PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 13 Tahun 2023
Tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DBSA
Berlaku: 7 Mei 2013
N/A
Preamble

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Per imbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemer intah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Per imbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 10.Peraturan Pemer intah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 12.Peraturan Menter i Dalam Neger i Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 13.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemer intah Desa;
- 14.Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa;
- 15.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- 16.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 17.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- 18.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemer intahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah kabupaten Bengkayang;
- 19.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010;
- 20.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012;
- 21.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DBSA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemer intah diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dar i Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggaraan tugas umum pemer intahan.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemer intahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemer intahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemer intah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemer intah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemer intahan desa sebagai unsur penyelenggara pemer intahan desa;
10. 10.Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpim penyelenggaraan Pemer intahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa;
11. 11.Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. 12.Dana per imbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Per imbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemer intahan Daerah.
13. 13.Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dar i bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemer intah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
BAB II - TUJUAN DAN SUMBER ALOKASI DANA DESA
Pasal 2

Alokasi Dana Desa bertujuan untuk pemerataan pembangunan dalam meningkatkan partisipasi, kesejahteraan dan pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan skala desa.
- Alokasi Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan dengan menjadi bagian sumber penerimaan desa diantaranya :
- a. bagian dari Pajak Daerah;
- b. bagian dar i Restribusi Daerah;
- c. bagian dar i Bantuan Provinsi;
- d. bagian dar i Dana Per imbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten.
BAB III - PENETAPAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 4

- (1) Penetapan Alokasi Dana Desa untuk seluruh desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten setiap Tahun Anggaran berdasarkan perhitungan penjumlahan keempat sumber penerimaan Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 3.
- (2) Dasar penetapan alokasi dana desa yang digunakan adalah:
3. a.azas merata adalah sama pembagiannya untuk semua desa selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM);
4. b.azas adil adalah berdasarkan situasi dan kondisi desa bersangkutan selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proposional.
5. c.besarnya prosentase perbandingan 60 % (enam puluh persen) untuk Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), dan 40 % (empat puluh persen) untuk Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP);
- (3) Perbandingan variabel sebagai dasar pembagian Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah melihat variabel Jumlah Kepala Keluarga, Jumlah Penduduk Desa, Luas Wilayah Desa, dan lain sebagainya berdasarkan situasi dan kondisi desa bersangkutan.
BAB IV - PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 5

Pelaksanaan Kegiatan tersebut dilaksanakan 30% (tiga puluh persen) dipergunakan untuk belanja Aparatur Pemerintahan Desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan 70 % (tujuh puluh persen) untuk belanja pemberdayaan masyarakat yang meliputi :
- a. perbaikan sarana masyarakat desa skala kecil;
- b. penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes;
- c. biaya pengadaan bahan pangan;
- d. biaya Perbaikan Lingkungan dan Pemukiman;
- e. biaya Teknologi Tepat Guna;
- f. biaya Perbaikan Kesehatan dan Kebersihan Masyarakat;
- g. biaya Pengembangan Sosial Budaya;
- h. biaya Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
BAB IV - PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 6

- Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yakni 30% (tiga puluh persen) dipergunakan untuk :
- a. biaya Operasional Pemerintahan Desa sebanyak 20% (dua puluh persen) diantaranya Insentif Petugas-petugas kantor Desa (PTPKD, Bendahara, dan Penjaga Kantor), Alat Tulis Kantor (ATK), Perlengkapan dan Peralatan Kantor, Pemeliharaan Kantor, Perjalanan Dinas Perangkat Desa, Konsumsi Biaya Rapat dan Tamu Dinas, Sewa Gedung Untuk Kantor Desa, Pakaian Dinas Perangkat Desa.
- b. biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebanyak 10% (sepuluh persen) diantaranya Belanja Alat Tulis Kantor BPD. Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kegiatan BPD, Biaya Kegiatan BPD, Belanja Pakaian seragam BPD, Belanja Konsumsi Rapat Biasa dan Sidang BPD dan Insentif Tambahan Ketua dan Anggota BPD.
BAB IV - PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 7

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud daJam PasaJ 5 yakni 70% (tujuh puluh persen) dipergunakan untuk :
- a. Penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin serta mengurangi kesenjangan, dengan pengalokasian minimal 20% (dua puluh persen)
- membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) miskin disetiap Desa/Dusun Minimal l(Satu) Kelompok untuk dibina dalam pengelolaan suatu usaha ekonomi informal, mulai dari memproduksi sampai pemasaran dengan melibatkan LPMD, PKK dan Tokoh Masyarakat sebagai pembina;
- pengalokasian Biaya penyaluran atau Transportasi Kegiatan Sosial masyarakat seperti Raskin.
- b. Bantuan Stimulan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat (LPMD) sebesar 5% (lima persen) terdir i dari :
- biaya rapat-rapat anggota LPMD
- biaya ATK LPMD;
- biaya peralatan penunjang kegiatan LPMD;
- insentif Pengurus LPMD.
- c. Bantuan Stimulan Kegiatan PKK Desa sebesar 5% (lima persen) terdiri dar i :
- biaya rapat-rapat Kader PKK
- biaya ATK PKK;
- biaya peralatan penunjang kegiatan PKK;
- insentif Pengurus PKK.
14. d.Bantuan Operasional RW/RT.
15. e.Bantuan Kepada Wilayah Tingkat Dusun yang diupayakan untuk pemerataan pembangunan agar tidak ada kesenjangan antara wilayah Dusun dalam suatu Desa Minimal 8% (delapan persen).
- f. Pembentukan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 1% (satu persen)
- g. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 1% (satu persen) terdir i dari:
- Posyandu;
- Poskesdes;
- Pemberdayaan Kelompok Bina Keluarga Balita, dan Kelompok Bina Keluarga Lansia.
- h. Bantuan Kualitas Pendidikan Luar Sekolah 2% (dua persen) terdir i dar i :
- PAUD
- Pendidikan dan Pelatihan pada Kelompok Masyarakat.
- i. Peningkatan Stabilitas Kamtibmas/Linmas 2%(dua persen) terdir i dar i :
- Kader Hansip;
- Kegiatan Pembinaan Keanggotaan;
- Pakaian Keanggotaan.
- j. Pembinaan dan Bantuan Kepemudaan/Karang Taruna dan Iain-lain 2% (dua persen).
- k. Peningkatan solidaritas an tar umat beragama 2% (dua persen).
1. Peningkatan dan pengembangan semangat Gotong-royong Masyarakat dan Tradisi Bersih Lingkungan Desa/Dusun 2% (dua persen).
- m. Pembangunan Infrastruktur Pedesaan/Dusun, dengan pr ior itas antara lain 20% (dua puluh persen) terdir i dari :
- sarana perhubungan (Jalan, Jembatan Desa/Dusun);
- prasarana produksi ir igasi, dan Iain-lain;
- prasarana sosial Poskamling, Kantor Desa, Poskesdes, Tanah, Sanitasi dan WC Umum, dan Iain-lain;
- prasarana pemasaran.
- n. Pengembangan Daerah terpencil yang mempunyai potensi untuk dikembangkan oleh Pemer intah Desa berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat.
- o. Pengenbangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pelestar ian
38. Lingkungan Hidup Daerah Perdesaan/Dusun.