PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 4 Tahun 2017
Tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
Berlaku: 4 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib admintrasi dan untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka diperlukan pedoman bagi semua lembaga pembentuk Produk Hukum serta masyarakat untuk mengerti dan melaksanakan tugas dan fungsi dalam pembentukan produk hukum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
Mengingat : 1.
- Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatra Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
dan
BUPATI PASAMAN BARAT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Pasaman Barat.
5. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
8. Peraturan DPRD adalah Peraturan DPRD Kabupaten Pasaman Barat.
9. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pasaman Barat.
10. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH
11. adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Daerah.
11. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Pasaman Barat.
12. Produk Hukum Daerah adalah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, PB Kepala Daerah dan Keputusan Bupati.
13. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Raperda adalah Raperda yang berasal dari DPRD atau Pemerintah Daerah.
14. Rancangan Peraturan Bupati yang selanjutnya disingkat Raperbup adalah Raperbup Bupati Pasaman Barat.
15. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
16. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
17. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
20. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
21. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Reperda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
22. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan PB KDH dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
23. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
24. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat dan/atau kepada Pemerintah Daerah Provinsi terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
25. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Provinsi serta Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur kepada Bupati terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
26. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
27. Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
28. Materi Muatan Peraturan Daerah adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Daerah sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
BAB II - PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 2

- (1) Produk Hukum Daerah berbentuk :
- a. peraturan; dan
- b. penetapan.
- (2) Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Perda;
- b. Peraturan Bupati;
- c. PB KDH ; dan
- d. Peraturan DPRD.
- (3) Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
BAB III - PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
Pasal 3

Azas pembentukan Perda yaitu sebagai berikut :
- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.
Bagian Kedua
Materi Muatan
BAB III - PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
Pasal 4

- (1) Materi muatan Perda harus mengandung azas :
- a. pengayoman;
- b. kemanusian;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan
- j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
- (2) Selain azas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda tertentu dapat berisi azas lain sesuai dengan bidang hukum Perda yang bersangkutan.
BAB III - PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
Pasal 5

- (1) Materi muatan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus berisi :
- a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat materi muatan lokal dan/atau menampung kondisi khusus daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Materi muatan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk mengatur kewenangan:
- a. daerah;
- b. lokasinya dalam daerah;
- c. penggunanya dalam daerah;
- d. manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah; dan/atau
- e. penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah.
BAB III - PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
Pasal 6

- (1) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimuat ketentuan pidana berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Selain pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan dan ancaman pidana kurungan atau pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa :
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PERENCANAAN PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 7

Perencanaan Penyusunan Perda meliputi kegiatan :
- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan raperda kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan raperda di luar Propemperda.
Bagian Kedua
Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah
BAB IV - PERENCANAAN PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 8

Bupati menugaskan Kepala Perangkat Daerah menyusun Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
BAB IV - PERENCANAAN PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 9

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (2) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Instansi vertikal dari kementrian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang hukum ; dan/atau
- b. Instansi vertikal terkait sesuai dengan :
1. kewenangan;
2. materi muatan; atau
3. kebutuhan dalam pengaturan.
- (3) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PERENCANAAN PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 10

- (1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat program pembentukan Peraturan Daerah dengan judul Raperda, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundangundangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Raperda yang meliputi :
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.
Bagian Ketiga
Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD
BAB IV - PERENCANAAN PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 11

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD.
Bagian Keempat
Penyusunan Propemperda
BAB IV - PERENCANAAN PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 12

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar Raperda yang didasarkan atas:
- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Raperda tentang APBD.
- (5) Penetapan skala prioritas pembentukan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum berdasarkan kriteria :
- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.
BAB IV - PERENCANAAN PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 13

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
Bagian Kelima
Propemperda Kumulatif Terbuka
BAB IV - PERENCANAAN PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 14

- (1) Dalam Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :
- a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
APBD;
- (2) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai :
- a. penataan kecamatan; dan/atau
- b. penataan desa.
- (3) Dalam hal keadaan tertentu, DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan Raperda di luar Propemperda karena alasan :
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau bencana alam;
- b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Raperda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum;
- d. akibat pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri dan oleh Gubernur; dan
- e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
Bagian Keenam
Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD
BAB IV - PERENCANAAN PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 15

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga masing-masing.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Keputusan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan dengan Keputusan pimpinan lembaga masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.
BAB V - PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
Pasal 16

Penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan berupa perda atau nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda dapat berasal dari DPRD atau Pemerintah Daerah.
Paragraf 1
Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik
BAB V - PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
Pasal 17

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Raperda yang berasal dari pimpinan Perangkat Daerah mengikutsertakan Bagian Hukum.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Raperda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam Raperda.
- (5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (6) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Raperda.
BAB V - PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
Pasal 18

Dalam hal Raperda mengenai APBD, pencabutan Peraturan Daerah, dan perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
BAB V - PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
Pasal 19

- (1) Penyusunan naskah akademik Raperda dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut :
- a. Judul
- b. Kata pengantar
- c. Daftar isi terdiri dari :
JUDUL
BAB V
Pasal 20

- (1) Bagian hukum melakukan penyelarasan naskah akademik Raperda yang diterima dari Perangkat Daerah.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik Raperda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Bagian hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali naskah akademik Raperda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.
Paragraf 2
Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
BAB V
Pasal 21

- (1) Bupati memerintahkan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun Raperda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun Raperda, Bupati membentuk tim penyusun Raperda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Bupati;
- b. Sekretaris Daerah;
- c. Perangkat Daerah pemrakarsa;
- d. Bagian hukum;
- e. Perangkat Daerah terkait; dan
- f. perancang peraturan perundang-undangan.
- (5) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (7) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan Raperda yang disusun.
- (8) Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Raperda untuk mendapatkan arahan atau keputusan
BAB V
Pasal 22

- (1) Dalam hal penyusunan Raperda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Raperda yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan Perangkat Daerah pemrakarsa.
BAB V
Pasal 23

- (1) Ketua tim penyusun menyampaikan hasil Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
- (2) Sekretaris daerah menugaskan kepala Bagian hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada
5. pemrakarsa dan pimpinan Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman Raperda.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan Raperda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati.
- (6) Setiap Raperda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada Bupati.
Paragraf 3
Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD
BAB V
Pasal 24

- (1) Raperda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda
- (2) Raperda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
- b. daftar nama; dan
- c. tanda tangan pengusul.
- (4) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat :
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (5) Penyampaian Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (6) Dalam hal Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai:
- a. APBD provinsi;
- b. pencabutan perda provinsi; atau
- c. perubahan perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi.
17. disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
BAB V
Pasal 25

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda.
- (3) Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian Raperda kepada pimpinan DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (6) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
- a. pengusul memberikan penjelasan;
- b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
- c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (7) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berupa :
- a. persetujuan;
- b. persetujuan dengan pengubahan; atau
- c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Raperda tersebut.
- (9) Penyempurnaan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD.
BAB V
Pasal 26

Raperda yang telah disiapkan oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.
BAB V
Pasal 27

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan Raperda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Raperda yang disampaikan oleh DPRD dan Raperda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
Bagian Kedua
Pembahasan Peraturan Daerah
BAB V
Pasal 28

- (1) Pembahasan Raperda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada pimpinan DPRD.
- (2) Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
- c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi Reperda.
- (3) Dalam hal Raperda yang berasal dari Bupati disusun berdasarkan naskah akademik, disertakan dalam penyampaian Reperda.
- (4) Dalam rangka pembahasan Raperda di DPRD, Perangkat Daerah pemrakarsa memperbanyak Raperda sesuai jumlah yang diperlukan.
BAB V
Pasal 29

- (1) Bupati membentuk tim dalam pembahasan Raperda di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Raperda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.
BAB V
Pasal 30

- (1) Pembahasan Raperda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Bupati.
- (2) Surat pengantar pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
- c. materi pokok yang diatur,
6. yang menggambarkan keseluruhan substansi Reperda.
- (3) Dalam hal Raperda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian Raperda.
- (4) Dalam rangka pembahasan Raperda di DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak Raperda sesuai jumlah yang diperlukan.
BAB V
Pasal 31

- (1) Raperda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
BAB V
Pasal 32

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2):
- a. dalam hal Raperda berasal dari Bupati dilakukan dengan :
1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai Raperda;
2. pemandangan umum fraksi terhadap Raperda; dan
3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi.
- b. dalam hal Raperda berasal dari DPRD dilakukan dengan :
1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Raperda;
2. pendapat Bupati terhadap Raperda; dan
3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
BAB V
Pasal 33

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) meliputi :
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
1. penyampaian laporan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c; dan
2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Bupati.
BAB V
Pasal 34

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Raperda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, maka Raperda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.
BAB V
Pasal 35

- (1) Raperda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
BAB V
Pasal 36

- (1) Raperda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Raperda yang ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.
BAB V
Pasal 37

- (1) Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
BAB V
Pasal 38

- (1) Bupati menetapkan Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Raperda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati tidak menandatangani Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Raperda tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi : Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.
- (5) Peraturan Daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Penyebarluasan
BAB V
Pasal 39

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Propemperda, penyusunan Raperda, pembahasan Raperda, hingga Pengundangan Peraturan Daerah.
- (2) Penyebarluasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (3) Penyebarluasan Raperda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bapemperda.
- (4) Penyebarluasan Raperda yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
BAB V
Pasal 40

- (1) Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Naskah Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salinannya disebarluaskan kepada Perangkat Daerah/instansi dan/atau yang membutuhkan sesuai materi yang terkandung dalam naskah Peraturan Daerah.
BAB VI - PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI DAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH
Pasal 41

Azas pembentukan dan materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 berlaku secara mutatis mutandis untuk pembentukan Peraturan Bupati dan PB Kepala Daerah.
Bagian Kedua
Penyusunan Peraturan Bupati dan PB KDH
BAB VI - PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI DAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH
Pasal 42

- (1) Untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan perundangundangan, Bupati menetapkan Peraturan Bupati dan/atau PB KDH.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Bupati dan/atau PB KDH.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disusun disampaikan kepada Bagian hukum untuk dilakukan pembahasan, harmonisasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah terkait.
BAB VI - PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI DAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH
Pasal 43

- (1) Bupati membentuk Tim Penyusunan Peraturan Bupati dan Rancangan PB KDH.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- (3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Raperbup dan Rancangan PB KDH kepada Sekretaris Daerah.
- a. Ketua
Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat
yang ditunjuk oleh Bupati;
- b. Sekretaris
Kepala Bagian Hukum
- c. Anggota
Perangkat Daerah terkait
BAB VI - PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI DAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH
Pasal 44

- (1) Raperbup dan Rancangan PB KDH yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (2) Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Raperbup dan Rancangan PB KDH yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB VI - PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI DAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH
Pasal 45

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Raperbup dan Rancangan PB KDH yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan pimpinan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk ditandatangani.
Bagian Kedua
Penyusunan Peraturan DPRD
BAB VI - PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI DAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH
Pasal 46

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan peraturan DPRD.
- (2) Rancangan peraturan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.
BAB VI - PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI DAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH
Pasal 47

- (1) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) merupakan peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. peraturan DPRD tentang tata tertib;
- b. peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
- c. peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan;
BAB VI - PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI DAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH
Pasal 48

- (1) Pimpinan DPRD membentuk tim penyusunan rancangan peraturan DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kebutuhan.
- (3) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan DPRD provinsi yang telah disusun.
- (4) Ketua Tim mengajukan rancangan peraturan DPRD provinsi yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pimpinan DPRD.
Paragraf 1
Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik
BAB VI - PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI DAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH
Pasal 49

- (1) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.
- (3) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan tentang:
- a. pengucapan sumpah/janji;
- b. penetapan pimpinan;
- c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
- d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
- e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
- f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
- g. penggantian antarwaktu anggota;
- h. pembuatan pengambilan keputusan;
- i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD provinsi dan pemerintah daerah;
- j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- k. pengaturan protokoler; dan
- l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.
BAB VI - PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI DAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH
Pasal 50

- (1) Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Materi muatan peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. pengertian kode etik;
- b. tujuan kode etik;
- c. pengaturan mengenai:
1. sikap dan perilaku anggota DPRD;
2. tata kerja anggota DPRD;
3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
4. tata hubungan antar anggota DPRD;
5. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
7. kewajiban anggota DPRD;
8. larangan bagi anggota DPRD;
9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
11. rehabilitasi
Paragraf 2
Peraturan DPRD Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan
BAB VI - PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI DAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH
Pasal 51

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
BAB VI - PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI DAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH
Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.
BAB VI - PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI DAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH
Pasal 53

Materi muatan peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 paling sedikit memuat :
- a. ketentuan umum;
- b. materi dan tata cara pengaduan;
- c. penjadwalan rapat dan sidang;
- d. verifikasi, meliputi:
1. sidang verifikasi;
2. pembuktian;
3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
4. alat bukti; dan
5. pembelaan;
- e. keputusan;
- f. pelaksanaan keputusan; dan
- g. ketentuan penutup.
BAB VII - PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PENETAPAN
Pasal 54

Penyusunan produk hukum daerah yang berbentuk penetapan terdiri atas :
- a. keputusan Bupati;
- b. keputusan DPRD;
- c. keputusan pimpinan DPRD; dan
- d. keputusan badan kehormatan DPRD.
Bagian Kedua
Penyusunan Keputusan Bupati
BAB VII - PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PENETAPAN
Pasal 55

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Bupati kepada Bupati untuk mendapat penetapan.
Bagian Ketiga
Penyusunan Keputusan DPRD
BAB VII - PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PENETAPAN
Pasal 56

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b yang berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.
BAB VII - PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PENETAPAN
Pasal 57

- (1) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk melalui panitia khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam hal keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
- a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
- b. pendapat fraksi terhadap rancangan keputusan DPRD; dan
- c. persetujuan atas rancangan keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan dalam rapat paripurna DPRD.
Bagian Keempat
Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD
BAB VII - PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PENETAPAN
Pasal 58

- (1) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.
- (3) Rancangan keputusan pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD.
Bagian Kelima
Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD
BAB VII - PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PENETAPAN
Pasal 59

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang
terbukti melanggar peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.
- (4) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh badan kehormatan DPRD.
- (5) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.
- (6) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (8) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
BAB VIII
Pasal 60

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang berbentuk Peraturan Daerah dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli produk hukum daerah yang berbentuk Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. DPRD;
- b. Sekretaris Daerah;
- c. Bagian Hukum ; dan
- d. Perangkat Daerahpemrakarsa.
BAB VIII
Pasal 61

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang berbentuk Peraturan Bupati dan PB Kepala Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penandatanganan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Sekretaris Daerah;
- b. Bagian Hukum ; dan
- c. Perangkat Daerah pemrakarsa.
BAB VIII
Pasal 62

- (1) Penandatanganan PB Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dibuat dalam rangkap rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan PB Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PB Kepala Daerah dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli PB Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau dilakukan oleh:
- a. Sekretaris Daerah ;
- b. Bagian Hukum ; dan
- c. Perangkat Daerah pemrakarsa.
BAB VIII
Pasal 63

Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
BAB VIII
Pasal 64

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dibuat dalam rangkap rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Sekretaris Daerah ;
- b. Sekkretaris DPRD;
- c. Alat Kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
- d. Perangkat Daerah pemrakarsa.
BAB VIII
Pasal 65

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang berbentuk Keputusan Bupati dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada :
- a. Wakil Bupati;
- b. Sekretaris Daerah; dan/atau
- c. Kepala Perangkat Daerah.
BAB VIII
Pasal 66

- (1) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Sekretaris Daerah;
- b. Bagian Hukum; dan
- c. Perangkat Daerah pemrakarsa.
BAB VIII
Pasal 67

- (1) Rancangan Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.
- (2) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Badan Kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.
BAB VIII
Pasal 68

- (1) Penandatanganan Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dibuat dalam rangkap rangkap 3 (tiga).
- (2) Penandatanganan Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan DPRD
- (3) Penandatanganan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.
- (4) Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. pimpinan DPRD ;
- b. alat Kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
- e. sekretaris DPRD.
Bagian Kedua
Penomoran
BAB VIII
Pasal 69

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap :
- a. Peraturan daerah, PB Kepala Daerah dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Bagian Hukum;
- b. peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusam pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan PB Kepala Daerah, menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbentuk Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Keormatan DPRD, menggunakan nomor kode klasifikasi.
Bagian Ketiga
Pengundangan
BAB VIII
Pasal 70

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Daerah, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
BAB VIII
Pasal 71

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Peraturan Daerah.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Peraturan Daerah.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.
BAB VIII
Pasal 72

- (1) Peraturan Bupati, PB Kepala Daerah, dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
BAB VIII
Pasal 73

- (1) Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, PB Kepala Daerah, dan Peraturan DPRD mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal
diudangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perudangundangan yang bersangkutan.
- (2) Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, PB Kepala Daerah, dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur.
BAB VIII
Pasal 74

Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan PB Kepala Daerah yang telah ditetapkan, diundangkan oleh Sekretaris Daerah dan dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
Bagian Keempat
Autentifikasi dan Penggandaan
BAB VIII
Pasal 75

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran, selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
- a. bagian hukum untuk peraturan daerah, PB Kepala Daerah dan keputusan bupati;
- b. sekretaris daerah untuk peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusam pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan DPRD.
BAB VIII
Pasal 76

Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah yang telah ditetapkan dan/atau diundangkan dilakukan Bagian Hukum dan/atau Perangkat Daerah pemrakarsa.
BAB IX - TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 77

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
- a. bentuk dan tata cara pengisian Propemperda tercantum dalam Lampiran I;
- b. teknik penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tercantum dalam Lampiran II;
- c. teknik penyusunan Peraturan Daerah tercantum dalam Lampiran III; dan
- d. bentuk Produk Hukum Daerah tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB X - PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 78

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
- a. rapat dengar pendapat umum;
- b. kunjungan kerja;
- c. sosialisasi; dan/atau
- d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Raperda, Raperbup , PB KDH, dan/atau Peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Raperda, Raperbup, PB Kepala Daerah dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
BAB XI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 79

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan ukuran huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
- b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan Nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentaun sebagai berikut :
- a. peraturan daerah, peraturan bupati, PB Kepala Daerah, dan keputusan bupati oleh Bagian Hukum; dan
- b. peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan DPRD oleh sekretaris DPRD.
BAB XI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 80

- (1) Setiap tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah yang berbentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, PB Kepala Daerah dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan perancang peraturan perundangundangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, PB Kepala Daerah dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
Ditetapkan di Simpang Empat pada tanggal 25 Agustus 2017
BUPATI PASAMAN BARAT,
Dto
SYAHIRAN
Diundangkan di Simpang Empat pada tanggal 25 Agustus 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT,
Dto
MANUS HANDRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT, PROVINSI SUMATERA BARAT : (4/19/2017)
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Produk hukum daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh daerah mulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
Produk hukum daerah terdiri dari 2, yaitu yang berbentuk penraturan dan penetapan. Produk hukum daerah yang berbentuk peraturan yaitu Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan PB Kepala Daerah, dan Peraturan DPRD, sedangan produk hukum yang berbentuk penetapan yaitu Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk produk hukum daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Pembentukan Produk Hukum daerah Kabupaten Serang, namun saat ini perlu dilakukan penyempurnaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, perlu dibentuk produk hukum daerah berdasarkan cara dan metode yang benar dan baku berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahankelemahan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang, yaitu antara lain:
- a. tidak memuat bentuk dan tata cara pengisian Propemperda.
- b. terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Peraturan Daerah ini, yaitu antara lain: a. penambahan bentuk dan tata cara pengisian Propemperda dalam Lampiran I;
- b. penambahan pengaturan produk hukum daerah yang berbentuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD;
- c. keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, PB Kepala Daerah, dan Peraturan DPRD.
Peraturan Daerah ini, secara umum mengatur tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan Produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dan penetapan yang merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam Pembentukan Produk hukum. Namun demiikian, tahapan tersebut tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Huruf a
Yang dimaksud dengan 'asas kejelasan tujuan' adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
## Huruf b
Yang dimaksud dengan 'asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat' adalah bahwa setiap Peraturan Daerah harus dibuat oleh lembaga atau pejabat Pembentuk Peraturan Peraturan Daerah yang berwenang. Peraturan Daerah dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang.
## Huruf c
Yang dimaksud dengan 'asas kesesuaian materi muatan' adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat.
Huruf d
Yang dimaksud dengan 'asas dapat dilaksanakan' adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Daerah harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Daerah di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Huruf e
Yang dimaksud dengan 'asas kedayagunaan dan kehasilgunaan' adalah bahwa setiap Peraturan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
## Huruf f
Yang dimaksud dengan 'asas kejelasan rumusan' adalah bahwa setiap Peraturan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Daerah, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
## Huruf g
Yang dimaksud dengan 'azas keterbukaan' adalah bahwa dalam Pembentukan Daerah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluasluasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Daerah.
Pasal 4
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan 'azas pengayoman' adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
## Huruf b
Yang dimaksud dengan 'azas kemanusiaan' adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
## Huruf c
Yang dimaksud dengan 'azas kebangsaan' adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
## Huruf d
Yang dimaksud dengan 'azas kekeluargaan' adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
## Huruf e
Yang dimaksud dengan 'azas kenusantaraan' adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia.
## Huruf f
Yang dimaksud dengan 'azas bhinneka tunggal ika' adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Huruf g
Yang dimaksud dengan 'azas keadilan' adalah bahwa setiap Materi Muatan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
Huruf h
Yang dimaksud dengan 'azas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan' adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
Huruf i
Yang dimaksud dengan 'azas ketertiban dan kepastian hukum' adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
Huruf j
Yang dimaksud dengan 'azas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan' adalah bahwa setiap Materi Muatan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan 'asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Daerah yang bersangkutan', antara lain:
a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan 'pengkajian dan penyelarasan' adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan Peraturan Perundangundangan lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Yang dimaksud dengan 'Perancang Peraturan Perundang-undangan' adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas.
Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 Cukup jelas. Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2016 NOMOR 38
LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
## BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM
## PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
## a. BENTUKPROGRAMPEMBENTUKANPERATURANDAERAHPEMERINTAH DAERAH
## SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH...
| No. (1) | JENIS (2) | TENTANG (3) | MATERI POKOK (4) | STATUS (5) | STATUS (5) | PELAKSANAAN (6) | DISERTAI (7) | DISERTAI (7) | UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8) | TARGET PENYAM PAIAN (9) | KETERA NGAN (10) |
|-----------|-------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|
| No. (1) | JENIS (2) | TENTANG (3) | MATERI POKOK (4) | BARU | UBAH | PELAKSANAAN (6) | | Penjelasan atau keterangan | | | |
KEPALA PERANGKAT DAERAH,
(
)
b. BENTUK
PROGRAM
PEMBENTUKAN
PERATURAN
DAERAH
DPRDANGGOTA,KOMISI,GABUNGAN
KOMISI
ATAU
ALAT
KELENGKAPANDPRD...
| No. (1) | JENIS (2) | TENTANG (3) | MATERI POKOK (4) | STATUS (5) | STATUS (5) | PELAKSANAAN (6) | DISERTAI (7) | DISERTAI (7) | UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8) | TARGET PENYAM PAIAN (9) | KETERA NGAN (10) |
|-----------|-------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|
| No. (1) | JENIS (2) | TENTANG (3) | MATERI POKOK (4) | BARU | UBAH | PELAKSANAAN (6) | | Penjelasan atau keterangan | | | |
ANGGOTA,KOMISI,GABUNGAN KOMISIATAUALATKELENGKAPAN DPRD...
(
)
## c. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
- Kolom 1 :
Nomor urut pengisian
Kolom 2 :
Peraturan Daerah
- Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah
Kolom 4
:
Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah
Kolom 5
:
Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Peraturan Daerah baru dibuat atau Peratutran Daerah perubahan
- Kolom 6 :
Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah
Kolom 7 :
Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan
Kolom 8 :
Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah
Kolom 9 :
Tahun penyelesaian Peraturan Daerah
Kolom 10 :
Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah
BUPATI PASAMAN BARAT,
SYAHIRAN
LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
## TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
- A. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
## B. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:
JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN DAERAH
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH
BAB VI PENUTUP
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Uraian singkat setiap bagian :
## 1. BAB I PENDAHULUAN
Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.
## a. Latar Belakang
Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
## b. Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:
Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 1) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan Daerah dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 2) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 3) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.
## c. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik
Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:
- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.
Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
## d. Metode
Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris.Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi ( focus group discussion ), dan rapat dengar pendapat.Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Daerah (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Daerah yang diteliti.
## 2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan
ekonomi, keuangan Daerah dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.
Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:
- a. Kajian teoretis.
- b. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.
3. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Daerah yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- c. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- d. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan Daerah.
## 3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN DAERAH
Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Daerah terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Daerah lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Darah yang ada, termasuk Peraturan Daerah yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Daerah yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Peraturan Daerah yang baru.
Kajian terhadap Peraturan Daerahini dimaksudkan untuk mengetahuikondisi hukum atau Peraturan Daerah yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dariPeraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Daerah yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.
## 4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
- a. Landasan Filosofis
Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.
## b. Landasan Sosiologis.
Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.
## c. Landasan Yuridis.
Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah,
atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Peraturan Daerah sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.
## 5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERIMUATAN PERATURAN DAERAH
Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan.
Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:
- 1) ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- 2) materi yang akan diatur;
- 3) ketentuan sanksi; dan
- 4) ketentuan peralihan.
## 6. BAB VI PENUTUP
Bab penutup terdiri atas subbab kesimpulan dan saran.
## a. Kesimpulan
Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.
## b. Saran
Saran memuat antara lain:
- 1) Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Daerah.
- 2) Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan RancanganPeraturan Daerah dalam Program Legislasi Legislasi Daerah.
- 3) Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.
## 7. DAFTAR PUSTAKA
Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.
## 8. LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Lampiran memuat materi untuk menjabarkan amanat pasal yang terkandung dalam Peraturan Daerah.
BUPATI PASAMAN BARAT,
(
)
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
## TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
## SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH :
- I. BAB I KERANGKA PERATURAN DAERAH
- A. JUDUL
- B. PEMBUKAAN
1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah
3. Konsiderans
4. Dasar Hukum
5. Diktum
- C. BATANG TUBUH
1. Ketentuan Umum
2. Materi Pokok yang Diatur
3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
5. Ketentuan Penutup
- D. PENUTUP
- E. PENJELASAN (jika diperlukan)
- F. LAMPIRAN (jika diperlukan)
- II. BAB II HAL-HAL KHUSUS
- A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN
- B. PENYIDIKAN
- C. PENCABUTAN
- D. PERUBAHAN PERATURAN DAERAH.
## III. BAB III RAGAM BAHASA PERATURAN DAERAH
- A. BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH
- C. TEKNIK PENGACUAN
- IV. BAB IV BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
- A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PADA UMUMNYA B. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERUBAHAN
6. PERATURANDAERAH.
- C. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PENCABUTAN
8. PERATURANDAERAH.
## Uraian singkat Sistematika Penyusunan Peraturan Daerah
## I. KERANGKA PERATURAN DAERAH
Kerangka Peraturan Daerah terdiri atas:
## A. JUDUL;
1. Judul Peraturan Daerah memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Daerah.
2. Nama Peraturan Daerah dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Daerah.
Contoh nama Peraturan Daerah yang menggunakan 1 (satu) kata:
-  Paten;
-  Yayasan;
-  Ketenagalistrikan.
Contoh nama Peraturan Daerah yang menggunakan frasa:
-  Pemberian Penghargaan;
-  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Judul Peraturan Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca.
Contoh:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMANBARAT
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
## LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA
4. Judul Peraturan Daerah tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.
Contoh yang tidak tepat dengan menambah singkatan:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR ...TAHUN ...
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PASAMAN BARATTAHUN ...
Contoh yang tidak tepat dengan menggunakan akronim:
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR ...TAHUN ...
## TENTANG
## PEMBENTUKAN AKADEMI KEPERAWATAN (AKPER)
5. Pada nama Peraturan Daerah perubahan ditambahkan frasa'perubahan atas' di depan judul Peraturan Daerah yang diubah.
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR ...TAHUN ... TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATENPASAMAN BARATNOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DANBELANJA DAERAHTAHUN 2011
6. Jika Peraturan Daerah telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.
Contoh:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 21 TAHUN 1997
## TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 8TAHUN 1987TENTANGKEBERSIHAN,KEINDAHAN, DANKETERTIBAN DI KABUPATEN PASAMAN BARAT
7. Jika Peraturan Daerah yang diubah mempunyai nama singkat, Peraturan Daerah perubahan dapat menggunakan nama singkat Peraturan Daerah yang diubah.
8. Pada nama Peraturan Daerah pencabutan ditambahkan kata pencabutan di depan judul Peraturan Daerah yang dicabut.
Contoh:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR ... TAHUN ...
## TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMANBARAT NOMOR23 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI JASAPELAYANAN KAPAL
## B. PEMBUKAAN;
1. Pembukaan Peraturan Daerah terdiri atas:
- a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Pada pembukaan tiap jenis Peraturan Daerah sebelum nama jabatan pembentuk Peraturan Daerah dicantumkan Frasa 'Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa' yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin.
## b. Jabatan pembentuk Peraturan Daerah
Jabatan pembentuk Peraturan Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin dan diakhiri dengan tanda baca koma.
Contoh jabatan pembentuk Peraturan Daerah :
## BUPATI PASAMAN BARAT,
## c. Konsiderans
- 1) Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.
- 2) Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Daerah.
- 3) Pokok pikiran pada konsiderans memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.
4.  Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.  Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
6.  Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
Contoh:
Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah.
Menimbang: a. bahwa derajat kesehatan masyarakat yang semakin tinggi merupakan investasi strategis pada sumber daya manusia supaya semakin produktif dari waktu ke waktu;
- d. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan dengan batas-batas peran, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berhasil guna dan berdaya guna;
- e. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan kesehatan, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan pembangunan kesehatan;
- 4) Pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa Peraturan Daerah dianggap perlu untuk dibentuk adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan pertimbangan dan alasan dibentuknya Peraturan Daerah tersebut.
- 5) Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
- 6) Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.
Contoh:
```
Menimbang :a.bahwa ...; b.bahwa ...; c.bahwa ...; d.bahwa ...;
```
- 7) Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut: Contoh :
Menimbang:a.bahwa...;
```
b.bahwa...; c.bahwa...;
```
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang ...;
- 8) Konsiderans Peraturan Daerah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dariUndang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya.
Contoh:
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Hutan Kota
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota perlu membentukPeraturan Daerah tentang Hutan Kota;
## d. Dasar Hukum
- 1) Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.
2. Dasar hukum memuat:
- a) Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah;
- b) Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah.
- 2) Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Jika terdapat Peraturan Perundang-undangan di bawahUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Perundang-undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum.
- 4) Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 5) Peraturan Daerah yang akan dicabut dengan Peraturan Daerah yang akan dibentuk, Peraturan perundang-undangan sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan dalam dasar hukum.
- 6) Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.
- 7) Dasar hukum yang diambil dari pasal atau beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis dengan menyebutkan pasal atau beberapa pasal. Frasa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis sesudah penyebutan pasal terakhir dan kedua huruf u ditulis dengan huruf kapital. Contoh: Mengingat: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 8) Dasar hukum yang bukan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 tidak perlu mencantumkan pasal, tetapi cukup mencantumkan jenis dan nama PeraturanPerundang-undangan tanpa mencantumkan frasa Republik Indonesia.
- 9) Penulisan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman LembaranNegara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung. Contoh : Mengingat : 1. ...;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- 10) Penulisan Peraturan Daerah dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Daerah, Tambahan LembaranDaerah yang diletakkan di antara tanda baca kurung.
- 11) Dasar hukum yang berasal dari Peraturan Perundang- undangan zaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27Desember 1949, ditulis lebih dulu terjemahannya dalam bahasaIndonesia dan kemudian judul asli bahasa Belanda dan dilengkapi dengan tahun dan nomor Staatsblad yang dicetak miring di antara tanda baca kurung.
Contoh :
Mengingat : 1. ...;
2. KitabUndang-UndangHukumDagang
( Wetboekvan Koophandel, Staatsblad 1847:23 );
- 12) Jika dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan Perundangundangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma. Contoh :
```
Mengingat : 1. ...; i. 2. ...; b. 3. ...;
```
## e. Diktum
Diktum terdiri atas:
- 1) kata Memutuskan;
2.  Kata 'Memutuskan' ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah marjin.
3.  Sebelum kata Memutuskan dicantumkan Frasa 'DenganPersetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT dan BUPATI PASAMAN BARAT, yang ditulis seluruhny
PENJELASAN
Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7. Pencabutan Peraturan Daerah yang menimbulkan perubahan dalamPeraturan lain yang terkait, tidak mengubah Peraturan lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas.
8. Peraturan Daerah atau ketentuan yang telah dicabut, tetap tidak berlaku, meskipun Peraturan Daerah yang mencabut di kemudian hari dicabut pula.
D. PERUBAHAN PERATURAN DAERAH
1. Perubahan Peraturan Daerah dilakukan dengan:
- a. menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan Daerah; atau
- b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Daerah.
2. Perubahan Peraturan Daerah dapat dilakukan terhadap:
- a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau
- b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.
3. Jika Peraturan Daerah yang diubah mempunyai nama singkat,Peraturan Daerah perubahan dapat menggunakan nama singkatPeraturan Daerah yang diubah.
4. Batang tubuh Peraturan Daerah perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:
- a. Pasal I memuat judul Peraturan Daerah yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan
lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab(1, 2, 3, dan seterusnya).
Contoh 1 :
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah KABUPATEN PASAMAN BARAT Tahun ... Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah KABUPATEN PASAMAN BARAT Nomor ...) diubah sebagai berikut:
- 1 Ketentuan Pasal ... diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 2 Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal ...diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ________________
- 3 dan seterusnya ...
Contoh 2:
Ketentuan Pasal ... dalam Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah KABUPATEN PASAMAN BARAT Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah KABUPATEN PASAMAN BARAT Nomor ...) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ________________
- b. Jika Peraturan Daerah telah diubah lebih dari satu kali, Pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan pada Nomor 4 huruf a, juga tahun dan nomor dari Peraturan Daerah perubahan yang ada serta
Lembaran Daerah KABUPATEN PASAMAN BARAT dan Tambahan Lembaran Daerah KABUPATEN PASAMAN BARAT yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf (abjad) kecil (a, b, c, dan seterusnya). Contoh:
Peraturan Daerah Nomor...Tahun...tentang...
(LembaranDaerah KABUPATEN PASAMAN BARAT Tahun... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah KABUPATEN PASAMAN BARAT Nomor...) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:
- a. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Daerah KABUPATEN PASAMAN BARAT TahunNomor ..., Tambahan Lembaran Daerah KABUPATEN PASAMAN BARAT Nomor ...);
- b. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Daerah KABUPATEN PASAMAN BARAT TahunNomor ..., Tambahan Lembaran Daerah KABUPATEN PASAMAN BARAT Nomor ...);
- c. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Daerah KABUPATEN PASAMAN BARAT TahunNomor ..., Tambahan Lembaran Daerah KABUPATEN PASAMAN BARAT Nomor ...); diubah sebagai berikut:
1. Bab V dihapus.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
3. dan seterusnya ...
- c. asal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan
dariPeraturan Daerah Perubahan, yang maksudnya berbeda denganketentuan peralihan dari Peraturan Daerah yang diubah.
5. Jika dalam Peraturan Daerah ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, paragraf, atau pasal baru, maka bab, bagian, paragraf, atau pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan.
- a. Penyisipan Bab
Contoh:
Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu ) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:
PENJELASANBAB IX - INDIKASI GEOGRAFI DAN INDIKASI ASAL
Pasal 128

A
Dalam hal terbukti adanya pelanggaran paten, hakim dapat memerintahkan hasil-hasil pelanggaran paten tersebut dirampas untuk negara untuk dimusnahkan.
6. Jika dalam 1 (satu) pasal yang terdiri dari beberapa ayat disisipkan ayat baru, penulisan ayat baru tersebut diawali dengan angka Arab sesuai dengan angka ayat yang disisipkan dan ditambah dengan huruf kecil a, b, c, yang diletakkan di antara tanda baca kurung( ).
Contoh:
Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:
PENJELASANBAB IX - INDIKASI GEOGRAFI DAN INDIKASI ASAL
Pasal 18

... .
(1a)... .
(1b)... .
... .
7. Jika dalam suatu Peraturan Daerah dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat, maka urutan bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.
Contoh 1:
1. Pasal 16 dihapus.
2. Pasal 18 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:
PENJELASANBAB IX - INDIKASI GEOGRAFI DAN INDIKASI ASAL
Pasal 18

... .
- (2) Dihapus
- (3) ... .
Contoh 2:
- (1) ...
- (2) Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dihapus,sehingga Pasal4 berbunyi sebagai berikut:
PENJELASANBAB IX - INDIKASI GEOGRAFI DAN INDIKASI ASAL
Pasal 4

- a.Dihapus.
- b.Dihapus.
- c. Lokasi Pengujian dan Penguji ditetapkan denganKeputusanKepala Dinas Perhubungan.
8. Jika suatu perubahan Peraturan Daerah mengakibatkan:
- a. sistematika Peraturan Daerah berubah;
- b. materi Peraturan Daerah berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- c. esensinya berubah,
Peraturan Daerah yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Daerah yang baru mengenai masalah tersebut.
9. Jika suatu Peraturan Daerah telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna Daerah, sebaiknya Peraturan Daerah tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada:
- a. urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir;
- b. penyebutan-penyebutan; dan
- c. ejaan, jika Peraturan Daerah yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.
III. RAGAM BAHASA PERATURAN DAERAH
A. BAHASA PERATURAN DAERAH
1. Bahasa Peraturan Daerah pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun bahasa Peraturan Daerah mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan.
2. Ciri-ciri bahasa Peraturan Daerah antara lain:
- a. lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan;
- b. bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai;
- c. objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud);
- d. membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten;
- e. memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat;
- f. penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal; dan Contoh:
buku-buku ditulis buku, murid-murid ditulis murid
- g. penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, dan jenis Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Daerah dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital.
Contoh:
-  Pemerintah
-  Wajib Pajak
-  Rancangan Peraturan Daerah
3. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Daerah digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti.
Contoh:
PENJELASANBAB IX - INDIKASI GEOGRAFI DAN INDIKASI ASAL
Pasal 5

Permohonan Izin Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
4. Tidak menggunaan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.
Contoh:
Istilah minuman keras mempunyai makna yang kurang jelas dibandingkan dengan istilah minuman beralkohol.
5. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Daerah, gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku.
Contoh kalimat yang tidak baku:
Izin usaha perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut.
Contoh kalimat yang baku:
Perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut izin usahanya.
6. Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata meliputi.
Contoh:
Pasal ...
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. nama dan alamat percetakan perusahaan yang melakukan pencetakan blanko;
- b. jumlah blanko yang dicetak; dan
- c. jumlah dokumen yang diterbitkan.
7. Untuk mempersempit pengertian kata atau isilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata tidak meliputi.
Contoh:
Anak buah kapal tidak meliputi koki magang.
8. Tidak memberikan arti kepada kata atau frasa yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari.
Contoh:
Pertanian meliputi pula perkebunan, peternakan, dan perikanan.
Rumusan yang baik:
Pertanian meliputi perkebunan.
9. Di dalam Peraturan Daerah yang sama, tidak menggunakan:
- a. beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu pengertian yang sama.
Contoh:
Istilah gaji, upah, atau pendapatan dapat menyatakan pengertian penghasilan. Jika untuk menyatakan penghasilan, dalam suatu pasal telah digunakan kata gaji maka dalam pasal-
-34- pasal selanjutnya jangan menggunakan kata upah atau pendapatan untuk menyatakan pengertian penghasilan.
- b. satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.
Contoh:
Istilah penangkapan tidak digunakan untuk meliputi pengertian penahanan atau pengamanan karena pengertian penahanan tidak sama dengan pengertian pengamanan.
10. Jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain, tidak boleh menggunakan frasa tanpa mengurangi, dengan tidak mengurangi, atau tanpa menyimpang dari.
11. Penyerapan kata, frasa, atau istilah bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat digunakan jika:
- a. mempunyai konotasi yang cocok;
- b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
- c. mempunyai corak internasional;
- d. lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau
- e. lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.
Contoh:
1. devaluasi (penurunan nilai uang)
2. devisa (alat pembayaran luar negeri)
12. Penggunaan kata, frasa, atau istilah bahasa asing hanya digunakan di dalam penjelasan Peraturan Perundang-undangan. Kata, frasa, atau istilah bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan diantara tanda baca kurung ( ).
Contoh:
1. penghinaan terhadap peradilan ( contempt of court )
2. penggabungan ( merger )
B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH
1. Gunakan kata paling, untuk menyatakan pengertian maksimum dan minimum dalam menentukan ancaman pidana atau batasan waktu.
Contoh:
- ... dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan:
- a. waktu, gunakan frasa paling singkat atau paling lama untuk menyatakan jangka waktu;
Contoh :
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- b. waktu, gunakan frasa paling lambat atau paling cepat untuk menyatakan batas waktu.
Contoh:
- Surat permohonan izin usaha disampaikan kepada dinas perindustrian paling lambat tanggal 22 Juli 2011.
- c. jumlah uang, gunakan frasa paling sedikit atau paling banyak;
- d. jumlah non-uang, gunakan frasa paling rendah dan paling tinggi.
3. Untuk menyatakan makna tidak termasuk, gunakan kata kecuali. Kata kecuali ditempatkan di awal kalimat, jika yang dikecualikan adalah seluruh kalimat.
Contoh:
PENJELASANBAB IX - INDIKASI GEOGRAFI DAN INDIKASI ASAL
Pasal 29

Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak Pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut Peraturan Daerah ini.
4. Kata kecuali ditempatkan langsung di belakang suatu kata, jika yang akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan.
Contoh:
1. Penumpang adalah setiap orang yang berada di atas alat angkut, kecuali awak alat angkut.
5. Untuk menyatakan makna termasuk, gunakan kata selain.
Contoh:
Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
6. Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata jika, apabila, atau frasa dalam hal.
- a. Kata jika digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausal (pola karena-maka).
Contoh:
- Jika suatu perusahaan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., izin perusahaan tersebut dapat dicabut.
- b. Kata apabila digunakan untuk menyatakan hubungan kausal yang mengandung waktu.
Contoh:
Apabila anggota BPD berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...ayat ..., yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.
- c. Frasa dalam hal digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola kemungkinan-maka).
Contoh:
Dalam hal Ketua tidak dapat hadir, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.
7. Frasa pada saat digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang pasti akan terjadi di masa depan.
Contoh :
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan atau ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun.
8. Untuk menyatakan sifat kumulatif, gunakan kata dan.
9. Untuk menyatakan sifat alternatif, gunakan kata atau.
Contoh:
Pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan perusahaan dilakukan dengan pertimbangan Dewan Pengawas.
- 10.Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, gunakan frasa dan/atau.
Contoh 1:
Pasal ...
Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di pusat jasa kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan.
Contoh 2:
Pasal ...
- (1) ...
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penghormatan dengan bendera negara;
- b. penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/atau
- c. bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. 11.Untuk menyatakan adanya suatu hak, gunakan kata berhak.
Contoh:
Pasal ...
DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara.
12. Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga gunakan kata berwenang.
13. Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga, gunakan kata dapat.
Contoh :
Pasal ...
Pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.
14. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi.
Contoh :
Pasal ...
Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
15. Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut.
Contoh:
Pasal ...
Untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik sebagaimana dalam pasal ... ayat (1) seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah;
- b. berpengalaman praktik memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...;
- c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izinAkuntan Publik;
- f. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri; dan
- h. tidak berada dalam pengampuan.
16. Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan kata dilarang.
C. TEKNIK PENGACUAN
1. Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun, untuk menghindari pengulangan rumusan digunakan teknik pengacuan.
2. Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dariPeraturan Daerah yang bersangkutan dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... atau sebagaimana dimaksud pada ayat... .
3. Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal, ayat, atau huruf yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal, ayat demi ayat, atau huruf demi huruf yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan frasa sampai dengan.
Contoh :
Pasal ...
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
4. Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal atau ayat yang berurutan, tetapi ada ayat dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata kecuali.
Contoh:
- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 berlaku juga bagi calon hakim, kecuali Pasal 7 ayat (1).
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku juga bagi tahanan, kecuali ayat (4) huruf a.
5. Kata pasal ini tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan salah satu ayat dalam pasal yang bersangkutan. Contoh:
Rumusan yang tidak tepat:
PENJELASANBAB IX - INDIKASI GEOGRAFI DAN INDIKASI ASAL
Pasal 8

... .
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku untuk 60 (enam puluh) hari.
6. Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacuan dimulai dari ayat dalam pasal yang bersangkutan (jika ada), kemudian diikuti dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil.
Contoh:
PENJELASANBAB IX - INDIKASI GEOGRAFI DAN INDIKASI ASAL
Pasal 15

... .
... .
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 12, dan Pasal 13 ayat (3) diajukan kepada Dinas.
7. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu.
Contoh:
- Izin penambangan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan oleh ... .
8. Pengacuan ke peraturan perundang-undangan lain hanya dapat dilakukan ke Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
9. Hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat bersangkutan.
10. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu dan tidak menggunakan frasa pasal yang terdahulu atau pasal tersebut di atas.
11. Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang tidak disebutkan secara rinci, menggunakan frasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
12. Untuk menyatakan peraturan pelaksanaan dari suatu PeraturanDaerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah bersangkutan, gunakan frasa dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
13. Jika Peraturan Daerah yang dinyatakan masih tetap berlaku hanya sebagian dari ketentuan Peraturan Daerah tersebut, gunakan frasa dinyatakan tetap berlaku, kecuali ... . Contoh:
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah KABUPATEN PASAMAN BARAT
Tahun ... Nomor ... , Tambahan Lembaran Daerah KABUPATEN PASAMAN BARAT Nomor ...) dinyatakan tetap berlaku, kecuali Pasal 5 sampai dengan Pasal 10.
14. Naskah Peraturan Daerah diketik dengan jenis huruf Bookman OldStyle , dengan ukuran huruf 12, di atas kertas F4.
BUPATI PASAMAN BARAT,
(
)
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
1. PERATURAN DAERAH
BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(nama Peraturan Daerah)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,
Menimbang: a. bahwa ...;
```
bahwa ...; c. dan seterusnya ...; Mengingat: 1. ...; 2. ...; 3. dan seterusnya ...;
```
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
dan
BUPATI PASAMAN BARAT
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah).
PENJELASANBAB II
Pasal 1

...
Pasal ...
BAB ...
(dan seterusnya)
Pasal . . .
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KABUPATEN PASAMAN BARAT.
Ditetapkan di Simpang Empat pada tanggal ...
BUPATI PASAMAN BARAT, tanda tangan
NAMA
Diundangkan di Simpang Empat Pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT, tanda tangan NAMA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT, TAHUN ... NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT, PROVINSI SUMATRA BARAT : (NOMOR URUT PERDA)/(TAHUN)
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
NAMA NIP
2. PERATURAN BUPATI
BUPATI PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG
(Judul Peraturan Bupati)
BUPATI PASAMAN BARAT,
| Menimbang | a. bahwa...; |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| | b. bahwa...; |
| | c. dan seterusnya...; |
| Mengingat | 1. ...; |
| | 2...; |
| | 3. dan seterusnya...; |
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG... (Judul PeraturanBupati).
PENJELASANBAB I
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
PENJELASANBAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:
PENJELASANBAB II
Pasal 1

...
Pasal ...
BAB ... (dan seterusnya)
Pasal ...
Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah KABUPATEN PASAMAN BARAT.
Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal ...
KETUA DPRD KABUPATEN PASAMAN BARAT,
Tanda tangan
NAMA
Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
Tanda tangan
NAMA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ... NOMOR ...
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
NAMA NIP
5. KEPUTUSAN BUPATI
BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Keputusan Bupati)
BUPATI PASAMAN BARAT,
| Menimbang : | a. bahwa ...; |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | b. bahwa ...; |
| | c. dan seterusnya ...; |
| Mengingat : | 1. ...; |
| | 2. ...; |
| | 3. dan seterusnya ...; |
| | (jika diperlukan) |
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA
- Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Simpang Empat.
pada tanggal ...
BUPATI PASAMAN BARAT,
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
TTD NAMA
NIP
6. KEPUTUSAN DPRD
PIMPINAN DPRD KABUPATEN PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Keputusan DPRD )
PIMPINAN DPRD KABUPATEN PASAMAN BARAT,
Menimbang :
bahwa ...;
bahwa ...;
- c. dan seterusnya ...;
Mengingat :
1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;
(jika diperlukan)
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KESATU :
KEDUA :
KETIGA
:
KEEMPAT :
KELIMA
: Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal ...
KETUA
DPRD
ATAU
WAKIL
KETUADPRDKABUPATEN PASAMAN
BARAT
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
TTD NAMA NIP
7. KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD
NIP
8. KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN
PIMPINAN DPRD KABUPATEN PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATRA BARAT
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Keputusan Pimpinan DPRD)
PIMPINAN DPRD KABUPATEN PASAMAN BARAT,
Menimbang :
bahwa ...;
bahwa ...;
- c. dan seterusnya ...;
Mengingat :
1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;
(jika diperlukan)
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KESATU :
KEDUA :
KETIGA
:
KEEMPAT :
KELIMA
:
Ditetapkan di Simpang Empat,
Pada tanggal... KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN PASAMAN BARAT
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, TTD
NAMA
KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Keputusan Badan Kehormatan DPRD)
KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN PASAMAN BARAT,
Menimbang : a. bahwa...
;
bahwa... ;
- c. dan seterusnya... ;
Mengingat :
1. ...
;
2. ...;
3. dan seterusnya...;
Memperhatikan : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya... ;
(jika diperlukan)
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA :
Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal...
KETUA
BADAN
KEHORMATAN
DPRD
KABUPATEN PASAMAN BARAT,
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
BUPATI PASAMAN BARAT,
(
)