PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 15 Tahun 2012
Tentang PAJAK PENERANGAN JALAN
Berlaku: 15 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI SAROLANGUN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 15 TAHUN 2012 n
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN,
Menimbang : 2
- bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah,
- bahwa dalam rangka memenuhi perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti, b
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah,
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan, d
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1
- Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969):
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), 3
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), 4 .
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052), 5
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberhentian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161), 6
- Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dibayar Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179), 7
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN dan
BUPATI SAROLANGUN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
PERATURAN
DAERAH '
TENTANG PAJAK PENERANGAN
JALAN.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2

«
Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
Bagian Kedua
Objek Pajak
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 3

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari Objek Pajak Penerangan Jalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah,
- b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik,
6. Cc. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait, dan
- d. penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.
Bagian Ketiga
Subjek dan Wajib Pajak
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik,
- (2) Wajib Pajak penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik,
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.
BAB III - DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik,
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
- a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh /variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik,
4. b.dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten Sarolangun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya nilai jual tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
-
Bagian Kedua
Tarif Pajak
BAB III - DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 6

- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 106 (sepuluh perseen).
- (2) Tarif pajak penerangan jalan dari Penggunaan tenaga listrik sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 354 (tiga persen).
- (3) Tarif pajak penerangan jalan dari Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,596 (satu koma lima persen).
Bagian Ketiga
Cara Penghitungan Pajak
BAB III - DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 7

Penghitungan pajak penerangan jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
BAB IV - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8

Pajak Penerangan jalan dipungut di wilayah Daerah tempat penggunaan tenaga listrik dalam Kabupaten Sarolangun.
BAB V - MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN
Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
BAB V - MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN
Pasal 10

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik.
BAB V - MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN
Pasal 11

- (Ll) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Untuk Pelanggan listrik PLN, daftar rekening listrik yang di terbitkan oleh PLN merupakan SPTPD.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian, serta penyampaian SPTPD diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PEMUNGUTAN
Pasal 13

- (1) Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dibayar dengan berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya serta disampaikan kepada dinas yang berwenang.
4. (4 SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan ke dinas yang berwenang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (6) Apabila SPTPD tidak diserahkan oleh wajib pajak dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan, maka dinas yang berwenang langsung menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PEMUNGUTAN
Pasal 14

- (1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Surat Tagihan Pajak
BAB VI - PEMUNGUTAN
Pasal 15

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD jika:
- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar,
- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung,
- b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2' (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. '
Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
BAB VI - PEMUNGUTAN
Pasal 16

- (1). Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2). SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal diterbitkan.
- (3). Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 246 (dua persen) sebulan.
- (4. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN, maka pemungutan pajak dilakukan oleh PLN.
- (5). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PEMUNGUTAN
Pasal 17

- (4). Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2. Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat Keberatan dan Banding
BAB VI - PEMUNGUTAN
Pasal 18

- (1). Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
- a. SKPDKB,
- b. SKPDKBT,
- c. SKPDLB,
- d SKPDN, dan
- e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2). Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan- alasan yang jelas.
- (3). Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (9. Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5). Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6). Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.
BAB VI - PEMUNGUTAN
Pasal 19

- (1). Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2. Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB VI - PEMUNGUTAN
Pasal 20

- (1). Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- .Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3). Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
BAB VI - PEMUNGUTAN
Pasal 21

- (d). Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 24 (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2). Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3). Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 5056 (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 5046 (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5). Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100Y (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran
BAB VII - PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 22

- (1). Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
(2. Bupati dapat:
- a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya,
- b. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar,
3. . mengurangkan atau membatalkan STPD,
4. .membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan, dan A0
- e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 23

|
- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- 3) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 246 (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 24

'
- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa, atau b.ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun
4. tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
BAB IX - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 25

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB X - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 26

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,-f(tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB X - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 27

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang,
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 28

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - PENYIDIKAN
Pasal 29

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggarna ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas,
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah,
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah,
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah,
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut,
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah,
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa,
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah:
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
12. j-. menghentikan penyidikan dan/atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik ' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 30

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 31

Tindak pidana dibidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.
BAB XIV - PENUTUP
Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2001 Nomor 18, Seri A Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Diundangkan di Sarolangun pada tanggal 5 Juli 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, ttd.
MUHAMMAD BASYARI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2012 NOMOR 15
BAB XIV - PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.
Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal 5Juli 2012
BUPATI SAROLANGUN, ttd.
CEK ENDRA
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Yang dimaksud dengan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yaitu tenaga listrik yang berasal dari alat yang menghasilkan listrik yang dimiliki oleh subjek pajak, misalnya genset. Tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain misalnya tenaga listrik yang dihasilkan oleh PLN.
Cukup Jelas
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan, formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak, atau penghimpun data obyek dan subyek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terhutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak.
Cukup Jelas
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Pembayaran Pajak Penerangan Jalan dilakukan bersamaan dengan pembayaran Rekening Listrik oleh setiap pelanggan PLN.
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 28

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 29

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 30

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 31

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 32

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 33

Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 15
'