PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 23 Tahun 2017
Tentang I. UMUM
Berlaku: 13 Juni 2017
N/A
Pasal 4

- (1) Pemberian gaji pokok, hrnjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tunjangan kinerja ketiga belas sebagaislapa dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b dibayarkan pada bulan Juli.
- (2) Pemberian pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan/ atau tunjangan tambahan penghasilan atau tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dan huruf d dibayarkan pada bulan Juni.
3. Dalam hal pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum dapat dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya. (3)
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 8

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagr:
- a. Pejabat lain yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat :
- 1) Menteri; dan
- 2) Pejabat Pimpinan Tinggr;
- b. Wakil Menteri;
- c. Sta-f Khusus di lingkungan kementerian;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Hakim Ad.hoc,
- f. Pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian/pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal II
Perattrran Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2017
ttd.
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR i 14
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2017
PRESIDEN REPUBUK INDONESIA, ttd.
JOKO WIDODO
PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJEI.,ASAN
ATAS
PERAruRAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, ATAU TUNJANGAN KETIGA BEI,,AS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRA.IURITTENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESLA, PE.IABAT NEGARA, DAN PENEzuMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN
I. UMUM
Dalam rangka usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan meringankan biaya hidup PNS, Prajurit TNI, Anggota polri, pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau TUnjangan, perlu memberikan tambahan penghasilan berupa gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas.
Pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, sehingga kebijakan besaran gaji, pensiun, ateu tunjangan, diberikan secara proporsional berdasarkan penghasilan setiap bulan. Namun demikian bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, pejabat Negara, dan penerima Pensiun atau Tunjangan yang menerima lebih dari sahr jenis penghasilan, hanya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih menguntungkan.
Apabila PNS, Prajurit TNI, Anggota polri, pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau T\rnjangan tersebut j rga sebagai pencrima Pensiun atau T\rnjangan Janda atau Duda, maka kepada yang bersangkutan diberikan juga Pensiun atau Tunjangan Janda atau Tunjangan Duda ketiga belas.
Penetapan .
Penetapan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas bagi PNS, prajurit TNI, Anggota polri, pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.
Pasal I
Angka I
N/A
Pasal 4

Cukup jelas.
Angka 2
N/A
Pasal 8

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Hunrf c
Cukup jelas.
Huruf d
Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjanganjabatan atau tunjangan umum dan tunjangan kinerja ke:g belas yang diberikan kepada anggota Dewan Perqrakilan Rakyat Daerah adalah sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5052
Huruf f
Yang dimaksud dengan "pegawai lainnya" adalah pegawai Non PNS yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian/pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pada kementerian/lembaga pemerintah non kementerian /lembaga negara/lembega independen /lembaga lainnya selain lembaga non struktural.
Yang dimaksud dengan "pejabat yang memiliki kewenangan" yaitu pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengangkatan /penandatanganan perjanjian kerja, pemindahan, dan/atau pemberhentian Pegawai Non pNS yang diatur dalam undang-undang/peraturan pemerintah/ peraturan presiden.
Contoh pegawai lainnya adatah pegawai non pNS pada RRI yang diamanatkan berdasarkan peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2005 tentang kmbaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, pegawai bukan PNS pada TVRI yang diamanatkan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2005 tentang Irmbaga Penyiaran publik Televisi Republik Indonesia.