Unknown Unknown Nomor 10 Tahun 2004
Tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Berlaku: 10 TAHUN 2004
N/A
Preamble

Menimbang
- b. bahwa dalam rangka menegakkan kebijakan dimaksud, Pemerintah Kabupaten Tebo menetapkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan Penyidikan dan pengambilan tindakan kepada setiap pelanggarnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu rnernbentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( .. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan
1. Lembaran Nomor 3969); Mengingat
2. Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 70);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL Menetapkan
BABI
KETENTUAN UMUM
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 2

Penyidik Pegawai Negeri Sipil bertempat kedudukan di Kantor Satuan Palisi Pamong Praja dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua
TUGAS DAN WEWENANG
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 3

Penyidik Pegawai Negeri Sipil bertugas melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran produk Hukum Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. Menerima laporan atau pengaduan pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
- e. Melakukan pemeriksaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
- i. Melakukan penghentian penyidikan apabila tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut ke penuntut umum, penyidik polri, tersangka atau keluarganya.
- j. Memasuki...
.
- j. Memasuki rumah atau bangunan sehubungan dengan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kewenangannya.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 5

Untuk menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat meminta bantuan Penyidik Polri untuk melakukan upaya paksa.
BAB III - KEWAJIBAN
Pasal 6

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan tugasnya wajib
- a. Melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
- b. Menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut umum melalui Penyidik Polri dibawah koordinasi Kepala Kantor Satuan Palisi Pamong Praja.
- c. Membuat berita acara setiap tindakan dalam hal
1. Pemeriksaan tersangka
2. Pemasukan Rumah.
3. Penyitaan barang.
4. Pemeriksaan saksi.
5. Pemeriksaan tempat kejadian perkara.
6. Pembongkaran bangunan liar.
- d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB IV - PERSYARATAN
Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah
- a. Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I ( Golongan II I b).
- b. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan atau yang berpendidikan khusus dibidang penyidikan dan atau kursus dibidang tehnis operasional dan atau berpengalaman minimal 2 ( dua ) tahun pada bidang tehnis operasional.
- c. Berbadan sehat dinyatakan dengan surat keterangan berbadan sehat dari Dokter Pusat Kesehatan Masyarakat ( Puskesmas) atau Dokter Pemerintah yang ditunjuk.
- d. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan ( DP3 ) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut yang mempunyai nilai baik.
BAB V - PENDIDIKAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil diharuskan mengikuti kursus dibidang penyidikan.
BAB V - PENDIDIKAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 9

Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.
BAB V - PENDIDIKAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 10

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatannya karena
- a. Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. Atas permintaan sendiri.
- c. Melanggar disiplin kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mutasi Pegawai Negeri Sipil.
- e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- f. Meninggal Dunia.
- (2) Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diajukan oleh Bupati kepada Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.
- (3) Usul pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.
BAB VI - SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN
Pasal 11

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu mengangkat sumpah I janji.
- (2) Tata cara pengambilan sumpah / janji akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB VI - SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN
Pasal 12

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilantik oleh Bupati.
- (2) Tata cara pelantikan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB VI - SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN
Pasal 13

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang telah dilantik dapat melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Prociuk Hukum Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
BAB VII - KARTU TANDA PENGENAL
Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberi Kartu Tanda Pengenal yang diterbitkan oleh Bupati.
Masa
.
- (2) Masa berlakunya tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berlaku untuk jangka waktu 2 ( dua ) tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkan.
- (3) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dengan sendirinya tidak berlaku apabila memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
BAB VII - KARTU TANDA PENGENAL
Pasal 15

- (1) Setelah habis masa berlakunya Kartu tanda pengenal sebagai mana di maksud dalam pasal 14 ayat (2) dapat di usulkan perpanjangannya.
- (2) Perpanjangan kartu tanda pengenal harus di ajukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum masa berlakunya berakhir.
BAB VIII - PEMBINAAN
Pasal 16

Pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil meliputi
- a. Pembinaan umum.
- b. Pembinaan khusus.
BAB VIII - PEMBINAAN
Pasal 17

- (1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b dilakukan oleh Bupati bekerja sama dengan instansi terkait lainnya.
BAB VIII - PEMBINAAN
Pasal 18

Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 (dua) meliputi
- a. Pembinaan tehnis juridis dan tehnis administrasi.
- b. Pembinaan pelaksanaan operasional.
BAB IX - PEMBIAYAAN
Pasal 19

- (1) Biaya pelaksanaan tugas-tugas penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya kegiatan pengawasan dan pengendalian tugas-tugas operasional dalam penegakan Peraturan Daerah oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB X - KETENTUAN PERAUHAN
Pasal 20

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tugas dan wewenangnya adalah sama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah ini.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Hal-hal yang belum Cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.
Ditetapkan di\_ Muara Tebo \_\_ pada tanggal 12 Januari 2004
BUPATITEBO,
H.A. MADJID MU'AZ
Diundangkan di Mupra Tebo \_ \_ pada tanggal 16 Januari 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO
H.DARKUTNI
LEMBARAN DAERAH KA\_BUPATEN TEBO TAHUN 2004 NOMOR 10