PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 86 Tahun 2008
Tentang PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS &amp; DEVELOPMENT, Tbk
Berlaku: 31 Desember 2008
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 20082008 TENTANG
PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS &amp; DEVELOPMENT, Tbk
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara perlu melakukan penjualan saham milik negara Republik Indonesia pada PT Jakarta International Hotels &amp; Development, Tbk;
- b. bahwa penjualan saham milik negara tersebut telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: TU.03/0931/DPRRI/II/2008 tanggal 6 Februari 2008;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, setiap perubahan penyertaan modal negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada PT Jakarta International Hotels &amp; Development, Tbk;
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS &amp; DEVELOPMENT, Tbk.
N/A
Pasal 1

- (1) Negara Republik Indonesia melakukan penjualan seluruh saham yang dimiliki pada PT Jakarta International Hotels &amp; Development, Tbk melalui pasar modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran, dan prinsip harga terbaik dengan memperhatikan kondisi pasar.
N/A
Pasal 2

- (1) Penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilakukan atas keseluruhan sisa saham milik negara Republik Indonesia pada PT Jakarta International Hotels &amp; Development, Tbk., yaitu sebanyak 25.741.800 (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus) lembar saham atau sebesar 1,33% (satu koma tiga puluh tiga persen).
- (2) Harga saham yang akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.
- (3) Setelah pelaksanaan penjualan saham, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara memberitahukan secara tertulis banyaknya saham dan besarnya nilai saham yang dijual tersebut kepada Menteri Keuangan.
N/A
Pasal 3

- (1) Hasil penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara.
- (2) Hasil penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil bersih setelah dikurangi dengan biaya pelaksanaan penjualan tersebut.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
N/A
Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Yakarta pada tanggal 31 Desember 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ANDI MATTALATTA