PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 36 Tahun 2016
Tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
Berlaku: 36 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran XV Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat tambahan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2016;
- b. bahwa untuk mencegah, menghindari serta mengatasi kebakaran lahan dan hutan yang mengakibatkan kabut asap, Bupati Kotawaringin Bara telah menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan. lahan dan kebun;
- c. bahwa sesuai ketentuan angka V.14 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016, Program dan Kegiatan yang dibiayai dari DAK serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara Menetapkan peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD;
Mengingat
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
2. : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusatdan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinandan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 541);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036);
Menetapkan
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor12 Tahun 2015tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 12);
28. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan KetigaAtas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 32).
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 .
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 43) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :
- a. Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 5);
- b. Nomor 20Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor20);
- c. Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor32);
diubah sebagai berikut :
1. Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016terdiri atas :
1. Pendapatan Daerah
- a. Pendapatan Asli Daerah
Rp. 132.681.689.000,00
- b. Dana Perimbangan
Rp.
975.176.675.000,00
- c. Lain-lain Pendapatan yang sah Jumlah Pendapatan Daerah
Rp. 232.757.820.000,00
Rp
1.340.616.184.000,00
2. Belanja Daerah
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Belanja Pegawai
Rp.
450.474.587.000,00
- 2)
- Belanja Bunga
Rp. 1.050.000.000,00
- 3) Belanja Hibah
Rp. 15.376.173.000,00
- 4) Belanja Bantuan Sosial
Rp.
660.000.000,00
- 5) Belanja Bagi Hasil
Rp.
4.448.006.600,00
- 6) Belanja Bantuan Keuangan
Rp.
127.914.399.400,00
- 7)
- Belanja Tidak Terduga
Rp.
203.340.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
Rp.
600.126.506.000,00
- b. Belanja Langsung
- 1) Belanja Pegawai
Rp. 74.665.520.138,00
- 2) Belanja Barang dan Jasa
Rp.
231.275.710.716,00
- 3) Belanja Modal
Rp. 409.664.948.646,00
Jumlah Belanja Langsung
Rp.
715.606.179.500,00
Jumlah Belanja Daerah
Rp. 1.315.732.685.500,00
Surplus / (Defisit)
Rp.
24.883.498.500,00
3. Pembiayaan Daerah
- a. Penerimaan Pembiayaan
Rp. 15.616.501.500,00
- b. Pengeluaran Pembiayaan
Rp. 40.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto
Rp.
(24.883.498.500,00)
Sisa Lebih / (Kurang) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Rp.
0,00
2. Lampiran I dan Lampiran II (SKPD : RSUD Sultan Imanuddin; Dinas Pekerjaan Umum; Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Diundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal 30 September 2016
ITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2014 NOMOR ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
M A S R A D I N
BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2016 NOMOR : 36
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal 30 September 2016
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
BAMBANG PURWANTO
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2016
| Kode Rekening | | Jumlah (Rp) | Jumlah (Rp) | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| | Uraian | Sebelum Pergeseran | Setelah Pergeseran | |
| 1 4 | 2 PENDAPATAN DAERAH | 3 1,246,327,803,000.00 | 4 1,340,616,184,000.00 | 5 94,288,381,000.00 |
| 4.1 | Pendapatan Asli Daerah | 132,681,689,000.00 | 132,681,689,000.00 | 0.00 |
| 4.1.1 | Pajak Daerah | 38,551,000,000.00 | 38,551,000,000.00 | 0.00 |
| 4.1.2 | Retribusi Daerah | 14,493,067,000.00 | 14,493,067,000.00 | 0.00 |
| 4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 7,000,000,000.00 | 7,000,000,000.00 | 0.00 |
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 72,637,622,000.00 | 72,637,622,000.00 | 0.00 |
| 4.2 | Dana Perimbangan | 880,888,294,000.00 | 975,176,675,000.00 | 94,288,381,000.00 |
| 4.2.1 | Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 68,178,501,000.00 | 68,178,501,000.00 | 0.00 |
| 4.2.2 | Dana Alokasi Umum | 662,249,343,000.00 | 662,249,343,000.00 | 0.00 |
| 4.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 150,460,450,000.00 | 244,748,831,000.00 | 94,288,381,000.00 |
| 4.3 | Lain-Lain Pendapatan Yang Sah | 232,757,820,000.00 | 232,757,820,000.00 | 0.00 |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah | 3,500,000,000.00 | 3,500,000,000.00 | 0.00 |
| 4.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya | 88,365,037,000.00 | 88,365,037,000.00 | 0.00 |
| 4.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 127,092,783,000.00 | 127,092,783,000.00 | 0.00 |
| 4.3.6 | Sumbangan Pihak Ketiga | 13,800,000,000.00 | 13,800,000,000.00 | 0.00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN DAERAH | 1,246,327,803,000.00 | 1,340,616,184,000.00 | 94,288,381,000.00 |
| 5 BELANJADAERAH | 5 BELANJADAERAH | 1,220,559,871,000.00 | 1,315,732,685,500.00 | 95,172,814,500.00 |
| 5.1 | Belanja Tidak Langsung | 596,032,366,000.00 | 600,126,506,000.00 | 4,094,140,000.00 |
| 5.1.1 | Belanja Bunga | 450,474,587,000.00 1,050,000,000.00 | 450,474,587,000.00 1,050,000,000.00 | 0.00 0.00 |
| 5.1.2 | Belanja Pegawai | | | |
| 5.1.4 | Belanja Hibah | 10,135,373,000.00 | 15,376,173,000.00 660,000,000.00 | 5,240,800,000.00 0.00 |
| 5.1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | 4,448,006,600.00 | 4,448,006,600.00 | 0.00 |
| 5.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 660,000,000.00 | | |
| 5.1.7 5.1.8 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik | 127,914,399,400.00 | 127,914,399,400.00 | 0.00 |
| | Belanja Tidak Terduga | 1,350,000,000.00 | 203,340,000.00 | -1,146,660,000.00 |
| 5.2 | Belanja Langsung | 624,527,505,000.00 | 715,606,179,500.00 | 91,078,674,500.00 |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | 74,280,527,438.00 | 74,665,520,138.00 231,275,710,716.00 | 384,992,700.00 |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 224,418,002,916.00 | 409,664,948,646.00 | 6,857,707,800.00 |
| 5.2.3 | Belanja Modal | 325,828,974,646.00 | | 83,835,974,000.00 |
| | JUMLAH BELANJADAERAH | 1,220,559,871,000.00 | 1,315,732,685,500.00 | 95,172,814,500.00 |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | -25,767,932,000.00 | -24,883,498,500.00 | 884,433,500.00 |
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Daerah | 14,732,068,000.00 | 15,616,501,500.00 | 884,433,500.00 |
| | | 10,500,000,000.00 | 10,500,000,000.00 | 0.00 |
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | | | |
| | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | | 40,500,000,000.00 | 0.00 |
| 6.2.2 | | 40,500,000,000.00 | | 0.00 |
| 6.2.3 Pembayaran Pokok Utang | | 30,000,000,000.00 | 30,000,000,000.00 | |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 40,500,000,000.00 | 40,500,000,000.00 | 0.00 |
| | | -25,767,932,000.00 | -24,883,498,500.00 | 884,433,500.00 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | PEMBIAYAAN NETTO Tahun Berkenaan (SILPA) | 0.00 | 0 | 0.00 |
Nomor : Tahun 2016
Tanggal :
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah (Rp) Sebelum Pergeseran | Setelah Pergeseran | Bertambah/ (Berkurang) |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 4 | 2 PENDAPATAN DAERAH | 3 1,246,327,803,000.00 | 4 1,340,616,184,000.00 | 5 94,288,381,000.00 |
| 4.1 4.1.1 | Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah | 132,681,689,000.00 38,551,000,000.00 | 132,681,689,000.00 38,551,000,000.00 | 0.00 0.00 |
| 4.1.1.01 | Pajak Hotel | 1,350,000,000.00 | 1,350,000,000.00 | 0.00 |
| 4.1.1.02 | Pajak Restoran | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | 0.00 |
| 4.1.1.03 4.1.1.04 | Pajak Hiburan Pajak Reklame | 371,000,000.00 850,000,000.00 | 371,000,000.00 850,000,000.00 | 0.00 0.00 |
| 4.1.1.05 | Pajak Penerangan Jalan | 14,000,000,000.00 | 14,000,000,000.00 | 0.00 |
| 4.1.1.07 4.1.1.08 | Pajak Parkir Pajak Air Tanah | 240,000,000.00 40,000,000.00 | 240,000,000.00 40,000,000.00 | 0.00 0.00 |
| 4.1.1.09 | Pajak Sarang Burung Walet | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | 0.00 |
| 4.1.1.11 4.1.1.12 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Bumi dan Bangunan | 6,700,000,000.00 6,000,000,000.00 | 6,700,000,000.00 6,000,000,000.00 | 0.00 0.00 |
| 4.1.1.13 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | 6,000,000,000.00 | 6,000,000,000.00 | 0.00 |
| 4.1.2 | Retribusi Daerah | 14,493,067,000.00 | 14,493,067,000.00 | 0.00 |
| 4.1.2.01 4.1.2.02 | Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha | 5,398,380,000.00 3,170,787,000.00 | 5,398,380,000.00 3,170,787,000.00 | 0.00 0.00 |
| 4.1.2.03 | Retribusi Perizinan tertentu | 5,923,900,000.00 | 5,923,900,000.00 | 0.00 |
| 4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 7,000,000,000.00 | 7,000,000,000.00 | 0.00 |
| 4.1.3.01 | Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD | 7,000,000,000.00 | 7,000,000,000.00 | 0.00 |
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 72,637,622,000.00 | 72,637,622,000.00 | 0.00 |
| 4.1.4.02 4.1.4.07 | Jasa Giro Pendapatan Denda Pajak | 3,400,000,000.00 86,000,000.00 | 3,400,000,000.00 86,000,000.00 | 0.00 0.00 |
| 4.1.4.10 4.1.4.13 | Pendapatan dari Pengembalian Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan | 600,000,000.00 150,000,000.00 | 600,000,000.00 150,000,000.00 | 0.00 0.00 |
| 4.1.4.16 4.1.4.17 | Pendapatan BLUD Pendapatan Dana Kapitasi JKN | 62,150,000,000.00 6,251,622,000.00 | 62,150,000,000.00 6,251,622,000.00 | 0.00 0.00 |
| 4.2 | | 880,888,294,000.00 | 975,176,675,000.00 | 94,288,381,000.00 |
| 4.2.1 | Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 68,178,501,000.00 | 68,178,501,000.00 | 0.00 |
| 4.2.1.01 4.2.1.02 | Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam | 34,125,487,000.00 34,053,014,000.00 | 34,125,487,000.00 34,053,014,000.00 | 0.00 0.00 |
| 4.2.2 | Dana Alokasi Umum | 662,249,343,000.00 | 662,249,343,000.00 | 0.00 |
| 4.2.2.01 | Dana Alokasi Umum | 662,249,343,000.00 | 662,249,343,000.00 | 0.00 |
| 4.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 150,460,450,000.00 | 244,748,831,000.00 | 94,288,381,000.00 |
| 4.2.3.01 4.2.3.03 | Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 150,460,450,000.00 0.00 | 234,296,424,000.00 10,452,407,000.00 | 83,835,974,000.00 10,452,407,000.00 |
| 4.3 | Lain-Lain Pendapatan Yang | 232,757,820,000.00 | 232,757,820,000.00 | 0.00 |
| 4.3.1 | Sah Pendapatan Hibah | 3,500,000,000.00 | 3,500,000,000.00 | 0.00 |
| 4.3.1.01 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah | 3,500,000,000.00 | 3,500,000,000.00 | 0.00 |
| 4.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan lainnya | 88,365,037,000.00 | 88,365,037,000.00 | 0.00 |
| 4.3.3.01 | Pemerintah Daerah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi | 88,365,037,000.00 | 88,365,037,000.00 | 0.00 |
| 4.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 127,092,783,000.00 | 127,092,783,000.00 | 0.00 |
| 4.3.4.01 | Dana Penyesuaian | 127,092,783,000.00 | 127,092,783,000.00 | 0.00 |
| 4.3.6 | Sumbangan Pihak Ketiga Negeri | 13,800,000,000.00 13,770,000,000.00 | 13,800,000,000.00 | 0.00 0.00 |
| 4.3.6.01 4.3.6.02 | Sumbangan dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Sumbangan dari Kelompok Masyarakat/Perorangan | 30,000,000.00 1,246,327,803,000.00 | 13,770,000,000.00 30,000,000.00 1,340,616,184,000.00 | 0.00 94,288,381,000.00 |
| 5 | | 1,220,559,871,000.00 | 1,315,732,685,500.00 | 95,172,814,500.00 |
| 5.1 | BELANJADAERAH Belanja Tidak Langsung | 596,032,366,000.00 | 600,126,506,000.00 | 4,094,140,000.00 |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 450,474,587,000.00 | 450,474,587,000.00 | 0.00 |
| 5.1.1.01 5.1.1.02 | Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS | 300,569,000,000.00 144,375,734,000.00 | 300,569,000,000.00 144,375,734,000.00 | 0.00 0.00 |
| 5.1.1.03 5.1.1.04 | Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH Biaya Pemungutan Pajak | 2,668,000,000.00 | 2,668,000,000.00 650,000,000.00 | 0.00 0.00 |
| 5.1.1.05 5.1.1.06 | Pemungutan Pajak Daerah Pemungutan Retribusi Daerah | 650,000,000.00 1,615,400,000.00 596,453,000.00 | 1,615,400,000.00 596,453,000.00 | 0.00 0.00 |
| | Insentif Insentif | | | |
| 5.1.2 5.1.2.01 | Belanja Bunga | 1,050,000,000.00 1,050,000,000.00 | 1,050,000,000.00 1,050,000,000.00 | 0.00 0.00 |
| | Bunga Utang Pinjaman | | | |
| 5.1.4 | Belanja Hibah Belanja Hibah kepada | 10,135,373,000.00 9,030,373,000.00 | 15,376,173,000.00 14,271,173,000.00 | 5,240,800,000.00 |
| 5.1.4.05 5.1.4.06 | Badan/Lembaga/Organisasi Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat | 1,105,000,000.00 | 1,105,000,000.00 | 5,240,800,000.00 0.00 |
| 5.1.5 5.1.5.02 | Belanja Bantuan Sosial Bantuan Sosial kepada | 660,000,000.00 | 660,000,000.00 440,000,000.00 | 0.00 0.00 |
| 5.1.5.03 | Belanja Kelompok Masyarakat Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat | 440,000,000.00 220,000,000.00 | 220,000,000.00 | 0.00 |
| 5.1.6 5.1.6.03 | Belanja Bagi Hasil Kepada | | | 0.00 |
| | Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa | 4,448,006,600.00 3,255,100,000.00 | 4,448,006,600.00 3,255,100,000.00 | 0.00 |
| 5.1.6.05 | Belanja Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa | 1,192,906,600.00 | 1,192,906,600.00 | 0.00 |
| 5.1.7 5.1.7.01 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi | 127,914,399,400.00 445,000,000.00 | 127,914,399,400.00 445,000,000.00 | 0.00 0.00 |
| 5.1.7.02 | Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 0.00 |
| 5.1.7.03 5.1.7.05 | Belanja Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Belanja Bantuan kepada Partai Politik | 126,532,687,400.00 876,712,000.00 | 126,532,687,400.00 876,712,000.00 | 0.00 0.00 |
| 5.1.8 5.1.8.01 | Belanja Tidak Terduga Tidak Terduga | 1,350,000,000.00 1,350,000,000.00 | 203,340,000.00 203,340,000.00 | |
| | | | | -1,146,660,000.00 -1,146,660,000.00 |
| 5.2 | Belanja Belanja Langsung | 624,527,505,000.00 | 715,606,179,500.00 | 91,078,674,500.00 384,992,700.00 |
| 5.2.1 5.2.1.01 | Belanja Pegawai Honorarium PNS | 74,280,527,438.00 10,836,239,148.00 31,001,761,800.00 | 74,665,520,138.00 | 274,625,000.00 110,367,700.00 |
| 5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | | | |
| | | | 11,110,864,148.00 | |
| | | | 31,112,129,500.00 | |
| 5.2.1.03 5.2.1.05 | Uang Lembur Belanja Pegawai Lainnya | 920,338,000.00 31,522,188,490.00 | 920,338,000.00 31,522,188,490.00 | 0.00 0.00 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 224,418,002,916.00 | 231,275,710,716.00 | 6,857,707,800.00 |
| 5.2.2.01 5.2.2.02 | Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan/Material | 19,172,775,075.40 6,576,597,588.20 | 19,584,883,225.40 6,970,693,788.20 | 412,108,150.00 394,096,200.00 |
| 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 11,574,992,435.00 | 11,675,057,435.00 | 100,065,000.00 |
| 5.2.2.04 | Belanja Premi Asuransi | 5,702,306,004.00 | 5,702,306,004.00 | 0.00 |
| 5.2.2.05 Bermotor | Belanja Perawatan Kendaraan | 12,358,774,450.00 | 12,564,515,450.00 | 205,741,000.00 |
| 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 6,908,548,271.20 | 7,073,396,821.20 | 164,848,550.00 |
| 5.2.2.07 5.2.2.08 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 2,222,870,000.00 1,524,140,000.00 | 2,450,770,000.00 1,507,260,000.00 | 227,900,000.00 -16,880,000.00 |
| 5.2.2.09 | Belanja Sewa Alat Berat | 780,000,000.00 | 780,000,000.00 | 0.00 |
| 5.2.2.10 Peralatan Kantor | Belanja Sewa Perlengkapan dan | 765,317,500.00 | 823,817,500.00 | 58,500,000.00 |
| 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 13,283,902,500.00 | 14,672,893,500.00 1,975,521,262.00 | 1,388,991,000.00 0.00 |
| 5.2.2.12 5.2.2.13 | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Belanja Pakaian Kerja | 1,975,521,262.00 | 1,560,279,400.00 | 13,950,000.00 |
| 5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 1,546,329,400.00 1,816,350,000.00 | 1,816,350,000.00 | 0.00 |
| 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 35,472,870,070.00 | 38,643,473,970.00 | 3,170,603,900.00 |
| 5.2.2.16 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | 576,360,000.00 | 576,360,000.00 | 0.00 |
| 5.2.2.17 teknis | Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan | 6,639,260,000.00 | 6,756,448,000.00 | 117,188,000.00 |
| 5.2.2.19 5.2.2.20 | Belanja Pemulangan Pegawai Belanja Jasa Konsultansi | 241,000,000.00 7,403,035,010.00 | 241,000,000.00 7,526,135,010.00 | 0.00 123,100,000.00 |
| 5.2.2.22 5.2.2.23 | Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor | 7,500,000.00 40,195,000.00 | 7,500,000.00 40,195,000.00 | 0.00 0.00 |
| 5.2.2.24 | Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor | 539,832,000.00 | 539,832,000.00 | 0.00 |
| 5.2.2.25 | Belanja Pemeliharaan Komputer | 1,125,941,539.20 | 1,125,941,539.20 | 0.00 |
| 5.2.2.26 5.2.2.27 | Belanja Pemeliharaan Meubelair | 1,150,000.00 10,500,000.00 | 1,150,000.00 10,500,000.00 | 0.00 0.00 |
| 5.2.2.28 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Dapur Belanja Pemeliharaan Alat-alat Studio | 73,520,000.00 | 73,520,000.00 | 0.00 |
| 5.2.2.29 | Belanja Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0.00 |
| 5.2.2.30 5.2.2.32 | Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran Belanja Pemeliharaan Konstruksi Jalan | 146,976,405.00 3,517,429,490.00 | 146,976,405.00 3,517,429,490.00 | 0.00 0.00 |
| 5.2.2.33 | Belanja Pemeliharaan Konstruksi Jembatan | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | 0.00 |
| 5.2.2.34 Kota | Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman | 789,183,400.00 | 789,183,400.00 | 0.00 |
| 5.2.2.35 | dan Hutan Belanja Pemeliharaan Konstruksi Jaringan Air | 7,240,200,000.00 96,000,000.00 | 7,240,200,000.00 96,000,000.00 | 0.00 |
| 5.2.2.36 | Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon Belanja Pemeliharaan Konstruksi/Pembelian Bangunan | 3,607,176,450.00 | | 0.00 |
| 5.2.2.38 5.2.2.42 | Belanja Jasa Profesi | 3,623,620,000.00 | 3,607,176,450.00 4,125,920,000.00 | 0.00 502,300,000.00 |
| 5.2.2.43 5.2.2.44 | Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Belanja Barang yang Akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 1,540,850,000.00 35,620,810,950.00 | 1,540,850,000.00 35,620,810,950.00 | 0.00 0.00 |
| 5.2.2.46 | Belanja Barang Operasional BLUD | 618,757,900.00 | 613,953,900.00 | -4,804,000.00 |
| 5.2.2.47 | Belanja Barang dan Jasa | 28,665,410,216.00 | 28,665,410,216.00 | 0.00 |
| 5.2.3 | Belanja Modal | 325,828,974,646.00 1,185,490,000.00 | 409,664,948,646.00 1,185,490,000.00 | 83,835,974,000.00 0.00 |
| 5.2.3.01 5.2.3.03 | Belanja Modal Pengadaan Tanah Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan | 4,594,336,250.00 | 4,576,706,250.00 | -17,630,000.00 |
| 5.2.3.04 | Darat Bermotor Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel | 10,400,000.00 | 10,400,000.00 | 0.00 |
| 5.2.3.08 | Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan | 113,280,000.00 18,000,000.00 | 113,280,000.00 18,000,000.00 | 0.00 0.00 |
| 5.2.3.09 5.2.3.10 | Belanja Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor | 1,690,332,500.00 | 1,690,332,500.00 | 0.00 |
| 5.2.3.11 | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan Komputer | 2,581,364,400.00 3,451,024,150.00 | 2,581,364,400.00 3,451,024,150.00 | 0.00 0.00 |
| 5.2.3.12 5.2.3.13 | Belanja Modal Pengadaan meubelair | 2,721,440,100.00 | 2,721,440,100.00 | 0.00 |
| 5.2.3.14 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan | 185,721,666.00 | 185,721,666.00 89,520,000.00 | 0.00 0.00 |
| 5.2.3.15 Tangga | Rumah | 89,520,000.00 631,018,094.00 | 631,018,094.00 | 0.00 |
| 5.2.3.16 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio Belanja Modal Pengadaan Alat-alat | | | 0.00 |
| 5.2.3.17 5.2.3.18 | Komunikasi Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur Belanja Modal Pengadaan Alat-alat | 351,385,500.00 31,646,400.00 1,532,660,950.00 | 351,385,500.00 31,646,400.00 33,934,042,950.00 | 0.00 |
| 5.2.3.19 | Kedokteran Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium | 1,230,976,700.00 | 1,230,976,700.00 | 32,401,382,000.00 0.00 |
| 5.2.3.20 5.2.3.21 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan | 177,606,793,875.00 | 224,291,385,875.00 | 46,684,592,000.00 0.00 |
| 5.2.3.22 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan | 13,873,900,000.00 32,710,494,700.00 | 13,873,900,000.00 32,710,494,700.00 | 0.00 |
| 5.2.3.23 | Air | | | 0.00 |
| 5.2.3.24 5.2.3.25 | Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon | 2,714,807,900.00 1,003,500,000.00 | 2,714,807,900.00 1,003,500,000.00 | 0.00 |
| 5.2.3.26 5.2.3.27 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan | 66,142,362,445.00 270,684,000.00 | 70,909,992,445.00 270,684,000.00 | 4,767,630,000.00 0.00 |
| 5.2.3.28 | Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan | 38,500,000.00 187,900,000.00 | 38,500,000.00 187,900,000.00 | 0.00 |
| 5.2.3.30 5.2.3.32 | Kebudayaan Belanja Modal Fisik Lainnya | 5,298,216,000.00 | 5,298,216,000.00 | 0.00 0.00 |
| 5.2.3.35 | Belanja Modal BLUD | 5,563,219,016.00 | 5,563,219,016.00 1,315,732,685,500.00 | 0.00 |
| | | 1,220,559,871,000.00 | | |
| | JUMLAH BELANJADAERAH | | | 95,172,814,500.00 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan Daerah | 25,767,932,000.00 -25,767,932,000.00 | 24,883,498,500.00 -24,883,498,500.00 | -884,433,500.00 884,433,500.00 884,433,500.00 |
| 6 6.1 6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah | 14,732,068,000.00 14,732,068,000.00 9,080,597,000.00 | 15,616,501,500.00 15,616,501,500.00 9,080,597,000.00 | 884,433,500.00 0.00 |
| 6.1.1.03 | Yang Sah Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya | 5,651,471,000.00 | 6,535,904,500.00 15,616,501,500.00 | 884,433,500.00 |
| 6.1.1.04 | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 14,732,068,000.00 | | 884,433,500.00 |
| | | | 40,500,000,000.00 | 0.00 |
| 6.2 6.2.2 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah | 40,500,000,000.00 10,500,000,000.00 | 10,500,000,000.00 | 0.00 |
| 6.2.2.02 | Daerah Badan usaha milik daerah (BUMD) | 10,500,000,000.00 | 10,500,000,000.00 | 0.00 |
| 6.2.3 | Pembayaran Pokok Utang | 30,000,000,000.00 | 30,000,000,000.00 30,000,000,000.00 | 0.00 0.00 |
| 6.2.3.07 | Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank | 30,000,000,000.00 | | 0.00 |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 40,500,000,000.00 | 40,500,000,000.00 | |
| | | -25,767,932,000.00 | | |
| | PEMBIAYAAN NETTO | | -24,883,498,500.00 | 884,433,500.00 |
| Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) | Sisa Lebih Pembiayaan | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Kode Rekening | | Jumlah Sebelum Pergeseran | (Rp) Setelah Pergeseran | Bertambah/ (Berkurang) |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | 4 PENDAPATAN DAERAH | 3 1,246,327,803,000.00 | 4 1,340,616,184,000.00 | 94,288,381,000.00 |
| 4.1 4.1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 132,681,689,000.00 | 132,681,689,000.00 | 0.00 0.00 |
| 4.1.1.01 | Pajak Daerah Pajak Hotel | 38,551,000,000.00 1,350,000,000.00 | 38,551,000,000.00 1,350,000,000.00 | 0.00 |
| 4.1.1.01.04 | Hotel Bintang Tiga | 645,000,000.00 | 645,000,000.00 | 0.00 |
| 4.1.1.01.05 4.1.1.01.07 | Hotel Bintang Dua Hotel Melati Tiga | 150,000,000.00 520,000,000.00 | 150,000,000.00 520,000,000.00 | 0.00 0.00 |
| 4.1.1.01.08 4.1.1.01.09 | Hotel Melati Dua Hotel Melati Satu | 20,000,000.00 15,000,000.00 | 20,000,000.00 15,000,000.00 | 0.00 0.00 |
| 4.1.1.02 | Pajak Restoran | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | 0.00 |
| 4.1.1.02.01 | Restoran | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 0.00 |
| 4.1.1.02.02 4.1.1.02.03 | Rumah Makan kafetaria | 445,000,000.00 80,000,000.00 | 445,000,000.00 80,000,000.00 | 0.00 0.00 |
| 4.1.1.02.05 | Katering | 725,000,000.00 | 725,000,000.00 | 0.00 |
| 4.1.1.03 | Pajak Hiburan | 371,000,000.00 | 371,000,000.00 | 0.00 |
| 4.1.1.03.02 4.1.1.03.07 | Pagelaran kesenian/Musik/Tari dan atau Busana Karaoke | 10,000,000.00 159,000,000.00 | 10,000,000.00 159,000,000.00 | 0.00 0.00 |
| 4.1.1.03.10 | Permainan Bilyar | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 4.1.1.03.15 4.1.1.03.22 | Permainan Ketangkasan Tempat Pemandian/Berenang | 180,000,000.00 20,000,000.00 | 180,000,000.00 20,000,000.00 | 0.00 0.00 |
| | Pajak Reklame | 850,000,000.00 | 850,000,000.00 | 0.00 |
| 4.1.1.04 4.1.1.04.01 4.1.1.04.02 | Reklame Papan/Bil board/Videotron/Megatron Reklame kain | 750,000,000.00 95,000,000.00 | 750,000,000.00 95,000,000.00 | 0.00 |
| 4.1.1.04.05 4.1.1.05 | Pajak Penerangan Jalan | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 0.00 |
| | Reklame Berjalan | | 14,000,000,000.00 | 0.00 |
| 4.1.1.05.01 | Pajak Penerangan Jalan PLN | 14,000,000,000.00 14,000,000,000.00 | 14,000,000,000.00 | 0.00 |
| | | 240,000,000.00 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | 0.00 |
| 4.1.1.07 4.1.1.07.01 | Pajak Parkir Pajak Parkir | | 240,000,000.00 | 0.00 |
| | Pajak Air Tanah | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 0.00 |
| 4.1.1.08 4.1.1.08.01 | Pajak Air Tanah | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 0.00 |
| | Pajak Sarang Burung | | 1,500,000,000.00 | 0.00 |
| 4.1.1.09 4.1.1.09.01 | Walet Pajak Sarang Burung Walet | 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | 0.00 |
| 4.1.1.11 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pasir dan Kerikil | 6,700,000,000.00 100,000,000.00 | 6,700,000,000.00 | 0.00 |
| 4.1.1.11.23 4.1.1.11.24 | Zirkon | 3,000,000,000.00 | 100,000,000.00 3,000,000,000.00 | 0.00 0.00 |
| 4.1.1.11.29 4.1.1.11.38 | Tanah Serap (Fullers Earth) Mineral Bukan Logam dan Batuan | 75,000,000.00 3,525,000,000.00 | 75,000,000.00 3,525,000,000.00 | 0.00 0.00 |
| | Lainnya | 6,000,000,000.00 | 6,000,000,000.00 | 0.00 |
| 4.1.1.12 4.1.1.12.01 | Pajak Bumi dan Bangunan Bumi dan Bangunan Kecamatan Arut Selatan | 4,388,436,000.00 | 4,388,436,000.00 | 0.00 0.00 |
| 4.1.1.12.02 | Bumi dan Bangunan Kecamatan Arut Utara | 30,087,000.00 | 30,087,000.00 | |
| 4.1.1.12.03 4.1.1.12.04 | Bumi dan Bangunan Kecamatan Kumai Bumi dan Bangunan Kecamatan Kotawaringin Lama | 856,477,000.00 200,000,000.00 | 856,477,000.00 200,000,000.00 | 0.00 0.00 |
| 4.1.1.12.05 | Bumi dan Bangunan Kecamatan Pangkalan Lada | 325,000,000.00 | 325,000,000.00 | 0.00 |
| 4.1.1.12.06 | Bumi dan Bangunan Kecamatan Pangkalan Banteng | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 0.00 |
| 4.1.1.13 4.1.1.13.01 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | 6,000,000,000.00 | 6,000,000,000.00 | 0.00 |
| | Retribusi Daerah | 6,000,000,000.00 14,493,067,000.00 | 6,000,000,000.00 14,493,067,000.00 | 0.00 0.00 |
| 4.1.2 4.1.2.01 | Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan | 5,398,380,000.00 2,564,000,000.00 | 5,398,380,000.00 2,564,000,000.00 | 0.00 0.00 |
| 4.1.2.01.01 4.1.2.01.02 | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 450,000,000.00 | 0.00 0.00 |
| 4.1.2.01.05 4.1.2.01.06 | Retribusi Pelayanan pasar | 450,000,000.00 1,302,951,000.00 | 1,302,951,000.00 | 0.00 |
| 4.1.2.01.07 4.1.2.01.13 | Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi | 550,000,000.00 476,429,000.00 | 550,000,000.00 476,429,000.00 | 0.00 0.00 |
| | Retribusi Jasa Usaha Daerah | | 3,170,787,000.00 | 0.00 |
| 4.1.2.02 4.1.2.02.01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan | 3,170,787,000.00 1,800,000,000.00 | 1,800,000,000.00 | 0.00 0.00 |
| 4.1.2.02.03 | Retribusi Tempat Pelelangan | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | 0.00 |
| 4.1.2.02.04 | Retribusi Terminal | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | |
| 4.1.2.02.05 4.1.2.02.08 4.1.2.02.09 | Retribusi Tempat Khusus Parkir Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Pelayanan kepelabuhan | 300,000,000.00 160,000,000.00 100,000,000.00 | 300,000,000.00 160,000,000.00 100,000,000.00 | 0.00 0.00 0.00 |
| 4.1.2.02.10 4.1.2.02.13 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Retribusi Penjualan Produksi Usaha | 200,000,000.00 385,787,000.00 | 200,000,000.00 385,787,000.00 | 0.00 0.00 |
| | Daerah | | | |
| 4.1.2.03 | Retribusi Perizinan tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 5,923,900,000.00 2,189,750,000.00 | | 0.00 0.00 |
| 4.1.2.03.01 4.1.2.03.03 | | | 5,923,900,000.00 2,189,750,000.00 | |
| 4.1.2.03.04 | Retribusi Izin Gangguan Retribusi Izin Trayek | 3,272,000,000.00 150,000.00 | 3,272,000,000.00 150,000.00 | 0.00 0.00 |
| 4.1.2.03.05 4.1.2.03.07 | Retribusi Izin Usaha Perikanan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan | 12,000,000.00 450,000,000.00 | 12,000,000.00 450,000,000.00 | 0.00 0.00 |
| 4.1.3 | Tenaga Kerja Asing Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Milik | 7,000,000,000.00 | 7,000,000,000.00 | 0.00 |
| 4.1.3.01 | Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada | 7,000,000,000.00 | 7,000,000,000.00 | 0.00 |
| 4.1.3.01.02 | Perusahaan Perusahaan Daerah BPR Marunting Sejahtera | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 6,300,000,000.00 | 0.00 |
| 4.1.3.01.04 4.1.4 | PT. Bank Kalimantan Tengah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 6,300,000,000.00 | | 0.00 0.00 |
| 4.1.4.02 | Jasa Giro | 72,637,622,000.00 3,400,000,000.00 | 72,637,622,000.00 3,400,000,000.00 3,400,000,000.00 | 0.00 |
| 4.1.4.02.01 | Jasa Giro Kas Daerah | 3,400,000,000.00 | | 0.00 |
| 4.1.4.07 | Pendapatan Denda | 86,000,000.00 | 86,000,000.00 | 0.00 |
| 4.1.4.07.01 | Pajak Pendapatan Denda Pajak | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 5,000,000.00 | 0.00 0.00 |
| 4.1.4.07.04 4.1.4.07.12 | Hotel Pendapatan Denda Pajak Pendapatan Denda Pajak Bumi | 5,000,000.00 80,000,000.00 | | 0.00 |
| | Reklame dan Bangunan Perdesaan dan | | 80,000,000.00 | |
| 4.1.4.10 | Pendapatan dari Pengembalian | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | 0.00 |
| 4.1.4.10.06 | Pendapatan dari Pengembalian Lainnya | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | 0.00 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 4.1.4.13 4.1.4.13.02 | Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas | 150,000,000.00 150,000,000.00 | 150,000,000.00 150,000,000.00 | 0.00 0.00 |
| 4.1.4.16 4.1.4.16.01 | Pendapatan BLUD Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD | 62,150,000,000.00 62,150,000,000.00 | 62,150,000,000.00 62,150,000,000.00 | 0.00 0.00 |
| 4.1.4.17 4.1.4.17.01 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas | 6,251,622,000.00 698,182,648.00 | 6,251,622,000.00 698,182,648.00 | 0.00 0.00 |
| 4.1.4.17.02 | Arsel Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Mendawai | 521,399,608.00 | 521,399,608.00 | 0.00 |
| 4.1.4.17.03 | Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Natai Palingkau | 381,977,248.00 | 381,977,248.00 | 0.00 |
| 4.1.4.17.04 4.1.4.17.05 | Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Madurejo Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kumpai Batu Atas | 460,082,968.00 254,163,148.00 | 460,082,968.00 254,163,148.00 | 0.00 0.00 |
| 4.1.4.17.06 | Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sungai Rangit | 383,678,908.00 | 383,678,908.00 | 0.00 |
| 4.1.4.17.07 | Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pandu Senjaya | 382,996,348.00 | 382,996,348.00 301,729,612.00 | 0.00 0.00 |
| 4.1.4.17.08 4.1.4.17.09 | Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pangkalan Lada Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Semanggang | 301,729,612.00 925,930,168.00 | 925,930,168.00 | 0.00 |
| 4.1.4.17.10 | Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Karang Mulya | 285,859,528.00 | 285,859,528.00 | 0.00 |
| 4.1.4.17.11 | Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Arut Utara | 255,542,488.00 | 255,542,488.00 200,000,000.00 | 0.00 0.00 |
| 4.1.4.17.12 4.1.4.17.13 | Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kolam Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Riam Durian | 200,000,000.00 84,000,000.00 | 84,000,000.00 | 0.00 |
| 4.1.4.17.14 | Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kumai | 869,694,808.00 | 869,694,808.00 | 0.00 |
| 4.1.4.17.15 | Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Teluk Bogam | 160,259,008.00 | 160,259,008.00 | 0.00 |
| 4.1.4.17.16 4.1.4.17.17 | Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sambi Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Runtu | 21,950,548.00 41,759,008.00 | 21,950,548.00 41,759,008.00 | 0.00 0.00 |
| 4.1.4.17.18 | Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Ipuh Bangun Jaya | 22,415,956.00 | 22,415,956.00 | 0.00 |
| 4.2 | Dana Perimbangan | 880,888,294,000.00 | 975,176,675,000.00 | 94,288,381,000.00 |
| 4.2.1 4.2.1.01 | Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak | 68,178,501,000.00 34,125,487,000.00 | 68,178,501,000.00 34,125,487,000.00 | 0.00 0.00 |
| 4.2.1.01.01 | Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan | 22,125,487,000.00 | 22,125,487,000.00 | 0.00 |
| 4.2.1.01.03 | Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal | 12,000,000,000.00 | 12,000,000,000.00 | 0.00 |
| 4.2.1.02 | Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam | 34,053,014,000.00 | 34,053,014,000.00 | 0.00 |
| 4.2.1.02.02 4.2.1.02.04 | Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent) | 3,577,501,000.00 733,671,000.00 | 3,577,501,000.00 733,671,00