UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 3 Tahun 1955
Tentang PENUNJUKAN PELABUHAN PALEMBANG MENJADI PERUSAHAAN NEGARA DALAM ARTI "INDISCHE BEDRIJVENWET" (STAATSBLAD 1927 NO. 419)
Berlaku: 23 Maret 1955
N/A
Preamble

Menimbang
- bahwa untuk kepentingan perkembangan pelabuhan Palembang perlu dijadikan perusahaan Negara dalam arti "Indische Bedrijvenwet" (Staatblad 1927 No. 419); bahwa karena keadaan yang mendesak Undang-undang darurat ini perlu segera diadakan;
Mengingat
:
- "Indische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419) dan pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Mendengar
:
- Dewan Menteri dalam rapatnya ke-100 pada tanggal 15 Maret 1955;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENUNJUKAN PELABUHAN PALEMBANG MENJADI PERUSAHAAN NEGARA DALAM ARTI "INDISCHE BEDRIJVENWET" (STAATSBLAD 1927 No. 419).
N/A
Pasal 1

.
Pelabuhan Palembang ditunjuk sebagai perusahaan Negara dalam arti pasal 2 dari "Indische Bedrijvenwet."
N/A
Pasal 2

.
Neraca pembukaan pada 1 Januari 1955 dari pelabuhan Palembang ditetapkan sesuai dengan daftar yang dilekatkan pada Undang-undang Darurat ini.
N/A
Pasal 3

.
Bunga yang harus dibayar untuk modal seperti termaksud dalam pasal 4 bawah ie a dari "Indische Bedrijvenwet" dan yang disebut dalam neraca pembukaan tersebut dalam pasal sebelumnya dan neraca-neraca yang pada tahun-tahun berikutnya akan ditetapkan berdasar atas neraca pembukaan itu, ditetapkan untuk jangka-jangka waktu sebagai berikut :
1908 - 1954
...
3,5 persen setahun.
N/A
Pasal 4

.
- (1) Perhitungan dari jumlah-penyusutan atas milik-milik perusahaan Negara "Pelabuhan Palembang" dilakukan, kecuali dalam hal perusahaan-perusahaan besar yang tidak diduga mengenai aktiva, berdasar atas persentase- penyusutan rata-rata untuk tiap-tiap golongan, dalam mana aktiva-aktiva tersebut menurut wataknya masing-masing dimasukkan.
- (2) Untuk tiap-tiap golongan persentase-penyusutan rata-rata itu ditetapkan menurut harga-perusahaan dan jangka-waktu pemakaian yang ditaksir dari tiaptiap obyek.
N/A
Pasal 5

.
Untuk tahun 1955 sampai dengan 1959 aktiva-aktiva terdiri atas golongan-golongan seperti tersebut di bawah ini dan persentase-penyusutan ditetapkan sebagai berikut :
Lapangan-lapangan dan jalan-jalan
...1
Riolering dan saluran untuk pembuangan air...21/2
Pelabuhan-pelabuhan, bendungan-bendungan dan
penahan-penahan tepi laut
...11/4
Pangkalan-pangkalan berikut lapangan-lapangan
...13/4
Bangunan-bangunan, bangsal-bangsal, rumah-rumah tinggal dan pagar
pembatasan :
- I. permanen
... 2
- II. semi-permanen
... 41/2
Kapal-kapal
... 4
Derek-derek dan ril
... 3
Dok-dok, galangan-galangan dan pelampung-pelampung kepil :
I. galangan
... 31/2
- II. pelampung-pelampung kepil
... 31/2
Kendaraan-kendaraan
... 10
Saluran air
... 31/2
Listrik dan penerangan jalan-jalan
... 3\_
Mesin-mesin, pesawat-pesawat dan perkakas ... 5
N/A
Pasal 6

.
Apabila pengeluaran-pengeluaran mengenai perabot-perabot kantor, mesin-mesin kantor dan perkakas merupakan pengeluaran dari persediaan, maka dalam tahun pembelian dilakukan penyusutan sebesar 50 persen.
N/A
Pasal 7

.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 1955 Wakil Presiden Republik Indonesia, ttd. MOHAMMAD HATTA.
Menteri Perhubungan, ttd.
A.K. GANI.
Diundangkan pada tanggal 23 Maret 1955. Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO.