PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 26.B Tahun 2016
Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2017
Berlaku: 1 Januari 2017
BAB XIX - KOORDINASI
Pasal 155

- (1) Sebelum pelaksanaan kegiatan, kepala SKPD dan para pelaksana pekerjaan/penyedia barang/jasa harus mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan SKPD terkait dan pemerintah setempat dilokasi kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan, penyedia barang/jasa harus berkonsultasi dengan PPK dan Kepala SKPD.
- (3) Hal-hal yang belum jelas dalam pelaksanaan kegiatan, dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penanaman Modal, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi dan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi.
BAB XIX - KOORDINASI
Pasal 156

Guna tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan, Bupati mengendalikan pelaksanaan APBD yang dibantu oleh unsur :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penanaman Modal, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi sebagai unsur perencana pembangunan daerah;
- b. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi sebagai unsur pelaksana administrasi kegiatan pembangunan;
- c. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi sebagai unsur pelaksana administrasi keuangan;
- d. Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi sebagai unsur pengawasan fungsional.
BAB XIX - KOORDINASI
Pasal 157

Rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD dilakukan secara berkala (setiap bulan) yang diikuti oleh Kepala SKPD, PPK, Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi.
BAB XX - DOKUMENTASI DAN PELAPORAN
Pasal 158

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pada SKPD yang output kegiatannya menambah nilai Aset Daerah mencakup kegiatan fisik konstruksi, kegiatan pengadaan barang, dan kegiatan jasa.
- (2) Setiap kegiatan fisik kontruksi harus dibuat foto dari depan, samping dan belakang pada kondisi keadaan 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen) yang pengambilan gambarnya masing-masing dari posisi yang sama, serta foto detail konstruksi.
- (3) Kegiatan pengadaan barang dilakukan pengambilan foto kondisi 100% (seratus persen).
- (4) Pada foto hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas terbaca papan nama kegiatan.
- (5) Seluruh SKPD pelaksana kegiatan wajib menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan (progress report) meliputi laporan triwulan dan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan.
- (6) Setelah berakhirnya seluruh kegiatan, Kepala SKPD wajib menyerahkan hasil kegiatan pada akhir tahun kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan, dengan tembusan masing-masing: Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penanaman Modal, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi.
- (7) Khusus kegiatan yang sudah ada dokumen kontrak dan/atau SPK dan diperhitungkan tidak selesai sampai dengan 31 Desember 2016 segera dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan masing-masing: Inspektur Daerah Kabupaten Wakatobi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penanaman Modal, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi dan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi paling lambat 10 Desember 2016 untuk selanjutnya dituangkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sebagai kegiatan lanjutan/luncuran.
- (8) Bagi Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak melaporkan kegiatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dinyatakan tidak mempunyai kegiatan lanjutan/luncuran.
- (9) Bagi penyedia barang/jasa yang tidak menyelesaikan pekerjaannya sesuai dokumen kontrak dan telah diberikan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali oleh PPK akan diadakan pemutusan kontrak secara sepihak dan diberikan sangsi Black list selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
Bagian kedua Laporan Kegiatan
Paragraf 1 Laporan Triwulan
BAB XX - DOKUMENTASI DAN PELAPORAN
Pasal 159

- (1) Kepala SKPD sebagai PA harus melaporkan hasil/perkembangan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang output
kegiatannya menambah nilai aset daerah mencakup kegiatan fisik konstruksi dan kegiatan pengadaan barang/jasa pada setiap triwulan (Maret, Juni, September dan Desember) selambatlambatnya disampaikan pada tanggal 10 bulan berkenaan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
- (2) Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat uraian sebagai berikut:
- a. nama SKPD;
- b. nama PPK;
- c. nama program dan kegiatan;
- d. nama lokasi kegiatan;
- e. sumber dana;
- f. volume (diurai secara jelas berdasarkan jumlah paket/satuan unit/satuan panjang/satuan luas/satuan volume lainnya);
- g. jumlah anggaran:
1. nilai pagu;
2. nilai HPS;
3. nilai kontrak dan/atau SPK.
- h. realisasi anggaran;
- i. realisasi fisik;
- j. permasalahan;
- k. upaya penanganan;
- l. keterangan.
- (3) Apabila laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterima pada tanggal 10 pada bulan berkenaan, maka Sekretaris Daerah mengirimkan Surat Peringatan/Surat Teguran Pertama kepada kepala SKPD bersangkutan, yang tembusannya disampaikan kepada Inspektur Kabupaten Wakatobi.
- (4) Apabila laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterima pada akhir bulan berkenaan, maka Sekretaris Daerah mengirimkan Surat Peringatan/Surat Teguran Kedua kepada kepala SKPD bersangkutan, yang tembusannya disampaikan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Wakatobi dan dilaporkan kepada Bupati.
Paragraf 2
Laporan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan
BAB XX - DOKUMENTASI DAN PELAPORAN
Pasal 160

- (1) Setiap akhir Tahun Anggaran SKPD sebagai PA harus membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan per 31 Desember tahun
berkenan atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang output kegiatannya menambah nilai aset daerah mencakup kegiatan fisik konstruksi dan kegiatan pengadaan barang/jasa dan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya.
- (2) Laporan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Berita Acara Penyerahan Hasil Pelaksanaan Kegiatan;
- b. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan;
- c. Foto Hasil Pelaksanaan Kegiatan (minimal mencakup foto 0% (nol persen) dan foto 100% (seratus persen).
- (3) Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan pengadaan barang/jasa sebagaiman dimaksud pada ayat (2) memuat uraian sebagai berikut:
- a. nama SKPD;
- b. nama PPK;
- c. nama program dan kegiatan;
- d. nama lokasi kegiatan;
- e. sumber dana;
- f. volume (diurai secara jelas berdasarkan jumlah paket/satuan unit/satuan panjang/satuan luas/satuan volume lainnya);
- g. jumlah anggaran:
1. nilai pagu;
2. nilai HPS;
3. nilai kontrak dan/atau SPK.
- h. realisasi anggaran;
- i. realisasi fisik;
- j. permasalahan;
- k. upaya penanganan.
- (4) Apabila laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterima pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya, maka Sekretaris Daerah mengirimkan Surat Peringatan/Surat Teguran Pertama kepada kepala SKPD bersangkutan, yang tembusannya disampaikan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Wakatobi.
- (5) Apabila sampai dengan tanggal 20 Januari tahun berikutnya laporan tersebut belum juga disampaikan, maka Sekretaris Daerah menyampaikan Surat Peringatan/Surat Teguran Kedua, yang tembusannya disampaikan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Wakatobi dan dilaporkan kepada Bupati.
BAB XXI - REVISI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) SKPD
Pasal 161

Pedoman yang mengatur tentang Revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) SKPD akan diatur tersendiri melalui Peraturan Bupati Wakatobi tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi.
BAB XXII - PERTANGGUNGJAWABAN APBD
Pasal 162

- (1) PPK-SKPD menyiapkan laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD yang menjadi tanggung jawabnya, disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya, dan disampaikan pada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan Belanja SKPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepada SKPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berakhir.
- (3) Format laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya tarcantum dalam laporan sebagaimana Lampiran II huruf I Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
BAB XXII - PERTANGGUNGJAWABAN APBD
Pasal 163

Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) disusun dengan cara menggambungkan seluruh laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD, dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator
pengelolaan keuangan daerah paling lambat minggu kedua bulan Juli Tahun Anggaran berkenaan.
BAB XXII - PERTANGGUNGJAWABAN APBD
Pasal 164

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Juli Tahun Anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognogsis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
BAB XXII - PERTANGGUNGJAWABAN APBD
Pasal 165

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 disampaikan kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Format realisasi semester pertama APBD dan prognogsis 6 (enam) bulan berikutnya tercantum dalam Lampiran II huruf I Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
Bagian Kedua Laporan Tahunan
BAB XXII - PERTANGGUNGJAWABAN APBD
Pasal 166

- (1) PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD Tahun Anggaran berkenaan dan disampaikan kepada PPKD untuk ditetapkan sebagai Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran SKPD.
- (2) Laporan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
BAB XXII - PERTANGGUNGJAWABAN APBD
Pasal 167

- (1) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional (LO)
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (3) Laporan Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan Kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II huruf J Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- (5) Format Laporan Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II huruf K Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
BAB XXII - PERTANGGUNGJAWABAN APBD
Pasal 168

- (1) PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan keuangan SKPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
- (2) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Laporan keuangan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO)
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur standar akuntansi pemerintahan, dan dilampiri dengan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah.
- (5) Laporan ikhtisar realisasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun ringkasan dari laporan pertanggung jawaban Bupati dan laporan kinerja intern di lingkungan pemerintah daerah.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pertanggung jawaban Bupati yang menyatakan pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern laporan realisasi yang memadai sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (7) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II huruf K Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
BAB XXII - PERTANGGUNGJAWABAN APBD
Pasal 169

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, setelah dilakukan review oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi.
- (2) Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Bagian Ketiga
Laporan Pertanggung jawaban Bupati Atas Pelaksanaan APBD
BAB XXII - PERTANGGUNGJAWABAN APBD
Pasal 170

- (1) Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD wajib disampaikan oleh Bupati secara transparan dan akuntabilitas dalam bentuk :
- a. laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati kepada DPRD;
- b. laporan penyelenggaran pemerintahan daerah (LPPD) Kepada Pemerintah;
- c. laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) kepada Pemerintah;
- d. laporan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.
- (2) Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Bupati kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjelaskan :
- a. arah kebijakan umum pemerintah daerah;
- b. pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah;
- c. penyelenggaraan urusan desentralisasi;
- d. penyelenggaraaan tugas pembantuan; dan
- e. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
- (3) LKPJ disampaikan ke DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (4) Mekanisme penyampaian LKPJ Bupati, pembahasan dan pengambilan keputusan serta penyampaian hasil keputusan DPRD atas LKPJ adalah sebagai berikut:
- a. LKPJ disampaikan oleh Bupati dalam rapat paripurna DPRD;
- b. LKPJ dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD;
- c. berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka DPRD menetapkan Keputusan DPRD;
- d. keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf c, disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima oleh DPRD;
- e. keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf d, disampaikan kepada Bupati dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Bupati untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan;
- f. apabila LKPJ Bupati tidak ditanggapi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk menyempurnaan.
- (5) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (6) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (7) Laporan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat yang disampaikan secara bersamaan dengan penyampaian LPPD melalui media yang tersedia di daerah.
BAB XXIII - PEMBINAAN
Pasal 171

- (1) Pembinaan palaksanaan APBD dikoordinasikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada upaya-upaya preventif seperti penyusunan dan penerapan sistem pelaksanaan keuangan daerah yang baik serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia.
- (3) Pelaksanaan pembinaan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (4) Pelaksanaan pembinaan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk asistensi/bimbingan teknis, sosialisasi dan pelatihan yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten Wakatobi.
BAB XXIV - PENGAWASAN
Pasal 172

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dikoordinasikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi.
BAB XXV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 173

Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Anggaran Perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
BAB XXV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 174

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas operasional khusus pejabat eselon II s.d. eselon IV, Pejabat fungsional dan staf dapat diberikan tunjangan kesejahteraan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 175

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 176

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggara 2016 dinyatakan tidak berlaku.
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 177

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.
Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal 19-09-2016
BUPATI WAKATOBI,
TTD/CAP
H. ARHAWI
Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal 19-09-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,
TTD/CAP
H. SUDJITON
BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2016 NOMOR 26.B