PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 19 Tahun 2003
Tentang PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN
Berlaku: 10 Maret 2003
N/A
Preamble

Menimbang :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG
PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat, oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya pengamanan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000;
- c. bahwa untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan pengamanan rokok bagi kesehatan dipandang perlu menyempurnakan pengaturan mengenai pengamanan rokok bagi kesehatan dengan Peraturan Pemerintah;
4. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah
5. dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
2. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa pirrolidin yang terdapat dalam Nikotiana Tabacum, Nicotiana Rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
3. Tar adalah senyawa polinuklir hidrokarbon aromatika yang bersifat karsinogenik.
4. Pengamanan rokok adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mencegah dan/atau menangani dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan.
5. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk bahan baku menjadi rokok.
6. Iklan rokok, selanjutnya disebut Iklan, adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosi-kan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
7. Label rokok, selanjutnya disebut Label, adalah setiap keterangan mengenai rokok yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada rokok, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada, atau merupakan bagian kemasan rokok.
8. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
9. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
10. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
11. Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
12. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
13. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
BAB II - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK Bagian Pertama
Pasal 2

Penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan bertujuan untuk mencegah penyakit akibat penggunaan rokok bagi individu dan masyarakat dengan :
- a. melindungi kesehatan masyarakat terhadap insidensi penyakit yang fatal dan penyakit yang dapat menurunkan kualitas hidup akibat penggunaan rokok;
- b. melindungi penduduk usia produktif dan remaja dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap rokok;
- c. meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, kemampuan dan kegiatan masyarakat terhadap bahaya kesehatan terhadap penggunaan rokok.
BAB II - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK Bagian Pertama
Pasal 3

Penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan dilaksanakan dengan pengaturan :
- a. kandungan kadar nikotin dan tar;
- b. persyaratan produksi dan penjualan rokok;
- c. persyaratan iklan dan promosi rokok;
- d. penetapan kawasan tanpa rokok.
Bagian Kedua
Kandungan Kadar Nikotin dan Tar
BAB II - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK Bagian Pertama
Pasal 4

- (1) Setiap orang yang memproduksi rokok wajib melakukan pemeriksaan kandungan kadar nikotin dan tar pada setiap hasil produksinya.
- (2) Pemeriksaan kandungan kadar nikotin dan tar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan di laboratorium yang sudah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK Bagian Pertama
Pasal 5

Setiap orang yang memproduksi rokok wajib memberikan informasi kandungan kadar nikotin dan tar setiap batang rokok yang di produksinya.
Bagian Ketiga
Keterangan pada Label
BAB II - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK Bagian Pertama
Pasal 6

- (1) Setiap orang yang memproduksi rokok wajib mencantumkan informasi tentang kandungan kadar nikotin dan tar setiap batang rokok, pada label dengan penempatan yang jelas dan mudah dibaca.
- (2) Pencantuman informasi tentang kandungan kadar nikotin dan tar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan pada salah satu sisi kecil setiap kemasan rokok, dibuat kotak dengan garis pinggir 1 (satu) mm, warna kontras antara warna dasar dan tulisan, ukuran tulisan sekurang-kurangnya 3 (tiga) mm, sehingga dapat jelas dibaca.
BAB II - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK Bagian Pertama
Pasal 7

Selain pencantuman kandungan kadar nikotin dan tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pada kemasan harus dicantumkan pula:
- a. kode produksi pada setiap kemasan rokok;
- b. tulisan peringatan kesehatan pada label di bagian kemasan yang mudah dilihat dan dibaca.
BAB II - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK Bagian Pertama
Pasal 8

- (1) Peringatan kesehatan pada setiap label harus berbentuk tulisan.
- (2) Tulisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa 'merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin'.
BAB II - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK Bagian Pertama
Pasal 9

- (1) Tulisan peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dicantumkan dengan jelas pada label di bagian kemasan yang mudah dilihat dan dibaca.
- (2) Tulisan peringatan kesehatan dicantumkan pada salah satu sisi lebar setiap kemasan rokok, dibuat kotak dengan garis pinggir 1 (satu) mm, warna kontras antara warna dasar dan tulisan, ukuran tulisan sekurang-kurangnya 3 (tiga) mm, sehingga dapat jelas dibaca.
Bagian Keempat Produksi dan Penjualan Rokok
BAB II - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK Bagian Pertama
Pasal 10

Setiap orang yang memproduksi rokok wajib memiliki izin di bidang perindustrian.
BAB II - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK Bagian Pertama
Pasal 11

- (1) Setiap orang yang memproduksi rokok dilarang menggunakan bahan tambahan dalam proses produksi yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang bahan tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
BAB II - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK Bagian Pertama
Pasal 12

Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian berkewajiban menggerakkan, mendorong dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan produk tanaman tembakau dengan risiko kesehatan seminimal mungkin.
BAB II - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK Bagian Pertama
Pasal 13

Menteri yang bertanggungjawab di bidang perindustrian berkewajiban menggerakkan, mendorong dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses produksi rokok untuk menghasilkan produk rokok dengan risiko kesehatan seminimal mungkin.
BAB II - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK Bagian Pertama
Pasal 14

Produk rokok yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 11.
BAB II - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK Bagian Pertama
Pasal 15

- (1) Penjualan rokok dengan menggunakan mesin layan diri hanya dapat dilakukan di tempat-tempat tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
Bagian Kelima
Iklan dan Promosi
BAB II - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK Bagian Pertama
Pasal 16

- (1) Iklan dan promosi rokok hanya dapat dilakukan oleh setiap orang yang memproduksi rokok dan/atau yang memasukkan rokok ke dalam wilayah Indonesia.
- (2) Iklan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan di media elektronik, media cetak atau media luar ruang.
- (3) Iklan pada media elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan pada pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat.
BAB II - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK Bagian Pertama
Pasal 17

Materi iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilarang :
- a. merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
- b. menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
- c. memperagakan atau menggambarkan dalam bentuk gambar, tulisan atau gabungan keduanya, bungkus rokok, rokok atau orang sedang merokok atau mengarah pada orang yang sedang merokok;
- d. ditujukan terhadap atau menampilkan dalam bentuk gambar atau tulisan atau gabungan keduanya, anak, remaja, atau wanita hamil;
- e. mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok;
- f. bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
BAB II - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK Bagian Pertama
Pasal 18

- (1) Setiap iklan pada media elektronik, media cetak dan media luar ruang harus mencantumkan peringatan bahaya merokok bagi kesehatan.
- (2) Pencantuman peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditulis dengan huruf yang jelas sehingga mudah dibaca, dan dalam ukuran yang proporsional disesuaikan dengan ukuran iklan tersebut.
BAB II - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK Bagian Pertama
Pasal 19

Setiap orang yang memproduksi rokok dan/atau memasukkan rokok kedalam wilayah Indonesia dilarang melakukan promosi dengan memberikan secara cuma-cuma atau hadiah berupa rokok atau produk lainnya dimana dicantumkan bahwa merek dagang tersebut merupakan rokok.
BAB II - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK Bagian Pertama
Pasal 20

Kegiatan sponsor dalam rangka iklan dan promosi yang dilakukan oleh setiap orang yang memproduksi rokok dan/atau yang memasukkan rokok ke dalam wilayah Indonesia, hanya dapat dilakukan dengan tetap mengikuti ketentuan periklanan dan promosi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
BAB II - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK Bagian Pertama
Pasal 21

- (1) Setiap orang yang memproduksi rokok dan/atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia dalam melakukan iklan dan promosi rokok pada suatu kegiatan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 , Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab suatu kegiatan berkewajiban menolak bentuk promosi rokok yang tidak memenuhi Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20.
Bagian Keenam
Kawasan Tanpa Rokok
BAB II - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK Bagian Pertama
Pasal 22

Tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok.
BAB II - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK Bagian Pertama
Pasal 23

Pimpinan atau penanggungjawab tempat umum dan tempat kerja yang menyediakan tempat khusus untuk merokok harus menyediakan alat penghisap udara sehingga tidak mengganggu kesehatan bagi yang tidak merokok.
BAB II - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK Bagian Pertama
Pasal 24

Dalam angkutan umum dapat disediakan tempat khusus untuk merokok dengan ketentuan :
- a. lokasi tempat khusus untuk merokok terpisah secara fisik/tidak bercampur dengan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum yang sama;
- b. dalam tempat khusus untuk merokok harus dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perhubungan.
BAB II - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK Bagian Pertama
Pasal 25

Pemerintah Daerah wajib mewujudkan kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, di wilayahnya.
BAB III - PERAN MASYARAKAT
Pasal 26

Masyarakat termasuk setiap orang yang memproduksi rokok dan/atau yang memasukkan rokok ke dalam wilayah Indonesia, memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal melalui terbentuknya kawasan tanpa rokok.
BAB III - PERAN MASYARAKAT
Pasal 27

Peran masyarakat diarahkan untuk meningkatkan dan mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan.
BAB III - PERAN MASYARAKAT
Pasal 28

Peran masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
BAB III - PERAN MASYARAKAT
Pasal 29

Peran masyarakat dilaksanakan melalui :
- a. pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan/atau pelaksanaan program pengamanan rokok bagi kesehatan;
- b. penyelenggaraan, pemberian bantuan dan/atau kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan penanggu-langan bahaya merokok terhadap kesehatan;
- c. pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi penyelenggara pengamanan rokok bagi kesehatan;
- d. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan;
- e. kegiatan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan.
BAB III - PERAN MASYARAKAT
Pasal 30

Peran masyarakat dalam rangka penyelenggaraan upaya pengamanan rokok bagi kesehatan dilaksanakan berpedoman kepada kebijaksanaan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - PERAN MASYARAKAT
Pasal 31

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Menteri bekerja sama dengan instansi terkait lainnya menyebarluaskan informasi dan pengertian penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan.
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 32

Menteri, Menteri terkait dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan atas pelaksanaan pengamanan rokok bagi kesehatan dengan mendorong dan menggerakkan :
- a. produk rokok yang memiliki risiko kesehatan seminimal mungkin;
- b. terwujudnya kawasan tanpa rokok;
- c. berbagai kegiatan untuk menurunkan jumlah perokok.
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 33

Pembinaan atas penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan dilaksanakan melalui pemberian informasi dan penyuluhan, dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 34

- (1) Menteri dan Menteri terkait dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan upaya pengamanan rokok bagi kesehatan dapat :
- a. secara sendiri atau bekerja sama menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk pembinaan dalam penyeleng-garaan upaya pengamanan rokok bagi kesehatan;
- b. bekerja sama dengan badan atau lembaga internasional atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggara-kan pengamanan rokok bagi kesehatan;
- c. memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam membantu pelaksanaan pengamanan rokok bagi kesehatan.
- (2) Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, mendorong dilaksanakan diversifikasi tanaman tembakau ke jenis tanaman lain.
- (3) Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian mendorong dilaksanakan diversifikasi usaha industri rokok ke industri lain.
Bagian Kedua
Pengawasan
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 35

- (1) Menteri dan Menteri terkait melakukan pengawasan atas pelaksanaan upaya pengamanan rokok bagi kesehatan.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Menteri dan Menteri terkait dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. pencabutan izin industri.
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 36

- (1) Pengawasan terhadap produk rokok yang beredar dan iklan dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (2) Dalam rangka pengawasan produk rokok yang beredar dan iklan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat memberikan teguran lisan, teguran tertulis dan/atau membuat rekomendasi untuk melakukan penghentian sementara kegiatan atau pencabutan izin industri kepada instansi terkait.
BAB V - KETENTUAN PIDANA
Pasal 37

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (2) dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 38

- (1) Produk lain yang mengandung Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica dan spesies lainnya dan/atau hasil olahannya termasuk pembuatan sintetis yang jenis dan sifatnya sama atau serupa dengan yang dihasilkan oleh Nicotiana spesiesnya termasuk dalam ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Produk lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39

Setiap orang yang memproduksi rokok dan/atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Indonesia harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000, dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2003 ttd.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 36
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Merokok merugikan kesehatan baik bagi perokok itu sendiri maupun orang lain disekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif). Perokok mempunyai risiko 2 - 4 kali lipat untuk terkena penyakit jantung koroner dan risiko lebih tinggi untuk kematian mendadak.
Perlindungan terhadap perokok pasif perlu dilakukan mengingat risiko terkena penyakit kanker bagi perokok pasif 30% (tiga puluh persen) lebih besar dibandingkan dengan perokok itu sendiri. Perokok pasif juga dapat terkena penyakit lainnya seperti penyakit jantung iskemik yang disebabkan oleh asap rokok.
PENJELASAN
Pasal 3

Huruf a
Kadar maksimum kandungan nikotin dan tar pada setiap batang rokok yang beredar perlu diinformasikan. Nikotin dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah termasuk pembuluh darah koroner yang memberi oksigen pada jantung. Karena penyempitan pembuluh darah, maka jantung akan bekerja keras, sehingga memerlukan oksigen lebih banyak yang menyebabkan aliran darah dipercepat dan terjadi kenaikan tekanan darah, bila terjadi penyumbatan arteri koroner, tidak ada aliran oksigen ke otot jantung yang mengakibatkan serangan jantung. Sedangkan tar yang bersifat karsinogenik dapat menyebabkan penyakit kanker.
Huruf b
Rokok yang akan diedarkan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk mencegah dampak bahaya terhadap kesehatan.
Penjualan rokok perlu diatur agar tidak memberikan kemudahan bagi anak untuk memperoleh rokok.
Huruf c
Periklanan dan promosi rokok perlu diatur karena dapat mendorong bertambahnya perokok pemula.
Huruf d
Dalam rangka melindungi kesehatan individu dan masyarakat dari bahaya akibat merokok, Pemerintah melakukan upaya penanggulangannya, diantaranya pengaturan penetapan kawasan tanpa rokok.
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas
Yang dimaksud dengan laboratorium yang terakreditasi dalam ketentuan ini adalah laboratorium yang telah memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.
PENJELASAN
Pasal 5

Kewajiban untuk memberikan informasi kandungan kadar nikotin dan tar dalam ketentuan ini dilakukan apabila telah mendapatkan hasil pemeriksaan kandungan kadar nikotin dan tar dari laboratorium yang telah terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas
Pencantuman informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dilakukan sebagai berikut :
- a. garis pinggir warna hitam, dasar kotak berwarna putih dan tulisan warna hitam; atau
- b. garis pinggir, warna dasar kotak dan tulisan dapat diberi warna lain sepanjang tulisan peringatan dapat dibaca dengan jelas.
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Bahan tambahan yang dimaksud antara lain penambah rasa, penambah aroma, pewarna dan obat-obatan.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Dengan digunakannya ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan hasil strain tembakau dengan kadar nikotin dan tar rendah sehingga dampak risiko kesehatan minimal.
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Dalam menentukan lokasi penempatan mesin layan diri (vending machine), perlu dipertimbangkan agar lokasi jauh dari jangkauan anak-anak.
Penentuan tempat-tempat tertentu dalam ketentuan ini harus memperhatikan jarak dengan kawasan tanpa rokok.
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup jelas
Yang dimaksud media luar ruang antara lain billboard dan media elektronik ( billboard electronic ) yang berada di luar ruangan.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17

Huruf a
Termasuk dalam hal ini antara lain menampilkan adegan menawarkan rokok, membuka bungkus rokok, mengajak orang merokok.
Huruf b
Termasuk dalam hal ini antara lain merokok membuat langsing, menambah konsentrasi dan lain-lain yang bertentangan dengan aspek kesehatan.
Huruf c
Termasuk dalam hal ini antara lain menampilkan gambar bungkus rokok baik sebagian atau secara utuh, gambar batang rokok, tulisan rokok, gambar asap rokok.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Yang dimaksud dengan norma yang berlaku dalam masyarakat adalah norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan.
PENJELASAN
Pasal 18

Pencantuman peringatan dimaksud dalam ketentuan ini hendaknya mengacu pada tulisan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). Pencantuman peringatan bahaya merokok pada penyiaran televisi lamanya harus dapat memberikan kesempatan pada orang untuk membacanya dengan baik. Peringatan bahaya merokok pada penyiaran radio harus diberikan dengan suara yang jelas.
Yang dimaksud ukuran yang proporsional dalam ketentuan ini yaitu untuk media cetak dan media luar ruang antara lain luas kolom yang memuat peringatan kesehatan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari luas total iklan, dengan tulisan yang jelas dan mudah dibaca oleh masyarakat.
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23

Tempat khusus dalam ketentuan ini adalah tempat yang disediakan untuk para perokok yang terpisah dan tidak berhubungan dengan ruangan tanpa rokok dan harus mempunyai alat penghisap udara.
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 26

Peran serta masyarakat yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah partisipasi masyarakat termasuk produsen atau importir dalam upaya mewujudkan terbentuknya kawasan tanpa rokok di tempat-tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, dan angkutan umum.
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 28

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 29

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 30

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 31

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 32

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 33

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 34

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 35

Yang dimaksud dengan Menteri terkait antara lain Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian dan perdagangan, dan Menteri yang bertanggung-jawab di bidang kepabeanan dan cukai.
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 36

Pengawasan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam ketentuan ini berkaitan dengan kebenaran kandungan kadar nikotin dan tar, pencantuman peringatan kesehatan pada label dan ketaatan dalam pelaksanaan iklan dan promosi rokok.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 37

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
PENJELASAN
Pasal 38

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 39

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 40

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 41

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 42

Cukup jelas