PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 5 Tahun 2016
Tentang PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Berlaku: 5 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2), Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Perangkat Desa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan atas Undang-Undang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia).
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tetang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN Dan
BUPATI MERANGIN
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.
BAB II - PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa meliputi:
- a. Pemilihan Kepala Desa secara serentak di wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Merangin;
- b. Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
Bagian Kesatu
Pemilihan Kepala Desa Serentak
BAB II - PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Merangin;
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) Tahun;
- (3) Pengelompokan waktu tersebut dalam ayat (2), berdasarkan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi syarat sebagai penjabat kepala desa;
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan Pejabat Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa;
- (5) Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin.
- (6) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin.
Bagian Kedua
Pemilihan Kepala Desa
BAB II - PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:
- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. panitia pemilihan kepala desa yang telah dibentuk oleh BPD disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui camat, dengan melampirkan Berita Acara Pembentukan;
- d. Kepala desa, ketua dan anggota BPD tidak dibenarkan menjadi kepanitian pilkades;
- e. Susunan kepanitiaan terdiri dari Ketua yang dipilih dari lembaga kemasyarakatan, dan sekretaris/bendahara/anggota dipilih dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat;
- f. Keanggotaan kepanitian kepala desa berjumlah gasal;
- g. Untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk:
1. Panitia pemilihan tingkat Kabupaten yang beranggotakan unsur Sekretariat Daerah dan SKPD;
2. Tim pengawas tingkat Kabupaten terdiri dari DPRD, Kepolisian, Kodim, Kejaksaan, BPMPD, Inspektorat, Pol PP dan Sekretariat;
3. Tim pengawas tingkat kecamatan terdiri dari unsur kecamatan, Polsek dan Koramil;
4. Tim pengamanan pemilihan Kepala Desa terdiri dari Kepolisian, Pol PP dan unsur TNI;
- h. laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- i. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- j. persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:
- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
- c. penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang maka panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman kerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia;
- e. Jika dalam pelaksanaan seleksi tambahan panitia tidak bisa menyelesaikan, maka panitia desa melalui camat menyerahkan seleksi kepada panitia kabupaten;
- f. Panitia kabupaten melaksanakan seleksi tambahan berupa ujian lisan atau tertulis yang wajib diikuti oleh bakal calon;
- g. penetapan bakal calon, ditetapkan berdasarkan urutan nilai dari peringkat 1 sampai 5 dan jika dalam peringkat kelima terdapat nilai yang sama maka dilakukan seleksi ulang terhadap nilai yang sama tersebut untuk mendapatkan nilai yang tertinggi;
- h. penetapan hasil penilaian panitia kabupaten bersifat final dan mengikat, selanjutnya diserahkan kepada panitia pemilihan desa untuk ditetapkan menjadi calon kepala desa;
- i. penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan;
- j. nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan, disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara .
- k. Pelaksanaan kampanye calon kepala desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;
- l. Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
- c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang mata pilihnya lebih banyak.
- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:
- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara yang dilampiri dengan Berita Acara rapat penetapan calon;
- b. Berita Acara rapat penetapan calon ditandatangani oleh seluruh panitia atau paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah panitia;
- c. Laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
- d. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
- e. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e adalah wakil bupati, atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (7) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
BAB II - PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 5

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;
- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
BAB II - PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa, yang bersangkutan
dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
BAB II - PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 7

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
Bagian Ketiga
Pemilihan Kepala Desa
Antar Waktu melalui Musyawarah Desa
BAB II - PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 8

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
1. Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
2. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh panitia pemilihan kepada penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
3. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
4. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
5. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
6. Penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
- b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. Penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
2. Pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. Pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
4. Pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah desa;
5. Pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
6. Penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
7. Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 9

- (1) Penanggungjawab Pemilihan Kepala Desa adalah BPD.
- (2) BPD membentuk panitia pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keanggotaannya terdiri dari:
- a. Ketua dipilih dari pengurus lembaga kemasyarakatan.
- b. Sekretaris, Bendaharawan dan anggota, dipilih dari unsur-unsur perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (1) Keanggotaan panitia pemilihan Kepala Desa, berjumlah gasal;
- (2) Apabila ketua atau anggota BPD dan diantara anggota panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ada yang mencalonkan diri pada Pemilihan Kepala Desa, atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan panitia pemilihan dan anggota BPD. Perubahan susunan panitia pemilih di tetapkan kembali oleh BPD.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia;
- c. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
- e. Menetapkan Calon yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan penetapan dari BPD;
- f. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- g. Memfasilitasi penyediaan peralatan perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- h. Melaksanakan pemungutan suara;
- i. Menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- j. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- k. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
- l. Membuat laporan pelaksanaan pemilihan dan pertanggungjawaban keuangan kepada BPD.
Bagian Kesatu Persyaratan Pemilih
BAB III - TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 10

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang:
- a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus pada saat pendaftaran pemilihan yang dibuktikan dengan KTP/KK;
- b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemilihan atau telah/pernah menikah;
- c. sehat jasmani dan rohani serta tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
Bagian Kedua
Pendaftaran Pemilih
BAB III - TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 11

- (1) Pendaftaran pemilihan dilakukan oleh panitia pemilihan dari rumah kerumah pemilih, untuk menghindari terjadinya:
- a. terdaftarnya pemilih di bawah umur atau belum berumur 17 tahun;
- b. pemilih dari luar desa;
- c. pemilih telah meninggal dunia;
- d. pindah domisili; dan
- e. tidak terdaftar sebagai pemilih atau terdaftar dua kali.
- (2) Jika pada saat pelaksanaan pendaftaran pemilih ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang menjadi dasar penetapan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- (3) Daftar Pemilih Sementara yang sudah ditetapkan oleh panitia diumumkan di papan pengumuman atau sejenisnya secara terbuka sehingga masyarakat mengetahuinya dalam jangka waktu 5 (lima) hari;
- (4) Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) seperti salah nama, belum terdaftar dan atau indentitas lainnya dilaksanakan oleh panitia dalam jangka waktu 5 (lima) hari dan selanjutnya disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan pengesahan dan ditetapkan menjadi DPT;
- (5) DPS yang telah ditetapkan oleh BPD dan disahkan menjadi DPT diumumkkan dan/atau ditempel ditempat yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat;
- (6) DPT yang telah disahkan oleh BPD tidak dapat diubah selanjutnya digunakan oleh panitia dalam penyusunan kebutuhan pencetakan surat suara dan alat kelengkapan pemilihan.
Bagian Ketiga
Persyaratan Calon Kepala Desa
BAB III - TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 12

Setiap Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
4. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yang diakui oleh pemerintah;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum saat pendaftaran;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. Tidak pernah di jatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah di pidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari pejabat yang berwenang;
- l. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik di dalam wilayah Kabupaten Merangin maupun di daerah lain dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- m. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- n. Tidak pernah dihukum secara adat oleh masyarakat dalam wilayah Kabupaten Merangin selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga adat desa atau kecamatan dan diketahui oleh lembaga adat Kabupaten;
- o. Tidak pernah terlibat sebagai pengguna/pengedar narkoba;
- p. Apabila terpilih menjadi kepala desa sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat sebagai kepala desa;
- q. Jika terpilih menjadi kepala desa sanggup tidak akan mengundurkan diri dari jabatan kepala desa;
- r. Tidak akan melakukan politik uang;
- s. Siap menerima kekalahan dan kemenangan dan mengakui proses pemilihan kepala desa dengan sadar dan penuh tanggungjawab;
- t. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus memiliki surat keterangan persetujuan dari Pembina Kepegawaian Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- u. Bagi anggota TNI/Polri yang akan mencalonkan diri sebagai kepala desa berlaku ketentuan yang ada dilingkup TNI/Polri;
- v. Sanggup dan bersedia memahami terhadap nilai-nilai ketentuan hukum adat yang menjadi kearifan lokal desa setempat;
- w. Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali harus mengajukan izin cuti kepada Bupati sebelum mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa;
- x. Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mengajukan cuti kepada kepada camat sebelum mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa;
- y. Anggota BPD yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin dari camat atas nama Bupati sebelum mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa;
- z. Calon Kepala Desa yang beragama Islam harus dapat mengaji yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kantor Kementerian Agama Kecamatan/KUA.
Bagian Keempat
Pendaftaran Calon Yang Berhak Dipilih
BAB III - TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 13

- (1) Pendaftaran calon kepala desa diajukan secara tertulis di atas kertas dan bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) yang ditujukan kepada BPD melalui panitia pemilihan kepala desa yang telah ditetapkan oleh BPD;
- (2) Pada saat pendaftaran bakal calon kepala desa wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat pernyataan sebagai warga Negara Republik Indonesia;
- b. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Photo copy ijazah/STTP yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. Photo copy surat keterangan akta kelahiran atau bukti lainnya yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- f. Photo copy KTP dan KK yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- g. Surat pernyataan bersedia menjadi calon Kepala Desa;
- h. Surat keterangan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum saat pendaftaran yang dibuktikan dengan KTP atau KK;
- i. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- j. Surat pernyataan fakta integritas;
- k. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- l. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. Surat keterangan berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari pejabat yang berwenang;
- n. Surat keterangan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik di dalam wilayah Kabupaten Merangin maupun di daerah lain dalam Negara Republik Indonesia;
- o. Surat keterangan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- p. Surat keterangan tidak pernah dihukum secara adat oleh masyarakat dalam wilayah Kabupaten Merangin selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga adat desa atau kecamatan dan diketahui oleh lembaga adat Kabupaten;
- q. Surat keterangan tidak pernah terlibat sebagai pengguna/pengedar Narkoba;
- r. Surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik jika terpilih menjadi kepala desa;
- s. Surat pernyataan apabila terpilih menjadi kepala desa sanggup bertempat tinggal diwilayah desa setempat selama menjabat sebagai kepala desa;
- t. Surat pernyataan jika terpilih menjadi kepala desa sanggup tidak akan mengundurkan diri dari jabatan kepala desa;
- u. Surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang dan siap menerima kekalahan dan kemenangan serta mengakui proses pemilihan kepala desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab;
- v. Surat keterangan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian daerah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ketentuan yang ada dilingkup TNI/Polri bagi anggota TNI/Polri yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku;
- w. Surat keterangan sanggup dan bersedia memahami terhadap nilainilai ketentuan hukum adat yang menjadi kearifan lokal desa setempat;
- x. Surat keterangan cuti bagi kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagai calon kepala desa dari Bupati;
- y. Surat keterangan cuti bagi perangkat desa dan anggota BPD yang akan mencalonkan diri dari camat sebelum mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa;
- z. Surat keterangan dapat mengaji dari kantor Kementerian Agama Kecamatan/KUA bagi Calon kepala desa yang beragama Islam;
Bagian Kelima
Penjaringan, Pendaftaran dan Pengumuman
BAB III - TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 14

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja;
- (2) Bakal calon Kepala Desa mendaftarkan diri secara pribadi tanpa mewakilkan kepada orang lain dengan menyerahkan surat permohonan pendaftaran yang dilengkapi dengan persyaratanpersyaratan yang telah ditentukan;
- (3) Penelitian kelengkapan administrasi, klarifikasi, serta penetapan bakal calon dan pengumuman calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja;
- (4) Pemberitahuan panitia kepada bakal calon Kepala Desa tentang kelengkapan administrasi dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja;
- (5) Kelengkapan administrasi bakal calon yang belum lengkap dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja dan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja kelengkapan persyaratan tidak dilengkapi maka calon dinyatakan gugur;
- (6) Bakal calon Kepala Desa didasarkan pada ketentuan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang;
- (7) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang maka panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari dan jika sampai batas perpanjangan waktu pendaftaran calon Kepala Desa tetap kurang dari 2 (dua) orang maka Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian, selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin sampai dengan terpilihnya Kepala Desa defenitif;
- (8) Apabila bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi lebih dari 5 (lima) orang maka panitia melakukan seleksi
9. tambahan dengan menggunakan kriteria Pengalaman kerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia;
- (9) Jika dalam pelaksanaan seleksi tambahan panitia tidak bisa menyelesaikan maka panitia desa melalui Camat menyerahkan seleksi kepada panitia Kabupaten;
- (10) Panitia Kabupaten melaksanakan seleksi tambahan berupa ujian lisan ataupun ujian tertulis yang wajib diikuti oleh bakal calon;
- (11) Penetapan bakal calon ditetapkan berdasarkan urutan nilai dari peringkat 1 s/d 5 dan jika dalam peringkat ke 5 (lima) terdapat nilai yang sama maka akan dilakukan ujian/seleksi ulang untuk mendapatkan nilai yang tertinggi;
- (12) Penetapan hasil penilaian oleh panitia Kabupaten bersifat final dan mengikat dan selanjutnya diserahkan kepada panitia pemilihan di desa untuk ditetapkan menjadi calan Kepala Desa;
- (13) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan;
- (14) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya;
- (15) Panitia Pemilihan setelah menerima persetujuan calon yang berhak dipilih segera menetapkan pelaksanaan rapat pemilihan calon Kepala Desa dan menetapkan nomor urut berdasarkan undian setiap calon setelah berkonsultasi dengan Ketua BPD;
- (16) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan calon Kepala Desa;
- (17) Apabila calon yang ditetapkan oleh Panitia pemilihan ada yang mengundurkan diri, maka perolehan suara tersebut dinyatakan batal;
- (18) Atas pembatalan perolehan sebagaimana dimaksud dalam ayat (17) calon yang mendapat dukungan suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih.
Bagian Keenam
Tanda Gambar dan Kampanye
BAB III - TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan tanda gambar dan nomor urut calon yang berhak dipilih berdasarakan undian;
- (2) Penetapan tanda gambar dan nomor urut sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan undian sesuai dengan jumlah calon yang berhak dipilih.
BAB III - TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 16

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa;
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang;
- (3) Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;
- (4) Selama hari tenang tidak diperkenankan lagi melaksanakan bentukbentuk kampanye atau pengenalan calon yang berhak dipilih;
- (5) Panitia mengintruksikan kepada para calon kepala desa untuk menurunkan semua atribut kampanye sebelum dimulai masa tenang dan apabila tidak dilaksanakan panitia menurunkan secara paksa;
- (6) Kampanye dilaksanakan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab;
- (7) Kampanye dapat diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kampanye dengan melaksanakan pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga ditempat kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
- b. Tanda gambar tidak dibenarkan dipasang di tempat ibadah dan fasilitas umum;
- c. Pemasangan tanda gambar dilingkungan balai Desa dan TPS dilakukan oleh Panitia;
- d. Pelaksanaan kampanye dialogis dipandu oleh panitia pemilihan atau yang ditunjuk oleh panitia pemilihan, berisi program-program kerja yang akan dilaksanakan apabila terpilih menjadi Kepala Desa meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pelaksanaan kampanye dialogis bertempat di Balai Desa atau tempat lain yang memungkinkan dimulai paling cepat pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lama pukul 18.00 WIB;
- f. Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa dengan ketentuan urutan berdasarkan abjad nama Calon yang berhak dipilih.
- (8) Dalam pelaksanaan kampanye, masa tenang dan saat pemilihan Calon yang berhak dipilih dilarang:
- a. Mempersoalkan Dasar Negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon yang lain;
- d. Menggangu ketertiban umum;
- e. Menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- f. Memfitnah, menghina atau menyinggung kehormatan organisasi, perorangan atau pemerintah;
- g. Memasang tanda gambar di lingkungan dan atau ditempat pendidikan dan ibadah;
- h. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan atau calon yang lain;
- i. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
- j. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- a. Membawa dan/atau menggunakan gambar/atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
- b. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (9) Panitia pemilihan memberi tindakan terhadap calon yang melakukan pelanggaran ketentuan kampanye, berupa:
- a. peringatan baik secara lisan maupun tertulis apabila kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
- b. Penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain;
- c. Apabila peringatan tidak diindahkan maka panitia mencabut status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih dengan persetujuan BPD;
- d. Dalam hal terjadi pencabutan status yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (9) huruf c yang mengakibatkan terjadinya calon tunggal maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan.
BAB III - TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 17

Setiap Calon Kepala Desa wajib:
- a. Mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia;
- b. Membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan;
- c. Berlapang dada dalam hal tidak memperoleh suara terbanyak dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan Pemerintah serta Pembangunan;
- d. Mengunakan hak pilihnya.
Bagian Ketujuh
Masa Tenang
BAB III - TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 18

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- (2) Selama hari tenang tidak diperkenankan lagi melaksanakan bentukbentuk kampanye atau pengenalan calon yang berhak dipilih;
- (3) Panitia mengintruksikan kepada para calon kepala desa untuk menurunkan semua atribut kampanye sebelum dimulai masa tenang dan apabila tidak dilaksanakan panitia menurunkan secara paksa;
Bagian Kedelapan
Pemungutan Suara
BAB III - TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 19

- (1) Hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara demokratis, langsung, umum, bebas dan rahasia;
- (3) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara sesuai dengan gambar dan nomor urut yang telah ditentukan dengan cara mencoblos salah satu calon dalam surat suara;
- (4) Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 08.00 wib s/d pukul 13.00 wib;
- (5) Calon Kepala Desa menunjuk saksi dengan surat mandat untuk hadir ditempat pemungutan suara;
- (6) Untuk melaksanakan pemilihan calon Kepala Desa yang berhak dipilih panitia pemilihan menyediakan:
- a. Surat suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih dan ditandatangani oleh ketua pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah;
- b. Sebuah kotak suara satu atau lebih berikut kuncinya yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan;
- c. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
- d. Alat pencoblosan di dalam bilik suara;
- e. Tinta, bantal atau busa untuk pencoblos;
- f. Papan tulis untuk perhitungan suara yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih.
- (7) Bentuk dan model surat suara tersebut ditetapkan oleh Bupati;
- (8) Panitia pemilihan Kepala Desa dapat mengumumkan hari dan tanggal pemungutan suara kepada masyarakat melalui pengumuman dan/atau tempel ditempat yang mudah dibaca oleh umum;
- (9) Panitia pemilihan juga menyampaikan undangan kepada masyarakat yang telah terdaftar sebagai pemilih selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan;
- (10) Apabila 3 (tiga) hari kerja sebelum pemilihan dilaksanakan masyarakat yang telah terdaftar sebagai pemilih belum mendapat undangan maka yang bersangkutan dapat melapor kepada panitia pemilihan;
- (11) Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada satu tempat pemungutan suara;
- (12) Apabila tidak memungkinkan dilaksanakan disatu tempat pemungutan suara dengan alasan yang memungkinkan maka dapat dilaksanakan dibeberapa TPS.
BAB III - TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 20

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara panitia melakukan kegiatan:
- a. Membuka kotak suara;
- b. Mengeluarkan isi kotak suara;
- c. Pengindentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
- d. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
- e. Memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta ditutup kembali, dikunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang telah dibubuhi cap atau stempel panitia;
- f. Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang oleh ketua panitia;
- g. Memberikan penjelasan tata cara pemungutan suara.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat;
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani saksi dari para calon;
- (4) Pemilih yang telah hadir dan telah terdaftar diberikan satu surat suara melalui pemanggilan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih;
- (5) Apabila surat suara yang diberikan ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali;
- (6) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali;
- (7) Dalam pemungutan suara panitia pelaksana pemilihan Kepala Desa dapat dibagi dalam beberapa penugasan antara lain:
- a. Petugas pendaftaran;
- b. Petugas pengisian kartu suara;
- c. Petugas penunggu kotak suara;
- d. Petugas penjaga tinta; dan
- e. Petugas pengamanan.
- (8) Sebelum melaksanakan kegiatan pemungutan suara panitia mengucapkan sumpah yang dipimpin oleh ketua panitia pemilihan.
BAB III - TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 21

- (1) Surat suara dinyatakan sah jika:
- a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia;
- b. Tanda coblos hanya terdapat dalam satu kotak yang memuat satu nomor urut, nama dan gambar calon;
- (2) Tanda coblos lebih dari satu tetapi masih dalam satu kotak yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
- (3) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia, pencoblosan yang dilakukan diluar alat peraga dinyatakan batal;
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukan surat suara kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat dan selanjutnya pemilih menyelupkan jari kelingking kiri sebagai bukti telah melaksanakan pencoblosan;
- (5) Panitia pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakili tanpa alasan apapun;
- (6) Pemilih yang mempunyai halangan fisik, dalam memberikan suaranya dapat dibantu oleh petugas yang ditunjuk panitia dan didampingi oleh saksi.
Bagian Kesembilan
Penghitungan Suara
BAB III - TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 22

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan oleh panitia pemilihan pada satu tempat atau TPS setelah pemungutan suara berakhir dan dapat disaksikan oleh para calon Kepala Desa dan/atau saksi, BPD dan warga masyarakat;
- (2) Sebelum perhitungan suara dimulai panita pemilihan menghitung:
- a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap;
- b. Jumlah pemilih dari TPS lain jika ada;
- c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai;
- d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau salah coblos.
- (3) Panitia meminta kepada saksi masing-masing calon yang ditunjuk oleh calon Kepala Desa untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara;
- (4) Panitia memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara, setelah saksi-saksi hadir;
- (5) setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia pemilih menyebutkan gambar yang dicoblos tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir;
- (6) Dalam hal tidak ada seorangpun menjadi saksi, penghitungan suara dapat berjalan terus dan pemilihan dinyatakan sah.
- (7) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (8) Panitia memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 7 (tujuh) kepada masing-masing saksi calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) exemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum;
- (9) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat 7 (tujuh) dimasukan kedalam sampul khusus dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel dan selanjutnya diserahkan kepada BPD beserta surat suara dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;
BAB III - TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 23

Surat suara dianggap tidak sah apabila:
- a. Tidak mengunakan surat suara/tidak ada yang di coblos;
- b. Tidak ditandatangani ketua panitia atau yang mewakili;
- c. Terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
- d. Ditandatangani atau membuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
- e. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon;
- f. Mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar dan coblosan mengenai garis batas kotak gambar;
- g. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara panitia dengan calon atau saksi, maka ketua panitia berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.
Bagian Kesepuluh
Calon Terpilih
BAB III - TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 24

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara sah terbanyak;
- (2) Dalam hal Jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari satu calon pada desa yang TPS nya lebih dari satu ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak;
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperolah suara terbanyak yang sama lebih dari satu calon pada desa dengan TPS hanya satu, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar;
- (4) Apabila calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak berada di satu tempat tinggal, ditempat tinggal yang sama sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan pemilihan ulang.
BAB III - TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 25

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, panitia membuat, menandatangani dan membacakan Berita Acara hasil Pemilihan didepan para Calon yang berhak dipilih dan saksi serta menyerahkan kepada BPD paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana di maksud ayat (1), diketahui dan ditandatangani oleh ketua dan anggota panitia pada saat itu juga;
- (3) Laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;
- (4) Ketua Panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan Calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya pemilihan Calon terpilih;
- (5) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan surat keputusan BPD berdasarkan laporan Berita Acara pemilihan dari Panitia pemilihan.
Bagian Kesebelas
Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah
BAB III - TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 26

- (1) Pengaduan dan atau keberatan atas proses pemilihan Kepala Desa dapat diajukan sebelum tahapan pengangkatan, pelantikan dan
pengambilan sumpah/janji calon Kepala Desa tepilih kepada Bupati atau Instansi yang berwenang;
- (2) Pengaduan dan atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan melalui tahapan sebagai beikut:
1. Melalui panitia pemilihan tingkat desa dan BPD dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak penetapan calon kepala desa terpilih, panitia dan BPD wajib memberikan jawaban;
2. Apabila permasalahan tersebut pengadu belum dapat menerima maka panitia tingkat desa dan BPD melanjutkan ke tingkat kecamatan, tingkat kecamatan menyelesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat tersebut;
3. Apabila pengadu belum bisa menerima penyelesaian dari tingkat kecamatan maka permasalahan tersebut disampaikan kepada bupati melalui camat, bupati wajib menyelesaikan permasalahan tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
4. Dalam masa 30 (tiga puluh) hari tersebut bupati melakukan indentifikasi permasalahan ke desa sebagai berikut :
- a. Apabila hasil identifikasi membuktikan adanya kesalahan pada panitia pemilihan maka bupati dapat memerintahkan untuk dilakukan pemilihan ulang;
- b. Apabila hasil identifikasi membuktikan panitia pemilihan sudah benar sesuai dengan aturan maka Bupati dapat memerintahkan kepada BPD untuk menetapkan kepala desa terpilih.
BAB IV - PENETAPAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA
Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD;
- (2) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara perhitungan perolehan suara pemilihan calon Kepala Desa dari panitia;
- (3) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih dengan melampirkan Berita Acara hasil perhitungan suara di TPS yang telah ditandatangani oleh panitia pemilihan Kepala Desa dan saksi-saksi masing-masing calon;
- (4) Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD;
- (5) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penerbitan Keputusan Bupati.
BAB IV - PENETAPAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA
Pasal 28

- (1) Tanggal pelantikan Kepala Desa terpilih, dilaksanakan tepat pada saat berakhirnya jabatan Kepala Desa lama;
- (2) Pada saat Pelantikan sebagaimana di maksud ayat (1), Kepala Desa bersangkutan diambil sumpah/janji menurut agamanya dengan sungguh-sungguh oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk, disaksikan oleh para anggota BPD dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah Desa yang bersangkutan dan/atau yang ditentukan oleh Bupati;
- (3) Susunan kata-kata sumpa janji dimaksud adalah sebagai berikut: ''Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-Undangan dengan seluruslurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.''
- (4) Pelantikan kepala desa tersebut dituangkan dalam berita acara pengambilan sumpah/janji yang ditandatangani oleh pejabat yang diambil sumpah, pejabat yang mengambil sumpah serta para saksi dan rohaniawan;
- (5) Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan, kepala desa yang dilantik mengenakan pakaian dinas upacara.
BAB IV - PENETAPAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA
Pasal 29

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan Bupati, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.
BAB IV - PENETAPAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA
Pasal 30

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 29 Peraturan Daerah ini berlaku pula bagi Desa yang dijabat oleh Penjabat Kepala Desa.
BAB IV - PENETAPAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA
Pasal 31

- (1) Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturt-turut atau tidak secara berturut-turut, berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa Jabatan yang dipilih melalui musyawarah.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatanya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.
BAB V - PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 32

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dibentuk Tim Pengawas di tingkat Kecamatan yang susunan dan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan berwenang menghadiri, mengawasi dan mengevaluasi serta membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan Melaporkan hasilnya kepada Camat.
Bagian Kedua
Pemantauan
BAB V - PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 33

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dibentuk Tim Pemantau di tingkat Kabupaten yang susunan dan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memantau pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, memberikan saran, pertimbangan dan kajian kepada Bupati dalam pengesahan serta pengangkatan Kepala Desa terpilih.
BAB VI - TUGAS, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEPALA DESA
Pasal 34

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban Masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran Masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya Masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Hak Kepala Desa
BAB VI - TUGAS, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEPALA DESA
Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 Kepala Desa berhak:
- a. Mengusulkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
Bagian Ketiga
Kewajiban Kepala Desa
BAB VI - TUGAS, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEPALA DESA
Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 Kepala Desa berkewajiban:
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban Masyarakat Desa;
- d. Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian Masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya Masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada Masyarakat Desa.
- q. Kepala Desa wajib bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.
Bagian Keempat
Wewenang Kepala Desa
BAB VI - TUGAS, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEPALA DESA
Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 43, Kepala Desa berwenang:
- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai Perekonomian skala produktif untuk sebesarbesarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.
BAB VI - TUGAS, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEPALA DESA
Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas, hak, kewajiban, dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal, 34, 35, 36 dan 37 Kepala Desa wajib:
- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
BAB VI - TUGAS, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEPALA DESA
Pasal 39

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
Bagian Kelima
Larangan Kepala Desa
BAB VI - TUGAS, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEPALA DESA
Pasal 40

Kepala Desa dilarang:
- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundangan-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
BAB VII - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 41

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; atau
- c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
- d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
- e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
- g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- h. melanggar Hukum Adat yang dikeluarkan oleh lembaga Adat Desa, atau lembaga Adat Kecamatan, dan atau lembaga Adat Kabupaten.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada bupati melalui camat atau sebutan lain.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati.
BAB VII - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 42

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g dan h bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
BAB VII - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 43

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g dan h bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.
BAB VII - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 44

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
BAB VII - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 45

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, 43, dan Pasal 44 ayat (3) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.
BAB VII - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 46

- (1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
BAB VII - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 47

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
BAB VII - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 48

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
BAB VII - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 49

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
BAB VII - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 50

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.
BAB VII - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 51

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
BAB VII - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 52

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, hak, kewajiban, dan kewenangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37.
BAB VII - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 53

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, Hak, kewajiban, dan Larangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, pasal 35, pasal 36, dan pasal 40 sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (5) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
BAB VII - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 54

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
BAB VII - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 55

Apabila terjadi permasalahan di desa yang menyangkut penyelenggaraan pemerintah desa (Kepala Desa, BPD, dan masyarakat) tidak dapat di selesaikan secara musyawarah mufakat, Bupati menetapkan penyelesaian masalah tersebut.
BAB VIII - PERANGKAT DESA
Pasal 56

- (1) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
- (2) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana Teknis;
- c. Pelaksana kewilayahan.
Bagian Kesatu
Persyaratan Pengangkatan
BAB VIII - PERANGKAT DESA
Pasal 57

- (1) Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan:
- a. Berpendidikan paling rendah SMU atau yang sederajat;
- b. Berusia minimal 20 tahun dan maksimal 42 tahun.
- c. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
- d. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- e. Mempunyai pengetahuan tentang teknis penyelenggaraan pemerintahan;
- f. Mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran;
- g. Mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan dibidang Perencanaan;
- h. Memahami sosial budaya masyarakat setempat;
- i. Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
BAB VIII - PERANGKAT DESA
Pasal 58

Yang dapat mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya lulusan Sekolah Menegah Umum sederajat;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Terdaftar sebagai penduduk desa setempat paling lama 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- g. Berkelakuan baik;
- h. Tidak terlibat sebagai pemakai/pengedar Narkoba.
- i. Tidak pernah dihukum secara adat oleh masyarakat dalam kabupaten merangin selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakir;
- j. Bagi anggota BPD yang mendaftarkan diri sebagai calon perangkat desa harus mengundurkan diri dari jabatannya;
- k. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. Mengenal daerahnya dengan baik dan dikenal oleh masyarakat setempat.
Bagian Kedua
Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa
BAB VIII - PERANGKAT DESA
Pasal 59

- (1) Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala desa membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa yang dilakukan oleh tim;
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon kepala desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.
BAB VIII - PERANGKAT DESA
Pasal 60

- (1) Pegawai Negeri Sipil Kabupaten yang akan diangkat menjadi perangkat desa haruis mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian daerah;
- (2) Dalam hal PNS Kabupaten setempat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil .
Bagian Ketiga
Susunan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa
BAB VIII - PERANGKAT DESA
Pasal 61

- (1) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak kekosongan perangkat desa Kepala Desa berkonsultasi dengan Camat membentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang ketua, Sekretaris dan minimal seorang anggota berasal dari perangkat desa dan lembaga pemberdayaan masayarakat (LPM);
- (3) Penentuan kedudukan dalam panitia pengangkatan perangkat desa ditetapkan dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan oleh anggota panitia.
Bagian Keempat
Pelantikan dan Sumpah/Janji Perangkat Desa
BAB VIII - PERANGKAT DESA
Pasal 62

- (1) Calon Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa sebagai Perangkat Desa;
- (2) Pelantikan perangkat desa dilaksanakan di desa dan dihadapan masyarakat setempat;
- (3) Perangkat Desa sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji;
- (4) Pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa;
5. (5)
6. Susunan kata-kata sumpah/janji adalah sebagai berikut: 'Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaikbaiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu ta'at dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UndangUndang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundangundangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.'
- (6) Perangkat Desa yang telah dilantik diberikan petikan Keputusan Kepala Desa.
Bagian Kelima
Alih Tugas Dan Jabatan Perangkat Desa
BAB VIII - PERANGKAT DESA
Pasal 63

Untuk kepentingan organisasi Pemerintah Desa, Kepala Desa dapat melakukan alih tugas dan jabatan perangkat desa kecuali Sekretaris Desa disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keenam
Larangan Bagi Perangkat Desa
BAB VIII - PERANGKAT DESA
Pasal 64

- (1) Perangkat Desa dilarang:
- a. Setelah diangkat menjadi perangkat desa dilarang menjadi pengurus partai politik;
- b. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah;
- c. Merugikan kepentingan umum;
- d. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
- e. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- f. Menyalahgunakan wewenang tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- g. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu;
- h. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- i. melakukan perbuatan melawan hukum ;
- j. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- k. Melakukan perbuatan asusila;
- l. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- m. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPB, DPRD Kabupaten DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- n. Meninggalkan tugas selama 60 hari kerja berturut-turut dengan tanpa ada alasan yang jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.
- (2) Perangkat desa yang melanggar larangan sebagimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lesan dan/atau teguran tertulis;
- (3) Dalam sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) tidak dilaksanakan dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
Bagian Ketujuh
Pemberhentian Perangkat Desa
BAB VIII - PERANGKAT DESA
Pasal 65

- (1) Perangkat desa berhenti karena:
- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri;
- c. Diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena.
- a. Usia telah genap 60 tahun.
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa;
- d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. Tidak melaksanakan kewajiban perangkat desa;
- f. Melanggar larangan bagi perangkat desa;
- g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf a dan b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
- (4) Pemberhentian parangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
BAB VIII - PERANGKAT DESA
Pasal 66

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat;
- (2) Pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) karena :
- a. Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan ;
- b. Ditetapkan sebagai terdakwa;
- c. Tertangkap tangan dan ditahan;
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf a, b dan c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalaikan kepada jabatan semula;
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat desa maka tugas perangkat desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama dan ditetapkan oleh kepala desa dengan Surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan;
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 67

- (1) Bagi penjabat Kepala Desa yang masa jabatannya telah berjalan 5 (lima) tahun lebih, maka segera dilakukan pemilihan kepala desa yang baru.
- (2) Bagi Kepala Desa yang diangkat dengan masa jabatan 6 (enam) tahun maka berakhir masa jabatan terhitung sejak berakhirnya keputusan pengangkatan sebagai Kepala Desa.
- (3) Pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa yang baru agar mempedomani peraturan daerah ini.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 09 Tahun 2008 tentang tata cara pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberitahuan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 09); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Diundangkan di Bangko Pada Tanggal, 2016 SEKRETARIS DAERAH KEBUPATEN MERANGIN
SIBAWAIHI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN NOMOR
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI: 5, 5/2016
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 69

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.
Ditetapkan di Bangko Pada tanggal, 2016
BUPATI MERANGIN
AL HARIS