PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 8 Tahun 2015
Tentang PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DI KABUPATEN BANYUWANGI
Berlaku: 8 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
- a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dewasa ini sudah sangat mengkhawatirkan terutama di kalangan remaja, pelajar dan mahasiswa tanpa memandang strata sosial sehingga apabila dibiarkan dapat menimbulkan dampak buruk seperti penyebaran HIV/AIDS serta mengancam masa depan generasi dan melemahkan bangsa;
- b. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba juga telah merambah semua kalangan sehingga dapat berdampak buruk bagi pembangunan daerah;
- c. bahwa untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta penyebaran HIV/AIDS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dilakukan antisipasi melalui kebijakan dan strategi pemberantasan yang efektif melalui peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kabupaten Banyuwangi.
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Menetapkan :
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi menular seksual (IMS) dan HIV/AID di Kabupaten Banyuwangi.
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DI KABUPATEN BANYUWANGI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Satuan Pelaksana P4GN Kabupaten yang selanjutnya disingkat Satlak P4GN adalah Satuan Pelaksana P4GN Kabupaten Banyuwangi;
5. Narkoba adalah Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya;
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;
7. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
8. Bahan Adiktif lainnya adalah zat-zat yang mengakibatkan ketergantungan seperti zat-zat solvalen termasuk inhalansia, zat-zat tersebut sangat berbahaya karena bisa mematikan sel-sel otak.
9. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba selanjutnya disebut dengan P4GN adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Kabupaten Banyuwangi;
10. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
12. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
13. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
14. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
1. Kebijakan Umum;
2. Pencegahan;
3. Rehabilitasi;
4. Pemberdayaan Masyarakat; dan
5. Pemberantasan.
BAB III - KEBIJAKAN UMUM
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan P4GN dilakukan oleh Satuan Pelaksana P4GN yang merupakan perangkat daerah non struktural.
- (2) Pembentukan SATLAKS P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
Bagian Kedua
Kebijakan Daerah
BAB III - KEBIJAKAN UMUM
Pasal 4

Dalam rangka melaksanakan P4GN, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui SATLAKS P4GN melaksanakan upayaupaya sebagai berikut:
- a. meningkatkan fungsi institusi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta sarana prasarana;
- b. meningkatkan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif dan integral;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat melalui LSM, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan pemuda;
- d. menegakkan supremasi hukum dalam rangka pengawasan, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- e. melaksanakan dan meningkatkan kualitas terapi dan rehabilitasi;
- f. meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem informasi narkoba.
Bagian Ketiga
Jenis Narkoba
BAB III - KEBIJAKAN UMUM
Pasal 5

Narkoba terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya.
BAB III - KEBIJAKAN UMUM
Pasal 6

- (1) Narkotika meliputi 3 (tiga) golongan yaitu golongan I, golongan II, dan golongan III sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- (2) Psikotropika meliputi 4 (empat) golongan yaitu golongan I, golongan II, golongan III, dan golongan IV dengan jenisjenis seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- (3) Bahan Adiktif lainnya meliputi Nikotin, Kafein, Spirtus, Minuman Keras (Beralkohol), Inhalans, Lem Aibon, dan lain-lain.
BAB IV - PENCEGAHAN
Pasal 7

Upaya Pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dilakukan dengan cara:
- a. pembangunan sistem informasi P4GN;
- b. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan P4GN; dan
- c. pemeriksaan Narkoba.
BAB IV - PENCEGAHAN
Pasal 8

Pembangunan sistem informasi P4GN dilaksanakan melalui beberapa bentuk yaitu:
- a. penerbitan bulletin P4GN;
- b. pengumpulan informasi terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya.
- c. pemasangan banner, spanduk, poster anti narkoba;
- d. bentuk-bentuk lainnya.
BAB IV - PENCEGAHAN
Pasal 9

- (1) Sosialisasi dan penyuluhan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Satlaks P4GN secara berkesinambungan.
- (2) Sasaran sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, aparatur pemerintah, dan masyarakat umum.
- (3) Tujuan sosialisasi dan penyuluhan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, aparatur pemerintah, dan masyarakat yang rentan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
BAB IV - PENCEGAHAN
Pasal 10

- (1) Penyuluhan dilakukan secara terpadu dan terkoordinir dengan institusi terkait maupun kelompok masyarakat tertentu dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat, dan melalui media baik cetak maupun elektronik, serta bentuk lainnya.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu yang dikoordinir oleh Satlaks P4GN dan keanggotaannya terdiri dari instansi dan lembaga terkait.
BAB IV - PENCEGAHAN
Pasal 11

- (1) Perusahaan/Badan Usaha (milik pemerintah maupun swasta), Lembaga Pendidikan Negeri maupun Swasta (termasuk sekolah) wajib melakukan sosialisasi dan penyuluhan di bidang P4GN setiap tahun.
- (2) Kegiatan Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Satlaks P4GN .
BAB IV - PENCEGAHAN
Pasal 12

- (1) Dalam melakukan penyuluhan di bidang P4GN, perusahaan/badan usaha dapat bekerjasama dengan Satlaks P4GN baik dalam bentuk sosialisasi/pertemuan maupun pemasangan reklame.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB IV - PENCEGAHAN
Pasal 13

- (1) Seorang calon pegawai negeri sipil wajib melakukan pemeriksaan narkoba sebagai salah satu syarat untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil.
- (2) Kewajiban melakukan pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Bupati, Wakil Bupati, pejabat struktural maupun fungsional, dan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah secara periodik minimal 1 tahun sekali.
- (3) Pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satlaks P4GN atau instansi yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes dalam bentuk lainnya.
BAB IV - PENCEGAHAN
Pasal 14

Dipersamakan dengan pejabat struktural dan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) adalah aparatur desa/badan usaha milik desa/aparatur lainnya.
BAB IV - PENCEGAHAN
Pasal 15

- 1) Pemeriksaan Narkoba juga wajib dilakukan oleh:
- a. Perusahaan/badan usaha milik pemerintah maupun swasta;
- b. lembaga pendidikan lanjutan dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta pada saat penerimaan siswa/mahasiswa baru.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan yang berlaku.
BAB V - PENANGANAN DAN REHABILITASI
Pasal 16

Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (1) Rehabilitasi Medis adalah pelayanan kesehatan yang mengupayakan peningkatan kemampuan fungsional pasien sesuai potensi yang dimiliki untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup.
- (2) Rehabilitasi Sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi social dalam kehidupan masyarakat.
BAB V - PENANGANAN DAN REHABILITASI
Pasal 17

Pemerintah Kabupaten wajib meningkatkan sumber daya manusia di bidang penanganan korban penyalahgunaan Narkoba dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi korban.
BAB V - PENANGANAN DAN REHABILITASI
Pasal 18

- (1) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kemampuan dokter, paramedis, dan penyidik SATLAKS - P4GN.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi korban dilakukan melalui pembangunan pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum di Kabupaten Banyuwangi, atau bekerjasama dan koordinasi dengan pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba yang ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi.
BAB VI - PEMBINAAN, PENGAWASAN, PELAPORAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 19

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya P4GN.
BAB VI - PEMBINAAN, PENGAWASAN, PELAPORAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 20

- (1) Peran serta masyarakat di bidang P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan melalui:
- a. pembentukan wadah peran serta masyarakat;
- b. satuan tugas (Satgas);
- c. wajib lapor;
- d. pembinaan.
- (2) Peran serta masyarakat di bidang penanggulangan bahaya narkoba dilaksanakan melalui:
- a. berperilaku hidup sehat;
- b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah bahaya narkoba;
- c. tidak melakukan diskriminasi terhadap mantan penyalahguna;
- d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya;
- e. terlibat dalam berbagai kegiatan penanggulangan bahaya narkoba.
BAB VI - PEMBINAAN, PENGAWASAN, PELAPORAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah peran serta masyarakat di bidang pelaksanaan P4GN.
- (2) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan relawan/kader anti penyalahgunaan Narkoba.
BAB VI - PEMBINAAN, PENGAWASAN, PELAPORAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 22

- (1) Untuk memantau lingkungan masyarakat, sekolah, perusahaan, dan keluarga yang terindikasi melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba.
- (2) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Satlaks P4GN pada setiap Keca-matan dan Desa/Kelurahan dalam wadah Unit Kerja Terpadu (UKT).
- (3) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki tugas memantau, mengawasi, dan melaporkan kepada Satlaks P4GN apabila terdapat indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di wilayah masing-masing.
BAB VI - PEMBINAAN, PENGAWASAN, PELAPORAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 23

- (1) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- (2) Pemerintah wajib menjamin keamanan dan memberikan perlindungan kepada pelapor.
BAB VI - PEMBINAAN, PENGAWASAN, PELAPORAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 24

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabiltasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan/perawatan.
BAB VI - PEMBINAAN, PENGAWASAN, PELAPORAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan upaya pembinaan lanjut kepada mantan penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu narkoba serta ODHA.
- (2) Pembinaan kepada mantan penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencegah terjadinya kekambuhan kembali (relapse).
- (3) Pembinaan kepada ODHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV/AIDS.
BAB VII - PEMBERANTASAN
Pasal 26

- (1) Pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu P4GN yang dikoordinir oleh Satlaks P4GN dan beranggotakan unsur instansi terkait lainnya.
BAB VII - PEMBERANTASAN
Pasal 27

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan melalui:
- a. upaya menekan peredaran dan penggunaan ( end user );
- b. pengawasan tempat-tempat rentan;
- c. penegakan hukum;
- d. peningkatan kerjasama antar aparat penegak hukum.
Diundangkan di Banyuwangi Pada Tanggal 27 Februarin 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19561008 198409 1 001
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 NOMOR 8
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penem-patannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi
Pada Tanggal 27 Februari 2015
Ditetapkan di Banyuwangi BUPATI BANYUWANGI
H. ABDULLAH AZWAR ANAS