PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 17 Tahun 2016
Tentang PENGGUNAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK UNTUK OPERASI PASAR
Berlaku: 4 April 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
PENGGUNAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK UNTUK OPERASI PASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,
- a. bahwa stabilitas harga bahan kebutuhan pokok khususnya beras di tingkat masyarakat sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya lonjakan harga pangan yang mengakibatkan keresahan masyarakat, salah satu cara untuk mengatasi kondisi adalah penggunaan cadangan pangan pemerintah Kota Pontianak untuk operasi pasar;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04/M-DAG/PER/1/2012 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Stabilitas Harga perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Pontianak Untuk Operasi Pasar;
4. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012-Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan-dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/ OT.140/12/2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 120);
16. Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan dan penyuluhan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2012 Nomor 15);
17. Keputusan Presiden Nomor 132 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
18. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor KEP-46/M.EKON/08/2005 dan Nomor 34/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK UNTUK OPERASI PASAR.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya penggunaan cadangan pangan Pemerintah Kota Pontianak untuk operasi pasar adalah untuk :
- a. pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras untuk operasi pasar;
- b. peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; dan
- c. peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di titik distribusi) maupun secara ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada masyarakat.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
- a. mekanisme penggunaan cadangan pangan Pemerintah Kota Pontianak untuk operasi pasar;
- b. pemantauan dan evaluasi;
- c. pelaporan; dan
- d. ketentuan penutup.
BAB III - MEKANISME PENGGUNAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK UNTUK OPERASI PASAR
Pasal 5

- (1) Untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen Pemerintah Kota Pontianak melakukan operasi pasar.
- (2) Operasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat konsumen di pasar tradisional dan tempat-tempat yang mudah dijangkau konsumen.
BAB III - MEKANISME PENGGUNAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK UNTUK OPERASI PASAR
Pasal 6

Mekanisme usulan dan pengajuan pelaksanaan operasi pasar sebagai berikut :
- a. Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Pontianak selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kota Pontianak berdasarkan hasil analisa dan evaluasi terhadap perkembangan harga beras di Kota Pontianak, mengajukan usulan kepada Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Pontianak, untuk melaksanakan operasi pasar dengan menggunakan beras cadangan pangan Pemerintah Kota Pontianak;
- b. usulan pelaksanaan operasi pasar sebagaimana dimaksud huruf a mencantumkan kondisi harga yang terjadi, perkiraan jumlah beras dan lokasi rencana pelaksanaan operasi pasar yang telah dianalisa dan dievaluasi;
- c. pelaksanaan operasi pasar menggunakan beras cadangan pangan Pemerintah Kota Pontianak dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Walikota; dan
- d. dalam keadaan tertentu dan/atau mendesak, Walikota dapat menginstruksikan secara langsung kepada Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Pontianak untuk melaksanakan dan/atau menghentikan operasi pasar.
BAB III - MEKANISME PENGGUNAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK UNTUK OPERASI PASAR
Pasal 7

Jumlah beras yang disalurkan untuk operasi pasar disesuaikan dengan ketersediaan dan/atau kemampuan cadangan beras pemerintah Kota Pontianak.
BAB III - MEKANISME PENGGUNAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK UNTUK OPERASI PASAR
Pasal 8

Harga penjualan beras di tingkat konsumen untuk kegiatan operasi pasar mengacu pada Peraturan perundang-undangan.
BAB III - MEKANISME PENGGUNAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK UNTUK OPERASI PASAR
Pasal 9

Penjualan beras operasi pasar dilaksanakan oleh Tim Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kota Pontianak dan/atau berkerjasama secara bermitra dengan pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB III - MEKANISME PENGGUNAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK UNTUK OPERASI PASAR
Pasal 10

- (1) Dalam hal penjualan beras operasi pasar dilaksanakan secara bermitra, maka pihak mitra tersebut berhak mendapatkan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyimpanan dan packaging saat penjualan menjadi tanggungan mitra selama kerjasama berlangsung.
BAB III - MEKANISME PENGGUNAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK UNTUK OPERASI PASAR
Pasal 11

Hasil penjualan beras operasi pasar disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Pontianak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh pokja yang beranggotakan instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) pokja sebagaimana dimaksud ayat (1) terintegrasi dengan Dewan Ketahanan Pangan.
BAB IV - PELAPORAN Pasal 13
Pasal 14

Biaya pelaksanaan kegiatan operasi pasar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak.