Unknown Unknown Nomor 8 Tahun 2006
Tentang RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Berlaku: 10 Mei 2006
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 36 Tahun 2002 tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
3. : 1. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik n donesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang - undang Gangguan (UUG/HO) bagi perusahaan - perusahaan yang berlokasi diluar kawasan industri;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang - undang Gangguan bagi perusahaan industri;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
dan
BUPATI MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : TENTANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5

- (1). Perencanaan bangunan rumah tinggal satu lantai dengan luas kurang dari 50 M2 dapat dilakukan oleh orang yang ahli/berpengalaman;
- (2). Perencanaan bangunan sampai dengan dua lantai dapat dilakukan oleh orang yang ahli dan telah mendapat surat izin bekerja dari Bupati atau menurut aturan yang berlaku;
- (3). Perencanaan bangunan lebih dari dua lantai atau bangunan umum atau bangunan spesifik harus dilakukan oleh badan hukum yang telah mendapat kualifikasi sesuai dengan bidang dan nilai bangunan;
- (4). Perencana bertanggung jawab bahwa bangunan yang direncanakan telah memenuhi persyaratan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5). Ketentuan ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini tidak berlaku bagi perencanaan:
- a. Bangunan yang bersifat sementara dengan syarat bahwa luas dan tingginya tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan instansi tehnis;
- b. Pekerjaan pemeliharaan/perbaikan bangunan antara lain adalah sebagai berikut :
- -Memperbaiki bangunan dengan tidak mengubah kontruksi dan luas lantai bangunan;
- -Pekerjaan memplester, memperbaiki letak bangunan dan memperbaiki lapis lantai bangunan;
- -Memperbaiki penutup atap tanpa mengubah kontruksinya;
- -memperbaiki lubang cahaya/udara lebih dari 1M2;
- -Membuat pemisah halaman tanpa kontruksi;
- -Memperbaiki langit-langit tanpa mengubah jaringan lain.
BAB II - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Pasal 2
Pasal 3

Sebelum mengajukan permohonan IMB, pemohon harus minta keterangan tentang arahan perencanaan kepada Bupati melalui instansi teknis tentang rencana mendirikan bangunan/mengubah bangunan yang meliputi:
- a. Jenis/peruntukan bangunan;
- b. Luas lantai bangunan diatas/dibawah permukaan tanah yang diizinkan;
- c. Garis Sempadan yang berlaku;
- d. Koefisien dasar bangunan (KDB) yang diizinkan;
- e. Persyaratan-persyaratan bangunan;
- f. Persyaratan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bangunan;
- g. Hal-hal yang dipandang perlu.
Paragraf 2 Perencanaan Bangunan
BAB II - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Pasal 2
Pasal 6

- (1). Permohonan Mendirikan Bangunan dilengkapi dengan persyaratan gambar situasi bangunan yang telah disetujui instansi teknis.
- (2). Gambar situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat penjelasan tentang:
- a. Bentuk kapling/pekarangan;
- b. Nama jalan menuju kapling;
- c. Peruntukan bangunan sekeliling kapling;
- d. Letak bangunan diatas kapling;
- e. Garis sempadan bangunan;
- f. Skala gambar.
Bagian Kedua
Garis Sempadan, Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisienan Ketinggian Bangunan Paragraf I
Garis Sempadan
BAB II - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Pasal 2
Pasal 7

- (1). Garis sempadan pondasi bangunan terluar sejajar dengan as jalan (rencana jalan)/tepi sungai di sekeliling ditentukan berdasarkan lebar jalan/rencana jalan/lebar sungai, fungsi jalan dan peruntukan kapling/kawasan;
- (2). Letak garis sempadan lokasi bangunan terluar tersebut pada ayat (1) Pasal ini, bilamana tidak ditentukan lain adalah separuh lebar daerah milik jalan (jamida) dihitung dari as jalan;
- (3). Untuk lebar jalan/sungai yang kurang dari 5 M, letak garis sempadan adalah 2 M dihitung dari tepi jalan/sungai;
- (4). Letak garis sempadan podasi bangunan terluar pada bagian samping yang berbatasan dengan tetangga bilamana tidak ditetapkan lain adalah minimal 2 M dari batas kapling, atau atas dasar kesepakatan dengan tetangga yang saling berbatasan;
- (5). Letak garis sempadan pondasi bangunan terluar pada bagian belakang lain adalah minimal 2 M dari batas kapling, atau atas dasar kesepakatan dengan tetangga yang saling berbatasan;
BAB II - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Pasal 2
Pasal 8

- (1). Garis sempadan pagar terluar yang berbatasan dengan jalan ditentukan berhimpit dengan batas terluar daerah milik jalan;
- (2). Garis pada sudut persimpangan jalan ditentukan dengan serongan/lekukan atas dasar fungsi dan peranan jalan;
- (3). Tinggi pagar yang berbatasan dengan jalan ditentukan maksimun 2 M dari permukaan halaman/trotoar dengan bentuk transparan atau tembus pandang, kecuali usaha industri/pabrik;
BAB II - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Pasal 2
Pasal 9

Garis sempadan jalan masuk ke kapling bilamana tidak ditentukan lain adalah berhimpit dengan batas garis tepi jalan.
BAB II - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Pasal 2
Pasal 10

- (1). Teras/ balkon tidak dibenarkan diberi dinding sebagai ruangan tertutup;
- (2). Balkon bangunan tidak dibenarkan mengarah/menghadap ke kapling tetangga yang disamping;
- (3). Garis terluar balkon bangunan tidak dibenarkan melewati batas perkarangan yang berbatasan dengan tetangga.
BAB II - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Pasal 2
Pasal 11

- (1). Garis terluar suatu teritis/ overstek yang menghadap kearah tetangga tidak dibenarkan melewati batasan perkarangan yang berbatasan dengan tetangga;
- (2). Apabila garis sempadan bangunan dinyatakan berhimpit dengan garis sempadan pagar, cucuran atau suatu teritis/overstek harus diberi talang dan pipa talang harus disalurkan sampai ketanah;
- (3). Dilarang menempatkan lubang angin/ventilasi/jendela pada dinding yang berbatasan langsung dengan tetangga.
Paragraf 2 Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
BAB II - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Pasal 2
Pasal 12

- (1). Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/resapan air permukaan tanah dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan kekayaan bangunan;
- (2). Ketentuan besarnya KDB pada ayat (1) Pasal ini, bilamana tidak ditentukan lain, tidak dibenarkan lebih dari 80%.
Paragraf 3 Koefisien Lantai Bangunan (KLB)
BAB II - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Pasal 2
Pasal 13

- (1). Koefisien lantai bangunan (KLB) ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/resapan air permukaan tanah dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan kekayaan bangunan;
- (2). Ketentuan besarnya KLB pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana tata ruang kota atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
Paragraf 4 Ketinggian Bangunan
BAB II - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Pasal 2
Pasal 14

- (1). Ketinggian Bangunan ditentukan sesuai dengan tata ruang;
- (2) Untuk masing-masing lokasi yang belum dibuat tata ruangnya, ketinggian maksimum bangunan ditetapkan oleh kepala instansi teknis dengan mempertimbangkan lebar jalan, fungsi bangunan, keselamatan bangunan serta keserasian lingkungannya;
- (3). Untuk bangunan tinggi yang bertingkat/berlaku koefisien lantai bangunan (KLB) masing-masing lokasi;
- (4). Ketinggian bangunan deret maksimum 4 lantai dan selebihnya harus berjarak dengan persil tetangga.
Bagian Ketiga Persyaratan Khusus Bangunan
Paragraf I Bangunan Umum
BAB II - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Pasal 2
Pasal 15

- (1). Yang termasuk golongan ini adalah :
- a. Bangunan tempat pertemuan umum yang dipergunakan untuk peribadatan, kesenian, olah taga atau perjumpaan dan sejenisnya;
- b. Bangunan tempat pertemuan umum yang dipergunakan untuk rekreasi;
- c. Bangunan tempat pertemuan umum yang dipergunakan untuk perpindahan jasa transportasi/angkutan umum;
- (2). Setiap bangunan yang baru, secara fungsional dan estetikal hendaknya cenderung pada segi sosial budaya setempat.
Paragraf 2 Bangunan Perniagaan
BAB II - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Pasal 2
Pasal 16

- (1). Yang termasuk golongan ini adalah :
- a. Bangunan tempat dilakukan penjualan jasa;
- b. Bangunan tempat dilakukan transaksi jual beli secara langsung.
- (2). Setiap bangunan dapat diletakkan berderet dan bersambung, dengan ketentuan harus memasang alat pencegah menjalarnya kebakaran dari dan ke bangunan lain;
- (3). Setiap bangunan pedagangan dan jasa dapat dibangun dengan KDB 10% dengan ketentuan bangunan tidak berubah status kegolongan yang lain;
- (4). Ketinggian bangunan dan atau jumlah lantai harus memperhitungkan keserasian tata ruang kota;
- (5). Pemasangan ornament atau hiasan atau papan nama atau iklan, tidak dibenarkan mengganggu ketertiban umum dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Keputusan Bupati.
Paragraf 3 Bangunan Pendidikan
BAB II - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Pasal 2
Pasal 17

- (1). Yang termasuk golongan ini adalah :
- a. Semua bangunan tempat dilakukan kegiatan pendidikan Formal, Non Formal, Agama, Kejuruan dan keterampilan;
- b. Bangunan tempat pengelolaan sumber informasi atau data yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan;
- c. Bangunan tempat dilakukan kegiatan, pengamatan, penelitian, perencanaan, dan rancangan yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan.
- (2). Setiap bangunan pendidikan dapat dibangun dengan KDB adalah tidak melebihi 50% kecuali ditentukan lain;
Paragraf 4 Bangunan Kelembagaan/Perkantoran
BAB II - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Pasal 2
Pasal 18

- (1). Yang termasuk golongan ini adalah :
- a. Semua bangunan tempat dilakukan kegiatan yang berhubungan dengan urusan perkantoran;
- b. Semua Bangunan yang ada hubungannya dengan bidang kesehatan atau perawatan sosial;
- c. Semua Bangunan yang ada hubungannya dengan telekomunikasi;
- (2). Setiap bangunan dapat dibangun dengan KDB adalah tidak melebihi 60% atau didasarkan pada perhitungan kelayakan;
- (3). Setiap bangunan yang baru secara fungsional dan estetika hendaknya mencerminkan perwujudan budaya.
- (1). Yang termasuk golongan ini adalah :
- a. Semua bangunan tempat tinggal milik perseorangan atau milik suatu badan sosial/badan hukum atau pemerintah;
- b. Semua Bangunan tempat tinggal yang disewakan pada pihak lain;
- (2). Setiap bangunan harus mempunyai jarak bangunan dengan bangunan sekitarnya sekurangkurangnya satu meter atau karena pertimbangan lain dapat berdempet;
- (3). Setiap bangunan rumah tinggal dapat dibangun dengan KDB adalah tidak melebihi 60% kecuali ditentukan lain;
- (4). Setiap bangunan yang baru secara estetikal hendaknya mencerminkan perwujudan budaya setempat;
- (5). Bangunan-bangunan rumah tinggal yang pelaksanaannya dikelola oleh suatu badan atau jumlahnya cukup banyak, harus memperhitungkan perimbangan fasilitas lingkungan secara baik;
- (6). Setiap bangunan yang dibangun diatas kawasan yang belum memiliki rencana detail wajib merencanakan dan melaksanakan prasarana lingkungan oleh pihak pemohon izin;
- (7). Kewajiban perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) separuhnya ditanggung oleh pihak pemohon izin;
- (8). Perubahan status golongan hanya dibenarkan menjadi golongan bangunan campuran yang untuk selanjutnya diatur dalam Pasal izin Peraturan Daerah ini.
Paragraf 6 Bangunan Campuran
BAB II - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Pasal 2
Pasal 20

- (1). Yang dibenarkan termasuk golongan ini adalah :
- a. Semua bangunan dengan status induk bangunan perumahan ditambah perniagaan dan bukan sebaliknya;
- b. Semua Bangunan dengan status induk bangunan perumahan ditambah industri (ringan, kerajinan, perumahan) dan bukan sebaliknya;
- c. Semua Bangunan dengan status induk bangunan perumahan ditambah kelembagaan dan bukan sebaliknya;
- d. Semua bangunan dengan status induk bangunan umum ditambah perniagaan bukan sebaliknya;
- e. Semua bangunan dengan status induk bangunan umum ditambah kelembagaan dan bukan sebaliknya;
- f. Semua bangunan dengan status induk bangunan industri ditambah perniagaan dan bukan sebaliknya;
- g. Semua bangunan dengan status induk bangunan industri ditambah kelembagaan dan bukan sebaliknya;
- h. Semua bangunan dengan status induk bangunan umum ditambah perniagaan bukan sebaliknya;
- i. Semua bangunan dengan status induk bangunan pendidikan ditambah bangunan umum atau perniagaan atau kelembagaan dan bukan sebaliknya;
- (2). Setiap bangunan campuran dapat dikenakan KDB 70%.
Bagian Keempat Persyaratan Bangunan Paragraf 1 Persyaratan Umum
BAB II - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Pasal 2
Pasal 21

Persyaratan umum bangunan terdiri atas :
- a. Setiap bangunan umum harus memiliki pintu bahaya yang lebar sedemikian rupa sehingga mampu mengosongkan ruangan atau bangunan dalam keadaan penuh tidak dari 5 menit;
- b. Setiap bangunan umum harus mempunyai jarak bangunan dengan bangunan sekitarnya sekurangkurangnya 2 (dua) meter dengan batas kapling;
- c. Setiap bangunan umum harus dilengkapi dengan fasilitas penunjang untuk penyandang cacat, toilet dan sarana parkir;
- d. Setiap bangunan tidak diperbolehkan menghalangi pandangan, lalu lintas;
- e. Setiap bangunan langsung atau tidak langsung tidak diperbolehkan mengganggu atau menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan umum, keseimbangan/pelestarian lingkungan dan kesehatan lingkungan;
- f. Setiap bangunan diusahakan mempertimbangkan segi-segi pengembangan konsepsi arsitektur bangunan tradisonal, sehingga secara estetika dapat mencerminkan perwujudan corak budaya setempat;
- (1). Sifat konstruksi bangunan satu lantai terdiri atas :
- a. Bangunan permanen;
- b. Bangunan semi permanen;
- c. Bangunan darurat.
- (2). Bangunan sementara harus ditentukan umur bangunannya dan dinyatakan roboh tidak lebih dari lima tahun;
- (3). Bangunan sementara tidak diperkenankan berada dipinggir jalan utama, kecuali dengan izin Bupati dan umur bangunan dinyatakan tidak lebih dari dua tahun;
- (4). Bangunan sementara yang dipergunakan sebagai barak kerja tidak diperbolehkan untuk tempat rumah tangga;
- (5). Bangunan sementara yang dinyatakan dirobohkan oleh Kepala Daerah harus diterima dan dilaksanakan oleh yang bersangkutan;
- (6). Bangunan semi permanent tidak diperkenankan dibangun ditepi jalan kelas satu dan kelas dua;
- (7). Bangunan semi permanent harus ditentukan umur bangunannya dan dinyatakan roboh tidak lebih dari lima belas tahun;
- (8). Bangunan permanent harus ditentukan umurnya;
- (9). Bangunan permanent yang dibangun secara bertahap dan besambungan hanya dapat dibenarkan bila tahap berikutnya akan dimulai tidak lebih dari satu tahun setelah tahap sebelumnya selesai.
Bangunan Bertingkat
- (1). Sifat konstruksi bangunan bertingkat terdiri dari :
- a. Bangunan permanent tidak lebih dari 4 lantai;
- b. Bangunan semi permanent yang tidak lebih dari dua lantai.
- (2). Bangunan semi permanent tidak diperkenankan dibangun ditepi jalan kelas satu dan dua;
- (3). Bangunan semi permanent harus ditentukan umur bangunannya dan dinyatakan roboh tidak lebih dari sepuluh tahun;
- (4). Bangunan semi permanent kelompok ini tidak boleh berubah menjadi permanent;
- (5). Bangunan permanent harus secara tegas dinyatakan umur bangunannya;
- (6). Bangunan permanent yang dibangun secara bertahap dan bersambung hanya dibenarkan bila tahap berikutnya akan dimulai tidak lebih dari enam bulan setelah tahap sebelumnya.
Paragraf 4 Bangunan Tinggi
BAB II - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Pasal 2
Pasal 24

Yang termasuk kelompok bangunan tinggi adalah bangunan dengan jumlah lantai 5 (lima) atau lebih dari atau tinggi bangunannya melebihi 14 meter serta bersifat permanent.
BAB II - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Pasal 2
Pasal 25

- (1). Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bangunan, tinggi dilakukan oleh tenaga ahli yang telah mempunyai bukti pengalaman di bidang tersebut;
- (2). Bilamana kualifikasi tenaga ahli masih diragukan, Bupati dapat menolak diteruskannya proses pembangunan.
- (1). Patokan/standar teknik yang harus dipakai adalah patokan/standar teknik yang berlaku di Indonesia yang antara lain meliputi SNI (Standart Nasional Indonesia) tentang beton, SNI tentang baja, SNI tentang kayu dan standar teknik lainnya yang berlaku berkaitan dengan bangunan gedung;
- (2). Tiap-tiap bangunan dan bagian konstruksinya harus diperhitungkan terhadap beban sendiri, beban yang dipikul, beban angin, getaran dan gaya gempa sesuai dengan peraturan pembebanan yang berlaku;
- (3). Tiap-tiap bangunan dan bagian konstruksinya yang dinyatakan mempunyai tingkat gaya angin atau gempa yang cukup besar harus direncanakan dengan konstruksi yang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
- (4). Instansi tehnis mempunyai kewajiban dan wewenang untuk memeriksa konstruksi bangunan yang dibangun/yang akan dibangun baik dalam rancangan bangunan maupun pada masa pelaksanaan pembangunannya;
Paragraf 1 Ketetapan terhadap Bahaya Kebakaran
BAB II - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Pasal 2
Pasal 27

- (1). Setiap bangunan harus memiliki sarana dan alat/perlengkapan pencegahan/penanggulangan bahaya kebakaran yang bersumber dari listrik, gas dan sejenisnya sesuai dengan ketentuan dari peraturan/standar yang berlaku;
- (2). Setiap bangunan umum harus dilengkapi petunjuk secara jelas :
- a. cara menyelamatkan diri dari bahaya kebakaran;
- b. cara menghindari diri dari bahaya kebakaran;
- c. cara mengetahui sumber bahaya kebakaran;
- d. cara mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran;
Paragraf 2 Utilitas Jaringan Air Bersih
BAB II - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Pasal 2
Pasal 28

- (1). Jenis, mutu, sifat bahan dan peralatan instalasi air minum harus memenuhi standar ketentuan tehknis yang berlaku;
- (2). Pemilihan sistem dan penempatan instalasi air minum harus disesuaikan dan aman terhadap sistem lingkungan, bangunan - bangunan lain, bagian - bagian lain dari bangunan dan instalasi - instalasi lain sehingga tidak saling membahayakan, mengganggu dan merugikan serta memudahkan pengamatan dan pemeliharaan;
- (1). Pada dasarnya air hujan harus dibuang atau dialirkan kesaluran umum;
- (2). Jika hal dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak mungkin karena belum tersedianya saluran umum ataupun sebab - sebab lain yang dapat diterima yang berwenang, maka pembuangan air hujan harus dilakukan melalui proses peresapan ataupun cara - cara lain yang ditentukan oleh Kepala Instansi Tekhnis;
- (3). Saluran air hujan :
- a. Dalam tiap - tiap perkarangan harus dibuat saluran pembuangan air hujan;
- b. Saluran tersebut diatas harus mempunyai ukuran yang cukup besar kemiringannya yang cukup untuk dapat mengalirkan saluran air hujan dengan baik;
- c. Air hujan yang jatuh dari atap harus segera disalurkan kesaluran diatas permukaan tanah dengan pipa atau saluran pasangan terbuka;
- d. Saluran harus dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (1). Semua air kotor yang asalnya dari dapur, kamar mandi, wc dan tempat cuci pembuangannya harus melalui pipa - pipa tertentu;
- (2). Pembuangan air kotor yang dimaksud ayat (1) Pasal ini disalurkan kesaluran umum;
- (3). Jika hal dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak dimungkinkan, maka pembuangan air kotor harus dilakukan melalui proses peresapan ataupun cara - cara yang ditentukan oleh Kepala Instansi Tekhnis;
- (4). Letak sumber -sumber peresapan berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumber air minum/bersih terdekat dan atau tidak berada dibagian atas kemiringan tanah terhadap letak sumber air minum/bersih, sepanjang tidak ada ketentuan lain yang disyaratkan, diakibatkan oleh suatu kondisi tanah;
- (1). Setiap pembangunan baru atau perluasan suatu bangunan yang diperuntukkan sebagai tempat kediaman harus dilengkapi dengan tempat/kotak/lubang pembuangan sampah yang ditempatkan dan dibuat sedemikian rupa sehingga kesehatan umum terjamin;
- (2). Pada lingkungan/di daerah perkotaan yang terjangkau Dinas Kebersihan, disediakan kotak - kotak sampah yang tertutup sedemikian rupa sehingga petugas Dinas Kebersihan dapat dengan mudah melakukan tugasnya;
- (3). Pada lingkungan/daerah perkotaan yang belum terjangkau Dinas Kebersihan, maka sampah sampah dimasukkan kedalam lubang, ditimbun dan atau dibakar dengan cara yang aman dan baik;
- (1). Setiap pemohon yang akan mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan yang mempunyai jenis usaha atau kegiatan bangunan dengan areal lebih dari 5 (lima) hektar, diwajibkan untuk melengkapi persyaratan analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL);
- (2). Untuk kawasan industri, perhotelan, perumahan real estate, pariwisata, gedung bertingkat yang mempunyai ketinggian 60 (enam puluh) M atau lebih, pemohon diwajibkan untuk melengkapi persyaratan AMDAL, sesuai dengan ayat (1) Pasal ini;
- (3). Pelaksanaan dan pengawasan terhadap AMDAL ditangani oleh Instansi terkait;
- (5). Pelanggaran terhadap Pasal ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan yang berlaku, dan untuk izin mendirikan bangunanya dapat dicabut oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
- (1). Permohonan IMB harus diajukan secara tertulis oleh pemohon dengan melampirkan rekomendasi Lurah/Kepala Desa/Camat kepada Bupati;
- (2). Lembar isian permohonan IMB tersebut ayat (1) Pasal ini dapat diambil pada Dinas Perkotaan, Pasar dan Pertamanan Kabupaten Muaro Jambi;
- (3). Permohonan IMB harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Foto Copy Surat Keterangan tanah/sertifikat;
- b. Foto Copy KTP (bukti diri);
- c. Gambar Rencana Bangunan (sket bangunan);
- d. Foto Copy bukti luas PBB tahun terakhir;
- e. Pas Photo ukuran 3 X 4 cm;
- f. Rekomendasi Camat/Lurah;
- g. Khusus pemohon IMB bagi perusahaan industri dan real estate disamping persyaratan dimaksud pada huruf a/f Pasal ini ditambah dengan :
- -Izin Prinsip dari Bupati;
- -Izin Lokasi dari Bupati;
- -Akte Pendirian Perusahaan;
- -Surat Kuasa apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon;
- -Surat pernyataan pemohon tentang kesanggupan memenuhi persyaratan tekhnis bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- -Tanda anggota real estate indonesia dan Rekomendasi bebas banjir dari Instansi Tehknis khusus bagi permohonan real estate;
- -Rencana tata bangunan prasarana kawasan industri yang disetujui oleh Bupati dengan menunjukkan lokasi kavling untuk bangunan yang bersangkutan bagi perusahaan industri yang berlokasi dikawasan industri;
- (1). Instansi tekhnis mengadakan penelitian PIMB/MB yang diajukan mengenai syarat -syarat administrasi dan tekhnis menurut ketentuan yang berlaku;
- (2). Instansi tekhnis memberikan tanda terima PIMB/MB apabila semua persyaratan administrasi telah dipenuhi;
- (3). Dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja setelah permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Instansi Tekhnis menetapkan besarnya Retribusi yang wajib dibayar oleh pemohon berdasarkan ketentuan yang berlaku, atau menolak PIMB yang diajukan karena tidak memenuhi persyaratan;
- (4). Untuk PIMB yang ditolak, harus diperbaiki mengikuti ketentuan yang berlaku atau petunjuk - petunjuk yang diberikan oleh Dinas Perkotaan, Pasar dan Pertamanan kemudian dapat diajukan kembali;
BAB II - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Pasal 2
Pasal 35

IMB tidak diperlukan dalam hal :
- a. Membuat lubang - lubang ventilasi, penerangan dan sebagainya yang luasnya tidak lebih dari 2 (dua) meter;
- b. Membongkar bangunan yang menurut pertimbangan tekhnis Instansi tekhnis tidak membahayakan;
- c. Pemeliharaan/perbaikkan bangunan dengan tidak merubah denah, konstruksi maupun arsitektur dari bangunan semula yang mendapat izin;
- d. Mendirikan bangunan yang tidak permanent untuk memelihara binatang ternak (kecuali babi atau taman - taman dengan syarat - syarat sebagai berikut :
1. Ditempatkan dihalaman belakang;
2. Luas tidak melebihi 10 (sepuluh) M ² dan tingginya tidak lebih dari 2 (dua) meter;
- e. Membuat kolam hias, taman dan patung - patung, tiang bendera diperkarangan rumah;
- f. Mendirikan bangunan sementara yang pendiriannya telah memiliki izin dari Bupati untuk paling lama 1 (satu) bulan;
- g. Mendirikan perlengkapan bangunan yang pendiriannya telah memiliki izin selama mendirikan suatu bangunan;
Paragraf 2
Keputusan Memberikan IMB
BAB II - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Pasal 2
Pasal 35

- (1). Keputusan Izin Mendirikan Bangunan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan;
- (2). Keputusan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh dan atas nama Bupati dan hanya berlaku kepada nama yang tercantum dalam IMB;
- (1). Keputusan pemberian IMB dapat ditunda berdasarkan alasan :
- a. Pemerintah Kabupaten masih memerlukan waktu tambahan untuk penilaian, khususnya persyaratan bangunan serta pertimbangan nilai lingkungan yang direncanakan;
- b. Pemerintah kabupaten nyata - nyata sedang merencanakan rencana kota atau rencana terperinci kota;
- c. Pemberian kesempatan tambahan kepada pemohon untuk melengkapi permohonan IMB yang diajukan;
- (2). Penundaan KIMB disampaikan kepada pemohon oleh Kepala Dinas Perkotaan, Pasar dan Pertamanan dengan menyebutkan alasan penundaan tersebut;
- (1). Permohonan IMB ditolak apabila :
- a. Bangunan yang akan didirikan dinilai tidak memenuhi persyaratan tehknis bangunan seperti diatur pada BAB IV Peraturan Daerah ini:
- b. Bangunan yang akan didirikan ata lokasi/tanah yang penggunaannya tidak sesuai dengan rencana kota yang sudah ditetapkan dalam rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten Muaro Jambi;
- c. Bangunan yang direncanakan tersebut bertentangan dengan kepentingan dan ketertiban umum;
- d. Bagunan yang direncanakan tersebut bertentangan dengan ketertiban, keserasian dan keseimbangan lingkungan;
- e. Bangunan akan mengganggu atau merusak lingkungan disekitarnya;
- f. Bangunan akan mengganggu lalu lintas, aliran (air hujan), cahaya atau bangunan yang telah ada;
- g. Sifat dan fungsi bangunan tidak sesuai dengan lingkungan sekitarnya;
- h. Tanah bangunan untuk kesehatan (higienis) tidak mengizinkan;
- (2). Penolakan Permohonan IMB disampaikan kepada pemohon oleh Kepala Instansi Tekhnis atas nama Bupati dengan menyebutkan alasan penolakan;
Dilarang mendirikan/mengubah bangunan apabila :
- a. Tidak mempunyai IMB atau mengubah bangunan;
- b. Menyimpang dari ketentuan - ketentuan atau syarat - syarat lebih lanjut dari IMB;
- c. Menyimpang dari Rencana Pembangunan yang menjadi dasar pemberian IMB;
- d. Menyimpang dari peraturan dan syarat - syarat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini atau Peraturan lainnya yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- e. Mendirikan bangunan diatas tanah orang lain tanpa izin pemiliknya atau kuasa yang sah;
Bagian Kedelapan
- (1). Bupati dapat mencabut surat IMB apabila :
- a. dalam waktu 12 (dua belas) setelah tanggal itu diberikan pemegang izin masih belum melakukan pekerjaan yang sungguh - sungguh dan meyakinkan;
- b. Pekerjaan - pekerjaan itu berhenti selama 12 (dua belas) bulan dan ternyata tidak akan dilanjutkan;
- c. Izin yang telah diberikan itu kemudian ternyata didasarkan pada keterangan - keterangan yang keliru (palsu);
- d. Pembangunan itu ternyata menyimpang dari rencana dan syarat - syarat yang disahkan;
- e. Pemilik IMB selambat - lambatnya 12 (duabelas) bulan setelah berlakunya Izin Mendirikan Bangunan belum memulai pelaksanaan pekerjaannya maka Keputusan IMB batal dengan sendirinya;
- (2). Pencabutan IMB diberikan dalam bentuk Keputusan atas nama Bupati ditujukan kepada pemegang izin disertai dengan alasan - alasannya;
- (3). Sebelum Keputusan dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dikeluarkan pemegang izin terlebih dahulu diberitahukan peringatan secara tertulis dan kepadanya diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan;
Bagian Kesembilan
Pelaksanaan Pembangunan, Pengawasan Pembangunan dan Keselamatan Kerja
Paragraf 1
- (1). Pemilik IMB wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas :
- a. saat akan dimulainya pekerjaan mendirikan bangunan 24 jam sebelum dimulai pekerjaan;
- b. saat akan dimulainya bagian - bagian mendirikan bangunan sepanjang 24 jam sebelum bagian itu mulai dikerjakan;
- c. Tiap penyelesaian bagian pekerjaan mendirikan bangunan sepanjang hal itu dipersyaratkan dalam IMB;
- (2). Pekerjaan mendirikan bangunan dalam IMB baru dapat mulai dikerjakan setelah Dinas Perkotaan, Pasar dan Pertamanan menetapkan garis sepadan pagar, garis sepadan bangunan, serta ketinggian permukaan tanah perkarangan tempat bangunan akan didirikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Izin Mendirikan Bangunan;
- (3). Selambat - lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana ayat (1) Pasal ini Instnsi Tekhnis tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka pemilik IMB dapat mendirikan Bangunan;
- (4). Pekerjaan mendirikan Bangunan harus sesuai dengan rencana yang telah diajukan, ditetapkan dalam IMB;
BAB II - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Pasal 2
Pasal 42

- (1). Selama Pekerjaan mendirikan bangunan dilaksanakan pemilik IMB diharuskan menutup lokasi tempat mendirikan bangunan dengan pagar pengaman;
- (2). Bila mana terdapat sarana kota yang mengganggu atau terkena rencana bangunan maka pelaksanaan pemindahan atau pengamanan harus dikerjakan oleh pihak berwenang atas biaya pemilik;
BAB II - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Pasal 2
Pasal 43

- (1). Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan sampai 2 (dua) lantai dapat dilakukan oleh pelaksana yang ahli;
- (2). Pelaksaan pekerjaan mendirikan bangunan dengan luas lebih dari 500 M ² atau bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai atau bangunan spesifik harus dilakukan oleh Badan Hukum yang memiliki kualifikasi sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
- (1). Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan oleh pengawas yang sudah mendapat izin selama pekerjaan mendirikan bangunan dilakukan, pemilik IMB harus menempatkan salinan gambar/Keputusan IMB beserta lampirannya dilokasi untuk untuk kepentingan pemeriksaan petugas;
- (2). Petugas Instansi tekhnis berwenang untuk :
- a. memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangnan pada setiap saat;
- b. mengawasi pekerjaan - pekerjaan mendirikan bangunan sesuai dengan ketentuan dalam Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan;
- c. memriksa apakah bahan - bahan sesuai dengan persyaratan Umum Bahan Bangunan (PUBB) dan RKS;
- d. memerintahkan menyingkirkan bahan yang tidak memenuhi persyaratan, demikian pula alat - alat yang dianggap berbahaya serta merugikan keselamatan/kesehatan umum;
- e. memerintahkan membongkar atau menghentikan segera pekerjaan mndirikan bangunan, sebagian atau seluruhnya untuk sementara waktu apabila :
- -pelaksanaan mendirikan bangunan menyimpang dari izin yang telah diberikan atau syarat yang telah ditetapkan;
- -peringatan tertulis dari Instansi tekhnis tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- (1). Pelaksanaan mendirikan bangunan harus mengikuti ketentuan -ketentuan dari Peraturan Keselamatan Kerja yang berlaku;
- (2). Pemilik IMB diwajibkan untuk selalu berusaha menyediakan air minum bersih yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan tempat pekerjaan ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah dicapai oleh para pekerja yang membutuhkan;
- (3). Pemilik IMB diwajibkan untuk menyediakan perlengkapan P3K lengkap dan banyak dan banyaknya sesuai dengan jumlah orang yang dipekerjakannya, ditempatkan sedemikian rupa didalam pekerjaan sehingga mudah dicapai bila dipelukan;
- (4). Pemilik IMB diwajibkan sekurang -kurangnya menyediakan 1 (satu) wc sementara bila mempekerjakan sampai dengan 40 (empat puluh) orang pekerja, untuk40 (empat puluh) orang kedua dan seterusnya disediakan tambahan masing - masing 1 (satu) wc lagi.
BAB II - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Pasal 2
Pasal 46

Pengajuan permohonan, Keputusan pemberian dan penundaan Izin Mengubah Bangunan (ImbB) Mutatis Mutandis dengan pengajuan permohonan, Keputusan pemberian dan Penundaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
BAB IV - IZIN MEROBOHKAN BANGUNAN Bagian Kesatu Petunjuk Merobohkan Bangunan
Pasal 47

Kepala Instansi Tekhnis atas nama Bupati dapat memerintahkan kepada pemilik untuk merobohkan bangunan - bangunan yang dinyatakan :
- a. rapuh;
- b. membahayakan keselamatan umum;
- c. tidak sesuai dengan tata ruang kota dan ketentuan lain yang berlaku;
BAB IV - IZIN MEROBOHKAN BANGUNAN Bagian Kesatu Petunjuk Merobohkan Bangunan
Pasal 48

- (1). Pemilik Bangunan dapat mengajukan permohonan untuk merobohkan bangunan;
- (2). Sebelum mengajukan Izin Merobohkan Bangunan pemohon harus terlebih dahulu meminta petunjuk tentang merobohkan bangunan kepada Instansi tekhnis yang meliputi :
- a. tujuan atau alasan merobohkan bangunan;
- b. persyaratan merobohkan bangunan;
- c. cara merobohkan bangunan;
- d. hal - hal lain yang dianggap perlu;
- (3). Izin Merobohkan Bangunantidak diperlukan untuk bangunan rumah tinggal;
Bagian Kedua
Perencanaan Merobohkan Bangunan
BAB IV - IZIN MEROBOHKAN BANGUNAN Bagian Kesatu Petunjuk Merobohkan Bangunan
Pasal 49

- (1). Perencanaan merobohkan bangunan dibuat oleh Perencana Bangunan;
- (2). Ketentuan ayat (1) Pasal ini tidak berlaku :
- a. bangunan sederhana;
- b. bangunan tidak bertingkat;
- (3). Perencanaan merobohkan bangunan meliputi :
- a. sistem merobohkan bangunan;
- b. pengendalian pelaksanaan merobohkan bangunan;
Bagian Ketiga
Tata Cara Pengajuan Izin Merobohkan Bangunan (IMhB)
BAB IV - IZIN MEROBOHKAN BANGUNAN Bagian Kesatu Petunjuk Merobohkan Bangunan
Pasal 50

Permohonan ImhB harus diajukan sendiri secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Instansi oleh perorangan atau badan dengan mengisi formulir yang telah disediakan;
Bagian Keempat Penerbitan IMhB
BAB IV - IZIN MEROBOHKAN BANGUNAN Bagian Kesatu Petunjuk Merobohkan Bangunan
Pasal 51

- (1). Instansi tekhnis mengadakan penelitian atas penerbitan IMhB yang diajukan mengenai syarat syarat administrasi, tekhnis dan lingkungan menurut ketentuan yang berlaku;
- (2). Instansi tekhnis memberikan tanda terima PIMhB apabila persyaratan PIMhB telah dipenuhi;
- (3). Kepala instansi tekhnis memberikan rekomendasi atas rencana merobohkan bangunan apabila perencanaan merobohkan bangunan yang diajukan IMhB-nya telah memenuhi persyaratan keamanan tekhnis dan keselamatan lingkungan;
- (4). Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, instansi tekhnis menetapkan besarnya retribusi yang wajib dibayar;
- (5). Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah retribusi dilunasi, Kepala instansi tekhnis atas nama Bupati mengeluarkan IMhB;
Bagian Kelima
Pelaksanaan Merobohkan Bangunan
- (1). Pekerjaan merobohkan bangunan dapat dimulai selambat - lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah IMhb diterima oleh pemohon;
- (2). Pekerjaan merobohkan bangunan dapat dilaksanakan berdasarkan cara dan rencana yang telah disahkan oleh IMhB;
Bagian Keenam
Pengawasan Pelaksanaan Merobohkan Bangunan
BAB IV - IZIN MEROBOHKAN BANGUNAN Bagian Kesatu Petunjuk Merobohkan Bangunan
Pasal 53

- (1). Selama pekerjaan merobohkan bangunan dapat dilaksanakan pemilik IMhB beserta lampirannya dilokasi pekerjaan untuk kepentingan pemeriksaan petugas berwenang;
- (2). Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan merobohkan bangunan;
- b. memeriksa apakah perlengkapan dan peralatan yang digunakan untuk merobohkan bangunan atau bagian - bagian bangunan yang dirobohkan sesuai dengan persyaratan yang disahkan dalam IMhB;
- c. melarang perlengkapan, peralatan dan cara yang digunakan untuk merobohkan bangunan yang berbahaya bagi pekerja, masyarakat sekitar dan lingkungan serta memerintahkan untuk mentaati cara - cara yang telah disahkan dalam IMB;
BAB V - NAMA,OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 54

Dengan nama Retribusi IMB dipungut retribusi sebagai pembayaran atau pemberian IMB;
BAB V - NAMA,OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 55

Objek Retribusi adalah pemberian IMB;
BAB V - NAMA,OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 56

Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh IMB;
BAB VI - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 57

Retribusi IMB digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu;
BAB VII - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 58

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi didasarkan tujuan untuk menutup sebagian dan atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin Mendirikan Banguan (IMB);
2. (2). Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi biaya administrasi, biaya survey lapangan, biaya transportasi dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
BAB VIII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 59

- (1). Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diberikan yang terdiri dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Mengubah Bangunan (IMhB), Izin Penggunaan Bangunan (IPB) dan Izin Merobohkan Bangunan;
- (2). Besarnya tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah sebagai berikut :
- a. biaya administrasi IMB :
- 1.
di ibu kota kabupaten ... Rp. 50.000,-
2. di ibu kota kecamatan ...
Rp. 65.000,-
- b. biaya sempadan terdiri dari :
c. biaya IMB :
| 1. | di ibu kota kabupaten ... | Rp. | 50.000,- |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 2. | di ibu kota kecamatan ... | Rp. | 40.000,- |
| 3. | di desa/kelurahan ... | Rp. | 25.000,- |
| biaya IMB : | biaya IMB : | | |
| 1). Rumah Tempat Tinggal dan sejenisnya : | 1). Rumah Tempat Tinggal dan sejenisnya : | | |
| | a. di ibu kota kabupaten 1). Permanent ... | Rp. | 2.000,-/m² |
| | 2). Semi Permanent ... | Rp. | 1.500,-/m² |
| | b. di ibu kota kecamatan | | |
| | 1). Permanent ... | Rp. | 1.750,-/m² |
| | 2). Semi Permanent ... | Rp. | 1.200,-/m² |
| | c. di desa/kelurahan | | |
| | 1). Permanent ... | Rp. | 1.750,-/m² |
| | 2). Semi Permanent ... | Rp. | 1.200,-/m² |
| 2). | Bangunan Khusus untuk Real estate : a. | | |
| | jenis RS | | |
| | 1). Tipe 70 keatas ... | Rp. | 3.000,-/m² |
| | 2). Tipe 45 - 70 ... | Rp. | 2.500,-/m² |
| | 3). Tipe 36 - 45 ... | Rp. | 2.000,-/m² |
| | 4). Tipe di bawah 36 ... | Rp. | 1.500,-/m² |
| | b. jenis RSS | | |
| | 1). Tipe 36 - 45 ... | Rp. | 1.250.-/m² |
| | 2). Tipe 21 - 36 ... | Rp. | 1.000,-/m² |
| | 3). Tipe dibawah 21 ... | Rp. | 800,-/m² |
| 3). | Bangunan Umum : | | |
| | a. di ibu kota kabupaten | | |
| | 1). Permanent ... | Rp. | 2.000,-/m² |
| | 2). Semi Permanent ... | Rp. | 1.500,-/m² |
| | b. di ibu kota kecamatan | | |
| | 1). Permanent ... | Rp. | 1.500,-/m² |
| | 2). Semi Permanent ... | Rp. | 1.000,-/m² |
| | c. di desa/kelurahan | | |
| | 1). Permanent ... | Rp. | 1.500,-/m² |
| | 2). Semi Permanent ... | Rp. | 1.000,-/m² |
| 4). | Bangunan Perniagaan : a. | | |
| | di ibu kota kabupaten ... | | |
| | 1). Permanent | Rp. | 3.000,-/m² |
| | 2). Semi Permanent ... | Rp. | 2.000,-/m² |
| | b. di ibu kota kecamatan | | |
| | 1). Permanent ... | Rp. | 2.500,-/m² |
| | 2). Semi Permanent ... | Rp. | 1.500,-/m² |
| | c. di desa/kelurahan ... | | |
| | 1). Permanent | Rp. | 2.000,-/m² |
| | 2). Semi Permanent ... | Rp. | 1.500,-/m² |
| 5). | Bangunan Pendidikan : | | |
| | a. Permanent ... | Rp. | 2.000,-/m² |
| | b. Semi Permanent ... | Rp. | 1.500,-/m² |
| 6). | Bangunan Kelembagaan : | | |
| | a. Permanent ... | Rp. | 2.000,-/m² |
| | b. Semi Permanent ... | Rp. | 1.500,-/m² |
7). Bangunan Industri/Pabrik :
a. untuk industri/pabrik besar :
Perhitungan Luas Bangunan X Tarif per M² Harga dasar bangunan X 2 % (dua persen);
- b. untuk industri/pabrik menengah :
Perhitungan Luas Bangunan X Tarif per M² Harga dasar bangunan X 1,25 % (satu koma dua puluh lima persen);
- c. untuk industri/pabrik kecil :
2. Perhitungan Luas Bangunan X Tarif per M² Harga dasar bangunan X 0,75 % (nol koma tujuh puluh lima persen);
- d. Harga dasar bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 7 ditetapkan oleh Bupati;
4. 8). Bangunan lain - lain :
5. (3). Besarnya tarif retribusi izin mengubah bangunan (ImhB) adalah sebagai berikut:
1. Biaya administrasi...
- a. bengkel mobil ...
Rp.
3.000,-/m²
- b. bengkel motor ...
Rp. 2.000,-/m²
- c. bengkel sepeda ...
Rp. 1.000,-/m²
- d. bangsal batu bata/genteng ...
Rp.
1.500,-/m²
- e. kandang ternak ayam ...
Rp.
1.250,-/m²
- f. penggilingan padi ...
Rp. 2.000,-/m²
- g.
gudang ...
Rp.
5.000,-/m²
- h.
dermaga ...
Rp. 4.000,-/m²
- i.
turap ...
Rp. 2.000,-/m²
- j. menara/tower ...
Rp. 4.000,-/m²
- k.
jembatan ...
Rp.
1.500,-/m²
- l. bangunan usaha walet ...
Rp. 4.000,-/m²
m. tangki ...
Rp. 5.000,-/m²
- 9). Bangunan Pagar :
- a.
Permanent ...
Rp. 1.500,-/m²
- b. Semi Permanent ...
Rp.
1.000,-/m²
Rp.
1.500,-/m²
2. Biaya izin mengubah bangunan (ImhB) sama dengan biaya izin mendirikan bangunan.
2. (4). Besarnya retribusi izin merobohkan bangunan diperhitungkan sebagai berikut:
1. Biaya administrasi...
Rp.
75.000,-
2. Biaya izin merobohkan bangunan (ImhB) ...
BAB X - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 61
Pasal 62

Saat terutang Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
BAB XIV - KEBERATAN Pasal 66
Pasal 67

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau besarnya Retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan;
BAB XV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 68
Pasal 69

- (1) Permohonan pengmbalian kelebihan pembayaran diajukan secara tertulis kepada Bupati Muaro Jambi Sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. Nama dan alamat wajib retribusi;
- b. Masa Retribusi;
- c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
- d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melaui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Kabupaten atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati;
BAB XV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 68
Pasal 70

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi ;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku juga berlaku sebagai bukti pembayaran;
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA Pasal 74
Pasal 73

- (1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 72 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2). Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran;
BAB XIX - PENYIDIKAN
Pasal 74

- (1). Pejabat, Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Izin Usaha Jasa Konstruksi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 75

Pada saat Peraturan Daeah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturab Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 26 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 58 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 76

Hal -hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 77

Peraturan Derah ini ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 10 Mei 2006
dto
BUPATI MUARO JAMBI,
H. AS'AD SYAM
Diundangkan di Sengeti pada tanggal 11 Mei 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, Pelaksana Tugas, dto
SUDIRMAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2006 NOMOR 10 SERI C NOMOR 9
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PEJELASAN ATAS NOMOR 8 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Berdasarkan kewenangan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dibidang Izin Mendirikan Bangunan, maka Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mewujudkannya dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
Adapun tujuan dari Peraturan Daerah ini ialah untuk memberikan landasan atau payung hukum yang kuat untuk penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan, dimana Perturan Daerah ini mengatur antara lain Tata Cara Pemberian Izin untuk Mendirikan suatu Bangunan, kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang didasarkan pada koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), yang ditetapkan dan yang tak kalah pentingnya yaitu pengaturan tentang pembinaan dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat i yang menempati bangunan.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1

Cukup jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2

Cukup jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Cukup jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Cukup jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

yang dimaksud orang yang ahli adalah orang yang mempunyai keahlian dibidang perencanaan atau konsultan
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Cukup jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Cukup jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Cukup jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Cukup jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Cukup jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Cukup jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Cukup jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Cukup jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Cukup jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Cukup jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Cukup jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Cukup jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Cukup jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Cukup jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Cukup jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Cukup jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Cukup jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Cukup jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Cukup jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Cukup jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Cukup jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Cukup jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Cukup jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Cukup jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Cukup jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Cukup jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Cukup jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Cukup jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Cukup jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Cukup jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Cukup jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Cukup jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Cukup jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Cukup jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Cukup jelas
| Pasal | 41 |
|---------|----------------------------|
| Pasal | Cukup jelas 42 |
| Pasal | Cukup jelas 43 Cukup jelas |
| Pasal | 44 Cukup jelas |
| Pasal | 45 |
| Pasal | Cukup jelas 46 Cukup jelas |
| Pasal | 47 Cukup jelas |
| Pasal | 48 Cukup jelas |
| Pasal | 49 Cukup jelas |
| Pasal | 50 Cukup jelas |
| Pasal | 51 Cukup jelas |
| Pasal | 52 Cukup jelas |
| Pasal | 53 Cukup jelas |
| Pasal | 54 Cukup jelas |
| Pasal | 55 Cukup jelas |
| Pasal | 56 Cukup jelas |
| Pasal | 57 Cukup jelas |
| Pasal | 58 Cukup jelas |
| Pasal | 59 Cukup jelas |
| Pasal | 60 Cukup jelas |
| Pasal | 61 Cukup jelas |
| Pasal | 62 Cukup jelas |
| Pasal | 63 Cukup jelas |
| Pasal | 64 Cukup jelas |
| Pasal | 65 Cukup jelas |
| Pasal | 66 Cukup jelas |
| Pasal | 67 Cukup jelas |
| Pasal | 68 Cukup jelas |
| Pasal | 69 Cukup jelas |
| Pasal | 70 Cukup jelas |
| Pasal | 71 Cukup jelas |
| Pasal | 72 Cukup jelas |
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 73

Cukup jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 74

Cukup jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 75

Cukup jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 76

Cukup jelas
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 77

Cukup jelas