Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 50 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 50 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI f&gt;EMERINTAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU TENGAH,
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan evaluasi;
- b. dalam rangka pelaksanaan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, maka Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD Kabupaten Maluku Tengah, sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi 'Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 1 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2.
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961);
•
«
I
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
9. 1 1 . Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Serita Negara Tahun 2015 Nomor 986);
10. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 · Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 183).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan «t%, PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABLITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LINGKUP PEMERINTAH
- KABUPATEN MALUKU TENGAH
N/A
Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran dan meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bu pati ini.
N/A
Pasal 2

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah.
N/A
Pasal 3

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ditetapkan oleh Bupati Maluku Tengah.
N/A
Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD Kabupaten Maluku Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
N/A
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2017 NOMOR .??)..
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH