PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor \~ Tahun 2015
Tentang No Description
Berlaku: 6 Tahun 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR \~ TAHUN 2015
TENT ANG
PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,
- a. bahwa untuk mewujudkan pemimpin pemerintah desa yang berintegritas dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan yang maju, mandiri, dan demokratis menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, perlu adanya suatu payung hukum yang mengatur pelaksanaan pemilihan dan pemberhentian kepala desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Daerah Kabu paten/ Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan Peraturan Daerah Kabu paten/ Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia· Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 'tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia N omor 571 7);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2};
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
dan
BUPATI KERINCI
MEMUTUSKAN:
DAN
PEMILIHAN
PERATURAN
DAERAH
TENTANG
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.
Menetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
5. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur perangkat daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat h ukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repu blik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur
9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD, khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu.
12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa.
15. Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk desa yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pengisian jabatan kepala desa.
16. Calon Kepala Desa adalah bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala desa.
17. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.
18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu.
19. Kelompok Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut panitia adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan pemilihan kepala desa.
20. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan un tuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa.
21. Daftar Pemilih Sementara adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
22. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar pemilih semen tara.
23. Daftar Pemilih Tetap adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala desa.
24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon kepala desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungu tan suara.
BAB II - PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 2

- (1) Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa.
- (2) Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, be bas, rahasia, jujur, dan adil.
~
- (3) Pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak bergelombang.
- (4) Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.
BAB II - PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 3

Pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa;
- b. kemampuan keuangan daerah;
- c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala desa;
- d. pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- e. pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun;
- f. waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak ditetapkan dengan keputusan bupati; dan/atau
- g. penetapan waktu pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf f dilakukan setelah calon kepala desa ditetapkan.
BAB II - PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 4

- dengan kabupaten (1) Bupati membentuk panitia pemilihan tingkat keputusan bupati.
- (2) Panitia pemilihan tingkat kabupaten paling sedikit terdiri atas:
- a. Ketua, dijabat oleh Sekretaris Daerah;
- b.Wakil Ketua, dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pemerintahan;
- c. Sekretaris, dijabat oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa;
- d.Anggota, terdiri atas camat serta unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. Sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten pada Unit Kerja yang membidangi pemerintahan desa.
- (3) Panitia pemilihan tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada panitia pemilihan tingkat desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta · perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
- f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala desa; dan
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 5

Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan:
- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.
Bagian Kedua
Persiapan
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 6

Persiapan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas kegiatan:
- a. pemberitahuan BPD kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masajabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan tingkat desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masajabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan tingkat desa kepada camat untuk diteruskan kepada bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan tingkat desa; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan tingkat desa.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 7

- (1) Pembentukan panitia pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada camat untuk diteruskan kepada bupati.
- (2) Panitia pemilihan tingkat desa berjumlah 11 (sebelas) orang terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota yang berasal dari lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat.
- (3) Panitia pemilihan tingkat desa dalam melaksanakan tugas bersifat mandiri dan tidak memihak.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 8

- (1) Panitia pemilihan tingkat desa mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan . mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- z. menetankan tata cara nelaksariaan knrn na nve:
~
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
1. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 9

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
3. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah; a.
4. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; b.
5. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan c.
6. berdomisili di desa paling kurang 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk. d.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 10

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
- c. telah meninggal dunia;
- d. pindah domisili ke desa lain; atau
- e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan tingkat desa menyusun dan menetapkan Daftar pemilih sementara.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 11

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan tingkat desa pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/ atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
- a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
- b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
-~
- c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
- d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan Daftar pemilih semen tara.
- (4) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan tingkat desa pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (5) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 3 ( tiga) hari.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 13

- ( 1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan tingkat desa dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga.
- (2) Panitia pemilihan tingkat desa melakukan validasi pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kepala dusun.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan sebagai pemilih tambahan.
- (4) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman Daftar pemilih sementara.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 14

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh panitia pemilihan tingkat desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 15

Panitia pemilihan tingkat desa menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai Daftar pemilih tetap.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 16

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar pemilih tetap.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 17

Untuk keperluan pemungutan suara di Tempat pemungutan suara, panitia pemilihan tingkat desa menyusun salinan Daftar pemilih tetap untuk Tempat . pemungutan suara.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 18

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 19

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tingkat desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan tingkat desa membubuhkan catatan dalam Daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "mPnin1:11:1~l rlnni~"
Bagian ketiga
Pencalonan dan Pendaftaran Calon
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 20

Calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan:
- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia cuti bagi calon kepala desa yang berasal dari kepala desa, sekretaris desa atau perangkat desa;
- g. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- h. tidak berstatus sebagai anggota TNI/POLRI atau pegawai BUMN/BUMD atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
1. mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- J. bersedia berhenti sementara bagi calon kepala desa yang berasal dari BPD;
- k. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
1. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- m. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana, serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- n. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. tidak berstatus sebagai pengurus partai politik;
- p. sehatjasmani dan rohani;
- q. bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya;
- r. tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- s. memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di desa setempat, mengerti dan memahami adat istiadat setempat, tidak pernah dikenakan sanksi dan / atau hukuman adat;.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 21

Penduduk desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa kepada panitia pemilihan tingkat desa dengan mengajukan surat lamaran secara tertulis bermaterai, serta melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. fotocopy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. fotocopy akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- c. fotoconv iiazah rera kl-rir v:::inu clilP.u:::ilis::.ir nlPh nPi!=!h!=!t m:ina hPrmPni:n,a·
,-...
- d. surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku;
- e. surat keterangan dari kepala desa yang menerangkan telah bertempat tinggal di desa yang bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
- f. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
- g. surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya dari kepolisian dan rumah sakit pemerintah;
- h. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil;
- i. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman adat dari ketua lembaga adat · desa yang bersangkutan;
- j. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- k. surat keterangan dari pengadilan negeri tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
1. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka tunggal ika;
- m. surat pemyataan bermaterai tidak sedang menjadi pengurus partai politik;
- n. surat pernyataan bermaterai tidak berstatus sebagai anggota TNI/POLRI atau pegawai BUMN/BUMD atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- o. surat pernyataan bermaterai tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- p. surat pemyataan bermaterai bersedia berhenti sementara apabila ditetapkan menjadi calon kepala desa bagi yang berasal dari kepala desa, anggota BPD, sekretaris desa, atau perangkat desa;
- q. surat pernyataan bermaterai bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- r. naskah tertulis mengenai visi dan misi calon kepala desa; dan
- s. pas photo terbaru yang jumlah dan ukurannya ditetapkan panitia pemilihan tingkat desa.
Bagian Keempat
Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 22

- (1) Panitia pemilihan tingkat desa melakukan penelitian atas persyaratan bakal calon melipu ti penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Panitia pemilihan tingkat desa dapat meminta kepada calon untuk menunjukkan aslinya atas fotocopy persyaratan calon.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (4) Panitia pemilihan tingkat desa mengumumkan hasil penelitian sebagaimana rlirnak-J.:11rl narla avat (1 \ VPnarla rnacuaralrat 11-nt11lr rnPrnnPrn!Ph rnac11l.ra-n
'
-
-
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan kepada panitia pemilihan tingkat desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak diumumkan dan wajib diproses dan ditindak lanjuti oleh panitia pemilihan tingkat desa.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 23

- (1) Bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan tingkat desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (2) Panitia pemilihan tingkat desa mengumumkan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada masyarakat paling lam bat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 24

- (1) Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan tingkat desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan tingkat desa melaporkan kepada camat untuk diteruskan kepada bupati agar menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa pada 1 (satu) atau lebih desa akibat tidak terpenuhinya calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak yang telah ditetapkan oleh bupati.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan kepala desa berakhir, bupati mengangkat penjabat kepala desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah kabupaten.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 25

- (1) .Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan tingkat desa mengusulkan kepada panitia pemilihan tingkat kabupaten untuk melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tes potensi akademik dan kepemimpinan yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan secara tertutup oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten kepada panitia pemilihan tingkat desa.
- (4) Panitia pemilihan tingkat desa mengumumkan bakal calon berdasarkan rangking hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 26

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan tingkat desa.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa.
- (4) Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa disampaikan oleh panitia pemilihan tingkat desa kepada panitia pemilihan tingkat kabupaten.
-r-,
- website pemerintah kabupaten tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan. (5) Panitia melalul masa,
- (6) Panitia pemilihan tingkat desa mengumumkan melalui papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan. ·
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) bersifat final dan mengikat.
Kam pan ye
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 27

- (1) Calon kepala desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan oleh panitia pemilihan tingkat desa.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 28

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) memuat visi dan misi calon.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalamjangka waktu masajabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 29

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 30

- ( 1) Calon dalam kampanye dilarang:
- a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Repu blik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan · Repu blik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/ atau calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadudomba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan, penggunaan kekerasan kepada seseorang, masyarakat, darr/atau calon yang lain;
- g. merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga kampanye calon yang lain;
- h. menzzunakan fasilitas oemerintah. temoat ibadah. dan temoat oendidikan:
,
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala desa;
5. b.Perangkat desa; dan
6. c.Anggota BPD.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 31

- (1) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat ( 1) dikenai sanksi:
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan oleh pelaksana kampanye, calon kepala desa tidak diperbolehkan melakukan kampanye selama masa kampanye.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh panitia pemilihan tingkat desa.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 32

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati berdasarkan usulan panitia pemilihan tingkat desa dan pertimbangan panitia pemilihan tingkat kabupaten.
Bagian Keempat
Pemungu tan dan Penghitungan Suara
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 33

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto terbaru, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan men co blos salah satu cal on dalam surat suara.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 34

- ( 1) Pengadaan bahan, surat suara, kotak suara, dan kelengkapan peralatan lainnya dilaksanakan oleh panitia pemilihan tingkat desa.
- (2) Pendistribusian surat suara, kotak suara, dan kelengkapan peralatan lainnya ke panitia dilaksanakan oleh panitia pemilihan tingkat desa bekerja sama dengan petugas perlindungan masyarakat (linmas).
- (3) Bentuk, ukuran, dan warna surat suara ditentukan oleh panitia pemilihan tingkat desa sesuai dengan jumlah calon yang akan dipilih.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 35

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan tingkat desa.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, iuiur. dan adil.
3. ' (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan tingkat desa.
- (4) Jumlah lokasi pemungutan suara paling sedikit 2 (dua) TPS.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 36

- ( 1) Pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 37

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dapat memberikan suara di TPS khusus.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 38

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia melakukan kegiatan:
- a. pembukaan kotak suara;
- b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
- c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
- d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan paling kurang 2 (dua) Anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
- (4) Waktu pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB dan pembukaan kotak suara dilaksanakan pada pukul 14.30 WIB.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 39

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 40

Suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila:
- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua panitia;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 {satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto atau gambar, dan nama calon yang telah ditentukan;
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto atau gambar, dan nama calon; dan/atau
- e. tanda coblos terdanat nada salah satu zaris kotak sezi emnat
6. vane: memuat
| Pasal 41 | Pasal 41 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir. |
| (2) | Waktu berakhirnya pemungutan suara ditetapkan oleh panitia pemilihan dalam tata tertib pemilihan kepala desa. |
| (3) | Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia menghitung: |
| | a.jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar pemilih tetap untuk Tempat pemungutan suara; |
| | b.jumlah pemilih dari Tempat pemungutan suara lain; c.jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan |
| | d.jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos. |
| (4) | Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat. |
| (5) | Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia, pada hari pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulai pemungutan suara. |
| (6) | panitiamembuat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota panitia, serta dapat ditandatangani oleh saksi calon. |
| (7) | panitia memberikan salinan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum. |
| (8) | Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar distempel label atau segel. |
| (9) | panitia menyerahkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada panitia pemilihan tingkat desa segera setelah selesai penghitungan suara. |
| (10) | Panitia pemilihan tingkat desa melaporkan calon terpilih hasil pemungutan suara kepada BPDpada hari pemungutan suara. |
| Pasal 42 | Pasal 42 |
| (1) | Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih. |
| (2) | Apabila jumlah calon kepala desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak. |
| (3) | Apabila pada TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon kepala desa terpilih memperoleh suara sama, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak kedua atau terbanyak berikutnya. |
| (4) | Calon kepala desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD. |
r&gt;
- (1) Apabila terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukannya pengaduan oleh calon kepala desa.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) didelegasikan kepada panitia pemilihan tingkat kabupaten.
- (3) Panitia pemilihan tingkat kabupaten melaksanakan musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan kepala desa yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan.
- (4) Berita Acara Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada calon kepala desa yang mengadukan perselisihan hasil pemilihan kepala desa dan dilaporkan kepada bupati dengan tembusan BPD.
- (5) Calon kepala desa yang tidak dapat menerima penyelesaian yang diberikan oleh bupati, dapat menempuh prosedur hukum sesuai peraturan perundangundangan.
- (6) Pengajuan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda proses pelantikan calon kepala desa terpilih.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 44

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.
BAB IV - PENETAPAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA
Pasal 45

- ( 1) BPD menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada bupati melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih.
- (2) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati melantik calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh] hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih.
- (4) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara serentak dalam satu tempat atau di masing-masing desa.
- (5) Pelantikan calon kepala desa terpilih dapat didelegasikan kepada wakil bupati atau camat.
BAB IV - PENETAPAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA
Pasal 46

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk, setelah mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut:
2. a."Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi. kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
- b. bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan
- c. bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melaksanakan segala ketentuan/peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Repu blik Indonesia".
5. Pengambilan Sumpah/Janji yang ditandatangani oleh pejabat yang mengambil sumpah, pejabat yang diambil sumpah, para saksi dan rohaniawan. (2) Berita Acara
- (3) Serah terimajabatan dari pejabat lama atau yang mewakili kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan Penyerahan Memori Serah Terima Jabatan.
- (4) Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelan tikan.
- (5) Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (6) Apabila kepala desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.
- (7) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk masa jabatan kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa.
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KE;PALA DESA
Paragraf 1
Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa
BAB IV - PENETAPAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA
Pasal 47

- (1) Kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh bupati sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan cal on terpilih.
- (2) Usulan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh kepala desa kepada cam.at untuk diteruskan kepada bupati dengan tembusan BPD.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa dilarang menggunakan fasilitasi pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon kepala desa.
- (4) Apabila kepala desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa.
BAB IV - PENETAPAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA
Pasal 48

- ( 1) Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa diberi cu ti oleh kepala desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Usulan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala desa dengan tembusan BPD.
- (3) Tugas perangkat desa yang sedang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Paragraf 2
Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil
BAB IV - PENETAPAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA
Pasal 49

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
-
- (2) Apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan kepala desa dan penghasilan lainnya yang sah.
BAB VI - TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN HAK KEPALA DESA
Pasal 50

- (1) Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berwenang:
- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. memegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan peraturan desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat desa;
- g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan se bagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
1. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganundangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berhak:
19. a.mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa;
20. b.mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;
21. c.menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
22. d.mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangakat desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berkewajiban:
25. a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
2. d.manaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. mengelola keuangan dan aset desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
9. k.menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
1. mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. membina dan melestarikan nilai social budaya masyarakat desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemaysrakatan di desa;
13. o.mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
memberikan informasi kepada masyarakat desa.
BAB VI - TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN HAK KEPALA DESA
Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), kepala desa wajib:
- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.
BAB VI - TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN HAK KEPALA DESA
Pasal 52

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat ( 4) dan Pasal 51 dikenai sanksi administratif beru pa teguran lisan dan/ atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
/
BAB VII - LARANGAN KEPALA DESA Pasal 53
Pasal 54

- (1) Kepala desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/ atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
BAB VIII - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA
Pasal 55

- ( 1) Kepala desa berhen ti, karena:
,I
- b.permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.
- (2) Kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc karena: a. berakhir masajabatannya;
- b.tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
- d.melanggar larangan sebagai kepala desa;
- e.adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; dan
- g.dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Usulan pemberhentian kepala desa karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, ayat (2) huruf a, diusulkan oleh BPD kepada bupati melalui camat berdasarkan hasil musyawarah desa.
- (4) Usulan pemberhentian kepala desa karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g disampaikan oleh BPD kepada bupati melalui camat, berdasarkan hasil musyawarah desa.
- (5) Apabila kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada bupati melalui camat, dan pemberhentian kepala desa tersebut ditetapkan dengan keputusan bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan dari BPD.
BAB VIII - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA
Pasal 56

- (1) Apabila sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) tidak lebih dari 1 (satu) tahun, bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat kepala desa sampai dengan terpilihnya kepala desa yang baru.
- (2) Penjabat kepala desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
BAB VIII - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA
Pasal 57

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) lebih dari 1 (satu) tahun, bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat kepala desa sampai dengan terpilihnya kepala desa yang baru.
- (2) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara Kepala Desa
BAB VIII - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA
Pasal 58

- (1) Kepala desa diberhentikan sementara oleh bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana dan setelah ditetapkan sebagai tersangka yang akan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala desa diberhentikan sementara oleh bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana dan telah ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
- (3) Kepala desa diberhentikan sementara oleh bupati tanpa melalui usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberhentikan oleh bupati apabila terbukti melakukan tindak pidana dan ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
BAB VIII - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA
Pasal 59

- (1) Kepala desa diberhentikan sementara oleh bupati tanpa usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Kepala desa diberhentikan sementara oleh bupati tanpa melalui usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terbukti melakukan tindak pidana dan ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Terhadap kepala desa yang dituduh sebagaimana dimaksud ayat(l) diteliti terlebih dahulu oleh Inpektorat Kabupaten Kerinci.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) paling lama 45 (empat puluh lima) hari.
BAB VIII - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA
Pasal 60

Apabila kepala desa diberhentikan sementara oleh bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59, sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
BAB VIII - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA
Pasal 61

- (1) Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 setelah melalui proses peradilan, ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh kepala desa, bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sebagai kepala desa sampai dengan akhir masajabatannya.
- (2) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masajabatannya bupati harus merehabilitasi nama baik kepala desa yang bersangkutan.
BAB VIII - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA
Pasal 62

- (1) Apabila sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (2) tidak lebih dari 1 (satu) tahun, bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat kepala desa sampai dengan terpilihnya kepala desa.
- (2) Penjabat kepala desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
BAB VIII - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA
Pasal 63

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (2) lebih dari 1 (satu) tahun, bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat kepala desa.
- (2) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
·
- (3) Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui musyawarah desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (4) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala desa diberhentikan.
- (5) Kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas kepala desa sampai habis sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan.
BAB IX - PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
Pasal 64

- (1) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4), diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu yang dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah desa dilakukan kegiatan yang meliputi:
1. Pembentukan panitia pemilihan kepala desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan;
2. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepala desa antar waktu kepada penjabat kepala desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
3. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan kepala desa antar waktu;
4. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa antar waktu oleh panitia pemilihan kepala desa antar waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
5. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan kepala desa antar waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
6. Penetapan calon kepala desa antar waktu oleh panitia pemilihan kepala desa antar waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
- b. BPD menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi kegiatan:
1. Penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa antar waktu;
2. Pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
·
3. Pelaksanaan pemilihan calon kepala desa antar waktu oleh panitia pemilihan kepala desa antar waktu melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
4. Pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepala desa antar waktu kepada musyawarah desa;
5. Pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa;
6. Pelaporan hasil pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon kepala desa terpilih;
7. Pelaporan calon kepala desa antar waktu terpilih hasil musyawarah desa oleh Ketua BPD kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari· setelah menerima laporan dari panitia pemilihan kepala desa antar waktu;
8. Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
9. Pelantikan kepala desa oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
Pasal 65

Persyaratan calon kepala desa antar waktu sama dengan persyaratan calon kepala desa.
ANGGARAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
BAB IX - PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
Pasal 66

- (1) Anggaran penyelengaraan pemilihan kepala desa secara serentak dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).
- (2) Anggaran yang di bebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan melalui bantuan keuangan khusus pemerintah kabupaten kepada 'desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), desa menyampaikan proposal penggunaan dana yang disampaikan kepada bupati kerinci melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa.
- (4) Anggaran panitia pemilihan tingkat kabupaten dianggarkan melalui program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa.
- (5) Anggaran yang dibebankan pada APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (1), dianggarkan oleh desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak dipergunakan untuk bimtek panitia pemilihan kepala desa dan dipergunakan untuk biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- (6) Anggaran pada pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan untuk panitia pemilihan tingkat desa, paling sedikit diperuntukan:
7. l.Operasional BPD sebagai penanggungjawab pemilihan kepala desa;
2. Operasional panitia pemilihan tingkat desa;
3. Pengadaan logistik pemilihan kepala desa;
- (7) Khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu dibebankan pada APBDesa yang melaksanakan pemilihan.
BAB XI - PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA
Pasal 67

- ( 1) Tindakan penyidikan terhadap kepala desa, dilaksanakan setelah adanya nersetuiuan tertulis dari buoati.
- (2) Tindakan penyidikan terhadap kepala desa dapat juga dilakukan tanpa adanya persetujuan bupati apabila kepala desa melakukan tindakan:
- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam · dengan pidana mati.
- c. tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada bupati paling lama 3 (tiga) hari.
- d. pemberitahuan tertulis dimaksud pada ayat (3) dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi.
BAB XII - PEMBINAAN
Pasal 68

- ( 1) Pembinaan um urn dan pengawasan pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pelantikan, pemberhentian kepala desa dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pelantikan, pemberhentian kepala desa dan perangkat desa serta penunjukan pejabat kepala desa dan perangkat desa dilakukan oleh camat.
BAB XII - PEMBINAAN
Pasal 69

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) meliputi:
- a. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- b. memberikan pedoman pelaksaan pemilihan kepala desa;
- c. melakukan upaya-upaya pemilihan kepala desa terlaksana tepat waktu;
- d. memfasilitasi pelaksanaan administrasi pemilihan kepala desa, perangkat, dan sekretaris desa;
- e. memfasilitasi tata cara pencalonan dan pemilihan kepala desa;
- f. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan daerah ini;
- g. memfasilitasi tugas-tugas panitia pemilihan kepala desa;
- h. memfasilitasi tugas-tugas BPD dalam pemilihan kepala desa; dan
- i. memfasilitasi upaya penyelenggaraan pemilihan kepala desa bisa tentram dan tertib.
BAB XII - PEMBINAAN
Pasal 70

Terhadap kepala desa yang telah dilantik, bupati berkewajiban menyelenggarakan pembekalan mengenai wewenang, tugas dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa.
BAB XII - PEMBINAAN
Pasal 71

Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 harus dilakukan secara terprogram dan terpadu serta diserahkan untuk dapat meningkatkan kualitas kepala desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan tuntutan dan kemajuan zaman.
BAB XIII - PENJABAT KEPALA DESA
Pasal 72

- (1) Pengangkatan penjabat kepala desa mempunyai tugas pokok melaksanakan pemilihan kepala desa.
)
- (2) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XIII - PENJABAT KEPALA DESA
Pasal 73

Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dapat berasal dari perangkat desa (sekretaris desa Pegawai Negeri Sipil), tokoh masyarakat desa setempat dan Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan mengutamakan Pegawai Negeri Sipil yang berdomisili di desa/kecamatan setempat.
Bagian Kedua
Mekanisme Pengusulan
BAB XIII - PENJABAT KEPALA DESA
Pasal 74

- (1) Calon penjabat kepala desa diusulkan oleh BPD kepada bupati melalui camat.
- (2) Usulan penjabat kepala desa oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksakan melalui musyawarah desa.
- (3) Usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat, baik melalui mekanisme formal maupun non formal.
- (4) Anggota BPD dari Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diusulkan sebagai penjabat kepala desa kecuali yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai anggota BPD.
Bagian Ketiga
Masa J abatan
BAB XIII - PENJABAT KEPALA DESA
Pasal 75

Masa jabatan penjabat kepala desa selama-lamanya 6 (enam) bulan terhitung tanggal pelan tikan.
Bagian Keempat
Pelantikan
BAB XIII - PENJABAT KEPALA DESA
Pasal 76

Penjabat kepala desa diambil Sumpah, janji dan dilantik oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.
BAB XIV
Pasal 77

Masa jabatan kepala desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
BAB XIV
Pasal 78

Camat bertanggung jawab dan wajib memfasilitasi pengajuan penjabat kepala desa, pelaksanaan pemilihan kepala desa an tar waktu dan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak agar tepat waktu.
BAB XIV
Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Dearah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
.
BAB XIV
Pasal 80

-
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.
Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal !l V&gt;tf' 2015
SE ARIS DA H KABUPATEN KERINCI,
ZULFAHMI. $
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI, PROVINS! JAMB!: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2015 NOMOR \i-
/2015