PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 4 Tahun 2015
Tentang PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES
Berlaku: 7 Mei 2015
N/A
Preamble

Menimbang :
- a. bahwa Rabies merupakan penyakit hewan menular akut yang menyerang susunan syaraf pusat semua jenis hewan berdarah panas dan dapat menular kepada manusia yang berakibat fatal jika tidak mendapat penanganan yang tepat setelah terserang oleh virus Rabies ;
- b. bahwa meningkatnya perilaku masyarakat dalam memelihara hewan penular Rabies, mengakibatkan meningkatnya resiko penyebaran dan penularan Rabies;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies.
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otomom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19 ) jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423 );
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966 );
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015 );
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 279A/Menkes/SK/VIII/1978, Nomor 522/Kpts/Um/8/1978 dan Nomor 143 Tahun 1978 tentang Peningkatan Pemberantasan dan Penanggulangan Rabies;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 363/Kpts/Um/5/1982 tentang Pedoman Khusus Pencegahan dan Pemberantasan Rabies;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 1096/Kpts/TN.530/12/1984 tentang Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan Hewan Sebangsanya ke Wilayah/Daerah Bebas Rabies di Indonesia;
21. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Swahlunto Tahun 2008 Nomor 16 ); Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto ( Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5 );
22. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Sawahlunto ( Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 );
23. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 17) ;
24. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 19) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
2. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
3. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi kesehatan hewan di Kota Sawahlunto;
4. Rabies adalah penyakit menular yang bersifat akut menyerang susunan syaraf pusat yang dapat menulari semua hewan berdarah panas dan manusia, yang disebabkan oleh virus rabies;
5. Alat perlengkapan pengamanan adalah rantai, berangus dan tali yang dipakaikan / dipasangkan pada hewan.
6. Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan terhadap hewan pembawa Rabies dengan cara mengurung hewan tersebut di kandang observasi.
7. Hewan Pembawa Rabies, selanjutnya disebut HPR adalah hewan yang dapat berperan sebagai penyebar virus Rabies, meliputi anjing, kucing, kera dan hewan berdarah panas lainnya.
8. Pemilik Hewan Pembawa Rabies, selanjutnya disebut Pemilik HPR adalah orang atau badan hukum yang menguasai hewan penular rabies berdasarkan hak tertentu yang diperoleh melalui pengalihan hak secara cuma-cuma sebagai pemberian atau hadiah, jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, atau cara lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, baik untuk tujuan-tujuan komersial maupun non-komersial;
9. Laboratorium Veteriner adalah laboratorium yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
10. Vaksinasi adalah penyuntikan atau pemasukan suatu zat anti gen kedalam tubuh untuk memperoleh daya kebal terhadap suatu penyakit;
11. Eliminasi adalah pemusnahan hewan pembawa rabies yang dilakukan dengan cara peracunan dan pembunuhan;
12. Petugas adalah mereka yang karena tugas, fungsi atau jabatan ditugaskan untuk melaksanakan/mengamankan pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengendalian dan penanggulangan rabies dimaksudkan untuk memberikan perlindungan pada masyarakat atas sebaran rabies dan sekaligus menuntut peran aktif masyarakat dalam rangka pemberantasan rabies.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Pengendalian dan penanggulangan Rabies bertujuan untuk:
- a. membebaskan daerah dari ancaman Rabies; dan
- b. menurunkan angka kasus Rabies pada hewan dan manusia;
BAB III - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 4

Tugas dan wewenang dalam pengaturan pengendalian dan penanggulangan Rabies meliputi :
- a. Kepala Dinas Daerah bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan pengendalian dan penanggulangan rabies dengan instansi lain yang terkait;
- b. Camat beserta perangkatnya menggerakkan keikutsertaan lapisan masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat di daerahnya; dan
- c. Pemerintah Desa dan Kelurahan membantu melaksanakan pendataan populasi HPR dan membantu pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan rabies di lapangan.
BAB IV - RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan pengendalian dan penanggulangan Rabies, meliputi kegiatan :
- a. Pengamatan dan Pengidentifikasian Rabies ;
- b. Pencegahan Rabies;
- c. Pemberantasan Rabies;
- d. Penanganan Kasus Gigitan HPR ; dan
- e. Peran serta masyarakat.
BAB V - PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN RABIES Pasal 6
Pasal 7

- (1) Kegiatan surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan mengumpulkan data melalui pengambilan sampel dan / atau spesimen Rabies.
2. Kegiatan mengumpulkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- (2) a. Data agen Rabies dan titer antibodi post vaksinasi Rabies ; b. Data HPR ;
- c. Dampak rabies terhadap kesehatan hewan dan manusia.
BAB V - PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN RABIES Pasal 6
Pasal 8

- (1) Kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui pengambilan sampel dan / atau spesimen serta data pendukung.
- (2) Kegiatan penyidikan terhadap sampel dan /atau spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi asal-usul, sumber dan agen Rabies.
- (3) Kegiatan penyidikan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika:
- a. Hasil surveilans menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan, muncul, dan / atau penyebaran kasus Rabies ; dan /atau
- b. Adanya laporan dugaan timbulnya wabah.
BAB V - PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN RABIES Pasal 6
Pasal 9

- (1) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan untuk meneguhkan diagnosa Rabies dalam rangka surveilans dan penyidikan.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sampel dan/atau spesimen.
- (3) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Laboratorium Veteriner yang terakreditasi
- (4) Hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Laboratorium Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Otoritas Veteriner Kota untuk dilakukan kajian epidemiologis Rabies.
- (5) Otoritas Veteriner Kota melaporkan dan merekomendasikan hasil kajian epidemiologis Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Walikota.
BAB V - PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN RABIES Pasal 6
Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Dinas Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Daerah sebagai Otoritas Veteriner berkoordinasi dengan SKPD dan instansi terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB V - PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN RABIES Pasal 6
Pasal 11

Hasil pengamatan dan pengidentifikasian Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaporkan oleh Dinas kepada Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PENCEGAHAN RABIES
Pasal 12

Pencegahan Rabies dilakukan dengan cara :
- a. Pengawasan lalu lintas HPR masuk dan keluar Daerah ;
- b. Pengawasan dan pemeliharaan HPR ; dan / atau
- c. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rabies.
BAB VI - PENCEGAHAN RABIES
Pasal 13

- (1) Pengawasan lalu lintas HPR masuk dan keluar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilakukan melalui pemeriksaan terhadap persyaratan kelengkapan dokumen berupa surat yang berhubungan dengan HPR, yang meliputi :
- a. Rekomendasi pengeluaran dari daerah asal ;
- b. Sertifikat Kesehatan Hewan yang diterbitkan oleh Dokter Hewan berwenang dari tempat pengeluaran ; dan
- c. Surat keterangan vaksinasi Rabies dari daerah asal dengan ketentuan vaksinasi di daerah asal dilakukan dalam jangka 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 6 (enam) bulan sebelum keberangkatan ;
- (2) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh pemilik HPR dan diserahkan fotokopi dokumennya kepada Dinas Daerah.
- (3) Dalam hal pemilik HPR tidak memiliki kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dilakukan tindakan :
- a. Penolakan terhadap pemasukan HPR yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan / atau huruf c. b. Vaksinasi HPR terhadap HPR yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
BAB VI - PENCEGAHAN RABIES
Pasal 14

- (1) Pengawasan HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan melalui registrasi HPR
- (2) Registrasi HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Desa/Kelurahan
BAB VI - PENCEGAHAN RABIES
Pasal 15

- (1) Setiap HPR wajib dipelihara oleh pemiliknya yang bertanggungjawab terhadap kondisi hewan tersebut dengan memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan HPR.
- (2) HPR harus dikandangkan dan bila dibawa keluar harus diikat dengan tali atau rantai dengan panjang maksimal 2 (dua) meter.
- (3) Setiap HPR yang dipelihara harus dilakukan vaksinasi anti rabies minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
BAB VI - PENCEGAHAN RABIES
Pasal 16

Setiap pemilik atau pemelihara HPR dilarang :
- a. Menelantarkan HPR ;
- b. Membiarkan HPR berkeliaran di luar pekarangan rumah; dan
- c. Membawa HPR keluar pekarangan tanpa dilengkapi alat perlengkapan pengamanan.
BAB VI - PENCEGAHAN RABIES
Pasal 17

Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilakukan melalui :
- a. Penyuluhan ;
- b. Sosialisasi ;
- c. Pelatihan dan bimbingan teknis ; dan / atau
- d. Penyebaran informasi melalui media cetak, media elektronik dan media lainnya.
BAB VI - PENCEGAHAN RABIES
Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pencegahan Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh Dinas Daerah;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pencegahan Rabies diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB VII - PEMBERANTASAN RABIES
Pasal 19

- (1) Dinas Daerah berwenang menangkap HPR yang berkeliaran di luar pekarangan pemilik atau pemelihara.
- (2) HPR yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembalikan pada pemiliknya atau pemeliharanya.
- (3) HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditangkap dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal ditangkap tidak ada yang mengambilnya, dilakukan pemusnahan dengan cara human euthanasia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penangkapan, pengurungan, pengembalian dan/atau pemusnahan HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB VII - PEMBERANTASAN RABIES
Pasal 20

- (1) HPR yang berkeliaran di luar pekarangan pemilik atau pemeliharaan yang tidak dapat ditangkap, dapat dilakukan upaya pemusnahan atau dibunuh.
- (2) HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimusnahkan atau dibunuh tidak dapat dimintakan tuntutan ganti rugi oleh pemilik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap tokoh masyarakat, Kepala Desa/Lurah, Ketua Pemuda serta tokohtokoh organisasi diharapkan berperan dalam pemusnahan HPR di wilayahnya.
BAB VII - PEMBERANTASAN RABIES
Pasal 21

- (1) HPR yang tidak dibutuhkan lagi, segera dimusnahkan oleh pemilik HPR dengan cara human euthanasia.
- (2) HPR yang mati harus secepatnya dikuburkan oleh Pemilik HPR.
- (1) Setiap HPR harus diberikan vaksinasi rabies minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Vaksinasi rabies sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dokter hewan/petugas yang ditunjuk dan/atau dokter hewan yang memiliki izin praktek.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian vaksinasi rabies terhadap HPR diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB VII - PEMBERANTASAN RABIES
Pasal 23

Setiap orang dilarang mempersulit atau menghalangi petugas dalam melakukan kegiatan pengendalian dan penanggulangan Rabies.
Bagian Ketiga Pembentukan Komisi Daerah Zoonosis
BAB VII - PEMBERANTASAN RABIES
Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan pemberantasan Rabies, Walikota melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait.
- (2) Untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Walikota membentuk Komisi Daerah Zoonosis.
- (3) Pembentukan Komisi Daerah Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB VI - PENANGANAN KASUS GIGITAN HPR
Pasal 25

- (1) Apabila HPR mengigit atau menjilat orang atau hewan lain, maka pemilik atau orang yang mengetahui kejadian itu, wajib melaporkan kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan atau Perangkatnya dan Petugas Kesehatan Hewan dalam jangka waktu 24 jam sejak terjadinya kasus gigitan.
- (2) Terhadap hewan yang menggigit atau menjilat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan observasi oleh petugas kesehatan hewan atau pemilik HPR di bawah pengawasan petugas kesehatan hewan dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal penggigitan.
- (3) Apabila hewan yang menggigit atau menjilat sebagaimana dimaksud ayat (1) ditemukan dalam keadaan mati, pemilik atau masyarakat wajib membawa kepala hewan tersebut kepada petugas kesehatan hewan.
- (4) Petugas Kesehatan Hewan wajib mengirim spesimen otak ke laboratorium veteriner yang terakreditasi.
- (5) Biaya yang dibutuhkan untuk pemeriksaan laboratorium ditanggung oleh pemilik hewan.
BAB VI - PENANGANAN KASUS GIGITAN HPR
Pasal 26

- (1) HPR selama masa observasi ternyata tidak menunjukan gejala rabies dapat dikembalikan kepada pemilik atau pemelihara setelah dilakukan vaksinasi rabies.
- (2) Apabila berdasarkan hasil observasi HPR menunjukan gejala terserang rabies, harus dilakukan pemeriksaan laboratorium.
- (3) HPR yang harus mendapat pemeriksaan lebih lanjut, diwajibkan kepada pemilik atau pemeliharanya untuk membayar biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dilakukan pemeriksaan dimaksud.
BAB VI - PENANGANAN KASUS GIGITAN HPR
Pasal 27

- (1) Orang yang digigit atau dijilat oleh HPR untuk mendapatkan pertolongan pertama harus segera dibawa ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau Rumah Sakit terdekat dan selanjutnya segera melaporkan diri ke petugas kesehatan hewan.
- (2) Setiap orang yang diketahui terkena gigitan HPR harus segera dilaporkan kepada petugas kesehatan terdekat untuk penanganan selanjutnya.
- (3) Hewan yang tergigit atau terjilat HPR segera dibawa kepada petugas kesehatan hewan.
- (4) Apabila berdasarkan pemeriksaan klinis atau laboratorium HPR ternyata menderita rabies, maka orang atau hewan yang digigit atau dijilat harus diberi pengobatan khusus.
- (5) Apabila HPR tidak dapat ditangkap atau tidak dapat diobservasi atau spesimen tidak dapat diperiksa karena rusak, maka korban segera diberi vaksin atau serum anti rabies.
- (6) Biaya yang dibutuhkan untuk pengobatan korban menjadi tanggungan pemilik HPR.
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 28

- (1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan pengendalian dan penanggulangan rabies.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pengendalian dan penanggulangan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- a. Pemeliharaan HPR secara baik;
- b. Vaksinasi HPR secara rutin dan teratur;
- c. Pembatasan kepemilikan HPR;
- d. Melaporkan korban gigitan HPR;
- e. Melaporkan setiap pemasukan/pengeluaran HPR;
- f. Melaporkan dan menangkap HPR yang menggigit;dan
- g. Mengikuti Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB IX - PENYIDIKAN
Pasal 29

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganaya;
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- j. Menghentikan penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Pemasukan rumah;
- c. Penyitaan benda;
- d. Pemeriksaan surat;
- e. Pemeriksaan saksi;
- f. Pemeriksaan ditempat kejadian.
BAB X - SANKSI PIDANA
Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 23 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal 7 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO ,
ROVANLY ABDAMS
LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT : ( 4/2015)
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.
Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal 7 Mei 2015 WALIKOTA SAWAHLUNTO,
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Kasus rabies sangat erat kaitannya dengan kebiasaan masyarakat berburu babi hutan dengan bantuan anjing berburu terlatih yang sudah membudaya. Kebiasaan ini meningkatkan kecenderungan masyarakat untuk memelihara anjing. Penyakit ini tidak saja merupakan ancaman terhadap kesehatan masyarakat secara fisik, namun juga dapat menimbulkan ketakutan berlebihan ( society syndrome ) terhadap hewan pembawa rabies atau HPR seperti: anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya, sehingga terjadi ketegangan psikologis antara masyarakat pecinta dan pemelihara HPR dengan masyarakat umum.
Bagi Kota Sawahlunto, masalah ini tidak hanya menyangkut masalah kesehatan masyarakat, melainkan juga masalah ekonomi, yaitu dampak citra kesehatan masyarakat yang tidak cukup terjamin dari ancaman HPR yang berpemilik namun tidak diberi perlakuan kepemilikan seperti: pemeliharaan dan pengamanan yang memadai dan HPR yang tidak berpemilik berkeliaran di jalan-jalan dan ditempattempat umum. Pemeliharaan dan pengamanan HPR yang tidak memadai menimbulkan gangguan terhadap ketertiban masyarakat dan kehidupan perekonomian . Oleh karena itu, perlu segera dilakukan tindakan legislasi untuk melindungi kepentingan umum, memulihkan dan menjamin ketertiban umum, serta memelihara keberlanjutan fungsi-fungsi ekonomi kegiatan kepariwisataan bagi pemerintah daerah dan masyarakat pada umumnya.
PENJELASAN
Pasal 3 :

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Pasal 7

: Cukup Jelas: Cukup Jelas|
PENJELASAN
Pasal 8 | : | Cukup Jelas |

|-------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
PENJELASAN
Pasal 26 | | |

| | : | Cukup Jelas ||
PENJELASAN
Pasal 31 Pasal 32 | : : | Cukup Jelas Cukup Jelas |

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 39