PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 6 Tahun 2016
Tentang KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016
Berlaku: 28 Januari 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PASURUAN,
:
:
- a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam rangka meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang, diperlukan subsidi pupuk serta penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan Tatacara Pengawasan Barang atau Jasa Yang Beredar di Pasar;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/ OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk Anorganik;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/ OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk Anorganik;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/ Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk Anorganik;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/MDAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/MDAG/PER/2/2009;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/ Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/ Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Angggaran 2016;
28. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010;
29. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan;
30.Peraturan...
Menetapkan :
30. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 61 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 35 Tahun 2015;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Kota Pasuruan.
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian.
7. Pupuk Anorganik adalah pupuk hasil rekayasa secara kimia, fisika, dan/atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
8. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan bilogi tanah.
9.Pemupukan...
9. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
10. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakanan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
11. Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari produsen sampai dengan petani dan/atau kelompok tani sebagai konsumen akhir.
12. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
13. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
14. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
15. Pembudidayaan Ikan dan/atau Udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan/atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
16. Kelompok Tani adalah kumpulan petani, pekebun, peternak atau pembudidaya ikan dan/ atau udang yang dibentuk atas dasar kesamaan lingkungan, sosial ekonomi, sumber daya dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota, yang dikukuhkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
17. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani, selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
18.Produsen...
18. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk anorganik (Urea, NPK, ZA, SP-36) dan pupuk organik di dalam negeri.
19. Distributor adalah usaha perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual beli untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya untuk dijual kepada petani dan/atau kelompok tani melalui pengecer yang ditunjuknya.
20. Pengecer Resmi, selanjutnya disebut Pengecer adalah perorangan, kelompok tani dan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Kelurahan, yang ditunjuk oleh distributor dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya secara langsung hanya kepada petani dan/atau kelompok tani.
21. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik dari masing-masing produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.
22. Lini II adalah lokasi gudang produsen di wilayah ibukota propinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan.
23. Lini III adalah lokasi gudang produsen dan/atau distributor di wilayah Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen.
24. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer di Kecamatan dan/atau Kelurahan yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor.
25. Harga Eceran Tertinggi, selanjutnya disingkat HET adalah harga eceran tertinggi yang ditetapkan untuk penjualan tunai pupuk anorganik dan pupuk organik dalam kemasan 50 kilogram, 40 kilogram atau 20 kilogram oleh pengecer di Lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani.
26. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida, selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota.
BAB II - PERUNTUKKAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.
BAB III - ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 3

- (1) Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang, spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan jumlah alokasi pupuk bersubsidi untuk Kota Tahun 2016.
- (2) Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan menurut sub sektor, kecamatan, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut dengan memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau pejabat yang ditunjuk.
BAB III - ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 4

- (1) Apabila di suatu wilayah terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) maka dapat dipenuhi dengan realokasi antarwilayah.
.Realokasi...
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.
- (3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum penetapan dari Walikota berdasarkan rekomendasi Ketua KP3 Kota.
BAB III - ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 5

Apabila alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi maka atas persetujuan KP3 Kota, produsen dapat menyalurkan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah yang bersangkutan dari alokasi pada bulan-bulan berikutnya dan/atau dari sisa alokasi pada bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi dalam 1 (satu) tahun.
BAB IV - PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 6

Pupuk bersubsidi terdiri atas pupuk anorganik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh produsen.
BAB IV - PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan:
' Pupuk Bersubsidi Pemerintah' Barang Dalam Pengawasan
BAB IV - PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan.
- (2) Penyaluran Pupuk bersubsidi dari Lini IV ke petani dan/atau kelompok tani diatur berdasarkan RDKK dengan mempertimbangkan jumlah kebutuhan petani akan pupuk bersubsidi dan alokasi di masing-masing wilayah.
.Untuk...
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kota melakukan pendataan RDKK sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani dan/atau kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
BAB V - HET PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 9

- (1) Pengecer wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani di gudang Lini IV dengan harga sesuai HET.
- (2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian secara tunai oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di Penyalur Lini IV dalam kemasan sebagai berikut:
- a. Pupuk Urea = Rp 1.800,- per kilogram;
- b. Pupuk SP-36 = Rp 2.000,- per kilogram;
- c. Pupuk ZA
= Rp
1.400,- per kilogram;
- d. Pupuk NPK = Rp 2.300,- per kilogram;
- e. PupukOrganik = Rp 500,- per kilogram.
- a. Pupuk Urea = 50 kilogram;
- b. Pupuk SP-36 = 50 kilogram;
- c. Pupuk ZA
- = 50 kilogram;
- d.
- Pupuk NPK = 50 kilogram
- e. PupukOrganik = 40 kilogram
BAB V - HET PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 10

Produsen, distributor, dan pengecer wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
BAB VI - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 11

- (1) KP3 Kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi.
- (2) KP3 Kota wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota dengan tembusan kepada produsen penanggung jawab wilayah.
- (3) Walikota wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.
Ditetapkan di Pasuruan Pada tanggal 28 Januari 2016
Pj. WALIKOTA PASURUAN ,
Ttd,
WIBOWO EKOPUTRO
Diundangkan di Pasuruan Pada tanggal 28 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,
Ttd,
BAHRUL ULUM
BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 60