PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 18 Tahun 2015
Tentang PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
Berlaku: 13 Januari 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI LUWU PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penyesuaian dalam rangka penyempurnaan pengelolaan alokasi dana desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.
15. Peraturan Bupati Luwu Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, dan Non PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI LUWU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 18 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa diubah berbunyi sehingga sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 4 huruf b dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. Pendanaan dan besaran ADD;
- b. dihapus ;
- c. Pengelolaan ADD;
- d. Penyaluran ADD;
- e. Penggunaan ADD;
- f. Perubahan penggunaan ADD;
- g. Penatausahaan ADD;
- h. Pertanggungjawaban dan pelaporan ADD;
- i. Pembinaan dan pengawasan ADD; dan
- j. Ketentuan peralihan
2. Ketentuan Pasal 6 dihapus
Pasal 6
Dihapus
3. Ketentuan Pasal 7 dihapus
Pasal 7
Dihapus
4. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 18

Setelah dikurangi penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan anggota BPD, proporsi penggunaan ADD digunakan ketentuan sebagai berikut:
| No | ADD - (Siltap + Tunjangan) | Proporsi untuk operasional pemerintah desa dan operasional BPD (Maksimal) | Proporsi untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masy. (Minimal) |
|------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 100 juta ke bawah | 47,50% | 52,50% |
| 2 | 100 juta < 125 juta | 45,00% | 55,00% |
| 3 | 125 juta < 150 juta | 42,50% | 57,50% |
| 4 | 150 juta < 175 juta | 40,00% | 60,00% |
| 5 | 175 juta < 200 juta | 37,50% | 62,50% |
| 6 | 200 juta < 225 juta | 35,00% | 65,00% |
| 7 | 225 juta < 250 juta | 32,50% | 67,50% |
| 8 | Di atas 250 juta | 30,00% | 70,00% |
5. Ketentuan Pasal 22 diubah, huruf b dan huruf e diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 22

Berdasarkan proporsi penggunaan dana sebagaimana dimaksud Pasal 18, belanja pada bidang pembinaan kemasyarakatan, antara lain digunakan untuk:
- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- b. Pembinaan Satgas Linmas/Trantib Desa;
- c. Pembinaan kerukunan warga masyarakat, yang digunakan untuk insentif RT/RW;
- d. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat, yang digunakan untuk bantuan operasional pada TP-PKK, LPM, dan Karang Taruna;
- e. Pembinaan Keagamaan, yang digunakan untuk insentif Imam Desa, Khatib, Guru Sekolah Minggu, Guru Mengaji, dan operasional Majelis Taklim yang tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Luwu;
- f. Kegiatan gotong royong masyarakat, dan
- g. Kegiatan lainnya sesuai RKP Desa.
6. Ketentuan Pasal 23 diubah, huruf c diubah, huruf f dan huruf h dihapus, dan diantara huruf h dan I diselipkan satu huruf yakni huruf h.1, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 23

Berdasarkan proporsi penggunaan dana sebagaimana dimaksud Pasal 18, belanja pada bidang pemberdayaan masyarakat, antara lain digunakan untuk:
- a. Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang digunakan untuk insentif KPMD;
- b. Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu, yang digunakan belanja operasional dan honorarium Pokja Posyandu serta insentif Kader Posyandu;
- c. Pengembangan Tenaga Kesehatan, yang digunakan untuk insetif Bidan/Perawat Desa Non PNS;
- d. Pengelolaan Pepustakaan Desa, yang digunakan belanja operasional serta insentif petugas;
- e. Pembinaan Bina Keluarga Balita, yang digunakan untuk insentif Kader BKB;
- f. Dihapus ;
- g. Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan kebutuhan desa;
- h. Dihapus
9. h.1. Pembinaan Kepesertaan Keluarga Berencana, yang digunakan untuk insentif PLKBD;
- i. Kegiatan lainnya sesuai Dokumen RKP Desa.
7. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 24

Dokumen Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah dan diganti, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 28

- (1) Surat pertanggungjawaban keuangan ADD disusun oleh Pelaksana Kegiatan dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.
9. Ketentuan BAB XII dihapus
Dihapus
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.
Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 13 Januari 2016
BUPATI LUWU,
ttd.
A. MUDZAKKAR
Diundangkan di Belopa pada tanggal 13 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,
SYAIFUL ALAM
BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2016 NOMOR 15