UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 15 Tahun 1964
Tentang UMUM,
Berlaku: 15 TAHUN 1964
N/A
Preamble

Mengingat :
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1964 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1964 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DAIRI DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 7 DRT TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DI PROPINSI SUMATERA UTARA (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NO. 9) MENJADI UNDANG-UNDANG
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa pembentukan Daerah Tingkat II Tapanuli Utara berdasarkan Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956, Lembaran- Negara tahun 1956 No. 58, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk lebih mengintensifkan dan melancarkan jalannya pemerintahan serta persiapan-persiapan yang telah jauh, sebagian dari wilayah Daerah Tingkat II Tapanuli Utara perlu dipisahkan untuk dijadikan Daerah Tingkat II yang baru yaitu Daerah Tingakt II Dairi yang berhak mengatur dan mengurus rumahtangga sendiri;
- c. bahwa karena keadaan mendesak Pemerintah berdasarkan pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar telah mengatur hal tersebut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d. bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang itu perlu ditetapkan-menjadi Undang-undang;
1. Pasal 5 ayat 1. pasal 18, pasal 20 dan pasal 22 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 1 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6) seperti telah diubah dan ditambah;
3. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) (LembaranNegara tahun 1957 No. 129) dan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 6);
4. Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 58);
5. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31) jo Keputusan Presiden No. 239 tahun 1964;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
Memutuskan :
Menetapkan : Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara, (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 9), menjadi Undang-undang.
N/A
Pasal 1

.
- (1) Membentuk Daerah Tingkat II Dairi yang meliputi wilayah dimaksudkan dalam surat keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 September 1958 No. Pem 20/5/7, yaitu wilayah yang meliputi kecamatan Sidikalang, Silima Pungga-pungga Siemput-nempu, Tigalingga, Sumbul, Kerajaan, Salak dan Tanah Pinem, yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956, Lembaran-Negara tahun 1956 No. 58 .
- (2) Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 Lembaran-Negara tahun 1956 No. 58, diubah menjadi Daerah Tingkat II Tapanuli Utara-baru, setelah wilayahnya dipisahkan sebagian dimaksud ayat (1), sehingga wilayah meliputi wilayah kecamatan:
1. Tarutung,
2. Sipoholon,
3. Sipahutar,
4. Pangaribuan,
5. Pahae Djae,
6. Pahae Djulu,
7. Andian Koting,
8. Siborong-borong,
9. Litongnihuta,
10. Dolok Sanggul.
11. Onangandjeng,
12. Parlilitan,
13. Parmonangah,
14. Pakkat.
15. Balige,
16. Laguboti,
17. Porsea,
18. Silaen,
19. Lumban Djulu,
20. Habinsaran,
21. Muara,
22. Pangururan,
23. Palipi,
24. Onanrunggu,
25. Harian dan
26. Simanindo.
N/A
Pasal 2

.
- (1) Pemerintah Daerah Tingkat II Tapanuli Utara berkedudukan di Tarutung.
- (2) Pemerintah Daerah Tingkat II Dairi berkedudukan di Sidikalang.
N/A
Pasal 3

.
Dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang No. I tahun 1957 pasal 7 ayat (1) juncto Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II;
- a. Tapanuli Utara terdiri atas 30 orang anggota;
- b. Dairi terdiri atas 15 orang anggota.
N/A
Pasal 4

.
Bagi masing-masing Daerah Tingakt II dimaksud pada pasal 1 berlaku ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956, sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan dengan Undangundang ini.
BAB II
Pasal 5

.
Ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan-perundangan Negara atau Daerah, yang berlaku bagi Daerah Tingkt II Tapanuli Utara lama, mutatismutandis berlaku bagi Daerah Tingkat II Dairi, sampai saat ketentuanketentuan itu diubah, diganti atau dicabut.
BAB II
Pasal 6

.
Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara lama, pada saat Undang-undang ini berlaku tetap sebagai Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara.
BAB II
Pasal 7

.
- (1) Pada saat Undang-undang ini berlaku, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Tapanuli Utara lama, tetap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dengan ketentuanketentuan, bahwa:
- a. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Tapanuli Utara lama yang bertempat tinggal pokok di dalam wilayah Daerah Tingkat II Dairi, berhenti sebagai anggota.
- b. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Tapanuli Utara yang tidak memenuhi syarat tersebut dalam Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan), Lembaran-Negara tahun 1960 No. 6, atas usul Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara diberhentikan oleh Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
- (2) Lowongan keanggotaan yang terjadi berdasarkan ketentuan pada ayat (1), huruf a dan b, diisi menurut ketentuan yang berlaku.
- (3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dimaksud pada ayat (1), huruf a, oleh Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Dairi, yang wilayahnya mencakup tempat tinggal pokok anggota yang bersangkutan, kecuali apabila ia tidak lagi memenuhi syarat tersebut pada ayat (1), huruf b.
BAB II
Pasal 8

.
Pada saat Undang-undang ini berlaku, bagi Daerah Tingkat II Dairi oleh Menteri Dalam Negeri ditunjuk Penguasa yang dimaksud pada pasal 75 ayat (3) Undang-undang No. 1 tahun 1957.
BAB II
Pasal 9

.
- (1) Pada saat Undang-undang ini berlaku anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Tapanuli Utara lama tetap sebagai anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dengan ketentuan, bahwa:
- a. anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Tapanuli Utara lama yang diangkat pada kedudukan itu semata-mata karena ## Pasal 10.
- (1) Dengan memperhatikan kepentingan masing-masing Daerah secara timbul, Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara menyerahkan kepada Kepala Daerah Tingkat II Dairi:
- a. pegawai-pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Daerah Tingkat II Dairi sebagai tenaga pangkal pada saat pelaksanaan pembentukan;
- b. tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya yang menjadi hak-milik atau dikuasai oleh Daerah Tingkat II Tapanuli Utara lama, apabila barang-barang itu terdapat, terletak atau berfungsi dalam Daerah Tingkat II Dairi;
- c. alat pengangkutan di laut atau disungai dan perlengkapannya;
- d. alat pengangkutan di darat;
- e. surat-surat berharga, uang, biaya untuk pengeluaran modal dan rutine yang telah tersedia;
- f. perkakas, perlengkapan kantor, arsip,, dokumentasi, perpustakaan dan barang bergerak lainnya.
- (2) Penyelesaian penyerahan dimaksud pada ayat (1) seperlunya dilakukan dengan perantaraan pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah TingKat I Sumatera Utara.
BAB II
Pasal 11

.
- (1) Untuk menyiapkan perlengkapan pertama organisasi Daerah Tingkat II Dairi, dalam jangka waktu tiga tahun dalam anggaran belanja dan pendapatan Negara disediakan biaya yang diperlukan.
- (2) Penyediaan biaya seperti dimaksud pada ayat (1) juga diadakan untuk menyiapkan perlengkapan pertama jawatan-jawatan atau dinas-dinas Pemerintah Pusat, yang harus dibentuk di Daerah Tingkat II Dairi.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 12

.
Kesulitan yang timbul pada pelaksanaan Undang-undang ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 13

.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1964. Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd Dr. SUBANDRIO.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1964. SEKRETARIS NEGARA, ttd MOCH. ICHSAN.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 96
PENJELASAN
Pasal 1

dan 2
Lihat penjelasan umum.
PENJELASAN
Pasal 3

.
Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah tingkat II Tapanuli Utara dan Dairi ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil sensus penduduk yang baru lalu.
PENJELASAN
Pasal 4

, 5 dan 6.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7

.
Persyaratan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong termaktub pada pasal 3 dan 4 Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan). Makna pasal 7 ini bersifat mengadakan penyegaran untuk menetapi ketentuan tersebut.
Dengan sendirinya anggota yang menurut pendapat Kepala Daerah yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan seperti dimaksud pada angka 5 penjelasan umum, harus diberhentikan.
Dalam hal ini Kepala Daerah sejauh mungkin mendengar pendapat Front Nasional serta fihak yang bersangkutan.
PENJELASAN
Pasal 8

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9

.
Pada dasarnya ketentuan mengenai penyegaran yang berlaku bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong, berlaku pula bagi BPH. Selain persyaratan keanggotaan BPH berdasarkan pasal 10 Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) juncto pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 8 tahun 1960, dalam Undang-undang ini diperlukan pula persyaratan perjuangan sebagaimana berlaku bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.
PENJELASAN
Pasal 10

, 11, 12 dan 13.
Cukup jelas.
Mengetahui :
Wakil Sekretaris Negara.
SANTOSO S.H.
Brig. Jend. T.N.I.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2689