Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PENEMPATAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA RUANG PUBLIK DI WILAYAH KOTA MANADO
Berlaku: 32 Tahun 2004
N/A
Preamble

Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, maka perlu melakukan penataan penempatan alat peraga kampanye pada ruang publik di wilayah
- Kota Manado;
- C b.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Penempatan Alat Peraga Kampanye pada ruang publik di wilayah Kota Manado.
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. 1959 tentang Pembentukan
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 6.
8. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 05 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Keija Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Lembaga Teknis Daerah Kota Manado sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 09 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 05 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Lembaga Teknis Daerah Kota Manado;
8. Peraturan Walikota Manado Nomor 34 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Manado.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PENEMPATAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA RUANG PUBLIK DI
WILAYAH KOTA MANADO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Manado.
2. Kepala Daerahadalah Walikota Manado.
3. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Kota Manado.
5. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Manado.
4. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Manado.
6. Pemilihan Umum adalah Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
7. Peserta Pemilihan Umum adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR-RI, DPDRI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota, selanjutnya dalam Peraturan ini disebut peserta Pemilihan Umum.
9. Bentuk alat peraga kampanye adalah stiker, selebaran, bendera, spanduk, bendera hias (umbul-umbul), neon sign, baliho, billboard, balon udara.
8. Alat Peraga Kampanye adalah alat peraga yang terbuat dari kain, plastik, kertas, kayu, papan, besi atau kombinasinya yang menggambarkan informasi atau pesan dari satu partai politik atau pasangan perseorangan peserta Pemilihan Umum.
10. Ruang publik adalah ruang yang merupakan milik publik dimana setiap orang dapat mengakses sesuai penggunaannya.
11. Tempat ibadah adalah kawasan dan atau bangunan dimana orang melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut.
12. Sekolah adalah Lembaga Pendidikan mulai dari Taman Kanakkanak sampai dengan Perguruan Tinggi.
13. Kantor Pemerintah adalah kantor milik pemerintah dalam hal ini termasuk BUMN/BUMD.
14. Kampanye pemilihan umum adalah kegiatan peserta pemilihan umum untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta Pemilihan Umum.
BAB III - UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE
Pasal 3

Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga kampanye luar ruang dengan ketentuan :
- a. baliho atau papan reklame (billboard) hanya diperuntukan bagi Partai Politik 1 (satu) unit untuk 1 (satu) kelurahan atau nama lainnya memuat informasi nomor dan tanda gambar Partai Politik dan/atau visi, misi, program, foto pengurus Partai Politik yang bukan Calon Anggota DPR dan DPRD;
- b. calon DPD dapat memasang baliho atau papan reklame (billboard) 1 (satu) unit untuk 1 (satu) kelurahan;
- c. bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh Partai Politik dan calon Anggota DPD pada zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU/KIP Kota bersama Pemerintah Kota;
- d. bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh Partai Politik dan Calon Anggota DPD pada zona atau wilayah sesuai di pasal huruf a dan b pasal ini;
- e. spanduk dapat dipasang oleh Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan ukuran maksimal 1,5 meter x 7 meter hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) Zona atau wilayah sesuai huruf a dan b pasal ini;
- f. penetapan zona atau wilayah sesuai dimaksud huruf c dan d pasal ini dapat berubah apabila ada kesepakatan bersama dengan KPU/KIP dengan Pemerintah Kota;
- g. pemasangan spanduk/baliho oleh Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD di lahan privat harus mendapatkan izin dari pemilik dan ketahui oleh Pemerintah Kota.
BAB III - UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE
Pasal 4

- Zona wilayah untuk pemasangan bendera, umbul-umbul dan spanduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c dan d berlaku pada seluruh wilayah kelurahan di Kota Manado.
LARANGAN
BAB III - UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE
Pasal 5

- (1) Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga kampanye di wilayah Kota, kecuali pada :
- a. Jalan-jalan protokol :
1. Jalan Piere Tendean (Boulevard);
2. Jalan Sam Ratulangi (dari titik nol sampai dengan batas kota Winangun);
3. Jalan 17 Agustus;
4. Jalan Balai Kota;
5. Jalan A.A. Maramis;
6. Jalan Sudirman;
7. Jalan Yos Sudarso;
8. Jalan Martadinata;
9. Jalan Toar;
10. Jalan Lumimuut;
11. Jalan Bethesda;
12. Jalan Ahmad Yani;
13. Jalan Hasanuddin;
14. Jalan Babe Palar;
15. Jalan Pumorow;
(
,--
V\_
*
v
16. Jalan 14 Februari (Teling);
17. Jalan Wolter Monginsidi;
18. Jalan Ring Road;
19. Jalan B.W. Lapian;
20. Jalan TNI;
21. Jalan Daan Mogot.
- b. Taman-Taman Kota Manado :
1. Monumen Adipura (Mapanget);
2. Monumen PKK (depan Dispenda Kota Manado);
3. Taman Segitiga Kairagi (depan SPBU Kairagi);
4. TamanPatungLengkong Wuaya (Jembatan Kairagi);
5. Taman Patung Kuda (Ranomuut);
6. Taman Patung Toar Lumimuut (Tikala);
7. Taman Patung Walanda Maramis (Komo Luar);
8. Taman Median Jalan Dr. Sutomo (Pinaesaan);
9. Taman Sekitar Lapangan Sparta Tikala;
10. Taman Pertigaan Pikat;
11. Taman Segitiga Wanea (depan otomoto);
12. Taman Patung Sam Ratulangi;
13. Taman Median Jalan Korengkeng;
14. Taman Median Jalan Bumi Beringin;
15. Taman Median Jalan 17 Agustu;
16. Taman Median Jalan Ahmad Yani (Sario);
17. Taman Kesatuan Bangsa (Pusat Kota);
18. Median Jalan Sario Tumpaan (depan SPBU Sario);
19. Taman Patung Tendean/Wolter Monginsidi (Jl. Piere Tendean);
20. Taman Patung Batalyon Worang (Pusat Kota);
21. Taman Median Jalan Wolter Monginsidi (Bahu Malalayang);
22. Taman Median Jalan A.A. Marmis.
- c. Bangunan dan halaman tempat ibadah;
- d. Bangunan dan halaman Sekolah;
- e. Bangunan dan halaman Rumah Sakit/Puskesmas;
- f. Kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara(BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- g. Kawasan Perairan Teluk Manado;
- i. Tower, antena pemancar radio, pohon penghijauan di tepi jalan, tiang listrik, tiang telepon dan jembatan.
- h. Lahan kompensasi (lahan 16%) pada kawasan reklamasi pantai;
- (2) Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga kampanye di sekretariat partai politik.
- (4) Pemasangan alat peragakampanye tidak boleh melintang jalan.
- (3) Pemasangan alat peraga kampanye peserta pemilu tidak boleh mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki.
BAB IV
Pasal 6

KPU berwenang memerintahkan peserta pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut.
1
C
Diundangkan
Pada tanggal
\0{
SEKRETARIS
OTA MANADO,
M. H. R
SENDOH
BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2013 NOMOR S~Z
BAB IV
Pasal 7

Dalam hal peserta pemilu tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Pemerintah Daerah setempat dan aparat keamanan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota berwenang mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada peserta pemilu tersebut.
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Manado Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penempatan Atribut Kampanye pada Ruang Publik di Wilayah Kota Manado dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.
Ditetapkan di Manado pada tanggal 0^-0^-%0{^