PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2016
Tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016
Berlaku: 29 Mei 2015
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat
BUPATI PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016.
: 1.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
- Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
31. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur struktur organisasi tata kerja pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
11. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah.
12. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.
13. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat ILPPD adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui media yang tersedia di Daerah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016, dimana kebijakan APBD ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, secara umum bertujuan untuk meningkatkan sistem perencanaan pembangunan daerah, sekaligus untuk mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan anggaran tahun 2016.
- (2) Tujuan dari RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, lebih spesifik adalah :
- a. Sebagai salah satu instrumen dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- b. Sebagai acuan bagi SKPD dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2016; dan
- c. Untuk menciptakan kepastian kebijakan, sebagai bentuk komitmen pemerintah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2016 sebagai salah satu bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5

SKPD menggunakan RKPD Tahun 2016 sebagai acuan untuk menyusun program/kegiatan pembangunan tahun 2016, yang dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) tahun 2016.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 6

- (1) RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 memuat :
- a. Rancangan kerangka ekonomi daerah;
- b. Program prioritas pembangunan daerah;
- c. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.
- (2) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 7

- (1) Rancangan kerangka ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan.
- (2) Program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan.
- (3) Rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, disertai perhitungan kebutuhan
dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong pertisipasi masyarakat, sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), yaitu kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang didanai APBD dalam pencapaian sasarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun sumberdaya manusia dan teknologi.
BAB IV - AGENDA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 8

- (1) Sehubungan dengan belum ditetapkannya RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020, maka RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 mengacu kepada RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 dan mempedomani RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015 yang memuat 5 (lima) agenda pembangunan daerah, yaitu :
- a. Melanjutkan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur;
- b. Melanjutkan Pembangunan Pendidikan;
- c. Melanjutkan Pembangunan Kesehatan;
- d. Melanjutkan Pembangunan Keagamaan, Kepemudaan, dan Sosial Budaya; dan
- e. Melanjutkan Revitalisasi Pemerintahan Daerah.
- (2) Untuk mewujudkan agenda pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka RKPD Tahun 2016 dijabarkan melalui 11 (sebelas) prioritas pembangunan tahun 2016, yaitu :
- a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan;
- b. Pengembangan industri pangan berbasis potensi lokal;
- c. Pengembangan kawasan wisata;
- d. Pembangunan daerah tertinggal dan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat;
- e. Lingkungan hidup dan penanggulangan bencana;
- f. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan;
- g. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- h. Pengamalan 'Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah' dalam kehidupan bermasyarakat;
- i. Percepatan penanggulangan kemiskinan;
- j. Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan;
- k. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
BAB V - PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Pasal 9

- (1) SKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran agar mencantumkan uraian tentang indikator kinerja masing-masing program/kegiatan secara terukur.
- (2) SKPD agar membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati Pesisir Selatan c.q. Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah dan Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (4) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan pada tahun berikutnya.
BAB V - PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Pasal 10

SKPD agar menilai kesesuaian antara Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2016 dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2016 yang akan diajukan.
BAB VI - SISTEMATIKA
Pasal 11

Sistematika RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 disusun dalam 6 (enam) Bab yang terdiri dari:
BAB V
Pasal 12

RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Ditetapkan di Painan pada tanggal 29 Mei 2015
BUPATI PESISIR SELATAN
DTO
NASRUL ABIT
Diundangkan di Painan pada tanggal 29 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,
DTO
E R I Z O N
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 22
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (untuk jangka 20 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (untuk jangka 5 tahun), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (untuk jangka 1 tahun).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.
Fungsi RKPD mencakup sebagai berikut:
- a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
- b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
- c. Mengarahkan proses penyusunan RENJA dan RKA SKPD;
- d. Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD;
- e. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah;
- f. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah;
- g. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan SKPD;
- h. Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat.
- i. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat.
Substansi RKPD memuat program dan kegiatan SKPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja SKPD.
PENJELASAN
Pasal 6

Ayat (1)

Huruf aRancangan kerangka ekonomi daerah, mengemukakan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup: a) Indikator Pertumbuhan Ekonomi Daerah; b) Sumber-sumber Pendapatan dengan perincian, sumber pendapatan tahun lalu dan satu tahun sebelumnya, tahun berjalan, tahun rencana dan satu tahun setelah tahun rencana sebagai prakiraan maju pendapatan; dan c) Kebijakan Pemerintah Daerah yang diperlukan dalam Pembangunan Perekonomian Daerah meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.## Huruf bProgram prioritas pembangunan daerah, merupakan mengemukakan secara eksplisit prioritas pembangunan daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, serta aspirasi masyarakat yang disepakati dalam hasil Musrenbang Tahunan Daerah.## Huruf cRencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, merupakan rincian program dan kegiatan pokok RKPD tahun rencana, instansi pelaksana (SKPD), indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya.Ayat (2)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 8

Ayat (1)

Lima agenda pembangunan daerah tahun 2010-2015, merupakan penjabaran dari 3 (tiga) misi pembangunan jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 20102015, yaitu: 1) Melanjutkan mengembangkan perekonomian lokal dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan pengembangan kawasan ekonomi secara terpadu; 2) Melanjutkan pembangunan sumberdaya manusia berkualitas yang siap menghadapi tantangan dunia global; dan 3) Revitalisasi prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik serta meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat.Ayat (2)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 9

Ayat (1)

Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masingmasing SKPD yang disusun dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dayanya.RKA SKPD ini kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan ini disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBDAyat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 NOMOR ....