PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 98 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
-
PROVINS! SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 98 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUASIN,
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menyusun Standar Biaya untuk dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyusunan anggaran dinilai perlu adanya penyetaraan biaya pada Organisasi Perangkat Daerah;
3. c\_ ba..liwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Banyuasin.
4. Mengingat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nemer 19, Tndonesia
1. Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4181);
2. Unda\_ng-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4 . Peraturan ...
----~-----------------/
f-1T"O (jl rn '\, l\-o, t
) o,i. \_ IJY2' . wb
I
I
I
' f
)I
I
J
I
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor , 21 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4659);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 ten tang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/ PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2016 ten tang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 125).
MEMUTUSKAN : '·
Menetapkan PER.ATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGAR.AN 2018.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintal1an oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip oton,omi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara. Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mem1mpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-OPD, adalah dokumen perencanaan dan pengangga'ran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program / non program dan kegiatan / non kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
7. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan ba ik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam RKA-OPD.
8. Standar Biaya Masukan 2018 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan RKA-OPD Tahun 2018.
9. Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk rhenghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi 'biaya komponen masukan kegiatan.
10. Harga Satuan Biaya Masukan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
11. Tarif ...
4
11. Tarif Biaya Masukan adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
12. lndeks Biaya Masukan adalah Standar Bia ya yang merupakan gabungan beberapa barang / jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
13. Indeks Biaya Keluaran adalah Standar Biaya Keluaran yang menghasilkan satu volume keluaran kegiatan.
14. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.
15. Surat Pernyataan Tanggu:ri.g Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan pertanggung jawaban Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan jcnis satuan biaya di luar Standar Biaya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB II
Pasal 6

- (1) Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun Standar Biaya Tahun Anggaran 2018 tidak tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III Peraturan Bupati ini, OPD dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh pengguna anggaran, termasuk satuan biaya pegawai pusat didasarkan pada ketentuan ya~g berlaku di Pemerintah Pusat, apabila satuan biaya di Kabupaten Banyuasin lebih rendah.
- (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya.
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

' Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 126 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 163 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 163) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.
Ditetapkan di Pangkalan Balai pada tanggal 11 A~Utfi.t f' 2017
Diundangkan di Pangkalan Balai pada tanggal M A{).-i.th1r 2017 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR ~&amp;