PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 036 Tahun 2012
Tentang TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM BANJARMASIN
Berlaku: 25 Mei 2012
N/A
Preamble

Menimbang
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang menyatakan bahwa tarif layanan BLUD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada DPRD, maka dipandang perlu untuk menyusun pedoman bagi penetapan tarif pelayanan BLUD dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Banjarmasin;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonedia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Menetapkan :
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694;
5
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pola Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Banjarmasin (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 8);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM BANJARMASIN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagaimana unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Banjarmasin.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Banjarmasin.
6. Unit Cost adalah perhitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/satu jenis pelayanan tertentu di rumah sakit yang terdiri dan biaya langsung maupun biaya tak langsung.
7. Kebijakan Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat KRS, adalah perhitungan keuntungan wajar yang ditambahkan dari riil unit cost untuk menjadi tarif difinitif pelayanan.
8. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik, paramedik perawatan berupa pemeriksaan, konsultasi, tindakan medik/keperawatan.
9. Beban Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat BRS adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasiltas dan alat kesehatan yang digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
10. Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BAKHP adalah bahan medis habis pakai, bahan nonmedis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
11. Jasa Paramedik adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenagatenaga keperawatan, bidan, tenaga administrasi dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangka asuhan keperawatan, tindakan keperawatan, administrasi dan/atau pelayanan lainnya.
12. Jasa Medik adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan dokter spesialis dan dokter ahli kepada pasien dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan.
13. Tindakan Medik adalah manuver/perasat/tindakan berupa pembedahan atau nonpembedahan, dengan menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan.
14. Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat profesional dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya yang meliputi anamnisses, perencanaan, diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan dan observasi serta evaluasi baik yang dilakukan sendiri dan/atau melalui kerja sama tim yang bersifat kolaboratif.
15. Pelayanan Minimal Care , adalah pelayanan yang diberikan oleh perawat/bidan kepada pasien untuk pemenuhan kebutuhan kesehatannya saja yang memiliki kemampuan sendiri untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (makan/minum, buang air kecil/buang air besar dan berpakaian serta kebutuhan pokok lainya).
16. Pelayanan Parsial Care , adalah pelayanan yang diberikan oleh perawat/bidan kepada pasien untuk pemenuhan kebutuhan kesehatannya yang tidak memiliki kemampuan penuh untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (makan/minum, buang air kecil/buang air besar dan berpakaian serta kebutuhan pokok lainnya).
17. Pelayanan Total Care , adalah pelayanan secara menyeluruh yang diberikan oleh perawat/bidan kepada pasien untuk pemenuhan kebutuhan kesehatannya yang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (makan/minum, buang air kecil/buang air besar, dan berpakaian serta kebutuhan pokok lainya) secara keseluruhan dilaksanakan oleh perawat.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) BLUD Rumah Sakit beroperasi sebagai perangkat kerja Pemerintah Daerah untuk tujuan pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Gubernur.
- (2) BLUD Rumah Sakit merupakan bagian dari perangkat Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah.
- (3) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLUD Rumah Sakit terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.
- (4) Pejabat pengelola BLUD Rumah Sakit bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan oleh Gubernur.
- (5) Dalam pelaksanaan kegiatan, BLUD Rumah Sakit harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
Bagian Kedua
Tujuan
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Rumah Sakit bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
BAB III - CARA PERHITUNGAN TARIF
Pasal 4

Tarif dihitung berdasarkan unit cost ditambah KRS dengan rincian sebagai berikut :
- a. unit cost terdiri atas BAKHP, inflasi, Jasa Medik dan Jasa Pelayanan serta BRS;
- b. besaran KRS ditetapkan paling banyak 20% (dua puluh pesen) dari unit cost.
BAB IV - JENIS DAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit adalah sebagai berikut:
- a. rawat darurat;
- b. rawat jalan ;
- c. rawat inap psikiatri ;
- d. rawat inap Napza ;
- e. rawat siang ( Day care ) ;
- f. rawat sehari ( One day care ) ;
- g. pemulasaran/ perawatan jenazah ;
- h. visum et repertum psikiatri ;
- i. pelayanan medik ;
- j. pelayanan penunjang medik ;
- k. pelayanan penunjang non medik
- l. pelayanan rehabilitasi Medik, Mental, Sosial dan Napza ;
- m. pelayanan konsultasi khusus ;
- n. pelayanan pelayanan keperawatan ; dan
- o. pelayanan chek up .
- (2) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB V - TINDAKAN MEDIK DAN TINDAKAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN
Pasal 6

- (1) Tindakan Medik meliputi:
- a. Tindakan Medik ringan;
- b. Tindakan Medik sedang;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Tindakan Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Besaran jasa terhadap Tindakan Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Jenis Tindakan Medik yang belum tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan perkembangan teknologi pelayanan medik ditetapkan dengan Keputusan Direktur .
Bagian Kedua
Tindakan Keperawatan/Kebidanan
BAB V - TINDAKAN MEDIK DAN TINDAKAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN
Pasal 7

- (1) Tindakan keperawatan/kebidanan yang dikenakan tarif dipaketkan dalam 3 (tiga) kelompok), terdiri atas:
- a. paket Tindakan Keperawatan/ Minimal Care ;
- b. paket Tindakan Keperawatan/ Parsial Care ; dan
- c. paket Tindakan Keperawatan/ Total Care.
- (2) Tarif paket tindakan Keperawatan/kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kondisi fisik pasien.
- (3) Besaran jasa paket Tindakan Keperawatan/kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
BAB VI - PERUBAHAN TARIF
Pasal 8

- Terhadap Peraturan Gubernur ini dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.
- (1)
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan tarif.
- (3) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (4) Tata cara perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.