PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 47 Tahun 2015
Tentang TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN JEMBER
Berlaku: 10 Desember 2015
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat
:
BUPATI JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 47 TAHUN 2015
TENTANG
TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN JEMBER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER,
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan di Kabupaten Jember secara efektif, efisien dan tepat waktu serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam menggunakan fasilitas pelayanan publik, telah dibentuk Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jember;
- b. bahwa agar kinerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jember berjalan optimal dan akuntabel sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jember, perlu mengatur dan menetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4741) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 5).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN JEMBER.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Kedudukan
Pasal 2

- (1) KPPT merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pelayanan perijinan dan non perijinan dengan sistem satu pintu.
- (2) KPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten.
- (1) Kepala Kantor mempunyai tugas dan kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan perijinan dan non perijinan yang meliputi penetapan standar pelayanan publik, standar operasional prosedur dan pemrosesan administrasi perijinan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari delegasi kewenangan dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, KPPT menyelenggarakan fungsi :
- b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan dan non perijinan;
- a. pelaksanaan penyusunan program Kantor;
- c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan dan non perijinan;
- e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinanm dan non perijinan; dan
- d. pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan dan non perijinan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
BAB III - ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi KPPT terdiri dari :
- b. sub bagian Tata Usaha ;
- a. Kepala Kantor ;
- c. seksi data dan pelaporan ;
- e. seksi pengembangan dan pengendalian ;
- d. seksi pelayanan perijinan dan non perijinan;
- f. tim teknis; dan
- (2) Sub bagian dan seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- g. kelompok jabatan fungsional.
- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengelola urusan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga.
- a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi dan rumah tangga;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- b. pelaksanaan urusan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- d. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, umum dan keuangan;
- c. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- e. pelaksanaan tugas-tugas keprotokolan dan perjalanan dinas;
- g. pengkoordinasian dan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja KPPT; dan
- f. pengkoordinasian usulan program dan laporan hasil kegiatan masing-masing bidang;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.
- (1) Seksi Data dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun, menganalisa, mengolah data, dan pembuatan laporan perijinan dan non perijinan.
- a. pelaksanaan pendataan terhadap permohonan dan penerbitan perijinan dan non perijinan ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Data dan Pelaporan mempunyai fungsi :
- b. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan perumusan kebijakan dan pembinaan pelayanan kepada masyarakat ;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil program KPPT ;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan semua unit kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan kerja KPPT ;
- e. penyusunan juklak dan juknis serta pelaksanaan pendataan;
- g. pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan program aplikasi serta pembuatan back up data;
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- h. penyimpanan dan pendokumentasian arsip perijinan dan non perijinan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.
Bagian Keempat
- (1) Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
- a. pelaksanaan pemrosesan, penandatanganan dan penerbitan dokumen perijinan dan non perijinan sesuai standar pelayanan ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan mempunyai fungsi :
- b. pelaksanaan pengawasan terhadap ijin dan non perijinan yang telah diterbitkan;
- d. pelaksanaan peninjauan lapangan untuk verifikasi;
- c. pelaksanaan pelayanan, pemberian informasi masyarakat dan konsultasi;
- e. pengkoordinasian kepada Tim Teknis dalam pelayanan perijinan; dan
- f. pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.
- (1) Seksi Pengembangan dan Pengendalian mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkaji perijinan dan non perijinan.
- a. pengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di pengembangan dan pengendalian serta mencari alternatif pemecahannya ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan dan Pengendalian mempunyai fungsi :
- b. penerimaan dan menindaklanjuti pengaduan terhadap pelaksanaan dan hasil program KPPT;
- d. pengkoordinasian kegiatan penyuluhan dengan instansi terkait;
- c. pengkajian kebijakan perijinan dan non perijinan;
- e. pemantauan kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan;
- g. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan operasional KPPT;
- f. pelaksanaan koordinasi kegiatan promosi perijinan dan non perijinan;
- h. pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka pengendalian, penindakan dan penertiban; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.
- (1) Tim Teknis adalah tim yang terdiri dari unsur-unsur perangkat Kabupaten yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perijinan dan mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai bidangnya.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Kantor melalui Kepala Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima dan ditolaknya suatu permohonan perijinan kepada Kepala Kantor.
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi KPPT sesuai dengan keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - TATA KERJA Pasal 12
Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal di lingkungan masing-masing dan antar satuan perangkat kabupaten serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TATA KERJA Pasal 12
Pasal 14

- (1) Pejabat struktural dalam lingkungan KPPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya wajib mengoreksi dan mengkaji laporan yang diterima dan selanjutnya sebagai bahan pertimbangan laporan.
- (2) Pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya wajib mengetahui dan mematuhi petunjuk, bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada atasannya.
- (4) Pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah dan tindakan bila terjadi penyimpangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.