PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 12 Tahun 2013
Tentang PERUBAHAN ATAS
Berlaku: 12 Desember 2013
N/A
Preamble

Menimbang
:
WALIKOTA BITUNG
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, maka perlu diupayakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan sehingga mencapai fungsinya dengan baik dan utuh dengan didukung oleh kepastian hukum, tertib administrasi dan kejelasan tata cara pemungutannya;
- b. bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu terdapat beberapa rumusan yang harus disesuaikan sehingga perlu dilakukan Perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
4. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
5. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Memberikan Izin Mendirikan Bangunan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 110);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
dan
WALIKOTA BITUNG
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 6 TAHUN 2011
Menetapkan : TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 110) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (1a), ayat (1b) dan ayat (1c), sehingga secara keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 4
- (1) Objek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
2. (1a)Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
3. (1b)Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) berfungsi sebagai :
- a. hunian terdiri atas :
1. bangunan gedung hunian rumah tinggal sederhana; dan
2. rumah tinggal tidak sederhana.
- b. keagamaan terdiri atas:
1. mesjid/musola;
2. gereja;
3. vihara;
4. klenteng;
5. pura; dan
6. bangunan pelengkap keagamaan.
- c. usaha terdiri atas:
1. perkantoran;
2. komersial;
3. pasar modern;
4. rumah toko (ruko);
5. rumah kantor (rukan);
6. mal/supermarket;
7. hotel;
8. restoran; dan
9. lain-lain sejenisnya.
- d. sosial dan budaya terdiri atas:
1. bangunan olahraga;
2. bangunan pemakaman;
3. bangunan kesenian/kebudayaan;
4. bangunan pasar tradisional;
5. bangunan terminal/halte bus;
6. bangunan pendidikan;
7. bangunan kesehatan;
8. kantor pemerintahan;
9. bangunan panti jompo;
10. panti asuhan; dan
11. lain sejenisnya.
- e. ganda/campuran terdiri atas:
1. hotel;
2. apartemen;
3. mal/ shoping centre ;
4. sport hall; dan/atau
5. hiburan.
36. (1c)bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) terdiri atas :
- a. pelataran untuk parkir, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan golf dan lain-lain sejenisnya;
- b. pondasi, pondasi tangki dan lain-lain sejenisnya;
- c. pagar tembok/besi dan tanggul/turap dan lain-lain sejenisnya;
- d. septic tank /bak penampungan bekas air kotor dan lain-lain sejenisnya;
- e. sumur resapan dan lain-lain sejenisnya;
- f. teras tidak beratap atau tempat pencucian dan lain-lain sejenisnya;
- g. dinding penahan tanah;
- h. penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengelolah air, gardu listrik, gardu telepon, menara, tiang listrik/telepon dan lain-lain sejenisnya;
- i. kolam renang, kolam ikan air deras dan lain-lain sejenisnya;
- j. gapura, patung, bangunan reklame, monumen dan lain-lain sejenisnya.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan KDB, KLB, KKB dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Jenis kegiatan yang dikenakan Retribusi IMB meliputi :
- a. pembangunan baru;
- b. rehabilitasi/renovasi meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan; dan
- c. pelestarian/pemugaran.
- (4) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
2. Ketentuan dalam Pasal 18 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 18

- (1) Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usahanya.
- (2) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin gangguan dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari :
- a. perubahan sarana usaha;
- b. penambahan kapasitas usaha;
- c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
- d. perubahan waktu atau durasi usaha.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
- (4) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, Pemerintah Daerah dapat mencabut Izin Usaha.
- (5) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, Perusahaan wajib melaporkan kegiatan usahanya setiap 3 (tiga) tahun tanpa dipungut biaya kecuali ada perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
3. Ketentuan dalam Pasal 31 huruf c, diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 31

Masa Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :
- a. pada Retribusi IMB, masa Retribusi berlaku selama belum ada perubahan;
- b. pada Retribusi ITPMB, masa Retribusi berlaku selama 1 (satu) tahun;
- c. pada Retribusi izin gangguan, masa Retribusi berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usahanya; dan
- d. pada Retribusi Izin Trayek, masa Retribusi berlaku selama 1 (satu) tahun.
4. Diantara Ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 32A, sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 32

A
Khusus pada Retribusi IMB, Walikota dapat memberikan :
- a. pengurangan dan/atau keringanan Retribusi berdasarkan kriteria :
1. bangunan fungsi sosial dan budaya; dan
2. bangunan fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
pembebasan Retribusi berdasarkan kriteria:
1. bangunan fungsi keagamaan; dan
2. bangunan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak komersial.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.
Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 12 Desember 2013
WALIKOTA BITUNG, ttd
HANNY SONDAKH
Kepala Bagian Hukum
Kasubag. Perundang-undangan
Staf Pengelola
Diundangkan di Bitung Pada tanggal 12 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA,
Drs. EDISON HUMIANG, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP.19610804 198603 1 016
LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 33