Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 17 Tahun 2003
N/A
Pasal 2

Maksud pemberian Bantuan Keuangan Kepada Desa. adalah untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiat.an pemerintahan dan pemberdayaan m.asyarakat.
Pasa13
Tujuan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa adalah :
1. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
5
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan bernsaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
PRIIISIP PERGELOLAAII BARTUAII' KBUAIIGAII KBPADADBSA
Pual4
- (1) Pengelolaan keuangan Bantuan Keuangan Kepada Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan dalam APBDes.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dibahas bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawaban secara administratif, teknis dan hukum.
- (4) Bantuan Keuangan Kepada Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
Pual5
Alokasi anggaran Bantuan Keuangan yang disalurkan kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan ADD, PI'KPD, Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa, Pembangunan Pagar Ba1ai Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Peningkatan Guru Ngaji dan Guru Minggu yang bersumber dari APBD Kabupaten.
Pual6
- (1) Penentuan besaran anggaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa berdasarkan asas adil dan merata.
- (2) Besaran anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) pada setiap Desa disesnaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
...
Paal7
Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:
1. ADD.
2. PTKPD.
3. Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa.
4. Pembangunan Pagar Balai Desa.
5. Bantuan Keuangan Khusus Peningkatan Guru Ngaji dan Guru Minggu.
Paaal8
- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) dipergunakan untuk:
- a. Kegiatan operasional Pemerintah Desa sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari ADD yang diterima oleh desa; dan
- b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sebesar 70% (tujuh pu1uh per seratus) dari ADD yang iterima oleh desa
- (2) Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD dalam musyawarah desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa tahun yang bersangkutan.
- (3) Pengelolaan ADD dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dibantu oleh Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa
- (4) Kegiatan-kegiatan yang didanai dari ADD adalah sesuai dengan ketentuan pengelolaan APBDesa
Pual9
- ( 1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan setiap bulan sesuai dengan pennohonan pengajuan dari Pemerintah Desa.
- (2) Penerima Penghasilan Tetap adalah para Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang bersifat sah dan mengikat serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang› undangan.
- (3) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal, berhenti atau berakhir masa jabatannya masih berhak menerima penghasilan tetap sesuai bulan pada saat Kepala Desa atau Perangkat Desa tersebut meninggal 7 berhenti atau berakhir m.asajabatannya.
7
PaaallO
- (1) Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa diperuntukkan guna Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa di Kabupaten Situbondo;
- (2) Bantuan Keuangan Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa agar dipergunakan untuk biaya fisik Kantor dan Balai Desa, serta tid.ak dibenarkan untuk pembelian tanah dalam arti tanah harus disediakan oleh Pemerintah Desa dan agar dihindari penggunaan tanah kas desa yang produktif.
- (3) Pengelola Bantuan Keuangan Pembangunan/ Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa di m.asing-masing desa agar membentuk Tim Pelaksana melalui surat Keputusan Kepala Desa dengan memperhatikan keterlibatan dari berbagai unsur masyarakat.
- (4) Pengelolaan Penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pemohon menerima bantuan keuangan terhitung dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya bantuan dimaksud kepada Bupati.
Paaal 11
- ( 1) Pembangunan Pagar Balai Desa diperuntukkan guna pembangunan pagar balai desa di Kabupaten Situbondo;
- (2) Pengelolaan Penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pemohon menerima bantuan keuangan terhitung dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya bantuan dimaksud kepada Bupati.
Paaal 12
- ( 1) Bantuan Keuangan Khusus Peningkatan Guru ngaji dan Guru Minggu diperuntukkan kepada guru ngaji sebagai penyelenggara pengajian tradisional anak-anak: dan pendalaman Al-kitab.
- (2) Bantuan untuk guru Ngaji dan Guru Minggu yaitu dana yang digunak.an untuk penerima manfaat dimana penggunaannya adalah untuk memberikan stimulan mendulrung upaya-upaya penyelenggaraan pengajian tradisional anak-anak yang diselenggarakan oleh para guru ngaji dan pendalaman Al-kitab oleh Gum Minggu.
- (3) Bantuan untuk guru ngaji dan Guru Minggu dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang oleh Kepala Desa dan penerima manfaat program yang pengaturan pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
8
Pual 13
- {1) Penycdiaan dana dimaksud beserta pengelolaannya dianggarka.n dalam APBD Kabupaten setiap tahunnya.
- (2) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dana kepada Bupati Cq. Kepala Dinas PengeloJaan Keuangan Daerah melalui camat setempat untuk di verifikasi kelengkapannya.
- (4) Setelah dilakukan verifikasi kelengkapan oleh Camat maka diajukan permohonan pencairan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Kepala Bagi.an Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten untuk diverifikasi ulang kelengkapannya.
- (5) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah menyalurkan dana langsung dari leas daerah ke rekening Kas Pemerintah Desa.
PEIIGELOLA DARA
Pual 14
Pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa selaku Penanggung jawab pelaksana kegiatan.
Pua115
- ( 1} Dalam pengelolaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur pedesaan harus dibentuk Tim Pelaksana Tingkat Desa (TPD).
- (2) TPD sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana.
- (3) TPD yang terbentuk dari unsur Pemerintah Desa, LKD dan masyarakat desa sebagai mitra Pemeritah Desa dalam pelaksa.naan kegiatan pemberdayaan masyarakat, diberikan bantuan operasional melalui APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
..
9
Paul 16
Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Penmdangan.
Pual 17
Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan dana hams dicatat dan dibukukan dalam APBDesa dan Buku Administrasi Keuangan Desa.
PELAPORAB DAIi PERTAIIGGUIIGJAWABAJI DAIIA
Pual 18
- (1) Pelaporan kegiatan-kegiatan dalam APBDesa khusus dana yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, cliperlukan dalam rangka pengendalian guna mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaandana
2. (2} Jenis pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan berkala dan laporan akhir yang disampaikan secara hierarki.
Pual 19
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Desa terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDesa.
Pual20
Laporan berkala dan pertanggungjawaban yang asli terkait Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17 berada di Kantor Pemerintah Desa dengan tembusan kepada Camat, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, Kepala Dinas Pengelolaan K.euangan Daerah.
PBJl'GAWA&amp;Uf PBlfOBLOLAAII KBGL\TAll'
Pual21
- (1) Pengawasan pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan masyaraka.t sesuai dengan Peraturan Penmdang-undangan.
- (2) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
KETBBTUAN PENUTUP
Pual22
Pelaksanaan, mekanisme penyaluran, meka.nisme pencairan, pertanggungiawaban dan pelaporan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
Paa.123
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. memerintahkan penempatannya
Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangannya Peraturan ini dengan dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.
BBRITA DAERAH KABUPATER SJTUBOIIDO TARUR 2012 IIOMOR -.30