PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 6 Tahun 2014
Tentang KETERTIBAN UMUM
Berlaku: 19 Juni 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI SELUMA PROVINSI BENGKULU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
KETERTIBAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SELUMA,
- a. bahwa dalam mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat sesuai dengan tuntutan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi masyarakat dan pelaku usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tetang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA dan BUPATI SELUMA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Seluma.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seluma.
7. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tentram.
8. Jalan adalah suatu prasarana perhubung darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
9. Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai rencana kota; dan
10. Taman adalah jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Ketertiban umum adalah upaya menciptakan ketertiban, ketentraman dan keteraturan kehidupan pada masyarakat berasaskan ketakwaan dan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan memperhatikan nilai-nilai budaya, susila, moral, keadilan perlindungan hukum dan kepastian hukum.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3

Ketertiban umum merupakan kebijakan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk mengawasi, mencegah dan menindak segala bentuk kegiatan penyalahgunaan sarana sosial, sarana umum dan fasilitas milik Pemerintah Daerah serta permukiman.
BAB V - PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM PADA PERMUKIMAN
Pasal 6

- (1) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, antara lain :
- a. bangunan rumah tinggal;
- b. sanitasi dan instalasi sarana umum; dan
- c. pemukiman penduduk.
- (2) Bentuk pelanggaran ketertiban pada permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. pemukiman liar;
- b. perubahan fungsi rumah tinggal tanpa izin;
- c. penampungan tenaga pramuwisma dan/atau tenaga kerja indonesia tanpa izin;
- d. bengkel dan pool kendaraan di kawasan pemukiman; dan
- e. pembangunan instalasi air, listrik dan komunikasi, sarana olahraga dan tempat pemancingan tanpa izin.
BAB VI - KEWAJIBAN TERTIB
Pasal 7

- (1) Dalam rangka menciptakan ketertiban umum untuk perorangan di wilayah daerah berlaku tertib perorangan.
- (2) Tertib perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. tertib jalan dan angkutan jalan;
- b. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. tertib sungai, saluran, kolam;
- d. tertib usaha tertentu;
- e. tertib bangunan;
- f. tertib pemilik dan penghuni bangunan;
- g. tertib sosial; dan
- h. tertib aparatur Pegawai Negeri Sipil.
Bagian Kedua
Tertib Jalan dan Angkutan Jalan
BAB VI - KEWAJIBAN TERTIB
Pasal 8

Setiap orang dilarang :
- a. membuat atau memasang portal permanen di jalan;
- b. membuat atau memasang tanggul pengaman jalan tanpa izin;
- c. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- d. membuat, memasang, memindahkan dan membuat tidak berfungsinya rambu-rambu lalu lintas;
- e. menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya; dan
- f. membuat dan mendirikan terminal bayangan.
Bagian Ketiga
Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum
BAB VI - KEWAJIBAN TERTIB
Pasal 9

Setiap orang dilarang :
- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
- b. melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau dan/atau taman beserta kelengkapannya;
- c. bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman dan tempat umum;
- d. melakukan perbuatan berupa vandalisme atau coret-coret terhadap taman berserta kelengkapannya dan tempat umum;
- e. melompat atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum; dan
- f. memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh disepanjang jalan, jalur hijau atau taman kecuali dalam keadaan darurat.
Bagian Keempat
Tertib Sungai, Saluran Kolam dan Situ
BAB VI - KEWAJIBAN TERTIB
Pasal 10

Setiap orang dilarang :
- a. betempat tinggal atau tidur di tanggul, bantaran sungai pinggir kali dan saluran air;
- b. membuang sampah/limbah ke sungai, saluran atau situ kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang;
- c. mengambil dan menggunakan air sungai untuk keperluan usaha di pinggir sungai kecuali atas izin instans yang berwenang;
- d. mengambil dan menggunakan air sungai untuk keperluan usaha yang bersifat komersial tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- e. mendirikan bangunan atau jembatan pada bantaran sungai kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang;
- f. mengambil atau memintahkan tutu got selokan atau saluran lainnya, serta komponen bangunan perlengkapan jalan kecuali untuk kepentingan dinas, dan;
- g. menangkap ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat dalam bentuk apapun yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup dan perairan.
Bagian Kelima
Tertib Usaha Tertentu
BAB VI - KEWAJIBAN TERTIB
Pasal 11

Setiap orang atau badan dilarang :
- a. menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di jalan, di bahu jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali di tempat yang diizinkan pemerintah daerah;
- b. menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharap imbalan di jalan, taman, jalur hijau dan tempat umum kecuali di tempat-tempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah; dan
- c. membuat bengkel, gubuk, warung/kios dan/atau pedagang kaki lima (PKL) ditepi/badan jalan, jembatan penyeberangan.
BAB VI - KEWAJIBAN TERTIB
Pasal 12

Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penyaluran pembantu rumah tangga atau pramuwisma, tanpa izin tertulis dari pemerintah daerah.
Bagian Keenam Tertib Bangunan
BAB VI - KEWAJIBAN TERTIB
Pasal 13

Setiap orang dilarang :
- a. mendirikan bangunan atau benda lain dalam kawasan listrik tegangan tinggi pada radius sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. mendirikan bangunan pada daerah milik jalan, saluran air dan sungai kecuali untuk kepentingan dinas;
- c. mendirikan bangunan di pinggir rel kereta api pada jarak yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan;
- d. mendirikan stasiun radio siaran dan relay radio siaran tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
- e. mendirikan papan reklame dan/atau alat promosi lainnya yang dipasang tanpa izin dari dinas/instansi yang berwenang.
Bagian Ketujuh
Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan
BAB VI - KEWAJIBAN TERTIB
Pasal 14

Setiap pemilik, penghuni bangunan atau rumah diwajibkan :
- a. menjaga keamanan, kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan, kesusilaan, kepatutan dan kelestarian alam lingkungannya;
- b. memelihara pagar perkarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan sehingga menjadi paling tinggi 1 (satu) meter dan jika bukan merupakan pagar hidup maka paling tinggi 1,5 (satu koma lima) meter dengan 1 (satu) meter bagian keatasnya harus tembus pandang kecuali untuk bangunan industri/pabrik dan bangunan lainnya dengan izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan/atau tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya; dan
- d. memelihara dan mencegah perusakan bahu jalan, trotoar atau saluran air karena penggunaan oleh pemilik/penghuni bangunan toko atau rumah.
Bagian Kedelapan Tertib Sosial
BAB VI - KEWAJIBAN TERTIB
Pasal 15

Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan/sumbangan dengan cara dan/atau alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, angkutan umum atau tempat umum lainnya.
BAB VI - KEWAJIBAN TERTIB
Pasal 16

Setiap orang dilarang berkumpul atau bertingkah laku di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya yang patut diduga akan melakukan perbuatan asusila.
BAB VI - KEWAJIBAN TERTIB
Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menggunakan dan menyediakan atau mengunjungi bangunan atau rumah sebagai tempat asusila.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memberi kesempatan untuk berbuat asusila.
- (3) Pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meliputi :
- a. mereka yang tinggal dan menetap bersama-sama di dalam bangunan atau rumah itu, beserta pula keluarganya; atau
- b. mereka yang berada dibangunan atau rumah itu untuk menjalankan kepentingan dinas yang dapat dipertanggungjawabkan.
Bagian Kesembilan Kewajiban Pengusaha dan Lembaga Lainnya
BAB VI - KEWAJIBAN TERTIB
Pasal 18

Pengelola dan/atau pemilik tempat hiburan dan rekreasi, wajib :
- a. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman keras serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
- b. melarang pengunjung menggunakan seragam sekolah, seragam dinas Pegawai Negeri Sipil, tentara dan polisi kecuali untuk kepentingan dinas;
BAB VII - TINDAKAN PENERTIBAN
Pasal 19

- (1) Untuk menciptakan ketertiban umum di daerah, pemerintah daerah dapat melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan/atau kebijakan pemerintah daerah.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi penegakan peraturan daerah, keputusan kepala daerah, peraturan kepala daerah serta penyelenggara ketentraman ketertiban umum, berdasarkan laporan/kajian perangkat daerah teknis.
- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. penertiban terhadap pelaku pelanggaran;
- b. penertiban bangunan tempat tinggal/usaha tertentu;
- c. penertiban sarana promosi dan/atau informasi;
- d. penertiban tempat kost/sewa, penampungan dan penyalur tenaga kerja;
- e. penertiban tempat hiburan dan rekreasi;
- f. penertiban tempat tempat usaha; dan
- g. penertiban terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (4) Sebelum menyampaikan laporan/kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perangkat daerah teknis memberikan teguran tertulis kepada pemilik dan/atau penanggungjawab kegiatan untuk tidak melanjutkan pembangunan/penggunaan bangunan atau kegiatan usaha sebelum memperoleh izin, dan melakukan pembongkaran sendiri atas bangunan yang tidak memiliki izin atau melanggar peruntukan dan tata ruang serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau penutupan reklame.
Bagian Kedua
Penertiban Terhadap Pelaku Pelanggaran
BAB VII - TINDAKAN PENERTIBAN
Pasal 20

- (1) Penertiban terhadap pelaku pelanggaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan dengan cara :
- a. peringatan dan/atau himbauan yang dilakukan secara lisan oleh satuan polisi pamong praja untuk tidak melakukan kegiatan pada tempat yang dilarang dan/atau membahayakan bagi pelanggar serta mengganggu kepentingan masyarakat dan/atau lingkungan;
- b. terhadap setiap aparatur negeri sipil yang patut diduga melanggar tertib aparatur pegawai negeri sipil dilakukan penertiban berupa pemeriksaan dan berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis terkait;
- c. penyerahan penyandang masalah sosial ke panti sosial dalam rangka pembinaan, setelah sebelumnya dibuat berita acara pemeriksaan oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil);
- d. pengusiran yang dilakukan petugas jika pelanggar tidak mengindahkan peringatan, setelah diberitahu secara lisan/tertulis;
- e. penjemputan yang dilakukan oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dengan didampingi petugas kepolisian Negara Republik Indonesia apabila pelanggar tidak memenuhi panggilan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil);
- f. pengajuan proses yustisial terhadap pedagang kaki lima, asongan dan sejenisnya setelah sebelumnya dibuat berita acara pemeriksaan oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil);
- g. penyimpanan barang bukti berupa benda dan/atau barang hasil penertiban pada tempat/gudang milik pemerintah daerah, setelah sebelumnya dibuat tanda terima dan/atau berita acara penyitaan.
- (2) Terhadap orang yang diduga kemudian melakukan perbuatan asusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan penertiban berupa pengusiran yang dilakukan oleh petugas jika yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran lisan dari petugas.
- (3) Barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat diambil atau dimusnahkan setelah ada putusan dari Pengadilan.
- (4) Terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang bersifat pidana umum, dilakukan penangkapan bersama-sama dengan Instansi Penegak Hukum, selanjutnya dilakukan proses hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Penertiban Terhadap Bangunan Tempat Tinggal/Usaha Tertentu
BAB VII - TINDAKAN PENERTIBAN
Pasal 21

- (1) Terhadap bangunan untuk kegiatan usaha dan/atau rumah tinggal tanpa izin dilakukan penertiban sebagai berikut :
- a. diberikan surat peringatan I (pertama);
- b. jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan maka diberikan surat peringatan II (kedua);
- c. jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan maka diberikan surat peringatan III (ketiga);
- d. jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak diindahkan maka dilakukan penghentian secara paksa berupa penyegelan yang ditanda tangani oleh PPNS dan pemilik/penanggung jawab usaha;
- e. jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, pemilik bangunan tidak menyatakan kesanggupan untuk membongkar sendiri bangunannya maka Satuan Polisi Pamong Praja dapat membongkar bangunan tersebut;
- f. sebelum dilaksanakan pembongkaran, barang-barang yang berada di dalam bangunan tersebut dicatat jenis dan jumlahnya yang selanjutnya dikeluarkan dan pengamanannya diserahkan kepada pemilik dan/atau penanggung jawab bangunan, sedangkan puing-puing pembongkaran diserahkan kepada pemilik dan/atau penanggung jawab bangunan; dan
- g. melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap pemanfaatan lahan bekas bangunan yang dibongkar sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- (2) Terhadap pelanggaran bangunan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan penertiban sebagai berikut:
- a. teguran tertulis yang diberikan kepada pemilik bangunan dan/atau pengguna bangunan untuk membongkar sendiri bangunannya; dan
- b. jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan maka Satuan Polisi Pamong Praja dapat membongkar bangunan tersebut.
- (3) Terhadap bangunan yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan perbuatan asusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan penyegelan dan pencabutan Izin Mendirikan Bangunan.
- (4) Jika pemilik/pengguna bangunan tetap menggunakan bangunan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka bangunan tersebut di bongkar secara paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
Bagian Keempat
Penertiban Reklame
BAB VII - TINDAKAN PENERTIBAN
Pasal 22

Tindakan penertiban terhadap perorangan atau badan usaha yang melakukan pelanggaran pemasangan reklame, sebagai berikut:
- a. penurunan terhadap reklame yang tidak dilengkapi dokumen perizinan;
- b. pembongkaran oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja bersama instansi terkait terhadap reklame yang ditinggalkan pemiliknya, dan terhadap pemilik dan/atau pengelola yang tidak mengindahkan peringatan untuk melakukan pembongkaran sendiri reklamenya;
- c. hasil penertiban reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a dikumpulkan sebagai barang bukti dan disimpan digudang milik pemerintah daerah;
- d. jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak ada pemilik/ penanggung jawab/badan usaha yang datang untuk mengambil hasil penertiban, maka barang bukti sebagaimana dimaksud pada huruf c dimusnahkan; dan
- e. setelah diberikan peringatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konstruksi reklame yang tidak di bongkar sendiri oleh pemegang izin reklame menjadi milik Pemerintah Daerah.
Bagian Kelima
Penertiban Tempat Hiburan Dan Rekreasi
BAB VII - TINDAKAN PENERTIBAN
Pasal 23

- (1) Tempat hiburan dan rekreasi, antara lain :
- a. hotel;
- b. tempat rekreasi;
- c. pertunjukan musik;
- d. video game;
- e. billyar; dan
- f. tempat hiburan lainnya.
- (2) Tindakan penertiban terhadap tempat hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimulai dengan pemeriksaan dan pengawasan, yang meliputi :
- a. perizinan;
- b. kegiatan dan waktu penyelenggaraan; dan
- c. kondisi lingkungan sekitarnya.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengawasan, jika diketahui terjadi pelanggaran ketertiban umum maka dilakukan tindakan penertiban dengan cara :
- a. peringatan kepada pengelola dan/atau pemilik tempat hiburan untuk menghentikan kegiatan, sarana dan menutup tempat
hiburan dan mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin;
- b. menghentikan kegiatan hiburan yang diselenggarakan oleh masyarakat pada saat diketahui terjadinya pelanggaran ketertiban umum;
- c. jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah diberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dihentikan kegiatan, sarana dan menutup tempat penyelenggaraan hiburan, maka pemerintah daerah menghentikan secara paksa kegiatan, fasilitas dan menutup tempat hiburan;
- d. penghentian secara paksa kegiatan, sarana dan penutupan tempat hiburan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan; dan
- e. jika setelah penghentian secara paksa kegiatan, sarana dan penutupan tempat hiburan sebagaimana dimaksud pada huruf c, penggelola dan/atau pemilik tempat hiburan tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin usaha yang bersangkutan, maka dilanjutkan dengan proses yustisial sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Bagian Keenam Penertiban Tempat Usaha
BAB VII - TINDAKAN PENERTIBAN
Pasal 24

- (1) Tindakan penertiban terhadap tempat usaha yang tidak memiliki izin sebagai berikut :
- a. pemeriksaan setempat terhadap :
1. jenis usaha;
2. perizinan; dan
3. kondisi lingkungan sekitarnya.
- b. peringatan untuk menghentikan kegiatan usaha dan mengurus perizinan yang diperlukan;
- c. proses penindakan :
1. pemeriksaan awal;
2. pembuatan berita acara pemeriksaan;
3. pemanggilan;
4. penyegelan;
5. rekomendasi pencabutan izin;
6. penutupan dan/atau pengosongan; dan
7. pengajuan perkara ke pengadilan.
- (2) Jenis tempat usaha yang ditertibkan meliputi seluruh tempat usaha perizinannya merupakan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Bagian Ketujuh
Penertiban Terhadap Pelanggaran Kegiatan Pengerukan, Penggalian dan Pengangkutan Tanah
BAB VII - TINDAKAN PENERTIBAN
Pasal 25

- (1) Dengan mengecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 19 dan Pasal 21, Satuan Polisi Pamong Praja bersama-sama perangkat daerah teknis dan atau instansi terkait lainnya dapat melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran kegiatan pengerukan, penggalian dan pengangkutan tanah.
- (2) Tindakan penertiban terhadap pelanggaran kegiatan pengerukan, penggalian dan pengangkutan tanah sebagai berikut :
- a. pemeriksaan setempat, meliputi :
1. identitas penanggung jawab;
2. lokasi dan jenis kegiatan yang dilakukan; dan
3. kelengkapan perizinan.
- b. proses penindakan, meliputi :
1. meminta kehadiran penanggungjawab kegiatan;
2. pembuatan berita acara pemeriksaan;
3. penghentian kegiatan;
4. perintah untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dan menyelesaikan perizinan; dan
5. proses pengadilan.
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 26

- (1) Masyarakat berhak dan bertanggung jawab untuk berperan serta dalam menciptakan ketertiban umum.
- (2) Wujud peran serta masyarakat dapat berupa kewajiban untuk melaporkan kepada pemerintah daerah, apabila mengetahui atau menduga terjadinya perbuatan yang melanggar ketertiban umum.
- (3) Jika pelaku pelanggaran ketertiban umum tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka warga masyarakat wajib menyerahkan kepada pemerintah daerah.
- (4) Pemerintah daerah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Masyarakat memiliki kewajiban mencegah dijadikannya rumah pribadi, tempat tinggal, tempat hiburan, dan/atau tempat usaha digunakan untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran ketertiban umum.
BAB IX - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan ketertiban umum dilakukan oleh Bupati dan atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati berkoordinasi dengan instansi terkait di daerah.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum di daerah dilakukan melalui kegiatan :
- a. sosialisasi produk hukum daerah; dan
- b. bimbingan teknis kepada aparat perangkat daerah.
Bagian Kedua
Pengawasan
BAB IX - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 28

Pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan melalui pemantauan, pelaporan dan evaluasi.
BAB X - PENYIDIKAN
Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini.
- (2) Dalam pelaksanaan penyidikan, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. meminta keterangan dari perusahaan perorangan dan badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
- d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- f. menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
- g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
- i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan koordinator pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil
dengan membuat berita acara setiap tindakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) Dalam melakukan tugasnya, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 30

- (1) Perbuatan yang melanggar ketertiban pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai kejahatan, maka dipidana sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.
Ditetapkan di Tais
pada tanggal 19 Juni 2014
BUPATI SELUMA,
H. BUNDRA JAYA
Diundangkan di Tais pada tanggal 8 Agustus 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA, ttd
H. SYAFRUDIN D.A, SH.MM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2014 NOMOR
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
ttd MIRIN AJIB, SH. MH Nip. 19660725 199403 1 003
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA, PROVINSI BENGKULU : 2