PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 20 Tahun 2008
Tentang TATA CARA PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT, PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA, SERTA HAK JABATAN FUNGSIONAL JAKSA YANG TERKENA PEMBERHENTIAN
Berlaku: 28 Februari 2008
N/A
Preamble

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara, serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa yang Terkena Pemberhentian;
Mengingat
:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT, PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA, SERTA HAK JABATAN FUNGSIONAL JAKSA YANG TERKENA PEMBERHENTIAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan.
2. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undangundang.
3. Jabatan Fungsional Jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.
4. Pejabat Pengawasan Fungsional adalah pejabat pengawasan fungsional di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Majelis Kehormatan Jaksa adalah satuan organisasi yang keanggotaannya ditetapkan oleh Jaksa Agung, bertugas mengadakan sidang untuk melakukan pemeriksaan dan klarifikasi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa yang diusulkan pemberhentiannya oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan.
6. Pembelaan diri adalah pengajuan keberatan dari Jaksa yang diusulkan untuk diberhentikan dari jabatannya di hadapan Majelis Kehormatan Jaksa.
BAB II - PEMBERHENTIAN JAKSA
Pasal 2

Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:
- a. permintaan sendiri;
- b. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
- c. telah mencapai usia 62 (enam puluh dua) tahun;
- d. meninggal dunia; atau
- e. tidak cakap dalam menjalankan tugas.
BAB II - PEMBERHENTIAN JAKSA
Pasal 3

- (1) Pemberhentian dengan hormat karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, merupakan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
- (2) Dalam hal Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatan fungsional karena permintaan sendiri, maka yang bersangkutan masih tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil beserta hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan kepada Jaksa Agung, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Jaksa yang bersangkutan oleh Pejabat Pengawasan Fungsional.
BAB II - PEMBERHENTIAN JAKSA
Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan pemberhentian dengan hormat karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, diatur dengan Peraturan Jaksa Agung.
Bagian Kedua Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
BAB II - PEMBERHENTIAN JAKSA
Pasal 5

Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:
- a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/pekerjaannya;
- c. melanggar larangan perangkapan jabatan/pekerjaan;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatan; atau
- e. melakukan perbuatan tercela.
BAB II - PEMBERHENTIAN JAKSA
Pasal 6

- (1) Pemberhentian tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diusulkan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan kepada Jaksa Agung dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Jaksa Agung menetapkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima usul dari Jaksa Agung Muda Pengawasan.
BAB II - PEMBERHENTIAN JAKSA
Pasal 7

- (1) Pemberhentian tidak dengan hormat karena alasan melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e, diusulkan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan kepada Jaksa Agung dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah hasil pemeriksaan terhadap Jaksa yang bersangkutan disampaikan oleh Pejabat Pengawasan Fungsional kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan.
- (2) Pemeriksaan terhadap Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pejabat Pengawasan Fungsional dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat perintah pemeriksaan dari Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Kepala Kejaksaan Tinggi berdasarkan pengaduan, laporan, atau temuan.
BAB II - PEMBERHENTIAN JAKSA
Pasal 8

Jaksa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan sendirinya diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
BAB II - PEMBERHENTIAN JAKSA
Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Jaksa Agung .
Bagian Ketiga
Pemberhentian Sementara
BAB II - PEMBERHENTIAN JAKSA
Pasal 10

- (1) Jaksa dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung dengan alasan:
- a. diperoleh bukti yang cukup untuk diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e;
- b. dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana tanpa ditahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara Pidana.
- (2) Apabila terdapat perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan secara sah oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang Jaksa, dengan sendirinya Jaksa yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung.
BAB II - PEMBERHENTIAN JAKSA
Pasal 11

- (1) Pemberhentian sementara Jaksa dari jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), diusulkan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan kepada Jaksa Agung dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diperoleh bukti yang cukup atau dilakukan penuntutan di muka pengadilan.
- (2) Dalam hal Jaksa Agung sependapat dengan usulan Jaksa Agung Muda Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jaksa Agung segera menetapkan keputusan pemberhentian sementara.
- (3) Keputusan pemberhentian sementara Jaksa dari jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan oleh Jaksa Agung segera setelah menerima lembaran asli atau salinan otentik surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan dari pejabat yang berwenang.
BAB II - PEMBERHENTIAN JAKSA
Pasal 12

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diikuti dengan pemberhentian tidak dengan hormat jika:
- a. Jaksa yang berdasarkan keputusan Majelis Kehormatan Jaksa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e, dan direkomendasikan untuk diberhentikan tidak dengan hormat; atau
- b. Jaksa yang diusulkan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk diberhentikan tidak dengan hormat menyatakan tidak mempergunakan kesempatan untuk membela diri.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diikuti dengan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Jaksa yang dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.
BAB II - PEMBERHENTIAN JAKSA
Pasal 13

- (1) Dalam hal alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak terbukti, maka Jaksa Agung Muda Pengawasan mengusulkan kepada Jaksa Agung untuk mencabut keputusan pemberhentian sementara baik atas permohonan maupun tanpa permohonan Jaksa yang bersangkutan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak alasan pemberhentian sementara dinyatakan tidak terbukti atau sejak permohonan dari Jaksa yang bersangkutan diterima.
- (2) Jaksa Agung menetapkan pencabutan keputusan pemberhentian sementara dan memulihkan jabatan serta hak-hak yang bersangkutan sebagai Jaksa dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah usul pencabutan dari Jaksa Agung Muda Pengawasan diterima.
BAB II - PEMBERHENTIAN JAKSA
Pasal 14

Jaksa yang karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberhentikan sementara dari jabatannya dapat mengajukan kembali untuk menduduki jabatan fungsionalnya kepada Jaksa Agung.
Bagian Keempat Pembebasan Sementara
BAB II - PEMBERHENTIAN JAKSA
Pasal 15

Jaksa yang diangkat menjadi pejabat negara atau dipekerjakan pada instansi di luar Kejaksaan Republik Indonesia dibebaskan sementara dari jabatannya dengan Keputusan Jaksa Agung.
BAB III - TATA CARA PEMBELAAN DIRI
Pasal 16

- (1) Jaksa yang diusulkan untuk diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Jaksa.
- (2) Dalam hal Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan menggunakan kesempatan untuk membela diri secara tertulis, Jaksa Agung membentuk Majelis Kehormatan Jaksa paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pernyataan menggunakan kesempatan untuk membela diri diterima.
- (3) Apabila Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan kesempatan untuk membela diri atau dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan, tidak menyatakan sikap untuk menggunakan kesempatan membela diri, Jaksa Agung menerbitkan keputusan pemberhentian tanpa rekomendasi Majelis Kehormatan Jaksa.
BAB III - TATA CARA PEMBELAAN DIRI
Pasal 17

- (1) Majelis Kehormatan Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertugas memberikan pertimbangan, pendapat, dan rekomendasi kepada Jaksa Agung terhadap usul Jaksa Agung Muda Pengawasan tentang pemberhentian seorang Jaksa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Kehormatan Jaksa mempunyai fungsi mengadakan sidang untuk:
- a. memeriksa temuan atau kesimpulan Jaksa Agung Muda Pengawasan tentang Jaksa yang diusulkan untuk diberhentikan dari jabatannya;
- b. memeriksa dan mengklarifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa yang diusulkan untuk diberhentikan dari jabatannya oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan; dan
- c. memberikan pertimbangan, pendapat, dan rekomendasi kepada Jaksa Agung atas kesimpulan pemeriksaan terhadap Jaksa yang diusulkan untuk diberhentikan dari jabatannya.
- (3) Hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam putusan Majelis Kehormatan Jaksa yang berisi pertimbangan, pendapat, dan rekomendasi kepada Jaksa Agung mengenai usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Majelis Kehormatan Jaksa menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak dibentuk oleh Jaksa Agung.
- (5) Setelah menerima putusan Majelis Kehormatan Jaksa, Jaksa Agung paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sudah mengeluarkan surat keputusan, dengan memperhatikan sungguh-sungguh rekomendasi yang telah disampaikan oleh Majelis Kehormatan Jaksa.
BAB III - TATA CARA PEMBELAAN DIRI
Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, dan tata cara persidangan Majelis Kehormatan Jaksa serta tata cara pembelaan diri Jaksa, diatur dengan Peraturan Jaksa Agung.
BAB IV - HAK JAKSA YANG TERKENA PEMBERHENTIAN
Pasal 19

Jaksa yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memperoleh hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - HAK JAKSA YANG TERKENA PEMBERHENTIAN
Pasal 20

Jaksa yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memperoleh hak pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila telah berusia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja sekurangkurangnya 20 (dua puluh) tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil.
BAB IV - HAK JAKSA YANG TERKENA PEMBERHENTIAN
Pasal 21

- (1) Jaksa yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berhak mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya surat keputusan pemberhentian.
- (2) Jaksa yang dalam masa menunggu keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berstatus sebagai Jaksa, tetapi masih sebagai Pegawai Negeri Sipil berikut semua hak dan kewajibannya, sampai dengan dikeluarkannya keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian atau putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
BAB IV - HAK JAKSA YANG TERKENA PEMBERHENTIAN
Pasal 22

Jaksa yang telah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tidak memperoleh hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - HAK JAKSA YANG TERKENA PEMBERHENTIAN
Pasal 23

- (1) Jaksa yang diberhentikan sementara atau dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 15, atau yang dalam masa menunggu keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) tidak berwenang melaksanakan tugas fungsional Jaksa dan tidak memperoleh tunjangan fungsional Jaksa.
- (2) Jaksa yang diberhentikan sementara dari jabatannya atau dalam masa menunggu keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan keputusan menyangkut pemberhentiannya memperoleh kekuatan hukum tetap.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menyangkut pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, tetap berlaku sepanjang tidak ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2008
ttd.
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 41
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Wisnu Setiawan
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, antara lain ditetapkan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
Guna memungkinkan terlaksananya tugas dan wewenang Jaksa dengan lebih baik serta untuk mengembangkan profesionalismenya, maka Jaksa ditetapkan sebagai pejabat fungsional. Artinya jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan. Dengan adanya jabatan fungsional memungkinkan Jaksa berdasarkan prestasinya dapat mencapai pangkat puncak. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia diatur secara tegas mengenai syarat-syarat pengangkatan Jaksa, sumpah/janji jabatan Jaksa, jabatan/pekerjaan yang tidak boleh dirangkap oleh Jaksa dan syarat-syarat dan tata cara pemberhentian Jaksa.
Jabatan Jaksa bukan hanya bersifat profesional, tetapi juga selektif. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendorong para Jaksa meningkatkan kemampuannya, guna memantapkan dan meningkatkan produktivitas kerjanya serta tanggung jawab sosial aparat kejaksaan. Profesionalisme Jaksa dikaitkan dengan profil Jaksa dalam negara
Pancasila, menuntut dipenuhinya persyaratan profesional dan sekaligus jiwa patriotisme. Hal ini dengan tegas dan jelas digambarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia.
Bertolak dari pemahaman seperti di atas, dipandang perlu menetapkan peraturan pemerintah mengenai tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara, serta hak jabatan fungsional Jaksa yang terkena pemberhentian, sebagaimana diperintahkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pengaturan ini memberikan penegasan dalam pelaksanaan pemberhentian Jaksa, dan sekaligus meningkatkan kemampuan profesional, integritas moral dan kewibawaan Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penegak hukum yang mengemban tugas penuntutan serta mewujudkan profil kejaksaan dalam negara Pancasila.
Dalam Peraturan Pemerintah ini pada pokoknya diatur mengenai pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, pemberhentian sementara, pembelaan diri, dan hak Jaksa yang terkena pemberhentian.
PENJELASAN
Pasal 2

Yang dimaksud dengan 'jabatan' adalah jabatan fungsional sebagai Jaksa. Dengan demikian apabila yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan fungsional jaksa dapat mempengaruhi jabatan struktural yang dipangkunya.

## Huruf aCukup jelas.## Huruf bCukup jelas.## Huruf cBatas usia pensiun jaksa sebagaimana dimaksud dalam huruf c ini, sesuai dengan
PENJELASAN
Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia beserta penjelasannya.

Huruf dCukup jelas.## Huruf eYang dimaksud dengan 'tidak cakap' adalah misalnya yang bersangkutan banyak melakukan kesalahan besar dalam menjalankan tugasnya sebagai Jaksa.##
PENJELASAN
Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan 'Pejabat Pengawasan Fungsional', antara lain bertugas melaksanakan pengawasan berupa pengamatan, penelitian, pengujian, penilaian, pemberian bimbingan dan penertiban serta pengusutan, pemeriksaan, penindakan, dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur kejaksaan serta sikap, perilaku, dan tutur kata pegawai kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana strategik serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.##
PENJELASAN
Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan 'dipidana' ialah dijatuhi pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan.## Huruf bYang dimaksud dengan 'terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/pekerjaan' adalah apabila dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari, yang bersangkutan tidak menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya tanpa suatu alasan yang sah.Huruf cYang dimaksud dengan 'perangkapan jabatan/pekerjaan' adalah jabatan/pekerjaan yang dilarang untuk dirangkap Jaksa menjadi pengusaha, pengurus, atau karyawan badan usaha milik negara/daerah atau badan usaha swasta, dan advokat.Huruf dCukup jelas.Huruf eYang dimaksud dengan 'perbuatan tercela' adalah sikap, perbuatan, dan tindakan Jaksa yang bersangkutan, baik pada saat bertugas maupun tidak bertugas merendahkan martabat jaksa atau kejaksaan.
PENJELASAN
Pasal 10

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan 'diberhentikan sementara' adalah diberhentikan sementara waktu Jaksa dari jabatan fungsionalnya oleh Jaksa Agung sampai adanya keputusan hasil pemeriksaan.Ayat (2) Cukup jelas.