PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 24 Tahun 2013
Tentang POLATATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL AZIZ
Berlaku: 24 TAHUN 2013
N/A
Preamble

Menimbang
WALIKOTA SINGKAWANG
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG
POLATATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL AZIZ
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SINGKAWANG,
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kota, sehingga Pemerintah Kota bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di wilayahnya;
- b. bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk dapat memberikan ' ' pelayanan bermutu sesuai dengan yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah maka perlu ditindak lanjuti dengan disusunnya Pola Tata Kelola Bagi Rumah Sakit Umum Daerah yang akan melaksanakan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz;
Mengingat
1
1.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 1
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang -- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pemeriksaan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. 15 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 ten tang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pcdoman Tchknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 20. PeraturanMenteri Kesehatan Nornor 920/Menkes/Per/XII/1986 Peraturan 19 Pedoman Kcuangan
11. 20
12. tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang
13. 21.
Pelayanan tentang
- Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Minimal; 22. Peraturan Daerah Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 21. Rencana Pencapaian Pedoman
- Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang ... 23. Peraturan Daerah Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Nomor 14); 22
- Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kata Singkawang Tahun 2011 Nomor 9, tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 27); 24. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tugas 23
- Pokok, Fungsi dan Tata kerja Rumah Sakit Umum dr Abdul Aziz Kelas B Kota Singkawang; 25. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 24Umum
- Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD dr Abdul Aziz Kelas B Singkawang (Lembaran Daerah Kata Singkawang Tahun 2012 Nomor 13}; 25 Daerah Kota Singkawang 13);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL AZIZ. PERATURAN dr. ABDUL AZIZ. SAKIT UMUM DAERAH
Menetapkan
Menetapkan
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal l
Dalarn Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 1 2
3.
Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang. 3
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalarn menyelenggarakan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 4 5
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimanadimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaiansebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. 6
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azaz otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Rumah Sakit · Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz. 9. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum baerah dr. Abdul Aziz. 8
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 11. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 9 10
7. (Corporate yang mengatur hubungan antara pemerintah kota singkawang sebagai pemilik dengan Dewan Pemeriksa, Pejabat Pengelola dan Staf Medis rumah sakit beserta fungsi, tugas, tanggungjawab, kewajiban, kewenangan dan haknya masing-masing. 13. Pola Tata Kelola Staf Medis (Medical Staff Bylaws) . adalah peraturan yang mengatur 12
8. PPK-BLUD adalah adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sepagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 12. Pola Tata Kelola Korporasi Bylaws] adalah peraturan 11 sepagai
9. tentang fungsi, tugas, tanggungjawab, kewajiban, kewenangan dan hak dari Staf Medis di rumah sakit. 13 di rumah sakit.
| 14. | Dewan Pemeriksa adalah suatu badan yang melakukan Pemeriksaan terhadap operasional rumah sakit yang dibentuk dengan keputusan Walikota atas usulan Direktur dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | Jabatan struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi yang terdiri dari Direktur, Wakil Direktur, Kabag/Kabid, Subbagaian, Subbidang. |
| 16 | Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. · |
| 17 | Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. |
| 18 | Staf Medis adalah DokterSpesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi yang bekerja puma waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan rumah sakit. |
| 19 | Komite Med.is adalah wadah profesional med.is yang keanggotaannya berasal dari Ketua Kelompok Staf Medis Fungsional dan atau yang mewakili. |
| 20 | Sub Komite adalah kelompok kerja di bawah Komite Med.is yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus, yang anggotanya terdiri dari staf med.is dan tenaga profesi lainnya secara ex officio. |
| 21 | Komite keperawatan adalah satuan organisasi non struktural di dalam rumah sakit sebagai wadah tenaga keperawatan, baik staf perawat dan atau bidan fungsional serta struktural yang d.ipimpin oleh seorang ketua, bertugas membantu dan bertanggungjawab langsung kepada direktur rumah sakit dalam hal pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan. |
| 22 | Unit pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, kamar operasi, kamar bersalin, radiologi, laboratorium, Fisioterapi dan lain-lain. |
| 23 | Unit kerja adalah tempat staf medis dan profesi kesehatan lain yang menjalankan profesinya, dapat berbentuk instalasi, unit dan lain-lain. |
| 24 | Tenaga Kontrak adalah tenaga yang direkrut oleh rumah sakit karena keahliannya, bertanggung jawab secara mandiri dan bertanggung gugat secara proporsional sesuai kesepakatan atau ketentuan yang berlaku di rumah sakit. |
| 25 | Satuan Pemeriksaan Internal adalah perangkat rumah sakit yang bertugas melakukan Pemeriksaan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat. |
| 26 | Tenaga administrasi adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas melaksanakan administrasi perkantoran guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas pelayanan. |
BAB II - PRINSIP POLA TATA KELOLA
Pasal 2

| (1) | Pola Tata Kelola merupakan peraturan internal rumah sakit, yang didalamnya memuat: |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | a. struktur organisasi; |
| | b. prosedur kerja; |
| | c. pengelompokan fungsi-fungsi logis; dan |
| | d. pengelolaan sumber daya manusia. |
| (2) | Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut prinsip-prinsip sebagai berikut: |
| | a. transparansi; |
| | b. akuntabilitas; |
| | c. responsibilitas; dan |
| | d. independensi. |
| (1) | Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan dan hak dalam organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. |
| (2) | Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisijabatan dan fungsi dalam organisasi. |
| (3) | Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif/ kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif. |
| Pasal 4 | Pasal 4 |
| (1) | Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar inform.asi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan. |
| (2) | Akuntabilitas sebagaimana climaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada Rumah Sakit agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak. |
| (3) | Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadapbisnis yang sehat serta perundang-undangan. |
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.
- (5) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan laporan/pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen Sumber Daya Manusia, pengelolaan aset, dan manajemen pelayanan.
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 5

- (1) Nama rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz
- (2) Jenis rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah
- (3) Kelas rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B
- (4) Alamat rumah sakit adalah di Jalan dr. Soetomo No. 28 Singkawang
Bagian Kedua Visi, Misi, Tujuan Strategis
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 6

- (1) Visi rumah sakit adalahPelayanan Kesehatan Yang Bermutu, Aman, Nyaman Menuju Masyarakat Sehat Yang Mandiri Dan Berkeadilan.
- (2) Misi rumah sakit adalah :
- a. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, memenuhi standar kebutuhan tenaga dan sarana prasarana.
- b. Melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, transparan dan akuntabel.
- c. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal, standar pelayanan medis dan pelayanan prima dengan mengacu pada 14 unsur pelayanan
- d. Memberikan pelayanan keperawatan dan kebidanan sesuai dengan standar asuhan keperawatan
Tujuan Strategis :
- a. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga, sarana clan prasarana sesuai dengan standar;
- b. Tertib administrasi sesuai dengan data dan informasi pelayanan berbasis IT (data pegawai, kekayaan dan pelayanan kesehatan);
- c. Peningkatan tertib administrasi belanja/pengeluaran sesuai dengan aturan;
- d. Penggalian potensi pendapatan dalam rangka meningkatkan penerimaan Rumah
Sak.it;
- e. Terselenggaranya perencanaan program kegiatan dari segi biaya, kinerja serta evaluasi pemanfaatan biaya secara efektif;
- f. Peningkatan Mutu Pelayanan Medik Umum dan Medik Spesialistik ;
- g. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Medik ;
- h. meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dan kebidanan; dan
- i. Pengembangan sikap dan prilaku profesional.
Bagian Ketiga
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Ru.mah Sakit
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 7

- (1) Rumah Sakit berkedudukan sebagai rumah sakit milik Pemerintah yang merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang pelayanan kesehatan, dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah Sakit mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rumah sakit mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan;
- b. pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintah daerah di bidang pelayanan;
- c. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan;
- d. pelayanan medis;
- e. pelayanan penunjang medis dan non medis;
- f. pelayanan keperawatan;
- g. pelayanan rujukan;
- h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
1. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
- j. pengelolaan keuangan dan akutansi; dan
- k. pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum;
Bagian Keempat Kedudukan Pemerintah Daerah
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup, perkembangan dan kemajuan rumah sakit sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggungjawabnya mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan peraturan tentang Pola Tata Kelola dan SPM Rumah Sakit beserta perubahannya;
- b. membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola dan Dewan Pemeriksa;
- c. memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pemeriksa karena sesuatu hal yang menurut peraturannya membolehkan untuk diberhentikan;
- d. menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA); dan
- e. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi .
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menutup defisit anggaran Rumah Sakit yang bukan karena kesalahan dalam pengelolaan dan setelah diaudit secara independen.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggunggugat atas terjadinya kerugian pihak lain, termasuk pasien, akibat kelalaian dan/ atau kesalahan dalam pengelolaan Rumah Sakit.
Bagian Kelima Dewan Pemeriksa Paragraf 1
Pembentukan Dewan Pengawas
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas dibentuk dengan keputusan Walikota atas usulan Direktur.
- (2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang dan seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
Paragraf2 Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan Pemeriksaan terhadap pengelo]aan Rumah Sakit yang diJakukan oleh Pejabat Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban :
- a. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Direktur;
- b. mengikuti perkembangan kegiatan Rumah Sakit dan memberikan pendapat serta saran kepada W alikota mengenai setiap masalah yang dianggap pen ting bagi
pengelolaan Rumah Sakit;
- c. melaporkan kepada Walikota tentang kinerja Rumah Sakit;
- d. memberikan nasehat kepada Direksi dalam melaksanakan pengelolaan Rumah Sakit;
- e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh Direksi Rumah Sakit; dan
- f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
.
.
.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota secara berkala paling sedikit l (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu diperlukan.
Paragraf 3
Keanggotaan Dewan Pengawas
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 11

- (l) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur :
- a. pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkaitan dengan kegiatan Rumah Sakit;
- b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan
- c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan Rumah Sakit.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas, yaitu-:
- a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan Rumah Sakit, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pemah menjadi anggota Direksi atau Komisaris, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau tidak pemah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan
- c. mempunyai kompetensi dalam bidang menajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik
Paragraf4 Masa Jabatan Dewan Pengawas
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 12

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu ka1i masajabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh W alikota.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:
- a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
- b. tidak melaksanaan ketentuan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit; atau
- d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/ atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan Pemeriksaan atas Rumah Sakit.
Paragraf 5 Sekretaris Dewan Pengawas
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 13

- (1) Walikota dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
Paragraf6 Biaya Dewan Pengawas
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas termasuk honorarium Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada Rumah Sakit dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran.
Bagian Keenam Pejabat Pengelola
Paragraf 1
Komposisi Pejabat Pengelola
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 15

Pejabat Pengelola Rumah Sakit adalah Pimpinan Rumah Sakit yang bertanggungjawab terhadap kincrja opcrasional Rumah Sakit, terdiri atas :
- a. Pemimpin, selanjutnya disebut Direktur.
- b. Pejabat Keuangan, selanjutnya disebut Wadir Umum dan keuangan; dan
- c. Pejabat Teknis, selanjutnya disebut Wadir Pelayanan.
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 16

Direktur bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah terhadap operasional dan keuangan Rumah Sakit secara umum dan keseluruhan.
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 17

Semua Pejabat Pengelola dibawah Direktur bertanggungjawab kepada Direktur sesuai bidang
- c. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pemimpin perusahaan yang dinyatakan pailit;
- d. Berstatus Pegawai Negeri Sipil dan atau Non Pegawai Negeri Sipil;
- e. bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan urituk menjalankan praktik bisnis yang sehat di Rumah Sakit;dan
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian bagi Direktur yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 22

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Wakil Direktur Umum dan Keuangan adalah :
- a. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di Bagian umum, keuangan dan/ atau akuntansi;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan Pelayanan Umum dan usaha guna kemandirian keuangan;
- c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan umum dan administrasi Rumah Sakit;
- d. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pemegang keuangan perusahaan yang dinyatakan pailit;
- e. berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil);
- f. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan umum serta mampu menjalankan prinsip pengelolaan keuangan yang sehat di Rumah Sakit; dan
- g. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.
Pasa1 23
Syarat untuk dapat diangkat menjadi Wakil Direktur Pelayanan adalah:
- a. seorang dokter / dokter gigi yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengal~man di bidang pelayanan; c ·
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesional;
- c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan Rumah Sak.it;
- d. berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil);
- e. bersedia membuat surat pemyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan di Rumah Sakit;dan
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian bagi yang berasal dari PNS.
Paragraf4
Pemberhentian Direktur clan Wakil Direktur
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 24

Direktur dan Wakil Direktur dapat diberhentikan karena:
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 18

- (1) Komposisi Pejabat Pengelola Rumah Sakit dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenisnya, setelah melalui analisis organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan.
- (2) Perubahan komposisi Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
Paragraf2 Pengangkatan Pejabat Pengelola
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 19

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola Rumah Sakit ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) merupakan keahlian berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatan.
- (3) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan Rumah Sakit.
- (4) Pejabat . Pengelola Rumah Sakit diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Walikota.
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 20

- (1) Dalam hal Direktur berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka yang bersangkutan merupakan pengguna anggaran dan barang daerah.
- (2) Dalam hal Direktur berasal dari unsur non. Pegawai Negeri Sipil, maka yang bersangkutan bukan merupakan pengguna anggaran dan barang daerah.
- (3) Dalam hal Direktur bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang menjadi pengguna anggaran dan barang daerah adalah Pejabat Keuangan yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil.
Paragraf 3
Persyaratan Direktur dan Wakil Direk:tur
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 21

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Direktur adalah :
- a. seorang Dokter yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang perumahsakitan;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian Rumah Sakit;
- a. meninggal dunia;
- b. berhalangan secara tetap selama 3 (tiga) bulan berturnt-turut;
- c. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik;
- d. melanggar misi, kebijakan atau ketentuan-ketentuan lain yang telah digariskan;
- e. mengundurkan diri karena alasan yang patut; dan
- f. terlibat dalam suatu perbuatan melanggar hukum yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun dan atau lebih.
Paragraf 5
Tugas dan Kewajiban Direktur dan Wakil Direktur
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 25

Tugas dan Kewajiban Direktur adalah :
- a. memimpin dan mengurus Rumah Sakit sesuai dengan tujuan rumah Sakit yang telah ditetapkan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- b. memelihara, menjaga dan mengelola kekayaan Rumah Sakit;
- c. mewakili Rumah Sakit di dalam dan di luar pengadilan;
- d. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengelola Rumah Sakit sebagaimana yang telah digariskan;
- e. memperhatikan pengelolaan Rumah Sakit dengan berwawasan lingkungan;
- f. menyiapkan Rencana Strategi Bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit;
- g. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi Rumah Sakit sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. menyiapkan laporan tahunan clan laporan berkala; clan
- i. menyampaikan clan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan Rumah Sakit.
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 26

Kewenangan Direktur adalah :
- a. memberikan perlindungan kepada dokter dengan mengikutsertakan dokter pada asuransi tanggung-gugat profesional;
- b. menetapkan kebijakan operasional rumah sakit;
- c. menetapkan peraturan, pedoman, petunjuk teknis dan prosedur tetap Rumah Sakit;
- d. mengangkat dan memberhentikan pegawai rumah sakit sesuai peraturan perundangundangan;
- e. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan penghargaan kepada pegawai, karyawan dan profesional yang berprestasi tanpa atau dengan sejumlah uang yang besamya tidak melebihi ketentuan yang
berlaku;
- g. memberikan sanksi yang bersifat mendiclik sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- h. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dibawah direktur kepada Walikota;
- i. mendatangkan ahli, profesional konsultan atau lembaga independen menakala diperlukan;
- j. menetapkan organisasi pelaksana dan organisasi pendukung dengan uraian tugas masing-masing;
- k. menandatangani perjanjian dengan pihak lain untuk jenis perjanjian yang bersifat teknis operasional pelayanan;
1. mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran di bawahnya; dan
- a. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua pejabat pengelola dibawah direktur.
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 27

Tanggungjawab Direktur menyanglrut hal-hal sebagai berikut:
- a. kebenaran kebijakan Rumah Sakit;
- b. kelancaran, efektifitas dan efisiensi kegiatan rumah sakit;
- c. kebenaran program kerja, pengendalian, pemeriksaan dan pelaksanaan serta laporan kegiatannya; dan
- d. meningkatkan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan.
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 28

Tugas dan kewajib~n Wakil Direktur Umum dan Keuangan adalah :
- a. menyelenggrakan program kerja Wakil Direktur Umum dan keuangan;
- b. menyelenggarakan Perumusan kebijakan teknis Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
- c. mengkoordinasikan, pembinaan, dan sinkronisasi kegiatan tiap-tiap bagian pada wakil direktur Umum dan Keuangan;
- d. menyelenggarakan pengendalian dan pengawsan di bidang umum, keuangan, perencanaan dan diklat;
- e. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/pihak terkait dibidang umum, keuangan, perencanaan dan diklat;
- f. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan wakil direktur umum dan keuangan;
- g. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
- h. menyiapkan Daftar Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit;
- i. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
- j. menyelenggarakan pengelolaan kas;
- k. melakukan pengelolaan utang-piutang;
1. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
- m. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
- n. menyelenggarakan akutansi dan penyusunan laporan keuangan;
- o. mengkoordinasikan pengelolaan sistem remunerasi, pola tarif dan pelayanan administrasi keuangan;
- p. mengkoordinasikan pelaksanaan serta pemantauan pelaksanaan dengan bekerjasama dengan Satuan Pemeriksa Intern; dan
- a. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur.
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 29

Tu gas dan kewajiban W akil Direktur Pelayanan adalah :
- a. meyelenggarakan program kerja wakil direktur pelayanan;
- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis wakil Direktur Pelayanan;
- c. mengkoordinasikan, membina dan sinkronisasi kegiatan tiap-tiap bidang pada Wakil Direktur Pelayanan;
- d. menyelenggarakan pengendalian dan Pemeriksaan di bidang pelayanan medik, bidang pelayanan keperawatan, dan bidang penunjamg pelayanan;
- e. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pelayanan meclik, bidang pelayanan keperawatan, clan bidang penunjang pelayanan;
- f. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Wakil Direktur Pelayanan;
- g. menyusun rencana pelayanan medis, penunjang medis dan non medis dengan mempertimbangkan rekomendasi dari komite-komite yang ada di Rumah Sakit;
- h. melaksanakan kegiatan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis sesuai dengan RBA;
- i. memonitor pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;
- j. mempertanggungiawabkan kinerja operasional di bidang pelayanan medis, penunjang medis dan non meclis; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur.
- (1) Guna memungkinkan penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan clan pelatihan serta penelitian clan pengembangan kesehatan dibentuk instalasi yang merupakan unit pelayanan non struktural.
- (2) Pembentukan instalasi ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (3) Instalasi dipimpin oleh Kepala Instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan wajib berkoordinasi dengan bidang atau Subbidang terkait
- (5) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan atau tenaga non fungsional.
Bagian Ketujuh Organisasi Pelaksana
Paragraf 1
lnstalasi
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 31

- (1) Pembentukan dan perubahan instalasi didasarkan atas analisis organisasi dan kebutuhan.
- (2) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi dilaporkan secara tertulis kepada Walikota.·
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 32

Kepala Instalasi mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan di instalasinya masing-masing kepada direktur.
Paragraf 2 Kelompok Jabatan Fungsional
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 33

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompokjabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (3) Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing yang berlaku.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf3 Staf Medis Fungsional
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 34

- (1) Staf Medis Fungsional adalah kelompok Dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medis Fungsional mempunyai tu.gas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, staf medis fungsional menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.
Bagian Kedelapan Organisasi Pendukung
Paragraf 1
Satuan Pemeriksa Intern
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 35

Guna membaritu Direktur dalam bidang Pemeriksaan internal dan monitoring dibentuk Satuan Pemeriksa Intern.
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 36

- (1) Satuan Pemeriksa Intern adalah kelompok jabatan fungsional yang bertugas melaksanakan Pemeriksaan dan monitoring terhadap pengelolaan sumber daya Rumah Sakit.
- (2) Pemeriksaan dan monitoring terhadap pengelolaan sumber daya Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mengawasi apakah kebijakan pimpinan telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan organisasi.
- (3) Satuan Pemeriksa Intern berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Satuan Pemeriksa Intern dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.
Paragraf2 Komite Medis
Pasa1 37
- (1) Guna membantu Direktur dalam mengawal dan menjamin mutu pelayanan medis agar sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit dan untuk memberi wadah bagi profesional medis dibentuk Komite Medis.
- (2) Komite Medis mempunyai otoritas tertinggi dalam organisasi Staf Medis.
- (3) Susunan, fungsi, tugas dan kewajiban, serta tanggungjawab dan kewenangan Komite Medis diuraikan lebih lanjut dalam Bab Pola Tata Kelola Staf Medis.
Paragraf 3 Komite Keperawatan
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 38

Guna membantu Direktur dalam menyusun Standar Pelayanan Keperawatan dan memantau pelaksanaannya, mengatur kewenangan (previlege) perawat dan bidan, mengembangkan pelayanan keperawatan, program pendidikan, pelatihan dan penelitian serta mengambangkan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan, maka dibentuk Komite
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 39

- ( 1) Komite Keperawatan merupakan badan non struktural yang berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Susunan Komite Keperawatan terdiri dari seorang Ketua, Seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris yang kesemuanya merangkap anggota serta anggota sejumlah 4 orang.
- (3) Komite Keperawatan dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur setelah mempertimbangkan usulan dari Wakil Direktur Pelayanan.
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 40

Dalam menjalankan tugasnya Komite Keperawatan wajib menjalin kerjasama yang harmonis dengan Komite Medis, Manajemen Keperawatan dan Instalasi terkait.
Bagian Kesembilan Tata Kerja
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Rumah Sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan cross functional approach secara vertikal dan horisontal baik di lingkungannya serta dengan instalasi lain sesuai tugas masing-masing.
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 42

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 43

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 44

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 45

Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan perubahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memeberikan petunjuk kepada bawahannya.
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 46

Wak:il Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Instalasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasannya.
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 47

Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 48

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organsasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
Bagian Kesepuluh Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Paragraf 1
Tujuan Pengelolaan
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 49

Pengelolaari Sumber Daya Manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien.
Paragraf2 Pengangka.tan Pegawai Pasa1 50
- (1) Pegawai Rumah Sakit dapat berasal dari PNS atau non PNS profesional sesuai dengan kebutuhan yang dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (2) Pengangkatan pegawai Rumah Sakit yang berasal dari PNS disesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Pengangkatan pegawai Rumah Sakit yang berasal dari non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam rangka peningkatan pelayanan.
- (4) Pengangkatan pegawai Rumah Sakit yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan Direktur yang ditetapkan dengan KeputusanWalikota.
Paragraf 3 Penghargaan dan Sanksi
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 51

Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas maka Rumah Sakit menerapkan kebijakan tentang imbal jasa bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar peraturan yang ditetapkan.
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 52

- (1) Kenaikan pangkat PNS merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai yang bersangkutan terhadap negara berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penghargaan Pegawai non PNS adalah merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja pegawai yang bersangkutan terhadap kinerja Rumah Sakit dan diberikan berdasarkan sistem remunerasi Rumah Sakit.
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 53

- (1) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu, termasuk PNS yang:
- a. melaksanakan Togas Belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu;
- b. dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan adalah penghargaan yang diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.
Paragraf 4 Rotasi Pegawai
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 54

- (1) Rotasi PNS dan non PNS dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karir;
- (2) Rotasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
- a. penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan ketrampilannya;
- b. masa kerja di unit tertentu;
- c. pengalaman pada bidang tugas tertentu;
- d. kegunaannya dalam menunjang karir; dan
- e. kondisi fisik dan psikis pegawai.
Paragraf 5 Disiplin Pegawai
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 55

- (1) Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban yang dituangkan dalam :
- a. daftar hadir; a
- b. laporan kegiatan; dan b
- c. Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3) clan atau Sasaran Kinerja pegawai (SKP). c.
- (2) Tingkatan dan jenis hukuman disiplin pegawai, meliputi :
- a. hukuman clisiplin ringan, yang terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, dan pemyataan tidak puas secara tertulis;
- b. hukuman disiplin sedang, yang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, dan penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun; clan
- c. hukuman disiplin berat yang terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama l (satu) tahun, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sencliri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak hormat sebagai PNS. C
Paragraf6 Pemberhentian Pegawai
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 56

- (1) Pemberhentian pegawai berstatus PNS dilakukan sesuai dengan peraturan tentang pemberhentian PNS.
- (2) Pemberhentian pegawai berstatus non PNS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemberhentian atas permintaan sendiri dilaksanakan apabila pegawai rumah sakit non PNS mengajukan permohonan pemberhentian sebagai pegawai pada masa kontrak clan atau tidak memperpanjang masa kontrak
- b. pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun clilaksanakan apabila pegawai rumah sakit non PNS telah memasuki masa batas usia pensiun sebagai berikut:
1. batas usia pensiun tenaga meclis 60 tahun;
2. batas usia pensiun tenaga perawat 56 tahun;
3. batas usia pensiun tenaga non meclis 56 tahun.
- (3) Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri dilaksanakan apabila pegawai Rumah Sakit non PNS melakukan tindakan-tindakan pelanggaran sesuai yang cliatur dalam pasal tentang clisiplin pegawai.
Bagian Kesebelas Remunerasi
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 57

Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi pesangon, dan atau pensiun yang diberikan kepada Dewan Pemeriksa, Pejabat Pengelola Rumah Sakit clan pegawai Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Walikota.
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 58

- (I) Pejabat pengelola Rumah Sakit, Dewan Pemeriksa, Sekretaris Dewan Pemeriksadan pegawai Rumah Sakit dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/ atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi Dewan Pemeriksa dan Sekretaris Dewan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan pimpinan Rumah Sakit melalui Sekretaris Daerah.
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 59

- (1) Penetapan remunerasi Direktur, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:
2. a ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola Rumah Sakit, tingkat pelayanan serta produktivitas; ·
3. b pertimbangan persamaannya dengan industri pelayarian sejenis;
- c. kemampuan pendapatan Rumah Sakit bersangkutan; dan
5. d kinerja operasional Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Walikota dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Remunerasi Wakil Direktur ditetapkan paling banyak sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari remunerasi Direktur.
- (3) Remunerasi Kepala Bagian dan Kepala Bidang ditetapkan paling banyak sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari remunerasi Wakil Direktur.
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 60

Honorarium Dewan Pemeriksa ditetapkan sebagai berikut :
- a. Honorarium Ketua Dewan Pemeriksa paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen)
dari gaji Direktur.
- Honorarium anggota Dewan Pemeriksa paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Direktur.
- c. Honorarium Sekretaris Dewan Pemeriksa paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Direktur.
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 61

- (1) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), dapat dihihmg berdasarkan indikator penilaian:
- a. pengalaman dan masa kerja (basic index);
- b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (competency index);
- c. resiko kerja (risk index);
- d. tingkat kegawatdaruratan (emergency index);
- e. jabatan yang disandang (position index); dan
- f. hasil/ capaian kerja (performance index).
- (2) Bagi Pejabat Pengelola dan pegawai Rumah Sakit yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1)
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 62

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pemeriksa dan Sekretaris Dewan Pemeriksa yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen} dari remunerasi/ honorariun bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi Pejabat Pengelola berstatus PNS yang cliberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di Rumah Sakit sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji- PNS berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.
Bagian Kedua Belas Standar Pelayanan Minimal
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 63

·
- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh Rumah Sakit, Walikota menetapkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dengan peraturan Walikota.
- (2) Standar Pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan oleh Direktur.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 64

- ( 1) Standar Pelayanan Minimal harus memenuhi persyaratan :
- a. fokus padajenis pelayanan;
- b. terukur;
- c. dapat dicapai;
- d. relevan dan dapat diandalkan; dan
- e. tepat waktu.
- (2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengutamakan: kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi Rumah Sakit.
- (3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- (5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi Rumah Sakit.
- (6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.
Bagian Ketiga Belas Pengelolaan Keuangan
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 65

Pengelolaan keuangan Rumah Sakit berdasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi dan produktivitas dengan berasaskan akuntabilitas dan transparansi.
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 66

Dalam rangka penerapan prinsip dan azas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 63, maka dalam penatausahaan keuangan diterapkan sistem akuntansi berbasis akrual (SAK) dan standar akuntansi pemerintahan (SAP).
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 67

Subsidi dari pemerintah untuk pembiayaan Rumah Sakit dapat berupa biaya gaji, biaya pengadaan barang modal, dan biaya pengadaan barang dan jasa.
Bagian Keempat Belas Tarif Pelayanan
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 68

- (1) Rumah Sakit dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang clan/ atau jasa layanan yang diberikan.
f
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif dan/ atau pola tarif sesuai jenis layanan Rumah Sakit.
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 69

- (1) Tarif layanan Rumah Sakit diusulkan oleh Direktur Rumah Sakit kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.
- (4) Walikota dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat membentuk tim.
- (5) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Walikota yang keanggotaannya dapat berasal dari
- a. pembina teknis;
- b. pembina keuangan;
- c. unsur perguruan tinggi; dan
- d. organisasi profesi.
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 70

- (l) Peraturan Walikota mengenai tarif layanan Rumah Sakit dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 63.
Bagian Kelima Belas Pendapatan dan Biaya
Paragraf
1
Pendapatan
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 71

Pendapatan Rumah Sakit dapat bersumber dari:
- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. basil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN; dan
- f. lain-lain pendapatan Rumah Sakit yang sah.
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 72

- (1) Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber darijasa layanan dapat berupa imbalan yang cliperoleh darijasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari hibah dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi Rumah Sakit.
- (4) Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah Dareah dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan di rumah sakit.
- (5) Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/ atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (6) Rumah Sakit dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan, proses pengelolaan keuangan diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (7) Lain-lain pendapatan Rumah Sakit yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf f, antara lain:
- a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan kekayaan;
10. . . c. jasa giro;
- d. pendapatan bunga;
- e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh Rumah Sakit; dan
- g. hasil investasi.
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 73

- (1) Seluruh pendapatan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran rumah sakit sesuai RBA.
.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, b, c dan f dilaksanakan melalui rekening kas Rumah Sakit dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan rumah sakit.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setiap triwulan.
- (5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Paragraf2 Biaya
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 74

- (1) Biaya Rumah Sakit merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban Rumah Sakit dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban Rumah Sakit dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan
sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 75

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), terdiri dari:
- a. biaya pelayanan; dan
- b. biaya umum dan administrasi
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari;
- a. biaya pegawai;
- b. biaya bahan;
- c. biayajasa pelayanan;
- d. biaya pemeliharaan;
- e. biaya barang danjasa; dan
- f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
- a. biaya pegawai;
- b. biaya administrasi kantor;
- c. biaya pemeliharaan;
- d. biaya barang dan jasa;
- e. biaya promosi; dan
- f. biaya umum dan administrasi lain-lain
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 76

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (l) terdiri dari :
- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 77

- ( 1) Seluruh pengeluaran biaya Rumah Sakit yang bersumber sebagai.mana dimaksud dalam Pasal 72 dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah {PPKD) setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya Rumah Sakit yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan SPM Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ).
- (3) Format SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai peraturan yang berlaku.
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 78

- (1) Pengeluaran biaya Rumah Sakit diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya Rumah Sakit yang berasal dari pendapatan selain dari APBN / APBD dan hi bah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, Direktur mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada W alikota melalui Sekretaris Daerah.
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 79

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), ditetapkan dengan besaranpersentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional Rumah Sakit.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBAdan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit oleh TAPD.
- (4) Persentase ambangbatas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhanyang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bagian Keenam Belas Pengelolaan $umber Daya Lain
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 80

- (1) Pengelolaan Sumber daya lain yang terdiri dari sarana, prasarana, gedung dan jalan akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan s~optimal mungkin untuk kepentingan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit.
Bagian Ketujuh Belas Pengelolaan Lingkungan dan Lim.bah Rumah Sakit
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 81

- (1) Rumah Sakit wajib menjaga lingkungan, baik internal maupun eksternal.
- (2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi kepada keamanan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, kerapian,keindahan dan keselamatan.
BAB III - POLA TATA KELOLA KORPORASI
Pasal 82

- (1) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) meliputi pengelolaan limbah rumah sakit.
- (2) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi limbah medis dan non medis.
- (3) Tata laksana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan yang berlaku.
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 83

- () Keanggotaan Staf Medis merupakan previlege yang dapat diberikan kepada dokter yang secara terus menerus mampu memenuhi kualifikasi, standar dan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan tanpa membedakan ras, agama, wama kulit, jenis kelamin, keturunan, status ekonomi dan pandangan politisnya.
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 84

Untuk dapat bergabung dengan Rumah Sakit sebagai Staf Medis maka dokter atau dokter gigi harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan, Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat ljin Praktik (SIP), kesehatan jasmani dan rohani yang laik (fit) untuk melaksanakan tugas clan tanggung-jawabnya serta memiliki perilaku dan moral yang baik.
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 85

Tatalaksana pengangkatan dan pengangkatan kembali Staf Medis Rumah Sakit adalah dengan mengajukan permohonan kepada Direktur clan selanjutnya Direktur berdasarkan pertimbangan dari Komite Medis dapat mengabulkan atau menolak mengabulkan permohonan tersebut.
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 86

Lama masa kerja sebagai staf medis Rumah Sakit adalah sebagai berikut:
- (1) Untuk Staf Medis Organik adalah sampai yang bersangkutan memasuki masa pensiun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk Staf Medis Mitra adalah selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk beberapa kali masa kerja berikutnya sepanjang yang bersangkutan masih memenuhi persyaratan.
- (3) Untuk Staf Medis Relawan (voluntir) adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk beberapa kali masa kerja berikutnya sepanjang yang bersangkutan masih menghendaki dan memenuhi semua persyaratan.
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 87

Bagi Staf Medis Organik yang sudah pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dapat diangkat kembali sebagai Staf Medis Mitra atau Staf Medis Relawan sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan.
Bagian Kedua Kategori Staf Medis
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 88

Staf Medis yang telah bergabung dengan Rumah Sakit dikelompokkan ke dalam kategori:
- a. Staf Medis Organik, yaitu Dokter yang bergabung dengan Rumah Sakit sebagai pegawai tetap, berkedudukan sebagai sub ordinat yang bekerja untuk dan atas nama Rumah Sakit serta bertanggungjawab kepada lembaga tersebut.
- b. Staf Medis Mitra, yaitu Dokter yang bergabung dengan Rumah Makit sebagai mitra, berkedudukan sejajar dengan Rumah Sakit, bertanggungjawab secara mandiri serta bertanggunggugat secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit.
- c. Staf Medis Relawan, yaitu Dokter yang bergabung dengan Rumah Sakit atas dasar keinginan mengabdi secara sukarela, bekerja untuk dan atas nama rumah sakit, dan bertanggungiawab secara mandiri serta bertanggunggugat sesuai ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit.
- d. Staf Medis Tamu, yaitu Dokter dari luar Rumah Sakit yang karena reputasi dan atau keahliannya diundang secara khusus untuk membantu menangani kasus-kasus yang tidak dapat ditangani sendiri oleh staf med.is yang ada di Rumah Sakit atau untuk mendemonstrasikan suatu keahlian tertentu atau teknologi baru.
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 89

Dokter Spesialis Konsultan adalah Dokter yang karena keahliannya direkrut oleh Rumah Sakit untuk memberikan konsultasi kepada Staf Medis Fungsional Iain yang memerlukannya dan oleh karenanya ia tidak secara langsung menangani pasien.
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 90

Dokter Staf Pengajar adalah Dokter yang mempunyai status tenaga pengajar, baik dari status kepegawaian Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional atau Departemen lain yang dipekerjakan dan atau diperbantukan untuk menjadi pendidik dan atau pengajar bagi. peserta didik di bidang kesehatan, mempunyai kualifikasi sesuai dengan kompetensi di bidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 91

Dokter Umum di Instalasi Gawat Darurat adalah Dokter Umum yang memberikan pelayanan di Instalasi Gawat Darurat sesuai dengan penempatan dan atau tugas yang diberikan oleh Rumah Sakit mempunyai kualifikasi sesuai dengan kompetensi di bidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundangundangan.
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 92

Dokter peserta pendidikan dokter spesialis adalah Dokter yang secara sah diterima sebagai Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis, serta memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka pendiclikan, mempunyai kualifikasi sesuai dengan kompetensi di bidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga Kewenangan Klinik
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 93

- (1) Setiap Dokter yang diterima sebagai Staf Medis Rumah Sakit diberikan kewenangan klinik oleh Direktur setelah memperhatikan rekomendasi dari Komite Medis.
- (2) Penentuan kewenangan klinik didasarkan atas jenis ijasah/ sertifikat yang dimiliki Staf Medis.
- (3) Dalam hal kesulitan menentukan kewenangan klinik maka Komite Medis dapat meminta informasi atau pendapat dari Kolegium terkait.
Kewenangan klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 akan dievaluasi terns menerus untuk ditentukan apakah kewenangan tersebut dapat dipertahankan, diperluas, dipersempit atau bahkan dicabut.
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 95

- ( 1) Dalam hal menghendaki agar kewenangan kliniknya diperluas maka Staf Medis yang bersangkutan hams mengajukan permohonan kepada Direktur dengan menyebutkan alasannya serta melampirkan bukti berupa sertifikat pelatihan dan atau pendidikan yang dapat mendukung permohonannya.
- (2) Direktur berwenang mengabulkan. atau menolak mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite Medis.
- (3) Setiap permohonan perluasan kewenangan klinik yang dikabulkan atau ditolak hams dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur dan disampaikan kepada pemohon.
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 96

Kewenangan klinik sementara dapat diberikan kepada Dokter Tamu atau Dokter Pengganti dengan memperhatikan pendapat Komite Medis.
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 97

Dalam keadaan emergensi atau bencana yang menimbulkan banyak korban maka semua Staf Medis Rumah Sakit dapat diberikan kewenangan klinik untuk melakukan tindakan penyelamatan di luar kewenangan klinik yang diberikan, sepanjang yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk melakukannya.
Bagian Keempat Pembinaan
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 98

Dalam hal Staf Medis dinilai kurang mampu atau melakukan tindakan klinik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan sehingga menimbulkan kecacatan dan atau kematian maka Komite Medis dapat melakukan penelitian.
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 99

- (1) Bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 membuktikan kebenaran penilaian maka Komite Medis dapat mengusulkan kepada Direktur untuk diberlakukan sanksi berupa sanksi administratatif.
- (2) Pemberlakuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam bentuk Keputusan Direktur dan disarnpaikan kepada Staf Medis yang bersangkutan dengan tembusan kepada Komite Medis.
- (3) Dalam hal Staf Medis tidak dapat menerima sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat
- (2) maka yang bersangkutan dapat mengajukan sanggahan secara tertulis dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan, untuk selanjutnya Direktur memiliki waktu 15 (lima belas) hari untuk menyelesaikan dengan cara adil dan seimbang dengan mengundang semua pihak yang terkait.
- (4) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final.
Bagian Kelima Pengorganisasian Staf Medis Fungsional
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 100

Semua Dokter yang melaksanakan praktik kedokteran di unit-unit pelayanan Rumah Sakit, termasuk unit-unit pelayanan yang melakukan kerjasama operasional dengan Rumah Sakit, wajib menjadi anggota staf medis.
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 101

- (1) Dalam melaksanakan tugas maka Staf Medis dikelompokkan sesuai bidang spesialisasi/keahliannya atau menurut cara lain berdasarkan pertimbangan khusus.
- (2) Setiap kelompok Staf Medis minimal terdiri atas 2 (dua) orang dokter dengan bidang keahlian sama.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi maka dapat dibentuk kelompok Staf Medis yang terdiri atas dokter dengan keahlian berbeda dengan memperhatikan kemiripan disiplin ilmu atau tugas dan kewenangannya.
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 102

Fungsi Staf Medis Rumah Sakit adalah sebagai pelaksana pelayanan medis, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang med.is.
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 103

Tugas Staf Medis Rumah Sakit adalah:
- a. melaksanakan kegiatan profesi yang komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
- b. membuat rekam medis sesuai fakta, tepat waktu dan akurat;
- c. meningkatkan kemampuan profesi melalui program pendidikan atau pelatihan berkelanjutan;
- d. menjaga agar kualitas pelayanan sesuai standar profesi, standar pelayanan medis, dan etika kedokteran; dan
- e. menyusun, mengumpulkan, menganalisa dan membuat laporan pemantauan indikator mutu klinik.
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 104

Tanggungiawab Kelompok Staf Medis Rumah Sakit adalah :
- a. memberikan rekomendasi melalui Ketua Komite Medis kepada Direktur terhadap pemiohonan penempatan Dokter baru di Rumah Sakit untuk mendapatkan Surat Keputusan;
- b. melakukan evaluasi atas tampilan kinerja praktik Dokter berdasarkan data yang komprehensif;
- c. memberikan rekomendasi melalui Ketua Komite Medis kepada Direktur terhadap permohonan penempatan ulang Dokter di Rumah Sakit untuk mendapatkan Surat Keputusan Direktur;
- d. memberikan kesempatan kepada para Dokter untuk mengikuti pendidikan kedokteran berkelanjutan;
- e. memberikan masukan melalui Ketua Komite Medis kepada Direktur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan praktik kedokteran;
- f. memberikan laporan secara teratur minimal sekali setiap tahun melalui Ketua Komite Medis kepada Direktur atau Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang tentang hasil pemantauan indikator mutu klinik, evaluasi kinerja praktik klinis, pelaksanaan program pengembangan staf, dan lain-lain yang dianggap perlu;dan
- g. melakukan perbaikan standar prosedur operasional serta dokumen-dokumen yang terkait.
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 105

Kewajiban Kelompok Staf Medis Rumah Sakit adalah :
- a. menyusun standar prosedur operasional pelayanan medis, meliputi bidang administrasi, manajerial dan bidang pelayanan medis;
- b. menyusun indikator mutu klinis;
- c. menyusun uraian tugas dan kewenangan untuk masing-masing anggotanya.
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 106

Pemilihan Ketua Kelompok Staf Medis adalah :
- a. Kelompok Staf Medis dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggotanya;
- b. Ketua Kelompok Staf Medis dapat dijabat oleh Dokter Organik atau Dokter Mitra;
- c. Pemilihan Ketua Kelompok Staf Medis diatur dengan mekanisme yang disusun oleh Komite Medis dengan persetujuan Direktur;
- d. Ketua Kelompok Staf Medis ditetapkan dengan keputusan Direktur;
- e. Masa bakti Ketua Kelompok Staf Medis adalah minimal 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya berturut-turut.
Bagian
Keenam Penilaian
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 107

- (1) Penilaian kinerja yang bersifat administratif d.ilakukan oleh Direktur Rumah Sakit sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Evaluasi yang menyangkut keprofesian dilakukan oleh Komite Med.is sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Staf med.is yang memberikan pelayanan medik dan menetap di unit kerja tertentu secara fungsional menjadi tanggung jawab Komite Medis, khususnya dalam pembinaan masalah keprofesian.
Guna membantu Rumah Sakit dalam mengawal mutu layanan kesehatan berbasis Keselamatan Pasien maka clibentuk Komite Meclis, yang merupakan wadah profesional di Rumah Saki.t yang memiliki otoritas tertinggi dalam organisasi Staf Medis.
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 109

Komite Medis pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan masa kerja selama 3 (tiga) tahun, berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Direktur.
Susunan Komite Med.is Rumah Sakit terdiri atas :
- a. Ketua, yang dijabat oleh Dokter yang di pilih oleh Staf Med.is Fungsional;
- b. Wakil Ketua, yang dijabat oleh Dokter yang clipilih oleh Staf Med.is Fungsional;
- c. Sekretaris, yang dipilih oleh Ketua Komiite Medis; dan
- d. Anggota, yang terdiri dari semua Ketua Kelompok Staf Med.is atau yang mewakili.
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 111

- (1) Persyaratan untuk menjadi Ketua Komite Med.is adalah:
- a. mempunyai kredibilitas yang tinggi dalam profesinya;
- b. menguasai segi ilmu profesinya dalam jangkauan, ruang lingkup, sasaran dan dampak yang luas;
- c. peka terhadap perkembangan kerumah-sakitan;
- d. bersifat terbuka, bijaksana clan jujur;
- e. mempunyai kepribadian yang dapat diterima dan disegani di Iingkungan profesinya; dan e.
- f. mempunyai integritas keilmuan dan etika profesi yang tinggi. f
- (2) Ketua Komite Medis ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 112

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Wakil Ketua Komite Medis adalah tercatat sebagai Dokter Organik atau Dokter Mitra dan dipilih secara demokratis oleh Kelompok Staf Medis.
- (2) Wakil Ketua Komite Medis ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) WakilKetua Komite Medis dapat menjadi Ketua dari salah satu Sub Komite. ·
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 113

- (1) Sekretaris Komite Medis dipilih oleh Ketua Komite Medis;
- (2) Sekretaris Komite Medis dijabat oleh seorang Dokter Organik;
- (3) Sekretaris Komite Medis dapat menjadi Ketua dari salah satu Sub Komite.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Komite Medis dibantu oleh tenaga administrasi/ staf sekretariat puma waktu.
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 114

Anggota Komite Medis terdiri dari semua Ketua Kelompok Staf Medis dan atau yang mewakili.
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 115

Fungsi Komite Medis adalah sebagai pengarah (steering) dalam pemberian pelayanan medis, yang rinciannya adalah sebagai berikut:
- a. memberikan saran kepada Direktur;
- b. mengkoordinasikan atau mengarahkan kegiatan pelayanan medis;
- c. menangani hal-hal berkaitan dengan ethical performance; dan
- d. menyusun kebijakan pelayanan medis sebagai standar yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh staf medis.
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 116

Tugas Komite Medis adalah :
- a. membantu Direktur menyusun standar pelayanan medis dan memantau pelaksanaannya;
- b. membina etika profesi, disiplin profesi dan mutu profesi;
- c. mengatur kewenangan klinik masing-masing Kelompok Staf Med.is;
- d. membantu Direktur menyusun Peraturan Pola Tata Kelola Staf Med.is (Medical Staff Bylaws) serta memantau pelaksanaannya;
- e. membantu Direktur menyusun kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan medikolegal;
- f. melakukan koordinasi dengan W akil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan tugas Kelompok Staf Medis;
- g. meningkatkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dalam bidang medis;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan medis; dan
- i. memberikan laporan kegiatan kepada Direktur.
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 117

Komite Medis bertanggung jawab kepada Direktur meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:
- a. mutu pelayanan med.is;
- b. pembinaan etik kedokteran;
- c. pengembangan profesi medis.
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 118

Guna melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya maka kepada Komite Med.is diberikan . kewenangan:
- a. memberikan usulan rencana kebutuhan dan peningkatan kualitas tenaga medis;
- b. memberikan pertimbangan rencana pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan alat med.is dan penunjang med.is serta pengembangan pelayanan;
- c. monitoring dan evaluasi mutu pelayanan med.is;
- d. monitoring dan evaluasi efisiensi dan efektifitas penggunaan alat kedokteran;
- e. membina etika dan membantu mengatur kewenangan klinis;
- f. membentuk Tim Klinis lintas profesi;dan
- a. memberikan rekomendasi kerjasama antar institusi.
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 119

Kewajiban Komite Meclis adalah:
- a. menyusun rancangan Peraturan Tata Kelola Staf Meclis (Medical Staff Bylaws};
- b. membuat standarisasi format untuk standar pelayanan medis, standar prosedur operasional clibidang manajerial dan administrasi serta bidang keilmuan, profesi, standar profesi clan standar kompetensi;
- c. membuat standarisasi format pengumpulan, pemantauan dan pelaporan indikator mutu klinik; dan
- d. melakukan pemantauan mutu klinik, etika kedokteran dan pelaksanaan pengembangan profesi meclis.
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 120

Komite Meclis dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sub Komite, yang tercliri dari :
- a. Sub Komite Peningkatan Mutu Profesi Medis;
- b. Sub Komite Kredensial;
- c. Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi;
- d. Sub Komite Rekam Medis;
- e. Sub Komite lainnya clibentuk sesuai kebutuhan pelayanan.
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 121

Pembentukan Sub Komite ditetapkan oleh Direktur dengan masa kerja 3 (tiga) tahun atas usulan Ketua Komite Medis setelah memperoleh kesepakatan dalam rapat pleno Komite Meclis.
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 122

Susunan organsasi Sub Komite tercliri dari:
- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris; dan
- d. Anggota.
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 123

Sub Komite mempunyai kegiatan sebagai berikut:
- a. menyusun kebijakan dan prosedur kerja;
- b. membuat laporan berkala dan laporan tahunan yang berisi evaluasi kerja selama setahun yang baru saja dilalui disertai rekomendasi untuk tahun anggaran berikutnya.
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 124

Togas dan tanggung-jawab Sub Komite Peningkatan Mutu Profesi Medis adalah:
- a. membuat rencana atau program kerja;
- b. melaksanakan rencana atau jadual kegiatan;
- c. melaksanakan rencana atau jadual kegiatan;
- d. membuat panduan mutu pelayanan medis;
- e. melakukan pantauan dan Pemeriksaan mutu pelayanan medis;
- f. menyusun indikator mutu klinik, meliputi indikator input, output proses, dan outcome;
- g. melakukan koordinasi dengan Sub Komite Peningkatan Mutu Rumah Sakit;dan
- h. melakukan pencatatan clan pelaporan secara berkala.
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 125

Togas dan tanggungjawab Sub Komite Kredensialadalah:
- a. melakukan review permohonan untuk menjadi anggota staf me dis;
- b. membuat rekomendasi hasil review;
- c. membuat laporan kepada Komite Medis;
- d. melakukan review kompetensi staf medis dan memberikan laporan dan rekomendasi kepada Komite Medis dalam rangka pemberian clinical privileges, reapointments dan penugasan staf meclis pada unit kerja;
- e. membuat rencana kerja;
- f. melaksanakan rencana kerja;
- g. menyusun tata laksana dari instrumen kredensial;
- h. melaksanakan kredensial dengan melibatkan lintas fungsi sesuai kebutuhan; dan
- i. membuat laporan berkala kepada Komite Medis.
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 126

Tugas dan tanggungjawab Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi adalah:
- a. membuat rencana kerja;
- b. melaksanakan rencana kerja;
- c. menyusun tata laksana pemantauan dan penanganan masalah etika dan disiplin profesi;
- d. melakukan sosialisasi yang terkait dengan etika profesi dan disiplin profesi;
- e. mengusulkan kebijakan yang terkait dengan bioetika;
- f. melakukan koordinasi dengan Komite Etik dan Hukum rumah sakit; dan
- g. melakukan pencatatan dan pelaporan secara berkala.
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 127

Togas dan tanggungjawab Sub Komite Rekam Medis adalah :
- a. membuat rencana kerja;
- b. melaksanakan rencana kerja;
- c. menyusun tatalaksana pemantauan dan penanganan masalah rekam meclis;
- d. melakukan sosialisasi yang terkait dengan rekam medis;
- e. mengusulkan kebijakan yang terkait dengan rekam meclis;
- f. melakukan koordinasi dengan Komite Medis dan Komite Keperawatan; dan
- g. melakukan pencatatan dan pelaporan secara berkala.
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 128

Kewenangan Sub Komite adalah sebagai berikut :
- a. untuk Sub Komite Peningkatan Mutu Profesi Medis; melaksanakan kegiatan upaya peningkatan mutu pelayanan medis secara lintas sektoral dan lintas fungsi;
- b. untuk Sub Komite Kredensial; melaksanakan kegiatan kredensial secara adil, jujur dan terbuka secara lintas sektoral dan lintas fungsi;
- c. untuk Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi; melakukan pemantauan dan penanganan masalah etika profesi kedokteran dan clisiplin profesi dengan melibatkan lintas sektoral dan lintas fungsi.
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 129

Tiap-tiap Sub Komite bertanggung-jawab kepada Komite Medis mengenai pelaksanaan tugas dan kewajiban yang clibebankan kepadanya.
Paragraf 3 Rapat-Rapat
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 130

- ( 1} Rapat Komite Medis terdiri dari :
- a. rapat rutin bulanan, dilakukan hari rabu setiap minggunya;
- b. rapat rutin bersama semua Kelompok Staf Meclis dan atau dengan semua staf medis dilakukan minimal sekali setiap bulan;
- c. rapat bersama Direktur dan W akil Direktur Pelayanan dilakukan minimal sekali setiap bulan; dan
- d. rapat khusus, dilakukan sewaktu-waktu guna membahas masalah yang sifatnya sangat urgen.
- (2) Rapat clipimpin oleh Ketua Komite Medis atau Wakil Ketua dalam hal Ketua tidak hadir atau oleh salah satu dari anggota yang hadir dalam hal Ketua dan Wakil Ketua
Komite Medis tidak hadir.
- (3) Rapat clinyatakan sah apabila clihadiri oleh paling seclikit 2/3 (dua per tiga} anggota Komite Medis atau dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai maka rapat dinyatakan sah setelah ditunda untuk 1 (satu) kali penundaan pada hari, jam dan tempat yang sama minggu berikutnya.
- (4) Setiap undangan rapat rutin yang disampaikan kepada setiap anggota harus dilampiri salinan hasil rapat rutin sebelumnya.
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 131

- (1) Rapat khusus diadakan apabila:
- a. ada permintaan yang ditandatangani oleh paling seclikit 3 (tiga} anggota staf medis;
:·-
- b. ada keadaan atau situasi tertentu yang sifatnya medesak untuk segera ditangani dalam rapat Kornite Medis; dan -
- c. rapat khusus dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota Kom.ite Medis atau dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai maka rapat khususdinyatakan sah setelah ditunda pada hari berikutnya.
- (2) Undangan rapat khusus harus disampaikan oleh Ketua Komite Medis kepada seluruh anggota paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelurn dilaksanakan.
- (3) Undangan rapat khusus harus rnencantumkan tujuan spesifik dari rapat tersebut.
- (4) Rapat khusus yang dirninta oleh anggota staf rnedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diteri.manya surat permintaan rapat tersebut.
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 132

Setiap rapat khusus dan rapat tahunan wajib dihadiri oleh Direktur, Wakil Direktur Pelayanan dan pihak-pihak lain yang ditentukan oleh Ketua Kom.ite Medis.
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 133

- ( 1) Rapat Manajernen terdiri dari :
- a. Rapat Tim Tujuh :
1. Rapat rutin bulanan, dilakukan hari senin setiap minggunya;
2. Rapat dipimpin oleh Direktur atau Wakil Direktur dalam hal Direktur tidak hadir;dan
3. Setiap rapat anggota menyampaikan permasalahan dan solusi untuk ditindaklanjuti dengan dilengkapi dengan notulen clan daftar hadir rapat.
++w%
·es
«4fas
Rapat gabungan:
1. Rapat rutin bulanan, dilakukan pertriwulan;
2. Rapat dipimpin oleh Direktur atau Wakil Direktur dalam hal Direktur tidak hadir; dan
3. Setiap undangan rapat yang disampaikan kepada setiap anggota harus dilengkpai dengan notulen dan daftar hadir.
Rapat khusus
- a. Undangan rapat khusus hams disampaikan oleh Direktur kepada seluruh Wadir, kabag, Kabid, Karn, Ka.Instalasi paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum dilaksanakan.
- b. Undangan rapat khusus hams mencantumkan tujuan spesifik dari rapat terse but.
- c. Setiap rapat di lengkapi dengan notulen dan daftar hadir rapat.
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 134

- (1) Rapat Komite Keperawatan terdiri dari:
- a. rapat rutin bulanan, dilakukan hari kamis setiap stiap bulannya;
- b. rapat rutin bersama semua Perawat dan bidan minimal sekali setiap bulan;
- c. rapat bersama Pimpinan terkait dilakukan minimal sekali setiap bulan;
- d. rapat khusus, dilakukan sewaktu-waktu guna membahas masalah yang sifatnya sangat urgen; dan
- (2) Rapat dipimpin oleh Ketua Komite keperawatan atau Wakil Ketua dalam hal Ketua tidak hadir a tau oleh salah satu dari anggota yang hadir.
- (3) Setiap undangan rapat rutin yang disampaikan kepada setiap anggota harus dilampiri notulen dan daftar hadir rapat.
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 135

- (1) Keputusan rapat Kelompok Staf Medis dan atau Komite Medis didasarkan pada suara terbanyak setelah dilakukan pemungutari suara.
- (2) Dalam hal jumlah suara yang diperoleh adalah sama maka Ketua atau W akil Ketua berwenang untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang.
- (3) Perhitungan suara hanyalah berasal dari anggota Komite Medis yang hadir.
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 136

- (1) Direktur rumah sakit dapat mengusulkan perubahan atau pembatalan setiap
keputusan yang cliambil pada rapat rutin atau rapat khusus sebelumnya dengan syarat usul tersebut dicantumkan dalam pemberitahuan atau undangan rapat.
- (2) Dalam hal usulan perubahan atau pembatalan keputusan sebagaimana climaksud pada ayat (1) tidak\_cliterima dalam rapat maka usulan tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam kurun waktu tiga bulan terhitung sejak saat ditolaknya usulan tersebut.
Bagian Kedelapan Tindakan Korektif
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 137

Dalam hal Staf Medis cliduga melakukan layanan klinik di bawah standar maka terhadap yang bersangkutan dapat diusulkan oleh Komite Medis untuk dilakukan penelitian.
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 138

Bilamana basil penelitian menunjukkan kebenaran adanya pelanggaran maka yang bersangkutan dapat diusulkan kepada Direktur untuk diberlakukan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagian Kesembilan Pemberhentian Staf Medis
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 139

Staf Medis Organik cliberhentikan dengan hormat karena :
- a. telah memasuki masa pensiun;
- b. permintaan sencliri;
- c. tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagai Staf Medis; dan
- d. berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 140

Staf Medis Organik dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila ia melakukan perbuatan melawan hukum yang ancamannya pidananya lebih dari 5 (lima) tahun.
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 141

Staf Medis Mitra berhenti secara otomatis sebagai Staf Medis Rumah Sakit apabila telah menyelesaikan masa kontraknya atau berhenti atas persetujuan bersama.
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 142

Staf Medis Mitra yang telah menyelesaikan masa kontraknya dapat bekerja kembali untuk masa kontrak berikutnya setelah menandatangani kesepakatan baru dengan pihak Rumah Sakit.
Bagian Kesepuluh
Sanksi
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 143

Staf Medis Rumah Sakit, baik yang berstatus sebagai organik maupun mitra, yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan rumah sakit, klausula-klausula dalam perjanjian kerja atau etika dapat diberikan sanksi yang beratnya tergantung darijenis dan berat ringannya pelanggaran.
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 144

Pemberian sanksi dilakukan oleh Direktur Rumah Sakit setelah mendengar pendapat dari Komite Medis serta Komite Etik dan Hukum dengan mempertimbangkan kadar kesalahannya, yang bentuknya dapat berupa:
- a. teguran lisan atau tertulis;
- b. penghentian praktik untuk sementara waktu;
- c. pemberhentian dengan\_tidak hormat bagi Staf Medis Organik; atau
- d. pemutusan perjanjian kerja bagi Staf Medis Mitra yang masih berada dalam rriasa kontrak.
Bagian Kesebelas Kerahasiaan dan Informasi Medis
BAB IV - POLA TATA KELOLA STAF MEDIS
Pasal 145

Rumah Sakit:
- a. berhak membuat peraturan tentang kerahasiaan clan informasi medis yang berlaku di rumah sakit;
- b. wajib menyimpan rekam medik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. dapat memberikan isi rekam medis kepada pasien ataupun pihak lain atas ijin pasien secara tertulis; dan
- d. dapat diberikan memberikan isi dokumen rekam medis untuk kepentingan peradilan dan asuransi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dokter rumah sakit:
- a. berhak mendapatkan informasi yang lengkap dan jujur dari pasien yang dirawat atau keluarganya;
- b. wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia; dan
- c. wajib men~lak keinginan pasien yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, profesi dan etika hukum dan kedokteran.
- (3) Pasien rumah sakit:
- a. berhak mengetahui semua peraturan dan ketentuan rumah sakit yang mengatur hak, kewajiban, tata-tertib dan lain-lain hal yang berkaitan dengan pasien;
- b. wajib memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah kesehatannya;
- c. berhak mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis yang akan atau sudah dilakukan dokter, yaitu:
1. diagnosis atau alasan yang mendasari dilakukannya tindakan med.is;
2. tujuan tindakan med.is;
3. tata-laksana tindakan med.is;
4. alternatif tindakan lain jika ada;
5. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;
6. akibat ikutan yang pasti terjadijika tindakan med.is dilakukan;
7. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan; dan
8. risiko yang akan ditanggung jika pasien menolak tindakan medis.
- d. berhak meminta konsultasi kepada dokter lain (second opinion) terhadap penyakit yang dideritanya dengan sepengetahuan dokter yang merawatnya;
- e. berhak mengakses, mengkoreksi dan mendapatkan isi rekam medis; dan
- f. berhak memanfaatkan isi rekam medik untuk kepentingan peradilan.
BAB IX - KETENTUAN PERUBAHAN
Pasal 146

- (1) Direktur dapat mengajukan usulan perubahan Pola Tata Kelola kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Usulan Perubahan Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat melalui rapat Pejabat Pengelola.
- (3) Walikota berwenang mengabulkan atau menolak mengabulkan usulan perubahan Pola Tata Kelola.
- (4) Perubahan Pola Tata Kelola ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB IX - KETENTUAN PERUBAHAN
Pasal 147

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN PERUBAHAN
Pasal 148

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kata Singkawang
Ditetapkan di Kata Singkawang pada tanggal 23 Desember 2013
WALIKOTA SINGKAWANG,
AWANGISHAK
Diundangkan di Singkawang pada tanggal 23 Desember 2013 SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG
SYECH BANDAR
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2013 NOMOR 24
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
Pembina
NIP. 19681016 199803 1 004