PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 65 Tahun 2017
Tentang INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Berlaku: 20 September 2017
N/A
Preamble

Menimbang :
BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,
a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a konsideran menimbang ini, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
D:\EKKI\Produk Hukum Daerah\Keputusan Pendek\2017\Organisasi\IKU\Perbup IKU.docx
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 12/E);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 25 Seri C);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 - 2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 11 Seri D);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Malang.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Inspektorat Daerah, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah dan Kecamatan.
7. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
8. Indikator Kinerja Utama ( Key Performance Indicator ) yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi.
9. Unit Kerja Mandiri adalah unit organisasi di lingkungan PD yang memiliki dan mengelola sumber daya berupa sumber daya manusia, anggaran serta sarana dan prasarana.
BAB II - TUJUAN
Pasal 2

Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah:
- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
BAB II - TUJUAN
Pasal 3

Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:
- a. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 - 2021.
- b. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing PD dan unit kerja mandiri di lingkungan Pemerintah Daerah.
BAB II - TUJUAN
Pasal 4

- (1) PD dan Unit Kerja Mandiri melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian Indikator Kinerja Utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.
- (3) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Kepala PD dan Unit Kerja Mandiri serta disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB III - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 5

Dalam hal Indikator Kinerja Utama menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja PD secara keseluruhan, Kepala PD melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah agar ditentukan pengembangan lebih lanjut.
BAB III - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 6

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Indikator Kinerja Utama, Bupati menugaskan Inspektorat untuk:
- a. melaksanakan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja PD di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. memantau kemajuan pencapaian kinerja dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan penerapan manajemen kinerja pada PD di lingkungan Pemerintah Daerah.
BAB IV - PENUTUP
Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 3 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IV - PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.
Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 20 September 2017
BUPATI MALANG, ttd.
H. RENDRA KRESNA
Diundangkan di Kepanjen pada tanggal 20 September 2017
SEKRETARIS DAERAH
ttd.
DIDIK BUDI MULJONO
Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 30 Seri C
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 65 TAHUN 2017 INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
VISI : Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan
- MISI I : Memantapkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Guna Menunjang Percepatan Revolusi Mental yang Berbasis Nilai Keagamaan yang Toleran, Budaya Lokal dan Supremasi Hukum
Tujuan : Mewujudkan Mentalitas Kehidupan Sosial yang Tertib dan Berbudaya Lokal serta Menumbuhkan Kerukunan Kehidupan Beragama
| KINERJA UTAMA | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA/PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya kualitas kehidupan sosial beragama | Persentase Kesepakatan/ Rekomendasi Hasil Pertemuan FKUB yang ditindaklanjuti | ∑ kesepakatan/rekomendasi yg ditindaklanjuti ∑ kesepakatan/rekomendasi hasil pertemuan X 100 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Laporan rutin kegiatan FKUB |
| 2 | Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum untuk mendukung terciptanya ketertiban sosial dan stabilitas politik | Persentase Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara | ∑ Perkara Perdata dan TUN yg ditangani ∑ Perkara Perdata dan TUN yang terjadi | X 100 % | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Daerah (Bagian Hukum) | Data pada masing-masing Bidang |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 3 | Meningkatnya kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang produktif bagi pembangunan daerah | 1. Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal | ∑ Kelompok Seni dan Budaya Lokal yang dibina ∑ Kelompok Seni dan Budaya yang ada X | 100 % | Dinas Pariwisata dan Kebudayan Data masing-masing | pada Bidang |
| 3 | Meningkatnya kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang produktif bagi pembangunan daerah | 2. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Kebudayaan Lokal | ∑ Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan budaya lokal ∑ kegiatan budaya lokal yang yang dilaksanakan | X 100 % | Dinas Pariwisata dan Kebudayan Data | pada masing-masing Bidang |
- MISI II : Memperluas Inovasi dan Reformasi Birokrasi Demi Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis Berbasis Teknologi Informasi
Tujuan : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat
| KINERJA UTAMA | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA/PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik | Indeks Survei Masyarakat (SKM) | Kepuasan | Rata-rata Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kabupaten Malang | Masing-masing Perangkat Daerah (PD) dikoordinir Bagian Organisasi | Nilai rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ada pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) dan dihimpun oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang |
| 2 | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah | Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) | Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) | Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah | Hasil audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Malang oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia |
| 3 | Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik | 1. Predikat Akuntabilitas Kinerja | 1. Predikat Akuntabilitas Kinerja | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Kabupaten Malang | Seluruh Perangkat Daerah (PD) Dikoordinir Bagian Organisasi | Dokumen SAKIP Pemerintah Kabupaten Malang dan seluruh SKPD serta hasil evaluasi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |
MISI III : Melakukan Percepatan Pembangunan di Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi guna Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia
Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Daerah
| KINERJA UTAMA | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA/PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, daya beli serta pemerataan pendapatan | 1. Indeks pembangunan manusia | √ I.kesehatan x I.pendidikan x I. pengeluaran 3 | Dinas Komunikasi dan Informatika - - | Badan Pusat Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 1 | | 2. Indeks Gini | GR = 1 - ∑ f i (Y i + Yi-1) | Dinas Komunikasi dan Informatika - - | Badan Pusat Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika |
MISI IV : Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kreatif
Tujuan : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat
| KINERJA UTAMA | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA/PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian, pariwisata dan industri kreatif | Persentase Tingkat Pertumbuhan Ekonomi | ∑ pertumbuhan PDRB tahun (n) - tahun (n-1) ∑ pertumbuhan PDRB tahun (n-1) | Dinas Komunikasi dan Informatika | Badan Pusat Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika |
MISI V : Melakukan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Kualitas SDM, dan Pengembangan Produk Unggulan Desa
Tujuan : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Responsive, Transparan dan Akuntabel
| KINERJA UTAMA | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA/PENJELASAN | FORMULA/PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan Desa | Persentase penggunaan dana desa untuk pembangunan desa | ∑ DD yang digunakan untuk pembangunan desa ∑ DD yang ada di Kabupaten Malang | X 100 % | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa | Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri | ∑ Desa Mandiri tahun (n) - ∑ Desa Mandiri tahun (n-1) ∑ Desa Mandiri tahun (n-1) | X 100% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
MISI VI : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Jalan, Transportasi, Telematika, Sumber Daya Air, Permukiman dan Prasarana Lingkungan yang Menunjang Aktivitas Sosial Ekonomi Kemasyarakatan
Tujuan 1 : Meningkatkan Sarana Prasarana Jalan, Transportasi dan Telematika
| KINERJA UTAMA | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA/PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya pelayanan Sarana Prasarana Jalan, Transportasi dan Telematika | 1. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik/mantap | Panjang jalan kabupaten kondisi baik Total panjang jalan kabupaten X 100 % | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga | - Data base jalan - Inspeksi kondisi |
| 1 | Meningkatnya pelayanan Sarana Prasarana Jalan, Transportasi dan Telematika | 2. Persentase jembatan kabupaten yang sesuai standar | ∑ Izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTR ∑ Izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan dalam 1 tahun X 100 % | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga | - Data base jembatan - Inspeksi kondisi |
| 1 | Meningkatnya pelayanan Sarana Prasarana Jalan, Transportasi dan Telematika | 3. Persentase fasilitas perlengkapan jalan (marka) pada jalan kabupaten | ∑ fasilitas perlengkapan jalan (marka) yang terpasang ∑ fasilitas perlengkapan jalan (marka) yang seharusnya ada X 100 % | Dinas Perhubungan | Data Bidang lalulintas |
| 1 | Meningkatnya pelayanan Sarana Prasarana Jalan, Transportasi dan Telematika | 4. Persentase wilayah yang terlayani jaringan internet | ∑ wilayah yang terlayani jaringan internet ∑ wilayah Kabupaten Malang X 100 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Data Bidang |
Tujuan II : . Meningkatkan Sarana Prasarana Sumberdaya Air, Permukiman dan Lingkungan
| KINERJA UTAMA | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA/PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman, pelayanan air minum, sanitasi, dan prasarana lingkungan dasar | 1. Persentase tingkat pelayanan air bersih | ∑ Penduduk yang mendapatkan pelayanan air bersih ∑ Jumlah penduduk kabupaten X 100% | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |
| 1 | Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman, pelayanan air minum, sanitasi, dan prasarana lingkungan dasar | 2. Persentase tingkat penanganan air limbah | ∑ Penduduk yang terlayani pengolahan air limbah ∑ Penduduk kabupaten Malang x 100% | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |
| 1 | Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman, pelayanan air minum, sanitasi, dan prasarana lingkungan dasar | 3. Persentase ketersediaan rumah layak huni | ∑ Luas kawasan proritas yang tertangani ∑ Luas total kawasan prioritas X 100% | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |
| 2 | Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Air dan pengendalian daya rusak air | 1. Persentase Luas areal pertanian yang dilayani jaringan irigasi | ∑ Luas area pertanian yang dilayani jaringan irigasi ∑ Luas area pertanian yang beririgasi X 100% | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air |
| 2 | | 2. Persentase panjang saluran air sekunder dalam kondisi baik | ∑ panjang saluran air sekunder dalam kondisi baik ∑ Panjang saluran air sekunder Kabupaten Malang X 100% | Dinas PU Sumber Daya Air | Dinas PU Sumber Daya Air |
MISI VII : Memperkokoh Kesadaran dan Perilaku Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup
Tujuan : Meningkatkan Kebersamaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan
| KINERJA UTAMA | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA/PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup/IKLH | IKLH = (IKA X 30%) + (IKU X 30%) + (ITHX40%) Keterangan: IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara ITH = Indeks Tutupan Hutan | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | Meningkatnya sistem penanggulangan bencana yang responsif | 1. Jumlah desa tangguh bencana | ∑ Desa tangguh bencana yang terbentuk | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Data pada bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 2 | Meningkatnya sistem penanggulangan bencana yang responsif | 2. Persentase penanganan bencana | ∑ kejadian bencana yang tertangani ∑ bencana yang terjadi X 100% | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Data pada bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
BUPATI MALANG,
ttd.
H. RENDRA KRESNA
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALANG
I. INSPEKTORAT DAERAH
- A. Tugas Pokok : 1. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa; dan
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- B. Fungsi Utama : 1. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk database serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
2. perencanaan strategis pada Inspektorat;
3. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan;
4. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengawasan;
5. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pengawasan;
6. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang pengawasan;
7. penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Inspektorat;
8. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengawasan;
9. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 65 TAHUN 2017 INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
10. pengoordinasian, pengintegrasian dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah;
11. pelaksanaan, monitoring, pendayagunaan dan dampak pengawasan serta pelaporannya;
12. penggunaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya; dan
13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
| KINERJA UTAMA | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA/PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Perangkat Daerah | 1.Persentase Perangkat Daerah (PD) yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat | Penjelasan : a. Hasil PKPT Inspektorat Daerah b. Kerugian Daerah adalah jenis temuan yang berimplikasi pada penyetoran ke Kas Daerah ∑ PD yg tidak mempunyai temuan Kerugian Daerah (Rik Inspt Daerah) ∑ seluruh PD X 100 % | Inspektur Pembantu I s.d IV | 1. SK Bupati tentang PKPT 2. Laporan Hasil Pemeriksaan |
| 1 | Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Perangkat Daerah | 2.Persentase Perangkat Daerah yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah dari hasil pemeriksaan BPK-RI | ∑ Perangkat Daerah yg tidak mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah (Rik BPK RI) ∑ seluruh Perangkat Daerah X 100 % | Tim Reviu | 1. Hasil Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah 2. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan |
| KINERJA UTAMA | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA/PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Penjelasan: a. Hasil Pemeriksaan BPK RI b. Kerugian Daerah adalah jenis temuan yang berimplikasi pada penyetoran ke Kas Daerah | | Republik Indonesia |
| 2. | Peningkatan Penyelesaian TLHP | 1. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP | Penjelasan : TLHP APIP adalah Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP (Pengawas Inspektorat Daerah) ∑ Rekomendasi yang ditindaklanjuti (Rik Inspektorat Daerah) ∑ seluruh Rekomendasi X 100 % | Sekretariat | 1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2. Berita Acara TLHP 3. Rekap TLHP |
| 2. | | 2. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawas Eksternal | Penjelasan : TLHP Pengawas Eksternal adalah Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pengawas Eksternal (BPK RI) ∑ Rekomendasi yang ditindaklanjuti (Rik BPKRI) ∑ seluruh Rekomendasi X 100 % | Sekretariat | 1. Laporan Hasil Pemeriksaan LHP BPK RI 2. Berita Acara TLHP 3. Resume TLHP |
| KINERJA UTAMA | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA/PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Peningkatan Penanganan Non Reguler (Kasus) | Persentase pemeriksaan non reguler (kasus) yang diselesaikan | Penjelasan : Jenis Kasus yang ditangani Inspektorat Daerah adalah indipliner, pengajuan izin perceraian, pengaduan masyarakat, kehilangan aset daerah serta Riksus ∑ pemeriksaan non reguler yang diselesaikan ∑ non reguler yang masuk X 100 % | Inspektur Pembantu I s.d IV | 1. Surat pengaduan 2. Disposisi Bupati 3. Berita Media Massa |
| 4 | Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perangkat Daerah dengan hasil Evaluasi SAKIP Min. B | Penjelasan : Evaluasi SAKIP adalah Evaluasi pada Dokumen SAKIP ∑ Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi SAKIP minimal B ∑ SAKIP Perangkat Daerah Eselon II X 100% | Inspektur Pembantu I s.d IV | Dokumen SAKIP |
II. SEKRETARIAT DPRD
A. Tugas Pokok
:
1. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
B. Fungsi Utama
: 1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
3. penyelenggaraan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD ;
4. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
| KINERJA UTAMA | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA/PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya Layanan Administrasi Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang | Persentase administrasi anggota Perwakilan Daerah Kabupaten | layanan kepada Dewan Rakyat (DPRD) Malang | ∑ Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah ∑ Kegiatan yang dijadwalkan X 100% | - Bagian Umum - Bagian Keuangan - Bagian Persidangan - Bagian Perundang Undangan | - Bagian Umum - Bagian Keuangan - Bagian Persidangan - Bagian Perundang Undangan |
| KINERJA UTAMA | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA/PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Meningkatkan Layanan Administrasi Keuangan Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang | Persentase layanan administrasi keuangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang | ∑ Anggaran yang dicairkan ∑ Pengajuan Anggaran X X | Bagian Umum | Bagian Umum |
| 3 | Meningkatkan Layanan Fasilitasi Raperda Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang | Persentase layanan fasilitasi raperda kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang | ∑ Raperda yang Dibahas ∑ Raperda yang diajukan X | Bagian Perundang Undangan | Bagian Perundang Undangan |
III. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
- A. Tugas Pokok
2. : 1. melaksanakan urusan Pemerintah bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
B. Fungsi Utama
: 1. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base serta analisa data untuk penyusunan program kegiatan;
2. perencanaan strategis pada Badan;
3. perumusan kebijakan teknis sistem informasi ASN;
4. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
5. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian;
6. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang kepegawaian;
7. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang kepegawaian;
8. penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Badan;
9. pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah;
10. pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, Lembaga Pemerintah dan Lembaga lainnya;
11. penyelenggaraan administrasi ASN;
12. pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian;
13. perencanaan formasi dan pengembangan kepegawaian;
14. persiapan kebijakan umum pengembangan ASN bidang pendidikan dan pelatihan;
15. persiapan dan pelaksanaan administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
16. persiapan dan penetapan pensiun ASN;
17. penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
18. pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada ASN;
19. persiapan dan pelaksanaan administrasi pengangkatan ASN sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
20. pengelolaan Sistem Informasi Manajemen ASN secara komprehensif;
21. penyiapan kebutuhan data dan/atau informasi untuk penyusunan program pengembangan Aparatur Sipil Negara; dan
22. pendokumentasian tata naskah kepegawaian;
| KINERJA UTAMA | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA/PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur | Persentase aparatur yang memiliki kompetensi manajerial | ∑ peserta yang lulus diklat ∑ peserta yang mengikuti diklat X 100 % | Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur. | - Usulan peserta dari Perangkat Daerah; - Data pegawai yang belum mengikuti diklat; - Data Inventarisasi kebutuhan diklat; - Hasil Nilai peserta diklat. |
| 2 | Peningkatan Kinerja Birokrasi dan Layanan Publik Melalui Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme | 1. Persentase aparatur yang mengikuti pembinaan dan pengembangan kompetensi | ∑ aparatur yang mengikuti pembinaan dan pengembangan kompetensi ∑ ASN X 100 % | Bidang Pengembangan dan Pembinaan Aparatur | Data ASN berdasarkan jabatan, pendidikan, kepangkatan, diklat dan yang melakukan pelanggaran disiplin. |
| KINERJA UTAMA | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA/PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Aparatur | 2. Persentase ketepatan pelayanan mutasi jabatan dan kepangkatan aparatur | ∑ keputusan mutasi jabatan, kepangkatan dan KGB yang diterbitkan ∑ ASN X 100% | Bidang Mutasi Aparatur. | Data usulan mutasi, kepangkatan dan kenaikan gajii berkala; Surat Keputusan mutasi, kepangkatan dan kenaikan gajii berkala; Data ASN. |
| | Aparatur | 3. Persentase peningkatan dan pengembangan data serta informasi kepegawaian | ∑ data dan informasi kepegawaian yang diupdate ∑ Perubahan data ASN X 100 % | Bidang Pengelolaan data dan Informasi Aparatur. - - | Perubahan Data ASN; Regulasi Nasional. |
| | Aparatur | 3. Persentase peningkatan dan pengembangan data serta informasi kepegawaian | ∑ Sistem/Aplikasi yang ditingkatkan dan dikembangkan ∑ Sistem/aplikasi yang ada X 100% | Bidang Pengelolaan data dan Informasi Aparatur. - - | Perubahan Data ASN; Regulasi Nasional. |
IV. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
- A. Tugas Pokok : 1. membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
B. Fungsi Utama :
1. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai bidang tugasnya; dan
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
| KINERJA UTAMA | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA/PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Sinergis dan Partisipatif | 1. Persentase RKPD yang sesuai dengan RPJMD | ∑ Program dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD ∑ Program yang ditetapkan dalam RPJMD X 100 % | Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya | - Peraturan Daerah tentang RPJMD Kab. Malang; - Peraturan Bupati Malang tentang RKPD Kabupaten Malang |
| KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA/PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Penjelasan: Program dalam RKPD dan diselaraskan dengan strategi (kebijakan) yang menjadi unggulan Kepala Daerah (Bupati) terpilih dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD | | |
| | 2. Persentase Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) yang sesuai RKPD | Penjelasan: Program dan kegiatan yang telah dibahas dalam Forum Perangkat Daerah (PD) dan diselaraskan dengan strategi (kebijakan) yang menjadi unggulan Kepala Daerah (Bupati) terpilih, dan telah dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD dan Peraturan Bupati tentang RKPD ∑ Program dan Kegiatan prioritas dalam Renja Perangkat Daerah (PD) yang sesuai dengan RKPD ∑ Program dan Kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD X 100 % | Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya | - Peraturan Bupati Malang tentang RKPD Kab. Malang; - Keputusan Bupati Malang tentang Pengesahan Renja PD; - Berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah (PD); - Berita acara verifikasi penyempurnaan Renja Perangkat Daerah (PD). |
| | 3. Persentase Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) dengan kualitas baik | ∑ Renstra Perangkat Daerah (PD) yang sudah sesuai dengan peraturan berlaku ∑ Renstra Perangkat Daerah (PD) X 100% | Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah | - RPJMD Kabupaten Malang; - Re