PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 16 Tahun 1999
Tentang TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN DI BIDANG PENGADILAN NIAGA
Berlaku: 27 Pebruari 1999
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan mengenai penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang perlu menetapkan tarif atas registrasi pada pengadilan niaga yang merupakan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman, dengan Peraturan Pemerintah;
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);
MEMUTUSKAN:
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN DI
Menetapkan : BIDANG PENGADILAN NIAGA.
N/A
Pasal 1

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IIA Angka (3) Nomor 9 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998, khusus untuk biaya registrasi pada pengadilan niaga, adalah sebagai berikut:
- a. nilai utang sampai dengan Rp 1 miliar, sebesar Rp750.000,00 per permohonan;
- b. nilai utang lebih dari Rp 1 miliar sampai dengan Rp 50 miliar, sebesar Rp1.500.000,00 per permohonan;
- c. nilai utang lebih dari Rp 50 miliar sampai dengan Rp 250 miliar, sebesar Rp2.500.000,00 per permohonan;
- d. nilai utang lebih dari Rp 250 miliar sampai dengan Rp 500 miliar, sebesar Rp3.500.000,00 per permohonan;
- e. nilai utang di atas Rp 500 miliar, sebesar Rp5.000.000,00 per permohonan.
N/A
Pasal 2

Seluruh penerimaan yang bersumber dari Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa registrasi pada pengadilan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung ke Kas Negara.
N/A
Pasal 3

Sebagian dana dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah disetorkan ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dialokasikan penggunaannya dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan pengadilan niaga.
N/A
Pasal 4

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIA Angka (3) Nomor 9 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998, yang belum tercakup dalam Pasal 1, akan disusulkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Pemerintah ini dan pencantumannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.
N/A
Pasal 5

Peraturan Pemerintah berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Pebruari 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Pebruari 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ttd.
AKBAR TANDJUNG
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3813