Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 14 Mei 2013
N/A
Preamble

Menimbang:
Mengingat:
BUPATI MERANGIN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 04 TAHUN 2013
TENT ANG
RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 huruf K juncto Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlumembentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi T'engolahan Limbah Cair.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunl 945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755 );
4. f'T' -1---·-"AAr"'o , 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndangNomor 12
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lingkungan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tarnbahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Dengan Persetujuan Bersarna
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN
dan
BUPATI MERANGIN
MEMUTUSKAN:
PENGOLAHAN LIMBAH CAIR
RETRIBUSI
TENT ANG
DAERAH
Menetapkan:
PERATURAN
BAB I
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Sadan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang rneliputi perseroan terbatas, perseroaan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN}, atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun , persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lembaga lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usahadan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, ataukemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orangpribadi atau Badan.
6. ' 8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dankemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orangpribadi atau Badan.
9. Limbah cair adalah air limbah yang berasal dari kegiatan usaha dan / atau permukiman yang diolah melalui instalasi pengolahan air limbah berupa limbah cair rumah tangga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yamg menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan · jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar darioada retribrrsi v~nu tpr11t,;;, ... ·rn ... ,, ~~1-..--,-----,· 1 ,
16. Satu hari adalah dua puluh empatjam dan satu bulan adalah waktutiga puluh hari.
14. 1 7. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
18. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama retribusi pengolahan limbah cair dipungut retribusi atas pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/ a tau dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3

- (1) Objek retribusi pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah ~air rumah tangga yang berasal dari rumah tangga, perkantoran, dan indiistri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusipengolahan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.
- {l) Subjek retribusi pengolahan limbah cair adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- {2) Wajib retribusi penaolahan lin'\ha'h ,...,;\_ ~,..1~1-'-
•
•
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi pengolahan limbah cair digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pengolahan lim bah cair didasarkan pada volume limbah cair yang dibuang dan dikelola di instansi pengolahan limbah cair milik Pemerin tah Dae rah
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7

Prinsip dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pengolahan limbah cair, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pengolahan lim bah cair.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Struktur dan tarif retribusi digolongkan berdasarkan volume, kawasan/jenis usaha kegiatan.
- (2) Besamya tarif ditetapkan berdasarkan obyek Retribusi yang digunakan wajib Retribusi.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB XI - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat Teguran diterima, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
4. ( 4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjutmengenai tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - KEBERATAN
Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengari disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
BAB XII - KEBERATAN
Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 [enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
2. \_ 1 1 ,... (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan vang diainkan han c
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XII - KEBERATAN
Pasal 17

- ( 1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
BAB XIII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung I diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - PENGHAPUSAN PfUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA
Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertarigguh jika:
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XIV - PENGHAPUSAN PfUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA
Pasal 20

- {1} Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XV - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 21

- (l} Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertuntu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan mP.l:::ih1i lirorrrrn.-~n--..1-. · ·
BAB XVI - PENYIDIKAN
Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pernerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk rnelakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagairnana dirnaksud dalarn UndangUndang Hukurn Acara Pidana.
- (2) Penyidikan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri ~ipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat · yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagairnana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari., dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Sadan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak - pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan . dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. rnemotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- J. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. {4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyarnpaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Perrvirii k nPi~hQt p rv J;c,; l\To~~-~ n---1-1~1-
BAB XVII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 24

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 merupakan penerimaan Negara
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inj dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.
Ditetapkan di Bangko pada tanggal 14 Mei 2013 BUPATI MERANGIN, ttd
NALIM
Diundangkan di Bangko pada tanggal 15 Mei 2013
Pit. SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN MERANGIN
SUHAIBI
Salinan ses.uai aslinya LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2013 NOMOR 04
KABAG HUKUM
N/A
Preamble

Menimbang
- Mengingat
PERATT'RA.IT WALIKOTA PAYNIIIMBUH
lYomor: 10 TAHUII 2016
TEICTAIYG
TA.UBAHAIT PEI{GIIASILAI| BERDASARI(AIT XTI"AITGI(AAIT PROFESII BAGI DOKTER SPESIALIS DILDIGKUI{GAI{ RSUD dr. ADIIAAII WD PAYN(IMBITH
DEI{GAN RAHMAT TUHAIT YAIIG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKT'MBUH,
- a bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan motivasi kerja, perlu diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan kelangkaan profesi bagi Dokter Spesialis di lingkungan RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Payakumbuh.
- 1 Undang-Undang Nomor i7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia tahun 2O04 Nomor 126, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (l,embaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a38\;
5. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (kmbaran Negara Republik Indonesia tahun 2O09 Nomor 157, tentang kmbaran negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2Ol4 tentang Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
(
Menetapkan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuan 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2OO7 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan kmbaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2O08 Nomor 04, sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomot 04 Tahun 20O8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ( kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 11);
11. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 91 Tahun 2015 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2O16 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 91).
MEMUTUSI(AN
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI DOKTER SPESIALIS DI LINGKUNGAN RSUD
dT.ADNAAN WD PAYAKUMBUH
BAB II - RUANG LIIYGKUP TAMBAIIAN PEIYGHASILAIY BERDASARI(AN XTLANGKAAN PROFESI
Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi bukan merupakan hak tapi merupakan penghargaan dari Pemerintah Kota Payakumbuh untuk dokter spesialis yang beke{'a purna waktu di RSUD dr.Adnaan WD Payakumbuh
- (2) Tambahan penghasilan diberikan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dalam rangka peningkatan standar kesejahteraan foagi dokter spesialis RSUD dr.Adnaan WD Payakumbuh yang berstatus PNS maupun CPNS
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi yang diberikan Pemerintah Daerah terhadap dokter spesialis RSUD dr.Adnaan WD Payakumbuh yang nilainya melampaui beban kerja normal.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan terhadap dokter spesialis yang bersedia untuk berkontribusi dalam peningkatan pelayanan rumah sakit sesuai penugasan lain oleh direktur utama, tidak semata-mata dalam hal pengobatan pasien.
- (5) Dokter spesialis yang diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah pegawai RSUD dr.Adnaan WD Payakumbuh yang menerima gaji dan tunjangan dari APBD, dan pegawai pusat atau Propinsi yang diperbantukan secara purna waktu di RSUD dr.adnaan WD Payakumbuh.
BAB III - KRITERIA PEMBERIAI{ DAIT PELAI(SAIYAAIT PEMBAYARAJT TAMBAHAIT PENGHASILAN
Pasal 3

- (1) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah bagi dokter spesialis PNS dan CPNS yang bertugas purna walctu di RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh;
- (2) Bagi Dokter Spesialis yang bekeda disarana pelayanan kesehatan lainnya (kecuali praktek pribadi) tanpa seizin Direktur Uta.ma dan tanpa MoU antar Pimpinan Rumah Sakit, tidak dibayarkan tunjangan kelangkaannya;
- (3) Bagi dokter spesialis yang melakukan pelayanan rawat jalan dan rawat inap di sarana pelayanan kesehatan lainnya ( Rumah Sakit, Klinik, Praktek swasta) dalam hari kerja dan jam ke{a maka tunjangan kelangkaan profesi tidak dibayarkan kecuali sebagai dokter reveral resmi atas dasar surat perjanjian kerjasama antar Pimpinan Rumah Sakit/lnstansi, tunjangan kelangkaan profesi tetap dibayarkan;
V
- (a) Bagi Dokter spesialis yang bertindak sebagai operator dan anestesiolog di sarana kesehatan lainnya ( Rumah Sakit dan Klinik swasta ) untuk operasi emergensi agar membawa dan melakukan operasi pasien swasta ke RSUD.dr.Adnaan WD dalam hari ke{a dan jam ke{a.
- (5) Bagi Dokter Spesialis yang terbukti melalaikal tanggung jawab sebagai dokter purna waktu disebabkal beke{a disarana pelayanan kesehatan lainnya, tunjangan kelangkaan profesi tidak dibayarkan;
- (6) Selama cuti tahunan, cuti bersama, sakit dibawah 15 ( lima belas) hari dan mengikuti diklat dibawah 15 hari maka tunjangan kelangkaan profesi tetap dibayarkan;
- (7) Selama cuti besar atau tidak hadir 15 hari atau lebih dalam sebulan karena alasan pribadi maka tunjangan profesi tidak dibayarkan untuk bulan yang bersangkutan;
- (8) Bagi spesialis yang mengikuti diklat 15 hari atau lebih atas penugasan resmi oleh RSUD dr.Adnaan WD tetapi tidak dibayarkan uang hariannya tunjangan kelangkaan profesi tetap dibayarkan;
- (9) Dokter spesialis yang ditugaskan oleh daerah maupun negara yang tidak mendapatkan honor maka tunjangan kelangkaan profesi tetap dibayarkan.
BAB III - KRITERIA PEMBERIAI{ DAIT PELAI(SAIYAAIT PEMBAYARAJT TAMBAHAIT PENGHASILAN
Pasal 4

Pelaksanaan Pembayaran ?ambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
- (l) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi bulan be{alan dilaksanakan pada awal bulan berikutnya;
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi dilakukan dengan melampirkan daftar rekapitulasi absensi dan kelengkapan administrasi setiap bulannya.
BESARA,IT TAUBAHAIY PEIYGIIASILIIN BERDASARXAIT KELAITGXAAIT PROFESI
BAB III - KRITERIA PEMBERIAI{ DAIT PELAI(SAIYAAIT PEMBAYARAJT TAMBAHAIT PENGHASILAN
Pasal 5

Besaran pemberian tambahan penghasilan berdasarkan profesi sebagaimana tersebut pada ayat 1 (satu) adalah sebagai berikut:
| No. | JEI{IS TENAGA | BESARAN YANG DITERIMA |
|-------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Dokter Spesialis Golongan IV | Rp. 1 4.000.000,-/bulan/dolrter spesialis ( Empat Belas Juta Rupiah ) sudah termasuk PPH pasal 2 1 |
| 2 | Dokter Spesialis Golongan III | Rp. I 3.00O.O0O,-/bulan/dokter spesialis ( Tiga Belas Juta Rupiah) sudah termasuk PPH sal 2i |
\/ V
BAB V - SANKSI
Pasal 6

Tambahan penghasilan tidak dibayarkan apabila dokter yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB VI - PENUTT'P Pasal 7
Pasal 8

Peraturan Walikota Payakumbuh ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Payakumbuh ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.
Ditetapkan di Payakumbuh Pada tanggal x7 ?eb3u.ari ?-otb
\#,," OTA PAYAXUMBUH,
*fu,.,
1
I
,
Diundangkan di Payakumbuh
Pada tanggal : 17 lebqafi 2-alb
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
s
BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR:2o
\,