PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 044 Tahun 2012
Tentang No Description
Berlaku: 23 Juli 2012
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 044 TAHUN 2012 TENTANG
BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA PERIODE BULAN APRIL SAMPAI DENGAN JUNI 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan Pajak Provinsi dan hasilnya setelah dikurangi insentif pemungutan dibagikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota;
- b. bahwa untuk bagian Daerah sebagaimana dimaksud dalam konsiderans huruf a diatur lebih lanjut dan ditetapkan sebagai bagian Pemerintah Provinsi dan bagian masing-masing Pemerintah Kabupaten / Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Bulan April sampai dengan Juni 2012;
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo.UndangUndang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangan-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 11);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 29);
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 064 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 64);
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 29);
23. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/019/KUM/2012 tentang Penetapan Anggaran Kas Pendapatan (AKP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2012;
Menetapkan :
MEMUTUSKAN :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA PERIODE BULAN APRIL SAMPAI DENGAN JUNI 2012.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Pemerintah Kabupaten / Kota adalah Pemerintah Kabupaten / Kota di Kalimantan Selatan.
4. Bupati / Walikota adalah Bupati / Walikota di Kalimantan Selatan.
5. APBD Kabupaten / Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota di Kalimantan Selatan.
BAB II - HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG DI BAGI
Pasal 2

- (1) Dana bagi hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang akan dibagikan kepada Pemerintah Provinsi, adalah sebesar 70 % dan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota sebesar 30 % dari total penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor setelah dikurangi insentif pemungutan sebesar 3 % dari target Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2012.
- (2) Jumlah target Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah sebesar Rp. 878.925.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Target Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan Anggaran Kas Pendapatan Triwulan II Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar 25 % x Rp. 878.925.000.000,00 = Rp. 219.731.250.000,00 (dua ratus sembilan belas miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
x
- (4) Insentif pemungutan adalah sebesar 3 % Rp. 219.731.250.000,00 = Rp. 6.591.937.500,00 (enam miliar lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (5) Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai Pembukuan B IX Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk bulan April sampai dengan Juni 2012 adalah sebesar Rp. 255.353.068.875,00 (dua ratus lima puluh lima miliar tiga ratus lima puluh tiga juta enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (6) Besarnya dana yang dibagikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota adalah Rp. 255.353.068.875,00 - Rp. 6.591.937.500,00 = Rp. 248.761.131.375,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (7) Alokasi penerimaan untuk Pemerintah Provinsi adalah sebesar 70 % x Rp. 248.761.131.375,00 = Rp. 174.132.791.962,50 (seratus tujuh puluh empat miliar seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah lima puluh sen).
x
- (8) Alokasi penerimaan untuk Pemerintah Kabupaten dan Kota adalah sebesar 30 % Rp. 248.761.131.375,00 = Rp. 74.628.339.412,50 (tujuh puluh empat miliar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah lima puluh sen).
BAB III - POLA PEMBAGIAN,TATA CARA PENYALURAN DAN PENATAUSAHAANNYA
Pasal 3

- (1) Pengalokasian Dana Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten / Kota diatur dan ditetapkan dengan pembobotan berdasarkan potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengalokasian Dana Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten / Kota diatur dan ditetapkan dengan pembobotan sebagai berikut :
- a. 60 % dibagi rata untuk semua Kabupaten / Kota sebagai aspek pemerataan; dan
- b. 40 % dibagi berdasarkan potensi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- (3) Pembagian hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk masing-masing Pemerintah Kabupaten / Kota periode bulan April sampai dengan Juni 2012 adalah sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Bagian Kedua
Tata Cara Penyaluran
BAB III - POLA PEMBAGIAN,TATA CARA PENYALURAN DAN PENATAUSAHAANNYA
Pasal 4

Setelah Peraturan Gubernur ini diberlakukan, Gubernur Kalimantan Selatan melalui Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan akan mentransfer ke Rekening Kas Daerah Kabupaten / Kota sesuai Alokasi Pembagian yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
Bagian Ketiga
Penatausahaan
BAB III - POLA PEMBAGIAN,TATA CARA PENYALURAN DAN PENATAUSAHAANNYA
Pasal 5

- (1) Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) harus dicantumkan dalam APBD Kabupaten / Kota masing-masing.
- (2) Pencantuman Dana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pada Pos Bagi Hasil Pajak Provinsi.
BAB IV - PENGGUNAAN
Pasal 6

- (1) Dana Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) digunakan untuk Pembiayaan Rutin dan / atau Pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota yang bersangkutan.
- (2) Tata cara penyaluran dan penggunaan selanjutnya atas Dana Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan oleh Bupati / Walikota masing-masing.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 23 Juli 2012
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. RUDY ARIFFIN
Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 23 Juli 2012
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, ttd
MUHAMMAD ARSYADI
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 44
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2.Undang-Undang ...
SALINAN
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11)
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom
3. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang Hari.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang Hari.
10. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Jabatan fungsional adalah Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Jabatan fungsional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang Hari.
11. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang Hari.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah dan pelayanan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. pelaksaanaan administrasi Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas :
- a. sekretariat;
- b. bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- c. bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
- d. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. UPTD.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 6

- (1) Sekretariat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan dibidang pemberdayaan masyarakatdan desa;
- b. pengelolaan data dan informasi dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- h. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- i. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- j. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakatdan desa;
- k. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- l. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Sekretariat
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :
- a. subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
Paragraf 1 Kedudukan dan Tugas Umum dan Kepegawaian
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berada dibawah Sekretariat.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan umum, aset dan kepegawaian yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berada dibawah Sekretariat.
- (2) Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
BAB V - BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 12

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB V - BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 13

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi, monitoring dan pelaporan dibidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan adat yang bergerak dibidang pemberdayaan Desa, lembaga adat tingkat kabupaten, pemberdayaan masyarakat hukum adat dalam daerah kabupaten, serta layanan fasilitasi kerjasama perencanaan pembangunan masyarakat kawasan perdesaan.
BAB V - BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat;
- d. fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat
BAB V - BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 15

Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas:
- a. seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Adat;
- b. seksi Pemberdayaan Sosial Dasar dan Usaha Ekonomi Masyarakat; dan
- c. seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Adat
BAB V - BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 16

- (1) Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Adat berada dibawah Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Adat dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Adat bagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan berhubungan dengan fasilitasi lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, serta fasilitasi penyiapan sumber daya manusia, pembangunan sarana dan prasarana masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Seksi Pemberdayaan Sosial Dasar dan Usaha Ekonomi Masyarakat
BAB V - BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 17

- (1) Seksi Pemberdayaan Sosial Dasar dan Usaha Ekonomi Masyarakat berada dibawah Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Seksi Pemberdayaan Sosial Dasar dan Usaha Ekonomi Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Seksi Pemberdayaan Sosial Dasar dan Usaha Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan berhubungan dengan fasilitasi pembangunan dan permberdayaan sosial dasar masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, serta fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
BAB V - BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 18

- (1) Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna berada dibawah Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Gunadipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan berhubungan dengan fasilitasi pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat
BAB VI - BIDANG PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 19

- (1) Bidang Pemberdayaan Pemerintah Desa berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemberdayaan Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB VI - BIDANG PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 20

Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi, monitoring dan pelaporan dibidang penataan desa, kerjasama desa, pembinaan administrasi pemerintahan desa, pembinaan keuangan desa dan pembinaan pemanfaatan alokasi dana pembangunan desa.
BAB VI - BIDANG PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang penataan desa, kerjasama desa, pembinaan administrasi pemerintahan desa, pembinaan keuangan dan pembinaan pemanfaatan alokasi dana pembangunan desa;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang penataan desa, kerjasama desa, pembinaan administrasi pemerintahan desa, pembinaan keuangan dan pembinaan pemanfaatan alokasi dana pembangunan desa;
- c. penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang pananganan kebakaran;
- d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang penataan desa, kerjasama desa, pembinaan administrasi pemerintahan desa, pembinaan keuangan dan pembinaan pemanfaatan alokasi dana pembangunan desa;
- e. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penataan desa, kerjasama desa, pembinaan administrasi pemerintahan desa, pembinaan keuangan dan pembinaan pemanfaatan alokasi dana pembangunan desa; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa
BAB VI - BIDANG PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 22

Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa, terdiri atas:
- a. seksi Penataan dan Kerjasama Desa;
- b. seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa; dan
- c. seksi Pembinaan Keuangan dan Aset Desa.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Seksi Penataan dan Kerjasama Desa
BAB VI - BIDANG PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 23

- (1) Seksi Penataan dan Kerjasama Desa berada dibawah Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa.
- (2) Seksi Penataan dan Kerjasama Desa dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa.
- (3) Seksi Penataan dan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan berhubungan dengan penyelenggaraan penataan desa, pembinaan aparatur desa, dan fasilitasi kerja sama antar desa dalam kabupaten.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa
BAB VI - BIDANG PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 24

- (1) Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa berada dibawah Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa.
- (2) Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa.
- (3) Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan aset desa.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Seksi Pembinaan Keuangan dan Aset Desa
BAB VI - BIDANG PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 25

- (1) Seksi Pembinaan Keuangan dan Aset Desa berada dibawah Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa.
- (2) Seksi Pembinaan Keuangan dan Aset Desa dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa.
- (3) Seksi Pembinaan Keuangan dan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan berhubungan dengan pembinaan keuangan desa, pembinaan pemanfaatan alokasi dana pembangunan desa, dan Badan Usaha Milik Desa.
BAB VII - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 26

- (1) Di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 27

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - UPTD
Pasal 28

- (1) Di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Dinas sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
BAB IX - TATA KERJA
Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masingmasing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta dengan instansi lain diluar lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas masing-masing.
BAB IX - TATA KERJA
Pasal 30

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
- a. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
- b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - TATA KERJA
Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
BAB IX - TATA KERJA
Pasal 32

- (1) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB IX - TATA KERJA
Pasal 33

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
BAB IX - TATA KERJA
Pasal 34

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
BAB IX - TATA KERJA
Pasal 35

Kepala Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
BAB IX - TATA KERJA
Pasal 36

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pembantuan:
- a. wajib berkoordinasi dengan Dinas yang menyelenggaran urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Provinsi dan instansi lain yang relevan; dan
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Kementerian teknis terkait, dan Dinas yang menyelenggaran urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Provinsi.
BAB X - JENIS JABATAN
Pasal 37

- (1) Jabatan yang mengisi Struktur Organisasi Dinas terdiri atas;
- a. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- b. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- d. Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD Kelas A merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- e. Kepala UPTD Kelas B, Kepala Subbagian pada UPTD Kelas A merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.
- f. Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan; dan
- (2) Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
BAB X - JENIS JABATAN
Pasal 38

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan pada perangkat daerah Kabupaten Batang Hari terkait urusan pemberdayaan masyarakat dan desa tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang uraian tugas dan fungsi serta tata kerja di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa wajib menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari
Ditetapkan di Muara Bulian Pada Tanggal, 25 Oktober 2016
BUPATI BATANG HARI, ttd
SYAHIRSAH SY
Diundangkan di Muara Bulian Pada Tanggal, 25 Oktober 2016
Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
ttd
BAKHTIAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 NOMOR : 42
SALINAN
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR
: 42 TAHUN 2016
TANGGAL : 25 Oktober 2016
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
BUPATI BATANG HARI
SYAHIRSAH SY