PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 55 Tahun 2009
Tentang No Description
Berlaku: 15 November 2009
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
WALIKOTA BANJARBARU
Alamat Kantor : JL. Panglima Batur No.1 Telp.(0511) 4774269 Fax. (0511) 4774269 Banjarbaru Kalsel
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 55 TAHUN 2009
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PADA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA BANJARBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal, dipandang perlu adanya tugas pokok, fungsi dan tata kerja;
- b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarbaru.
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3822);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018),sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 02 Seri D Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5);
12. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru (Lembaran Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nmor Seeri D Seri 3).
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PADA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA BANJARBARU
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Derah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
5. Unit Pelaksanaan Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
6. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
- c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian tanaman pangan dan hortikultura;
- d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian sarana dan prasarana tanaman pangan dan hortiultura;
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang oleh karena fungsinya diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana Teknis pada Dinas Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
Bagian Kedua
Tugas Pokok
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu Kebijakan Teknis Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.
Bagian Ketiga Fungsi
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3, Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan dalam bidang tanaman pangan dan hortikulura sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Pasal 5

- (1) Unsur - unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha :
- b. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan perencanaan, administrasi keuangan, urusan umum dan administrasi kepegawaian sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program, pengolahan data administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyusunan kebijaksanaan pengelolaan surat-menyurat/kearsipan,perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, penatausahaan dan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengendalian program perencanaan dan keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;
Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Pasal 8

Masing masing Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Pasal 9

- (1) kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga profesional dalam jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian;
- (2) jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pada Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- (3) jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura serta dengan semua unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 15

Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dan selanjutnya disusun sebagai laporan berkala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 16

Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan bahan-bahan perencanaannya kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dan selanjutnya diolah dan disusun untuk menjadi program Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 17

- (1) dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, wajib mengikuti pedoman dan peraturan yang berlaku;
- (2) dalam hal Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura berhalangan maka ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- (3) dalam hal Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 15 November 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA
BUDI YAMIN
Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor : 55 NO SERI D NO SERI 40
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18

- (1) dalam mempersiapkan rencana, program Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, senantiasa memelihara hubungan kerja konsultatif dengan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta hubungan kerja koordinatif dengan unit kerja terkait dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- (2) dalam melaksanakan rencana serta program kerja, Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mengusahakan keterpaduan antara kepentingan nasional dan daerah serta antar daerah;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan Perangkat Daerah lainnya senantiasa melaksanakan pembinaan dan pengembangan secara berencana dan terpadu, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal lain yang belum diatur dengan jelas dan bersifat teknis akan diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pertaninan, Perikanan dan Kehutanan.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.
Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 15 November 2009
N/A
Preamble

Menimbang
a
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk membantu penyusunan anggaran dari program dan kegiatan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan untuk pencapaian prestasi kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh perlu menetapkan Standar Biaya;
- bahwa mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.O2/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017, perlu disesuaikan dalam penyusunan Standar Biaya Khusus kegiatan Keberlanjutan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Kegiatan Penyusunan Rancangan RPJMD, Kegiatan Penetapan RPJMD dan Kegiatan Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) ; b
- bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Penetapan Standar Biaya Khusus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran Tahun 2017. c
Mengingat
- l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Fusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 /PMK.O2 / 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);
Menetapkan
7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (l,embaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2O16 Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2Ol7 (kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 19);
9. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 66);
4. 10 Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 112);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2OI7
BAB I - KETEITTUA"IT T'MUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Payakumbuh
2. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Payakumbuh.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh.
4. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPPD adalah Sistim Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen perencanaan lima tahunan bidang penanggulangan kemiskinan yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Bidang Penanggulangan Kemiskinan.
7. Koordinator Admin adalah orang yang bertugas sebagai pengawas langsung pelaksanaan SIPPD, mediator SIPPD dengan pemerintah pusat, memonitoring pelaksanaan SIPPD di OPD, melakukan koordinasi dengan pihak konsultan pengembang SIPPD, melakukan evaluasi terhadap hasil output SIPPD, melaksanakan pengembangan SIPPD sesuai dengan kebutuhan dan aturan terkait.
8. Super Admin adalah orang yang bertugas menangani masalah trouble shooting terkait hardware, aplikasi dan jaringan, melakukan koordinasi dengan admin terkait operasional SIPPD, memantau operasional SIPPD di OPD untuk dilaporkan kepada koordinator Admin.
9. Admin SIPPD adalah orang yang bertugas sebagai helpdesk bagi OPD jika mengalami masalah kendala terkait operasional modul perencanaan, melakukan koordinasi dengan operator OPD.
10. 10 Tenaga At,li Sofiuare Programming/ Implementer adalah personil dengan keahlian Sofiuare Programmirq/ Implementer dengan kualifikasi pendidikan Minimal Strata 1 Teknik Informatika atau Komputer
BAB III - KETENTUAIT PENUTT'P
Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.
Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal t jun
r'
2017
WALIKOTA l:la, i
FALEPI
.17 BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017 NOMOR
Diundangkan di Payakumbuh
padatanggal ? Iqni
2Ol7
SEXRETARIS DAERAII KOTA PAYAIIIIMBUH,
BENITI WARDIS
LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
: PERATURAN WATIKOTA PAYAI(UMBUH
: {+ T&amp;(tu$r ?rtt
: ? cunl
20L7
: STANDAR BIAYA KHUSUS BADAN PERENCANAAiI PEMBANGUNAN DAERAH KOTA
PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAI{ 2017
| KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | URAIAN | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNTUK KEGIATAN I(EBERI.ANJUTAN SI5TEM INTORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | UNTUK KEGIATAN I(EBERI.ANJUTAN SI5TEM INTORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | UNTUK KEGIATAN I(EBERI.ANJUTAN SI5TEM INTORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | UNTUK KEGIATAN I(EBERI.ANJUTAN SI5TEM INTORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | UNTUK KEGIATAN I(EBERI.ANJUTAN SI5TEM INTORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | UNTUK KEGIATAN I(EBERI.ANJUTAN SI5TEM INTORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | UNTUK KEGIATAN I(EBERI.ANJUTAN SI5TEM INTORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | UNTUK KEGIATAN I(EBERI.ANJUTAN SI5TEM INTORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | UNTUK KEGIATAN I(EBERI.ANJUTAN SI5TEM INTORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | HONORARIUM PANITIA PETAKSANA KEGIATAN SIPPD | HONORARIUM PANITIA PETAKSANA KEGIATAN SIPPD | HONORARIUM PANITIA PETAKSANA KEGIATAN SIPPD | HONORARIUM PANITIA PETAKSANA KEGIATAN SIPPD |
| IIIII | | | | | A. TIM PEMBINA | | | I |
| IIIII | | | | | PENANGGUNG JAWAB | OK | 700,000 | |
| IIIII | | | | | WAKIL PENANGGUNG JAWAB | OK | 650,000 | |
| IIIII | | | | | KOORDINATOR | OK | 600,000 | |
| IIIII | | | | | WAKIL KOORDINAfOR | OK | 500,000 | |
| IIIII | | | | | B. TIM OPERASIONAL | | | |
| IIIII | | | | | KETUA | OK | 500,000 | - |
| IIIII | | | | | WAKIL KETUA | OK | 475,000 | - |
| IIIII | | | | | SEKRETARIS | OK | 450,000 | |
| IIIII | | | | | ANGGOTA | OK | 400,000 | |
| IIIII | | | | | KOORDINATOR ADMIN | OK | 425,000 | |
| IIIII | | | | | SUPER ADMIN | OK | 375,000 | I |
| IIIII | | | | | ADM IN | OK | 350,000 | |
| IIITI | | | | | ADMIN SKPD | OK | 350,000 | |
| IIIII | | | | | SEKRETARIAT | OK | 300,000 | |
| IIIII | | | | | | | | |
| 5 | 2 | 2 | 03 | 55 | BELANJA JASA TENAGA IT | | | |
| | | | | I | HONORARIUM TENAGA AHLI SOFTWARE PROGRAMMING / IMPLEMENTER | OB | 2,678,O00 | |
| UNTUK KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD, PENETAPAN RPJMD DAN PENYUSUNAN | UNTUK KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD, PENETAPAN RPJMD DAN PENYUSUNAN | UNTUK KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD, PENETAPAN RPJMD DAN PENYUSUNAN | UNTUK KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD, PENETAPAN RPJMD DAN PENYUSUNAN | UNTUK KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD, PENETAPAN RPJMD DAN PENYUSUNAN | UNTUK KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD, PENETAPAN RPJMD DAN PENYUSUNAN | UNTUK KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD, PENETAPAN RPJMD DAN PENYUSUNAN | UNTUK KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD, PENETAPAN RPJMD DAN PENYUSUNAN | UNTUK KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD, PENETAPAN RPJMD DAN PENYUSUNAN |
| | KODE | | RE|(ENING | | URAIAN | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
| 5 | 2 | L | 1 | 1 | HONORARIUM TIM PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD, PEN€TAPAN RPJMD, DAN PENYUSUNAN STRATEGI PENANGGUTANGAN KEMISKINAN DAERAH (SPKD} | HONORARIUM TIM PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD, PEN€TAPAN RPJMD, DAN PENYUSUNAN STRATEGI PENANGGUTANGAN KEMISKINAN DAERAH (SPKD} | HONORARIUM TIM PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD, PEN€TAPAN RPJMD, DAN PENYUSUNAN STRATEGI PENANGGUTANGAN KEMISKINAN DAERAH (SPKD} | HONORARIUM TIM PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD, PEN€TAPAN RPJMD, DAN PENYUSUNAN STRATEGI PENANGGUTANGAN KEMISKINAN DAERAH (SPKD} |
| IIIII | | | | | PENANGGUNG ]AWAB | OK | s,000,000 | |
| IIIII | | | | | WAKIL PENANGGUNG JAWAB | OK | 4,500,000 | |
| IIIII | | | | | KETUA | OK | 4,000,000 | |
| IIIII | | | | | WAKIL KETUA | OK | 3,500,000 | |
| IIIII | | | | | SEKRETARIS | OK | 3,500,000 | |
| IIIII | | | | | ANGGOTA | OK | 3,000,000 | |
| | | | | | OPERATOR | OK | 2,000,000 | |
IIIII
WALIKOTA PAYANUMBUH,