PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 6 Tahun 2015
Tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KEBERSIHAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
Berlaku: 2 Maret 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KEBERSIHAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAYONG UTARA,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kebersihan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kayong Utara;
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagimana telah dibah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
SALINAN
Menetapkan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
10. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 74);
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KEBERSIHAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kayong Utara.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah Kabupaten Kayong Utara yang dipimpin oleh Camat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kayong Utara.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kayong Utara.
8. Unit Pelaksana Teknis Kebersihan yang selanjutnya disingkat UPT Kebersihan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kayong Utara.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Kebersihan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kayong Utara.
10. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Kebersihan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kayong Utara.
BAB III - KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) UPT Kebersihan merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kayong Utara.
- (2) UPT Kebersihan dipimpin oleh Seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan dalam pelaksanaan operasional berkoordinasi dengan Camat.
BAB IV - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4

- (1) UPT Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pekerjaan Umum pada Bidang Cipta Karya yang wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Kebersihan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penatausahaan administrasi UPT;
- b. penyusunan rencana kerja dan keuangan UPT;
- c. penyusunan rencana kerja teknis operasional pelayanan kebersihan;
- d. pelaksanaan sosialisasi teknis operasional pelayanan kebersihan;
- e. pelaksanaan kegiatan operasional pengambilan/pengumpulan, pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara sampai ke Tempat Pembuangan Akhir;
- f. pelaksanaan upaya pengurangan, penanganan dan pemusnahan akhir sampah di Tempat Pembuangan Akhir;
- g. pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan; dan
- h. pelaksanaan pelaporan kegiatan pelayanan kebersihan.
BAB V - ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Kebersihan terdiri dari:
- a. kepala UPT;
- b. subbagian tata usaha; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagan struktur organisasi UPT Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua Kepala UPT
BAB V - ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha
BAB V - ORGANISASI
Pasal 7

Subbagian tata usaha mempunyai tugas pokok:
- a. melaksanakan urusan perencanaan;
- b. melaksanakan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan urusan tata usaha;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional
BAB V - ORGANISASI
Pasal 8

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB V - ORGANISASI
Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (4) Pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - ESELONERING
Pasal 10

- (1) Kepala UPT adalah jabatan struktural Eselon IV/a atau setara dengan jabatan pengawas.
- (2) Kepala sub bagian tata usaha adalah jabatan struktural Eselon IV/b atau setara dengan jabatan pengawas.
BAB VII - TATA KERJA
Pasal 11

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan satuan kerja lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas kepada bawahannya.
BAB VII - TATA KERJA
Pasal 12

Kepala UPT wajib melaksanakan pengawasan melekat kepada bawahannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - TATA KERJA
Pasal 13

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala melalui Kepala Bidang Cipta Karya.
BAB VIII - KEPEGAWAIAN
Pasal 14

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - PEMBIAYAAN
Pasal 15

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT Kebersihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara dan sumber lain yang sah.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.
Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 2 Maret 2015
BUPATI KAYONG UTARA,
HILDI HAMID
Diundangkan di Sukadana pada tanggal 2 Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,
HENDRI SISWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015 NOMOR 8
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR
: 6 TAHUN 2015
TANGGAL : 2 MARET 2015
STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS KEBERSIHAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
BUPATI KAYONG UTARA,
HILDI HAMID