.go.id
- d. Sarana Pengaduan yang disediakan oleh tiap-tiap SKPD, Perusahaan Daerah, UPT dan Sekolah Negeri; dan
- e. Sarana atau media lain, dengan memperhatikan aksesbilitas penyelenggara pelayanan.
BAB VII - SARANA PENGADUAN
Pasal 8

- (1) Tiap-tiap SKPD, Perusahaan Daerah, UPT dan Sekolah Negeri berkewajiban menyediakan sarana pengaduan, yang sekurangkurangnya meliputi:
- a. Kotak/Loket Pengaduan;
- b. Ruang Penanganan Pengaduan;
- c. Nomor Telepon Kantor; dan
- d. Nomor HandPhone Kepala SKPD/Direktur Perusahaan Daerah/Kepala UPT / Kepala Sekolah Negeri.
- (2) Kotak, Loket dan Ruang Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditempatkan di lokasi yang mudah diakses oleh penerima pelayanan dengan mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan penerima pelayanan.
- (3) Nomor Telepon dan Nomor HandPhone sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus diumumkan kepada penerima pelayanan.
- (4) Apabila pimpinan SKPD/Unit Kerja/BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di atas juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan tersebut, maka pegawai melaporkan kepada Inspektorat.
BAB VIII - PETUGAS PELAKSANA PELAYANAN
Pasal 9

- (1) Tiap-tiap Kepala SKPD/Direktur Perusahaan Daerah/Kepala UPT /Kepala Sekolah Negeri menetapkan petugas pelaksana pelayanan.
- (2) Petugas pelaksana pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petugas yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan dan bertanggung jawab atas pengelolaan pengaduan serta sarana pengaduan yang disediakan.
- (3) Petugas pelaksana pelayanan memiliki tugas:
- a. Menerima pengaduan yang disampaikan oleh penerima pelayanan melalui Loket Pengaduan, Ruang Penanganan Pengaduan dan Nomor Telepon Kantor;
- b. Melakukan pencatatan/registrasi terhadap setiap pengaduan yang diterima, baik yang disampaikan melalui surat maupun melalui sarana pengaduan;
- c. Meneruskan pengaduan kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan tindak lanjut dan penyelesaian;
- d. Mencatat hasil penyelesaian dan menyampaikannya kepada penerima pelayanan yang bertindak selaku pelapor;
- e. Menyusun laporan hasil penyelenggaraan pelayanan penanganan pengaduan; dan
- f. Mengirimkan laporan basil penyelenggaraan pelayanan penanganan pengaduan kepada Sekretariat Pengaduan baik secara periodik maupun secara insidentil apabila dibutuhkan.
BAB IX - WAKTU PENYELESAIAN
Pasal 10

- (1) Pengaduan masyarakat yang diterima oleh petugas pelaksana pelayanan pada jam kerja harus sudah diteruskan kepada pejabat yang berwenang paling lama 1 x 24 jam terhitung sejak pengaduan diterima untuk ditindaklanjuti.
- (2) Untuk penanganan pengaduan yang ditangani oleh satuan/unit kerja tanpa memerlukan koordinasi dengan satuan/unit kerja lain:
- a. Paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pengaduan diterima, satuan/unit kerja penyelenggara penanganan pengaduan harus melaksanakan identifikasi dan klarifikasi atas pengaduan yang diterima serta menyampaikan atau mengumumkan hasilnya kepada penerima pelayanan selaku pelapor; dan
- b. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengaduan diterima, satuan/unit kerja penyelenggara penanganan pengaduan harus menyampaikan atau mengumumkan hasil penanganan terhadap pengaduan yang diterima kepada penerima pelayanan selaku pelapor.
- (3) Untuk penanganan pengaduan yang ditangani oleh atau yang penyelesaiannya memerlukan koordinasi antar satuan/unit kerja:
- a. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengaduan diterima, satuan/unit kerja penerima pengaduan harus melaksanakan identifikasi dan klarifikasi atas pengaduan serta menyampaikan atau mengumumkan hasilnya kepada penerima pelayanan selaku pelapor; dan
- b. Paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pengaduan diterima, satuan/unit kerja penerima pengaduan harus menyampaikan atau mengumumkan hasil penanganan terhadap pengaduan yang diterima kepada penenma pelayanan selaku pelapor.
8. oleh asas pengaduan dilakukan dengan mengedepankan ( 4) Penyelesaian penanganan penyelenggara pelayanan penanganan pengaduan.
MEKANISME PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN
Bagian Kesatu Pengaduan yang Disampaikan secara Langsung kepada SKPD/Perusahaan Daerah/UPT/Sekolah Negeri
BAB IX - WAKTU PENYELESAIAN
Pasal 11

- (1) Petugas pelaksana pelayanan pada SKPD/Perusahaan Daerah/UPT/Sekolah Negeri menerima setiap pengaduan yang disampaikan oleh penerima pelayanan dan melakukan pencatatan ke dalam buku register pengaduan, sebagaimana contoh dalam Lampiran I Peraturan W alikota Bima.
- (2) Informasi yang dicatat ke dalam buku register pengaduan sekurang-kurangnya meliputi:
- a. Identitas pelapor, terdiri atas narna, alamat, nomor telepon dan tandatangan pelapor;
.-
- b. Identitas petugas penerima pengaduan, terdiri atas nama, nomor induk pegawai dan tandatangan petugas;
- c. Waktu pengaduan, terdiri atas tanggal, bulan dan tahun saat pengaduan diterima;
- d. Uraian pengaduan, terdiri atas keterangan yang dibutuhkan perihal substansi pengaduan yang disampaikan oleh penerima pelayanan selaku pelapor; dan
- e. Dokumen atau bukti yang mendukung.
- (3) Pengaduan yang tidak sesuai dengan kewenangan SKPD /Perusahaan Daerah/UPT / Sekolah Negeri dikirimkan kepada untuk diteruskan kepada satuan/unit kerja yang berwenang melakukan penanganan sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengaduan yang penanganannya merupakan kewenangan SKPD/Perusahaan Daerah/UPT/Sekolah Negeri penerima pengaduan diteruskan oleh petugas pelaksana pelayanan kepada pejabat yang berwenang pada SKPD/Perusahaan Daerah/UPT/Sekolah Negeri bersangkutan untuk mendapatkan tindak lanjut penyelesaian sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) SKPD/Perusahaan Daerah/UPT/Sekolah Negeri berkewajiban untuk memberitahukan basil penyelesaian penanganan pengaduan kepada pelapor atau pihak yang menyampaikan pengaduan.
- (6) SKPD/Perusahaan Daerah/UPT/Sekolah Negeri berkewajiban mengirimkan laporan hasil penyelenggaraan pelayanan penanganan pengaduan kepada Sekretariat Pengaduan baik secara periodik maupun secara insidentil apabila dibutuhkan.
Bagian Kedua Pengaduan yang Disampaikan melalui Media Massa
BAB IX - WAKTU PENYELESAIAN
Pasal 12

- ( 1) Petugas pelaksana pelayanan pada Bagian H umas dan Protokol menerima setiap pengaduan yang disampaikan melalui media massa baik cetak mau pun elektronik yang ada di Kota Bima, dan melakukan pencatatan ke dalam buku register pengaduan.
- (2) Petugas pelaksana pelayanan pada Bagian Humas dan Protokol meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada satuan/unit kerja yang berwenang untuk mendapatkan tindak lanjut penyelesaian sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satuan/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerima dan menindaklanjuti pengaduan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menyampaikan hasil penanganan pengaduan kepada Bagian H umas dan Protokol.
- (4) Bagian Humas dan Protokol mengumumkan hasil penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui media massa baik cetak maupun elektronik, dan mengirimkan laporan hasil penanganan pengaduan kepada Sekretariat Pengaduan.
Bagian Ketiga Pengaduan yang Disampaikan melalui Media Elektronik
Pemerintah Kota Bima
BAB IX - WAKTU PENYELESAIAN
Pasal 13

- (1) Petugas pelaksana pelayanan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menerima setiap pengaduan yang disampaikan melalui Media Elektronik Pemerintah Kota Bima dan melakukan pencatatan ke dalam buku register pengaduan.
- (2) Petugas pelaksana pelayanan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada satuan/unit kerja yang berwenang untuk mendapatkan tindak lanjut penyelesaian sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satuan/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerima dan menindaklanjuti pengaduan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menyampaikan hasil penanganan pengaduan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (4) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mengumumkan hasil penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui media elektronik Pemerintah Kota Bima, dan mengirimkan laporan hasil penanganan pengaduan kepada Sekretariat Pengaduan.
BAB XI - LAPORAN HASIL PENANGANAN PENGADUAN
Pasal 14

- Negeri hasil dalam (1) Tiap-tiap SKPD/Perusahaan Daerah/UPT/Sekolah berkewajiban menyusun laporan bulanan terkait penyelenggaraan pelayanan penanganan pengaduan bentuk Rekapitulasi Hasil Penanganan Pengaduan.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1) dikirimkan kepada Sekretariat Pengaduan selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulan.
- (3) Bentuk/form Rekapitulasi Hasil Penanganan Pengaduan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota mi
BAB XII - SEKRETARIAT PENGADUAN
Pasal 15

- (1) Untuk menduk:ung kelancaran penyelenggaraan pelayanan penanganan pengaduan di lingkungan pemerintah daerah, dibentuk Sekretariat Pengaduan yang berkedudukan di Sekretariat Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Pengaduan memiliki fungsi:
- a. Menginventarisir dan mengelola hasil pelayanan penanganan pengaduan di lingkungan pemerintah daerah;
- b. Melakukan koordinasi dengan satuan/unit kerja terkait dalam rangka penanganan pengaduan yang bersifat lintas satuan/unit kerja;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan penanganan pengaduan di lingkungan pemerintah daerah;
- d. Melaporkan basil penyelenggaraan pelayanan penanganan pengaduan di lingkungan pemerintah daerah kepada Walikota, baik secara periodik (semesteran) maupun insidentil, dengan tembusan kepada Inspektur; dan
- e. Menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan penanganan pengaduan di lingkungan pemerintah daerah yang akan disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Pembentukan Sekretariat Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB XIII - KETENTU AN LAIN-LAIN
Pasal 16

- (1) Tiap-tiap SKPD, Perusahaan Daerah, UPT dan Sekolah Negeri selaku penyelenggara pelayanan berkewajiban mengumumkan nama petugas pelaksana pelayanan, mekanisme pelayanan penanganan pengaduan, serta sarana pengaduan yang disediakan.
- (2) Dalam keadaan tertentu penerima pelayanan selaku pelapor dapat merahasiakan nama dan identitasnya.
3. berwenang untuk tidak yang dinilai tidak etis, berbau dan antargolongan), dan tidak (3) Penyelenggara pelayanan menindaklanjuti pengaduan SARA (Suku, Agama, Ras bertanggung jawab.
- (4) Tiap-tiap SKPD, Perusahaan Daerah, UPT dan Sekolah Negeri dapat mengembangkan sistem penyelenggaraan pelayanan penanganan pengaduan di masing-masing satuan/unit kerja dengan berorientasi pada peningkatan kepuasan pelanggan dan berpedoman pada Peraturan W alikota ini.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah KotaBima.
Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal ?-1.1 Me·1
2016
f · WALIKOTA BIMA,fo-/
-
-
"
M. QURAIS H. ABIDIN
UHAMAD RUM
SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA, f ..
Diundangkan di Kota Sima
pada tanggal
~
Me\
2016
Munal
BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR efih
(
(
LAMPIRAN I PERATURAN W ALIKOTA BIMA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENT ANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA
BUKU HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT BULAN TAHUN . DINAS/BADAN/KANTOR/PERUSAHAAN DAERAH/UPT/SEKOLAH .
| NO. | NOMOR REGISTER | TANGGAL TERIMA | DATA PELAPOR | URAIAN PENGADUAN | PETUGAS PENERIMA | HASIL PENANGANAN | KET. |
|-------|------------------|------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
KEPALA/DIREKTUR.
.
(Nama Lengkap) Pangkat
NIP
,
.
WALIKOTA BIMA, ), /'
-c:::"'
•
-
M. QURAIS H. ABIDIN
LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR
,9
TAHUN 2016
TENT ANG
PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PENANGANAN
PENGADUAN
MASYARAKAT
DI
LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BIMA
REKAPITULASI HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT BULAN TAHUN . DINAS/BADAN/KANTOR/PERUSAHAAN DAERAH/UPT/SEKOLAH .
| | | STATUS | STATUS | STATUS | STATUS | STATUS | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------|-----------------|----------|------|
| NO. | JENIS PENGADUAN | BELUM DITANGANI | DALAM PROSES PENANGANAN | REVIU | TELAH DITANGANI | JUMLAH | KET. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Penyalahgunaan wewenang Pelayanan Masyarakat Korupsi/pungli Kepegawaian/ketenagakerjaan Pertanahan/ perumahan Hukurrr/ peradilan dan HAM Kewaspadaan Nasional Tatalaksana/ regulasi | | | | | | |
| | NO. JENIS PENGADUAN | STATUS | STATUS | STATUS | STATUS | STATUS | KET. |
|-----|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------|-----------------|----------|--------|
| | NO. JENIS PENGADUAN | BELUM DJTANGANI | DALAM PROSES PENANGANAN | REVIU | TELAH DITANGANI | JUMLAH | KET. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9. | Lingkungan Hidup | | | | | | |
| 10. | Umum | | | | | | |
KEPALA/DIREKTUR
.
(Nama Lengkap) Pangkat
NIP
WALIKOTA BIMA, fr
M. QURAIS H. ABJDIN
.
»: