PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 09 Tahun 2013
Tentang UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
Berlaku: 21 Mei 2013
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG
Nomor : 09 Tahun : 2013
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 09 TAHUN 2013
TENTANG
UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan formasi pegawai pada organisasi Pemerintah Kabupaten Serang dan untuk memenuhi salah satu syarat kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum yang telah memperoleh Ijin Belajar, perlu mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- b. bahwa untuk memberikan penghargaan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara, dan yang telah lulus mengikuti ujian penyesuaian ijazah, dapat diberikan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 820);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Lebakwangi di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 832);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 837);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Akademi Keperawatan (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 838);
MEMUTUSKAN.....
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH .
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Serang.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serang.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara.
10. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang selanjutnya disingkat UKPPI adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS untuk memenuhi salah satu syarat kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
11. Masa kerja pangkat dan golongan ruang minimal adalah persyaratan masa kerja dan pangkat dan golongan ruang minimal yang dipersyaratkan, terhitung mulai dari yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS.
12. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar adalah bukti otentik yang dimiliki seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan dan dinyatakan lulus oleh lembaga pendidikan yang terakreditasi.
13. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
14. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
16. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam UKPPI dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk memenuhi ketersediaan PNS di daerah yang mempunyai pengetahuan, keahlian, keterampilan dan profesionalisme melalui UKPPI dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sesuai dengan kebutuhan organisasi.
BAB III - UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
Pasal 4

- (1) Untuk dapat mengikuti UKPPI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. telah 2 (dua) tahun sebagai PNS, kecuali PNS dalam jabatan fungsional tertentu;
- b. telah memiliki masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang minimal yang dipersyaratkan;
- c. memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang terakreditasi;
- d. memiliki ijin belajar;
- e. ijazah yang diperoleh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- f. setiap unsur penilaian DP3 paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang minimal yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. untuk formasi Juru golongan ruang (I/c), paling sedikit 1 (satu) tahun dalam pangkat Juru Tingkat I golongan ruang (I/b);
- b. untuk formasi Pengatur Muda golongan ruang (II/a), paling sedikit 1 (satu) tahun dalam pangkat Juru golongan ruang (I/c);
- c. untuk formasi Pengatur golongan ruang (II/c), paling sedikit 1 (satu) tahun dalam pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang (II/b);
- d. untuk formasi Penata Muda golongan ruang (III/a), paling sedikit 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur golongan ruang (II/c); dan
- e. untuk formasi Penata Muda Tingkat I golongan ruang (III/b), paling sedikit 3 (tiga) tahun dalam pangkat Penata Muda golongan ruang (III/a).
BAB III - UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
Pasal 5

PNS yang telah mengikuti UKPPI pertama kali tidak lulus masih diberi kesempatan untuk yang kedua dan seterusnya.
BAB III - UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
Pasal 6

PNS yang sudah pernah mengikuti UPPKI dapat kembali mengikuti UKPPI setelah 3 (tiga) tahun dari UKPPI yang terakhir.
BAB III - UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
Pasal 7

- (1) PNS yang mutasi dari luar daerah, paling sedikit telah 2 (dua) tahun mengabdi pada pemerintah daerah.
- (2) Bagi PNS yang mutasi dari luar daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan telah mengikuti ujian penyesuaian ijazah pada daerah asalnya, diwajibkan untuk mengikuti kembali ujian penyesuaian ijazah.
BAB III - UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
Pasal 8

Bagi PNS yang diangkat dari formasi Sekretaris Desa dan masih menjabat sebagai Sekretaris Desa dapat menyesuaikan pangkatnya dengan pendidikan paling tinggi setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat.
Bagian Kedua
Tata Cara
BAB III - UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
Pasal 9

Petunjuk teknis tentang tata cara pelaksanaan UKPPI ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BKD.
BAB IV - KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
Pasal 10

Untuk dapat Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. telah lulus UKPPI, kecuali PNS dalam jabatan fungsional tertentu;
- b. ijazah yang diperoleh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- c. setiap unsur penilaian DP3 paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d. bagi jabatan fungsional tertentu telah memenuhi jumlah angka kredit dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- f. memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang terakreditasi, termasuk ijazah yang diperoleh sebelum diangkat sebagai CPNS;
- g. melampirkan tugas belajar atau ijin belajar; dan
- h. tersedia formasi untuk kenaikan pangkat pada SKPD tempat PNS bekerja.
Bagian Kedua
Jenjang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
BAB IV - KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
Pasal 11

Jenjang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum yang telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah adalah sebagai berikut :
- a. Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dapat dinaikkan menjadi Pangkat Juru golongan ruang (I/c), paling sedikit 1 (satu) tahun dalam Pangkat Juru golongan ruang (I/a);
- b. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat dapat dinaikkan menjadi Pangkat Pengatur Muda golongan ruang (II/a), paling sedikit 1 (satu) tahun dalam Pangkat Juru golongan ruang (I/c);
- c. Diploma II atau sederajat dapat dinaikkan menjadi Pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang (II/b), paling sedikit 1 (satu) tahun dalam Pangkat Pengatur Muda golongan ruang (II/a);
- d. Diploma III atau sederajat dapat dinaikkan menjadi Pangkat Pengatur golongan ruang (II/c), paling sedikit 1 (satu) tahun dalam Pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang (II/b);
- e. Strata 1 dan Diploma IV dapat dinaikkan menjadi Pangkat Penata Muda (III/a), paling sedikit 2 (dua) tahun dalam Pangkat Pengatur golongan ruang (II/c); dan
- f. Strata II dapat dinaikan menjadi Pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang (III/b), paling sedikit 3 (tiga) tahun dalam Pangkat Penata Muda golongan ruang (III/a).
BAB IV - KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
Pasal 12

Bagi Fungsional Guru pada saat pengangkatannya sebagai CPNS pada Pangkat Pengatur Muda golongan ruang (II/a) dan pendidikan yang dijadikan dasar pengangkatan berasal dari non keguruan, harus terlebih dahulu naik pangkat ke Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang (II/b).
BAB IV - KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
Pasal 13

Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dalam Jabatan Fungsional Tertentu dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keempat
Tata Cara
BAB IV - KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
Pasal 14

Petunjuk teknis tentang tata cara pelaksanaan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BKD.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.
Ditetapkan di Serang pada tanggal 21 Mei 2013
BUPATI SERANG,
Cap/Ttd
A. TAUFIK NURIMAN
Diundangkan di Serang pada tanggal 22 Mei 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,
Cap/Ttd
LALU ATHARUSSALAM RAIS
BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2013 NOMOR 09