Unknown Unknown Nomor 3 Tahun 2012
Tentang RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Berlaku: 31 Mei 2012
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,
- a. bahwa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi,pemerataan dan keadilan,peran serta masyarakat,dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan pengaturan Retribusi dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN
dan
BUPATI TABANAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN
DAERAH
TENTANG
RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
BAB II - Pasal 2
Pasal 3

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang,keamanan,dan kepentingan umum.
BAB II - Pasal 2
Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk Menara Telekomunikasi .
- (2) Wajib Retribusi adalah setiap orang atau badan yang memanfaatkan ruang untuk Menara Telekomunikasi wajib membayar retribusi.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% (dua pesen) dari NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah NJOP yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi yang bersangkutan.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga ) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - PENENTUAN PEMBAYARAN,TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN,DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis,kupon dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - PENENTUAN PEMBAYARAN,TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN,DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran dilakukan di Kas Umum Daerah atau ditempat lain/unit pelayanan terpadu dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatat dalam buku penerimaan retribusi
- (5) Tata cara pembayaran,penetapan tempat pembayaran ,angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XII - PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA Pasal 16
Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola keuangan dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan di Daerah. Penyerahan sebagian urusan di bidang perhubungan kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan adalah merupakan realisasi nyata dari pelaksanaan Otonomi Daerah.
Bahwa dengan semakin banyaknya jumlah pendirian menara telekomunikasi maka perlu dilaksanakan upaya untuk mengatur pendirian menara telekomunikasi sebagai suatu cara untuk mengendalikan penyebaran pendirian menara telekomunikasi agar senantiasa mengacu kepada tingkat kebutuhan,penataan tata ruang,keamanan masyarakat dan kepentingan umum .
Bahwa dalam upaya memberikan landasan hukum yang kuat terhadap retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Tabanan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
PENJELASAN
Pasal 9

Pasal 1 :

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2 :

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

:

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4

:

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5

:

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6

:

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7

:

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8

:

Cukup jelas:Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10 :

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11 :

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Pasal 12 :

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13 :

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14 :

Cukup jelas:Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16 :

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17 :

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18 :

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19 :

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20 :

Cukup jelasTAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR