PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 1 Januari 2013
N/A
Preamble

Menimbang a. bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai dengan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat mernberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertirnbangan yang obyektif dengan memperhatikan kcmampunn keuangan Daerah dan memperoleh pcrsctujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dcngan ketentuan · peraturan · perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a tersebut di atas, dan sesuai dengan Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Persetujuan terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten · Sin tang Tahun Anggaran 2013, maka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013, dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan perhitungan terpadu atas beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelan � kaan profesi dan prestasi kerja, untuk � tu perlu\_ d1atW: t � n � g Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negen S1p1l di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
.
/
!
Mengingat
- c. bahwa untuk melaksanak huruf a dan b di ata � maksud tersebut pada Bupati Sintang; s, dibentuk dengan Peraturan
1. Undang-Undang Nom Penetapan Undang-Un � r 27 Tahun 1959 tentang 1953 tentang Pe b ang Darurat Nornor 3 Tahun Kalimantan (Lem: entukan Daerah Tingkat II Di Tahun 1953 Nomo � a;1 Negara Republik Indonesia blik r · Tarnbahan Lembaran Negara Repu 1 ndonesia Nomor 352) . Undang (Lemb Sebagai Undang1959 Nomor ar; Negara Republik Indonesia Tahun . , Tarnbahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok \_Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lemb � an Negara Republik Indonesia Nomor 304 l) sebagairnana telah diubah dengan Undnng-Undnng Nomor 43 Tahun 1999 [Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan · Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang--Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan . Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor\_ 4 7, Tambahan Lembaran Negara Rerublik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Le b N R bl"k · T m aran egara epu 1 Indonesia ah':1n 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4355);
8. undang-Ondang Nomor 15 Tahun 2004 tcnton � Pemenksaan, Pengelolaan Dan Tanggung .Inwa b Keuangan Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tarnbahan ' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
I
- }3. Peraturan Pemerintah N Kenaikan Pangkat p om � r 99 Tahun 2000 tentang egawai Nege . Si ·1 (Le b Negara Republik Indo . n 1p1 m aran Tambahan Lemb nesia Tahun 2000 Nomor 196, Nomor 4017) s � an . Negara Republik Indonesia Peraturan Peme � :gaimana telah diubah dengan Lembaran N tah · Nomor 12 Tahun 2002 ( 32 egara Republik Indonesia Tahun 2002 N I odmor . N , Tambahan Lembaran Negara Republik n onesia ornor 4193);
14. Peraturan Pemerintah Nornor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \_200 Nomo: 197, Tambahan Lembaran Negara R � pubhk Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Weweriang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 203 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan . Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lcmbnrnn Negara Republik Indonesia Tahun 200!1 Nomor I 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
(
'
'
Mengingat
- J9. Peraturan Pemerintah N Pembagian Urusan Pern o � or 3 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah e;;. ��� Antara Pemerintah, Daerah Kabupaten/Kot insi Dan Pemerintahan Indonesia Tahun 20 � 7(Lembaran Negara Republik Lernbaran Negara Repubrk I Nomor. 82, Tambahan 1 ndones1a Nomor 4 737);
20. Peraturan Pemerintah Nom 41 Organisasi Peran k or Tahun 2007 tentang · g at Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 N Lembaran N . omor 89, Tambahan egara Repubhk Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pe �� ri\_ntah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan D1s1phn Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lernbaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nornor 2, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor 2);
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013;
N/A
Pasal 1

J8f11
ran Bupati ini yang dimaksud den . peratu gan:
O
�
adalah Kabupaten Sintang.
oaerah
- J. . tah oaerah adalah Bupati dan p ' e nn ah erangkat Daerah sebagai unsur 1 pcm ggara Pemerint an Daerah. cu ,· peoyelen
2. gkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada p . h D h peran · awab k d emennta aera 3. ,80 g bertanggungi . epa a Kepala Daerah dalam rangka ) Jenggaraan Pemermtahan yang terdiri dari S k . D ah peoye . e retanat aer , sekfetariat DP � !?· Dmas Dae � ah dan Lernbaga Teknis Daerah, Kecamatan daO Satuan Pohs1 Pamong Praja sesuai dengan Kebutuhan Daerah.
3. 4 pegawai Negeri Sipil ya.ng selanjutnya disingkat PNS, adalah PNS dan atau · cPNS sebaga1mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tnhun !974 1cntang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagairnuna t elrrh diubnh dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
- s. Dewan Perwakilan\_ Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilari Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang.
6. Pejabat Eselon adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural yang terdiri dari Eselon Ila, lib, Illa, Illb, !Va, dan !Vb di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
7. Pejabat Non Struktural/Pekerjaan Tertentu adalah Pejabat/Pegawai Negeri SipiJ yang tidak mempunyai Jabatan Struktural yang mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaan tertentu.
- B. Staf adalah Pegawai Negeri Sipil yang tidak mempunyai tanggung jawab Jabatan berdasarkan eselonering sesuai ketentuan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku.
8. 9 · Guru adalah Pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik mengajar membimbing, mengarahkan melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik Pada Pendidikan anak 'usia dini jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Dasar d p .. an end1d1kan Menengah.
9. IQ p . engelola Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi : � encanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, langgungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
·
11
- � t . P llan l&lt;erJ·a p 1 1 K Daerah adalah Dmas Pendapatan, en I enge o a euangan Si b . ge ola Keu d A· t Daerah Kabupaten mtang se agai bPerangkat d anahgan an I � e laku pengguna anggaran/pengguna a.ran . aer yang se am se daerah g, Juga melaksanakan pengelolaan keuangan ·
| 11· | uefl I{erjadPer: � gka � a � :era � e:n � selanjutnya disingkat SKPD adalah sst a)<at aer b enntah daerah selaku pengguna ..era!'lr, Jpengguna arang. r ,,uaran |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13- | Voit Layanan Pengadaan (ULP) adalah P · Negeri Sipil di petugas an Pemerintah Kabupaten Sintang egawai melaksanakan i,iogl(\lng aarang/Jasa Pemerintah Kabupaten s: ;ang perigadaa!'I in ng. |
| 4 1 . | u 05 Lafana � P � ngadaan Secara � lektronik (LPSE) adnlnh PcRnwai pct g. Sip1l di Lmgkungan Pemenntah Kabupaten Sintang yang Nege � sanakan penyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan rnela /Jasa Pemerintah Kabupaten Sintang secara elektronik. aarang |
| 15. | ala sKPD adalah pe � gguna anggaran/pengguna barang di lingkungan f{ep · tah Kabupaten Smtang. pernenn . |
| 16. | . bat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD PeJala ah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ad . · 1 !{ bupaten Smtang yang mernpunyai tugas melaksanakan pengelo aan A;BD dan bertindak selaku bendahara umu � daerah. |
| 17 · | Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang. |
| 18 . | Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. |
| 19. | Pejabat Yang Menerima Pelimpahan Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD adalah pejabat pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang mendapat pelimpahan tugas dari PPKD untuk melaksanakan tugas menyusun rancangan APBD Kabupaten Sintang dan rancangan Perubahan APBD Kabupaten Sintang serta pengendalian pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang. |
| 20 · | Pe � abat Yang Menerima Pelimpahan Pemungutan Pajak Daerah adalah PeJabat pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mendapat pelimpahan tugas dari PPKD untuk melaksanakan tugas melaksanakan pemungutan pajak daerah. |
| 21 ' | Pejabat Yang Menerima Pelimpahan/Kuasa Melaksanakan Anggaran PPKD � dalah Pejabat pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan an Aset Daerah yang mendapat pelimpahan tugas dari PPKD untuk lllelaks anakan anggaran PPKD. |
\
- yang Menerima Pelimpahan M ejabat Aset/Barang Daerah adaJah \_elaksanakan Kebijakan dan � J � eflgeiolaan Pengelola Keuangan dan Peiabar pada Satuan Kerja Dinas peodapatan, tugas dari PPKD unt k Aset Daerah yang mendapat ...elif11PahaJl Aset/barang milik daerah u melaksanakan kebijakan dan r geJoJaan · pell
- verifikator adal �� :ta � a::r: � a Satuan \_Ke � a Dinas Pendapatan, Pengelola z4. )( uangan dan APBD O Y � g, diben tugas untuk melaksanakan e ·fi)casi Rancangan ' 0 men Peiaksanaan Anggaran (DPA) dan ven I en Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) S p · tah oolcUrn (SP2D) dan Kas . , urat enn 11 cairan Dana . Daerah, Pajak Daerah, Laporan Keuangan Pe . · � ·ngan Pemenntah Kabupaten Sintang di 1,1ng1w .
- verifilcator Belanja PPKD adalah pejabat pada Satuan Kerja Dinas 25eodapatan, Pengelola � Keu\_angan dan Aset Daerah yang diberi tugas P k melaksanakan verifikasi terhadap belanja PPKD � w .
- Satuan Tugas Pemadam Kebakaran adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas 26 · Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sintang.
- 7 Petugas J(husus Kearsipan adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 2 · Pemerintah Kabupaten Sintang yang bertugas mendata, mengelola, menata dan menyimpan berkas surat dinas.
- 28 . Korektor SPJ Bantuan Keuangan Desa adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang pada Satuan Kerja Kantor Camat yang bertugas untuk melaksanakan pendampingan dan bimbingan terhadap pengelolaan keuangan Desa di wilayah Kecamatan.
29. Petugas Sandi adalah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang bertugas di Bagian Sandi, Telekomunikasi dan Pengolahan Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang untuk melaksanakan kegiatan pengamanan pemberitaan rahasia dan yang telah lulus kualifikasi di bidang persandian. · ·
- 3 0. Peraturan Perundang-undangan - adalah Peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara um um.
- 31 A a1· d . · n is Produk Hukum Daerah adalah Pejabat pa a Bagian Hukum Sekretanat Daerah Kabupaten Sintang yang bertugas meneliti, menelaah dan mengkaji Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan lnstn.ik · si Kepala Daerah.
- 32 " �� rektor adalah pegawai pada Satuan Kerja Dinas Pendapata � , Pengelola llangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang dibcri tugns �� ngoreksi Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APfH), Dokurncn An aksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Pcrubahnn Ser � aran (DPPA), Surat Perintah Pencairan Dan � (SP2D) dan Kas Dacrah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Smtang.
'
I
I
00438
- T knis Perencanaan Aset/Baran O peflgeJol � eJa Dinas Pendapa � � engeto! K:::g:!a � � !: �� ! � : � · gstila!l ten Sintang yang I. en tugas pelaksanaan perencanaan ,, bUPa daerah Kabupaten Smtang. "a Iba.fang gset
- eJola Teknis\_Penatausahaan Aset/Barang Daerah adalah pegawai pada 4 peng l{erja Dmas Pendapat:3-n,. Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 3 · satuaO ten Sintang yang dib � n tugas pelaksanaan penatausahaan KsbUPa g daerah Kabupaten Smtang. aset/ bafa.n .
- eJola Tekni � Pengendalian Barang Daerah adalah pegawai pada 35. peng l{erja Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Oaerah satuaO dib · aten Sintang yang 1 en tugas pelaksanaan pengendalian KabUPb ang daerah Kabupaten Sin tang. aset/ ar . .
- Pe awai yang melaksanakan tugas sebagai penghimpun data/ dokumen 36. g /barang daerah, korektor Daftar Rencana Aset/Barang Daerah dan aset SKPD rta · · . 1,apcran barang se . penyusunan Laporan Adrninistrasi A et/Barang Oaerah adalah pegawai pada' Satuan Kerja Dinas Pendapatan, p:ngelola Keu � gan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk mengh1mpun data/ dokumen aset/ barang daerah, melakukan koreksi Oaftar Rencana Barang Daerah dan Laporan aset/barang SKPD serta menyusun Laporan Administrasi Aset/Barang Daerah Kabupaten Sin tang.
37. Tambahan Penghasilan adalah Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di luar Gaji dan Tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan perhitungan terpadu dengan mempertimbangkan kreteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja sesuai dengan pertimbangan obyektif dan kemampuan keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
I
'
•
'
o
- 38 · Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah Penghasilan yang dihcrikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pckcrjnnn unt uk mcnyclcsaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kcrja normnl.
- 39 · Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah Penghasilan � ang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang\_ dal � � elaksanakan t gasnya berada di daerah memiliki tempat kesuhtan tmggi dan daerah erpencil.
40. Tanib . . . . . dibe .ahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah Penghasilan yang be nkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya 11 racta Pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi .
I
- . Tarnbah . . Pen h � n Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah llJeng as1lan Yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalarn gernban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
�
- T Y � b �� an . Penghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah Penghasilan lu&amp;asn ibe � k � kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanak.an Ya din1J . . . ar mempunyai prestasi kerja.
. 43. Wilayah ...
I
00439
- adalah ruang yang merupakan kesatu Wila)'ah rkait padanya yang batas dan sistem an ge?grafis beserta segenap 43, r1sllr re ·nistratif dan atau aspek fungs· aJ nya d1tentukan berdasarkan u K adlll' ion . 9SpC
- pendapatan Dan Belanja Daerah Af,ggara � al h rencana keuangan tahun p yang selanjutnya disingkat 14· ,pBD � ha dan disetujui bersama lanh peme1:ntah Kabupaten Sintang f' d1ba as o e emenntah K b Si ylll1g Kabupaten Sintang, dan ditet k a upaten mtang dlll1 oPRD ap an dengan Peraturan Daerah.
- ah terpencil atau terbelakang, adaJah daerah/. d 1 paer . per esaan atau pu au 45. u pesisir yan.g umu � nya secara geografis relatif sulit dijangkau karena ata ang Jauh di pedalaman/ perb kitan/k · · taJcrlYa Y . . u epulauan/pes1sir serta � ulit rnendapat akses jarmgan komunikasi dan transportasi.
- aendahara penerima'.1n adaJah pejabat fungsional yang ditunjuk 46. nerirna, menyimpan, menyetor, menatausahakan rne . bk rnernpertanggungiawa an uang pendapatan daerah daJam pelaksanaan APBD pada SKPD. untuk dan rangka
- 47 . Bendahara pengelu � ran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk rnenerima, rnenyimpan, membayarkan, menatausahakan rnempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. untuk dan dalarn
- 4 s. Dokter Umum adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemcrintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan kedokteran dan belum memiliki kualifikasi pendidikan keahlian pada jenis penyakit tertentu, serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.
49. Dokter Gigi adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan sebagai dokter gigi serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sak.it Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.
- SO. Dokter Spesialis adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan kedokteran dan telah memiliki kualifikasi pendidikan keahlian pada jenis penyakit tertentu, serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.
- SI. Dokter H · ·1 d' 1· ku P · h Kab ew � n adalah pegawai negeri. s1p1. 1 1 � g. ngan en:iennta hew Upaten Sm tang yang memiliki kuahfikas1 pend1 � 1kan sebaga � dokter hew:. dan menjalankan tugas pokok secara fungs1onal sebagai dokter
- S2 . � ::er adalah pegawai negeri sipil di Jingkungan P � merintah Kabupaten be g Yang rnerniliki kualifikasi pendidikan SarJana Apoteker. serta Mo � llgas di Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Ade arnrnact o· roen Sintang.
;
I
j
00440
- oteker adalah pegawai negeri si ·1 . . . ·stel1 AP Sintang yang memiliki kualifikat1 di ! 1 � gkungan Pemenntah ASI t.1Paten di lingkungan Dinas K I pend1d1kan Asisten Apoteker ,3· Ka\ bertu � a � mum Daerah Ade Moh eseha � n Kabupaten Sintang dan 5 ert h sa.Jot arnmad DJoen Sintang. �� a .
- edis adalah pegawru negeri sipil di lingkungan Pemerintah paraftl aten Sin tang yang s:-c � ra fungsional bertugas dalam bidang 54, Kab!tan serta � e;u; �� d1 lu � gkungan Dinas Kesehatan Kabupaten J&lt;ese g dan Ruma a t mum aerah Ade Mohammad Djoen Sintang. su1taJ1
- . riaJ1 adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemcrintah 5 5. san � \tcn Sintang yang bertugas dalam bidang kesehatan lin � kun � nn di Kab p � gan Dinas Kesehat\_an Ka\_bupatcn Sintang dan Rumah Sak it Umum lingkUh Ade Mohammad Djoen Smtang. oaera
- urse adalah pega �� - neger\_i sipi\_l di l � g � ngan Pemerintah Kabupaten 56. N. yang mem1ltki kualifikasi pend1d1kan sarjana keperawatan dan sintang · ahli / f · d I b. h memilik1 ke ran pro est a am idang keperawatan serta bertugas tel\ngkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit � 1 rn � m oaerah Ade Mohammad Djoen Sintang.
- p rawat adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten 57 · S � ntang yang secar � fungsi? � al bertugas dalam bidang keperawatan dan rnerniliki kualifikas1 pendidikan sekolah/akademi keperawatan serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.
58. Bidan adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang secara fungsional bertugas dalam bidang kebidanan serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.
59. Nutrisionis adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sin tang yang memiliki kualifikasi. pendidikan dalam bidang gizi serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.
- 60 · Supervisor Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya t � ebut Supervisor SIAK adalah pengelola data kependudukan yan? tugas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada personil pengelola SIAK di tingkat Kabupaten Sintang dan atau dibawahnya serta mengusulkan atau membatalkan usulan pengguna hak akses SIAK.
- 6 1. Ad · ITHnist . . . . . K d d k y rator /Venfikator Sistem Inforrnasi Admm1stras1 epen u u an lll �� o � elanjutnya disebut administrator SIAK � dalah pegawai yang d . n\_itor operasional database back up dan updating data, recovery data an Jann ' · · I SIAK gan serta mengatasi perrnasalahan tekms operasiona .
00441
- Anggaran/Pengguna Barang dilingku gguna d I Inspektorat Kabu . ngan Sctda I Sc1-DPRD ( z pcfl EJ.S I ea an h Sekretariat oprf � ten. Sm tang kelompok I me Ii pull b. 01 � retarial oaerPae;kebunan Dinas K ' Dmas Pekerjaan Umum, Dinas SC" 0 dan · esehatan D' p . . D' lllltana d UKM Dinas Perhub . · mas endidikan, mas J(e ·ndagkoP an0. ' Perta . ;ngan, Dmas Sosial Tenaga Kerja dan pefl srnigrasi, mas man, etemakan dan Perikanan, Dinas frai:iapatan, Penge.Jolaan Keu � gan dan Aset, Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil, Dmas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran, pen an perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Kabupaten, Sadan .aad waian Daerah, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan KePee! � uan, Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan per K tahanan Pangan, dan Rumah Sakit Umurn Daerah dafl e · · ·
- gguna Anggaran/Pengguna Barang dilingkungan Setda / Set-DPRD / 63, pen I Badan / Inspektorat Kabupaten Sintang kelompok 2 meliputi oinas d p . . . . 5 Kebudayaan an anwisata, Dinas Pertambangan dan Energi, pma id Badan Lingkungan H1 up, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Badan Pengelola Perbatasan serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- 64 . Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Kantor/Kecamatan Kabupaten Sintang kelompok 1 meliputi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
65. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Kantor/Kecamatan Kabupaten Sintang kelompok 2 adalah Kantor Kecamatan Sintang.
66. Kelurahan adalah kelurahan di wilayah Kabupaten Sintang.
BAB II - PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 2

- 11) p P � meri � tah Kabupaten Sintang memberikan Tambahan Peng � be
2. asilan bagi gawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sm tang atas ban APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013.
- Tambah . . . d'be. an Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal mi, r � ;kan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Kabu\_µaten Sintang d n Anggaran 2013 dalarn rangka meningkatkan kesejahteraan PNS rn:: dib � rikan be,rdasarkan pertimbangan obyektif dengan Per Perhatikan kemampuan keuangan daerah, serta setelah memperolch setuju an DPRO Kabupaten Sintang. .
I
00442
BAB II - PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 3

. a dimaksud dalam Pasal 2 baga1rnan) ·enis tarnbahan pengh ·1ayat (1) Peraturan ini, hanya dapat p � S sef11a 1 (satu J as, an. ncri 111'
BAB II - PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 4

a rarnbahan Pengha � ilan PNS .sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 8,saroY bagi rnasing-� asmg jerns, dibenkan berdasarkan standar yang jumlah Y9 t(l) a sebaga1mana tercantum dalam Lampiran I p t . · a ·r11alnY era uran 101. !llakSl
BAB II - PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 5

- b han Penghasilan sebagaimana dimaksud daJam Pasal 2 ayat ( 1) Ill Tarn a dib rikan k d PNS d peraturan 101 1 e I chpa ka ·r b . i Lingkungan Pemerintah K bupaten Smtang yang mas, a u ekerja, tidak termasuk PNS yang s:dang tugas belajar dan cuti di luar tanggungan Negara.
- 121 pegawai yang berstatus CPNS di?erikan Tambahan Penghasilan sebesar BO% (delapan puluh persen) dan besamya Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, serta diberikan sejak penempatan yang bersangkutan berdasarkan surat tugas yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- 13) Terhadap Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( l) Pcraturan ini, dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berla.ku.
BAB lll - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 6

- Ill PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang dapat rlipcrtanggunajawabkan, maka tambahan pcngha!lilan PNS dipotn11g schcsar 2,5 % (dua koma lima pcrscn) scliap harinya.
- 121 � NS yang tidak masuk kcrja secara bcrturut-turut selama 15 [lima betas) an atau lebih tanpa alasan yang dapat dipcrtanggungjawabkan, maka tambahan penghasilan bulan berikutnya tidak dibayarkan.
- l 3 ) Absens· · di d hi d I masuk kerja PNS bulan sebelumnya rnenja 1 asar per itungan an J)ertanggungjawaban pembayaran tambahan penghasilan PNS.
- I � ) Forrn . . ditert absens1 masuk kerja PNS sesuai dengan format absensi yang IS ·tkan oleh Sadan Kepegawaian Daerah.
- ) �� a terhadap das p tulas, daftar PNS yang tidak hadir pada bulan sebelumnya sebagai
- . . reka i SK:D/Unit kerja membuat dan bertanggung jawab ar Pen · ga\_iuan pembayaran.
- rnelaksanakan perjalanan d' aJlg inas ata . d p � S 'f ·kan keterangan atau menjalank u ti ak masuk kerja dengan 16) ertlbert a tetaP diberikan tambahan Penan tu � as luar atas perintah rugas tf1 5811 ny ghas1lan secara penuh 9 � . ·
- . rne pengaJuan pembayaran tamb rv1e1&lt;::Sa pengeluaran SKPD dilakukan ahan. penghasilan oleh 18) !Jefld pengelolaan keuangan daerah yang ber � eaku uai s dengan peraturan wn � g ·
- rekapitulas1 daftar P � s Yang tidak . . f0(111at mpiran II Peraturan mi. . hadir sebagaimana tercantum (1) � aJll L,a d .