PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 43 Tahun 2017
Tentang No Description
Berlaku: 31 Agustus 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (4), Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah ...
S A L I N A N
Menetapkan :
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampauan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 3);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundangan-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung untuk kelancaran tugas dan menunjang DPRD. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Barat.
11. Penghasilan DPRD adalah penghasilan yang diterima setiap bulannya oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
13. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DOP DPRD adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas sehari-hari.
14. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian serta pakaian dinas dan atribut. Khusus untuk Pimpinan DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan dan belanja rumah tangga, sedangkan untuk Anggota DPRD dapat disediakan berupa rumah negara dan perlengkapannya dan tunjangan transportasi.
15. Belanja penunjang kegiatan DPRD adalah biaya untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD berupa penyelenggaraan rapat; kunjungan kerja; pengkajian, penelaahan dan penyiapan PERDA; peningkatan kapasitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia di lingkungan DPRD; koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan program lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD; dana operasional Pimpinan; pembentukan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD; penyediaan Tenaga Ahli Fraksi; dan belanja Sekretariat Fraksi.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB II - PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penghasilan, berupa :
- a. uang representasi;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan beras;
- d. uang paket;
- e. tunjangan jabatan;
- f. tunjangan alat kelengkapan; dan
- g. tunjangan alat kelengkapan lain.
- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penghasilan lain berupa TKI dan Tunjangan Reses.
BAB II - PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 3

Pimpinan DPRD selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan DOP DPRD.
Bagian Kedua Uang Representasi
BAB II - PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 4

- (1) Uang representasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, diberikan setiap bulan.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarannya sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- b. Wakil Ketua DPRD 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah); dan
- c. Anggota DPRD 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp. 2.250.000,(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Bagian Ketiga
Tunjangan Keluarga
BAB II - PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 5

- (1) Tunjangan keluarga bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang memiliki istri/suami dan anak yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, diberikan setiap bulan.
- (2) Tunjangan keluarga bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa tunjangan istri/suami dan tunjangan anak.
- (4) Tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu :
- a. Ketua DPRD sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- c. Anggota DPRD sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (5) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar 2% (dua persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu :
- a. Ketua DPRD sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);
- c. Anggota DPRD sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
- (6) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan paling banyak untuk 2 (dua) anak.
Bagian Keempat Tunjangan Beras
BAB II - PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 6

- (1) Tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, diberikan setiap bulan.
- (2) Tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setiap orang diberikan 10 (sepuluh) kilogram masing-masing dikalikan paling banyak 4 (empat) orang.
Bagian Kelima
Uang Paket
BAB II - PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 7

- (1) Uang paket bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, diberikan setiap bulan.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu :
- a. Ketua DPRD sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- c. Anggota DPRD sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
Bagian Keenam
Tunjangan Jabatan
BAB II - PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 8

- (1) Tunjangan jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, diberikan setiap bulan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu :
- a. Ketua DPRD sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 3.480.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- c. Anggota DPRD sebesar Rp. 3.262.500,(tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
Bagian Ketujuh
Tunjangan Badan Musyawarah/Komisi/Badan Kehormatan/ Badan Anggaran/Badan Pembentukan Perda/Alat Kelengkapan Lainnya
BAB II - PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Alat Kelengkapan Dewan seperti Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda, setiap bulannya diberikan tunjangan Alat Kelengkapan Dewan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan yang diterima Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Alat Kelengkapan Dewan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
- a. Ketua sebesar Rp. 326.250,- (tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 217.500,- (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
- c. Sekretaris sebesar Rp. 174.000,(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- d. Anggota sebesar Rp. 130.500,- (seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).
BAB II - PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Alat Kelengkapan Lainnya seperti Panitia Khusus, Panitia Kerja atau Panitia lainnya, diberikan tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan yang diterima Pimpinan dan Anggota DPRD bagi yang duduk dalam Alat Kelengkapan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. Ketua sebesar Rp. 326.250,- (tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 217.500,- (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
- c. Sekretaris sebesar Rp. 174.000,(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- d. Anggota sebesar Rp. 130.500,- (seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diberikan selama Alat Kelengkapan Lainnya terbentuk dan melaksanakan tugas.
Bagian Kedelapan
Tunjangan Komunikasi Intensif
BAB II - PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 11

- (1) TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja.
- (2) TKI yang diterima Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) termasuk pajak.
Bagian Kesembilan
Tunjangan Reses
BAB II - PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 12

- (1) Tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diberikan setiap melaksanakan reses.
- (2) Tunjangan reses yang diterima Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) termasuk pajak.
Bagian Kesepuluh
Tunjangan Kesejahteraan
BAB II - PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan.
- (2) Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa :
- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;
- c. jaminan kematian;
- d. pakaian dinas dan atribut;
- e. rumah negara dan perlengkapannya bagi Ketua DPRD;
- f. belanja rumah tangga bagi Ketua DPRD;
- g. tunjangan perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
- h. kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD; dan
- i. tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD;
Bagian Kesebelas Jaminan Kesehatan
BAB II - PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 14

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat huruf a, diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Umum Pusat di daerah serta tidak termasuk istri/suami dan anak.
Bagian Keduabelas
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
BAB II - PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 15

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dan huruf c, diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketigabelas
Pakaian Dinas dan Atribut
BAB II - PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 16

- (1) Tunjangan kesejahteraan berupa pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, diberikan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
- e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
Bagian Keempatbelas ...
- (4) Standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Bagian Keempatbelas
Rumah Negara dan Perlengkapannya bagi Ketua DPRD
BAB II - PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 17

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, disediakan bagi Ketua DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam hal Ketua DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri.
- (6) Rumah negara dan perlengkapannya yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindah tangankan, dan/atau diubah status hukumnya.
- (7) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diubah.
Bagian Kelimabelas
Belanja Rumah Tangga bagi Ketua DPRD
BAB II - PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 18

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f, disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Ketua DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (4) Standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak melebihi kebutuhan minimal rumah tangga Gubernur.
- (5) Dalam hal Ketua DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak dapat diberikan belanja rumah tangga.
Bagian Keenambelas
Tunjangan Perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD
BAB II - PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 19

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g, diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/ atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama, hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (4) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada daerah yang sama, tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (5) Bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD yang diberhentikan sementara, tidak diberikan tunjangan perumahan.
BAB II - PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 20

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (3) Besaran tunjangan perumahan bagi Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) per bulan dan bagi Anggota DPRD sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan.
Bagian Ketujuhbelas
Kendaraan Dinas bagi Pimpinan DPRD
BAB II - PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 21

- (1) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf h, disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, kendaraan dinas wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kendaraan dinas dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri.
- (5) Kendaraan dinas yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.
Bagian Kedelapanbelas
Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD
BAB II - PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 22

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas bagi Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Bagi Anggota DPRD yang diberhentikan sementara, tidak diberikan tunjangan transportasi.
- (4) Kendaraan dinas dan tunjangan transportasi, tidak dapat diberikan kepada Anggota DPRD secara bersamaan.
- (5) Besaran tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (7) Besaran tunjangan transportasi Anggota DPRD sebesar Rp. 11.500.000,(sebelas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
BAB III - UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 23

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- b. Untuk masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun :
1. Ketua DPRD sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
3. Anggota DPRD sebesar Rp. 2.250.000,(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Untuk masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun :
1. Ketua DPRD sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
3. Anggota DPRD sebesar Rp. 2.250.000,(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Untuk masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun :
1. Ketua DPRD sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Anggota DPRD sebesar Rp. 4.500.000,(empat juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Untuk masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun :
1. Ketua DPRD sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
3. Anggota DPRD sebesar Rp. 6.750.000,(enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- e. Untuk masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun :
1. Ketua DPRD sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
3. Anggota DPRD sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- f. Untuk masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun :
1. Ketua DPRD sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 14.400.000,(empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
3. Anggota DPRD sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.
BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 24

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa :
- a. program, yang terdiri atas :
1. penyelenggaraan rapat;
2. kunjungan kerja;
3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia di lingkungan DPRD;
6. 5.
7. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- b. DOP DPRD;
- c. pembentukan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD;
- d. penyediaan Tenaga Ahli Fraksi; dan
- e. belanja Sekretariat Fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 25

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 26

- (1) DOP DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
- (2) DOP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) DOP DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
- (4) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan, sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 12.000.000,(dua belas juta rupiah) per bulan.
- b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 6.000.000,(enam juta rupiah) per bulan.
- (5) DOP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setiap bulan, dengan ketentuan :
- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
\
- (6) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (7) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DOP DPRD sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (8) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DOP DPRD sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada benda1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (9) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (8), melampirkan :
- a. daftar penerima DOP DPRD; dan
- b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (10) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DOP DPRD berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ke rekening bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD.
BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 27

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (10) melakukan pembayaran DOP DPRD yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (10) mengelola DOP untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 28

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DOP DPRD, Pimpinan DPRD wajib menandatangani Pakta Integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DOP DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (5) huruf a, dibuktikan dengan laporan penggunaan DOP DPRD.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DOP DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf b, disertai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DOP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan, paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DOP DPRD pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DOP DPRD bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DOP DPRD oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.
BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 29

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli AKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam Alat Kelengkapan Dewan sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul Anggota, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan.
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang untuk setiap Alat Kelengkapan Dewan.
- (3) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pembayaran kompensasi bagi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan diatur, sebagai berikut :
- a. Pendidikan S1 dengan pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- b. Pendidikan S2 dengan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan;
- c. Pendidikan S3 dengan pengalaman kerja minimal 1 (satu) tahun sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan.
- (6) Pengadaan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 30

- (1) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, merupakan Tenaga Ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap Fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas Fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai besaran kompensasi Tenaga Ahli Fraksi diatur, sebagai berikut :
- a. Pendidikan S1 dengan pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- b. Pendidikan S2 dengan pengalaman kerja minimal 3 (lima) tahun sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan;
- c. Pendidikan S3 dengan pengalaman kerja minimal 1 (satu) tahun sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan.
- (4) Pengadaan Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 31

- (1) Belanja Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e, dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja Sekretariat Fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada Sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja Alat Tulis Kantor dan makan minum Rapat Fraksi yang diselenggarakan di lingkungan Kantor Sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
BAB V - PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 32

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 33

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat Pelaksana Tugas Pimpinan DPRD oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pelaksana Tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 826 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2006 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Gubernur Nomor 826 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 26) , sepanjang mengatur mengenai Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 31 Agustus 2017
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
T.T.D
CORNELIS
N/A
Preamble

Menimbang : a.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, b.
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Walikota sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014,
Mengingat 21. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423 ),
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851), 2.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 3.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 4
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): 5.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421): 6.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 7.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049): 8.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234): 9.
10. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 206015 Nomor 58, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 47, Tatibahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Ff 12),
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502):
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575):
- . Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 15 -Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155),
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585):
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penvelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592),
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614):
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165): |
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219):
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272):
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533):
24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136) sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015,
25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199),
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
- SJ N Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentaug Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah,
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
29. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 2 Seri E.1),
30. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 3 Seri E.2) sebagaimana telah diubah ketiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2007 Nomor 8):
31. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penvertaan Modal Daerah Sebagai Pendiri Perseroan Terbatas Lembu Betina Subur ( Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 6 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12 Tahun 2010 ( Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 12 ):
3. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomer 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2014. ( Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 29 ), N M
4. . Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah keempat kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 28 ): 22
34. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 4 ):
6. 35, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok --pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16):
36. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto ( Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5 ): 5
37. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 6 ): 6
38. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Pada Bank Perkreditan Rakvat (BPR ) se Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2012 ( Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 ): 4
39. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada Bank Nagari Sumatera Barat ( Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 14 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2012 ( Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 ), 2
40. Peraturan Dacrah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 16 ),
41. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ( Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 17 ),
42. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 9) sebagaimana telah diubah keduakalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12):
14. la) 'Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto ( Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 ), 3
44. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 1. Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8):
45. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10):
46. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawalilunto Noinor il),
47. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ( Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 16 ):
48. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ( Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 36 ):
49. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ( Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor )
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
N/A
Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2014 terdiri atas :
1. Pendapatan
- a. Pendapatan Asli Daerah
Rp. 48.580.391.650,27 ' '
- b. Pendapatan Transfer
Rp. 436.449.625.354,00
- Cc. Lain-lain Pendapatan yang Sah Jumlah Pendapatan
Rp. 3.375.300.000.00
'
Rp. 488.405.317.004,27 "
2. Belanja
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Belanja Pegawai
- 2) Belanja Bunga
- 3) Belanja Subsidi
- 4) Belanja Hibah
- 5) Belanja Bantuan Sosial
- oj Belanja Bagi Hasil
- 7) Belanja Bantuan Keuangan
- 8) Belanja Tidak Terduga Rp. Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp.
- 1) Belanja Pegawai
- 2) Belanja Barang dan Jasa
- 3) Belanja Modal Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Surplus / ( Defisit )
Rp
1.446.059.009.27
- Rp.
0.00
Rp.
5.985.241.827,00 -
- Rp.
840.358.500,00 -
Rp.
15.028.794.645,00 -
Rp.
4.237.492.866.00 -
2.629.368.000.00
'
- b. Belanja Langsung
234.176.192.656,27
Rp. 238.216.771.154,47
Rp. 472.392.963.810,74
Rp. 16.012.353.193,53
Rp.
41.075.714.313,47 "
Rp.
109.056.142.774,00
Rp... 88.084.914.067.00 '
Rp. 204.008.877.809.00 '
3. Pembiayaan
- a. Penerimaan
- b. Pengeluaran
Jumlah Pembiayaan Netto
Rp. 66.887.793.261,10 -
Rp. 9.593.000.000,00
Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
Rp. 57.294.793.261.10
Rp. 73.307.146.454,63
-
N/A
Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
N/A
Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.
N/A
Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
N/A
Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
N/A
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.
Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal 11 Agustus 2015
WALIKOTA SAWAHLUNTO,
Tr
Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal 11 Agustus 2015
SEKRETARIS DARRAH KOTA SAWAHLUNTO,
A
PG
'
ROVANLY ABDAMS
19
BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015 NOMOR
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
"
· WALIKOTA TOMORON PROVJNSISULAWESIUTARA
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 11 TAHUN 2014
TENT ANG
DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2015 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN,YANG MAHA ESA
WALIKOTA TOMOHON,
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Ta.hun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 129 ayat (2): Peraturan Mcnteri Dalam Negerl Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomcr 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pcmbangunan Daerah, serta Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pernbangunan Daerah Kota Tomohon Tahun 2015;
- J \_ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 Nornor 30, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor ,12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor · 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan. Kedua Atas Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Da~
Meaetaplmn
- (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia T'ahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844};
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahun Lembaran"N egara Republik\_ Indonesia N ornor 4 700); ·
5. Undang-Ul)dang Nornor 12 Tahun ?,Q 11 tentang Pembcntukan . . Peraturan · Perundang-undangan {Lernbaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ·
6. Peraturan Pemcrintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pernbangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor '1817); ·
7. Peraturan Presiden Nomor 5 .Tahun 2010 tentang Rencana Pernbangunan Jangka Mcncngah Nasional 2010 - 2014;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah:
9. . Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pclaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tcntang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraruran Mentcri Dalarn Negeri Nomor l Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Deerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 27 Tahun 2014 rentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasl Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Kota Tornohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota 1'omohon Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tomohon Tahun 201 I - 2015;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALJKOTA TENTANG RENCANA KERJA P~ANGUliAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2015.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
- I. Daerah adalah Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pernerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistcm dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undung Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pernerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon.
5. o, Walikota adalah Walikota Tomohon.
6. Satuan Kerja Perangkat Daergh yang sclanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah Kota Tornchon, .
7. Badan Pere::icanaan. Pemba,pgunan Daerah Kota Tomohon yang selanjutnya discbut dengan Bappeda ada!ah · uneur perencana penyelenggaraan pcmerintahan yang · melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pclaksanaan rencana pernbangunan daerah.
8. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 jsatu) tahun. .
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tomohon Tahun 2011-2015 yang sclanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan pernbangunan daerah untuk periode 5 {lima) tahun.
10. Rcncana Strategis SKPD Kota Tomohon Tahun 2011-2015 yang selanjutnya disebut dengan Rcnstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pembangunan Dacrah Kota Tomohon Tahun 2015 yang selanjutnya disingkat dengan . RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode I (satu] tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunandaerah.
12. Rencana Kerja SKPD Kata Tomohon Tahun 2015 yang selanjutnya disebur dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satuJ tahun.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkar dengan KUA adalah dokumen yang rnemuat kebijakan bidang pend~patan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat dcngan PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPO untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan OPRD.
15. Rencana Kcrja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat dengan RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rcncana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. 16, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rcncana keuangan tahunan pemenntahan daerah
()
yang dibahae dan disetujui bersama o1eh Pemcriritah Daer-ah dan DPRD yang ditetapkan dcngan Peraturan Daerah,
BABil SISTEMATIKA RKPD
Pasal 2
RKPD disusun dengan sistematika sebagairnana tercantum dalam Buku Lampiran dan merupakan bagian yang tidak rerpisahkan dari Peraturan Walikota ini,
BAB III - MASA BERLAKU RKPI)
Pasal 3

RKPD terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desernber 2015.
BAB IV - FUNGSIRKPD
Pasal 4

- (1) ~D menjadi landasan penyusunan rancangan KUA clan PPAS untuk menyusun rancangan APBD Tahun Anggaran 2015.
2. (2} RKPD dijadikan pcdoman peny~mpurnaan rancangan Renja SKPD.
"
BAB IV - FUNGSIRKPD
Pasal 5

- (I) RKPD dapat diubah · dalam ha! tidak sesuai dengan perkemhangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Pcrubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota clan menjadi landasan penyusunan rancangan KUA dan P~AS Perubahan untuk menyusun rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.
BAB IV - FUNGSIRKPD
Pasal 6

- (1) Penambahan program baru dalarn RKPD · dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan dan/atau penarnbahan program dalam RP.JMD.
- (2) Dalam ha! penambahan program baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP, tidak perlu merubah RPJMD,
- (3) Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjun dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra SKPD, sebagai acuan penyusunan Renja SKPD. ·
t)
BAB IV - FUNGSIRKPD
Pasal 7

- (11 Pcrubahan d.u1/ alau penambahan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Perubahan Peraturan Daerah tcntang RPJMD.
- Perubahan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (II ditindak!anJuti dengan Perubahan Renstra SKPD. (2)
BAB VI - PENGENDALIAN DAN EVAI.UASI RKPD
Pasal 8

- (1) Bappeda melakukan pengcndalian dan evaluasl RKPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rneliputi:
- a. pengendalian kebijakan;
- b. pengendalian pelaksanaan; don
- c. evaluasi hasil.
Pasa19
- {l) Pengendalian kebijakan scbagaimana dirnaksud dalam Pasal 8 ayar (2) huruf a, untuk menjamin bahwa RKPD telah disusun scsuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalarn peraturan perundang-undangan, telah selaras dengan prioritas dan sasaran pcmbangun.an daerah . yang ditetapkan dalam RPJMD dan RKP.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, untuk menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiacan pricritas daerah, serta indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalarn pcnyusunan rancangan KUA dan PPAS sebagai landasan penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2015.
- (3) Evaluasi hasil acbagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target kinerja progrwn/kegiata.Jl n1eucakup masukan litiput), keluaran (output), dan hasil (outcomej yang tclah ditetap.kan dalam RKPD.
BAB VI - PENGENDALIAN DAN EVAI.UASI RKPD
Pasal 10

- (I) Pengendalian kebijakan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilaksanakan bersamaan denggn penyusunan RKPD.
- (2) Pengendalian pelakaanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan 1·ancangan KUA dan PPAS.