UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 9 Tahun 1976
Tentang UMUM
Berlaku: 9 TAHUN 1976
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa narkotika merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan;
- d. bahwa untuk mengatur cara penyediaan dan penggunaan narkotika untuk keperluan pengobatan dan atau ilmu pengetahuan serta untuk mencegah dan menanggulangi bahayabahaya yang dapat ditimbulkan oleh akibat sampingan dari penggunaan dan penyalahgunaan narkotika, serta rehabilitasi terhadap pecandu narkotika perlu ditetapkan Undang-undang tentang narkotika yang baru, sebagai pengganti Verdoovende Middelen Ordonnantie(Stbl. 1927 No. 278 Jo. No. 536) yang telah tidak sesuai lagi dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman;
- b. bahwa sebaliknya, narkotika dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang saksama; c. bahwa pembuatan, penyimpanan, pengedaran dan penggunaan narkotika tanpa pembatasan dan pengawasan yang saksama dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku merupakan kejahatan yang sangat merugikan perorangan dan masyarakat dan merupakan bahaya besar bagi peri kehidupan manusia dan kehidupan negara di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, serta ketahanan nasional bangsa Indonesia yang sedang membangun; ditjen Peraturan Perundang-undangan
3. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kepolisian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Nomor 2289);
3. Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1942);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kejaksaan (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2298);
7. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2805);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2580);
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
10. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, beserta Protokol yang mengubahnya (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3085)
9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039); ditjen Peraturan Perundang-undangan
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
MEMUTUSKAN :
DENGAN MENCABUT VERDOOVENDE MIDDELEN ORDONNANTIE (STBL. 1927 NO. 278 JO NO. 536) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH.
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan :
1. Narkotika adalah :
- b. garam-garam dan turunan-turunan dari Morfina dan Kokaina;
- a. bahan-bahan yang disebut pada angka 2 sampai dengan angka 13;
- c. bahan lain, baik alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti Morfina atau Kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang menigikan seperti Morfina atau Kokaina;
2. Tanaman Papaver adalah tanaman Papaver somniferum L, termasuk biji, buah dan jeraminya.
- d. campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan yang tersebut dalam huruf a, b, dan c,
3. Opium Mentah adalah getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman Papaver somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkusan dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinanya.
- a. Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian, dengan atau tanpa penambahan bahanbahan lain, dengan maksud merobahnya.menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan; b. Jicing, yakni sisa-sisa dari candu setelah diisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain; c. Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing. ditjen Peraturan Perundang-undangan
4. Opium Masak adalah :
5. Opium Obat adalah opium mentah yang telah mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan, baik dalam bentuk bubuk atau dalam bentuk lain, atau dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syarat farmakope.
7. Tanaman Koka adalah tanaman dari semua genus Erythroxylon dari keluarga Erythroxylaceae.
6. Morfina adalah alkaloida utama dari opium, dengan rumus kimia C17H19NO3.
8. Daun Koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus Erythroxylon dari keluarga Erythroxylaceae, yang menghasilkan kokaina secara langsung atau melalui perubahan kimia.
9. Kokaina Mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun Koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan Kokaina.
10. Kokaina adalah Metil ester 1-bensoil ekgonina dengan rumus kimia C 17 H 21 NO 4 ,
11. Ekgonina adalah 1-ekgonina dengan rumus kimia C9H15NO3H20 dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi Ekgonina dan
Kokaina.
12. Tanaman Ganja adalah semua bagian dari semua tanaman genus Cannabis, termasuk biji dan buahnya.
13. Damar Ganja adalah damar yang diambil dari tanaman Ganja, termasuk hasil pengolahannya, yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.
14. Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah daratan dan perairan Indonesia beserta udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia, instalasi di landas kontinen, demikian juga kapal atau pesawat udara berbendera Indonesia yang berada di Wilayah lain dan tempat-tempat yang menurut ketentuan yang berlaku termasuk wilayah Indonesia.
16. Ekspor adalah mengeluarkan obat-obatan yang mengandung narkotika dari wilayah Indonesia, termasuk memuat atau menyimpannya di dalam pesawat udara atau kapal berbendera Indonesia yang akan atau sedang meninggalkan Indonesia.
15. Impor, adalah memasukkan narkotika ke dalam wilayah Indonesia, termasuk memuat atau menyimpannya di dalam pesawat udara atau kapal berbendera Indonesia di luar negeri yang akan atau sedang menuju Indonesia.
17. Sertifikat Impor adalah keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan mengenai, nama, jenis atau sifat dan jumlah atau berat narkotika yang disetujui untuk diimpor, nama dan alamat importir dan eksportir, jangka waktu pelaksanaan impor dan keterangan bahwa impor tersebut hanya untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan. ditjen Peraturan Perundang-undangan
19. Izin Impor adalah izin khusus yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan setelah memperoleh Keputusan Menteri Kesehatan untuk mengimpor narkotika.
18. Sertifikat Ekspor adalah keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh atau atas nama pemerintah negara pengekspor mengenai nama, jenis atau sifat dan jumlah atau berat narkotika yang disetujui untuk diekspor, nama dan alamat eksportir dan importir, jangka waktu pelaksanaan ekspor dan lain-lainnya.
20. Izin Ekspor adalah izin khusus yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan setelah memperoleh Keputusan Menteri Kesehatan untuk mengekspor obat-obatan yang mengandung narkotika.
22. Pabrik Farmasi adalah perusahaan nasional berbadan hukum yang memproduksi, mengolah dan atau merakit narkotika serta memiliki izin khusus dari Menteri Kesehatan.
21. Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan nasional yang berbadan hukum yang memiliki izin usaha perdagangan besar dari Menteri Perdagangan dan memiliki izin khusus dari Menteri Kesehatan.
23. Transito adalah pengangkutan narkotika melalui dan singgah di Indonesia, dengan atau tanpa pindahnya sarana pengangkutan, antara 2
(dua) negara lain.
24. Alat Angkutan adalah setiap alat yang dapat mengangkut narkotika baik di darat, di air atau di udara.
25. Nakhoda adalah setiap pemimpin atau yang menggantikannya dari suatu kapal atau kendaraan air lainnya.
27. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan alat pengangkutan di darat.
26. Kapten Penerbang adalah setiap pemimpin atau yang menggantikannya dari suatu pesawat udara.
28. Dokter adalah dokter umum, dokter ahli, dokter gigi dan dokter hewan yang berdasarkan peraturan yang berlaku mempunyai wewenang untuk menjalankan praktek pengobatan sesuai dengan bidang kedokterannya.
30. Rehabilitasi adalah usaha memulihkan untuk menjadikan pecandu narkotika hidup sehat jasmaniah dan atau rohaniah sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali ketrampilannya, pengetahuannya serta kepandaiannya dalam lingkungan hidup.
29. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis akibat penggunaan atau penyalahgunaan narkotika.
8. Pasal 2 Menteri Kesehatan berwenang menetapkan : i. alat-alat penyalahgunaan narkotika; ii. bahan-bahan yang dapat dipakai sebagai bahan dalam pembuatan narkotika; ditjen Peraturan Perundang-undangan
sebagai barang dibawah pengawasan.
BAB II - NARKOTIKA UNTUK KEPENTINGAN PENGOBATAN DAN ATAU TUJUAN ILMU PENGETAHUAN
Pasal 3

- (1) Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan.
- (2) Menteri Kesehatan berwenang menetapkan narkotika tertentu yang sangat berbahaya dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan.
BAB II - NARKOTIKA UNTUK KEPENTINGAN PENGOBATAN DAN ATAU TUJUAN ILMU PENGETAHUAN
Pasal 4

- (1) Untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan kepada lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan dapat
diberi izin oleh Menteri Kesehatan untuk membeli, menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan, ataupun menguasai tanaman Papaver, Koka dan Ganja.
- (2) Lembaga yang menanam Papaver, Koka dan Ganja wajib membuat laporan tentang luas tanaman, hasil tanaman dan sebagainya yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB II - NARKOTIKA UNTUK KEPENTINGAN PENGOBATAN DAN ATAU TUJUAN ILMU PENGETAHUAN
Pasal 5

- (1) a. Menteri Kesehatan memberikan izin kepada apotik untuk membeli, meracik, menyediakan, memiliki atau menyimpan untuk persediaan, menguasai, menjual, menyalurkan. menyerahkan, mengirimkan dan membawa atau mengangkut narkotika untuk kepentingan pengobatan;
- (2) a. Menteri Kesehatan memberikan izin khusus kepada pabrik farmasi tertentu untuk membeli, menyediakan, memiliki atau menyimpan untuk persediaan, menguasai, memproduksi, mengolah, merakit, menjual, menyalurkan, menyerahkan, mengirim dan membawa atau mengangkut narkotika untuk kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan; ditjen Peraturan Perundang-undangan
- b. Menteri Kesehatan memberikan izin kepada dokter untuk membeli, menyediakan, memiliki atau menyimpan untuk persediaan, menguasai, menyalurkan, menyerahkan, mengirim, membawa atau mengangkut dan menggunakan narkotika untuk kepentingan pengobatan.
- b. Menteri Kesehatan memberikan izin khusus kepada pedagang besar farmasi tertentu untuk membeli, menyediakan, memiliki atau menyimpan untuk persediaan, menguasai, menjual, menyalurkan, menyerahkan, mengirim dan membawa atau mengangkut narkotika untuk kepentingan pengobatan dan membawa atau mengangkut narkotika untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan.
- d. Menteri Kesehatan memberikan izin khusus kepada lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan untuk membeli dari pedagang besar farmasi, menyediakan, memiliki atau menyimpan untuk persediaan, menguasai dan menggunakan narkotika untuk tujuan ilmu pengetahuan;
- c. Menteri Kesehatan memberikan izin khusus kepada rumah sakit untuk membeli, menyediakan, memiliki atau menyimpan untuk persediaan, menguasai, menyerahkan, mengirim, membawa atau Mengangkut dan menggunakan narkotika untuk kepentingan pengobatan;
- e. lzin khusus selain yang tersebut dalam pasal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.
BAB II - NARKOTIKA UNTUK KEPENTINGAN PENGOBATAN DAN ATAU TUJUAN ILMU PENGETAHUAN
Pasal 6

- (1) Apotik, pabrik farmasi, pedagang besar farmasi dapat membeli narkotika dari importir pedagang besar farmasi tersebut dalam Pasal 9.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh apotik, pabrik farmasi, lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
BAB II - NARKOTIKA UNTUK KEPENTINGAN PENGOBATAN DAN ATAU TUJUAN ILMU PENGETAHUAN
Pasal 7

- (1) Yang dapat menyalurkan narkotika kepada pihak-pihak yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) hanyalah apotik.
- (2) Apotik dilarang mengulangi menyerahkan narkotika atas dasar resep yang sama dari seorang dokter atau atas dasar salinan resep dokter.
BAB II - NARKOTIKA UNTUK KEPENTINGAN PENGOBATAN DAN ATAU TUJUAN ILMU PENGETAHUAN
Pasal 8

- (1) Narkotika dapat dipergunakan untuk pengobatan penyakit hanya berdasarkan resep dokter.
Untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan, narkotika hanya dapat diimpor ke Indonesia oleh satu importir pedagang besar farmasi setelah memperoleh keputusan Menteri Kesehatan dan mendapat izin impor dari Menteri Perdagangan.
- (2) Ketentuan-ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi oleh penderita penyakit yang memerlukan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Pasal 9 ditjen Peraturan Perundang-undangan
BAB II - NARKOTIKA UNTUK KEPENTINGAN PENGOBATAN DAN ATAU TUJUAN ILMU PENGETAHUAN
Pasal 10

- (1) Mengimpor narkotika yang dimaksud dalam Pasal 9 atau mentransito narkotika harus disertai sertifikat impor yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan.
- (2) Sertifikat impor dapat diberikan, setelah diterima permohonan tertulis yang dilengkapi dengan keterangan-keterangan yang diperlukan.
- (3) Kepada instansi Bea dan Cukai yang bersangkutan dan kepada Pemerintah negara yang mengekspor diserahkan masing-masing satu eksemplar tembusan sertifikat impor.
Impor atau transito yang dimaksud dalam Pasal 10 harus disertai sertifikat ekspor atau salinannya yang sah yang dikeluarkan oleh atau atas nama Pemerintah negara yang mengekspor.
BAB II - NARKOTIKA UNTUK KEPENTINGAN PENGOBATAN DAN ATAU TUJUAN ILMU PENGETAHUAN
Pasal 12

- (1) Setelah narkotika tiba dan diterima, importir yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada Menteri Kesehatan.
- (2) Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuknya memberikan catatan sebagai tanda pengesahan di bagian belakang dari sertifikat ekspor atau salinannya yang sah tentang nama, jenis atau sifat dan jumlah atau berat narkotika yang benar-benar diimpor menurut kenyataan.
BAB II - NARKOTIKA UNTUK KEPENTINGAN PENGOBATAN DAN ATAU TUJUAN ILMU PENGETAHUAN
Pasal 13

- (1) Setelah terlaksananya impor, maka sertifikat ekspor yang telah diberi catatan seperti dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), oleh Menteri Kesehatan dikirim kepada Pemerintah negara yang mengekspor.
- (2) Menteri Kesehatan memberitahukan kepada Pemerintah negara yang mengekspor, apabila sertifikat impor telah daluwarsa dengan dilampiri dokumen-dokumen yang bersangkutan. Pasal 14 ditjen Peraturan Perundang-undangan
Ekspor obat-obatan yang mengandung narkotika diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB II - NARKOTIKA UNTUK KEPENTINGAN PENGOBATAN DAN ATAU TUJUAN ILMU PENGETAHUAN
Pasal 15

Impor Narkotika dan ekspor obat-obatan yang mengandung narkotika dilakukan melalui pelabuhan internasional atau melalui perlabuhan internasional atau melalui pelabuhan lain dengan izin khusus dari Menteri Kesehatan.
BAB II - NARKOTIKA UNTUK KEPENTINGAN PENGOBATAN DAN ATAU TUJUAN ILMU PENGETAHUAN
Pasal 16

Narkotika yang ada pada apotik, pedagang besar farmasi, pabrik farmasi, rumah sakit, persediaan para dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus disimpan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
Menteri Kesehatan berkewajiban tiap tahun takwim menyusun rencana kebutuhan narkotika untuk tujuan pengobatan dan atau ilmu pengetahuan.
BAB II - NARKOTIKA UNTUK KEPENTINGAN PENGOBATAN DAN ATAU TUJUAN ILMU PENGETAHUAN
Pasal 18

- (1) Importir yang dimaksud dalam Pasal 9 berkewajiban untuk menyusun dan mengirimkan laporan bulanan kepada Menteri Kesehatan mengenai pemasukan dan pengeluaran narkotika yang ada dalam penguasaannya, dengan tembusan kepada Menteri Perdagangan.
- (2) Pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan yang dimaksud dalam Pasal 5, berkewajiban untuk menyusun dan mengirimkan laporan bulanan kepada Menteri Kesehatan mengenai pemasukan dan pengeluaran narkotika yang ada dalam penguasaannya. ,
- (3) Jika dianggap perlu, dokter dapat diwajibkan untuk menyusun dan mengirimkan laporan kepada Menteri Kesehatan mengenai pemasukan dan penggunaan narkotika yang ada dalam penguasaannya,
BAB II - NARKOTIKA UNTUK KEPENTINGAN PENGOBATAN DAN ATAU TUJUAN ILMU PENGETAHUAN
Pasal 19

Bentuk dan isi laporan dimaksud dalam Pasal 18 dibuat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri-Kesehatan. ditjen Peraturan Perundang-undangan
BAB III - PENGANGKUTAN NARKOTIKA
Pasal 20

- (1) Pemilik atau pemuat narkotika wajib memberitahukan kepada nakhoda, kapten penerbang atau pengemudi tentang jenis dan jumlah narkotika yang akan diangkut untuk diimpor atau diekspor maupun ditransito.
- (2) Sebelum mengangkut narkotika para nakhoda, kapten penerbang atau pengemudi wajib meminta dari pemilik atau pemuat narkotika-sertifikat impor atau sertifikat ekspor.
BAB III - PENGANGKUTAN NARKOTIKA
Pasal 21

- (1) Pengangkutan narkotika di dalam negeri melalui udara, air, atau darat, selain harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, juga harus memenuhi ketentuan-ketentuan
umum yang berlaku bagi pengangkutan melalui udara, air atau darat.
- (2) Muatan narkotika harus disimpan pada kesempatan pertama di dalam peti besi (kluis) atau tempat lain di dalam kapal dengan disegel bersama-sama oleh nakhoda dan pemilik atau pemuatnya.
- (3) Nakhoda membuat suatu berita acara tentang adanya muatan narkotika yang diangkutnya
- (4) Jika sebuah kapal mempunyai narkotika sebagai muatan dan atau sebagai persediaan dalam apotik kapal, nakhoda berkewajiban untuk segera setelah tiba di suatu pelabuhan melaporkan hal ini kepada dinas kesehatan setempat.
- (5) Pembongkaran muatan narkotika dilakukan dalam kesempatan pertama oleh nakhoda dengan disaksikan oleh pejabat Bea dan Cukai.
- (6) Nakhoda yang mengetahui adanya narkotika di dalam kapal secara tanpa hak, wajib membuat berita acara, melakukan tindakan-tindakan pengamanan dan pada kesempatan pertama kapal singgah di pelabuhan segera melaporkan dan menyerahkan persoalan tersebut kepada yang berwajib. (7) Ketentuan lain yang berhubungan dengan pengangkutan narkotika diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan. ditjen Peraturan Perundang-undangan
BAB III - PENGANGKUTAN NARKOTIKA
Pasal 22

Ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 21 ayat (2) sampai dengan ayat (7) berlaku pula bagi kapten penerbang untuk pengangkutan di udara dan bagi pengemudi untuk pengangkutan di darat.
BAB IV - PERBUATAN-PERBUATAN YANG DILARANG
Pasal 23

- (1) Dilarang secara tanpa hak menanam atau memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai tanaman Papaver, tanaman Koka atau tanaman Ganja.
- (2) Dilarang secara tanpa hak memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, meracik atau menyediakan narkotika.
- (3) Dilarang secara tanpa hak memiliki, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika.
- (4) Dilarang secara tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika.
- (5) Dilarang secara tanpa hak mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika.
- (6) Dilarang secara tanpa hak menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain.
- (7) Dilarang secara tanpa hak menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri.
BAB IV - PERBUATAN-PERBUATAN YANG DILARANG
Pasal 24

Penggunaan dan pemberian narkotika oleh dokter, kecuali untuk pengobatan dilarang.
BAB V - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN DI DEPAN PENGADILAN Pasal 25 ditjen Peraturan Perundang-undangan
Pasal 26

Penyidik berhak untuk membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya, yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara-perkara yang menyangkut narkotika yang sedang dalam penyidikan.
BAB V - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN DI DEPAN PENGADILAN Pasal 25 ditjen Peraturan Perundang-undangan
Pasal 27

Narkotika yang didapati dalam penyidikan atau contohnya diperiksa di laboratorium pemeriksaan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
BAB V - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN DI DEPAN PENGADILAN Pasal 25 ditjen Peraturan Perundang-undangan
Pasal 28

Di depan Pengadilan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebut nama atau alamat atau hal-hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
BAB V - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN DI DEPAN PENGADILAN Pasal 25 ditjen Peraturan Perundang-undangan
Pasal 29

- (1) Narkotika dan alat yang digunakan di dalam kejahatan yang menyangkut narkotika serta hasilnya dapat dinyatakan dirampas untuk negara.
- (2) Perampasan narkotika dan alat yang digunakan serta hasilnya yang bukan kepunyaan siterdakwa tidak dilakukan apabila hak-hak pihak ketiga yang beriktikad baik akan terganggu.
- (3) Jika dalam keputusan perampasan narkotika dan alat yang digunakan dalam kejahatan termasuk milik pihak ketiga yang beriktikad baik, pemilik dapat mengajukan kepada Pengadilan yang bersangkutan keberatan terhadap perampasan tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pengumuman keputusan Hakim. ditjen Peraturan Perundang-undangan
- (4) Narkotika yang dinyatakan dirampas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi milik negara, dan metal cara yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan Jaksa Agung digunakan untuk keperluan negara atau segera dimusnahkan.
BAB V - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN DI DEPAN PENGADILAN Pasal 25 ditjen Peraturan Perundang-undangan
Pasal 30

Selain kepada penyidik umum yang mempunyai wewenang dalam penyidikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kepada pejabat kesehatan tertentu dapat diberi wewenang penyidikan terbatas.
BAB VI - GANJARAN (PREMI)
Pasal 31

Kepada mereka yang telah berjasa dalam mengungkapkan kejahatan yang menyangkut narkotika, diberi ganjaran yang akan diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
BAB VII - PENGOBATAN DAN REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN USAHA PENANGGULANGANNYA
Pasal 32

- (1) Orang tua atau Wali dari seorang pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan pecandu tersebut kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan dan wajib membawanya ke rumah sakit atau kepada dokter yang terdekat untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan yang diperlukan.
- (2) Pecandu narkotika yang telah cukup umur wajib melaporkan diri kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
- (3) Syarat-syarat untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
BAB VII - PENGOBATAN DAN REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN USAHA PENANGGULANGANNYA
Pasal 33

Hakim dalam memutus perkara pidana yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat (7) dapat memerintahkan yang bersalah untuk menjalani pengobatan dan perawatan atas biaya sendiri. ditjen Peraturan Perundang-undangan
BAB VII - PENGOBATAN DAN REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN USAHA PENANGGULANGANNYA
Pasal 34

- (1) Pengobatan dan perawatan pecandu narkotika serta rehabilitasi bekas pecandu narkotika dilakukan pada lembaga rehabilitasi.
- (2) Pembentukan, susunan, tugas dan wewenang lembaga rehabilitasi yang tersebut dalam ayat (1), termasuk pendirian cabang-cabangnya di tempat-tempat yang diperlukan, ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Dalam menyelenggarakan rehabilitasi diikut sertakan sebanyak mungkin lembaga-lembaga dalam masyarakat yang berhubungan dengan masalah itu, baik milik Pemerintah maupun swasta.
BAB VII - PENGOBATAN DAN REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN USAHA PENANGGULANGANNYA
Pasal 35

Guna menanggulangi penyalahgunaan narkotika Pemerintah dapat mengadakan kerjasama bilateral atau multilateral dengan negara lain atau badan internasional yang menangani masalah ini.
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 36

- (1) Barang siapa melanggar Pasal 23 ayat (1) :
- a. dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut tanaman Koka atau tanaman Ganja;
- b. dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 15.000.000.- (limabelas juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut tanaman Papaver.
- (2) Barang siapa melanggar Pasal 23 ayat (2) :
- a. dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut daun Koka atau tanaman Ganja; ditjen Peraturan Perundang-undangan
- b. dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika lainnya.
- (3) Barang siapa melanggar Pasal 23 ayat (3) :
- a. dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut daun Koka atau tanaman Ganja;
- b. dipidana dengan pidana penjara selama-selamanya 10 (sepuluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika lainnya.
- (4) Barang siapa melanggar Pasal 23 ayat (4) :
- a. dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan denda setinggitingginya Rp. 30.000.000,(tiga puluh juta rupiah) apabila
- perbuatan tersebut menyangkut daun Koka atau tanaman Ganja;
- b. dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidara penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (Iima puluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika lainnya.
- (5) Barang siapa melanggar Pasal 23 ayat (5) :
- a. dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan denda setinggitingginya Rp. 30.000.000,(tiga puluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut daun Koka atau tanaman, Ganja;
- b. dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika lainnya.
- (6) Barang siapa melanggar Pasal 23 ayat (6) :
- a. dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut daun Koka atau tanaman Ganja; ditjen Peraturan Perundang-undangan
- b. dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika lainnya.
- (7) Barang siapa melanggar Pasal 23 ayat (7) :
- a. dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun apabila perbuatan tersebut menyangkut daun Koka atau tanaman Ganja;
- b. dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika lainnya.
- (8) Barang siapa karena kelalaian menyebabkan dilanggarnya ketentuan tersebut dalam Pasal 23 ayat (1) diatas tanah atau tempat miliknya atau yang dikuasainya, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
Percobaan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) sampai dengan ayat (7) dipidana dengan pidana penjara yang sama dengan pidana penjara bagi tindak pidananya.
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 38

Membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 36 ayat (1) sampai dengan ayat (7) diancam dengan pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 36 ayat (1) sampai dengan ayat (7) ditambah dengan sepertiganya, dengan ketentuan selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun.
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 39

- (1) Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 36 ayat (1) sampai dengan ayat (7) dapat ditambah dengan sepertiga, jika terpidana ketika melakukan kejahatan, belum lewat 2 (dua) tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan padanya.
- (2) Dalam hal pengulangan kejahatan yang dimaksud dalam ayat (1) diancam dengan pidana denda, maka pidana denda tersebut dikalikan dua. Pasal 40 ditjen Peraturan Perundang-undangan
Dokter yang dengan sengaja melanggar Pasal 24 dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 41

Importir yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah)'
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 42

- (1) Pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, apotik, rumah sakit, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 19, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 2) Lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan yang menanam tanaman Papaver, Koka dan Garija yang tidak melaksanakan kewajiban membuat laporan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dipidana dengan pidana kuningan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah).
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 43

Nakhoda, kapten penerbang atau pengemudi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan Pasal 22, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggitingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 44

Terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal-pasal 40, 41, 42 dan 43 dapat dikenakan pidana tambahan yang berupa pencabutan hak seperti diatur dalam Pasal 35 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ayat (1) ke 1 dan ke 6.
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 45

Barang siapa dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan Pengadilan perkara tindak pidana yang menyangkut narkotika, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah). ditjen Peraturan Perundang-undangan
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 46

Setiap saksi yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar kepada penyidik dalam tindak pidana yang menyangkut narkotika, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 47

Saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara yang sedang dalam pemeriksaan di depan Pengadilan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dalam Pasal 28 dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun.
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 48

Barang siapa yang mengetahui tentang adanya narkotika yang tidak sah dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah).
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 49

Jika suatu tindak pidana mengenai narkotika dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, maupun terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana narkotika itu atau yang bertindak sebagai pemimpin atau penanggungjawab dalam perbuatan atau kelalaian itu, ataupun terhadap kedua-duanya.
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 50

Semua perbuatan yang diancam dengan pidana tersebut dalam Bab VIII Undangundang ini adalah kejahatan, kecuali yang tersebut dalam Pasal 47 adalah pelanggaran. Pasal 51 ditjen Peraturan Perundang-undangan
- (1) Terhadap warganegara asing yang melakukan tindak pidana yang menyangkut narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Indonesia.
- (2) Warganegara asing yang pernah melakukan tindak pidana yang menyangkut narkotika, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Indonesia.
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 52

Dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang ini dapat dicantumkan ancaman pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 53

Untuk tindak pidana yang tidak diatur di dalam Undang-undang ini diperlakukan
ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 54

Selama peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-undang ini belum dikeluarkan, maka peraturan dalam bidang narkotika yang ada pada waktu Undang-undang ini mulai berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. ditjen Peraturan Perundang-undangan
Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 1976 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 1976 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
SUDHARMONO, SH.
PENJELASAN
Pasal 1

membawa, menyimpan dan menyediakan.
Dalam pasal ini dimuat pengertian dan istilah-istilah teknis yang digunakan dalam Undang-undang ini, antara lain mengenai tanamantanaman dari zat-zat yang termasuk ke dalam pengertian narkotika. Bahan-bahan dan sediaan-sediaan serta campuran-campurannya tersebut dapat diubah atau ditambah oleh Menteri Kesehatan disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan di bidang obat-obatan. Pasal ini memungkinkan Menteri Kesehatan menetapkan bahan-bahan yang dapat dipakai sebagai pengganti narkotika, baik yang berasal dari tanaman maupun yang dibuat secara sintetis sebagai narkotika. Pengangkutan yang dimaksud dalam Nomor 23 dan 24, termasuk
PENJELASAN
Pasal 3

Yang dimaksud dengan alat-alat yang dapat dipergunakan untuk penyalahgunaan narkotika adalah alat-alat pemadatan, alat suntik dan alat-alat lainnya yang dipergunakan dengan berbagai cara untuk memasukkan narkotika ke dalam tubuh manusia. ditjen Peraturan Perundang-undangan
Dalam rangka mencegah dan melindungi bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan oleh akibat buruk yang sangat merugikan bagi perorangan dan merupakan bahaya bagi perikehidupan manusia dan kehidupan negara, Pemerintah perlu diberi wewenang untuk menetapkan berbagai narkotika tertentu sebagai narkotika yang dilarang digunakan dalam pengobatan dan ilmu pengetahuan, seperti Diasetil Morfina (Heroina) dan lain-lain.
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Izin bagi dokter tidak merupakan izin tersendiri melainkan merupakan bagian dari izin melakukan pekerjaan dokter (acte van toelating). Hal ini berlaku bagi dokter-dokter yang belum memiliki izin pada waktu mulai
Pemberian izin khusus ini dimaksudkan untuk memperketat pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan narkotika. Apotik dan dokter yang karena pekerjaannya dapat dianggap harus diperkenankan menerima, menyimpan dan menyerahkan narkotika untuk keperluan pengobatan tidak memerlukan izin khusus melainkan izin biasa.
berlakunya Undang-undang ini. Dokter yang telah mempunyai izin tersebut diatas pada waktu berlakunya Undang-undang ini dianggap telah mempunyai izin yang dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (1) sub b dan tunduk pada ketentuan-ketentuan bagi dokter sebagai-mana diatur dalam Undang-undang ini.
Yang dimaksud rumah sakit dalam pasal ini meliputi unit-unit kesehatan lainnya.
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas.
Maksudnya untuk menjamin pengawasan yang ketat agar resep dokter tidak disalahgunakan.
PENJELASAN
Pasal 9

Mengingat pentingnya impor narkotika dan untuk pengetatan maka keputusan hanya dapat dilakukan oleh Menteri Kesehatan sendiri.
Cukup jelas. Untuk mengimpor narkotika secara khusus diperlukan izin impor dari Menteri Perdagangan setelah memperoleh keputusan Menteri Kesehatan, karena Menteri Kesehatan mengetahui kebutuhan nasional akan narkotika. ditjen Peraturan Perundang-undangan
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12

Setelah importir menerima pengiriman narkotika, ia harus segera memeriksa apakah jenis, mutu dan jumlah atau bobot narkotika yang diterimanya telah sesuai dengan yang tersebut dalam sertifikat ekspor.
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14

Yang dapat diekspor hanyalah obat-obatan yang mengandung narkotika.
PENJELASAN
Pasal 15

Yang dimaksud dengan pelabuhan internasional dalam pasal ini adalah pelabuhan laut dan pelabuhan udara internasional.
PENJELASAN
Pasal 16

Maksud pasal ini ialah untuk mengamankan narkotika agar tidak dengan mudah digunakan oleh orang yang tidak berhak.
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18

Laporan tersebut berupa daftar catatan yang disusun secara terperinci. Agar dapat dicegah penyalahgunaan narkotika, maka tembusan laporan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini selain disampaikan kepada Menteri Perdagangan disampaikan pula kepada Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. ditjen Peraturan Perundang-undangan
Maksud adanya kewajiban untuk menyusun dan mengirim laporan adalah agar Menteri Kesehatan setiap waktu dapat mengetahui tentang persediaan narkotika yang terdapat pada importir dan pedagang besar farmasi.
PENJELASAN
Pasal 19

Bentuk dan isi laporan ditentukan oleh Menteri Kesehatan agar terdapat keseragaman.
PENJELASAN
Pasal 20

Yang dapat diekspor hanyalah obat-obatan yang mengandung narkotika.
PENJELASAN
Pasal 21

dan Pasal 22
Pasal ini berintikan jaminan bahwa pengangkut baik di darat, di air maupun di udara, bertanggungjawab dan wajib menempuh prosedur yang telah ditentukan, demi pengamanan lalu-lintas narkotika di Indonesia.
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 24

Maksudnya untuk mencegah penyalahgunaan pemakaian narkotika dan agar semata-mata diberikan hanya kepada penderita yang memerlukan
pengobatan dan atau untuk keperluan pengobatan.
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26

Ketentuan pasal ini mengatur, bahwa hanya surat-surat dan kiriman melalui dinas pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang dicurigai atau diduga keras berhubungan langsung dengan tindak pidana narkotika dapat dibuka untuk diperiksa.
PENJELASAN
Pasal 27

Laboratorium pemeriksa adalah laboratorium Pemerintah seperti Laboratorium Farmasi Nasional, Laboratorium kriminil dan lain-lain dan narkotika yang didapati dalam penyelidikan disimpan dengan segel dalam tempat tertentu dengan disaksikan oleh tersangka.
PENJELASAN
Pasal 28

Karena sangat diharapkan laporan-laporan tentang tindak pidana narkotika yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan, maka perlulah diberikan perlindungan terhadap para pelapor tersebut yang sungguh-sungguh akan membantu usaha pemeriksaan tindak pidana narkotika.
Pasal ini dimaksud untuk memberikan perlindungan terhadap pelapor, ialah mereka yang memberikan keterangan mengenai suatu tindak pidana narkotika, agar supaya pelapor tidak takut-takut akan diketahui nama dan alamatnya yang mungkin akan membahayakan keselamatannya, apabila ia dikenal oleh umum. ditjen Peraturan Perundang-undangan
Supaya perlindungan ini dapat dijamin, maka saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara yang sedang dalam pemeriksaan wajib merahasiakan nama, alamat atau hal-hal yang memungkinkan diketahuinya pelapor, baik dalam fase pemeriksaan pendahuluan maupun di depan Pengadilan.
PENJELASAN
Pasal 29

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 30

Maksud dari pasal ini ialah memberikan wewenang penyidikan terbatas, karena keahliannya dapat membantu dalam memperlancar pemeriksaan. Wewenang penyidikan yang diberikan kepada pejabat kesehatan meliputi
:
- a. Menyita atau memerintahkan penyerahan semua barang-barang
yang bersangkutan dengan penyalahgunaan narkotika.
- b. Minta memperlihatkan semua dokumen-dokumen yang menurut pandangan mereka diperlukan untuk menjalankan tugas dengan baik.
- c. Memasuki semua tempat yang diperlukan untuk menjalankan tugas dengan baik. Mereka yang menjalankan tugas ini dapat minta bantuan pejabat-pejabat lain yang mempunyai wewenang.
3. Pasal 31 Pasal ini maksudnya untuk memberikan gairah bagi berhasilnya penyidikan tindak pidana narkotika yang sangat tertutup dan pelik
masalahnya.
- Pasal 32 Untuk membantu Pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya narkotika, dalam hal ini khusus pecandu narkotika, maka diperlukan pengikut sertaan masyarakat dan disamping itu orang tua/wali guna
PENJELASAN
Pasal 33

- a. Memerintahkan yang bersalah itu dimasukkan dalam lembaga rehabilitasi pecandu narkotika dengan tidak memidananya, dan atau
meningkatkan pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya. Hakim dalam memutus perkara pidana yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat (7) dapat : ditjen Peraturan Perundang-undangan
- b. memidana yang bersalah.
Pasal ini berdasarkan pikiran bahwa pecandu narkotika itu selain orang yang melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (7), juga merupakan korban penyalahgunaan narkotika.
PENJELASAN
Pasal 34

melibatkan berbagai instansi Pemerintah dan Swasta secara fungsionil.
Oleh karena pengobatan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah akan tetapi juga merupakan tanggungjawab masyarakat pada umumnya maka dipandang perlu adanya lembaga rehabilitasi tersebut. Pasal ini dimaksudkan untuk lebih menjamin koordinasi di dalam usaha pengawasan dan penanggulangan masalah penyalahgunaan narkotika, mengingat bahwa masalah ini menyangkut berbagai segi sosial dan
PENJELASAN
Pasal 35

penuntutan dan pemeriksaan di depan Pengadilan
Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Menurut pasal ini percobaan melakukan tindak pidana narkotika, diancam dengan pidana yang sama dengan tindak pidananya, karena dianggap bahwa percobaan itu sendiri sudah berbahaya. Pasal 38 Pasal ini dimaksudkan untuk lebih melindungi generasi muda yang akan datang, mengingat bahwa kelompok masyarakat yang paling rawan terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika adalah anak-anak yang belum cukup umur, maka orang yang menyebabkan terjerumusnya anakanak tersebut perlu dijatuhi hukuman yang lebih berat lagi. Pemidanaan terhadap pembujukan dilakukan apabila perbuatan tersebut telah mempunyai akibat. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 dan Pasal 46 Pasal-pasal ini maksudnya untuk memperlancar proses penyidikan, ditjen Peraturan Perundang-undangan
Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi pelapor.
PENJELASAN
Pasal 48

Maksud dari pasal ini agar setiap tindak pidana narkotika tidak terluput dari penyidikan.
PENJELASAN
Pasal 49

Ketentuan pasal ini adalah untuk mencakup kemungkinan dalam hal tindak pidana narkotika dilakukan oleh badan hukum, perseroan, perserikatan orang yang lainnya, atau yayasan, maka terhadap badanbadan tersebut maupun pengurusnya dapat dikenakan pidana.
PENJELASAN
Pasal 50

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 51

Yang dimaksud pengusiran disini adalah pengusiran setelah yang bersangkutan selesai menjalani pidana.
PENJELASAN
Pasal 52

Ayat ini untuk mencegah kemungkinan orang yang bersangkutan mengulangi lagi melakukan tindak pidana narkotika di Indonesia. ditjen Peraturan Perundang-undangan
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 53

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 54

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 55

Cukup jelas.