PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 18 Tahun 2017
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Berlaku: 18 TAHUN 2017
N/A
Pasal 31

- (1) Penyaluran Dana Desa dan ADD dari Rekening Kas Umum Daerah dilaksanakan oleh Bupati melalui Bendahara Umum Daerah dengan mentransfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa dan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tahap I dilakukan setelah Bupati melalui Dinas menerima Peraturan Desa mengenai APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran sebelumnya dari Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. rekomendasi dari Kecamatan yang dilampiri dengan :
1. surat permohonan pencairan dana dari Kepala Desa;
2. rincian penggunaan dana;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala Desa;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Kepala Desa;
5. pakta integritas Kepala Desa;
6. realisasi Pajak Bumi Bangunan (PBB);
7. foto copy rekening giro;
8. foto copy NPWP Desa;
9. foto copy KTP Kepala Desa.
10. Peraturan Desa tentang RPJM Desa atau Revisi RPJM Desa;
11. Peraturan Kepala Desa tentang RKP Desa;
12. Peraturan Desa tentang APBDesa;
13. Peraturan Desa tentang Lapaoran Keterangan Perjanggungjawaban Desa (LKPJ Desa) tahun sebelumnya;
14. Peraturan Desa tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPP Desa) tahun sebelumnya;
15. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya;
16. Laporan Realisasi Penggunaan APBDesa tahun/tahap sebelumnya;
17. surat pernyataan tanggung jawab belanja yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
18. laporan realisasi pembayaran PBB tahun berjalan; dan
19. melampirkan nomor rekening bank.
- b. rekomendasi Kepala Dinas selaku Tim Fasilitasi Daerah yang akan diajukan ke BUD dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:
1. surat permohonan pencairan dana dari Kepala Desa;
2. rincian penggunaan dana;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala Desa;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Kepala Desa;
5. pakta integritas Kepala Desa;
6. realisasi Pajak Bumi Bangunan (PBB);
7. foto copy rekening giro;
8. foto copy NPWP Desa;
9. foto copy KTP Kepala Desa.
10. bukti tanda terima Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahun anggaran sebelumnya dari Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tahap II dilakukan setelah Bupati melalui Dinas menerima Laporan Pertanggungjawaban Tahap I dari Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. rekomendasi dari Kecamatan yang dilampiri dengan :
1. surat permohonan pencairan dana dari Kepala Desa;
2. rincian penggunaan dana;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala Desa;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Kepala Desa;
5. realisasi PBB ( apabila belum lunas );
6. foto copy rekening giro;
7. foto copy NPWP Desa;
8. foto copy KTP Kepala Desa.
9. Peraturan Desa tentang RPJM Desa atau revisi RPJM Desa ( jika ada revisi);
10. Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan RKP Desa ( jika ada perubahan);
11. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ( jika ada perubahan );
12. laporan realisasi penggunaan APBDesa Tahap I;
13. surat pernyataan tanggung jawab belanja yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
14. melampirkan nomor rekening bank.
- b. rekomendasi Kepala Dinas selaku Tim Fasilitasi Daerah jika dokumen dianggap lengkap dan sah untuk diajukan ke BUD dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:
1. surat permohonan pencairan dana dari Kepala Desa;
2. rincian penggunaan dana;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala Desa;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Kepala Desa;
5. realisasi PBB ( apabila belum lunas );
6. foto copy rekening giro;
7. foto copy NPWP Desa;
8. foto copy KTP Kepala Desa.
9. laporan realisasi penggunaan APBDesa Tahap I;
23. 10.
24. bukti tanda terima Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap I dari Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.
Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal 17-4-2017
BUPATI WAKATOBI,
TTD/CAP
ARHAWI
Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 17-4-2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,
TTD/CAP
MUH. ILYAS ABIBU
BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2017 NOMOR 18