PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor G Tahun 2017
Tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN .
Berlaku: 23 Tahun 2014
N/A
Preamble

Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Surnatera Selatan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4181);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang ...
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Undang-Unda.11.g Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ten.tang perubahan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependuclukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 203 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Togas dan Fungsi Kecamatan Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 203).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan SEBAGIAN LINOKUNGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATl KEPADA CAMAT DI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN.
BABl
KETENTUAN UMUM
Pasal l
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan perwakilan di wilayah kerja Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Pelimpahan Urusan Pemerintahan adalah pendelegasian atau penyerahan urusan dari Bupati kepada Camat untuk memberikan perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penyelenggaraan, pengawasan, penetapan serta pengumpulan data dan informasi, dan kewenangan lain yang dilimpahkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
BAB 11 ...
..i
I
~
, ,.
I
!Nl.
N/A
Pasal 3

Camat melaksanakan tugas membantu Bupati melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan sesuai kewenangan Daerah.
N/A
Pasal 4

- ( 1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Camat menyelenggarakan tugas:
- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka mernantapkan pengamalan Pancasila;
- b. pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- f . penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perun dang-u ndangan;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistirnewaan, kekhususan dan potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. pengembangan kehidupan dernokrasi berdasarkan Pancasila;
1. pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan uraian tugas umum pemerintahan:
- a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah clan Peraturan Bupati;
- d. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;
- f. pembinaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;
- g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Camat menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan; dan
- b. penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Banyuasin;
12. c . pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
N/A
Pasal 5

- . · ! ' ~c1.mc1.L tlitlaK:sanai&lt;..au uru~an pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi
- ' I kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Cupuli
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penyelen ggaraan, pengawasan, penetapan serta pengumpulan data dan informasi, dan Kewenangan lain yang dilimpahkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- (4) Pelaksanaan kewen angan Cainat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) m encaku p penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup Kecamatan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
Pelimpahan .. .
I
I
,~!
0~1 ,i..~
- (5) Pelimpahan sebagian kepada Camat yang urusan pemerintahan dilakukan didasarkan efisiensi dan efektivitas. dari pada Bupati prinsip
N/A
Pasal 6

- (1) Sebagian urusan pemerintahan wajib yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi urusan sebagai beriku t :
- a. pendidikan ;
- b. kesehatan;
- C. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;
- f. sosial;
- g. tenaga kerja;
- h. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. pangan;
- J. lingkungan hidup;
- k. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
1. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- m. pengendalian pendudukan dan keluarga berencana;
- n. perhubungan;
0. komunikasi dan informatika;
- p. koperasi, usaha kecil dan menengah;
- q. penanaman modal;
- r. kepemudaan dan olahraga;
- s. statistik;
- t. persandian;
- u. kebudayaan;
- V. perpustal&lt;:aan; dan
- W. Kearsipan.
- (2) Sebagian Kewenangan pilihan yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi urusan se bagai beriku t :
26. a . kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
29. d . kehutanan ...
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perlndustrian; dan
- g. transmigrasi.
- (3) Rincian urusan wajib dan urusan pilihan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan pembiayaan sesuai dengan besarnya urusan pemerintahan yang dilimpahkan.
- (5) Pelaksanaan pelimpahan urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan tata cara yang berlaku pada masing-masing bidang serta rnenyesuaikan dengan potensi dan kondisi di masing-masing kecamatan.
BAB Ill - PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan u rusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dapat menunjuk Sekretaris Daerah sebagai Ketua Pelaksana yang anggotanya terdiri dari Oraganisasi Perangkat Daerah terkait urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat berbentuk sosialiasi, bimbingan teknis, pendidikan pelatihan teknis tentang norma, standar, prosedur, kriteria masing-masing bidang urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. ( 1) dan dan yang
- (4) Pengendalian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dilaksanakan secara fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
BAB Ill - PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 8

- (1) Setiap tahun Pemerintah Kabupaten melakukan evaluasi terhadap kinerja kecamatan yang mencakup:
penyelenggaraan ...
- uui, 1;~u1u'-"-'-" ucu1 Ld ... pct.u h.\;:iJauc:l L-a.uia.l.;
- b. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan; dan
- 1' ::
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur tembusan kepada Menteri Dalam Negeri. ayat (1) \ dengan
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dan ayat (2) berpedoman pada undangan. dimaksud pada ayat (1) peraturan perundang-
BAB IV - PENDANAAN
Pasal 10

- ( 1) Kecamatan sebagai perangkat daerah anggaran perangkat daerah sesuai Perundang-U ndangan. menyusun rencana dengan Peraturan
- (2) Rencana anggaran perangkat daerah kecamatan sebagairnana dimaksud pad a ayat ( l) disusun berdasarkan rencana kerja kecamatan.
- (3) Rencana kerja kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disus un berdasarkan rencana strategis kecamatan.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB IV - PENDANAAN
Pasal 11

Segala kebijakan teknis opera~ional yang telah dilaksanakan oleh para Camat sesuai dengan kewenangannya, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
BAB v
Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyu\_ ~sih Nomor 499 Tahun 2011 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB v
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.
Ditetapkan di Pangkalan Balai pada tanggal 2L( t--{Arti 2017 WAKIL BUPATI BANYUA$IN fJ SELAKU PELAKSANA TUGAS ~ BUPATI BANYUASIN, ~
Diundangkan di Pangkalan Balai pada tanggal .2t{ ~re~ 2 O 1 7 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR ~