PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 53 Tahun 2015
Tentang RENCANA PENCAPALAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MASOH
Berlaku: 30 Desember 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALOKU
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 53 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA PENCAPALAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MASOH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU TENGAH,
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pcdoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indoncsia Nomor 129 /Menkes/ SK/I/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, maka perlu diatur Rencana Pencapaian dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Dacrah Masohi;
2. 1 Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat [ Dalam Daerah Swatantra Tingkat [ Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, ditetapkan dengan Peraturan Bupati Maluku Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepcgawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebegaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahap Lcmbaran Negara Nomor 3851);
2
4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Kembentukan Frovinsi Maluku Utara, Kabupaten Kabupaten Maluku 'Tenggara Barat Buru dan Nomor 6 Tahun 2000 tentang jo. Undang-Undang Pembentukan tentang Provinsi;
2. 5 Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 174, 3896);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tcntang Pembentukan Kabupaten Scram Bagian Timur, Kabupaten Scram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
5. 8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemcrintahan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pclayanan Publik (Lemberan Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
7. 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembcntukan Peraturan Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. 11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmcrintahan Daerah, scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pcrubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 558 );
9. 12.Pcraturan Pemcrintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 4578); Nomor Negara Negara
10. 13.Pcraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Tambahan Lembaran Ncgara Nomor tentang Pclayanan Nomor 150, 4585);
11. Pemcrintah Nomor 79 Tahun 2005 Pedoman Pembinaan dan Pengawaean Pemcrint h Pacrah (Lembaran Ncgara Tehun 2005 tentang Penyelenggaraan Nomor
3
tentang Nomor 41 Tehun Tahun Negara 16.Peraturan Nomor 4833); Lembaran Negara 2007 Nomor 89, Lembaran Tambahan 2007 Pemcrintah (Lembaran Daerah Perangkat Organisasi Tambahan tentang 38 Nomor Antara 15. Provinsi; dan Nomor 82, Negara Tahun 'Kota Nomor 4737); Negara 2007 Tahun Pemerintah, Pemerintah Daerah Pemerintahan Pemerintahan Peraturan Urusan Pembagian 2007 Daerah Pemerintahan (Lembaran Kabupaten/T
2007 Nomor 79 Tahun Rencana Pencapaian 17. Pedoman Penyusunan tentang tstander Pelayanan Minimal;
40 Maluku Tengah Nomor 18.Peraturan Daerah Kabupaten Susunan Organisasi Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Maluku Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 40 ); Tengah
Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 45 19. Pcraturan Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 45);
20.Keputusan Menteri Keschatan Nomor 129 /Menkes/Sk/[/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PENCAPAIAN DAN UMUM DAERAH MASOHI MINIMAL RUMAH SAKIT KABUPATEN MALUKU TENGAH
BAB [
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dacrah ini yang dimaksudkan 1 pusat discbut yang memcgang kekuasaan dimakoud dalam pemerintahan 1945. Indonesia Republik dengan Pcmcrintah sclanjutnya Indoncsia Prcsiden ecbagaimana Negara Undang-Undang Tahun Dasar Negara
Mcnctapkan
Dalam
Pcraturan
2. Pemerintahan dacrab adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan pemcrintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Kesatuan Republik Indoncsia sebagaimana dimaksud dalam Negara Republik Indoncsia Tahun 1945. Negara Undang-Undang
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah yang lain unsur penyclenggara pemerintah dacrah.
3. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
5. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
7. Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar Warga Negara.
6. Satuan Kerja Pcrangkat Daerah yang sclanjutnya disingkai SKPD adalah Lembaga Fcrangkat Dacrah yang mcnangani urusan bidang Kesehatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Maluku Tengah.
10. Standar Pelayanan Minimal yang celanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jcnis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah
9. 9 Pclayanan dasar kepada masyarakat adalah jenis pelayanan publik yang paling mendasar yang merupakan fungsi pemerintah dalam memberikan mengurus kepcrluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahtcraan rakyat dan
10. Il. Rencana Fencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan yang dijabarkan pada Rencana Renja SKPD untukdigunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.
13. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran pencapaian keberhasilan penyclenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum
- Minimal Rumah Sakit Umu Daerah yang selanjutnya disebut SPM Rumah Sakit Umum Dacrah Masobi adalah tolak ukur kincrja pelayanan Kescbatan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
14. Target Tahunan adalah tolak ukur nilai prcsentase dan atau nilai akumulatif 8ecara kuantitatif maupun kualitatif yang harus dicapai sebagai ukuran kinerja pada tahun yang bersangkutan;
15. Batas waktu pencapaian adaleh batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang Keschatan sccara bertahap cesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.
MAKSUD DAN TUJUAN
N/A
Pasal 2

- (1) Maksud ditctapkannya Rencana Pencapaian dan Pencrapan SPM Rumah Sakit Umum Daerah adalah scbagai pcdoman Perangkat Dacrah Kabupaten Maluku sccara teknishilaksanakan di Kabupaten Maluku Tengah;
5
Sakit\_ Umum Dacrah Masohi Kabupaten Maluku Tengah Rumah (2) bertujuan kualitas pelayanan kepada masyarakat; SPM
- b. efesiensi dan efektivitas pelayanan Kesehatan. C. Meningkatkan pelaksanaan
2. pengawasan kepada Rumah Sakit Umum terhadap Meningkatkan
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
N/A
Pasal 3

Pelayanan dan SPM Sakäit Umum dari Tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, kinerja dan target Rumah capaian Indikator mcliputi:
Gawat Darurat Pelayanan mcnangani lifc saving anak dan dewasa; Kemampuan
- b.
- d. pelayanan Dokter; Wektu tanggap
- C. Pemberian Pelayanan bencana; üim penanggulangan Ketcrscdiaan
- { Kcpuasan Pelanggang;
- Kematian Pasicn&lt;24 jam;
- b. 2.Pelayanan Rawat Jalan:
- muka yang diharuskan mcmbayar uang pasicn
- di poliklinik spesialis; Dokter pelayanan pcmbcri
- C Jam buka pclayanan;
- a b Ketersediaan Pelayanan;
- Waktu tunggu di rawat jalan;
3.Rawat [nap
- Kcpuasan pelangggang; ditangani dengan stratcgi DOTS. Pasicn rawat jalan tuberklosis yang
- 8 Pcmbcri pclayanan di rawat inap;
- Kctcrscdiaan pelayanan rawat inap;
- Doktcr penanggung jawab rawat inap; pasicn
- d Jam visite dokter epesialis;
- Kcjadian infeksi nosokomial;
- Kcjadian infcksi pasca opcrasi;
- kecacatan /kcmatian;
- L Kcjadian pulang paksa;
4Bedah
- j. Kcpuasan pelanggang; dengan stratcgi DOTS k Pasicn rawat tubcrklosis yang ditangani inap
2. 8 Waktu tunggu operasi elektif;
- C. Jidak adanya kejadian opcrasi salah sisi;
4. opcrasi; pada
- d. Tidak adanya kejadian opcrasi salah orang;
6. sctclah operasi; pada
7. Tidak adanya kcjadian salah tindakan tubuh pasien
8. reaksi anestesi dan salah pencmpatan 8 Komplikasi ancstesi karcna overdosis ancstcsi endotrachcal tube.
9. 8 Kejadian kematian ibu karcna persalinan;
10. diluer RS ibu dan anak dan KB= Persalinan Pcrinatologi (kecuali RS khusus
6. Pemberi pclayenan persalinan normal;
- Femberi pelayanan persalinan dengan penyulit;
- e. Kemampuan menangani BBLR 1500-2500 gr;
- d. Pemberi pelayanan pcrsalinan dengan tindakan opcrasi;
- f Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria;
- h. Kepuasan Pelanggang
- 8
6.Intensif:
- b. Pemberi pelayanan unit intensif
2. Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama 72 jam;
7.Radiologi
- b. Pelaksana ekspertis;
- a. Waktu tunggu hasil pelayanan thoraks foto;
- C. Kejadian kegagalan pelayanan rontgen;
8.Lab. Patologi Klinik
- Kepuasan Pclanggang:
- a Waktu tunggu hasil pclayanan laboratorium;
- Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium;
- b. Pelaksanaan ekspertisi;
- d. Kepuasan pelanggang:
- a Kejadian uot pasien terhadap pelayanan rchabilitasi medik yang dircncanakan; drop
- b. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik;
10.Farmàsi
- c. Kepuasan pelanggang
2. Waktu Tunggu Pelayanan
2. Obat racikan
4. Kcpuasan Pelanggang;
- b. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat;
- d. Penulisan resep sesuai formularium
8. Ketcpatan waktu pemberian makanan kepada pasien;
11.Gizi
- b. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien
12. Transfusi darah
- Tidak adanya kejadian kesalahan pcmbcrian diet
- a Kebutuhan darah bagi pclayanan trnasfuusi; sctiap
13. Pelayanan Keluarga Miskin
- Kejadian rcaksi transfusi.
- 8 Pclayanan terbadap pasicn Jamkesmas yang datang ke Rumah Sakit sctiap unit pclayanan. pada
- 8 Kelengkapan pengisian rckam mcdik 24 jam sctclah sclesai
14 Rekam mcdik
- b.
- d. Waktu penyediaan dokumen rekam mcdik pelayanan rawat jalan ; rawat
- c. Waktu pcnyediaan dokumen rckam medik pelayanan yang jelas ;
15.Pengelolaan Limbah
- b. Pengelolaan limbah padat infeksius scouai aturan; 16.Administrasi dan Manejcmen dengan
2. Baku mutu limbah cair;
3. a Tindak lanjut penyelcsaian hasil pertemuan direksi;
4. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat;
- b. Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja;
- d. Ketepatan waktu pengusulan gaji berkala;
7. f Cost Recovery;
8. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam sctahun;
9. Ketepatan Yaktu penyusunan laporan kcuangan;
- informasi tentang tagihan pasien rawat h. waktu inap; pemberian Kecepatan
- 1 jenazah 17 Ambulans / Kereta\_
- Ketepatan
- 'kereta jenazah di Rumah Sakit a. memberikan pelayanan b. Kecepatan
18. Pemunasaraan genpzaesponse time) pelayanan pemulasaran jenazah 8 Waktu tanggap
- Tidak adanya linen untuk ruang rawat inap. penyediaan
- b. Ketepatan waktu Sakit
- Ketepatan waktu menanggapi
- a. Ketepatan waktu pemeliharaan alat;
- Pencegahan dan pengendalian infeksi
- b. digunakan dalam pelayanan Peralatan laboratorium dan alat ukur yang terkalibrasi tepat waktu sesuai ketentuan kalibrasi.
21. Infeksi (PPI) yang terlatih; "Adanya anggota Tim Pencegah Pengendalian
- a. 6. Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) di setiap instalasi;
- Health c. Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial (HAI) assosiated infection di RS (minimal 1 parameter)
- Care
N/A
Pasal 4

Jenis pelayanan, indikator, dan target capaian SPM tercantum dalam lampiran Peratugan Bupat ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
N/A
Pasal 5

Penetapan indikator kinerja dan target SPM Rumah Sakit Umum Daerah Masohs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan target minimal yang harus dicapai oleh Rumah Sakit Umum Daerah Masohi secara bertahap
BAB IV - PENGORGANISASIAN
Pasal 6

- (1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Masohi bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai SPM.
2. Daerah Masohi (3) Penyelenggaraan pelayanan SPM Rumah Sakit Umum sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dilakukan oleh tenaga yang dibutuhkan. sesuai
3. Masohi sesuai SPM (2) Penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah oleh sebagaimana dimaksud (1) secara operasiona] dikoordinasikan Rumeh Sakit Umum Daerah Masohi. ayat pada
BAB V - PELAKSANAAN
Pasal 7

- SPM Rumah Sakait Umum Daerah Masohi (1) Pencapaian dan Penerapan yang acuan dalam perencanaan program Rencana pencapaian
8
Kcschatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten target pelaksanaan pclayanan
- masing-masing indikator SPM dan (3) Bupati menetepkan (RPJMD) dan Renetra memasukannya dalam program
- Maluku Tengah. SPM Rumah Sakit Umum Dacrah Masohi (2) Rencana Pencapaian dan Penerapan (1) dilaksanakan dengan sebagaimana dimaksud ditetapkan olch Pemerintah; pedoman /stander teknis yang eyat pada
- SKPD\_ Rumah Sakit Umum Dacrah Masohi masing SPM Rencana batas waktu Tahun 2019. masing indikator, ditetapkan pencapaian Umum Daerah Masohi sebagaimana Sakit pada pcncapaian pada sampai
- (5) Rencana pencapaian SPM Rumah Lampiran Peraturan Bupati ini dimaksud (5) di atas tercantum delam dan merupakan begian yang tidak terpisahkan. eyat peda
BAB VI - PELAPORAN
Pasal 8

- (1) Rumah Sakit Umum Dacrah Masohi menyampaikan laporan kinerja tahunan penerapan dan capaian SPM kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Laporan capaian kincrja tahunan penerapan dan pcncapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diharapkan menjadi acuan dalam mclakukan pembinaan dan pengawasan teknis dalam penerapan dan pencapaian SPM.
- (2) Bupati menyampaikan laporan capaian kinerja tahunan penerapan dan pencapaian SPM kepada Pemerintah mclalui Gubemur.
BAB VII - PENGEMBANGAN KAPASITAS
Pasal 9

- (1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui pcningkatan kemampuan sistem, kelembagaan; personil dan keuangan.
- (2) Fasilitasi pcngembangan kapasitas sebagnimana dimaksud pada ayat (1) berupa
3. pclatihan dan /atau bantuan lainnya meliputi:
- b. Pcnyusunan rcpcana pencapaian SPM dan pencapaian SPM; pcnetapan target tahunan
5. Pcrhitungan sumber dan dana yang dibutuhkan untuk termasuk kescnjangan pembiayaan; mencapai SPM, daya
6. C Penilaian prcstasi kerja pencapaian dan SPM;
- d. Pelaporan prcstasi kerja pencapaian SPM.
- (3) Fasilitasi pembcrian orientasi pendidikan Pctunjuk teknis, mcmpertimbangkan kemampuan daerah. personal dan umum, teknis, bimbingan bantuan lainnya kelembagaan,
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

mclaksanakan pengawasan dalam Rumah Sakit Umum Daerah Masohi. penyelenggaraan pelayanan sesuai SPM Bupati
BAB XI - PEMBIAYAAN
Pasal 11

Pembiayaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan Rumah Sakit Umum Daerah Masohi dibebankan penerapan SPM pada APBD Kabupaten Maluku Tengah.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar orang dapat mengetahuinya, memcrintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah. setiap
Ditetapkan di Masohi pada tanggal 30 Desember 2015
TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 222 BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU