PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 12 Tahun 2011
Tentang No Description
Berlaku: 12 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Menimbang
Mengin gat
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 12 TAHUN 2011
TENT ANG
PENETAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TOMOHON ,
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, maka perlu adanya ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggot:a Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kata Tomohon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menet:apkan Peraturan Walikota tent:ang Penet:apan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kata Tomohon;
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisrne (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentuk:an Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3. Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kati, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerint:ahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan ant:ara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawarat:an Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123);
6. Peraturan Pemerint:ah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerint:ah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga at:as Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tent:ang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
Menetapkan
8. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2005 tent:ang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggot:a Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon; (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2007 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pernerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah kota Tomohon;
10. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2011 Nomor 1);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WAUKOTA TOMOHON TENTANG PENETAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tomohon.
2. Walikota adalah Walikota Tomohon
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seJanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Tomohon.
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Tomohon yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah I janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II - BESARAN PEMBERIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Pasal 2
Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan penempatannya dalam Berita Daerah kota Tomohon. Walikota · ini dengan
Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal t, '.')ril 2011.
/,it.
WALIKOTA TOMOHON
WA
WAUKOTA,
JIMMY FEIDIE EMAN
Diundangkan di Tomohon pada tanggal 5 A'pril 2011
Plt.SEKRET ARIS DAE RAH
Ors.ARNOLD POLI, SH, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19630815 198803 1 019
SERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2011 NOMOR 12
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAYONG UTARA,
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
SALINAN
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Menetapkan
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 35 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);
17. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 Nomor 15);
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 Nomor 15) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah lainnya;
- c. Perusahaan Daerah;
- d. Masyarakat; dan
- e. Organisasi Kemasyarakatan.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
2. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 11

A
- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Format Lampiran III Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.1 Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
3. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 22

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.
4. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 24A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 24

A
- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko
- sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
5. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 32

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. individu dan/atau keluarga;
- b. masyarakat; dan
- c. lembaga non pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
6. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 32A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 32

A
- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Format Lampiran IV Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.2 Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 34 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 34

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A.
3. (2a) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan bupati setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
8. Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 37A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 37

A
- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masingmasing individu dan/atau keluarga.
9. Ketentuan Pasal 38 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2), sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 38

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
- a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada bupati;
- b. keputusan bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
10. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 42

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.
Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 30 Januari 2014
BUPATI KAYONG UTARA, ttd.
HILDI HAMID
Diundangkan di Sukadana pada tanggal 30 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,
ttd.
HENDRI SISWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2014 NOMOR 1
LAMPIRAN I.1
:
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR
:
1 TAHUN 2014
TENTANG
:
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG (JUDUL)
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA
| NO | NAMA PENERIMA | ALAMAT PENERIMA | JUMLAH (Rp) |
|------|-----------------|-------------------|---------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| dst | | | |
BUPATI KAYONG UTARA,
ttd.
HILDI HAMID
LAMPIRAN I.2
:
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR
:
1 TAHUN 2014
TENTANG
:
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG (JUDUL)
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA
| NO | NAMA PENERIMA | ALAMAT PENERIMA | JUMLAH (Rp) |
|------|-----------------|-------------------|---------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| dst | | | |
BUPATI KAYONG UTARA, ttd.
HILDI HAMID
LAMPIRAN II
:
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR
:
1 TAHUN 2014
TENTANG
:
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG
I. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA SKPD ...
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....
Dalam Rupiah
| Nomor Urut | Uraian | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Lebih (Kurang) |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------------|
| 1 | Pendapatan | | | |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | | | |
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah *) | | | |
| 1.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | | | |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah | | | |
| | Jumlah | | | |
| 2 | Belanja | | | |
| 2.1 | Belanja Tidak Langsung | | | |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | | | |
| 2.2 | Belanja Langsung | | | |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | | | |
| 2.2.2 | Belanja Barang/Jasa | | | |
| 2.2.2.1 | Belanja Hibah Barang | | | |
| 2.2.2.1.1 | Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat | | | |
| 2.2.2.2 | Belanja Bantuan Sosial Barang | | | |
| 2.2.2.2.1 | Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat | | | |
| 2.2.2.3 | Belanja barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat selain hibah dan bantuan sosial **) | | | |
| 2.2.2.XX | Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial | | | |
| 2.2.3 | Belanja Modal | | | |
| Jumlah Surplus/(Defisit) | Jumlah Surplus/(Defisit) | Jumlah Surplus/(Defisit) | | |
II. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN DPPKAD
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN DPPKAD UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....
| Nomor Urut | Uraian | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Lebih (Kurang) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------------|
| 1 | Pendapatan | | | |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | | | |
| 1.1.1 | Pajak Daerah | | | |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | | | |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah | | | |
| 1.2 | Dana Perimbangan | | | |
| 1.2.1 | Dana Bagi Hasil | | | |
| | Dana Bagi Hasil Pajak | | | |
| | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam | | | |
| | Dana Alokasi Umum | | | |
| | Dana Alokasi Khusus | | | |
| | Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah | | | |
| | Pendapatan Hibah | | | |
| | Dana Darurat | | | |
| | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya | | | |
| | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | | | |
| | Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya | | | |
| | Jumlah Pendapatan Belanja | | | |
| | Belanja Tidak Langsung | | | |
| | Belanja Bunga | | | |
| | Belanja Subsidi | | | |
| | Belanja Hibah | | | |
| | Belanja Bantuan Sosial | | | |
| | Belanja Bagi Hasil | | | |
| | Belanja Bantuan Keuangan | | | |
| | Belanja Tidak Terduga | | | |
| | Jumlah Belanja | | | |
| | Pembiayaan Daerah | | | |
| | Penerimaan Pembiayaan Daerah | | | |
| | Penggunaan SiLPA | | | |
| | Pencairan Dana Cadangan | | | |
| | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | | | |
| | Penerimaan Pinjaman Daerah | | | |
| | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | | | |
| | Penerimaan Piutang Daerah | | | |
| Jumlah Penerimaan |
|------------------------------------------------|
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah |
| Pembentukkan Dana Cadangan |
| Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah |
| Pembayaran Pokok Utang |
| Pemberian Pinjaman Daerah |
| Jumlah Pengeluaran |
| Pembiayaan Netto |
| Sisa Lebih Pembayaran (SiLPA) |
BUPATI KAYONG UTARA,
ttd.
HILDI HAMID