Unknown Unknown Nomor 15 Tahun 2003
Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
Berlaku: 15 Desember 2003
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- bahwa untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dibidang Pengelolaan pendapatan maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah
- a. sebagai unit operasional Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
MENETAPKAN :
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 3

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pungutan Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan uang berlaku.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di atas, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
- a. Perencanaan dalam rangka pengembangan sumber-sumber Pendapatan Daerah;
- b. Pendaftaran dan penetapan objek pajak dan retribusi Daerah;
- c. Pembukuan dan pelaporan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- d. Penagihan dan pengendalian operasional;
- e. Bimbingan penyuluhan peraturan perundang-undangan dibidang pajak dan retribusi daerah;
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan unit kerja di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 di atas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. Penyelenggaraan urusan keuangan;
- b. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan perlengkapan kantor dan rumah tangga dinas;
- d. Penyelenggaraan dan pengelolaan surat dan arsip;
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 7

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan, meliputi perencanaan anggaran, perbendaharaan dan pembukuan serta pelaporan keuangan sesuai dengan pedoman, peraturan dan ketentuan yang berlaku.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 8

Sub Bagian Umum dan perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan perlengkapan, menyelenggarakan urusan kepegawaian surat menyurat dan arsip.
Bidang Perencanaan dan pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah dibidang perencanaan dan pengembangan sumber-sumber Pendapatan Daerah.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 di atas, Bidang Perencanaan dan pengembangan mempunyai fungsi:
- a. Inventarisasi data wajib objek pajak, retribusi dan sumber Pendapatan Daerah;
- b. Perumusan program dalam rangka pengembangan/peningkatan Pendapatan Daerah;
- c. Peningkatan dan pengembangan sumber-sumber Pendapatan Daerah;
- d. Penyiapan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah dibidang Pendapatan Daerah;
- e. Sosialisasi dan pelayanan hukum dibidang Pendapatan Daerah.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 11

Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas menyusun perencanaan umum dalam rangka pungutan pajak, retribusi dan Pendapatan Daerah lainnya.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 12

Seksi Penggalian potensi dan hukum mempunyai tugas melakukan kajian hukum, menyusun rencana peningkatan/pengembangan sumber-sumber Pendapatan Daerah, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi objek pajak dan retribusi serta sumber pendapatan lainnya.
Bidang Pendaftaran dan penetapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah dibidang pendaftaran dan penetapan pungutan Pendapatan Daerah.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 di atas, Bidang Pendaftaran dan Penetapan mempunyai fungsi:
- a. Inventarisasi dan pendaftaran terhadap wajib/objek pajak, retribusi dan sumber pendapatan lainnya;
- b. Pemeriksaan data wajib/objek pajak, retribusi dan sumber pendapatan lainnya;
- c. Perhitungan besarnya pajak dan retribusi yang akan dikenakan;
- d. Penetapan pajak dan retribusi daerah;
- e. Penerbitan surat ketetapan pajak dan surat ketetapan retribusi.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 15

Seksi Pendataan dan pendaftaran mempunyai tugas melakukan survey, pengumpulan data serta melakukan pendaftaran wajib/objek, retribusi dan sumber pendapatan daerah lainnya.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 16

Seksi Pemeriksaan dan penetapan mempunyai tugas meneliti/memeriksa data wajib/objek pajak, retribusi daerah sebagai bahan perhitungan untuk penetapan.
.
Bidang Pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah dibidang pembukuan dan pelaporan atas pendapatan daerah.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 di atas, Bidang Pembukuan dan pelaporan mempunyai fungsi:
- a. Pengelolaan pembukuan atas peneriman pajak, retribusi dan sumber pendapatan lainnya;
- b. Pengelolaan laporan tentang penerimaan daerah;
- c. Pertimbangan, pengkajian atas laporan wajib pajak dan retribusi daerah;
- d. Pengelolaan terhadap barang-barang berharga.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 19

Seksi Pembukuan mempunyai tugas menghitung dan mencatat pendapatan atas pajak dan retribusi daerah serta Pendapatan Daerah lainnya.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 20

Seksi Pelaporan mempunyai tugas melakukan kegiatan pelaporan atas semua kegiatan dalam rangka pungutan Pendapatan Daerah.
Bidang Penagihan dan pengendalian operasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas Pendapatan Daerah di bidang pelaksanaan dan pengelolaan penagihan atas pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak serta penerimaan lainnya.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 diatas, Bidang penagihan dan pengendalian operasional mempunyai fungsi:
- a. Penagihan atas pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Penagihan bagi hasil pajak dan bukan pajak serta penerimaan daerah lainnya;
- c. Pelaksanaan pengolahan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- d. Pengendalian kegiatan penagihan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 23

Seksi Pungutan mempunyai tugas menghimpun data wajib/objek pajak dan melakukan pungutan sesuai dengan jumlah ketetapan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 24

Seksi Penerimaan mempunyai tugas mencatat, menghitung dan membukukan penerimaan pajak, retribusi daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak serta penerimaan daerah lainnya.
BAB IV - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 26
Pasal 27

Pejabat dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Kalangan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat-syarat jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
BAB IV - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 26
Pasal 28

Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud Pasal 27 harus melalui Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 29
Pasal 30

Uraian tugas serta hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang berkenaan dengan pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 29
Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 15 Desember 2003
BUPATI MUARO JAMBI,
dto
H. AS'AD SYAM
Diundangkan di Sengeti pada tanggal 11 Februari 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, dto
MUCHTAR MUIS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2004 NOMOR 05 SERI D NOMOR 05
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR
: 15 TAHUN 2003
TANGGAL : 15 DESEMBER 2003
BUPATI MUARO JAMBI,
DTO
H. AS'AD SYAM
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 28

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 29

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 30

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 31

Cukup Jelas