Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2016
Berlaku: 5 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
I
:
:
BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 5
TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATU BARA
bahwa untuk perkembangan dari kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabk ^ n teijadinya pergeseran antar unit organisasi, kegiatan dan ' Antar jenis belanja serta anggaran yang digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran beijalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
a.
b.
- bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah · Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan Perwujudan dari Rencana Keija Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara tahun 2016 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bers ^ ma antara Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara dengan DPRD Kabupaten Batu Bara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan?'Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2016;
JL
(0
'
A
a
r.
*
*
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 1 Tahun 2004 tentang
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor * 25 Tahun 2004 tentang Sistein Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerail (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara ai Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681 );
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lepibaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahjjri 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
V
A
»
· » *
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negai ' a Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara &lt; Republik Indonesia 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang ^ Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia'Nomor 5165);
'
V
*
%
i
&lt; *
- 17 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana leiah aiubah beberapa kaii teraknir dengan reramran rresiaen Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kal,i , terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- O I -4 -« X /f M MAM Maa k«i 1 i V/iaiuicui i ^ cuouu iiumvi XCU.XC4 . XJL X tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Dan Rancangan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nornor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran ^ Pendapatan dan * Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2016.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAK3LAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA
dan
BUPATI BATU BARA
s
A
i
Menetapkan
.
.
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2016.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

*
1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Batu Bara.
6. Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Batu Bara dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara.
9. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara.
10. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.
11. 11.Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
12. Keuangan Daerah adalah semua hak ,dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang tennasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan Hak dan Kewajiban daerah tersebut.
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batu Bara.
5
«-
i
-
'
* &gt;
; ;
/
- .! 14. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
15. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar jiari Kas Daerah.
16. Pembiayaan Daerath adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kerlibali, baik pada tahun a ' pggaran , yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
17. Penyertaan Modal (investasi) adalah penggiinaan aset untuk merriperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan / atau manfaat lainnya .sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. i
18. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak,; adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa . berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbaian - secara langsung dan digunakan untuk keperluan . daerah bagi sebesar-hesarnya kemakmuran rakyat.
19. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan : Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk orang pribadi atau badan.
BAB II
Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :
1. Pendapatan
2. Belanja
- a. Semula
- a. Semula
Rp. 932.304.108:372,00
Rp. 194.548.338.899.31
- b. Bertambah / (berkurang)
- Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
Rp.- 1.126.852.447.271.31
Rp. 960.904.108.372,00
- b. Bertambah / (berkurang)
Rp. 290.840.970.252.55
- Jumlah Belanja setelah Perubahan
Rp. 1.251.745.078.624.55
- Surplus / (Defisit) Setelah Perubahan
(Rp. 124.892.631.353.241
3. Pembiayaan
Penerimaan
- 1) Semula
Rp. 28.600.000.000,00
A,
- 2) Bertambah / (berkurang)
Rp. 96.292.631.353.24
- Jumlah Penerimaan setelah Perubahan *
Rp -124.892.631.353.24
- Jumlah Pembiayaan netto
Rp. 124.892.631.353.24
- Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp.
0,00
A
A.
9
BAB II
Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
*
- 1)
- Semula
Rp. 50.426.644.624,00
- 2) Bertambah / (berkurang)
2. Rp 4.186.169.304.31
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 54.612.813.928,31
- b. Dana Perimbangan
- 1) Semula
Rp. 671.733.838.000,00
- 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 240.101.549.000,00
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan ! Rp.911.835.387.000,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- 1) Semula
Rp. 210.143.625.748,00
- 2) Bertambah / (berkurang)
2. (Rp . 49.739.379.405.001
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah · Rp.160.404.246.343,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :·
- a. Hasil Pajak Daerah .
- 1) Semula
Rp.22.272.500.000,00
- 2) Bertambah / (berkurang) Rp . l. OQO .OOO.OGO.OO
Jumlah Hasil Pajak Daerah setelah Perubahan &lt; . Rp.23.272.500.000,00
- b. Hasil Retribusi Daerah
i
- 1) Semula
Rp. 7.563.500.000,00
- 2) Bertambah / (berkurang)
2. (Rp.1.995.500.000.00 )
Jumlali Hasil Retribusi Daerah setelah PerubahanRp. 5.568.000.000,00
- c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- 1) Semula
Rp. 20.590.644.624,00
- 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 5.181.669.304.31
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah setelah Perubahan
Rp.25.772.313.928,31
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
- 1) Semula
Rp. 28.880.463.000,00
- 2) Bertambah / (berkurang)
2. (Rp . 719.920.000.001
Jumlah Dana BagrHasil Pajak / Bagi Hasil
Bukan Pajak setelah Perubahan
- b. Dana Alokasi Umum
- 1) Semula
Rp.28.160.543.000,00
Rp.578.874.665.000,00
- 2) Bertambah / (berkurang)
Rp. 34.362.291.000.00
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp.613.236.956.000,00
'
\
*
A
(
- c. Dana Alokasi Khusus
- 1) Semula
Rp. 63.978.71 0.000,00
-
- 2) Bertambah / (berkurang)
Rp.206.459.178.000,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp.270.437.888.000,00
- (4) Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- 1) Semula
Rp. 41.426.466.748,00
- 2) Bertambah / (berkurang)
Rp . 22.179.910.511,00
- Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. 63.606.377.259,00
- b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- 1) Semula
Rp.144.371.384.000,00
- 2) Bertambah / (berkurang)
fRp . 55.261.975.000.001
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Setelah Perubahan
Rp.89.109.409.000,00
- c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerint | Lh Daerah Lainnya
- 1) Semula
Rp. 24.345.775.000,00
- 2) Bertambah / {berkurang)
(Rp .16.657.314.916,00 )
- Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
- Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. 7.688.460.084,00 4
f
BAB II
Pasal 4

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- (2) Belanja Tidak Langsurlg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- 1) Semula
- 2) Bertambah / (berkurang)
- Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan
- b. Belanja Langsung »
- 1) Semula
- 2) Bertambah / (berlhirang)
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan .
Rp. 540.943.621.529,00
Rp. 137.210.154.579,55
Rp.678.153.776.108,55
Rp. 419.960.486.843,00
Rp. 153.630.815.673,00
Rp . 573.591.302.516,00
- 1) Semula
- 2) Bertambah / (berkurang)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan ,
Rp. 509.913.434.544,55
Rp. 472.983.953.418,00
Rp. 36.929.481.126.55
V
*
- b. Belanja Hibah
- c. Belanja Bantuan Sosial .
- 1) Semula
- 1) Semula
- 2) Bertambah / (berkurang)
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan
Rp. 6.663.440.000,00
Rp . 5.386.079.000.00
Rp . 12.049.519.000.00
Rp. 2.055.000.000,00
- 2) Bertambah / (berkurang)
fRp.
- 844.860.000.001
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp . 1.210.140.000,00
- Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa
- 1) Semula
Rp. 58.741.228.111,00
- 2) Bertambah / (berkurang)
Rp. 95.739.454.453,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan
- e. Belanja Tidak Terduga
- 1) Semula
3. Rp.
Rp. 154.480.682.564.00
500.000.000,00
- 2) Bertambah / (berkurang)
Rp.
0.00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp . 500.000.000.00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- 1) Semula
Rp. 40.125.808.415,00
- 2) Bertambah / (berkurang).
Rp. 2.630.328.180.00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan
Rp . 42.756.136.595.00
- b. Belanja Barang dan Jasa
- 1) Semula
- 2) Bertambah / (berkurang) Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan
- c. Belanja Modal
- 1) Semula
Rp. 165.022.774.637,00
Rp. 35.222,828.060,00
Rp. 200.245.602.697.00
Rp. 214.811.903.791,00
- 2) Bertambah / (berkurang)
Rp. 115.777.659.433.00
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan
Rp . 330.589.563.224.00
BAB II
Pasal 5

- 1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 124.892.631.353,24
- a. Semula
Rp.28.600.000.000,00
- b. , *
2. Bertambah / (berkurang)
*
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
Daerah setelah Perubahan
Rp.96-292.631.353.24
Rp. 124.892.631.353,24
- d.
-
r '
&gt;
r *
V
l
A
-
. 1
»
i
V
I
A
J
'
i
i
I
1
&gt;
i
/
c
&amp;
*
4
*
I
i
*
V . -^
*
i
*
BAB II
Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. 3/ Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan » .Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah ' untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; u
4. 6.
5. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah);
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
9. 10.
Lainnya;
- Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan -Pengurangan Aset
11. Lampiran XI Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; , .
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daer&amp;h;
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah *
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 diatur dengan Peraturan Bupati.
&lt; *
*
(
K
!
-
i
I
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.
Ditetapkan di Lima puluh pada tanggal ' 3 206
BUPATI BATU BARA,
Diundangkan di Lima Puluh pada tanggal Scpfc«nb&lt;tr 18 2016
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA : ( 96 / 2016)
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
RAHMAD SIRAIT NIP. 19660707 198602 1 001
a&gt;
( &gt;
PEMERINTAH KABUPATEN BATUBARA RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN AN6GARAN 2016
| | | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMOR URUT URAIAN | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | ° /o |
| 2 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 1 . 1 1 . 1 . 1 1 . 1 . 2 1: 1 . 4 1 . 2 1 . 2 . 1 1 . 2 . 2 1 . 2 . 3 1.3 1 . 3 . 3 1 . 3 . 4 1 . 3 . 5 2 2 . 1 2 . 1 . 1 2 . 1 . 4 2 . 1 . 5 2 . 1 . 7 2 . 1. 8 2 . 2 7 - 7 2 . 2 . | PENDAPATAN PENDAPATAN ASUDAERAH ' Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribua Daerah _ Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah DANAPER1 MBANGAN Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesualan dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal | 932.304 . 108.372 , 00 50.426 . 644.624 , 00 22 : 272.500 . 000 , 00 7.563 . 500.000 , 00 20.590 . 644.624 , 00 671.733 . 838.000 , 00 28.880 . 463.000 , 00 578.874 . 665.000 , 00 63.978 . 710.000 , 00 . 210.143 . 625.748 , 00 41.426 . 466.748 , 00 144.371 : 384.000 , 00 24.345 . 775.000 , 00 960.904 . 108.372 , 00 540.943 . 621.529 , 00 472.983 . 953.418 , 00 6.663 . 440.000 , 00 2.055 . 000.000 , 00 58.741 . 228.111 , 00 500.000 . 000 , 00 419.960 . 486.843 , 00 | 1.126 . 852.447 . 271 , 31 54.612 . 813.928 , 31 23.272 . 500.000 , 00 5.568 . 000.000 , 00 25.77Z313.928 , 31 911.835 . 387.000 , 00 28.160 . 543.000 , 00 613.236 . 956.000 , 00 27.0 , 437,888.000 , 00 160.404 . 246.343 , 00 63.606 . 377.259 , 00 89.109 . 409.000 , 00 7.688 . 460.084 , 00 1.251 . 745.078 . 624 , 55 678.153 . 776.108 . 55 509.913 . 434.544 . 55 12.049 . 519.000 , 00 1.210 . 140.000 , 00 154.480 . 682.564 , 00 500.000 . 000 , 00 573.591 . 302.516 , 00 | 194.548 . 338.899 , 31 4.186 . 169.304 . 31 1.000 . 000.000,00 (1.995 . 500.000 , 00) 5.181 . 669.304 . 31 240.101 . 549.000 , 00 (719.920 . 000 , 00) 34.362 . 291.000 , 00 206.459 . 178.000 , 00 (49.739 . 379.405 , 00) 22.179 . 910.511 , 00 (55.261 . 975.000 , 00) (16.657 . 314.916 , 00) 290.840 . 970.252 , 55 137.210 . 154.579 , 55 36.929 . 481.126 , 55 5.386 . 079.000 , 00 (844.860 . 000 , 00) 95.739 . 454.453 , 00 0,00 153.630 . 815.673 , 00 2.630 . 328.180 , 00 | 20 , 87 8 , 30 4 , 49 (26 , 38) 25 , 17 35 , 74 (2 , 49) 5 , 94 322 , 70 (23 , 67) 53 ,54 ' (38 , 28) (68 , 42) 30 , 27 25 , 36 7 , 81 80 , 83 ' (41 , 11) 162 , 99 0 ,00 36 , 58 |
| | | 42.756 . 13 , 6.595,00 200.245 . 602.697 , 00 330.589 . 563.224 , 00 | 35.222 115.777 | . 828.060 ,00 . 659.433 ,00 | 6 , 56 21 , 34 53 , 90 |
| | 40.125 | . 808.415,00 | | | |
| 1 | | | | | 336 , 69 |
| | | . (124.892 . 631.353 , 24) | (96.292 . | | |
| | BELAN3A | | | | |
| | | , | | | |
| 2 | | | | | |
| | 165.022 | 774.637 | | | |
| | | . | | | |
| | | 00 | | | |
| 2 . 2 . 3 | | , 00 | | 631.353 , 24) | |
| | | 214.811 . 903.791 | | | |
| | | 000.000 , 00) | | | |
| | | (28.600 . | | | |
| | SURPLUS / | | | | |
| | (DEFISIT) | | | | |
Halaman 1
Lcr
v
ipiro ,
.
.
.
1
' nI
• i
Peraturan Daerah Pr . i - s &gt; uran Daerah
: 5 Tahun 2016
Tanggal
: 13 September 2016
&lt;•
i
-
r
"A
t
i
r .
C
'
;
r
;
'
*
i J
*
I
!
!
i
I
d
;
!
1
I
/
I
l
I
t
» ! •
*
£
»
1 »)
\
t
&gt;
• j
l
t +
| | | JUMLAH (Rp) | JUMLAH (Rp) | 8ERTAMBAH / (BERKURANG) | 8ERTAMBAH / (BERKURANG) |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| NOMOR URUT | URAIAN | . IIM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| | PEMBIAYAAN DAERAH | I | | | |
| 3 | | . 000.000 ,00 | 124.892 . 631.353 , 24 | 96.292 . 431.353 . 24 | 336 , 69 |
| 3 . 1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 28.600 | | 96.292.631.353 . 24 | 336 , 69 |
| 3 . 1 . 1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 28.600 . 000.000,00 | 124.892 . 631.353 , 24 | | 336 , 49 |
| | PEMBIAYAAN NETIO | 28.600 . 000.000 , 00 | 124.892 . 631.353 , 24 | 96.292.631.353 , 24 | |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BORKENAAN | 0,00 ' | 0 , 00 | 0,00 | ' 0 , 00 |
Lima Puluh , 13 September 2016 IlUi-ATl BATU BARA
&lt;t *
.V
Halaman 2
.
V
rtlNGKASAN PERUSAIUM APBI3
. v
V
v
V
.
\
i
.V