PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 7 Tahun 2016
Tentang KERJASAMA DAERAH
Berlaku: 26 September 2016
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
KERJASAMA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON,
- a. bahwa berdasarkan Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta sating menguntungkan;
- b. bahwa untuk terlaksananya kerjasama daerah yang efisien dan efektif, serta sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kearifan lokal, dan prinsip kerjasama daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu adanya pengaturan mengenai kerjasama daerah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan hubungan kerjasama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
5. Indonesia Tahun 1945; Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Dae rah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjasama Daerah;
Menetapkan
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2013 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah dengan
5. Badan Swasta Asing; ..»
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON
dan
BUPATI BUTON
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DAERAH.
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah B · upati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerint:ahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Buton.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalarn penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kerjasarna Daerah adalah kerjasama antara daerah dengan daerah lain dan/atau antara daerah dengan Pihak Ketiga, dan/atau antara daerah dengan lembaga atau pemerint:ah daerah di luar negeri, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
8. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nonpemerintah lainnya.
9. Lembaga atau Pemerintah Daerah diluar Negeri adalah Lembaga atau pemerintah daerah yang menjadi bagian dari Negara lain, sesuai ketentuan perundang-undangan.
10. Kerjasarna adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam bentuk tertulis, dituangkan dalam naskah kesepahaman dan perjanjian kerjasama yang menimbulkan hak dan kewajiban.
11. Kerjasarna Wajib adalah kerjasama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang memiliki ekstemalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
12. Kerjasarna Sukarela adalah kerjasama antar-daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan kerjasama.
13. Sekretariat Kerjasarna adalah suatu lembaga nonsruktural yang dibentuk untuk memfasilitasi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan kerjasama wajib antar daerah yang berbatasan.
14. Mitra Kerjasama adalah daerah lain, pihak ketiga, lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang ditetapkan sebagai mitra setelah melalui proses yang diatur dalam peraturan daerah ini.
15. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pernberian mandate at.au wewenang dari Bupati kepada Pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama Bupati untuk menerima naskah kerjasama daerah, menyatakan persetujuan pemerintah daerah untuk mengikatkan diri pada kerjasama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalarn pembuatan kerjasama daerah.
16. Aset Daerah adalah semua harta benda kekayaan milik Daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak beserta. bagian-bagiannya yang merupakan satuan tertentu dan dapat dinilai dengan uang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
17. Tim Koordinasi Kerjasama Daerah, yang selanjutnya disingkat TKKD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam mempersiapkan kerjasama daerah.
BAB II - PRINSIP DAN KLASIFIKASI KERJASAMA DAERAH
Pasal 2

Kerjasama Daerah dilakukan dengan prinsip:
- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
1. transparansi;
- J. keadilan;dan
- k. kepastian hukurn.
'
Bagian Kedua Klasifikasi Kerjasama Daerah
BAB II - PRINSIP DAN KLASIFIKASI KERJASAMA DAERAH
Pasal 3

Kerjasama Daerah meliputi:
- a. kerjasama antara daerah dengan daerah provinsi;
- b. kerjasama antara daerah dengan kabupaten/kota lain;
- c. kerjasama antara daerah dengan Pihak Ketiga;
- d. kerjasama antara daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 1 Kerjasama Dengan Daerah Lain
BAB II - PRINSIP DAN KLASIFIKASI KERJASAMA DAERAH
Pasal 4

Kerjasama daerah dengan daerah lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dikategorikan menjadi kerjasama wajib dan kerjasama sukarela.
BAB II - PRINSIP DAN KLASIFIKASI KERJASAMA DAERAH
Pasal 5

- (1) Kerjasama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan kerjasama antar-daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan:
- a. yang memiliki eksternalitas lintas Daerah; dan
- b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (2) Kerjasama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )mencakup:
- a. kerjasama dengan Daerah Provinsi;
- b. kerjasama dengan Daerah Provinsi lain;
- c. kerjasama dengan Daerah kabupaten/kota lain dalam satu daerah provinsi; dan
- d. kerjasama dengan Daerah kabupaten/kota lain dari Daerah provinsi yang berbeda.
- (3) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan urusan pemerintahan yang pelaksanaannya menimbulkan dampak/ akibat lintas daerah provinsi dan/ atau kabupaten/kota.
- (4) Urusan Pemerintahan sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) rneliputi bidang:
- a. kesehatan;
- b. pendidikan;
- c. sosial;
- d. ketentraman dan ketertiban umum,
- e. lingkungan hidup;
- f. persampahan;
- g. kebakaran;
- h. pekerjaan umum; dan
1. penanggulangan bencana.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan pemetaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai potensi dan karakteristik wilayah, yang lebih efisien jika dikelola bersama, untuk memperluas jangkauan pelayanan masyarakat.
- (6) Hasil pemetaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB II - PRINSIP DAN KLASIFIKASI KERJASAMA DAERAH
Pasal 6

- (1) Kerjasama sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Daerah dengan Daerah lain yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerjasama.
- (2) Dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan pemetaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai potensi dan karakteristik daerah yang dapat dijadikan objek kerjasama.
- (3) Hasil pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pargaraf2
Kerjasama Dengan Pihak: Ketiga
BAB II - PRINSIP DAN KLASIFIKASI KERJASAMA DAERAH
Pasal 7

- (1) Kerjasama antara Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
- a. kerjasama dalam penyediaan pelayanan publik;
- b. kerjasama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
- c. kerjasama investasi; dan
- d. kerjasama Iainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pemetaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai potensi dan karakteristik daerah yang dapat dijadikan objek kerjasama dan Pihak Ketiga yang akan dijadikan mitra kerjasama.
- (3) Hasil pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pihak Ketiga yang akan dijadikan mitra kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Kerjasama antara Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerjasama.
Paragraf 3
Kerjasama Dengan Lembaga dan/ atau Pemerintah Daerah. di Luar Negeri
BAB II - PRINSIP DAN KLASIFIKASI KERJASAMA DAERAH
Pasal 8

- (1) Kerjasama antara Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:
- a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. pertukaran budaya;
- c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
- d. promosi potensi Daerah; dan
- e. Kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama antara Daerah dengan lembaga dan/ atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat.
- (3) Kerjasama antara Daerah dengan lembaga dan/ atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III
Pasal 9

- (1) Para pihak yang menjadi subjek kerjasama dalam
kerjasama daerah, meliputi:
- a. Bupati dengan Gubernur;
- b. Bupati dengan Bupati/Walikota lainnya;
- c. Bupati dengan Pihak Ketiga; dan
- d. Bupati dengan Kepala Lembaga atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri.
- (2) Dalam pelaksanaan kerjasama daerah, Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), tidak dapat memberikan kuasa kepada kepala SKPD untuk menandatangani dokumen kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding) dan dokumen perjanjian dan/ atau kontrak kerjasama.
- (3) Dalam dokumen perjanjian dan/ atau kontrak kerjasama, Bupati dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala SKPD, kecuali dokumen perjanjian dan/ atau kontrak kerjasama dengan Kepala Lembaga atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
Bagian Kedua Objek Kerjasama Daerah
BAB III
Pasal 10

- (1) Objek kerjasama daerah meliputi seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan Daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan prioritas objek kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila objek kerjasama belum ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicanturnkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan prioritas.
- (4) Objek kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yang memanfaatkan barang milik daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur barang milik daerah.
Bagian Ketiga Bentuk Kerjasama Daerah
BAB III
Pasal 11

- ( 1) Bentuk kerjasama wajib dan kerjasama sukarela dituangkan dalam Dokumen Kesepakatan Bersama yang ditindaklanjuti dalam Dokumen Perjanjian Kerjasama.
- (2) Bentuk kerjasarna antara Daerah dengan Pihak Ketiga d~~angkan. d~am Dokumen Kesepakatan Bersarna yang d1tindaklanJuti dalam Dokumen Kontrak Kerjasama.
- (3) Dokumen Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:
- a. identitas para pihak;
- b. maksud dan tujuan;
- c. objek dan ruang lingkup;
- d. bentuk kerjasarna;
- e. sumber biaya;
- f. tahun anggaran dimulainya kerjasama;
- g. jangka waktu kerjasarna; dan
- h. rencana kerja.
- (4) Dokumen Perjanjian Kerjasama dan/ atau Dokumen Kontrak Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:
- a. subjek kerjasama;
- b. objek kerjasama;
- c. ruang lingkup kerjasama;
- d. hak dan kewajiban;
- e. jangka waktu kerjasama;
- f. keadaan memaksa/ force majeure;
- g. penyelesaian perselisihan; dan
- h. pengakhiran kerjasarna.
BAB III
Pasal 12

Bentuk kerjasama antara Daerah dengan Lembaga dan/ atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
- a. kerjasama provinsi dan kabupaten/kota "kembar";
- b. kerjasama teknik tennasuk bantuan kemanusiaan;
- c. kerjasama penyertaan modal; dan
- d. kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.
BAB III
Pasal 13

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. merupakan pelengkap dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. mempunyai hubungan diplomatik;
- c. merupakan urusan pemerintah daerah;
- d. tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
- e. tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri;
- f. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan; dan
- g. ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dialihkan.
BAB III
Pasal 14

Untuk Kerjasama Provinsi dan Kabupaten/Kota "kembar" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 juga harus memperhatikan:
- a. kesetaraan status administrasi;
- b. kesamaan karakteristik;
- c. kesamaan permasalahan;
- d. upaya saling melengkapi; dan
- e. peningkatan hubungan antar masyarakat.
BAB III
Pasal 15

Untuk kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, juga harus memperhatikan:
- a. peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. kemampuan keuangan daerah;
- c. prioritas produksl dalam negeri; dan
- d. kemandirian daerah.
BAB III
Pasal 16

Untuk Kerjasama penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, juga harus memperhatikan:
- a. kemampuan keuangan daerah;
- b. resiko; dan
- c. transparansi dan akuntabilitas.
Bagian Keempat Jenis/Model Kerjasama Daerah
Paragraf 1
Jenis/ Model Kerjasama Wafib dan Kerjasama Sukarela
BAB III
Pasal 17

- (1) Jenis/model kerjasama wajib dan kerjasama sukarela, meliputi:
- a. kerjasama pelayanan bersa.ma;
- b. kerjasa.ma pelayanan antar daerah;
- c. kerjasama pengembangan sumberdaya manusia;
- d. kerjasama pelayanan dengan pembayaran retribusi;
- e. kerjasama perencanaan dan pengurusan;
- f. kerjasama pembelian penyediaan pelayanan;
- g. kerjasama pertukaran layanan;
- h. kerjasama pemanfaatan peralatan; dan/atau
- i. kerjasama kebijakan dan pengaturan.
- (2) Jenis/model kerjasama wajib dan kerjasama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
Paragra/2
Jenis/ Model Kerjasama Antara Daerah dengan Pihak Ketiga
BAB III
Pasal 18

- (1) Jenis/Model kerjasama antara Daerah dengan Pihak Ketiga, meliputi:
- a. kontrak pelayanan, terdiri atas:
1. kontrak operasional / pemeliharaan;
2. kontrak kelola;
3. kontrak sewa;
4. kon trak konsesi.
- b. kontrak bangun meliputi:
1. kontrak bangun guna serah;
2. kontrak bangun serah guna;
3. kontrak bangun sewa serah.
- c. kontrak rehabilitasi meliputi :
1. kontrak rehabilitasi kelola dan serah;
2. kontrak bangun tambah kelola dan serah.
- d. kontrak patungan.
- (2) Jenis/Model Kerjasama Antara Daerah dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
Paragraf 3
Jenis/ Model Kerjasama Antara Daerah dengan
Lembaga dan/ atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri
BAB III
Pasal 19

- Jenis/Model kerjasama antara Daerah dengan Lembaga dan/ atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri, meliputi:
- a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. pertukaran budaya;
- c. peningkatan kemampuan tekhnis dan menajemen pemerintahan;
- d. promosi potensi daerah; dan
- e. kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan perundangundangan
KELEMBAGAAN KERJASAMA DAERAH
Bagian Kesatu Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKD)
BAB III
Pasal 20

- (1) Bupati membentuk TKKD untuk menyiapkan kerjasama daerah.
- (2) TKKD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai tugas:
- a. memfasilitasi dan mengoordinasikan SKPD dalam perencanaan dan penganggaran pelaksanaan kerjasama daerah;
- b. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
- c. menyiapkan kerangka acuan/ proposal objek kerjasama daerah;
- d. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
- e. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama;
- f. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama.
- (3) TKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
10. ( 4) Keanggotaan TKKD terdiri atas:
3. Kepala SKPD yang membidangi Keuangan dan pengelolaan asset;
4. Para Kepala SKPD penyelenggara urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan;
5. Tenaga ahli/pakar.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, TKKD sebagaimana climaksud pada ayat ( 1) membentuk tim teknis yang menyiapkan materi teknis untuk pelaksanaan kerjasama Daerah.
- e.
- Anggota
- Kepala Bagian yang membidangi kerjasama daerah
1. Kepala Bagian Hukum;
2. Kepala Bagian yang yang membidangi pemerintahan;
- d. Sekretaris
- a.
- Ketua
- Sekretaris Daerah
- b. Wakil Ketua I
- Asisten yang membidangi kerjasama daerah
- c. W akil Ketua II
- Kepala Bappeda
Bagian Kedua Sekretariat Kerjasama
BAB III
Pasal 21

- ( 1) Dalam melaksanakan Kerjasama Wajib, Daerah yang berbatasan dapat membentuk Sekretariat Kerjasama.
- (2) Sekretariat kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan lembaga nonstruktural dan bukan bagian dari perangkat daerah.
- (3) Sekretariat Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
- (4) Personil Sekretariat Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berasal dari kalangan professional dan berstatus Non-PNS yang berasal dari antar-Daerah yang melakukan kerjasama.
Sekretariat kerjasama
sebagaimana dimaksud
pada ayat
- (1) mempunyai tugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan kerjasama antar-Daerah, meliputi:
- a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama;
- b. memberikan masukan dan saran kepada Kepala Daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah masing-masing.
- (6) Pendanaan Sekretariat Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD masing-masing daerah.
- (7) Pembentukan, uraian tugas, fungsi dan struktur lembaga Sekretariat Kerjasama ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (8) Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung Kerjasama Wajib dan Kerjasama Sukarela.
TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH
Bagian Kesatu
Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Wajib dan Kerjasama Sukarela
BAB III
Pasal 22

Tata cara pelaksanaan Kerjasama Wajib dan Kerjasama Sukarela dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. tahap persiapan;
- b. tahap penawaran;
- c. tahap penyiapan kesepakatan;
- d. tahap penandatanganan kesepakatan;
- e. tahap penyiapan perjanjian;
- f. tahap penandatanganan perjanjian; dan
- g. tahap pelaksanaan.
BAB III
Pasal 23

Dalam tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, langkah yang dilakukan diawali dengan pembentukan TKKD dan selanjutnya TKKD melakukan penyiapan rencana kerjasama.
BAB III
Pasal 24

Dalam tahap penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, TKKD menentukan prioritas objek yang akan dikerjasamakan, memilih dan menentukan daerah sebagai Mitra Kerjasama dan selanjutnya Bupati menawarkan objek yang akan dikerjasamakan melalui Surat Penawaran.
BAB III
Pasal 25

Dalam tahap penyiapan Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, setelah Mitra Kerjasama menerima tawaran objek yang akan dikerjasamakan, selanjutnya Bupati mengirimkan rencana kerjasama kepada mitranya kemudian TKKD segera membahas rencana kerjasama dan menyiapkan rancangan dokumen kesepakatan bersama.
BAB III
Pasal 26

Dalam tahap penandatanganan Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, dilakukan penandatanganan Dokumen Kesepakatan Bersama oleh masing-masing Kepala Daerah yang bekerjasama dan dapat disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB III
Pasal 27

- ( 1) Dalam tahap penyiapan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, TKK.D menyiapkan rancangan Dokumen Perjanjian Kerjasama untuk disepakati dengan TKKD Daerah lain yang menjadi Mitra Kerjasama.
- (2) Setelah adanya Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKKD menyiapkan rancangan akhir Dokumen Perjanjian Kerjasama, selanjutnya Ketua TKKD memberikan paraf dan menyerahkan kepada Bupati untuk ditandatangani.
- (3) Dalam melakukan tahap penyiapan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), TKKD memperhatikan jadwal yang ditetapkan dalam rencana kerja.
- (4) Materi perjanjian kerjasama yang telah disepakati dituangkan dalam format Perjanjian Kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB III
Pasal 28

- (1) Dalam tahap penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, dilakukan penandatanganan dokumen perjanjian kerjasama oleh masing-masing Kepala Daerah yang bekerjasama dan dapat disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Tempat dan waktu penandatanganan dokumen perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kesepakatan dari para pihak.
BAB III
Pasal 29

- (1) Dalam tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, masing-rnasing pihak harus memperhatikan rencana kerja yang telah disepakati untuk menghindari terjadinya perselisihan I keadaan memaksa/ force majeure atau perubahan materi perjanjian/ adendum.
- (2) Bupati wajib menyampaikan hasil pelaksanaan Kerjasama Wajib dan/atau Kerjasama Sukarela berupa barang/asaet kepada Pimpinan DPRD.
BAB III
Pasal 30

Setiap tahapan pelaksanaan Kerjasama Wajib dan Kerjasama Sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antara Daerah dengan Pihak Ketiga
Paragraf 1 Atas Prakarsa Daerah.
BAB III
Pasal 31

Tata cara pelaksanaan kerjasama antara Daerah dengan Pihak Ketiga yang diprakarsai oleh Daerah, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. tahap persiapan;
- b. tahap penawaran;
- c. tahap penyiapan kesepakatan;
- d. tahap penandatanganan kesepakatan
- e. tahap penyiapan kontrak kerjasama;
- f. tahap penandatanganan kontrak kerjasama; dan
- g. tahap pelaksanaan.
BAB III
Pasal 32

Tahap persiapan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilakukan melalui langkah sebagai berikut:
- a. pembentukan TKKD;
- b. penetapan SKPD sebagai Penanggungjawab Kerjasama oleh Bupati;dan
- c. penetapan Tim Seleksi oleh Kepala SKPD penanggungjawab kerjasama.
BAB III
Pasal 33

- (1) Tahap penawaran sebagairnana dima.ksud dalam Pasal 31 huruf b, dilakukan melalui langkah sebagai berikut:
- a. pengumuman rencana kerjasama melalui media cetak dan papan pengumuman resmi oleh Tim Seleksi;
- b. pengambilan dokumen prakualifikasi;
- c. pemasukan dokumen prakualifikasi;
- d. evaluasi dokumen prakualifikasi;
- e. penetapan hasil prakualifikasi;
- f. pengumuman hasil prakualifikasi;
- g. masa sanggah prakualifikasi;
- h. penyampaian undangan;
1. pengambilan dokumen seleksi;
- J. penjelasan (Aanwijzing);
- k. pemasukan dan pembukaan penawaran;
- l. evaluasi penawaran;
14. m, penetapan pemenang;
- n. pengumuman pemenang;
- o. masa sanggah;
- p. klariftkasi dan negosiasi; dan
- q. surat penunjukan pemenang mitra kerjasama.
- (2) Dalam memutuskan pemenang, Bupati dapat meminta pendapat dari TKKD.
BAB III
Pasal 34

Dalam tahap penyiapan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, Bupati setelah menerima surat penunjukan Mitra Kerjasama pemenang hasil seleksi, memerintahkan kepada SKPD Penanggungjawab untuk bersama-sama dengan TKKD menyusun Kesepakatan Bersama yang akan ditandatangani oleh masing-masing pihak.
BAB III
Pasal 35

Dalam tahap penandatanganan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, dilakukan penandatanganan dokumen kesepakatan bersama oleh Bupati dan Pihak Ketiga yang bekerjasama dan dapat disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB III
Pasal 36

- (1) Dalam tahap penyiapan Kontrak Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, SKPD Penanggungjawab bersama TKKD menyusun rancangan Dokumen Kontrak Kerjasama.
- (2) Dalam pelaksanaan Kontrak Kerjasama, apabila membebani daerah dan masyarakat sebelum ditandatangani Para Pihak, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Apabila tidak ada keberatan dari Pihak Ketiga sebagai Calon Mitra Kerjasama terhadap rancangan Dokumen Kontrak Kerjasama, maka Pihak Ketiga dan Kepala SKPD Penanggungjawab memberikan paraf pada rancangan Dokumen Kontrak Kerjasama dimaksud.
BAB III
Pasal 37

- { 1) Dalam tahap penandatanganan Kontrak Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f, dil~ penandatanganan dokumen kontrak kerjasama oleh Bupati dan Pihak Ketiga yang bekerjasama.
- (2) Tempat dan waktu penandatanganan kontrak keriasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai kesepakatan dari Para Pihak.
BAB III
Pasal 38

- (1) Dalarn tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 31 huruf g, masing-masing pihak harus bertanggungjawab atas pelaksanaan kerjasarna sesuai dengan Kontrak Kerjasarna untuk menghindari terjadinya perselisihan/keadaan memak.sa/ force majeure atau perubahan materi perjanjian/ adendum.
- (2) Hasil kerja sarna yang menjadi hak daerah yang berupa uang, harus disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan peraturan perundangan.
BAB III
Pasal 39

Setiap tahapan pelaksanaan kerjasarna antara Daerah dengan Pihak Ketiga yang diprakarsai oleh Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
Paragraf2
Atas Prakarsa Pihak: Ketiga
BAB III
Pasal 40

Tata cara pelaksanaan kerjasama antara Daerah dengan Pihak Ketiga yang diprakarsai oleh Pihak Ketiga, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. ta.hap persiapan;
- b. tahap penawaran;
- c. tahap penyiapan kesepakatan;
- d. tahap penandatanganan kesepakatan;
- e. tahap penyiapan kontrak kerjasama;
- f. tahap penandatanganan kontrak kerjasarna; dan
- g. tahap pelaksanaan.
BAB III
Pasal 41

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 40 huruf a, dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
- a. Bupati membentuk TKKD;
- b. apabila Bupati menerima usulan kerjasarna dari Pihak Ketiga, Bupati menugaskan TKKD untuk membahas dan mengevaluasinya;
- c. TKKD melaporkan hasil evaluasinya kepada Bupati dan apabila memenuhi persyaratan kelayakan, maka Pihak Ketiga pemprakarsa menyampaikan Pernyataan Minat (Letter of Intent) kerjasama kepada Pemerintah Daerah;
- d. Bupati menetapkan SKPD sebagai Penanggungjawab Kerjasarna; dan
- e. Kepala SKPD Penanggungjawab Kerjasarna menetapkan Tim Seleksi.
BAB III
Pasal 42

- (1) Tahap penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
- a. Tim Seleksi mengumumkan rencana kerjasarna dengan Pihak Ketiga melalui media cetak dan papan pengumuman resmi;
- b. pengambilan dokumen prakualifikasi;
- c. pemasukan dokumen prakualifikasi;
- d. evaluasi dokumen prakualifikasi;
- e. penetapan hasil prakualifikasi;
- f. pengumuman hasil prakualifikasi;
- g. masa sanggah prakualifikasi;
- h. penyampaian undangan;
- i. pengambilan dokumen seleksi;
- J. penjelasan (Aanwijzing);
- k. pemasukan dan pembukaan penawaran;
1. evaluasi penawaran;
- m. penetapan pemenang;
- n. pengumuman pemenang;
- o. masa sanggah;
- p. klarifikasi dan negosiasi; dan
- q. surat penunjukan pemenang mitra kerjasama.
- (2) Dalam memutuskan pemenang, Bupati dapat meminta pendapat dari TKKD.
BAB III
Pasal 43

Dalam tahap penyiapan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, Bupati setelah menerima Surat Penunjukan Mitra Kerjasama pemenang hasil seleksi, memerintahkan kepada SKPD Penanggungjawab untuk bersama-sama dengan TKKD menyusun kesepakatan bersama yang akan ditandatangani oleh masing-rnasing pihak.
BAB III
Pasal 44

Dalam tahap penandatanganan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, dilakukan penandatanganan dokumen kesepakatan bersama oleh Bupati dan Pihak Ketiga yang bekerjasama dan dapat disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB III
Pasal 45

- (1) Dalam tahap penyiapan Kontrak Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e, SKPD Penanggungjawab bersama TKKD menyusun rancangan Dokumen Kontrak Kerjasama.
2. dapat teknis (2) Dalam Dolrumen Kontra.k Kerjasama, Bupati menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat ditangani oleh Kepala SKPD Penanggungjawab.
- (3) Pela.ksanaan Kontra.k Kerjasama, apabila membebani daerah dan masyarakat sebelum ditandatangani Para Pihak, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Apabila tidak ada keberatan dari Pihak Ketiga sebagai Calon Mitra Kerjasama terhadap rancangan Dokumen Kotrak Kerjasama, maka Piha.k Ketiga dan Kepala SKPD Penanggungjawab memberikan paraf pada rancangan Dokumen Kontra.k Kerjasama dima.ksud.
BAB III
Pasal 46

- ( 1) Dalam tahap penandatanganan Kontra.k Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e, dilakukan penandatanganan Dokumen Kontra.k Kerjasama oleh Bupati dan Piha.k Ketiga yang bekerjasama.
- (2) Tempat dan waktu penandatanganan kontra.k kerjasama sebagaimana dima.ksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai kesepa.katan dari para piha.k.
BAB III
Pasal 47

- ( 1) Dalam tahap pela.ksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf I, masing-masing pihak harus bertanggungjawab atas pela.ksanaan kerjasama sesuai dengan kontra.k kerjasama untuk menghindari te · di li ih IJa mya perse s an/ keadaan memaksa/fcorce · majeure atau perubahan materi perjanjian/ adendum.
- (2) Hasil kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga d t be apa rupa uang, surat berharga, dan asset, atau nonmate ial b keuntungan. rt erupa
- (3) Hasil kerjasama yang menjadi hak daerah an uang, harus disetor ke kas daerah sesuai d Y g berupa perundangan engan peraturan
BAB III
Pasal 48

S~tiap ~apan pelaksanaan kerjasazna 1:11ak Ketiga yang diprakarsai oleh Pih antara Daerah den dimaksud dalam Pasal 40 diatur 1 h'J ak Ketiga seba~ . gan Bupati dengan berpedo~an pa~ lanjut dengan Pi &lt;Wnana Negeri. 'raturan eraturan Menten DaJain
Bagian Ketiga
Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antara Daerah dengan Lembaga atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri
BAB III
Pasal 49

Prakarsa kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dapat berasal dari:
- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pihak Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah; dan
- c. Pihak Luar Negeri melalui Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah.
BAB III
Pasal 50

- (1) Prakarsa kerjasama yang berasal dari Pemerintah Daerah dan Pihak Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, dan huruf b, dilaporkan dan dikonsultasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pertimbangan.
- (2) Pertimbangan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerjasama oleh Pemerintah Daerah.
BAB III
Pasal 51

- (1) Prakarsa kerjasama dari Pihak Luar Negeri melalui Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, disertai dengan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerjasama oleh Pemerintah Daerah.
BAB III
Pasal 52

- (1) Rencana Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat(2) disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Rencana Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. subyek kerjasama;
- b. latar belakang;
- c. maksud, tujuan dan sasaran;
- d. obyek/ ruang lingkup kerjasama;
- e. basil kerjasama;
- f. sumber pembiayaan; dan
- g. jangka waktu pelaksanaan.
BAB III
Pasal 53

- (1) Rencana Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Rencana Kerjasama.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 {tiga puluh) hari kerja Rencana Kerjasama tidak mendapat tanggapan dari DPRD, Bupati melakukan konsultasi kepada DPRD.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak dilakukan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Rencana Kerjasama tidak mendapat tanggapan dari DPRD, Rencana Kerjasama dianggap disetujui dan dapat dilaksanakan.
- (6) Bupati menyusun Rancangan Memorandum Saling Pengertian paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Rencana Kerjasama mendapatkan persetujuan DPRD.
BAB III
Pasal 54

- ( 1) Bupati menyampaikan Rencana Kerjasama, Persetujuan DPRD, dan Rancangan Memorandum Saling Pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan Persetujuan Pemerintah dan/atau Surat Kuasa (full power).
- (2) Persetujuan Pemerintah dan/ atau Surat kuasa (full powers) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk menandatangani Memorandum Saling Pengertian oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Luar Negeri.
BAB VI - PERSETUJUAN DPRD
Pasal 55

Rencana Kerjasama Daerah yang membebani Daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD dengan ketentuan apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan dan/ atau menggunakan dan/ atau memanfaatkan Aset Daerah
BAB VI - PERSETUJUAN DPRD
Pasal 56

Kerjasama Daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari S K P D dan biayanya sudah teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dari DPRD.
l
BAB VI - PERSETUJUAN DPRD
Pasal 57

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Bupati menyampaikan surat dengan melampirkan Rancangan Perjanjian dan/atau Kontrak Kerjasama kepada Ketua DPRD dengan memberikan penjelasan mengenai:
- a. tujuan kerja sama;
- b. objek yang akan dikerjasamakan;
- c. hak dan kewajiban meliputi:
1. besarnya kontribusi APBD yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja sama; dan
2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa
- d. jangka waktu kerja sama; dan
- e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
- (2) Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.
BAB VI - PERSETUJUAN DPRD
Pasal 58

- (1) Rancangan Perjanjian dan/atau Kontrak Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 selain kerjasama dengan pihak luar negeri dinilai oleh DPRD paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Apabila rancangan Perjanjian dan/ atau Kontrak Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menilai kurang memenuhi prinsip kerja sama, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Bupati.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja telah menyempurnakan rancangan Perjanjian Kerjasama dan menyampaikan kembali kepada DPRD.
- (4) Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD belum memberikan persetujuan, maka dinyatakan DPRD telah memberikan persetujuan.
- (5) Bupati wajib menyampaikan salinan setiap Perjanjian Kerjasama kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan DPRD.
BAB VII - HASIL KERJA SAMA
Pasal 59

- (1) Hasil Kerjasama Daerah dapat beru.pa uang, surat berharga dan aset, atau non material beru.pa keuntungan
- (2) Hasil Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang rnenjadi hak Daerah yang berupa uang, harus disetor ke kas Daerah sebagai pendapatan asli Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yang menjadi hak Daerah yang beru.pa barang, harus dicatat sebagai Aset pada Pemerintah Daerah secara proporsional sesuai dengan peraturan perundangundangan.
BAB VII - HASIL KERJA SAMA
Pasal 60

Dalam hal pelaksanaan kerjasama terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkan hak dari Pemerintah Daerah yang harus diterima berkurang atau tidak ada, Bupati memberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan mengenai:
- a. keadaan memaksa yang terjadi;
- b. hak dari Pemerintah Daerah yang telah diterima dan/ atau tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berlakunya Kerjasama Daerah.
BAB VIII - PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 61

- (1) Apabila Kerj asama Dae rah antara Bupa ti dengan Walikota/Bupati I a inn ya dalam satu Provinsi terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara:
- a. musyawarah; atau
- b. Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b bersifat final dan mengikat.
BAB VIII - PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 62

- ( 1) Apabila Kerjasama Daerah antara Bupati dengan Gubernur atau dengan Walikota/Bupati dari Provinsi yang berbeda terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara:
- a. musyawarah; atau
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersifat final dan mengikat
BAB VIII - PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 63

- ( 1) Apabila Kerjasama Daerah antara Bupati dengan Pihak Ketiga terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 64

Perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri diselesaikan sesuai dengan Naskah Memorandum Saling Pengertian.
BAB IX - PERUBAHAN KERJASAMA DAERAH
Pasal 65

- ( 1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerjasama daerah.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerjasama daerah diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerjasama.
- (3) Perubahan ketentuan Kerjasama Daerah dituangkan dalam perjanjian dan/ atau kontrak kerjasama setingkat dengan kerjasama induknya.
- (4) Apabila materi perubahan perjanjian kerjasama daerah menyebabkan a tau mengakibatkan penambahan pembebanan APBD atau masyarakat, harus dimintakan persetujuan DPRD s es u a i me k an ism e sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58.
..
BERAKHIRNYA KERJASAMA DAERAH
BAB IX - PERUBAHAN KERJASAMA DAERAH
Pasal 66

Kerjasama daerah 'berakhir apabila:
- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian/kontrak kerjasama;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian d an/ at au k on tr a k kerjasama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian dan/ atau kontrak kerjasama;
- e. dibuat perjanjian baru dan/ atau kontrak kerjasama baru yang menggantikan perjanjian lama dan/ atau kontrak kerjasama lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian dann/ atau kontrak kerjasama hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; dan/atau
1. berakhirnya masa perjanjian dan/ atau kontrak kerjasama.
BAB IX - PERUBAHAN KERJASAMA DAERAH
Pasal 67

- berakhir sebelum waktunya salah-satu pihak dengan (1) Kerjasama daerah dapat berdasarkan permintaan ketentuan:
- a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lainnya; dan
- b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerjasama.
- (2) Pengakhiran kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek kerjasama yang dibuat dalam Perjanjian dan/atau Kontrak Kerjasama, sampai terselesaikannya objek kerjasama dimaksud.
BAB IX - PERUBAHAN KERJASAMA DAERAH
Pasal 68

Kerjasama Daerah tidak berakhir karena pergantian Pemerintahan di daerah atau struktur kepengurusan pihak yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
•
BAB IX - PERUBAHAN KERJASAMA DAERAH
Pasal 69

Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama Daerah berakhir, melak:ukan inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap hasil kerjasama.
BAB IX - PERUBAHAN KERJASAMA DAERAH
Pasal 70

bertanggungjawab: Bupati Daerah, Kerjasama melakukan Dalam
- a. menyimpan dan memelihara Naskah Asli Kerjasama Daerah; dan
- b. menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan kerjasama daerah.
BAB XI - PELAPORAN
Pasal 71

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Instansi terkait melalui Gubernur paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 72
Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penyelesaian perselisihan kerjasama yang masih berjalan cliselesaikan sesuai Peraturan Daerah ini dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 74

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.
...
f
Ditetapkan di Pasarwajo pada tanggal 26 September 2016
SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN
•
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 74

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah 1n1 hams ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.
Ditetapkan di Pasarwajo pada tanggal 26 September 2016
SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN
•
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan Daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan kesejahteraan dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah harus mampu dan kreatif untuk mencari, memetakan dan memanfaatkan potensi dan peluang kerjasama yang ada. Kerjasama Daerah bukan hanya sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dan tidak hanya untuk memanfaatkan/mengoptimalkan aset yang dimiliki, tetapi juga untuk mengoptimalkan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pada akhirnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya dan potensi yang dimiliki Daerah serta percepatan pencapaian target pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat di berbagai bidang di Daerah dapat tercapai.
Tata Kelola Kerjasama Daerah memerlukan landasan yang kuat sebagai dasar untuk implementasinya kedepan, sehingga itu diperlukannya Peraturan Daerah tentang Kerjasama Daerah sebagai payung hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan hubungan kerja sama.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup Jelas
•
## Pasal 2
| Hurufa |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yang dirnaksud dengan "efisiensi" adalah upaya Pemerintah Daerah melalui kerjasama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal. |
| Hurufb |
| Yang dimaksud dengan "efektivitas" adalah upaya pemerintah daerah melalui kerjasama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal |
| Yang dimaksud dengan "sinergi" adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara pemerintah, masyarakat swasta untuk melakukan kerjasama demi terwujudnya dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat. Hurufc |
| dan kesejahteraan masyarakat. Hurufd |
| Yang dimaksud dengan "saling menguntungkan" adalah pelaksanaan kerjasama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Huruf e Yang dimaksud dengan "kesepakatan bersama" adalah persetujuan para pihak untuk melakukan |
| Yang dimaksud dengan "itikad baik" adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerjasama. Huruf g kerjasama. Huruf f |
| Yang dimaksud dengan "mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia" adalah seluruh pelaksanaan Kerjasama Daerah |
| harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh NegaraKesatuan Republik Indonesia. |
| Hurufh |
| Yang dimaksud dengan "persarnaan kedudukan" adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan Kerjasama Daerah. |
| Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah proses keterbukaan dalam Kerjasama Daerah. |
| Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah Hurufj |
| persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para |
| adanya pihak dalam melaksanakan Kerjasama Daerah. |
| Hurufi |
| adanya |
,.
## Hurufk
Yang dima.ksud dengan "kepastian hukum" adalah bahwa kerjasama yang dila.kukan dapat mengikat secara hukum bagi para piha.k yang mela.kukan Kerjasama Daerah.
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
CukupJelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Hurufa
Yang dima.ksud kerjasama kabupaten/kota kembar (sister city) adalah kerjasama antar daerah dengan daerah setingkat diluar negeri dalam rangka meningkatkan "capacity building" di bidang "good governance' dan meningkatkan transparansi / akuntabilitas pemerintahan melalui tukar menukar pengalaman, ilmu pengetahuan, teknologi dan lain sebagainya.
## Hurufb
Yang dima.ksud kerjasama teknik adalah kerjasama antara daerah dengan piha.k luar negeri dalam rangka asistensi teknis (technical assistance} terkait dengan bidang-bidang tertentu yang dikerjasama.kan. Disamping kerjasama teknik, daerah dimungkinkan untuk menerima bantuan kemanusiaan dari piha.k luar negeri.
## Huruf c
Yang dima.ksud kerjasama penyertaan modal adalah kerjasama antara daerah dengan pihak Iuar negeri dibidang penyertaan modal terhadap pela.ksanaan proyek/bidang-bidang tertentu, dengan ketentuan pelaksanaan penyertaan modal harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
..
"
•
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Ayat (1)
## Huruf a
Yang dimaksud kerjasarna pelayanan bersarna adalah KD untuk memberikan pelayanan bersarna kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang merupakan jurisdiksi dari daerah yang bekerjasama, untuk membangun fasilitas dan memberikan pelayanan bersarna.
## Hurufb
Yang dimaksud kerjasarna pelayanan an tar daerah adalah KD untuk memberikan pelayanan tertentu bagi suatu wilayah masyarakat yang merupakan jurisdiksi daerah yang bekerjasama, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.
## Huruf c
Yang dimaksud kerjasama pengembangan sumberdaya manusia adalah KD untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan dan pengalaman, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.
Hurnfd
Yang dimaksud kerjasama pelayanan dengan pembayaran retribusi adalah KD untuk memberikan pelayanan publik tertentu dengan membayar retribusi atau jasa pelayanan.
## Huruf e
Yang dimaksud kerjasama perencanaan dan pengurusan adalah KD untuk mengembangkan dan I atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program yang berkait dengan jurisdiksi masingmasing; kerjasama tersebut membagi kepemilikan dan
•
## Huruff
## Hurufg
## Hurufh
Hurufi tanggungjawab atas program dan kontrol atas implementasinya.
Yang dimaksud kerjasama pembelian penyediaan pelayanan adalah KD untuk menyecliakan layanan kepada daerah lain dengan pembayaran sesuai dengan perjanjian.
Yang dimaksud kerjasama pertukaran layanan adalah KD melalui suatu mekanisme pertukaran layanan (imbal layan).
Yang dimaksud kerjasama pemanfaatan peralatan adalah KD untuk pengadaan / penyediaan peralatan yang bisa digunakan bersama.
Yang dimaksud kerjasama kebijakan dan pengaturan adalah KD untuk menselaraskan kebijakan dan pengaturan terkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu.
Ayat (2)
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Hurufa
Angka 1
Yang dimaksud kontrak operasional/ pemeliharaan adalah bahwa pemerintah daerah mengontrakan kepada badan usaha untuk mengoperasikan J memelihara suatu fasilitas pelayanan publik.
Angka 2
Yang dimaksud kontrak kelola adalah bahwa pemerintah daerah mengontrakan kepada badan hukum untuk mengelola suatu sarana / prasarana yang dimiliki pemerintah daerah.
Angka 3
Yang dimaksud kontrak sewa adalah bahwa badan hukum menyewakan suatu fasilitas infrastruktur tertentu atas dasar kontrak kepada pemerintah daerah untuk dioperasikan dan dipelihara oleh pemerintah daerah selamajangka waktu tertentu.
Angka4
Yang dimaksud kontrak konsesi adalah bahwa badan hukum diberi hak konsesi atau tanggung jawab untuk menyediakan jasa pengelolaan atas sebagian atau seluruh sistem infrastruktur tertentu,
•
termasuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas serta pemberian layanan kepada masyarakat dan penyediaan modal kerjanya.
Hurufb
Angka 1
Yang dimaksud Kontrak Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhimya jangka waktu.
Angka 2
Yang dimaksud Kontrak Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
Angka 3
Yang dimaksud Kotrak Bangun Sewa Serah adalah bahwa badan hukum diberi tanggung jawab untuk membangun infrastruktur termasuk membiayainya. Pemerintah Daerah kemudian menyewa infrastruktur tersebut melalui perjanjian sewa beli kepada badan hukum selama jangka waktu tertentu dan setelah jangka waktu kontrak berakhir, maka pemerintah menerima penguasaan dan kepemilikan infrastruktur tersebut.
Huruf c
Angka 1
Yang dimaksud kontrak rehabilitasi adalah bahwa pemerintah daerah mengontrakan kepada badan hukum untuk memperbaiki suatu fasilitas publik yang ada, kemudian badan usaha mengelolanya dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian selanjutnya diserahkan kembali kepada pemerintah apabila badan usaha tersebut telah memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar.
Angka 2
Yang dimaksud kontrak bangun tambah kelola dan serah adalah bahwa badan hukum diberi hak atas dasar kontrak dengan pemerintah daerah untuk menambah suatu fasilitas tertentu pada
•
fasilitas publik yang ada. Kemudian badan hukum diberikan hak 'untuk mengelola bangunan ta.mbahan sarnpai badan hukum dapat memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar.
Huruf d
Yang dimaksud kontrak patungan adalah bahwa pemerintah daerah bersama-sama badan usaha membentuk suatu badan hukum patungan dalam bentuk perseroan untuk membangun dan/atau mengelola suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan patungan tersebut, tennasuk segala kegiatan yang menjadi lingkup usaha perusahaan patungan.
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 29

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 30

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 32

Cukup Jelas
Cukupjelas
| Pasal 33 |
|----------------------|
| Cukup Jelas |
| Pasal 34 |
| Cukup Jelas |
| Pasal 35 |
| Pasal 36 |
| CukupJelas |
| Pasal 37 |
| Cukup Jelas |
| Pasal 38 |
| Cukup Jelas Pasal 39 |
| Cukup |
| Jelas |
| Pasal 40 Cukup Jelas |
| Pasal 41 |
| Cukup Jelas |
| Pasal 42 |
| Cukup Jelas |
| Pasal 43 |
| 44 |
| Pasal |
| Cukup Jelas Pasal 45 |
| Cukup Jelas |
| Pasal 46 |
| Cukup Jelas |
| Pasal 47 |
| Cukup Jelas |
| Pasal 48 |
| Pasal 49 |
| CukupJelas |
| Pasal 50 |
| Cukup Jelas |
| Pasal 51 |
| Cukup Jelas |
| Cukup |
| Jelas |
| Pasal 53 |
| CukupJelas |
PENJELASAN
Pasal 54

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 55

Yang dimaksud dengan "membebani daerah" adalah biaya kerjasama berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/ atau menggunakan dan/ atau memanfaatkan aset Daerah.
Yang dimaksud dengan "membebani masyarakat" adalah akibat dilakukannya kerjasama, masyarakat dikenai kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau dalam bentuk lain. Kerjasama yang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila biaya kerjasama belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan dan I atau menggunakan dan/ atau memanfaatkan aset Daerah.
PENJELASAN
Pasal 56

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 57

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 58

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 59

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 60

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 61

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 62

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 63

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 64

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 65

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 66

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 67

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 68

Yang dimaksud dengan "Kerjasama Daerah tidak berakhir karena pergantian pejabat pemerintahan di daerah" adalah bahwa Kerjasama Daerah dilaksanakan sesuai kesepakatan jangka waktu yang diatur dalam perjanjian kerjasama dan tidak terpengaruh oleh adanya pergantian kepala daerah.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 29
PENJELASAN
Pasal 69

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 70

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 71

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 72

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 73

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 74

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 75

Cukup Jelas
PENJELASANBAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 74

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
PENJELASANBAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.
Ditetapkan di Pasarwajo pada tanggal 26 September 2016
BUPATI BUTON, ttd SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN
KA
M
KABUPATEN BUTON, Plt. SEKRETARIS D
Diundangkan di Pas pada tanggal 27 Sept
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR 117
NOREG PRATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINS! SULAWESI TENGGARA NOMOR: 7/2016
'
r·
"
Diundangkan di Pasarwajo pada tanggal 27 Sep her 2016
Plt. SEKRETARIS DABRAH KABUPATEN BUTON,
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR 117
NOREG PRATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINS! SULAWESI TENGGARA NOMOR: 7 /2016
PENJELASANBAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 74

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
PENJELASANBAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.
Ditet.apkan di Pasarwajo pada tanggal 26 September 2016
BUPATI BUTON, ttd SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN