PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 18 Tahun 2003
Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUARO JAMBI
Berlaku: 15 Desember 2003
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUARO JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang Kesehatan maka perlu dibentuk organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan sebagai unit operasional Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
MENETAPKAN :
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUARO JAMBI.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 3

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang Kesehatan dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di atas, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesehatan;
- b. Penyelenggaraan penyusunan program dan pengembangan kesehatan;
- c. Pembinaan Kesehatan keluarga, gizi dan KB;
- d. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- e. Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
- f. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
- g. Pengelolaan tata usaha kantor.
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 di atas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- b. Penyelenggaraan urusan keuangan;
- c. Pengelolaan perlengkapan kantor dan rumah tangga dinas;
- d. Pengelolaan surat menyurat dan arsip.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 7

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi pegawai dan melakukan pembinaan karier dan kesejahteraan pegawai sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 8

Sub Bagian Keuangan Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan dinas, meliputi perencanaan anggaran, perbendaharaan dan pembukaan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan juga merencanakan dan mengelola perlengkapan kantor serta menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas, surat menyurat dan arsip.
Bidang penyusunan program dan pengembangan kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas kesehatan dibidang penyusunan program dan pengembangan kesehatan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 di atas, Bidang Penyusunan Program dan Pengembangan kesehatan mempunyai fungsi :
- a. Perencanaan dan penyusunan program kesehatan;
- b. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan program kesehatan;
- c. Mengevaluasi program dan pelaporan upaya kesehatan di Kabupaten;
- d. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisa data dan penyajian informasi kesehatan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 11

Seksi Pengembangan dan penyusunan program mempunyai tugas menyiapkan bahan serta koordinasi untuk penelitian dan pengembangan program kesehatan, merencanakan dan menyusun program kesehatan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 12

Seksi evaluasi data dan informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan koordinasi evaluasi program dan pelaporan upaya kesehatan di Kabupaten serta melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa data dan penyajian informasi kesehatan.
Bidang Kesehatan keluarga dan promosi kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dibidang kesehatan keluarga dan promosi kesehatan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 di atas, Bidang kesehatan keluarga dan promosi kesehatan mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan program;
- b. Bimbingan kesehatan ibu dan anak;
- c. Bimbingan gizi keluarga;
- d. Penyelenggaraan Keluarga berencana;
- e. Penyelenggaraan promosi kesehatan;
- f. Evaluasi dan pelaporan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 15

Seksi Kesehatan keluarga, gizi dan KB mempunyai tugas memberikan bimbingan kesehatan keluarga, mengumpulkan bahan pembinaan, pengaturan, dan memonitor gizi masyarakat serta penyelenggaraan keluarga berencana.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 16

Seksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan bahan/materi serta menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan kesehatan serta memotivasi guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan
.
Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pelayanan kesehatan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 di atas, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan program;
- b. Penyelenggaraan kesehatan dasar, rujukan, dan rumah sakit;
- c. Penyelenggaraan kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan;
- d. Pembinaan paramedis;
- e. Evaluasi dan pelaporan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 19

Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, rujukan dan rumah sakit mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis dan managemen pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan poliklinik kesehatan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 20

Seksi Kefarmasian dan Napza mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan dan rencana kebutuhan obat-obatan, alat kesehatan pada puskesmas dan puskesmas pembantu dan pengadaannya serta pembinaan pengawasan pengelolaan obat-obatan pada puskesmas dan puskesmas pembantu, dan bimbingan serta pengawasan/pembinaan kasus napza.
Bidang Pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dibidang pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan permukiman.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 diatas, Bidang Pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan permukiman mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan program;
- b. Penyelenggaraan pemberantasan penyakit menular;
- c. Penyelenggaraan penyehatan lingkungan permukiman;
- d. Evaluasi dan pengawasan;
- e. Pendataan dan pelaporan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 23

Seksi Pemberantasan penyakit menular mempunyai tugas mendeteksi dan mengamati gejala-gejala dari penyakit baik menular maupun tidak menular, mencegah berkembangnya penyakit serta melakukan upaya pemberantasan penyakit.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 24

Seksi Penyehatan lingkungan permukiman mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan, evaluasi kegiatan di bidang sarana air minum, jamban keluarga, kesehatan tempat-tempat umum, penyehatan makanan dan minuman serta lingkungan permukiman.
Bagian Keenam KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 25
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Kabupaten berdasarkan bidang keahlian fungsional tertentu.
Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana untuk melaksanakan tugas Dinas Kesehatan dilapangan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 27

Gudang Farmasi mempunyai tugas koordinasi dalam menyusun rencana kebutuhan obat-obatan dan perbekalan medis, menyimpan dan mendistribusikannya kepada pusat-pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan poliklinik pemerintah.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 28

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, menyelenggarakan dan memberikan pelayanan teknis kesehatan dasar kepada masyarakat.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 29

Laboratorium kesehatan mempunyai tugas memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan/penelitian atas diagnosa medis guna mengetahui kadar, tingkatan dan jenis penyakit pasien.
BAB IV - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 31
Pasal 32

Pejabat dilingkungan Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Kalangan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat-syarat jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 31
Pasal 33

Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 diatas harus melalui Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan.
Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB IV - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 31
Pasal 35

Uraian tugas serta hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 31
Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 15 Desember 2003
BUPATI MUARO JAMBI, dto
H. AS'AD SYAM
Diundangkan di Sengeti pada tanggal 11 Februari 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, dto
MUCHTAR MUIS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2004 NOMOR 08 SERI D NOMOR 08
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUARO JAMBI
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MUARO JAMBI
NOMOR
: 18 TAHUN 2003
TANGGAL : 15 DESEMBER 2003
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
UPTD
1. Gudang Farmasi
2. Puskesmas dan
3. Laboratorium
BUPATI MUARO JAMBI,
DTO
H. AS'AD SYAM
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 28

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 29

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 30

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 31

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 32

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 33

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 34

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 35

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 36

Cukup Jelas