PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor J Tahun 2014
Tentang DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2014-2019
Berlaku: 25 Tahun 2004
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI KUBU RAYA PROVINS! KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR I TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2014-2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUBU RAYA,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional {SPPN} yang mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Kepala Daerah;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah {RPJMD} Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 memuat Visi, Misi, Arab Kebijakan, Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan Daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan mengacu pada RPJM Nasional Tahun 2010-2014 dan RPJMD Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
r-
f
t
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438};
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234};
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385};
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 ten tang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 729);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalirnantan Barat Nornor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDl Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nornor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 ten tang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA dan BUPATI KUBU RAYA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG REN CANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2014-2019.
\
I
f
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Kubu Raya.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019, merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Arah Kebijakan, 1'ujuan, Sasaran dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD} Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018.
8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014-2019, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Recana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi Daerah adalah rumusan umum daerah mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan,
12. Misi Daerah adalah rumusan umum daerah mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi daerah.
13. Strategi adalah langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
15. Kebijakan Daerah adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
\
f
f
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur dalam suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan.
18. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah raingkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif unruk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana dan/ atau program.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN Tahun 2010-2014 merupakan penjabaran visi dan misi Presiden yang penyusunannya berbedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) RPJMD ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Arah Kebijakan, Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi:
- b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD dalam setiap tahunnya.
- a. SKPD dalam menyusun Renstra SKPD dan Renja SKPD dalam setiap tahunnya; dan
BAB III - ASAS DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

- ( 1) RPJMD ini disusun berdasarkan asas:
- a. demokrasi;
- b. berkeadilan;
- c. berkelanjutan;
- d. berwawasan lingkungan; dan
- e. kemandirian.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan Program SKPD# Lintas SKPD dan Program Kewilayahan disertai dengan Rencana Kerja dalam Kerangka Regulasi dan Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif.
BAB IV - SISTEMATIKA RPJMD
Pasal 4

- ( 1) Sistematika RPJMD sebagai berikut:
BAB
I
PENDAHULUAN;
BAB
II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
f
BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
1.
BAB
J.
BAB
BAB
III
GAMBARAN PENGEWLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN;
N
ANALISIS ISU STRATEGIS;
V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;
VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;
VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN;
IX
PENETAPAN INDIKATOR DAN KINERJA DAERAH;
X
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN;
DAN
XI
PENUTUP.
- (2} Isi dan uraran RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 J sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - SISTEMATIKA RPJMD
Pasal 5

- (1) RPJMD ini dilengkapi dengan KLHS.
- (2) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD ini.
- (3) Dokumen KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6

- ( 1) Bupati melalui SKPD yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD ini.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} dilakukan sepanjang pelaksanaan RPJMD ini.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis.
- (4) Berdasarkan basil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati bersama DPRD dapat melakukan penyempurnaan terhadap RPJMD ini.
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

- ( 1) Evaluasi RPJMD oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
- a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen RPJMD, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
- b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian RPJMD.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan RPJMD periode berikutnya.
- (4} Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi RPJMD diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.
Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal I � ,1qt; t· 2014 BUPATI KUBU RAYA,
,Dioooangkan dl Su,i.,.:ij
Ra·t,a
� ada tar.ggal...l.
�
.1..: .. .1..).U.IH..
.
'.SEKRETARiS DA RA.H KABU
f\Tl=M J.&lt;11i:,1 I P ""/\
HUSEiN . YJ.\Ul'\1\1{
tEMBARAN DAERAH ' ABU?AfEN 1-&lt;UBU F":AYA TAHUN J:M. � 1.. - .
NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (1/2014)
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan tujuan pembangunan Daerah sesuai dengan Pasal 19 ayat (3} Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 19 ayat (3} tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode 5 tahun mendatang.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 merupakan penjabaran Visi, Misi dan program-program prioritas Bupati yang dalam penyusunannya didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 serta memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 ini memuat gambaran umum, kondisi daerah, analisa isu-isu strategis, Visi, Misi Tujuan dan Sasaran, Strategis arah kebijakan Pembangunan Daerah, kebijakan Keuangan Daerah dan Program Prioritas untuk masing-masing urusan pemerintah.
Penyususunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya setiap tahun anggaran, selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Kubu Raya.
PENJELASAN
Pasal 4 Cukup jelas.

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH## DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2014-2019TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA## DAFTARISI•11-1011-1011-1611-1811-2011-2011-57| DAFI'AR ISI ... I ••••••••• I I •• I ••••••••••••••••••• I I •• I •• I •••••••••••••••••• I •••••••• I •• I •••• I ••••••••••• i | DAFI'AR ISI ... I ••••••••• I I •• I ••••••••••••••••••• I I •• I •• I •••••••••••••••••• I •••••••• I •• I •••• I ••••••••••• i | DAFI'AR ISI ... I ••••••••• I I •• I ••••••••••••••••••• I I •• I •• I •••••••••••••••••• I •••••••• I •• I •••• I ••••••••••• i ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| BABI | � lfI) � tJJ\ll •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1-1 | � lfI) � tJJ\ll •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1-1 || | 1.1. | La.tar Belakang I-1 || | 1.2. | Dasar Hukum 1-2 || | 1.3. | Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen || | | Rencana Pembangunan Daerah Lainnya 1-5 || | | 1.3.1. Hubungan RPJMD dengan RPJMN 1-5 || | | 1.3.2. Hubungan RPJMD dengan RPJPD 1-6 || | | 1.3.3. Hubungan RPJMD dengan RTRW 1-8 || | | 1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Kubu Raya dengan RPJMD Propinsi Kalimantan Barat 1-9 || | | 1.3.5. Hubungan RPJMD dengan Renstra SKPD 1-10 || | | 1.3.6. Hubungan RPJMD dengan RKPD || | | 1-10 || | 1.4. | Sistematika Penyu.sunan. 1-11 || | 1.5. | Maksud dan Tltjuan 1-12 || | | 1.5.1. Makaud 1-12 || | | 1.5.2. Tltjuan I-12 || BAB D | GAMBARAJI' UMUM KO?f])ISI DAERAII ••••••••••••••••••••••••..•••.••••••••••• 11-1 | GAMBARAJI' UMUM KO?f])ISI DAERAII ••••••••••••••••••••••••..•••.••••••••••• 11-1 || | 2. 1. | Aspek Oeografl dan Demografi 11-1 || | | 2. 1. 1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah 11-1 || | | 2.1.2. Potensl Pengembangan Wilayah 11-7 || | | 2.1.3. Wilayah Rawan Bencana 11-8 || | | 2.1.4. Demografi 11-8 || | 2.2. | Aepek Keeejahteraan Masyarakat : 11-10 || | | 2.2.1. Fokue Keeejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.. 11-10 || | | 2.2.2. Fokus Keeejahteraan Soeial 11-16 || | | 2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga 11-18 || | 2.3. | Aspek Pelayanan Umum 11-20 || | | 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib 11-20 || | | 2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan 11-57 |Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Kubu Raya 2014-2019| | 2.4. Aspek Daya Saing Daerah II-65 ||----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II-66 || | 2.4.2. Fok:us Fasilitas Wilayah/lnfrastruktur II-67 2.4.3. Fokus Iklim Investasi 11-68 || | 2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia II-69 || BAB m | GAMBARAN PENGELOLAAN KEUARGAN DAERAH SERTA Jl � lfl>AR � •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 111-1 || | 3.1. Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (2009-2014) III-2 || | 3.2. Arab Pengelolaan Belanja Daerah III-9 || J3AB 1\7 | AN � IEIIEI IEltJ-IEltJ � '1' � 123••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I\7-1 || | 4.1. Permasalahan Pembangunan IV-1 || | 4.1.1. ldentifikasi Lingkungan Internal IV-1 || | 4.1.2. ldentifikasi Lingkungan Ekstemal IV-3 || | 4.2. Isu-Iau Strategi.s IV-4 || | 4.2.1. Isu Stratcgis Bidang Ekonomi IV-4 || | 4.2.2. Isu Stratcgi.s Bidang Sosial Budaya IV-5 || | 4.2.3. lsu Strategi1 Bidang Infrastruktur IV-6 || DAD V | VISI, Ml81, TUJUAN, DAN SASARAN •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••V-1 || | 5.1. Visi V-2 || | ·s.2. � 1isi V-2 || | 5.3. Tujuan dan Sasaran Misi-Misi V-4 || | 6. 1. Stratcgi. VI-1 || | Arab Kebijakan VI-3 || | 6.2. 6.3. Keterkaitan Miei, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah || B.AB VI | STRA.TEQ.I DAR ARAB KEBIJ.AKA!I ••••••••••••••••••••••••••••••.••••.••.•••••.VI-1 || | KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN l) �� •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• VJl-1 || DAD VII | 7.1. Kebijakan Umum Pembangunan VII-1 || | Prioritas Pembangunan VII-2 || | 7.2. || | Program Prioritas Pembangu.nan Kabupaten Kubu Raya || | 7.3. Tahun 2014-2019 VII-5 |•ii•.. --·--····--·- ·-··--·-········-·-··-·····----·-···········--··-··| BAB vm | INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN ||----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | l')f;111) �� •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• � ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• "'1!I-1 || | A. Program Pada Setiap SKPD VIII-1 B. Urusan Wajib VIII-1 || | C. Uru.san. Pilih.an ...••...•..•...•...•.•... VIII-11 || | D. Kajian Lingkungan Hidup Strategis VIII-56 || BAB IX | PENETAPAN INDIKATOR DAN KINERJA DAERAH••••••••••••••.•••••••••IX-1 || BAB X | PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN •••••••••••••••••••••X-1 || | 10.1. Pedoman Tranaiai X-1 || | 10.2. Kaidah Pelakaanaan X-1 |## DAFTAR TABEL| Tnbel 2. l | Luaa Wilayah dan Jumlah Desa Menurut Kecamatan J(abupaten Kubu Raya II-2 ||--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Tabet 2.2 | Penggunaan Laban di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 II-6 || Tabel 2.3 | Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008-2012 11-9 || Tabel 2.4 | Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008- 2013 Uutaan) •.•••.••...••.••..•.••...•... II-10 || TAbel 2.5 | Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008-2013 II-11 || Tabet 2.6 | Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008- 2013 (jutaan) 11-12 || Tabel 2.7 | Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008-2013 11-13 || Tabel 2.8 | Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008-2012 11-14 || Tabel 2.9 | Inflasi Kabupaten Kubu Raya dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007-2012 11-15 || Tabel 2.10 | lndeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2012 11-16 || Tabel 2.11 | Persentase Kemiskinan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009- 2012 ·················································· � ········································· II-18 || Tabel 2.12 | Perkembangan Seni, Budaya dan Olah Raga Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010-2014 11-19 || Tabel 2.13 | Perkembangan Seni, Budaya dan Olah Raga Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 II-20 || Tabel 2.14 | Kondisi APK dan APM Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009- 2011 .•... 11-20 || Tabel 2.15 | Banyaknya Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), Guru dan Murid Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 II-21 || Tabel 2.16 | Banyaknya Sekolah Dasar (SD), Guru dan Murid Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 11-22 |----------------------•| Tabet 2.17 | Banyalmya Sekolah Madrasah lbtidaiyah, Guru dan Murid Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 II-22 ||--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Tabel 2.18 | Banyalmya Sekolah Menengah Pertama (SMP), Guru dan Murid Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 II-23 || Tabel 2.19 | Banyalmya Sekolah Madrasah Tsanawiyah, Guru dan Murid Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 II-23 || Tabel 2.20 | Banyalmya Sekolah Menengah Atas (SMA), Guru dan Murid Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 II-24 || Tabel 2.21 | Banyalmya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Guru dan Murid Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 II-24 || Tabel 2.22 | Banyalmya Sekolah Madrasah Aliyah, Guru dan Murid Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 II-24 || Tabel 2.23 | Kondisi dan Status Kesehatan Penduduk Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2013 II-25 || Tabel 2.24 | Kondisi Prasarana Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 II-26 || Tabel 2.25 | Sarana dan Prasarana SDA di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 II-28 || Tabel 2.26 | Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Kubu Raya Menurut Sumber Utama Air Minum II-29 || Tabel 2.27 | Distribusi Air Bersih PDAM Menurut Jenis Pelanggan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 II-30 || Tabel 2.28 | Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Kubu RayaTahun 2009-2013 II-31 || Tabel 2.29 | Daku.men Perencanaan Pembangunan Tahun 2009-2012 Kabupaten Kubu Raya II-32 || Tabel 2.30 | Penanganan Rumah Layak Huni Tahun 2009-2013 II-33 || Tabel 2.31 | Jumlah Proyek, Realisasi Investasi PMDN dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Kubu Raya (Juta Rupiah) Tahun 2009 - 2013 Il-37 || Tnbel 2.32 | Jumlah Proyek, Realisasi Investasi PMA dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Kubu Raya (Juta Rupiah) Tahun 2009 • 2013 II-37 || Tabel 2.33 | Perbandingan Investasi/PMTB di Kabupaten Kubu Raya (Juta Rupiah)···································································· � ···················· II-38 || Tabel 2.34 | Nilai Investasi dan ICOR Kabupaten Kubu Raya dan Kalimantan Barat II-39 || Tabet 2.35 | Oambaran Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2012 Il-42 |•| Tabel 2.36 | Angkatan Kcrja yang Bekerja dan Menganggur Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2011-2012 II-42 ||--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Tabel 2.37 | Kawasan Khusus Pendukung Ketahanan Pangan dan Agribisnis Terpadu Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 II-44 || Tabel 2.38 | Rasia Angka Partisipasi Mumi (APM) Anak Perempuan terhadap Anak Laki-laki Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 II-45 || Tabel 2.39 | Realisasi Peserta KB Baru Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 II-46 || Tabel 2.40 | Jumlah Terminal di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 II-47 || Tabel 2.41 | Banyaknya Alat Angkutan Pedalaman/Transportasi Air Dirinci Menurut Jenisnya di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011-2013 II-48 || Tabel 2.42 | Lokasi, Jenis Dermaga beserta Fasilitas yang Dimiliki Dermaga Kapa! Penyebrangan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 II-49. || Tabel 2.43 | Jumlah Dermaga/Steigher Angkutan Sungai Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 - 2013 II-50 || Tabel 2.44 | Jenis Pelayanan Oasar, Jumlah Indikator dan Jumlah Indikator Yang Sudah Mencapai Target (100%) Tahun 2013 II-55 || Tabel 2.45 | Luas Panen, Rata-Rata Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian di Kabupatcn Kubu Raya Tahun 2009-2013 II-57 || Tabel 2.46 | Jumlah Perusahaan Pertambangan dan Penggalian serta Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 II-60 || Tnbel 2.47 | Pemaeangen Energi Tenaga Surya Energi di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 II-61 || Tabel 2.48 | Jumlah lndustri di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011-2012 : 11-63 || Tabet 2 .49 | Konsumsi Pemerintah dan Konsumsi Rumah Tangga di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 - 2013 (Juta Rupiah) II-67 || Tabel 2.50 | Jumlah Lulusan Sarjana (Sl) dan Pasca Sarjana (S2/S3) di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 - 2012 II-70 || Tabel 2.51 | Rasio Kctcrgantungan Penduduk di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 - 2012 11-71 || Tabel 3.1 | Realisasi Pendapatan Oaerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 • 2013 III-3 || Tabel 3.2 | Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 - 2013 III-4 || Tabel 3.3 | Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 - 2013 III-5 |•--·--·---·-···--·-···-·| Tabel 3.4 | Proyeksi Pendapatan Daerah Bukan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2014 - 2019 III-6 ||-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Tabel 3.5 | Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 III-8 || Tabel 3.6 | Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2009 - 2013 111-9 || Tabel 3.7 | Proyeksi Belanja Daerah Menurut Kewenangan dan Urusan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 - 2019 III-10 || Tabel 4.1 | Analisis SWOT Kabupatcn Kubu Raya IV-8 || Tabel 5.1 | Ketcrkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Kubu Raya V-8 || Tabel 6.1 | Arab Kebijakan Tahunan RPJMD Tahun 2014 - 2019 VI-9 || Tabet 6. � | Keterkaitan Viet, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kehijakan RPJMD Kabupatcn Kubu Raya Tahun 2014-2019 VI-11 || Tnbel 7.1 | Keterkaitan Prioritae Pembangunan VII-5 || Tabet 8.1 | lndikaai Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pcndanaan Kabupatcn Kubu Raya VIII-15 || Tabel 8.2 | Kajian Pengaruh Program RPJMD VIII-57 || Tabel 9.1 | Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemcrintahan Kabupaten Kubu Ray-a•••••••.•.••••••••••••••••••••...•.••••••••••••••••..•••...•..•...•.•... IX-2 . |\_,,,, .. \_, \_\_## DAFTAR GAMBAR| Gambar 1.1 | Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1-11 ||--------------|-----------------------------------------------------------------|| Oambar 2.1 | Peta Adminlatrae! Kabupaten Kubu Raya 11-1 || C1ambar 2.2 | Peta Struktur Ruang Kabupaten Kubu Raya 11-8 |,,......•.•... -.. ·---•## DAFTAR GRAFIK| Orafik 2.1 | Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2013 II-14 ||--------------|------------------------------------------------------------------------------------|| Orafik 2.2 | Tingkat Inflasi Menurut Kelompok Barang Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 11-16 || Orafik 2.3 | Perkembangan Koperasi Primer di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010-2012 11-40 || Grafik 2.4 | Sebaran Mangrove di Kabupaten Kubu Raya 11-59 || Grafik 2.5 | Perkembangan Perusahaan Perdagangan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 - 2012 11-65 |## BAB IPENDAHULUANRenoana Pemban1unan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya 2014-2019•-------------LAMPI RAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NO MOR O 1 TAHUN 2014 . TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2014-2019## BABI PENDAHULUAN## 1.1. Latar BelalrangUndang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerlntahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pernerlntahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pcmbangunan dacrah sebagai satu kesatuan.· Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Ka bu paten Kubu Raya 2014 - 2019 merupakan dokumen perencanaan pcmbangunan daerah 5 (lima) tahunan yang mcrupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya terpilih yang memuat target-target pembangunan selama 5 (lima) tahun untuk mengembangkan potensi serta menangani permasalahan yang ada. RPJMD ini merupakan faae kedua dalam rangka mewujudkan viel dari Reneana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029, yaitu "Kabupaten Kubu Raya Mandiri dan Sejahtera" dan merupakan pedoman bagi Penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Reneana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap ta.hunnya. Penyusunan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dilakukan secara terpadu, menyeluruh, komprehensif serta mengedepankan partisipasi masyarakat dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan pembangunan lainnya.Dalam menyusun RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 akan dilakukan 5 (lima) pendekatan, meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up)•-## 1.2. Dasar HukumPenyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya 2014-2019, dilandasi dasar hukum antara lain meliputi:1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
PENJELASAN
Pasal 18 ayat (5) dan ayat (6);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);•\_- R. Undeng-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir clan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);9. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tenta.ng Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapa.n Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi clan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);����������������•··---·-·---------·-- ··-·-··----------17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ten tang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;20. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 ten tang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata.cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Pereneanaan Pembangunan Daerah clan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 9);23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimanta.n Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lernbaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);•--·25. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);26. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangk.a Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);27. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14).4. 1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daorah Lainnya5. 1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 denpn RPJMR Tahun 2010-2014Bebagaimana diamanatkan dalam Si stem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD harus mengacu dan selaras dengan Rcncana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) karena keberhasilan pembangunan di daerah seperti yang direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional.RPJMN 2010-2014 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN 20052025. RPJMN 2010-2014 menjadl pedoman bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan. Adapun Visi RPJMN 2010-2014 adalah Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan. Untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan dalam 3 Misi, yaitu:1. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera,2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi;3. Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.Visi, Misi dan Program yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014 menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam menyusun/ menyesuaik.an rencana pembangunan daerah yang terdapat•---·-----·-·--···· --··-----·-·------·-·-·---·-·------·---·- dalam RPJMD Ka.bupaten Kubu Raya dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pembangunan nasional.Dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN 20052025 Visi Pembangunan Nasional Jangka Panjang adalah Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur yang akan menjadi sasaran duapuluh tahun sampai dengan tahun 2025. Didalam RPJPN ini dibagi empat pentahapan dan skala prloritas yang dibagi dalam empat tahapan RPJMN. RPJMD Kabupaten Kubu Raya tahun 2014-2019 mengacu pada tahap kedua l � PJMN 2010-2014 dan [uga memperhatikan RPJMN ketiga tahun 20152019 yang akan dltetapkan pada ta.hun penyusunan. Prioritas utama RPJMN kedua 2010-2014 adalah Memantapkan Kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya , Manusia, Membanguan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Memperkuat Daya Saing Perekonomian. Sedangkan Prioritas utama RPJMN ketiga tahun 2015-2019 adalah Memantapkan Pembangunan secara Menyeluruh dengan Menekankan Pembangunan Keunggulan Kompetitif Perekonomian yang Berbaaia Sumber Daya Alam yang Tersedia, Sumber Daya Manusia yang Berkualitas serta Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Keterkaitan Prioritas Pembangunan RPJMD Kabupaten Kubu Raya tahun 2014-2019 dengan RPJMN tahun 2010-2014 akan dijabarkan dalam BAB VII tentang Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah.## 1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dengan RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029RPJMD Ka.bupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 merupakan rencana pembangunan tahap . kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029. Penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya terpilih periode 20142019, harus berpedoman pad a RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 20092029. Visi RPJPD Ka.bupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 "Kabupaten Kubu Raya yang Mandiri dan Sejahtera", merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.- Pendahuluan•Dalam RPJPD Kabupaten Kubu Raya 2009-2029, terdapat 4 (empat) tahapan RPJMD dengan prioritas RPJMD Tahap kedua tahun 2014-2019, sebagal berikut:- 1 . Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya samg tlnggi dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;2. Peningkatan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar untuk menunjang akseeibilitas dan investasi daerah;3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam rangka pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan daerah dan pengembangan daya saing/keunggulan daerah dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;4. Peningkatan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government.Pentahapan dan penentuan prioritas pembangunan RPJMD tahap kedua 2014-2019 dalam RPJPD Kabupaten Kubu Raya 2009-2029 akan memberikan arahan dalam menentukan prioritas pembangunan dalam RPJMD kedua untuk mendukung pencapaian visi pernbangunan jangka menengah yang telah ditentukan.Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan jangka panjang, antara lain meliputi:1. Meningkatkan masyarakat yang bermoral dan berakhlak mulia, religius, bertoleransi, berbudaya yang tinggi, mengembangkan modal sosial dan nilai kearifan lokal, serta meningkatkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, mengembangkan penelltlan, mendorong inovasi, kreativitas dan kemandirian daerah di berbagai bidang, serta meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan soslal;3. Meningkatkan profeslonalisme dan kualitas kinerja aparatur pemerlntahan, mengefektlfkan reformasi birokrasi, menerapkan Good Qouemance dan Clean Qouemment;- Pcndahulunn•.. --·--·-- .. ·-- ---···----·-----�--·---·-·--4. Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan, agroindustri, teknologi, jasa, kemitraan, dan meningkatkan sarana, prasarana, infrastruktur wilayah yang merata dan berkualitas, serta memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) secara berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup.## 1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Kubu Raya tahun 2014-2019 dengan RTRW Kabupaten Kubu RayaPenyusunan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 memperhatikan dan mempertimbangkan rencana struktur dan rencana pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kubu Raya sebagai dasar dalam menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Kubu Raya.Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsiasumsinya, meliputi:1. Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional;2. Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya;3. Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun ell daerah secara terpadu,Dalam rnenyusun RPJMD ini juga selain berpedoman pada RTRW Kabupaten Kubu Raya juga perlu memperhatikan RTRW Provinsi maupun daerah ·· 1ain. Hal ini perlu dilakukan untuk sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.Meskipun pada saat ini RTRW Kabupaten Kubu Raya masih dalam tahap pembahasan untuk proses penetapan dengan Peraturan Daerah,- Pendahuluan•---·namun rencana struktur dan pola ruang yang telah direncanak.an dalam rancangan RTRW Kabupaten Kubu Raya ak.an menjadi acuan penyusunan program-program prioritas dalam RPJMD .Kabupaten Kubu Raya tahun 2014-2019.Program prioritas pembangunan yang berkaitan dengan infrastruktur dan prasarana wilayah akan mengacu pada rencana struktur ruang yang meliputi:1. Rencana Pusat-Pusat Kegiatan2. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama3. Rencana Sistem Prasarana LainnyaProgram prioritas pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan akan memperhatikan rencana pola ruang yang merupakan rcncana diatrlbuai pcruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.## 1.3.4. Hubua.pn RPJMD Kabv.paten Kubu Raya tahun 2014-2019 denpn RPJMD Propln·I Kallmantan Barat tahun 2013-2018RPJMD Propinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2018 telah ditetapkan dengan visi "Mcwujudkan Masyarakat Kalimantan Barat yang Beriman, Sehat, Cerdas, Aman, Berbudaya dan Sejahtera" dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan yaitu:1. Mcningkatnya Dcrajat kesehatan Masyarakat2. Meningkatnya Kecerdasan Sumberdaya Manusia3. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat4. Mcningkatnya Sumberdaya Aparatur dan Pelayanan Publik5. Meningkatnya Pembangunan lnfrastruktur Dasar6. Meningkatnya Kemampuan Pembiayaan Pembangunan7. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan, Keadilan, Aman, Damai serta Ketahanan BudayaPenentuan prioritas pembangunan Jangka menengah Kabupaten Kubu Raya harus menyesuaikan dengan prioritas pembangunan Propinsi Kalimantan Barat dengan pertimbangan adanya persamaan kepentingan•atau tujuan strategis yang harus disinergiskan, adanya persam.aan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersam.a, dan adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama serta adanya kebijakan pemerintah menetapkan daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/kawasan pembangunan.Keterkaitan Priorltas Pembangunan RPJMD Kabupaten Kubu Raya tahun 2014-2019 dengan RPJMD Propinsi Kalimantan Barat tahun 20132018 akan dijabarkan dalam BAB VII tentang Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah,## 1.3.8. Hubunpn RPJMD Kabupaten Kubu Raya tahun 2014-2019 den1an Renatra 8KPDRPJMD menjadl pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/ atau fungsi pemerlntahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setlap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan ditetapkan oleh Kepala SKPD dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi perencanaan pembangunan agar dapat berjalan dengan baik.## 1.3.6. Hubungan RPJMD Kabupaten Kubu Raya tahun 2014-2019 dengan RKPDPelaksanaan RPJMD Tahun 2014-2019 setiap tahun akan dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten. Selanjutnya SKPD dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) SKPD. Untuk memberikan arahan dalam pentahapan pencapaian visi jangka menegah daerah akan ditentukan arah kebijakan tahunan yang akan menjadi tema RKPD selama periode RPJMD kedua berlangsung, penentuan tema RKPD tahunan akan dijabarkan dalam BAB VI tentang Strategi dan Arah Kebijakan.•Oambaran tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya aebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan udalah sebagalmana diturtjukkan pada Oambar 1.1 sebagai berikut:Gambar 1.1 Hubungan. Antara RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya## 1.4. Sistematika PenyusunanRPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:BABIPENDAHULUANBAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAHBAB IIIGAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAANBAB IVANALISIS ISU-ISU STRATEGISBAB VVISI, MISI, TUJUAN DAN SASARANBAB VISTRATEGI DAN ARAH KEBIJAKANBAB VIIKEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAHBAB VIIIINDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAANBAB IXPENETAPAN INDIKATOR DAERAH... PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAANBAB X-··--··----------------------------•## 1.5. Makaud dan Tujuan## 1.5.1. MakaudMaksud penyusunan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 20142019, sebagai berikut:- l. Untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang lebih terarah, efektif, efisien dan terpadu dalam mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah terpilih dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 20092029, RPJM Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 serta berbagai aspirasi seluruh stakeholders pembangunan di Kabupaten Kubu Raya.2. Sebagai acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD serta sekaligus merupakan acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Kubu Raya secara berjenjang, sehingga konsistensi antara kebijakart dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah dapat terjaga, yang pada gilirannya akan mempermudah dalam mengevaluasi kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator - indikator kinerja yang telah ditetapkan.## 1.5.2. TujuanTujuan disusunnya RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 201420 l 9 an tarn lain meliputi:- I . Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Bupati dan Wakil Bupati kedalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama tahun 2014-2019;2. Sebagai rujukan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kubu Raya dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana·.. -·-----·----------·-··-·---•·----·----·...----·--·-·-·-·-·-·-----APBD Kabupaten Kubu Raya, APBD Propinsi Kalimantan Barat dan APBN serta sumber dana lainnya;3. Untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan antar SKPD, antara Pemerintah Provinsi dan antar Kabupaten serta antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat;4. Untuk mempermudah dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingk.ungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;5. Menjamin terwttjudnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;6. Menduk.ung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-rnasing pelaku pembangunan (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia U saha);7. Mewujudkan keseimbangan lingk.ungan, sosial dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;8. Mewujudkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional;9. Mewujudkan penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.•## BABD## GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH## 2.1. Aspek Geografi dan Demografi## 2.1.1. Karakteristlk Lokaal dan Wllayah## A. OeografiSecara geografis Kabupaten Kubu Raya terletak disisi Barat Daya Provinsi Kalimantan Barat atau berada pada posisi oo 13' 27" Lintang Utara sampai dengan 10 oo· 15" Lintang Selatan dan 1090 02' 47"sampai dengan 1090 58' 17" Bujur Timur, dengan luas wilayah lebih kurang 6.985,24 km 2 ntau 698.524 Ha dan batas wilayah sebagai berikut:- H. Se belah U tara- b. Sebelah Timur- c. Se belah Sela tan :- d. Sebelah Barat- berbatasan dengan Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Landakberbatasan dengan Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapangberbatasan dengan Kabupaten Kayong Utara- berbatasan dengan Selat KarimataGambar 2.1 PETA ADMINISTRASI KABUPATEN KUBU RAYASedangkan secara geostrategis Kabupaten Kubu Raya memiliki posisi yang sangat strategis, yaitu sebagai hinterland Kota Pontianak serta merupakan bagian dari Pontianak Metropolitan Area. Letak yang sangat.•strategis tersebut menjadikan Kabupaten Kubu Raya sebagai simpul transportasi utama di Kalimantan Barat, baik transportasi udara, darat maupun transportasi sungai.Becara admlnlatratlf Kabupaten Kubu Raya terdiri dari 9 kecamatan dan 117 deae. Untuk leblh rincinya luas wilayah dan jumlah desa menurut kecematan dapat dilihat pada Tabet 2.1 di bawah ini :Tabel 2.1 LUAS WILAYAH DAN JUMLAH DESA MENURUT KECAMAT.'-N KABUPATEN KUBU RAYA| NO | KECAMATAN | IBUKOTA | JUMLAB DBSA | LUAS (KM2) | PERSENTASE (%) ||---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|------------------|| 1 | Batu Ampar | Padang Tikar | 15 | 2.002,70 | 28,67 || 2 | Terentang | Terentang | 9 | 786,40 | 11,26 || 3 | Kubu | Kubu | 20 | 1.211,60 | 17,35 || 4 | Teluk Pakedai | Teluk Pakedai | 14 | 291,90 | 4,18 || 5 | Sungai Kakap | Sungai Kakap | 13 | 453,17 | 6,49 || 6 | RasauJaya | Rasau Jaya | 6 | 111,07 | 1,59 || 7 | Sungai Raya | Arang Limbung | 20 | 929,30 | 13,30 || 8 | Sungai Am.bawang | Ambawang Kuala | 15 | 726,10 | 10,39 || 9 | Kuala Mandor B | Kuala Mandor | 5 | 473,00 | 6,77 || Kabupaten Kubu Raya | Kabupaten Kubu Raya | Kabupaten Kubu Raya | 117 | 6.985,24 | 100 |Sumber: Badan Pemberd � MtU11JO.raka.t dan Pemerlntahan Deaa Tahun ::l014 (Data Dlolah)## B. TopografiSecara keseluruhan wilayah Kabupaten Kubu Raya terdiri dari dataran rendah, umumnya datar, sebagian bergelombang dan sebagian kecil berbukit/bergunung dengan kemiringan 0% -&gt;60%. Meskipun hampir seluruh wilayah Kabupaten Kubu Raya berupa dataran rendah dan rawarawa dengan ketinggian &lt;10 m dan kemiringan &lt;2%, namun sesuai dengan kondisi geologis dan geomorfologisnya masih dapat dijumpai daerah-daerah dengan relief &gt;10 m dan dengan kemiringan berkisar antara 2 - &gt;60%, yang umumnya dijumpai pada dataran dan bukit-bukit kecil yang muncul atau menyembul diantara dataran rendah dan rawa-rawa.## C. GeologiSecara geolcgis, Kabupaten Kubu Raya sebagian besar terdiri dari endapan aluvial, pasang surut, danau, rawa dan undak. Berdasarkan•--·--·-·····--·-··-·-----··-··---·--- posisinya, terletak pada formasi aluvium dan endapan rawa (Qa) yang rnerupakan Iormasi paling muda. Formasi ini terdiri dari kerikil, pasir, lanau, lumpur dan gambut. Endapan ini menutupi dataran aluvial dan pasang surut di bagian barat, lembah sungai kapuas dan lembah-lembah sungai besar lainnya yang mcngalir ke terain perbukitan yang terpotongpotong dan kedalam dataran aluvial.Bagian barat dan selatan terdiri dari endapan-endapan laut dan sungai baru berumur paling muda dan menempati seluruh zona pertanian bagian barat Kabupaten Kubu Raya. Zona pantai terdiri dari cekungan liat yang tertutup oleh rawa-rawa gambut dan dilintasi danau-danau dangkal dan rawa yang terkena banjir .secara periodik yang berada diantara terasteras tertutup gambut.Jenis tanah yang ditemui di wilayah Kabupaten Kubu Raya yaitu jenis tanah aluvial, gleisol, organosol dan regosol.1. Aluvial, jenis tanah Aluvial disebut juga sebagai tubuh tanah endapan, berumur masih muda, belum mengalami perkembangan, berasal dari bahan induk aluvium. Secara keseluruhan tanah aluvial mempunyai sifat fisika kurang baik sampai sedang, tekstur beraneka ragam, struktur tanahnya pejal atau tan pa struktur, serta konsistensinya keras waktu kering dan teguh waktu lembab, Sifat kimia dari tanah jenis ini sedang sampai baik, reaksi tanahnya masam sampai netral, kandungan bahan organiknya rendah, kandungan unsur haranya relatif kaya dan banyak tergantung pada bahan induknya, kesuburan tanahnya sedang sampai tinggi. Penyebarannya di daerah dataran aluvial sungai (hasil dari lumpur yang mengendap), dataran aluvial pantai, dan daerah cekungan (depresi).2. Gleisol, tanah yang selalu jenuh air sehingga berwama kelabu atau menunjukkan sifat-eifat hidromorfik lain.3. :3. Of11anoeol Glei, Humue a tau Tanah Oambut a tau Tanah Organik, [enis tanah ini berasal dari bahan induk organik seperti dari hutan rawa atau rerumput rawa, dengan ciri dan sifat: tidak terjadi deferensiasi horizon secara jelas, ketebalan lebih dari 0.5 meter, warna coklat hingga kehitaman, tekstur debu lempung, tidak berstruktur, konsistensi tidak lekat hingga agak lekat, kandungan organik lebih\_ dari 30% untuk tanah tekstur lempung dan lebih dari 20% untuk tanah tekstur pasir, umumnya bersifat sangat asam (pH 4.0), kandungan•-··----------·-·-- unsur hara rendah.4. Regosol, tanah bertekstur kasar dengan kadar pasir lebih dari 60%, hanya mempunyai horison penciri ochrik, histik atau sulfurik.## D. HidrologiWilayah Kabupaten Kubu Raya terletak pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas yang merupakan wilayah sungai strategis nasional karena melintasi beberapa kabupaten bahkan beberapa provinsi.Adapun wilayah sungai di Kabupaten Kubu Raya, meliputi:1. Sungai besar terdapat di Sungai Kapuas, Sungai Kapuas Kecil, Sungai Punggur Besar, dan Sungai Landak; dan2. Sungai kecil terdapat di Sungai Ambawang, Sungai Mandor, Sungai Sepatah, Sungai Jeruju Besar, Sungai Punggur Kecil, Sungai Rasau, Sungai Bulan, Sungai Sepauk Laut, Sungai Seruat, Sungai Terentang, Sungai Kelabau, Sungai Keluang, Sungai Mendawak, Sungai Kubu, Sungai Radak, Sungai Bara Besar, Sungai Bengkalan, Sungai Sepada, Sungai Sopar, Sungai Krawang, Sungai Durian Sebatang, Sungai Besar, Sungai Mesjid, Sungai Sekapau, Sungai Sekh, Sungai Baharu, Sungai Raja Setelu, Sungai Bumbun, Sungai Ayam, Sungai Padu Empat dan Sungai Nibung.Sedengkan Daerah rawa terdiri dari:1. Daerah Rawa (DR) Nasional, terdiri atas 27 DR, yaitu; DR. Kapuas Kecil I, DR. Kapuas Kecil II, DR. Kapuas Kecil III, DR. Jawi - Kalimas Betutu, DR. Punggur- Selat Kering, DR. Rasau Jaya I, II, III ,IV (Bintang Mas), DR. Sungai Bulan, DR. Sungai Asam - Bengkarek, DR.Tebang Kacang, DR. Pinang Komplek, DR. Jangkang I + II, DR. Air Putih, DR. Kubu Komplek (Kelang, Tl.Nangka, Sungai Terus), DR. Sungai Terus, DR. Olak Olak Kubu, DR. Dabung - Dabung SP II, DR. Sungai Selamat Seruat, DR. Kerawang Komplek, DR. Teluk Nibung, DR. Nipah Panjang, DR. Mendawak Linda, DR. Sungai Nipah, DR. Teluk Pakedai, DR. Radak I + II, DR. Terentang, DR. Terentang Hulu;2. Daerah Rawa Provinsi, terdiri atas 3 DR, yaitu: DR Ambangah, DR. Kuala Karang, dan DR Sungai Selamat;3. Daerah Rawa Kabupaten, terdiri dari 68 DR, yaitu; DR. Sepuk Keladi, DR. Sepuk Perupok, DR. Sepuk Laut, DR. Tanjung Saleh, DR. Pulau•Nyamuk, DR. Tanjung Wangi, DR. Pematang Tujuh, DR. Sangkar Dunia, DR. Teluk Bakung, DR. Kuala Dua, DR. Kapur, DR. MekarBaru, DR. Dusun Obyek Sungai Durian, DR. Teluk Kapuas, DR. Pulau Limbung, DR. Gunung Tamang, DR. Pelita Jaya, DR. Bemban, DR. Ambawang, DR. Kampung Baru, DR. Mengkalang, DR. Teluk Nibung, DR. Nipah Panjang, DR. Suka Maju, DR. Padang Tikar I, DR. Padang Tikar II, DR. Padang Tikar, DR. Sungai Jawi, DR. Ambarawa, DR. Tasik Malaya, DR. Tanjung Harapan, DR. Sungai Deras, DR. Arus Deras, DR. Selat Remis, DR. Teluk Oelam, DR. Tartjung Bunga, DR. Sungai Nibung, DR. Karya Jaya, DR. Betuah, DR. Teluk Empening, DR. Teluk Bayur, DR. Permata, DR. Terentang Hilir, DR. Sungai Ambawang Kuala, DR. Durian, DR. Jawa Tengah, DR. Simpang Kanan, DR. Puguk, DR. Pasak Piang, DR. Pasak, DR. Loncek, DR. Tamang, DR. Korek, DR. Lingga, DR. Pancaroba Sungai, DR. Pancaroba, DR. Lais, DR. Tapah, DR. Teluk Lerang, DR. Blong, DR. Lintang Batang, DR. Jalo, DR. Benuah, DR. Kuala Mander A, DR. Kuala Mandor B, DR. Sungai Enau, DR. Kubu Padl, DR. Retok;4. Daerah Irigasi Kabupaten, meliputi Daerah Irigasi Baharu Ambawang, Daerah Irigasi Bemban Timur, Daerah Irigasi Bemban Barat, Daerah Irigasi Ence Manan, Daerah Irigasi Nuri, Daerah Irigasi Padu Ampat dan Daerah Irigasi Samak di wilayah Kecamatan Kubu dengan keseluruhan seluas 944 Ha dan setelah perubahan menjadi 3.360 Ha.## E. KllmatologtSebagai daerah tropis yang dilalui garis khatulistiwa, Kabupaten Kubu Raya memiliki suhu dan kelernbaban udara yang tinggi, dan sebagaimana kondisi Kalimantan Barat pada umumnya, dikenal sebagai daerah dengan curah hujan yang tinggi.Pada tahun 2012 rata-rata curah hujan di Kabupaten Kubu Raya adalah 256,8 mm. Curah hujan terendah tercatat pada bulan Agustus yaitu 73 mm dan tertinggi tercatat pada bulan Desember yaitu sebesar 502 mm. Sedangkan rata-rata hari hujan pada tahun 2012 adalah 18 hari. Jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan November yaitu 30 hari, sedangkan terendah terjadi pada bulan Juni yaitu 6 hari.Temperatur udara rata-rata di Kabupaten Kubu Raya pada .tahun 2012, yang tercatat pada Stasiun Meteorologi Supadio, berkisar antara 22, 1 oc sampai dengan 32,90C. Suhu terendah tercatat pada bulan Agustus•yang tercatat sebesar 22, 1 oc sedangkan temperatur udara tertinggi tercatat pada bulan April yaitu sebesar 32,90C.Pada tahun 2012, rata-rata kelembaban nisbi tercatat sekitar 83 persen. Lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun kelembaban nisbi tertinggi terjadi pada bulan Desember yakni sebesar 87 persen dan kelembaban nisbi terendah tercatat pada bulan Juni, Agustus don September yaitu aebesar 80 persen.## F. Pen11Unaan LabanPola penggunaan lahan dapat mengindikasikan adanya potensi · sumber daya alam di wilayah tertentu dan sejauh mana potensi yang ada telah dibudidayakan, serta implikasinya terhadap pola perkembangan wilayah baik dari segi fisik maupun nonfisik. Berikut gambaran mengenai penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Kubu Raya.Penggunaan lahan di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2010 masih didominasi oleh kawasan hutan (hutan negara dan hutan rakyat), sebesar 59,02% dari luas wilayah Kabupaten Kubu Raya, yang tersebar di semua kecamatan, kemudian diikuti dengan sawah (meliputi sawah irigasi sederhana, sawah tadah hujan, dan sawah pasang surut) sebesar 9 ,88%,dan perkebunan sebesar 9,68%.Tabel 2.2 PENGGUNAAN LABAN DI KABUPATEN KUBU RAYA TAHU?f 2010| NO | Penggunaan | Luas (Ha) | Persentase (%) ||--------|-------------------|--------------|------------------|| 1 | Tegalan/ La.dang | 31.651,75 | 4,53 || 2 | Semak | 42.308,06 | 6,06 || 3 | Perkebunan Rakyat | 55.278,85 | 7,91 || 4 | Perkebunan Besar | 175.496,83 | 25,12 || 5 | Kebun Campuran | 9.955,67 | 1,43 || 6 | Hutan Scjenis | 53.737,70 | 7,69 || 7 | Hutan Lebat | · 150.508,14 | 21,55 || 8 | Hutan Belukar | 173.993,00 | 24,91 || 9 | Sawah | 5.594,00 | 0,80 || Jamiah | Jamiah | 698.524,00 | 100,00 |SumlMr I RUPA BVJD INDONIUllA (RBI) TAHUN 2010•·-·-········ ---···-·---·-·----------·--·-## 2.1.2. Potenal Pen1embanpn WllayahMenurut typelogi Williamson dan hasil analisis Klassen pada tahun 2011 Kabupaten Kubu Raya masuk dalam klasifikasi daerah maju dan cepat tumbuh, dimana angka PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi diatas nngka PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dapat dipahaml mengingat Kabupaten Kubu Raya merupakan daerah baru pemekaran dan eecara geografis berada pada daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Pontianak. sebagai ibukota Provinsi. Perkembangan Kabupaten Kubu Raya ini semak.in didukung dengan penetapan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang meliputi Kawasan Metropolitan Pontianak. dan Kawasan Perkotaan Sungai Raya dan Sungai Ambawang, · dimana PKN merupak.an kawasan perkotan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi.Disamping itu, kondisi letak yang strategis tersebut menjadikan Kabupaten Kubu Raya sebaga
PENJELASAN
pasal 176

, yang mengamatkan bahwa Pemerintah Daerah agar memberikan kemudahan bagi masyarakat atau investor dengan penyediaan sarana dan prasarana .. Pembangunan sarana dan prasarana wilayah atau infrastruktur direncanakan untuk mendukung terwujuclnya visi clan misi pembangunan di Kabupaten Kubu Raya. Sarana clan prasarana wilayah pada dasamya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk melangsungkan kegiatan.•·---------·------------------Pembangunan sarana dan prasarana wilayah dalam rangka untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik daerah tentunya juga harus memperhatikan tingkat ak:sesibilitas, karena tingkat ak:sesibilitas tersebut yang ak:an menjadi potensi bagi daerah tersebut dalam menarik investor.Ketersediaan sarana prasarana wilayah yang didukung dengan infrastruktur yang memadai baik kualitas dan kuantitasnya· yang memadaiserta persebarannya yang merata akan menumbuhkan daya tarik dan daya saing daerah sehingga diharapkan ak:an memberikan nilai lebih atau keunggulan kompetitif yang bersifat dinamis bagi Kabupaten Kubu Raya disamping keungulan kompetitif statis yang sudah dimiliki sejak lama terkait dengan kondisi geografis Kabupaten Kubu Raya yang letaknya sangat strategis yaitu berdekatan dengan kota pontianak.Ketersediaan sarana prasarana wilayah dan infrastruktur yang terus dibenahi oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya meliputi sarana pendidikan, kesehatan, permukiman, perdagangan, perbankan, sarana perhubungan darat, serta sarana rekreasi dan olah raga. Prasarana permukiman, prasarana perhubungan, prasarana jaringan, yang terdiri dari jaringan drainase, jaringan Irigasi, serta jaringan utilitas lainnya, serta prasarana persampahan.## 2.4.3. · ·Jl'okua lkllm lnveataaiPeran investasi sangat penting dalam menggerakan pertumbuhan ekonomi daerah. Peluang investasi sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan non ekonomi. Faktor ekonomi diantaranya ketersediaan tenaga kerja, suku bunga, dan kondisi ekonomi makro, Sedangkan faktor non ekonomi diantaranya adalah pelayanan perijinan, kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban, serta kepastian hukum dalam berusaha.Peningkatan peluang investasi di Kabupaten Kubu Raya dilaksanakan dengan meningkatkan daya tarik investasi, diantaranya dengan perbaikan pelayanan perijinan, penciptaan keamanan dan ketertiban, peningkatan promosi dan kerjasama investasi, mendorong pertumbuhan industri kreatif. Hal lain yang tidak: kalah penting dalam menumbuhkan investasi di Kabupaten Kubu Raya adalah dengan meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (public private partnership).· ·�-----·•·-•••••• -·•-••Statistik kriminalitas sangat diperlukan untuk melihat sejauh mana tingkat kea.manan suatu daerah. Kriminalitas yang cukup tinggi di suatu daerah memberikan implikasi yang sangat kurang baik terhadap iklim investasi di suatu daerah. Semakin rendah tingkat kriminalitas suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut cukup a.man bagi kehidupan masyarakat.Berdasarkan data dari Poltabes Kota Pontianak mengenai banyaknya kejahatan/pelanggaran yang dilaporkan dan diselesaikan di wilayah hukum Sungai Raya, Sungai Ambawang, Sungai Kakap, Rasau Jaya, dan Kuala Mandor 8 tercatat sebanyak 800 dilaporkan dan 248 dlseleealkan. Jenit1 kejahatan dibagi menjadi empat yaitu: Kejahatan konvensional, kejahatan trans nasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan kejahatan kontijensi. Dari jenis kejahatan yang ada, jenis kejahatan konvesional yang paling banyak dilaporkan dan diselesaikan yakni masing-masing sebanyak 799 dan 248, sedangkan jenis kejahatan kontijensi di Kubu Raya tidak ada yang dilaporkan ke Poltabes Kota Pontianak.## 2.4.4. Folma Sumber Daya Manuaia## A. Kualltaa Tenaga KerjaSalah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah kualitas sumber daya manusia (SOM). Kualitas SOM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dala.m negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang dita.matkan penduduk suatu wilayah maka sem.akin baik kualitas tenaga kerjanya.Dari sekian banyak pencari kerja yang terdaftar, sebanyak 175 orang atau 43,86 persen memiliki ijazah SLTA; 72 orang atau 18,05 persen memiliki ijazah akademi/diploma III, dan sebanyak 60 orang atau 15,04 persen berijazah Sarjana. Jumlah lulusan sarjana (Sl) dan Pasca Sarjana (S2/S3) di Kabupaten Kubu Raya dari tahun 2008-2012 dapat dilihat pada gambar berikut :•Tabet 2.50 JUMLAH LULUSAIC SARJ.ANA (81) DAN PASCA SARJANA (82/83) DI KABUPATBN KUBU RAYA TAHUN 2008 - 2012| No | Uralan | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 ||------|----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|| 1. | .Jumlah lulusan Sl | 3.063 | 1.096 | 951 | 60 | 60 || 2. | Jumlah lulusan S2 .. • | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || 3. | Jumlah lulusan 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || 4. | Jumlah lulusan Sl/S2/S3 | 3.063 | 1.096 | 951 | 60 | 60 || 5. | Jumlah penduduk | 482.487 | 490.408 | 500.970 | 511.235 | 522.174 || - 6. | Rasia lulusan s 1 /S2/S3 (4) I (5) (%) | 0.6 | 0,2 | 0,2 | 0,01 | 0,01 |Sumb•,. : BPS Kabupaten Kubu Ra.ya, 2013Data ketenagakerjaan khususnya pencari kerja yang ada disini dapat dianggap kurang mewakili keadaan yang sebenarnya karena masih kurang sadarnya para pencari kerja untuk melaporkan diri ke dinas yang bersangkutan. Dalam hal ini yang dicacat sebagai pencari kerja hanya mereka yang melapor ke Dinas Sosial Tenagakerja dan Transmigrasi (yang mencari kartu kuning a tau kartu tanda pencari kerja). Sedangkan yang tidak melapor tidak dapat diketahui. Sehingga data yang diperoleh cenderung under estimate karena data pencari kerja yang tercatat cenderung jumlahnya lebih kecil.## B. Tingkat Ketergan.tungan (Raaio Ketergantungan)Tingkat ketergantungan penduduk digunakan untuk melihat gambaran besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong daerah maju atau daerah yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase dependency ratio maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentaee dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakln rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk...--··-···----\_•membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Kubu Raya selama kurun waktu tahun 2008-2012.## RASIO KETEROANTUNOAN PENDUDUK DI KABUPATEN KUBU RAYATabel 2.51 TAHUN 2008 · 2012| No | Uralan | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 ||------|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|| 1 | Jumlah penduduk usia < 15 tahun | 169.728 | 167.821 | 161.811 | 163.792 || 2 | Jumlah penduduk usia > 64 tahun | 17.397 | 17.207 | 17.708 | 19.512 || 3 | Jumlah penduduk usia tidak produktif ( 1)&(2) | 187.125 | 185.028 | 179.519 | 183.304 || 4 | Jumlah penduduk usia 15 - 64 tahun | 308.834 | 305.380 | 321.451 | 338.870 || 5 | Rasio ketergantungan (3)/(4) (%) | 60,6 | 60,6 | 55,9 | 54,1 |Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya, 2013## C. Bonus DemografiSejak beberapa tahun lalu, Indonesia telah mulai menikmati bonus demografi. Kabupaten Kubu Raya akan menikmati bonus demografi pada tahun 2020-2035, dan puncalmya pada tahun 2030, yaitu ketika rasio ketergantungan pada level teredah (44 penduduk muda setiap 100 pekerja), atau dengan kata lain penduduk usia produktif lebih banyak daripada non produktif. Bonus demografi merupakan potensi sekaligus tantangan bagi daerah untuk memanfaatkan jumlah penduduk usia kerja produktif yang sangat besar serta raslo ketergantungan yang menurun dibanding periode sebelumnya.Bonus demografl hanya dialami sekali oleh sebuah bangsa, karena itu kedatangannya harus dipersiapkan dengan matang. Bonus demografi hnrus dimanfaatkan 11ecara baik oleh sernua pemangku kebijakan, karena bisa menjadi penyokong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi jika ditangani dengan tepat. Selain peningkatan kualitas sumberdaya manusia, upaya . pengendalian penduduk dengan menekan jumlah kelahiran harus dilakukan agar bonus demografi terus dapat dinikmati.Langkah-langkah kebljakan menyongsong bonus demografi antara lain:## 1. Melakukan pemetaan potensi kesempatan kerja;--------------------------------## Rencana Pembangunan Jangka Menenge.h Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya 2014-20192. Melakukan penyiapan tenaga kerja terkait jenis dan kompetensinya;•3. Mendorong investasi padat karya sesuai dengan tingkat pendidikan masyarakat;4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.## BAB 11GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAHRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya 2014-2019BAB IllGAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA PENDANAANRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya 2014-2019•## BAB ID## GAMBA.RAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERTA PENDANAANPengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Negara. Pelaksanaannya diatur dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.Pengertian lain Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sehingga secara ringkas dapat disebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun ruang lingkup keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 meliputi:1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;3. Penerimaan daerah;4. Pengeluaran daerah;5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak - hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; serta•.. ···········-·--·-·-..····-·-···.. ···· .. --·····6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan um.um.## 3.1. Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (2009 - 2014)Pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu elemen dalam penilaian akuntabilitas pemerintah daerah. Pengukuran kinerja tersebut diharapkan mampu menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan melalui analisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam masa 5 (Hrna) tahun atau satu siklus pelaksanaan RPJMD. Hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah dalam satu siklus perencanaan jangka. menengah.APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Dan Pembiayaan Daerah, sehingga dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.Pengelolaan pendapatan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Keuangan Pernerintah Pusat dan Daerah, disebutkan bahwa pendapatan daerah terdiri dari:- l. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari:- a. Pajak Daerah- b. Retribusi Daerah- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah2. Dana Perimbangan, yang terdiri dari :- a. Bagi Hasil Pajak/ B'agi Hasil Buka.n Pajak•- b. Dana Alokasi Umum3. Dana Alokasi Khusus Lain - La.in Pendapatan Yang Sah, yang terdiri dari:- a. Hibah- b. Dana Darurat- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah yang lainnya- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus- e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya- f. Pendapatan lainnya.Kabupaten Kubu Raya sebagai kabupaten baru (dibentuk pada tahun 2008), pada tahun pertama pengelolaan pendapatan daerah yang mellputl 3 (tlga) komponen eumber pendapatan daerah di atas masih belum dupat dlkelola dengan optimal. Pcndapatan daerah saat itu masih bertumpu pada PAD yang berasal dari lain-lain PAD yang sah, dan belum memiliki sumber penerimaan yang berasal dari pajak atau retribusi daera � . Setelah memasuki tahun 2009, dan terutama setelah dilaksanakannya pemilihan kepala daerah yang pertama, semua sumber - sumber pendapatan daerah dapat dioptimalkan. Angka Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:Tabel 3.1 REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2009·2013| NO. | URAJA1f | JVMLAH CDalam JUlnu.n Ruotahl | JVMLAH CDalam JUlnu.n Ruotahl | JVMLAH CDalam JUlnu.n Ruotahl | JVMLAH CDalam JUlnu.n Ruotahl | JVMLAH CDalam JUlnu.n Ruotahl ||-------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|| | | TA. 2009 | TA. 2010 | TA,2011 | 2012 | 2013 || l | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 || 1 | PE!fJ>APATAll ASLJDABRAB | 9.848.341 | 13.679.129,524 | SS.57'7.649,588 | 44.201.933,899 | 64.277.117,327 || 1.1 | Pajak Daerah | 5.847.360 | 3.608.300,884 | 41.811.687,276 | 33.695.092,360 | 48.513.648,885 || 1.2 | Retribuai Daerah | 1.839.090 | 4.417.408,473 | 5.570.968,831 | 6.835.292,867 | 8.166.001,288 || 1.3 | Hasil Pengelolaan Kckayaan Daerah Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.756,499 || 1.4 | Lain-lain PAD YangSah | 1.858.898 | 5.653.420, 167 | 8.194.993,480 | 3.671.548,671 | 7.430.710,654 |•--------| NO. | URAIAN | JUIILAH (Dalam Rlbuan Rui,lah 1 | JUIILAH (Dalam Rlbuan Rui,lah 1 | JUIILAH (Dalam Rlbuan Rui,lah 1 | JUIILAH (Dalam Rlbuan Rui,lah 1 | JUIILAH (Dalam Rlbuan Rui,lah 1 ||--------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|| NO. | URAIAN | TA. 2009 | TA,2010 | TA.2011 | 2012 | 2013 || l | 2 | 3 ,, | " | 5 | 6 | 7 || � | DAKA PERIMBANOAN | · � d.06t.ll01 | 102.aH.229,M8 | 848.776.'736,372 | 6S6.3S3.283,172 | 774.980.639,716 || -- 2.1 | Dana BnRi Haail f'ajnk I n111I 11111111 ll11knn 1•,,tnk | 32.048. � ft I | 30.31'18.362,028 | 41.684.074,372 | 40.032.847,172 | 48.162.438,716 || i � | 1.>,iiii, °A1iiTciit"'"' Umum | .. -· 371'1.d4fl"]°40 | 414.760.167 | 460.516.762 | 535.464.386 | 627.894.391 || ·-iT" ____ ... | - IJnnn Alokaal l(hUl'IUII . .· | 18.468.000. | 46.237.700 | 66.575.900 | 80.856.050 | 98.923.710 || 3 | LAIN·LAIK PENDAPATAN DAERAHYANO BAH | 12.991.143,48'7 | 90.836.17!,386 | 141.284.803,942 | 92.859.871,976 | 115.029.563.617 || :l. I | Hlbnh | !5.000.000 | 2.841.000 | 2.500.000 | 0,00 | 0,00 || . :1. � | Dnna Darurat | 0,00 | 0,00 | 7!5.031.060,360 | | 31.174.451,617 || :f.3- | Dnna Bagi Haail Pajak dart l'roplnal Dnn Dnemh Lalnnya | 7.991.843.487,00 | 10.354.578,254 | 23.275.728,222 | 32.346.190,167 | 10.724.000,00 || -- :1,4 | URnn l't1nyn11ualan dnn Otonoml ._1<!1 u 1'11111 | 0,00 | 38.381'1.9!59, 132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || -rr- | IJnntunn Kcunngan dart Proplnsl Atau Pemertntah Daerah Lalnnva | 0,00 | 11.118.000 | 7.866.500,00 | | || JUMLAH PE'NDAPATAN | JUMLAH PE'NDAPATAN | 27.246.226.130,00 | 148.600.692.487,00 | | | |Sumbflr : Dincu Pendapcztan, � elolacm Keuangcm dcm ANt Da,rrah Kab. Kubu Raya, 2014Untuk melihat perform.a pemerintah daerah dari angka pendapatan daerah, perlu disajikan angka target dan realisasi pendapatan tersebut mulai periode tahun 2009 hingga 2013 secara bersamaan. Target dan realisasi pendapatan daerah tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut:Tabet 3.2 TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA## TAHUN 2009-2013| No | Tahun | Target (RP) | Reallsasi (Rp.) | % ||------|---------|--------------------|--------------------|-------|| 1 | 2009 | 471.736.892.406,23 | 473.460.797013,29 | 100,4 || 2 | 2010 | 635.915.730.784,54 | 606.571.533.938,93 | 95,4 || 3 | 2011 | 770.713.423.803,42 | 741.570.719.543,01 | 96,2 || 4 | 2012 | 822.408.609.617,98 | 793.415.089.047,86 | 96,5 || 5 | 2013 | 960.682.549.371,00 | 954.287.220.660,27 | 99,3 |Bila dilihat darl Tabel 3.2, rata - rata target pendapatan yang telah tentukan . .dalam setiap tahun anggaran dapat dicapai di atas angka 95%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Rafa telah menentukan target yang cukup rasional dalam setiap tahun penganggaran. Adapun kenaikan pendapatan rata - rata per tahun adalah 20%, dengan komposisi masing - masing komponen pendapatan daerah sebagaimana yang terlampir dalam Tabet 3.3 berikut ini:Tabel 3.3 REALISASI PBRDAPATAlf DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2009-2013| Mo | Unian | 2009 | 2010 | � 11 | 2012 | 2013 ||------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|| I | Pendapatan Asli Daerah | 10.332.817.590,55 | 13.679.129.524,53 | 55.577.649.588,28 | 44.201.933.899,50 | 64.277.177.327,27 || 2 | Dana Perimbangan | 423.065.107.971 | 502.356.229.028 | 568.776.736.372 | 656.353.283.172 | 774.980.539.716 || 3 | Lain-Lain Pendapatan Yan,z Sah | 40.062.871.451,74 | 90.536.175.386,40 | 141.284.803.942,73 | 92.859.871.976,36 | 115.029.563.617 |Berdasarkan kontribusi masing - masing komponen pendapatan daerah, Dana Perimbangan masih menduduki porsi yang paling besar, yang berarti bahwa Kabupaten Kubu Raya masih sangat tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Namun secara bertahap, komposisi tersebut mulai diimbangi oleh komponen - komponen yang lain hingga dicapai angka komposisi rata -- rata pertahun 82,1% untuk Dana Perimbangan, 13,1% untuk Lain Lain Pendapatan Yang Sah dan 4,8% untuk dana PAD.Mengingat besamya potensi perolehan PAD Kabupaten Kubu Raya, maka perlu dilakuka.n upaya untuk meningkatkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dengan tetap memperhatikan agar kebijakan ke bijakan yang diambil tidak berakibat pada penciptaan ekonomi biaya tinggi, inflasi serta menurunnya daya beli masyarakat.Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah:1. Upaya peningkatan pendapatan daerah bukan Pendapaiari Asli Daerah. (PAD).Upaya peningkatan pendapatan daerah bukan PAD perlu ditetapkan secara selektif, balk jenis kegiatan maupun instrumennya. Kegiatan ini perlu dltetapkan berdasarkan prioritas pada nilai manfaat dan resiko bagi pembangunan bcrkelanjutan serta memperhatikan kepentingan•''"'..,··--·-·-··-·---kesejahteraan masyarakat, yaitu kegiatan yang memiliki resiko tinggi terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan perlu dipertimbangkan untuk dikenakan beban pajak dan/ atau retribusi yang tinggi pula sebagai upaya merubah perilaku serta menekan biaya resiko di masa yang akan dating, selain itu juga melakukan upaya penyehatan keuangan daerah dengan mempertimbangkan peningkatan kapasitas untuk meneapai pembangunan berkelanjutan. Upaya ini perlu menerapkan prinsip-prinsip kehatian-hatian, namun tidak untuk membatasi kreatifitas menciptakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang produktif dan dapat meningkatkan pendapatan daerah selain dari sumber PAD.Identifikasi sumber pendapatan daerah perlu dilakukan bersamaan dengan eek silang potensi sumber pendapatan. Proses eek silang ini dapat dilakukan dengan memahami dan mengikuti peraturan perundangundangan tentang keuangan negara, daerah, dan sistem perpajakan, seperti ; a) Yang terkait dengan berapa tarif pajak; b). Apa yang menjadi basis pajak ; dan e). Bagaimana pajak terhutang dihitung. Pengenalan terhadap tiga hal ini memberikan kemampuan daerah untuk melakukan eek silang dari sumber-sumber pendapatan selain PAD.Proyeksi pendapatan daerah bukan Pendapatan Asli Daerah diprediksi mengalami peningkatan sebesar 10% tiap tahunnya. Data Proyeksi pendapatan daerah bukan Pendapatan Asli Daerah disajikan pada Tabel 3.4 berikut :Tabet. 3.4| No | Unlan | Tahun Anggaran | Tahun Anggaran | Tahun Anggaran ||-------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|| ... _ .. __ | - | 2014 | 2015 | 2016 || 1 | 2 ·.. • | 3 | 4 | 5 || 1 | DANA PERJMBANGAN | | | || 1.1 | Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hastl Bukan Pajak | 55.678.984.000 | 61.246.882.400 | 67.371.570.640 || l.2 | Dana Alokaei Umum | 699.700.430.000 | 769.670.473.000 | 846.637.520.000 || 1.3 | Dana Alokaai Khuaua | 82.076.280.000 | 90.283.908.000 | 99.312.298.000 || 2 | LAllf·LAllf PEKDAPATAN DAERAH YANG SAR | | | || 2. 1 | Hibah | - | - | - || '-- � .2 | Dana Darurat | . | - | - || 2,3 | Dana Bagi Haail Pajak dari Propinsi Dan Daerah Lainnya | 56.525.330.000 | 62.177.863.000 | 68.395.649.300 |## PROYBKSI PS1'DAPATA1' DABRAH BUKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATB1' KUBU RAYA TAHUN AlfGGARAN 2014-2019 ···-.. ·-·•| No | Urafan | Tahun Anggaran | Tahun Anggaran | Tahun Anggaran ||----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|| | | 2014 | 2015 | 2016 || 1 | 2 | 3 | 4 | 5 || 2.4 | Dana Penyesuaian dan Otsus | - | - | - || 2.5 | Bantuan Keuangan dari Propinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya | 30.000.000.000 | 33.000.000.000 | 36.300.000.000 || 2.6 | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | 87.848.276.735 | 96.633.104.408 | 106.296.414.849 || JUMLAH PE:NDAPATAK DAER.AR | JUMLAH PE:NDAPATAK DAER.AR | 1.011.829.300.735 | 1.113.012.230.808 | 1.224.313.452.789 || | | Tahun Anggaran | Tahun Anggaran | Tahun Anggaran || No | Uralan | 2017 | 2018 | 2019 || l | 2 | 3 | 4 | 5 || 1 | DANA PERIMBANOAK· | | | || 1.1 | Dana Bagi HaaU P"1ak / Bagi Hasil Bukan Pajak | 74.108.727.704 | 81.519.600.474 | 89.671.560.522 || 1.2 | Dana Alokasi Umum | 931.301.272.000 | l .024.431.399.000 | 1.126.874.539.000 || 1.3 | Dana Alokasi Khuaua | 109.243.528.000 | 120.167.881.000 | 132.184.669.000 || 2 | LAIN·LAIN PBKDAPATAK DA.BRAH YANO IAH | | | || 'iT | Hlbah | - | - | - || 2.2 | Dana Darurat | - | - | - || ··---· 2.:3 | Dana Bagi Haell Pajak da.ri Propinai Dan Daerah Lainnya | 75.235.214.200 | 82.758.735.600 | 91.034.609.200 || 2.4 | Dana Penyesuaian dan Otaua | - | - | - || 2.5 | Bantuan Keuangan darl Propinai Atau Pemerlntah Daerah Lainnya | 39.930.000.000 | 43.923.000.000 | 48.315.000.000 || 2.6 | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | 116.926.056.334 | 128.618.661.967 | 141.480.528.164 || JUMLAH PENDAPATA!f DA&RAH | JUMLAH PENDAPATA!f DA&RAH | 1,84a.'744.798.238 | 1,481.419.278.041 | 1.629.560.905.886 |Bumber t Dbuu .Pendapatan, .Pmtc,efolaan � tlan AM Daerah Jl'ab, Kubu. Raya, (Data dlolah 2014}## 2. Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).PAD merupakan cerminan kemampuan daerah dalam menghasilkan dan mengelola sumber-sumber pendapatan. Daerah yang berkarakteristik unggul dalam sumber daya manusia dan tidak tergantung pada sumber daya alam biasanya memiliki PAD yang tinggi.Upaya peningkatan PAD memenuhi "Prinsip Good Governance" dan "Sistem Akuntansi Negara" serta mencerminkan fungsi pernerintah daerah. Peningkatan PAD yang tidak terarah, dikhawatirkan justru akan membebani masyarakat dan dunia usaha.•------··-·----·-----·----·----·--·Pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha memiliki kewajiban dan hak yang sama saling melengkapi dan ketergantungan. Ketika kewajiban dan hak dilaksanakan dengan baik, maka dipastikan tingkat kesejahteraan masyarakat dan kinerja pemerintah daerah akan baik. Kewajiban masyarakat dan dunia usaha antara lain membayar pajak dan retribusi daerah, sementara hak masyarakat dan dunia usaha mendapatkan pelayanan publik, scbaliknya kewajiban pemerintah daerah adalah memberikan pclayanan publlk dan berhak mendapatkan penerimaan pajak &lt;IAn retrlbusl atas pelayanan publik tersebut. Upaya melakukan penarnbahan jenis pajak dan rctribusi baru, maka yang perlu diperhatikan adalah apakah ada penambahan kemampuan kuantitas dan kualitas pelayanan publik, tanpa pertimbangan ini maka azas keadilan, kelayakan dan keselarasan pajak dan retribusi tidak akan tercapai.Kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah Tahun 2009-2014 adalah sebagai berikut :- a. Estimasi pencrimaan dari komponen PAD diasumsikan meningkat minimal sebesar 10% sctiap tahun, berdasarkan pertimbangan adanya pcningkatan jumlah wajib pajak/retribusi daerah dan implementasi Peraturan Daerah di bidang pajak/retribusi daerah.- b. Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD melalui pelayanan prima dan penerapan teknologi infomasi (e-Govemment).- c. Estimasi pendapatan dari komponen Dana Perimbangan diasumsikan meningkat sebesar 10% setiap tahun.Untuk mengetahui proyeksi pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah disajikan pada Tabel 3.5 berikutTABEL. 3.5| No | Uralan | Tahun Anggaran | Tahun Anggaran | Tahun Anggaran ||----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|| No | Uralan | 2014 | 2015 | 2016 || 1 | 2 | 3 | 4 | s || 1 | PENDAPATAif ASLI DABRAB | | | || 1.1 | Pajak Daerah | 47.122.347.740 | 50.420.912.082 | 53.950.375.928 || 1.2 | Retribusi Daerah | 10.831.710.970 | 11.589.930.738 | 12.401.225.890 || 1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | - | - | - || 1.4 | Lain-lain Pendapatan Aali Daerah | 30.184.640.116,08 | 32.297.564.924,21 | 34.558.394.468,90 || JUMLAH PEN'DAPATAlf DABRAH | JUMLAH PEN'DAPATAlf DABRAH | 88.138.698.826,08 | 94.308.407.744,21 | 100.909.996.286,90 |## PROYEKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2014-2019RPJMD Kabupaten Kubu Raya 2014-2019Ill-8- Oambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pendanaan...•...•... \_\_\_\_\_\_····---·--·----------·-----\_.| | | Tahun Anggaran | Tahun Anggaran | Tahun Anggaran ||----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|| No . -- . | Un tan | 2017 | 2018 | 2019 || l | ···-···--- 2 | 3 | 4 | 5 || ----- _!_ | PmNDAPATAN ASLI D.AJtRA.11 | | | || 1. 1 | Pajak Daerah | 57.726.902.242 | 61.767.785.399 | , 66.091.530.377 || 1.2 | Retribusi Daerah | 13.269.311.702 - | 14.198.163.521 | 15.192.034.967 || l.3 | Haeil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipieahkan | | - | - || 1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah | 36.977.482.081,72 | 39.565.905.827,44 | 42.335.519.235,36 || JUMLAH PBIIDAPATAH DA.BRAH | JUMLAH PBIIDAPATAH DA.BRAH | 10'7.9'73.696.028.'72 | 11S,IS31,8l54.747,44 | 123.619.084.579,36 |## 3.2. Arah Pengelolaan Belanja DaerahSecara Umum, pengelolaan belanja daerah terbagi dalam 2 (dua) kategori belanja, yaitu:- a. Belanja Tidak La.ngsung (Belanja Rutin/ Administrasi Umum)- b. Belanja Langsung (Belanja Program/Pembangunan)Belanja Tidak Langsung atau Belanja Rutin adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya suatu program/kegiatan. Belanja tidak langsung pada dasamya merupakan belanja yang digunakan secara bersama- sama (common cost) untuk melaksanakan seluruh program atau kegiatan di unit kerja, sedangkan Belanja Langsung atau Belanja Program/Pembangunan adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya suatu program/kegiatan yang clirencanakan.Perkembangan Belanja Daerah selama 5 (lima) tahun anggaran yaitu tahun 2009 dan Tahun 2013, adalah sebagai berikut :Tabet 3.6 PROPORSI BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN A.NGO.ARAN 2009 - 2013| No | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 ||---------------|------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|| 1 | Belanja Tidak Langsung | 357.483.093.377 | 459.173.574.961 | 371.003.661.969 | 413.084.562.651,74 | 72.801.325.541 || 2 | Belnnjn Lnnl(sun1i1 | 120,('I 16.871§.87 � | 2 HU3t'J.019.888 | 435.169.407.010 | 456.261.069.328 | 88.991.934.865 || Total Delanja | Total Delanja | 47A.OQ9,9ftQ. � I\ � | ft71\.309.li94.849 | 806.173.068.979 | 869.345.631.979,74 | 161.793.260.406 |· Rencona Pembangunan Jangka Menengah Do.erah (RPJMO) Kabupatcn Kubu Raya 2014-2019 Berdasarkan rincian Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009-2013, tampak bahwa Pemerintah Daerah berusaha menurunkan proporsi Belanja Tidak Langsung cukup besar pada tahun - tahun awal penganggaran (2009) yaitu semula mencapai 74,77% dari total belanja menjadi hanya 49,16% dari total belanja daerah pada tahun akhir RPJMD (2013).Untuk proyeksi Belanja Daerah 5 (lima) tahun ke depan, dapat dikemukakan hal- hal sebagai berikut:- a. Estimasi Belanja Tidak Langsung, komponen Belanja Pegawai diperk:irakan rata-rata pertahun mengalami kenaikan sekitar 20% karena masih memerlukan tambahan pegawai dan untuk membiayai kenaikan gaji berkala dan belanja pegawai lainnya.- b. Untuk prediksi Alokasi Belanja Pendidikan tetap diupayakan tiap tahunnya mencapai 20% dari APBD tidak termasuk Belanja Pegawai.- c. Estimasi Belanja Langsung diperkirakan naik rata-rata sekitar 10% per tahun. Kenaikan ini dalam upaya untuk memenuhi Belanja Langsung Minimal.Untuk mengetahui proyeksi Belanja Daerah menurut Kewenangan dan Urusan Tahun 2014-2019 disajikan pada Tabel 3.7 berikutTabet. 3.7PROYEKSI BELANJA DAERAH MENURUT KEWENANGAN DAN URUSAN KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2014-2019| No | Uralan | Tahun Anggaran | Tahun Anggaran | Tahun Anggaran ||-----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|| | | 2014 | 2015 | 2016 || 1 | 2 | 3 | 4 | 5 || 1, | DRLAlfJA TIDAX LAlf08UlfO - � | | | || I, I | - fii,T,inja Pe11nwnl | 444. 158.038.679 | 488.573.842.547 | 537.431.226.802 || I. .I | nolnnja 1-tlliah | 24. 102.000.000 | 24.584.000.000 | 25.075.000.000 || 1.3 | Relnnja Bantuan Soalal | 6.067.000.000 | 6.370.000.000 | 6.688.000.000 || 1.4 | Belanja Barttuan Keuangan | 25.519.680.000 | 27.306.057.000 | 29.217.481.000 || 1.5 | Belanja Tldak Terduga | 300.000.000 - | 600.000.000 | 900.000.000 || 2, | BELAKJA LAlf08UIIO | | - | . || 2. l | Belanja Pegawal | 47.385.176.742 | 49.754.435.579 | 52.242.157.358 || 2.2 | Belanja Barang dan Jaaa. | 209.778.988.022,04 | 230.756.886.824,21 | 253.832.575.506,90 || 2.3 | Belanja Modal | 373.641.971.060 | 379.375.416.602 | 419.837.008.409 || TOTAL BELAIIJA DABRAR | TOTAL BELAIIJA DABRAR | 1.1ao.os2.ss4.S03,04 | 1.20'7.320.638.552,21 | 1.325,223.449.075,90 |•| No | UralaD | Tahun Anggaran | Tahun Anggaran | Tahun Anggaran ||-----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|| | | 2017 | 2018 | 2019 || l | 2 | 3 | 4 | 5 || 1. | BELANJA TIDAK LAII08Ul'fG | | | || 1.1 | Belanja Pegawai | 591.174.349.482 | 650.291.784.430 | 715.320.962.873 || 1.2 | Belanja Hibah | 25.577.000.000 | 26.088.000.000 | 36.610.000.000 || 1.3 | Belanja Bantuan Sosial | 7.023.000.000 | 7.374.000.000 | 7.743.000.000 || 1.4 | Belanja Bantuan Keuangan | 31.262.705.000 | 33.451.094.000 | 35.792.671.000 || 1.5 | Belanja Tidak Terduga | 1.200.000.000 | 1.500.000.000 | 1.800.000.000 || 2. | BELAIIJA LAII08Ul'fG | | | || 2.1 | Belanja Pegawai | 54.854.265.225 | 57.596.978.487 | 60.476.827.411 || 2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 279.215.833.058 | 307.137.416.363 | 337.851.157.999 || 2.3 | Belanja Modal | 464.411.341.499 | 513.511.859.508 | 557.585.371.182 || TOTAL BELAIIJA DABRAB | T