PP Unknown Nomor 18 Tahun 2010
Tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
Berlaku: 18 TAHUN 2010
N/A
Preamble

Mengingat :
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 18 TAHUN 2010
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 18 TAHUN 2010
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
Menimbang : a.
- bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, partai politik di Daerah berhak memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, penetapan besaran bantuan keuangan kepada partai politik diubah dari semula hanya dengan menetapkan harga nominal untuk satu kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjadi hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya;
- c. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, dan dengan adanya perubahan formulasi penghitungan besaran bantuan keuangan kepada partai politik, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sudah tidak sesuai dengan keadaan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada partai Politik;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
8. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
10. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Daerah yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
BAB II - PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 2

- (1) Partai Politik di Daerah diberikan bantuan keuangan dari APBD setiap tahunnya.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
BAB II - PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 3

- (1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum (Pemilu) DPRD.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
BAB II - PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 4

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. besarnya nilai bantuan per suara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang bersumber dari APBD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun untuk partai politik adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. jumlah bantuan keuangan dari APBD setiap tahun kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a.
BAB II - PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 5

- (1) APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah APBD tahun anggaran 2008 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2009-2014 dan seterusnya.
- (2) Perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah perolehan suara hasil pemilu DPRD tahun 2004 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2009-2014 dan seterusnya.
BAB III - PENGANGGARAN DALAM APBD
Pasal 6

Bantuan keuangan kepada partai politik yang dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.
BAB III - PENGANGGARAN DALAM APBD
Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD dianggarkan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penentuan besarnya anggaran bantuan keuangan kepada partai politik memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
BAB IV - PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal 8

- (1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat Daerah disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Tingkat Daerah ditandatangani Ketua dan Sekretaris kepada Bupati untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebanyak 2 (dua) rangkap, berupa:
- a. surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik Tingkat Daerah yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
- b. foto copy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah;
- d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
- e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;
- f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya;
- g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik;
- (2) DPP Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang sah adalah DPP Partai Politik yang terdaftar dan disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kementerian yang membidangi.
- (3) Susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sah adalah kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Tingkat Daerah sebagaimana yang disahkan oleh DPP Partai Politik yang terdaftar dan disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kementerian yang membidangi.
- (4) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang politik.
BAB V - VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK
Pasal 9

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Daerah.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang politik.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Daerah dan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB V - VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK
Pasal 10

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK
Pasal 11

- (1) Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (2) Penyelesaian administrasi dalam rangka pencairan dana bantuan keuangan kepada partai politik, dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan bantuan keuangan partai politik dinyatakan lengkap.
BAB VI - PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
Pasal 12

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan bantuan keuangan partai politik dinyatakan lengkap.
BAB VI - PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
Pasal 13

- (1) Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat Daerah menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Penyampaian tanda bukti penerimaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya bantuan keuangan.
BAB VII - PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal 14

Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.
BAB VII - PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal 15

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berkaitan dengan:
- a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.
BAB VII - PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal 16

Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berkaitan dengan :
- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.
BAB VIII - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal 17

Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara dokumen keuangan berupa bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.
BAB VIII - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal 18

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan Parpol Perkegiatan; dan
- b. Barang Inventaris/Modal (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis dan Pengadaan/ Penggunaan Jasa.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal 19

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada pemerintah daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
BAB VIII - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal 20

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
BAB VIII - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal 21

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 terbuka untuk diketahui masyarakat.
BAB IX - S A N K S I
Pasal 22

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati.
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu Tahun 2009, diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2009.
- (2) Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2009 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2009.
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

Penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal, 30 Desember 2010
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
Cap/Ttd
RUSDI MASSE
Diundangkan di Pangkajene pada tanggal, 31 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,
RUSLAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2010 NOMOR 18
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik telah mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui sejumlah pembaharuan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Partai Politik secara transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Partai Politik.
Berdasarkan Undang-Undang tersebut Partai Politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
Selain itu, Partai Politik berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Pemerintah Daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Partai Politik yang melanggar ketentuan tersebut dikenai sanksi admnistratif berupa penghentian bantuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai laporan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam tahun anggaran berkenaan.
Berdasarkan Peraturan Daerah ini, penetapan besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tidak dengan menetapkan harga nominal untuk satu suara, melainkan melalui formulasi berdasarkan hasil penghitungan jumlah bantuan tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum bagi Partai Poltilik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya. Besarnya jumlah bantuan keuangan tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilihan Umum dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum.
Bantuan keuangan kepada Partai Politik dialokasikan sebagai dana penunjang kegiatan Partai Politik untuk pelaksanaan pendidikan politik dan operasional secretariat Partai Politik. Hal ini dimaksudkan dalam rangka penguatan kelembagaan Partai Politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; dan dengan adanya perubahan formulasi penghitungan besaran bantuan keuangan kepada partai politik, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sudah tidak sesuai dengan keadaan sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
PENJELASAN
Pasal 4

Huruf a : Yang dimaksud dengan 'dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum' atau disebut faktor pembagi adalah jumlah suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum 2004 yang mendapatkan kursi di DPRD.

Huruf b :Yang dimaksud dengan 'nilai bantuan per suara' atau disebut faktor pengali adalah jumlah perolehan suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum 2009 yang mendapatkan kursi di DPRD.- Huruf c : Formulasi untuk menghitung bantuan keuangan Partai Politik adalahsebagai berikut:## 1. Nilai bantuan per suara :- a. Nilai bantuan per suara untuk partai politik periode 2009-2014 Nilai bantuan per suara = Jumlah Anggota DPRD x bantuan Keuangan (periode 2004-2009) Jumlah Perolehan suara Pemilu 2004- b. Nilai bantuan per suara untuk partai politik periode 2014-2019 Nilai bantuan per suara = Jumlah anggota DPRD x bantuan keuangan (periode 2009-2014) jumlah perolehan suara Pemilu 2009## 2. Jumlah Bantuan KeuanganJumlah Bantuan Keuangan = Jumlah perolehan suara partai politik hasil pemilu 2009 x Nilai bantuan per suara.
PENJELASAN
Pasal 16

Huruf a : Yang dimaksud dengan Administrasi umum pada huruf ini, antara lain:

1. belanja keperluan alat tulis kantor;2. belanja keperluan rapat internal sekretariat partai politik dan/atau rapat lainnya; dan3. biaya perjalanan dinas dalam rangka mendukung operasional secretariat partai politik.Huruf b : Yang dimaksud dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf ini, antara lain:1. biaya pemasangan dan/atau pemakaian telepon, listrik, dan air;2. biaya jasa pos dan giro; dan3. biaya pengiriman surat.Huruf cCukup jelashuruf dCukup jelas
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR ....## LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANGNOMOR:TANGGAL:## FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI## KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI ...Pada hari ini ... tanggal ..... bulan .... Tahun ..., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Sidenreng Rappang ... Nomor ... Tahun .... Tanggal ..., telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun ... yang diajukan oleh DPP/DPD/DPC .....Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai ... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah ... yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun ... sebanyak ... suara sah X Rp. ... =Rp.....Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ..... ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.## TIM VERIFIKASI## KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK1. ... Ketua( ....... )2. ... Sekretaris ( ....... )3. ... Anggota( ....... )4. ... Anggota( ....... )5. ... Anggota( ....... )6. ... Anggota( ............. )7. ... Anggota( ............. )BUPATI SIDENRENG RAPPANG,RUSDI MASSELAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANGNOMOR:TANGGAL :## FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK ... TAHUN ANGGARAN ...Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang telah di periksa BPK pada tanggal ..... bulan ..... tahun ... (terlampir) sebagai berikut:| NO | JENIS PENGELUARAN | JUMLAH (Rp) | REALISASI (Rp) | KET ||------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 || A | PENDIDIKAN POLITIK | | | || B | OPERASIONAL SEKRETARIAT | | | || | 1. Administrasi Umum | | | || | a. Keperluan ATK | | | || | b. Rapat Internal Sekretariat | | | || | c. Ongkos perjalanan dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat | | | || | 2. Langganan daya dan jasa | | | || | a. Telepon dan listrik | | | || | b. Air minum | | | || | c. Jasa pos dan giro | | | || | d. Surat menyurat | | | || | 3. Pemeliharaan data dan arsip | | | || | 4. Pemeliharaan peralatan kantor | | | || | Jumlah | | | |Mengetahui:KETUA UMUM/KETUA,( .........)BENDAHARA UMUM/BENDAHARA,(.................)BUPATI SIDENRENG RAPPANG,RUSDI MASSE