PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 'I Tahun 2015
Tentang PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
Berlaku: 87 Tahun 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 'i TAHUN 2015
TENTANG
PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,
- a. bahwa peraturan daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang disusun secara terencana, terpadu clan sistimatis untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa didalam pembentukan peraturan daerah perlu dilakukan dengan sinergis dan terencana berdasarkan skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (3) jo Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penyusunan program legislasai daerah diatur dalam peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci;
5. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
6. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1975 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tnr1nnP&lt;:&gt;1!:l 'T'!:ln11n ')()1 c; Nnrnnr c;Q 'T'!:lrnhanan T Prnhar&lt;:&gt;n NP&lt;T&lt;:&gt;ra
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2};
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
dan
BUPATI KERINCI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang menangani bidang pembentukan peraturan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci.
8. Unit Kerja adalah Bagian di Sekretariat Daerah.
9. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kerinci.
10. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Perda adalah peraturan daerah Kabupaten Kerinci yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
12. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitin lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai suatu
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
N/A
Pasal 2

Maksud penyusunan Propemperda adalah :
- a. menyusun skala prioritas penyusunan rancangan peraturan daerah secara terpadu, terencana dan sistematis serta sebagai pedoman bersama dalam pembentukan peraturan daerah; dan
- b. menyelenggarakan sinergitas dan harmonisasi diantara pemerintah daerah dan DPRD dalam pembentukan peraturan daerah.
Bagian Kedua
Tujuan
N/A
Pasal 3

Tujuan penyusunan Propemperda adalah :
- a. adanya kejelasan dan kepastian perencanaan dalam penyusunan peraturan daerah;
- b. menentukan parameter skala prioritas penyusunan peraturan daerah;
- c. membentuk peraturan daerah yang akomodatif, adil dan aspiratif;
- d. mengganti peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat;
- e. mendukung upaya dalam mewujudkan supremasi hukum.
BAB III - KEBIJAKAN UMUM PROPEMPERDA
Pasal 4

Kebijakan Propemperda adalah untuk:
- a. membentuk peraturan daerah sebagai pelaksanaan otono:rrii daerah dan tugas pembantuan, serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan lebih lebih tinggi;
- b. menyempurnakan peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman;
- c. mempercepat proses penyelesaian rancangan peraturan daerah yang sudah diprogramkan, dan membentuk peraturan daerah yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- d. membentuk peraturan daerah sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat; dan
- e. membentuk peraturan daerah yang menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, lingkungan hidup serta prinsip-prinsip kesetaraan gender.
BAB III - KEBIJAKAN UMUM PROPEMPERDA
Pasal 5

- (1) Propemperda ditetapkan untuk jangka 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2) Propemperda disusun dengan mempertimbangkan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).
- (3) Penetapan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD melalui Rapat Paripurna sebelum penetapan Perda tentang APBD.
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROPEMPERDA
Pasal 6

Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dengan Pemerintah Daerah secara terencana, terpadu dan sistimatis yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROPEMPERDA
Pasal 7

- (1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat materi yang akan diatur di dalam Perda serta keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjelasan secara konsep rancangan peraturan daerah yang sekurangkurangnya meliputi :
- a. latar belakang penyusunan;
- b. tujuan penyusunan;
- c. sasaran yang akan diwujudkan;
- d. pokok-pokok pikiran, ruang lingkup atau objek yang akan diatur; dan
- e. jangkauan arah pengaturan.
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROPEMPERDA
Pasal 8

- (1) Propemperda disusun berdasarkan skala prioritas.
- (2) Penetapan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan pertimbangan :
- a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi
- b. rencana pembangunan daerah
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.
Bagian Kedua
Tata Cara Penyusunan
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROPEMPERDA
Pasal 9

- (1) Penyusunan Propemperda yang merupakan prakarsa DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh oleh Bagian Hukum.
- (3) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (4) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. instansi vertikal dari kemen terian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/ atau
- b. Instansi vertikal terkait sesuai dengan:
1. kewenangan;
2. materi muatan: atau
- (5) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
Bagian Ketiga
Penyusunan Propemperda atas Prakarsa DPRD
Paragraf 1
Umum
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROPEMPERDA
Pasal 10

- (1) Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Dalam pengkoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda dapat meminta dan memperoleh masukan dari anggota DPRD dan/atau dari masyarakat.
Paragraf 2
Inventarisasi Propemperda
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROPEMPERDA
Pasal 11

- (1) Bapemperda melakukan inventarisasi Propemperda untuk memperoleh masukan dari anggota DPRD dan/atau dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dengan mengirimkan surat permintaan pengajuan usul Propemperda kepada anggota, komisi, gabungan komisi atau badan pembentukan peraturan daerah.
- (2) Pimpinan fraksi mengoordinir usulan Propemperda dari para anggotanya dengan memperhatikan arahan partai politik induk fraksinya serta masukan dari masyarakat konstituen masing-masing anggota fraksi.
- (3) Pimpinan Komisi mengoordinir usulan Propemperda di komisinya dengan memperhatikan skala prioritas bidang tugas komisi serta masukan dari satuan kerja perangkat daerah yang menjadi pasangan kerjanya dan aspirasi masyarakat.
- (4) Pimpinan fraksi, pimpinan komisi dan/atau anggota DPRD menyampaikan usulan Propemperda kepada pimpinan Bapemperda.
- (5) Pimpinan Bapemperda membuka akses bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan/usulan tertulis mengenai Propemperda kepada Bapemperda.
- (6) Bapemperda menginventarisir masukan/usulan Propemperda yang berasal dari fraksi, komisi, anggota DPRD dan/ atau masyarakat dan disusun dalam rancangan daftar skala prioritas Propemperda.
Paragaf 3
Penyeleksian Propemperda
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROPEMPERDA
Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil inventarisasi usulan rencana pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), Bapemperda selanjutnya melakukan seleksi substansi usulan rancangan peraturan daerah dengan mendasarkan pada :
- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.
6. untuk mendapatkan rancangan peraturan daerah yang sesuai dengan sistem hukum nasional, sinergis dengan prioritas pembangunan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat daerah.
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROPEMPERDA
Pasal 13

- (1) Bapemperda menyusun Propemperda di lingkungan DPRD dengan mengundang pimpinan fraksi, pirnpinan kornisi DPRD, dan juga dapat menyertakan masyarakat/ pemangku kepentingan serta para pakar / ahli yang terkait untuk membahas Propemperda di lingkungan DPRD.
- (2) Berdasarkan hasil pembahasan Propemperda sebagairnana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda menyarnpaikan laporan kepada Pirnpinan DPRD untuk menetapkan Propemperda dari lingkungan DPRD, guna untuk dibahas selanjutnya bersarna dengan pemerintah daerah.
Bagian Ketiga
Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pernerintah Daerah
Paragraf 1
Umum
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROPEMPERDA
Pasal 14

- (1) Bupati menugaskan pimpinan SKPD/Unit Kerja dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penugasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyurati Kepala SKPD/Unit Kerja.
- (3) Bagian Hukum mengkoordinir pelaksanaan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Paragraf 2
Inventarisasi Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROPEMPERDA
Pasal 15

- (1) Hasil penyusunan Propemperda oleh SKPD/Unit Kerja, diinventarisir oleh Bagian Hukum, selanjutnya disusun dalarn rancangan daftar skala prioritas Propemperda di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Penyusunan Propemperda oleh SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan atas :
- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Dalam menyusun usulan Propemperda, SKPD/Unit Kerja mempergunakan matriks Propemperda yang terdiri atas nomor, judul rancangan perda, materi yang diatur, status Rancangan peraturan daerah, keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, unit atau instansi terkait, serta target penyarnpaian.
- (4) Dalarn hal SKPD /Unit Kerja telah menyusun Naskah Akademik dan/ atau draft rancangan peraturan daerah, maka Naskah Akademik dan draft rancangan peraturan daerah tersebut turut disertakan dalarn penyarnpaian perencanaan pembentukan rancangan peraturan daerah.
Paragraf 3
- (1) Berdasarkan hasil inventarisasi usulan rencana pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat ( 1), selanjutnya dilakukan seleksi substansi usulan rancangan peraturan daerah oleh Bagian Hukum dengan mendasarkan pada :
- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.
- (2) Penyeleksian substantif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} bertujuan untuk mendapatkan rancangan peraturan daerah yang sesuai dengan sistem hukum nasional, sinergis dengan prioritas pembangunan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat daerah.
- (3) Bagian Hukum dalam melakukan penyusunan Propemperda dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait antara lain dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan instansi vertikal lainnya dalam hal sesuai dengan :
- a. kewenangan;
- b. materi muatan; atau
- c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (4) Dalam hal untuk mendapatkan usulan rancangan peraturan daerah yang sinergis dengan perencanaan pembangunan daerah, Bagian Hukum bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melakukan analisis/review usulan rancangan peraturan daerah untuk menilai layak atau tidak layak-nya suatu usulan peraturan perundang-undangan masuk ke dalam rencana pembentukan peraturan daerah dan mendapatkan alokasi anggaran.
- (5) Bagian Hukum menyelenggarakan rapat konsultasi penyusunan Propemperda dengan mengundang SKPD /Unit Kerja, dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait, masyarakat/pemangku kepentingan untuk melakukan pemantapan daftar usulan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah.
- (6) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selanjutnya dilakukan pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsep oleh Bagian Hukum sebelum disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROPEMPERDA
Pasal 17

Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) diarahkan pada perwujudan keselarasan konsep dengan kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan yang telah ada berikut peraturan pelaksanaannya terkait dengan materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Dae rah.
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROPEMPERDA
Pasal 18

- (1) Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda dilingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Bupati memandang perlu mendapatkan kejelasan lebih lanjut atas dan/atau arahan terhadap Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah, Bupati menugaskan Sekretaris Daerah untuk mengkoordinasikan kembali dengan SKPD/Unit Kerja pemrakarsa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah
Bagian Keempat
Penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah
Paragraf 1
Umum
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROPEMPERDA
Pasal 19

Hasil penyusunan Propemperda hak prakarsa DPRD dan penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah di bahas bersama antara Bapemperda dan Bagian Hukum yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Bapemperda.
Paragraf 2
Tahapan Koordinasi Antara Pemerintah Daerah dan DPRD
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROPEMPERDA
Pasal 20

- (1) Propemperda yang dibahas oleh Bapemperda dan Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilakukan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi usulan Propemperda dari Pemerintah Daerah dan DPRD, selanjutnya menjadi usulan prioritas Propemperda dalam jangka waktu 1 {satu] tahun.
- (2) Pembahasan antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan dalam :
- a. rapat kerja antara Bapemperda DPRD dan Bupati dalam hal ini diwakilkan kepada Kepala Bagian Hukum dan dapat mengikutsertakan SKPD/Unit Kerja terkait;
- b. rapat dengar pendapat umum sebagai sarana penyebarluasan usulan Propemperda untuk memberikan informasi dan/ atau memperoleh masukan dari masyarakat, para pakar dan/ atau pemangku kepentingan terkait;
- c. · rapat panitia kerja yang dibentuk oleh Bapemperda; dan/atau
- d. rapat tim perumus/tim sinkronisasi yang dibentuk oleh panitia kerja.
Bagian Kelima
Penyusunan Propemperda Kumulatif Terbuka
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROPEMPERDA
Pasal 21

- (1) Dalam Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
- a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
- b. APBD
4. {2) Selain ketentuan sebagaimana climaksud pada ayat {l), dalam daftar kumulatif terbuka dapat memuat Perda yang dibatalkan, diklarifikasi, atau atas perintah Perundang-undangan yang lebih tinggi, serta ranperda tentang pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kecamatan dan/atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan desa.
Bagian Keenam
Pengelolaan Propemperda
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROPEMPERDA
Pasal 22

Pengelolaan Propemperda diarahkan agar pembentukan Peraturan Daerah dalam Propemperda dapat dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dalam keadaan tertentu dimana pelaksanaan Propemperda belurn dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan, Propemperda tersebut dijadikan prioritas utama dalam Propemperda tahun berikutnya.
Bagian Ketujuh
Penyebarluasan
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROPEMPERDA
Pasal 24

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah secara bersama-sama sejak penyusunan Propemperda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan inforrnasi dan/ atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROPEMPERDA
Pasal 25

- ( 1) Penyebarluasan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan melalui:
- a. media elektronik;
- b. media cetak; dan/ a tau
- c. forum tatap muka atau dialog langsung.
- (2) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui:
- a, televisi;
- b. radio; dan/atau
- c. internet dengan menyelenggarakan sistem inforrnasi peraturan perundangundangan.
- (3) Penyebarluasan melalui media cetak sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menyebarluaskan naskah rancangan Propemperda, dan Propemperda.
- (4) Penyebarluasan melalui forum tatap muka atau dialog langsung sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) huruf c dilakukan dengan uji publik, sosialisasi, diskusi,ceramah, lokakarya, seminar, dan pertemuan ilrniah lainnya.
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROPEMPERDA
Pasal 26

- (1) Penyebarluasan penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penyebarluasan penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dilakukan oleh Bapemperda.
- (3) Hasil penyebarluasan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dipergunakan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan Rancangan Propemperda.
PEMBIAYAAN
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROPEMPERDA
Pasal 27

Anggaran pelaksanaan Propemperda dibebankan pada APBD melalui :
- a. anggaran sekretariat DPRD untuk pelaksanaan propemperda atas prakarsa DPRD; dan
.
.
.
- b. anggaran sekretariat daerah Kerinci untuk pelaksanaan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
BAB VI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 28

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis terkait Propemperda Lingkup Pemerintah Daerah, Prakarsa DPRD, maupun Propemperda yang telah ditetapkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan dalam rangka melaksanakan konsultasi publik
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.
ADIROzm::--
Ditetapkan di Sungai Penuh padatanggal 2015
BUPATI KERINCI ,
0
NO REG:
/ 2015
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2015 NOMOR?
Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 2015
SE ARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,
ZULFAHMI. $