PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 19 Tahun 2012
Tentang PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN
Berlaku: 3 April 2012
N/A
Preamble

Mengingat
PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Jalan Kapteri Maulana Lubis No. 2 Telepon : 451241 2 MEDAN~ 2 0 1 1 2
PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MEDAN,
- a. ' Menimbang
2. bahwa Penelitian dan Pengembangan bertujuan untuk memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah perlu dilakukan penelitian dan dalam penyelenggaraan tugas Kota Medan pengembangan pemerintahan secara . terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Kota Medan;
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan . Teknojogi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219); 2002 Sistem Nasional tentang
J
f
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor . 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Perundang - Undangan Peraturan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (l embaran Negara Republik . Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Mardingding di Wilayah Kab. Dati II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta bayu Raja dan Ujung Padang di Wilayah Kab. Dati II Simalungun, Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kab. Dati II Dairi dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Dati II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67); Medan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (delapan belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten - Kabupaten Dati Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Dati II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
!
Menetapkan :
- ll. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara ' Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006 - 2025;
18. Peratunan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 8).
M E M U T U S K A N :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Medan.
s
?
i
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Walikota adalah Walikota Medan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan.
5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan perriahaman dan pembuktian * kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan / atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan kebijakan pemerintahan.
6. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti .kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dan / atau inovasi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk dan / atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan / atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya - dan estetika, dalam suatu kelompok kerja fungsional yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10. Pengoperasian adalah kegiatan yang meliputi uji pelaksanaan rekomendasi, evaluasi, desiminasi untuk efektifitas dan efisiensi suatu alternatif kebijakan dan / atau program yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
11. Kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan adalah rangkaian kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman baru dan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
12. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan / atau gejala kemasyarakatan tertentu.
•
13. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
14. Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Kota Medan yang selanjutnya disingkat Balitbang Pemko Medan adalah komponen yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Kota Medan.
15. Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan yang selanjutnya disingkat Balitbang Pemerintah Kota Medan memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian, serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / barang.
17. Peneliti adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat berwenang untuk melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian di lingkungan pemerintahan kota pada satuan organisasi penelitian dan pengembangan instansi pemerintah.
18. Perekayasa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan teknologi bidang pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah dalam suatu kelompok kerja fungsional pada bidang penelitian terapan, pengembangan, perekayasaan, dan pengoperasian yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2

- Kelitbangan Pemerintah Kota Medan menyelenggarakan fungsi kelitbangan ' dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Medan.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pendukung.
- (2) Kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. penelitian;
- b. pengembangan;
- c. pengkajian;
- d. penerapan;
- e. perekayasaan;
- f. pengoperasian;
- g. peningkatan kapasitas kelembagaan;
- h. ketatalaksanaan;
- i. sumber daya manusia; dan
- j. sumber daya organisasi lainnya.
i
'
- (3) Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi;
- a. pemerintahan umum;
- b. otonomi daerah;
- c. administrasi dan manajemen Pemerintahan Kota Medan;
- d. kesatuan bangsa dan politik lokal;
- e. penataan wilayah;
- f. kependudukan dan catatan sipil;
- g. pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat;
- h. pengelolaan pembangunan daerah;
- j. pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia aparatur;
- i. pengelolaan keuangan daerah;
- k. kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Kota Medan; dan
13. l . bidang pemerintahan daerah ' yang lain sesuai kebutuhan dan kewenangan Pemerintahan Kota Medan.
BAB III - PENGORGANISASIAN KELITBANGAN
Pasal 5

- (1) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, beranggotakan:
- a. Walikota;
- b. pejabat struktural eselon 2, eselon 3; dan
- c. tenaga ahli / pakar / profesi bidang - bidang lainnya.
- (2) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan;
- b. memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan; dan
- c. memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan.
- (3) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB III - PENGORGANISASIAN KELITBANGAN
Pasal 6

- (1) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, beranggotakan:
- a. kepala Balitbang Kota Medan;
- b. pejabat struktural di lingkungan Balitbang Kota Medan; dan
- c. tenaga ahli / pakar / profesi bidang- bidang lainnya.
- (2) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. memberikan penilaian atas seluruh rangkaian kelitbangan;
- b. melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;
- c. memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan kelitbangan; dan
- d. melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada majelis pertimbangan.
- (3) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB III - PENGORGANISASIAN KELITBANGAN
Pasal 7

- (1) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, beranggotakan:
- a. Sekretaris Balitbang Kota Medan;
- b. Kepala bagian litbang di lingkungan Balitbang Kota Medan;
- c. pejabat struktural eselon IV di lingkungan Balitbang Kota Medan; dan
- d. tenaga ahli / pakar / profesi bidang-bidang lainnya.
- (2) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan kelitbangan;
8. b.memberikan pelayanan adminitratif dan manajerial, bantuan, dan dorongan demi kelancaran kelitbangan;
- c. memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada tim pelaksana kelitbangan; . &lt; · ,
10. d.memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada kota;
- e. menjaga agar penyelenggaraan kelitbangan dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif, dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaporkan hasil fasilitasi kegiatan kelitbangan kepada Kepala Balitbang Kota Medan.
- (3) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB III - PENGORGANISASIAN KELITBANGAN
Pasal 8

- (1) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, beranggotakan:
- a. pejabat fungsional peneliti / perekayasa;
3. b.pejabat struktural; dan
- c. tenaga ahli / pakar / profesi- bidang-bidang lainnya.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan; dan
7. b.melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan secara berkala kepada Kepala Balitbang Kota Medan.
- (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB IV - TAHAPAN KEGIATAN KELITBANGAN
Pasal 9

Kelitbangan dilaksanakan secara bertahap dimulai dari penyusunan kerangka acuan kerja (Term of Reference/ ToR), penyusunan usulan penelitian (proposal) dan laporan akhir.
BAB IV - TAHAPAN KEGIATAN KELITBANGAN
Pasal 10

Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur lebih lanjut dalam pedoman teknis dalam Lampiran Walikota ini.
BAB IV - TAHAPAN KEGIATAN KELITBANGAN
Pasal 11

- (1) Kegiatan utama kelitbangan dilaporkan oleh Tim Pelaksana kepada Tim Pengendali Mutu dalam bentuk laporan akhir dan ringkasan eksekutif.
- (2) Laporan kegiatan utama kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rekomendasi.
?
r
?
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Balitbang kepada Walikota dengan tembusan kepada pejabat eselon II dan eselon III yang terkait di I - ingkungan Pemerintah Kota Medan.
BAB V - DATABASE
Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan kelitbangan di lingkungan pemerintahan daerah harus didokumentasikan dalam database.
- (2) Database kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk softcopy dan / atau hardcopy.
BAB V - DATABASE
Pasal 13

Database kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sebagai dasar penyusunan rencana program kerja Kelitbangan.
BAB VI - SUMBER DAYA KELITBANGAN
Pasal 14

Sumber Daya manusia kelitbangan di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:
- a. peneliti;
- b. perekayasa; dan
- c. tenaga lainnya.
Bagian Kedua Peneliti
BAB VI - SUMBER DAYA KELITBANGAN
Pasal 15

Peneliti sebagaimana dimaksud dalam hasal 14 huruf (a) terdiri dari:
- a. pejabat fungsional peneliti yang berada pada Badan kelitbangan Pemerintah Kota Medan; dan
- b. pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi, diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kelitbangan yang ditunjuk oleh kepala Badan kelitbangan.
BAB VI - SUMBER DAYA KELITBANGAN
Pasal 16

Dalam penyelenggaraan kelitbangan peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat melibatkan:
- a. pejabat fungsional peneliti;
akademisi;
- c. lembaga kajian swasta; dan / atau
- d. tenaga ahli / pakar / profesi bidang-bidang lainnya.
Bagian Ketiga Perekayasa
BAB VI - SUMBER DAYA KELITBANGAN
Pasal 17

- (1) Perekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (b) dijabat oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota melalui Sekretaris Daerah.
f
.
- (2) Penetapan Perekayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - SUMBER DAYA KELITBANGAN
Pasal 18

- (1) Perekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), berada pada komponen sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Perekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), berada pada SKPD kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Perekayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Balitbang.
BAB VI - SUMBER DAYA KELITBANGAN
Pasal 19

- (1) Dalam menjalankan tugas kerekayasaan di daerah, dibentuk tim fungsional kerekayasaan yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang perekayasa yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang ditandatangani pimpinan SKPD.
- (2) Dalam hal tugas kerekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memerlukan keahliart khusus, tim fungsional kerekayasaan dapat melibatkan:
3. a.pejabat fungsional peneliti dari kementerian / lembaga pemerintah non kementerian;
4. b.akademisi;
- c. lembaga kajian swasta; dan / atau
- d. tenaga ahli / pakar / profesi bidang-bidang . lainnya.
- (3) Tim fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), berakhir setelah tugas kerekayasaan selesai.
BAB VI - SUMBER DAYA KELITBANGAN
Pasal 20

- (1) Susunan keanggotaan tim fungsional kerekayasaan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri dari kepala program dan anggota.
- (2) Komponen yang akan melakukan kerekayasaan di daerah dapat membentuk tim fungsional kerekayasaan yang bertanggung jawab kepada pimpinan SKPD yang bersangkutan.
- (3) Keanggotaan Tim fungsional kerekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan. dengan kebutuhan dan proses tugas kerekayasaan.
Bagian Keempat Tenaga Lainnya
BAB VI - SUMBER DAYA KELITBANGAN
Pasal 21

Tenaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, di daerah terdiri dari:
- a. pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan struktural di Balitbang;
- b. pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional khusus selain peneliti dan perekayasa di Balitbang;
- c. pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional umum di Balitbang; dan
- d. pegawai tidak tetap sesuai kebutuhan di Balitbang.
*
Bagian Kelima
Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelitbangan
BAB VI - SUMBER DAYA KELITBANGAN
Pasal 22

Penetapan formasi dan rekrutmen sumber daya manusia kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
BAB VI - SUMBER DAYA KELITBANGAN
Pasal 23

- (1) Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kelitbangan sebagaimana dimaksud dalanr Pasal 22, dilakukan pembi .naan profesi dan karier.
- (2) Pembinaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan antara lain:
- a. pendidikan jenjang akademis;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. studi komparasi;
6. d.magang;
- e. seminar; dan
- f. lokakarya.
- (3) Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mutasi dan / atau promosi dari jabatan fungsional ke jabatan struktural atau sebaliknya sesuai Peraturan Perundang-undangan.
Bagian Keenam
Sarana Prasarana Kelitbangan
BAB VI - SUMBER DAYA KELITBANGAN
Pasal 24

- (1) Sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung kelitbangan Pemerintah Daerah antara lain:-
2. a.gedung / ruang kerja;
3. b.laboratorium ' data;
- c. perpustakaan;
5. d.basis data;
- e. media cetak / elektronik;
- f. teknologi informasi; dan
8. g.fasilitas operasional transportasi.
- (2) Sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin kualitas hasil kelitbangan Pemerintah Daerah.
Bagian Ketujuh
Kode Etik Peneliti dan Perekayasa
BAB VI - SUMBER DAYA KELITBANGAN
Pasal 25

Kode etik peneliti dan penelitian di daerah diatur lebih lanjut oleh organisasi profesi peneliti.
BAB VI - SUMBER DAYA KELITBANGAN
Pasal 26

Kode etik perekayasa dan kerekayasaan di daerah diatur lebih lanjut oleh organisasi profesi perekayasa.
r
?
BAB VII - KERJASAMA
Pasal 27

- (1) Balitbang dapat bekerja sama dengan lembaga litbang, perguruan tinggi, dan lembaga lainnya dalam pelaksanaan kelitbangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilalcsanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VIII - HASIL KELITBANGAN
Pasal 28

- (1) Hasil kelitbangan Pemerintah Daerah menjadi bahan masukan perumusan kebijakan dan pengembangan perspektif penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Hasil kelitbangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjadi bahan rekomendasi kepada SKPD.
Bagian Kedua Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
BAB VIII - HASIL KELITBANGAN
Pasal 29

- (1) Hasil kelitbangan berupa inovasi, invensi, dan / atau bentuk lainnya difasilitasi oleh Balitbang untuk mendapatkan HAKI sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) HAKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimiliki oleh Balitbang.
- (3) HAKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didokumentasikan oleh Balitbang.
Bagian Ketiga
Publikasi
BAB VIII - HASIL KELITBANGAN
Pasal 30

Hasil kelitbangan di daerah dilakukan oleh Balitbang.
BAB IX - PEMBINAAN
Pasal 31

Walikota melalui Balitbang melakukan pembinaan kelitbangan di lingkungan Pemerintahan Kota Medan.
BAB IX - PEMBIAYAAN
Pasal 32

Biaya penyelenggaraan kelitbangan di lingkungan Pemerintahan Kota Medan dari:
APBN;
T
1 .
APBD; dan
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang undangan.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.
Ditetapkan di Medan
pada tanggal 3 April 2012
WALIKOTA MEDAN, ttd
Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM.
Diundangkan di Medan
pada tanggal
3 April
2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA,
Ir. SYAIFUL BAHRI NIP.19591108 199203 1 004
BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2012 NOMOR 19
LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR 19
TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN
TAHAPAN KEGIATAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN
Adapun tahapan kegiatan penelitian dan pengembangan di Lingkungan Pemerintah Kota Medan adalah sebagai berikut:
I. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
Adapun kerangka acuan , atau ToR dibuat dan disiapkan oleh institusi / lembaga, untuk selanjutnya direspons dalam bentuk usulan penelitian / kelitbangan ( Proposal). Usulan penelitian / kelitbangan ini perlu dinilai kembali oleh tim pengendali mutu. Kerangka Acuan harus diuraikan dengan jelas dan lengkap yang memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. Judul;
- b. Latar Belakang;
- c. Pokok Permasalahan;
- d. Tujuan dan Sasaran;
- e. Ruang Lingkup dan Kerangka Pemikiran;
- f. Metode Penelitian;
- g. Jadwal Pelaksanaan;
- h. Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
- i. Daftar Pustaka.
Judul Penelitian
Tuliskan Judul Penelitian. Judul penelitian hendaklah singkat dan spesifik, tetapi cukup jelas memberi gambaran mengenai penelitian yang diusulkan. Jika judul terlalu panjang dapat dibuat sub judul. Contoh:
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan
Latar Belakang
- Latar belakang menguraikan argumentasi tentang pentingnya penelitian perlu dilakukan. Dalam ' latar belakang secara tersurat harus jelas substansi permasalahan (akar permasalahan) yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian, yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian.
- Secara operasional permasalahan penelitian yang dimaksud gayut ( relevan) dengan rumusan masalah dan atau pertanyaan penelitian yang diajukan. Pokok isi uraian latar belakang masalah hendaknya mampu meyakinkan pihak lain, bahwa penelitian yang akan dilakukan memang urgen untuk dilaksanakan.
- Di sini biasanya dikemukakan analisis kesenjangan, yakni membandingkan apa yang seharusnya dengan apa yang ada. Semua argumentasi perlu didasarkan pada pijakan yang kokoh (based on data). Dalam hal ini dapat berupa kutipan - kutipan referensi, data sekunder, maupun data primer (misal hasil prasurvei). Contoh:
Penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang luas saat ini bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi ekonomi yang ada sehingga dapat mengacu peningkatan aktivitas perekonomian nasional dan percepatan terwujudnya peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Penerapan otonomi daerah yang digariskan dalam UU No.32 Tahun 2004 dan UU No.33 Tahun 2004 mensyaratkan adanya suatu perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah salah satu sistem pembiayaan pemerintah dalam rangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemerataan antara daerah secara proporsional, adil, demokratis dan transparan.
Sudah barang tentu, reformasi pola kepemerintahan ini diharapkan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi, meskipun hal ini jelas melibatkan proses yang berjangka waktu lama. Dengan mendekatkan pengambilan keputusan ke masyarakat, perumusan strategi dan langkah-langkah pembangunan diharapan lebih responsif menangkap kebutuhan ataupun isu yang berkembang. Bahkan, dengan perspektif yang lebih demokratis tersebut, diharapkan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan menjadi lebih tinggi dan manfaatriya dirasakan lebih langsung oleh seluruh masyarakat.
Berbagai masalah yang dihadapi pemerintah kota dalam masa transisi seperti ini, tentu juga yang dialami oleh daerah - daerah otonomi lainnya. Untuk menjawab permasaiahan yang terjadi hampir disemua, pemerintah kota telah membuat langkah-langkah dan strategi untuk mengantisipasi dampak negatif yang mungkin timbul dari pelaksanaan otonomi daerah ini . Pembangunan dan peningkatan di segala juga diupayakan untuk sebesar - besarnya kemakmuran masyarakat, dan salah satu pembangunan yang terus dipacu adalah pembangunan ekonomi.
Pokok Permasaiahan
- Akhir dari latar belakarg masalah dirumuskan masalah penelitian dan atau pertanyaan penelitian secara eksplisit, jelas, dan ringkas. Pada umumnya rumusan masalah disajikan secara terpisah dari la ' tar belakang masalah dalam kalimat pertanyaan. Dalam kegiatan penelitian, rumusan masalah dan atau pertanyaan-pertanyaan penelitian mempunyai peranan penting. Dengan rumusan masalah inilah akan dapat diketahui pokok permasaiahan yang akan dipecahkan melalui kegiatan penelitian.
- Rumuskan dengan jelas dan tajam permasaiahan yang ingin diteliti. Uraian perumusan masalah pada umumnya dalam bentuk pertanyaan yang mengkaitkan variabel-variabel penelitian.
- Untuk penelitian kualitatif, rumusan masalah merupakan fokus penelitian. Oleh sebab itu, heading Perumusan Masalah mungkin menjadi Fokus Penelitian. Untuk itu, gunakan heading ini sesuai dengan karakteristik penelitian. Contoh:
Apakah ada pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi kota Sumatera Utara.
Tujuan Penelitian
- Rumusan tujuan penelitian yang diajukan hendaknya mampu memberikan ' gambaran tentang apa yang akan dicapai setelah penelitian tersebut selesai dilakukan.
- Rumuskan tujuan penelitian secara operasional.
- Uraian tujuan penelitian relevan dengan rumusan masalah atau fokus penelitian.
Contoh
Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Medan.
?
:
!
Manfaat Penelitian
- Rumusan manfaat penelitian hendaknya mampu memberikan gambaran bahwa hasil penelitian yang akan dicapai itu memiliki kontribusi terhadap perkembangan keilmuanatau kesenian sesuai dengan lingkup bidang ilmu yang dikaji dan atau memberikan jalan keluar terhadap upaya pemecahan permasalahan kehidupan nyata, baik kehidupan dalam bidang kerja maupun masyarakat, yang memerlukan pemikiran bidang ilmu yang dikaji.
- Rumuskan manfaat penelitian secara jelas. .Uraian manfaat penelitian relevan dengan rumusan masalah atau fokus penelitian dan tujuan penelitian.
Contoh:
Penelitian ini berguna dan bermanfaat bagi Pemerintah Kota Medan sebagai masukan dan bahan refererisi dalam pengambilan kebijakan pemerintahan di era otonomi dalam pembentukan PDRB, stabilisasi inflasi dan pengangguran di Kota Medan.
Ruang Lingkup dan Kerangka Pemikiran
- Ruang lingkup penelitian adalah penyelenggaraan pemerintah Kota Medan
Contoh:
Ruang lingkup penelitian: Pengelolaan Keuangan Daerah
- Kerangka pemikiran suatu penelitian dibangun berdasarkan susunan logis dari dokumen-dokumen penelitian terdahulu dalam bidang masalah yang sama sehingga terintegrasi sebagi suatu kesatuan dengan memperhatikan batasan dan kendala yang berkenaan dengan situasi yang berlaku atau terjadi. Berdasarkan kerangka pemikiran, hipotesis dapat diuji dikembangkan atau dirumuskan agar dapat diperiksa / diuji secara teknik statistik apakah teori yang menjelaskan hubungan antara variable tersebut valid atau tidak.
Metode Penelitian
Metode penelitian terdiri dari pendekatan penelitian yang dipilih untuk digunakan, variabel yang digunakan dan data apa saja yang diperlukan untuk masing-masing variabel tersebut, sumber data, metode dan alat per.gumpulan data (instrumen) yang akan digunakan, dan metode analisis data. Pendekatan penelitian dapat dipilih antara kualitatif, kuantitatif, atau gabungan. Namun demikian pernyataan tentang pendekatan yaiig digunakan harus sampai pada level seperti deskriftif kualitatif, deskriftif kuantitatif, korelasional dan sejenisnya. Metode analisis data menguraikan tentang cara menganalisa data yang terkumpul, sehingga dapat dicapai tujuan penelitian atau tujuan operasional penelitian.
Contoh:
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Medan. Oleh karena itu jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kausal.
2. Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) khususnya data tahun 2005 - 2007. Data utama yang diperlukan adalah semua variabel yang diteliti meliputi Produk Domsetik Regional Bruto,
r
?
Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan. Jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan Time Series dan Cross Section. Data Time series dari tahun 2005 - 2007.
3. Operasionalisasi Variabel
Penelitian ini menganalisis variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan sebagai variabel bebas sedangkan Produk Domestik Regional Bruto sebagai variabel terikat
- a. Variabel Terikat adalah Pertumbuhan Ekonomi yang diproksi dengan Produk Domestik Regional Bruto menurut dasar harga konstan tahun 2000.
Variabel Bebas:
- i . Pedapatan Asli Daerah (PAD terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari laba perusahaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.
- ii . Dana Perimbangan (DP) terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak / sumber daya alam, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
4. Populasi Dan Sampel
Populasi yang diteliti merupakan periode setelah penerapan otonomi daerah sejak 2004 sampai dengan tahun 2008 yakni selama 5 tahun. Dari populasi tersebut akan dipilih seluruhnya menjadi sampel penelitian dengan metode sensus. Maka jumlah sampel adalah 5 periode.
5. Model Analisis
Model yang digunakan dalam penelitian ini model regresi berganda (Multiple Regression Model) dengan rumus sebagai berikut:
Ln PDRB' = / ? ' + / ? , ln PAD,, + / ? 2 ln DP,, + £ · , ,
Dimana : i = 1,2,3...25 t = 1,2, 3
dimana:PDRB=Produk Domestik Regional
Bruto
PAD = Pendapatan Asli Daerah
- DP = Dana Perimbangan
- = Error term
- J30 = intercept
£
Jadwal Pelaksanaan
jadwal kegiatan penelitian yang meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan penelitian dalam bentuk Bar Chart atau Net Work. Bar - Chart atau Net Work memberikan rincian kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut. Jadwal pelaksanaan mengacu pada Metode Penelitian.
Contoh. Bar - Chart
| HI IfSJSSISaBKft Bt )DANj > 3: ' ;S ' ULAN : , 2 mm m , 2: ' 3 ^ > 4 ? ' 2 ; 3/ .4 ' " | HI IfSJSSISaBKft Bt )DANj > 3: ' ;S ' ULAN : , 2 mm m , 2: ' 3 ^ > 4 ? ' 2 ; 3/ .4 ' " | HI IfSJSSISaBKft Bt )DANj > 3: ' ;S ' ULAN : , 2 mm m , 2: ' 3 ^ > 4 ? ' 2 ; 3/ .4 ' " |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Pembahasan TOR Generik oleh TIM Ahli Implementasi + Tim Manajemen | m Hi |
| 02 | Workshop Tor Tim ahli + PIU | |
| 03 | Pengumpulan Data / Informasi oleh tim Ahli Iimplementasi | S |
| 04 | Penulisan Draft awal | |
| 05 | Presentasi Draft | |
| | laporan awal |
|----|----------------------|
| 06 | Perbaikan Drat awal |
| 07 | Workshop |
| 08 | Finalisasi Laporan |
| 09 | I Penyerahan Laporan |
Contoh:Net Work
Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Penyusunan rincian biaya pekerjaan tim perencana membuat rincian biaya pekerjaan dengan tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran dan dituangkan dalam RAB, meliputi:
1. Gaji tenaga ahli, upah tenaga kerja dan honor Tim Swakelola;
2. Pengadaan bahan;
3. Pengadaan dan penggunaan peralatan / suku cadang; dan
4. Proses pengadaan dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan.
Sedangkan metode perkiraan anggaran biaya antara Iain adalah:
- a. Metode parametrik
- b. Menggunakan daftar indeks harga dan informasi proyek terdahulu
- c. Metode analisis unsur-unsur proyek
- d. Harga satuan.
- a. Metode Parametrik
Metode ini amat .praktis dan tepat digunakan pada waktu belum tersedia data dan informasi untuk membuat prakiraan akurat. Pendekatan yang dipakai adalah hubungan matematis antara biaya atau jam orang dengan karakteristik fisik tertentu dari obyek, seperti volume, luas, berat dan lain - lain.
Meskipun demikian, oleh karena metode ini disusun berdasarlcan catatan dan pengalaman yang telah dilakukan, pemakaiannya harus memperhatikan kesesuaian proyek. Metode parametrik ini menggunakan persamaan - persamaan matemastis empiris: persamaan linier dan kurva pangkat.
Contoh:
Jika kapasitas pabrik yang akan dibangun telah ditetapkan (misalnya x), dan berdasarkan data yang ada biaya per satuan kapasitas adalah a, maka biaya pembangunan pabrik (y) adalah
<!-- formula-not-decoded -->
- b. Menggunakan Daftar Indeks Data harga di waktu lalu dan korelasinya terhadap harga saat ini , dapat ditemui dalam - penerbitan berkala sebagai indeks harga,
'
j
Terdapat banyak indeks harga seperti upah tenaga kerja, bahan bangunan dan komoditi lain.
Harga di tahun A = Harga di tahun B x IndeksH arg ctdiTalnmA IndeksH arg cidiTahunB
Metode Analisis Unsur Proyek
Variasi lain memperkirakan biaya adalah dengan menganalisis unsur- unsurnya (elemental analysis cost estimating). Di sini lingkup proyek diuraikan menjadi unsur-unsur menurut fungsinya. Struktur yang diperoleh menjadi sedemikian rupa sehingga perbaikan secara bertahap dapat dilakukan sesuai dengan kemajuan proyek, dalam arti masukan yang berupa data dan informasi yang ' baru diperoleh, dapat ditampung dalam rangka meningkatkan kualitas perkiraan biaya.
Klasifikasi fungsi menurut unsur- unsurnya menghasilkan bagian atau komponen lingkup proyek yang berfungsi sama. Misalnya tiang peny&amp;ngga suatu rumah tinggal dapat dibuat dari kayu, besi atau beton tetapi fungsinya adalah tetap sama sebagai tiang. Agar penggunaannya dalam perkiraan biaya efektif, maka pemilihan fungsi hendaknya didasarkan atas:
- 1) Jelas menunjukkan hubungan antara komponen - komponen proyek, dan bila telah diberi beban biaya, berarti menunjukkan komponen - komponen biaya proyek;
- 2) Dapat dibandingkan dengan komponen biaya proyek lain yang sejenis;
- 3) Mudah diukur atau diperhitungkan dan dinilai perbandingannya (rasio) terhadap data standar.
Harga satuan
Teknik penyusunan perkiraan biaya yang lain adalah quantity take - off, yaitu membuat perkiraan biaya dengan mengukur kuantitas kompcnen-komponen proyek dari gambar, spesifikasi, dan perencanaan. Untuk maksud tersebut, prosedur yang ditempuh adalah:
- 1) Klasifikasi komponen pekerjaan;
- 2) Diskripsi dari butir - butir komponen pekerjaan;
- 3) Dimensi dari butir- butir pekerjaan;
- 4) Memberi beban jam-orang;
- 5) Memberi beban biaya.
Urutan komponen-komponennya disesuaikan dengan macam proyek, misalnya untuk pembangunan gedung dimulai dari menyiapkan lahan, membuat pondasi, slope, struktur penyangga, lantai, dinding, plumbing, listrik, atap, interior, finishing dan selanjutnya. Setelah daftar quantity take - off selesai dikerjakan, kemudian memberi perkiraan jam - orang dan pembebanan biaya yang diperlukan. Pendekatan dengan teknik quantity take-off harus menunggu sanipai berbagai spesifikasi dan gambar - gambar yang diperlukan tersedia, demikian pula perkiraan jam - orang dan harga - harga material yang bersangkutan.
Memperkirakan biaya berdasar ' kan harga satuan, dilakukan bilamana angka yang menunjukkan volume total pekerjaan belum dapat ditentukan dengan pasti, tetapi biaya per unitnya (per meter persegi, per meter kubik) telah dapat dihitung. Hal ini sering dijumpai pada pekerjaan sipil seperti membuat jalan, membangun kanal, pekerjaan tanah, memasang pipa, dan lain-lain. Praktek yang dipersiapkan disini adalah membuat paket kerja dan
?
memberikan beban biaya kepada paket kerja tersebut sehingga dapat diserahkan kepada pelaksana.
Daftar Pustaka
Daftar pustaka (berupa daftar pustaka sementara) dapat berasal dari buku, jurnal, dan sumber lain yang relevan dan yang telah dipublikasikan secara umum. Daftar pustaka sementara tersebut dapat dilengkapi / ditambah pada saat penulisan usulan penelitian / proposal dan laporan akhir penelitian, jika hal tersebut dianggap perlu.
II. Proposal Penelitian
Usulan penelitian / kelitbangan (Proposal) dibuat peneliti / perekayasa berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh suatu lembaga / institusi untuk bisa dipecahkan dengan segera. Usulan penelitian / kelitbangan ini harus mengacu pada perencanaan institusi tersebut yang bermaksud untuk membantu berhasilnya target yang direncanakan.
Persyaratan penting usulan penelitian / kelitbangan adalah;
- a. memiliki permasalahan yang jelas;
- b. dapat diteliti;
- c. bisa dinyatakan dalam hipotes.a (bila diperlukan);
- d. memiliki kejelasan tujuan yang akan dicapai;
- e. memiliki kejelasan proseduryang ditempuh; dan
- f. dapat dimengerti, dapat dipahami, dan dapat diimplementasikan dengan baik.
Tujuan umum usulan penelitian / kelitbangan atau proposal adalah memberitahukan secara jelas tentang tujuan penelitian / kelitbangan, siapa yang hendak ditemui, serta apa yang akan dilakukan atau dicari di lokasi penelitian / kelitbangan. Proposal dibuat peneliti / perekayasa sebelum melakukan kerja lapangan sekaligus sebagai suatu pernyataan tertulis mengenai rencana / rancangan kegiatan penelitian / kelitbangan secara keseluruhan.
Dalam proposal, peneliti / perekayasa mempraktekkan bahwa mereka telah mengetahui apa yang akan mereka cari, ' bagaimana cara mencari dan mengenalinya, serta menjelaskan mengapa penelitian / kelitbangan itu memiliki nilai kegunaan, sehingga perlu untuk dilakukan. Usulan penelitian / kelitbangan yang baik, hendaknya mampu menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut:
- 1) Apa topik yang hendak diteliti?
- 2) Apa pertanyaan yang harus dijawab? •
- 3) Apa literatur kunci yang digunakan dan sejauh mana keterbatasannya?
- 4) Apa hipotesis utama yang digunakan dalam penelitian?
- 5) Apa metodologi yang pantas digunakan?
- 6) Apakah sudah tersedia studi kasus yang dapat digunakan untuk penelitian? dan
Apa kriteria yang dipakai untuk menetapkan studi kasus tersebut? Dalam penulisan usulan penelitian / kelitbangan juga terdapat langkahlangkah yang secara sekuen wajib diikuti, jika kita menginginkan proposal penelitian / kelitbangan yang optimal.
Beberapa langkah sekuen tersebut adalah:
- 1) Tuliskan judul yang menarik perhatian.
- 2) Buatlah ringkasan atau abstraksinya.
- 3) Tuliskan kata pengantar secara padat namun komprehensif.
- 4) Siapkan sumber-sumber kajian.
- 5) Jelaskan metode - metode yang digunakan.
- 6) Prediksikan hasil penelitiannya.
?
?
Diskusikan dampak potensial yang ditimbulkan dari hasil penelitian.
Apabila dilihat dari segi pendekatan penelitian / kelitbangan, maka penulisan usulan penelitian / kelitbangan (Proposal) dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) jenis pendekatan, yaitu:
Pendekatan Kuantitatif
Pendekatan ini didasarkan pada data atau angka-angka yang bersifat kuantitatif yang biasa dilakukan pada iJ .mu terapan atau eksakta. Namun bisa pula diterapkan pada penelitian sosial melalui metode non parametric.
- 2) Pendekatan Kualitatif
Pendekatan ini disusun berdasarkan fakta yang bersifat kualitatif yang umumnya terdapat pada penelitian sosial. Sehingga perlu dipelajari secara lebih seksama.
Pengajuan usulan penelitian / kelitbangan (Proposal) yang pada saatnya kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan penelitian / kelitbangan mencakup antisipasi alternatif cara-cara (metode) serta penentuan alternatif mana yang paling sesuai untuk mencapai tujuan penelitian / kelitbangan yang telah ditentukan.
Penyusunan proposal merupakan tindak lanjut dari kerangka acuan sebagai usulan awal kelitbangan. Penyusunan proposal dilaksanakan oleh peneliti / perekayasa yang diarahkan oleh Kepala Balitbang Kota Medan sesuai dengan bidang tugasnya. Proposal harus diuraikan dengan jelas dan lengkap dengan sistematika yang memuat hal-hal sebagai berikut:
- I. JUDUL PENELITIAN
- II. PENDAHULUAN
1. ' Latar Belakang
3. Tujuan Penelitian
2. Perumusan Masalah / Fokus Penelitian
4. Manfaat Penelitian
6. Keahlian yang diperlukan
5. Keluaran
7. SKPD / Instansi Terkait
8. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
III. KAJIAN PUSTAKA
1. Konsepsi
3. Hubungan dengan penelitian sebelumnya
2. Perumusan Hipotesis (Jika ada)
IV. METODE PENELITIAN
2. Variabel-Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
1. Jenis Penelitian
3. Populasi dan atau Sampel / Subjek Penelitian
4. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian
5. Teknik Analisis Data
- V. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
- VI. DAFTAR PUSTAKA
VII. LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Regulasi yang relevan
2. Studi sebelumnya
3. Dll
JUDUL PENELITIAN
Lihat Panduan Penulisan Latar Belakang Kerangka Acuan
PENDAHULUAN
- a. Perumusan Masalah / Fokus Penelitian
t
Lihat Panduan Penulisan Latar Belakang Kerangka Acuan
Tujuan Penelitian
Lihat Panduan Penulisan Latar Belakang Kerangka Acuan c. Manfaat Penelitian Lihat Panduan Penulisan Latar Belakang Kerangka Acuan
TINJAUAN PUSTAKA
Kajian Pustaka berisi kajian dan atau analisis teoretik untuk menyusun kerangka pemikiran teofetis dalam upaya pemecahan masalah penelitian dan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian serta pencapaian tujuan penelitian. Pada dasarnya kajian pustaka mencakup: (1) kajian literatur yang gayut dengan masalah dan atau fokus penelitian ( review of related literature) dan (2) penyusunan kerangka kerja teoretik (theoretical framework) yang dikembangkan oleh peneliti.
Tinjauan Pustaka · membahas konsepsi setiap variabel penelitian dan rumusan hipotesis. Konsepsi menguraikan definisi konseptual (hakikat) setiap variabel, analisis kritis peneliti, hingga diperoleh indikator. Indikator ini menjadi penuntun dalam pengukuran variabel setiap variabel penelitian.
- a. Deskripsikan semua variabel yang dilibatkan dalam penelitian. Lakukan analisis kritis terhadap semua variabel penelitian sehingga diperoleh indikator.
1. Konsepsi
- b. Usahakan merujuk pustaka ' terbaru', relevan, dan asli (bukan mengutip dari kutipan). Untuk b ' idang kajian tertentu (misalnya penelitian sejarah), mungkin aspek ' relevan ' dapat lebih ditonjolkan daripada kemutakhiran sumber pustaka. Usahakan rujukan bersumber dari jurnal ilmiah.
- d. Jika penelitian mengarah pada pengujian hipotesis, dalam konsepsi ini dikembangkan sejumlah argumentasi yang melandasi . perumusan hipotesis.
3. . c. Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan Pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan, yang dijadikan landasan untuk melakukan penelitian yang diusulkan. Uraian dalam Tinjauan Pustaka menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian.
Contoh:
1. Pertumbuhan Ekonomi
Menurut Todaro (2006) bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian penyesuaianteknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap tuntutan yang ada. Masing-masing dari ketiga komponen pokok yaitu: (1) Kenaikan output secara berkesinambungan adalah manifestasi atau perwujudan dari apa yang disebut sebagai pertumbuhan ekonomi, sedangkan kemampuan menyediakan berbagai jenis barang itu sendiri merupakan tanda kematangan ekonomi (economic maturity) di suatu negara yang bersangkutan, (2) Perkembangan teknologi merupakan dasar atau prakondisi bagi suatu · pertumbuhan berlangsungnya berkesinambungan, ini adalah suatu ekonomi secara kondisi yang sangat diperlukan, tetapi tidak cukp itu saja, (3) Guna mewujudkan potensi pertumbuhan yang terkandung di dalam teknologi baru, maka perlu diadakan serangkaian penyesuaian kelembagaan, sikap, dan idelologi . Inovasi di -bidang teknologi tanpa dibarengi inovasi social berarti potensi ada, akan tetapi input komplementmya maka hal itu tidak bisa membuahkan hasil apapun.
Pertumbuhan ekonomi (economic growth) didefenisikan sebagai ekspansi kapasitas untuk memproduksi barang atau jasa dari suatu perekonomian atau ekapansi dari kemunglcinan memproduksi (production possibilities) suatu perekonomian. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah, dalam rangka peningkatan kesejahteraan penduduknya, dapat dinilai melalui tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto. PDRB ini adalah output yang dihasilkan dari input-input yang diperkirakan dalam harga pada suatu tahun dasar (base year) atau disebut juga PDRB pada harga konstan (constant prices).
Seperti yang dikutip dari nota keuangan RAPBN 2004 / 2005 yang dikatakan bahwa karena setiap daerah mempunyai ciri yang berbeda-beda baik dilihat dari potensi, luas wilayah, mata pencaharian, jumlah penduduk, maupun keadaan daerah, tentunya gambaran PDRB untuk masing-masing daerah berbeda pula. Karena itulah PDRB merupakan indikator yang sangat penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan dan sekaligus berguna untuk menentukan arah pembangunan di rriasa yang akan datang.
Salah satu teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi regional adalah:Teori Pertumbuhan Neoklasik yang dikembangkan oleh Solow (1970). Teori ini menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi dan besarnya output yang saling berinteraksi, sehingga memungkinkan adanya subtitusi antara capital (K) dan tenaga keija (L). Dengan demikian syarat-syarat adanya pertumbuhan yang mantap dalam model ini kurang restriktif disebabkan kemungkinan subtitusi antara modal dan tenaga kerja. Hal ini berarti adanya fleksibilitas dalam rasio modal-output dan rasio modal - tenaga kerja. Teori ini juga melihat bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan sehingga pemerintah tidak perlu terlalu banyak mencampuri / mempengaruhi pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Menurut teori Solow bahwa tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber, yaitu akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan teknologi. Teknologi ini terlihat dari peningkatan skill atau kemajuan teknik sehingga produktivitas perkapita meningkat. Dalam model tersebut, masalah teknologi dianggap fungsi dari waktu. Oleh sebab itu fungsi produksinya adalah: Y= F(K,LXE), di mana Y adalah produk domestik bruto, K adalah persediaan modal (yang dapat mencakup modal manusia maupun fisik), L adalah tenaga kerja, dan E adalah efesisnesi tenaga keija, yang pertumbuhannya ditentukan secara eksogen. Efisiensi tenaga keija mencerminkan pengetahuan ' masyarakat tentang metode - metode produksi: ketika teknologi mengalami kemajuan, efsisiensi tenaga keija meningkat. Inti dari pendekatan terhadap model kemajuan teknologi ini adalah bahwa peningkatan efisiensi tenaga kerja sejalan dengan peningkatan angkatan keija
2. Desentralisasi
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonomi dalam rarigka Negara Kesatuan Repoblik Indonesia. Ini berarti kekuasaaan yang sebelumnya secara penuh berada di pemerintah pusat, kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah khususnya kabupaten / kota. Penyerahan kewenangan ini kemudian disertai penyerahan sumber - sumber
'
i
pembiayaan (money follows function). Meskipun demikian ternyata ketimpangan antar daerah (horizontal imbalances) masih juga muncul terutama terjadi antc-r daerah yang dianugrahi sumber daya alam yang besar dengan daerah yang miskin sumber daya alam. Karenanya pemerintah pusat masih tetap memberikan bantuan berupa Dana Alokasi Umum yang besarnya sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Sementara itu kesenjangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (vertical imbalances) sepeti masa pemerintah orde baru juga hendak dihilangkan melalui mekainsme alokasi dana Bagi hasil Non Sumber Daya Alam dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang besarnya telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Untuk kebutuhan khusus yang tidak dapat dicukupi dengan DAU misalnya bencana alam, dana darurat maka pemerintah pusat masih memberikan bantuan berupa Dana Alokasi Khusus.
Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentinganmasyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004. adanya kewenangan daerah, bukan pendelegasian. Kebijakan pelaksanaan desentralisasi fiskal dilakukan pada saat kurang tepat bab metode penelitian diuraikan tentang rencana kegiatan penelitian di lapangan (termasuk jenis .penelitian pustaka dan laboratorium) sebagai wahana pertanggungjawaban kebenaran temuan dan hasil penelitian secara ilmiah. Dalam subbagian ini secara eksplisit perlu diuraikan seperti berikut.
1. Jenis Penelitian
- a. Jelaskan jenis penelitian. Uraikan pula rancangan penelitian yang akan dilakukan dan usahakan dilengkapi dengan gambar bagan penelitian yang akan dilakukan.
2.
- b. Berikan argumentasi atas dasar pertimbangan apa peneliti memilih pendekatan dan jenis penelitian tersebut.
2. Variabel - Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
- a. Sebutkan semua variabel penelitian dan rumuskan definisi operasional setiap variabel tersebut.
- b. Rumusan definisi operasional merujuk pada argumentasi dan atau inidikator yang telah diperoleh di Kajian Pustaka.
Populasi dan Sampel / Subjek Penelitian
- a. Gunakan heading ini sesuai dengan karakteristik penelitian (kuantitatif deskriptif, inferensial, atau kualitatil).
- b. Sebutkan penelitian dan teknik penarikan sampel. Gunakan rumusrumus tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan dan relevan dengan pendekatan penelitian yang dipilih, khususnya penelitian kuantitatif berhipotesis.
- c. Untuk penelitian deskriptif dan kualitatif, uraikan teknik penentuan subjek penelitian sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
4. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen-Penelitian
- a. Jelaskan disertai dengan argumentasi teknik pengumpulan data yang dipilih.
- b. Jelaskan jenis dan tipe instrumen yang akan digunakan untuk pengumpulan data. Tiap instrumen disertai dengan argumentasi bagaimana cara pembakuan setiap instrumen yang akan digunakan.
,
•
- c. Untuk penelitian kuaiitatif perlu ada uraian tentang teknik pemeriksaan keabsahan data.
5. Teknik Data
Jelaskan disertai dengan argumentasi teknik analisis data yang dipilih.
PERSONALIA PENELITIAN
Format personalia penelitian sebagai berikut.
1. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap dan Gelar
- b. Golongan Pangkat dan NIP :
- c. Jabatan Fungsional : .
- d. Jabatan Struktural :
- e. Unit Kerja:
- f. Waktu untuk Penelitian ini :
2. Anggota Peneliti
- a. Anggota Peneliti
- b. Nama Lengkap dan Gelar :
- c. Golongan Pangkat dan NIP :
- d. Jabatan Fungsional :
- e. Jabatan Struktural : .
- f. SKPD : .
- g. Waktu untuk Penelitian ini :
jam / minggu jam / minggu
JADWAL PELAKSANAAN
Lihat Panduan Penulisan Perurriusan Masalah / Fokus Penelitian pada Kerangka Acuan.
PERKIRAAN BIAYA PENELITIAN
1. Berikan rincian biaya penelitian yang mengacu pada kegiatan penelitian yang diuraikan dalam Metode Penelitian.
2. Rekapitulasi biaya penelitian:
- a. Honorarium.Peneliti
- c. Biaya Lain-lain, yang mencakup biaya untuk seminar, laporan, dan lainlain (sebutkan).
- b. Bahan dan Peralatan Penelitian.Perjalanan.
DAFTAR PUSTAKA
- b. Gunakan sistem nama dantahun, dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, kota tempat terbit, dan penerbit.
- a. Semua referensi yang dirujuk di teks dituliskan pada Daftar Pustaka dan Daftar Pustaka hanya berisi referensi yang dirujuk di teks saja.
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Pada bagian akhir usulan penelitian / proposal berisi laporan-laporan, peraturaan-peraturan yang berhubungan biclang penelitian.
III. Laporan Penelitian
Draft Laporan Akhir, disusun oleh tim pelaksana kelitbangan yang diketuai oleh ketua tim, sebagai bahan dalam forum seminar guna penyempurnaan hasil kelitbangan.
Pembahasan draft laporan akhir di lingkungan Pemerintah Daerah melibatkan tim fasilitasi dan tim pengendali mutu, pejabat struktural, peneliti / perekayasa yang terkait dalam pelaksanaan pengumpulan data lapangan dengan mengikutsertakan komponen dan / atau instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah serta pakar sesuai dengan keahlian dan kepakarannya.
Dalam proses pelaksanaan pembahasan draft laporan akhir biasanya harus disertai dengan notulensi rapat sebagai alat bukti dan dasar penyempurnaan laporan. Pembahasan Draft Laporan Akhir harus dilengkapi dengan bahan pendukung:
ringkasan penelitian yang berisi: pendahu