Unknown Unknown Nomor 6 Tahun 2015
Tentang PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS
Berlaku: 20 April 2015
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
BUPATI SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama, sehingga untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan Penyandang Disabilitas diperlukan pengakuan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas sehingga mendapatkan penerimaan penuh di segala lapisan masyarakat;
- b. bahwa guna upaya melindungi, menghormati, memajukan dan memenuhi hak-hak Penyandang Disabilitas, diperlukan sarana, prasarana dan upaya yang lebih memadai, terpadu dan berkesinambungan dari Pemerintah Daerah serta semua lapisan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons Whith Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
26. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Oleh Lembaga Di Bidang Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1217);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
dan
BUPATI SINTANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Kabupaten Sintang.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari: Penyandang Disabilitas fisik, Penyandang Disabilitas mental serta Penyandang Disabilitas fisik dan mental.
7. Derajat Disabilitas adalah tingkat berat ringannya keadaan disabilitas yang disandang seseorang.
8. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
9. Kemandirian Penyandang Disabilitas adalah kebebasan dan/atau ketidaktergantungan Penyandang Disabilitas kepada pihak lain dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan dan penghidupannya.
10. Perlindungan Penyandang Disabilitas adalah upaya penghormatan dan pemenuhan kesamaan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas yang meliputi kegiatan Aksesibilitas, Rehabilitasi, Bantuan Sosial dan pemeliharaan peningkatan taraf kesejahteraan sosial.
11. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, termasuk pemanfaatan dan penggunaan bangunan umum, lingkungan dan transportasi umum.
12. Bangunan Umum dan Lingkungan adalah semua bangunan, tapak bangunan dan lingkungan luar bangunannya, baik yang dimiliki pemerintah, pemerintah daerah dan swasta maupun perorangan yang berfungsi selain sebagai rumah tinggal pribadi, yang didirikan, dikunjungi dan digunakan oleh masyarakat umum, termasuk Penyandang Disabilitas.
13. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
14. Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar Penyandang Disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin.
15. Rehabilitasi Pendidikan adalah kegiatan pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar agar Penyandang Disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
16. Rehabilitasi Pelatihan adalah kegiatan pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu, agar Penyandang Disabilitas dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
17. Rehabilitasi Sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.
18. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
19. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan Pancasila.
20. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar Penyandang Disabilitas dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
21. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara.
22. Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan pengerahan, penyeleksian dan promosi tenaga kerja yang dilakukan dalam rangka proses antar kerja untuk mempertemukan persediaan dan permintaan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri.
23. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, sikap kerja dan etos kerja pada tingkat keahlian keterampilan tertentu berdasarkan persyaratan jabatan tertentu, yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktek daripada teori.
24. Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas adalah tenaga kerja yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental namun mampu melakukan kegiatan secara selayaknya, serta mempunyai bakat, minat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
25. Badan usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
26. Pengusaha adalah :
- a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. orang perseorangan; persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
BAB II - TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN ASAS
Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan kemandirian, kesamaan hak, kedudukan dan kesempatan, serta meningkatkan kemampuan Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Tujuan penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan Penyandang Disabilitas adalah:
- a. meningkatkan taraf kesejahteraan dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial Penyandang Disabilitas dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyrakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas.
BAB II - TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN ASAS
Pasal 3

Ruang Lingkup Penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas meliputi:
- a. perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap jenis-jenis Penyandang Disabilitas sebagai berikut:
1. gangguan penglihatan;
2.
gangguan pendengaran;
3. gangguan bicara;
4. cerebral palsy;
5. gangguan motorik dan mobilitas;
6. gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif;
7. autis;
8. epilepsi;
9. gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku; dan
10. retardasi mental.
- b. hak-hak Penyandang Disabilitas meliputi hak dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olahraga, pariwisata, politik, hukum, penanggulangan bencana tempat tinggal dan aksesibilitas.
BAB II - TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN ASAS
Pasal 4

Upaya Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteran Sosial Penyandang Disabilitas berasaskan:
- a. keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kemanfaatan;
- c. kesetiakawanan dan kekeluargaan;
- d. keadilan;
- e. kesetaraan kesempatan;
- f. kemitraan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. keseimbangan, keserasian dan keselarasan;
- j. kemandirian;
- k. profesionalisme;
- l. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- m. berkelanjutan.
BAB III - TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah yaitu:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas;
- b. menunjuk petugas pendamping program kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas dengan Keputusan Bupati;
- c. melakukan kerja sama dengan Kabupaten/kota lainnya di dalam dan di luar provinsi;
- d. menguatkan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia dan pendanaan untuk pelaksanaan pembentukan dan peningkatan kapasitas serta kemampuan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- e. melaksanakan kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas serta Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- f. melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya;
- g. melakukan pendataan Penyandang Disabilitas;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi;
- i. melaksanakan partisipasi, peran serta masyarakat dan dunia usaha; dan
- j. melaksanakan bimbingan teknis, penyuluhan kepada masyarakat, pemantapan dan bimbingan motivasi.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7

Setiap Penyandang Disabilitas berhak memperoleh:
- a. pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat disabilitasnya;
- b. pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat disabilitas, pendidikan dan kemampuannya;
- c. perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya;
- d. aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
- e. rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- f. pelayanan kesehatan;
- g. hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 8

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan jenis dan derajat disabilitas, pendidikan dan kemampuannya.
BAB V - PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
Pasal 9

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Setiap orang wajib mengakui, menghormati dan memenuhi kesamaan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (3) Kesamaan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksebilitas.
- (4) Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan pemenuhan dan perlindungan hak bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Penyandang Disabilitas dan disesuaikan dengan kemampuan.
- (5) Prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.
BAB V - PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
Pasal 10

- (1) Kesamaan kesempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diarahkan untuk mewujudkan kesamaan kedudukan hak, kewajiban dan peran Penyandang Disabilitas agar dapat berperan dan berintegrasi secara total, sesuai dengan kemampuannya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Kesamaan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kegiatan pendidikan, kesempatan kerja, kehidupan sosial, pelayanan kesehatan, serta pelayanan publik lainnya.
BAB V - PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
Pasal 11

Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis dalam rangka perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Pendidikan
BAB V - PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
Pasal 12

Setiap Penyandang Disabilitas memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat disabilitasnya, termasuk yang berkebutuhan khusus.
BAB V - PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
Pasal 13

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan wajib memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas sebagai peserta didik pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat disabilitasnya.
- (2) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberlakukan kualifikasi khusus bagi calon dan/atau peserta didik sepanjang tidak bersifat diskriminatif.
- (3) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan:
- a. kemudahan sarana untuk kegiatan belajar mengajar bagi para Penyandang Disabilitas;
- b. tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur yang dapat memberikan pendidikan dan pengajaran bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ukuran dan tingkat kemampuan penyelenggara pendidikan.
- (5) Ukuran dan tingkat kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada hasil penilaian melalui kajian secara objektif, rasional dan proporsional.
- (6) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.
- (7) Ketentuan tentang pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB V - PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
Pasal 14

Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dapat dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan Khusus dan Sistem Pendidikan Inklusif.
BAB V - PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
Pasal 15

- (1) Sistem Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan pelayanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran khusus dengan tenaga pendidik khusus dan tempat belajar yang khusus.
- (2) Sistem Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur dari masyarakat.
BAB V - PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dilaksanakaan melalui Sekolah Luar Biasa.
- (2) Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pilihan bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. mempersiapkan siswa untuk masuk ke sekolah inklusif sebagai suatu pilihan;
- b. menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif;
- c. menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.
BAB V - PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
Pasal 17

SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan harus menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
Bagian Ketiga Kesempatan Kerja
BAB V - PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
Pasal 18

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak, kesempatan, perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuan, kompetensi, jenis dan derajat disabilitasnya.
BAB V - PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
Pasal 19

- (1) SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan menyediakan informasi mengenai potensi kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. jumlah dan jenis Penyandang Disabilitas usia kerja;
- b. kompetensi yang dimiliki Penyandang Disabilitas usia kerja;
- c. sebaran jumlah, jenis dan kompetensi Penyandang Disabilitas usia kerja.
BAB V - PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada tenaga kerja yang menyandang disabilitas, untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi pekerjaan serta jenis dan derajat disabilitasnya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Penyandang Disabilitas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pegawai pada instansi Pemerintah Daerah.
- (3) Instansi Pemerintah Daerah yang menggunakan teknologi tinggi, dapat mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pegawai Penyandang Disabilitas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan pada instansi tersebut.
BAB V - PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
Pasal 21

- (1) BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan badan hukum memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada tenaga kerja yang menyandang disabilitas, untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi pekerjaan serta jenis dan derajat disabilitasnya.
- (2) BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan badan hukum dapat mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Penyandang Disabilitas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pegawai perusahaan.
- (3) BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan badan hukum yang menggunakan teknologi tinggi, dapat mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pegawai Penyandang Disabilitas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan pada perusahaan dimaksud.
BAB V - PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
Pasal 22

- (1) Persyaratan dan kualifikasi pekerjaan bagi pekerja Penyandang Disabilitas di Instansi Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan badan hukum, ditetapkan dengan memperhatikan faktor:
- a. jenis dan derajat disabilitasnya;
- b. pendidikan;
- c. keahlian,keterampilan, dan/atau kemampuan;
- d. kesehatan;
- e. formasi yang tersedia;
- f. jenis dan bidang usaha.
- (2) Persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB V - PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
Pasal 23

Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang sama dengan pekerja/pegawai lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat Kehidupan Sosial
BAB V - PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
Pasal 24

Setiap Penyandang Disabilitas memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama dalam kehidupan sosial.
BAB V - PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
Pasal 25

Dalam kehidupan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Penyandang Disabilitas berhak memperoleh kesempatan dan peluang yang sama untuk melakukan kegiatan:
- a. beribadah sesuai dengan aturan agama yang dianutnya;
- b. olah raga, baik untuk prestasi maupun kebugaran/kesehatan;
- c. berkesenian yang diekspresikan dalam karya, bentuk, sifat dan jenis kesenian;
- d. kemasyarakatan sesuai dengan budaya dan kebiasaan; dan
- e. kegiatan sosial lainnya sesuai dengan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya dengan tetap menghormati harkat dan martabat kemanusiaan.
Bagian Kelima Pelayanan Kesehatan
BAB V - PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
Pasal 26

Penyandang Disabilitas mempunyai kesempatan dan perlakuan yang sama untuk mendapatkan informasi serta pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar kesehatan.
BAB V - PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
Pasal 27

Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat dan berkualitas.
BAB V - PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
Pasal 28

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi:
- a. pelayanan kesehatan tingkat pertama berupa pelayanan kesehatan di Puskesmas;
- b. pelayanan kesehatan tingkat kedua berupa pelayanan kesehatan spesialistik yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dengan jenis pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB VI - AKSESIBILITAS
Pasal 29

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum.
- (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. fisik;
- b. non fisik.
BAB VI - AKSESIBILITAS
Pasal 30

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan yang meliputi aksesibilitas:
- a. angkutan umum;
- b. bangunan umum;
- c. sarana peribadatan;
- d. jalan umum;
- e. pertamanan dan permakaman umum;
- f. objek wisata.
- (2) Penyediaan fasilitas yang berbentuk fisik pada sarana angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. persyaratan teknis kendaraan umum;
- b. tanda-tanda khusus bagi Penyandang Disabilitas tuna netra, tuna daksa, dan Penyandang Disabilitas tuna rungu.
BAB VI - AKSESIBILITAS
Pasal 31

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pelayanan informasi;
- b. pelayanan khusus.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para Penyandang Disabilitas dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum dan fasilitas sarana lalu lintas dan angkutan umum.
- (3) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bantuan yang diberikan secara khusus kepada Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum dan fasilitasnya, sarana lalu lintas dan angkutan umum.
Bagian Kedua Sarana dan Prasarana Umum serta Lingkungan
Paragraf 1 Penyediaan Aksesibilitas
BAB VI - AKSESIBILITAS
Pasal 32

- (1) Dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan fisik sarana dan prasarana umum serta lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, harus dilengkapi dengan penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta atau pengusaha dalam penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana umum serta lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas.
Paragraf 2
Persyaratan Teknis
BAB VI - AKSESIBILITAS
Pasal 33

- (1) Persyaratan teknis aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan meliputi:
- a. ukuran dasar ruang;
- b. jalur pedestrian;
- c. jalur pemandu;
- d. area parkir;
- e. pintu;
- f. ramp ;
- g. tangga;
- h. lift;
- i. kamar kecil;
- j. pancuran;
- k. wastafel;
- l. telepon;
- m. perlengkapan;
- n. perabot;
- o. rambu;
- p. penyeberangan pejalan kaki (zebra cross) ;
- q. jembatan penyeberangan;
- r. tempat pemberhentian (shelter).
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan teknis aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Sarana Angkutan Umum
Paragraf 1 Persyaratan Teknis Kendaraan Umum
BAB VI - AKSESIBILITAS
Pasal 34

- (1) Setiap penyelenggara usaha di bidang angkutan umum wajib melaksanakan pengangkutan Penyandang Disabilitas dengan aman, selamat, cepat, lancar, tertib, teratur dan nyaman.
- (2) Setiap penyelenggara usaha di bidang angkutan umum berkewajiban untuk menyediakan aksesibilitas kepada Penyandang Disabilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan angkutan umum.
- (3) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan keselamatan dan kenyamanan Penyandang Disabilitas.
- (4) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyediaan tangga, pegangan, kursi serta sarana dan prasarana lainnya yang lazim terdapat dalam angkutan umum.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan ukuran dan tingkat kemampuan penyelenggara usaha di bidang angkutan umum.
- (6) Ukuran dan tingkat kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada hasil penilaian melalui kajian secara objektif, rasional dan proporsional oleh instansi yang berwenang.
- (7) Ketentuan tentang cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 2 Tanda-Tanda Khusus Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra Dan Tuna Rungu
BAB VI - AKSESIBILITAS
Pasal 35

Di tempat penyeberangan pejalan kaki yang dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas dilengkapi dengan alat pemberi isyarat bunyi pada saat alat pemberi isyarat untuk pejalan kaki berwarna hijau.
BAB VI - AKSESIBILITAS
Pasal 36

Pada tempat pemberhentian kendaraan umum dapat dilengkapi dengan daftar trayek yang ditulis dengan huruf braille.
Bagian Keempat Pelayanan Informasi
BAB VI - AKSESIBILITAS
Pasal 37

Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan informasi secara benar dan akurat tentang aksesibilitas yang tersedia pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan yang meliputi bangunan umum, sarana peribadatan, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, objek wisata serta angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
Bagian Kelima Pelayanan Khusus
BAB VI - AKSESIBILITAS
Pasal 38

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pelayanan khusus yang dibutuhkan dalam pemenuhan aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan yang meliputi bangunan umum, sarana peribadatan, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, obyek wisata serta angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kemudahan:
- a. melakukan pembayaran pada loket/kasir;
- b. melakukan antrian;
- c. mengisi formulir;
- d. melakukan transaksi jual beli;
- e. menyeberang jalan;
- f. naik dan/atau turun dari sarana angkutan umum; dan
- g. keperluan-keperluan lainnya yang membutuhkan pelayanan khusus.
BAB VII - REHABILITASI
Pasal 39

Rehabilitasi diarahkan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fungsi fisik, mental dan sosial Penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.
BAB VII - REHABILITASI
Pasal 40

Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas meliputi rehabilitasi medik, pendidikan, pelatihan dan sosial.
BAB VII - REHABILITASI
Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan rehabilitasi dilaksanakan secara terpadu di bawah koordinasi Pemerintah Daerah dan dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat setelah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara perizinan dan penyelenggaraan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - REHABILITASI
Pasal 42

Terhadap Penyandang Disabilitas yang tidak mampu secara ekonomi, dapat memperoleh keringanan pembiayaan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian kedua Rehabilitasi Medik
BAB VII - REHABILITASI
Pasal 43

Rehabilitasi medik dimaksudkan agar Penyandang Disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsional secara maksimal.
BAB VII - REHABILITASI
Pasal 44

- (1) Setiap penyelenggara rehabilitasi medik berkewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberian pelayanan rehabilitasi medik kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan:
- a. dokter;
- b. psikologi;
- c. fisioterapi;
- d. okupasi terapi;
- e. terapi wicara;
- f. pemberian alat bantu dan alat pengganti;
- g. sosial medik;
- h. pelayanan medik lainya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ukuran dan tingkat kemampuan penyelenggara rehabilitasi medik.
- (4) Ukuran dan tingkat kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil penilaian melalui kajian secara objektif rasional dan proporsional oleh instansi yang berwenang.
- (5) Pemberian pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.
- (6) Ketentuan tentang tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Rehabilitasi Pendidikan
BAB VII - REHABILITASI
Pasal 45

Rehabilitasi pendidikan dimaksudkan agar Penyandang Disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai bakat, minat dan kemampuannya.
BAB VII - REHABILITASI
Pasal 46

- (1) Rehabilitasi pendidikan dilakukan dengan pemberian pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar.
- (2) Ketentuan tentang cara pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat Rehabilitasi Pelatihan
BAB VII - REHABILITASI
Pasal 47

Rehabilitasi pelatihan dimaksudkan agar Penyandang Disabilitas memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
BAB VII - REHABILITASI
Pasal 48

- (1) Rehabilitasi pelatihan dilakukan dengan pemberian pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu melalui kegiatan yang berupa:
- a. assessment pelatihan;
- b. bimbingan dan penyuluhan pelatihan;
- c. latihan keterampilan dan pemagangan;
- d. penempatan;
- e. pembinaan lanjut.
- (2) Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan rehabilitasi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
Rehabilitasi Sosial
BAB VII - REHABILITASI
Pasal 49

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemauan dan kemampuan Penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.
- (1) Rehabilitasi sosial dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui kegiatan pendekatan fisik, mental dan sosial yang berupa:
- a. motivasi dan diagnosa psikososial;
- b. bimbingan mental;
- c. bimbingan fisik;
- d. bimbingan sosial;
- e. bimbingan keterampilan;
- f. terapi penunjang;
- g. bimbingan resosialisasi;
- h. bimbingan dan pembinaan usaha;
- i. bimbingan lanjut.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga masyarakat.
- (3) Ketentuan tentang cara rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - BANTUAN SOSIAL
Pasal 51

- (1) Bantuan sosial diarahkan untuk membantu Penyandang Disabilitas agar dapat berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
- (2) Bantuan sosial Penyandang Disabilitas bertujuan untuk:
- a. memenuhi kebutuhan hidup dasar Penyandang Disabilitas;
- b. mengembangkan usaha dalam rangka kemandirian Penyandang Disabilitas;
- c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- a. Penyandang Disabilitas yang tidak mampu, sudah direhabilitasi dan belum bekerja;
- b. Penyandang Disabilitas yang tidak mampu, belum direhabilitasi, memiliki keterampilan dan belum bekerja;
- c. Penyandang Disabilitas yang derajat disabilitasnya sudah tidak bisa direhabilitasi /Penyandang Disabilitas berat.
BAB VIII - BANTUAN SOSIAL
Pasal 52

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dapat berupa:
- a. bantuan materil;
- b. bantuan finansial;
- c. bantuan fasilitas pelayanan;
- d. bantuan informasi.
- (2) Bantuan sosial diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga masyarakat secara terpadu dan bersifat tidak tetap serta dilaksanakan sesuai dengan arah dan tujuan pemberian bantuan sosial.
- (3) Ketentuan tentang pemberian bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - PEMELIHARAAN TARAF KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pasal 53

- (1) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diarahkan pada pemberian perlindungan dan pelayanan agar Penyandang Disabilitas dapat memperoleh taraf hidup yang wajar.
- (2) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang derajat disabilitasnya tidak dapat direhabilitasi dan kehidupannya secara mutlak tergantung pada bantuan orang lain.
- (3) Perlindungan dan pelayanan dalam rangka pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diberikan dalam bentuk materil, finansial dan pelayanan.
- (4) Perlindungan dan pelayanan dalam rangka pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui keluarga atau keluarga pengganti dan panti sosial yang merawat Penyandang Disabilitas yang bersangkutan.
BAB IX - PEMELIHARAAN TARAF KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pasal 54

- (1) Pemberian perlindungan dan pelayanan dalam bentuk materil, finansial dan pelayanan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada panti sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan perlindungan dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB X - INFORMASI DAN TANDA KHUSUS BAGI PENYANDANG DISABILITAS
Pasal 55

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan informasi yang bermanfaat dan berguna untuk kepentingannya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara benar, akurat dan tepat waktu.
BAB X - INFORMASI DAN TANDA KHUSUS BAGI PENYANDANG DISABILITAS
Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap orang wajib memberikan informasi kepada Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara benar, akurat dan tepat waktu.
- (3) Cara pemberian informasi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam mengakses informasi.
BAB X - INFORMASI DAN TANDA KHUSUS BAGI PENYANDANG DISABILITAS
Pasal 57

Penyandang Disabilitas tuna netra dalam berjalan kaki di jalan harus menggunakan tanda-tanda khusus yang mudah dilihat dan/atau mudah didengar oleh pemakai jalan lain, baik pada siang hari maupun pada malam hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X - INFORMASI DAN TANDA KHUSUS BAGI PENYANDANG DISABILITAS
Pasal 58

Pengendara sepeda tuna rungu dalam melakukan aktivitas di jalan raya wajib diberi tanda khusus pada sepedanya agar dapat lebih dikenal oleh pemakai jalan lainnya.
BAB XI - PARTISIPASI DAN PERAN MASYARAKAT
Pasal 59

- (1) Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak untuk memperoleh informasi;
- b. ikut serta dalam pemikiran kajian dan penelitian;
- c. menyatakan pendapat;
- d. ikut serta dalam proses pengambilan keputusan;
- e. ikut serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan/kegiatan dalam penyelenggaraan perlindungan Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - PARTISIPASI DAN PERAN MASYARAKAT
Pasal 60

Peran masyarakat merupakan upaya sadar dengan mendayagunakan kemampuan yang ada dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XI - PARTISIPASI DAN PERAN MASYARAKAT
Pasal 61

- (1) Peran masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- b. pengadaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
- c. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi Penyandang Disabilitas;
- d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli atau sosial untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan peningkatan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas;
- e. pemberian bantuan berupa materil, finansial dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas;
- f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- g. pemberian lapangan kerja atau usaha;
- h. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya penyelenggaraaan perlindungan Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pengadaan sarana dan prasana bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok, badan hukum, yayasan, badan usaha dan/atau lembaga masyarakat.
BAB XII - TIM KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS DAERAH
Pasal 62

- (1) Untuk peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas, dibentuk TKP2KS Penyandang Disabilitas Daerah.
- (2) TKP2KS Penyandang Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural.
Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
BAB XII - TIM KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS DAERAH
Pasal 63

Tugas dan wewenang dari TKP2KS Penyandang Disabilitas Daerah meliputi:
- a. menyusun dan melaksanakan koordinasi kebijaksanaan dan program upaya peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan usul kepada Pemerintah Daerah dalam peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas;
- c. melaksanakan penelitian, pengkajian, pemantauan, evaluasi dan pengendalian umum kebijakan dan program upaya peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas;
- d. menerima, meneliti serta mengkaji saran dan pertimbangan dari masyarakat.
Bagian Ketiga
Susunan Organisasi dan Keanggotaan
BAB XII - TIM KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS DAERAH
Pasal 64

- (1) TKP2KS Penyandang Disabilitas Daerah terdiri dari Ketua dan Anggota TKP2KS Penyandang Disabilitas Daerah.
- (2) Ketua TKP2KS Penyandang Disabilitas Daerah dijabat oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang.
- (3) Keanggotaan TKP2KS Penyandang Disabilitas Daerah antara lain terdiri atas:
- a. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang;
- b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang;
- c. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang;
- d. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang;
- e. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang;
- f. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang;
- g. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sintang;
- h. Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang.
- (4) Ketua dan Anggota TKP2KS Penyandang Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Keempat Sekretariat
BAB XII - TIM KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS DAERAH
Pasal 65

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas di bidang administrasi, kepada TKP2KS Penyandang Disabilitas Daerah diperbantukan sebuah sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang.
- (2) Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang diangkat sebagai Sekretaris TKP2KS Penyandang Disabilitas Daerah.
Bagian Kelima Pembiayaan
BAB XII - TIM KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS DAERAH
Pasal 66

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan wewenang TKP2KS Penyandang Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB XIII - INSENTIF DAN PENGHARGAAN
Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada badan usaha yang telah melakukan upaya perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. kemudahan dalam memperoleh perizinan baru di bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan;
- b. keringanan pajak;
- c. penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha;
- d. lain-lain insentif yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan finansial.
- (3) Tata cara pemberian dan bentuk-bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Penghargaan
BAB XIII - INSENTIF DAN PENGHARGAAN
Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berjasa dalam terlaksananya perlindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. piagam atau sertifikat;
- b. lencana dan medali;
- c. piala atau trofi.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN
Pasal 69

- (1) Dalam upaya mewujudkan kemandirian bagi Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pemberdayaan melalui:
- a. pemberian kursus dan pelatihan;
- b. pemberian beasiswa;
- c. perluasan lapangan kerja;
- d. penempatan tenaga kerja;
- e. permodalan;
- f. akses kepada lembaga keuangan;
- g. kemudahan dalam perizinan usaha;
- h. membantu manajemen usaha; dan
- i. lain-lain upaya pemberdayaan.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan perlindungan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peran masyarakat, badan hukum dan badan usaha.
Bagian Kedua Kemitraan
BAB XIV - PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN
Pasal 70

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan masyarakat, badan hukum dan badan usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
- a. kepercayaan;
- b. itikad baik;
- c. saling menguntungkan; dan
- d. tidak bertentangan dengan hukum, moral, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.
BAB XV - PEMBIAYAAN
Pasal 71

Pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan/atau
- d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
BAB XVI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 72

Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan pembinaan dalam upaya perlindungan kesejahteraan Penyandang Disabilitas.
Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan Penyandang Disabilitas melalui:
- a. penetapan kebijakan dalam bentuk produk hukum daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas;
- b. penyuluhan;
- c. bimbingan;
- d. bantuan finansial, materiil dan pelayanan; dan
- e. perizinan.
BAB XVI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 74

Pembinaan melalui penetapan kebijakan dan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a dilakukan dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas melalui program-program kegiatan sesuai kebutuhan Penyandang Disabilitas.
BAB XVI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 75

Pembinaan melalui penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b dilakukan untuk:
- a. menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas;
- b. memberikan pemahaman berkenaan dengan pelaksanaan upaya kesetaraan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
- c. meningkatkan peran para Penyandang Disabilitas dalam pembangunan daerah.
BAB XVI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 76

Pembinaan melalui bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c dilaksanakan untuk:
- a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan upaya peningkatan kesetaraan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas secara optimal.
BAB XVI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 77

Pembinaan melalui pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d dilakukan untuk:
- a. membantu Penyandang Disabilitas agar dapat berusaha meningkatkan kesejahteraan sosialnya;
- b. membantu Penyandang Disabilitas agar dapat memelihara taraf hidup yang wajar.
BAB XVI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 78

Pembinaan melalui perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf e dilakukan dengan:
- a. membantu aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dalam pemberian izin;
- b. memberikan kemudahan dalam memperoleh perizinan dalam penyelenggaraan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas.
Bagian Kedua Pengawasan
BAB XVI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 79

- (1) Bupati melalui instansi terkait melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XVII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 80

- (1) Setiap orang atau Badan yang tidak menyediakan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau tidak memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama bagi Penyandang Disabilitas sebagai peserta didik pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Bentuk, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XVIII - PENYIDIKAN
Pasal 81

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyelidiki tindak pidana, penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dan melakukan pemeriksaan;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 82

- (1) Setiap orang atau Badan yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang pada tanggal 20 April 2015
BUPATI SINTANG,
MILTON CROSBY
Diundangkan di Sintang pada tanggal 20 April 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
YOSEPHA HASNAH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 6
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
HERKOLANUS RONI, SH., M.Si Pembina NIP. 19750403 200312 1 005
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28 huruf c UndangUndang Dasar 1945, bahwa secara yuridis setiap orang berhak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini dijabarkan dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana salah satu kewajiban Daerah sehubungan dengan penyelenggaraan otonomi daerah adalah mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan ketentuan di atas, ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial memberikan lingkup tanggung jawab kabupaten dalam hal kesejahteraan sosial, yaitu:
- a. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
- b. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
- d. memelihara taman makam pahlawan;
- e. melestarikan nilai kepahlawanan, kepentingan dan kesetiakawanan sosial.
Salah satu tanggung jawab Pemerintah Kabupaten adalah dengan menyelenggararakan kesejahteraan sosial di wilayah khususnya kepada para Penyandang Disabilitas, yang mana kondisi kehidupan para Penyandang Disabilitas masih memprihatinkan. Penyandang Disabilitas sebagian besar berada dalam keluarga yang belum terpenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan dan disabilitas memang menjadi dua masalah yang sulit untuk dipisahkan. Seorang ibu yang berasal dari keluarga miskin dalam beberapa kasus tidak tercukupi kebutuhan gizinya selama hamil serta sesudah melahirkan anakanaknya juga mengalami gizi yang kurang sehingga akan mengakibatkan disabilitas pada anak. Pemeriksaan pada saat hamil maupun imunisasi pada saat balita juga sangat kurang. Hal tersebut berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, karena kurang pengetahuan mengenai tumbuh kembang, anakanak yang mengalami disabilitas sering terlambat mendapatkan deteksi sehingga penanganan secara dini tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, kemiskinan merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan disabilitas.
Dalam perkembangannya, disabilitas itu sendiri sebagian besar akan mengakibatkan kemiskinan. Penyandang Disabilitas banyak menghadapi hambatan dan pembatasan dalam berbagai hal sehingga sulit mengakses pendidikan yang memadai serta pekerjaan yang layak. Penyandang Disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan sebagai sumber mata pencaharian sehingga kebutuhan hidupnya banyak yang belum dapat tercukupi bahkan harus bergantung pada orang lain.
Penyandang Disabilitas juga banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik dan mengakses informasi yang mempunyai konsekuensi lanjut pada terhambatnya Penyandang Disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Pengguna kursi roda sangat sulit untuk beraktivitas di luar rumah karena lingkungan mereka yang tidak accessible . Penyandang tuna netra juga tidak banyak yang bisa mengakses berbagai informasi karena pengetahuan yang berkembang sangat cepat.
Pemerintah saat ini mempunyai komitmen yang kuat untuk menyediakan layanan jaminan kesehatan baik melalui skema jaminan kesehatan masyarakat, jaminan kesehatan sosial maupun jaminan kesehatan daerah. Pada kenyataannya, tidak mudah bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan dan menggunakan fasilitas tersebut. Informasi tentang adanya jaminan kesehatan tersebut banyak yang belum dipahami oleh keluarga Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas yang sudah mempunyai kartu juga masih menghadapi persoalan dengan mobilitas ke unit pelayanan kesehatan. Kondisi ini yang menjadi alasan utama harus ada Peraturan Daerah yang dapat dijadikan dasar hukum untuk meningkatkan kualitas hidup para Penyandang Disabilitas.
Secara umum, Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sesuai dengan prinsip-prinsip yang harus dipergunakan dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya dan olah raga, politik, hukum serta penanggulangan bencana, aksesibilitas, forum komunikasi dan koordinasi disabilitas serta partisipasi masyarakat.
PENJELASAN
Pasal 3

Huruf a

Angka 1Gangguan penglihatan dapat terjadi karena berbagai sebab, baik itu yang terjadi sejak lahir karena bermacammacam faktor, kelainan genetik, maupun yang disebabkan oleh penyakit tertentu, dan gangguan atau kerusakan penglihatan yang terjadi pada saat usia kanak-kanak, remaja maupun usia produktif (dewasa), yang disebabkan oleh banyak hal seperti kecelakaan, penyakit dan sebabsebab lainnya.## Angka 2Yang dimaksud dengan gangguan pendengaran adalah ketidakmampuan secara parsial atau total untuk mendengarkan suara pada salah satu atau kedua telinga.## Angka 3Yang dimaksud dengan gangguan bicara adalah kesulitan seseorang untuk berbicara yang disebabkan antara lain oleh gangguan pada organ-organ tenggorokan, pita suara, paru-paru, mulut, lidah, dan akibat gangguan pendengaran.## Angka 4Yang dimaksud dengan cerebral palsy adalah suatu gangguan atau kelainan yang terjadi pada suatu kurun waktu dalam perkembangan anak, mengenai sel-sel motorik di dalam susunan saraf pusat, bersifat kronik dan tidak progresif akibat kelainan atau disabilitas pada jaringan otak yang belum selesai pertumbuhannya.## Angka 5Yang dimaksud dengan gangguan motorik dan mobilitas adalah disabilitas yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengendalikan gerakan otot yang terkadang membatasi mobilitas.## Angka 6Yang dimaksud dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif adalah seorang anak yang selalu bergerak, mengetuk-ngetuk jari, menggoyang-goyangkan kaki, mendorong tubuh anak lain tanpa alasan yang jelas, berbicara tanpa henti, dan bergerak gelisah sering kali disebut hiperaktif. Anak-anak tersebut juga sulit berkonsentrasi pada tugas yang sedang dikerjakannya dalam waktu yang tertentu yang wajar.## Angka 7Yang dimaksud dengan autis adalah suatu kondisi mengenai seseorang sejak lahir ataupun saat masa balita, yang membuat dirinya tidak dapat membentuk hubungan sosial atau komunikasi yang normal. Akibatnya anak tersebut terisolasi dari manusia lain dan masuk dalam dunia repetitif, aktivitas dan minat yang obsesif.## Angka 8Yang dimaksud dengan epilepsi adalah penyakit saraf menahun yang menimbulkan serangan mendadak berulang-ulang tak beralasan.Angka 9 Yang dimaksud dengan gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku adalah individu yang mempunyai tingkah laku menyimpang/kelainan, tidak memiliki sikap, melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan normanorma sosial dengan frekuensi yang cukup besar, tidak/kurang mempunyai toleransi terhadap kelompok dan orang lain, serta mudah terpengaruh oleh suasana, sehingga membuat kesulitan bagi diri sendiri maupun orang lain.Angka 10 Yang dimaksud dengan retardasi mental adalah kondisi sebelum usia 18 tahun yang ditandai dengan rendahnya kecerdasan (biasanya nilai IQ-nya di bawah 70) dan sulit beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari.Huruf bCukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 84

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 6