UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 23 Tahun 1959
Tentang No Description
Berlaku: 4 Juli 1959
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1959 tentang pemberian tanda kehormatan Bintang Garuda (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 19);
- b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang- undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang- undang;
Mengingat
Menetapkan
- pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik
- a. Indonesia;
- b. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 101);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANGUNDANG DARURAT NO. 2 TAHUN 1959 TENTANG PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN BINTANG GARUDA (LEMBARANNEGARA TAHUN 1959 NO. 19), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Pasal I.
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1959 tentang pemberian tanda kehormatan Bintang Garuda (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 19) ditetapkan sebagai Undang-undang, dengan perubahan-perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 1

.
Kepada anggota Angkatan Udara Republik Indonesia yang bertugas di udara di masa kegiatan-kegiatan penerbangan dalam jangka waktu antara tahun 1945 sampai dengan akhir tahun 1949 dan yang secara aktif telah melakukan tugas-tugas penerbangan diberikan anugerah tanda kehormatan berupa suatu bintang jasa yang bernama "Bintang Garuda".
N/A
Pasal 2

.
- (1) Bintang Garuda berbentuk seperti dilukiskan dalam lampiran, ialah sebuah bintang berlapis tiga, dibuat dari logam berwarna perunggu dengan garis tengah 48 milimeter :
- a. Lapisan pertama sebagai dasar berbentuk bintang bersudut besar-kecil sepuluh dengan tiap ujung sudut besar terdapat bulatan kecil;
- b. lapisan kedua berbentuk bundar dengan garis tengah 25 milimeter dan terdapat tulisan "1945 Garuda 1949";
- c. lapisan ketiga berbentuk lukisan lambang Angkatan Udara Republik Indonesia "SWABHUWANA PAKSA" yang terdiri dari: seekor burung garuda yang menegakkan sayapnya setinggi-tingginya, 5 pucuk anak panah yang digenggam oleh cakar garuda, sebuah perisai dengan lukisan kepulauan Indonesia atas mana burung garuda berdiri; api yang menyala menjilat-jilat mengepung perisai, sebuah karangan manggar melingkari garuda, masing-masing terdiri dari 17 buah.
Disebelah belakang bintang terdapat tulisan "Republik Indonesia".
- (2) Pita dari Bintang Garuda bercorak seperti dilukiskan dalam lampiran, berukuran lebar 35 milimeter, panjang 52 milimeter, berwarna dasar biru tua dengan satu strip-tegak-putih perak di tengah-tengah yang lebarnya 8 milimeter dan di tengah-tengah pita dilekatkan suatu tanda berbentuk pesawat kecil dibuat dari logam berwarna perunggu.
BAB II - URUTAN TINGKATAN.
Pasal 3

.
Kedudukan Bintang Garuda dalam urutan tingkatan tanda-tanda kehormatan akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB III
Pasal 4

.
Bintang Garuda dianugerahkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi berdasarkan usul dari Menteri Pertahanan.
BAB III
Pasal 5

.
Tiap pemberian Bintang Garuda disertai dengan penyerahan suatu piagam menurut bentuk seperti dilukiskan dalam lampiran.
BAB III
Pasal 6

.
Penyerahan Bintang Garuda dilakukan dengan upacara militer menurut ketentuan Menteri Pertahanan.
BAB III
Pasal 7

.
Tata cara pengusulan dan pemberian Bintang Garuda ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.
BAB III
Pasal 8

.
Pelaksanaan penyerahan Bintang Garuda dilakukan oleh Menteri Pertahanan atau oleh pejabat-pejabat yang ditunjuknya.
BAB IV
Pasal 9

.
Dengan BAB VII Undang-undang No. 65 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 116) tentang Pemberian Tanda-tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma.
BAB V
Pasal 10

.
Hak atas Bintang Garuda dicabut apabila yang menerima :
- a. dengan putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, dikenakan hukuman berupa dikeluarkan dari dinas ketentaraan, dengan atau tidak dengan pencabutan hak untuk masuk dalam dinas Angkatan Bersenjata;
- b. dengan putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, dikenakan hukuman karena sesuatu kejadian terhadap keamanan Negara atau karena desersi;
- c. dengan putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, di-kenakan hukuman penjara yang lamanya lebih dari satu tahun, atau dikenakan macam hukuman yang lebih berat;
- d. diberhentikan dari dinas ketentaraan tidak dengan hormat;
- e. memasuki dinas angkatan perang negara asing dengan tidak mendapat izin dahulu dari Pemerintah Republik Indonesia.
BAB VI - KETENTUAN KHUSUS.
Pasal 11

.
Bintang Garuda dianugerahkan juga kepada warga-negara Indonesia bukan anggota Angkatan Udara dan kepada warga-negara asing yang melakukan suatu perintah Angkatan Udara dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 1.
BAB VI - KETENTUAN KHUSUS.
Pasal 12

.
Bintang Garuda dianugerahkan juga secara anumerta kepada :
- a. anggota Angkatan Udara Republik Indonesia.
- b. warga-negara Indonesia bukan anggota Angkatan Udara dan
- c. warga-negara asing
yang gugur atau meninggal dunia sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas penerbangannya untuk kepentingan Angkatan Udara Republik Indonesia pada khususnya dan Negara pada umumnya.
BAB VII - Pasal II.
Pasal 13

.
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri Pertahanan.
Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Bintang Garuda" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.
Diundangkan
pada tanggal 4 Juli 1959.
Menteri Kehakiman, ttd
G.A. MAENGKOM.
Menteri Pertahanan, ttd
DJUANDA.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 67
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta, pada tanggal 26 Juni 1959. Pejabat Presiden Republik Indonesia, ttd
SARTONO.
UNDANG-UNDANG No. 23 TAHUN 1959
tentang
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT No. 2 TAHUN 1959 TENTANG PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN BINTANG GARUDA (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1959 No. 19), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Pemerintah berpendapat, bahwa pelaksanaan tugas diudara mempunyai corak yang khas, sehingga perlu diadakan suatu peraturan yang merupakan dasar dari pada pemberian suatu tanda kehormatan berupa Bintang Garuda untuk menghargai pelaksanaan tugasnya diudara.
Kegiatan-kegiatan penerbangan yang dilakukan dimasa tahun 1945 sampai/dengan akhir tahun 1949 tanpa kecualinya, adalah penerbangan yang sangat berbahaya ditinjau dari sudut militer (intercepting), "technik/navigasi penerbangan".
Mereka yang melakukan penerbangan tersebut dapat dianggap sebagai pelopor penerbangan Republik Indonesia umumnya dan Angkatan Udara Republik Indonesia khususnya.
Maka dari itu dan karena keadaan-keadaan yang mendesak, ketentuan-ketentuan yang termaksud diatas telah ditetapkan dalam Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 19).
Termasuk Lembaran-Negara No. 67 tahun 1959.
Diketahui:
Menteri Muda Kehakiman.
SAHARDJO.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1811
Menetapkan
:
BAB VII - Pasal II.
Pasal 1

.
Peraturan Umum Korban Perang dahulu disebut "Algemene Oorlogsongevallen Regeling" Staatsblad 1942 No. 59 jo. Staatsblad 1946 No. 48 yang diubah dan ditambah dengan Staatsblad 1946 No. 118 dan Staatsblad 1948 No. 164, No. 290 dan 308, dihapuskan.
BAB VII - Pasal II.
Pasal 2

.
Kedudukan pegawai, keuangan dan segala sesuatu yang merupakan akibat dari Undang-undang Penghapusan Peraturan Umum Korban Perang ini diatur oleh Menteri Sosial.
BAB VII - Pasal II.
Pasal 3

.
Semua tunjangan kepada korban atau keluarga korban perang/ kekacauan berdasarkan Staatsblad tersebut pada pasal 1 dihentikan
- 3 - terhitung 6 (enam) bulan sejak Undang-undang ini mulai berlaku.
BAB VII - Pasal II.
Pasal 4

.
- (1) Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Penghapusan Peraturan Umum Korban Perang".
- (2) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal satu bulan berikutnya setelah diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 April 1959. Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO.
Diundangkan pada tanggal 14 April 1959.
Menteri Kehakiman, ttd
G. A. MAENGKOM.
Menteri Sosial, ttd
MULJADI DJOJOMARTONO.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 18
PENJELASAN
Pasal 1

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

.
Setelah penghapusan P.U.K.P. (A.O.O.R.), maka Menteri Sosial mengatur bukan saja aparatur-aparatur P.U.K.P., melainkan juga permohonan-permohonan dari mereka yang sedianya akan mendapat tunjangan berdasarkan peraturan yang dihapuskan dan/atau permohonan-permohonan dari mereka yang memerlukan bantuan sosial.
PENJELASAN
Pasal 3

.
Adalah sulit sebenarnya untuk menentukan batas waktu peraturan ini.
Setelah ditinjau dri segala sudut, maka dirasa batas waktu 6 bulan itu cukup dapat dipertanggungjawabkan.
Mungkin sekali akan timbul rasa ketidak-adilan, misalnya bagi mereka yang semestinya masih harus menerima tunjangan melewati waktu 6 bulan, bila dibandingkan dengan mereka yang berhak kurang dari batas waktu itu, sedangkan jangka waktu disamaratakan.
Dorongan kuat bagi penciptaan pasal ini dalah keganjilan-keganjilan yang sungguhsungguh dirasakan daari A.O.O.R. Rasa tersebut lebih-lebih meningkat lagi apabila difahamkan peraturan-peraturan bantuan sosial menurut instruksi-instruksi Kementerian Sosial (c.q. Jawatan Bimbingan dan Perbaikan Sosial) kepada korban-korban kekacauan dan sebagainya (vide instruksi-instruksi tanggal 14 Januari 1956 No. Ba I-IK- 106 dan tanggal 19 Oktober No. Ba I-IK- 1416), yang jauh lebih rendah dari pada tunjangantunjangan yang diberikan oleh A.O.O.R.
Penjelasan khusus mengenai batas waktu 6 bulan adalah sebagai berikut :
1. Barangsiapa berdasarkan atas peraturan A.O.O.R. hanya mendapat tunjangan kurang dari 6 bulan dihitung mulai hari tanggal Undang-undang ini berlaku, masih berhak menerima tunjangan penuh hingga batas akhir waktu yang ditetapkan Undang-undang ini.
2. Sebaliknya barangsiapa menurut peraturan A.O.O.R., 6 bulan setelah Undangundang ini berlaku semestinya masih menerima tunjangan, maka atas dasar peraturan baru, pemberian tunjangan, tidak dapat meliwati batas waktu peralihan 6 bulan itu.
PENJELASAN
Pasal 4

.
Cukup jelas.
Diketahui:
Menteri Kehakiman, ttd
G. A. MAENGKOM.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1811