PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 11 Tahun 2015
Tentang POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Berlaku: 23 Desember 2015
N/A
Preamble

Mengingat :
WALIKOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,
Menimbang : a.
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- c. bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19 ) jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423 );
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah Kedua Kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
24. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD ( Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2014. (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 29);
25. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah ( Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah keempat kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2014 ( Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 28);
26. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan ( Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16);
28. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja ( Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 17);
30. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korp Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11);
31. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 19) sebagaimana telah diubah keduakalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12);
32. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8);
33. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10);
34. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11);
35. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 27);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
Dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kota Sawahlunto.
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto.
6. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kota Sawahlunto.
9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
13. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah dan SKPD.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Walikota yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
17. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
18. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
19. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
20. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
21. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
23. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
24. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
25. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
26. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
27. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
29. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
30. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
31. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
32. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD
33. Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
34. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
35. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
36. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
37. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
38. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
39. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
40. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
41. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
42. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
43. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
44. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
45. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
46. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
47. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
48. Akuntansi sistem akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
49. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
50. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
51. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
52. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
53. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
54. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
55. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
56. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
57. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
58. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
59. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
60. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
61. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya
62. berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
62. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
63. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
64. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
65. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
66. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
67. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
68. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
69. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
70. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
71. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
72. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPPTU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
73. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
74. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
75. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
76. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
77. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
78. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
79. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
80. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
81. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
82. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Bagian Kedua
Ruang Lingkup
N/A
Pasal 2

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:
- a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan daerah;
- d. pengeluaran daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak
6. lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.
N/A
Pasal 3

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. asas umum pengelolaan keuangan daerah;
- b. kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
- c. asas umum dan struktur APBD;
- d. penyusunan rancangan APBD;
- e. penetapan APBD;
- f. pelaksanaan APBD;
- g. perubahan APBD;
- h. penatausahaan keuangan daerah;
- i. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- j. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD;
- k. kekayaan dan kewajiban;
- l. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
- m. penyelesaian kerugian daerah;
- n. pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
Bagian Ketiga
Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
N/A
Pasal 4

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB II - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 5

- (1) Walikota selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah; c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;
- d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
- e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
- f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
- h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- (3) Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada:
- a. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan
- c. kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.
- (4) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan yang menerima atau mengeluarkan uang.
Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Walikota menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi di bidang:
- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
- b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
- c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- d. penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
- f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) koordinator pengelolaan keuangan daerah juga mempunyai tugas:
- a. memimpin tim anggaran Pemerintah Daerah;
- b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
- c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
- d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota.
- (4) Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Walikota.
Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
BAB II - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 7

- (1) Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan Daerah;
- d. melaksanakan fungsi BUD;
- e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota.
- (2) PPKD selaku BUD berwenang:
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- g. menyimpan uang daerah;
- h. menetapkan SPD;
- i. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
- j. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- k. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- l. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- m. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- n. melakukan penagihan piutang daerah;
- o. melaksanakan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- p. menyajikan informasi keuangan daerah;
- q. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- (3) PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 8

- (1) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD selaku kuasa BUD.
- (2) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- a. menyiapkan anggaran kas;
- b. menyiapkan SPD;
- c. menerbitkan SP2D;
- d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- f. mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- g. menyimpan uang daerah;
- h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
- i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; dan
- k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
- (4) Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.
BAB II - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 9

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- b. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- c. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- d. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- e. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- f. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- g. melaksanakan pemungutan pajak daerah.
Bagian Keempat
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
BAB II - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 10

Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta lain lain pendapatan asli daerah yang sah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menerbitkan SPM;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang d ipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota; dan
- n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/
Bagian Kelima Kuasa Pengguna Barang
BAB II - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 11

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atas usul Kepala SKPD.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
- (5) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.
Bagian Keenam
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD
BAB II - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 12

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup:
- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
BAB II - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 13

- (1) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) PPTK bertanggung jawab kepada pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
Bagian Ketujuh
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
BAB II - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 14

- (1) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD.
- (2) Pejabat penatausahaan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK;
- b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU dan SPPLS gaji tunjangan PNS serta penghasilan lainnya;
- c. menyiapkan SPM; dan
- d. menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- (3) Pejabat penatausahaan keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Negara/Daerah, bendahara dan/atau PPTK.
Bagian Kedelapan
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
BAB II - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 15

- (1) Walikota atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas
2. kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD.
- (2) Walikota atas usul PPKD mengangkat bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.
- (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat fungsional.
- (4) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- (5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Kesatu Asas Umum APBD
Pasal 16

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.
- (4) APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Kesatu Asas Umum APBD
Pasal 17

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD.
- (2) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (3) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.
- (4) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Kesatu Asas Umum APBD
Pasal 18

- (1) Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- (2) Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Kesatu Asas Umum APBD
Pasal 19

Tahun Anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
Bagian Kedua Struktur APBD Pasal 20
- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:
- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah;
- c. pembiayaan daerah
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.
- (3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah.
- (4) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
Bagian Ketiga Pendapatan Daerah Pasal 21
Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. pendapatan asli daerah (PAD);
- b. dana perimbangan; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Kesatu Asas Umum APBD
Pasal 22

- (1) Kelompok pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:
- a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
- b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan
- c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- (4) Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang antara lain:
- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan;
- b. jasa giro;
- b. pendapatan bunga;
- c. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- d. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
- e. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- f. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- g. pendapatan denda pajak;
- h. pendapatan denda retribusi;
- i. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- j. pendapatan dari pengembalian;
- k. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- l. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- m. pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- n. Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Kesatu Asas Umum APBD
Pasal 23

- (1) Pendapatan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi :
- a. dana bagi hasil;
- b. dana alokasi umum; dan
- c. dana alokasi khusus.
- (2) Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :
- a. Bagi hasil pajak
- b. Bagi hasil bukan pajak
- (3) Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas objek pendapatan dana alokasi umum.
- (4) Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan. yang ditetapkan oleh Pemerintah.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Kesatu Asas Umum APBD
Pasal 24

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang mencakup :
- a. Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
- b. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.
- c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi.
- d. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Kesatu Asas Umum APBD
Pasal 25

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.
Bagian Keempat Belanja Daerah
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Kesatu Asas Umum APBD
Pasal 26

- (1) Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan system jaminan sosial.
- (3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Kesatu Asas Umum APBD
Pasal 27

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja.
- (2) Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah.
- (3) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari:
- a. pelayanan umum;
- b. ketertiban dan ketentraman;
- b. ekonomi;
- c. lingkungan hidup;
- d. perumahan dan fasilitas umum;
- e. kesehatan;
- f. pariwisata dan budaya;
- g. pendidikan; dan
- h. perlindungan sosial.
- (4) Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.
- (5) Klasifikasi belanja menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- d. belanja modal;
- e. bunga;
- f. subsidi;
- g. hibah;
- h. bantuan sosial;
- i. belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan
- j. belanja tidak terduga.
- (6) Penganggaran dalam APBD untuk setiap jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (5),berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Kesatu Asas Umum APBD
Pasal 28

- (1) Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari :
- a. Belanja tidak langsung; dan
- b. Belanja langsung.
- (2) Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (3) Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
Bagian Kelima
Pembiayaan Daerah
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Kesatu Asas Umum APBD
Pasal 29

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
- c. pencairan dana cadangan;
- d. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- e. penerimaan pinjaman; dan
- f. penerimaan kembali pemberian pinjaman.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. pembentukan dana cadangan;
- b. penyertaan modal pemerintah daerah;
- c. pembayaran pokok utang; dan
- d. pemberian pinjaman.
- (4) Pembiayaan netto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.
- (5) Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran.
BAB IV - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 30

- (1) RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah, disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- (2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua KUA serta PPAS
BAB IV - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 31

- (1) Walikota berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), menyusun rancangan KUA.
- (2) Penyusunan rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (3) Walikota menyampaikan rancangan KUA tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (4) Rancangan KUA yang telah dibahas Walikota bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.
BAB IV - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 32

- (1) Berdasarkan KUA yang telah disepakati, Pemerintah Daerah dan DPRD membahas rancangan PPAS yang disampaikan oleh Walikota.
- (2) Pembahasan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Pembahasan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan langkah langkah sebagai berikut:
- a. menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan;
- b. menentukan urutan program dalam masing-masing urusan; dan
- c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
- (4) KUA dan PPAS yang telah dibahas dan disepakati bersama Walikota dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Walikota dan Pimpinan DPRD.
- (5) Walikota berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.
Bagian Ketiga RKA-SKPD
BAB IV - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 33

- (1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5), Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
BAB IV - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 34

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.
BAB IV - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 35

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen RKA.
BAB IV - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 36

- (1) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari
kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.
- (2) Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standard satuan harga dan standar pelayanan minimal.
- (3) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB IV - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 37

RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
Bagian Keempat
Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
BAB IV - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 38

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibahas oleh TAPD.
- (3) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah:
- a. kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKA-SKPD tahun berjalan yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal;
- b. kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga;
- c. kelengkapan instrument pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indicator kerja, kelompok sasaran kegiatan dan standar pelayanan minimal;
- e. proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
- f. sinkronisasi program dan kegiatan RKA-SKPD.
BAB IV - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 39

- (1) PPKD menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh TAPD.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan dan rancangan APBD.
BAB V - PENETAPAN APBD
Pasal 40

Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
BAB V - PENETAPAN APBD
Pasal 41

- (1) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada kesesuaian antara KUA dan PPAS dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
Bagian Kedua Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
BAB V - PENETAPAN APBD
Pasal 42

Persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD di tandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD paling lama 1 (Satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
BAB V - PENETAPAN APBD
Pasal 43

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Walikota terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Walikota melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, yang disusun dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur.
- (4) Pengesahan terhadap rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (5) Apabila dalam batas waktu 30 (Tiga Puluh) hari kerja Gubernur tidak mengesahkan , Walikota menetapkan rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD dimaksud menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
Bagian Ketiga
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD
BAB V - PENETAPAN APBD
Pasal 44

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Walikota paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi, Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimamya hasil evaluasi.
- (3) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Walikota dan DPRD, dan Walikota tetap menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.
BAB V - PENETAPAN APBD
Pasal 45

Dalam hal Gubernur mengeluarkan Keputusan Pembatalan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Keputusan Pembatalan, Walikota harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Walikota mencabut Peraturan Daerah dimaksud.
BAB V - PENETAPAN APBD
Pasal 46

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dilakukan Walikota dan/atau TAPD bersama dengan Badan Anggaran DPRD.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan dilaporkan pada Sidang Paripurna berikutnya.
- (5) Sidang Paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni setelah sidang paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (6) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.
- (7) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani keputusan pimpinan DPRD.
Bagian Keempat Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD
BAB V - PENETAPAN APBD
Pasal 47

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Walikota menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Walikota menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
BAB VI - PELAKSANAAN APBD
Pasal 48

- (1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.
- (2) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
BAB VI - PELAKSANAAN APBD
Pasal 49

- (1) PPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua Kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD.
- (2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan.
- (3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusunnya kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB VI - PELAKSANAAN APBD
Pasal 50

- (1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (2) Verifikasi atas rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, sejak ditetapkannya Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala SKPD yang bersangkutan, kepada satuan kerja pengawasan daerah, dan BPK selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.
- (5) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
Bagian Ketiga
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah
BAB VI - PELAKSANAAN APBD
Pasal 51

- (1) Semua pendapatan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah.
- (2) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (3) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan Sah atas setoran dimaksud.
BAB VI - PELAKSANAAN APBD
Pasal 52

- (1) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima dan/atau kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut.
BAB VI - PELAKSANAAN APBD
Pasal 53

- (1) Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.
- (3) Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum
daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah.
BAB VI - PELAKSANAAN APBD
Pasal 54

- (1) Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian tuntutan ganti rugi dan sejenisnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan untuk pengembalian penerimaan yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.
BAB VI - PELAKSANAAN APBD
Pasal 55

Semua pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dilakukan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai pendapatan daerah.
Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah
BAB VI - PELAKSANAAN APBD
Pasal 56

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
BAB VI - PELAKSANAAN APBD
Pasal 57

Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan DPASKPD, DPAL-SKPD dan SPD.
BAB VI - PELAKSANAAN APBD
Pasal 58

Pimpinan dan Anggota DPRD serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PELAKSANAAN APBD
Pasal 59

- (1) Gaji pegawai negeri sipil daerah dibebankan dalam APBD.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PELAKSANAAN APBD
Pasal 60

Bendahara Pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada Bank Pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PELAKSANAAN APBD
Pasal 61

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban pengeluaran DPA-SKPD berdasarkan surat perintah membayar uang yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan penerbitan SP2D oleh BUD/kuasa BUD.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUD/kuasa BUD berkewajiban untuk:
- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran;
- b. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- c. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah; dan
- d. menolak pencairan dana apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
BAB VI - PELAKSANAAN APBD
Pasal 62

- (1) Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.
- (3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:
- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan
- c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (1) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi.
- (2) Bendahara Pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
BAB VI - PELAKSANAAN APBD
Pasal 63

Walikota dapat memberikan izin pembukaan rekening bendahara pengeluaran untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan SKPD.
Bagian Kelima
Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah
BAB VI - PELAKSANAAN APBD
Pasal 64

- (1) Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah dilakukan oleh PPKD.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
BAB VI - PELAKSANAAN APBD
Pasal 65

- (1) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk mebiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- (2) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.
- (3) Untuk pelaksanakan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh BUD/kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
BAB VI - PELAKSANAAN APBD
Pasal 66

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
BAB VI - PELAKSANAAN APBD
Pasal 67

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.
BAB VI - PELAKSANAAN APBD
Pasal 68

Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah lainnya.
BAB VI - PELAKSANAAN APBD
Pasal 69

Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.
BAB VI - PELAKSANAAN APBD
Pasal 70

Investasi pemerintah daerah digunakan untuk mengelola kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
BAB VI - PELAKSANAAN APBD
Pasal 71

- (1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (duabelas) bulan.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (duabelas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
- (3) Investasi jangka panjang digunakan untuk menampung penganggaran investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (duabelas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non-permanen.
- (4) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
- (5) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan asset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (6) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.
- (7) Investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PELAKSANAAN APBD
Pasal 72

Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang
BAB VI - PELAKSANAAN APBD
Pasal 73

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan atas pinjaman daerah dan obligasi daerah.
BAB VII - PERUBAHAN APBD
Pasal 74

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- d. keadaan darurat; dan
- e. keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
Bagian Kedua KUPA serta PPAS Perubahan APBD
BAB VII - PERUBAHAN APBD
Pasal 75

Dalam rancangan KUPA dan PPAS Perubahan APBD disajikan secara lengkap penjelasan mengenai :
- a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
- b. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
- c. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
- d. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.
Bagian Ketiga Pergeseran Anggaran
BAB VII - PERUBAHAN APBD
Pasal 76

- (1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian objek belanja diformulasikan dalam DPPA - SKPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
Bagian Keempat
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya dalam Perubahan APBD
BAB VII - PERUBAHAN APBD
Pasal 77

- (1) Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan dapat berupa :
- a. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
- b. melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
- d. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;
- e. mendanai kegiatan lanjutan;
- f. mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalan tahun anggaran berjalan; dan
- g. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPASKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
Bagian Kelima
Pendanaan Keadaan Darurat
BAB VII - PERUBAHAN APBD
Pasal 78

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d sekurang kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya
7. diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Bagian Keenam Pendanaan Keadaan Luar Biasa
BAB VII - PERUBAHAN APBD
Pasal 79

Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf e adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
Bagian Ketujuh Penyiapan Ranperda Perubahan APBD
BAB VII - PERUBAHAN APBD
Pasal 80

- (1) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA - SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan KUPA serta PPAS Perubahan APBD, prakiraan maju yang direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal.
Bagian Kedelapan Penetapan Perubahan APBD
BAB VII - PERUBAHAN APBD
Pasal 81

- (1) Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
BAB VII - PERUBAHAN APBD
Pasal 82

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD sebelum ditetapkan oleh Walikota paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Walikota dan DPRD, dan Walikota tetap menetapkan rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun berjalan termasuk untuk pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa.
BAB VIII - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah
Pasal 83

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
Bagian Kedua
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah
BAB VIII - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah
Pasal 84

- (1) Untuk pelaksanaan APBD, Walikota menetapkan:
- a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
- b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
- c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban (SPJ);
- d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
- e. bendahara penerimaan/pengeluaran; dan
- f. pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (2) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.
BAB VIII - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah
Pasal 85

Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan pada satuan kerja dalam SKPD dapat dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran sesuai kebutuhan dengan keputusan Kepala SKPD.
BAB VIII - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah
Pasal 86

- (1) PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan penjadwalan pembayaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dimuat dalam DPA SKPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh BUD/kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.
Bagian Ketiga
Penatausahaan Bendahara Penerimaan
BAB VIII - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah
Pasal 87

- (1) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dilakukan dengan uang tunai.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke rekening kas umum daerah pada Bank umum yang ditunjuk, dianggap sah setelah BUD/kuasa BUD menerima nota kredit.
- (3) Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos.
BAB VIII - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah
Pasal 88

- (1) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) PPKD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Bagian Keempat
Penatausahaan Bendahara Pengeluaran
BAB VIII - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah
Pasal 89

- (1) Permintaan pembayaran dilakukan melalui penerbitan SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU.
- (2) PPTK mengajukan SPP-LS melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya tagihan dari pihak ketiga.
- (3) Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Bendahara pengeluaran melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD mengajukan SPP-UP kepada pengguna anggaran setinggi-tingginya untuk keperluan 1 (satu) bulan.
- (5) Pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana.
- (6) Untuk penggantian dan penambahan uang persediaan, bendahara pengeluaran mengajukan SPP-GU dan/atau SPP-TU.
- (7) Batas jumlah pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
BAB VIII - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah
Pasal 90

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan permintaan uang persediaan kepada BUD/kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP.
- (2) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan penggantian uang persediaan yang telah digunakan kepada BUD/kuasa BUD, dengan menerbitkan SPM-GU yang dilampiri pertanggungjawaban atas penggunaan uang persediaan sebelumnya.
- (4) Dalam hal uang persediaan tidak mencukupi kebutuhan, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat mengajukan tambahan uang persediaan kepada BUD/kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU.
- (1) Pelaksanaan pembayaran melalui SPM-UP dan SPM-LS berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah
Pasal 91

- (1) BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang ditujukan kepada bank umum mitra kerjanya.
- (2) Penerbitan SP2D oleh BUD/Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 2 (dua) hari kerja sejak SPM diterima.
- (3) BUD/Kuasa BUD berhak menolak permintaan pembayaran yang diajukan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bilamana:
- a. pengeluaran tersebut melampaui pagu; dan/atau
- b. tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal BUD/kuasa BUD menolak permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SPM dikembalikan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterima.
BAB VIII - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah
Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penatausahaan bendahara pengeluaran diatur dalam Peraturan Walikota.
- (1) Pemerintah Daerah menyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota terdiri dari:
- a. Kebijakan Akuntansi
- b. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
- c. Bagan Akun Standar (BAS)
BAB VIII - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah
Pasal 94

- (1) Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Sawahlunto menerapkan SAP Berbasis Akrual.
- (2) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.
- (3) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
- (4) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan Pernyataan SAP atas:
- a. Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan
- b. Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.
BAB VIII - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah
Pasal 95

- (1) Sistem akuntansi pemerintah daerah terdiri dari:
- a. Sistem Akuntansi SKPD; dan
- b. Sistem Akuntansi PPKD
- (2) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintah.
BAB VIII - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah
Pasal 96

Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
BAB IX - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
Pasal 96

- (1) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Laporan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (4) Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.
BAB IX - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
Pasal 97

- (1) PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4) paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.
Bagian Kedua Laporan Tahunan APBD
BAB IX - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
Pasal 98

- (1) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, yang berada dalam tanggung jawabnya.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disampaikan kepada Walikota melalui PPKD selambatlambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB IX - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
Pasal 99

- (1) Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi berupa:
- a. Laporan Realisasi Anggaran SKPD;
- b. Neraca SKPD;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD.
- (2) Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas akuntansi berupa:
- a. Laporan Realisasi Anggaran PPKD;
- b. Neraca PPKD;
- c. Laporan Arus Kas;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- f. Catatan Atas Laporan Keuangan PPKD;
- (3) Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan berupa:
- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Perubahan SAL/SAK;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Ekuitas;
- f. Laporan Arus Kas ; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (4) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (5) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
- (6) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berdasarkan laporan keuangan SKPD.
- (7) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
BAB IX - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
Pasal 100

- (1) Laporan Keuangan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (4) disampaikan kepada BPK selambatlambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Apabila sampai batas waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, maka Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD.
BAB IX - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
Pasal 101

Walikota memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap Laporan Keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1).
BAB IX - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
Pasal 102

Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Bagian Ketiga
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
BAB IX - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
Pasal 103

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh Walikota paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi atas rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan ketentuan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota menetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
BAB X - PENGENDALIAN DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD
Pasal 104

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan defisit ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dengan pembiayaan netto.
BAB X - PENGENDALIAN DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD
Pasal 105

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.
BAB X - PENGENDALIAN DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD
Pasal 106

Defisit APBD dapat ditutup dari sumber pembiayaan:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) daerah tahun sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman; dan/atau
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman.
Bagian Kedua Penggunaan Surplus APBD Pasal 107
Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
BAB X - PENGENDALIAN DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD
Pasal 108

Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.
BAB XI - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Pengelolaan Kas Umum Daerah
Pasal 109

Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.
BAB XI - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Pengelolaan Kas Umum Daerah
Pasal 110

- (1) Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD membuka rekening kas umum daerah pada bank umum yang ditentukan oleh Walikota.
- (2) Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah, BUD/kuasa BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari.
- (4) Saldo rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah.
- (5) Rekening pengeluaran pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dengan dana yang bersumber dari rekening kas umum daerah.
- (6) Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBD.
BAB XI - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Pengelolaan Kas Umum Daerah
Pasal 111

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank umum berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku.
- (2) Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Asli Daerah.
BAB XI - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Pengelolaan Kas Umum Daerah
Pasal 112

- (1) Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank umum yang bersangkutan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada belanja daerah.
Bagian Kedua Pengelolaan Piutang Daerah
BAB XI - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Pengelolaan Kas Umum Daerah
Pasal 113

- (1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Piutang daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XI - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Pengelolaan Kas Umum Daerah
Pasal 114

- (1) Penyelesaian piutang daerah sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Piutang daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan mengenai penghapusan piutang daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh:
- a. Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- b. Walikota dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Bagian Ketiga Pengelolaan Investasi Daerah
BAB XI - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Pengelolaan Kas Umum Daerah
Pasal 115

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
Bagian Keempat
Pengelolaan Barang Milik Daerah
BAB XI - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Pengelolaan Kas Umum Daerah
Pasal 116

- (1) Barang milik daerah dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan perolehan lainnya yang sah.
- (2) Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari kontrak kerja sama, kontrak bagi hasil dan kerja sama pemanfaatan barang milik daerah;
- c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- d. barang yang diperoleh dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
BAB XI - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Pengelolaan Kas Umum Daerah
Pasal 117

- (1) Pengelolaan barang milik daerah meliputi : perencanaan kebutuhan dana, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima Pengelolaan Dana Cadangan
BAB XI - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Pengelolaan Kas Umum Daerah
Pasal 118

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan tujuan, besaran dan sumber dana cadangan serta jenis program/kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan tersebut.
- (4) Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali DAK, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
BAB XI - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Pengelolaan Kas Umum Daerah
Pasal 119

- (1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri yang dikelola oleh PPKD selaku BUD.
- (2) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (3) Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menambah dana cadangan.
- (4) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
Bagian Keenam Pengelolaan Hutang Daerah
BAB XI - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Pengelolaan Kas Umum Daerah
Pasal 120

- (1) Walikota dapat mengadakan utang daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) PPKD menyiapkan rancangan Peraturan Walikota tentang pelaksanaan pinjaman daerah.
- (3) Biaya berkenaan dengan pinjaman daerah dibebankan pada anggaran belanja daerah.
BAB XI - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Pengelolaan Kas Umum Daerah
Pasal 121

- (1) Hak tagih mengenai hutang atas beban daerah kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak hutang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.
- (2) Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada daerah sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman daerah.
BAB XI - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Pengelolaan Kas Umum Daerah
Pasal 122

Pinjaman daerah bersumber dari:
- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lain;
- c. lembaga keuangan bank;
- e. lembaga keuangan bukan bank; dan
- f. masyarakat.
BAB XI - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Pengelolaan Kas Umum Daerah
Pasal 123

- (1) Penerbitan obligasi daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup jumlah dan nilai nominal obligasi daerah yang akan diterbitkan.
- (3) Penerimaan hasil penjualan obligasi daerah dianggarkan pada penerimaan pembiayaan.
- (4) Pembayaran bunga atas obligasi daerah dianggarkan pada belanja bunga dalam anggaran belanja daerah.
BAB XI - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Pengelolaan Kas Umum Daerah
Pasal 124

Pinjaman daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 125

Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dikoordinasikan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah.
BAB XII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 126

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, penatausahaan, pertanggungjawaban keuangan daerah, pemantauan dan evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktuwaktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala bagi Walikota atau Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Perangkat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
Bagian Kedua Pengendalian Intern
BAB XII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 127

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Walikota mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintahan Daerah yang dipimpinnya.
- (2) Pengaturan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIII - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 128

- (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan
3. kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.
BAB XIII - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 129

- (1) Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau Kepala SKPD kepada Walikota dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.
- (2) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
- (3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Walikota segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.
BAB XIII - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 130

- (1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dihapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.
BAB XIII - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 131

- (1) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.
BAB XIII - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 132

- (1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.
BAB XIII - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 133

Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.
BAB XIII - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 134

- (1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK.
- (2) ketentuan lebihlanjut mengenai pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara, diatur dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
BAB XIV - PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Pasal 135

Pemerintah Daerah dapat menetapkan SKPD atau unit kerja pada SKPD yang tugas pokok dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
BAB XIV - PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Pasal 136

Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD diberikan fleksibelitas dalam pengelolaan keuangan.
BAB XIV - PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Pasal 137

Pedoman teknis mengenai pola pengelolaan keuangan BLUD, diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 138
Pasal 139

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.
Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal 23 Desember 2015
WALIKOTA SAWAHLUNTO,
ALI
YUSUF
Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal 23 Desember 2015
LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015 NOMOR 11
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
ROVANLY ABDAMS
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, memberikan wewenang pengaturan ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah.
Pengaturan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dilakukan agar terselenggarannya pengelolaan Keuangan Daerah secara tertib, taat pada Peraturan Perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
Berdasarkan hal tersebut maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
PENJELASAN
Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan efisien adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.Yang dimaksud dengan ekonomis adalah pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.Yang dimaksud dengan efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.Yang dimaksud dengan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.Yang dimaksud dengan bertanggung jawab adalah perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.Yang dimaksud dengan keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.Yang dimaksud dengan kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.Ayat (2)Yang dimaksud dengan Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi adalah suatu sistem yang saling berhubungan/saling terkait satu dengan yang lainnya dan dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, yang mengacu pada peraturan daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.##
PENJELASAN
Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang dikelola sendiri/pihak lain serta hasil penyertaan modal pada perusahaan daerah berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Huruf aYang dimaksud dengan koordinator adalah terkait dengan peran dan fungsi Sekretaris Daerah membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.Huruf bCukup jelasHuruf cCukup jelasAyat (4)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2)Cukup JelasAyat (3)Huruf aTim anggaran pemerintah daerah mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.Huruf bCukup jelasHuruf cCukup jelasHuruf dCukup jelasHuruf eCukup jelasAyat (4)Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Huruf aCukup jelasHuruf bCukup jelasHuruf cCukup jelasHuruf dCukup jelasHuruf eCukup jelasHuruf fCukup jelasHuruf gCukup jelasHuruf hCukup jelasHuruf iCukup jelasHuruf jCukup jelasHuruf kCukup jelasHuruf lCukup jelasHuruf mCukup jelasHuruf nCukup jelasHuruf oCukup jelasHuruf pYang dimaksud dengan informasi keuangan daerah adalah informasi yang bersumber dari Peraturan Daerah tentang APBD, pelaksanaan APBD dan laporan realisasi APBD.Huruf qCukup jelasAyat (3)## Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16

Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2)Cukup JelasAyat (3)Yang dimaksud dengan fungsi otorisasi adalah anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;Yang dimaksud dengan fungsi perencanaan adalah anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;Yang dimaksud dengan fungsi pengawasan adalah anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;Yang dimaksud dengan fungsi alokasi adalah anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian;Yang dimaksud dengan fungsi distribusi adalah kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;Yang dimaksud dengan fungsi stabilisasi adalah anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.Ayat (4) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17

Ayat (1)

Penilaian penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang dan/atau jasa yang dianggarkan dalam APBD berdasarkan nilai perolehan atau nilai wajar.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Yang dimaksud dengan dianggarkan secara bruto adalah bahwa jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.maupun dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<!-- formula-not-decoded -->Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 21 Cukup Jelas Pasal 22 Ayat (1) Penerimaan asli daerah dari Pajak Daerah termasuk penerimaan dari piutang pajak daerah. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 23 Cukup Jelas Pasal 24 Yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah seperti dana bagi hasil pajak dari provinsi, kabupaten/kota dan dana otonomi khusus. Pasal 25 Dalam menerima hibah, daerah tidak boleh melakukan ikatan yang secara politis dapat mempengaruhi kebijakan daerah. Pasal 26 Ayat (1) Yang dimaksud dengan urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Yang dimaksud dengan urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah yang bersangkutan, antara lain perikanan, pertanian, perkebunan, perhutanan, dan pariwisata.

<!-- formula-not-decoded -->##
PENJELASAN
Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan organisasi pemerintahan daerah seperti DPRD, Walikota dan Wakil Walikota, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, kecamatan, lembaga teknis daerah, dan kelurahan.Ayat (3)Yang dimaksud dengan klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.Ayat (4) Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah urusan yang bersifat wajib dan urusan bersifat pilihan yang menjadi pemerintahan kewenangan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota.Ayat (5)## Huruf aYang dimaksud dengan belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangundangan yang diberikan kepada DPRD, dan pegawai pemerintah daerah baik yang bertugas di dalam maupun di luar daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan,kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh: gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial, dan lain-lain sejenis.## Huruf bYang dimaksud dengan belanja barang dan jasa adalah digunakan untuk pembelia nbarang dan jasa yang habis pakai guna memproduksi barang dan jasa. Contoh: pembelian barang dan jasa keperluan kantor, jasa pemeliharaan, ongkos perjalanan dinas.## Huruf cYang dimaksud dengan belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan, dan hewan.## Huruf dYang dimaksud dengan pembayaran bunga utang adalah pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang ( principal outstanding ), yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Contoh : bunga utang kepada pemerintah, bunga utang kepada pemerintah daerah lain, dan lembaga keuangan lainnya.## Huruf eYang dimaksud dengan subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.## Huruf fHibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.## Huruf gYang dimaksud dengan bantuan sosial adalah pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam bantuan sosial termasuk antara lain bantuan partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.## Huruf hYang dimaksud dengan belanja bagi hasil adalah bagi hasil atas pendapatan daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Contoh: bagi hasil pajak provinsi untuk kabupaten/kota, bagi hasil pajak kabupaten/kota ke kabupaten/kota lainnya, bagi hasil pajak kabupaten/kota untuk pemerintahan desa, bagi hasil retribusi ke pemerintahan desa, dan bagi hasil lainnya. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Contoh: bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten/kota/desa, bantuan keuangan kabupaten/kota untuk pemerintahan desa.## Huruf iYang dimaksud dengan belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya.Ayat (6)Cukup jelas.<!-- formula-not-decoded -->SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, uang pihak Ketiga yang belum diselesaikan, dan pelampauan target pendapatan daerah.Huruf bCukup jelas.Huruf cHasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.Huruf dTermasuk dalam penerimaan pinjaman daerah yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.## Huruf eCukup jelas.Ayat (3)Huruf aCukup jelas.Huruf bPenyertaan modal pemerintah daerah termasuk investasi nirlaba pemerintah daerah.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 29

Ayat (1)

RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 32

Ayat (1)

Untuk kesinambungan penyusunan RKA-SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 50 Ayat (1) Yang dimaksud dengan rekening kas umum daerah adalah tempat penyimpanan uang dan surat berharga yang ditetapkan oleh kepala daerah. Ketentuan ini dikecualikan terhadap penerimaan yang telah diatur dengan peraturan perundangundangan, seperti penerimaan BLUD. Ayat (2) Bagi daerah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi dapat melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam ketentuan ini selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 51 Ayat (1) Peraturan daerah dimaksud tidak boleh melanggar kepentingan umum dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 52 Ayat (1) Ketentuan ini dikecualikan terhadap penerimaan BLUD yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 53 Ayat (1) Pengembalian dapat dilakukan apabila didukung dengan buktibukti yang sah. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 54 Cukup Jelas Pasal 55 Yang dimaksud dengan berdasarkan DPA-SKPD adalah seperti untuk kegiatan yang sudah jelas alokasinya, misalnya pinjaman daerah, dan DAK. Pasal 56 Cukup Jelas Pasal 57 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja, bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan tempat
PENJELASAN
Pasal 58 Cukup Jelas Pasal 59 Cukup Jelas Pasal 60 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan perintah pembayaran adalah perintah membayarkan atas bukti bukti pengeluaran yang sah dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 61 Cukup Jelas Pasal 62 Cukup Jelas Pasal 63 Cukup Jelas Pasal 64 Yang dimaksud dengan divestasi adalah pengurangan beberapa jenis aset baik dalam bentuk finansial atau barang. Pasal 65 Cukup Jelas Pasal 66 Cukup Jelas Pasal 67 Cukup Jelas Pasal 68 Cukup Jelas Pasal 69 Cukup Jelas Pasal 70

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 87

Ayat (1)

Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Ayat (4)Ayat (5)Ayat (6)Ayat (7)
PENJELASAN
Pasal 94

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan kelengkapan persyaratan seperti:a. dokumen kontrak yang asli;b. kuitansi yang diisi dengan nilai pembayaran yang diminta;c. berita acara kemajuan/penyelesaian pekerjaan yang asli.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 91

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah. dimaksud dengan standar akuntansi pemerintahan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahYang adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan daerah.Ayat (2)Cukup jelas.Cukup JelasAyat (1)Cukup jelasAyat (2)Yang dimaksud dengan prognosis adalah prakiraan dan penjelasannya yang akan direalisir dalam 6 (enam) bulan berikutnya berdasarkan realisasi.Ayat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasCukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 95

Pasal 96

Cukup JelasAyat (1) Yang dimaksud dengan aset adalah sumberdaya, yang antara lain meliputi uang, tagihan, investasi, barang yang dapat diukur dalam satuan uang, yang dikuasai dan/atau dimiliki manfaat dengan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara nilai seluruh aset dan nilai seluruh oleh pemerintah daerah yang memberi ekonomi/sosial di masa depan. Yang dimaksud kewajiban atau utang pemerintah daerah.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Ikhtisar realisasi kinerja disusun dari ringkasan laporan keterangan pertanggung jawaban Walikota.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 106 Cukup Jelas Pasal 107 Cukup Jelas Pasal 108 Cukup Jelas Pasal 109 Cukup Jelas Pasal 110 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan piutang daerah jenis tertentu misalnya piutang pajak daerah. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 111 Cukup Jelas Pasal 112 Yang dimaksud dengan manfaat lainnya adalah investasi yang dilakukan memberikan manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 113 Cukup Jelas Pasal 114 Cukup Jelas Pasal 115 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu seperti pendapatan RSUD dan dana darurat. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 116 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)

Salah satu contoh portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah adalah deposito pada bank pemerintah. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 117

Ayat (1)

Yang dimaksud ketentuan adalah jumlah utang/pinjaman yang ditetapkan dalam APBD.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 118

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat ini dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.Ayat (3)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 119

Huruf a Pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah dapat berasal dari pemerintah dan penerusan pinjaman/utang luar negeri. Huruf b Pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah daerah lain berupa pinjaman antar daerah. Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Pinjaman daerah yang bersumber dari lembaga keuangan bukan bank antara lain dapat berasal dari lembaga asuransi pemerintah, dana pensiun. Huruf e Pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat dapat berasal dari orang pribadi dan/atau badan yang melakukan investasi di pasar modal.##
PENJELASAN
Pasal 120

Ayat (1)

Penerbitan obligasi bertujuan untuk membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan daerah.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.```
PENJELASAN
Pasal 121
```

```Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 122 Cukup Jelas Pasal 123 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi kepada seluruh daerah yakni dalam pelaksanaannya termasuk pengelolaan keuangan desa. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 124 Cukup Jelas Pasal 125 Cukup Jelas Pasal 126 Cukup Jelas Pasal 127 Cukup Jelas Pasal 128 Cukup Jelas Pasal 129 Cukup Jelas Pasal 130 Cukup Jelas Pasal 131 Cukup Jelas Pasal 132 Cukup Jelas Pasal 133 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud barang dan/atau jasa untuk layanan umum seperti rumah sakit daerah, penyelenggaraan dokumen, serta

```pendidikan, pelayanan lisensi dan penyelenggaraan jasa penyiaran publik, pelayanan jasa penelitian dan pengujian.Huruf bCukup JelasHuruf cDana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat antara lain instansi yang melaksanakan pengelolaan dana seperti dana bergulir usaha kecil menengah, tabungan perumahan.
PENJELASAN
Pasal 139

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 42