PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 26 Agustus 2013
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 34 TAHUN 2013
TENTANG
PROGRAM BANYUWANGI MENGAJAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,
- bahwa dalam rangka mendukung penjaminan kelangsungan belajar bagi peserta didik pendidikan dasar dan menengah Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Banyuwangi Mengajar (Relawan Daerah terpencil) Kabupaten Banyuwangi.
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Menetapkan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 3/E);
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Program Banyuwangi Cerdas Kabupaten Banyuwangi.
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM BANYUWANGI MENGAJAR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Kewenangan Daerah adalah kewenangan yang diberikan pemerintah kepada daerah;
5. Kepala Dinas Pendidkan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya;
7. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
8. Satuan Pendidikan adalah sekolah dasar yang selanjutnya disingkat dengan SD, sekolah menengah pertama yang selanjutnya disingkat SMP, sekolah menengah kejuruan yang selanjutnya disingkat dengan SMK;
9. Pendidikan Dasar adalah pendidikan pada satuan pendidikan SD dan SMP;
10. Pendidikan Menengah adalah pendidikan pada satuan SMA dan SMK;
11. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada satuan institut, akademi, sekolah tinggi, atau universitas;
12. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
13. Relawan adalah pendidik lulusan sarjana pendidikan yang mendapatkan tugas mengajar pada satuan pendidikan dasar dan menengah atau tenaga kependudukan di daerah terjauh, terluar, tertinggal, terjauh, daerah dengan tingkat akses sulit (Detas) dan secara sukarela mengabdikan diri membantu penuntasan pemberantasan buta aksara dan pengabdian sukarela yang bermanfaat bagi masyarakat di daerah penempatan relawan;
14. Daerah dengan tingkat akses sulit (Detas) adalah daerah yang memiliki tingkat kesulitan tertentu untuk dijangkau dan membutuhkan waktu relatif lama dibandingkan dengan akses jalan beraspal.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Program Banyuwangi Mengajar yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah pelayanan pembelajaran peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah di daerah Detas Kabupaten Banyuwangi atau pada satuan pendidikan yang membutuhkan mata pelajaran spesifikasi tertentu melalui penempatan relawan sarjana pendidikan.
BAB VII - PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi melaksanakan pengawasan dan evaluasi Program Banyuwangi Mengajar;
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaporkan kepada Bupati.
BAB VII - PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 26 Agustus 2013
BUPATI BANYUWANGI,
Ttd.
H. ABDULLAH AZWAR ANAS