PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor I~ Tahun 2023
Tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BELANJATIDAK TERDUGA
Berlaku: 21 Tahun 2011
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI MUNA PROVINS I SULA WES I TENGGARA
PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR I~ TAHUN2017
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BELANJATIDAK TERDUGA
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUNA,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 134 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun ~006 tentang Pedom.an Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan' Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur tata cara pemberian dan pertanggung jawaban belanja tidak terduga dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan belanja tidak terduga dalam rangka pendanaan penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang bersifat tanggap darurat, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pertanggung Jawaban Belanja Tidak Terduga.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); :-:\_
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
···~-
"
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 teritang Perubahan Kedua atas: Undang-Undang Nomor 23 TAhun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu·n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4828); .
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pernerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nornor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor :54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/clasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1,;3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA Menetapkan
KETENTUAN UMUM
BAB 11
Pasal 3

Asas umum pengelolaaan Belanja Tidak Terduga mencakup;
- a. tertib;
- b. taat pada peraturan perundang-undangan;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. ekonomis;
- f. transparansi;
- g. akuntabilitas; h. kepatutan; dan
1. manfaat.
BAB 11
Pasal 4

- ( 1) Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bahwa belanja tidak terduga dikelola secara tepat waktu dan tepat guna didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan .
- (2) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 huruf b, adalah bahwa pengelolaan belanja tidak terduga harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan pencapaian keluaran yang maksimal dengan penggunaan masukan (input barang dan jasa) terendah.
- (4) Efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, merupakan pencapaian hasil program dari target yang telah ditetapkan, yaitu membandingkan antara keluaran dengan hasil.
- (5) Ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e. merupakan perolehan masukan (input barang dan jasa) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
.
I
- (6) Transparansi sebagain'lana dimaksud dalam pasal 3 huruf f, merupakan langkah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya mengenai pengelolaan belanja tidak terduga.
- (7) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 uruf g, merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan belanja tidak terduga dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
- (8) Kepatutan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf h, merupakan pengelolaan belanja tidak terduga yang dilaksanakan secara realistis dan proporsional.
- (9) Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, adalah pelaksanaan program/kegiatan belanja tidak terduga yang sejalan dengan prioritas sesuai kebutuhan.
BAB III - PENGANGGARAN
Pasal 5

- ( 1) Sekretaris Daerah menyusun dan mengendalikan anggaran belanja tidak terduga sesuai batasan kewenangan selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Penyusunan anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud ayat ( 1) berdasarkan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya dan estimasi kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, yang mendesak, dan tidak t.ertampung dalam bentuk program dan kegiatan. ·;
- (1) Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja tidak terduga, obyek belanja tidak terduga dan rincian obyek belanja tidak terduga. (2) Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada belanja SKPKD.
BAB III - PENGANGGARAN
Pasal 7

- ( 1). Belanja tidak terduga merupakan belanja yang diperuntukan:
- a. Kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan becana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya;
- b. Keadaan darurat;
- c. Keadaan mendesak;
- d. Pengembalian atas kelebihan penerimaaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang sifatnya tidak biasa sebagaimana dimaksud ayat ( 1) huruf a, yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat didaerah.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; ~.
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- (4) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
- b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 9

- (l} Pengajuan belanja tidak terduga untuk membiayai kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak harus dilampiri proposal/surat dan Rencana Anggaran Biaya (RKB) yang telah dihitung oleh Kepala BPBD.
- (2) Proposal/surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kajian menyeluruh keadaan darurat dan/atau mendesak yang sedang terjadi beserta darnpak sistemik yang ditimbulkan.
- (3) Bupati membentuk tim yang bertugas menentukan apakah kegiatan yang dimuat dalam proposal/surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keadaan darurat dan/atau mendesak.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Sekretaris Daerah dengan rnemberikan rekomendasi sebagai dasar penggunaan belanja tidak terduga untuk pendanaan keadaan darurat dan/atau mendesak dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pengeluaran belanja tidak terduga untuk pembiayaan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang bersifat tanggap darurat dan keadaan darurat dan/atau mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 mempertimbangkan efesiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun sumber lain diluar APBD.
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 11

- ( 1) Pengajuan belanja tidak terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang disebabkan oleh kelebihan penetapan pajak tahun sebelumnya yang telah ditutup, dilengkapi dengan :
- a. surat permintaan pengembalian;
- b. surat ketetapan pajak daerah; dan
- 'c. bukti penyetoran ke kas daerah
- (2) kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala BPD kepada Bupati melalui PPKD atau atas dasar surat permintaan pengembalian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- (3) Penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 12

Penggunaan belanja tidak terduga yang telah ditetapkan oleh 'Bupati diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 13

Penggunaan belanja tidak terduga dapat dibebankan secara langsung, untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun sebelumnya, atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung mau pun tidak langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan.
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 14

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga melalui pernbebanan secara langsung clilaksanakan untuk:
- a. penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang bersifat tanggap darurat; dan/ a tau
- b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Penggunaan belanja tidak terduga melalui proses pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung maupun tidak langsung untuk keperluan keadaan darurat dan/atau mendesak.
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 15

- ( 1) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati
- tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tah un anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal terjadi pergeseran belanja tidak terduga kepada belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 (2) setelah Perubahan APBD ditetapkan, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian sesuaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 16

- ( 1) PPKD melakukan verifikasi atas kelengkapan pencairan belanja tidak terduga.
- (2) Penggunaan dan peruntukan belanja tidak terduga serta besarannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengeluaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui mekanisme pembayaran langsung (LS).
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 17

- ( 1) Pencairan belanja tidak terduga yang berkenaan dengan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial adalah untuk yang bersifat tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme Tambahan Uang (TU).
- (2) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya digun8:1&lt;an untuk :
- a. --... pencairan dan penyelamatan korban bencana;
- b. pertolongan darurat;
- c. evaluasi korban bencana;
- d. -----.. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- e. pangan;
- f. sandang;
- g. pelayanan kesehatan;
- h. -----pelayanan pendidikan;
- i. penampungan;
- j. tempat hunian sementara; dan
- k. -jalan dan jembatan darurat.
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 18

- ( 1) berdasarkan pernyataan tanggap darurat bencana oleh Bupati dan/atau Keputusan Bupati yang menyatakan keadaan tanggap darurat, Kepala BPBD mengajukan Rencana Kebutuhan Biaya tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD.
- (2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen pencairan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Kelengkapan dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. Pernyataan tanggap darurat bencana dan/atau Keputusan Bupati yang menyatakan keadaan tanggap darurat;
- b. Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
- c. Rencana Kebutuhan Biaya Tanggap Darurat Bencana.
- (4) Setelah dokumen pencairan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada (3) dinyatakan lengkap, PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Biaya dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala BPBD.
BAB V - PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN
Pasal 19

- ( 1) SKPD penerima belanja tidak terduga bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggunjawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada Bupati melalui PPKD.
- (2) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran BPBD.
- (3) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dalam bentuk laporan keuangan dan laporan kinerja, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.
- (4) Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan dana tanggap darurat bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tangggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.
- ( 1) Dana tanggap darurat bencana yang tidak digunakan sampai berakhirnya tanggap darurat bencana disetorkan kembali ke Kas Daerah.
- (2) Penyetoran dana tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan bersamaan dengan masa pertanggungjawaban dana tanggap darurat bencana yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggap darurat bencana.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.
Ditetapkan di Raha
pada tanggal r :;2. - a, \_
201 7
Diundangkan di Raha
pada tanggal \ ".L- 6 - 20 1 7
SEKRETARIS DAERAH,
SERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2017 NOMOR \5
I