PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor I Tahun 2016
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
Berlaku: 5 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATIMINAHASATENGGARA PROVINSISULAWESIUTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR I I TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
- a. bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan Pemerintahan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian objek pajak daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b di atas, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi
Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. ten tang Republik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 4. Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2011 Nomor 59).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATElf MllfAHASA TENGGARA dan BUPATI MINAHASA TENGGARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN DAERAH TElfTAl'fG PERUBAHAN ATAS PERATURAlf DAERAH NOMOR 5 TAHUlf 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2011 Nomor 59) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 7, angka 13 dan angka 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 1

- C Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa Tenggara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa Tenggara;
8. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Minahasa Tenggara;
9. Keputusan Kepala Daerah adalah Keputusan Bupati Minahasa Tenggara;
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar­ besamya bagi kemakmuran rakyat;
- 1 1 . Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
- lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN}, atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak infestasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
12. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel;
13. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, home stay, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);
14. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran;
15. Restoran adalah fasilitasi penyedia makanan dan/ atau minuman dangan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung makan, bar, coffe shop, food court, termasuk juga boga/ catering;
16. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan;
17. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/ atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran;
18. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;
19. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial rnemperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, diraskan, dan/ atau dinikmati oleh umum;
20. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga Iistrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain;
21. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/ atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
22. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara;
23. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah;
24. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah;
25. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata­ rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual bell, NJOP ditentukan mulai perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti;
26. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
27. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan;
28. Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengolaan, berserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertahanan dan bangunan;
29. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;
30. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
31. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang burung walet;
32. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fu.chliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi;
33. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak;
34. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
35. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan Kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang;
36. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang Iamanya 1 (satu) tahun kalender, kecualijika Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
37. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
38. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;
39. Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
40. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara Iain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menetukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi adminisrtatif, dan jumlah pajak yang harus dibayar;
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menetukan jumlah pokok pajak yang sama besarnya dengan jumlah kredik pajak atau pajak tidak tertuang dan tidak ada kredik pajak;
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan
kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
46. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda;
47. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan;
48. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak;
49. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukanoleh wajib pajak;
50. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba untuk periode tahun-tahun pajak tersebut;
51. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang­ undangan perpajakan daerah;
;.
�
52. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf f dan huruf h diubah sehingga berbunyi :
3. ( 1) Dengan nama Pajak Hiburan, dipungut pajak sebagai pembayaran atas jasa peyelenggaraan hiburan.
- (2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Tontonan Film;
- b. Pagelaran Kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. Kontes Kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
- d. Pameran;
- e. Diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya;
- f. Sirkus, akrobat, sulap, draimolen dan hiburan musiman lainnya;
- g. Permainan bilyard dan holing;
- h. Pacuan kuda, turnamen kendaraan bermotor dan sejenisnya;
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center);
- J. Pertandingan olahraga.
3. Ketentuan Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagi berikut:
N/A
Pasal 17

- ( 1) dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas kegiatan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengembalian Mineral Bukan Logam dan batuan yang meliputi :
- a. As bes;
- b. Batu Tulis;
- c. Batu Setengah Permata;
- d. Batu Kapur;
- e. Batu Apung;
- f. Batu Permata;
- g. Bentonit;
- h. Dolomit;
- i. Feldspar;
- J. Garam Bata;
- k. Grafit;
1. Granit/ Andesi;
- m. Gips;
- n. Kalsif;
- o. Kaolin;
- p. Leusit;
- q. Magnesif;
- r. Mika;
- s. Marmer;
- t. Nitrat;
- u. Opsidien;
- v. Oker;
- w. Pasir dan Kerikil;
- x. Pasir Kuarsa;
- y. Perlit;
- z. Phosphat;
21. aa. Talk;
22. bb. Tanah Serap (Fullers Earth);
- cc. Tanah Diatome;
- dd. Tanah Liat;
25. ee. Tawas (Alum)
26. ff. Tras
27. gg. Y arosil;
28. hh.Zeolit;
- u. Bazal;
30. IlTrakkit; dan
31. kk. Mineral Bukan logam dan Batuan Lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
N/A
Pasal 18

Dikecualikan dari objek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagimana dikamsud pada Pasal 1 7 ayat (2) adalah :
- a. Kegiatan pengembalian Mineral bukan Logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersil, seperti kegiatan pengembalian tanah untuk keperluan rumah tangga, pemesangan tiang listrik/ telepon, penanaman kabel listrik/ telepon dan penenaman pipa air/ gas;
- b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersil.
N/A
Pasal 19

- ( 1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
4. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) dihapus.
- � 5. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 33

- ( 1 ) Tarif Hotel, Penginapan atau sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Besaran Pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagimana dimaksud ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
6. Ketentuan Pasal 37 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 37

- � (2) Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan :
- a. Tontonan film sebesar 10 % (sepuluh persen);
- b. Pamerean yang bersifat non komersial sebesar 0% (nol persen);
- c. Pameran yang bersifat komersial sebesar 30% (tiga puluh persen);
- d. Sirkus, akrobat, draimolen dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 15 % (lima belas persen);
- e. Sirkus, akrobat, draimolen dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar 30% (tiga puluh persen);
- f. Permainan bilyar yang menggunakan AC ( air conditioner) dikenakan pajak 30% (tiga puluh persen], dan permainan bilyar yang tidak menggunakan AC dikenakan pajak 15% (lima belas persen);
- g. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/ atau busana yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
- h. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/ atau busan yang yang berkelas nasional sebesar 15% (lima belas persen);
1. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/ atau busan yang yang berkelas intemasional sebesar 30% (tiga puluh persen);
- J. Pertandingan olah raga yang berkelas lokal/tradisional sebesar O % (nol persen);
- k. Pertandingan olah raga yang berkelas nasional 15% (lima belas persen);
1. Pertandingan olah raga yang berkelas intemasional 30% (tiga puluh persen);
- m. Kontes kecantikan yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
- n. Kontes kecantikan yang berkelas nasional sebesar 15% (lima belas persen);
- o. Kontes kecantikan yang berkelas intemasional sebesar 30% (tiga puluh persen);
- p. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa sebesar 30% (tiga puluh persen);
- q. Diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebesar 30% (tiga puluh persen);
- r. Pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
- s. Pacuan kuda yang berkelas nasional/intemasional sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
- t. Pacuan kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 30% (tiga puluh persen);
7. Ketentuan Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 60, Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 44

- ( 1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual basil pengambilan pajak Mineral Bukan Logam dan batuan.
•
'
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dihitung dengan mengalikan Volume/Tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral bukan Logam.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Minerak Bukan Logam dan Batuan sebagaimana diumaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan logam dan Batuan.
N/A
Pasal 45

Tarif pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh peren).
N/A
Pasal 46

- Besaran Pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
N/A
Pasal 60

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang dipungut di Wilayah Daerah.
N/A
Pasal 61

- ( 1 ) Masa Pajakyangjangka waktu lamanya 1 (satu) bulan adalah untuk:
- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Penerangan Jalan;
- e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah; dan
- h. Pajak Sarang Burung W alet.
N/A
Pasal 63

- (3) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalah :
\
- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Hiburan;
- c. Pajak Restoran;
- d. Pajak Penerangan jalan;
- e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- f. Pajak Sarang Burung Walet;
- g. Pajak Parkir; dan
- h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
Diundangkan di Ratahan pada tanggal
(,
Q&lt;ltMoe.-c
SEKRETARI DAERAH
KABUPATE
INAHASATENGGARA,
-
FARRY FREYKE LIWE
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MlNAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 103 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PROVINS! SULAWESI UTARA L\O /-,01r..J
2016