PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 8€ Tahun 2017
Tentang No Description
Berlaku: 7 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang a. bahwa dalam rangka penyesuaian ketentuan disiplin
- pegawai dan perubahan penempatan tenaga fungsional maka perlu dilakukan perubahan peraturan bupati yang mengatur tentang tambahan penghasilan pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban kerja, kondisi kerja, resiko kerja dan kelangkaan profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Republik 103, Tambahan Lembaran
- Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
v
Menetapkan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selata.n Nomor 1 1 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2017;
MEMUTUSKAN :
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUPATI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA, KONDISI KERJA, RESIKO KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017.
v
Beberapa ketentuan pada Peraturan upati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Behan kerja, kondisi kerja, resiko kerja dan kelangkaan profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Sela tan Tahun Anggaran 201 7 diubah sehingga berbunyu sebagai berikut:
1. Ketentuan pada Pasal 9 ditambahkan ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9
- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dibayarkan setiap bulannya paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja untuk bulan Desember dibayarkan pada tanggal 20 Desember.
- (3) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala Unit Kerja yang bersangkutan melaporkan rekapitulasi hasil perhitungan bobot nilai kinerja PNS di Unit kerjanya.
- (4) Bentuk format Daftar Rekapitulasi Nilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tercantum pada dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (5) Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil untuk pemberian Tambahan Penghasil diatur sebagai berikut:
- a. Untuk Asisten di Sekretariat Daerah Daftar Penilaian ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah; dan
- b. Untuk Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Staf, Daftar Penilaian ditandatangani oleh Asisten yang membidangi SKPD yang bersangkutan. dengan ketentuan penilaian dan penandatanganan Daftar Penilaian tersebut dilakukan secara berjenjang.
2. Ketentuan pada pasal 10 ayat (5) huruf a dan b diubah dan ditambahkan huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut :