PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 33 Tahun 2009
Tentang No Description
Berlaku: 30 Maret 2009
N/A
Pasal 2

- (1) Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari pengalihan seluruh saham milik Negara Republik Indonesia pada PT Pengembangan Pariwisata Lombok yang merupakan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
- (2) Nilai saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penilaian yang dilakukan dengan menggunakan nilai pasar yang wajar adalah sebesar Rp557.660.000.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh juta rupiah).
- (3) Nilai penambahan Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Bali ditetapkan sebesar nilai buku sebelum dilakukan penilaian untuk nilai pasar yang wajar yaitu sebesar Rp260.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh miliar rupiah).
- (4) Selisih antara nilai pasar yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sebesar Rp297.660.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh juta rupiah) dihibahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Bali sebagai insentif bagi pengembangan pariwisata di kawasan Lombok Tengah.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah yaitu hanya untuk kerjasama pengembangan pariwisata di kawasan Lombok Tengah oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Bali.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd
ANDI MATTALATTA
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri, ttd
SETIO SAPTO NUGROHO