PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 20 Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 20 September 2016
N/A
Preamble

Menimbang
- Mengingat
WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMAN'TAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tam bah an Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Npmor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain;
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Dae rah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kata Singkawang Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 23);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PMERlKSAAN PAJAK DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD-PPD adalah instansi yang melaku kan Pelayanan Pajak Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan dalam bentuk usaha tetap.
9. Surat Pengukuhan adalah Surat yang diterbitkan oleh Kepala SKPD-PPD sebagai dasar untuk melakukan pemungutan pajak.
10. Pemeriksaan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainya dalam rangka pengasawan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Pemeriksa Pajak Daerah yang se1anjutnya disebut Pemeriksa, adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh W alikota yang diberi tugas wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang pajak daerah.
12. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mrngumpulkan data informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban a tau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harta perolehan barang atau jasa, yang ditutup dengan penyusunan
laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap Tahun Pajak berakhir.
13. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah pembahasan :yang dilakukan antara pemeriksa dengan Wajib Pajak dalam upaya memperoleh pendapat yang sama atas temuan selama pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan terse but baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan Wajib Pajak, yang selanjutnya dijadikan dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD dan Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD.
14. Kertas Kerja Pemeriksaan adalah catatan secara rinci dan jelas yang diselenggarakan oleh pemeriksa pajak mengenai prosedur pemeriksaaan yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, bukti dan keterangan yang dikumpilkan dan kesimpilan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan.
15. Laporan Pemeriksaan adalah laporan tentang hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara rinci, ringkas, dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
BAB II - TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Tujuan Pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan daerah.
- (2) Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
- a. Tujuan dan ruang lingkup;
- b. Bentuk Pemeriksaan;
- c. Norma Pemeriksaan;
- d. Pedoman Pemeriksaan; dan
- e. Tatacara Pemeriksaan.
BAB IV - NORMA PEMERIKSAAN
Pasal 4

Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada norm.a pemeriksaan yang memuat batasan terhadap pemeriksa, pemeriksaan dan wajib pajak.
BAB IV - NORMA PEMERIKSAAN
Pasal 5

- (1) Pemeriksa dalam melaksanakan Pemeriksaan Lengkap dan/atau di Lapangan berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikut :
- a. Pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan;
- b. Pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- c. Pemeriksa wajib memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan kepada wajib pajak;
- d. Pemeriksa. wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak yang akan diperiksa;
- e. Pemeriksa wajib membuat laporan pemeriksaan;
- f. Pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dengan hasil pemeriksaan;
- g. Pemeriksa wajib mengembalikan buku-buku, catatan dan dokmen pendukung lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya pemeriksaan;
- h. Pemeriksa dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan; dan
- i. Pemeriksa Wajib memberi petunjuk kepada wajib pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan, dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan di Kantor berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikut :
- a. Pemeriksa menyampaikan surat panggilan yang ditandatangani oleh kepala SKPD-PPD atau pejabat yang ditunjuk untuk memanggil Wajib Pajak agar datang ke SKPD-PPD dalam rangka pemeriksaan;
- b. Pemeriksa wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak yang akan diperiksa;
- c. Pemeriksa wajib membuat laporan pemeriksaan;
- d. Pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dengan basil pemeriksaan;
- e. Pemeriksa wajib mengembalikan buku-buku, catatan dan dokmen pendukung lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya pemeriksaan;
- f. Pemeriksa dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan; dan
- g. Pemeriksa Wajib memberi petunjuk kepada wajib pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehuhungan dengan pemeriksaan yang dilakukan, dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB IV - NORMA PEMERIKSAAN
Pasal 6

Pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan bentuk, waktu dan tempat berpedoman pada nonna pemeriksaan sebagai berikut:
- a. pemeriksaan dapat dilakukan oleh seorang atau lebih pemeriksa;
- b. pemeriksaan dilakukan di kantor pemeriksa, di kantor wajib pajak atau di letak objek pajak atau di tempat usaha atau di tempat tinggal atau di tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan Wajib Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Walikota atau Pejabat;
- c. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan dapat dilanjutkan di luar jam kerja, jika dianggap perlu;
- d. hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan;
- e. basil pemeriksaaan yang dilakukan seluruhnya disetujui wajib pajak, dibuatkan Surat Pernyataan tentang persetujuannya dan ditandatangani oleh wajib pajak yang bersangkutan;
- f. terhadap temuan dalam pemeriksaan yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh wajib pajak, dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan; dan
- g. berdasarkan Laporan Pemeriksaan, diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Tagihan Pajak Daerah sepanjang tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.
BAB IV - NORMA PEMERIKSAAN
Pasal 7

Wajib Pajak pada saat diperiksa mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak wajib memenuhi pelaksanaan pemeriksaan baik di lapangan atau di kantor sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- b. Wajib Pajak berhak meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan tanda pengenal pemeriksa;
- c. Wajib Pajak berhak meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan;
- d. Wajib Pajak berhak meminta kepada pemeriksa rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
- e. Wajib Pajak menandatangani Surat Pernyataan Persetujuan apabila basil pemeriksaan disetuju;
- f. Wajib Pajak menandatangani Serita Acara Hasil Pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak atau tidak seluruhnya disetujui;
- g. Wajib Pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan dan dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan;
- h. Wajib Pajak wajib memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
1. Wajib Pajak wajib memberikan keterangan yang diperlukan.
BAB IV - PEDOMAN PEMERIKSAAN
Pasal 8

Pelaksanaan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak didasarkan pada Pedoman Pemeriksaan yang meliputi:
- a. Pedoman Umum Pemeriksaan;
- b. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan; dan
- c. Pedoman Pelaporan Pemeriksaan.
BAB IV - PEDOMAN PEMERIKSAAN
Pasal 9

Pedoman Umum Pemeriksaan adalah sebagai berikut :
- a. orang yang melakukan pemeriksaan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa;
- b. pemeriksa harus bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian menggunakan keabliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
3. tentang wajib pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa yang telah mendapat Pendidikan Teknis Pemeriksa Pajak Daerah dan memiliki, bersikap terbuka, sopan dan objektif, serta wajib menghindarkan diri dari per bu atan tercela;
- c. pemeriksaan harus dilakukan terhadap Wajib Pajak; dan c
- d. temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan.
BAB IV - PEDOMAN PEMERIKSAAN
Pasal 10

Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan adalah sebagai berikut:
- pemeriksaan, sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan pengawasan yang seksama; a. pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan program dengan
- b. luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunj uk yang diperoleh, yang harus dikembangkan bukti yang kuat melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan berkenaan dengan pemeriksaan; dan
- c. pendapat dan kesirnpulan pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berlandaskan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
BAB IV - PEDOMAN PEMERIKSAAN
Pasal 11

Pedoman Laporan Pemeriksaan adalah sebagai berikut :
- a. laporan disusun secara rinci, ringkas dan jelas, sesuai untuk ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksaan yang didukung bukti yang kuat tent.ang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dan memuat pula perungkapan informasi lain yang diperlukan; dan
- b. laporan pemeriksaan yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpanan Surat Pemberitah uan Pajak Daerah hams memperhatikan:
1. faktor pembanding;
2. nilai absolut dari penyimpangan;
3. sifat, bukti dan petunjuk adanya penyimpangan;
4. pengaruh penyimpangan; dan
5. hubungan dengan permasalahan lain.
BAB VI - TATA CARA PEMERIKSAAN
Pasal 12

- (1) Pemeriksaan lengkap dan/atau dilapangan, dilakukan dengan cara:
- a. memeriksa tanda pelunasan pajak dan keterangan lainya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah;
- b. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya tennasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
- c. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya tennasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya, dengan memberikan tanda terima;
- d. meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa;
- e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat penyimpanan dokumen, ua:ng, barang, yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak dan atau tempattempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan ditempat-tempat tersebut;
- f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf e apabila Wajib Pajak atau Wakil atau kuasa:nya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau rua:ngan dimaksud, atau tidak ada tempat pada saat pemeriksaan; dan
- g. meminta keteranga:n dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Pemeriksaan di kantor, dilakukan dengan cara :
- a. memberitahukan kepada Wajib Pajak agar membawa tanda pelunasan pajak, buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainya termasuk keluaran dari media komputer dan pera:ngkat elektronik pengolah data lainya;
- b. memimjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
- c. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
- d. meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa; dan
- e. meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hu bungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditetapkan oleh Walikota.
BAB VI - TATA CARA PEMERIKSAAN
Pasal 13

- (1) Apabila saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasanya tidak ada di tempat, pemerik:saan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili Wajib Pajak sesuai batas kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanju tkan pada kesempatan berikutnya.
- (2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan ditunda, Pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.
- (3) Apabila Pemeriksaan Lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasanya tidak juga berada di tempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.
- (4) Apabila Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasanya tidak memberikan ijin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan, Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasanya harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan.
- (5) Apabila Pegawai Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan.
- (6) Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), pemeriksa membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani pemeriksa.
- (7) Surat Pemyataan Penolakan Pemeriksaan, Surat Pemyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan dan Berita Acara Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.
BAB VI - TATA CARA PEMERIKSAAN
Pasal 14

- (1) Pemeriksa membuat Laporan Pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atau Surat Tagihan Pajak Daerah (STPDatau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Apabila perhitungan besarnya pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) sebagaimana dimaksud ayat (1) berbeda dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SSPD), perbedaan besamya pajak diberitahukan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
BAB VI - TATA CARA PEMERIKSAAN
Pasal 15

- (1) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
- (2) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.
- (3) Hasil pemeriksaan Kantor disampaikan kepada Wajib Pajak segera setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan menunggu tanggapan Wajib Pajak.
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah dan atau Surat Tagihan
+,
Pajak Daerah diterbitkan secara jabatan berdasarkan basil pemeriksaan yang disampaikan kepada W aji b Pajak.
- (5) Pemberitahuan basil pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.
BAB VI - TATA CARA PEMERIKSAAN
Pasal 16

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti pennulaan tentang adanya tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan pemeriksaan.