PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 3 Tahun 2011
Tentang BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Berlaku: 3 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SOLOK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf k UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah: a.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Solok tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. b.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 9) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh: 1 .
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043): 2
- Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104): 3.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209): 4
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987): 5.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189): 6.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 7.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 8.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4381): 9.
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ):
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258):
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696):
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746),
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Menetapkan
Indonesia Nomor 5161),
21. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak,
22. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2007 Nomor 1):
23. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 3):
24. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2008 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 9):
25. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 15):
26. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 16 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 16):
27. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 17 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 17):
28. Peraturan Menteri Dalam 'Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 Tahun 2010 tentang Badan atau Perwakilan Internasional Yang Tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian:
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK dan
WALIKOTA SOLOK
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
BAB | KETENTUAN UMUM B
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Solck :
2. Walikota adalah Walikota Solok :
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Solok.
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan Daerah Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Solok : 5.
5. Kantor Pertanahan yang selanjutnya disebut Kantor Pertanahan Kota Solok: 6.
6. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang mempunyai wilayah kerja di Kota Solok: 7.
7. Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara selanjutnya disebut PPAT Sementara adalah Camat yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT: 8.
8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, 9.
10. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan:
11. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang bidang pertanahan dan bangunan,
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya:
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah:
14. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Kk
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
4. Suiai ketelapan pajak yang menentukan junian relebinarn PEii ayal Pajan Be kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
Pa
19. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
22. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
5. 23, Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. 24, Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan:
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
26. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2

- (1) Dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
|
:
- (2) Objek pajak adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (3) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemindahan hak karena:
- 1) jual beli,
- 2) tukar menukar,
- 3) hibah,
- 4) hibah wasiat,
- 5) waris,
- 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain:
- 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan:
- 8) penunjukan pembeli dalam lelang:
- 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap,
- 10) penggabungan usaha,
- 11) peleburan usaha,
- 13) hadiah.
- 12) pemekaran usaha, atau
- b. pemberian hak baru karena:
- 2) di luar pelepasan hak.
- 1) kelanjutan pelepasan hak, atau
- (4) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
21. hak milik: a
22. hak guna usaha: b.
23. hak guna bangunan:
24. hak pakai: d.
25. hak milik atas satuan rumah susun, dan e.
26. hak pengelolaan. f
- (5) Objek pajak yang tidak dikenakan pajak adalah objek pajak yang diperoleh:
- a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik:
- b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum:
30. Cc. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut:
31. .d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama:
- e. orang pribadi atau Badan karena wakaf: dan
- f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 3

- (1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
BAB Ili - DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN
Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
- a. jual beli adalah harga transaksi:
- b. tukar menukar adalah nilai pasar:
- hibah adalah nilai pasar,
- hibah wasiat adalah nilai pasar, d
- waris adalah nilai pasar, pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar, saroan
- Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar. j.
- an pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adaiah nilai asar, i.
- penggabungan usaha adalah nilai pasar, k
- peleburan usaha adalah nilai pasar, L
- . pemekaran usaha adalah nilai pasar, m.
- penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang. 0.
- hadiah adalah nilai pasar, dan/atau n.
- (3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (5) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bersifat sementara.
- (6) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak atau instansi yang berwenang.
- (7) Besarnya Nilai Perolehan. Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (8) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
BAB Ili - DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN
Pasal 5

Tarif pajak ditetapkan sebesar 54 (Lima persen).
'
BAB Ili - DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN
Pasal 6

- (1) Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) atau ayat (8).
- (2) Apabila NPOP lebih rendah dari pada NJOP maka yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
BAB IV - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 7

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Tanah dan/atau Bangunan berada.
-
'
BAB V - SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 8

w
- (1) Saat terutangnya pajak ditetapkan untuk:
2. jual -tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta: b.
3. beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta, a.
4. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta: C
5. . waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan, e.
6. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta:
7. -pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta:
8. . putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pangadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, h.
9. . pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta, g.
10. pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak,
11. x . penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta:
12. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalan sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak: j
13. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta: 1
53. .pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta: . hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta, dan
15. o . lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.
- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB VI - KETENTUAN BAGI PEJABAT
Pasal 9

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD.
- (3) Kepala kantor pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD.
BAB VI - KETENTUAN BAGI PEJABAT
Pasal 10

- Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Walikota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. (1
- (2) Sistem dan prosedur pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB VI - KETENTUAN BAGI PEJABAT
Pasal 11

:
- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
- (3) Kepala kantor pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB VII - PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

- Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya SKPD (1
- Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD. (2)
- SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat 12) juga merupakan SPTPD. (3)
- (4) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sebagai bahan untuk dilakukan penelitian.
BAB VII - PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, ukuran, tata cara pembayaran dan penyampaian SSPD serta penelitian SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota:
BAB VII - PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan:
- a. SKPDKB apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar,
- b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkannya DKB.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2' (dua persen) sebulan dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (duapuluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100Yo (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut, kecuali Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan
BAB VII - PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15

- (1) Walikota dapat menerbitkan STPD apabila:
- a. pajak yang terutang tidak atau kurang bayar:
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
4. Ta b. dari hasil pemeriksaan SSPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung:
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2Y4 (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara penyampaian STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB VIII - PENAGIHAN
Pasal 17

- (1) Pajak yang terhutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX - PENGURANGAN 8
Pasal 18

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Walikota dapat memberikan pengurangan pajak yang terutang kepada Wajib Pajak karena:
- b. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak, atau
- C. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab akibat tertentu, atau
- d. tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak mencari keuntungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pengurangan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota:
BAB X - KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN
Pasal 19

- 1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu:
- a. SKPDKB:
:
- b. SKPDKBT,
- c. SKPDLB,
- d. SKPDN.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- 4) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak.
9. Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan keterangan secara tertulis hal hal yang menjadi dasar pengenaan pajak. (7)
BAB X - KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN
Pasal 20

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Sebelum surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penielasan tertulis. a
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
Bagian Kedua Banding
- Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Walikota. (1
- (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding dan dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban mebayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
BAB X - KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN
Pasal 22

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak atas jumlah yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2'b (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
Bagian Ketiga Gugatan
BAB X - KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN
Pasal 23

Hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan banding dan gugatan, sepanjang tidak diatur lain dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB XI - PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 24

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
Walikota dapat:
- b. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar.
- a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, dan '
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB XII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Walikota setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan:
- a. SKPDLB, apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih besar daripada jumiah pajak yang terutang atau dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang,
- b. SKPDN, apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 24 (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
BAB XII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 26

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan secara tertulis kepada Walikota sekurang-kurangnya dengan menyebutkan:
- a. nama dan alamat Wajib Pajak,
- b. masa pajak:
- c. besarnya kelebihan pembayaran pajak,
- d. alasan yang jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.
BAB XII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 27

- (1) Atas pengajuan keberatan dan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan.
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemeriksaan kantor dan/atau pemeriksaan lapangan. (2)
BAB XIlI - KEDALUWARSA
Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa: atau
- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah:
- Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak. (5)
BAB XIlI - KEDALUWARSA
Pasal 29

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan,
2. Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1): (2)
- (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA Pasal 32
Pasal 33

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA Pasal 32
Pasal 34

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA Pasal 32
Pasal 35

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggat diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok. |
Ditetapkan di
:
Solok,
Pada tanggal :
28 Februari 2011
Diundangkan di
: Solok,
Pada tanggal
1 April 2011
SEKRETA AH KOTA SOLOK
RYADI NURDAL
NIP/
19551025 197803
1/93
LEMBAR&amp;MDAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2011 NOMOR 3
|
PENJELASAN
Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2) Cukup jelasAyat (3)Huruf aAngka 1)Cukup jelasAngka 2)Cukup jelasp.Angka 3)Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah dan atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang berlaku setelahCukup jelas Angka 4) pemberi hibah wasiat meninggal dunia.## Angka 5)Cukup jelasAngka 6)Yang dimaksud dengan pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya tersebut## Angka 7)Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama.Angka 8)Penunjukan pembeli dalam lelang adalah penetapan pemenang lelang oleh Pejabat Lelang sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Lelang.## Angka 9)Sebagai pelaksanaan dari putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terjadi peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai salah satu pihak kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim tersebut.Angka 10)Penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung.## Angka 11)Peleburan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut.## Angka 12)Pemekaran usaha adalah pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama.## Angka 13)Hadiah adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah.## Huruf b Angka 1)Yang dimaksud dengan pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak.## Angka 2)Yang dimaksud dengan pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.## Ayat (4)Huruf aHak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.## Huruf bHak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.## Huruf cHak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.## Huruf dHak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundangundangan yang berlaku.## Huruf eHak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan.|:|Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain, berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerjaHuruf f sama dengan pihak ketiga.## Ayat (5)Huruf aCukup jelas## Huruf bYang dimaksud dengan tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum adalah tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan baik Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah dan kegiatan yang semata-mata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, misalnya, tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk instansi pemerintah, rumah sakit pemerintah, jalan umum.## Huruf c## Huruf dBadan atau perwakilan organisasi internasional yang dimaksud dalam pasal ini adalah badan atau perwakilan organisasi internasional, baik pemerintah maupun non pemerintah.Yang dimaksud dengan konversi hak adalah perubahan hak dari hak lama menjadi hak baru menurut Undang-undang Pokok Agraria, termasuk pengakuan hak oleh Pemerintah. | Contoh:- 2, Bekas tanah hak milik adat (dengan bukti surat Girik atau sejenisnya) menjadi hak baru. |1. Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik tanpa adanya perubahan nama,Yang dimaksud dengan perbuatan hukum lain misalnya memperpanjang hak atas tanah tanpa adanya perubahan nama. Contoh :Perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB), yang dilaksanakan baik sebelum maupun setelah berakhirnya HGB.## Huruf eYang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum orang pribadi atau badan yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa hak milik tanah dan atau bangunan dan melembagakannya untuk selamalamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya tanpa imbalan apapun.Huruf fCukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas| (2) Huruf | a | Na ||-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | Yang dimaksud dengan harga transaksi adalah harga yang terjadi dan telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. || Huruf b | Cukup jelas || Huruf | c || Huruf d | Cukup jelas || | Cukup jelas || Huruf | || | e Cukup jelas f || Huruf | || Huruf | Cukup jelas g || | Cukup jelas || Huruf h Huruf i | Cukup jelas Cukup jelas || Huruf j | || | jelas || | Cukup || Huruf k | || | Cukup jelas || Huruf I | Cukup jelas || Huruf m | jelas || Huruf | Cukup || | jelas || Huruf | o Cukup jelas || n | || Cukup | |## Ayat (3)Contoh:Wajib Pajak 'A" membeli tanah dan bangunan dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (harga transaksi) Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan tersebut yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), maka yang dipakai sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan bukan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).Ayat (4)Cukup jelasAyat (5)Cukup jelasAyat (6)Cukup jelasAyat (7)Cukup jelasAyat (8)Cukup jelas|f
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas

Cukup jelasCukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Ayat (1)

Huruf aYang dimaksud dengan sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta dalam pasal ini adalah tanggal dibuat dan ditandatanginya akta pemindahan hak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris.Huruf bHuruf cHuruf dHuruf eHuruf fCukup jelasCukup jelas IpCukup jelas IpCukup jelas ipCukup jelasHuruf gYang dimaksud dengan sejak tanggal penunjukan pemenang lelang adalah tanggal ditandatanganinya Risalah Lelang oleh Kepala Kantor Lelang Negara atau kantor lelang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku yang memuat antara lain nama pemenang lelang.Huruf hCukup jelasHuruf iCukup jelasHuruf jCukup jelasHuruf kCukup jelasHuruf |Cukup jelasHuruf mCukup jelasHuruf nCukup jelasHuruf oCukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Ayat (2)

Cukup jelasAyat (1)Cukup jelasi||:Ayat (2) | | y Yang dimaksud dengan 'risalah lelang' adalah kutipan risalah lelang yang ditandatangani oleh kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara.## Ayat (3)Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 10

Ayat (1)

Contoh : Semua peralihan hak pada bulan Januari 1998 oleh Pejabat yang bersangkutan harus dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Februari 1998 kepada Direktorat Jenderal Pajak.Ayat (2)Cukup jelas p.##
PENJELASAN
Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas IpAyat (2)Cukup jelas ipAyat (3)Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal ini, antara lain, peraturan yang mengatur mengenai disiplin pegawai negeri sipil.##
PENJELASAN
Pasal 12

Sistem pemungutan pajak ini adalah self assessment dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang sengan menggunakan SSPD dan melaporkannya tanpa mendasarkan kepada SKPD.

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk, antara lain, memastikan bahwa pajak telah dibayar/disetor ke kas daerah, dasar pengenaan yang digunakan sudah benar, PBB atas objek pajak sudah lunas atau tidak ada tunggakan.##
PENJELASAN
Pasal 14

Pasal ini mengatur tentang penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak yang dibayar sendiri. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SSPD atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

## Ayat (1)Ketentuan ayat ini memberi kewenangan kepada Walikota untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu seperti tersebut pada ayat ini, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban material.## Contoh:1. Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SSPD pada tahun pajak 2009. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, maka dalam jangka waktu paling lama $ (lima) tahun Walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar atas pajak yang terutang.2. Seorang Wajib Pajak menyampaikan SSPD pada tahun pajak 2009. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut, Walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar ditambah dengan sanksi administrasi.4. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Walikota ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak -terutang dan tidak ada kredit pajak, maka Walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil.3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Contoh 2 yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, maka Walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan. 5## Huruf aAngka 1)Cukup jelasAngka 2)Cukup jelasAngka 3)Yang dimaksud dengan penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.Huruf bCukup jelasHuruf cCukup jelasAyat (2)Ayat ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 24 (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (duapuluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 1006 (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administrasi ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak- Ayat (3) melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.## Pasai 15Ayat (1)Huruf aHuruf bHuruf cCukup jelasYang dimaksud dengan "pemeriksaan" adalah pemeriksaan kantor.Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak atau kurang membayar pajak yang terutang, sedangkan sanksi administrasi berupa denda dikenakan karena tidak dipenuhinya ketentuan formal, misalnya, tidak atau terlambat menyampaikan SSPD.## Ayat (2)Ayat ini mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga atas STPD yang diterbitkan karena:- a. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar,- b. pemeriksaan SSPD yang menghasilkan pajak kurang dibayar karena terdapat salah tulis dan atau salah hitung.## Contoh:1. Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Dari perolehan tanah dan bangunan pada tanggal 21 September 2009, Wajib Pajak 'A" terutang pajak sebesar Rp5.000.000,00. Pada saat terjadinya perolehan tersebut, pajak dibayar sebesar Rp4.000.000,00. Atas kekurangan pajak tersebut diterbitkan STPD tanggal 23 Desember 2009 dengan penghitungan sebagai berikut :2. Hasil pemeriksaan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.KekuranganbayarRp 1.000.000,00Bunga-4x24xRp1.000.000,00-Rp80.000,00(t)JumlahyangharusdibayardalamSTPDRp 1.080.000,00 pWajib Pajak 'B' memperoleh tanah dan bangunan pada tanggal 18 Juni 2009. Berdasarkan pemeriksaan SSPD yang disampaikan Wajib Pajak 'B', ternyata terdapat salah hitung yang menyebabkan pajak kurang dibayar sebesar Rp1.500.000,00. Atas kekurangan pajak tersebut diterbitkan STPD pada tanggal 23 September 2009 dengan penghitungan sebagai berikut:KekuranganbayarRp 1.500.000,00Bunga-4x24xRp1.500.000,00-Rp120.000,00(1)JumiahyangharusdibayardalamSTPDRp 1.620.000,00-Ayat (3)Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 16

Ayat (1) at

SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan maupun Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan sarana administrasi bagi Walikota untuk melakukan penagihan pajak.Ayat (2) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Ayat (1)

Huruf aKondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak, contoh:1. Wajib Pajak tidak mampu secara ekonomis yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan:2. Wajib Pajak pribadi menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah.## Huruf bKondisi Wajib Pajak yang .ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu, contoh:2. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus,1. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah Nilai Jual Objek Pajak,3. Wajib Pajak yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.## Huruf cContoh:Tanah dan/atau bangunan yang digunakan, antara lain, untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, pesantren, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta, institusi pelayanan sosial masyarakat.## Ayat (2)Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 19

## Ayat (1)

Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota yang menerbitkan surat ketetapan pajak. Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak. Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak.Huruf aCukup jelasHuruf bCukup jelasHuruf cCukup jelasHuruf dCukup jelas## Ayat (2)Yang dimaksud dengan "alasan-alasan yang jelas' adalah mengemukakan dengan data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan oleh fiskus tidak benar.## Ayat (3)Yang dimaksud dengan "keadaan di luar kekuasaannya" adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib: Pajak, misalnya, karena Wajib Pajak sakit atau terkena musibah bencana alam.## Ayat (4)Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebuh dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan.Ketentuan diperlukan agar Wajib Pajak tidak menghindar dari kewajiban untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan, sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan Daerah.||||||IAyat (5)Cukup jelas## Ayat (6 yaranda bukti penerimaan Surat Keberatan sangat diperlukan untuk memenuhi ketentuan formal. Diterima atau tidaknya hak mengajukan Surat Keberatan dimaksud, tergantung dipenuhinya ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang dihitung mulai diterbitkannya surat ketetapan pajak sampai saat diterimanya Surat Keberatan tersebut oleh Walikota.Tanda bukti penerimaan tersebut oleh Wajib Pajak dapat juga digunakan sebagai alat kontrol baginya untuk mengetahui sampai kapan batas waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 20 ayat (1) berakhir.

Tanda bukti penerimaan itu diperlukan untuk memastikan bahwa keberatannya dikabulkan, apabila dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak tidak menerima surat keputusan dari Walikota atas Surat Keberatan yang diajukan.Ayat (7)Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Dalam keputusan keberatan tidak tertutup kemungkinan utang pajaknya bertambah berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain karena ada data baru yang tadinya belum terungkap atau belum dilaporkan.## Ayat (4)Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak maupun fiskus dan dalam rangka tertib administrasi, oleh karena itu keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak harus diberi keputusan oleh Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Surat Keberatan diterima
PENJELASAN
Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Huruf aDalam praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak tidak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak yang dapat membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Walikota.Walikota karena jabatannya, dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan Surat Keberatan tidak padaHuruf b waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi.<!-- formula-not-decoded -->##
PENJELASAN
Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas## Ayat (2)Walikota sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran pajak harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Ayat ini memberikan kepastian hukum baik kepada Wajib Pajak maupun fiskus dan dalam rangka tertib administrasi perpajakan. Oleh karena itu, permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak harus diberi keputusan oleh Walikota.## Ayat (5)Cukup jelasAyat (6)Cukup jelas## Ayat (7)Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB sampai dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan.##
PENJELASAN
Pasal 28

## Ayat (1)

Saat kedaluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.## Ayat (2)## Huruf a## Huruf bDalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.Yang dimaksud dengan pengakuan utang pajak secara langsung adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Pajak tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang pajak kepada Pemerintah Daerah. Contoh:- -Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran:- --Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan.Ayat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasAyat (5)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 31

## Ayat (1)

- a. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan oleh Wajib Pajak:Setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan Daerah, dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan Daerah, antara lain:- b. data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan:- d. dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan.- C. dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia:## Ayat (2)Para ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, pengacara, dan sebagainya yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu pelaksanaan Undang-Undang perpajakan Daerah, adalah sama dengan petugas pajak yang dilarang pula untuk mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).## Ayat (3)Yang dimaksud dengan pihak lain, antara lain, adalah lembaga negara atau instansi pemerintah Daerah yang berwenang melakukan pemeriksaan di bidang keuangan Daerah. Dalam pengertian keterangan yang dapat diberitahukan, antara lain, identitas Wajib Pajak dan informasi yang bersifat umum tentang perpajakan Daerah.## Ayat (4)kepada pihak tertentu yang ditunjuk oieh Walikota.Untuk kepentingan Daerah, misalnya dalam rangka penyidikan, penuntutan atau dalam rangka mengadakan kerja sama dengan instansi lainnya, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkanDalam surat izin yang diterbitkan Walikota harus dicantumkan nama | Wajib Pajak, nama pihak yang ditunjuk dan nama pejabat atau ahli atau tenaga ahli yang diizinkan untuk memberikan keterangan atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak. Pemberian izin tersebut dilakukan secara terbatas dalam hal-hal yang dipandang perlu oleh Walikota. t## Ayat (5)Untuk melaksanakan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara pidana atau perdata yang berhubungan dengan masalah perpajakan Daerah, demi kepentingan peradilan Walikota memberikan izin pembebasan atas kewajiban kerahasiaan kepada pejabat pajak dan para ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), atas permintaan tertulis Hakim ketua sidang.## Ayat (6)Maksud dari ayat ini adalah pembatasan dan penegasan, bahwa keterangan perpajakan Daerah yang diminta tersebut adalah hanya mengenai perkara pidana atau perdata tentang perbuatan atau peristiwa yang menyangkut bidang perpajakan Daerah dan hanya terbatas pada tersangka yang bersangkutan.##
PENJELASAN
Pasal 32 Ayat (1)

Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Pajak |Yang dimaksud kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut menimbulkan untuk memenuhi kewajibannya. kerugian keuangan Daerah.Ayat (2)Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang dilakukan dengan sengaja, dikenakan sanksi yang lebih berat daripada alpa, mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi Daerah.## Ayat (3)Cukup jelas ip
PENJELASAN
Pasal 36

## Ayat (1)

Penyidik di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.Ayat (2)Cukup jelas ipAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 37

Cukup jelas

'411201 1tekkMembacaTimbang mngingat## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHJL. Sudirman No. 13 Telp. 20144 -20505 Solok 247324 Fax. No. 324456KOTA SOLOK## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK NOMOR : 188.45/ 0 /KPTS/DPRD-2011## TENTANG| | PERSETUJUAN DAN PENETAPAN TERHADAP RANPERDA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KOTA SOLOK, PERUBAHAN PERDA NOMOR 16 to $-TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA SOLOK, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD ) TAHUN 2011- 2015, UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2011## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK- Surat Walikota Solok Nomor: 180/84/Huk-2010, tanggal 30 November 2010 tentang Penyampaian Ranperda Kota Solok Tahun 2010: 42. Surat Walikota Solok Nomor: 180/88/Huk-2010, tanggal Desember 2010 tentang penyampaian Ranperda Kota Solok Tahun 2010: 17- Surat Walikota Solok Nomor 180/ 14 /Huk-2011 tanggal 11 Februari 2011 tentang Penyampaian Ranperda RPJMD Kota Solok Tahun 2011- 2015: 3.- bahwa sesuai dengan
PENJELASAN
pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah DPRD Kota Solok telah melaksanakan fungsi dibidang Legislasi terhadap Pembahasan 4 (empat) buah Ranperda yang diajukan oleh Pemerintah Daerah a.

- bahwa sesuai dengan hasil Pembahasan Panitia Kerja ! dan Panitia Kerja II DPRD Kota Solok terhadap Rancangan Peraturan Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Solok, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 20112015, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah tersebut oleh DPRD Kota Solok dengan suatu Keputusan DPRD Kota Solok: b. 31. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970, tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh:- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme : 2.- Undang-undang Nomor'10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan : 3.- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang -Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 32 tahun 2004: 4- Undang -undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah, 5.- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: 6.- Undang-undang Nomor 02 Tahun 2008, tentang Partai Politik : 7.- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : 8.- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: 9.10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom:12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007,13. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah,14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:|3|MemperhatikanMenetapkan PertamaKedua18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah:.19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan rakyat Daerah,20. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok:21. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Solok ,22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ,5. 23, Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 15 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Solok :24. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2010, tentang Anggaran Pendapatan Belarja Daerah Kota Solok tahun 2011:7. Peraturan DPRD Kota Solok Nomor : 02 Tahun 2010, tanggal 24 Mei 2010, tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Solok, 18. Hasil Rapat Paripurna Internal DPRD Kota Solok Tanggal 25 Februari 2011 Tentang Penyampaian Hasil Tim Panja | dan Panja II DPRD Kota Solok: 2.9. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Solok tanggal 28 Februari 2011 tentang Pengesahan Ranperda Kota Solok tahun 2011 menjadi Perda Kota Solok. 3.## MEMUTUSKANMenyetujui dan menetapkan 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok Tahun 2011 menjadi Peraturan Daerah Kota Solok Tahun 2011:Penetapan dan Persetujuan terhadap 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok, sebagaimana tersebut diktum pertama keputusan ini adalah sebagai berikut :1. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan2. Perubahan Perda Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Solok3. 3, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Tahun 2011-2015,Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Solok tahun 2011,KeempatKelimaDan Kehutanan Kota Solok ditunda pembentukannya menunyyui terbitnya peraturan presiden yang mengatur tentang teknis lembaga ini,Untuk meningkatkan Peran dan fungsi Penyuluh Pertanian, pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kota Solok dilapangan maka diatur dengan Peraturan Walikota, dan teknisnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kota Solok,Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Solok tahun 2011:KeenamKeputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya,Tembusan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada, Yth :- MA ON Sdr. Wali Kota Solok di Solok. Sdr. Ketua-ketua Komisi DPRD Kota Solok di Solok. Sdr. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Solok di Solok.- Sdr. Gubernur Sumatera Barat di Padang- Sdr. Kepala Inspektorat Kota Solok di Solok.- DND Sdr. Yang bersangkutan- Sdr. Kepala DPPK &amp; Aset Kota Solok di Solok.- Lain- lain yang dirasa perlu