PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 04 Tahun 2023
Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PEN:ETAPAN TARIF DASAR NILAI SEWA REKLAME DALAM PAJAK REKLAME
Berlaku: 5 tahun 2013
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- 
- a.
- bahwa untuk melaksanakan pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 5 tahun 2013 dan tertib administrasi Pemungutan Pajak Daerah untuk jenis Pajak Reklame, perlu dijabarkan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pemungutan, Penyilenggaraan dan Penetapan Tarif Dasar Nilai Sewa Reklame dalam Pajak Reklame;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan, Penyelenggaraan dan Penetapan Tarif Dasar Nilai Sewa,.. Reklame dalam Pajak Reklame dengan Peraturan Bupati; b
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembarar. Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Suraf Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3686); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);' 5
Menetapkan :
- Indonesia Nomor 5049); NOMOT Lemndaran Negara
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintalian Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN TABlIF DASAR NILAI SEWA REKLAME DALAM PAJAK REKLAME
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat
4. Instansi Pelaksana adalah Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Seram Bagian Barat.
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan .
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adjilah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Penyelenggaraan Reklame.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilalcukan oleh Pemerintah.
10. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate, collibrite, vynil,
11. Reklame Megatron/ Videotron/ Large Elektronic Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besai" berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/ atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik. 0
12. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ didorong / ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak / rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
13. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dai'i papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil.
14. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastic, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
15. Reklame Umbul-umbul .adalah reklame kain sedemikian rupa corak dan ragamnya untuk memperkenalkan/menganjurkan atau memujikan, menarik perhatian umum kepada suatu barang dan atau jasa yang berhubungan dengan suatu kegiatan dan suatu pameran yang dapat dilihat dan dibaca oleh masyarakat dan di selenggarakan secara insodental/sementara.
16. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leafleat, dan reklame dalam undangan.
17. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
18. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alatuntuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
19. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
20. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat
21. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
22. Dalam Sarana Pemerintah adalah bagian ruang kota yang status pemilikannya dikuasai Negara/Daerah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota, seperti bahu jalan/trotoar, bantaran kali, halte bus, jembatan penyeberangan, taman dan lain sebagainya.
23. Diluar Sarana Pemerintah adalah bagian dari ruang kota yang status pemilikannya perseorangan atau badan tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota.
lain sebagainya.
25. Diluar Gedung atau bangunan (Out door) adalah lokasi atau titik pemasangan reklame berada diluar bangunan dan gedung, seperti di atas pintu masuk, di atas atap gedung atau menempel pada dinding luar bangunan.
26. Tinggi reklame adalah jarak bidang reklame tertinggi (puncak reklame) terhadap permukaan tanah rata-rata pada lokasi sekitar reklame tersebut diselenggarakan.
27. Materi pesan (teks) / tema adalah pesan-pesan berupa kata-kata, tulisan, gambar/logo, kata-kata simbol, atau gambar yang disajikan dalam bidang reklame, baik secara statis maupun secara bergertik (animasi).
28. Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur secara terpadu dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan di sekitarnya.
29. Penyelenggara Reklame adalah Perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
30. Kawasan/Zona adalah batasan-batasan wilayali tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk pemasangan reklame .
31. Nilai Jual Objek Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi, pengangkutan , dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.
32. Nilai Strategis adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
33. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yajig terutang.
34. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun bukuyang tidak sama dengan tahun kalender.
35. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besamya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
36. Wajib Pajak Reklame adalah Orang Pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.
13. 37 Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah selanjutnya dlsebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dankewajiban perpajakannya.
39. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang temtang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
40. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 3'ang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangari pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan ya:.ig menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang sekinjutnya disingkat SKPDN adalah siirat keputusan yang menentukan jumlali pajak yang terutang sama besarnya·dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
45. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
46. Surat Pajak adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak
47. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari serta mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah, dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Daerah.
48. Penyidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang pidana dibidang perpajakan Daerah yang terjadi.
49. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan y:ang dapat diajukan bandmg, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. ^ ^ ·.
50. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas bandmg terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
51. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yiing dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, pc^nghasilan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
Bagian Kesatu Penyelenggaraan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak Reklame wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usaha atau objek Reklame dengan menggunakain formulir pendaftafan Wajib Pajak di Instansi Pelaksana..
- (2) Objek Reklame adalah semua penyelenggara Reklame
- (3) Tidak termasuk sebagai objek pajak Reklame adalah:
- a. Penyelenggara Reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
- b. Label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut yang luasnya tidak melebihi 0,5 m? (nol koma lima meter persegi) dengan jumlah reklame terpasang tidak lebih dari 1 (satu) buah;
- d. Penyelenggaraan Reklame yang semata-mata mengenai pemilikan dan/atau peruntukan tanah, dengan kei:entuan luasnya tidak melebihi 1 m2 (satu meter persegi) dan diselenggarakan diatas tanah tersebut kecuali reklame produk;
- e. Penyelengaraan reklame yang memuat himbaga yang bergerak dibidang pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi Im^ (satu meter pers(;gi) Dan diselenggarakan di atas tanah/ bangunan yang bersangkutan , dan;
- f. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah daerah termasuk Pemerintah Desa;
- (4) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Penaaggung Pajak di Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset diierah kabupaten Seram Bagian Barat.
- (5) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak, dengan melampirkan:
- a. Fotocopy indentitas diri (KTP, SIM, Pasport);
- b. Fotocopy akte pendirian (untuk badan usaha); dan
- c. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang.
- (6) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan ke Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset daerah kabupaten Seram Bagian Barat , paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum usahanya diselenggarakan.
- (7) Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat menerbitkan NPWPD secara jabatan,
- usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan NPWPD.
- (9) Setiap penyelengaraan reklame hams melunasi pajaknya terlebih dahulu sebelum pemasangan.
- (10) Setiap penyelengaraan reklame hams mendapatlcan pengesahan bempa legalisasi dari Dinas Pendapatan Pengelola Keujingan dan Aset daerah kabupaten Seram Bagian Barat.
- (11) Reklame yang telah berakhir masa pajaknya hams dilepas, ditumnkan dan/atau dibongkar oleh penyelenggara reklame apabila masa pajaknya tidak diperpanjang lagi.
Bagian Kedua Pelaporan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Reklame, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangai oleh Wajib Pajak atau P&lt;inanggung Pajak serta menyampaikannya ke Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset daerah kabupaten Seram Bagian Barat.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak di Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset daerah kabupaten Seram Bagian Barat.
- (3) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhimya masa pajak.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatLih pada satu hari kerja berikutnya.
- (5) SPTPD diangap tidak disampaikan, apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Bagian Ketiga Masa Pajak dan Saat Temtang Pajak
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4

- (1) Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklam,
- (2) Pajak Reklame terhutang dalam masa pajakterjadi pada saat kegiatan penyelenggaraanreklame dilakukan.
BAB III - Bagian Kedua
Pasal 6

- (1) Pajak Reklame adalah pungutan Daerah atas penyelenggaraan reklame.
- (2) Dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Nilai Sewa Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa reklame dihitung dengan memperhatikan factor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media.
- (5) Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjtitnya disingkat NJOPR adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame, termasuk biaya beli barting reklame, konstruksi, instalasi listrik, ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, transportasi, pengangkutan dan lain sebagainya samapi dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang; di tempat yang telah diizinkan.
- (6) Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut:
| No. | Jenis Reklame | SatUan Ukuran | NJOPR (Rp.) Per Satuan Per hari |
|-------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1. | Papan/Bilboard | | |
| a. | Kertas | m2 | 200,- |
| b. | Kain | m? | 250,- |
| c. | Kanvas | m^ | 300,- |
| d. | Kayu | | 350,- |
| e. | Plastic | m^ | 400,- |
| f. | Logam | m^ | 450,- |
| g. | Kaca | m'2 | 500," |
| h. | fiberglass | m^ | 550,- |
| i. | batu/beton | m^ | 600,- |
| j. | alatbersinar / penyinaran | m^ | 800,- |
| 4. | Selebaran | lembar | 100,- |
|------|-----------------------------------|----------|-----------|
| 5. | Media Berjalan termasuk kendaraan | m2 | 800,- |
| 6. | Udara | | |
| | Balon Udara | buah | 115.000,- |
| 7. | Suara | hari | 250.000," |
| 8. | Peragaan | hari | 250.000,- |
| 9. | Film/Slide | 1 kali | 250.000,- |
BAB III - Bagian Kedua
Pasal 7

- (1) Tarif Pajak Reklame adalah 20% (dua puluh lima persen) dari Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (2) Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) ditambah Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR).
- (3) Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) adalah Nilai Klasifikasi Kawasan ditambah Nilai Titik Kawasan/Lokasi.
BAB III - Bagian Kedua
Pasal 8

- (1) Kawasan/Lokasi adalah komponen Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) yang diperhitungkan berdasarkan kawasan- A, kawasan B, dan Kawasan C.
- (2) Nilai Klasifikasi Kawasan/Lokasi adalah komponen Nilai strategis Pemasanagan Reklame (NSPR) yang diperhitungkan berdasarkan sudut pandang dengan mengalikan skor dengan NJOPR.
- (3) Nilai Titik Kawasan/Lokasi adalah Komponen Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) yang diperhitungkan berdasarkan Nilai Titik Kawasan/Lokasi pemasangan reklame.
- (4) Penentuan Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR), ditetapkan sebagai beriku :
- a. iv£ iwassaii/ L-uK-cisi .
| No. | Kelompok | Kawasan Yan^ Diliput |
|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Kawasan A • | Jl. Trans Seram Desa Kairatu, Jl. Trans Seram Desa Waimital, Depan Pasar Gemba Desa Waimital, Jl. Pertigaan Desa Waipirit, Jl. Trans Seram IDesa Hatusua, Jl. Trans Seram Desa Waesamu, Jl. Trans Seram Desa Waihatu, Jl. Trans Seram Desa Nuruwe, Jl. Trans seram Desa Kamal, Jl. Trans Seram Desa Waisarissa, Jl. Pertigaan Desa Eti Mata Empat, Jl. Trans Seram Desa Eti, Jl. Trans seram - Piru. Jl. Kabaressy - Piru |
| 2 | Kawasan B | Jl. Di Kecamatan Kairatu selain Kawasan A, Jl di Kecamatan Kairatu Barat selain Kawasan A, jl. Di Kecamatan Seram Barat selain Kawasan A |
b. Nilai Klasifikasi/lokasi
| No. | Kawasan | Sudut Pandang | Skor | Klasifikasi |
|-------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| 1 | Kawasan A | 1 2 3 4> | 1 1.2 1.3 1.4 | Skor kali NJOPR untuk setiap titik pemasangan |
| 2 | Kawasan B | 1 2 3 4> | 0.6 0.7 0.8 0.9 | Skor kali NJOPR untuk setiap titik pemasangan |
| 3 | Kawasan C | 1 2 3 4> | 0.1 0.2 0.3 0.4 | Skor kali NJOPR untuk setiap titik pemasangan |
0. Nilai Titik Kawasan
| | | Harea Dasar Per Titik (Rp) | Harea Dasar Per Titik (Rp) |
|-----|-----------|------------------------------|------------------------------|
| No. | Kawasan | Dalam Gedung | Luar Geduns |
| 1. | Kawasan A | 750 | 1000 |
| 2. | Kawasan B | 500 | 800 |
| 3. | Kawasan C | 300 | 600 |
BAB III - Bagian Kedua
Pasal 9

- (1) Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebgaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) untuk jenis papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya terdiri dari :
- a. Kertas;
- b. Kain;
- c. Kanvas;
- d. Kayu;
- e. Plastic
- f. Logam
- g. Kaca;
- h. Fiber glass
- i. Batu/beton; dan
- j. Mat bersinar/penyiriaran
- a. Kekiame Kian/vinil;
- b. Reklame melekat/stiker;
- c. Reklame selebaran;
- d. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
- e. Reklame udara;
- f. Reklame apung;
- g. Reklame suara;
- h. Reklame peragaan; dan
- i. Reklame film/slide.
- (3) Perhitungan Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) ditentukan dengari menjumlahkan NJOPR dengan Nilai Titik Kawasan/Lokasi.
- (4) Contoh perhitungan Pajak Reklame sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,
BAB IV - PEMBAYARAN PAJAK REKLAME
Pasal 10

- (1) Pembayaran masa Pajak Reklame dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan mengjunakan SSPD.
- (2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas wak u pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (3) Pembayaran masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dilakukan pada Bendahara Penerima DPPKAD.
- (5) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga. Apabila terjad tunggakan pajak maka pemilik rekleme orang atau baddan, bertanggung jawab atas pembayaran tunggakan pajak tersebut.
- (4) Apabila masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pernbayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka w^aktu pahng lama 24 (dua puluh empat) bulan. , , . a t--i 4.
BAB V - SANKSI
Pasal 11

- (1) Bupati dapat menunjuk pejabat instansi pekiksana berwenang untuk memberikan sanksi berupa pemberian tanda atau tulisan pada materi Reklame bagi penyelenggara reklame yang tidsik membayar, menunggak pajak reklamenya, dan/atau masa pajaknya sudah berakhir.
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat instansi pelaksana berwenang untuk melepas, menurunkan reeklame yang tidak membayar pajak reklamenya dan/atau masapajaknya sudah berakhir.
- (3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang berwenang di Imgkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untu membongkar reklame yang tidak membayar pajak reklamenya dan/atau masa pajaknya sudah berakhir.
instansi Pelaksana pemungutan Pajak Reklame adalah SKPD/unit Kerja di lingkungan Kabupaten Seram Bagian Barat yang bei'tugas dan bertanggung jawab dibidang Pendapatan Daerah.
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

Ketentuan teknis serta bentuk/format formulir yang berkaitan dengan penetapan/pembayaran/penyetoran/ penagihan Pajak Reklame yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan mempedomani ketentuan peraturan perudang-undangan.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diuncangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat
INUMUK
lAtlUiN ZUlO
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENYELENGGARAAN, DAN PENETAPAN TARIF DASAR NILAI SEWA REKLAME DALAM PAJAK REKLAME
CONTOH PERHITUNGAN PAJAK REKLAME
- A. Contoh Perhitungan Pajak Reklame Jenis Papan/]3ilboard : perusahaan "x" dalam mempromosikan produknya dengan memasang reklame jenis papan/billboard dengan ukuran, lebar : 2m dan panjang 4 m, menggunakan material (bahan) logam yang di pasang diluargedung Jl. Trans Seram - Piru ( kawasan A) dengan sudut p£.ndang 2 (dua)
Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) :
NSR
- = NJOPR + NSPR
NJOPR
- = Rp. 450,- /m2 (Jenis Bilboard dari Logam)
NSPR
- = Rp. 1.000,-/m2 (Kawasan Adipasangdiluar gedung) Nilai klasifikasi kawasan dengan sudut pandang 2 adalah: Skor sudut pandang x NJOP =(1,2 x Rp. 450,-) + Rp. 540,-
- = Rp. 1.000 + Rp. 540,-
- = Rp. 1.540,-
Jadi NSR dengan luas Sm^ selama 1 (satu) tahun adalah :
- = 8 X(Rp. 450 + Rp. 1.540)
- = 8xRp. 1.990,-
- = Rp. 15.920,- X365 hari
- = Rp. 5.810.800,-tahun
Cara menghitung Pajak Reklame adalah :
Pajak Reklame =
Nilain Sewa Reklame x Prosen Pajak Reklame Prosentase Tarif Pajak Reklame berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentar^g Pajak Daerah sebesar 20% (dua puluh prosen) nilai klasifikasi kawasan dengan sudut pandang 2 adalah :
Pajak Reklame = Rp. 5.810.800,-x 20%
- = Rp. l\452.700,-/Tahun
B. ContohPerhitungan Pajak Reklame Jenis Spanduk :
Perusahaan "Z" dalam mempromosikan produknya dengan memasang reklame jenis kain (spanduk) sebanyak 1 (satu) lembar dengan ukuran, lebar ; 0,6m dan panjang : 5 m, yang dipasang di luar gedung (kawasan
B)
Cara Perhitungan Nilai SewaReklame (NSR):
NSR
- = NJOPR + NSPR
NJOPR
- = Rp- 2.500,-/m2Jenis Kain (spanduk)
NSPR
- = K.p. 800,-/m^ (Kawasan Bdipasang diluar gedung) Catatan: untuk pajak reklame selain jenis billboard tidak memakai nilai klasifikasi kawasan
Jadi NSR dengan Luas 3 m^ sebanyak 1 (satu) lembar perhari adalah ;
- 3 X(Rp. 2.500 + Rp. 800)
- 3xRp. 3.300,-
rrosentase larii h'ajaK Keiciame berdasarkan Ferda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah sebesar 20% (dua Puluh Prosen), adalah :
Pajak Reklame =
Rp. 9.900,- x 20%
Rp. 2:475,- / hari
- C. Contoh Perhitungan Pajak Reklame jenis berjalan termasuk pada kendaraan :
Perusahaan y dalam mempromosikan produknya dengan memasang reklame pada kendaraan senyak 1 (saru) kendaraan dengan ukuran, lebar ; 1.5 m dan panjang ; 3 m, dengan 2 sisi, yang beralamat di kawasan A.
Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) :
NSR
- = NJOPR + NSPR
NJOPR
- = Rp. 800,-/m2 Jenis Berjalan termasuk pada kendaraan
NSPR
- = Rp. 1.000,-/m2 (beralamat di kawasan A) Catatan : untuk Pajak Reklame jenis berjalan termasuk pada kendaraan memakai nilai titik kawasan berdasarkan alamat perusahaan.
Jadi NSR dengan Luas 4 dengan 2 (dua) sisi ptirhari adalah :
- = 4 m^x 2 (Rp. 800 + Rp. 1000)
- = 8xRp. 1.800,-
- = Rp. 14.400/hari
Cara menghitung Pajak Reklame adalah :
Pajak Reklame =
Nilai Sewa Reklame x Prosen H^arif Pajak Reklame Prosentase Tarif Pajak Reklame berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah sebesar 20% (dua Puluh Prosen), adalah :
Pajak Reklame =
Rp. 14.400,- x 20%
Rp. 3.600,-/ hari
- D. Contoh Perhitungan Pajak Reklamejenis balon udara : Perusahaan "W" dalam mempromosikan prodLiknya dengan memasang reklame udara (balon udara) sebanyak 1 (satu) buah di pasang di kawasan A ( Jalan Sekolah)
Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) :
NSR
- = NJOPR + NSPR
NJOPR
- = Rp. 115.000,-/buahJenis Reklame Balon Udara
fvjSPR
- = Rp. 1.000,-/buah (di kawasan A) Catatan ; untuk Pajak Reklame selainjenis billboard tidak memakai nilai klasifikasi kawascin.
Jadi NSR dengan 1 buah balon udara perhari adalah :
- = Ix (Rp. 115.000 + Rp. 1000)
- = 1 XRp. 116.000,-
k
uara menghitung l^ajak Keklame adalah :
•
'
Pajak Reklame =
Nilai Sewa Reklame x Prosen Ttirif Pajak Reklame Prosentase Tarif Pajak Reklame berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah sebesar 20% (dua Puluh Prosen), adal.ah :
Pajak Reklame =
Rp. 116.000,-X 20%
Rp.
25.000,-/ hari
JAC
BAGIAN BARAT
r
RIK
PUTTILEIHALAT
PATI
F A