PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 1 Tahun 2000
Tentang PENETAPAN HARI JADI KOTA MAKASSAR
Berlaku: 1 TAHUN 2000
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dengan kembalinya nama Makassar yang memiliki latar belakang sejarah, social budaya, social politik, ekonomi, dan agama yang diimplementasikan dalam berbagai dimensi kehidupan yang dapat dibanggakan dimasa lalu, maka hari jadi Kota Makassar yang selama ini dihitung dari saat Stadsgemeente Makassar sebagai daerah berpemerintahan berdiri sendiri, perlu dikaji kembali guna menemukan hari jadi yang lebih bersesuaian dengan keberadaan Kota Makassar masa lalu, kini dan masa depan;
- a. bahwa hari jadi Kota Makassar dimaksud huruf a sebagai jati diri Kota Makassar dan diharapkan dapat menjadi motivasi untuk lebih memacu pembangunan Kota Makassar bagi kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dipilih dari momentum atau kejadian penting berdasarkan kebenaran sejarah dimasa lalu.
- b. bahwa tanggal 9 Nopember 1607 sebagian momentum atau kejadian penting dalam sejarah Makassar dipandang patut untuk dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai hari jadi Kota Makassar dengan suatu Peraturan daerah Kota Makassar.
Mengingat : 1. Undang-undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara
- Republik Tahun 1959 No. 74, Tambahan Lembaran Negara No. 1822);
2. Undang-undang No. 13 Tahun 1964 tentang penetapan undang-undang Nomor 2 tahun 1964 tentang Pembentukan daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Dareah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687):
3. Undang -undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1971 nomor 65, tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahu n 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN HARI JADI KOTA MAKASSAR
BAB I - HARI JADI DAN PERINGATAN Pasal 2
Pasal 3

Setiap tanggal 9 bulan Nopember tahun yang sedang berjalan, diperingati oleh Pemerintah Kota dan warga masyarakat sebagai Hari Jadi Kota Makassar.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP Pasal 4
Pasal 5

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar
Ditetapkan di :
Pada Tanggal :
WALIKOTA MAKASSAR,
H.B. AMIRUDDIN MAULA
Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kota Makassar
Nomor
: 2 tahun 2000
Seri D Nomor 2
Tanggal
: 2 Maret 2000
SEKRETARIS DAERAH KOTA,
H.M. FARID SUAIB
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip.
: 010 057 203
P E N J E L A S A N A T A S
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN HARI JADI KOTA MAKASSAR
Bahwa selama ini tanggal 1 April setiap tahunnya diperingati sebagai hari jadi Kota Makassar yang dahulu disebut sebagai Kotapraja Makassar / Kotamadya daerah Tingkat II Ujung pandang, dihitung dari saat Stadsgemeente Makassar sebagai daerah yang berpemerintahan berdiri sendiri.
Makassar sebagai tempat kedudukan Pemerintahan Kota Makassar (dahulu Kotapraja Makassar/Kotamadya daerah Tingkat II Ujung pandang)dan Makassar sebagai Ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan dengan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahaan Batas- atas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten kabupaten Gowa,Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan yang namanya diubah dari Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar,tanpa perubahan luas wilayah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan , memiliki sejarah yang cemerlang dimasa lalu,penetapan hari jadinya tidaklah tepat bila dihitung dari kelahiran Stadsgemeente Makassar karena tidak sesuai dengan keberadaan kota Makassar karena tidak sesuai dengan keberdaan Kota Makassar dimasa lalu,sekarang dan masa depan.
Untuk menemukan harijadi yang lebih bersesuaiandengan fakta-fakta sejarah masa lalu yang merupakan suatu fenomena yang amat terkait dengan latar belakang budaya,social politik dan ekonomi dimasa sekarang dan masa depan,telah dilakukan pengkajian ulang secara mendalam dengan memperhatikan masukan berbagai kalangan masyarakat.
Penetapan hari jadi Kota Makassar yang akan diperingati setiap tahun olh Pemrintah Kota dan warga masyarakat,diharapkan dapat menjadi motifasi untuk lebih meningkatkan pembangunan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar dan lebih memacu perkembangan kehidaupan berbangsa dan bernegara dimasa yang akan dating.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP Pasal 4
Pasal 1

: Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan adalah yang dahulu bernama Kota Ujung Pandang berdasarakan Perturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulwesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970),wilayahnya diperluas dengan masuknya sebagai daerah dari :
- A. Kabupaten Gowa,yang meliputi Desa-desa:
1. Barombong ;
2. Karuwisi ;
3. Panaikang ;
4. Tallo Baru ;
5. Antang ;
6. Tamangapa ;
7. Jongaya ;
8. Rappocini ;
9. Maccini Sombala ;
10. Mangasa.
- B. Kabupaten Maros , yang meliputi Desa-desa :
1. Bira ;
2. Daya ;
3. Tamalenrea ;
4. Bulurokeng ;
5. Sudiang ;
- C. Kabupten Pangkajene dan Kepulauan yang meliputi Desa-desa :
1. Barang Caddi ;
2. Barang Lompo ;
3. Perjuangan/Kodingareng.
Atas terjadinya Perubahan nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar,luas wilayahnya tidak berubah dan tetapseperti pada saat bernama Kota Ujung Pandang.
- Pasal 2 : Hari jadi Kota Makassar yang diambil dari momentum atau kejadian penting dalam sejarah Kota Makassar masa lalu bernuansa kekinian dan depan ,ringkasan arti dan pemaknaannya sebagai berikut :
- Tanggal 9 Nopember 1607 bertepatan dengan harijumat tanggal19 rajab 1016 H merupakan peristiwa sejarah Makassar yang mempunyai makna dan nilai tinggi dimana Raja Tallo yang merangkap Mangkubumi Kerajaan Gowa I Malingkaang Dg.Manyonri (Sultan Abdullah Awalul Islam) Mendeklarasikan sikap orang Makassar yang menjunjung tinggi pluralisme sebagai wahana menuju masyarakat madani/civil Society dan sangat menghargai perdagangan bebas sebagaimana berkembang diera globalisasi sekarang ini oleh karena sesungguhnya agama Islam dinyatakan sebagai panutan resmi kerajaan,namun golongan dan agama lain didalam wilayah kerajaan punya hak yang sama dan mempunyai kebebasan dalam berniaga dan bermasyarakat.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP Pasal 4
Pasal 3

s/d 5 : cukup jelas.