UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 13 Tahun 1951
Tentang BURSA
Berlaku: 8 September 1951
N/A
Preamble

Menimbang
- bahwa berhubung dengan perkembangan perekonomian dan keuangan dewasa ini adalah perlu untuk membuka kembali bursa di Jakarta bagi perdagangan uang dan effek-effek, dan untuk keperluan itu mengadakan peraturan tentang bursa termaksud;
Menimbang
:
- bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan tersebut di atas perlu segera diadakan;
Mengingat
:
pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 59 Kitab Hukum Dagang;
Memutuskan :
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG BURSA.
N/A
Pasal 1

.
Yang dimaksud dengan bursa dalam arti Undang-undang ini ialah bursabursa perdagangan di Indonesia, yang didirikan untuk perdagangan uang dan effek-effek, termasuk semua pelelangan effek-effek.
N/A
Pasal 2

.
Pembukaan bursa dalam arti pasal 1 hanya dilakukan dengan izin Menteri Keuangan.
N/A
Pasal 3

.
1. Bursa itu diawasi oleh Menteri Keuangan.
2. Untuk melaksanakan pengawasan dimaksud dalam ayat 1, Menteri Keuangan berhak mengadakan peraturan-peraturan tentang
- a. pembukaan dan penutupan bursa;
- b. pencatatan dan cara-cara berniaga dibursa.
N/A
Pasal 4

.
Menteri Keuangan diberi kuasa mengambil tindakan-tindakan yang dipandangnya perlu guna kepentingan umum, guna kepentingan perdagangan uang dan effek-effek umumnya, atau guna kepentingan transaksi dibursa khususnya.
N/A
Pasal 5

.
1. Ada suatu panitia penasehat soal-soal bursa, yang anggauta-anggautanya diangkat oleh Menteri Keuangan. Dalam panitia itu duduk seorang wakil dari De javasche Bank, sedangkan sekurang-kurangnya seperdua dari jumlah anggauta-anggauta itu harus terdiri dari anggauta perserikatan perdagangan uang dan effek-effek yang akan didirikan oleh Menteri Keuangan dengan melaksanakan pasal 4.
2. Panitia penasehat soal-soal bursa, mengatur sendiri caranya ia melakukan pekerjaan.
3. Menteri Keuangan tidak akan menetapkan peraturan-peraturan sebagai dimaksud dalam pasal 3 atau mengambil tindakan-tindakan sebagai dimaksud dalam pasal 4 sebelum mendengar panitia penasehat soal-soal bursa.
4. Panitia penasehat soal-soal bursa berhak mengajukan usul-usul kepada Menteri Keuangan, jika dipandangnya berfaedah atau perlu guna kepentingan umum, guna kepentingan perdagangan uang dan effek-effek umumnya, atau guna kepentingan transaksi dibursa khususnya.
N/A
Pasal 6

.
Semua perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan yang bertentangan dengan sesuatu ketetapan dari sesuatu peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Undang-undang ini, batal dengan sendirinya.
N/A
Pasal 7

.
1. Pelanggaran sesuatu ketetapan dalam peraturan yang diadakan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Undang-undang ini atau sesuatu ketetapan dalam Undangundang ini menimbulkan suatu kejahatan dan dihukum :
- a. jika perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah, ataupun dengan salah satu dari kedua hukuman itu;
- b. jika perbuatan itu dilakukan karena kelalaian, dengan hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan dan hukuman denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah ataupun dengan salah satu dari kedua hukuman itu.
2. Benda-benda yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan yang diancam dengan hukuman, atau terhadap mana perbuatan itu dilakukan, lagi pula benda-benda yang diperoleh karena perbuatan yang diancam dengan hukuman itu, dapat dinyatakan menjadi milik Negara apabila benda-benda itu kepunyaan yang terhukum.
N/A
Pasal 8

.
1. Denda itu harus dibayar selama waktu yang ditentukan oleh penjabat, yang atas namanya pelaksanaan keputusan hakim itu dijalankan.
2. Jika denda tidak dibayar dalam waktu yang ditentukan, maka denda itu atau sebagiannya yang tidak dibayar, diminta ganti rugi dari kekayaan si terhukum. Permintaan ganti rugi ini dilakukan dengan melaksanakan hukuman denda itu dengan cara yang ditetapkan dalam pelaksanaan hukuman membayar biaya sengketa.
3. Apabila permintaan ganti rugi dari kekayaanpun tidak mungkin, maka denda atau permintaan ganti rugi, atau sebagiannya yang tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan.
N/A
Pasal 9

.
1. Apabila sesuatu perbuatan yang diancam dengan hukuman menurut Undangundang ini, dilakukan oleh atau atas nama sesuatu badan hukum, perseroan, perserikatan lain, atau yayasan, maka penuntutan hukuman dilakukan dan hukuman-hukuman dan/atau tindakan-tindakan dijatuhkan :
- a. terhadap anggauta-anggauta pengurus badan hukum atau perserikatan lain nya, pesero-pesero dari perseroan, atau orang-orang yang sesungguhnya mengurus yayasan, atau
- b. terhadap wakil-wakil dari badan hukum, perseroan, perserikatan lainnya atau yayasan, yang ada di Indonesia, apabila mereka yang dimaksudkan itu tidak berada di Indonesia.
2. Sesuatu perbuatan dilakukan oleh atau atas nama sesuatu badan hukum, perseroan, perserikatan lain-lain atau yayasan, apabila perbuatan itu dilakukan oleh orang-orang yang - baik karena hubungan-jabatan, maupun karena lain- lain hal - bertindak dalam lingkungan pekerjaan badan hukum, perseroan, perserikatan lain-lain atau yayasan itu, dengan tiada membeda-bedakan, apakah orang-orang itu melakukan perbuatan itu sendiri-sendiri ataupun pada mereka bersama terdapat bagian-bagian dari pada perbuatan itu.
3. Mereka yang tersebut dalam ayat 1 di bawah a dan b tidak dijatuhi hukuman, apabila ternyata, bahwa perbuatan yang diancam dengan hukuman itu, telah dilakukan di luar pengetahuan atau bantuannya.
4. Apa yang tersebut pada ayat 1, berlaku pula terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan lain-lain atau yayasan, persero, pemelihara atau wakil dari suatu badan hukum, perseroan, perserikatan lain atau yayasan.
5. Yang bertanggung-jawab, baik sendiri, maupun untuk seluruhnya mengenai pelunasan dari pada segala beban uang, yang dikenakan kepada satu atau beberapa orang yang dimaksud dalam ayat 1 sub a dan b berhubung dengan dilakukannya sesuatu perbuatan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan lain-lain atau yayasan seperti dimaksud dalam ayat itu, adalah : badan hukum, oleh atau atas nama siapa perbuatan itu telah dilakukan, dengan kekayaannya, pesero-pesero dari pada perseroan dan anggauta-anggauta dari pada perserikatan lain-lain, oleh atau atas nama siapa perbuatan itu telah dilakukan, dengan kekayaan perseroan atau perserikatan itu, dan yang berhak atas yayasan, oleh atau atas nama siapa perbuatan itu telah dilakukan, dengan kekayaan yayasan.
6. Apa yang ditentukan dalam pasal 8 ayat I dan 2 berlaku pula terhadap pelunasan permintaan ganti rugi atas kekayaan badan hukum, perseroan, perserikatan lainlain dan yayasan atau kekayaan-kekayaan lain yang dapat dikenakan permintaan ganti rugi itu.
MENTERI KEUANGAN,
JOESOEF WIBISONO
MENTERI KEHAKIMAN a. i.,
M. A. PELLAUPESSY.
Diundangkan pada tanggal 8 September 1951. MENTERI KEHAKIMAN a. i.,
M. A. PELLAUPESSY.
N/A
Pasal 10

.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 September 1951. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO