PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 5 Tahun 2014
Tentang SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Berlaku: 19 Juni 2014
N/A
Preamble

Menimbang :
integrasi, sinkronisasi dan sinergi penganggaran, pelaksanaan dan diperlukan sebuah Sistem Pembangunan Daerah;
a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan untuk menjamin tercapainya serta keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pengawasan, Perencanaan
- b. bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
- 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seluma Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma Tahun 2010-2015;
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Seluma Tahun 2011-2031;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA dan BUPATI SELUMA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
2. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Bupati adalah Bupati Seluma.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah unsur perwakilan rakyat daerah Kabupaten Seluma.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Seluma.
8. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Seluma.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagai pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan
tugas tertentu berdasarkan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
10. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat.
11. Tata cara adalah pedoman yang memuat proses, mekanisme dan prosedur dalam perencanaan pembangunan daerah.
12. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
13. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
14. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari rencana kerja perangkat daerah dan Renstra-SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbangda adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maupun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka Panjang Daerah adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun RPJPD.
23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka Menengah Daerah adalah forum antar pelaku Pembangunan dalam rangka menyusun RPJMD.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Tahunan Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RKPD.
25. Forum SKPD Kabupaten adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan tingkat kabupaten untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang kecamatan dengan SKPD Kabupaten atau gabungan SKPD Kabupaten.
26. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
27. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
28. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
29. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
30. Program adalah satu kegiatan atau lebih dari satu kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
31. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
32. Masyarakat adalah asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, tokoh adat, dan atau unsur masyarakat lainnya.
33. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
34. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
35. Pagu indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD.
36. Inisiatif baru adalah kebijakan baru atau perubahan kebijakan berjalan yang berupa penambahan program/outcome/kegiatan/ output baru/penambahan volume target atau percepatan pencapaian target yang menyebabkan adanya konsekuensi anggaran ke depan.
37. Dimensi kewilayahan adalah pengelompokkan program kegiatan berdasarkan wilayah administrasi dan wilayah strategis/khusus;
38. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seluma yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Seluma.
39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara sistematis, terarah, terpadu, transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, tanggap terhadap perubahan, berkeadilan dan berkelanjutan.
- (2) Sistem perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
3. (3)
4. Sistem perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk :
- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di daerah;
- b. menjamin terciptanya konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah maupun antara pusat, provinsi dan kabupaten;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- g. menjamin tercapainya keterpaduan perencanaan pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan.
- (4) Perencanaan pembangunan daerah berfungsi untuk mengkoordinasikan dan menserasikan rencana pembangunan yang disusun oleh SKPD dan instansi vertikal di daerah.
- (5) Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-SKPD dan pelaksanaan Musrenbang disusun berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.
BAB III - PRINSIP DAN PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 3

Prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi:
- (1) merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- (2) dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masingmasing;
- (3) mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- (4) dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah, provinsi dan nasional.
BAB III - PRINSIP DAN PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 4

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara :
- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
8. h.
9. berkeadilan; dan
- i. berwawasan lingkungan.
Bagian Kedua
Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAB III - PRINSIP DAN PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 5

- (1) Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan sebagai berikut :
- a. skala prioritas;
- b. pemetaan;
- c. teknokratis;
- d. partisipatif;
- e. politis; dan
- f. top-down dan bottom-up.
- (2) Pendekatan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- (3) Metode dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Metode dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain digunakan untuk :
- a. mereview seluruh kinerja pembangunan daerah periode yang lalu;
- b. merumuskan capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah masa kini;
- c. merumuskan peluang dan tantangan yang mempengaruhi capaian sasaran pembangunan daerah;
- d. merumuskan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah;
- e. memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya lainnya berdasarkan perkembangan kondisi makro ekonomi;
- f. merumuskan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja;
- g. menetapkan tolok ukur dan target kinerja keluaran dan hasil capaian, lokasi serta kelompok sasaran program/kegiatan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimal;
- h. memproyeksikan pagu indikatif program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan, serta prakiraan maju untuk satu tahun berikutnya; dan
- i. menetapkan SKPD penanggung jawab pelaksana, pengendali dan evaluasi rencana pembangunan daerah.
- (5) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan :
- a. relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
- c. adanya transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;
- d. keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarjinalkan dan pengarusutamaan gender;
- e. terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
- f. terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.
- (6) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD, melalui :
- a. penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
- b. konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
- c. pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan Pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.
- (7) Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas ( bottom-up ) dan atas-bawah ( top-down ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan dan kabupaten sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah.
BAB IV - RUANG LINGKUP
Pasal 6

- (1) Perencanaan pembangunan daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah kabupaten.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, instansi vertikal yang ada di daerah Kabupaten Seluma sesuai dengan kewenangannya.
BAB IV - RUANG LINGKUP
Pasal 7

Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari :
- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
- c. Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Daerah.
BAB V - TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 8

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun dengan tahapan :
- a. penyusunan rencana awal;
- b. pelaksanaan Musrenbang;
- c. pelaksanaan jaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD;
- d. perumusan rencana akhir;
- e. penetapan rencana;
- f. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- g. evaluasi pelaksanaan rencana.
Bagian Kedua
Tahapan Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan
BAB V - TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 9

- (1) Penyusunan RPJPD Kabupaten dilakukan melalui tahapan :
- a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
- b. musyawarah perencanaan pembangunan;
- c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan; dan
- d. penetapan RPJPD.
- (2) Penyusunan RPJMD Kabupaten dilakukan melalui tahapan :
- a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
- b. penyusunan rancangan awal rencana kerja;
- c. musyawarah perencanaan pembangunan;
- d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan; dan
- e. penetapan RPJMD.
- (3) Penyusunan RKPD Kabupaten dilakukan melalui urutan kegiatan:
- a. penyusunan rancangan awal RKPD;
- b. pelaksanaan Musrenbang kecamatan;
- c. pelaksanaan Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD;
- d. penyusunan Rancangan RKPD;
- e. pelaksanaan Musrenbang Kabupaten;
- f. penyusunan rancangan akhir RKPD; dan
- g. penetapan RKPD.
BAB VI - PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, PERUMUSAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 10

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJPD Kabupaten dengan mengacu kepada RPJP Provinsi dan RPJP Nasional dengan memperhatikan kondisi daerah.
- (2) RPJPD Kabupaten memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten dengan mengacu pada RPJP Provinsi dan RPJP Nasional.
- (3) Dalam menyusun rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bappeda meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan.
- (4) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan utama bagi Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
Paragraf 2
Pelaksanaan Musrenbang RPJPD
BAB VI - PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, PERUMUSAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 11

- (1) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
- (2) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan mengikutsertakan
- anggota DPRD Kabupaten, kalangan akademisi, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan di tingkat kabupaten.
- (3) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diselenggarakan untuk membahas rancangan awal RPJPD dalam rangka penyusunan RPJPD.
- (4) Musrenbang Jangka Panjang Daerah didahului dengan konsultasi publik rancangan awal RPJPD dalam rangka penjaringan aspirasi masyarakat.
- (5) Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJPD.
- (6) Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD Kabupaten yang sedang berjalan.
- (7) Tata cara penyiapan dokumen hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah Kabupaten selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (8) Jadwal dan Waktu pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah Provinsi ditetapkan oleh Bupati.
Paragraf 3 Perumusan Rancangan Akhir RPJPD
BAB VI - PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, PERUMUSAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 12

- (1) Kepala Bappeda merumuskan rancangan akhir RPJPD Kabupaten.
- (2) Rancangan akhir RPJPD Kabupaten dirumuskan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.
- (3) Rancangan akhir RPJPD disampaikan kepada DPRD Kabupaten dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.
Paragraf 4
Penetapan RPJPD
BAB VI - PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, PERUMUSAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 13

- (1) DPRD Kabupaten bersama Bupati membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten.
- (2) RPJPD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.
Paragraf 5
Penyebarluasan Peraturan Daerah Tentang RPJPD
BAB VI - PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, PERUMUSAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 14

Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten kepada pemangku kepentingan.
Bagian Kedua
Tata Cara Penyusunan, Pelaksanaan, Perumusan dan Penetapan RPJMD
Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Awal RPJMD
BAB VI - PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, PERUMUSAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 15

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJMD dengan mengacu kepada RPJPD Kabupaten.
- (2) RPJMD Kabupaten memuat penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah kedalam strategi pembangunan daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan, disertai
- dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) Rancangan awal RPJMD Kabupaten berpedoman pada RPJPD Kabupaten, RPJP Provinsi dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten periode sebelumnya.
BAB VI - PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, PERUMUSAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 16

- (1) Kepala Bappeda menyusun rancangan interim RPJMD sebagai penyempurnaan rancangan awal RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagai bahan masukan dan berpedoman pada RPJPD.
- (2) Rancangan interim RPJMD menjadi bahan utama bagi Musrenbang RPJMD.
Paragraf 2
Pelaksanaan Musrenbang RPJMD
BAB VI - PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, PERUMUSAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 17

- (1) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang RPJMD Kabupaten.
- (2) Musrenbang RPJMD Kabupaten diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJMD.
- (3) Musrenbang RPJMD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan mengikutsertakan DPRD Kabupaten, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Musrenbang RPJMD dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMD.
- (5) Jadwal dan waktu pelaksanaan Musrenbang RPJMD Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Tata cara penyiapan dokumen hasil pelaksanaan Musrenbang RPJMD Kabupaten selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 3
Perumusan Rancangan Akhir RPJMD
BAB VI - PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, PERUMUSAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 18

- (1) Kepala Bappeda merumuskan rancangan akhir RPJMD Kabupaten berdasarkan hasil Musrenbang RPJMD Kabupaten.
- (2) Pembahasan rumusan rancangan akhir RPJMD Kabupaten dipimpin oleh Bupati.
Paragraf 4 Penetapan RPJMD
BAB VI - PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, PERUMUSAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 19

- (1) RPJMD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik.
- (3) Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.
Paragraf 5
Penyebarluasan Peraturan Daerah Tentang RPJMD
BAB VI - PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, PERUMUSAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 20

Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten kepada pemangku kepentingan.
Bagian Ketiga
Tata Cara Penyusunan dan Penetapan RKPD, Renstra dan Renja-SKPD
Paragraf 1 Penyusunan Rancangan Awal RKPD
BAB VI - PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, PERUMUSAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 21

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD Kabupaten.
- (2) RKPD Kabupaten merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten.
- (3) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten dengan Kepala SKPD dengan menggunakan rancangan Renja-SKPD.
- (4) Rancangan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (5) Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, pencapaian keadilan, dan pemerataan pembangunan antar wilayah dengan memuat kegiatan dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran, yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (6) Penjaringan aspirasi masyarakat dan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan oleh unsurunsur penyelenggara pemerintahan dan pemangku kepentingan lainnya, disampaikan sebelum dan/atau pada saat pelaksanaan Musrenbang RKPD.
- (7) Rancangan RKPD menjadi bahan utama Musrenbang RKPD.
Paragraf 2
Pelaksanaan Musrenbang RKPD
BAB VI - PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, PERUMUSAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 22

- (1) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang RKPD Kabupaten.
- (2) Musrenbang RKPD Kabupaten diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dengan mengikutsertakan, DPRD dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Musrenbang RKPD merupakan wahana akhir penjaringan aspirasi usulan kebutuhan program dan kegiatan pembangunan daerah dari seluruh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan dan pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan untuk keterpaduan antar Rancangan Renja SKPD.
BAB VI - PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, PERUMUSAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 23

- (1) Musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan setiap tahun paling lambat bulan Maret.
- (2) Tata cara kelengkapan dan penyusunan dokumen hasil Musrenbang RKPD selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 3
Perumusan Rancangan Akhir RKPD
BAB VI - PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, PERUMUSAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 24

- (1) Hasil Musrenbang RKPD menjadi dasar perumusan Rancangan Akhir RKPD oleh Kepala Bappeda.
- (2) Rancangan Akhir RKPD sebagaimana pada ayat (1) di atas, dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
- (3) Dan perencanaan program kegiatan dianggarkan pada APBD Tahun berjalan.
Paragraf 4 Penetapan RKPD
BAB VI - PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, PERUMUSAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 25

- (1) RKPD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.
- (3) RKPD Kabupaten dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB VI - PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, PERUMUSAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 26

Bupati menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten kepada pemangku kepentingan.
BAB VII - RENSTRA DAN RENJA SKPD
Pasal 27

- (1) Kepala SKPD menyiapkan Renstra SKPD Kabupaten.
- (2) Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (4) Renstra SKPD sebelum ditetapkan terlebih dahulu dievaluasi oleh Kepala Bappeda dalam rangka menjaga konsistensi dan kesesuaian materi Renstra SKPD dengan RPJMD Kabupaten.
Paragraf 2 Penetapan Renstra-SKPD
BAB VII - RENSTRA DAN RENJA SKPD
Pasal 28

- (1) Renstra SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda Kabupaten.
Bagian Kedua Renja-SKPD
Paragraf 1 Penyusunan Renja-SKPD
BAB VII - RENSTRA DAN RENJA SKPD
Pasal 29

- (1) Kepala SKPD menyusun rancangan Renja SKPD.
- (2) Rancangan Renja SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- (3) Rancangan Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.
- (5) Rancangan Renja SKPD dibahas dalam forum SKPD untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.
Paragraf 2 Penetapan Renja-SKPD
BAB VII - RENSTRA DAN RENJA SKPD
Pasal 30

- (1) Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda Kabupaten.
BAB VIII - TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 31

- (1) Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan tetap memperhatikan rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- (2) Kepala Bappeda bertanggung jawab menyusun data maupun informasi sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. organisasi dan tatalaksana pemerintah daerah;
- c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah dan pegawai negeri sipil daerah;
- d. keuangan daerah;
- e. potensi sumber daya daerah;
- f. produk hukum daerah;
- g. kependudukan;
- h. informasi dasar kewilayahan; dan
- i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah.
BAB VIII - TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 32

- (1) Dalam rangka pengolahan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan subsistem dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.
- (3) Perangkat dan peralatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah harus memenuhi standar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua
Pengolahan Sumber Data
BAB VIII - TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 33

- (1) Data dan informasi serta rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) diolah melalui proses :
- a. analisis daerah;
- b. identifikasi kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten yang berdampak pada daerah;
- c. perumusan masalah pembangunan daerah;
- d. penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan;
- e. penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Proses pengolahan data dan informasi serta rencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan daerah.
Paragraf 1 Analisis Daerah
BAB VIII - TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 34

- (1) Analisis daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah kabupaten periode sebelumnya, kondisi
dan situasi pembangunan daerah kabupaten saat ini, serta keadaan luar biasa.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda Kabupaten bersama pemangku kepentingan pembangunan daerah.
- (3) Bappeda Kabupaten menyusun kerangka studi dan instrumen analisis serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun perencanaan pembangunan daerah.
Paragraf 2
Identifikasi Kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten yang Berdampak pada Daerah
BAB VIII - TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 35

- (1) Identifikasi kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten yang berdampak pada daerah merupakan upaya daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional, provinsi dan kabupaten dalam pembangunan daerah.
- (2) Sinkronisasi kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan dan kemampuan anggaran.
Paragraf 3 Perumusan Masalah Pembangunan Daerah
BAB VIII - TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 36

- (1) Masalah pembangunan daerah dirumuskan dengan mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Rumusan permasalahan disusun secara menyeluruh mencakup tantangan, ancaman, kelemahan yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan rumusan masalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilengkapi dengan anggaran prakiraan maju, pencapaian sasaran kinerja dan arah kebijakan ke depan.
Paragraf 4
Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan
BAB VIII - TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 37

- (1) Program, kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan :
- a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
- c. program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada stándar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.
- (3) Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendanaan lain yang sah.
BAB VIII - TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 38

Pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 5
Penyusunan Rancangan Kebijakan Pembangunan Daerah
BAB VIII - TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 39

- (1) Rancangan kebijakan pembangunan daerah yang telah disusun dibahas dalam forum konsultasi publik.
- (2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan pembangunan daerah.
- (3) Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. RPJPD;
- b. RPJMD; dan
- c. RKPD.
BAB VIII - TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 40

Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagai hasil dari forum konsultasi publik dirumuskan menjadi rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah oleh Kepala Bappeda bersama Kepala SKPD.
Bagian Ketiga
Sistematika Rencana Pembangunan Daerah
BAB VIII - TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 41

- (1) Sistematika penulisan RPJPD Kabupaten mencakup :
- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. analisis isu-isu strategis;
- d. visi dan misi daerah;
- e. arah kebijakan; dan
- f. kaidah pelaksanaan.
- (2) Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten mencakup:
- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum dan kondisi daerah;
- c. gambaran pengolahan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
- d. analisis isu-isu strategis;
- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. strategi dan arah kebijakan;
- g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
- i. penetapan indikator kinerja daerah; dan
- j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
- (3) Sistematika penulisan RKPD Kabupaten mencakup:
- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
- c. rancangan kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan;
- d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
- e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (4) Sistematika penulisan Renstra SKPD Kabupaten mencakup :
- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan SKPD;
- c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
- d. visi, misi, tujuan, sasaran,strategi dan kebijakan;
- e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
- f. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (5) Sistematika penulisan Renja-SKPD Kabupaten mencakup :
- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
- c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
- d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD;
- e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
- f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
- g. penutup.
Bagian Keempat
Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
BAB VIII - TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 42

- (1) Koordinasi penyusunan Renstra SKPD Kabupaten dan Renja SKPD Kabupaten dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD Kabupaten.
- (2) Koordinasi penyusunan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten dan RKPD Kabupaten dilakukan oleh Kepala Bappeda Kabupaten.
BAB IX - PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 43

Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten.
BAB IX - PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 44

Pengendalian sebagaimana dimaksud Pasal 43 meliputi pengendalian terhadap :
- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
BAB IX - PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 45

- (1) Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengendalian oleh Kepala Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (4) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Kepala Bappeda.
- (5) Kepala Bappeda Kabupaten melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.
- (6) Bagi SKPD Kabupaten yang terlambat menyerahkan Renja SKPD, Laporan Triwulan, dan Laporan Tahunan dari waktu yang telah ditentukan, maka Bupati memberikan sanksi pengurangan pagu indikatif SKPD dari tahun sebelumnya.
Bagian Kedua
Evaluasi
BAB IX - PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 46

Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten.
BAB IX - PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 47

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 di atas meliputi evaluasi terhadap :
- a kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c hasil rencana pembangunan daerah.
BAB IX - PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 48

- (1) Evaluasi oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Kepala SKPD melakukan evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.
- (3) Evaluasi oleh Kepala Bappeda meliputi :
- a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan daerah;
- b. menghimpun, menganalisis serta menyusun evaluasi berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Evaluasi oleh Kepala SKPD Kabupaten meliputi :
- a. penilaian terhadap pelaksanaan Renja SKPD Kabupaten periode sebelumnya untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang ditetapkan dalam Renstra SKPD Kabupaten;
- b. penilaian pelaksanaan Renja SKPD sebagaimana dimaksud huruf a berdasarkan pada pertimbangan faktor efisiensi, efektifitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan program/kegiatan SKPD Kabupaten.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
BAB IX - PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 49

Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan pembangunan daerah.
Bagian Ketiga
Evaluasi Terhadap Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah
BAB IX - PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 50

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJPD mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan pentahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD yang selanjutnya digunakan untuk mengetahui :
- a. realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJPD dengan capaian sasaran RPJMD; dan
- b. realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJPD dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang kabupaten.
- (4) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, dengan menggunakan hasil dari evaluasi hasil RPJMD.
BAB IX - PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 51

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD yang selanjutnya digunakan untuk mengetahui :
- a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD; dan
- b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan prioritas dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (4) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun dengan menggunakan hasil dari evaluasi RKPD.
BAB IX - PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 52

- (1) Evaluasi terhadap hasil RKPD mencakup prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD yang selanjutnya digunakan untuk mengetahui :
- a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD; dan
- b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah dan mencapai sasaran pembangunan tahunan Kabupaten.
- (4) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil dari evaluasi hasil Renja SKPD.
BAB IX - PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 53

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD mencakup indikasi rencana program dan kegiatan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran dalam upaya mewujudkan visi SKPD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD yang selanjutnya digunakan untuk mengetahui :
- a. realisasi antara rencana program dan kegiatan dalam Renstra SKPD dengan capaian program dan kegiatan dalam Renja SKPD; dan
- b. realisasi antara capaian program dan kegiatan dalam Renstra SKPD dengan sasaran dan program pembangunan jangka menengah daerah.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun dengan menggunakan hasil dari evaluasi hasil Renja SKPD.
BAB IX - PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 54

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renja SKPD, mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA SKPD yang selanjutnya digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja SKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi, misi Renstra SKPD serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah
- (4) Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.
BAB IX - PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 55

Hasil akhir penilaian dalam evaluasi terhadap hasil perencanaan pembangunan merupakan salah satu kriteria dalam penentuan prioritas pembangunan daerah periode berikutnya.
Bagian Keempat Masyarakat
BAB IX - PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 56

- (1) Dalam rangka pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah, masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala SKPD.
- (4) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tindak lanjut laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB X - JADWAL PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 58

Jadwal penyusunan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah berkonsultasi dengan DPRD.
BAB X - JADWAL PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 59

- (1) Jadwal penyusunan RPJPD memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
- a. Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD paling lama 6 (Enam) bulan sebelum RPJPD yang sedang berjalan berakhir;
- b. Raperda RPJPD ditetapkan paling lama 6 (Enam) bulan setelah penetapan RPJPN.
- (2) Jadwal penyusunan RPJMD memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
- a. Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD paling lama 5 (Lima) bulan setelah Bupati dilantik;
- b. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik.
- (3) Jadwal penyusunan Renstra SKPD memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
- a. rancangan akhir Renstra SKPD disahkan dengan Keputusan Bupati paling lama 1 (satu) bulan setelah penetapan RPJMD;
- b. Renstra SKPD ditetapkan oleh Kepala SKPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah rancangan akhir Renstra SKPD disahkan oleh Bupati.
- (4) Jadwal penyusunan RKPD memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
- a. rancangan awal RKPD disusun pada bulan Desember 2 (dua) tahun sebelumnya;
- b. RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah penetapan RKPD Kabupaten.
- (5) Jadwal penyusunan Renja SKPD disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
- a. rancangan akhir Renja SKPD disahkan dengan Keputusan Bupati paling lama 1 (Satu) bulan setelah penetapan RKPD;
- b. renja SKPD ditetapkan oleh Kepala SKPD paling lama 14 (empat belas) hari setelah rancangan akhir Renja SKPD disahkan oleh Bupati.
BAB X - JADWAL PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 60

- (1) Pengendalian dan evaluasi atas kebijakan rencana pembangunan daerah dilakukan pada saat proses penyusunan rancangan awal sampai dengan saat penetapan.
- (2) Pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dilakukan pada saat setelah penetapan sampai dengan saat implementasi pada dokumen turunannya.
- (3) Evaluasi hasil RPJPD dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Evaluasi hasil RPJMD dan Renstra SKPD dilakukan setiap tahun.
- (5) Evaluasi hasil RKPD dan Renja SKPD dilakukan setiap triwulan sepanjang tahun pelaksanaan.
BAB XI - PERUBAHAN
Pasal 61

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
- d. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.
BAB XI - PERUBAHAN
Pasal 62

Perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB XI - PERUBAHAN
Pasal 63

Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Perubahan RKPD
BAB XI - PERUBAHAN
Pasal 64

- (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun perencanaan dan tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti :
- a. perubahan/perkembangan informasi tentang pendanaan pembangunan daerah, alokasi dana dari Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Provinsi kepada Daerah;
- b. perubahan/perkembangan keadaan hasil kesepakatan eksekutif dan legislatif tentang KUA PPAS.
- (3) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
BAB XI - PERUBAHAN
Pasal 65

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun berkenaan untuk dievaluasi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
Bagian Ketiga
Perubahan Renstra SKPD dan Renja SKPD
BAB XI - PERUBAHAN
Pasal 66

- (1) Perubahan Renstra SKPD hanya dapat dilakukan apabila :
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa subtansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
- c. terjadi perubahan mendasar.
- (2) Perubahan mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup :
- a. terjadi perubahan RPJMD;
- b. terjadi perubahan subtansi Renstra SKPD yang tidak mengubah subtansi RPJMD.
- (3) Perubahan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD setelah disahkan oleh Bupati.
BAB XI - PERUBAHAN
Pasal 67

- (1) Perubahan Renja SKPD hanya dapat dilakukan apabila :
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa subtansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
- c. terjadi perubahan pada RKPD.
- (2) Perubahan Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD setelah disahkan oleh Bupati.
Bagian Keempat
Inisiatif Baru
BAB XI - PERUBAHAN
Pasal 68

- (1) Yang dapat digolongkan sebagai inisiatif baru adalah penambahan program/hasil/kegiatan baru, penambahan volume target dan percepatan pencapaian target untuk tahun yang direncanakan disebabkan oleh :
- a. perubahan struktur organisasi;
- b. penugasan terkait dengan kebijakan baru;
- c. perubahan kebijakan yang bersifat memperkuat kebijakan yang sudah berjalan;
- d. penugasan terkait dengan kebijakan baru untuk pencapaian suatu outcome;
- e. perubahan kebijakan yang bersifat memperkuat pencapaian outcome berjalan; dan/atau
- f. perubahan kebijakan yang bersifat memperkuat pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Mekanisme pengusulan inisiatif baru dapat dilakukan dalam 3 (tiga) kesempatan pada siklus perencanaan penganggaran, yaitu :
- a. sebelum pagu indikatif;
- b. sebelum pagu anggaran; atau
- c. sebelum alokasi anggaran.
- (3) Dokumen inisiatif baru terdiri dari :
- a. proposal inisiatif baru;
- b. rekapitulasi penilaian proposal; dan
- c. daftar usulan inisiatif baru.
- (4) Daftar usulan inisiatif baru yang telah melalui proses penilaian oleh Bupati dan dikonsultasikan kepada DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan yang sedang berjalan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai inisiatif baru diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - KETERKAITAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 69

- (1) Perencanaan pembangunan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Tahapan dan tata cara perencanaan pembangunan desa diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) Hasil dari proses perencanaan pembangunan desa yang akan diusulkan pendanaannya melalui sumber dana di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan swadaya masyarakat desa, menjadi masukan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 70

- (1) Dokumen rencana pembangunan daerah yang telah disusun dan masih berlaku, tetap digunakan sampai tersusunnya rencana pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila terjadinya pergantian Bupati dan Wakil Bupati selama 1 (satu) periode pemilihan secara bersamaan, maka dilaksanakan kembali proses perencanaan sebagaimana diatur dalam tata cara penyusunan, pelaksanaan, perumusan, dan penetapan RPJMD terkait Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 71

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (7), Pasal 17 ayat (6), dan Pasal 57 ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.
Ditetapkan di Tais
pada tanggal 19 Juni 2014
BUPATI SELUMA,
H. BUNDRA JAYA
Diundangkan di Tais
pada tanggal 8 Agustus 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SELUMA,
H. SYAFRUDIN, DA, SH, MM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2014 NOMOR5 Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
ttd
MIRIN AJIB, SH. MH Nip. 19660725 199403 1 003
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA, PROVINSI BENGKULU : (4/2014)