Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 2 Tahun 2011
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. Pemerintah · Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa . 'Tenggara . yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah; ·
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara yang melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik;
\_\_:\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_
)
6. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota rnasyarakat, Bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum;
7. DPD/DPC adalah Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di Kabupaten Minahasa Tenggara yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah yang telah disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik/Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Politik Provinsi Sulawesi Utara;
8. Bantuan Keuangan selanjutnya disebut sebagai bantuan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
9. · APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2017.
BAB II - PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal 2

..
- (1) Pengurus · ·.: Partai Politik Kabupaten Minahasa Tenggara, mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik ·kepada Bupati dengan tembusan disampakan kepada Ketua Komisi . Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ..
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris dan atau sebutan lainnya.
- (3) Surat perinohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan ko.p surat dan · cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
- a. Surat Keputusan OPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD /DPC partai politik tingkat Kabupaten yang . . dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris .Jenderal DPP /DPD
---- -------
I
;
Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan AO/ ART masing-masing Partai Politik;
- b. Foto Copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) partai politik;
- c. Surat Keterangan Autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DP � D Kabu paten Minahasa Tenggara yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;
- d. Nomor : rekening kas umum I?artai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
- e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik den � an · mencantumkan besaran paling sedikit 60°/o dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
- f. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Minahasa Tenggara tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- g. Surat Pernyataan Ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam, penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan "perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau. sebutan lainnya di atas meterai dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik.
BAB III - VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
Pasal 3

- ( 1) V erifikasi kelengkapan administrasi dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Minahasa Tenggara,
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dart Politik Kabupaten Minahasa Tenggara,
)
"'
- (3) · Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Keuangan Daerah, Inspektorat, Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Komisi Pemilihan Umum KabupatenMinahasa Tenggara.
- (4) Pembentukan Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
Pasal 4

- (1) Basil Verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuanganpartai politik dibuat dalam berita acara.
- (2) Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik Kabupaten Minahasa . Tenggara disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan . bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
PENYALURAN BAN':rUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
BAB III - VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
Pasal 5

- ( 1) Pejabat pengelola keuangan daerah atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik tingkat Kabupaten dengan melampirkan Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalatn ayat (1) tersebut kepada Bupati melalui pejabat pengelola keuangan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
- (3) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan (2) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terirna bantuan keuangan.
)
PENGHITUNGAN-BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLiTIK
BAB III - VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
Pasal 6

- (1) Partai Politik yang berhak menerima bantuan keuangan dari . . Pemerintah Daerah adalah partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara hasil Pemilihan Umurn Tahun 2014.
- (2) Partai Politik yang dimaksud pada ayat (1) untuk hasil Pemilu Tahun 2014 adalah sebagai berikut:
1. Partai Demokrasi Indonesia (8 Kursi) dan (21. 7 45 suara) Perjuangan
2. Partai Golongan Karya (4 Kursi) dan (12.388 suara)
3. Partai Demokrat (4 Kursi) dan (1 � .851 suara)
4. Partai Amanat Nasional (3 Kursi) dan (8. 985 suara)
7. 5.
8. Partai Gerakan Indonesia Raya (2 Kursi) dan (5.419 suara)
6. Partai Nasional Demokrat
10. (1 Kursi) dan (2.854 suara)
7. P � Hati Nurani Rakyat (1 Kursi) dan (2.742 suara)
8. Partai Keadilan Persatuan (1 Kursi) dan (1.954 suara)
13. Indonesia
9. Partai Persatuan Pembangunan ( 1 kursi) dan ( 1. 784 suara)
BAB III - VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
Pasal 7

- ( 1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.673.092.650,-(Enam Ratus Tujuh Puluh. Ti.ga Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh RupiahJ.
- (3) Jumlah perolehan suara sah partai politik yang mendapat kursi di DPRO Kabupaten Minahasa Tenggara hasil Pemilu Tahun 2014 berjumlah 68. 725 suara.
---------------
)
- (4) Nilai bantuan per suara adalahjumlah bantuan APBD Kabupaten . . . Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten periode 2009 yaitu Rp 9. 794 (Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
- (5) Perolehan bantuan keuangan yang akan diterima oleh masing masing partai politik basil pemilu 2014 yang memperoleh kursi di Kabupaten Minahasa Tenggara T.A. 2017 adalah sebagai berikut:
| NO | NAMAPARTAI | JUMLAH SUARA | HARGA SATUAN (Rp) | TOTAL YANG DITERIMA (Rp) |
|-------|--------------|----------------|---------------------|----------------------------|
| 1. | PDIP | 21,745 | 9,794 | 212,970,530 |
| 2. | GOLKAR | 12,388 | 9,794 | 121,328,072 |
| 3. | DEMOKRAT | 10,851 | 9,794 | 106,274,694 |
| 4. | PAN | 8,985 | 9,794 | 87,999,090 |
| 5. | GERINDRA | 5,419 | 9,794 | 53,073,686 ,. |
| 6. | NASDEM | 2,857 | 9,794 | 27,981,458 |
| 7. | HANURA | 2,742 | 9,794 | 26,855,148 |
| 8. | PKPI | 1,954 | 9,794 | 19,137,476 |
| 9. | PPP | 1,784 | 9,794 | 17,472,496 |
| TOTAL | TOTAL | 68,725 | | 673,092,650 |
- (1) Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.
- (2) Penggunaan untuk pendidikan politik paling sedikit 60% dari besaran bantuart yang diterima.
i
- (3) Kegiatan pendidikan politik dilaksankan sesuai dengan peraturan I perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.
- (4) Kegiatan pendidikan politik bertuj � an untuk:
- a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara;
- b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara;
- c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (5) Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
- a. pendalaman mengenai 4 ( em pat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara · Kesatuan Repu blik Indonesia;
- b. pernahaman .mengenai hak-hak .dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; serta
- c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkela:hjutan.
- (6) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.
- (7) Bentuk kegiatan pendidikan politik antara lain:
- a. seminar;
- b. lokakarya; ·
- c. dialog Interaktif;
- d. sarasehan;
- e. workshop; dan
- f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dart fungsi partai politik.
)
.
BAB III - VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
Pasal 9

- ( 1) Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) antara lain berupa:
- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan Operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi um um sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a antara lain: ·
- a. keperluan ATK;
- b. rapat internal sekretariat;
- c. transport dalam rangka mendukung · kegiatan operasional sekretariat;
- d. sewa .kantor: atau
- e. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan
- berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- huruf b antara lain:
- a. telepon .dan listrik; .
- b. air minum sekretariat;
- c. jasa poe dan giro;
- d. surat menyurat;
- e. media cetak dan elektronik.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c antara lain:
- a. penyimpanan data elektronik; dan / atau ·
- b. penyimpanan data manual.
)
- (5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan perneliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
- a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan / atau b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.
BAB VII - LAPORANPERTANGGU � GJAWABANPENGGUNAANBANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal 9

- (1) Partai Politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.
2. (2)· Partai Politik. wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD ..
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari rekapitulasi realisasi penerimaan Jan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan.
- (4) Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan,
- (5) Partai politik wajib menyampaikan laporan pertangguangjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dirnaksud dalam ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati Minahasa Tenggara.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
l
BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR 19.&gt;