UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 32 Tahun 1999
Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1998
Berlaku: 32 TAHUN 1999
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat
:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1998
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan, dipandang perlu mengatur perkiraan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998;
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23 ayat (1), dan Pasal (5), Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3750) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3787);
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN: ________________
Menetapkan :
MEMUTUSKAN:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1998.
Pasal I
Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998 sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 2 seluruhnya menjadi sebagai berikut:
"Pasal 2
- (1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999 diperoleh dari:
- a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri;
- b. Sumber-sumber Penerimaan Pembangunan.
- (2) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp. 152.809.547.000.000,00 (seratus lima puluh dua triliun delapan ratus sembilan miliar lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah).
- (3) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp. 62.320.100.000.000,00 (enam puluh dua triliun tiga ratus dua puluh miliar seratus juta rupiah).
- (4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2) sebesar Rp. 215.129.557.000.000,00 (dua ratus lima belas triliun seratus dua puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah).
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:
(1) Penerimaan ...
"Pasal 3
- (1) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan:
- a. Penerimaan perpajakan sebesar Rp.96.500.033.000.000,00 (sembilan puluh enam triliun lima ratus miliar tiga puluh tiga juta rupiah);
- b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp. 41.253.738.000.000,00 (empat puluh satu triliun dua ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp.15.055.686.000.000,00 (lima belas triliun lima puluh lima miliar enam ratus delapan puluh enam juta rupiah).
- (2) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan:
- a. Bantuan program sebesar Rp. 36.402.900.000.000,00 (tiga puluh enam triliun empat ratus dua miliar sembilan ratus juta rupiah);
- b. Bantuan Proyek sebesar Rp. 25.917.200.000.000,00 (dua puluh lima triliun sembilan ratus tujuh belas miliar dua ratus juta rupiah).
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 seluruhnya menjadi sebagai berikut:
"Pasal 4
- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 terdiri dari:
- a. Pengeluaran Rutin;
- b. Pengeluaran Pembangunan.
- (2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.147.717.151.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh triliun tujuh ratus tujuh belas miliar seratus lima puluh satu juta rupiah).
- (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp. 67.869.134.000.000,00 (enam puluh tujuh triliun delapan ratus enam puluh sembilan miliar seratus tiga puluh empat juta rupiah);
- (4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebesar Rp. 215.586.285.000.000,00 (dua ratus lima belas triliun lima ratus delapan puluh enam miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah)."
4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:
"Pasal 5
- (1) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dirinci menurut sektor:
- 01 Sektor industri sebesar
Rp. 98.695.070,000,00
- 02 Sektor pertanian dan kehutanan sebesar
Rp. 729.771.136,000,00
- 03 Sektor pengairan sebesar
Rp. 42.684.502.000,00
- 04 Sektor tenaga kerja sebesar
Rp. 302.816.994.000,00
- 05 Sektor perdagangan, pengem- bangan usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar
Rp.105.445.729.615.000,00
- 06 Sektor transportasi, meteo- rologi dan geofisika sebesar
Rp.
359.164.085.000
- 07 Sektor pertambangan dan energi sebesar
Rp.
292.476.155.000
08. Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar
Rp.
60.204.711.000
09. Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar
Rp. 14.415.039.854.000,00
10. Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar
Rp.
252.870.766.000
11. Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan ter- hadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar
Rp.
5.013.777.491.000
12. Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar
Rp.
403.369.971.000
13. Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar
Rp. 680.862.985.000
14. Sektor perumahan dan permu- kiman sebesar
Rp.
25.347.367.000
15. Sektor agama sebesar
Rp.
1.443.345.667.000
16. Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar
Rp. 435.357.988.000
17. Sektor hukum sebesar
Rp.
833.441.550.000
18. Sektor aparatur negara dan pengawasan sebesar
Rp. 6.010.419.861.000
19. Sektor politik, hubungan
luar negeri, penerangan,
komunikasi dan media massa
sebesar
Rp. 2.439.380.868.000
20. Sektor pertahanan dan
keamanan sebesar
Rp. 8.432.393.759.000
- (2) Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini;
- (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dirinci menurut sektor:
3. 01 Sektor industri sebesar
Rp.
512.838.600,000
- 02 Sektor pertanian dan kehutanan sebesar
- 03 Sektor pengairan sebesar
- 04 Sektor tenaga kerja sebesar
- 05 Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional,
keuangan dan koperasi sebesar
Rp. 5.839.986.300.000
Rp. 4.025.253.400.000
Rp. 1.170.699.600.000
Rp. 11.570.950.400.000
- 06 Sektor transportasi, meteo- rologi dan geofisika sebesar
Rp.
7.366.778.500.000
- 07 Sektor pertambangan dan energi sebesar
Rp.
5.875.700.000.000
08. Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar
Rp.
1.389.624.800.000
09. Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar
Rp. 11.321.346.800.000
10. Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar
Rp.
641.737.600.000
11. Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan ter- hadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar
Rp.
6.150.424.800.000
12. Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar
Rp.
593.742.700.000
13. Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar
Rp. 3.556.290.700.000
14. Sektor perumahan dan permu- kiman sebesar
Rp.
2.565.914.900.000
15. Sektor agama sebesar
Rp.
327.550.500.000
16. Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar
Rp.
922.468.600.000
17. Sektor hukum sebesar
Rp.
136.826.500.000
18. Sektor aparatur negara dan pengawasan sebesar
Rp.
946.598.500.000
19. Sektor politik, hubungan
luar negeri, penerangan,
komunikasi dan media massa
sebesar
Rp. 339.570.100.000
20. Sektor pertahanan dan
keamanan sebesar
Rp. 2.614.830.900.000
- (4) Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini."
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:
"Pasal 10
Sisa Anggaran Kurang Tahun Anggaran 1998/1999 diperkirakan sebesar Rp. 456.728.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah) dibiayai dari Sisa Anggaran Lebih tahun-tahun sebelumnya.
Pasal II
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1998.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd.
MULADI
PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1998
UMUM
Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendaptan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999, telah terjadi berbagai perubahan yang sangat penting pada kondisi perekonomian nasional dan perkembangan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaannya.
Berkaitan dengan itu, terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998, perlu dilakukan berbagai penyesuaian kembali, agar lebih realistis dan sejalan, dengan perubahan dan perkembangan keadaan tersebut.
Realisasi anggaran pendapatan Negara dalam tahun anggaran 1998/1999 diperkirakan lebih rendah dari sasaran yang direncanakan. Lebih rendahnya realisasi pendapatan Negara tersebut terutama disebabkan oleh lebih rendahnya penerimaan pembangunan, sebagai akibat lebih rendahnya realisasi baik bantuan program maupun bantuan proyek, dan menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika. Sementara itu, realisasi penerimaan dalam negeri diperkirakan melampaui sasaran yang dianggarkan terutama disebabkan oleh lebih tingginya penerimaan perpajakan, khususnya penerimaan pajak penghasilan, penerimaan cukai, dan pajak/pungutan-pungutan ekspor. Di lain pihak, sejalan dengan penurunan rata-rata harga minyak mentah di pasaran internasional, realisasi penerimaan minyak bumi dan gas alam diperkirakan lebih rendah dari sasaran yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Di samping itu realisasi penerimaan negara bukan pajak diperkirakan tidak mencapai sasaran, karena penerimaan yang berasal dari hasil privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lebih rendah dari sasaran yang ditetapkan.
Di sisi anggaran belanja negara, realisasi pengeluaran rutin diperkirakan lebih rendah dari yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh lebih rendahnya pembayaran bunga dan cicilan utang, serta pengeluaran rutin lainnya dari yang dianggarkan. Demikian pula realisasi pengeluaran pembangunan, baik yang berasal dari pembiayaan rupiah maupun yang bersumber dari nilai lawan (rupiah) bantuan proyek dan kredit ekspor diperkirakan lebih rendah dari yang direncanakan.
Dengan adanya berbagai perubahan tersebut, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 diperkirakan berubah menjadi Rp. 215.129.557.000.000,00 (dua ratus lima belas triliun seratus dua puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah), sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 diperkirakan berubah menjadi Rp. 215.586.285.000.000,00 (dua ratus lima belas triliun lima ratus delapan puluh enam miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah). Dengan demikian, dalam Tahun Anggaran 1998/1999 terdapat sisa anggaran kurang sebesar Rp. 456.728.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam milira tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah).
Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3750) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998, maka terhadap perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 perlu diatur dengan Undang-undang.
PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1

Angka 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Penerimaan perpajakan sebesar terdiri dari
Rp. 96.500.033.000.000.
- 0110 Pajak penghasilan (PPh)
Rp.
49.714.271.000.000
- 0120 Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM)
Rp.
28.385.702.000.000
- 0140 Pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB)
Rp.
3.163.022.000.000
0210 Bea masuk
Rp.
2.218.392.000.000
0220
Cukai
Rp.
7.973.911.000.000
0230 Bea meterai
Rp.
46.412.000.000
Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas
alam sebesar terdiri dari :
Rp.
41.253.738.000.000
0310 Penerimaan minyak bumi
Rp. 25.828.471.000.000
0320
Penerimaan gas alam
Rp. 15.425.267.000.000
Penerimaan negara bukan pajak sebesar terdiri dari:
Rp. 15.055.656.000.000
0410
Pendapatan pendidikan
Rp.
94.675.000.000
0411
Uang pendidikan
Rp.
90.460.000.000
0412
Uang ujian masuk, kenaikan tingkat
dan akhir pendidikan
Rp.
2.715.000.000
0419
Pendapatan pendidikan lainnya
Rp.
1.500.000.000
0480
Pendapatan pendidikan swadana
Rp.
504.000.000.000
0481
Pendapatan pendidikan swadana
Rp.
504.000.000.000
0510
Penjualan hasil produksi, sitaan
Rp.
68.731.000.000
0511
Penjualan hasil pertanian, perkebunan
Rp.
1.000.000.000
- 0512 Penjualan hasil peternakan
Rp. 10.000.000.000
0513
Penjualan hasil perikanan
Rp. 1.200.000.000
- 0514 Penjualan hasil sitaan
Rp.
12.231.000.000
0515
Penjualan obat-obatan dan hasil
farmasi lainnya
Rp.
80.000.000
0516
Penjualan penerbitan, film dan hasil
cetakan lainnya
Rp.
1.000.000.000
0517
Penjualan dokumen-dokumen pelelangan
Rp.
9.000.000.000
0519
Penjualan lainnya
Rp.
33.500.000.000
0520
Penjualan aset tetap
Rp.
25.000.000.000
0521
Penjualan rumah, gedung, bangunan dan
tanah
Rp.
3.500.000.000
0522
Penjualan kendaraan bermotor
Rp.
1.600.000.000
0523
Penjualan sewa beli
Rp.
17.000.000.000
0529
Penjualan aset lainnya yang berlebih,
rusak, dihapuskan
Rp.
2.900.000.000
0530
Pendapatan sewa
Rp.
9.500.000.000
0531
Sewa rumah dinas, rumah negeri
Rp.
4.200.000.000
0532
Sewa gedung, bangunan, gudang
Rp.
1.900.000.000
0533
Sewa benda-benda bergerak
Rp.
2.900.000.000
0533
Sewa benda-benda tak bergerak lainnya
Rp.
500.000.000
0540
Pendapatan jasa I
Rp.
560.700.000.000
0541
Pendapatan rumah sakit dan instansi
kesehatan lainnya
Rp.
12.000.000.000
0542
Pendapatan tempat hiburan, taman,
museum
Rp.
700.000.000
0543
Pendapatan surat keterangan, visa,
paspor dan SIM, STNK, BPKB
Rp.
130.000.000.000
0544
Pendapatan jasa pertanahan
Rp.
125.000.000
0545
Pendapatan hak dan perijinan
Rp.
245.000.000.000
0546
Pendaptan sensor, karantina,
pengawasan, pemeriksaan
Rp.
7.000.000.000
- 0547 Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerja
0548
Pendapatan jasa kantor urusan agama
0549
0550
0551
0552
0553
0554
0555
0556
0557
0558
0559
0560
0561
0562
0563
0566
0569
0580
Pendapatan jasa bandar udara dan pelabuhan
Pendapatan jasa II
Pendapatan jasa lembaga keuangan
(jasa giro)
Pendapatan iuran hasil hutan, hasil laut, royalti dan denda
Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin
Pendapatan jasa kantor catatan sipil
Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa
Pendapatan uang pewarganegaraan
Bea lelang
Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan lelang negara
Pendapatan jasa lainnya
Pendapatan rutin dari luar negeri
Bea visa dan paspor
Bea konsuler
Bea maritim
Bea legalisasi surat-surat perdagangan
Penerimaan rutin luar negeri lainnya
Pendapatan penjualan, sewa dan jasa swadana
0581
Pendapatan penjualan swadana
13.000.000.000
0582
Pendapatan sewa swadana
0583
0610
0611
0612
0613
0614
0615
0619
0710
0711
0713
Pendapatan jasa swadana
Pendapatan kejaksaan dan peradilan
Legalisasi tanda tangan
Pengesahan surat di bawah tangan
Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan
Hasil denda,denda tilang dan sebagainya
Ongkos perkara
Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya
Pendapatan dari investasi
Bagian laba dari BUMN
Pelunasan piutang (penerimaan kembali pinjaman)
Rp.
4.000.000.000
Rp. 6.000.000.000
Rp.
31.000.000.000
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
667.706.000.000
40.000.000.000
400.000.000.000
4.200.000.000
11.000.000.000
1.800.000.000
3.000.000.000
40.000.000.000
50.000.000.000
117.000.000.000
82.100.000.000
58.000.000.000
9.448.500.000
14.100.000.000
1.500.000
550.000.000
1.775.231.000.000
Rp.
1.500.000.000
1.760.731.000.000
32.089.000.000
80.000.000
50.000.000
2.100.000.000
12.000.000.000
1.300.000.000
16.559.000.000
6.352.320.000.000
3.352.320.000.000
2.828.080.000.000
| 0810 | Pendapatan kembali belanja tahun anggaran berjalan | Rp. | 40.000.000,000 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|
| 0811 | Penerimaan kembali belanja pegawai pusat | Rp. | 2.000.000,000 |
| 0812 | Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom | Rp. | 3.000.000.000 |
| 0813 | Penerimaan kembali belanja pensiun | Rp. | 2.000.000.000 |
| 0814 | Penerimaan kembali belanja rutin lainnya | Rp. | 30.995.000.000 |
| 0815 | Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya | Rp. | 2.000.000,000 |
| 0816 | Pembetulan pembukuan PPN, PPh | Rp. | 4.000.000 |
| 0817 | Pembetulan pembukuan bea masuk | Rp | 1.000.000 |
| 0820 | Pendapatan kembali belanja tahun anggaran yang lalu | Rp. | 30.000.000.000 |
| 0821 | Penerimaan kembali belanja pegawai pusat | Rp. | 5.500.000.000 |
| 0822 | Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom | Rp. | 2.500.000.000 |
| 0823 | Penerimaan kembali belanja pensiun | Rp. | 5.000.000,000 |
| 0824 | Penerimaan kembali belanja rutin Lainnya | Rp. | 3.500.000,000 |
| 0825 | Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya Pembetulan pembukuan PPN-PPh | Rp. Rp. | 13.485.000.000 15.000.000 |
| 0880 | Pendapatan lain-lain Swadana | Rp. | 5.000.000.000 |
| 0881 | Pendapatan lain-lain swadana | Rp. | 5.000.000.000 |
| 0890 | Pendapatan lain-lain | Rp. | 4.808.634.000,000 |
| 0891 | Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji | Rp. | 1.200.000.000 |
| 0892 | Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan | RP. | 19.000.000.000 |
| 0893 | Penerimaan kembali, ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara | Rp. | 5.000.000.000 |
| 0894 | Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS daerah otonom berdasarkan SPM nihil KPKN | Rp. | 200.000.000.000 |
| 0895 | Penerimaan hasil penjualan saham Pemerintah pada BUMN | Rp. | 3.184.525.000.000 |
| 0899 | Pendapat anggaran lainnya | Rp. | 1.398.909.000.000 |
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas
Cukup jelas
Pengeluaran rutin sebesar
Rp. 147.717.151.000.000
dirinci menurut sektor dan subsektor:
| 01 | SEKTOR INDUSTRI SEBESAR | Rp. | 98.695.676.000 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| 01.1 | Subsektor Industri | Rp. | 98.695.676.000 |
| 02 | SEKTORPERTANIANDANKEHUTANANSEBESAR | Rp. | 729.771.136.000 |
| 02.1 | Subsektor Kehutanan | Rp. | 494.896.359.000 |
| 03 | SEKTOR PENGAIRAN SEBESAR | Rp. | 42.684.502.000 |
| 03.1 04 | Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN | Rp. | 20.343.801.000 |
| | KOPERASI SEBESAR | Rp. | 105.445.729.615.000 |
| 05.1 | Subsektor Perdagangan Dalam Negeri | Rp. | 90.089.207.000 |
| 05.2 | Subsektor Perdagangan Luar Negeri | Rp. | 63.646.101.000 |
| 05.4 | Subsektor Keuangan | Rp. | 104.182.130.393.000 |
| 05.5 | Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil | Rp. | 109.863.313.000 |
| 06 | SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA SEBESAR | Rp. | 359.164.085.000 |
| 06.1 | Subsektor Prasarana Jalan | Rp. | 37.004.376.000 |
| 06.2 | Subsektor Transportasi Darat | Rp. | 31.266.980.000 |
| 06.3 | Subsektor Transportasi Laut | Rp. | 160.376.343.000 |
| 06.4 | Subsektor Transportasi Udara | Rp. | 70.168.675.000 |
| 06.5 | Subsektor Meteorologi,Geofisika Pencarian dan Penyelamatan (SAR) | Rp. | 60.347.711.000 |
| 07 | SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI sebesar | Rp. | 292.476.155.000 |
| 07.1 | Subsektor Pertambangan | Rp. | 275.281.001.000 |
| 07.2 | Subsektor Energi | Rp. | 16.655.154.000 |
| 08 | SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI SEBESAR | Rp. | 60.204.711.000 |
| 08.1 | Subsektor Pariwisata | Rp. | 43.964.059.000 |
| 08.2 | Subsektor Pos dan Telekomunikasi | Rp. | 16.240.652.000 |
| 09 | SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI SEBESAR | Rp. | 14.415.039.854.000 |
| 09.1 | Subsektor Pembangunan Daerah | Rp. | 14.326.356.582.000 |
09.2 Subsektor Transmigrasi dan
| | Pemukiman Perambah Hutan | Rp. | 88.683.272.000 |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| 10 | SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG | | |
| | SEBESAR | Rp. | 252.870.766.000 |
| 10.1 | Subsektor Lingkungan Hidup | Rp. | 11.501.558.000 |
| 10.2 | Subsektor Tata Ruang | Rp. | 241.369.208.000 |
| 11 | SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, | | |
| | PEMUDA DAN OLAH RAGA SEBESAR | Rp. | 5.013.777.491.000 |
| 11.1 | Subsektor Pendidikan | Rp. | 4.447.241.126.000 |
| 11.2 | Subsektor Pendidikan Luar Sekolah | | |
| | dan Kedinasan | Rp. | 427.444.468.000 |
| 14 | SEKTOR PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN sebesarRp. | | 25.347.367.000 |
| 14.1 | Subsektor Perumahan dan Pemukiman | Rp. | 17.608.291.000 |
| 14.2 | Sektor Penataan Kota dan Bangunan | Rp. | 7.739.076.000 |
| 15 | SEKTOR AGAMA SEBESAR | Rp. | 1.443.345.000,000 |
| 15.1 | Subsektor Pelayanan Kehidupan beragama | Rp. | 218.294.655.000 |
| 15.2 | Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama | Rp. | 1.225.051.012.000 |
| 16 | SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI | | |
| | SEBESAR | Rp. | 345.357.988.000 |
| 16.2 | Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar | Rp. | 261.809.070.000 |
| 16.3 | Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | Rp. | 48.157.561.000 |
| 16.5 | Subsektor Kedirgantaraan | Rp. | 3.126.420.000 |
| 16.6 | Subsektor Sistem Informasi dan Statistik | Rp. | 122.265.117.000 |
| 17 | SEKTOR HUKUM SEBESAR | Rp. | 833.441.550.000 |
| 17.1 | Subsektor Pembinaan Hukum Nasional | Rp. | 729.449.002.000 |
| 17.2 | Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum | Rp. | 103.992.002.000 |
| 18 | SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN | | |
| | SEBESAR | Rp. | 6.010.419.861.000 |
| 18.1 | Subsektor Aparatur Negara | Rp. | 5.616.314.317.000 |
| 18.2 | Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan | Rp. | 394.105.544.000 |
| 19 | SEKTOR POLITIK DAN, HUBUNGAN LUAR PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA | NEGERI, | |
| | SEBESAR | Rp. | 2.439.380.808.000 |
| 19.1 | Subsektor Politik | Rp. | 109.464.097.000 |
| 19.2 | Subsektor Hubungan Luar Negeri | Rp. | 1.739.716.478.000 |
| 19.3 | Subsektor Penerangan, Komunikasi dan | | |
| | Media Massa | Rp. | 590.200.293.000 |
| 20 | SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN SEBESAR | Rp. | 8.432.393.759.000 |
20.2 Subsektor ABRI 20.3 Subsektor Pendukung
Rp. 8.014.119.512.000
Rp. 418.274.247.000
Cukup jelas Ayat (4) Pengeluaran pembangunan sebesar dirinci menurut sektor dan subsektor:
Rp. 67.869.134.000.000
| | | Rupiah | Nilai Rupiah Bantuan Proyek Dan Kredit Eksport | Jumlah (Dalam Rupiah) |
|------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 01 | SEKTOR INDUSTRI | 224.671.200.000 | 288.167.400.000 | 512.838.600,000 |
| 01.1 | Subsektor Industri | 224.671.200.000 | 288.167.400.000 | 512.838.600.000 |
| 02 | SEKTOR PERTANIAN DAN | | | |
| 02.2 | KEHUTANAN | 4.886.935.100 | 953.700.000 | 5.839.986.500.000 |
| 02.2 | Subsektor Pertanian | 4.468.000.000.000 | 939.797.000 | .407.877.500.000 |
| 03 | Subsektor Kehutanan | 1.241.113.600.000.000 | 2.784.139.900.000 | 4.028.255.400.000 |
| 03 | SEKTOR PENGAIRAN | 408.852.000.000 | 1.644.181.200.000 | 2.053.035.800.000 |
| 03.1 | Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air | 408.852.000.000 | 1.644.181.200.000 | 2.053.035.800.000 |
| 03.2 | Subsektor Irigasi | 832.261.000.000 | 1.139.958.600.000 | 1.972.219.600.000 |
| 04 | SEKTOR TENAGA KERJA | 1.012.436.400.000 | 158.263.200.000 | 1.170.699.600.000 |
| 04.1 | Subsektor Tenaga Kerja | 1.012.436.400.000 | 158.263.200.000 | 1.170.699.600.000 |
| 05 | SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN | | | |
| | KOPERASI | 10.984.890.900.000 | 586.059.500.000 | 11.850.400.000 |
| 05.1 | Subsektor Perdagangan Dalam Negeri | 19.125.000.000 | 10.455.700.000 | 29.580.700.000 |
| 05.2 | Subsektor Perdagangan Luar Negeri | 42.596.600.000 | 20.040.600.000 | 62.637.200.000 |
| 05.3 | Subsektor Pengembangan Usaha Nasional | 256.662.000.000 | 0,00 | 256.662.000.000 |
| 05.4 | Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil | 659.984.900.000 | 102.280.300 | 762.265.200.000 |
| 06 | SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA | 5.042.290.700.000 | 4.324.487.800.000 | 7.566.778.500.000 |
| 06.1 | Subsektor Prasarana Jalan | 2.529.922.400.000 | 2.198.206.700.000 | 4.728.129.100,000 |
| 06.2 | Subsektor Transportasi Dara | 200.469.500.000 | 766.661.300.000 | 967.130.800.000 |
| 06.3 | Subsektor Transportasi Laut | 151.497.500.000 | 917.668.600.000 | 1.069.166.100.000 |
| 06.4 | Subsektor Transportasi Udara | 147.171.000.000 | 409.746.700.000 | 556.917.700 |
| 06.5 | Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) | 13.230.300.000 | 32.204.500.000 | 45.434.800.000 |
| 07 | SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERG | 707.649.500.000 | 5.168.050.100.000 | 8.878.700.000.000 |
| 07.1 | Subsektor Pertambangan | 46.342.000.000 | 15.000.000 | 46.357.000.000 |
| 07.2 | Subsektor Energi | 661.307.900.000 | 5.168.035.100.000 | 5.829.343.800.000 |
| 08 | SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI | 58.965.600.000 | 1.330.659.000.000 | 1.589.624.500.000 |
| 08.1 | Subsektor Pariwisata | 40.821.600.000 | 14.538.700.000 | 55.560.300.000 |
| 08.2 | Subsektor Pos dan Telekomunikasi | 18.144.000.000 | 1.316.120.300.000 | 1.334.264.500.000 |
| 09 | SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI | 8.831.252.700.000 | 2.490.094.100.000 | 11.521.546.800 |
| 09.1 | Subsektor Pembangunan Daerah | 8.095.374.500.000 | 2.462.915.400.000 | 10.558.289.900.000 |
| 09.2 | Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan | 735.878.200.000 | 27.178.700.000 | 6.150.424.800.000 |
| 10 | SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG | 272.251.800.000 | 369.455.500.000 | 641.757.600.000 |
| 10.1 | Subsektor Lingkungan Hidup | 223.113.100.000 | 159.755.200.000 | 482.867.300.000 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 11 | SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA PEMUDA DAN OLAH RAGA | 43.361.019.000.000 | 1.789.375.800.000 | 6.150.424.800.000 |
| 11.1 | Subsektor Pendidikan | 4.085.850.500.000 | 1.714.944.100 | 5.800.794.000.000 |
| 11.2 | Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan | 150.984.800.000 | 67.370.800.000 | 218.355.600.000 |
| 11.3 | Subsektor Kebudayaan Nasional dan Keper- cayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa | 66.782.800.000 | 1.312.300.000 | 68.094.300.000 |
| 11.4 | Subsektor Pemuda dan Olah Raga | 57.431.700.000 | 5.748.600.000 | 63.180.300.000 |
| 12 | SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA | 203.254.000.000 | 358.488.700.000 | 893.742.700.000 |
| 12.1 | Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana | 205.254.000.000 | 358.488.700.000 | 593.742.700.000 |
| 13 | SEKTOR KESEJAHTERAAN DAN KELUARGA BERENCANA | 2.285.574.700.000 | 1.270.716.000.000 | 3.586.290.700.000 |
| 13.1 | Subsektor Kesejateraan Sosial | 155.443.700.000 | 271.970.500 | 593.847.800.000 |
| 13.2 | Subsektor Kesehatan | 1.788.251.400.000 | 992.328.800.000 | 2.780.580.200.000 |
| 13.3 | Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja | 341.879.600.000 | 6.416.700.000 | 348.296.300.000 |
| 14 | SEKTOR PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | 1.324.523.900.000 | 1.241.391.000.000 | 2.565.914.900.000 |
| 14.1 | Subsektor Perumahan dan | 1.315.312.900.000 | 1.149.883.100.000 | 2.405.226.000.000 |
| 14.2 | Permukiman Subsektor Penataan Kota dan Bangunan | 9.181.600.000 | 91.507.900.000 | 100.688.900.000 |
| 15 | SEKTOR AGAMA | 233.895.300.000 | 93.655.200.000 | 327.550.500.000 24.122.300.000 |
| 15.1 15.2 | Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama | 24.062.300.000 209.833.000.000 | 60.000.000 93.655.200.000 | 327.550.500.000 |
| 16 | SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI | 450.844.600.000 | 88.634.800.000 | 68.142.900.000 |
| 16.1 16.2 | Subsektor Teknik Produks dan Teknologi. Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan | 156.257.600.000 | 15.250.000.000 | 234.297.000.000 |
| 16.3 | Dasar Subsektor Kelembagaan Prasarana dan | 52.892.900.000 | 166.178.000.000 | 209.748.000.000 |
| 16.4 | Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Subsektor Kelautan | 57.237.300.000 | 152.510.700.000 922.468.600.000 | 26.222.900.000 36.388.000.000 |
| 16.5 | Subsektor Kedirgantaraan | 471.624.000.000 | 244.892.400.000 | 62.610.900.000 |
| 16.6 | Subsektor Sistem Informasidan dan Statistik | 90.114.900.000 | 12.662.500.000 | 102.777.400.000 |
| 17 | SEKTOR HUKUM | 136.811.500.000 | | 136.826.500.000 |
| | | | 15.000.000 | |
| 17.1 | Subsektor Pembinaan Hukum Nasional | 11.217.700.000 | 0,00 | 11.217.000.000 |
| 17.2 | Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum | 33.108.600.000 | 15.000.000 | 33.123.6 00.000 |
| 17.3 | Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum | 92.485.200.000 | 0,00 | 92.485.200.000 |
| 18 | SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN | 360.686.400.000 | 585.912.100.000 | 946.598.500.000 |
| 18.1 | Subsektor Aparatur Negara | 346.843.200.000 | 559.385.600.000 | 906.228.800.000 |
| 19 | Pelaksanaan Pengawasan SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, | 13.843.200.000 91.872.900.000 | 26.526.500.000 247.697.200.000 | 40.369.700.000 20.635.400.000 |
| 19.1 | KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA Subsektor Politik | 16.082.000.000 | 4.553.400.000 | 508.041.800.000 |
| 19.2 | Subsektor Hubungan Luar Negeri | 10.892.000.000 | 4.553.400.000 | 20.635.400.000 |
| 19.3 | Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa | 64.898.000.000 | 243.145.800.000 | 339.570.100.000 |
| 20 20.1 | SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan | 1.239.674.000.000 | 1.375.154.900.000 | 2.614.830.900.000 |
20.2 20.3 Masyarakat Subsektor ABRI Subsektor Pendukung
11.588.300.000
945.518.000.000
282.569.100.000
0,00
1.251.029.600.000
124.125.500.000
11.588.300.000
2.196.548.300.000
406.694.400.000
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3876