Unknown BUPATI Nomor PENGADAAN Tahun 2023
Tentang STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2016
Berlaku: 60 Tahun 1958
N/A
Preamble

Menimbang a bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu diatur Pedoman tentang Standar Biaya Masukan;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan ketentuan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 dengan Peraturan Bupati Maluku Tengah;
- Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 23 Tabun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1 Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat 1 Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 1645);
- 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lcmbaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) Bebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atag Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961);
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Scram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 4350);
- Tahun 2004 tentang Nomor 1 Tahun 2004 5. Undang-Undang (Lembaran Negara Pembendaharaan Negara Negara Nomor 4356);
- 2004 tentang Perimbangan Undang Nomor 33 Tahun dan Pemerintahan 7 Pemerintah Pusat Keuangan Antara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Daerah (Lembaran Negara Negara Nomor 4438); Lembaran
- tentang Pemeriksaan Nomor 15 Tahun Keuangan Negara 6 Undang-UndangN Tanggung Jawab 661, Tambahan Pengelolaan Tahun 2004 Nomor (Lembaran Negara 4400); Lembaran Negara Nomor 2004
- Tahun 2011 tentang Pembentukan 8 Undang-Undang Nomor I2 (Lembaran Negara Tahun Peraturan 2011 Nomor 82, Tambahan
- Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 10. Undang-Undang Perwakilan Rakyat,Dewan Rakyat Daerah Perwakilan Daerah dan Nomor 182 Tahun 2014, Tambahan (Lembaran Negara Lembaran Negara Nomor 5568);
- Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara 9 Undang-Undang Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan (Lembaran Negara Lembaran Negara Nomor 5494);
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah' sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayab Kotamadya Daerah Tingkat Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712} ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)
16. Peraturan Menteri Dalam ` Negeri Nomor 13 Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201ltentang 2006 Menteri Perubaban
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2008 Nomor 45);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Nomor 107);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013 Nomor 159);
22. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 07);
23. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 08 Tabun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011 Nomor 08);
8. 24\_ Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011 Nomor 09).
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN
BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2016
N/A
Pasal 3

- (2) Standar tcrpisahkan dari dalam Lampiran II Bupati ini mcrupakan Biaya Pcraturan bagian
- (1) Standar Masukan 2016 yang berfungsi scbagai batas terpisahkan dari Lampiran 1 mcrupakan Bupati ini. bagian yang Biaya Pcraturan
N/A
Pasal 4

Selain Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati dapat menetapkan Standar Biaya Masukan lainnya dengan mempertimbangkan hal hal sebagai bcrikut
- b. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan public tertentu dan atau
2. Kekhususan standar' biaya yang dimiliki oleh SKPD;
- c. Dacrah terpencil / daerah perbatasan pulau terluar.