UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 2023
Tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA DI BENGKULU, DI PALU, DI KENDARI, DAN DI KUPANG
Berlaku: 14 Tahun 1970
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan untuk memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat serta demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, perlu dibentuk Pengadilan Tinggi Agama di ibukota propinsi;
- b. bahwa daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang meliputi wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Bengkulu, Pengadilan Tinggi Agama Manado yang meliputi wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang yang meliputi wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, serta Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang meliputi wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Timor Timur dipandang terlalu luas;
- c. bahwa pembentukan Pengadilan Tinggi Agama ditetapkan dengan Undang-undang;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, dipandang perlu membentuk Pengadilan Tinggi Agama, masing-masing di Bengkulu, di Palu, di Kendari, dan di Kupang;
Mengingat : ________________
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBEN-TUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA DI BENGKULU, DI PALU, DI KENDARI, DAN DI KUPANG.
N/A
Pasal 1

Membentuk empat Pengadilan Tinggi Agama dengan nama dan kedudukan masing-masing :
- a. Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, berkedudukan di Bengkulu.
- b. Pengadilan Tinggi Agama Palu, berkedudukan di Palu.
- c. Pengadilan Tinggi Agama Kendari, berkedudukan di Kendari.
- d. Pengadilan Tinggi Agama Kupang, berkedudukan di Kupang.
N/A
Pasal 2

- (1) Daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu meliputi wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu.
- (2) Daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu meliputi wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.
- (3) Daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kendari meliputi wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara.
- (4) Daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kupang meliputi wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.
N/A
Pasal 3

- (1) Dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, maka daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
- (2) Dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Palu, maka daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Manado.
- (3) Dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Kendari, maka daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kendari dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang.
- (4) Dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Kupang, maka daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kupang dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram.
N/A
Pasal 4

Perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama pada saat terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1:
- a. telah diperiksa tetapi belum diputus Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Manado, Ujung Pandang, dan Mataram tetap diperiksa dan diputus oleh masing-masing Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- b. telah diajukan kepada Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Manado, Ujung Pandang, dan Mataram, tetapi belum diperiksa, masing-masing dilimpahkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Palu, Kendari, dan Kupang.
N/A
Pasal 5

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 27 April 1995 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 April 1995 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
MOERDIONO
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Huruf a
Perkara-perkara yang pada saat terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Palu, Kendari, dan Kupang telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Manado, Ujung Pandang, dan Mataram tetap diadili dan diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Manado, Ujung Pandang, dan Mataram.
Huruf b
Perkara-perkara yang di tingkat pertama diputus oleh Pengadilan Agama yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Manado, Ujung Pandang, dan Mataram sudah diajukan tetapi belum diperiksa, dilimpahkan masing-masing kepada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Palu, Kendari, dan Kupang.
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas