PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 3 Tahun 2017
Tentang PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Berlaku: 21 Februari 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
a. bahwa dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kota Pariaman, diperlukan sistem lalu lintas yang lancar, handal, selamat, tertib, aman, berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa kualitas jalan di Kota Pariaman sangat bagus dan angkutan jalan yang memadai yang mampu mendukung akses berlalu lintas masyarakat Kota Pariaman dari segala arah dan jurusan;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka telah dilakukan pembagian kewenangan dalam urusan pemerintahan yang meliputi kewenangan antara pemerintah, dengan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pariaman yang mengatur tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pariaman;
: 1.
N/A
Pasal 18

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 132);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
15. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
16. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2003 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan Karoseri dan Bak Muatan serta Komponenkomponennya;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 1993 tentang Persyaratan Teknis Pemakaian Bahan Bakar Gas Pada Kendaraan Bermotor;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan;
24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Pengangkutan Barang di Jalan;
25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 70 Tahun 1993 tentang Tarif Penumpang dan Barang di Jalan;
26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
27. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor;
28. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 1995 tentang Terminal dan Transportasi Jalan;
29. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
30. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN dan
WALIKOTA PARIAMAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pariaman diselenggarakan dengan tujuan:
1. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian dan pengembangan wilayah Kota Pariaman;
2. terwujudnya etika berlalu lintas dikalangan masyarakat Kota Pariaman; dan
3. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam wilayah Kota Pariaman.
BAB II - JARINGAN TRANSPORTASI DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 3

- (1) Untuk memberikan arah yang jelas terhadap pembangunan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ingin dicapai agar terpadu dengan moda transportasi lainnya, Pemerintah Kota menetapkan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menghubungkan semua wilayah.
- (3) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota sesuai dengan kebutuhan.
BAB II - JARINGAN TRANSPORTASI DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 4

- (1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ruang kegiatan berskala kota.
- (2) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota memuat:
- a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup kota;
- b. arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan kota dalam keseluruhan moda transportasi;
- c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul kota; dan
- d. rencana kebutuhan ruang lalu lintas kota.
- (3) Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas.
- (4) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.
Bagian Kedua Ruang Lalu Lintas
Paragraf 1 Kelas Jalan
BAB II - JARINGAN TRANSPORTASI DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 5

- (1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:
- a. fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.
- (2) Kelas jalan pada ruas jalan kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
Paragraf 2 Penggunaan dan Perlengkapan Jalan
BAB II - JARINGAN TRANSPORTASI DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 6

- (1) Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah Kota dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat.
- (2) Proses penetapan batas kecepatan jalan dilakukan melalui forum lalu lintas dan angktan jalan.
- (3) Penetapan batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
BAB II - JARINGAN TRANSPORTASI DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 7

- (1) Pembatasan kecepatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dapat dilakukan dengan memasang alat pembatas kecepatan.
- (2) Pemasangan alat pembatas kecepatan didahului dengan rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas.
BAB II - JARINGAN TRANSPORTASI DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 8

- (1) Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan laik fungsi jalan secara teknis dan administratif.
- (2) Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan uji kelaikan fungsi jalan sebelum pengoperasian jalan.
- (3) Penyelenggara jalan wajib melakukan uji kelaikan fungsi jalan pada jalan yang sudah beroperasi secara berkala dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Uji kelaikan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh tim uji laik fungsi jalan yang dibentuk oleh penyelenggara jalan.
- (5) Tim uji laik fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur penyelenggara jalan, Dinas serta Kepolisian.
- (6) Hasil uji kelaikan fungsi jalan wajib dipublikasikan dan ditindaklanjuti oleh penyelenggara jalan, Dinas dan berkoordinasi dengan Kepolisian.
BAB II - JARINGAN TRANSPORTASI DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 9

- (1) Penyelenggara jalan dalam melaksanakan preservasi jalan dan/atau peningkatan kapasitas jalan wajib menjaga keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Penyelengara jalan dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Kepolisian Resort.
BAB II - JARINGAN TRANSPORTASI DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 10

- (1) Penyelenggara jalan wajib segera memperbaiki jalan yang rusak dan dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
- (2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.
BAB II - JARINGAN TRANSPORTASI DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 11

Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa :
- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. alat penerangan jalan;
- e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan
- h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar badan jalan.
Paragraf 3
Rekomendasi pengunaan Jalan
BAB II - JARINGAN TRANSPORTASI DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 12

- (1) Pekerjaan galian atau kegiatan pembangunan lainnya di daerah tepi jalan yang dapat mengakibatkan gangguan lalu lintas harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (2) Galian tanah atau material lainnya didaerah tepi jalan sebagai akibat kegiatan pembangunan sebagaimana ayat (1) diatas dilarang diletakkan di daerah tepi jalan.
BAB II - JARINGAN TRANSPORTASI DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 13

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang:
- a. membuat atau membongkar alat pembatas kecepatan ( speed trap );
- b. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- c. menutup bukaan atau putaran jalan;
- d. membongkar pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas dan pagar pengaman jalan;
- e. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman;
- f. menggunakan bahu jalan atau trotoar tidak sesuai dengan fungsinya; dan/atau
- g. melakukan perbuatan yang dapat merusak sebahagian atau seluruh badan jalan dan merubah fungsi jalan.
- (2) Dalam hal untuk kepentingan tertentu, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dapat dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Kota.
BAB II - JARINGAN TRANSPORTASI DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 14

Setiap badan hukum atau perorangan dilarang memanfaatkan lahan pada daerah milik jalan untuk parkir kendaraan bermotor, bongkar muat barang, kegiatan lainnya kecuali dengan izin Walikota.
Paragraf 4 Fasilitas Pendukung
BAB II - JARINGAN TRANSPORTASI DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 15

- (1) Fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Kota yang meliputi:
- a. trotoar;
- b. lajur sepeda;
- c. tempat penyeberangan pejalan kaki;
- d. halte; dan
- e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.
- (2) Pemerintah Kota dalam melaksanakan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak swasta.
Paragraf 5
Dispensasi Penggunaan Jalan
BAB II - JARINGAN TRANSPORTASI DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 16

Setiap kendaraan angkutan barang dilarang menggunakan jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung, serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk jalan itu.
BAB II - JARINGAN TRANSPORTASI DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 17

Kelas, daya dukung dan muatan sumbu terberat yang izinkan serta larangan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pasal 16, ditetapkan dengan rambu-rambu lalu lintas
BAB II - JARINGAN TRANSPORTASI DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 18

- (1) Atas pertimbangan tertentu, Walikota dapat memberikan dispensasi penggunaan jalan tertentu untuk dilalui oleh kendaraan angkutan barang;
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada:
- a. mobil barang dan/atau kendaraan khusus yang karena dimensi dan ukurannya melebihi dari kelas jalan yang dilalui;
- b. kendaraan yang karena berat muatannya melebihi batas muatan sumbu terberat (MST) yang diizinkan untuk kelas jalan yang dilaluinya;
- c. kendaraan angkutan barang yang digunakan untuk kepentingan proyek pada suatu daerah tertentu;
- d. mobil barang yang membawa muatan yang bersifat darurat.
BAB II - JARINGAN TRANSPORTASI DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 19

- (1) Pemilik kendaraan barang sebagaimana dimaksud Pasal 18 mengajukan permohonan dispensasi penggunaan jalan secara tertulis kepada Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) minimal berisikan pemilik kendaraan, spesifiksi kendaraan, rute jalan, jenis muatan, dan lama penggunaan jalan.
- (3) Surat dispensasi penggunaan jalan merupakan bentuk pengawasan terhadap penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung, serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat yang dizinkan untuk jalan tersebut.
- (4) Surat dispensasi penggunaan jalan sebagaimana dimaksud ayat (3) dikeluarkan oleh Dinas dengan jangka waktu tertentu.
Paragraf 6
Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas
BAB II - JARINGAN TRANSPORTASI DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 20

- (1) Instansi, badan hukum atau perorangan dapat menggunakan jalan sebagai ruang lalu lintas untuk kegiatan diluar kepentingan lalu lintas.
- (2) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif.
- (3) Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara.
- (4) Penggunaan jalan selain untuk fungsi dan peruntukan dapat diberikan izin oleh kepolisian resort setelah memperoleh rekomendasi oleh dinas.
BAB II - JARINGAN TRANSPORTASI DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 21

- (1) Pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.
- (2) Dinas yang memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) bertanggung jawab menempatkan petugas pada ruas jalan untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
Paragraf 7
Pengawasan Penggunaan Jalan
BAB II - JARINGAN TRANSPORTASI DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 22

Untuk mengawasi pengangkutan barang oleh kendaraan-kendaraan diluar kemampuan daya dukung yang bersangkutan, Dinas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang.
BAB II - JARINGAN TRANSPORTASI DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 23

Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 22 dilaksanakan pada tempattempat yang telah ditetapkan dan atau pengawasan secara langsung di jalan, yang dilengkapi oleh alat penimbangan yang dapat dipindah-pindah.
BAB II - JARINGAN TRANSPORTASI DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 24

Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugasnya membidangi urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Bagian Ketiga Terminal
Paragraf 1 Fungsi Terminal
BAB II - JARINGAN TRANSPORTASI DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 25

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Terminal penumpang dan/atau Terminal barang.
BAB II - JARINGAN TRANSPORTASI DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 26

Untuk kepentingan sendiri, badan usaha milik daerah dan swasta dapat membangun Terminal Penumpang dan/atau Terminal barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB II - JARINGAN TRANSPORTASI DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 27

- (1) Setiap kendaraan angkutan penumpang umum (AKAP, AKDP, angkot dan angkutan perdesaan) dalam trayek yang bertujuan ke Kota Pariaman wajib masuk, menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal.
- (2) Setiap Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum (AKAP, AKDP, AJAP dan AJDP) dalam trayek yang melintasi Kota Pariaman wajib masuk di terminal
- (3) Setiap kendaraan penumpang umum dilarang menaikkan dan menurunkan penumpang ditempat yang dilarang.
- (4) Setiap kendaraan penumpang umum dilarang membuat terminal bayangan.
BAB II - JARINGAN TRANSPORTASI DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 28

Setiap Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum dalam trayek yang dimaksud Pasal 27 dilarang memasuki Pusat Kota kecuali Angkutan Kota, Angkutan Pariwisata dan Angkutan yang mendapatkan izin dari Walikota atas rekomendasi Dinas
Paragraf 2
Penetapan Lokasi Terminal
BAB II - JARINGAN TRANSPORTASI DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 29

- (1) Penentuan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
- (2) Penetapan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan:
- a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
- b. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
- c. permintaan angkutan;
- d. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
- e. Keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- f. kelestarian lingkungan hidup.
Paragraf 3
Fasilitas Terminal
BAB II - JARINGAN TRANSPORTASI DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 30

- (1) Setiap penyelenggara Terminal wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang.
- (3) Fasilitas Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. jalur keberangkatan;
- b. jalur kedatangan;
- c. ruang tunggu penumpang,pengantar, dan/atau penjemput;
- d. tempat naik turun penumpang;
- e. tempat parkir kendaraan;
- f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
- g. perlengkapan jalan;
- h. media informasi;
- i. kantor penyelenggara terminal; dan
- j. loket penjualan tiket.
- (4) Fasilitas Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui;
- b. pos kesehatan;
- c. fasilitas kesehatan;
- d. fasilitas peribatan;
- e. pos polisi;
- f. alat pemadam kebakaran; dan
- g. fasilitas umum.
- (5) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
- a. toilet;
- b. rumah makan;
- c. fasilitas telekomunikasi;
- d. tempat istirahat awak kendaraan;
- e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
- f. fasilitas pemantauan kualitas udara dan gas buang;
- g. fasilitas kebersihan;
- h. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum;
- i. fasilitas perdagangan, pertokoan.
- (6) Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara Terminal wajib melakukan pemeliharaan.
Paragraf 4 Lingkungan Kerja Terminal
BAB II - JARINGAN TRANSPORTASI DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 31

- (1) Lingkungan Kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal yang terdiri dari:
- a. lingkungan kerja terminal, yang merupakan lingkungan yang berkaitan langsung dengan fasilitas terminal dan dibatasi dengan pagar;
- b. lingkungan pengawasan terminal, yang merupakan daerah di luar lingkungan kerja terminal yang diawasi oleh petugas di bidang angkutan dan lalu lintas jalan untuk kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan di sekitas terminal;
- c. lingkungan Kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.
BAB II - JARINGAN TRANSPORTASI DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 32

- (1) Radius pengawasan terminal sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf b berjarak 50 meter dari pintu masuk keluar terminal.
- (2) Pengawasan yang dilakukan petugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap angkutan penumpang umum yang tidak mangkal dalam terminal dan yang melanggar ramburambu.
- (3) Lingkungan Kerja Terminal sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB II - JARINGAN TRANSPORTASI DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 33

- (1) Setiap penyelenggara Terminal wajib memberikan pelayanan jasa Terminal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
- (2) Pelayanan jasa Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dinikmati oleh pengusaha angkutan;
- b. fasilitas parkir kendaraan umum untuk menunggu waktu keberangkatan yang dinikmati oleh pengusaha angkutan;
- c. fasilitas parkir kendaraan umum selain tersebut dalam huruf b, yang dinikmati oleh pengguna jasa;
- d. jasa penjualan karcis/loket di dalam terminal;
- (3) Terhadap penggunaan jasa pelayanan terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan retribusi.
BAB II - JARINGAN TRANSPORTASI DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 34

- (1) Kegiatan penunjang usaha pada terminal dapat dilakukan oleh badan hukum atau perorangan setelah mendapat izin Walikota.
- (2) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berupa:
3. (a) usaha makanan dan minuman;
4. (b) usaha cinderamata dan bahan bacaan;
5. (c) usaha tempat istirahat awak kendaraan umum;
- (d) usaha jasa telepon, paket dan sejenisnya;
- (e) usaha penjualan tiket angkutan;
- (f) usaha titipan barang;
- (g) usaha penjualan rokok dan minuman ringan;
- (h) usaha toilet dan MCK.
- (3) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat dilakukan sepanjang tidak menganggu usaha terminal.
Paragraf 5 Larangan
BAB II - JARINGAN TRANSPORTASI DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 35

- (1) Setiap orang dilarang bertempat tinggal/menetap di terminal.
- (2) Setiap orang yang menggunakan sepeda motor yang berprofesi sebagai ojek dilarang mengambil penumpang dalam terminal.
- (3) Setiap orang dilarang menjadi calo, pengemis, peminta sumbangan, pemulung, berjudi, minum-minuman keras dan melakukan tindakan asusila di kawasan terminal.
BAB II - JARINGAN TRANSPORTASI DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 36

Untuk menjaga/memelihara dan menciptakan kebersihan dan keindahan, setiap orang/badan dilarang :
- a. menebang pohon pelindung, merusak taman dan prasarana lainnya;
- b. membuang air besar dan kecil dalam terminal;
- c. membuat sampah bukan pada tempatnya;
- d. membuang/memasukkan sampah yang membahayakan dan mengganggu lingkungan ke dalam tempat sampah;
- e. membakar sampah di lingkungan terminal yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan;
- f. memasang, menulis, mencoret-coret atau mengotori, menempel atau menggantungkan benda-benda pada dinding pagar terminal dan fasilitas terminal lainnya.
Bagian Keempat
Perparkiran Paragraf 1
Fasilitas Parkir Umum
BAB II - JARINGAN TRANSPORTASI DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 37

- (1) Fasilitas parkir untuk umum adalah fasilitas parkir yang diselenggarakan di tepi jalan umum dan atau dengan tempat khusus parkir.
- (2) Fasilitas parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada badan jalan dan atau pada daerah milik jalan, daerah pengawasan jalan merupakan satu kesatuan wilayah lalu lintas dan angkutan jalan pada jalan kota, jalan desa, yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.
- (3) Lokasi titik parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan oleh Surat Keputusan Walikota.
- (4) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelolal oleh Pemerintah daerah.
- (5) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi gedung parkir dan atau taman parkir yang dilaksanakan, kawasan wisata dan tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Pemerintah daerah.
- (6) Parkir yang diselenggarakan di tepi jalan umum atau tempat khusus parkir diperuntukkan bagi kendaraan bermotor dan atau kendaraan tidak bermotor.
BAB II - JARINGAN TRANSPORTASI DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan parkir untuk umum dibadan jalan sebagaimana dimaksud pasal 37 ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan halhal sebagai berikut:
- a. jalan yang digunakan merupakan jalan lingkungan;
- b. Satuan Ruang Parkir (SRP) ditetapkan berdasarkan V/C Ratio, jenis kendaraan dengan konfigurasi arah parkir sejajar, serong 15 , serong 30, dan serong 45 ;
- c. dinyatakan oleh rambu-rambu peruntukan parkir dan marka jalan.
- (2) Penyelenggaraan parkir untuk umum di daerah milik jalan atau daerah pengawasan jalan sebagaimana pasal 37 ayat (2), dilaksanakan dengan memperhatikan:
- a. keluar masuk kendaraan ke tempat dan/ayau dari tempat parkir diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan dan kecelakan lalu lintas pada jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi;
- b. tidak menimbulkan kerusakan terhadap perlengkapan jalan antara lain saluran air harus diamankan;
- c. tempat parkir harus dilengkapi dengan rambu-rambu peruntukan parkir.
BAB II - JARINGAN TRANSPORTASI DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 39

Fasilitas parkir untuk umum yang diselenggarakan digedung parkir dan atau ditaman parkir, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. tempat parkir harus merupakan bagian atau didukung dengan manajemen lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya;
- b. lokasi parkir harus memiliki akses yang mudah ke pusat-pusat kegiatan;
- c. Satuan Ruang Parkir (SRP) diberi tanda-tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor alajur dan marka jalan.
Paragraf 2
Penyelenggaraan Parkir
BAB II - JARINGAN TRANSPORTASI DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan parkir untuk umum dapat dilakukan oleh perorangan, badan hukum atau pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diselenggarakan pada tempat-tempat yang ditetapkan oleh Walikota.
BAB II - JARINGAN TRANSPORTASI DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) harus mendapat izin dari Walikota.
- (2) Teknis Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
BAB II - JARINGAN TRANSPORTASI DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 42

- (1) Pengelolaan parkir dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.
- (2) Pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. parkir harian;
- b. parkir berlangganan dan;
- c. parkir insidentil.
- (3) Operasional Penyelenggaraan Parkir diatur dalam Standar Operasional yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Paragraf 3 Juru Parkir
BAB II - JARINGAN TRANSPORTASI DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 43

- (1) Juru parkir adalah petugas parkir yang bertanggung jawab untuk pengaturan keluar dan masuk kendaraan ke tempat parkir.
- (2) Juru parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus ditetapkan sebagai berikut :
- a. pengangkatan juru parkir dilaksanakan dengan status tenaga harian lepas oleh Walikota;
- b. penempatan dan penugasan juru parkir ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- c. seragam juru parkir ditetapkan dengan warna tertentu yang dilengkapi atribut atau tanda-tanda yang jelas dan lengkap;
- d. setiap juru parkir berhak mendapatkan penghasilan setiap hari, yang besarannya ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Tata cara dan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB III - Pengujian Kendaraan Bermotor
Pasal 44

- (1) Kendaraan Wajib Uji terdiri dari mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
- (2) Kendaraan Wajib Uji yang dioperasikan dijalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis laik jalan, dan emisi gas buang.
BAB III - Pengujian Kendaraan Bermotor
Pasal 45

- (1) Persyaratan teknis laik jalan, dan emisi gas buang sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (2), harus sesuai dengan rancang bangun yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan teknis laik jalan, dan emisi gas buang, dimaksud Pasal 44 ayat (2), wajib :
- a. dilakukan pengujian berkala;
- b. dilakukan pemeliharaan dan/atau perawatan.
BAB III - Pengujian Kendaraan Bermotor
Pasal 46

Kewajiban untuk melaksanakan uji berkala sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (2) huruf a setiap 6 (enam) bulan sekali.
BAB III - Pengujian Kendaraan Bermotor
Pasal 47

Untuk setiap kendaraan wajib uji selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) wajib didaftarkan untuk mendapatkan penetapan pelaksanaan pengujian berkala.
BAB III - Pengujian Kendaraan Bermotor
Pasal 48

- (1) Pelaksana pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor wajib uji diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dapat berupa Unit Pengujian Statis atau Unit Pengujian Keliling.
BAB III - Pengujian Kendaraan Bermotor
Pasal 49

- (1) Sebagai bukti telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda lulus uji berupa buku uji, tanda uji berkala dan tanda samping.
- (2) Tanda samping sebagaimana dimaksud ayat (1), sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
- a. berat kosong kendaraan;
- b. jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diizinkan untuk kendaraan bermotor tunggal;
- c. jumlah berat yang diperbolehkan jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan, jumlah berat yang diizinkan dan jumlah berat kombinasi yang diizinkan untuk kendaraan bermotor yang dirangkaikan dengan kereta gandengan atau kereta tempelan;
- d. daya angkut orang dan barang;
- e. kelas jalan terendah yang boleh dilalui.
- (3) Tanda lulus uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1), dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut, apabila:
- a. sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali;
- b. melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya atas buku uji dan tanda uji sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. kendaraan bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan lagi, baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal lain yang secara objektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis yang ditentukan.
BAB III - Pengujian Kendaraan Bermotor
Pasal 50

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala untuk pertama kali diajukan ke Dinas dan wajib melampirkan persyaratan lengkap yang terdiri dari:
- a. sertifikat registrasi uji tipe (SRUT);
- b. surat tanda nomor kendaraan (STNK);
- c. tanda jati diri pemilik;
- d. bukti pelunasan biaya uji.
- (2) Uji berkala selanjutnya dilaksanakan sebelum masa uji berakhir.
BAB III - Pengujian Kendaraan Bermotor
Pasal 51

- (1) Pengujian berkala harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan fasilitas dan peralatan pengujian.
- (2) Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peralatan uji berkala kendaraan bermotor berupa peralatan pengujian lengkap, peralatan pengujian dasar atau peralatan pengujian keliling.
- (3) Peralatan uji berkala lengkap atau dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah peralatan yang dipasang dan digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tetap.
- (4) Peralatan uji berkala keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah peralatan yang digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tidak tetap dan ditempatkan pada kendaraan bermotor pengangkut peralatan uji.
- (5) Fasilitas dan peralatan pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berupa fasilitas dan peralatan pengujian pada lokasi yang bersifat tetap dan/atau pada lokasi yang bersifat tidak tetap.
- (6) Dinas berkewajiban mengadakan tenaga penguji, fasilitas dan peralatan pengujian sesuai peningkatan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - Pengujian Kendaraan Bermotor
Pasal 52

- (1) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kendaraan sekurangkurangnya meliputi :
- a. perbaikan yang harus dilakukan;
- b. waktu dan tempat pelaksaaan uji ulang.
- (2) Dalam hal perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (1), kepada pemilik/pemegang diberikan waktu paling lama 14 (empat belas) hari, tidak diberlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji.
- (3) Apabila setelah dilakukan uji ulang ternyata kendaraan masih dinyatakan tidak lulus, maka untuk uji ulang selanjutnya dikenakan retribusi kembali.
BAB III - Pengujian Kendaraan Bermotor
Pasal 53

- (1) Apabila pemilik/pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1), pemilik atau pemegang dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan petugas penguji dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam harus memberikan jawaban diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), setelah mendengar penjelasan dari penguji yang bersangkutan.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima harus dilakukan uji ulang.
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak dan/atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud ayat (3), ternyata tetap tidak lulus uji, maka pemilik/pemegang tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan.
BAB III - Pengujian Kendaraan Bermotor
Pasal 54

- (1) Pemilik kendaraan bermotor wajib uji dapat memindahkan (mutasi) pengujian kendaraannya ke tempat dimana kendaraan itu berdomisili.
- (2) Pemindahan pengujian berkala sebagaimana dimaksud ayat (1), harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas, dan dikenakan retribusi.
- (3) Perubahan status dan/atau perubahan spesifikasi teknis kendaraan bermotor dapat dilakukan setelah diadakan pemeriksaan teknis, mendapatkan rekomendasi dari Dinas serta mendapatkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dan dikenakan retribusi.
- (4) Dinas dapat melakukan pengetokan ulang nomor chasis dan nomor mesin kendaraan bermotor setelah mendapat rekomendasi Agen Pemegang Merk (APM) dan Kepolisian, sesuai domisili kepemilikan kendaraan bermotor.
- (5) Pengetokan ulang sebagaimana dimaksud ayat (4), dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang tidak dapat diproses oleh Agen Pemegang Merk (APM) setempat.
Bagian Kedua
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor
BAB III - Pengujian Kendaraan Bermotor
Pasal 55

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan, harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta memenuhi ambang batas emisi gas buang.
- (2) Untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini setiap kendaraan bermotor wajib dilakukan pemeriksaan.
BAB III - Pengujian Kendaraan Bermotor
Pasal 56

- (1) Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) adalah memenuhi ambang batas laik jalan yang meliputi:
- a. emisi gas buang kendaraan bermotor;
- b. kebisingan suara kendaraan bermotor;
- c. efisiensi sistem rem utama;
- d. efisiensi sistem rem parkir;
- e. kuncup roda depan;
- f. tingkat suara klakson;
- g. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
- h. radius putar;
- i. alat penunjuk kecepatan;
- j. kekuatan, unjuk kerja dan ketahanan ban luar untuk masingmasing jenis ukuran dan lapisan;
- k. kedalam alur ban luar;
- l. intensitas cahaya yang masuk ke kabin/kepekatan kaca film.
- (2) Setiap kendaraan bermotor dilarang memasang tanda-tanda, gambar, atau reklame yang dapat mengganggu keselamatan lalu lintas, kecuali dengan izin Walikota setelah mendapat rekomendasi Dinas.
- (3) Setiap kendaraan bermotor dilarangan memakai kaca film gelap, knalpot rising dan musik yang keras.
BAB III - Pengujian Kendaraan Bermotor
Pasal 57

- (1) Untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l, wajib dilaksanakan untuk kendaraan wajib uji.
- (2) Kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, meliputi:
- a. mobil bus umum dan tidak umum;
- b. mobil penumpang umum;
- c. mobil barang umum dan tidak umum;
- d. kereta gandengan dan kereta tempelan;
- e. kendaraan khusus.
- (4) Pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, dilakukan dengan Pengujian Kendaraan Bermotor.
Bagian Ketiga
Pemeliharaan, Perawatan dan/atau Perbaikan Kendaraan Bermotor
BAB III - Pengujian Kendaraan Bermotor
Pasal 58

- (1) Untuk menjaga kondisi kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan teknis laik jalan dan emisi gas buang, maka kendaraan bermotor harus dilakukan pemeliharaan, perawatan, dan/atau perbaikan.
- (2) Pemeliharaan, perawatan dan atau perbaikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilaksanakan oleh bengkel umum dan bengkel khusus.
BAB III - Pengujian Kendaraan Bermotor
Pasal 59

- (1) Terhadap bengkel umum dan bengkel khusus yang melakukan pemeliharaan dan pencucian kendaraan bermotor, merupakan bengkel terdaftar dan masuk anggota ASBEKINDO.
- (2) Terhadap bengkel umum dan bengkel khusus yang melakukan perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, merupakan bengkel tertunjuk.
- (3) Terhadap bengkel umum yang mendapat izin penetapan sebagai bengkel pelaksana pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor merupakan bengkel pelaksana.
- (4) Bengkel terdaftar, tertunjuk serta bengkel pelaksana wajib memberikan laporan secara periodik setiap bulannya kepada Dinas.
- (5) Penyelenggaraan bengkel kendaraan bermotor dapat dilaksanakan oleh Pemerintah daerah, Badan Hukum dan perorangan.
Bagian Keempat
Pembinaan Bengkel
BAB III - Pengujian Kendaraan Bermotor
Pasal 60

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan dan operasional pemeliharaan, perawatan dan atau perbaikan kendaraan bermotor, Dinas dapat melakukan pembinaan terhadap bengkel-bengkel sebagaimana dimaksud pada Pasal 59.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuan-ketentuan teknis dan laik jalan kendaraan;
- b. pengawasan mutu prodiksi dan pemeriksaan peralatan yang digunakan;
- c. peningkatan profesionalisme baik langsung maupun tidak langsung;
- d. pendidikan dan latihan bagi tenaga mekanik bengkel.
Bagian Kelima
Pendataan Kendaraan Bermotor
BAB III - Pengujian Kendaraan Bermotor
Pasal 61

Dalam rangka perencanaan dan untuk memenuhi kebutuhan data lainnya dalam perencanaan pembangunan Daerah, dinas melaksanakan pendataan kendaraan bermotor.
BAB III - Pengujian Kendaraan Bermotor
Pasal 62

Pendataan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 58, sekurangkurangnya memuat mengenai jumlah dan jenis kendaraan bermotor.
BAB III - Pengujian Kendaraan Bermotor
Pasal 63

Pelaksanaan pendataan kendaraan bermotor dikoordinasikan dengan pihak instansi dan lembaga terkait secara berkala.
Bagian Keenam
Penilaian Teknis
BAB III - Pengujian Kendaraan Bermotor
Pasal 64

- (1) Setiap kendaraan bermotor dapat dilakukan penilaian teknis.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), berlaku wajib bagi kendaraan bermotor yang akan dilakukan penghapusan (scapping) dan/atau kendaraan angkutan penumpang umum yang akan diremajakan.
- (3) Penilaian teknis dilakukan terhadap kondisi fisik kendaraan bermotor oleh petugas penguji dan dikenakan retribusi bagi kendaraan di luar kepemilikan Pemerintah Daerah.
- (4) Sebagai bukti telah dilakukan penilaian teknis diberikan Surat Keterangan Hasil Penilaian Teknis.
BAB IV - TEKNIK LALU LINTAS
Pasal 65

Untuk kegiatan penyelenggaraan lalu lintas yang selamat, aman, nyaman, tertib dan lancar, serta efisien dan efektif, dinas melakukan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas.
BAB IV - TEKNIK LALU LINTAS
Pasal 66

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal 65 meliputi kegiatan:
- a. inventaris dan evaluasi tingkat pelayanan dan permasalahan lalu lintas pada tiap-tiap jaringan jalan;
- b. penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan;
- c. perumusan dan penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas;
- d. penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya.
- (2) Untuk melaksanakan perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan survey dan analisis lalu lintas yang terdiri dari:
- a. survey dan analisis inventaris lalu lintas;
- b. survey dan analisis asal tujuan;
- c. survey dan analisis lalu lintas harian rata-rata;
- d. survey dan analisis bangkitan tarikan lalu lintas;
- e. survey dan analisis lalu lintas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Survey lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan.
BAB IV - TEKNIK LALU LINTAS
Pasal 67

- (1) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud Pasal 65 adalah kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan jalan atau ruas jalan tertentu yang meliputi:
- a. penetapan rute atau trayek angkutan penumpang umum;
- b. penetapan jaringan lintas atau rute angkutan barang;
- c. penetapan sirkulasi lalu lintas.
- (2) penetapan sirkulasi lalu lintas sebagaiama dimaksud ayat (1) huruf c adalah:
- a. penetapan lalu lintas satu arah dan atau dua arah;
- b. penetapan pembatasan jenis kendaraan pada suatu ruas jalan atau wilayah tertentu;
- c. penetapan larangan berhenti dan atau parkir tempat-tempat tertentu;
- d. penetapan kecepatan lalu lintas kendaraan;
- e. pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas-ruas jalan tertentu.
- (3) Pengaturan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan dalam rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
Bagian Kedua
Rekayasa Lalu Lintas
BAB IV - TEKNIK LALU LINTAS
Pasal 68

- (1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas, Dinas melaksanakan rekayasa lalu lintas yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas, dan perlengkapan jalan.
- (2) Fasilitas dan perlengkapan jalan sebgaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
- a. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- b. rambu lalu lintas;
- c. marka jalan;
- d. alat penerangan jalan;
- e. alat pengendalian pemakai jalan, terdiri atas :
- 1) alat pembatasan kecepatan; dan
- 2) alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.
- f. alat pengaman pemakai jalan, terdiri atas :
- 1) pagar pengaman;
- 2) cermin tikungan;
- 3) tanda patok tikungan (delineator);
- 4) pulau-pulau lalu lintas; dan
- 5) pita penggaduh.
- g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan maupun diluar badan jalan; dan
- h. fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
BAB IV - TEKNIK LALU LINTAS
Pasal 69

- (1) Agar penyelenggaraan fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung dilaksanakan secara terarah, tepat dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas menyusun dan menetapkan rencana kebutuhan fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung.
- (3) Rencana kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan, fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud ayat (1), disusun untuk masa waktu paling 5 (lima) tahun.
- (4) Setiap pemasangan fasilitas dan perlengkapan jalan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan rencana Induk diberi tanda pengesahan.
BAB IV - TEKNIK LALU LINTAS
Pasal 70

- (1) Badan hukum, perorangan yang akan memasang fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan, fasilitas pendukung harus memenuhi persyaratan teknis dan mendapat izin dari dinas.
- (2) Badan hukum atau perorangan dapat memasang reklame pada fasilitas, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan teknis dan perundang-undangan yang berlaku, serta mendapat izin dari Dinas.
- (3) Setiap orang dilarang menyimpan benda-benda dan atau alat-alat di jalan yang dapat menimbulkan hambatan, gangguan dan kecelakaan lalu lintas kecuali setelah mendapat izin dari Dinas dan/atau instansi yang berwenang.
Bagian Ketiga Analisis Dampak Lalu Lintas
BAB IV - TEKNIK LALU LINTAS
Pasal 71

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas
- (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa bangunan untuk:
- a. kegiatan perdagangan;
- b. kegiatan perkantoran;
- c. kegiatan industri;
- d. fasilitas pendidikan;
- e. fasilitas palayanan umum; dan/atau
- f. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
- a. perumahan dan permukiman;
- b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
- c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (4) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
- a. akses ke dan dari jalan tol;
- b. pelabuhan;
- c. bandar udara;
- d. terminal;
- e. stasiun kereta api;
- f. pool kendaraan;
- g. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
- h. infrastruktur lainnya.
- (5) Kriteria pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan diatur oleh Dinas setelah mendapat pertimbangan dari:
- a. instansi yang bertanggung jawab di bidang jalan; dan
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Dinas memberikan rekomendasi mitigasi Lalu Lintas yang berdasarkan pada Analisis Dampak Lalu Lintas sbagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
Bagian Keempat
Pemindahan Kendaraan
BAB IV - TEKNIK LALU LINTAS
Pasal 72

- (1) Untuk keamanan, kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menyelengarakan pemindahan kendaraan bermotor di jalan.
- (2) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam hal:
- a. kendaraan yang patut diduga terlibat dalam tindak kejahatan;
- b. kendaraan yang berhenti atau parkir pada tempat-tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan dalam rambu-rambu lalu lintas atau tidak;
- c. kendaraan yang disimpan di jalan sehingga jalan berfungsi sebagai garasi atau tempat penyimpanan kendaraan;
- d. kendaraan yang ditinggalkan oleh pemiliknya di jalan selama dua kali puluh empat jam (2x24 jam).
- (3) Pemindahan terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh petugas yang berwenang.
BAB IV - TEKNIK LALU LINTAS
Pasal 73

- (1) Pemindahan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud pasal 72 diselenggarakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. pemindahan kendaraan dilakukan dengan menggunakan mobil derek yang sesuai dengan peruntukannya;
- b. tersedia areal tempat penyimpanan kendaraan yang representatif;
- c. adanya jaminan keamanan.
- (2) Mobil derek yang sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah:
- a. mobil derek dilengkapi dengan peralatan teknis penderekan baik bersifat mekanik maupun manual;
- b. dilengkapi alat pengaman berupa lampu isyarat warna kuning tanpa sirene;
- c. dioperasikan oleh operator derek yang memiliki kecakapan atau kemampuan teknis penderekan.
- (3) Areal tempat penyimpanan yang representatif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa lapangan parkir yang dibangun secara khusus dan atau tempat penyimpanan yang ditetapkan oleh Walikota, dilengkapi fasilitas pendukung dan sistem keamanan yang memadai.
- (4) Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, yaitu:
- a. pemindahan dilakukan oleh petugas dengan tanda atau seragam yang lengkap;
- b. pemindahan kendaraan diusahakan diketahui atau disaksikan oleh pemilik atau pengemudi kendaraan yang bersangkutan;
- c. sistem informasi pemindahan kepada pemilik;
- d. berita acara pemindahan penyimpanan;
- e. pemindahan diusahakan dengan memperkecil resiko dan atau kerusakan serta kehilangan perlengkapan akibat proses penderekan.
- f. mobil derek harus lebih besar atau lebih kuat dari pada kendaraan yang diderek baik konstruksi, berat, dimensi, ukuran maupun daya mesinnya;
- g. pemindahan kendaraan yang melanggar ketentuan berhenti dan/atau parkir dilakukan setelah terlebih dahulu diberikan peringatan dan kesempatan selama lima belas menit kepada pemilik atau pengemudi untuk memindahkan kendaraannya ke tempat yang aman, dan apabila dalam waktu yang telah yang aman, dan apabila dalam waktu yang telah ditetapkan tidak dilakukan baik diketahui atau tidak kendaraan dilakukan pemindahan atau penderekan.
BAB V - RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS
Pasal 74

- (1) Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan rambu lalu lintas.
- (2) Pemasangan rambu lalu lintas perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat bersifat tetap atau sementara disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan keadaan jalan.
BAB V - RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS
Pasal 75

Rambu lalu lintas berdasarkan jenisnya terdiri atas:
- a. rambu peringatan;
- b. rambu larangan;
- c. rambu perintah; dan
- d. rambu petunjuk.
BAB V - RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS
Pasal 76

- (1) Rambu peringatan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau tempat berbahaya pada jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya.
- (2) Rambu larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pengguna jalan.
- (3) Rambu perintah sebagiamana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pengguna jalan.
- (4) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d digunakan untuk memandu pengguna jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada pengguna jalan.
BAB V - RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS
Pasal 77

- (1) Rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dapat berupa:
2. a.
3. rambu lalu lintas konvensional; atau
- b. rambu lalu lintas elektronik.
- (2) Rambu lalu lintas konvensional sebagaimana dimkasud pada ayat (1) huruf a berupa rambu dengan bahan yang mampu memantulkan cahaya atau retro refletif.
- (3) Rambu lalu lintas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rambu yang informasinya dapat diatur secara elektronik.
BAB V - RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS
Pasal 78

- (1) Rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ditempatkan secara tetap.
- (2) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan rambu lalu lintas sementara.
- (3) Pada rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilengkapi papan tambahan yang memuat keterangan tertentu.
BAB V - RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS
Pasal 79

Rambu lalu lintas sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dipasang untuk memberi informasi adanya:
- a. jalan rusak;
- b. pekerjaan jalan;
- c. perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional;
- d. tidak berfungsinya alat pemberi isayarat lalu lintas;
- e. pemberian prioritas pada pengguna jalan;
- f. bencana alam;
- g. kecelakaan lalu lintas;
- h. kegiatan keagamaan;
- i. kegiatan kenegaraan;
- j. kegiatan olahraga; dan/atau
- k. kegiatan kebudayaan.
BAB V - RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS
Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bentuk, dan ukuran rambu lalu lintas diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua
Marka Jalan
Paragraf 1
Spesifikasi Teknis Marka Jalan
BAB V - RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS
Pasal 81

- (1) Marka jalan berfungsi untuk mengatur lalu lintas, memperingatkan atau menuntun pengguna jalan berlalu lintas.
- (2) Marka jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peralatan; atau
- b. tanda
BAB V - RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS
Pasal 82

- (1) Marka jalan sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 81 dapat berwarna:
- a. putih;
- b. kuning;
- c. merah;
- d. warna lainnya.
- (2) Marka jalan berwarna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyatakan bahwa pengguna jalan wajib mengikuti perintah atau larangan sesuai dengan bentuknya.
- (3) Marka jalan berwarna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyatakan bahwa pengguna jalan dilarang berhenti pada area tersebut.
- (4) Marka jalan berwarna merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyatakan keperluan atau tanda khusus.
- (5) Marka jalan warna lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d yaitu marka jalan berwarna hijau dan coklat, yang menyatakan daerah kepentingan khusus yang harus dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk yang dinayatakan dengan tegas.
Paragraf 2 Marka jalan berupa peralatan
BAB V - RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS
Pasal 83

- (1) Marka jalan berupa peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf meliputi:
- a. paku jalan;
- b. alat pengarah lalu lintas; dan
- c. pembagi lajur atau jalur.
- (2) Marka jalan berupa paku jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sebagai reflektor marka jalan khususnya pada keadaan gelap dan malam hari.
- (3) Marka jalan berupa alat pengarah lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kerucut lalu lintas.
- (4) Marka jalan berupa pembagi lajur atau jalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berfungsi untuk mengatur lalu lintas dengan jangka waktu sementara dan membantu untuk melindungi pengendara, pejalan kaki, dan pekerja dari daerah yang berpotensi tinggi akan menimbulkan kecelakaan.
Paragraf 3 Marka Jalan Berupa Tanda
BAB V - RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS
Pasal 84

Marka jalan berupa tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. marka membujur;
- b. marka melintang;
- c. marka serong;
- d. marka lambang;
- e. marka kotak kuning;dan
- f. marka lainnya.
BAB V - RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS
Pasal 85

- (1) Marka membujur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a terdiri atas:
- a. garis utuh;
- b. garis putus-putus;
- c. garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus; dan
- d. garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh.
- (2) Marka membujur berupa garis utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi sebagai:
- a. larangan bagi kendaraan melintasi garis tersebut;
- b. pembatas dam pembagi jalur.
- (3) Marka membujur berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi:
- a. pembatas dan pembagi lajur;
- b. pengarah lalu lintas; dan/atau
- c. peringatan akan adanya marka membujur berupa garis utuh di depan.
- (4) Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyatakan :
- a. lalu lintas yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda tersebut;
- b. lalu lintas yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda tersebut.
- (5) Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk menyatakan lalu lintas yang berada pada kedua sisi garis ganda tersebut dilarang melintasi garis ganda tersebut.
BAB V - RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS
Pasal 86

- (1) Marka melintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b berupa:
- a. garis utuh; dan
- b. garis putus-putus.
- (2) Marka melintang berupa garis utuh sebagaimana dimkasud pada ayat (1) huruf a menyatakan batas berhenti kendaraan yang diwajibkan berhenti oleh pemberi isyarat lalu lintas, rambu berhenti, tempat penyeberangan, atau zebra cross.
- (3) Marka melintang berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksu pada ayat (1) huruf b berfungsi untuk menyatakan batas yang tidak dapat dilampaui kendaraan sewaktu memberi kesempatan kepada kendaraan yang mendapat hak utama pada persimpanga.
BAB V - RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS
Pasal 87

- (1) Marka serong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c berupa:
- a. garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis utuh; dan
- b. garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis putus-putus.
- (2) Marka serong berupa garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyatakan :
- a. daerah yang tidak boleh dimasuki kendaraan;
- b. pemberitahuan awal akan melalui pulau lalu lintas atau median jalan;
- c. pemberitahuan awal akan ada pemisahan atau percabangan jalan; dan
- d. larangan bagi kendaraan untuk melintasi.
- (3) Marka serong berupa garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis putus-putus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menyatakan kendaraan tidak boleh memasuki daerah tersebut sampai mendapat kepastian.
BAB V - RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS
Pasal 88

- (1) Marka lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf d berupa:
- a. panah;
- b. gambar;
- c. segitiga; dan
- d. tulisan.
- (2) Marka lambang berupa panah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk memberi petunjuk pemisahan arus lalu lintas sebelum mendekati persimpangan.
- (3) Marka lambang berupa gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk memberi petunjuk misalnya untuk lajur sepeda, sepeda motor, atau mobil bus.
- (4) Marka lambang berupa segitiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk memberikan hak utama kepada arus lalu lintas dari arah jalan utama.
- (5) Marka lambang berupa tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d beruapa huruf dan/atau angka yang digunakan untuk memberi petunjuk arti tulisan pada marka lambang tersebut.
BAB V - RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS
Pasal 89

Marka kotak kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf e merupakan marka jalan berbentuk segi empat dengan 2 (dua) garis diagonal berpotongan dan berwarna kuning yang berfungsi untuk melarang kendaraan berhenti disuatu area.
BAB V - RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS
Pasal 90

Marka lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf f terdiri atas:
- a. marka tempat penyeberangan;
- b. marka larangan parkir atau berhenti di jalan;
- c. marka peringatan perlintasan sebidang antara jalan rel dan jalan;
- d. marka lajur sepeda, marka lajur khusus bus, marka lajur sepeda motor;
- e. marka jalan keluar masuk lokasi pariwisata;
- f. marka jalan keluar masuk pada lokasi gedung dan pusat kegiatan yang digunakan untuk jalur evakuasi; dan
- g. marka kewaspadaan dengan efek kejut.
BAB V - RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS
Pasal 91

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
BAB V - RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS
Pasal 92

Alat pemberi isyarat lalu lintas yang selanjutnya disingkat APILL berfungsi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
BAB V - RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS
Pasal 93

APILL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 terdiri atas :
- a. lampu tiga warna;
- b. lampu dua warna; dan
- c. lampu satu warna.
BAB V - RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS
Pasal 94

- (1) APILL dengan lampu tiga warna sebagaimana dimaksud Pasal 93 huruf a dipergunakan untuk mengatur kendaraan.
- (2) Lampu tiga warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari lampu berwarna merah, kuning, dan hijau.
- (3) Lampu berwarna merah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyatakan kendaraan harus berhenti dan tidak boleh melewati marka melintang yang berfungsi sebagai garis henti.
- (4) Lampu berwarna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan peringatan bagi pengemudi:
- a. lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, menyatakan lampu berwarna merah akan segera menyala, kendaraan bersiap untuk berhenti; dan
- b. lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah, menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala, kendaraan bersiap untuk bergerak.
- (5) Lampu berwarna hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kendaraan berjalan.
BAB V - RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS
Pasal 95

- (1) APILL dengan lampu dua warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b dipergunakan untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki.
- (2) Lampu dua warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari lampu berwarna merah dan hijau.
- (3) Lampu berwarna merah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyatakan kendaraan harus berhenti dan tidak boleh melewati marka melintang yang berfungsi sebagai garis henti.
- (4) Lampu berwarna hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kendaraan berjalan.
BAB V - RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS
Pasal 96

- (1) APILL dengan lampu satu warna sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf c dipergunakan untuk memberikan peringatan bahaya kepada pengguna jalan.
- (2) Lampu satu warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna kuning kelap kelip atau merah.
- (3) Lampu berwarna kuning kelap kelip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyatakan pengguna jalan berhati-hati.
- (4) Lampu berwarna merah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyatakan pengguna jalan berhenti.
BAB V - RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS
Pasal 97

Penempatan dan pemasangan APILL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 harus memperhatikan:
- a. desain geometrik jalan;
- b. kondisi tata guna lahan;
- c. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. situasi arus lalu lintas;
- e. kelengkapan bagian kontruksi jalan;
- f. kondisi struktur tanah; dan
- g. kontruksi yang tidak berkaitan dengan pengguna jalan
BAB V - RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS
Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut mengenai Spesifikasi Teknis APILL diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Penempatan Rambu Lalu Lintas, Marka dan APILL Yang Bersifat Perintah dan atau Larangan
BAB V - RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS
Pasal 99

- (1) Larangan kendaraan bermotor angkutan penumpang umum masuk ke pusat pemerintah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 perlu penempatan rambu-rambu lalu lintas yang bersifat perintah dan atau larangan.
- (2) Untuk angkutan barang yang memasuki wilayah Kota perlu ditetapkan rambu lalu lintas yang bersifat perintah dan atau larangan.
- (3) Lokasi penempatan rambu-rambu lalu lintas yang bersifat perintah dan atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diletakkan pada lokasi sebagai berikut:
- a. simpang apar;
- b. simpang koto mandakek rawang;
- c. simpang koto mandakek;
- d. simpang kampung sato;
- e. simpang jati;
- f. simpang lapai;
- g. simapng marabau;
- h. simpang SD No.8 toboh palabah;
- i. simpang basoka; dan atau
- j. simpang indang.
BAB V - RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS
Pasal 100

- (1) Rambu lalu lintas, marka jalan dan APILL yang bersifat perintah dan atau larangan terpasang pada jalan kota akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.
- (2) Perubahan, penggantian, penghapusan dan pemasangan rambu, marka jalan dan APILL selanjutnya ditetapkan oleh Walikota.
BAB V - RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS
Pasal 101

- (1) Tanggal pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan dan APILL harus diumumkan kepada pemakai jalan oleh dinas.
- (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas melalui media cetak, atau media elektronik atau media masa lain.
BAB V - RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS
Pasal 102

Setiap orang, badan hukum dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu lalu lintas, marka jalan dan apil.
BAB VII - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 103

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
- (2) Angkutan orang yang menggunakan kendaraan bermotor berupa sepeda motor, mobil penumpang atau bus.
- (3) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunkan mobil barang.
Bagian Kedua
Kewajiban Menyediakan Angkutan Umum
BAB VII - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 104

- (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
- (2) Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor Umum.
BAB VII - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 105

Penyelenggara jalan wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kota.
Bagian Ketiga
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum
Paragraf 1 Umum
BAB VII - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 106

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:
- a. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek; dan
- b. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.
Paragraf 2
Kebutuhan Jumlah Kendaraan Angkutan Umum
BAB VII - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 107

Penentuan kebutuhan jumlah kendaraan angkutan umum dilaksanakan berdasarkan hasil survei lapangan, dengan pertimbangan:
- a. jumlah penduduk;
- b. potensi permintaan penumpang;
- c. potensi ekonomi wilayah;
- d. rencana tata ruang wilayah dan potensi kawasan;dan
- e. keterpaduan intra dan antar moda.
Paragraf 3
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek
BAB VII - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 108

Jenis pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a terdiri atas:
- a. angkutan Kota;
- b. angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)
- c. angkutan Antar Kota Antar Provinsi
- d. angkutan Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP)
- e. angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP)
BAB VII - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 109

Kriteria pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a harus:
- a. memiliki rute tetap dan teratur;
- b. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan.
BAB VII - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 110

Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum disusun berdasarkan:
- a. tata ruang wilayah;
- b. tingkat permintaan jasa angkutan;
- c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
- d. ketersediaan jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. kesesuaian dengan kelas jalan;
- f. keterpaduan intramoda angkutan; dan
- g. keterpaduan antarmoda angkutan.
BAB VII - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 111

- (1) Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 disusun dalam bentuk rencana umum jaringan trayek.
- (2) Penyusunan rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jaringan trayek perkotaan.
- (4) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.
Paragraf 4
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek
BAB VII - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 112

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b terdiri atas:
- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
- d. angkutan orang di kawasan tertentu.
BAB VII - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 113

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf a harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (2) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan oleh Walikota untuk taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Kota.
BAB VII - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 114

- (1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf b dilarang menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek.
- (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.
BAB VII - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 115

- (1) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf c harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.
- (2) Penyelenggaraan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus.
- (3) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata tidak diperbolehkan menggunakan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek, kecuali di daerah yang belum tersedia angkutan khusus untuk pariwisata.
BAB VII - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 116

- (1) Angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf d harus dilaksanakan melalui pelayanaan angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum.
BAB VII - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 117

Evaluasi wilayah operasi dan kebutuhan angkutan orang tidak dalam trayek
dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan diumumkan kepada masyarakat
Paragraf 5
Standar Pelayanan Angkutan Orang
BAB VII - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 118

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi:
- f. keamanan;
- g. keselamatan;
- h. kenyamanan;
5. i.keterjangkauan;
6. j.kesetaraan; dan
- k. keteraturan.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Umum
BAB VII - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 119

Pengangkutan barang umum dengan Kendaraan Bermotor Umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. prasarana Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas Jalan;
- b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
- c. menggunakan mobil barang.
Bagian Kelima Perizinan Angkutan
Paragraf 1 Penyelenggara Angkutan
BAB VII - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 120

Kegiatan penyelenggaraan angkutan orang dan atau angkutan barang dengan kendaraan umum dapat dilakukan oleh:
- a. badan usaha milik daerah (BUMD);
- b. badan usaha milik swasta nasional;
- c. koperasi; dan
- d. perorangan Warga Negara Indonesia.
Paragraf 2
Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
BAB VII - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 121

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakaangkutan orang wajib memiliki:
- a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;dan
- b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
- (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
- a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
- b. pengangkutan jenazah.
Paragraf 3
Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek
BAB VII - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 122

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf a diberikan oleh Walikota untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek kota dalam wilayah kota.
- (2) Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dapat berupa:
- a. izin bagi permohonan baru;
- b. pembaharuan masa berlaku izin;
- c. perubahan izin, terdiri dari:
- 1) penambahan trayek atau penambahan kendaraan;
- 2) perubahan trayek dalam hal terjadi perubahan rute, perpanjangan dan perpendekan rute;
- 3) penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
- 4) pengalihan kepemilikan pengusahaan;
- 5) penggantian kendaraan meliputi, peremajaan kendaraan, perubahan indentitas kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan.
- (2) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek didasarkan pada kebutuhan dan kualitas pelayanan.
- (3) Persyaratan dan tata cara mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB VII - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 123

- (1) Perusahaan angkutan yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dapat diberikan izin insidentil untuk menggunakan armada reguler dan cadangan menyimpang ke luar dari izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek yang dimiliki.
- (2) Izin insidentil diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman.
- (3) Izin insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pergi pulang dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
BAB VII - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 124

Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek wajib:
- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diberikan;
- b. mengoperasikan Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1);
- c. mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. meremajakan kendaraan apabila kendaraan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan/atau telah melebihi
umur kendaraan 20 (dua puluh) tahun.
Paragraf 4 Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek
BAB VII - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 125

Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf a dan d diberikan oleh Walikota untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Kota.
Paragraf 5
Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Umum
BAB VII - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 126

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan barang umum wajib memiliki Izin penyelenggaraan angkutan barang umum.
- (2) Izin penyelenggaraan angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Walikota.
Paragraf 6
Pencabutan Izin
BAB VII - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 127

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan umum dicabut apabila:
- a. perusahaan angkutan melanggar ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- b. Perusahaan angkutan tidak melakukan kegiatan penyelenggaraan angkutan.
- (2) Prosedur pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Paragraf 7
Rekomendasi Penyelenggaraan Angkutan Umum
BAB VII - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 128

- (1) Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi terhadap penerbitan izin, meliputi:
- a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek antar Kota dalam Provinsi;
- b. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek yang melampaui batas wilayah Kota;
- c. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang wilayah operasinya melampaui wilayah Kota; da
- d. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus dan alat berat.
- (2) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Bagian Keenam Tarif Angkutan
BAB VII - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 129

- (1) Tarif angkutan terdiri atas tarif penumpang dan tarif barang.
- (2) Tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek; dan
- b. tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek.
BAB VII - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 130

Tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek terdiri atas:
- a. tarif kelas ekonomi; dan
- b. tarif kelas non ekonomi.
- (2) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Walikota untuk angkutan orang yang melayani trayek angkutan perkotaan.
- (3) Tarif penumpang angkutan orang dalam trayek kelas nonekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan.
BAB VII - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 131

- (1) Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf a ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.
BAB VII - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 132

Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.
Bagian Ketujuh Pool dan Agen
BAB VII - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 133

- (1) Pengusaha angkutan wajib mempunyai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki.
- (2) Pool sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berfungsi sebagai :
- a. tempat istirahat kendaraan;
- b. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan;
- (3) Setiap pool harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki kapasitas parkir yang memadai sekurang-kurangnya 5 (lima) bus;
- b. jarak pool ke terminal terdekat cukup jauh;
- c. tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas disekitar lokasi pool dengan menyediakan:
- 1) jalan masuk-keluar (akses) pool, sekurang-kurangnya 50 meter;
- 2) jalan masuk-keluar (akses) pool dengan lebar sekurangkurangnya 5 meter, sehingga manuver kendaraan dapat dilakukan dengan mudah;
- 3) fasilitas celukan masuk-keluar kendaraan, sehingga kendaraan yang akan masuk-keluar pool mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan/percepatan;
- 4) lampu kelap-kelip (flashing light) warna kuning pada lokasi sebelum masuk dan setelah keluar pool, apabila volume kendaraan masuk-keluar pool cukup padat.
BAB VII - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 134

- (1) Pool dapat digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang.
- (2) Pool yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurangkurangnya harus dilengkapi dengan fasilitas:
- a. gedung/ruang kantor;
- b. ruang tunggu penumpang dan/atau pengantar/penjemput;
- c. tempat untuk ruang parkir kendaraan penjemput/pengantar selama menunggu keberangkatan/kedatangan;
- d. tempat ibadah;
- e. kamar kecil/toilet.
- (3) Dalam pengoperasian pool sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
- a. tidak ada pungutan atas penggunaan pool terhadap penumpang;
- b. tidak mengganggu jadwal perjalanan bus dari terminal;
- c. pool harus terdaftar di instansi pemberi izin dan dilengkapi rekomendasi dari Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pool diatur oleh Peraturan Walikota.
Bagian Kedelapan
Agen Penjualan/Pemesanan Karcis
BAB VII - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 135

- (1) Agen berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan karcis.
- (2) Agen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan bagian dan menjadi tanggungjawab perusahaan angkutan.
- (3) Lokasi agen dapat di terminal, pool, atau di tempat lain yang memungkinkan.
- (4) Agen harus memiliki izin dan harus melaporkan kegiatan usahanya kepada Pemerintah Daerah sebagai bahan pengawasan terhadap penyelenggaraan penjualan/pemesanan karcis.
Bagian Kesembilan
Pengendalian Operasional Paragraf 1 Pengawasan dan Pengendalian
BAB VII - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 136

Untuk menunjang pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional lalu lintas dan angkutan di jalan, Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian operasional.
BAB VII - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 137

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud Pasal 136 meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaaan dan pengaturan arus lalu lintas dan angkutan jalan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan arus lalu lintas sebagaimana pada ayat (1) merupakan tugas perbantuan.
- (3) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, Dinas berkoordinasi dengan Kepolisian setempat.
Paragraf 2 Patroli dan Pengawalan
BAB VII - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 138

Untuk kelancaran arus lalu lintas di jalan, Dinas dapat melaksanakan patroli dan pengawalan.
BAB VII - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 139

- (1) Patroli lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 138 merupakan kegiatan untuk mengawasi arus lalu lintas pada ruas jalan.
- (2) Pengawalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 138 merupakan kegiatan untuk memberikan prioritas pengguna jalan tertentu untuk memberikan kelancaran perjalanan.
- (3) Pengguna jalan tertentu sebagaimana pada ayat (2) adalah untuk pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah, iring-iringan dan konvoi kendaraan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan patroli dan pengawalan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tugas perbantuan.
- (5) Pelaksanaan patroli dan pengawalan berkoordinasi dengan Kepolisian.
Bagian Kesepuluh Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Paragraf 1 Tujuan Pemeriksaan dan Penindakan
BAB VII - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 140

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk:
- a. terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- b. terpenuhinya kelengkapan dokumen perizinan dan kelengkapan kendaraan bermotor angkutan umum;
- c. mendorong terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.
Paragraf 2
Ruang Lingkup Pemeriksaan
BAB VII - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 141

- (1) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud Pasal 140, meliputi pemantauan, dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemeriksaan dan penindakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas, dan dapat mengikutsertakan instansi lainnya.
- (3) Tempat pemeriksaan dan penindakan lalu lintas adalah pada ruas jalan, terminal, dan/atau tempat lainnya yang diperlukan.
BAB VII - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 142

Penindakan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 140 ayat (1) meliputi :
- a. pelanggaran terhadap ketentuan lalu lintas yang dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan serta alat pengendalian lalu lintas lainnya;
- b. pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. pelanggaran terhadap ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor;
- d. pelanggaran terhadap angkutan penumpang umum yang tidak masuk terminal;
- e. pelanggaran terhadap ketentuan perizinan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. pelanggaran terhadap kelebihan muatan/dimensi angkutan barang;
- g. pelanggaran terhadap operasional lalu lintas dan angkutan jalan lainnya.
BAB VI - PENYIDIKAN
Pasal 143

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
- b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
- c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap; d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- d. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
- e. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB VII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 144

Setiap perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan umum yang tidak memilki izin sebagaimana dimkasud dalam Pasal 121 (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. denda admistratif;
- d. penutupan usaha/segel.
BAB VII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 145

Setiap orang atau badan yang mendirikan pool kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimkasud Pasal 133 dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. Peringatan tertulis.
- b. Penutupan usaha/segel.
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 146

Setiap pengemudi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dan 28 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 147

Setiap orang yang menyelenggarakan parkir untuk umum tanpa seizin Walikota sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 (1) dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 148

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih dijalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimkasud dalam Pasal 55 (1) dipidana kurungan 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah ).
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 149

Setiap orang yang merusak rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas sehinga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ).
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 150

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Pasal 147, Pasal 148 dan Pasal 149 adalah pelanggaran.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 151

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2003 tentang Rambu, Marka dan Alat Pemberi isyarat Lalu Lintas yang bersifat perintah dan atau larangan pada jalan kota dalam daerah Kota Pariaman ( lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 04 tahun 2003 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Diundangkan di Pariaman pada tanggal 21 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,
Dto
INDRA SAKTI
LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2017 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT : (3/8/2017).
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 152

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.
Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 21 Februari 2017
WALIKOTA PARIAMAN,
Dto
MUKHLIS, R
PENJELASAN
Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil serta menghubungnkan antarpusat pemukimaman yang berada di dalam kota.Ayat (3)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Ayat (1) Yang dimaksud kegiatan diluar kepentingan lalu lintas adalah kegiatan pesta perkawinan, kegiatan olah raga, budaya, dan lainlain. Ayat (2) ... (penjelasannya) Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 21 Ayat (1) ...penjelasannya Ayat (2) Cukup jelas Pasal 22

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan tempat dilarang adalah tempat atau lokasi yang dilarang untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dengan ditandai rambu-rambu larangan. Ayat (4) Cukup jelas Pasal 28 Yang dimaksud dengan dilarang memasuki pusat kota adalah lokasi/tempat sebagai pusat perkantoran, pasar dan jalan-jalan protokol yang ditandai dengan rambu-rambu larangan. Yang dimaksud dengan dilarang memasuki pusat kota adalah lokasi/tempat sebagai pusat perkantoran, pasar dan jalan-jalan protokol yang ditandai dengan rambu-rambu larangan. Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36

Cukup jelas