PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 7 Tahun 2016
Tentang PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA
Berlaku: 7 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR
7
TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATU BARA,
- a.
- bahwa berdasarkan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditegaskan bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah.
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Perangkat Daerah yang penetapannya dengan Peraturan Daerah.
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik ' Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
- 2007 tentang Penaggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234):
6. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
*
Menetapkan
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA
dan
BUPATI BATU BARA
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT
: DAERAH KABUPATEN BATU BARA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Batu Bara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara;
9. Inspektorat Daerah Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Batu Bara;
10. Dinas Daerah Kabupaten adalah Dinas Daerah Kabupaten Batu Bara;
11. Badan Daerah Kabupaten adalah Badan Daerah Kabupaten Batu Bara;
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
13. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintalian Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
16. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten.
17. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagaian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten / Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
BAB II - PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan Sekretariat Daerah Kabupaten Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sekretariat Daerah dalam penyusunan kebijakan dan 1 pengkoordinasian terdapat pelaksanaan tugas administratif perangkat daerah serta pelayanan administratif;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan Sekretariat DPRD Kabupaten Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kesekretariatan dan kewenangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tipe A, menj ' elenggarakan urusan pemerintahan bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
- d. Dinas Daerah Kabupaten, terdiri dari ;
1. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Pekeiiaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekeijaan umum dan penataan ruang, pertamanan dan penerangan;
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
6. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. Dinas Ketenagakeijaan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan bidang penyuluhan;
4. 10.Dinas Lingkungan Hidup Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, kebersihan, persampahan dan kehutanan;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
14. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
15. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah, bidang perdagangan dan perindustrian, bidang pasar dan sumber daya mineral;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
18. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, bidang pariwisata:
13. 19.Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
14. 20.Dinas Perpustakaan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakan dan bidang kearsipan;
21. Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan hortikultura;
22. Dinas Petemakan dan Perkebunan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Petemakan dan Perkebunan.
- e. Badan Daerah Kabupaten, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan Tipe A, perencanaan penunjang pembangunan. penelitian dan pengembangan daerah; fungsi
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang pengelola keuangan dan aset daerah;
3. Badan Kepegawaian Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Pengelola pajak dan retribusi daerah;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B. melaksanakan fungsi penunjang bidang penanggulangan bencana.
BAB II - PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 3

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Kecamatan Medang Deras dengan Tipe A;
- b. Kecamatan Sei Suka dengan Tipe A;
- c. Kecamatan Air Putih dengan Tipe A;
- d. Kecamatan Lima Puluh dengan Tipe A;
- e. Kecamatan Talawi dengan Tipe A;
- f. Kecamatan Tanjung Tirarn dengan Tipe A;
- g. Kecamatan Sei Balai dengan Tipe A.
- (3) Kecamatan sebagimana dimaksud pada ayat (2) terdapat Kelurahan, kecuali Kecamatan Sei Balai;
- (4) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Perangkat Kecamatan dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
BAB II - PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit keija di bawahnya diatur dengan peraturan Bupati.
BAB II - PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas :
- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan;
- b. Intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata keija yang jelas;dan
- h. fleksibilitas.
BAB III - PEMBENTUKAN UPT
Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
BAB III - PEMBENTUKAN UPT
Pasal 7

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten.
- (2) Satuan pendidikan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.
BAB III - PEMBENTUKAN UPT
Pasal 8

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah kabupaten sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekeija secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
- (3) Sebelum Rumah Sakit Daerah Kabupaten ditata menjadi UPT Dinas tetap melalcsanakan tugasnya dan disesuaikan setelah ditetapkannya peraturan perundang-undangan.
BAB III - PEMBENTUKAN UPT
Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang barn.
BAB IV - STAF AHLI
Pasal 10

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Bidang Staf Ahli, nomenklatur dan tugas fungsinya akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Staf Ahli sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi staf ahli dibantu dengan Sub Bagian staf ahli yang penempatannya melekat pada Bagian UmumSekretariat Daerah Kabupaten.
BAB V - KEPEGAWAIAN
Pasal 11

- (1) Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
- (2) Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diangkat dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten :
- a. Sekretaris Daerah Kabupaten merupakan jabatan eselon II a atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- b. Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan eselon II b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- c. Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Kepala Bagian serta Camat merupakan jabatan struktural eselon III a atau jabatan administator;
- d. Kepala Bidang pada Dinas dan Badan serta Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon III. b atau jabatan administator;
- e. Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, inspektorat, Dinas dan Badan Daerah, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan Daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah Kelas A, Sekretaris Kecamatan tipe B, serta Kepala Seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IV. a atau jabatan pengawas;
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah Kelas B, Kepala Subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IV b atau jabatan
- f. pengawas;
i
- g. Kepala Unit pelaksana teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan;
- h. Kepala Unit pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk rumah sakit Daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan;
- i. Kepala Unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata keija sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang - undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut. hanya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan
organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah barn yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara;
4. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.
i
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.
Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal 1 ? Hov'e -mbor aoJt
BUPATI BATU BARA,
OK ARYA ZULKARNAIN
Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal * i Q Hovo -mbor
ooU,
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,
i
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR
7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA PROV1NSI SUMATERA UTARA : (175 / 2016)
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM
RAHMAD SIRAIT, SH W?P. 19S6Q2 1 OOl
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara merupakan amanat kententuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang menyatakan bahwa 'Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah aitetapkan dengan Perda'.
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran ( rightsizing) berdasarkan beban keija yang sesuai dengan kondisi nyata di Daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara didasarkan pada pemikiran bahwa Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.
Besaran organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara adalah untuk mengakomodasikan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan dengan mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luasan wilayah, beban keija dan kemampuan keuangan Daerah melalui proses pemetaan intensitas dan beban keija urusan pemerintahan bersama kementerian dan lembaga pemerintah sebagai instansi pembina masingmasing urusan pemerintahan.
Dari hasil proses pemetaan intensitas dan beban keija setiap bidang urusan pemerintahan tersebut, sesuai dengan besarannya skor intensitas dan beban keijanya maka terbentuklah perangkat daerah Kabupaten Batu Bara dengan beberapa macam tipelogi.
*
Perangkat daerah Kabupaten Batu Bara yang dibentuk diantaranya terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretarit DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadai dalam inspektorat. Sedangkan Kecamatan dibentuk sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.
## II . PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
Huruf a
Sekretariat Daerah Kabupaten Tipe A adalah untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah dengan beban kerja yang besar.
Huruf b
Sekretariat DPRD Kabupaten Tipe B adalah untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Sekretariat DPRD dengan beban kerja yang sedang.
Huruf c
Inspektorat Daerah Kabupaten Tipe A adalah untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah dengan beban kerja yang besar.
Huruf d
Dinas Daerah Kabupaten Tipe A adalah untuk mewadahi pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan dengan beban keija yang besar, Dinas Tipe B adalah untuk mewadahi pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan dengan beban keija yang sedang dan Dinas Tipe C adalah untuk mewadahi pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan dengan beban keija yang kecil.
Huruf e
Badan Daerah Kabupaten Tipe A adalah untuk mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang pemerintahan dengan beban keija yang besar, Badan Daerah Tipe B adalah untuk mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang pemerintahan dengan beban keija yang sedang dan Badan Daerah Tipe C adalah untuk mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang pemerintahan dengan beban keija yang kecil.
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas
Kecamatan Tipe A adalah untuk mewadahi pelaksanaan tugas kecamatan dengan beban kerja yang besar, Kecamatan Tipe B adalah untuk mewadahi pelaksanaan tugas Kecamatan dengan beban keija yang kecil.
Cukup jelas
Cukup jelas
Huruf a
Yang dimaksud dengan asas ' Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah" adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan asas ' intensitas urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah" adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah dan berdasarkan karakteristik potensi daerah.
Huruf c
Yang dimaksud dengan asas 'efisiensi ' adalali penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.
Huruf d
Yang dimaksud dengan asas 'efektivitas' adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
Huruf e
Yang dimaksud dengan asas 'pembagian habis tugas' adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.
Huruf f
Yang dimaksud dengan asas 'rentang kendali' adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit keija bawahan.
*
PENJELASAN
Pasal 9

Yang dimaksud dengan 'pembentukan UPT yang bam' adalah UPT yang dibentuk dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan daerah ini.
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas
Yang dimaksud dengan asas ' tata kerja yang jelas' adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah mempunyai hubungan keija yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.
Huruf g Huruf h
Yang dimaksud dengan asas 'fleksibilitas' adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
Cukup jelas
Yang dimaksud dengan ' kegiatan teknis operasional ' adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
Yang dimaksud dengan 'kegiatan teknis penunjang tertentu' adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
Cukup jelas
Yang dimaksud dengan ' Satuan Pendidikan' adalah satuan pendidikan formal yang menjadi kewenangan Kabupaten.
.
Cukup jelas
Yang dimaksud dengan ' unit organisasi bersifat fungsional ' adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional.
Cukup jelas
Cukup jelas
<!-- formula-not-decoded -->
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Yang dimaksud dengan 'Perangkat Daerah yang melaksanakan yang
Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik terbentuk dengan susunan organisasi dan tata. keija sebelum Perda ini diundangkan' adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara.
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Yang dimaksud dengan 'Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan' adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batu Bara.
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas