PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 14 Tahun 2016
Tentang TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA
Berlaku: 14 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang : a.
- bah.wa sehubungan dengan kebijakan Pemerintah
- mengenai penurunan harga Bahan Bakar Minyak, perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan dengan memperhatikan kondisi dan daya beli masyarakat setempat serta aspek keselamatan dan pelayanan transportasi;
- bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 15 Tahun Z0rc tanggal 1 April 2A16 tentang Penyesuaian Tanf Angkutan Umum Kelas Ekonomi, dinyatakan bahwa penurunarl tarif angkutan penyeberangan 3,38Yo (tiga koma tigapr.rluh delapan persen) dari tarif yang berlaku sebelumnya; b.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara; c.
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11O3);
SALINAN
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 272A1;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO8 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO8 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor asael; 3.
3. Peraturan Pemerintah Nomor LT Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28); 4.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2O1O tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Perahrran Pernerintah Nomor 22 Tahun 20ll tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2A Tahun 2O1O tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208); 5.
5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM.26 Tahun 2A12 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OI2 Nomor 529); 6"
6. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 58 Tahun 2AA3 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 18 Tahun 2OL2 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi 7.
Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2AL2 Nomor 3671;
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8); 8.
MEMUTUSKAN:
MCnetaPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROWNSI SUMATERA UTARA.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
- Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara. 1.
- Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara. 2.
- Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusall pemerintahan oteh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3.
- Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4.
- Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. 5.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara-
7. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
3. Lintas Penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan. 8.
BAB II - TARIF ANGKUTAN
Pasal 2

Angkutan penyeberangan lintas antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara meliputi angkutan penumpang dan angkutan kendaraan beserta muatannya.
BAB II - TARIF ANGKUTAN
Pasal 3

- Angkutan penyeberangan untuk kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibedakan 9 (sembilan) golongan yaitu : (1)
- a.
- b.
- Golongan I :
- Golongan II : Sepeda motor di bawah 5OO cc dan gerobak dorong;
- c. Golongan III : Sepeda motor besar (&gt; 5OO cc) dan kendaraan roda 3 (tiga);
Sepeda;
- d. Golongan IV
- e. Golongan V
- f. Golongan VI
- g. Golongan VII
- h. Golongan VIII
6. Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, Minicap, Minibus, Mikrolet, Pick up, Station Wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 (lima) meter, dan sejenisnya;
7. Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang {truk}/tangki dengan ukuran panjang sampai dengan 7 (tujuh) meter dan sejenisnya;
8. Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 1O ( sepuluh) meter dan sejenisnya, dan kereta penarik ranpa gandengan;
9. Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih 10 (sepuluh) meter sampai dengan L2 (dua belas) meter dan sejenisnya;
10. Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/tangki kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dan L2 (dua belas)
meter sampai dengan 16 (enam belas) meter dan sejenisnya;
- i. Golongan IX
2. : kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 16 (enam belas) meter dan sejenisnya.
3. {21 Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melebihi ukuran kendaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengakibatkan tambahan pemakaian ruarlgan kapal, dipindahkan pada golongan berikutnya.
BAB II - TARIF ANGKUTAN
Pasal 4

Ketentuan mengenai tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk pelayanan kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya sesuai dengan golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB II - TARIF ANGKUTAN
Pasal 5

Tarif angkutan penyeberangan selain angkutan penumpang dan kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemakai jasa dengan penyedia jasa (operator) angkutan penyeberangan.
BAB II - TARIF ANGKUTAN
Pasal 6

Tarif angkutan penyeberangan lintas antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk pelayanan kelas non ekonomi ditetapkan oleh penyedia jasa (operator) angkutan penyeberangan.
BAB II - TARIF ANGKUTAN
Pasal 7

- (1) Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 termasuk asuransi tanggung jawab pengangkut dan belum termasuk:
- a. iuran wajib dana pertanggungan wqiib kecelakaan penumpang:dan
- b. jasa kepelabuhan.
- (2) iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Operator penyelenggara angkutan penyeberangan dan operator penyelenggaraarl pelabuhan penyeberangan dilarang melakukan pemungutan lain untuk kepentingan operator atau pihak lain dikaitkan danf atau menyatukan pungutan lain dengan tadf angkutan penyeberangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini. (U
- Setiap pungutan lain yang akan dikaitkan dan atau disatukan pungutannya yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, harus mendapat persetujuan Gubernur Sumatera Utara. (2)
BAB III - PENGAWASAN
Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur dilakukan oleh Gubernur yang didelegasikan kepada Kepala Dinas.