PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 73 Tahun 2016
Tentang PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH DI KABUPATEN TANGERANG
Berlaku: 14 Nopember 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI TANGERANG PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 73 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH DI KABUPATEN TANGERANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANGERANG,
- a. bahwa dalam usaha mewujudkan derajat kesehatan yang optimal di Kabupaten Tangerang, diperlukan langkah-langkah bagi pemerataan kesehatan, pendayagunaan dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Tangerang;
- b. bahwa pemenuhan tenaga kesehatan secara merata yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitas sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan bagi seluruh masyarakat di lingkungan Kabupaten Tangerang, perlu adanya petunjuk teknis dalam pengangkatan dan penempatan pegawai tidak tetap daerah;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dan Penempatan Tenaga Kesehatan Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Di Kabupaten Tangerang;
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Daerah Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 );
Menetapkan
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2989, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Selama Masa Bhakti;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1611);
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH DI KABUPATEN TANGERANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Bupati adalah Bupati Tangerang.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
- pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Nilai Ambang Batas Tes Seleksi yang selanjtunya disebut Nilai Ambang Batas adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta ujian seleksi calon tenaga kesehatan sebagai pegawai tidak tetap Daerah kabupaten Tangerang.
10. Masa Bakti adalah masa pengabdian profesi tenaga kesehatan kepada masyarakat dalam rangka menjalankan tugas profesinya pada suatu pelayanan kesehatan atau sarana lain yang ditentukan oleh Pemerintah dalam kedudukan sebagai pegawai tidak tetap.
11. Pegawai Tidak Tetap Daerah yang selanjutnya disingkat PTT Daerah adalah pegawai yang diangkat oleh Bupati Tangerang untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang bersifat teknis professional dan administrasi pada sarana pelayanan kesehatan dan tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Ruang lingkup Tenaga Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. dokter umum;
- b. dokter gigi; dan
- c. bidan
BAB II - MEKANISKE PENGADAAN TENAGA KESEHATAN SEBAGAI PTT DAERAH
Pasal 3

- (1) Formasi kebutuhan Tenaga Kesehatan sebagai PTT Daerah disusun berdasarkan analisis kebutuhan Tenaga Kesehatan sebagai PTT Daerah pada Dinas dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
- (2) Kebutuhan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
- (3) Bupati menetapkan formasi penerimaan Tenaga Kesehatan sebagai PTT Daerah sesuai dengan usulan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
Bagian Kedua Tim Seleksi
BAB II - MEKANISKE PENGADAAN TENAGA KESEHATAN SEBAGAI PTT DAERAH
Pasal 4

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk, membentuk tim seleksi Tenaga Kesehatan sebagai PTT Daerah yang bertugas melakukan seleksi administratif dan seleksi akademik.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menetapkan calon Tenaga Kesehatan sebagai PTT Daerah sesuai kebutuhan Daerah dan diumumkan secara terbuka.
Bagian Ketiga Tahapan Seleksi
BAB II - MEKANISKE PENGADAAN TENAGA KESEHATAN SEBAGAI PTT DAERAH
Pasal 5

- (1) Pengadaan Tenaga Kesehatan sebagai PTT Daerah dilakukan melalui proses seleksi.
- (2) Tahapan proses seleksi meliputi:
- a. pengumuman penerimaan;
- b. penerimaan berkas lamaran;
- c. seleksi admisirasi berkas;
- d. pengumuman hasil seleksi administrasi dan pengumuman pelaksanaan computer assisted test (CAT);
- e. pelaksanaan computer assisted test (CAT);
- f. pelaksanaan tes kesehatan;
- g. pemeriksaan dan pengolahan data hasil tes; dan
- h. pengumuman hasil seleksi.
- (3) Materi computer assisted test (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. tes kemampuan bidang;
- b. tes karakteristik pribadi; dan
- c. tes kemampuan umum
- (4) Peserta tes seleksi calon tenaga kesehatan sebagai PTT Daerah dinyatakan lulus test computer assisted test (CAT) apabila memenuhi Nilai Ambang Batas kelulusan dengan ketetentuan memperoleh nilai sama dengan atau lebih besar dari nilai ambang batas tes kemampuan bidang, tes kepribadian, dan tes pengetahuan umum.
- (5) Bagi Peserta Tes yang tidak memenuhi Nilai Ambang Batas kelulusan tersebut dinyatakan tidak lulus.
- (6) Penetapan Nilai Ambang Batas kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala
Dinas.
Bagian Keempat Kualifikasi
BAB II - MEKANISKE PENGADAAN TENAGA KESEHATAN SEBAGAI PTT DAERAH
Pasal 6

Untuk diangkat menjadi sebagai PTT Daerah, Tenaga Kesehatan harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun sampai dengan batas penerimaan calon Tenaga Kesehatan sebagai PTT;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berkelakuan baik; dan
- e. mampu mengoperasikan komputer;
Bagian Kelima Persyaratan Administrasi
BAB II - MEKANISKE PENGADAAN TENAGA KESEHATAN SEBAGAI PTT DAERAH
Pasal 7

Persyaratan administrasi pengangkatan dokter dan dokter gigi sebagai PTT Daerah terdiri atas:
- a. surat lamaran ditujukan kepada Kepala Dinas, yang ditulis dengan tinta hitam diatas kertas folio bergaris dibubuhi materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan ditanda tangani oleh pelamar;
- b. fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- c. fotocopy akreditasi program studi (jurusan) yang terakreditasi minimal B oleh BAN-PT atau Instansi yang berwenang terhadap akreditasi lembaga pendidikan;
- d. daftar riwayat hidup ditandatangani oleh pelamar;
- e. keterangan/pengalaman kerja dari institusi pemerintah/ swasta;
- f. bersedia melakukan tes NARKOBA secara mandiri di Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang apabila lulus seleksi administrasi;
- g. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar;
- h. fotocopy surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian yang telah dilegalisir;
- i. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar dan pada bagian belakang di cantumkan nama pelamar;
- j. Surat Tanda Registrasi (STR) dari Konsil Kedokteran Indonesia dengan masa berlaku minimal hingga tahun 2018;
1. memiliki nilai Indek Prestasi Kumulatif (IPK) ijasah paling
rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
- k. Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) ditandatangani pelamar, yang berisi pernyataan:
1. bersedia tidak mengundurkan diri dan bersedia di tempatkan dimana saja pada wilayah Kabupaten Tangerang apabila dinyatakan lulus seleksi (diterima sebagai Pegawai Tidak Tetap);
2. kesanggupan memenuhi Masa Bakti selama 3 (tiga) tahun;
3. tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
4. tidak mengambil cuti pada tahun pertama pengangkatan;
5. bersedia mentaati semua Peraturan Perundangundangan yang berlaku; dan
6. bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - MEKANISKE PENGADAAN TENAGA KESEHATAN SEBAGAI PTT DAERAH
Pasal 8

Persyaratan administrasi pengangkatan bidan sebagai PTT Daerah terdiri atas:
- a. surat lamaran ditujukan kepada Kepala Dinas, yang ditulis dengan tinta hitam diatas kertas folio bergaris dibubuhi materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan ditanda tangani oleh pelamar;
- b. fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- c. fotocopy akreditasi program studi (jurusan) yang terakreditasi minimal B oleh BAN-PT atau Instansi yang berwenang terhadap akreditasi lembaga pendidikan;
- d. daftar riwayat hidup ditandatangani oleh pelamar;
- e. keterangan/pengalaman kerja dari institusi pemerintah/ swasta;
- f. bersedia melakukan tes NARKOBA dan tes kehamilan secara mandiri di Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang apabila lulus seleksi administrasi;
- g. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar;
- h. fotocopy surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian yang telah dilegalisir;
- i. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar dan pada bagian belakang di cantumkan nama pelamar;
- j. Surat Tanda Registrasi (STR) dari Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia dengan masa berlaku minimal hingga tahun 2018;
- k. fotocopy Sertifikat Asuhan Persalinan Normal (APN);
- l. memiliki nilai Indek Prestasi Kumulatif (IPK) ijasah paling rendah 2,85 (dua koma delapan puluh lima)
- m. surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) ditandatangani pelamar, yang berisi pernyataan:
1. bersedia tidak mengundurkan diri dan bersedia di tempatkan dimana saja pada wilayah Kabupaten Tangerang apabila dinyatakan lulus seleksi (diterima sebagai Pegawai Tidak Tetap);
2. kesanggupan memenuhi Masa Bakti selama 3 (tiga) tahun;
3. tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
4. tidak mengambil cuti pada tahun pertama pengangkatan;
5. bersedia bekerja dan tinggal di desa tempat tugas;
6. tidak sedang hamil dan bersedia tidak hamil selama 1 (satu) tahun pertama;
7. tidak sedang kuliah dan tidak terikat kontrak dengan instansi lain;
8. bersedia mentaati semua Peraturan Perundangundangan yang berlaku; dan
9. bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - MEKANISKE PENGADAAN TENAGA KESEHATAN SEBAGAI PTT DAERAH
Pasal 9

Dalam hal salah satu dari persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dipenuhi, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat Administrasi.
Bagian Keenam Tata Cara Penerimaan
BAB II - MEKANISKE PENGADAAN TENAGA KESEHATAN SEBAGAI PTT DAERAH
Pasal 10

- (1) Pelamar memasukkan seluruh kelengkapan persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ke dalam map berwarna dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. map kuning untuk dokter umum;
- b. map biru untuk dokter gigi; dan
- c. map merah untuk bidan.
- (2) Pelamar membawa langsung surat lamaran ke sekretariat: Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Jl. H. Abdul Hamid Komplek Perkantoran Tigaraksa Kabupaten Tangerang.
- (3) Pelamar atau tidak dapat mewakilkan kepada pihak manapun penyampaian surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB II - MEKANISKE PENGADAAN TENAGA KESEHATAN SEBAGAI PTT DAERAH
Pasal 11

- (1) Tenaga Kesehatan yang telah mengajukan lamaran Tenaga
Kesehatan sebagai PTT Daerah yang telah memenuhi syarat akan diberikan nomor registrasi.
- (2) Tenaga Kesehatan yang diterima lulus tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diwajibkan memenuhi panggilan dan menandatangani surat perjanjian kerja dengan Bupati sesuai batas waktu yang ditentukan di atas kertas bermaterai cukup.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatangan perjanjian kerja kepada Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tenaga Kesehatan yang diterima lulus tes yang tidak memenuhi panggilan tanpa pemberitahuan alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah surat keputusan PTT Daerah diterima dianggap mengundurkan diri sebagai PTT Daerah.
- (5) Kepala Dinas selaku ketua tim seleksi membuat laporan nama-nama Tenaga Kesehatan yang diterima sebagai PTT Daerah secara kolektif kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
- (6) Bupati membuat laporan hasil penerimaan Tenaga Kesehatan sebagai PTT Daerah kepada Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
BAB III - PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN
Pasal 12

- (1) Pengangkatan Tenaga Kesehatan sebagai PTT Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan tembusan kepada Gubernur Banten melalui Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan.
- (2) Setelah menandatangani surat perjanjian kerja, Bupati segera menetapkan Keputusan Penugasan Tenaga Kesehatan sebagai PTT Daerah dan mengusulkan penerbitan nomor registrasi pegawai tidak tetap ke Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
- (3) Jangka waktu Masa Bakti sebagai PTT Daerah adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan Tenaga Kesehatan di Daerah.
BAB III - PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN
Pasal 13

- (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penempatan, perpindahan Tenaga Kesehatan sebagai PTT Daerah antar Puskesmas, rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan lainnya dalam wilayah Kabupaten Tangerang kepada Kepala Dinas.
- (2) Perpindahan tempat tugas Tenaga Kesehatan sebagai PTT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Dinas.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 14

Tenaga Kesehatan sebagai PTT Daerah, berhak:
- a. memperoleh penghasilan sesuai kemampuan Daerah yang dituangkan lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri;
- b. memperoleh cuti tahunan setelah melaksanakan tugas selama 1 (satu) tahun terus menerus, serta cuti bersalin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. selama Masa Bakti dapat melakukan praktik perorangan diluar jam kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. mendapatkan pelatihan yang sama dengan pegawai negeri sipil/pegawai lainnya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 15

Tenaga Kesehatan sebagai PTT Daerah, wajib:
- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD1945, Negara dan pemerintah;
- b. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan yang ditetapkan oeh pejabat yang berwenang;
- c. mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan kedinasan bagi pegawai negeri sipil;
- d. melaksanakan Masa Bakti selama ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan program kesehatan yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- f. menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan wajib membayar iuran sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok.
BAB V - PEMBERHENTIAN TENAGA KESEHATAN SEBAGAI PTT DAERAH Pasal 16
Pasal 17

Tenaga Kesehatan sebagai PTT Daerah yang telah menyelesaikan Masa Bakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a diusulkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Banten untuk mendapatkan Surat Keterangan Selesai Masa Bakti.
BAB V - PEMBERHENTIAN TENAGA KESEHATAN SEBAGAI PTT DAERAH Pasal 16
Pasal 18

Pemberhentian Tenaga Kesehatan sebagai PTT Daerah, yang meninggal/tewas/wafat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan:
- a. berita acara tentang kecelakaan yang bersangkutan yang dibuat oleh pejabat yang berwajib;
- b. surat pernyataan Kepala Dinas antara lain membuat keterangan bahwa tewasnya Tenaga Kesehatan sebagai PTT Daerah yang bersangkutan disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi karena dan didalam Dinas; dan
- c. surat keterangan dokter (v isum et repertum ) yang menjelaskan bahwa Tenaga Kesehatan sebagai PTT Daerah yang bersangkutan telah meninggal dunia akibat kecelakaan.
BAB V - PEMBERHENTIAN TENAGA KESEHATAN SEBAGAI PTT DAERAH Pasal 16
Pasal 19

Tenaga Tenaga Kesehatan sebagai PTT Daerah yang tidak menyelesaikan Masa Bakti memutuskan hubungan kerja secara sepihak oleh Tenaga Medis yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a tidak akan diterbitkan
Surat Keterangan Selesai Masa Bakti.
BAB V - PEMBERHENTIAN TENAGA KESEHATAN SEBAGAI PTT DAERAH Pasal 16
Pasal 20

Tenaga Kesehatan sebagai PTT Daerah yang diberhentikan karena tidak cakap jasmani/rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b apabila dinyatakan cakap kembali berdasarkan pemeriksaan tim penguji kesehatan dapat melanjutkan Masa Baktinya.
BAB V - PEMBERHENTIAN TENAGA KESEHATAN SEBAGAI PTT DAERAH Pasal 16
Pasal 21

Tenaga Kesehatan sebagai PTT Daerah yang dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c berdasarkan berita acara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan belum melewati masa 12 (dua belas) bulan:
- a. jika diketemukan kembali tetapi cacat fisik atau cacat mental yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya dan cacatnya itu disebabkan dalam dan karena Dinas, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai PTT Daerah dan dianggap sudah selesai Masa Bakti; atau
- b. apabila cacat bukan karena Dinas, maka disamakan dengan diberhentikan karena tidak cakap jasmani/rohani.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22

Bupati atau pejabat yang ditunjuk, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tenaga Kesehatan sebagai PTT Daerah dengan mengikut sertakan organisasi profesi.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 23

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam rangka pembinaan dan pengawasan dapat menjatuhkan hukuman disiplin kepada Tenaga Kesehatan yang melanggar sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB VII - PEMBIAYAAN
Pasal 24

Pengangkatan dan penempatan Tenaga Kesehatan sebagai PTT Daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang.
Diundangkan di Tigaraksa pada tanggal 14 Nopember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG,
Ttd.
ISKANDAR MIRSAD
BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 73
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Medis Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Di Kabupaten Tangerang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.
Ditetapkan di Tigaraksa pada tanggal 14 Nopember 2016
BUPATI TANGERANG,
Ttd.
A. ZAKI ISKANDAR