PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 67 Tahun 2016
Tentang SISTEM INFORMASI PENGAWASAN PAJAK DAERAH
Berlaku: 1 Nopember 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI TANGERANG PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 67 TAHUN 2016
TENTANG
SISTEM INFORMASI PENGAWASAN PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANGERANG,
- a. bahwa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir merupakan jenis pajak yang dihitung, diperhitungkan, dibayarkan, dan dilaporkan sendiri oleh wajib pajak ( self assestment ) dan merupakan pajak yang ditanggung oleh subjek pajak selaku konsumen wajib pajak untuk kemudian dihitung, dibayarkan, dan dilaporkan oleh wajib pajak ke kas umum daerah;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan self Assestment sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan;
- c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas pengawasan dan pemungutan pajak (fiskus) sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan Sistem Informasi Pengawasan Pajak Daerah yang merupakan aplikasi yang menyediakan data dalam rangka pengawasan serta menyimpan data dan atau informasi hasil kegiatan pengawasan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Pengawasan Pajak Daerah;
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5179);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2010 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1415);
14. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 05);
15. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir(Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 06);
16. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 09);
17. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 12);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
- PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI PENGAWASAN PAJAK DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang atas pelayanan pada objek pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Sistem Informasi Pengawasan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat Si-Waspada adalah sistem informasi yang menyajikan analisa wajib pajak yang perlu diberikan treatment atau tindakan serta informasi hasil-hasil tindak lanjut oleh Dipenda selaku fiskus.
7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
8. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
9. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
10. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
BAB II
Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini yaitu untuk mengoptimalkan pengawasan pemungutan pajak daerah serta memberikan kepastian kepada wajib pajak melalui penggunaan Si-Waspada.
BAB II
Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan Si-Waspada sehingga mengoptimalkan pengawasan kepatuhan pembayaran pajak daerah dan memudahkan perekaman data hasil pengawasan pembayaran Pajak Daerah.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) Si-Waspada menyajikan data yang akan ditindak lanjuti melalui treatment atau tindakan oleh Perangkat Daerah bidang pendapatan selaku fiskus dalam rangka pengawasan pembayaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak.
- (2) Tindak lanjut atas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembinaan sebagai upaya persuasif kepada Wajib Pajak yang setelah menjadi Wajib Pajak masih perlu diberikan penyuluhan serta informasi intensif berkaitan ketentuan perpajakan daerah baik diberikan secara lisan, tertulis maupun diberikan sarana sosialisasi dalam berbagai bentuk seperti leaflet, booklet, standing banner dan sebagainya;
- b. pembinaan diberikan kepada Wajib Pajak baru, membayar secara flat, wajib pajak restoran yang omzetnya di bawah Rp9.000.000,00 per bulan (sembilan juta rupiah per bulan); dan
- c. uji potensi yang dilakukan dengan menunggui usaha Wajib Pajak dari mulai buka sampai dengan tutup usaha oleh fiskus (petugas pajak), hal ini dilakukan paling sedikit 2 (dua) minggu dengan tujuan untuk mengetahui potensi pendapatan wajib pajak selama 1 (satu) bulan, namun upaya ini dengan telah dianggarkannya pembelian alat monitoring transaksi maka ke depan sistem uji potensi dilakukan dengan menggunakan alat tersebut dimana hasil uji potensi ini menjadi alat bagi Perangkat Daerah bidang pendapatan selaku fiskus untuk menganalisa kewajaran pembayaran pajaknya dengan membandingkan pembayaran pajak dengan potensi pendapatan (omzet) Wajib Pajak tersebut;
- d. klarifikasi merupakan upaya pengawasan yang masih bersifat persuasif untuk menggugah kesadaran dan kejujuran pembayaran pajak sesuai dengan pendapatan, yang memungkinkan Wajib Pajak melakukan koreksi atas kekurangan pembayaran pajaknya setelah dibandingkan dengan hasil uji potensi;
- e. pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Kegiatan pemeriksaan merupakan upaya pengawasan terakhir yang merupakan uji kepatuhan jika dalam upaya klarifikasi tidak ada itikad baik dari Wajib Pajak untuk melakukan koreksi dan pemeriksaan dilakukan berdasarkan norma dan standar pemeriksaan yang telah ditetapkan.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 5

Untuk menentukan Wajib Pajak yang perlu diberikan treatment sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sistem akan menganalisa dengan:
- a. menentukan kenaikan target tahun n dan n-1 sebagai x atas masing-masing jenis pajak.
- 1) tahun n adalah tahun berjalan akan dilaksanakannya pengawasan; dan
- 2) tahun n-1 adalah tahun sebelum pelaksanaan pengawasan;
- b. penentuan kenaikan target ini sebagai dasar untuk menghitung pencapaian target berdasarkan potensi wajib pajak yang ada, perhitungan ini merupakan dasar asumsi sebagai bahan analisa awal untuk melakukan tindakan atau treatment pengawasan kepada wajib pajak;
- c. membaca tren kenaikan realisasi tahun n-1 dan n-2 atas masing-masing jenis pajak.
- 1) tahun n-1 adalah tahun sebelum pelaksanaan pengawasan; dan
- 2) tahun n-2 adalah tahun sebelum n-1;
Penentuan tren kenaikan realisasi diperlukan dalam menganalisa sampai sejauh mana realisasi masing-masing wajib pajak dalam pencapaian target masing-masing jenis pajak;
- d. jika naik melebihi rata-rata target '&gt; (100 + x)%' maka wajib pajak sementara tidak diberikan treatment ;
- e. jika naik diantara range rata-rata target '100% s.d. 100 + x %' maka wajib pajak masuk dalam kategori yang perlu mendapat pengawasan dengan dilakukan uji potensi;
- f. jika turun diantara range '(100 - x)% s.d. (100 - 1)%' maka dilakukan klarifikasi; dan
- g. jika turun dibawah '&lt; {100 -x - (n-1)}%' maka akan dilakukan pemeriksaan.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.
Ditetapkan di Tigaraksa pada tanggal 1 Nopember 2016
BUPATI TANGERANG,
Ttd.
A. ZAKI ISKANDAR
Diundangkan di Tigaraksa pada tanggal 1 Nopember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG,
Ttd.
ISKANDAR MIRSAD
BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 67