PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 2017 Tahun 2017
Tentang No Description
Berlaku: 43 Tahun 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR38TAHUN 2017
TENT ANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA SUMBER DANAANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 97 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Merangin tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2017;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah di ubah dengan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Menetapkan
Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dar Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Merangin Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 23).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI MERANGIN TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA BAGI BASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA SUMBER DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH {APBD) DI KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2017
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi tugas pembantuan dPnP-:m nrisin otonomi seluas-luasnva dalam sistem dan orinsio Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Merangin;
5. Inspektur adalah Inspektorat Kabupaten Merangin;
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain di bantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat AlJD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
18. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten;
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
20. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan
keuangan desa;
21. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
22. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya;
23. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa;
24. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
25. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa;
26. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa;
27. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa;
28. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa dengan belanja desa;
29. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
30. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut dengan BUM Desa, adalah Badan Usaha Milik Desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
32. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
PENETAPAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Rincian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2017, .dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa dalam Kabupaten Merangin.
Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan pagu Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari APBD Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2017 dikali 90% (sembilan puluh perseratus) dibagi rata ke setiap desa.
Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dihitung berdasarkan pagu Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari APBD Ka bu paten Merangin Tahun Anggaran 2017 dikali 10% (sepuluh perseratus) dibagi proporsional ke setiap desa, dengan menggunakan formula sebagai berikut:
W = {(0,25 * Zl) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)} * (DDkab/kota -ADkab/kota)
Keterangan:
- W = Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa di Kabupaten Merangin
- Zl = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk desa di Kabupaten Merangin.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin desa di Kabupaten Merangin
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah desa di Kabupaten Merangin.
- Z4 = rasio IKG desa setiap desa terhadap total IKG desa di Kabupaten Merangin
- DDkab/kota = pagu Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Merangin
- ADkab/kota = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten Merangin
Penetapan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III - PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan secara bertahap:
- a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus), dan
- b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus)
6. ( 4) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Dae rah tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati; dan
- b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun anazaran sebelumnva kepada Bupati paling lambat minggu
kedua bulan Februari.
- (5) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Rincian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Des.
BAB IV - PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 8

Prioritas Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa serta Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Dae rah.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
- (1) Pengelolaan Keuangan Desa dikelola sesu u dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PELAPORAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 11

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Tahap kepada Bupati melalui BPMPD Kabupaten Merangin untuk selanjutnya disampaikan kepada BPKAD Kabupaten Merangin.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa, setelah dievaluasi oleh camat.
- (3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya; dan
- b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I.
- (4) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
BAB VI - SANKS I
Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dalam hal:
- a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 4) dan ayat (5);
- b. Terdapat Sisa Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima; dan/atau
- c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya . .
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap II.
BAB VI - SANKS I
Pasal 13

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang ditunda dalam hal:
- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
- b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tidak dapat disalurkan Iagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selarnbat-lambatnya akhir bu'an November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA NOMOR. ,-4 . TAHUN 201-
TENT ANG
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BA 1 DAN USAHA !VIILIK DESA (BUMDes) DENGAN·RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
...
BUPATI MINAHASA;
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan · keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat rnelalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan.didlrikan Sadan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa
- b. bahwa Sadan U'saha Milik Desa untuk selanjutnya disingkat SUMDes adalah usaha Desa yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintahan Desa dan masyarakat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan · Pengelolaan Sadan Usaha Milik Desa (SUMDes). .
4. 1 . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah · I · Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 1 O Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan\_ Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nep6tlsme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); · .
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan t.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nom9r 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484); . '
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); .
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun · 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Neqara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran·Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; · · .
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 5 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; ·
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 6 · Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; ·
13. 1 0 . Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Sadan Usaha Milik Desa (SUM Des)
14. 1 1 . Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
.
Menetapkan
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum l?engaturan Mengenai Kelurahan; dan
13. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan I Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran.Daerah kabupaten Minahasa Tahun 2008 .Nomor 2).
Dengan Persetujuan Sersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,DAERAH KASUPATEN MINAHASA
dan
S'UPATI MINAHASA
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN SADAN USAHA MILIK DESA (SUMDes)
SASI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud derigan :
- ( 1 ) Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pernerintah Kabupaten Minahasa.
- (3) Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa
·
- (4) D�wai:, Perwakilan Rakyat Daerah selanjutr,ya di sebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa. ·
- (5) Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Minahasa.
- (6) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang me�iliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan I . � asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pernerlntahen ' Negara Kesatuan republik Indonesia. dan berada di Daerah Kabupaten Minahasa.
- (7) Pemerintah Desa adalah Hukum,j Tua dan Perangkat Desa .sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. · · . .
- (8) ,Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Sadan Permusyawaratan · Desa dalam · mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (9) Lembaga Kemasyarakatan atau .yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat.
7. (1 O) . Anggaran Pendapatan dan Selanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pernerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan (?esa ·
8. ( 1 1 ) Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan· yang dibuat oleh BPD bersarna Hukum Tua.
- (12) Sadan Usaha Milik Desa (BUMDes) adaleh sistem kagiatan perekonomian masyarakat dalam skala mikro. yang ada di desa dan dikelola oleh · masyarekat bersama Pemerintah Desa setempat yang pengelolaannya terpisahkan dari kegiatan Pemerintah Desa
BAB II
Pasal 2

Prinsip dasar dalammen�irikan pembentukan BUMDes
- ( 1 ) Pemberdayaan : memiliki makna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterllbatan masyarakat dan tanggung jawab masyarakat. .
- (2) Keberagaman : bahwa usaha kegiatan masyarakat. memiliki keberagaman usaha dan keberagaman usaha dimaksud sebagai bagian dari unit usaha BUMDes tanpa mengurangi status keberadaan dan kepemilikan usaha masyarakat yang sudah ada.
- (3) Partisipasi : pengelolaan harus marnpu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa me!!J]iki dan turut serta bertanggung . jawab terhadap perkembangan . I kelangsungan BUMDes.
BAB II
Pasal 3

- ( 1 ) Dalam meningkatkan pendapatan rnasyarakat dan desa , Pemerintah Desa dapat mendirikan Sadan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensl desa.
- (2) BUMDes dapat didirikan berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah desa.
- (3) Pembentukan BUM Des sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan ,Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk badan Usaha Milik. Desa sebagaimana cimaksud pada ayat (1) dan (2) harus berbadan hukum.
- Sesuai dengan kemampuan dan kondisi Pemenntah Desa serta masyarakat setempat, beberapa desa dapat membentuk BUMDes gabungan atau dapat bekerjasama dengan pihak lain. (5)
- ertentangan-de MENGETAHUI/MEN ESAHKAN SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA Kegiatan BUMDes harus sesuai dengan tujuan dan tid perundanq-undanqan, ketertiban umum dan kesusllaan. (6)
BAB II
Pasal 4

\cl- o��bet"'�
}o( ?-
·
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL:
J�BATAN
:
KEPALA BAGIAN HlLKUM DAN
PERUNOANG-UND�GAN
Tujuan pembentukan BUMDes, antara lain:
�
· �
- . . GEESJE TOMBOKAN H MS ( 1 ) Meningkatkan pendapatan asli d'5a. dalam rangka me ingkatRan/:l&lt;l!m��P O · 'tlitah · : Desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan pemban ffta-p-elayanan-masyarake,\_. \_ \_\_.
- (2) Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan utnuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan.
- (3) Menciptakan lapangan kerja.
·
BAB II
Pasal 5

Jenis usaha BUMDes meliputi usaha-usaha antara lain :
- ( 1 ) Usaha jasa yang berupa jasa keuangan, jasa anqkutan darat dan air, listrik desa dan usaha lain yang sejenis. ·
- (2) Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa.
- (3) Perdagangan hasil pertanian berupa tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis serta penyediaan saprodi (pupuk, bibit, obet-obatan dll).
- (4). Unit industri kecil dan kerajinan rakyat.
- (5) Kegiatan perekonomian desa lainnya yang dibutuhkan oleh warga desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.
BAB IV - ORGANISASI DAN KEPENGU USAN
Pasal 9

- (1) Syarat pemilihan Direksi dan Kepala Unit Usaha sebagai berikut:
- a. Warga desa yang mempunyai jiwa wirausaha
'
.
- b. Bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
H \_
U \_
I
\_ /
\_ M \_ E
N \_
G \_
E \_
S \_
A \_
H \_
KA \_ N --,
\_,
- c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian.
- d. Pendidikan yang memadai minimal SLTA atau setara.
·
.
.
- (2) Masa bakti �!Wengu'tusan Direksi dan Kepala Unit Usaha 3 s/d 5 tahun, disesuaikan dengan situasi dan ,!&lt;ondisi' masyarakat setempat.
- (3) Kepenqurusan dapat diberhentikan :
3. a; Telah selesai masa baktinya
4. . ·b. Karena meninggal dunia
- c. Karena mengundurkan diri
- d. Tidak dapat melaksanakan tuqas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan can perkembarigan badan usaha desa.
- e. Karena tersangkut tindak pldana (keputusan hukum tetap).
- (4) Kepengu.rusan :SUMDes mendapat tunjarigan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemajuan dan keuntungan usaha.
BAB IV - ORGANISASI DAN KEPENGU USAN
Pasal 1

0
- ( 1 ) Tugas pireksi dan Kepala Unit Usaha :
. .
- a. Mengembangkan dan membina badan usaha agar .tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat
- b. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata
- c. Memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa .
- d. Menggali dan rnemantaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa
- e. -Member' laporan perkembangan usaha kepada · masyarakat desa melalui forum musyawarah desa minimal 2 (dua) kali dalam setiap tahun
- (2) Kewajiban :
- a. Unit usaha wajib menyampaikan laporan berkala setiap.bulan berjalan kepada Direksi mengenai: laporan keuangan unit desa, proses kegiata� dalam bulan berjalan.
- b. Direksi menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada Komisaris setiap tiga bulan sekali .
- c. Laporan secara keseluruhan dalam 6 bulan harus ·diketahui oleh warga des� dalam suatu rembang/musyawarah desa,
BAB IV - ORGANISASI DAN KEPENGU USAN
Pasal 1

1
- . MENGETAHUI / MENGESAHKAN (1 ).Pernbagian hasil usaha dari pendapatan BUM Des diputuskan melalui musyawarah berdasarkan presentase dari hasil penerimaan netto dengan berpedoman pada prinsip kerjasama yang saling menquntunqkan, yang peraturannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- a. Pemupukan modal;
- (2). Bagi hasil usaha BUMDes setiap tahun, digunakan untuk :· I
- b. Kas desa;
- c. Dana pendidikan pengurus; dan
- d. Tunjangan pengurus (Komisaris, Direksi, Uriit Pengelola,
BAB IV - ORGANISASI DAN KEPENGU USAN
Pasal 1

2
- ( 1 ) Dalam mengfalola asset BUM Des . PersetujLian Peme�Jntah Desa dan BPD.
- dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga atas
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dit�angkan dalam bentuk Peraturan Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimum 10 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan . .
, -,.\_
BAB VII
Pasal 1

3
- ( 1 ) Pengelolaan kegiatan BUM Des harus dilakukan secara transparan artinya dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi d�f1 dievaluasi oleh warga masyarakat secara luas.
- (2) Pengelolaan kegiatan harus akuntabel, mengikuti kaidah yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada warga masyarakat. .
- (3) Warga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan pengawasan ·dan pelestarian kegiatan.
- (4) Pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan, yang dapat memberikan hasil dan manfaat · kepada warga masyarakat.
- (5) Pengelolaan ke'giatan berdasarkan kesepakatan .antar pelaku dalam warga masyarakat desa sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak.
BAB VII
Pasal 1

4
- ( 1 ) Pengelola wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam forum musyawarah desa.
- (2) Laporan pertanggungjawaban memuat :
- a. Laporan kinerja pengelola selama satu tahun.
- b. Kinerja usaha· menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pembangunan, indikator keberhasilan dan sebagainya:1
- c. Laporan kinerja termasuk rencana pembagian laba usaha.
- d. Rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.
BAB VII
Pasal 1

5
- ( 1 ) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib melakukan pernbtnaan, monitoring, evaluasi dalam rangka pengembangan BUM Des.· .
- (2) Hukum Tua mengkoordinasikan pengelolaan BUMDes di wilayah kerjanya.
BAB XI - �· .. ·
Pasal 1

6
�
Hal-hal yang belum diatuJ dan yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan I atau Keputusan Bupati.
BAB XI - �· .. ·
Pasal 1

7
Dengan. berlakunya Peraturan Daerah · ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB XI - �· .. ·
Pasal 1

8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku · pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah. Kabupaten Minahasa�. \_
(
\
'
'
.,
. .
-
Diundangkan di Tondano
Pada Tanggal { � A-p 20( 1
Pit. SEKRETARIS D AH KABUPATEN MINAHASA
Drs WA UW KAROUWAN, MM PE A UTAMA MUDA NIP. 19560728 197812 1 002
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2011 NOMOR Lj