PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 38 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang
WALIKOTA TANGERANG SELATAN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR \\ TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, efisiensi, berkelanjutan dan kemandirian, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa sejak diundangkannya Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, telah terjadi berbagai perkembangan dan perubahan keadaan, sehingga diperlukan adanya perubahan atas pedoman pelaksanaan APBD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
PARAF HIERARKI
KEPALA DPPKAD .
KEPALA BAGIAN HUKUM
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
I
PARAF KOORDINASI
- Mengingat 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
- Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lenibaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4935);
9. Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
4. 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan clan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
5. 1 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
KEPALA DPPKAD
PARAF HIERARKI
KEPALA BAGIAN HUKUM
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
I
PARAF KOORDINASI
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.O5/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
20. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Sela tan N omor 1 0 1 1 ) ;
3. 2 1 . Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2 0 1 1 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1211);
22. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 38);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAK SAN MN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Diundangkan di Tangerang Selatan Pada tanggal 2 gss 23 SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
SERITA DAERAH KOTA TAN ERANG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 11
I
PARAF KOORDINASI
KEPALA DPPKAD
PasalI
Ketentuan dalam Lampiran I
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Und g Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Menetapkan
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN.
BAB I - KEDUDUKAN
Pasal 1

- ( 1 ) Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan.
Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, ketahanan pangan, perkebunan, Penangkapan, Pengolahan, Pemasaran Hasil Perikanan, budi daya perikanan dan peternakan untuk membantu Bupati dalarn menyelenggarakan pemerintahan d7ab
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 24

Dalam melaksanakan sebagian tugas Bidang Budidaya Perikanan, Kepala Seksi Kawasan Kesehatan Lingkungan lkan mempunyai fungsi :
- a. menyusun konsep perumusan kebijakan tentang penertiban SIUP, Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan !Kan (TPUPI), Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH)
- b. menyiapkan konsep dokumen SIUP pembudidayaan ikan
- c. menyiapkan dokumen Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI)
- d. menyiapkan dokumen Tanda Pencatatan Kapa! Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH)
- e. menyiapkan sistem Iayanan data dan informasi penertiban SIUP, Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan lkan (TPUPI), Tanda Pencatatan Kapa! Pengangkutan Ikan Hidup (TPKPIH)
- f. melaksanakan pengawasan usaha pembudidaya ikan dalam rangka penertiban usaha perikanan
- g. merencanakan penataan sentra usaha pembudidayaan ikan kecil sesuai pedoman yang ada
- h. melaksanakan bimbingan teknis dan layanan kesehatan ikan dan lingkungan; dan
1. melaksanakan tugas lai yang diberikan oleh atasan.
- ( 1 ) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) , Kepala Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
- a. merumuskan kebijakan program bimbingan massal dan ketahanan pangan
- b. mengkaji, mengembangkan dan memantau ketersediaan pangan dan distribusi serta penganekaragaman konsumsi pangan.
- c. meningkatkan usaha pencegahan, penanggulangan gejala kekurangan pangan.
- d. melaksanakan pelayanan Teknis dan administrasi Program Ketahanan Pangan;
- e. mengkaji, mengembangkan dan membina pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman Bergizi, distribusi pangan dan Bahan Pangan;
- f. mengkaji, membina dan melaksanakan perhitungan kebutuhan pangan penduduk;
- g. mengkaji, membina dan menghitung persediaan pangan penduduk pada tingkat rumah tangga;
- h. menetapkan pengeluaran dan pemasukan bahan pangan dan hasil bahan pangan asal hewan/ikan;
1. mengembangkan dan membina sistem Agribisnis dan Agroindustri komoditas pangan;
- J. memantau dan melakukan pengawasan pemanfaatan dan penggunaan bahan tambahan pangan, pemanfaatan metode rekayasa genetika, keadaan mutu dan keamanan pangan serta kewaspadaan pangan dan gizi;
- k. melaksanakan bimbingan penerapan standar teknis pengadaan pengolahan dan distribusi pangan dan bahan pangan;
1. mengkaji, mengembangkan dan membina gerakan penganekaragaman produk olahan bahan pangan berbasis sumberdaya dan budaya 1 kal;
- m. melaksanakan analisis residu bahan kimia pada komoditi hasil penanaman;
- n. mengkaji, merumuskan kebijakan dan memantau harga strategis serta mengembangkan system informasi manajemen pangan;
- o. mengembangkan, membina dan meningkatkan kemandirian kelembagaan pangan;
- p. melaksanakan tugas-tugas pembantu dan pengendalian Program Ketahanan Pangan;
- q. menghimpun, mengolah, menganalisis dan mengimplementasikan hasil pengkajian data ketersedian, stabilitas, peningkatan mutu dan ketahanan pangan; dan
- r. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan Program ketahanan pangan.
Paragraf 1
Seksi Kewaspadaan Pangan, Gizi Dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Pasal 26
Dalam melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketahanan Pangan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kepala Seksi Kewaspadaan Pangan, Gizi Dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan survey dan analisis konsumsi pangan yang bermutu, beragam, bergizi, seimbang dan aman;
- b. menyusun pola konsumsi pangan berbahan baku lokal yang bermutu, beragam, bergizi, seimbang dan aman;
- c. merencanakan sosialisasi dan promosi pola konsumsi pangan yang bermutu, beragam, bergizi, seimbang dan aman;
- d. melaksanakan bimbingan teknis tentang pola konsumsi pangan yang bermutu, beragam, bergizi, seimbang dan aman;
- e. menyusun pengembangan jenis pangan alternatif dan pangan lokal berdasarkan potensi wilayah Kabupaten;
- f. melaksanakan pembinaan penganekaragaman pangan;
- g. menyusun bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pencapaian target konsumsi pangan;
- h. menyusun bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan penganek agaman pangan;
1. melaksanakan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka gerakan penganekaragaman konsumsi pangan serta memasyarakatkan jenis pangan alternative;
- J. melaksanakan pembinaan pengembangan usaha kelembagaan penganekaragaman pangan;
- k. mengolah data penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan masyarakat;
1. melaksanakan pengelolaan teknologi pengolah data kerentanan dan ketahanan pangan;
- m. membuat konsep pendampingan masyarakat rawan pangan;
- n. menyusun bahan koordinasi pengembangan usaha kelembagaan pangan;
- o. menyusun bahan monev penanganan kerawanan pangan;
- p. membuat konsep pengelolaan cadangan pangan di daerah rawan pangan;
- q. menyusun bahan koordinasi pengadaan dan penyaluran cadangan pangan di daerah rawan pangan;
- r. menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana penyaluran cadangan pangan pada daerah rawan pangan;
- s. merencanakan pengawasan pencemaran produk pangan segar;
- t. menyusun bahan koordinasi pengawasan pencemaran produk pangan segar;
- u. menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan pencemaran produk pangan segar;
- v. menganalisis hasil monitoring , evaluasi dan pelaporan pengawasan pencemaran produk pangan segar; dan
- w. menyusun bahan kebijakan operasional kewaspadaan pangan dan gizi.
Paragraf 2
Seksi Ketersediaan Pangan Pasal 27
Dalam melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketahanan Pangan, Kepala Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi :
- a. menyusun bahan koordinasi dengan sektor terkait dalam penyediaan infrastruktur ketersediaan pangan;
- b. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penyediaan pangan dan pengelolaan cadanga pangan pemerintah daerah;
- c. menyusun bahan perumusan kebijakan pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan;
- d. menganalisis hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan pangan;
- e. membuat konsep promosi hasil produksi bahan pangan pokok atau pangan lainnya;
- f. menganalisis hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyaluran pangan;
- g. merencanakan pengelolaan cadangan pangan kabupaten;
- h. mengembangkan penguatan peran lumbung pangan;
1. merencanakan pelatihan, bimbingan teknis peningkatan kualitas SDM kelompok tani;
- J. menganalisis hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan cadangan pangan kabupaten; dan
- k. mengkaji, mengembangkan dan membina kelembagaan ketahanan pangan.
Paragraf 3
Dalam melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketahanan Pangan, Kepala Seksi Distribusi dan Harga Pangan mempunyai fungsi:
- a. melakukan pengkajian, pembinaan dan pemantauan terhadap distribusi, harga kecukupan dan pemerataan pangan;
- b. membuat konsep penyaluran pangan pokok atau pangan Jainnya di daerah;
- c. menyusun bahan koordinasi dengan sektor terkait penyediaan dan penyaluran pangan lainnya didaerah;
- d. menganalisis data referensi pangan lokal;
- e. menyusun sistem dan prosedur penyediaan data yang akurat terkait harga pangan lokal, jumlah, jenis dan masa panen;
- f. merencanakan penyediaan teknologi informasi pengolahan data harga referensi;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait penentuan harga minimum daerah untuk pangan yang tidak ditetapkan oleh pemeintah pusat dan provinsi;
- h. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penetapan norma dan tandar distribusi pangan;
1. mengkoordinasi prasarana dan sarana distribusi, stabilitas harga serta kecukupan dan pemerataan pangan; dan
- J. mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap distribusi harga kecukupan dan pemerataan pangan.
Bagian Ketujuh Bidang Perkebunan Pasal29
- ( 1 ) Bidang Perkebenunan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis bidang Perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) , Kepala Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
- a. melakukan pengendalian perkebunan yang meliputi identifikasi, rehabilitasi, intensifikasi, perluasan dan perernajaan;
- b. menetapkan pohon induk dan Blok Penghasil Tinggi (BPT) , pemilihan dan pelabelan dan atau sertifikasi benih/bibit, pengembangan kebun induk, kaitannya dengan perbenihan dan produksi;
- c. melakukan inventarisasi dan pemanfaatan wilayah usaha perkebunan dan areal perkebunan;
- d. melakukan pembentukan dan pewilayahan areal perkebunan sesuai tata ruang kabupaten;
- e. inventarisasi areal perkebunan dalam kaitannya dengan usaha intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi, peremajaan dan perluasan;
- f. menyelenggarakan pengendalian dan pemberantasan organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan;
- g. menyusun pewilayahan, desain dan pengendalian lahan untuk industri primer di bidang perkebunan yang bukan lintas kabupaten;
- h. menyelenggarakan produksi, pengolahan, pengendalian mutu, pemasaran dan peredaran hasil perkebunan;
1. menyusun rencana dan menyelenggarakan pemungutan iuran yang berkaitan dengan pengelolaan perkebunan;
- J. melakukan koordinasi intern dengan bidang lainnya dalam unit kerja dinas;
- k. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- I. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- m. melaksanakan tugas-tu as lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 1 Seksi Pengolahan Hasil Perkebunan
Dalam melaksanakan sebagian tugas Bidang Perkebunan, Kepala Seksi Pengolahan Hasil Perkebunan mempunyai fungsi :
- a. melakukan identifikasi penetapan sumber benih/blok penghasil tinggi atau bahan tanaman, penangkaran benih dan pelabelan benih / bahan tanaman;
- b. melakukan penyusunan petunjuk teknis tentang pengendalian nama terpadu, pengamatan dan peramalan serta penggunaan pestisida dan peralatan pemberantasan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
- c. melakukan bimbingan budidaya tanaman perkebunan;
- d. melakukan pengendalian pengembangan usaha perkebunan dan pengendalian komoditi industri primer perkebunan;
- e. menyelenggarakan bimbingan panen dan pasca panen;
- f. melakukan bimbingan teknis operasional alat dan mesin pengolahan hasil perkebunan;
- g. menyelenggarakan bimbingan peningkatan produksi dan mutu hasil pengolahan;
- h. menyelenggarakan bimbingan distribusi dan pemasaran hasil;
1. menyusun rencana dan memungut iuran yang berkaitan dengan pengolahan perkebunan; dan
- J. melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 2 Seksi Pengawasan, Pengujian, Perlindungan, Perkebunan
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 31

Dalam melaksanakan sebagian tugas Bidang Perkebunan, Kepala Seksi Seksi Pengawasan, Pengujian, Perlindungan, Perkebunan mempunyai fungsi :
- a. mengumpulkandan mengolah data dalam rangka pengawasan, pengamanan perkebunan;
- b. menyelenggarakan pengamanan dan pengamanan kawasan perkebunan;
- c. menyelenggarakan pengamanan dan penggulangan bencana pada kawasan perkebunan;
- d. melakukan pengawasan dan pengamanan pengelolaan hasil perkebunan;
- e. menyelenggaran pengawasan dan pengamanan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari;
- f. melakukan pengawasan dan pengamanan distribusi bahan tanaman hasil perkebunan;
- g. menyelenggarakan pengawasan penggunaan sarana dan prasarana pengelolaan perkebunan;
- h. melaksanakan pengawasan terhadap exploitasi dan hasil perkebunan;
1. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pengawasan, pengamanan perkebunan;
- J. membuat laporan pelaksanaan tugas atasan;
- k. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh atasa;
I.
mengumpulkandan mengelola
data dalam
rangka penyelenggaraan pengujian dan perlindungan perkebunan;
- m. menyelenggarakan pengujian teknologi tarapan untuk teknologi anjuran;
- n. melakukan pengujian mutu hasil perkebunan;
- o. menyelenggarakan perlindungan, koservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari:
- p. melakukan pengujian dan perlindungan perbenihan perkebunan;
- q. melakukan perlindungan terhadap distribusi bahan tanaman, perkebunan;
- r. melakukan perlindungan retribusi pesisir pantai diluar kawasan suaka alam;
- s. melakukan perlindungan pengelolaan hasil perkebunan;
- t. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pengujian dan perlindungan;
- u. membuat laporan pelaksanaan tugas; dan
- v. melaksana tugas-tugas lain yang diberikan atasan.
Paragraf 3
Seksi Penyuluhan Perkebunan Pasal 32
Dalam melaksanakan sebagian tugas Bidang Perkebunan, Kepala Seksi Penyuluhan Perkebunan mempunyai fungsi :
- a. membimbing pelaksanaan pengelolaan balai penyuluhan Perkebunan;
- b. pembinaan pelaksanaan teknis terhadap para penyuluh perkebunan;
- c. menyelenggarakan koordinasi kegiatan penyuluh;
- d. penilaian balai penyuluhan perkebunan dan penyuluh pertanian teladan;
- e. penataan kelembagaan penyuluh;
- f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- g. merancang dan memfasilitasi pemanfaatan metodologi penyuluhan perkebunan;
- h. merencanakan penerapan teknologi perkebunan;
1. memfasilitasi kebutuhan dan penyebarluasan informasi teknologi perkebunan;
- J. memeriksa dan mengolah laporan seksi dan menyampaikan kepada kepala badan;
- k. menindaklanjuti atau mendisposisi surat-surat yang masuk dibidang kepada kepala seksi sesuai tupoksinya;
- I. memonitoring dan evaluasi kebutuhan informasi teknologi perkebunan;
- m. membuat laporan pelaksanan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
Bagian Kedelapan Jabatan Fungsional
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 33

Di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 34

- ( 1 ) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas/Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala.
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur Iebih Ianjut dengan Peraturan Bupati.
TATA KERJA
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di Iingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Sela tan.
Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan dibidangnya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan paling Iambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 38

Setiap unsur di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 41

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45

Pertanggungjawaban program kegiatan Tahun Anggaran 2016 serta tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, diintegrasikan menjadi tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2011 tentang Togas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, Pangan, Kelau tan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Ditetapkan di Bolaang Uki
,..­
pada tanggal &lt;:)
Desember 2016
'BUPATI BOLAANG
ONDOW SELATA�
�HE
Diundangkan
di
Bolaang Uki
pada tanggal
\2,
Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN/
BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2016 NOMOR
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR IO\_gI'AHUN 2016 TENT ANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TOGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
- d. mengkaji ulang dan menganalisis program dan rencana kerja tahunan yang diajukan oleh bidang-bidang dalam lingkup Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
- e. menghimpun data dari bidang-bidang guna penyusunan Laporan Kinerja/LAKIP, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya;
- f. menghimpun data dari bidang-bidang guna penyusunan Rencana Kerja Anggaran dalam lingkungan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
- g. melaksanakan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan sesuai dengan APBD yang ditetapkan;
- h. melaksanakan penyusunan laporan bulanan sesuai dengan DPA-Perangkat Daerah Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan; dan
- i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan.
Paragraf 3
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang berkaitan dengan pengumpulan data, perumusan rencana dan program, penyusunan anggaran belanja, pembukuan dan verifikasi SPP, Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan urusan rumah tangga Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
- b. mempersiapkan administrasi perjalanan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
- c. mengarsipkan bahan penyusunan anggaran rutin untuk kebutuhan barang-barang serta alat tulis kantor kantor secretariat Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
- d. mempersiapkan pelayanan angkutan dan perawatan kendaraan dinas serta pemeliharaan kebersihan kantor dan halaman Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
- e. mempersiapkan dan menyusun pelaksanaan kegiatan acara-acara pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
6. menyusun dan barang/jasa rutin, Sekretariat Dinas Perikanan;dan mempersiapkan rencana kebutuhan perbekalan serta alat tulis kantor Pertanian, Pangan, Kelautan dan f.
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan. Kepala Dinas
- ( 1 ) Bidang Pertanian mempunyai melaksanakan kebijakan dan tugas merumuskan serta standarisasi teknis bidang Pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) , Kepala Bidang Pertanian menyelenggarakan fungsi:
- a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang Pertanian;
- b. Melaksanakan bimbingan teknis bidang pertanian;
- c. Menyiapkan bahan bimbingan teknis dan penyuluhan pertanian,
- d. Menyiapkan bahan bimbingan serta pelaksanaan pecegahan, pengendalian dan pemberantasan harna dan penyakit tanaman;
- e. Mengkaji dan menerapan teknologi anjuran dibidang Pertanian;
- f. Menyiapkan kebutuhan dan bimbingan penggunaan sarana dan prasarana pertanian;
- g. Melaksanakan pembinaan, pelatihan dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan keterampilan petugas dan petani;
- h. Melaksanakan koordinasi dan membina hubungan kerja sama dengan dinas/instansi daerah lainnya dalam rangka pengembangan bidang pertanian;
- i. Mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi dari seksi-seksi;
- J. Melaksanakan pemberian masukan yang diperlukan kepada kepala dinas;
- k. Melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala dinas; dan
1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/ kepala dinas.
Dalam melaksanakan sebagian tugas Bidang Pertanian melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis bidang Pertanian, Kepala Seksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Aneka Tanaman mempunyai fungsi :
- a. merencanakan pelaksanaan bimbingan teknis produksi benih pertanian;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan program padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, tanaman buah, tanaman hias dan tanaman sayuran termasuk pemilihan benih padi varietas unggul bermutu/ bersertifikat dan perlindungan tanaman serta perkembangan data dan pelaporan;
- c. merancang dan mengerjakan bahan penyusunan standar, pedoman, kriteria dan prosedur budidaya padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar dan ubi kayu, tanaman buah, tanaman hias dan tanaman sayuran;
- d. menyusun bahan sosialisasi dan bimbingan teknis serta rekomendasi penerapan teknologi budidaya padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar, biofarmaka, tanaman buah, tanaman hias dan tanaman sayuran;
- e. menyusun bahan evaluasi dan laporan perkembangan serta penerapan teknologi budidaya padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar, biofarmaka, tanaman buah, tanaman hias dan tanaman sayuran;
- f. menyusun bahan perumusan kebijakan program budidaya tamanan padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, biofarmaka, tanaman buah dan tanaman sayuran termasuk pemilihan benih/bibit varietas unggul bermutu dan perlindungan tanaman serta perkembangan data dan p laporan;
- g. menyusun program budidaya serta perlindungan tamanan serealia, kacang-kacangan, umbi-umbian, tanaman bias, biofarmaka, tanaman buah dan tanaman sayuran;
- h. menyusun bahan penyusunan rencana luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi padi, jagung, kedelai, kacang tanab, kacang bijau, ubi kayu dan ubijalar;
1. menyusun bahan sosialisasi dan bimbingan teknis rekomendasipenerapan teknologi budidaya tanaman padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar, biofarmaka, tanaman buah, tanaman bias dan tanaman sayuran;
- J. menyusun bahan evaluasi dan laporan perkembangan serta penerapan teknologi budidaya tanaman padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang bijau, ubi kayu dan ubi jalar, biofarmaka, tanaman buah, tanaman bias dan tanaman sayuran;
- k. menyusun bahan perumusan kebijakan pembiayaan dan permodalan serta perkembangan data;
1. menyusun bahan pemantauan dan pengolaban data pembiayaan dan permodalan;
- m. menyusun bahan bimbingan teknis dan bahan evaluasi dan pelaporan pembiayaan dan permodalan;
- n. menyusun bahan paket teknologi budidaya tanaman spesifik lokasi yang berwawasan lingkungan;
- o. menyusun baban sosialisasi dan bimbingan teknis rekomendasi penerapan teknologi budidaya tanaman dan pengembangan pekarangan;
- p. menyusun penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil; dan
- q. menyusun bahan evaluasi dan laporan perkembangan serta penerapan teknologi budidaya tanaman.
Dalam melaksanakan sebagian tugas Bidang Pertanian, Kepala Seks1. Bma U saha Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai furigsi :
- a. menganilisis rekomendasi dan penerbitan izin usaha pe ran: penyediaan layanan
- b. menyusun bahan-bahan kebijakan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil;
- c. menyusun dan memberikan bimbingan penerapan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur penanganan panen, pasca panen, dan pengolahan hasil tanaman pangan;
- d. menyusun bahan untuk memberikan dan mengevaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan;
5. dan alat e. menyusun bahan untuk memberikan bimbingan petunjuk dan penerapan standar unit pengolahan, transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil;
- f. menganilisis penyediaan lahan pertanian;
- g. merencanakan pembangunan jaringan irigasi tersier;
- h. menyusun program pendayagunaan sumber lahan dan air, rehabilitasi dan optimasi lahan dan air serta kelembagaan;
1. menyusun bahan perumusan kebijakan, standar, pedoman, kriteria dan prosedur pendayagunaan sumber lahan dan air, rehabilitasi lahan dan air serta kelembagaan termasuk perkembangan data;
- J. merancang standar, pedoman, kriteria dan prosedur pendayagunaan sumber lahan dan air, dan rehabilitasi dan optamasi lahan dan air, serta kelembagaan;
- k. mengidentifikasikan sumber lahan, rehabilitasi dan air, merencanakan pelaksanaan SID serta membuat konsep pembuatan regulasi status lahan;
1. merencanakan dan menyusun bahan bimbingan teknis pendayaguanaan sumber lahan dan air, rehabilitasi lahan dan air serta kelembagaan;
- m. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pendayagunaan lahan dan air;
- n. menyusun bahan-bahan kebijakan penanganan panen, pasca panen, dan pengolahan hasil;
15. dan alat o. menyusun bahan untuk memberikan bimbingan petunjuk penerapan standar unit pengolahan, transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil;
- p. menyusun bahan untuk memberikan bimbingan penerapan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur penanganan panen, pasca panen, pengolahan hasil;
- q. menyusun bahan untuk memberikan bimbingan dan petunjuk penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyi anan dan kemasan hasil;
- r. menyiapkan bahan penetapan kebutuhan benih, pupuk, alsintan dan sarana pengendalian organisme penganggu tumbuhan;
- s. merancang dan merencanakan pengendalian serangan OPT pertanian;
- t. merencanakan pembangunan jalan usaha tani;
- u. merencanakan penetapan kebutuhan benih, pupuk, alsintan dan sarana pengendalian organisme penganggu tumbuhan;
- v. menyusun pedoman inventarisasi jenis dan merk pupuk, alat dan mesin pertanian, pestisida yang terdaftar, serta penilaian izin usaha; dan
- w. merancang dan menganalisis penanganan gangguan usaha pertanian.
Dalam melaksanakan sebagian tugas Bidang Pertanian, Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :
- a. menginventarisir dan menyusun data dasar sdm penyuluhan dan data potensi wilayah;
- b. melaksanakan koordinasi kegiatan program dan programa penyuluhan
- c. memfasilitasi penyusunan programa penyuluhan tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan;
- d. menyusun indikator monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan;
- g. membuat laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. menyusun laporan kegiatan penyuluhan;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- ( 1) Bidang Peternakan melaksanakan Peternakan. mempunyai tugas merumuskan standarisasi teknis serta bidang kebijakan dan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) , Kepala Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang peternakan;
- b. memberikan saran pimpman untuk pendapat dan pertimbangan kepada menyelesaikan masalah dibidang peternakan;
- c. mengkoordinasikan tugas-tugas dibidang peternakan;
- d. menjabarkan tugas dari atasan, mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi kenierja dibidang peternakan;
- f. menyusun laporan kinerja dan keuangan dibidang peternakan;
- g. menyusun rencana kegiatan dan menetapkan program kerja pengembangan dibidang peternakan;
- h. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan bimbingan dibidang peternakan;
1. menjabarkan program kerja dengan membuat pedoman kegiatan agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar;
- J. melaksanakan pembinaan dan bimbingan bibit dan reproduksi ternak;
- k. melaksanakan pembinaan teknologi peternakan serta ternak; dan bimbingan kaji terap peredaran penggunaan pakan
1. melaksanakan pembinaan dan bimbingan penyebaran dan pengembangan ternak kepada masyarakat;
- m. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan disposisi kepala dinas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dalam rangka penyelesaian tugas;
- n. memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- o. mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi seksi-seksi;
- p. melaksanakan pemberian masukan yang diperlukan kepada kepala dinas;
- q. melaksanakan penyusunan laporan dan jawaban atas pelasanaan tugasnya kepada dan pertanggung kepala dinas;
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/kepala dinas.
Paragraf 1 Seksi Pengawasan dan Bina Usaha Peternakan
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Dalam melaksanakan sebagian tugas Bidang Kepala Seksi Pengawasan dan Bina Usaha mempunyai fungsi : Peternakan, Peternakan
- a. merancang pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten;
- b. merancang dan menyusun bahan perumusan kebijakan dibidang pengawasan obat hewan dan residu;
- c. merancang fasilitasi perijinan usaha dibidang obat hewan di wilayah daerah;
- d. merencanakan pengawasan, pemeriksaan obat hewan dan residu di wilayah daerah;
- e. mengkaji ulang penyediaan dan peningkatan petugas pengawas obat hewan di kabupaten;
- f. merencanakan dan merancang pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan antar kabupaten/kota dan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH);
- g. melaksanan penerapan dan pengawasan persyaratan kehalalan dan registrasi produk hewan;
- h. merancang penerbitan rekomendasi dalam rangka pengajuan ijin usaha dibidang obat hewan oleh otoritas veteriner di kabupaten;
- i. mengembangkan peluang dan potensi, serta promosi investasi usaha peternakan;
- J. merancang dan mengembangkan database usaha dibidang peternakan;
- k. mebuat rencana kerja, pembinaan usaha, pengembangan permodalan, pengembangan agribisnis, pengolahan dan pemasaran basil peternakan, penataan kelembagaan dan pengembangan sumberdaya manusia;
- I. membuat konsep standarisasi perijinan usaha peternakan, pengelolaan lingkungan dan teknologi pasca panen;
- m. merencanakan pembinaan peternakan, pengolahan dan agribisriis serta =t pengembangan usaha pemasaran, pengembangan
- n. merencanakan pemantauan harga pasar dan ketersediaan produk hasil peternakan;
- o. merencanakan pengawasan dan pengendalian perijinan usaha peternakan, kemitraan, pengelolaan lingkungan dan teknologi pasca panen;
- p. membuat konsep bahan pembinaan analisa usaha tani dan pemasaran hasil peternakan dan kesehatan hewan;
- q. merencanakan fasilitasi dan penyebaran informasi harga pasar ternak, produk ternak dan hewan lainnya.
Dalam melaksanakan sebagian tugas Bidang Peternakan, Kepala Seksi Penerapan Teknologi dan Pengembangan Peternakan mempunyai fungsi :
- a. menganalisis penjaringan sumber daya genetik hewan sesuai jenis rumpun/ galur ternak asli/lokal;
- b. merencanakan kerjasama dengan perguruan tinggi dan para ahli;
- c. menganalisis dan mengembangankan penyediaan kompetensi SDM pengawasan mutu pakan dan pengawasan bibit ternak;
4. lahan benih.bibit ternak dan merencanakan penyediaan e. hijau pakan ternak;
5. m erencanakan penyediaan produksi benih/bibit ternak dan d. hijauan pakan ternak;
6. merencanakan bimbingan teknis pengolahan benih/bibit f. ternak dan hijau pakan ternak;
7. k system pengembang i an h. mengembang an k dan mejaga pelestarian ternak; system) penyebaran terna . dan kebutuhan
8. bah kebijakan kawasan dan g. menyusun data perencanaan an perbibitan ternak; b"ak (breeding
9. da tabase ketersed1aan 1 menyusun ak: · hii akan tern
10. benih.bibit temak dan ijau p ' b did a dan J. menyusun perumusan dan penyajian data u 1 ay pengembangan temak; bjbit: d Iahan wilayah sumber i i ' k, me,encsnakan penga f
- I. membuat konsep pedoman dan penerapan cara pembibitan temak yang baik;
- m. menyusun konsep dan merencanakan promosi temak unggulan, hewan kesayangan, produk olahan hasil peternakan dan kesehatan hewan;
- n. merencanakan dan menyusun bahan fasilitasi dan pembinaan penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil peternakan dan kesehatan hewan;
- o. merencanakan dan menyusun bahan fasilitasi sarana dan peralatan pengolahan hasil peternakan dan kesehatan hewan;
- p. merencanakan dan menyusun bahan pengamatan prakiraan kebutuhan dan penyediaan produk petemakan dan kesehatan hewan (daging, susu dan telur);
- q. merencanakan pendataan/penataan pengembangan temak; dan
- r. merencanakan dan merancang pengelolaan pengguliran temak.
Paragraf 3
Dalam melaksanakan sebagian tugas Bidang Peternakan, Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet mempunyai fungsi:
- a. merencanakan penyediaan sarana dan operasional pengawasan penggunaan alsin keswan di kabupaten;
- b. menyiapkan bahan rancangan dan menyusun standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang (P3H) dan pelayanan medik veteriner;
- c. melakukan pengamatan, merancang dan menyusun bahan perumusan penyidikan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan pelay an medik veteriner;
- d. merencankan pengawasan dan pengendalian penyakit hewan menular dengan klasifikasi dan menetapkan status penyakit hewan (epidemik, endernik, sporadik);
- e. merencanakan dan merancang penyediaan kebutuhan pengembangan prasarana lembaga kesehatan hewan di kabupaten;
- f. menganalisis penetapan status dan situasi penyakit hewan menular di kabupaten;
- g. menyusun kebijakan dibidang pengamatan, penyidikan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan (P3H) dan pelayanan medik veteriner;
- h. merencanakan penetapan road map pembebasan penyakit hewan menular daerah;
1. merencanakan penetapan survelians/ investigasi penyakit, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan, pembatasan pemasukan dan pengeluaran hewan/produk hewan pada saat terjadi wabah penyakit hewan;
- J. menyusun penetapan dokter hewan berwenang dalam penandatanganan hewan/ produk hewan yang ASUH;
- k. merancang laboratorium penyediaan, pengolahan diangnostik/ pengujian dan pembinaan kesehatan dan keamanan produk hewan/penelitian dan pengembangan diwilayah kabupaten;
1. merencanakan pangadaan laboratorium dan peningkatan kompetensi petugas bidang keswan kesmavet terkait pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten;
- m. merancang pelayanan sertifikat veteriner, surat keterangan asal hewan, sertifikat hasil uji;
- n. merancang dan menyusun standar, norma pedoman, kriteria dan prosedur dibidang kesehatan masyarakat veteriner;
- o. merencanakan pelaksanaan penanggulangan penyakit hewan wabah penyakit hewan kabupaten; pengendalian dan akibat bencana atau
- p. membuat konsep dan merancang penanganan hewan akibat bencana alam (evakuasi, penanganan hewan mati, penampungan s,m,n1, pemotongan dan pembunuhan
hewan, pengendalian hewan sumber penyakit dan vektor) dalam kabupaten; dan
- q. menyusun dan merencanakan penetapan pejabat otoritas veteriner kabupaten/ dokter hewan berwenang/ dokter hewan yang ditunjuk sebagai petugas yang membantu terkait izin usaha bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
Bidang Penangkapan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- ( 1 ) Bidang Penangkapan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis bidang Penangkapan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) , Kepala Bidang Penangkapan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi:
- a. bidang P3HP mempunyai tugas Mengkoordinasikan pelakasanann pemberdayaan nelayan kecil;
- b. menyusun rencana kegiatan;
- c. mengkoordinasikan pengembangan sarana dan parasarana pemberdayaan nelayan kecil;
- d. mengkoordinasikan penyelangaraan TPI;
- e. merumuskan kebijakan pengelolanaan TPI;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi;
- g. mengkoordinasiakan pemberianan pertimbangan teknis/rekomendasi perizinan perikanan tangkap;
- h. pengolahan/ pemasaran hasil perikanan dan pengawasan sumber daya kelautan dan pesisir serta pengendalian ruang laut;
1. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- J. melaksanakan tugas la' yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Seksi Penangkapan Ikan, Pengawasan Kelau tan dan Perikanan
Dalam melaksanakan sebagian tugas Bidang Penangkapan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kepala Seksi Penangkapan Ikan, Pengawasan Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengembangan teknik penangkapan ikan;
- b. membuat pedoman teknis rancang bangun dan deskripsi sarana prasarana penangkapan ikan;
- c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data informasi dalam rangka pengendalian ,pengawasan sarana dan prasarana kegiatan perikanan tangkap;
- d. melaksanakan urusan pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, kelembagaan dan konservasi;
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan alat penangkapan yang dilarang menurut undang-undang yang berlaku;
- f. menyampaikan laporan basil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Dalam melaksanakan sebagian tugas Bidang Penangkapan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kepala Seksi Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi
- a. menyusun bahan laporan data informasi TPI;
- b. melaksanakan pengawasan penyelengaraan pelelangan ikan di TPI;
- c. melakukan identifikasi terhadap basil produk pengawasan dan bimbingan perikanan baik segar maupun olahan;
- d. mengumpul , mengolah data dalam rangka pembinaan permodalan kepada pengolah dan pengembangan pemasaran basil perika an;
- e. melakukan pengawasan mutu hasil perikanan;
- f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 3 Seksi Sarana dan Prasarana Pasal 20
Dalam melaksanakan sebagian tugas Bidang Penangkapan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
- a. menyusun program penyelengaraan TPI;
- b. melaksanakan penyelengaraan TPI;
- c. menyusun bahan laporan data dan informasi TPI;
- d. merencanakan sarana dan prasarana TPI;
- e. merencanakan peberdayaan kelembagaan TPI;
- f. menyusun konsep pengembangan PP!;
- g. menyusun pengembangan sarana dan prasarana penangkapan untuk pemberdayaan nelayan kecil;
- h. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Kelima Bidang Budidaya Perikanan Pasal 21
- (3) Bidang Budidaya Perikanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis bidang Budidaya Perikanan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) , Kepala Bidang Budidaya Perikanan menyelenggarakan fungsi:
- a. memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan penerbitan SIUP, Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI), Tanda Pencatatan Kapa! Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH)
- b. menyusun rencana dan melaporkan kegiatan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil pembudidaya ikan untu kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan pembudidayaan yang baik sesuai layanan pengelolaan peraturan perundangundangan;
- e. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
Dalam melaksanakan sebagian tugas Bidang Budidaya Perikanan, Kepala Seksi Produksi Usaha Budidaya mempunyai fungsi:
- a. menyusun Pengembangan kelembagaan usaha kecil pembudidaya ikan sesuai peraturan yang berlaku
- b. menyusun program pengembangan usaha kecil pembudidayaan ikan
- c. menyusun bahan pelaksanaan perlindungan usaha kecil pembudidaya ikan sesuai peraturan yang berlaku.
- d. melaksanakan bimbingan teknis manajemen usaha kecil pembudidayaan ikan
- e. menyusun bahan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana usaha kecil pembudidaya ikan
- f. menyusun dan merumuskan kebijakan tentang layanan pengelolaan pembudidayaan yang baik sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 2 Seksi Benih dan Pakan Pasal 23
Dalam melaksanakan sebagian tugas Bidang Budidaya Perikanan, Kepala Seksi Benih dan Pakan mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan bimbingan teknis dan layanan penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu
- b. melaksanakan layanan penyediaan pakan ikan
- c. melaksanakan penerapan kriteria dan persyaratan cara pembenihan ikan yang aik dan cara pembesaran ikan yang baik