PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 6' Tahun 2014
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL KOTA BITUNG
Berlaku: 22 TAHUN 2008
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 6' TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL KOTA BITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
a.
bahwa berdasarkan hasil evaluasi mengenai tugas, fungsi dan tata kerja terhadap kinerja aparatur daerah, maka Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2008 tentang Rincian Togas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kata Bitung terdapat beberapa rumusan yang harus disesuaikan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bitung Nomor 22 Tahun 2008 tentang Rincian Togas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bitung;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Negara Tambahan
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa ka1i diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Menetapkan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerinta.han Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk HuJ.."Um Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
5. JO. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 89) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Kota Bitung Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 87);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG RlNCIAN TUGAS, FUNGSl DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL KOTA BITUNG.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bitung Nomor 22 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bitung, diubah sebagai berikut :
- I. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (4) huruf b, diubah sehingga Pasal 5 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :
Pasal 5
- ( 1) Bidang Bina Sosial terdiri dari :
- b. seksi bina organisasi dan kelembagaan; dan
- a. seksi penyuluhan dan bimbingan sosia1;
- c. seksi pahlawan dan perintis kemerdekaan.
- (2) Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari :
- a. seksi kesejahteraan anak, keluarga dan bimbingan keluarga miskin;
- b. seksi usia lanjut dan jompo; dan
- (3) Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
- c. seksi bina pengawasan panti sosial.
- a. seksi rehabilitasi penyandang masalah sosial;
- c. scksi penyantunan dan penyandang cacat.
- b. seksi rehabilitasi anak nakal, korban dan bekas hukuman; dan
- (4) Bidang Bantuan Sosial terdiri dari :
- (5) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) masing-maslng dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- a. seksi pengendalian, pengawasan dan pengumpulan dana sosial; dan b. seksi bantuan sosial dan keluarga fakir miskin.
2. Ketentuan Pasal 17 angka 1 diubah, sehingga Pasal 17 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 17

Seksi Bina Organisasi dan Kelembagaan mempunyai tugas meliputi :
- a. menyusun rencana dan program kegiatan penyuluhan dan bimbingan untuk lembaga sosial dan kegiatan sosial pada masyarakat; dan
- b. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan.
N/A
Pasal 19

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan dan pembinaan kesejahteraan anak dan keluarga, usia lanjut dan jompo serta pembinaan, pengawasan dan pengelolaan Panti Sosial serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan.
N/A
Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. melakukan usaha-usaha bimbingan dan pembinaan untuk kesejahteraan anak dan keluarga;
- b. melakukan usaha-usaha bimbingan dan pembinaan untuk orang-orang usia lanjut dan jompo; dan
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Panti Sosial, seperti Panti Jompo/Panti Werdha, Panti Asuhan dan lain-lain.
5. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 32

Seksi Bantuan Sosial dan Keluarga Fakir Miskin mempunyai tugas sebagai berikut:
- b. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan.
- a. melakukan pembinaan, bimbingan dan pemulangan bagi korban bencana sosial dan orang terlantar serta menyalurkan bantuan sosial -. kepada masyarakat miskin; dan
Pcraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.
.. BB �
"ITA .: DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2014 NOMOR 117
Salinan sesual dcngan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDmlTUNG, WEENAS CH.NOBEL, SH,MH PEMBINA NIP: 19741118 2001121 003