PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor J\_ Tahun 2016
Tentang JALAN DI KABUPATEN M!NAHASA TENGGARA
Berlaku: 38 Tahun 2004
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI MINAHASA TENGGARA PROVINSISULAWESIUTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN M!NAHASA TENGGARA NOMOR j\_ TAHUN 2016
TENTANG
JALAN DI KABUPATEN M!NAHASA TENGGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT! MINAHASA TENGGARA,
- a. bahwa jalan sebagai bagian sistem transportasi mempunyai peran strategi untuk mendukung . pembangunan dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan yang dilaksanakan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah guna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat di daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan tercapainya pelayanan sarana prasarana transportasi bagi masyarakat dan peningkatan daya saing daerah, Pemerintah Daerah harus menjamin terselenggaranya peranan jalan secara konvensional dan menyeluruh;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang­ Undang Nomor 38 Tahun 2004, Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan dalarn penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa; ,
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b dan se bagaimana huruf c perlu membuat Peraturan Daerah ten tang Jalan;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Tanah dan Benda-benda yang Ada di atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tenta.ng Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang
a
Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. 1 1 . Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta. Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
21. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 65 Tahun 2006;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 78 Tahun 2005 tentang Leger Jalan;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PIIT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
25
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 1 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan batasan Kecepatan;
26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara 2013 - 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 Nomor 71).
Dengan Peraetujuan Bersama
DEW.Alf PERWAKILAII RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINABASA TENGGARA dan
BUPATI MINAHASA TENGGARA MEMUTUSKA?f :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG JALAN DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BABI KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
N/A
Pasal 1

Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa Tenggara.
4. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu-lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
5. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas um um.
6. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
7. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
8. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan um.um, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.
9. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
10. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
4. 1 1 . Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakuka.n untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pembangunan jalan.
12. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
13. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
14. Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
15. Sistem Jaringan Jalan Selrunder adalah merupakan jaringan jalan dengan \_peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
16. Jalan Arteri adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
17. Jalan Kolektor adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
18. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
19. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
20. Jalan Kabupaten adalah Jalan Lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan propinsi yang menghubungkan Ibukota Kabupaten dengan lbukota Kecarnatan, antar Ibukota Kecarnatan, lbukota Kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta Jalan Umum dalam sistem jaringan Jalan Sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten.
21. Jalan Desa adalah merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/ atau an tar pemukiman di dalam desa.
22. Bangunan utilitas adalah bangunan yang terletak di Ruang Milik Jalan yang bersifat sebagai pelayanan terhadap wilayah baik lokal maupun luar kota yang meliputi antara lain jaringan telepon, listrik, gas, air minum, minyak dan sanitasi.
23. Kawasan Khusus adalah kawasan yang strategis dan diprioritaskan yang tingkat penanganannya diutamakan dalam pelaksanaan pembangunan antara lain kawasan industri, perdagangan, pariwisata suaka alam dan wilayah perbatasan.
24. Leger Jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan.
25. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
Bagian Kedua
Asas
N/A
Pasal 2

Penyelenggaraan keamanan dan keseimbangan, jalan berdasarkan pada keselamatan, keserasian, keadilan, transparansi asas kemanfaatan, keselarasan dan dan akuntabilitas,
keberdayagunaan dan keberhasilgunaan serta kebersamaan dan kemitraan.
Bagian Ketiga Ruang Lingk.up
N/A
Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mencakup penyelenggaraan :
Jalan Umum, yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan; b. Jalan Khusus.
Bagian Keempat Tltjuan
N/A
Pasal 4

Pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk :
- a. Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;
- b. Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
- c. Mewujudkan peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- d. Mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat;
- e. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.
Bagian Kesatu
Umum
N/A
Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Jalan Umum dilakukan dengan mengutamakan pembangunan jaringan jalan di pusat produksi serta jalan yang menghubungkan pusat produksi dengan daerah pemasaran.
- (2) Penyelenggaraan Jalan Umum diarahkan untuk pembangunan jaringan jalan dalam rangka memperkokoh kesatuan daerah sehingga menjangkau desa terpencil.
- (3) Penyelenggaraan Jalan Umum diarahkan untuk mewujudkan perikehidupan rakyat yang serasi dengan tingkat kemajuan yang sama, merata dan seimbang.
N/A
Pasal 6

Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikelompokkan dalam sistem jaringan jalan, fungsi jalan, status jalan dan kelas jalan.
Bagian Kedua Sistem Jaringan Jalan
N/A
Pasal 7

- ( 1 ) Sistem jaringan jalan terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan Jalan Sekunder ,yang terjalin dalam hubungan hierarki.
- (2) Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
Bagian Ketiga Fungal Jalan clan Persyaratan Telmia Jalan
Paragraf 1 Fungal Jalan
N/A
Pasal 8

- ( 1 ) Berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan, fungsi -Jalan Kabupaten dibedakan atas kolektor, lokal dan lingkungan.
- (2) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan Jalan Sekunder.
- (3) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sistem jaringan primer dibedakan kolektor primer, lokal primer dan lingkungan primer.
- (4) Jalan dengan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sebagai Jalan Kolektor primer, Jalan Lokal Primer dan Jalan Lingkungan primer.
- (5) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sistem jaringan sekunder dibedakan atas kolektor sekunder, lokal sekunder dan lingkungan sekunder.
- (6) Jalan dengan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) clinyatakan sebagai Jalan Kolektor sekunder, Jalan Lokal Sekunder dan Jalan Lingkungan sekunder.
N/A
Pasal 9

- ( 1 ) Jalan Kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal,
- (2) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan serta antar pusat kegiatan lingkungan. .
- (3) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana climaksud dalam Pasal 8 ayat (4) menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
- ( 1) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
- (2) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
- (5) menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
- (3) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) menghubungkan antar persil.
Paragraf'2 Persyaratan Teknia Jalan
N/A
Pasal 1

1
- (1) Persyaratan telmis jalan meliputi kecepatan rencana, lebar badan jalan, kapasitas, jalan masuk, persimpangan sebidang, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya dan tidak terputus.
- (2) Persyaratan teknis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ketentuan teknis untuk menjamin agar jalan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dapat berfungsi secara optimal dalam melayani lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Kecepatan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kecepatan kendaraan yang dapat dicapai bila berjalan tanpa gangguan dan am.an.
- (4) Kapasitas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah maksimum kendaraan yang dapat melewati suatu penampang tertentu pada suatu ruas jalan, satuan waktu, keadaan jalan dan lalu lintas tertentu.
- (5) Jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas akses lalu lintas untuk memasuki suatu ruas jalan.
- (6) Tidak terputus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jalan harus tetap terns menerus untuk menjaga agar kepentingan lintas ekonomi tingkat nasional dan regional tidak dirugikan dengan
- mempertahankan fungsi pelayanan antar perkotaan dan antar desa.
- (7) Persimpangan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pertemuan dua ruas jalan atau lebih dalam satu bidang antara lain simpang tiga dan simpang empat.
- (8) Persyaratan telmis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan dan lingkungan.
N/A
Pasal 12

- ( 1) J alan Kolektor Primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badanjalan paling sedikit 9 (sembilan) meter.
- (2) Jalan Kolektor Primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata,
- (3) Jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masih tetap terpenuhi.
- (4) Persimpangan sebidang pada Jalan Kolektor Primer dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Jalan Kolektor Primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.
N/A
Pasal 13

- ( 1 ) Jalan Lokal Primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badanjalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.
- (2) Jalan Lokal Primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus.
N/A
Pasal 14

- (1) Jalan Lingkungan Primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 (lima belas) kilometer per jam dengan lebar badanjalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter.
- (2) Persyaratan teknis Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat {l) diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih.
- (3) Jalan Lingkungan Primer yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar badanjalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.
N/A
Pasal 15

- ( 1) Jalan Kolektor Sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter.
- (2) Jalan Kolektor Sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata,
- (3) Pada Jalan Kolektor Sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat.
- (4) Persimpangan sebidang pada Jalan Kolektor Sekunder dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
N/A
Pasal 16

Jalan Lokal Sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badanjalan paling sedikit 7 ,5 (tujuh koma lima) meter.
N/A
Pasal 17

- (1) Jalan Lingkungan Sek:under didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badanjalan paling seclikit 6,5 (enam koma lima) meter.
- (2) Persyaratan teknis Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kendaraan bennotor beroda 3 (tiga) atau lebih.
- (3) Jalan Lingkungan Sekunder yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bennotor beroda 3 (tiga) atau lebih harus mempunyai lebar jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.
N/A
Pasal 18

- ( 1 ) Jalan dilengkapi dengan bangunan pelengkap.
- (2) Bangunan pelengkap jalan harua disesuaikan dengan fungsi jalan yang bersangkutan.
- (3) Bangunan pelengkap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara Iain jembatan, terowongan, ponton, lintas atas, lintas bawah, tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan dan saluran tepi jalan dibangun sesuai dengan persyaratan teknis.
- (4) Fungsi jalan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah agar lalu lintas (volume dan kecepatan) dapat terlayani sesuai dengan fungsi jalan.
N/A
Pasal 19

- ( 1 ) Jalan dilengkapi dengan perlengkapanjalan.
- (2) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perlengkapan jalan yang berkaitan Iangsung dan tidak langsung dengan pengguna jalan.
- (3) Perlengkapan jalan yang berkaitan Iangsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan, baik wajib maupun tidak wajib.
- (4) Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bangunan atau alat yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan yang terdiri dari :
- a. Rambu Lalu Lintas.
- b. Marka Jalan.
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.
- d. Alat Penerangan Jalan.
- e. Alat Pengendali dan Alat Pengamanan Jalan.
- f. Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan.
- g. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat.
- h. Fasilitas pendukung kegiatan lalu linta.s dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan.
- (5) Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan teknis perlengkapan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Perlengkapan jalan yang berkaitan tidak langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bangunan yang dimaksudkan untuk keselamatan pengguna jalan dan pengamanan aset jalan dan informasi pengguna jalan, antara lain:
- a. Patok-patok Pengarah.
- b. Pagar Pengaman.
- c. Patok Kilometer.
- d. Patak Hektometer.
- e. Patok Ruang Milik Jalan.
- f. Batas Seksi.
- g. Pagar Jalan.
- h. Tempat Istirahat.
Bagian Keempat Status Jalan
N/A
Pasal 20

Jalan Umum menurut statusnya dikelompokkan atas :
- a. Jalan Kabupaten;
- b. Jalan Desa.
N/A
Pasal 21

Jalan Kabupaten yang dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas :
- a. Jalan Kolektor Primer;
- b. Jalan Kolektor Sekunder;
- c. Jalan Lokal Primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa dan antar desa;
- d. Jalan Lokal Sekunder;
- e. Jalan Strategis Kabupaten.
N/A
Pasal 22

Jalan Strategis Kabupaten yang dimaksud dalam Pasal 21 huruf e adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
N/A
Pasal 23

- ( 1 ) Jalan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b adalah Jalan Lingkungan Primer dan Jalan Lokal Primer yang tidak tennasuk Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c di dalam kawasan perdesaan dan merupakan Jalan Umum yang menghubungkan kawasan dan/ atau antar permukiman di dalam desa.
- (2) Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kellina KelasJalan
N/A
Pasal 24

- (1) Kelas jalan dikelompokkan berdasarkan penggunaan jalan dan . kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta spesifikasi penyediaan prasarana jalan.
- (2) Pembagian kelas jalan berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud
- pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dikelompokkan atas jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang dan jalan kecil.
N/A
Pasal 25

- (1) Spesifik.asi penyediaan prasarana jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) meliputi · pengendalian jalan masuk, persimpangan sebidang, jumlah dan lebar lajur, ketersediaan median serta pagar.
- (2) Spesifikasi jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) meliputi pengendalian jalan masuk secara penuh, tidak ada persimpangan sebidang, dilengkapi pagar ruang milik jalan, dilengkapi dengan median, paling sedikit mempunyai 2 (dua) lajur setiap arah dan lebar lajur paling sedikit 3,5 (tiga koma lima} meter.
- (3) Spesifikasi jalan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) adalah Jalan Umum untuk lalu lintas secara menerus dengan pengendalian jalan masuk secara terbatas dan dilengkapi dengan median, paling sedikit 2 (dua} lajur setiap arah, lebar lajur paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.
- (4) Spesifikasi jalan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) adalah Jalan Umum dengan lalu lintas jarak sedang dengan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar jalur paling sedikit 7 (tujuh) meter.
- (5) Spesifikasi jalan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) adalah Jalan Umum untuk melayani lalu lintas setempat, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar jalur paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter.
BAGIAII-BAGIAN JAi.AN
DAN PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAl'I JALAN
Bagian Kesatu Bagian-Bagian Jalan
Paragraf 1
Umum
N/A
Pasal 26

- (1) Bagian-bagian jalan meliputi Ruang Manfaat Jalan (Rumaja), Ruang Mili:\c Jalan (Rumija) dan Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja).
- (2) Bagian-bagian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah ini.
Paragraf2 Ruang Manfaat Jalan
N/A
Pasal 27

- (1) Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamannya.
- (2) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan yang bersangkutan.
- (3) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya.
- (4) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.
N/A
Pasal 28

- ( 1 ) Badan jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengamanan konstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) badan jalan dilengkapi dengan ruang be bas.
- (3) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu.
- (4) Tinggi ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Jalan Kolektor paling rendah 5 (lima) meter.
- (5) Kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Jalan Kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan.
N/A
Pasal 29

- (1) Saluran tepi jalan hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badanjalan bebas dari pengaruh air.
- (2) Ukuran saluran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan.
- (3) Saluran tepi jalan dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin.
- (4) Dalam hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan, saluran tepi jalan dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan.
N/A
Pasal 30

Am bang pengaman jalan berupa bidang tanah dan/ atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.
Paragraf 3 Ruang Mllik Jalan
N/A
Pasal 31

- ( 1) Ruang milik jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
- (2) Ruang milik jalan sebagaimana · dimaksud pada ayat (1) merupakan .ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
- (3) Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas dimasa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
- (4) Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan.
N/A
Pasal 32

- (1) Ruang milikjalan paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut:
- (2) Jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter;
- (3) Jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
- (4) Jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan
- (5) Jalan kecil 1 1 (sebelas) meter.
- (6) Ruang milik jalan diberi tanda batas ruang milik jalan yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.
N/A
Pasal 33

Apabila terjadi gangguan dan hambatan terhadap fungsi ruang milik jalan, Penyelenggara Jalan harus segera mengambil tindakan untuk kepentingan pengguna jalan.
N/A
Pasal 34

Bidang tanah ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikuasai oleh Penyelenggara Jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Paragraf4 Ruang Pengawasan Jalan
N/A
Pasal 35

- ( 1) Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan Penyelenggara Jalan.
- (2) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cliperuntukkan bagi pandangan bebas pengemucli dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
- (3) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalandi luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
- (4) Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut :
- a. Jalan Kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
- b. Jalan Lokal Primer 7 (tujuh) meter;
- c. Jalan Lingkungan primer 5 (lima) meter;
- d. Jalan Kolektor sekunder 5 (lima) meter;
- e. Jalan Lokal Sekunder 3 (tiga) meter;
- f. Jalan Lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
- g. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.
N/A
Pasal 36

- ( 1) Dalam pengawasan penggunaan ruang pengawasan jalan, Penyelenggara Jalan dan/ atau bersama instansi terkait berwenang:
- a. mengeluarkan larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan; dan/ atau
- b. melakukan perbuatan tertentu untuk menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan, antara lain pengendalian penggunaan ruang pengawasan jalan, pemberian peringatan,
perintah pembongkaran, penghentian kegiatan tertentu atau menghilangkan benda-benda · yang mengganggu pandangan pengemudi.
- (2) Kegiatan tertentu yang dapat .mengganggu pandangan bebas pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kegiatan orang secara tetap atau tidak tetap, antara lain mendirikan bangunan yang menghalangi pandangan dan/ atau menyilaukan pengemudi.
Baglan Kedua Pemanfaatan Bagian-Baglan Jalan
Paragraf 1
Umum
N/A
Pasal 37

Pemanfaatan bagian-bagian jalan meliputi bangunan utilitas, penanaman pohon dan prasarana moda transportasi lain.
Paragraf'2
Banganan Utllltas
N/A
Pasal 38

- (1) Pada tempat tertentu di ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dapat climanfaatkan untuk penempatan bangunan utilitas.
- (2) Bangunan utilitas sebagaimana climaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di dalam perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan :
- a. yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu [alan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan; atau
- b. yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan.
- (3) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) pada jaringan jalan di luar perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (4) Apabila ada bangunan utilitas yang dipasang di bawah tanah atau di ruang manfaat jalan yang mengakibatkan kerusakan badan jalan/konstruksi jalan, maka barangsiapa yang membangun utilitas tersebut baik perorangan atau lembaga harus bertanggung jawab untuk memperbaiki/ membuat kembali kerusakan terse but menjadi seperti keadaan semula.
- (5) Kegiatan yang tercantum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila berada di jalan nasional, jalan propinsi atau jalan kabupaten harus mendapat izin dari Penyelenggara Jalan yang bersangkutan.
- (6) Rencana kerja, jadwal kerja dan cara-cara pengerjaan bangunan utilitas harus disetujui oleh Penyelenggara Jalan sesuai kewenangannya.
N/A
Pasal 39

Dalam hal ruang manfaat jalan dan/atau ruang milik jalan bersilangan, berpotongan, berhirnpit, melintas atau di bawah bangunan utilitas maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya, ditetapkan bersama oleh Penyelenggara Jalan dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan, dengan mengutamakan kepentingan umum.
Paragraf3 Penanarnan Pohon
N/A
Pasal 40

- ( 1} P o hon pada sistem jaringan jalan di luar perkotaan harus ditanam di luar ruang manfaat jalan.
- (2) Pohon pada sistem jaringan jalan di dalam perkotaan dapat ditanam di batas ruang manfaat jalan, median atau di jalur pemisah.
- (3) Penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan pedoman yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Paragraf4
Prasarana Moda Transportasi Lain
N/A
Pasal 41

Dalam hal ruang milik jalan digunakan untuk prasarana moda transportasi lain, maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya ditetapkan bersama oleh Penyelenggara Jalan dan instansi yang menyelenggaralcan urusan pemerintahan di bidang prasarana moda transportasi yang bersangkutan dengan mengutamalcan kepentingan umum.
N/A
Pasal 42

- (1) Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal ditunjuk.
- (2) Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan yang ditempatkan di atas, pada dan di bawah permukaan tanah di ruang manfaatjalan dan di ruang milikjalan.
N/A
Pasal 43

- ( 1) Ijin pemanfaatan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapatkan rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kewenangannya;
- (2) Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.
N/A
Pasal 44

- ( 1 ) Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan harus mendapat dispensasi dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya.
- (2) Semua akibat yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab pemohon dispensasi.
- (3) Perbaikan terhadap kerusakan jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan ruang manfaat jalan sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab pemohon dispensasi.
N/A
Pasal 45

Pemberian izin pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, pemberian rekomendasi penggunaan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan pemberian dispensasi pengguna ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 untuk lintas wilayah kabupaten dapat dikoordinasikan kepada Gubemur.
N/A
Pasal 46

- ( 1) Ketentuan mengenai izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, pemberian rekomendasi penggunaan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan pemberian dispensasi penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemasangan, pembuatan, penempatan bangunan atau benda dan penanaman pohon dalam rangka pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, serta penggunaan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan oleh Penyelenggara Jalan.
- (3) Penyelenggara di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dalam melaksanakan pengawasan pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk Tim Pengawas Jalan.
Bagian Keaatu Umum
N/A
Pasal 47

- ( 1) Wewenang penyelenggaraan jalan ada pada Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggaraanjalan secara umum.
- (3) Wewenang penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.
- (4) Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan daerah.
N/A
Pasal 48

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
Bagian Kedua Penetapan Siatem Jaringan Jalan, Fnngsl Jalan, Status Jalan clan Kelas Jalan
N/A
Pasal 49

Penetapan sistem jaringan jalan, fungsi jalan, status jalan dan kelas jalan dilakukan secara berkala dengan Keputusan Bupati.
Bagtan Ketlga Perubahan Fungal Jalan,
Status Jalan, dan Kelas Jalan
N/A
Pasal 50

- ( 1) Fungsi jalan suatu ruas jalan dapat berubah apabila :
- a. berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas dari pada wilayah sebelumnya;
- b. semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi;
- c. lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang penyelenggaraan jalan yang baru; dan / atau
- d. oleh sebab-sebab tertentu menjadi berkurang peranannya, dan / atau melayani wilayah yang lebih sempit dari wilayah sebelumnya.
- (2) Perubahan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Penyelenggara Jalan sebelumnya kepada Penyelenggara Jalan yang akan menerima.
N/A
Pasal 51

- (1) Status jalan suatu ruas jalan dapat berubah setelah perubahan fungsi jalan ditetapkan.
- (2) Perubahan statusjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Penyelenggara Jalan sebelumnya kepada Penyelenggara Jalan yang akan menerima.
- (3) Penyelenggara Jalan sebelumnya tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan terse but sebelum status jalan ditetapkan.
N/A
Pasal 52

Perubahan kelas jalan berdasarkan spesifikasi prasarana jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakuka.n oleh Penyelenggara Jalan.
BAB VI - PEIIYELENGOARA.AN JAi.AN
Pasal 53

- (1) Penyelenggaraan jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan.
- (2) Perumusan kebijakan perencanaan jalan didasarkan pada prinsip­ prinsip kernanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan serta kebersamaan dan kemitraan.
- (3) Penyusunan perencanaan umum jaringan jalan menghasilkan rencana umum jaringan jalan yang menggambarkan wujud jaringan jalan sebagai satu kesatuan sistem jaringan.
- (4) Rencana umum jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kumpulan rencana ruas-ruas jalan beserta besaran pencapaian sasaran kinerja pelayanan jalan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
- (5) Rencana umum jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi rencana umum jangka panjang dan rencana umum jangka menengah.
BAB VI - PEIIYELENGOARA.AN JAi.AN
Pasal 54

- (1) Rencana umum jangka panjang terdiri dari rencana umum jangka panjang jaringan Jalan Kabupaten.
- (2) Rencana umum jangka menengah terdiri dari rencana umum jangka menengah jaringan Jalan Kabupaten.
BAB VI - PEIIYELENGOARA.AN JAi.AN
Pasal 55

- (1) Rencana umum jangka panjang jaringan Jalan Kabupaten Minahasa Tenggara disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana tata ruang daerah.
- (2) Sistem jaringan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kumpulan ruas jalan dengan status ruas Jalan
Kabupaten yang membentuk satu sistem jaringan jalan di dalam satu daerah.
- (3) Rencana umum jangka panjang jaringan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VI - PEIIYELENGOARA.AN JAi.AN
Pasal 56

- (1) Rencana umum jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan memperhatikan masukan dari masyarakat melalui rapat koordinasi pembangunan.
- (2) Rencana umum jangka panjang disusun untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Evaluasi rencana umum jangka panjang dilakukan paling lama 5 (lima) tahun.
BAB VI - PEIIYELENGOARA.AN JAi.AN
Pasal 57

- (1) Rencana umum jangka menengah jaringan Jalan Kabupaten Minahasa Tenggara disusun dengan memperhatikan rencana umum jangka panjang jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat ( 1).
- (2) Rencana umum jangka menengah jaringan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (1) Rencana umum jangka menengah jaringan jalan disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Evaluasi rencana umum jangka menengah jaringan jalan dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun.
BAB VI - PEIIYELENGOARA.AN JAi.AN
Pasal 59

Pengendalian penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah Daerah meliputi
- a. pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. pengendalian peraturan pelaksanaan yang terkait dengan penyelenggaraan jalan di daerah.
BAB VI - PEIIYELENGOARA.AN JAi.AN
Pasal 60

- ( 1) Pembinaan Jalan Umum meliputi pembinaan jalan secara umum Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.
- (2) Pembinaan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa meliputi :
- a. pemberian bimbingan, penyuluhan serta pendiclikan dan pelatihan para aparatur Penyelenggara Jalan dan pemangku kepentingan di bidang jalan;
- b. pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan yang terkait; dan
- c. pemberian izin, rekomendasi dan dispensasi, pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.
BAB VI - PEIIYELENGOARA.AN JAi.AN
Pasal 61

- ( 1) Pelayanan dalam rangka penyelenggaraan jalan meliputi kegiatan :
- a. pelayanan kepada masyarakat ; dan
- b. pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antar desa atau kabupaten dengan pihak lain.
- (2) Pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) huruf a berupa penyediaan sistem informasi, penyediaan data dan informasi, penerimaan masukan, pelayanan kajian, pelayanan pengujian, pelayanan penelitian dan pengembangan.
•
•
BAB VI - PEIIYELENGOARA.AN JAi.AN
Pasal 62

- ( 1 ) Pemberdayaan dalam rangka penyelenggaraan jalan meliputi kegiatan pemberian bimbingan, penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan kepada aparatur Penyelenggara Jalan dilakukan secara berkala dan/ atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mencakup aspek perencanaan, pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan, tata laksana serta pengendalian pengawasan.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bekerja sama dengan pihak lain.
BAB VI - PEIIYELENGOARA.AN JAi.AN
Pasal 63

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 untuk aparatur Penyelenggara Jalan Kabupaten dan Jalan Desa dilakukan oleh Kepala Daerah.
BAB VI - PEIIYELENGOARA.AN JAi.AN
Pasal 64

- (1) Pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang jalan dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan keandalan jalan, mengembangkan potensi sumber daya alam, meningkatkan kinerja penyelenggaraan jalan dan memberi nilai tambah dalam penyelenggaraan jalan.
2. ' (2) Pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu dan berkelanjutan.
- (3) Pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek perencanaan, pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan, teknologi bahan dan alat, tata laksana serta pengawasan dan pengendalian.
- (4) Kegiatan pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Penyelenggara Jalan dan dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan pihak lain.
BAB VI - PEIIYELENGOARA.AN JAi.AN
Pasal 65

- (1) Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan bagi kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan tata ruang wilayah.
- (2) Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dalam pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk Panitia Pengadaan Tanah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
4. {4) Pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat, terutama yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan.
- (5) Pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah negara atau masyarakat ulayat hukum adat, yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan berhak mendapat ganti kerugian.
- (6) Pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang pertanahan.
- (7) Bentuk ganti 'kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa:
- a. uang;
- b. tanah pengganti;
- c. pemukiman kembali;
- d. bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan; dan/ atau
- e. gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan hurufc.
- (1) Apabila upaya penyelesaian yang ditempuh oleh Penyelenggara Jalan tetap tidak diterima oleh pemegang hak atas tanah dan
lokasi pembangunan yang bersangkutan tidak dapat dipindahkan, maka Penyelenggara Jalan mengajukan usul penyelesaian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang­ undangan.
- (2) Apabila yang berhak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya yang haknya dicabut tidak bersedia menerima ganti rugi karena dianggap jumlahnya kurang layak, maka yang bersangkutan dapat meminta banding pada Pengaclilan Tinggi agar mendapatkan ganti rugi. Pelaksanaan pembangunan jalan dapat dimulai pada bidang tanah yang telah diberi ganti kerugian atau telah dicabut hak atas tanahnya.
- (3) Pembangunan jalan baru yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun lembaga lainnya agar memperhatikan tentang lebar jalan minimal.
- (4) Lehar jalan minimal yang dimaksud yaitu I = 6 meter; terdiri dari 1 meter untuk saluran samping kiri dan 1 meter untuk saluran samping kanan, serta lebar 4 meter untuk badan jalan.
BAB VI - PEIIYELENGOARA.AN JAi.AN
Pasal 67

Untuk menjamin kepastian hukum, tanah yang sudah dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan jalan didaftarkan untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang pertanahan.
BAB VI - PEIIYELENGOARA.AN JAi.AN
Pasal 68

Pelaksanaan konstruksi jalan merupakan kegiatan fisik penanganan jaringan jalan untuk memenuhi kebutuhan transportasi jalan.
BAB VI - PEIIYELENGOARA.AN JAi.AN
Pasal 69

- (1) Pelaksanaan konstruksi jalan dapat dimulai setelah pengadaan tanah selesai clilaksanakan paling sedikit pada bagian ruas jalan yang dapat berfungsi.
- (2) Pelaksanaan konstruksi jalan harus :
- a. Didasarkan atas rencana teknis;
- b. Diawasi oleh Penyelenggara Jalan atau Penyedia Jasa pengawas.
- (3) Pelaksana konstruksi jalan dan Penyedia Jasa pengawas konstruksi jalan harus memenuhi persyaratan keahlian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.
BAB VI - PEIIYELENGOARA.AN JAi.AN
Pasal 70

Penyelenggara -Jalan harus menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi jalan dengan memperhatikan pendapat instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
BAB VI - PEIIYELENGOARA.AN JAi.AN
Pasal 71

Selama berlangsungnya pelaksanaan konstruksi jalan, Penyelenggara Jalan harus menjaga fungsi bangunan utilitas.
BAB VI - PEIIYELENGOARA.AN JAi.AN
Pasal 72

- (1) Dalam hal pembangunan Jalan Kabupaten yang melampaui batas daerah/kewenangan, Penyelenggara Jalan harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah yang dilampaui. ·
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (3) Pemerintah pusat atau pemerintah provinsi dapat memberikan fasilitas dalam pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB VI - PEIIYELENGOARA.AN JAi.AN
Pasal 73

- (1) Jalan Umum dioperasikan setelah ditetapkan memenuhi persyaratan laik fungsi Jalan Umum serta telmis dan administratif sesuai dengan pedoman peraturan perundang -undangan.
- (2) Uji kelaikan fungsi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan sebelum pengoperasian jalan yang belum beroperasi.
- (3) Uji kelaikan fungsi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) pada jalan yang sudah beroperasi dilakukan secara berkala paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Suatu ruas Jalan Umum dinyatakan laik fungsi secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
- a. struktur perkerasan jalan;
- b. struktur bangunan pelengkap jalan;
- c. geometri jalan;
- d. pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- e. penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
- f. perlengkapan jalan.
- (5) Suatu ruas Jalan Umum dinyatakan laik fungsi secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan administrasi perlengkapan jalan, status jalan, kelas jalan, kepemilikan tanah ruang milik jalan, Leger Jalan dan dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (6) Prosedur pelaksanaan uji kelaikan fungsi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh tim uji laik fungsi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (7) Penetapan laik fungsi jalan suatu ruas dilakukan oleh Penyelenggara Jalan yang bersangkutan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Uji Laik Fungsi.
BAB VI - PEIIYELENGOARA.AN JAi.AN
Pasal 74

- ( 1) Penyelenggaraan jalan berwenang mengadakan penilikan jalan sesuai dengan kewenangan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jalan berwenang mengangkat Penilik Jalan sesuai dengan kewenangannya.
BAB VI - PEIIYELENGOARA.AN JAi.AN
Pasal 75

Penilik Jalan bertugas :
- a. mengamati pemanfaatan dan kondisi bagian-bagian jalan setiap hari;
- b. menyampaikan laporan hasil pengamatan secara tertulis kepada Penyelenggara Jalan paling seclikit satu kali setiap bulan; dan
- c. menyampaikan usul tindakan terhadap basil pengamatan kepada Penyelenggara Jalan atau instansi yang berwenang.
BAB VI - PEIIYELENGOARA.AN JAi.AN
Pasal 76

Pengawasan jalan meliputi pengawasan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.
BAB VI - PEIIYELENGOARA.AN JAi.AN
Pasal 77

- (1) Pengawasan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa dilaksanakan oleh Penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat· (1) meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan, serta pengendalian fungsi, dan manfaat basil pembangunan jalan.
- (3) Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi evaluasi kinerja pengaturan, pembinaan dan pembangunan.
- (4) Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengendalian jalan masuk, penjagaan ruang manfaat jalan agar tetap berfungsi dan pencegahan terhadap gangguan atas fungsi jalan.
BAB VI - PEIIYELENGOARA.AN JAi.AN
Pasal 78

Dolrumen jalan meliputi Leger Jalan, dokumen aset jalan, gambar terlaksana dan dolrumen laik fungsi jalan.
- (1) Setiap Penyelenggara Jalan harus mengadakan Leger Jalan yang meliputi pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian serta penyampaian informasi.
2. {2) Pembuatan Leger Jalan meliputi kegiatan untuk mewujudkan Leger Jalan dalam bentuk kartu dan digital dengan susunan sesuai dengan yang ditetapkan.
- (3) Penetapan Leger Jalan meliputi kegiatan pengesahan Leger Jalan yang telah disiapkan oleh Penyelenggara J alan sesuai kewenangannya.
- (4) Pemantauan Leger Jalan meliputi kegiatan pengamatan, pencatatan dan pengkajian dokumen untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada ruas jalan yang telah dibuat Leger Jalan sebelumnya.
- (5) Pemutakhiran Leger Jalan meliputi kegiatan untuk mengubah data dan/atau gambar Leger Jalan yang telah ada karena terjadi perubahan.
- (6) Penyimpanan dan pemeliharaan meliputi kegiatan untuk menjaga agar Leger -Jalan sesuai dengan umur yang ditetapkan.
- (7) Penggantian Leger Jalan meliputi kegiatan untuk mengganti Leger J alan yang rusak.
8. merupakan kegiatan untuk Leger Jalan kepada pihak yang menginformasikan data memerlukan. (8) Penyampaian informasi
BAB VI - PEIIYELENGOARA.AN JAi.AN
Pasal 80

Leger Jalan digunakan untuk :
- a. Penyusunan rencana dan program pembangunan jalan; dan
- b. Pendataan tentang sejarah perkembangan suatu ruas jalan.
BAB VI - PEIIYELENGOARA.AN JAi.AN
Pasal 81

- (1) Leger Jalan paling sedikit memuat:
- a. Data identitas jalan;
- b. Data jalan;
- c. Peta lokasi ruas jalan; dan
- d. Data ruang milik jalan.
- (2) Data identitas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Nomor dan nama ruas jalan;
- b. Nama pengenal jalan;
- c. Titik awal dan akhir serta jurusan jalan;
- d. Sistem jaringan jalan;
- e. Fungsi jalan;
- f. Status jalan; dan
- g. Kelas jalan.
- (3) Data jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
13. data teknis:
- a. Jalan;
- b. Jembatan;
- c. Terowongan;
- d. Bangunan pelengkap lainnya;
- e. Perlengkapan jalan; dan
- f. Tanah dasar.
- (4) Peta lokasi ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
- a. Titik awal dan akhir ruas jalan;
- b. Batas administrasi;
- c. Patok kilometer;
- d. Persimpangan;
- e. jembatan; dan
- f. Terowongan.
- (5) Data ruang milikjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Luas lahan;
- b. Data perolehan hak atas tanah;
- c. Nilai perolehan; dan
- d. Bukti sertifikat hale atas tanah.
- (6) Data identitas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
PER.AN MASYARAKAT
BAB VI - PEIIYELENGOARA.AN JAi.AN
Pasal 82

- (1) Masyarakat dapat ikut berperan dalarn pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
- (2) Dalarn pengaturan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalarn penyusunan kebijakan perencanaan dan perencanaan umum.
- (3) Dalarn pembinaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalarn pelayanan, pemberdayaan serta penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalarn penyusunan program, penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan.
- (5) Dalarn pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalarn pengawasan fungsi dan manfaat jalan serta pengendalian fungsi dan manfaat.
BAB VI - PEIIYELENGOARA.AN JAi.AN
Pasal 83

- (1) Peran masyara:kat dalam pengaturan jalan sebagaimana climaksud dalarn Pasal 82 ayat ( 1), pelayanan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) dapat berupa pemberian usulan, saran atau informasi.
- (2) Peran masyarakat dalarn penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 82 ayat (3) dapat berupa pemberian usulan, saran, infonnasi atau melakukan sendiri.
- (3) Peran masyarakat dalarn penyusunan program dan perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4) dapat berupa pemberian usulan, saran atau informasi.
- (4) Peran masyarakat dalam penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4) dapat berupa usulan, saran, informasi ataudana.
- (5) Peran masyarakat dalam pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4) dapat berupa pemberian usulan, saran, infonnasi atau melakukan langsung.
- (6) Peran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (5) dapat berupa pemberian usulan, saran, laporan atau informasi.
BAB VI - PEIIYELENGOARA.AN JAi.AN
Pasal 84

Masyarakat berhak melaporkan penyimpangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan kepada Penyelenggara Jalan.
BAB VI - PEIIYELENGOARA.AN JAi.AN
Pasal 85

- (1) Jalan Khusus merupakan jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri.
- (2) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain jalan perkebunan, jalan pertanian, jalan kehutanan, jalan pertambangan, jalan inspeksi saluran pengairan, jalan sementara pelaksanaan konstruksi, jalan di kawasan industri dan jalan di kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada Penyelenggara Jalan Umum.
BAB VI - PEIIYELENGOARA.AN JAi.AN
Pasal 86

- ( 1) Suatu ruas Jalan Khusus apabila digunakan untuk lalu lintas umum, sepanjang tidak merugikan kepentingan Penyelenggara Jalan Khusus dibangun sesuai dengan persyaratan Jalan Umum.
- (2) Jalan Khusus dapat digunakan untuk lalu lintas umum sepanjang tidak merugikan kepentingan Penyelenggara Jalan Khusus berdasarkan persetujuan dari Penyelenggara Jalan Khusus.
- (1) Penyelenggara Jalan Khusus dapat menyerahkan Jalan Khusus kepada daerah untuk dinyatakan sebagai Jalan Umum.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengambil alih suatu ruas Jalan Khusus tertentu untuk dijadikan Jalan Umum dengan pertimbangan :
- a. Untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara;
- b. Untuk kepentingan pembangunan ekonomi dan perkembangan daerah; dan/ atau
- c. Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
BAB VI - PEIIYELENGOARA.AN JAi.AN
Pasal 88

- (1) Jalan Khusus yang diserahkan oleh Penyelenggara Jalan Khusus Kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan Jalan Khusus yang diarnbil alih oleh daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) diubah menjadi Jalan Umum.
- (2) Perubahan Jalan Khusus menjadi Jalan Umum karena penyerahan dari Penyelenggara Jalan Khusus sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 87 ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan ata.s usul Penyelenggara Jalan Khusus kepada Kepala Daerah.
- (3) Kepala Daerah setelah menyetujui usulan perubahan Jalan Khusus menjadi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan ruas Jalan Khusus menjadi Jalan Umum.
- (4) Perubahan Jalan Khusus menjadi Jalan Umum karena pengambilalihan oleh daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) oleh Kepala Daerah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan dari Penyelenggara Jalan Khusus.
- (5) Sebelum Jalan Khusus ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Jalan Umum, Penyelenggara Jalan Khusus tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan Jalan Khusus tersebut.
- (6) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diteta.pkan statusnya menjadi Jalan Kabupaten oleh Kepala Daerah.
- (7) Apabila Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai peranan penting terhadap provinsi, Kepala Daerah dapat mengusulkan Jalan Kabupaten tersebut menjadi Jalan Provinsi kepada Gubernur.
BAB VI - PEIIYELENGOARA.AN JAi.AN
Pasal 89

- ( 1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku bagi Jalan Khusus.
- (5) Setiap orang dilarang menempatkan, mendirikan atau merenovasi bangunan semi permanen dan permanen serta pagar pekarangan, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan jarak kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (6) Apabila ada kegiatan suka, duka, dan lain-lain yang menggunakan badan jalan pada jalan arteri atau jalan kolektor, ma.ka jalan ditutup sebagian dan sebagian lagi tetap dipakai untuk pelayanan lalu lintas.
- (7) Apabila ada kegiatan seperti pada ayat (6) menggunakan jalan lokal atau jalan lingkungan yang harus menutup keseluruhan jalan, maka selesai kegiatan harus dibuka kembali agar pelayanan lalu lintas berjalan seperti semula.
- (8) Jika ada kegiatan megguna.kan badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7), maka yang melaksanakan kegiatan tersebut baik secara perorangan, organisasi atau lembaga
masyarakat harus meminta izin kepada pemerintah setempat dan berkoordinasi dengan inst.ansi terkait.
- (9) Setiap orang dilarang untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan kerusakan jalan akibat kendaraan yang melewati jalan tertentu, dimana berat kendaraan telah melebihi kemampuan daya dukung jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 11.
2. ( 10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) apabila terjadi kerusakan, maka perbaikan akan ditanggung oleh Pemilik kendaraan dan atau Pelaksana Kegiatan yang bersangkutan.
BAB VI - PEIIYELENGOARA.AN JAi.AN
Pasal 90

- ( 1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan kepada pemiliknya untuk membongkar, membersihkan dan/atau memindahkan bangunan serta segala sesuatu yang berada diatasnya yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Apabila perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak · ditaati, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk secara paksa membongkar, membersihkan dan atau memindahkan bangunan serta segala sesuatu yang berada di atasnya yang bertent.angan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (3) Pembongkaran, pembersihan dan/ atau pemindahan bangunan serta segala sesuatu yang berada di atasnya secara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada pemiliknya dibebankan biaya pengganti .
- (4) Dalam hal pemilik tidak membayar biaya pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
BAB VI - PEIIYELENGOARA.AN JAi.AN
Pasal 91

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengum.pulkan, dan meneliti keterangan at.au laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran peraturan daerah agar keterangan atau laporan terse but menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah;
- c. memint.a keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi · at.au Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran peraturan daerah;
- d. rnemeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran peraturan daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokurnen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. rneminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran peraturan daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
•
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan basil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
BAB VI - PEIIYELENGOARA.AN JAi.AN
Pasal 92

Setiap orang :yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, di dalam ruang milik jalan dan di dalam ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat ( 1 ) , ayat (2) dan ayat (3) dipidana sesuai dengan peraturan perundang­ undangan di bidang jalan.
BAB VI - PEIIYELENGOARA.AN JAi.AN
Pasal 93

- ( 1) Bangunan yang telah berdiri dan melanggar ketentuan Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja) sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, diberika.n waktu paling lama 2 (dua) tahun untuk menyesuaikannya sejak tanggal diundangkan Peraturan Daerah mi.
- (2) Bangunan dan persil tanah masyarakat yang telah memiliki Surat Ijin Mendirikan Bangunan dan sertifikat, guna menyesuaikan ketentuan maka terhadap pemilik tersebut akan dilakukan musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
•
- (3) Penyesuaian bangunan dan persil tanah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kompensasi.
2. {4) Tata cara pemberian kompensasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
Diundangkan di Ratahan
Pada Tanggal
6
'li:f&lt;v.s�
2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATE�AHASA TENGGARA,
FARRY FREYKE LIWE
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MJNAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 0&gt;
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MJNAHASA TENGGARA PROVINS! SULAWESI UTARA (,1/'J.D\fo).
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
1. Sebagai salah satu prasarana transportasi dalam kehidupan bangsa, kedudukan dan peran jaringan jalan pada hakikatnya menyangkut hajat hidup orang banyak serta mengendalikan struktur pengembangan daerah dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.
2. Dengan kedudukan dan peranan jalan tersebut, pemerintah daerah berhak menguasai jalan. Penyelenggaraan jalan harus menjamin terselenggaranya peranan jalan yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan keterhubungan antarkawasan atau keterhubungan dalam kawasan serta secara konsepsional dan menyeluruh.
3. Penyelenggaraan jalan sebagai salah satu bagian kegiatan dalam mewujudkan prasarana transportasi melibatkan masayarakat dan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, setiap usaha penyelenggaraan jalan memerlukan k�sepakatan atas pengenalan sasaran pokok yang dilandasi oleh jiwa pengabdian dan tanggung jawab terhadap daerah.
4. Pengenalan masalah pokok jalan memberi petunjuk bahwa penyelenggaraan jalan yang konsepsional dan menyeluruh perlu melihat jalan sebagai suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat kegiatan. Dalam hubungan ini dikenal sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan Jalan Sekunder. Pada setiap sistem jaringan jalan diadakan pengelompokan jalan menurut fungsi, status, dan kelas jalan. Pengelompokan jalan berdasarkan status memberikan kewenangan
kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jalan di wilayahnya sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah.
5. Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, mempunyai fungsi sosial yang sangat penting. Dengan pengertian tersebut wewenang penyelenggaraan jalan harus dilaksanakan dengan mengutamakan sebesar-besar kepentingan umum.
PENJELASAN
Pasal 2

1. Asas kemanfaatan berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, baik bagi pemangku kepentingan (stakeholders) maupun bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2. Asas keamanan berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang harus memenuhi persyaratan keteknikan jalan.3. Asas keselamatan berkenaan dengan kondisi pennukaan jalan dan kondisi geometric jalan.4. Asas keserasian berkenaan dengan kehannonisan lingkungan sekitar.5. Asas keselarasan berkenaan dengan keterpaduan sektor lain.6. Asas keseimbangan berkenaan dengan keseimbangan antar wilayah dan pengurangan kesenjangan.7. Asas keadilan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak mengarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak-pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun.8. Asas transparansi berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang prosesnya dapat diketahui masyarakat.9. Asas akuntabilitas berkenaan dengan basil penyelenggaraan jalan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.10. Asas keberdayagunaan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang barus dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumber daya dan ruang yang optimal.3. 1 1 . Asas keberbasilgunaan berkenaan dengan pencapaian basil sesuai dengan sasaran.4. dengan berkenaan kemitraan dan 12. Asas kebersamaan penyelenggaraan jalan yang melibatkan peran serta pemangku kepentingan melalui suatu bubungan kerja yang harmonis, setara, timbal balik dan sinergis.##
PENJELASAN
Pasal 7

Ayat (1) Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan yang menghubungkan antar kawasan perkotaan, yang diatur secara berjenjang sesuai dengan pera perkotaan yang dihubungkannya. Untuk melayani lalu lintas menerus maka ruas-ruas jalan dalam sistem jaringan jalan primer tidak boleb terputus. Sistem jaringan Jalan Sekunder merupakan sistem jaringan jalan yang

menghubungkan antarkawasan di dalam perkotaan yang diatur secara berjenjang sesuai dengan fungsi kawasan yang dihubungkannya.Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 1 1

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12

Ayat (1) Jalan dengan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam adalah jalan yang didesain dengan persyaratan­ persyaratan geometrik yang diperhitungkan terhadap kecepata.n minimum 40 (empat puluh) kilometer per jam sehingga kendaraan bermotor dapat menggunakan kecepatan 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan aman. Persyaratan kecepatan rencana diambil angka paling rendah dengan maksud untuk memberikan kebebasan bagi perencana jalan dalam menetapkan kecepatan rencana yang paling tepat, disesuaikan dengan kondisi lingkungannya.

Ayat (2)Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu penampang tertentu pada suatu ruas jalan tertentu dalam satuan waktu tertentu. Volume lalu lintas rata-rata adalah jumlah kendaraan rata-rata dihitung menurut satu satuan waktu tertentu.Ayat (3) CukupjelasAyat (4) CukupjelasAyat (5)Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas,Ayat (2)Jalan bebas hambatan adalah Jalan Umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan. Pengendalian jalan masuk secara penuh adalah pengendalian jalan masuk yang memenuhi standar geometrik jalan dengan mempertimbangkan kaidah kecepatan rencana, perlambatan, percepatan, dan konflik lalu lintas.Ayat (3)Pengendalian jalan masuk secara terbatas adalah pengendalian jalan masuk yang karena sebab sebab tertentu tidak dapat memenuhi aturan secara penuh. Akan tetapi, sejauh mungkin diupayakan memenuhi standar geometrik jalan dengan mempertimbangkan kaidah kecepatan rencana, perlambatan, percepatan, dan konflik lalu lintas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 28

Ayat (1)

Badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah, dan bahu jalan. Pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah penggunaan baden jalan untuk melayani kecepatan lalu lintas sesuai dengan yang direncanakan, antara lain penggunaan bahu jalan untuk berhenti bagi kendaraan dalam keadaan darurat agar tidak mengganggu arus lalu lintas yang melewati perkerasan jalan.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Tinggi dan kedalaman ruang bebas diukur dari permukaan jalur lalu lintas tertinggi.Ayat (4) Cukup jelas.Ayat (5) Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 29

Ayat (1) Saluran tepi jalan dimaksudkan terutama untuk. menampung dan menyalurkan air hujan yang jatuh di ruang manfaat jalan.

Ayat (2) Cukup jelas.Ayat (3) Apabila pada saluran tepi jalan ada penutup harus mudah dibuka dan mudah dipelihara.## Ayat (4)Oalam hat tertentu misalnya di dalamdaerah perkotaan, penyediaan ruang untuk penempatan saluran lingkungan terbatas dan untuk efisiensi pengadaan saluran lingkungan tersebut, maka dengan syarat-syarat teknis tertentu saluran tepi jalan dapat berfungsi juga sebagai saluran lingkungan.
PENJELASAN
Pasal 32

Ayat (1)

## HurufaLebar 30 (tiga puluh) meter terdiri dari median 3 (tiga) meter, lebar lajur 3,5 (tiga koma lima) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 2 (dua) meter, ambang pengaman 2,5 (dua koma lima) meter, dan marginal strip 0,5 (nol koma lima) meter.## HurufbLehar 25 (dua puluh lima) meter terdiri dari median 2 (dua) meter, lebar lajur 3,5 (tiga koma lima) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepijalan 1,5 (satu koma lima) meter, dan ambang pengaman 1 (satu) meter, marginal strip 0,25 (nol koma dua puluh lima) meter.## HurufcLebar 15 (lima belas) meter terdiri dari lebar jalur 7 (tujuh) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 1,5 (satu koma lima) meter, dan ambang pengaman 0,5 (nol koma lima) meter.## HurufdLehar 11 (sebelas) meter terdiri dari lebar jalur 5,5 (lima koma lima) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) meter.Ayat (2) Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 33

Yang dimaksud dengan tindakan untuk kepentingan pengguna jalan adalah suatu penanganan secara langsung untuk meniadakan gangguan dan hambatan yang wajib dilakukan oleh Penyelenggara Jalan supaya jalan berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu Penyelenggara Jalan dapat melaporkan gangguan dan hambatan tersebut kepada instansi yang berwenang dalam rangka penegakan hukum.

Gangguan dan hambatan fungsi ruang milik jalan anta.ra lain :- a. akibat kejadian alam seperti longsoran, pohon tumbang, kebakaran; dan/ atau- b. akibat kegiatan manusia seperti pendirian bangunan antara lain tugu, gapura, gardu,rumah, pasar, dan tiang.##
PENJELASAN
Pasal 35

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)Pandangan bebas pengemudi adalah istilah yang digunakan dalam kaitan dengan hambatan terhadap keamanan pengemudi kendaraan, misalnya pada sisi dalam dari tikungan tajam pandangan bebas terganggu karena tertutup bangunan dan/ atau pohon sehingga jarakuntuk melihat ke samping tidak cukup bebas, asap yang menutup pandangan, dan/ atau permuka.an yang menyilaukan. Pengamanan konstruksi jalan adalah pembatasan penggunaan lahan sedemikian rupa untuk tidak membahayakan konstruksi jalan misalnya air yang dapat meresap masuk ke bawah jalan atau keseimbangan berat di lereng galian/timbunan, erosi yang diakibatkan oleh kegiatan manusia, dan/ atau akar pohon yang merusak pondasi/ perkerasan jalan. Pengamanan fungsi jalan dimaksudkan untuk mengendalikan akses dan penggunaan lahan sekitar jalan sehingga hambatan samping tidak meningkat.Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 36

Ayat (1)

## HurufaYang dimaksud dengan "kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi" adalah kegiatan orang secara tetap atau tidak tetap antara lain mendirikan bangunan yang menghalangi pandangan dan/ atau menyilaukan pengemudi.## HurufbPerbuatan tertentu antara lain pengendalian penggunaan ruang pengawasan jalan, pemberian peringatan, perintah pembongkaran, penghentian kegiatan tertentu, atau penghilangan benda-benda yang mengganggu pandangan pengemudi.Ayat (2) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 42

Ayat (1)

Izin pemanfaatan ruang milik jalan dapat diberikan sepanjang tidak mengganggu fungsijalan antara lain untuk:- a. pemasangan papan iklan.hiasan, gapura, dan benda-benda sejenis yang bersifat sementara;2. untuk sementara b. pembuatan bangunan-bangunan kepentingan umum yang mudah dibongkar setelah fungsinya selesai seperti gardu jaga dan kantor sementara lapangan;- c. penanaman pohon-pohon dalam rangka penghijauan, keindahan ataupun keteduhan lingkungan yang berkaitan dengan kepentingan umum; dan- d. penempatan bangunan dan instalasi utilitas seperti tiang telepon, tiang listrik, kabel telepon, kabel listrik, pipa air minum, pipa gas, pipa limbah dan lainnya yang bersifat melayani kepentingan umum.Ayat (2) Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 44

Ayat (1) Perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa penyesuaian struktur dan geometrik jalan dan jembatan untuk mampu mendukung kebutuhan penggunaan ruang manfaat jalan, seperti perkuatan jembatan, perkuatan/ perbaikan perkerasan, penyesuaian geometrik jalan, penyesuaian ruang bebas, penentuan Iokasi, dan penyiapan tempat istirahat. Kebutuhan penggunaan ruang manfaat jalan terse but berupa muatan dan kendaraan dengan dengan dimensi, muatan sumbu terberat, dan beban total melebihi standar seperti trafo, alat/ instalasi pabrik. Dispensasi hanya berlalru untuk satu kali periode waktu yang disetujui

Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "jalan" tidak termasuk Jalan Khusus.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3) Cukup jelas.Ayat (4)Yang dimaksud dengan "pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro" meliputi kebijakan jaringan jalan, pembentukan peraturan perundangundangan, standar pelayanan, sistem pemrograman, sistem penganggaran, st.andar konstruksi, manajemen pemeliharaan, dan pengoperasian jalan.
PENJELASAN
Pasal 50

Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas.Hurufb•Cukup jelas.Hurufc Cukup jelas.HurufdSebab-sebab tertentu antara lain dibangunnya jalan elak (bypass) disuatu perkotaan yang menggantikan jalan primer semula sehingga jalan primer semula yang masuk perkotaan menjadi berkurang fungsinya dari fungsi primer menjadi fungsi sekunder.Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 56

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Perkembangan jaringan jalan dipengaruhi faktor-faktor yang tidak pasti sehingga rencana umum jangka panjang yang jangkauannya terlalu jauh tidak akan sesuai dengan perkembangan lalu lintas yang terjadi. Oleh karena itu, untuk jaringan jalan, jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dianggap wajar guna mencakup tahapan jangka panjang, kecuali ada data yang lebih pasti untuk jangkauan yang lebihjauh.Ayat (3) Revisi atau perbaikan dapat dilakukan paling lama setiap 5 (lima) tahun.## ..
PENJELASAN
Pasal 57

Ayat (1) Jangkauan perencanaan Jalan Kabupaten dalam waktu 5 tahun dinilai cukup memadai untuk digunakan sebagai penyusunan rencana kerja tahunan.

Ayat (2) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 59

(lima) acuan

II0Pengendalian dimaksudkan agar pelaksanaan penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah dapat berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
PENJELASAN
Pasal 61

Ayat ( 1 )

HurufaPelayanan kepada masyarakat termasuk sosialisasi dan informasi.Hurufb Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan "informasi" antara lain infonnasi mengenai kondisi jalan, waktu tempuh, kelas jalan, status, fungsi, program penanganan, dan rencana umum jaringan yang terbuka untuk seluruh masyarakat.
PENJELASAN
Pasal 72

Ayat ( 1 ) Cukup jelas.

Ayat (2)..Persyaratan administratif dan persyaratan telmis dimaksud merupakan persyaratan laik fungsi.Ayat (3) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 80

·

aCukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 89

·""

••Cukup jelas.