PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 12 Tahun 2007
Tentang PRODUK HUKUM DAERAH
Berlaku: 27 Juni 2007
N/A
Preamble

Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum dan tertib administrasi penyusunan produk hukum daerah perlu diatur jenis, bentuk dan prosedur penyusunan serta pengundangan Produk Hukum Daerah secara terpadu dan terkoordinasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Produk Hukum Daerah;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
dan
BUPATI KERINCI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG PRODUK HUKUM DAERAH
BAB II - AZAS Pasal 2
Pasal 3

- (1) Materi muatan Produk Hukum Daerah mengandung asas:
- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan
- j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Hukum Daerah dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi Produk Hukum yang bersangkutan.
BAB III - JENIS DAN SIFAT PRODUK HUKUM DAERAH Pasal 4
Pasal 5

- (1) Produk Hukum Daerah bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 meliputi :
- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Bupati; dan
- c. Peraturan Bersama Bupati.
- (2) Produk Hukum Daerah bersifat Penetapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 meliputi :
- a. Keputusan Bupati; dan
- b. Instruksi Bupati.
- (3) Jenis Produk Hukum Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
BAB IV - TEKNIK DAN KERANGKA PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH Pasal 6
Pasal 7

- (1) Kerangka penyusunan Produk Hukum Daerah pada umumnya terdiri dari :
- a. Judul;
- b. Pembukaan;
- c. Batang Tubuh;
- d. Penutup;
- e. Penjelasan (jika diperlukan); dan
- f. Lampiran (jika diperlukan).
- (2) Bentuk dan format Produk Hukum Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB V - MATERI MUATAN Pasal 8
Pasal 9

Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
BAB V - MATERI MUATAN Pasal 8
Pasal 10

Materi muatan Peraturan Bupati adalah seluruh materi muatan untuk menjalankan Peraturan Daerah atau delegasi dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
BAB V - MATERI MUATAN Pasal 8
Pasal 11

Materi muatan Peraturan Bersama Bupati adalah seluruh materi muatan untuk menjalankan Peraturan Bersama Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - MATERI MUATAN Pasal 8
Pasal 12

Materi muatan Keputusan Bupati adalah berisi materi Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati atau Kebijakan Bupati untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat penetapan.
BAB V - MATERI MUATAN Pasal 8
Pasal 13

Materi muatan intstruksi Bupati adalah berisi perintah dari Bupati kepada bawahannya untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan/atau melaksanakan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PERSIAPAN DAN PERENCANAAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 15

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diusulkan oleh Pemrakarsa setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan Izin Prakarsa kepada
3. Bupati, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3).
- (3) Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diusulkan oleh DPRD dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menetapkan Peraturan Daerah yang merupakan perintah langsung dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- b. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi daerah atas suatu rancangan Peraturan Daerah.
BAB VI - PERSIAPAN DAN PERENCANAAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 16

Prolegda ditetapkan setiap tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah.
BAB VI - PERSIAPAN DAN PERENCANAAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 17

- (1) Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penyusunan Polegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Panitia Legislasi yang bersifat tidak tetap.
- (3) Tata Cara Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PERSIAPAN DAN PERENCANAAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 18

- (1) Hasil Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah yang pelaksanaanya dikoordinasikan oleh DPRD melalui Panitia Legislasi.
- (2) Prolegda yang telah memperoleh kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Daftar rancangan Peraturan Daerah yang tersusun dalam Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan di surat kabar lokal untuk diketahui oleh masyarakat.
- (1) Dalam mempersiapkan rancangan Peraturan Daerah, pemrakarsa dapat terlebih dahulu menyusun naskah akademik.
- (2) Penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemrakarsa bersama-sama dengan bagian hukum dan pelaksanaannya dapat berkerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian dalam bidang yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- (3) Naskah akademik disertakan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
BAB VI - PERSIAPAN DAN PERENCANAAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 20

- (1) Rancangan Peraturan Daerah disusun oleh SKPD Pemrakarsa.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah serta naskah akademik disampaikan oleh pimpinan SKPD Pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah untuk diproses lebih lanjut.
- (3) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah.
- (4) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat didelegasikan kepada Bagian Hukum, materi muatan yang akan diatur tetap disusun oleh SKPD Pemrakarsa.
BAB VI - PERSIAPAN DAN PERENCANAAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 21

- (1) Dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Bupati membentuk Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebagai Ketua;
- b. Pimpinan SKPD Pemrakarsa sebagai Wakil Ketua;
- c. Kepala Bagian Hukum sebagai Sekretaris; dan
- d. Unsur SKPD/Instansi terkait sebagai Anggota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan;
- b. membuat daftar inventarisasi masalah;
- c. membahas dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah;
- d. menyusun jadwal pembahasan.
- (4) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada Bagian Hukum.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VI - PERSIAPAN DAN PERENCANAAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 22

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
- a. Tahap I, pembahasan daftar iventarisasi masalah rancangan Peraturan Daerah;
- b. Tahap II, pengambilan keputusan atas rancangan Peraturan Daerah
- (2) Pembahasan Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui urutan kegiatan sebagai berikut:
- a. pengumpulan data, tanggapan dan pertimbangan dari SKPD terkait dan/atau stakeholder yang berkepentingan;
- b. rapat pembahasan antar instansi; atau
- c. instansi vertikal di daerah yang bertugas dan tanggung jawabnya di bidang Peraturan Perundang-undangan untuk diminta tanggapan dan pertimbangan.
- (3) Pembahasan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui urutan kegiatan sebagai berikut:
- a. Laporan hasil pembicaraan tahap I;
- b. Pendapat akhir Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah belum dapat disampaikan dalam Pembahasan Tahap II apabila secara prinsip tidak dapat dicapai kesepakatan untuk diteruskan.
BAB VI - PERSIAPAN DAN PERENCANAAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 23

- (1) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Pemrakarsa dapat pula mengundang para ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi di bidang sosial, politik, profesi, dan kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan dan arah pengaturan.
BAB VI - PERSIAPAN DAN PERENCANAAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 24

Kepala Bagian Hukum melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Daerah dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan.
BAB VI - PERSIAPAN DAN PERENCANAAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 25

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (2) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB VI - PERSIAPAN DAN PERENCANAAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 26

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Daerah yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan satuan kerja perangkat daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah pemrakarsa.
BAB VI - PERSIAPAN DAN PERENCANAAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 27

- (1) Untuk penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan dalam rangka pengumpulan data, tanggapan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf a, Bagian Hukum dapat menyebarluaskan rancangan Peraturan Daerah kepada masyarakat, akademisi, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Penyebarluasan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. media cetak;
- b. media elektronik; dan
- c. cara lainnya.
- (3) Hasil penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan oleh Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah pembahas rancangan Peraturan Daerah untuk penyempurnaan.
BAB VI - PERSIAPAN DAN PERENCANAAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 28

Rancangan Peraturan Daerah sebelum disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut rancangan Peraturan Daerah terlebih dahulu dikonsultasikan oleh Bagian Hukum bersama SKPD Pemrakarsa kepada Gubernur.
BAB VI - PERSIAPAN DAN PERENCANAAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 29

Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan hak inisiatif DPRD, sebelum dibahas lebih lanjut dengan Bupati, rancangan Peraturan Daerah terlebih dahulu dikonsultasikan oleh Bagian Hukum dan DPRD kepada Gubernur.
- (1) Perencanaan Pembentukan Peraturan Bupati dilakukan oleh SKPD Pemrakarsa.
- (2) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Bupati, Pemrakarsa dapat membentuk Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Tata cara pembentukan Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, pengharmonisan, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Peraturan Bupati kepada Bupati berlaku mutatis muntandis ketentuan Bagian Kesatu.
- (1) Kepala SKPD adalah pemrakarsa Keputusan Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Tata cara pengharmonisan, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Keputusan Bupati kepada Bupati berlaku mutatis muntandis ketentuan Bagian Kesatu.
- (1) Kepala SKPD adalah pemrakarsa Instruksi Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Tata cara pengharmonisan, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Instruksi Bupati kepada Bupati berlaku mutatis muntandis ketentuan Bagian Kesatu.
BAB VII - PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH
Pasal 33

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Bupati disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Sekretaris Daerah menyiapkan surat pengantar Bupati kepada pimpinan DPRD guna menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah dan keterangan Pemerintah Daerah mengenai Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
- a. pejabat yang ditugasi untuk mewakili Bupati dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD;
- b. Judul Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan untuk di bahas.
- (4) Keterangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
- a. latar belakang;
- b. tujuan dasar dan sasaran;
- c. pokok-pokok dan ruang lingkup pengaturan.
- (5) Surat pengantar dan Keterangan Pemerintah Daerah mengenai rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan naskah Rancangan Peraturan Daerah dan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah.
- (6) Dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD, SKPD Pemrakarsa memperbanyak Rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam jumlah yang diperlukan.
BAB VII - PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH
Pasal 34

Paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya rancangan Peraturan Daerah oleh DPRD, DPRD harus sudah melakukan pembahasan atas rancangan Peraturan Daerah dimaksud sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
Paragraf 2 DPRD Kepada Pemerintah Daerah
BAB VII - PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH
Pasal 35

- (1) Tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang disiapkan oleh DPRD disampaikan kepada Bupati dengan surat pengantar pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.
- (3) Surat pengantar pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan keterangan DPRD tentang Pokok-pokok pikiran Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan yang memuat:
- a. latar belakang;
- b. tujuan dasar dan sasaran;
- c. pokok-pokok dan ruang lingkup pengaturan.
BAB VII - PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH
Pasal 36

- (1) Terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, Bupati menugaskan Sekretaris Daerah untuk mengkoordinasikan pembahasannya dengan SKPD terkait.
- (2) Pembahasan dengan SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyiapkan pandangan dan pendapat Pemerintah Daerah serta menyiapkan saran penyempurnaan yang diperlukan dalam bentuk Daftar Inventarisasi Masalah.
BAB VII - PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH
Pasal 37

- (1) Sekretaris Daerah menyiapkan Surat Bupati kepada Pimpinan DPRD guna menyampaikan pandangan dan pendapat Pemerintah Daerah atas Rancangan Peraturan Daerah prakarsa DPRD dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak surat pimpinan DPRD diterima.
- (2) Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pejabat yang ditugasi untuk mewakili Bupati dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD.
- (3) Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampiri dengan saran penyempurnaan dalam bentuk Daftar Inventarisasi Masalah kepada Pimpinan DPRD.
BAB VII - PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH
Pasal 38

Apabila dalam satu masa sidang DPRD, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
Bagian Kedua
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
BAB VII - PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH
Pasal 39

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Bupati.
- (2) Dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh
Bupati dan Kepala Bagian Hukum atau pejabat yang ditunjuk berkedudukan sebagai Sekretaris.
- (3) Keanggotaan Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur SKPD yang terkait dengan subtansi Rancangan Peraturan Daerah.
- (4) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VII - PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH
Pasal 40

- (1) Pembahasan bersama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 39 dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
- (2) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembahasan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Tata Tertib DPRD.
BAB VII - PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH
Pasal 41

Pembahasan rancangan peraturan daerah atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atau Pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB VII - PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH
Pasal 42

Pembahasan rancangan peraturan daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik atas inisiatif pemerintah Daerah maupun atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dibentuk Tim Asistensi dengan sekretariat berada pada Bagian Hukum.
BAB VII - PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH
Pasal 43

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah diatur dengan Tata Tertib DPRD.
Bagian Ketiga Evaluasi Dan Pengawasan Peraturan Daerah
- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan rencana tata ruang yang telah disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal persetujuan disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
- a. Menteri keuangan dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Menteri yang membidangi urusan tata ruang dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan Rencana Tata Ruang sudah sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan Rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah.
- (5) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai diterimanya hasil evaluasi.
- (6) Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.
BAB VII - PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH
Pasal 45

- (1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (5) tidak ditindak lanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan rencana tata ruang wilayah menjadi Peraturan Daerah, maka Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan membatalkan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Peraturan Daerah tentang APBD, pembatalan tersebut sekaligus menyatakan berlakunya APBD tahun sebelumnya.
- (1) Peraturan Daerah disampaikan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah disampaikan juga kepada menteri keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Peraturan Daerah yang berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah disampaikan juga kepada menteri/pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) terkait melalui Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan oleh Bupati.
BAB VII - PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH
Pasal 47

- (1) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dengan Keputusan Bupati dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut Peraturan Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah.
BAB VII - PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH
Pasal 48

Apabila Pemerintah Daerah tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Bupati dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.
BAB VIII - PENETAPAN
Pasal 49

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
BAB VIII - PENETAPAN
Pasal 50

Sekretaris Daerah melakukan penyiapan naskah rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 guna penetapannya oleh Bupati.
BAB VIII - PENETAPAN
Pasal 51

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Naskah peraturan daerah yang telah ditandatangani oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi Nomor dan Tahun di Bagian Hukum dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Penomoran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.
BAB VIII - PENETAPAN
Pasal 52

- (1) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah disetujui, maka rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.
- (2) Dalam hal sahnya rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kalimat Pengesahannya berbunyi: 'Peraturan Daerah ini dinyatakan sah'.
- (3) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.
- (1) Bupati menetapkan rancangan Peraturan Bupati sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris Daerah melakukan penyiapan naskah rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna penetapannya oleh Bupati.
- (3) Naskah Rancangan Peraturan Bupati ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dan cap stempel.
BAB VIII - PENETAPAN
Pasal 54

- (1) Naskah Peraturan Bupati yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 dibubuhi nomor dan tahun di Bagian Hukum dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penomoran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.
Bagian Ketiga Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati
BAB VIII - PENETAPAN
Pasal 55

- (1) Bupati menetapkan rancangan Produk Hukum Daerah berupa Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Bagian Hukum melakukan penyiapan naskah rancangan Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna penetapannya oleh Bupati.
- (3) Naskah Rancangan Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dan cap stempel.
- (4) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.
BAB VIII - PENETAPAN
Pasal 56

- (1) Naskah Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi nomor dan tahun di Bagian Hukum.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.
- (3) Kode klasifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IX - PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN
Pasal 57

- (1) Agar setiap orang mengetahuinya Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Daerah dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
- (2) Penjelasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah membubuhi :
- a. Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nomor dan tahun; dan
- b. Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan nomor.
BAB IX - PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN
Pasal 58

- (1) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan pada Naskah Peraturan Daerah tersebut.
- (2) Naskah Peraturan Daerah yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 2
Peraturan Bupati dan Produk Hukum Daerah di bawah Peraturan Bupati
BAB IX - PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN
Pasal 59

- (1) Agar setiap orang mengetahuinya Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati serta Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan tertentu dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.
- (2) Penjelasan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Tambahan Berita Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah membubuhi :
- a. Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nomor dan tahun; dan
- b. Tambahan Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan nomor.
BAB IX - PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN
Pasal 60

- (1) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Bupati dengan membubuhkan tanda tangan pada Naskah Peraturan Bupati tersebut.
- (2) Naskah Peraturan Bupati yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX - PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN
Pasal 61

- (1) Produk Hukum Daerah di bawah Peraturan Bupati ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku bagi peraturan perundangundangan tersebut.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan oleh sekretaris lembaga yang menetapkan Produk Hukum Daerah tersebut dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.
BAB IX - PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN
Pasal 62

Pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 dapat didelegasikan kepada Kepala Bagian Hukum.
- (1) Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Produk Hukum Daerah di bawahnya yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Penyebarluasan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar masyarakat mengerti dan memahami maksud-maksud yang terkandung dalam Produk Hukum Daerah dimaksud, sehingga dapat melaksanakan ketentuan Peraturan perundang-undangan dimaksud.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah :
- a. Lembaga Negara, kementerian/lembaga pemerintah non departemen, pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya; dan
- b. Masyarakat di lingkungan non pemerintah lainnya.
- (4) penyebarluasan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. media cetak;
- b. media elektronik; dan
- c. cara lainnya.
BAB IX - PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN
Pasal 64

- (1) Dalam rangka penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) huruf a, Sekretariat Daerah :
- a. menyampaikan salinan otentik Produk Hukum Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah kepada Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Depertemen dan pihak terkait;
- b. menyediakan salinan Produk Hukum Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah bagi masyarakat yang membutuhkan.
- (2) Pihak terkait yang untuk keperluan tertentu membutuhkan salinan otentik Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mengajukan permintaan kepada Sekretariat Daerah.
BAB IX - PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN
Pasal 65

- (1) Dalam rangka penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) huruf b Bagian Hukum menyelenggarakan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan yang berbasis internet.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Peraturan PerundangUndangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian Hukum terhadap Produk Hukum Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
BAB IX - PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN
Pasal 66

Disamping kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 Sekretariat Daerah dapat melakukan penyebarluasan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud melalui media cetak dan media elektronik dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain.
BAB IX - PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN
Pasal 67

- (1) Dalam rangka penyebarluasan Produk Hukum Daerah dengan cara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) huruf c, Pemerintah Daerah dapat melakukan sosialisasi Produk Hukum Daerah baik sendiri-sendiri maupun berkerjasama dengan Menteri dan/atau lembaga terkait lainnya.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara tatap muka atau dialog langsung, berupa ceramah, workshop/seminar, pertemuan ilmiah, konferensi pers dan cara lainnya.
- (3) Sosialisasi Produk Hukum Daerah dilakukan secara bersamasama Bagian Hukum dengan SKPD pemrakarsa.
Bagian Ketiga
Autentifikasi, Penggandaan, Pendistribusian Dan Pendokumentasian
BAB IX - PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN
Pasal 68

- (1) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, dan Pasal 61 sebelum disebarluaskan harus terlebih dahulu dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
BAB IX - PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN
Pasal 69

Penggandaan, pendistribusian dan pendokumentasian Produk Hukum Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dan SKPD Pemrakarsa.
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Produk hukum daerah merupakan instrumen penting dalam berotonomi. Sebab materi muatan produk hukum daerah adalah seluruh materi muatan dalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Kondisi khusus yang dimaksud merupakan ketentuan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional sesuai karakteristik daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kedudukan dan peranan seperti itu, produk hukum daerah merupakan perekat, acuan dan sambungan yang menentukan keberhasilan berbagai kebijakan nasional.
Walau kedudukan dan peranan produk hukum daerah sangat strategis namun sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Kerinci belum memiliki peraturan daerah yang secara khusus mengatur bentuk, jenis dan tata cara mempersiapkan rancangan produk hukum daerah. Akibatnya pembentukan produk hukum daerah belum dapat disusun secara berencana, terpadu dan sistematis.
Peraturan Daerah ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai landasan hukum, serta untuk mewujudkan tertib administrasi penyusunan produk hukum daerah melalui penyaragaman prosedur secara terpadu dan terkoordinasi. Materi muatan Peraturan daerah ini mengatur secara lengkap meliputi asas, materi muatan, persiapan pembentukan rancangan, evaluasi, peran serta masyarakat, penetapan dan pengundangan, hingga penyebarluasan produk hukum daerah.
Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai landasan yuridis dalam membentuk peraturan perundang-undangan baik ditingkat pusat maupun daerah, yang mengatur secara lengkap dan terpadu baik mengenai sistem, asas, jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan dan penyebarluasan maupun partisipasi masyarakat. Namun Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 hanya mengatur hirarki peraturan perundang-undangan sampai tingkat yang terendah yaitu Peraturan Daerah. Dengan demikian produk hukum daerah, antara lain Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati serta Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah belum jelas kedudukannya dan keberadaannya.
Oleh sebab itu sebagai landasan yuridis keberadaan produk hukum daerah seperti Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati sebagai penjabaran dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Produk Hukum Daerah.
PENJELASAN
Pasal 2

## Huruf a

Yang dimaksud dengan 'kejelasan tujuan' adalah bahwa setiap pembentukan produk hukum daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.## Huruf bYang dimaksud dengan 'kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat' adalah bahwa produk hukum daerah harus dibuat oleh lembaga / pejabat pembentuk peraturan yang berwenang. Peraturan daerah dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.## Huruf cYang dimaksud dengan 'kesesuaian antara jenis dan materi muatan' adalah bahwa dalam pembentukan produk hukum daerah harus memperhatikan materi muatan peraturan daerah.## Huruf dYang dimaksud dengan 'dapat dilaksanakan' adalah bahwa setiap pembentukan produk hukum daerah harus memperhitungkan efektifitas peraturan daerah tersebut di tengah masyarakat baik secara filosofis, yuridis dan sosiologis.## Huruf eYang dimaksud dengan 'kedayagunaan dan kehasilgunaan' adalah bahwa setiap produk hukum daerah dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.## Huruf fYang dimaksud dengan 'kejelasan rumusan' adalah bahwa setiap produk hukum daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaanya.## Huruf gYang dimaksud dengan 'keterbukaan' adalah bahwa dalam proses pembentukan produk hukum daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas- luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan produk hukum daerah.##
PENJELASAN
Pasal 3

## Ayat (1)

## Huruf aYang dimaksud 'asas pengayoman' adalah setiap materi muatan produk hukum daerah harus mamberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketertiban masyarakat.## Huruf bYang dimaksud 'asas kemanusiaan' adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.## Huruf cYang dimaksud 'asas kebangsaan' adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.## Huruf dYang dimaksud 'asas kekeluargaan' adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.## Huruf eYang dimaksud 'asas kenusantaraan' adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah daerah dan materi muatannya merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.## Huruf fYang dimaksud 'asas bhineka tunggal ika' adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, ras dan golongan, kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.## Huruf gYang dimaksud 'asas keadilan' adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.## Huruf hYang dimaksud 'asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan' adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan atau status sosial.## Huruf iYang dimaksud 'asas ketertiban dan kepastian hukum' adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum daerah harus menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.## Huruf jYang dimaksud 'asas keseimbangan, keserasian dan kepastian hukum' adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum daerah harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.## Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Jenis Peraturan Perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain, peraturan yang dikeluarkan Kepala Badan/Instansi Perangkat Daerah, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Peraturan Daerah atau pemerintah Daerah atas perintah Peraturan Perundang-undangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati/Camat, Kepala Desa atau yang setingkat.
PENJELASAN
Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11

Peraturan Bersama Bupati yang dimaksud antara lain meliputi:

- a. Peraturan Bersama Bupati tentang kerja sama dengan pihak ketiga.- b. Peraturan Bersama Bupati tentang kerja sama dengan daerah lain; dan- c. Peraturan Bersama Bupati tentang kerja sama dengan Badan/Lembaga.
PENJELASAN
Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.## Ayat (4)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.## Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Yang dimaksud dengan berlaku Mutatis Muntandis adalah terhadap ketentuan pasal ini berlaku sama dengan ketentuan bagian kesatu dengan perubahan- perubahan seperlunya.
PENJELASAN
Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan berlaku Mutatis Muntandis adalah terhadap ketentuan pasal ini berlaku sama dengan ketentuan bagian kesatu dengan perubahan- perubahan seperlunya.
PENJELASAN
Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan berlaku Mutatis Muntandis adalah terhadap ketentuan pasal ini berlaku sama dengan ketentuan bagian kesatu dengan perubahan- perubahan seperlunya.##
PENJELASAN
Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Penyampaian rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama Dewan Perwakilan Daerah dan Pemerintah Daerah kepada Bupati, disertai SuratPengantar pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Secara formil rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah setelah disahkan oleh Bupati.Tenggang waktu 7 (tujuh) hari dianggap layak untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan rancangan peraturan daerah ke lembaran resmi Bupati sampai dengan penandatanganan pengesahan peraturan daerah oleh Bupati dan penandatanganan sekaligus pengundangan ke Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci oleh Bagian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.
PENJELASAN
Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Yang dimaksud dengan nomor bulat adalah nomor dengan angka arab 1, 2, 3 dan seterusnya.
PENJELASAN
Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.## Ayat (3)##
PENJELASAN
Pasal 57

Ayat (1)

Ayat (2)Ayat (3)##
PENJELASAN
Pasal 58

Ayat (1)

Ayat (2)
PENJELASAN
Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan nomor klasifikasi adalah penyusunan nomor menurut kelompok bidang atau urusan yang menjadi substansi produk hukum daerah.Cukup jelas.Cukup jelas.Dengan diundangkan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah sebagaiman dimaksud dalam ketentuan ini maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya.Cukup jelas.Cukup jelas.Produk hukum yang bersifat penetapan tertentu antara lain meliputi:- a. Keputusan Bupati tentang Pemberian Tanda Penghargaan terhadap seseorang atau tokoh masyarakat;- b. Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Tugas kepada Wakil Bupati dan/atau bawahannya; dan- c. Keputusan penetapan lainnya yang perlu diketahui oleh umum.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Yang dimaksud dengan 'menyebarluaskan' adalah agar khalayak ramai mengetahui Peraturan Perundang- undangan di daerah yang bersangkutan dan mengerti/memahami isi serta maksud-maksud yangterkandung di dalamnya. Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya melalui Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia, stasiun daerah, atau koran yang di daerah yang bersangkutan.
PENJELASAN
Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 68

Ayat (1)

Autentikasi dimaksudkan untuk mengetahui dan menguji keaslian dan kebenaran produk hukum daerah.Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 72

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 6LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 12 TAHUN 2007 TANGGAL 27 Juni 2007## BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH## I. PERATURAN DAERAH## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCINOMOR ... TAHUN ...TENTANG( Judul Peraturan Daerah )## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KERINCI,| Menimbang | : | a. | bahwa... ; ||-------------|-----|------|-------------------------------------|| | | b. | bahwa........ ; || | | c. | dan seterusnya .......... || Mengingat | : | 1. | ........; || | | 2. | ........ ; || | | 3. | dan seterusnya............ |Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI dan BUPATI KERINCI,## MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG...( Judul Peraturan Daerah).## BAB I## KETENTUAN UMUM
PENJELASAN
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.......2. dan seterusnyaBAB II Bagian Pertama....Paragraf 1...Pasal..BAB ...Pasal ...BAB ...KETENTUAN PERALIHAN (APABILA ADA)## BAB ... KETENTUAN PENUTUPPasal ...Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.Ditetapkan di Sungaipenuh. pada tanggal BUPATI KERINCI,(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)diundangkan di Sungaipenuh pada tanggal .... SEKRETARIS DAERAH KERINCI,(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN.... NOMOR....## II. PERATURAN BUPATI## PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR....TAHUN....## TENTANG( Judul Peraturan Bupati )## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA## BUPATI KERINCI,| Menimbang | : | a. | bahwa............ ; ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | b. | bahwa.............; || | | c. | dan seterusnya... || Mengingat | : | 1. | ................ || | | 2. | .................; || | | 3. | dan seterusnya........ || MEMUTUSKAN: | MEMUTUSKAN: | MEMUTUSKAN: | MEMUTUSKAN: || Menetapkan : PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG....(Judul Peraturan Bupa Kerinci). BAB I KETENTUAN UMUM
PENJELASAN
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : | Menetapkan : PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG....(Judul Peraturan Bupa Kerinci). BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : | Menetapkan : PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG....(Judul Peraturan Bupa Kerinci). BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : | Menetapkan : PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG....(Judul Peraturan Bupa Kerinci). BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : |

| 1. | ...... | ...... | ...... |## BAB II Bagian Pertama....Paragraf 1....Pasal..BAB ...Pasal ...BAB ...KETENTUAN PERALIHAN (APABILA ADA)Pasal...BAB ...## KETENTUAN PENUTUPPasal ...Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.Ditetapkan di Sungaipenuh. pada tanggal BUPATI KERINCI,(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)diundangkan di Sungaipenuhpada tanggal ....SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN.... NOMOR.....## III. PERATURAN BERSAMA BUPATI## PERATURAN BERSAMA BUPATI KERINCIDAN BUPATI....(Nama Kabupaten/Kota)NOMOR ... TAHUN ...## TENTANG## ( Judul Peraturan Bersama ) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA## BUPATI KERINCI dan## BUPATI/WALIKOTA ..., (Nama Kabupaten/ Kota)| Menimbang | : | a. | bahwa............; ||-------------|-----|------|-----------------------------------|| | | b. | bahwa...; || | | c. | dan seterusnya..... || Mengingat | : | 1. | ................ ; || | | 2. | ............. ; || | | 3. | dan seterusnya......... |## MEMUTUSKAN:Menetapkan: PERATURAN BERSAMA BUPATI KERINCI DAN BUPATI/WALIKOTA....(NamaKabupaten/Kota)TENTANG.....( Judul Peraturan Bersama).BAB I## KETENTUAN UMUM
PENJELASAN
Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. ......2. dan seterusnyaBAB IIBagian Pertama....Paragraf 1Pasal..BAB ...Pasal ...BAB ...KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)## BAB ... KETENTUAN PENUTUPPasal ...Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci dan Berita Daerah Kabupaten/Kota... (Nama Kabupaten/Kota )Ditetapkan di pada tanggalBUPATI KERINCI,BUPATI/WALIKOTA(Nama Kab/Kota)(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)diundangkan di Sungaipenuhdiundangkan di ...pada tanggal ...SEKRETARIS DAERAH KERINCI,SEKRETARIS DAERAH ..., (Nama Kab/Kota)(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) dan Pangkat)(Nama Tanpa GelarBERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN.... NOMOR..... BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA ...(Nama Kab/Kota) TAHUN ... NOMOR ...## IV. KEPUTUSAN BUPATI KERINCI| KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR ... (kode klasiikasi)/...(nomor urut register)/ TAHUN ... | KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR ... (kode klasiikasi)/...(nomor urut register)/ TAHUN ... | KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR ... (kode klasiikasi)/...(nomor urut register)/ TAHUN ... | KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR ... (kode klasiikasi)/...(nomor urut register)/ TAHUN ... | KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR ... (kode klasiikasi)/...(nomor urut register)/ TAHUN ... ||----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|| TENTANG | TENTANG | TENTANG | TENTANG | TENTANG || ( Judul Keputusan Bupati ) | ( Judul Keputusan Bupati ) | ( Judul Keputusan Bupati ) | ( Judul Keputusan Bupati ) | ( Judul Keputusan Bupati ) || Menimbang | : | a. | bahwa............; | || Menimbang | : | b. | bahwa...; | || Menimbang | : | c. | dan seterusnya... | dan seterusnya... || Mengingat | : | 1. | ................ | ; || Mengingat | : | 2. | ................; | ................; || Mengingat | : | 3. | dan seterusnya........ | dan seterusnya........ || MEMUTUSKAN: | MEMUTUSKAN: | MEMUTUSKAN: | MEMUTUSKAN: | MEMUTUSKAN: || Menetapkan Keputusan) | : | KEPUTUSAN BUPATI KERINCI TENTANG....(Judul | KEPUTUSAN BUPATI KERINCI TENTANG....(Judul | KEPUTUSAN BUPATI KERINCI TENTANG....(Judul || KESATU | : | .... | .... | .... || KEDUA | : | .... | .... | .... || KETIGA | : | ....... | ....... | ....... || Ditetapkan di Sungaipenuh. pada tanggal | Ditetapkan di Sungaipenuh. pada tanggal | Ditetapkan di Sungaipenuh. pada tanggal | Ditetapkan di Sungaipenuh. pada tanggal | Ditetapkan di Sungaipenuh. pada tanggal || BUPATI KERINCI, | BUPATI KERINCI, | BUPATI KERINCI, | BUPATI KERINCI, | BUPATI KERINCI, |(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)## V. INSTRUKSI BUPATI KERINCI## INSTRUKSI BUPATI KERINCI| NOMOR ... | (kode klasifikasi) / ...(nomor urut register) / .... (tahun) ||-----------|---------------------------------------------------------------------|| TENTANG | TENTANG || Menimbang | : a. bahwa.......; || Mengingat | : 1. ............ ; 2. ............ ; || Kepada | MENGINSTRUKSIKAN : : ________________ || Untuk | : || KESATU | ... || | : || KEDUA | : ________________ || KETIGA | : ________________ |KEEMPAT :Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada .....KELIMA :Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Ditetapkan di Sungaipenuh. pada tanggalBUPATI KERINCI,(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)BUPATI KERINCI, dto H. FAUZI SIIN