PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 7 Tahun 2016
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK MAGELANG
Berlaku: 14 September 2016
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pertumbungan perekonomian daerah secara optimal dan berkesinambungan, perlu meningkatkan ketahanan dan daya saing Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran serta Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang terhadap perekonomian daerah dan memperkuat daya saing usaha, serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah perlu penguatan permodalan, penataan kepemilikan dan peningkatan kualitas pengurus Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang, perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang;
2. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 13);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan WALIKOTA MAGELANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK MAGELANG.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 13), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 7 dan angka 8 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 7a, setelah angka 15 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 15a sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Kepala Daerah dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang yang selanjutnya disebut PD BPR Bank Magelang adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD BPR Bank Magelang.
7. Direksi adalah Direksi PD BPR Bank Magelang.
8. 7a. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional PD BPR Bank Magelang antara lain pemimpin kantor cabang, kepala divisi, kepala bagian, manajer dan/atau pejabat lainnya yang setara.
8. Pegawai adalah pegawai PD BPR Bank Magelang.
9. Satuan Pengawas Intern adalah Satuan Pengawas Intern (SPI) PD. BPR Bank Magelang.
10. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan isteri/ suami dan anak.
11. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai PD BPR Bank Magelang.
12. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya yang sah.
13. Daftar penilaian kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi.
14. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah/Pendidikan Negeri/Swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
15. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.
- 15a. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 9

- (1) Modal dasar PD BPR Bank Magelang ditetapkan sebesar Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah).
- (2) Paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari modal disetor PD BPR Bank Magelang wajib digunakan untuk modal kerja.
- (3) Modal PD BPR Bank Magelang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Penambahan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- (5) Sumber dana penambahan setoran modal dari Pemerintah Daerah terlebih dahulu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang.
- (6) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Ketentuan ayat (2) diubah, dan ayat (3) Pasal 21 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 21

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas wajib melakukan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Walikota dan OJK atau instansi yang berwenang setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta oleh OJK.
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) yakni ayat (3a), setelah ayat (4) ditambahakan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi serta salah satu diantaranya menjadi Ketua Dewan Pengawas.
2. (1a) Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik pada PD BPR Bank Magelang, OJK dapat menetapkan jumlah anggota Dewan Pengawas lebih dari 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Walikota untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai Pengawas paling banyak pada 2 (dua) BPR lain atau BPRS.
5. (3a) Anggota Dewan Pengawas dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS, dan/atau Bank Umum.
- (4) Walikota dan Wakil Walikota tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas.
7. (4a) Pengangkatan Dewan Pengawas dapat dilaksanakan tidak bersamaan antara Dewan Pengawas yang satu dengan yang lainnya.
6. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 25

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan :
- a. integritas;
- b. kompetensi; dan
- c. reputasi keuangan.
- (2) Seluruh anggota Dewan Pengawas wajib berkedudukan di Indonesia, dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas harus bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di Kota/Kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor Pusat BPR.
- (3) Anggota Dewan Pengawas wajib memiliki sertifikasi kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi pada saat diajukan sebagai calon anggota Dewan Pengawas.
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 27 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), setelah ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 27

- (1) Mayoritas anggota Dewan Pengawas dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan : a. sesama anggota Dewan Pengawas; atau b. anggota Direksi.
2. (1a) Anggota Dewan Pengawas dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil keputusan.
4. (2a) Anggota Dewan Pengawas dilarang menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik dan/atau calon/anggota legislatif.
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 28 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 28

- (1) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan surat perintah tugas dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
2. (1a) Calon anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya.
3. (1b) PD BPR Bank Magelang mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan OJK.
5. (2a) Walikota harus menetapkan pengangkatan anggota Dewan Pengawas PD BPR Bank Magelang paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal persetujuan OJK.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal efektif pengangkatan anggota Dewan Pengawas disertai dengan Keputusan pengangkatan anggota Dewan Pengawas.
9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah, setelah ayat (2) Pasal 29 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium sebesar :
- a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
- b. Anggota Dewan Pengawas paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2a) Selain honorarium dan jasa produksi, anggota Dewan Pengawas dapat diberikan penghasilan lain-lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Ketentuan ayat (3) Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 40

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan :
- a. integritas;
- b. kompetensi; dan
- c. reputasi keuangan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus.
- (3) Anggota Direksi wajib memiliki sertifikasi kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi pada saat diajukan sebagai calon anggota Direksi.
11. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, setelah ayat (3) ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 43

- (1) Mayoritas anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan :
- a. sesama anggota Direksi; dan/atau
- b. anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank.
- (3) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada Bank, perusahaan non bank dan/atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia BPR sepanjang tidak menggangu pelaksanaan tugas sebagai Direksi BPR.
- (3a) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (3b) Anggota Direksi dilarang menjadi pengurus/anggota partai politik dan/atau calon/anggota legislatif.
12. Ketentuan setelah ayat (3) Pasal 44 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat 3a, sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 44

- (1) Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) Direktur, salah seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
4. (3a) Pengangkatan kembali anggota Direksi oleh Walikota harus dilakukan paling lambat pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota Direksi.
13. Di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 44a sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 44

a
- (1) Calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya.
- (2) PD BPR Bank Magelang mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK disertai dengan dokumen pendukung.
- (3) Walikota harus menetapkan pengangkatan anggota Direksi paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal persetujuan OJK.
- (4) Pengangkatan anggota Direksi wajib dilaporkan kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal efektif pengangkatan anggota Direksi disertai dengan keputusan pengangkatan Direksi.
14. Ketentuan ayat (1) Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 45

- (1) Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan OJK.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Walikota paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
15. Ketentuan Pasal 46 dihapus.
N/A
Pasal 46

Dihapus.
16. Ketentuan setelah huruf c ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf cc sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 49

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
- a. gaji pokok yang besarnya:
1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) X gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok PD BPR Bank Magelang; dan
2. Direktur paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
- b. tunjangan istri/suami, anak, dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai;
- c. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) x gaji pokok ;
- cc. Penghasilan dan tunjangan-tunjangan lain yang sah.
- (2) Anggota direksi mendapat fasilitas :
- a. perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai ketentuan yang ditetapkan Direksi dan kemampuan PD BPR Bank Magelang;
- b. rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD BPR Bank Magelang;
- c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PD BPR Bank Magelang;
- d. setiap bulan kepada Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang oprasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) x gaji sebulan;
- e. dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan PD BPR Bank Magelang.
- (3) Anggota Direksi mendapat jasa produksi sesuai dengan kemampuan PD BPR Bank Magelang.
- (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas ketentuan bahwa jumlah honorarium untuk Dewan Pengawas, penghasilan Direksi, gaji pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya selain pos biaya pendidikan tidak melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.
17. Diantara BAB X dan BAB XI, disisipkan 2 (dua) bab dan 2 (dua) Pasal, yakni BAB XA dan BAB XB serta Pasal 56A dan Pasal 56B sehingga berbunyi sebagai berikut :
BAB X - PEJABAT EKSEKUTIF
Pasal 56

A
- (1) Direksi dapat mengangkat Pejabat Eksekutif atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan Pejabat Eksekutif wajib dilaporkan kepada OJK atau Instansi yang berwenang paling lambat 10 ( sepuluh ) hari sejak tanggal pengangkatan.
- (3) Apabila berdasarkan penilaian dan penelitian OJK, Pejabat Eksekutif tercantum di dalam Daftar Tidak Lulus, Direksi wajib memberhentikan Pejabat Eksekutif tersebut sejak tanggal surat pemberitahuan dari OJK.
- (4) Direksi wajib melaporkan pemberhentian Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberhentian.
BAB X - B
Pasal 56

B
- (1) PD. BPR Bank Magelang wajib mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Kepegawaian PD. BPR Bank Magelang.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud ayat (1), berasal dari :
- a. iuran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Direksi dan Pegawai PD. BPR Bank Magelang;
- b. bagian dari Dana Kesejahteraan; dan
- c. bantuan dari PD. BPR Bank Magelang dengan persetujuan Dewan Pengawas sesuai kemampuan PD. BPR Bank Magelang.
- (3) Ketentuan lebihlanjut mengenai pengelolaan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan peraturan Direksi.
18. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
BAB X - B
Pasal 61

- (1) Direksi wajib menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Walikota melalui Dewan Pengawas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.
- (2) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha PD BPR Bank Magelang yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada OJK setempat.
- (3) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PD BPR Bank Magelang.
19. Ketentuan huruf b dan huruf c ayat (2) diubah, dan setelah huruf e ayat (2) Pasal 62 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf ee, sehingga berbunyi sebagai berikut :
BAB X - B
Pasal 62

- (1) Tahun buku PD BPR Bank Magelang disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Laba bersih PD BPR Bank Magelang setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Walikota ditetapkan sebagai berikut:
- a. Bagian laba untuk daerah 55% (lima puluh lima persen);
- b. Cadangan umum 10 % (sepuluh persen);
- c. Cadangan tujuan 10 % (sepuluh persen);
- d. Dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen);
- e. Jasa produksi 12 % (dua belas persen);
8. ee. CSR ( Corporate Social Responsibilty ) 3 % (tiga persen).
- (3) Bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penggunaan laba untuk cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan untuk penggunaan lain dengan persetujuan Walikota setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.
- (5) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dianggarkan untuk tunjangan hari tua Direksi dan pegawai, perumahan pegawai, kepentingan sosial dan lainnya ditetapkan oleh Direksi .
20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dihapus serta ayat (3) dan ayat (4) Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
BAB X - B
Pasal 63

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Pembinaan umum dan pengawasan dilakukan oleh Walikota-Wakil Walikota.
- (4) Pembinaan teknis dan pengawasan dilakukan oleh OJK atau Instansi yang berwenang.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.
Ditetapkan di Magelang pada tanggal 14 September 2016
WALIKOTA MAGELANG, ttd
SIGIT WIDYONINDITO
Diundangkan di Magelang pada tanggal 14 September 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG, ttd
SUGIHARTO
LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH : (7/2016)
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian kota Magelang dan mendukung perkembangan usaha yang bersifat dinamis, diperlukan lembaga perbankan yang tangguh, termasuk industri Bank Perkreditan Rakyat yang sehat, kuat, produktif, dan memiliki daya saing agar mampu melayani masyarakat, terutama usaha mikro dan kecil.
Sejala dengan visi perbankan nasional untuk mencapai system perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan system keuangan, kelembagaan PD BPR Bank Magelang perlu diperkuat antara lain pada aspek permodalah, penataan struktur kepemilikan, serta peningkatan kompetensi dan kualitas anggota dan calon anggota Direksi dan Dewan Pengawas.
Bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang perlu disesuaikan dengan Perundang-undangan Perbankan yang berlaku.
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2
PENJELASAN
Pasal 9 Cukup jelas. Angka 3 Pasal 21 Cukup jelas . Angka 4 Pasal 22 Ayat (1) Bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi dewan pengawas, dan memenuhi ketentuan, Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan kepada Walikota dan Otoritas Jasa Keuangan. Ayat (2) Cukup jelas. Angka 5 Pasal 24 Ayat (1) Jumlah Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak disesuaikan dengan jumlah direksi. Ayat (1a) Anggota Dewan Pengawas dapat berjumlah lebih dari 2 (dua) orang sepanjang ditetapkan oleh OJK. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (3a) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (4a) Bahwa pengangkatan Dewan Pengawas disesuaikan dengan masa berlakunya.

Angka 6
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 7
PENJELASAN
Pasal 27

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan mayoritas adalah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah anggota Direksi. Yang dimaksud dengan hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal termasuk mertua, menantu, dan ipar, meliputi :- a. orang tua kandung/tiri/angkat;- b. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;- c. anak kandung/tiri/angkat;- d. kakek/nenek kadung/tiri/angkat;- e. cucu kandung/tiri/angkat;- f. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;- g. suami/istri;- h. mertua;- i. besan;- j. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;- k. kakek/nenek dari suami/istri;- l. suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat;- m. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya.Ayat (1a)Cukup jelas.## Ayat (2)Yang diamaksud dengan 'benturan kepentingan' adalah terjadinya benturan kepentingan ekonomis PD BPR Bank Magelang dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait lainnya.Angka 8
PENJELASAN
Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 9
PENJELASAN
Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Dalam hal PD BPR Bank Magelang laba, Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi dengan prosentase :- a. Ketua Dewan Pengawas menerima paling banyak 40% (empat puluh persen) dari jasa produksi yang diterima oleh Direktur Utama.- b. Anggota dewan Pengawas menerima paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari jasa produksi yang diterima oleh Ketua Dewan Pengawas.Ayat (2a)Lain-lain penghasilan yang sah terdiri dari :- a. tunjangan hari raya.- b. penghasilan ke 13 yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku bagi Direksi.Angka 10
PENJELASAN
Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 11
PENJELASAN
Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan mayoritas adalah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah anggota Direksi. Yang dimaksud dengan hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal termasuk mertua, menantu, dan ipar, meliputi :- a. orang tua kandung/tiri/angkat;- b. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;- c. anak kandung/tiri/angkat;- d. kakek/nenek kadung/tiri/angkat;- e. cucu kandung/tiri/angkat;- f. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;- g. suami/istri;- h. mertua;- i. besan;- j. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;- k. kakek/nenek dari suami/istri;- l. suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat;- m. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Yang dimaksud dengan lembaga lain antara lain partai politik atau organisasi kemasyarakatan.Ayat (4)Cukup jelas.Angka 12
PENJELASAN
Pasal 44

Cukup jelas.

Angka 13
PENJELASAN
Pasal 44 A

Cukup jelas.Angka 14
PENJELASAN
Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 15
PENJELASAN
Pasal 46

dihapus.

Yang dimaksud dengan penghasilan dan tunjangantunjangan lain yang sah meliputi Tunjangan Hari Raya Keagamaan, Gaji ke 13 dan pengganti Cuti Tahunan.```Angka 16
PENJELASAN
Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf cc Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Angka 17 Pasal 56 A Cukup jelas. Pasal 56 B Cukup jelas. Angka 18 Pasal 61 Cukup jelas. Angka 19 Pasal 62 Ayat (1) Cukup jelas.

```## Ayat (2)## Huruf aBagian laba untuk daerah adalah pendapatan asli daerah yang merupakan bagian laba untuk Pemerintah Daerah dari PD BPR Bank Magelang yang disetorkan melalui Kas Daerah.## Huruf bCadangan umum dimaksudkan untuk menampung halhal dan kejadian yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan dapat diperhitungkan sebagai tambahan modal sesuai ketentuan yang berlaku.## Huruf cCadangan tujuan adalah cadangan yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu seperti : cadangan pembaharuan, cadangan perluasan, cadangan untuk selisih kurs, cadang untuk melunasi hutang obligasi, cadangan asuransi resiko sendiri dan sebagainya dan bilamana perlu dapat diperhitungkan sebagai tambahan modal sesuai ketentuan yang berlaku.## Huruf dDana kesejahteraan adalah dana yang dibentuk untuk membantu peningkatan kesejahteraan Direksi, pegawai beserta keluarganya dalam mendukung peningkatan kinerja.## Huruf eJasa produksi dimaksudkan untuk memberikan penghargaan bagi Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai atas kinerjanya sehingga PD BPR Bank Magelang memperoleh laba.## Huruf fCSR ( corporate social responsibility ) merupakan dana yang dibentuk sebagai tanggung jawab social PD BPR Bank Magelang kepada masyarakat dan lingkungan atas operasional usahanya dan penggunaannya diatur oleh Direksi.Ayat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasAyat (5)Yang dimaksud dengan kepentingan sosial dan sejenisnya antara lain :- a. Kelahiran.- b. Perkawinan.- c. Kematian- d. Sumbangan lainnya.Angka 20
PENJELASAN
Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal IICukup JelasTAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 54