UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 2023
Tentang PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI SELAT MALAKA
Berlaku: 28 Pebruari 1970
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- a. bahwa dari tanggal 28 Pebruari 1970 sampai dengan tanggal 6 Maret 1970 di Jakarta telah dilangsungkan perundingan antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah Malaysia mengenai Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Malaka;
- b. bahwa sebagai hasil perundingan tersebut pada huruf a diatas, maka pada tanggal 17 Maret 1970 telah ditandatangani suatu "Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Laut WIlayah Kedua Negara di Selat Malaka";
- c. bahwa Perjanjian tersebut pada huruf b diatas dipandang perlu untuk disetujui dengan Undang-undang.
- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 4 Prp. tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1960 No. 22, Tambahan Lembaran-Negara No. 1942);
3. Amanat Presiden, Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 No. 2826/HK/60.
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
MEMUTUSKAN ...
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
- Undang-undang tentang perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah kedua negara di Selat Malaka.
N/A
Pasal 1

"Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah kedua Negara di Selat Malaka" yang ditandatangani pada tanggal 17 Maret 1970 dan yang salinannya dilampirkan pada Undang-undang ini, dengan ini disetujui.
N/A
Pasal 2

Perjanjian tersebut diatas mulai berlaku pada tanggal pertukaran Piagam Pengesahannya.
N/A
Pasal 3

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 10 Maret 1971.
Sekretaris Negara Republik Indonesia,
ALAMSJAH
Letnan Jenderal T.N.I.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 1971.
Presiden Republik Indonesia,
SOEHARTO
Jenderal T.N.I.