PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 8 Tahun 2011
Tentang PEMBINAAN USAHA PARIWISATA
Berlaku: 28 Oktober 2011
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PEMBINAAN USAHA PARIWISATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi pariwisata, dipandang perlu melakukan upaya pembinaan dan pengelolaan kepariwisataan oleh Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat;
- b. bahwa upaya pembinaan dan pengelolaan kepariwisataan difokuskan pada pengembangan usaha pariwisata, sehingga perlu adanya pelibatan swasta dan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memperhatikan kondisi sosial budaya;
- c. bahwa untuk menjamin kelangsungan usaha pariwisata dan peran serta masyarakat, perlu dilakukan pembinaan usaha pariwisata untuk pengawasan dan pengendalian terhadap usaha pariwisata, obyek wisata, dan pelibatan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan Usaha Pariwisata;
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyedia Akomodasi;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Kawasan Pariwisata;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;
22. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.95/UM.001/MPAJ94 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pariwisata;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penetapan Obyek Wisata dalam Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2002 Nomor 32);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR dan
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN
Menetapkan : PARIWISATA.
USAHA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
9. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
10. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut Pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata bidang usaha daya tarik wisata.
11. Usaha daya tarik wisata yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan atau binaan manusia.
12. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
13. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi regular atau umum.
14. Usaha jasa perjalanan wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
15. Biro perjalanan wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/ atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
16. Agen perjalanan wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
17. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
18. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
19. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
20. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
21. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarluaskan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
22. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
23. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
24. Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
25. Usaha spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan atau minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
26. Tanggal pendaftaran usaha pariwisata adalah tanggal pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
27. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
28. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata.
29. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
BAB II - PENGGOLONGAN USAHA
Pasal 2

Usaha pariwisata meliputi :
1. daya tarik wisata;
2. kawasan pariwisata;
3. jasa transportasi wisata;
4. jasa perjalanan wisata;
5. jasa makanan dan minuman;
6. penyediaan akomodasi;
7. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
8. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
9. jasa informasi pariwisata;
10. jasa konsultan pariwisata;
11. jasa pramuwisata;
12. wisata tirta; dan
13. spa.
BAB III - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Pasal 3

Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Pasal 4

Setiap orang berhak :
- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
- b. melakukan usaha pariwisata;
- c. menjadi pekerja atau buruh pariwisata; dan/atau
- d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
BAB III - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Pasal 5

Setiap wisatawan berhak memperoleh :
- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.
BAB III - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Pasal 6

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.
BAB III - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Pasal 7

Setiap pengusaha pariwisata berhak :
- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua
Kewajiban
BAB III - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib :
- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan pada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah dan nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d akan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Pasal 9

Setiap orang wajib :
- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar.
BAB III - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Pasal 10

Setiap wisatawan wajib :
- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat-istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.
BAB III - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Pasal 11

Setiap pengusaha wajib :
- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat-istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Larangan
BAB III - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak isi daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
BAB III - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Pasal 13

- (1) Bagi usaha jasa akomodasi dan tempat hiburan dilarang menyediakan wanita yang berperan sebagai Pekerja Seks Komersial.
- (2) Bagi usaha jasa akomodasi, tempat hiburan, restoran atau rumah makan, dilarang menyediakan dan/atau memberikan fasilitas untuk mengkonsumsi minuman keras dan obat-obat terlarang.
BAB IV - PENDAFTARAN
Pasal 14

- (1) Setiap jenis usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup :
- a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- c. pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;
- d. penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
- e. pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.
BAB IV - PENDAFTARAN
Pasal 15

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pengusaha.
- (2) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (3) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.
BAB IV - PENDAFTARAN
Pasal 16

- (1) Bupati menunjuk Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal untuk menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan memutakhirkan Daftar Usaha Pariwisata berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah melengkapi dokumen yang dilampirkan pada saat mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. foto copy akta pendirian badan usaha bagi usaha yang berbentuk badan usaha dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi usaha perseorangan;
- b. foto copy izin teknis, meliputi :
1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi pengusaha pariwisata yang memerlukan bangunan fisik;
2. Izin Gangguan (HO); dan
3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
- c. foto copy dokumen lingkungan hidup sesuai petunjuk teknis tata cara pendaftaran usaha pariwisata; dan
- d. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan absah dan benar.
BAB IV - PENDAFTARAN
Pasal 17

Tata cara pendaftaran usaha pariwisata, pemeriksaan berkas permohonan, pencantuman kedalam daftar usaha pariwisata, penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, pemutakhiran daftar usaha pariwisata, pembekuan sementara dan pembatalan, pengawasan, pendanaan,
pelaporan, dan pemberian sanksi administratif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PENDAFTARAN
Pasal 18

- (1) Pendaftaran Usaha Pariwisata, Pemeriksaan Berkas Permohonan, Pengawasan dan Pemberian Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Pencantuman Kedalam Daftar Usaha Pariwisata, Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata, Pembekuan Sementara, Pembatalan, dan Pelaporan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
BAB V - SYARAT KHUSUS UNTUK MENDAPATKAN TDU
Pasal 19

Untuk jenis usaha hiburan umum seperti usaha karaoke, klub malam, diskotik, pijat refleksi, salon kecantikan, gelanggang permainan, dan ketangkasan (video game dan sejenisnya dan mesin permainan ketangkasan atau mesin permainan elektronik), harus berada pada jarak minimal 200 meter dari lingkungan sekolah dan tempat ibadah, dengan ketentuan sebagai berikut :
Usaha Karaoke :
1. harus menggunakan peredam suara sehingga tidak mengeluarkan suara yang dapat menggangu masyarakat sekitarnya;
2. tidak menciptakan tempat dan fasilitas yang memungkinkan terjadinya prostitusi dan asusila;
3. di dalam kamar karaoke tidak dibenarkan adanya fasilitas tempat tidur;
4. setengah pintu bagian atas kamar karaoke harus menggunakan kaca tembus pandang;
5. dalam kamar karaoke diharuskan menggunakan lampu terang;
6. setiap pengunjung dan pelayan harus berpakaian rapi dan sopan;
7. tidak menyediakan tempat pemajangan pramuria atau pelayan; dan
8. usaha karaoke ditutup paling lambat pukul 24.00 WITA.
Usaha Klub Malam
1. harus menggunakan peredam suara sedemikian rupa sehingga tidak mengeluarkan suara yang dapat mengganggu masyarakat sekitarnya;
2. tidak menciptakan tempat dan fasilitas yang memungkinkan terjadinya prostitusi dan asusila;
3. di dalam klub malam diharuskan menggunakan lampu terang;
4. pengunjung dan pelayan harus berpakaian rapi dan sopan;
5. tidak menyediakan tempat pemajangan pramuria atau pelayan; dan
6. klub malam ditutup paling lambat pukul 24.00 WITA.
- c. Usaha Diskotik.
1. harus menggunakan peredam suara sedemikian rupa sehingga tidak mengeluarkan suara yang dapat mengganggu masyarakat sekitarnya;
2. tidak menciptakan tempat dan fasilitas yang memungkinkan terjadinya prostitusi dan asusila;
3. pengunjung dan pelayan harus berpakaian rapi dan sopan;
4. tidak menyediakan tempat pemajangan pramuria atau pelayan; dan
5. diskotik ditutup paling lambat pukul 24.00 WITA.
- d. Usaha Refleksi Kesehatan.
1. pada kamar refleksi kesehatan dilarang menggunakan daun pintu dan hanya bisa menggunakan tirai kain atau gorden.
2. pengunjung dan pelayan harus berpakaian rapi dan sopan;
3. tidak menciptakan tempat dan fasilitas yang memungkinkan terjadinya prostitusi dan asusila;
4. tidak menyediakan tempat pemajangan massage atau tukang pijat;
5. di dalam kamar refleksi kesehatan harus menggunakan lampu terang;
6. tidak diperbolehkan ada WC di dalam ruang refleksi; dan
7. refleksi kesehatan ditutup paling lambat pukul 22.00 WITA.
Usaha Salon Kecantikan
1. tidak menciptakan tempat dan fasilitas yang memungkinkan terjadinya prostitusi dan asusila;
2. pada ruangan salon kecantikan tidak dibenarkan menggunakan daun pintu, tapi menggunakan gorden dengan ketinggian 50 cm dari lantai;
3. pengunjung dan pelayan harus berpakaian rapi dan sopan;
4. kamar perawatan kulit (alat) harus menggunakan lampu terang; dan
5. salon kecantikan ditutup paling lambat pukul 22.00 WITA.
- f. Usaha Gelanggang Permainan atau Ketangkasan (Video game &amp; sejenisnya, mesin permainan ketangkasan atau mesin permainan elektronik)
1. harus menggunakan peredam suara minimal suara yang dihasilkan tidak mengganggu tetangga sekitar; dan
2. pemain dilarang menggunakan seragam sekolah dan bermain pada jam sekolah bagi pelajar.
BAB VI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 20

Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak :
- a. menjadi pekerja atau buruh;
- b. konsinyasi; dan/atau
- c. pengelolaan.
BAB VI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 21

Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan di bidang kepariwisataan.
BAB VI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 22

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan terhadap pengembangan, informasi potensi dan masalah, serta rencana pengembangan kepariwisataan.
- (2) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
BAB VI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 23

Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha kepariwisataan dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memberikan bimbingan baik teknis maupun operasional.
- (3) Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 25

Setiap pemegang izin usaha pariwisata dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha apabila :
- a. tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- b. terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan kegaiatan usahanya;
- c. terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya; dan/atau
- d. tidak memenuhi ketentuan syarat khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 19.
BAB IX - PENYIDIKAN
Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. menerima, mencari, menyimpulkan dan meneliti keterangan, mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
BAB X - KETENTUAN PIDANA
Pasal 27

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
BAB XI - PEMBIAYAAN
Pasal 28

Segala biaya yang berkaitan dengan pendaftaran usaha pariwisata dan pengawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar.
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29

- (1) Izin Usaha Pariwisata yang masih berlaku dan telah dimiliki oleh pengusaha sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku dan diperlakukan sama
dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sampai masa berlakunya berakhir, dan setelah itu segera menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengusaha untuk usaha menengah dan besar yang memiliki Izin Usaha Pariwisata berdasarkan Keputusan Bupati Selayar Nomor 86 Tahun 2004 tentang Perizinan Usaha Pariwisata di Kabupaten Selayar, wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
Ditetapkan di Benteng pada tanggal 28 Oktober 2011
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,
SYAHRIR WAHAB
Diundangkan di Benteng pada tanggal 28 Oktober 2011
SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,
ZAINUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2011 NOMOR 8
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas. Pasal 3 Cukup Jelas. Pasal 4 Cukup Jelas.
```
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 20

huruf a
Cukup Jelas.
huruf b
'Konsinyasi adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk menempatkan komoditas untuk dijual melalui usaha pariwisata yang pembayarannya dilakukan kemudian.'
huruf c
'Pengelolaan adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk mengusahakan sumber daya yang dimilikinya dalam menunjang kegiatan usaha pariwisata, misalnya penyediaan angkutan di sekitar destinasi untuk menunjang pergerakan wisatawan.'
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 28

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 29

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 30

Cukup Jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 7