PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 3 Tahun 2010
Tentang No Description
Berlaku: 3 TAHUN 2010
N/A
Preamble

Menimbang
:
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 3 TAHUN 2010
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
I R I G A SI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, a.
- b. bahwa untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi, pengembangan dan pengelolaan irigasi dilaksanakan secara partisipatif, yang didukung dengan pengaturan kembali tugas wewenang dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi;
bahwa peran sektor pertanian sangat strategis dalam perekonomian daerah dan kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air. Oleh se
bab i - tu, irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting;
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan ;
1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Pangkajene dan Kepulauan ;
5. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat ;
4. Dinas adalah instansi Pemerintah Daerah yang membidangi irigasi ;
6. Sumber air adalah tempat atau wadah air alam dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun dibawah permukaan tanah ;
7. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak ;
Menetapkan :
8. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumberdaya manusia ;
10. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi ;
9. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya ;
11. Pembagian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier ;
13. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan ;
12. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier ;
14. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah ;
16. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya ;
15. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air ;
17. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap bangunan, bangunan pelengkapnya ;
19. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi, air tanah termasuk bangunan didalamnya ;
18. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung ;
20. Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari saluran irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi ;
21. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa ;
23. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air ;
22. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya ;
24. Perkumpulan petani pemakai air adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air itu sendiri secara demokratis ;
26. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pengusahaan pertanian ;
25. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian ;
27. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pengusahaan pertanian ;
29. Komisi Irigasi adalah Komisi Irigasi Kabupaten Pangkep yaitu lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna daerah irigasi ;
28. Hak guna pakai dan usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh, memakai, dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pengusahaan pertanian rakyat ;
30. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada ;
31. Pembangunan jaringan irigasi adalah kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya ;
32. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi ;
33. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi ;
34. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka, menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi ;
35. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya ;
36. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula dan penggunaan jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan asset seefisien mungkin ;
37. Tudang Sipulung adalah Forum musyawarah tani untuk membicarakan jadwal turun sawah dan rekomendasi teknis ;
38. PPSIP adalah Pengembangan dan Pengelolaan Sistim Irigasi Partispatif .
BAB III - PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI
Pasal 3

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian yang diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan yang dilaksanakan pada daerah irigasi.
BAB III - PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI
Pasal 4

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas dilaksanakan dengan prinsip satu kesatuan yang tak terpisahkan.
BAB III - PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI
Pasal 5

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani.
BAB III - PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI
Pasal 6

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat disekitarnya dan mendorong peran serta masyarakat petani.
BAB IV - KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI
Pasal 7

Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi meliputi intansi Pemerintah Daerah yang membidangi irigasi, komisi irigasi, dan perkumpulan petani pemakai air.
BAB IV - KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI
Pasal 8

Kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 di atas diwajibkan melibatkan dan mengikutsertakan keterwakilan perempuan.
BAB IV - KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI
Pasal 9

- (1) Petani pemakai air wajib membentuk perkumpulan petani pemakai air secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa/kelurahan.
- (3) Gabungan perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk induk perkumpulan petani pemakai air pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer atau satu daerah irigasi.
- (2) Perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan perkumpulan petani pemakai air pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
BAB IV - KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI
Pasal 10

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi dibentuk Komisi Irigasi.
- (2) Susunan organisasi, tata kerja keanggotaan Komisi Irigasi di tetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI
Pasal 11

- (1) Dalam sistem irigasi yang multiguna, dapat diselenggarakan forum koordinasi daerah irigasi.
- (3) Keanggotaan Komisi Irigasi terdiri dari wakil Pemerintah Daerah dan wakil non pemerintah yang meliputi wakil perkumpulan petani pemakai air dan/atau wakil kelompok pengguna jaringan irigasi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (2) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibentuk oleh Bupati.
- (4) Komisi Irigasi mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal sebagai berikut :
- a. merumuskan kebijakan kabupaten untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
- c. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
- b. merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi;
- d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
- f. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.
- e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi; dan
BAB V - WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTIM IRIGASI PARTISIPATIF
Pasal 12

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :
- b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh dalam daerah;
- a. menetapkan kebijakan kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi Nasional dan provinsi;
- c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh dalam kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
- e. menjaga efektivitas, efisiensi, ketertiban, dan pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh dalam kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
- d. memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk keperluan irigasi;
- f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berada dalam kabupaten yang berkaitan dengan pengembangan dana pengelolaan sistem irigasi;
- h. membentuk Komisi Irigasi;
- g. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- i. melaksanakan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air; dan j. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan irigasi serta saluran fungsi irigasi pada jaringan primer dan sekunder dalam kabupaten.
BAB V - WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTIM IRIGASI PARTISIPATIF
Pasal 13

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa meliputi :
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa; dan
- a. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa;
- c. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa.
BAB V - WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTIM IRIGASI PARTISIPATIF
Pasal 14

Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :
- b. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan irigasi serta saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.
- a. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya; dan
BAB VI - K E R J A S A M A
Pasal 15

Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah/kota lain, pemerintah provinsi atau Pemerintah dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder atas dasar kesepakatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VII - PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI
Pasal 16

- (1) Partispasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi.
- (2) Partisipasi masyarakat petani dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana yang dilakukan secara perseorangan atau disalurkan melalui perkumpulan petani pemakai air di wilayah kerjanya dan didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.
BAB VII - PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI
Pasal 17

Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.
BAB VIII - PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan kepada perkumpulan petani pemakai air dalam melaksanakan pemberdayaan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan strategi dan program pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air berdasarkan kebijakan kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (4) Ketentuan mengenai pemberdayaan kelembagaan pengelolaan irigasi diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VIII - PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR
Pasal 19

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya :
- b. melakukan pendampingan untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) masyarakt petani, melalui Tenaga Pendamping yang pembiayaannya di bebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- a. melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian kepada masyarakat petani;
- c. mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat guna sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, dan kearifan lokal;
- e. memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- d. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi bidang irigasi;
BAB IX - PENGELOLAAN AIR IRIGASI
Pasal 20

- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi, hak guna usaha air untuk irigasi, dan hak guna pakai dan usaha air untuk irigasi.
- (3) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertanian rakyat.
- (2) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan pengusahaan di bidang pertanian.
- (4) Hak guna pakai dan usaha air untuk irigasi diberikan untuk pengusahaan air irigasi untuk keperluan pertanian rakyat.
BAB IX - PENGELOLAAN AIR IRIGASI
Pasal 21

- (1) Pengembang yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada harus mengajukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada Bupati.
- (2) Bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengembang berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya.
BAB IX - PENGELOLAAN AIR IRIGASI
Pasal 22

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui perkumpulan petani pemakai air dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa izin ;
- (3) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama dalam bentuk Peraturan Bupati yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan diberikan kepada masyarakat petani melalui perkumpulan petani pemakai air berdasarkan permohonan izin pemakai air untuk irigasi.
- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
BAB IX - PENGELOLAAN AIR IRIGASI
Pasal 23

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi bagi badan usaha, badan sosial atau perseorangan diberikan berdasarkan izin.
- (3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.
- (2) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Peraturan Bupati berdasarkan permohonan izin pengusahaan air untuk irigasi.
- (4) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk daerah layanan tertentu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna usaha air untuk irigasi.
- (5) Hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (7) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disewakan atau dipindahkan sebagian atau seluruhnya.
BAB IX - PENGELOLAAN AIR IRIGASI
Pasal 24

- (1) Hak guna pakai dan usaha air untuk irigasi bagi badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diberikan berdasarkan izin.
- (3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara selektif yang dilengkapi dengan :
- (2) Hak guna pakai dan usaha air untuk irigasi diberikan dalam bentuk Peraturan Bupati berdasarkan permohonan izin pengusahaan air irigasi untuk keperluan pertanian rakyat.
- a. bukti identitas pemohon;
- c. bukti persetujuan perkumpulan petani pemakai air yang wilayah kerjanya meliputi daerah layanan melalui proses konsultasi publik dengan petani pemakai air;
- b. rincian letak, luas, dan batas-batas daerah layanan;
- d. surat pernyataan pemohon bahwa pengusahaan air irigasi :
8. (ii) mencakup kewajiban pemohon untuk membiayai pemeliharaan jaringan irigasi sampai radius 50 (lima puluh) meter dari titik pengambilan atau bangunan utama.
9. (i) tidak akan mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan terhadap keberlanjutan fungsi jaringan irigasi; dan
- (4) Hak guna pakai dan usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk daerah layanan tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- Hak guna pakai dan usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai dan usaha air untuk irigasi dengan penggunaan dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (7) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menetapkan atau mengubah tarif layanan yang dibebankan kepada petani pengguna jasa layanan setelah mendapat persetujuan perkumpulan petani pemakai air.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna pakai dan usaha air untuk irigasi.
- (8) Bupati sesuai dengan kewenangannya :
- b. memberikan teguran, peringatan, atau mencabut izin pengusahaan air irigasi apabila ditemukan bukti yang cukup bahwa pemegang izin lalai atau mengabaikan kewajibannya.
- a. menerima, melayani, dan melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat tentang pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d; dan
Bagian Kedua Penyediaan dan Pemanfaatan Air Irigasi
BAB IX - PENGELOLAAN AIR IRIGASI
Pasal 25

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan yang direncanakan berdasarkan pada perkiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (3) Pengembang, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan diharapkan mengambil atau memanfaatkan air irigasi melalui sistim irigasi atau jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah, pemerintah propinsi, dan Pemerintah Daerah selain untuk keperluan pertanian rakyat.
- (2) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan usulan perkumpulan petani pemakai air, dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi serta ditetapkan oleh Peraturan Bupati;
BAB IX - PENGELOLAAN AIR IRIGASI
Pasal 26

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi disusun oleh Dinas berdasarkan usulan perkumpulan petani pemakai air, dibahas dalam acara tudang sipulung dan disepakati melalui Komisi Irigasi serta didasarkan pada rancangan rencana tata tanam.
- (4) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi maka Dinas, Komisi Irigasi, dan perkumpulan petani pemakai air menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.
Bagian Ketiga Pengaturan Air Irigasi
BAB IX - PENGELOLAAN AIR IRIGASI
Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi dalam tudang sipulung dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati perkumpulan petani pemakai air disetiap daerah irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi disusun oleh Dinas berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi yang telah disepakati oleh Komisi Irigasi ditetapkan oleh Peraturan Bupati.
- (5) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan yang dimulai dari saluran primer, sekunder sampai dengan petak tersier dilakukan oleh pelaksana pengelolaaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
BAB IX - PENGELOLAAN AIR IRIGASI
Pasal 28

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi sadap yang telah ditentukan.
BAB IX - PENGELOLAAN AIR IRIGASI
Pasal 29

Dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi, pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati.
Bagian Keempat Drainase
BAB IX - PENGELOLAAN AIR IRIGASI
Pasal 30

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan yang berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktifitas lahan.
- (3) Pemerintah Daerah, perkumpulan petani pemakai air dan masyarakat berkewajiban menjaga keberlangsungan fungsi drainase.
- (2) Kelebihan air yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga utuhnya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima Penggunaan Air Untuk Irigasi Langsung Dari Sumber Air
BAB IX - PENGELOLAAN AIR IRIGASI
Pasal 31

Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan dan dari cekungan air tanah harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB X - PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan Peraturan Bupati.
- (4) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, dan perseorangan tidak diperbolehkan membangun jaringannya sendiri yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah, pemerintah propinsi, dan Pemerintah Daerah sebelum memperoleh izin dan persetujuan desain dari Bupati.
- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan Peraturan Bupati ;
- (4) Dalam hal Perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu peningkatan jaringan irigasi berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, dan perseorangan tidak diperbolehkan meningkatkan jaringannya sendiri yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah, pemerintah propinsi, dan Pemerintah Daerah sebelum memperoleh izin dan persetujuan desain dari Bupati.
BAB X - PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 34

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari perkumpulan petani pemakai air.
BAB XI - PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 35

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Perkumpulan petani pemakai air dapat melakukan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Daerah, perkumpulan petani pemakai air, dan pengguna jaringan irigasi lainnya di setiap kabupaten.
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (7) Badan usaha, badan sosial, dan perseorangan dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya jaringan dan prasarananya dan/atau mengakibatkan pencemaran air irigasi.
- (6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.
BAB XI - PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 36

Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
BAB XI - PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 37

Pemerintah Daerah menetapkan waktu pengeringan dari bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi setelah berkonsultasi dengan perkumpulan petani pemakai air.
BAB XI - PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 38

Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, perkumpulan petani pemakai air, dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
BAB XI - PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 39

- (1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi diperlukan penetapan garis sempadan pada jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan garis sempadan pada jaringan irigasi.
- (3) Untuk mencegah hilangnya air irigasi dan rusaknya jaringan irigasi, Pemerintah Daerah menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu diluar garis sempadan.
- a. mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi serta bangunan pelengkapnya, kecuali atas izin Bupati;
- (4) Untuk keperluan pengamanan jaringan irigasi setiap badan usaha, badan sosial, dan perseorangan dilarang :
- b. membuang sampah, benda cair, atau benda padat lainnya yang mengakibatkan terhambatnya aliran air dan pencemaran air irigasi; dan
- (5) Untuk keperluan keberlanjutan fungsi jaringan irigasi dilarang mendirikan bangunan permanen atau semi permanen di dalam garis sempadan jaringan irigasi dan di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi kecuali atas izin dan persetujuan desain dari Bupati.
- c. menggembalakan atau menambatkan hewan ternak dan menanam tanaman pada jaringan irigasi.
- (6) Izin dan peersetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dalam bentuk Peraturan Bupati.
BAB XI - PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 40

Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, penetapan garis sempadan jaringan irigasi, dan pengamanan jaringan irigasi dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Bagian Kedua Rehabilitasi Jaringan Irigasi
BAB XI - PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (4) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu rehabilitasi jaringan tersier berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkumpulan petani pemakai air bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.
BAB XI - PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 42

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibakan pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi harus dijadwalkan dalam rencana tata tanam.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi direncanakan atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lama 4 (empat) bulan.
- (5) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi sebagai akibat keadaan darurat dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.
BAB XII - PENGELOLAAN ASET IRIGASI
Pasal 43

- (1) Pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.
[
- (2) Inventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi.
- (4) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa melaksanakan inventarisasi aset irigasi dengan kewenangannya dalam pengelolaan sistem irigasi.
- (3) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukannya sendiri.
- (7) Pemerintah melakukam kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dan hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah.
- (6) Pemerintah Provinsi melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi itu sendiri.
- (8) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, perkumpulan petani pemakai air dan pemerintah desa melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan untuk membantu Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.
- (9) Pemerintah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) sebagai dokumen inventaris aset irigasi nasional.
Bagian Kedua Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi
BAB XII - PENGELOLAAN ASET IRIGASI
Pasal 44

- (1) Perencanaan pengelolaan aset Irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigas.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkumpulan petani pemakai air menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
Bagian Ketiga Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi
BAB XII - PENGELOLAAN ASET IRIGASI
Pasal 45

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah sesuai dengan tanggung jawabnya melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan atau perkumpulan petani pemakai air menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
Bagian Keempat Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi
BAB XII - PENGELOLAAN ASET IRIGASI
Pasal 46

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan atau perkumpulan petani pemakai air membantu Bupati dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
Bagian Kelima Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi
BAB XII - PENGELOLAAN ASET IRIGASI
Pasal 47

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
BAB XII - PENGELOLAAN ASET IRIGASI
Pasal 48

Pedoman mengenai pengelolaan aset irigasi ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB XIII - P E M B I A Y A A N
Pasal 49

- (1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dibantu oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi teriser, berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Pembiayaan pengembangan bangunan sadap, saluran sepanjang 50 meter dari bangunan sadap, boks tersier dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, dan perseorangan ditanggung oleh masingmasing.
- (6) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Pemerintah Daerah untuk pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas provinsi atau strategis nasional, tetapi belum menjadi prioritas nasional, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah dapat saling bekerjasama dalam pembiayaan.
- (7) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Pemerintah Daerah untuk pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten tetapi belum menjadi prioritas provinsi, pemerintah kabupaten dan Pemerintah Provinsi dapat saling bekerjasama dalam pembiayaan.
Bagian Kedua Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi
BAB XIII - P E M B I A Y A A N
Pasal 50

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Petimbangan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan Pemerintah Daerah bersama dengan perkumpulan petani pemakai air berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (4) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi, disepakati Pemerintah Daerah bersama dengan perkumpulan petani pemakai air.
BAB XIII - P E M B I A Y A A N
Pasal 51

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersebut, berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, dan perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (2) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah.
BAB XIII - P E M B I A Y A A N
Pasal 52

Pembiayaan operasional Komisi Irigasi dan forum koordinasi daerah irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
Bagian Ketiga Mekanisme PembiayaanPengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi
BAB XIII - P E M B I A Y A A N
Pasal 53

Mekanisme pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XIV - FUNGSI DAN KEBERLANJUTAN IRIGASI
Pasal 54

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat :
- b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- a. perubahan rencana tata ruang wilayah ; atau
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi ; atau
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal :
- b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- (4) Pengembang, badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.
BAB XIV - FUNGSI DAN KEBERLANJUTAN IRIGASI
Pasal 55

Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air pada daerah irigasi sehingga diperlukan subsitusi air, subsitusi irigasi, Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengupayakan tambahan pasokan air, penyediaan air, dan pengaturan air irigasi setelah memperhatikan masukan dari Komisi Irigasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB XVI - P E N G A W A S A N
Pasal 57

- (1) Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- b. Pelaporan;
- a. Pemantauan dan evaluasi agar sesuai norma, standar, pedoman dan manual;
- c. Pemberian rekomendasi; dan
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- d. Penertiban.
- (4) Perkumpulan petani pemakai air, badan usaha, badan social, dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masing masing kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XVII - P E N Y I D I K A N
Pasal 58

- (3) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik pelanggaran tindak pidana irigasi sebagaimana dimaksud Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- a. melakukan pemeriksaan atas laporan atau keterangan tentang adanya tindakan pidana irigasi;
- (4) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
- b. melakukan pemeriksaan terhadap badan usaha, badan sosial, dan perseorangan yang diduga melakukan tindakan pidana irigasi;
- d. melakukan pemeriksaan prasarana irigasi dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana irigasi;
- c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana irigasi;
- e. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana irigasi sebagai alat bukti;
- g. membuat dan menanda tangani berita acara dan mengirimkannya kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
- f. memintah bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana irigasi;
- h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti permulaan yang cukup atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana irigasi.
- (4) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pasda ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penentut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 59

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) :
- b. badan usaha, badan sosial, dan perseorangan yang dengan sengaja melakukan pembangunan jaringannya sendiri yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5); atau
- a. pengembang yang dengan sengaja melakukan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada tanpa memperoleh izin prinsip alokasi air dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1); atau
- c. badan usaha, badan sosial, dan perseorangan yang sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya jaringan irigasi dan prasarananya, dan/atau mengakibatkan pencemaran air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (7).
- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- a. pengembang, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan yang dengan sengaja mengambil atau memanfaatkan air irigasi dari sistim irigasi atau jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah, pemerintah propinsi, dan Pemerintah Daerah selain untuk keperluan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3); atau
- c. badan usaha, badan sosial, dan perseorangan yang dengan sengaja meningkatkan jaringannya sendiri yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5); atau
- b. barang siapa yang dengan sengaja menggunakan air untuk irigasi yang diambil dari sumber air permukaan dan/atau dari cekungan air tanah tanpa memperoleh izin prinsip alokasi air dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 31; atau
- d. badan usaha, badan sosial, dan perseorangan yang dengan sengaja melakukan pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan irigasi serta bangunan pelengkapnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf a.
- a. badan usaha, badan sosial, dan perseorangan yang dengan sengaja menyewakan atau memindah tangankan sebagian atau seluruhnya hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7); atau
- (3) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,.- (dua puluh juta rupiah) :
- b. barang siapa dengan sengaja melakukan pembagian dan pemberian air irigasi di luar dari ketentuan Pasal 28; atau
- c. badan usaha, badan sosial, dan perseorangan yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (4) huruf b dan c.
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 60

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- a. pengembang yang karena kelalaiannya melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem air irigasi yang sudah ada tanpa memperoleh izin prinsip alokasi air dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); atau
- b. badan usaha, badan sosial, dan perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan jaringannya sendiri yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5); atau
- (2) Dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- c. badan usaha, badan sosial, dan perseorangan yang karena kelalainnya melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya jaringan irigasi dan prasarananya, dan/atau mengakibatkan pencemaran air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (7).
- a. pengembang, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan yang karena kelalainnya mengambil atau memanfaatkan air irigasi dari sistim irigasi atau jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah, pemerintah propinsi, dan Pemerintah Daerah selain untuk keperluan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3); atau
- c. badan usaha, badan sosial, dan perseorangan yang karena kelalainnya meningkatkan jaringannya sendiri yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5); atau
- b. barang siapa yang karena kelalainnya menggunakan air untuk irigasi yang diambil dari sumber air permukaan dan/atau dari cekungan air tanah tanpa memperoleh izin prinsip alokasi air dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 31; atau
- d. badan usaha, badan sosial, dan perseorangan yang karena kelalainnya melakukan pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan irigasi serta bangunan pelengkapnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf a.
- a. badan usaha, badan sosial, dan perseorangan yang karena kelalaiannya menyewakan atau memindah tangankan sebagian atau seluruhnya hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7); atau
- (3) Dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- d. barang siapa yang karena kelalainnya melakukan pembagian dan pemberian air irigasi di luar dari ketentuan Pasal 28; atau
- e. badan usaha, badan sosial, dan perseorangan yang karena kelalainnya melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (4) huruf b dan c.
BAB XIX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 61

Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini setiap kegiatan usaha yang tidak memiliki izin pengusahaan air untuk irigasi atau izin penguasaan air irigasi untuk keperluan pertanian rakyat wajib meyesuaikan menurut ketentuan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
BAB XIX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 62

Selambat-selambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi, wajib menyesuaikan menurut ketentuan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
BAB XIX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 63

- (1) Setiap pemilik bangunan di dalam garis sempadan jaringan irigasi, dan di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi yang sudah ada sejak sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, wajib :
- b. membongkar dengan sukarela bangunan miliknya selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Bupati resmi menolak atau tidak memenuhi permintaan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- a. mengajukan permohonan izin kepada Bupati berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (5) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini;
- (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah wajib membongkar paksa setiap bangunan di dalam garis sempadan jaringan irigasi, dan di dalam, di atas atau yang melintasi saluran irigasi yang tidak memiliki izin.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan petani pemakai air (Lembaran Daerah Tahun 1995 Nomor 3 Seri D Nomor 3) ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan Tahun 1998 Nomor 8) ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengelolaan Air Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2002 Nomor 18) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi, Pemeriksaan dan Pengawasan Kualitas Air (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2003 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal, 25 September 2010
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,
Cap / Ttd
H. SYAMSUDDIN A. HAMID
Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 25 September 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE
DAN KEPULAUAN,
H. ANWAR RECCA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2010 NOMOR 3