PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor C'F1. Tahun 2023
Tentang RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Berlaku: 28 Tahunn 2009
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Petattnan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah DaeraJ, adalab Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati arutlah 13upati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalab DPRD Kabupaten Situbondo.
- S. Instansi Pemungut adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Situbondo.
6. lnspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Situbondo
7. Badan adaleb sekumpu1an orang dan/atau modal yang merupakan lce,an,an baik yang melalrukan usaba yang meliputi Perseroan Tetbatas. Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Mili.k Negara (BUMN), atau Badan Usaha Mili.k Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun Finna, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, P~ Perkumpulan. Yayasan, Organisasi ~ Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya. lembap dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Penmdang-mxlangan yang berlaku.
9. Kas Ummn Daerab adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo.
10. Retribusi adaiah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izi.n tertentu yang khusus disediakao dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badao.
,.
..
4
11. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin k:epada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya ~ barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkao Jdau 111eDgpoggu kesebamn, ke¥1mnatan, ~ dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan ummn sccara terus› menerus.
13. Izin 0angguan disebut iziri adaJah pemberlan izin tempat usaba/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, k.erugian. dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
14. Wajib Retribusi ada!ab onmg pribadi atau badan yang menurut peraturao perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, tennasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
5. I 5. Masa Retribusi adalab suatu jaogka waktu tertentu yang merupakan bat.as waktu bagi Wajib retribusi untuk memanftatlcan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersanglrutan.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanju1nya disingkat SSRD, acfalab bukti pembayaran atJw penyetorm retribusi yang telah dilalmkan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang dituojuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Retribusi ~ yang selanjutnya disingkat SKRD, adaJab SUl1lt ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi .karena jumlah kredit retribusi 1ebih besar daripada mribusi yang terutang atau scharusnya tidak terutaog.
9. 19~ Surat Tagiha:n Recribusi Daerah. yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sunksi administratif berupa bunga/denda.
20. Pemeribaan adaiab serangkaian kegiatan mengbimpun dan mmgolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilalcqnakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu ·ndar pemeribaan untuk menguji kepatuban pemenuhan kewajiban retribusi dacrah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melakqnakao ketentuan peraturan perundang› undangan retribusi daerah.
21. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tirvtakao yang dilalrukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpuJkan bukti yang dengan bukti itu membuat tenmg tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangksoya
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disiogbt PPNS adalab Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah K.abupaten Situbondo.
...
5
Pual2
Setiap Orang Pn'bedi atau Sadan yang abn me1aksaoakan suatu kegiatan usaha wajib memiliki izin gimgguan.
KRITERIA GANGGUAN
Palal3
- (1) Kriteria gangguan da1am penetapan izin terdiri dari:
- a. Jing)omgan;
- b. ,osial kemasyarakatan; dan
- C. ekonomi
- (2) Gangguan t.erhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap ~i tanah. air tanah. ~ taut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisinpn.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kem.erosotan moral dan/atau ketertiban umum.
7. ( 4) Gangguan terhadap ekonomi ~bagaimana dimaksud pada ayat (l) hmuf c meliputi ancaman terhadap:
8. a penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
- b. pcnunmen nilai ekonomi bcnda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.
KEWENANGAN
Pual4
Memmjuk Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu sebagai instansi yang berwenang melaksanakan pemberian izin gangguan dan memuogut retribusinya.
PaaaJS
- (t) Kantor Pelayanan Pcrijinan Terpadu wajib mencamnrokao biaya· penyelenggaraan izin secara jelas, pasti dan terbuka yang dicantumkan dalatn Lampiran Keputusan tentaog pemberian izin.
- (2) Janglca waktu peoye1esaian pelayanan perizinan ditP.fapkan paling Jama 5 (lima) bari kerja tcdutung sejak diterimanya berkas pennohonan dengao lengbp den benar.
- (3) Dalam bal ketentuan sebagairoaoa dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, permohonan Izin dianggap disetujui.
~
PENYELENGGARAAN PERIZINAN
Bagian Kesatu
lhk dan Kewajiban Pemohon lzin
Pemohon izin mempunyai bak.: -
- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap› lengkapnya tentang s~ mekanism~ dan prosedur perizinan;
- C. memberikan saran untuk. perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatit santun, bersahabat, danramah;
- e. memperoleh kompensasi dalam bal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telab ditetapkan;
- f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; clan
- g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.
Pemohon izin wajib:
- a. melakukan langkahwlangkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan nsabanya dan dinyatak:an secara jelas da1am dokumen izin;
- b. memenuhi selurub persyaratan perizinan;
- c. men.jam.in semua dokumen yang diajukan adaJeb benar dan sah;
- d. memballtukelancaran proses pengurusan izin;
- e. melaksanak:an ~luruh tabapan prosedur perizinan;
Pasa.18
Tata Cam pe-mberian jzin ~ sebagaimana ~ pPda Pasal 2, diatur lebih lenjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Masa Berlaku dan Perubahim Izin
- (1) Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.
- (2) Izin f':ranggnan, scbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali. · · ·
- (l) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat· dari:
- a. perubahan sarana usaha;
- b. penambahan kapasitas usaha;
...
7
- c. perluasan Jaban dan bangunan usaha; dan/atau
- d. perubaban waktu atau dmasi operasi usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di seldtar lokasi uqbanya setelah diterbitkan izin. pelaku usaha tidak wajib mengajukan pennohonan perubaban izin.
NAMA, 0BJEK. DAN SIJBJEK RETRIBUSI
Paw 10
Dengan D8IDa Retribusi lzin Gmgguan dipungut retribusi untuk menutup sebagian mu scluruh biaya yang dikeluarbn atas penerl,itan izin gangguan di Kabupaten Situbondo.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11

- (l) Objek Retribusi Izin Oangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada Orang Pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan aucaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan termasuk pengawasan dan pengmdalian lregia1an usaha secara· teros menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban. keseJarnatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselarnatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi meliputi :
- a. k.egiatan yang berlokasi di dalam Kawesan lndustri, Kawasao ~ dan Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau linglcuogan yang telah memililci izin gangguan; dan
- c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dahun bangunan atau. pcnil yang dmnpak kegiman usabanya tidak keluar dari bangunan atau persil.
- ( l ) Subjek Rettibusi Izin Gangguan adalah Orang Pribadi atau Baden yang memperoleb izin gaogguan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib btribusi lzin Gangguan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi izin gangguan.
Retribusi Izin Gangguan tennasuk golongan Retribosi Perizimm Tertentu.
8
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14

- (1) Tingkat penggunaan jasa Rdribusi lzin Gangguan diukur berdasarbn aw jenis usaba, luas ruang tempat usaha dan indeks lokasifmdeks gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sehagaimana dimaksud pada ayat ( t) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai luas setiap lantai.
3. {3) lndeks lokasi/lndeks Gansguan sebagaimana diroak:sud pada a)'at (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini, dan roerupakan bagum yang tidak terpisahkao dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Besamya-retribusi yang terutang dihitung bmlasmtan pengalian tingkat penggunaan jasa sehagairnBDa dimaksud pada ayat (1) dengan tarif retribusi.
- (1) Priosipdan sasaran dalam penetapan tarif retribusi 1ZlD gangguan didasarkan pada tujuan untulc menutup sebagian atau seluruh biaya penyelengganum pemberian izin gangguan
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sehagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokwnen izin, pengawasan di lapangan, pencgakan bukum, penatausahaan. dan biaya dampak negatif dari pemberian izin gangguan.
Struktur dan bcwnya tmif 1ebibusi izin gangguan tettailom dalaJn Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisebkao dari Peraturan Daerah ini.
WILAYAB PEMUNGUTAN
Puall7
Retribusi terutang dipongut di wilayah daerah.
MASA DAN SAAT RETRIBOSI TERlJTANG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 18

Masa Retribusi lzin Gangguao adaJahjangka wak.tu yang lamanya sama dengan masa berlakuoya Izin Gaogguan.
•
Pua119
Retribusi Izin Gangguan yang terutang dalain masa retribusi terjadi sejak diterbitkannya SK.RD atau dokumen sah lain yang dipersamakan.
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
BagianKesata
Tata Cara Pem■■ptan
Pasa12t
- (1) Rebibusi dipungut dengao menggunakao SK.RD atau dokumen sah lain yang dipersamakan.
- (2) Dal.am haJ Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kunmg membayar diberikau sanksi admioistrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau lrunmg dibayar dan ditagih deogan JDt".l18glJD8kan ~TRD.
- (3) Penagihan Retribusi terutang seb3eaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (4) Tata cam pelaksanaan, pemungutan retribusi ditetapkan denpn Peraturan Bupati.
BagillDKalaa
Tata Cara Pembayaran
Pasa121
- ( 1) Pemba.yaran Retribusi tenrtang hams dilalrukan sckaligus.
- (2) Retribusi yang terhutaog dihmasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen sah Iain yang dipersamakan.
- (3) Pembayanm dilakukan di tempat pelayanan diberikan.
- (4) Setiap pembayanm letribusi diberikan tanda bukti pembayman Retribusi dan dicatat dalaln buku penerimaan Retribusi Daerab.
- (5) DalaJn hal pembayaran dilakukan di tempat pelayan&amp;r1, maka seluruh basil peneriman Retribusi barus disetor di Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak saat diterima pembayaran Retribusi.
Bap,nKetip
Tata Cara Pen.qihan
Pua.122
- (1) Dalatn hat 7 (tujuh) bari setelah jatuh tempo pembayaran Wajib Retribusi belum membayar retribusi terutangnya, dapat diterbitkan surat teguran.
- (2) Dalmn jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggaJ diterbitkannya smat tegunm, Wajib Retribusi masih belum memenuhi kewajibannya, dilab·kau penagiban deopo STRD.
- (3) SlRD ~bagaimana dimabud dalam ayat (2) berisi tentang pokok retribusi dan sanksi sdministratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan dari retribusi terutang.
- (4) Surat teguran sehagaimsma. dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
PEMANFAA TAN
Puall3
Pemanfaatmr dari peoerimaan Retribusi lzin Gangguan dipenurtukkan untulc mendanai kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan pemberian izin gangguan.
KEBERATAN
Pua124
- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan banya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen sah lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yangjelas.
- (3) Keberaten harus diajukan dalamjangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak bingga.l SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaarmya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sehagaimana diroaksud pada ayat (3) adaJah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Peogajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan peJaksaneao penagihan Retribusi.
Pual25
- (1) B\Jl)Oti dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bolan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan ates keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat K.eputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberamn dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besamya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pads ayat (I) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu ~ keberatan yang diajukan tersebut dimggap dikabulkan.
Pual26
- ( 1) Jika pengajuan k.eberatan dikabulkan sebagian atau se~ kelebihan pembayaran retribmi dikembalikan dengan ditmnbah imbalan bunga sebesar 2% (dua perscn.) sebulan untuk. paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pehmasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
..