PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 3 Tahun 2014
Tentang PEMERINTAHAN LEMBANG
Berlaku: 9 Oktober 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI TORAJA UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
PEMERINTAHAN LEMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TORAJA UTARA,
- a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Lembang merupakan sub sistem penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, yang diakui dan dihormati serta diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan Lembang yang baik dan mampu melindungi kepentingan masyarakat dan hak tradisionalnya maka perlu diatur kedudukan Pemerintahan Lembang, tugas dan kewenangan Kepala Lembang dan Perangkat Lembang, serta hubungan kerja dan tata kerja Pemerintahan Lembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Lembang.
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
1
Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 10).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
Dan
BUPATI TORAJA UTARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN LEMBANG.
DAERAH
TENTANG
PEMERINTAHAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
- Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut BPMPL.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
8. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur perangkat Daerah.
9. Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan Lembang, selanjutnya disebut Lembang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Lembang adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Lembang adalah Kepala Lembang dibantu perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Lembang.
12. Badan Permusyawaratan Lembang yang selanjutnya disingkat dengan BPL adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Lembang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Lembang adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Lembang, Pemerintah Lembang, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Lembang untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis.
14. Peraturan Lembang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Lembang setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Lembang.
15. Pembangunan Lembang adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan mayarakat Lembang.
16. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
17. Keuangan Lembang adalah semua hak dan kewajiban Lembang yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Lembang.
18. Aset Lembang adalah barang milik Lembang yang berasal dari kekayaan asli Lembang, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang atau perolehan hak lainnya yang sah.
19. Pemberdayaan Masyarakat Lembang adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Lembang.
20. Alokasi Dana Lembang, selanjutnya disingkat ADL, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang, selanjutnya disebut APB Lembang, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Lembang.
BAB II - PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN LEMBANG
Pasal 2

Penyelenggaraan Pemerintahan Lembang berdasarkan asas :
- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.
BAB II - PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN LEMBANG
Pasal 3

Pemerintahan Lembang diselenggarakan oleh Pemerintah Lembang.
Bagian Kedua Pemerintah Lembang
BAB II - PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN LEMBANG
Pasal 4

- (1) Pemerintah Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Kepala Lembang dibantu oleh perangkat Lembang.
- (2) Bagan struktur Organisasi Pemerintahan Lembang sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB III - KEPALA LEMBANG
Pasal 5

- (1) Kepala
Lembang
bertugas
menyelenggarakan
Pemerintahan Lembang, melaksanakan Pembangunan Lembang, pembinaan Kemasyarakatan Lembang dan pemberdayaan masyarakat Lembang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Lembang mempunyai wewenang :
- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan Lembang;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Lembang;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Lembang;
- d. menetapkan Peraturan Lembang;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang;
- f. membina kehidupan masyarakat Lembang;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Lembang;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Lembang serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Lembang;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Lembang;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lembang;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Lembang;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengkoordinasikan pembangunan Lembang secara partisipatif;
- n. mewakili Lembang di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban
BAB III - KEPALA LEMBANG
Pasal 6

- (1) Dalam
melaksanakan
tugas
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Lembang mempunyai hak :
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Lembang kepada Bupati melalui Camat;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Lembang kepada Badan Permusyawaratan Lembang (BPL);
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan dalam bentuk premi asuransi;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Lembang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Lembang berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lembang;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Lembang yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Lembang;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Lembang yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Lembang;
- j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Lembang;
- k. mendamaikan perselisihan masyarakat di
Lembang;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat di Lembang;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Lembang;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Lembang;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Lembang; dan
- q. menetap atau berdomisili di Lembang tempat memerintah selama menjadi Kepala Lembang.
Bagian Ketiga Laporan
BAB III - KEPALA LEMBANG
Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya, Kepala Lembang wajib:
- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Lembang setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Lembang pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Lembang setiap akhir tahun anggaran.
BAB III - KEPALA LEMBANG
Pasal 8

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Lembang;
- b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
- c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.
BAB III - KEPALA LEMBANG
Pasal 9

- (1) Kepala Lembang wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Lembang pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Lembang dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
- c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
- d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Lembang kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.
BAB III - KEPALA LEMBANG
Pasal 10

- (1) Kepala Lembang menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Lembang secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Lembang.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Lembang
dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Lembang.
BAB III - KEPALA LEMBANG
Pasal 11

Kepala Lembang menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Lembang kepada masyarakat Lembang.
Bagian Keempat Masa Jabatan
BAB III - KEPALA LEMBANG
Pasal 12

- (1) Kepala Lembang memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Lembang yang dipilih melalui musyawarah Lembang.
- (5) Dalam hal Kepala Lembang mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Lembang dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.
Bagian Kelima Pemberhentian
BAB III - KEPALA LEMBANG
Pasal 13

- (1) Kepala Lembang berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.
- (2) Kepala Lembang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara
berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Lembang;
- d. melanggar larangan sebagai Kepala Lembang;
- e. adanya perubahan status Lembang menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Lembang atau lebih menjadi 1 (satu) Lembang baru, atau penghapusan Lembang;
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Lembang; atau
- g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Lembang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Lembang melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - KEPALA LEMBANG
Pasal 14

Kepala Lembang diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
BAB III - KEPALA LEMBANG
Pasal 15

Kepala Lembang diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
BAB III - KEPALA LEMBANG
Pasal 16

Kepala Lembang yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
BAB III - KEPALA LEMBANG
Pasal 17

- (1) Kepala Lembang yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti
tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Lembang, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Lembang yang bersangkutan sebagai Kepala Lembang sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Lembang yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Lembang yang bersangkutan.
BAB III - KEPALA LEMBANG
Pasal 18

Dalam hal Kepala Lembang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Sekretaris Lembang melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Lembang sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
BAB III - KEPALA LEMBANG
Pasal 19

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Lembang yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Lembang sampai dengan terpilihnya Kepala Lembang.
- (2) Penjabat Kepala Lembang melaksanakan:
- a. tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- b. hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
BAB III - KEPALA LEMBANG
Pasal 20

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Lembang yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan huruf b, serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Lembang sampai terpilihnya Kepala Lembang yang baru.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Lembang yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Lembang sampai terpilihnya Kepala Lembang yang baru melalui hasil musyawarah Lembang.
- (3) Penjabat Kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan:
- a. tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- b. hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
4. sampai dengan ditetapkannya Kepala Lembang.
- (4) Kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Lembang yang memenuhi persyaratan.
- (5) Musyawarah Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Lembang diberhentikan.
- (6) Kepala Lembang yang dipilih melalui Musyawarah Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas Kepala Lembang sampai habis sisa masa jabatan Kepala Lembang yang diberhentikan.
BAB III - KEPALA LEMBANG
Pasal 21

- (1) Kepala Lembang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Kepala Lembang dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Lembang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PERANGKAT LEMBANG Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 22

- (1) Perangkat Lembang terdiri atas:
- a. sekretariat Lembang;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis.
- (2) Perangkat Lembang berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Lembang.
BAB IV - PERANGKAT LEMBANG Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 23

- (1) Perangkat Lembang bertugas membantu Kepala Lembang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Sekretaris Lembang adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan oleh Bupati sesuai Peraturan yang berlaku.
- (3) Perangkat Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Lembang.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Lembang.
Bagian Kedua Sekretariat Lembang
BAB IV - PERANGKAT LEMBANG Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 24

- (1) Sekretariat Lembang dipimpin oleh Sekretaris Lembang dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Lembang dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. bidang urusan Umum dan Perlengkapan; dan
- b. bidang urusan Administrasi dan Keuangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Sekretariat dan bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Pelaksana Kewilayahan
BAB IV - PERANGKAT LEMBANG Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 25

- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Lembang sebagai satuan tugas
kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Lembang.
Bagian Keempat
Pelaksana Teknis
BAB IV - PERANGKAT LEMBANG Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 26

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Lembang sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. seksi Pemerintahan;
- b. seksi Pembangunan; dan
- c. seksi Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima Pengangkatan Perangkat Lembang
BAB IV - PERANGKAT LEMBANG Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 27

Perangkat Lembang diangkat dari warga Lembang yang memenuhi persyaratan:
- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. terdaftar sebagai penduduk Lembang dan bertempat tinggal di Lembang paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- d. memiliki kompetensi pada bidang yang akan menjadi tugasnya; dan
- e. khusus untuk perangkat Lembang Kepala Kampung berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
BAB IV - PERANGKAT LEMBANG Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 28

Pengangkatan perangkat Lembang dilaksanakan
oleh Kepala Lembang dengan melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Lembang.
BAB IV - PERANGKAT LEMBANG Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 29

- (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang akan diangkat menjadi perangkat Lembang wajib mendapatkan izin tertulis dari Pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Lembang, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Lembang tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Bagian Keenam Pemberhentian Perangkat Lembang
BAB IV - PERANGKAT LEMBANG Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 30

- (1) Perangkat Lembang berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Lembang yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Lembang; atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Lembang.
BAB IV - PERANGKAT LEMBANG Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 31

Pemberhentian perangkat Lembang dilaksanakan oleh Kepala Lembang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembang.
BAB V - PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
Pasal 32

- (1) Kepala Lembang dan Perangkat Lembang mengenakan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PENGHASILAN PEMERINTAH LEMBANG
Pasal 33

- (1) Penghasilan tetap Kepala Lembang dan perangkat Lembang dianggarkan dalam APB Lembang yang bersumber dari ADL.
- (2) Pengalokasian ADL untuk penghasilan tetap Kepala Lembang dan perangkat Lembang menggunakan penghitungan sebagai berikut:
- a. ADL yang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
- b. ADL yang berjumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
- c. ADL yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
- d. ADL yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
- (3) Pengalokasian batas paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (4) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap:
- a. Kepala Lembang;
- b. Sekretaris Lembang paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Lembang per bulan; dan
- c. Perangkat Lembang selain Sekretaris Lembang paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Lembang per bulan.
- (5) Besaran penghasilan tetap Kepala Lembang dan Perangkat Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PENGHASILAN PEMERINTAH LEMBANG
Pasal 34

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Kepala Lembang dan perangkat Lembang menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Lembang dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - LARANGAN
Pasal 35

Kepala Lembang dilarang:
- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Lembang;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Lembang, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan
- Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; atau
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
BAB VII - LARANGAN
Pasal 36

Perangkat Lembang dilarang:
- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
BAB VIII - HUBUNGAN KERJA PEMERINTAHAN LEMBANG
Pasal 37

Pemerintah Lembang dan BPL dalam penyelenggaraan Pemerintahan Lembang secara bersama-sama membahas Rancangan Peraturan Lembang dan membahas Rancangan APB Lembang.
BAB IX - TATA KERJA PEMERINTAHAN LEMBANG
Pasal 38

- (1) Kepala Lembang menetapkan Peraturan Lembang yang telah mendapat persetujuan BPL;
- (2) Kepala Lembang menetapkan APB Lembang yang telah mendapat persetujuan BPL;
- (3) Kepala Lembang memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPL;
- (4) Pemerintah Lembang memberikan keterangan kepada BPL.
BAB IX - TATA KERJA PEMERINTAHAN LEMBANG
Pasal 39

- (1) BPL melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Lembang dan Peraturan Kepala Lembang;
- (2) BPL mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Lembang;
- (3) BPL membentuk panitia pemilihan Kepala Lembang.
BAB X - SANKSI
Pasal 40

- (1) Kepala Lembang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
BAB X - SANKSI
Pasal 41

- (1) Kepala Lembang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
BAB X - SANKSI
Pasal 42

- (1) Perangkat Lembang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Kepala Lembang.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
BAB XI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 43

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
- a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten yang dilaksanakan oleh Lembang;
- b. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Lembang;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Lembang;
- d. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Lembang, Badan Permusyawaratan Lembang, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat; dan
- e. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Lembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan Pemerintahan Lembang yang sudah ada wajib menyesuaikannya dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, struktur organisasi Pemerintah Lembang yang ada segera menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Kepala Lembang dan Perangkat Lembang tetap melaksanakan tugasnya.
- (2) Perangkat Lembang yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.
- (3) Perangkat Lembang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugasnya sampai berakhir masa jabatannya sebagai perangkat Lembang.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 34 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Lembang
(Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2009 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.
Ditetapkan di Rantepao pada tanggal 9 Oktober 2014
BUPATI TORAJA UTARA,
FREDERIK BATTI SORRING
Diundangkan di Rantepao pada tanggal 10 Oktober 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA,
LEWARAN RANTELA'BI'
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2014 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, PROVINSI SULAWESI SELATAN : NOMOR 3 TAHUN 2014
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
1. Desa atau yang disebut Lembang telah mempunyai susunan asli sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah Kabupaten Toraja Utara terbentuk. Susunan asli ini memiliki karakteristik dari Desa lain di Indonesia sehingga dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.
2. Keberadaan Lembang di Kabupaten Toraja Utara telah diakui dan dihormati oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan :
- a. Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18 b ayat (2) UUD 1945;
- b. Pasal 4 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan
- c. Pasal 4 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Yang mengatur dan mengurus Lembang adalah Pemerintahan Lembang. Pemerintahan Lembang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan :
- a. prakarsa masyarakat;
- b. hak asal usul; dan/atau
- c. hak tradisional;
10. yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Lembang diselenggarakan oleh Pemerintah Lembang dan diawasi oleh Badan Permusyawaratan Lembang. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Lembang, Pemerintah Lembang dan Badan Permusyawaratan Lembang (BPL) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Lembang.
5. Pemerintah Lembang dipimpin oleh Kepala Lembang, Kepala Lembang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Lembang, melaksanakan pembangunan Lembang, pembinaan kemasyarakatan Lembang, dan pemberdayaan masyarakat Lembang. Kepala Lembang wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Lembang setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan.
6. Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Lembang, Kepala Lembang dibantu oleh perangkat Lembang. Kepala Lembang mengangkat dan memberhentikan perangkat Lembang.
Perangkat Lembang terdiri atas :
- a. Sekretaris Lembang;
- b. Pelaksana Kewilayahan; dan
- c. Pelaksana teknis;
dalam melaksanakan tugasnya, perangkat Lembang bertanggungjawab kepada Kepala Lembang.
7. Pada prinsipnya, Perangkat Lembang termasuk Sekretaris Lembang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Lembang, namun sesuai kebijakan yang berlaku secara nasional, maka Sekretaris Lembang adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan oleh Bupati. Penempatan ini berlaku sampai dengan penempatan tugas yang baru oleh Bupati, setelah penempatan tugas baru bagi Pegawai Negeri Sipil dan tidak lagi sebagai Sekretaris Lembang, maka pengangkatan Sekretaris Lembang dilakukan oleh Kepala Lembang.
8. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Lembang dan Perangkat Lembang wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Kepala Lembang dan Perangkat Lembang memperoleh penghasilan tetap, menerima tunjangan, dan penerimaan lain yang sah.
10. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Lembang, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dengan cara memberikan pedoman pelaksanaan dan melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Lembang.
PENJELASAN
Pasal 2

## Huruf a

Yang dimaksud dengan 'kepastian hukum' adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Lembang.## Huruf bYang dimaksud dengan 'tertib penyelenggaraan pemerintahan' adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Lembang.## Huruf cYang dimaksud dengan 'tertib kepentingan umum' adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.## Huruf dYang dimaksud dengan 'keterbukaan' adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Lembang dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.## Huruf eYang dimaksud dengan 'proporsionalitas' adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Lembang.## Huruf fYang dimaksud dengan 'profesionalitas' adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.## Huruf gYang dimaksud dengan 'akuntabilitas' adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Lembang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Lembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.## Huruf hYang dimaksud dengan 'efektivitas' adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Lembang.Yang dimaksud dengan 'efisiensi' adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.## Huruf iYang dimaksud dengan 'kearifan lokal' adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Lembang.## Huruf jYang dimaksud dengan 'keberagaman' adalah penyelenggaraan Pemerintahan Lembang yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.Huruf kYang dimaksud dengan 'partisipatif' adalah penyelenggaraan Pemerintahan Lembang yang mengikutsertakan kelembagaan Lembang dan unsur masyarakat Lembang.
PENJELASAN
Pasal 6

Ayat (1)

huruf a Cukup Jelas.huruf bCukup Jelas.huruf cCukup Jelas.huruf dCukup Jelas.huruf eJaminan kesehatan yang diberikan kepada Kepala Lembang diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Ayat (2) Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 47

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 40LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2014 TANGGAL 9 OKTOBER 2014 TENTANG PEMERINTAHAN LEMBANG## STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN LEMBANGKeterangan: aaaaaaaaaaGaris komando... Garis koordinasiBUPATI TORAJA UTARA,FREDERIK BATTI SORRING