Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 31 Desernber 2015
N/A
Preamble

Mengingat :
PRES'OEN REPU6L.IK INDONESIA
KEPlfTl"SAN PRESIOEt'i REPUBLIK INDOt-:ESI...
NOMOR 16 TAHU:'I 2015
TEXTANG
TIM KAJIAN KEBIJAKAN P£NGELOLAAc\ SU~IBER DAYA AL;l\l BAG! PEMBAc\GUNAc\ EKOc\OMI P.-V'UA
DEXGAr, RAHMAT TUHAN YAC\G11AHA ESA
PI~C;SIDEC\REPt;BLlK I.'\OO:'l£SI"-.
a.
bahwa rlaIarn rangka percepatan pernbangunan ekonomi di Papua perIu kebijakan pernbangunan yang berbasiskan pada sumber daya alam;
- b. bahwa percepatan pembangunan ekonomi di Papua scbagarrnana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan rnernperhatikan aspek ekonom r, SOSla:, budaya, hukum dan hngkungan di Papua;
- c. bahwa berdasarkan pemmbangan seoagarmana dimaksud pada J1UfUf a dan huruf b. perlu membenruk Tun Kajian Kebijakan Pengelotaan Sumber Daya Alam Bag. Pembangunan 81&lt;ono1111 Papua:
3. d bah«a sehubungan dengan perumbangan sebagannana dirnaksud pada huruf a, huru( b. dan huruf c perlu rnenetapkan Kepurusan Presiden ten tang Ti: ________________ Kajiar: Kebijakan Pcngelolaan SUffice. Deya Alam Bagi Pcmbangunan Ek011IJl";~1 Papua;
PasaJ -I uvat Pl Undang-Undang Dasar RepubIik tndonesia Tahun 1945:
~a;:~1UTUSKAN
Menetapkan .
PRESlDEN REPUBI.IK INOONESIA
··2-
MEML!TUSKAN :
KEPUTUS,\N PRESID£~ TEKTA:'IG TIM K. .. JIAN KEB!JAK-\N PENGELOL.'v\N SUMBER DAY." ALAI.1 BAGI P£~lBA;"GI;:-IA)i EKOl\O;'lI PAPUA.
Pasal I
:,lcmbcnlllk Tim Kajlan Kebijakar: Pengelolaan Sumber Daya ,\jam SaSI Pembangunan Ekonoml Papua, yang selanjumya dalarn Kcpurusan Prcsiden tm disebut 'I'im, dengar: susunan kcanggotaan sebagai benkut:
1. Menteri Energi dan "umber Daya ~1ineral
2. Menteri Keuangan
3. Menteri DaJam Negeri
4. Mcnteri Hukum dan Hak Asasi £!.:tanusia
- o. Menteri Llngkungan Hidup dan Kehutanan
6. Menter;Badan Usaha MilikNegara
7. Menteri Perindustrian
8. ~Ienterj Perdagangan
9. Menteri Agraria dan Tata Ruangl Kepala Badan Pertanahan Nasional
Anggota
Menteri Percncanaan Pembangunan
NasionaJjKepala Badan Perencanaan
Pernbangunan Nastonat
""tna
!U. Jaksa Agung ...
Sekretaris
PRESIOEN REPUSLIK INOONESIA
- 3 -
10. Jaksa Agung
11. Kepala Badan Koordmasr Penanaman Modal
12. Gubernur Papua
13. Gubemur Papua Barat
14. Depuu I Bidang Monitoring dan Evaluas!. Kantor Staf Presiden
1. Oepuu Bidang Politik. Hukum.
7. Pertahanan, dan Keamanan, Kementenan Pcrcncanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pcmbangunan Nasional
2. Direktur -Jenderal Mineraldan Barubara, Kementerian Energi dan Sumber Da~ ... a Mineral
Pasal2
Tim sebagaimana dimaksud dalam Paaal l , bercugas unruk melakukan evaluasi dan kajian terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Papua dalam rangka pembangunan ekonomi Papua.
Pasal3
E,'aluasi dan kajian sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 2. dilakukan dengan memperumoangkan:
- a sinergi kebijakan Pemerintah dan pemerintah daerah daJam pembangunan ekonomi Papua berbasis aurnber daye,alam:
b. kondisi
..
pAE:StOE'" R£PUBLIK INDONESIA
·4·
- L.
- c. pcningkutan penenmaan negara,
- d. langk&lt;&gt;hl.. mgkah yang diperIukan unt\!;" pelaksanaan kewajiban pengelolaen sumber daya alam, terutama dalam nm~;". melukukan pengolahan dan pemumian mineral terhad.ip hasil pertarnbangan mineral d. Papua.
Pasal +
Tim ~alo...~pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksuc dalam Pasal ~ mernbentuk Sekretariat. yang tugas dan SUSL'*n3.n kCdnbSol&lt;I.10n)'d. duetapkan oIch Ketua Tim.
Pasal s
Data!':: mclaksanukan tugas sebagaimuua dir.l.8.i\.sud dalam P.1~cll "IT!ITl
- per.·erlt,t~h daerah, pemangku kepenungen, badan usaha dan pi h.. ;I~. tain, yang l:ngkup rugas dan rung~ln)o·Q.berkaitan dellf" I Tugas Tim; dan Pemerintah Kerne-r trlarll Lembaga a mel »lk&lt;tln. bekerja sarna, da."':, l.1":AiiJ berkoordmasi C:er:~ Non
- b dap.u merekrut tcnaga ahh perseor.. r:~l, mstirusi. danr~:.a:: badan usaha
Pa""l"
Ea&gt;!1 pclaksanaan l""a~T= seoaga.mana dimaksud dalam Kcputu""n Pre'lden iru, dapat dijadikan model bagi pcng&lt;:;ola.lIl sumber &lt;t.l) iI. alam lainnya.
Pasal 7
Scgala biayu yang d.perlukan dalam petaksanaan tugas Tim dibebankan pada Anggarar; Pendapatan dan Belanja Sega;-a pada Kcmcrncrian EncrgJ dan S.. umber D..1}'a:'!.ntraL
Pasal8
Tim meluporkun hasi! pelaksariaan tug... nya kepada Presiden paling Kllfl'ing 1 [satuj bulan sekali dt(t I sewakru-wakru apabila diperlukan
Pasal9
Tim bcrtueus sejak tanggal Kepurusan Presiden ini dnetapkan samp.ii d ngan 31 Desernber 2015.
PRES~OEN REPUBLIl'&lt;; INOONESIA
·6·
N/A
Pasal 10

Keputusan Presiden ini muJru berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkandi Jakarta pada tangga! 21 Mei 2015
PRESJDEN REPl"BUK INDONES[A,
JOKO W[DODO ttd.