PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 36 Tahun 2003
Tentang IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
Berlaku: 36 TAHUN 2003
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 36 TAHUN 2003
TENTANG
IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa pertambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu unsur penunjang pembangunan daerah, yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah sekaligus membuka peluang usaha dan kesempatan kerja bagi masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi;
- b. bahwa dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dari sumber daya alam khususnya bahan galian golongan C tersebut, perlu diatur, diawasi dan dikendalikan pemanfaatannya;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-undang Nomor 1Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/M/Pertamben/1981 tentang Pedoman Pemberian SIPD untuk bahan galian yang bukan strategis dan bukan vital (bahan galian golongan C);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1989 tentang Pengelolaan Lingkungan Lahan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
14. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 523/K/201/M.PE/1992 tentang Pedoman Teknis Penyusunan dan Penyajian Informasi Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan untuk Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tanggal 26 Maret 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
16. Keputusan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.
BAB II - BAHAN GALIAN GOLONGAN C
Pasal 2

Bahan galian golongan C terdiri dari :
1. Nitrat-nitrat;
2. Phospat;
3. Garam Batu;
4. Asbes;
5. Talk;
6. Mika;
7. Magnesit;
8. Grafit;
9. Yarosit;
10. Tawas;
11. Leusit;
12. Oker;
13. Batu permata;
14. Batu setengan permata;
15. Pasir Kuarsa;
16. Kaolin;
17. Feldspar;
18. Gips;
19. Bentonit;
20. Batu apung;
21. Trass;
22. Obsidian;
23. Perlit;
24. Tanah diatomae;
25. Tanah serap;
26. Marmer batu tulis;
27. Batu kapur;
28. Dolomit;
29. Kalsit;
30. Granit;
31. Tanah;
32. Pasir dan Kerikil;
33. Sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan A maupun B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambagan.
BAB III - WILAYAH PERTAMBANGAN Pasal 3
Pasal 4

Bupati berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menutup sebagian dan atau seluruh wilayah pertambangan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3).
BAB IV - WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 5
Pasal 6

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 meliputi :
- a. Memberikan SIPD bahan galian golongan C;
- b. Melakukan penertiban kegiatan pertambangan bahan galian golongan C;
- c. Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - PENGUSAHAAN DAN PERIZINAN Pasal 7
Pasal 8

SIPD yang dikeluarkan Bupati adalah secara tradisional dan yang menggunakan alat berat serta tidak diperkenankan menggunakan bahan peledak.
BAB V - PENGUSAHAAN DAN PERIZINAN Pasal 7
Pasal 9

- (1). SIPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 terdiri dari :
- a. SIPD eksplorasi;
- b. SIPD eksploitasi;
- c. SIPD pengolahan atau pemurnian;
- d. SIPD penjualan dan pengangkutan.
- (2). SIPD sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya untuk kegiatan usaha pertambangan galian golongan C dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan tidak menggunakan modal asing.
BAB V - PENGUSAHAAN DAN PERIZINAN Pasal 7
Pasal 10

Pemberian SIPD, sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Camat, Lurah/Kepala Desa dan Instansi terkait lainnya antara lain mengenai status tanah, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta dampak terhadap perekonomian masyarakat.
BAB V - PENGUSAHAAN DAN PERIZINAN Pasal 7
Pasal 11

Dalam setiap pemberian SIPD, harus dipertimbangkan sifat dan besarannya endapan bahan galian golongan C serta kemampuan pemohon, baik dari segi teknis maupun keuangan.
BAB V - PENGUSAHAAN DAN PERIZINAN Pasal 7
Pasal 12

- (1). Setiap SIPD eksplorasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a hanya dapat diberikan untuk satu jenis bahan galian golongan C.
- (2). SIPD eksplorasi dapat diberikan kepada :
- a. Perorangan;
- b. Badan Usaha;
- c. Koperasi;
- (3). Masa berlakunya SIPD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (4). Permohonan perpanjangan SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku SIPD.
BAB V - PENGUSAHAAN DAN PERIZINAN Pasal 7
Pasal 13

- (1). Setiap SIPD eksploitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b hanya dapat diberikan untuk satu jenis bahan galian golongan C.
- (2). SIPD eksploitasi dapat diberikan kepada :
- a. Perorangan;
- b. Badan Usaha;
- c. Koperasi;
- (3). Kepada perorangan hanya dapat diberikan satu SIPD eksploitasi sedangkan kepada Badan Hukum dan Koperasi dapat diberikan maksimal 5 (lima) SIPD eksploitasi.
- (4). Masa berlakunya SIPD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (5). Permohonan perpanjangan SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku SIPD.
BAB V - PENGUSAHAAN DAN PERIZINAN Pasal 7
Pasal 14

- (1). Pemegang SIPD dapat mengurangi wilayah kerjanya dengan mengembalikan sebagian atau bagian tertentu dari wilayah dimaksud dengan persetujuan pemberi SIPD.
- (2). SIPD tidak dapat dipindah tangankan/dialihkan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga kecuali atas persetujuan pemberi SIPD.
BAB V - PENGUSAHAAN DAN PERIZINAN Pasal 7
Pasal 15

- (1). Setiap SIPD pengolahan/pemurnian sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c hanya dapat diberikan untuk satu jenis bahan galian golongan C.
- (2). SIPD pengolahan/pemurnian dapat diberikan kepada:
- a. Badan Usaha;
- b. Koperasi;
- (3). Pemberian SIPD pengolahan/pemurnian sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) jenis bahan galian golongan C.
- (4). Masa berlaku SIPD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali. Permohonan perpanjangan SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.
BAB V - PENGUSAHAAN DAN PERIZINAN Pasal 7
Pasal 16

- (1). Setiap SIPD pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c hanya dapat diberikan untuk satu jenis bahan galian golongan C.
- (2). SIPD pengangkutan dan penjualan dapat diberikan kepada :
- a. Perorangan;
- b. Badan Usaha;
- c. Koperasi;
- (3). Pemberian SIPD pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) jenis bahan galian golongan C.
- (4). Kepada perorangan hanya dapat diberikan satu SIPD pengolahan/pemurnian sedangkan kepada Badan Usaha atau Koperasi dapat diberikan maksimal 5 (lima) SIPD pengangkutan dan penjualan.
- (5). Masa berlaku SIPD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (6). Permohonan perpanjangan SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis.
TATA CARA MEMPEROLEH SIPD
BAB VI - Pasal 17
Pasal 18

- (1). Setiap permohonan untuk memperoleh SIPD eksplorasi dan eksploitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a dan b harus dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Peta wilayah yang menunjukan batas-batas yang jelas dan diketahui oleh Kepala Desa/Camat;
- b. Surat keterangan status tanah dari Kepala Desa diketahui Camat;
- c. Rekomendasi Kepala Desa/Lurah;
- d. Rekomendasi Camat;
- e. Foto Copy kartu tanda penduduk;
- f. Akte pendirian perusahaan (bagi yang berbadan hukum);
- g. Daftar peralatan yang digunakan;
- h. Dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL/UPL);
- i. Rencana produksi 1 (satu) tahun;
- j. Bukti setoran pajak bahan galian golongan C sebesar 25 % dari total produksi 1 (satu) tahun;
- k. Bukti setoran retribusi perizinan atas lokasi yang akan diberikan izin.
- (2). Permohonan SIPD pengolahan/pemurnian sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat 1 (satu) huruf c harus dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Rekomendasi Kepala Desa;
- b. Rekomendasi Camat;
- c. Sketsa lokasi tempat usaha;
- d. foto copy kartu tanda penduduk;
- e. Akte pendirian perusahaan;
- f. Foto copy surat izin tempat usaha (SITU);
- g. Foto copy izin industri;
- h. Foto copy izin gangguan (HO);
- i. Foto copy surat izin tempat usaha (SITU);
- j. Daftar peralatan yang digunakan;
- k. Bagan alir proses pengolahan/pemurnian;
- l. Dokumen upaya pengolahan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL/UPL);
- m. Bukti setoran pajak pengambilan bahan galian golongan C.
- (3). Permohonan SIPD pengangkutan/penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1)
- huruf d harus dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Rekomendasi Kepala Desa;
- b. Rekomendasi Camat;
- c. Sketsa lokasi tempat usaha;
- d. Foto copy kartu tanda penduduk;
- e. Akte pendirian perusahaan;
- f. Foto copy izin industri;
- g. Foto copy izin gangguan (HO);
- h. Foto copy surat izin tempat usaha (SITU);
- i. Daftar armada yang digunakan;
- j. Bukti setoran pajak pengambilan bahan galian golongan C sebesar 25 % dari target penjualan dan pengangkutan dalam 1 (satu) tahun.
BAB VI - Pasal 17
Pasal 19

- (1). Permohonan untuk memperoleh SIPD dimaksud Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) yang telah memenuhi persyaratan dapat diproses dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- (2). Permohonan SIPD yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ditolak atau dikembalikan.
- (3). Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada pemohon paling lambat 15 (lima belas) hari semenjak berkas permohonan diterima disertai dengan alasan penolakan.
BAB VIII - KEWAJIBAN PEMEGANG SIPD Pasal 21
Pasal 22

- (1). Setiap pemegang SIPD eksplorasi dan eksploitasi wajib dan bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan reklamasi lahan tambang dan atau akibat yang timbul terhadap lingkungan serta melakukan upaya penanggulangan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2). Segala biaya yang diperlukan untuk reklamasi, pengendalian dan penanggulangan kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) sepenuhnya ditanggung oleh pemegang SIPD.
- (3). Tata cara penyerahan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB X - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 24
Pasal 25

Objek retribusi adalah pemberian izin usaha pertambangan bahan galian golongan C yang berada dalam Kabupaten Muaro Jambi.
BAB X - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 24
Pasal 26

Subjek retribusi adalah orang retribusi atau badan yang memperoleh izin usaha pertambangan bahan galian golongan C.
BAB XXI - Pasal 37
Pasal 38

- (1). Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diajukan oleh wajib pajak retribusi harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2). Keputusan Bupati dapat berupa seluruh atau sebagian, menolak atau menambahkan besarnya retribusi yang terutang.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XXII
Pasal 39

- (1). Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2). Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memberikan Keputusan.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan Keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4). Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran, retribusi setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.