PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 15 Tahun 2015
Tentang LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU
Berlaku: 16 November 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG
LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,
- a. bahwa dengan perkembangan kegiatan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang semakin meningkat, perlu dilakukan upaya pembinaan yang meliputi penataan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang transportasi, khususnya aspek keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan di Kabupaten Kapuas Hulu, pengaturan mengenai lalu lintas angkutan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan di Kabupaten Kapuas Hulu;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2059 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2053 Nomor 9) sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 73 Tahun 2004 Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 529) sebagaimana telah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 633);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1089);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU dan BUPATI KAPUAS HULU
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
8. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.
9. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan dengan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang
- berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindahpindah.
10. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
11. Badan usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk pelayaran.
12. Setiap orang adalah orang perseorangan.
13. Tempat tambat/sandar dan labuh kapal adalah bongkar muat dan naik turun penumpang yang dibangun dan dioperasikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau oleh badan usaha.
14. Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
15. Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
16. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut biaya.
17. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkat barang-barang khusus.
18. Jaringan transportasi sungai dan danau adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang la1u lintas yang berwujud air sungai dan danau sehingga membentuk suatu jaringan untuk keperluan penyelenggaraan 1alu lintas dan angkutan sungai dan danau.
19. Jaringan transportasi penyeberangan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas yang berwujud alur penyeberangan sehingga
membentuk suatu jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan penyeberangan.
20. Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban.
22. Trayek adalah rute atau lintasan pelayaran angkutan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
23. Bongkar Muat adalah adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal pelabuhan.
24. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu, memberikan saran dan informasi kepada nahkoda tentang keadaan perairan setempat yang penting agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan.
25. Perlindungan Lingkungan Maritim adalah setiap upaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan pelayaran.
26. Angkutan sungai dan danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
27. Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kepentingan Sendiri adalah kegiatan angkutan sungai dan danau yang dilakukan untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Penyelenggaraan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan wajib memenuhi asas sebagai berikut:
- a. asas manfaat;
- b. asas usaha bersama dan kekeluargaan;
- c. asas persaingan sehat;
- d. asas adil dan merata tanpa diskriminasi;
- e. asas keseimbangan , keserasian,dan keselarasan;
- f. asas kepentingan umum;
- g. asas keterpaduan;
- h. asas tegaknya hukum;
- i. asas kemandirian;
- j. asas berwawasan lingkungan hidup;
- k. asas kedaulatan Negara; dan
- l. asas kebangsaan.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah semua kegiatan lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan di perairan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 4

Penyelenggaraan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan memiliki tujuan sebagai berikut:
- a. memperlancar perpindahan orang dan/atau barang melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi angkutan di perairan dalam rangka memperlancar kegiatan ekonomi daerah;
- b. membina jiwa kebaharian;
- c. menjunjung kedaulatan negara;
- d. menciptakan daya saing dengan mengembangkan industri perairan daerah; dan
- e. menunjang, menggerakan dan mendorong pencapaian pembangunan daerah.
BAB III - SARANA
Pasal 5

- (1) Kegiatan angkutan sungai dan danau dilakukan oleh orang perorangan warga Negara Indonesia atau Badan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi
persyaratan kelaiklautan kapal diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Penempatan dan pengoperasian kapal pada setiap lintas penyeberangan harus sesuai dengan spesifikasi teknis lintas dan fasilitas pelabuhan penyeberangan yang akan dilayari.
- (3) Kapal yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak boleh beroperasi.
- (4) Ketentuan tentang kecepatan maksimum kapal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Paragraf 2
Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau
BAB III - SARANA
Pasal 6

- (1) Kegiatan angkutan sungai dan danau diselenggarakan dengan menggunakan:
- a. trayek tetap dan teratur; dan
- b. trayek tidak tetap dan tidak teratur.
- (2) Kegiatan angkutan sungai dan danau yang melayani trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam jaringan trayek.
- (3) Jaringan trayek sebagaiman dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati untuk trayek dalam Daerah.
- (4) Penetapan jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan sebagai berikut:
- a. pengembangan wilayah potensi angkutan; dan
- b. keterpaduan intra dan antar moda transportasi.
- (5) Penetapan jaringan trayek angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah memenuhi persyaratan antara lain:
- a. sesuai dengan rencana induk pelabuhan nasional;
- b. adanya kebutuhan angkutan;
- c. rencana dan/atau ketersediaan pelabuhan sungai, danau;
- d. ketersedian kapal sungai dan danau dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada trayek yang akan dilayani; dan
- e. potensi perekonomian daerah.
BAB III - SARANA
Pasal 7

- (1) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berfungsi untuk menghubungkan simpul:
- a. antar pelabuhan sungai;
- b. antar pelabuhan sungai dengan pelabuhan laut yang berada dalam satu alur pelayaran; atau
- c. antar pelabuhan danau.
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. trayek utama; dan
- b. trayek cabang.
- (3) Trayek utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menghubungkan antar pelabuhan sungai dan antar pelabuhan danau yang berfungsi sebagai pusat penyebaran.
- (4) Trayek cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menghubungkan antar pelabuhan sungai dan antar pelabuhan danau yang berfungsi sebagai pusat penyebaran dengan yang bukan berfungsi sebagai pusat penyebaran atau antarpelabuhan sungai dan antar pelabuhan danau yang bukan berfungsi sebagai pusat penyebaran.
Paragraf 3
Angkutan Wisata sungai dan Danau
BAB III - SARANA
Pasal 8

- (1) Pelayanan yang disediakan oleh tempat wisata termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain fasilitas perahu bebek, banana boat dan fasilitas lain yang disediakan atau dikelola oleh penyelenggara tempat wisata.
- (3) Jasa penunjang dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh petugas yang berwenang.
Paragraf 4
Angkutan Sungai dan Danau untuk Kepentingan sendiri
BAB III - SARANA
Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri wajib melaporkan pengoperasian kapalnya
- setiap bulan kepada Bupati sesuai dengan lokasi usaha pokoknya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri yang tidak menyampaikan laporan pengoperasian kapalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi tidak diberikan pelayanan di pelabuhan sungai dan danau.
BAB III - SARANA
Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2), dilarang mengangkut muatan atau barang milik pihak lain dan/atau mengangkut muatan atau barang umum kecuali dalam keadaan tertentu berdasarkan izin dari Bupati.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sebagai berikut:
- a. tidak tersedianya kapal; dan
- b. belum adanya perusahaan angkutan sungai dan danau yang mampu melayani sebagian atau seluruh perminataan jasa angkutan sungai dan danau yang ada.
- (3) Izin penggunaan kapal angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat sementara sampai dengan:
- a. tersedianya kapal; dan
- b. adanya perusahaan angkutan sungai dan danau yang mampu melayani sebagian atau seluruh permintaan jasa angkutan sungai dan danau yang ada.
BAB III - SARANA
Pasal 11

- (1) Untuk dapat melakukan kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri, pelaksana kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri wajib memiliki izin operasi yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan domisili kegiatan usaha pokoknya.
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. administrasi; dan
- b. teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. memiliki akta pendirian perusahaan bagi yang berbentuk badan usaha;
- b. memiliki Kartu Tanda Penduduk bagi orang perseorangan warga Negara Indonesia;
- c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. memilki surat keterangan domisili bagi yang berbentuk badan usaha; dan
- e. memiliki izin usaha dari instansi pembina usaha pokoknya.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran dan tipe kapal disesuaikan dengan jenis usaha pokoknya yang dibuktikan salinan grosse akta, surat ukur, dan sertifikat keselamatan kapal; dan
- b. memiliki tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan pelayaran niaga, nautika, dan/atau teknika.
- (5) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama pelaksana kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Bupati.
BAB III - SARANA
Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh izin operasi angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri, pelaksanaan kegiatan angkutan sungai dan danau mengajukan permohonan kepada Bupati disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin operasi angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (3) Apabila hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum terpenuhi, Bupati mengembalikan permohonan secara tertulis kepada Pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan kembali kepada Bupati setelah permohonan dilengkapi, untuk dilakukan penelitian.
- (5) Jika hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terpenuhi Bupati menerbitkan izin operasi angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri.
BAB III - SARANA
Pasal 13

Pelaksanaan kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri yang telah mendapat izin operasi, wajib:
- a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin operasinya;
- b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 6 (enam) bulan selama izin operasi;
- c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang undangan lainnya;
- d. melaporkan secara tertulis kegiatan operasinya setiap tahun kepada pemberi izin; dan
- e. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan nama penanggung jawab, pemilik perusahaan atau domisili perusahaan.
Paragraf 5 Angkutan Penyeberangan
BAB III - SARANA
Pasal 14

- (1) Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
- (2) Kegiatan angkutan penyeberangan dilakukan oleh badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (3) Setiap kapal yang melayani angkutan penyeberangan wajib:
- a. memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan dan persyaratan pelayanan minimal angkutanpenyeberangan;
- b. memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan atau terminal penyeberangan pada lintas yang dilayani;
- c. memiliki dan/atau memperkerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk kapal penyeberangan;
- d. memiliki fasilitas bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang dan kendaraan beserta muatannya;
- e. mencantumkan identitas perusahaan dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian samping kiri dan kanan kapal; dan
- f. mencantumkan informasi atau petunjuk yang diperlukan dengan mengunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
BAB III - SARANA
Pasal 15

- (1) Kegiatan angkutan penyeberangan dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur dalam lintas penyeberangan.
- (2) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati untuk lintas penyeberangan dalam Daerah.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam menetapkan lintas penyeberangan dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
- a. pengembangan jaringan jalan yang dipisahkan oleh perairan;
- b. fungsi sebagai jembatan;
- c. hubungan antar dua pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, antar pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan dan terminal penyeberangan, dan atara dua terminal penyeberangan dengan jarak tertentu;
- d. tidak mengangkut barang yang diturunkan dari kendaraan pengangkutnya;
- e. rencana tata ruang wilayah; dan
- f. jaringan trayek angkutan laut sehingga dapat mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan intra dan antar moda.
- (4) Penetapan lintas penyeberangan selain mempertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
- a. sesuai dengan rencana induk pelabuhan nasional;
- b. adanya kebutuhan angkutan;
- c. rencana dan/atau ketersediaan terminal penyeberangan atau pelabuhan;
- d. ketersediaan kapal penyeberangan dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada lintas yang akan dilayani; dan
- e. potensi perekonomian daerah.
Paragraf 6 Keselamatan dan Keamanan Berlayar
BAB III - SARANA
Pasal 16

- (1) Untuk memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan kapal dan jaminan keselamatan pelayaran wajib dilakukan pemeriksaan kapal pada setiap pemberangkatan kapal.
- (2) Pemeriksaan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh petugas yang berwenang.
BAB III - SARANA
Pasal 17

- (1) Keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan:
- a. kelaiklautan kapal; dan
- b. kenavigasian.
- (2) Kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - SARANA
Pasal 18

- (1) Setiap kapal penumpang yang melayani angkutan sungai dan danau, wajib menyediakan alat keselamatan dan lampu navigasi.
- (2) Alat keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa life jacket , pelampung penolong, alat pemadam kebakaran dan lampu navigasi yang memadai.
- (3) Setiap penumpang dan awak kapal speedboat , perahu bermotor dan/atau kapal berukuran lebih dari 7 GT (tujuh Gross Tonnnage) wajib menggunakan life jacket selama berlayar.
Paragraf 7 Asuransi
BAB III - SARANA
Pasal 19

- (1) Sebelum berlayar penumpang wajib memiliki asuransi berupa jaminan pertanggungan atas resiko kecelakaan selama penumpang berada di dalam kapal.
- (5) Biaya pertanggungan atas resiko kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. biaya perawatan;
- b. cacat tetap;
- c. meninggal dunia.
BAB III - SARANA
Pasal 20

- (1) Jaminan pertanggungan (santunan) wajib dibayar kepada korban atau ahli waris korban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besarnya santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam polis asuransi pelayanan umum oleh perusahaan asuransi yang berkenaan.
Paragraf 8 Pencegahan Pencemaran dari Kapal
BAB III - SARANA
Pasal 21

Setiap pemilik, operator, nahkoda atau pemimpin kapal, anak buah kapal dan pelayar lainnya wajib mencegah timbulnya pencemaran lingkungan oleh minyak, barang berbahaya dan beracun, kotoran, sampah dan limbah barang berbahaya dari kapalnya.
BAB III - SARANA
Pasal 22

- (1) Setiap pemilik kapal, operator, nahkoda atau pemimpin kapal, anak buah kapal dan pelayar, dilarang melakukan pembuangan limbah padat dan limbah cair atau bahan dan/atau sampah lainnya ke perairan.
- (2) Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditampung di tempat khusus di dalam kapal selanjutnya dibuang ke tempat pembuangan sementara di Pelabuhan.
BAB IV - PENGUJIAN KENDARAAN
Pasal 23

- (1) Setiap kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 GT (tujuh Gross Tonnnage) yang dioperasikan hanya di perairan sungai dan danau dilakukan pengujian sebagai berikut:
- a. pengawasan keselamatan kapal;
- b. pengukuran kapal;
- c. penerbitan pas perairan daratan;
- d. pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;
- e. pemeriksaan konstruksi kapal;
- f. pemeriksaan permesinan kapal;
- g. pemeriksaan perlengkapan kapal;
- h. penerbitan sertifikat keselamatan kapal;
- i. penerbitan dokumen pengawakan kapal; dan
- j. pemberian surat izin berlayar.
- (2) Pelaksanaan pengujian terhadap kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 GT (tujuh Gross Tonnnage) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Dinas.
BAB IV - PENGUJIAN KENDARAAN
Pasal 24

- (1) Setiap kapal yang beroperasi di sungai dan danau wajib dilakukan uji berkala.
- (2) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Dinas.
- (3) Uji berkala terhadap kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan menunjukkan surat-surat sebagai keterangan kelengkapan kapal yang akan diuji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Terhadap kapal yang telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa pas kecil dan pas tahunan serta tanda selar.
- (5) Masa uji berkala kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 ( satu ) tahun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara uji berkala diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PENGUJIAN KENDARAAN
Pasal 25

- (1) Untuk memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan kapal dan jaminan keselamatan pelayaran wajib dilakukan pemeriksaan kapal pada setiap pemberangkatan kapal.
- (2) Pemeriksaan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dari Dinas.
BAB V - TATA CARA BERLALU LINTAS
Pasal 26

- (1) Tata cara berlalu lintas di sungai dan danau terdiri atas:
- a. kelaikan kapal sungai dan danau;
- b. pengaturan berlalu lintas;
- c. penggunaan lampu penerangan/navigasi; dan
- d. alat pemberi isyarat.
- (2) Setiap kapal sungai dan danau yang akan dioperasikan di sungai dan danau harus memenuhi persyaratan kelaikan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang meliputi:
- a. keselamatan kapal;
- b. pencegahan pencemaran perairan dari kapal;
- c. pengawakan;
- d. garis muat;
- e. pemuatan;
- f. kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang;
- g. status hukum kapal; dan
- h. manajemen keselamatan, keamanan, dan pencegahan pencemaran di atas kapal sungai dan danau.
- (3) Pengaturan berlalu lintas lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. persiapan sebelum kapal sungai dan danau berangkat;
- b. pada saat berlalu lintas; dan
- c. pada saat kapal sungai dan danau dalam keadaan bahaya dan membutuhkan pertolongan.
- (4) Penggunaan lampu penerangan/navigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. pada kapal sungai dan danau bermotor;
- b. pada kapal sungai dan danau tidak bermotor; dan
- c. pada kapal penghisap lumpur, kapal keruk, atau kapal kerja yang sedang melakukan pekerjaan di alur-pelayaran.
- (5) Alat pemberi isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:
- a. suling;
- b. genta;
- c. gong; atau
- d. alat isyarat bunyi lainnya.
- (6) Kapal sungai dan danau yang dipergunakan untuk pemadam kebakaran, pertolongan kecelakaan, pengawalan, patroli, atau
ambulance harus menggunakan alat pemberi isyarat berupa sirine.
- (7) Penggunaan alat pemberi isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
- a. pada saat kapal sungai dan danau melakukan olah gerak;
- b. pada saat kapal sungai dan danau berpapasan;
- c. pada saat kapal sungai dan danau mendahului kapal sungai dan danau lain;
- d. pada saat kapal sungai dan danau tampak terbatas di waktu siang maupun malam hari; dan
- e. pada saat kapal sungai dan danau dalam keadaan bahaya dan membutuhkan pertolongan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara berlalu lintas di sungai dan danau diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 27

- (1) Badan usaha atau orang perorangan warga negara Indonesia yang akan melakukan kegiatan usaha angkutan di perairan sungai dan danau wajib memiliki Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau.
- (2) Izin usaha angkutan sungai dan danau diberikan oleh Bupati sesuai dengan domisili orang perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
- a. memiliki akta pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan hukum Indonesia atau kartu tanda penduduk bagi warga negara Indonesia perorangan;
- b. memiliki nomor pokok wajib pajak;
- c. memiliki penanggung jawab;
- d. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang; dan
- e. pernyataan tertulis sanggup memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.
- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan angkutan sungai dan danau masih menjalankan kegiatan usahanya.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 28

- (1) Untuk memperoleh izin usaha angkutan sungai dan danau, setiap orang atau badan usaha mengajukan permohonan kepada Bupati dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha angkutan sungai dan danau dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) belum terpenuhi, Bupati mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Bupatisetelah permohonan dilengkapi.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) telah terpenuhi, Bupati menerbitkan izin usaha angkutan sungai dan danau.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 29

- (1) Selain memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5), kapal yang akan dioperasikan wajib memiliki izin trayek.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah.
- (3) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memiliki kapal yang laik laut yang dibuktikan dengan grosse akta dan dilengkapi dengan rencana pola trayek.
- (4) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
Bagian Kedua Izin Usaha Angkutan Penyeberangan
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 30

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan penyeberangan wajib memiliki Izin Usaha Angkutan Penyeberangan.
- (2) Izin usaha angkutan penyeberangan diberikan oleh Bupati sesuai dengan domisili badan usaha.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki akta pendirian perusahaan;
- b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- c. memiliki penanggung jawab;
- d. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa berdasarkan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang;
- e. pernyataan tertulis sanggup memilki kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal;
- f. memiliki tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan, nautis, dan/atau teknis pelayaran niaga.
- g. memiliki tenaga ahli dalam pengelolaan usaha angkutan penyeberangan.
- (4) Izin sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) berlaku selama Perusahaan angkutan penyeberangan masih menjalankan kegiatan usahanya.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 31

- (1) Untuk memperoleh izin angkutan penyeberangan, badan mengajukan permohonan kepada Bupati disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin angkutan penyeberangan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (3) Apabila hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 30 ayat (3) belum terpenuhi, Bupati mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan kembali kepada Bupati setelah permohonan dilengkapi.
- (5) Jika hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) terpenuhi, Bupati menerbitkan izin usaha angkutan penyeberangan.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 32

- (1) Selain memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) kapal yang akan dioperasikan wajib memiliki persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan.
- (2) Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah.
- (3) Persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. Surat izin angkutan penyeberangan;
- b. surat dan dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara;
- c. spesifikasi tehnis kapal yang akan dioperasikan dan pemenuhan standar peleyanan minimal angkutan penyeberangan;
- d. bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta ) ; dan
- (4) Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 33

Selain memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk angkutan penyeberangan, kapal yang dioperasikan wajib memiliki persetujuan pengoperasian kapal yang diberikan oleh Bupati bagi kapal yang melayani lintas pelabuhan dalam Daerah.
BAB VII - FASILITAS UNTUK PENYANDANG CACAT DAN ATAU ORANG SAKIT
Pasal 34

- (1) Penyandang cacat, manusia usia lanjut (manula) dan/atau orang sakit berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan khusus
- dalam bidang lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk penyandang cacat, manula dan/atau orang sakit pada prasarana dan sarana.
- (3) Penggunaan fasilitas pada prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut tambahan biaya.
- (4) Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 35

- (1) Setiap pembangunan dan/atau peningkatan kegiatan serta kegiatan yang telah beroperasi sebelumnya yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas yang dapat mempengaruhi kelancaran lalu lintas, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh konsultan transportasi yang berkompeten di bidangnya dan akan dievaluasi oleh Forum LaIu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Hasil penilaian analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk rekomendasi diberikan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
BAB IX - SISTEM INFORMASI DAN STATISTIK
Pasal 36

- (1) Untuk memudahkan penyampaian informasi kepada masyarakat dibuat suatu Sistem Informasi pelayanan lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Data yang berasal dari sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat statistik oleh Kepala Dinas secara berkala.
BAB X - FORUM LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU
Pasal 37

- (1) Untuk menampung aspirasi masyarakat dan memberikan bahan pertimbangan terhadap penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang transportasi dapat dibentuk Forum Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Forum Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan lembaga yang berkedudukan di tingkat Kabupaten.
- (3) Organisasi, tata kerja dan keanggotaan Forum Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan dengan Keputusan Bupati selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (4) Periode keanggotaan Forum Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Kabupaten Kapuas Hulu selama 5 (lima) tahun.
BAB XI - PEMBINAAN
Pasal 38

- (1) Untuk menjaga kualitas pelayanan angkutan dilakukan penilaian kinerja terhadap para pengguna dan pelaku pelayaran secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh Dinas.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jumlah kecelakaan yang terjadi;
- b. pemenuhan pelayanan angkutan sesuai dengan izin operasi yang telah diberikan;
- c. ketaatan terhadap peraturan tata cara berlalu lintas; dan
- d. pemenuhan ketentuan hubungan kerja antara pengemudi dengan perusahaan.
BAB XI - PEMBINAAN
Pasal 39

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan berdasarkan program kegiatan jangka panjang, menengah dan tahunan yang disusun oleh Dinas dengan instansi terkait lainnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XII - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 40

- (1) Untuk mengetahui perkembangan pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan secara periodik, dilakukan pemantauan dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Aspek yang dipertimbangkan dalam pemantauan dan pengawasan angkutan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perkembangan sosial dan ekonomi;
- b. hasil pengamatan dan peninjauan lapangan
- c. laporan dan masukan pengguna jasa;
- d. laporan dan masukan pengusaha angkutan; dan
- e. saran dan pendapat dari Forum Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Kabupaten Kapuas Hulu.
BAB XII - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 41

- (1) Hasil pemantauan dan pengawasan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) digunakan sebagai bahan evaluasi trayek.
- (2) Evaluasi trayek dilakukan dalam rangka pengembangan atau perluasan trayek, penghapusan trayek, penggabungan trayek, peralihan trayek dan pemilihan moda angkutan.
- (3) Evaluasi trayek angkutan orang dilakukan secara berkala oleh Dinas.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara luas agar dapat diketahui oleh masyarakat.
BAB XII - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 42

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan lalu lintas angkutan;
- b. menata tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai sarana la1u lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan
- c. melakukan pengendalian atau penertiban terhadap kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Dinas berkoordinasi dengan instansi berwenang lainnya.
BAB XIII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 43

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam bidang lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas, berupa antara lain:
- a. memberikan masukan dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- b. memantau pelaksanaan standar pelayanan minimal angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang dilakukan oleh perusahaan;
- c. melaporkan perusahaan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang melakukan penyimpangan terhadap standar pelayanan minimal angkutan;
- d. memberikan masukan dalam perbaikan pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan/atau
- e. memelihara sarana dan prasarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
BAB XIV - PENYIDIKAN
Pasal 44

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu ditunjuk pemerintah daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana dibidang perlanggaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perudang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelayaran;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pelayaran;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelayaran;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain;
- f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pelayaran ;
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran; dan
- h. menghentikan penyidikan.
BAB XV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 45

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14 ayat (3), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan (3), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 33 diancam pidana kurungan paling lima 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tindak pidana yang telah diatur dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
BAB XVI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 46

- (1) Pengusaha atau pemilik atau pengusaha gabungan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang memiliki Izin usaha, Izin Trayek, Izin Pengusahaan dan izin operasi lainnya yang masih
berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis.
- (2) Izin operasi lainnya yang telah habis masa berlakunya, wajib diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah.
BAB XVII - PENUTUP
Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 16 November 2015 PEJABAT BUPATI KAPUAS HULU,
MARIUS MARCELLUS TJ.
Diundangkan di Putussibau pada tanggal 17 November 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
MUHAMMAD SUKRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (16)/(2015)
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka Pemerintah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah, sehingga daerah diberi peluang untuk secara leluasa melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah.
Untuk mengoptimalkan pemberian pelayanan jasa Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan di Kabupaten Kapuas Hulu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan di Kabupaten Kapuas Hulu, agar dalam pelaksanaan pelayanan atas Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dapat memiliki dasar dan landasan hukum yang kuat dan sesuai dengan ketentuan peratutran perundang-undangan yang berlaku dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan di Kabupaten Kapuas Hulu, guna kelancaran trasportasi sungai, danau dan penyeberangan.
PENJELASAN
Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah bahwa segala usaha dan kegiatan yang mempergunakan lalu lintas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat luas.## Huruf bYang dimaksud dengan asas usaha bersama dan kekeluargaan adalah setiap usaha dan kegiatan yangdilakukan secara bersama-sama dan tetap mengutamakan rasa kekeluargaan.## Huruf cYang dimaksud dengan asas persaingan sehat adalah pekerjaan yang dilakukan tetap diupayakan mengenyampingkan hal-hal yang akan menimbulkan persaingan yang kurang baik serta tetap mementingkan pelayanan umum.## Huruf dYang dimaksud dengan asas Asasadil dan merata adalah bahwa pembangunan yang diselenggarakan sebagai uasaha bersama harus merata disemua lapisan masyarakat di seluruh wilayah tanah air dimana setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan berperan, dan menikmati hasil-hasilnya secara adil sesuai usaha yang dikerjakan.## Huruf eYang dimaksud dengan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa dalam pembangunan harus ada keseimbangan antara berbagai kepentingan, yaitu keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan materiil dan spiritual, jiwa dan raga, individu, masyarakat, negara, pusat dan daerah serta antar daerah, kepentingan perikehidupan darat, perairan, dan udara.## Huruf fYang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah bahwa dalam melaksanakan usaha harus mendahulukan kepentingan umum dari kepentingan pribadi atau golongan sehingga pelayanan kepada masyarakat akan semakin baik.## Huruf gYang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah bahwa antara Pemerintah Daerah dan masyarakat harus sejalan, bekerja sama dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sehingga semakin maksimal.## Huruf hYang dimaksud dengan asas tegaknya hukum adalah dalam penyelenggarakan pembangunan setiap warga negara dan penyelenggara negara harus taat kepada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta negara diwajibkan untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.## Huruf iYang dimaksud dengan asas kemandirian adalah bahwa dalam penyelenggaran pembangunan berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuandan kekuatan sendiri, serta bersendikan kepada kepribadian.Huruf j Yang dimaksud dengan asas berwawasan lingkungan hidup adalah bahwa kelestarian fungsi lingkungan yang hidup dalam rangka pembangunan berkesinambungan dan berkelanjutan.## Huruf kYang dimaksud dengan asas kedaulatan negara adalah bahwa setiap pelaksana pembangunan harus bersendikan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.Huruf l Yang dimaksud dengan asas kebangsaan adalah keselarasan, keserasian, keseimbangan dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan dalam berbangsa bernegara bahwa setiap warga negara ada serta bewawasan kebangsaan.
PENJELASAN
Pasal 6

Ayat (1)

Untuk menjaga kualitas pelayanan angkutan dilakukan pembinaan secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada komunitas/masyarakat pelaku dan pelaksana Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan oleh Dinas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Untuk mendukung kegiatan wisata maka disediakan fasilitas perahu bebek berkapasitas penumpang dengan di gerakan dengan secara manual, bananaboat sejenis speed-boat .Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 21

Barang berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang karena sifat dan ciri serta keadaannya merupakan bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau kesehatan manusia dan mahluk hidup lainnya.

Barang berbahaya diklasifikasikan sebagai berikut:- a. mudah meledak;- b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau pendinginan tertentu;- c. cairan yang mudah menyala;- d. padatan yang mudah menyala;- e. oksidator, peroksida organic;- f. beracun dan bahan yang mudah menular;- g. radioaktif; dan- h. korosif.
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup jelas.

| Pasal | 27 Cukup | jelas. ||-------------|-----------------|----------|| Pasal | 28 Cukup | jelas. || Pasal | 29 Cukup | jelas. || Pasal | 30 Cukup jelas. | || Pasal | 31 Cukup | || Pasal | 32 | jelas. || Pasal | Cukup 33 | jelas. || Pasal | Cukup 34 | jelas. || Pasal | Cukup 35 | jelas. || Pasal | Cukup 36 | jelas. || Pasal | Cukup 37 | jelas. || | Cukup 38 | jelas. || Pasal Pasal | Cukup 39 | jelas. || | Cukup 40 | jelas. || Pasal | Cukup | jelas. || Pasal | 41 | || Pasal | Cukup 42 | jelas. || Pasal | Cukup 43 | jelas. || Pasal | Cukup 44 | jelas. || Pasal | Cukup 45 | jelas. || Pasal | Cukup 46 | jelas. || Pasal | Cukup 47 | jelas. || | Cukup | jelas. |TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 31