PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 7 Tahun 2016
Tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
Berlaku: 30 Desember 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG dan BUPATI SINTANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Sintang;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sintang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Sekretariat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan badan daerah;
7. Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan terhadap DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretariat Daerah;
8. Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana fungsi pengawsan;
9. Staf Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat yang diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Bupati yang bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya;
10. Dinas Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
11. Badan Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang pelaksanaan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
12. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
13. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis dinas dan badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/kegiatan teknis penunjang tertentu;
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

Pembentukan perangkat daerah dilakukan berdasarkan asas:
- a. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Kabupaten Sintang merupakan Inspektorat Kabupaten Tipe A;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Sintang, terdiri dari:
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Tipe A menyelenggarkan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang bina marga dan sumber daya air;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang cipta karya, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
6. Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
8. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan urusan pemerintahan bidang perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13. Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
15. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
19. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
20. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub pol PP dan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran;
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
4. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah;
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Kecamatan Ambalau Tipe A;
- b. Kecamatan Binjai Hulu Tipe A;
- c. Kecamatan Dedai Tipe A;
- d. Kecamatan Kayan Hilir Tipe A;
- e. Kecamatan Kayan Hulu Tipe A;
- f. Kecamatan Kelam Permai Tipe A;
- g. Kecamatan Ketungau Hilir Tipe A;
- h. Kecamatan Ketungau Hulu Tipe A;
- i. Kecamatan Ketungau Tengah Tipe A;
- j. Kecamatan Sepauk Tipe A;
- k. Kecamatan Serawai Tipe A;
- l. Kecamatan Sintang Tipe A;
- m. Kecamatan Sungai Tebelian Tipe A;
- n. Kecamatan Tempunak Tipe A;
BAB III
Pasal 5

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT dinas dan badan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III
Pasal 6

- (1) Selain UPT Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat UPT di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah.
- (2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.
BAB III
Pasal 7

- (1) Selain UPT Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat UPT di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat, tata kelola klinis serta menetapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit Daerah yang dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (4) Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit Daerah serta pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah diatur dalam Peraturan Presiden.
BAB IV - STAF AHLI
Pasal 8

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari 3 (tiga) orang Staf Ahli.
BAB V - JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- (3) Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, serta Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan Administrator.
- (4) Kepala Bidang pada dinas dan badan serta Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan Administrator.
- (5) Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan, Kepala Seksi pada dinas dan badan, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada dinas dan badan kelas A, Sekretaris Kecamatan tipe B, serta Kepala Seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan Pengawas.
- (6) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada dinas dan badan kelas B, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis dinas dan badan kelas A, Kepala Subbagian pada kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan Pengawas.
BAB V - JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 10

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
BAB VI - PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 11

- (1) Perangkat daerah diisi oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengisian Kepala Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

- (1) Ketentuan mengenai perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan pengelolaan perbatasan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan perbatasan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, tugas, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan pengelolaan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang pengelola perbatasan yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ada pengaturaan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturaan perundang-undangan;
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan;
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ada pengaturaan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturaan perundang-undangan;
- d. UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturaan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru;
- e. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan perangkat daerah tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- f. Pengisian Kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada perangkat daerah untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan dan kompetensi jabatan.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah, UPT dinas dan badan, rumah sakit, puskesmas dan staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang pada tanggal 30 Desember 2016
BUPATI SINTANG,
JAROT WINARNO
Diundangkan di Sintang pada tanggal 30 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
YOSEPHA HASNAH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016 NOMOR 7
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
HERKOLANUS RONI, SH., M.Si
Pembina
NIP. 19750403 200312 1 005
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT: ( 7 / 2016)
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masingmasing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.
Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah ( strategic apex ), sekretaris Daerah ( middle line ), dinas Daerah ( operating core ), badan/fungsi penunjang ( technostructure ), dan staf pendukung ( supporting staff ). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti ( operating core ) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang ( technostructure ) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti ( operating core ).
Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip organisasi, pembentukan Perangkat Daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.
Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah.
Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat atau nama lain di kabupaten/kota bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat atau nama lain kepada kepala Daerah.
Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.
Pembentukan Perangkat Daerah diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe A; sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe B; dan sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe C; dinas tipe A, dinas tipe B, dan dinas tipe C; badan tipe A, badan tipe B, dan badan tipe C; serta kecamatan dalam 2 (dua) tipe, yaitu kecamatan tipe A dan kecamatan tipe B. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).
Penggabungan Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) dinas Daerah didasarkan pada perumpunan Urusan Pemerintahan dengan kriteria kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan; dan/atau keterkaitan antar penyelenggaraan Urusan Pemerintahan serta dilakukan paling banyak 3 (tiga) Urusan Pemerintahan.
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan diprioritaskan pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C.
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 7