Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang IZIN GANGGUAN
Berlaku: 16 November 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- bahwa dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, dan memelihara lingkungan hidup serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan;
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
- Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 422, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelayanan Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pelayanan Perizinan Di Bidang
Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perizinan dan Rekomendasi Usaha dan/atau Kegiatan Di Bidang Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 Nomor 2);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU dan BUPATI KAPUAS HULU
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN GANGGUAN.
DAERAH
TENTANG
IZIN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pemberian izin di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
7. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan di Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang pelayanan perizinan atau satuan kerja perangkat Daerah lain sesuai kewenangannya.
9. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
10. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Izin adalah pemberian izin tempat usaha dan/atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha dan/atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan usaha baik yang berupa ruang tertutup maupun ruang terbuka yang dijalankan secara teratur dalam bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan.
13. Lokasi adalah letak tempat usaha dan/atau kegiatan di Daerah.
14. Tim Teknis Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah Tim yang memberikan pertimbangan teknis terhadap permohonan Izin.
15. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Dokumen Lingkungan adalah Dokumen yang dibuat atau disusun oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan yang dinilai atau ditanggapi oleh instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dan dijadikan pedoman
dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan berupa dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang dipersyaratkan dalam izin usaha dan/atau kegiatan oleh instansi yang bertanggung jawab.
17. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan.
18. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
19. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL dan UKL-UPL.
20. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundang-undangan.
22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka penertiban agar setiap orang atau badan yang akan mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha di Daerah yang usaha dan/atau kegiatannya dapat menimbulkan gangguan diwajibkan memiliki Izin.
- (2) Tujuan pemberian Izin adalah:
- a. untuk memberikan kepastian hukum terhadap suatu tempat usaha atas gangguan yang dapat ditimbulkan;
- b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap tempat usaha; dan
- c. memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat di lingkungan tempat usaha dilaksanakan.
- (3) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. objek dan subjek Izin;
- b. kriteria gangguan;
- c. persyaratan Izin;
- d. ketentuan pemberian Izin;
- e. kewenangan pemberian Izin;
- f. penyelenggaraan perizinan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. sosialisasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. ketentuan sanksi.
BAB II - OBJEK DAN SUBJEK IZIN GANGGUAN
Pasal 3

- (1) Objek Izin adalah tempat usaha dan/atau kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan bagi masyarakat dan lingkungan.
- (2) Subjek Izin adalah orang atau badan yang akan mendirikan, mengubah, menambah dan/atau memperluas tempat usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan/atau lingkungan.
BAB III - KRITERIA GANGGUAN
Pasal 4

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan Izin terdiri dari:
- a. lingkungan;
- b. sosial kemasyarakatan; dan
- c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap :
- a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
- b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.
BAB III - KRITERIA GANGGUAN
Pasal 5

- (1) Jenis dan macam gangguan berdasarkan kriteria gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi :
- a. gangguan suara;
- b. gangguan bau;
- c. gangguan air buangan atau limbah baik berupa padat maupun cair;
- d. gangguan kotoran;
- e. gangguan asap;
- f. ancaman akibat bahaya kebakaran;
- g. ancaman terhadap keresahan sosial;
- h. ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia;
- i. ancaman terhadap moral, kebudayaan dan kepribadian bangsa Indonesia;
- j. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
- k. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.
- (2) Kriteria gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperhatikan karakteristik dan kondisi Daerah.
BAB IV - PERSYARATAN IZIN
Pasal 6

- (1) Izin ditetapkan berdasarkan kondisi tempat usaha dengan disertai gangguan kecil, gangguan sedang, dan besar.
- (2) Izin diajukan secara tertulis oleh Pemohon izin kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk dengan terlebih dahulu mengisi formulir permohonan izin yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon bagi usaha perorangan atau akta pendirian usaha bagi pemohon yang berbadan hukum;
- b. fotokopi status kepemilikan tanah;
- c. fotokopi denah lokasi tempat usaha;
- d. surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang berbatasan dan khusus untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dari warga yang tinggal di area rebahan menara yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
- e. Berita Acara Sosialisasi atas rencana kegiatan/usaha di lingkungan tempat usaha yang dilengkapi tanda tangan dan fotokopi KTP peserta bagi usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan sesuai kriteria dokumen lingkungan yang dibutuhkan dan hanya untuk awal pendirian kegiatan/usaha;
- f. pernyataan jaminan atas keabsahan dokumen yang diajukan; dan
- g. dokumen lainnya yang ditentukan untuk pembuktian kelayakan terhadap tempat usaha dan/atau kegiatan dan/atau ketentuan lain yang mengikat.
- (3) Formulir permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
- b. nama perusahaan;
- c. alamat perusahaan;
- d. bidang usaha/kegiatan;
- e. lokasi kegiatan;
- f. nomor telepon perusahaan;
- g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
- h. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
- i. pernyataan permohonan Izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan Izin diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB V - KETENTUAN PEMBERIAN IZIN
Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan bagi masyarakat serta kelestarian lingkungan wajib memiliki Izin.
- (2) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) Untuk kepentingan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, Pemerintah Daerah dapat menetapkan tempat yang dilarang untuk didirikan tempat usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB V - KETENTUAN PEMBERIAN IZIN
Pasal 8

- (1) Dalam rangka mewujudkan pelayanan perizinan yang prima Pejabat yang ditunjuk wajib menginformasikan kepada pemohon mengenai persyaratan, prosedur, jangka waktu penyelesaian Izin, biaya secara jelas, pasti dan terbuka.
- (2) Jangka waktu penyelesaian pelayanan Izin ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi oleh Pejabat, permohonan Izin dianggap disetujui.
- (4) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon dapat meminta keputusan dari Pejabat sebagai dasar melakukan aktivitas selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB V - KETENTUAN PEMBERIAN IZIN
Pasal 9

- (1) Izin diberikan atas nama pemilik usaha dan/atau kegiatan atau mereka yang mendapatkan haknya karena hukum.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada yang berhak.
BAB VI - KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN
Pasal 10

- (1) Pemberian Izin merupakan kewenangan Bupati yang didelegasikan kepada SKPD yang menangani perizinan.
- (2) Pelayanan Izin diselenggarakan oleh SKPD yang menangani perizinan.
- (3) Dalam penyelenggaraan perizinan dibentuk tim untuk memverifikasi Izin yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PERIZINAN
Pasal 11

Pemberi Izin wajib:
- a. menyusun persyaratan Izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
- b. memperlakukan setiap pemohon Izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;
- c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum Izin dikeluarkan;
- d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha/kegiatan di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan Izin belum memenuhi persyaratan;
- g. memberikan keputusan atas permohonan Izin yang telah memenuhi persyaratan;
- h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PERIZINAN
Pasal 12

- (1) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d harus didasarkan pada analisa kondisi objektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Setiap keputusan atas permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g wajib didasarkan pada hasil penilaian yang objektif disertai dengan alasan yang jelas.
Bagian Kedua Kewajiban dan Hak Pemohon Izin
BAB VII - PENYELENGGARAAN PERIZINAN
Pasal 13

Pemohon Izin wajib:
- a. melakukan langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen Izin;
- b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- c. menjamin dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap keaslian/keabsahan atas dokumen yang diajukan sebagai persyaratan; dan
- d. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PERIZINAN
Pasal 14

Pemohon Izin mempunyai hak:
- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapnya tentang sistem, mekanisme dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat dan ramah;
- e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.
Bagian Ketiga Larangan
BAB VII - PENYELENGGARAAN PERIZINAN
Pasal 15

- (1) Pemohon Izin dilarang memberikan uang jasa atau bentuk lainnya kepada petugas perizinan di luar ketentuan yang berlaku.
Pemberi Izin dilarang:
- a. meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;
- b. menerima pemberian segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
- c. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- d. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
- e. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- f. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PERIZINAN
Pasal 16

Bagi Pejabat, Petugas perizinan dan/atau Tim Teknis yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Usaha dan/atau Kegiatan yang Tidak Wajib Izin
BAB VII - PENYELENGGARAAN PERIZINAN
Pasal 17

Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Izin kecuali:
- a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki Izin; dan
- c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan/usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak dari kegiatan/usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.
Bagian Kelima Masa Berlaku dan Perubahan Izin
BAB VII - PENYELENGGARAAN PERIZINAN
Pasal 18

- (1) Izin berlaku selama usaha dan/atau kegiatannya masih berjalan.
- (2) Setiap 5 (lima) tahun pemegang Izin wajib melakukan daftar ulang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan daftar ulang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PERIZINAN
Pasal 19

- (1) Setiap pemegang Izin wajib mengajukan permohonan perubahan Izin dalam hal terjadi perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
- a. perubahan sarana usaha;
- b. penambahan kapasitas usaha;
- c. perluasan lahan dan bangunan usaha;
- d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha; dan/atau
- e. perubahan izin lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perubahan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PERIZINAN
Pasal 20

Izin dinyatakan tidak berlaku apabila:
- a. habis masa berlakunya;
- b. pemegang Izin menghentikan usahanya;
- c. terjadi perubahan kepemilikan/penguasaan tempat usaha/kegiatan, lokasi/alamat dan/atau jenis usaha tanpa persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- d. tidak melaksanakan daftar ulang;
- e. melanggar ketentuan dalam surat izin;
- f. setelah dikeluarkan izin, ternyata keterangan atau data yang menjadi persyaratan permohonan izin tidak benar atau palsu;
- g. terjadi perubahan sarana usaha dan atau penambahan kapasitas usaha tanpa persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- h. terjadi perluasan lahan dan/atau bangunan usaha tanpa persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- i. terjadi perubahan waktu atau durasi operasi usaha tanpa persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- j. terjadi perubahan Izin lingkungan tanpa persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; dan
- k. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan Izin yang diberikan.
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 21

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian Izin; dan
- b. rencana usaha dan/atau kegiatan dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (6) Pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat usaha dan/atau kegiatan oleh masyarakat harus didasarkan pada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (7) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - SOSIALISASI RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
Pasal 22

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar tempat/lokasi kegiatan/usaha sesuai dokumen lingkungan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Khusus terhadap Izin bagi menara telekomunikasi, sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap warga masyarakat yang tinggal di area rebahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB X - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan termasuk meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan Daerah yang melalui:
- a. koordinasi secara berkala;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
- c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.
Bagian Kedua
Pengawasan
BAB X - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 24

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian Izin dan pelaksanaan Izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian Izin secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan Izin dilakukan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh SKPD.
BAB XI - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pencabutan Izin;
- b. denda administratif; atau
- c. daya paksa polisional.
- (3) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:
- a. pemberian teguran tertulis pertama;
- b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
- c. pemberian teguran tertulis ketiga;
- d. pencabutan Izin.
- (4) Pengenaan sanksi administratif daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
- a. penutupan sementara; atau
- b. penyegelan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (5) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (6) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 13 huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sehingga menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

- (1) Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis.
- (2) Bagi tempat usaha dan/atau kegiatan yang didirikan dan belum memiliki Izin atau yang telah memiliki Izin tetapi habis masa berlakunya, maka dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan wajib mengajukan permohonan Izin kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 16 November 2015
PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,
MARIUS MARCELLUS TJ.
Diundangkan di Putussibau pada tanggal 17 November 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
MUHAMMAD SUKRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 NOMOR 14
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (13)/(2015)
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Sejalan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat dan perkembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, maka pertumbuhan tempat usaha dengan segala kegiatan usahanya menunjukkan peningkatan yang cukup pesat sehingga perlu adanya pembinaan, pengendalian dan pengawasan agar dapat dicegah sedini mungkin sebelum timbulnya bahaya kerugian dan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka dalam rangka penertiban bagi setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha di Daerah yang kegiatan usahanya dapat menimbulkan gangguan diwajibkan memiliki Izin Gangguan dari Bupati yang pengaturannya dalam bentuk Peraturan Daerah.
PENJELASAN
Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Yang dimaksud dengan 'memperluas tempat usaha' adalah penambahan luas tempat yang digunakan untuk melaksanakan usaha baik yang berupa ruang tertutup maupun ruang terbuka yang dijalankan secara teratur dalam bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan. Termasuk dalam pengertian ini adalah penambahan mesin atau perkakas lain yang digunakan sebagai sarana produksi. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 'lingkungan' adalah lingkungan baik meliputi aspek abiotik, biotik dan kimia.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6

Ayat (1)

Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eYang dimaksud dengan 'Surat Pernyataan tidak keberatan' adalah surat yang menyatakan bahwa tetangga atau pemilik lahan yang berbatasan langsung tidak keberatan bahwa suatu usaha akan didirikan di lokasi yang bersangkutan. Untuk dapat diperolehnya surat tersebut maka pihak pemrakarsa perlu melakukan sosialisasi mengenai usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan kepada masyarakat setempat. Apabila tetangga atau pemilik lahan yang berbatasan langsung berkeberatan atas usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan harus ada alasan keberatannya. Atas keberatan ini pihak yang berwenang melakukan penilaian atas keberatan tersebut.Yang dimaksud dengan 'pernyataan tetangga yang berbatasan langsung' adalah:- a. rumah atau bangunan beserta pekarangan yang berbatasan langsung dengan tempatusaha/kegiatan/perusahaan;- b. apabila tempat usaha/kegiatan/perusahaan tersebut berbatasan langsung dengan sawah/tanah pekarangan kosong, maka pernyataan diberikan dari Ketua RT dan Ketua RW dimana sawah/tanah pekarangan tersebut berada.Cukup jelas.Huruf f Huruf gCukup jelas.Huruf hYang dimaksud dengan 'dokumen lainnya' adalah dokumen di luar yang disebutkan dalam huruf a sampai dengan huruf g yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain AMDAL/UKL-UPL/SPPL bagi orang atau badan hukum yang akan mendirikan, memperluas atau kegiatan usaha dimana usahanya berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan; atau Surat Perjanjian Sewa atau keterangan Status Tanah bagi usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan dengan mengunakan bangunan atau di atas tanah dengan alas hak sewa.Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cYang dimaksud dengan 'dampak dari usaha dan/atau kegiatannya tidak keluar dari bangunan atau persil yang bersangkutan' adalah bahwadampak berupa gangguan yang ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan tidak dapat dirasakan bagi orang yang berada di luar bangunan atau persil yang digunakan sebagai tempat kegiatan.
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan 'daya paksa polisional' adalah tindakan nyata dari Pemerintah Daerah untuk menghentikan kegiatan yang dapat menjadi gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakat, dan/atau ekonomi. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) 'ketentuan perundangundangan' adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Pemberantasan

Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi.Ayat (4)Yang dimaksud dengan 'ketentuan perundangundangan' adalah Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
PENJELASAN
Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 28