PP Unknown Nomor 3 Tahun 2008
Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.
Berlaku: 3 TAHUN 2008
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 3 TAHUN 2008
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu dibentuk organisasi Dinas Daerah sesuai dengan kondisi, kemampuan dan kebutuhan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
Menetapkan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Dan BUPATI SIDENRENG RAPPANG
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang;
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi Daerah;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah;
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah yang terdiri dari:
- a. Dinas Pendidikan
- b. Dinas Kesehatan
- c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- f. Dinas Kimprasda
- g. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
- h. Dinas Koperasi dan UKM
- i. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- j. Dinas Pertanian dan Perkebunan
- k. Dinas Peternakan dan Perikanan
- l. Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi
- m. Dinas Pendapatan Daerah
- n. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
BAB III - DINAS PENDIDIKAN
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
1. Sub Bagian Keuangan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pendidikan Luar Sekolah
1. Seksi Pendidikan Kesetaraan
2. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kelembagaan
3. Seksi PAUD
- d. Bidang Pendidikan Dasar
1. Seksi Kurikulum
2. Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan
3. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar
- e. Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan
1. Seksi Kurikulum
2. Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan
3. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Menengah
- f. Bidang Perencanaan
1. Seksi Data dan Informasi
2. Seksi Monitoring dan Evaluasi
- g. UPT Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
BAB III - DINAS PENDIDIKAN
Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pendidikan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendidikan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - DINAS KESEHATAN
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
1. Sub Bagian Perencanaan
2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Tenaga Kesehatan
3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat
1. Seksi Kesehatan Keluarga
2. Seksi Gizi Masyarakat
3. Seksi Promosi Kesehatan
- d. Bidang Pegendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
1. Seksi Pengendalian Penyakit Menular
2. Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Matra
3. Seksi Penyehatan Lingkungan
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan
1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar
2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan Penunjang
3. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus
- f. Bidang Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
1. Seksi Obat dan Perbekalan Kesehatan
2. Seksi Makanan Minuman, Obat Tradisional dan Kosmetik
3. Seksi Pengawasan Kefarmasian, Makanan Minuman dan Perbekalan Kesehatan
- g. UPT Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
BAB IV - DINAS KESEHATAN
Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah yang dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang kesehatan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB V - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
1. Sub Bagian Perencanaan
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Rehabilitasi Sosial
1. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat
2. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Penanggulangan Bencana
- d. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial
1. Seksi Bina Kesejahteraan Anak dan Keluarga
2. Seksi Bina Potensi dan Sumber Kesos
- e. Bidang Tenaga Kerja
1. Seksi Pemberdayaan Tenaga Kerja
2. Seksi Pengawasan dan perlindungan tenaga kerja.
- f. Bidang Transmigrasi
1. Seksi Pemberdayaan kawasan dan penempatan transmigrasi
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat transmigrasi.
- g. UPT Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi
BAB V - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pasal 8

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
1. Sub Bagian Perencanaan
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan
1. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
2. Seksi pembinaan dan Pengawasan Lalu Lintas
- d. Bidang Angkutan Darat
1. Seksi Angkutan Jalan dan Perizinan
2. Seksi Pelayanan dan Pengendalian Muatan
- e. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana
1. Seksi Prasarana Lalu Lintas dan Terminal
2. Seksi Teknik Sarana Lalu Lintas
- f. Bidang Pos, Komunikasi dan Informatika
1. Seksi Pos dan Telekomunikasi
2. Seksi Teknologi dan Informatika.
- g. UPT Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
BAB VI - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pasal 10

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
1. Sub Bagian Perencanaan
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Administrasi kependudukan
1. Seksi Adminisitrasi Pendaftaran Penduduk
2. Seksi Pelaporan Penduduk
- d. Bidang Pencatatan Sipil
1. Seksi Akta Kelahiran dan Kematian
2. Seksi Akta Perkawinan dan Perceraian
- e. Bidang Data dan Informasi
1. Seksi Data
2. Seksi Informasi
- f. UPT Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catata Sipil, tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
BAB VII - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Pasal 12

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang kependudukan dan catatan sipil serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - DINAS KIMPRASDA
Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kimprasda adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
1. Sub Bagian Perencanaan
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Bina Marga
1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
3. Seksi Pemanfaatan, Pengawasan Jalan dan Jembatan
- d. Bidang Cipta Karya
1. Seksi Pengembangan dan Pengawasan
2. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan
3. Seksi Perkotaan, Pedesaan dan Air Bersih
- e. Bidang Tata Ruang
1. Seksi Perencanaan Tata Ruang
2. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang
3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang
- f. Bidang Teknik dan Jasa Konstruksi
1. Seksi Survei dan Desain
2. Seksi Pengujian dan Pengendalian Mutu
3. Seksi Pembinaan Teknik, Kinerja dan Jasa Konstruksi
- g. UPT Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kimprasda, tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
BAB VIII - DINAS KIMPRASDA
Pasal 14

- (1) Dinas Kimprasda berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kimprasda mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang kebinamargaan, keciptakaryaan, tata ruang dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas Bina Marga mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga, cipta karya, tata ruang;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang bina marga, cipta karya dan tata ruang;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bina marga, cipta karya dan tata ruang;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kimprasda, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
1. Sub Bagian Perencanaan
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Air
1. Seksi Survey dan Design
2. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi
3. Seksi Pendataan, Monitoring dan Evaluasi
- d. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air
1. Seksi Operasi
2. Seksi Pemeliharaan
3. Seksi Pengendalian dan Pengamanan
- e. Bidang Bina Manfaat
1. Seksi Pembinaan Kelembagaan
2. Seksi Perizinan dan Pemanfaatan
- f. UPT Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, tercantum dalam Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
BAB IX - DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
Pasal 16

- (1) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pembangunan pengairan, pemeliharaan irigasi, pengelolaan dan pengendalian sumber daya air serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber daya air;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan sumber daya air;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sumber daya air;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB X - DINAS KOPERASI DAN UKM
Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
1. Sub Bagian Perencanaan
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Koperasi
1. Seksi Kelembagaan dan Usaha Koperasi
2. Seksi Sarana dan Prasarana
- d. Bidang Usaha Perekonomian
1. Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2. Seksi Usaha Lembaga Ekonomi Masyarakat
- e. Bidang Fasilitasi dan Investasi
1. Seksi Fasilitasi Usaha dan Permodalan
2. Seksi Promosi dan Investasi
- f. UPT Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM, tercantum dalam Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
BAB X - DINAS KOPERASI DAN UKM
Pasal 18

- (1) Dinas Koperasi dan UKM berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Koperasi dan UKM mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas Koperasi mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang koperasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
1. Sub Bagian Perencanaan
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perindustrian
1. Seksi Pengembangan Sarana dan Usaha
2. Seksi Pengembangan Produksi
- d. Bidang Perdagangan
1. Seksi Pengembangan Sarana dan Usaha Perdagangan
2. Seksi Pendaftaran Perusahaan
- e. Bidang Perlindungan Konsumen
1. Seksi Registrasi dan Kemetrologian
2. Seksi Penertiban dan Penataan
- f. Bidang Bina Lembaga
1. Seksi Promosi dan Perizinan
2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
- g. UPT Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, tercantum dalam Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
BAB XI - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Pasal 20

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang perindustrian dan perdagangan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian dan perdagangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
1. Sub Bagian Perencanaan
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura
1. Seksi Produksi
2. Seksi Perlindungan
- d. Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana
1. Seksi Pengembangan Lahan dan Alsintan
2. Seksi Sarana Produksi Pertanian dan Perkebunan
- e. Bidang Perkebunan
1. Seksi Pengembangan, Pengendalian Areal Perkebunan
2. Seksi Peningkatan Produksi Perkebunan
- f. Bidang Pengembangan Agribisnis
1. Seksi Perizinan dan Permodalan Pertanian dan Perkebunan
2. Seksi Pengembangan Usaha dan Pemasaran Hasil Pertanian Perkebunan.
- g. UPT Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan, tercantum dalam Lampiran X sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
BAB XII - DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
Pasal 22

- (1) Dinas Pertanian dan Perkebunan berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pertanian dan perkebunan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas Pertanian dan Perkebunan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan perkebunan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pertanian dan perkebunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian dan perkebunan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
1. Sub Bagian Perencanaan
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Peternakan
1. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Peternakan
2. Seksi Kesehatan Hewan dan Veteriner
- d. Bidang Perikanan
1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Produksi
2. Seksi Pengawasan dan Kelestarian Sumber Daya Perikanan
- e. Bidang Bina Usaha
1. Seksi Pengembangan dan Peningkatan SDM
2. Seksi Pelayanan Usaha Agribisnis dan Pengolahan hasil
- f. UPT Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan, tercantum dalam Lampiran XI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
BAB XIII - DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Pasal 24

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang peternakan dan perikanan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan perikanan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang peternakan dan perikanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang peternakan dan perikanan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - DINAS KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
1. Sub Bagian Perencanaan
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan
1. Seksi Rehabilitasi dan Konservasi
2. Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan
- d. Bidang Pembinaan dan Pengusahaan Hutan
1. Seksi Bina Hutan
2. Seksi Bina Usaha
- e. Bidang Pertambangan dan Energi
1. Seksi Pengembangan Potensi
3. Seksi Pengusahaan Sumber Daya Pertambangan dan Energi
- f. UPT Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi, tercantum dalam Lampiran XII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
BAB XIV - DINAS KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Pasal 26

- (1) Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang kehutanan, pertambangan dan energi serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan, pertambangan dan energi;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kehutanan, pertambangan dan energi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kehutanan, pertambangan dan energi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XV - DINAS PENDAPATAN DAERAH
Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
1. Sub Bagian Perencanaan
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pengawasan
1. Seksi Pengendalian dan Pemeliharaan
2. Seksi Penertiban dan Keamanan
- d. Bidang Retribusi
1. Seksi Pendataan dan Penetapan
2. Seksi Penagihan dan Pembukuan
- e. Bidang Pajak dan PBB
1. Seksi Pendataan dan Penetapan
2. Seksi Penagihan dan Pembukuan
- f. UPT Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, tercantum dalam Lampiran XIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
BAB XV - DINAS PENDAPATAN DAERAH
Pasal 28

- (1) Dinas Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pendapatan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan Daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan pariwisata adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
1. Sub Bagian Perencanaan
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Kepemudaan
1. Seksi Pemberdayaan Pemuda
2. Seksi Kaderisasi Kewirausahaan, Sarana Prasarana
- d. Bidang Keolahragaan
1. Seksi Pemberdayaan Olahraga, Pengembangan SDM Dan IPTEK
2. Seksi Akreditasi, Penghargaan dan Sarana Prasarana Olahraga
- e. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
1. Seksi Budayaan
2. Seksi Pariwisata
- f. UPT Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisat, tercantum dalam Lampiran XIV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
BAB XVI - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Pasal 30

- (1) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XVII - TATA KERJA
Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
BAB XVII - TATA KERJA
Pasal 32

- (1) Kepala Dinas wajib mengawasi Sekretaris dan setiap Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan.
- (2) Sekretaris dan setiap Kepala Bidang wajib mengawasi pelaksanaan tugas setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan.
- (3) Setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib mengawasi pelaksanaan tugas setiap Staf masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkahlangkah yang perlu sesuai dengan peraturan.
BAB XVII - TATA KERJA
Pasal 33

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan Sekretaris dan setiap Kepala Bidang dan memberi bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang.
- (2) Sekretaris dan setiap Kepala Bidang bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing.
- (3) Setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan setiap Staf masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya.
BAB XVII - TATA KERJA
Pasal 34

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (2) Sekretaris dan setiap Kepala Bidang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap Kepala Sub Bagian bertanggung jawab kepada Sekretaris dan setiap Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing, baik Kepala Sub Bagian maupun Kepala Seksi berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Pengaturan tentang UPT Dinas mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2004 Nomor 17);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2004 Nomor 18);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Perindag, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2004 Nomor 19);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2004 Nomor 20);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2004 Nomor 21);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2004 Nomor 22);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 Nomor 23);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2004 Nomor 24);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 Nomor 25);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan, Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2004 Nomor 26);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2004 Nomor 27);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2004 Nomor 28);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 Nomor 29);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2004 Nomor 30);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2004 Nomor 31);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 Nomor 32);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dinas Informasi-Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 Nomor 33);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2004 Nomor 37);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2004 Nomor 42);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Pemuda dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 Nomor 12);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 Nomor 14);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 Nomor 15);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 Nomor 16);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 23);
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
Diundangkan di Pangkajene pada tanggal, 4 April 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,
Drs. H. HASANUDDIN SYAFIUDDIN, M.Si.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2008 NOMOR 3
Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal, 2 April 2008
BUPATI SIDENRENG RAPPANG, Cap / ttd
H. ANDI RANGGONG