PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 17 Tahun 2016
Tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN KOTA KENDARI TAHUN 2016
Berlaku: 6 6 2016
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu disusun Rencana Keija Pemerintah
Daerah (RKPD) Perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Kendari Tahun 2016;
2. Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. 4 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. 6 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. 7 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. 8 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahn Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. 12 Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah; Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan; Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114;
7. 19 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014;
8. 20Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terkini dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
10. Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. 22\_ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
24. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 13);
26. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2015 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 1O);
28. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 1);
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2016
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan
- 1: Daerah adalah Kota Kendari.
- 2 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
- 3 Walikota adalah Walikota Kendari.
- 4 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran dan/atau barang.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian; dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kota Kendari.
- 6Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari Tahun 20132017 selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 8 Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 9 Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Perubahan Renja SKPD adalah rencana pembangunan tahunan SKPD yang merupakan dokumen tahunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kota Kendari yang berisi program dan kegiatan suatu SKPD serta pagu anggaran sementara di dasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
11. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja selanjutnya disebut KUA-APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan; belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati oleh DPRD.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
14. Perubahan RKPD Tahun 2016 adalah Dokumen Perencanaan Daerah yang mulai berlaku tanggal diundangkan dalam Peraturan Walikota Kendari pada minggu keempat bulan juli tahun 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 dan merupakan penjabaran dari RPJMDpada
BAB II - SISTEMATIKA PENYUSUNAN
Pasal 2

Sistematika penyusunan RKPD, terdiri dari
BAB IV
Pasal 3

Uraian penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2016 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB III - TUJUAN DAN FUNGSI PERUBAHAN RKPD
Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD bertujuan menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah; antar sektor pembangunan dan antar SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya.
- (2) Dalam penyusunan Perubahan Renja SKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud Pasal 4 1, SKPD menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2016 untuk pada ayat
3. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja SKPD; dan
- b. Sebagai bahan penyusunan RKA SKPD .
BAB III - TUJUAN DAN FUNGSI PERUBAHAN RKPD
Pasal 5

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berfungsi
- a Pedoman Penyusunan Perubahan Renja SKPD;
- b. Pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun 2016, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2016, dan RAPBD Perubahan Tahun 2016.
BAB III - TUJUAN DAN FUNGSI PERUBAHAN RKPD
Pasal 6

Kepala Bappeda menelaah rancangan akhir Perubahan Renja SKPD mengenai kesesuaiannya dengan SKPD, Renstra SKPD serta tugas pokok dan fungsi SKPD.
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
BAB III - TUJUAN DAN FUNGSI PERUBAHAN RKPD
Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, kepala SKPD melakukan pemantauan.
- (2) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD.
BAB III - TUJUAN DAN FUNGSI PERUBAHAN RKPD
Pasal 8

- (1) Kepala SKPD mengevaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dan tahun berjalan sampai dengan Triwulan II.
- (2) Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD .
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud (2) menjadi bahan bagi penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2016pada ayat
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.
Ditetapkan di Kendari pada tanggal 6 6 2016
Diundangkan di Kendari
pada tanggal
2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI
ALAMSYAH LOTUNANI
BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2016 NOMOR
(7