Unknown Unknown Nomor 2 Tahun 2008
Tentang ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
Berlaku: 2 TAHUN 2008
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2008 NOMOR 2
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA SAMOSIR,
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,perlu dilakukan penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah; Pemerintahan Pembagian Urusan antara
2. c . bahwa atas pertimbangan huruf a dan huruf b diatas,perlu penyesuaiannya dengan penetapannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir;
- b. bahwa untuk melaksanakan amanah ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan membentuk Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir ;
4. : 1 . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 , ' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. 3 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
8. 5 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentana Wewenana Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomnr I ' T Tambahan Lembaran Neaara Reoublik Indonesia Nomor 42631:
5. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Prntokoler dan Keuanaan PimDinan dan Anaaota Dewan Perwakilan P .akvat Daerah fLembaran Neaara Reoublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90. Tambahan Lembaran Neaara Reoublik Indonesia Nomor 4416 ) vano telah beberaoa kali dinjbah .terakhir Hpnnan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentana Perubahan Ketiaa Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentana Kedudukan Prntnknler Han Keuannan Pimninan Han Annnnta Dpw/an Perwakilan Rakvat Daerah fLembaran Neaara Reoublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47.Tambahan Lembaran Neaara Reoublik Indonesia Nomor 4717V
6. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 Tentana Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentana PpHnman Penvuqunan Peraturan Tata Tprtih Dpuuan Pprwakilan Rakvat Daerah fLembaran Neaara Reoublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130. Tambahan Lembaran Neaara Reoublik Indonesia Nnmnr 4 ^ 601*
7. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentana Pedoman Pembinaan dan Penaawasan Atas Penvelenaaaraan Pemerintahan Haerah fl pmharan Npnara Rpnnhlik TnHnnecia Tahun 7006 Nnmnr 165. Tambahan Lembaran Neaara Reoublik Indonesia 4593V Nomor
8. 13.Peraturan Ppmerintah Nnmnr 3R Tahun 7007 Tentann Pemhanian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah Provlnsl dan Pemerintahan Daerah Kabuoaten/Kota fLembaran Nenara Rpnnhlik TnHnnp«; ia Tahun 7006 Nnmnr R7. Tambahan Lembaran Neaara Reoublik Indonesia Nomor 4737) :
9. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentana Oraanisasi Pprannkat Daprah fl pmharan Npoara Rpnnhlik TnHnnpcia Tahun 2005 Nomor 85. Tambahan Lembaran Neaara Reoublik Indonesia Nomor 4740) .
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR dan
BUPATI TOBA SAMOSIR
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
- 1 . Pemerintah Pusat,selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
4. Daerah adalah Daerah Kabupaten Toba Samosir .
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Toba Samosir.
5. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
7. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
- 11.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
12. Staf ahli adalah staf ahli Bupati Toba Samosir.
- 13.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Toba Samosir.
14. Lembaga Teknis Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir yang berbentuk Badan ,Kantor, Inspektorat,Satuan Polisi Pamong Praja dan Rumah Sakit Umum Daerah.
- 15.Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Toba Samosir.
16. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Toba Samosir.
- 17.Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
- 19.Tata Usaha adalah Tata Usaha Dada Sekolah Menenoah Keiuruan Neoeri. Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri KabuDaten Toba Samosir.
18. Kelurahan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
20. KelomDok Jabatan Functional adalah Susunan Jabatan Functional vana terdiri dari tenaga- tenaga yang memiliki keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu.
- 21.Unit Pelaksana Teknis adalah unsur Pelaksana tuaas teknis Dada Dinas dan Badan.
22. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
BABII
PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah yang terdiri dari
- a. Sekretariat Daerah;
- b. Staf Ahli Bupati;
- c. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Dinas- dinas Daerah terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
6. Dinas Pekerjaan Umum;
7. Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
8. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
10. Dinas Sosial ;
11. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
12. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah ;
13. Dinas Pasar,Kebersihan dan Pertamanan;
14. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
e. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :
1. Inspektorat;
2. Badan Kepegawaian Daerah;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
6. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
5. Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana;
7. Badan Lingkungan Hidup dan Pertambangan;
8. Kantor Ketahanan Pangan;
9. Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Rumah Sakit Umum Daerah.
f. Kecamatan ;
- g. Kelurahan ;
BABIII KEDUDUKAN,ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
Bagian Pertama
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
Paragraf Pertama Kedudukan,Organisasi, Tugas dan Fungsi
Pasal 3
- Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang kedudukannya dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. ( 1 )
- Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas daerah dan lembaga teknis daerah. (2)
- Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : (3)
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- a. penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
Paragraf Kedua Organisasi Pasal 4
- (1) Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten, terdiri dari 3 (tiga) asisten :
- a. Asisten Pemerintahan;
3. b.Asisten Ekonomi Pembangunan;
- c. Asisten Administrasi Umum.
(2) Setiap Asisten membawahkan bagian-bagian sebagai berikut:
- a . Asisten Pemerintahan terdiri dari :
2. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
- 1 . Bagian Pemerintahan;
3. Bagian Kesejahteraan Sosial.
- b. Asisten Ekonomi Pembangunan terdiri dari:
2. Bagian Perekonomian.
1. Bagian Administrasi Pembangunan;
c. Asisten Administrasi Umum terdiri dari :
2. Bagian Organisasi;
2. 1 . Bagian Hukum;
3. Bagian Umum dan Perlengkapan.
- (3) Setiap Bagian masing-masing membawahkan sub bagian, yaitu:
- a) Bagian Pemerintahan terdiri dari :
6. 1 . Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;
3. Sub Bagian Kerja Sama.
8. 2 . Sub Bagian Pertanahan dan Perbatasan;
- b) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari:
1. Sub Bagian Humas Pimpinan;
2. Sub Bagian Protokol dan Acara;
3. Sub Bagian Pemberitaan, Penerbitan dan Dokumentasi.
- c) Bagian Kesejahteraan Sosial terdiri dari:
1. Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sub Bagian Agama dan Kesejahteraan Sosial;
3. Sub Bagian Pemuda, Olah Raga dan Wanita.
- d) Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari:
1. Sub Bagian Administrasi Penyusunan Rencana dan Program;
2. Sub Bagian Pengendalian;
3. Sub Bagian Administrasi Pelaporan dan Evaluasi;
- e) Bagian Perekonomian terdiri dari:
2. Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata dan Seni;
1. Sub Bagian Sarana Perekonomian dan Produksi Daerah;
3. Sub Bagian Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- f) Bagian Hukum terdiri dari:
1. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
2. Sub Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum;
3. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
- g) Bagian Organisasi terdiri dari:
1. Sub Bagian Kelembagaan;
2. Sub Bagian Tata Laksana;
3. Sub Bagian Analisis Jabatan dan Kepegawaian.
- h) Bagian Umum dan Perlengkapan terdiri dari:
- 1) Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga;
- 2) Sub Bagian Perlengkapan
;
- 3) Sub Bagian Tata Usaha dan Arsip.
- (4) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 5
Uraian tugas, fungsi dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. tata kerja dari masing - masing jabatan
Bagian Kedua
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Tugas dan Fungsi
Paragraf Pertama Kedudukan, Organisasi,
Pasal 6
- (1 ) Sekretariat Dewan merupakan unsur staf / pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh Sekretan ' s Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan Dewan dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan , dan menyediakan serta mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh Dewan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- a . penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- (3) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Dewan menyelenggarakan fungsi yaitu:
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. penyelenggaraan rapat-rapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Paragraf Kedua Organisasi Pasal 7
(1 ) Organisasi Sekretariat Dewan terdiri dari:
- a . Sekretariat Dewan terdiri dari 3 (tiga) Bagian:
1. Bagian Umum;
3. Bagian Rapat dan Risalah.
2. Bagian Perumusan Kebijakan Publik;
- b. Setiap Bagian Sekretariat Dewan membawahkan sub bagian yaitu:
- 1 . Bagian Umum terdiri dari:
- a) Sub Bagian Urusan Dalam;
- b) Sub Bagian Tata Usaha;
- c) Sub Bagian Keuangan .
2. Bagian Perumusan Kebijakan Publik terdiri dari:
- a) Sub Bagian Perumusan perundang-undangan;
- b) Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Evaluasi Keuangan Daerah.
3. Bagian Rapat dan Risalah terdiri dari:
- a) Sub Bagian Rapat dan Persidangan;
- b) Sub Bagian Risalah.
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat Dewan adalah sebagaimana pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 8
tata kerja dari masing - masing jabatan Uraian tugas, fungsi dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .
Bagian ketiga
STAF AHLI BUPATI
Pasal 9
- (1 ) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 5 (lima)staf Ahli .
- (2) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
- (3) Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Bupati diluar tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (4) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
N/A
Pasal 10

Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1 ) terdiri dari:
- a . Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
- c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan;
- b. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
- d. Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum;
- e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
N/A
Pasal 11

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan Staf Ahli diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 12

- (1 ) Dinas Pendidikan adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendidikan,Pemuda dan Olahraga.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 13

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan,pemuda dan olahraga dan urusan pemerintahan lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi .
I
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan,Pemuda dan Olahraga;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (1) Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:
- a. Dinas,yang membawahkan Sekretariat Dinas dan 4 (empat) Bidang ;
- b. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan membawahkan 3 (tiga) sub bagian , yaitu:
1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Program dan Akuntabilitas;
2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- c. Bidang terdiri dari:
1. Bidang Sarana dan Prasarana;
2. Bidang Tenaga Kependidikan;
3. Bidang Kurikulum;
4. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, Olah Raga, Seni dan Budaya.
- d. Setiap Bidang membawahkan seksi-seksi , yaitu:
- a) Seksi Pengadaan Sarana Pendidikan;
1. Bidang Sarana dan Prasarana membawahkan 2 (dua) seksi,yaitu:
- b) Seksi Inventarisasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi.
2. Bidang Tenaga Kependidikan membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
- a) Seksi Tenaga Kependidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
- b) Seksi Tenaga Kependidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
19. Bidang Kurikulum membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu: 3.
- b) Seksi Kurikulum Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
- a) Seksi Kurikulum Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
4. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, Olah Raga, Seni dan Budaya membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
- b) Seksi Seni dan Budaya.
- a) Seksi Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olah Raga;
25. Organisasi Dinas Pendidikan adalah (2). Bagan sebagaimana pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
i
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 16

Uraian tugas,Organisasi, fungsi dan tata kerja dari masing - masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupatl.
Bagian Kedua DINAS KESEHATAN
Paragraf Pertama Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 17

- (1 ) Dinas Kesehatan adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang urusan kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 18

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan urusan pemerintahan lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 19

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi , yaitu:
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Paragraf Kedua Organisasi
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 20

- (1 ) Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
- b. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan membawahkan
- a. Dinas,yang membawahkan Sekretariat Dinas dan 4 (empat) Bidang;
- 3 (Tiga) sub bagian dan setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yaitu:
2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- 1 . Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Program dan Akuntabilitas.
- 1 . Bidang Pelayanan Kesehatan;
- c. Bidang pada Dinas Kesehatanterdiri dari :
2. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan;
4. Bidang Jaminan/Pembiayaan ,Prornosi dan Regulasi Kesehatan.
3. Bidang Informasi dan Sumber Daya Kesehatan;
- d. Biaang pada Dinas Kesehatan membawahkan seksi-seksi, yaitu:
- 1 ) Bidang Pelayanan Kesehatan membawahkan 3 (tiga) seksi, yaitu:
- b) Seksi Kesehatan Komunitas;
- a) Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Rujukan;
- c) Seksi Farmasi dan Makanan.
- 2) Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan membawahkan 3 (tiga) seksi, yaitu:
- a) Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
- b) Seksi Wabah dan Bencana/Matra;
- c) Seksi Kesehatan Lingkungan dan Pemukiman.
- 3) Bidang Informasi dan Sumberdaya Kesehatan membawahkan 3 (tiga) seksi, yaitu:
- a) Seksi Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan;
- b) Seksi Data, Informasi dan Penelitian Kesehatan;
- c) Seksi Diklat Sumber Daya Kesehatan.
- 4) Bidang Jaminan/Pembiayaan,Promosi dan Regulasi Kesehatan membawahkan 3 (tiga) seksi, yaitu:
- a) Seksi Pembiayaan dan Asuransi Kesehatan;
- b) Seksi Promosi dan Pemasaran Sosial Kesehatan;
- c) Seksi Akreditasi Kesehatan .
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 21

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .
Bagian Ketiga
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Kedudukan, Organisasi, tugas
Paragraf Pertama dan Fungsi
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 22

- (1 ) Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanian,Peternakan dan Perikanan.
- (2) Dinas Pertanian,Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 23

Dinas Pertanian,Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, peternakan dan perikanan serta urusan pemerintahan lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi .
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 24

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian, peternakan dan perikanan ;
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, peternakan perikanan; dan
3. c . pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (1) Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan terdiri dari:
- a. Dinas,yang membawahkan Sekretarlat Dinas dan 4 (empat) Bidang;
- b. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan membawahkan 3 (tiga) sub bagian dan setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yaitu:
1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
3. Sub Bagian Program dan Akuntabllltas.
- c. Bidang pada Dinas Pertanian,Peternakan dan Perikananan terdiri dari:
1. Bidang Tanaman Pangan dan Hortlkultura;
2. Bidang Peternakan;
3. Bidang Perikanan;
4. Bidang Penyuluhan dan Perlindungan.
- d. Bidang pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan membawahkan seksi-seksi dan setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yaitu:
13. Bidang Tanaman Pangan membawahkan 3 (tiga) seksi, yaitu:
- a) Seksi Produksi Tanaman pangan dan Hortlkultura ;
- b) Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c) Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura.
2. Bidang Peternakan membawahkan 3 (tiga) seksi, yaitu:
- a) Seksi Budidaya Peternakan ;
- b) Seksi Agribisnis Peternakan;
- c) Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan.
3. Bidang Perikanan membawahkan 3 (tiga) seksi, yaitu:
- a) Seksi Budidaya Perikanan ;
- b) Seksi Agribisnis Perikanan;
- c) Seksi Saranan dan Prasarana Perikanan.
4. Bidang Penyuluhan dan Perlindungan membawahkan 3 (tiga) seksi,yaitu
- a) Seksi Penyuluhan;
- b) Seksi Kesehatan Hewan, Ikan dan Masyarakat Veteriner;
- c) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan adalah sebagaimana pada Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terplsahkan dari Peraturan Daerah Ini.
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 26

Uraian tugas , fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 , diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
- (1 ) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata .
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 28

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata dan urusan pemerintahan lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 29

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi , yaitu:
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan dan pariwisata;
3. c . pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kebudayaan dan pariwisata;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (1 ) Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:
- a. Dinas,yang membawahkan Sekretariat Dinas dan 4 (empat)Bidang ;
- b. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan membawahkan 3 (tiga) sub bagian dan setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yaitu:
1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
- 3 . Sub Bagian Program dan Akuntabilitas.
- 2 . Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- c. Bidang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
- 1 . Bidang Kesenian;
- 2 Bidang Nilai Budaya, Sejarah dan Purbakala;
4. Bidang Promosi dan Pelayanan .
3. Bidang Pengembangan Produk Pariwisata dan Sumber Daya;
- d. Bidang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata membawahkan seksiseksi dan setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yaitu:
1. Bidang Kesenian membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
- a) Seksi Penyelenggaraan Kesenian;
- b) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kesenian.
2. Bidang Nilai Budaya, Sejarah dan Purbakala membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
- a) Seksi Tradisi, Aliran Kepercayaan, dan Lingkungan Budaya;
- b) Seksi Sejarah dan Permuseuman.
4. 3 . Bidang Pengembangan Produk Pariwisata dan Sumber Daya membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
- a) Seksi Pengembangan Produk Wisata;
- b) Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam.
4. Bidang Promosi dan Pelayanan membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
- a) Seksi Promosi Wisata;
- b) Seksi Pelayanan Wisata.
10. Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagaimana pada Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini . (2) Bagan
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 31

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja dari masing - masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. jabatan
Bagian Kelima
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
Paragraf Pertama Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 32

- (1 ) Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 33

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan dan Perkebunan serta urusan pemerintahan lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 34

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi , yaitu:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan Perkebunan ;
2. c . pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kehutanan dan perkebunan ;dan
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan dan perkebunan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
I
&gt;
I
I
I
- (1) Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari:
- a. Dinas,yang membawahkan Sekretariat Dinas dan 4 (empat) Bidang ;
- b. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan membawahkan 3 (tiga) sub bagian dan setiap sub bagian dipimpin oieh Kepala Sub Bagian, yaitu:
1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
3. Sub Bagian Program dan Akuntabilitas.
- c. Bidang pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
1. Bidang Penatagunaan Hutan;
2. Bidang Pengelolaan Hutan;
4. Bidang Perkebunan.
3. Bidang Rehabilitasi hutan dan lahan;
- d. Bidang pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan membawahkan seksiseksi dan setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yaitu:
- 1) Bidang Penatagunaan Hutan membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
- a) Seksi Inventarisasi dan Perpetaan;
- b) Seksi Rencana Umum Kehutanan.
- 2) Bidang Pengelolaan Hutan membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
- a) Seksi Penatausahaan Hasil Hutan;
- b) Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan.
- 3) Bidang Rehabilitasi hutan dan lahan membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
- a) Seksi Reboisasi dan penghijauan;
- b) Seksi Konservasi Tanah dan Air.
- 4) Bidang Perkebunan membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
- a) Seksi Produksi dan Bina Usaha Tanaman Perkebunan;
- b) Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Perkebunan.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah sebagaimana pada Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 36

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja dari masing-masing sebagaimana dimaksud daiam Pasal 35, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. jabatan
i
Bagian Keenam
DINAS PEKERJAAN UMUM
Paragraf Pertama Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 37

- (1) Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam peiaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 38

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi .
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 39

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi:
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum;
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
3. c . pembinaan dan peiaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bdang tugas dan fungsinya.
- (1 ) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:
- b. Sekretariat Dinas dipimpin oleh sekretaris dinas yang membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian dan setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala sub bagian, yaitu:
- a. Dinas,yang membawahkan Sekretariat Dinas dan 3 (tiga) bidang ;
- 1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- 3) Sub Bagian Program dan Akuntabilitas.
- c. Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
- 1 . Bidang Pengairan;
3. Bidang Peralatan dan Pengujian.
2. Bidang Jalan dan Jembatan;
- d. Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari 2 (dua) Seksi dan setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala seksi, yaitu:
- 1 ) Bidang Pengairan terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu
- a) Seksi Pengembangan Irigasi;
- b) Seksi Operasi Pemeliharaan.
- 2) Bidang Jalan dan Jembatan, terdiri dari:
- a) Seksi Jalan;
- b) Seksi Jembatan.
I
I
- 3) Bidang Peralatan dan Pengujian, terdiri dari:
- a) Seksi Peralatan;
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana pada Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .
- b) Seksi Pengendalian dan Pengujian .
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 41

Uraian tugas , fungsi dan tata kerja dari masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. jabatan
Bagian Ketujuh
DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN
Paragraf Pertama Kedudukan, Organisasi, Tugas
dan Fungsi
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 42

- (1 ) Dinas Tata Ruang dan Permukiman adalah Unsur pelaksana teknis urusan Pemerintah Daerah di bidang Tata Ruang dan Permukiman;
- (2) Dinas Tata Ruang dan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 43

Dinas Tata Ruang dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang dan permukiman, dan urusan pemerintahan lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 44

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Dinas Tata Ruang dan Permukiman mempunyai fungsi:
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang tata ruang dan permukiman;
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang tata ruang dan permukiman;
3. c . pembinaan permukiman; dan pelaksanaan tugas dibidang tata ruang dan
- d. pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (1 ) Organisasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman terdiri dari:
- b. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan membawahkan
- a. Dinas,yang membawahkan Sekretariat Dinas dan 3 (tiga) bidang;
- 3 (tiga) sub bagian dan setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala sub bagian, yaitu:
- 1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- 3) Sub Bagian Program dan Akuntabilitas.
- c . Bidang pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman terdiri dari :
- 1) Bidang Tata Ruang dan Pengendalian;
- 2) Bidang Tata Bangunan dan Gedung Pemerintah;
- 3) Bidang Penyehatan Lingkungan dan Permukiman;
- d. Bidang pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman membawahkan 2 (dua) seksi dan masing - masing seksi dipimpin Kepala Seksi , yaitu:
- 1) Bidang Tata Ruang dan Pengendalian membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
- a) Seksi Tata Ruang;
- b) Seksi Pengendalian dan Perijinan .
- 2) Bidang Tata Bangunan dan Gedung Pemerintah membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
- a) Seksi Tata Bangunan;
- b) Seksi Bangunan Pemerintah dan Rumah Dinas.
- 3) Bidang Penyehatan Lingkungan dan Permukiman membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
- a) Seksi Penyehatan;
- b) Seksi Permukiman.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman adalah sebagaimana pada Lampiran IX,dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 46

Uraian tugas pokok, fungsi dan tata kerja dari masing - masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedelapan
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Paragraf Pertama Kedudukan, Organisasi, Tugas
dan Fungsi
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 47

- (1 ) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika .
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melaluf Sekretaris Daerah.
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 48

Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan,komunikasi dan informatika melaksanakan urusan pemerintahan lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 49

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi, yaitu:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan,komunikasi dan informatika;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (1) Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika terdiri dari:
- a. Dinas, yang membawahkan Sekretariat Dinas dan 4 (empat) bidang;
- b. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan membawahkan 3 (tiga) sub bagian dan setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yaltu:
- 1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- 3) Sub Bagian Program dan Akuntabilitas.
- c. Bidang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
- 1) Bidang Teknis dan Manajemen Lalulintas;
- 2) Bidang Keselamatan dan Pengendalian;
- 3) Bidang Lalu Lintas Udara, Darat dan Danau;
- 4) Bidang Komunikasi dan Informatika.
- d. Bidang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika membawahkan seksi-seksi dan setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yaitu:
- 1) Bidang Teknis dan Manajemen Lalulintas membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
- a) Seksi Teknis dan Pengujian;
- b) Seksi Perijinan dan Pengawasan.
- 2) Bidang Keselamatan dan Pengendalian membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
- a) Seksi Keselamatan;
- b) Seksi Operasi dan Pengendalian.
- 3) Bidang Lalu Lintas Udara, Darat dan Danau, membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
- a) Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Kebandar udaraan;
- b) Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- 4) Bidang Komunikasi dan Informatika membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
- a) Seksi Pos dan Telekomunikasi;
- b) Seksi Pengolahan Data dan Pengembangan Teknologi Informatika.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika adalah sebagaimana pada Lampiran X, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 51

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 , diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesembilan
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
- (1 ) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi .
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 53

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan tugas di bidang tenaga kerja dan transmigrasi serta urusan pemerintahan lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi .
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 54

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi, yaitu:
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
3. c . Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (1 ) Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari:
- a. Dinas,yang membawahkan Sekretariat Dinas dan 4 (empat) Bidang ;
- b. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan membawahkan 3 (tiga) sub bagian dan setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yaitu:
- 1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- 3) Sub Bagian Program dan Akuntabilitas.
- c . Bidang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
- 1) Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Tenaga Kerja;
- 2) Bidang Penyaluran dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- 4) Bidang Transmigrasi.
- 3) Bidang Pengawasan dan Perlindungan;
- d. Bidang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi membawahkan seksi-seksi dan setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yaitu:
- a) Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia;
- 1) Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Tenaga Kerja membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
- b) Seksi Pelatihan,Pembinaan dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- 2) Bidang Penyaluran dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- a) Seksi Bursa Kerja dan Informasi Pasar Kerja;
- b) Seksi Penernpatan dan Perluasan Lapangan Kerja .
- 3) Bidang Pengawasan dan Perlindungan membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
- a) Seksi Sengketa Kerja;
- b) Seksi Norma Kerja dan Norma Keselamatan, Kesehatan Kerja .
- 4) Bidang Transmigrasi membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
- a) Seksi Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
- b) Seksi Penernpatan dan Pembinaan Warga Transmigrasi.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagaimana pada Lampiran XI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 56

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, diatur leblh lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesepuluh
DINAS SOSIAL
- (1 ) Dinas Sosial adalah Unsur pelaksana teknis urusan Pemerintah Daerah di bidang Sosial.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 58

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan urusan pemerintahan lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 59

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Dinas Sosial mempunyai fungsi:
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial;
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (1 ) Organisasi Dinas Sosial terdiri dari:
- b. Sekretariat dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan membawahkan
- a. Dinas,yang membawahkan Sekretariat Dinas dan 3 (tiga) bidang ;
- 3 (tiga) sub bagian dan setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala sub bagian, yaitu:
- b. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- a. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
- c . Sub Bagian Program dan Akuntabilitas.
- c . Bidang pada Dinas Sosial terdiri dari :
2. Bidang Bina Sosial;
- 1 . Bidang Pembinaan Kesejahteraan Sosial;
3. Bidang Bina Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial .
- d. Bidang pada Dinas Sosial membawahkan seksi-seksi dan setiap seksi dipimpin oleh Kepala seksi, yaitu:
1. Bidang Pembinaan Kesejahteraan Sosial membawahkan 2 (dua) seksi yaitu:
- a) Seksi Pembinaan Tenaga Pekerja Sosial;
- b) Seksi Kesejahteraan Sosial .
2. Bidang Bina Sosial membawahkan 2 (dua) seksi yaitu:
- a) Seksi Kepahlawanan;
- b) Seksi Penyuluhan.
- 3 . Bidang Bina Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial membawahkan 2 (dua) seksi yaitu:
- a) Seksi Pelayanan Sosial;
- b) Seksi Rehabilitasi Sosial.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Sosial adalah sebagaimana pada Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 61

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesebelas
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
- (1 ) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 63

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi serta urusan pemerintahan lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi .
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 64

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai fungsi , yaitu:
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (1) Organisasi Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari:
- a. Dinas,yang membawahkan Sekretariat Dinas dan 4 (empat) Bidang;
- b. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan membawahkan 3 (tiga) sub bagian dan setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yaitu:
- 1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- 3) Sub Bagian Program dan Akuntabilitas.
- c. Bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari :
- 1) Bidang Perindustrian;
- 2) Bidang Perdagangan;
- 3) Bidang Koperasi;
- 4) Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah.
- e. Bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi membawahkan seksi-seksi dan setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yaitu:
- 1) Bidang Perindustrian membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
- a) Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
- b) Seksi Usaha Industri dan Ikiim Usaha.
- 2) Bidang Perdagangan membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
- a) Seksi Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen;
- b) Seksi Pendaftaran dan Informasi Perusahaan.
- 3) Bidang Koperasi membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
- a) Seksi Bina Usaha Koperasi;
- b) Seksi Pembinaan dan Simpan Pinjam.
- 4) Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
- a) Seksi Penetapan Usaha Kecil Menengah;
- b) Seksi Pengawasan Usaha Kecil Menengah.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah sebagaimana pada Lampiran XIII,dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 66

Uraian tugas , fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 , diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keduabelas
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
Paragraf Pertama Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 67

- (1 ) Dinas Pendapatan,Pengeloia Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 68

Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah serta urusan pemerintahan lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi .
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 69

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai fungsi, yaitu:
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
3. c . pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Paragraf Kedua Organisasi
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 70

- (1 ) Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah terdiri dari:
- a. Dinas, yang membawahkan Sekretariat Dinas dan 4 (empat) Bidang ;
- b. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan membawahkan 3 (tiga) sub bagian dan setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yaitu:
- 1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- 3) Sub Bagian Program dan Akuntabilitas.
- c . Bidang pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah terdiri dari :
- 1) Bidang Pendapatan;
- 2) Bidang Belanja;
- 3) Bidang Kekayaan;
- 4) Bidang Akuntansi;
- d . Bidang pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah membawahkan seksi-seksi dan setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yaitu:
- 1) Bidang Pendapatan membawahkan 3 (tiga) seksi, yaitu:
- a) Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi;
- b) Seksi Perhitungan dan Penetapan;
- c) Seksi Penagihan.
- 2) Bidang Belanja membawahkan 3 (tiga) seksi, yaitu:
- a) Seksi Program;
- b) Seksi Anggaran;
- c) Seksi Perbendaharaan.
- 3) Bidang Kekayaan membawahkan 3 (tiga) seksi, yaitu:
- a) Seksi Pengadaan;
- b) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian;
- c) Seksi Perawatan.
- 4) Bidang Akuntansi membawahkan 3 (tiga) seksi, yaitu:
- a) Seksi Verifikasi;
- b) Seksi Pembukuan;
- c) SeKsi Pelaporan;
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah sebagaimana pada Lampiran XIV,dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 71

Uraian tugas , fungsi dan tata kerja masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketigabelas
DINAS PASAR , KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
Bagian Pertama Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 72

- (1 ) Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pasar, kebersihan, dan pertamanan.
- (2) Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 73

Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pasar, kebersihan dan Pertamanan serta unjsan pemerintahan lain yang dilimpahkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 74

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi pokok, yaitu:
- kebijakan teknis di bidang pasar, kebersihan, dan a. Perumusan pertamanan;
- b Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pasar, kebersihan, dan pertamanan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pasar, kebersihan, dan pertamanan;
Bagian Kedua Organisasi
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 75

- (1 ) Organisasi Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari:
- a. Dinas, yang membawahkan Sekretariat Dinas dan 3 (tiga) Bidang:
- b. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan membawahkan
- 3 (tiga) sub bagian dan setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yaitu:
- 1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- 3) Sub Bagian Program dan akuntabilitas.
- c. Bidang pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari:
- 1) Bidang Pengelolaan Pasar;
- 2) Bidang Kebersihan;
- 3) Bidang Pertamanan.
- d. Bidang pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan membawahkan seksi-seksi dan setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yaitu:
1. Bidang Pengelolaan Pasar membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
- a) Seksi Verifikasi dan Pemeriksaan;
2. Bidang Kebersihan membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
- b) Seksi Penertiban.
- a) Seksi Pembuangan (TPA), Pemusnahan dan Penampungan Sampah;
3. Bidang Pertamanan membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
- b) Seksi Pembuangan Air Limbah.
- a) Seksi Penataan Tugu, Makam dan Taman dan Hutan Kota;
- b) Seksi Hiasan dan Penerangan Jalan.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan adalah sebagaimana pada Lampiran XV,dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 76

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempatbelas
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Paragraf Pertama Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 77

- (1 ) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil .
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 78

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil serta urusan pemerintahan lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 79

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi, yaitu:
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil;
3. c . pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan catatan sipil;dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Paragraf Kedua Organisasi
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 80

- (1 ) Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari:
- a. Dinas,yang membawahkan Sekretariat Dinas dan 3 (tiga) Bidang :
- b Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan membawahkan 3 (tiga) sub bagian dan setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yaitu:
- 1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- 3) Sub Bagian Program dan Akuntabilitas.
- c . Bidang pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari:
- 1) Bidang Pelayanan Kependudukan;
- 2) Bidang Pelayanan Catatan Sipil;
- 3) Bidang Informasi dan Teknologi.
- d. Bidang pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil membawahkan seksi - seksi dan setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yaitu
- 1) Bidang Pelayanan Kependudukan membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
- a) Seksi Pendaftaran dan pendataan;
- b) Seksi Penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
- 2) Bidang Pelayanan Catatan Sipil membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
- a) Seksi Kelahiran dan Kematian ;
- b) Seksi Perkawinan dan Perceraian .
- 3) Bidang Informasi dan Teknologi membawahkan 2 (dua) seksi Yaitu :
- a) Seksi Sistim Informasi Administrasi Kependudukan;
- b) Seksi Penyuluhan.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagaimana pada Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .
BAB IV - DINAS-DINAS DAERAH
Pasal 81

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja dari masing- masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 , diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .
BAB V - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 82

- (1 ) Inspektorat adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pengawasan.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris daerah.
BAB V - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 83

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan didaerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
BAB V - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 84

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Inspektorat menyelenggarakan fungsi yaitu fungsi :
- b . perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ;
- a. perencanaan program pengawasan;
- c . pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
|
Paragraf Kedua Organisasi
BAB V - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 85

- (1 ) Organisasi Inspektorat terdiri dari:
- a. Inspektur membawahkan Sekretariat dan 3 (tiga) Inspektur Pembantu.
- b. Sekretariat Inspektorat dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat dan membawahkan 2 (dua) sub bagian dan setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yaitu:
- 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- 2) Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- c . Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat terdiri dari 3 (tiga), yaitu;
- 1) Inspektur Pembantu Wilayah I yang terdiri dari 2 (dua) Seksi, dan setiap Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yaitu;
- a) Seksi Pengawasan Pembangunan;
- b) Seksi Pengawasan Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
- 2) Inspektur Pembantu Wilayah II yang terdiri dari 2 (dua) Seksi, dan setiap Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yaitu;
- a) Seksi Pengawasan Pembangunan;
- b) Seksi Pengawasan Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
- 3) Inspektur Pembantu Wilayah III yang terdiri dari 2 (dua) Seksi, dan setiap Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yaitu:
- a) Seksi Pengawasan Pembangunan;
- b) Seksi Pengawasan Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
- (2) Pembagian wilayah tugas Inspektur Wilayah Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) diatur lebih ianjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Organisasi Inspektorat adalah sebagaimana pada Lampiran XVII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .
BAB V - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 86

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 , diatur lebih Ianjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Paragraf Pertama Kedudukan, Organisasi, Tugas
dan Fungsi
BAB V - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 87

- (1 ) Badan Kepegawaian Daerah adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kepegawaian Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .
BAB V - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 88

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan urusan pemerintahan lain yang dilimpahkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
BAB V - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 89

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi, yaitu:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pada bidang kepegawaian;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf Kedua Organisasi
BAB V - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 90

- (1) Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:
- a. Badan,yang membawahkan Sekretariat Badan dan 4 (empat)Bidang;
- b. Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris Badan dan membawahkan 3 (tiga) sub bagian dan setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yaitu:
- 1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- 3) Sub Bagian Program dan Akuntabilitas.
- c. Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari;
- 1) Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai;
- 2) Bidang Pengadaan,kepangkatan dan Pensiun;
- 3) Bidang Promosi dan Pengembangan Karier, dan
- 4) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.
- d. Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah membawahkan sub-sub bidang dan setiap sub bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yaitu: 1). Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai membawahkan 2
13. (dua) sub bidang, yaitu:
- a) Sub Bidang Pembinaan mental dan disiplin pegawai;
- b) Sub Bidang Kesejahteraan,Penghargaan dan Tanda Jasa.
16. 2). Bidang Pengadaan,Kepangkatan dan Pensiunan membawahkan 2 (dua) sub bidang, yaitu:
- a) Sub Bidang Formasi dan Pengadaan;
- b) Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun.
19. 3). Bidang Promosi dan Pengembangan Karier membawahkan 2 (dua) sub bidang, yaitu:
- a) Sub Bidang Promosi;
- b) Sub Bidang Pengembangan Karier.
22. 4). Bidang Pendidikan dan pelatihan Pegawai membawahkan 2 (dua) sub bidang, yaitu:
- a) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
- b) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagaimana pada Lampiran XVIII,dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB V - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 91

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja dari masing -masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kedudukan, Organisasi,
Paragraf Pertama Tugas dan Fungsi
BAB V - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 92

- (1 ) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB V - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 93

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
BAB V - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 94

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi , yaitu:
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
3. c . pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf Kedua Organisasi
BAB V - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 95

- (1 ) Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
- a . Badan,yang membawahkan Sekretariat Badan dan 4 (empat) Bidang;
- b. Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris Badan dan membawahkan 2 (dua) sub bagian dan setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yaitu:
- 1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
- c . Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
- 1) Bidang Bina Program;
- 2) Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya;
- 3) Bidang Fisik dan Prasarana;
- 4) Bidang Penelitian, Pengembangan,dan Penanaman Modal Daerah.
- Pembangunan Daerah d . Bidang pada Badan Perencanaan membawahkan 2 (dua) sub bidang dan setiap sub bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yaitu:
- 1) Bidang Bina Program membawahkan 2 (dua) sub bidang, yaitu:
- b) Sub Bidang Pelaporan dan Evaluasi.
- a) Sub Bidang Penyusunan Rencana dan Program;
- 2) Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya membawahkan 2 (dua) sub bidang, yaitu:
- a) Sub Bidang Ekonomi;
- 3) Bidang Fisik dan Prasarana membawahkan 2 (dua) sub bidang, yaitu:
- b) Sub Bidang Sosial Budaya.
- a) Sub Bidang Pekerjaan Umum, Kimpraswil dan Perhubungan;
- 4) Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Penanaman Modal Daerah membawahkan 2 (dua) sub bidang, yaitu:
- b) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lain.
- a) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b) Sub Bidang Penanaman Modal Daerah.
- (2) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana pada Lampiran XIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .
BAB V - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 96

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja dari masing- masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 , diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
Bagian Keempat
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Paragraf Pertama Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi
BAB V - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 97

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan desa.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB V - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 98

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa serta urusan pemerintahan lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi .
BAB V - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 99

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi, yaitu:
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pada bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf Kedua Organisasi
BAB V - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 100

- (1) Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari:
- a. Badan,yang membawahkan Sekretariat Badan dan 4 (empat) Bidang ;
3. Bagian, yaitu:
- b. Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris Badan dan membawahkan 3 (tiga) sub bagian dan setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub
- 1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- 3) Sub Bagian Program dan Akuntabilitas.
- c. Bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang, yaitu;
- 1) Bidang Penguatan Kelembagaan dan Diklat Masyarakat;
- 2) Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;
- 3) Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Desa;
- 4) Bidang Pemerintahan Desa;
- d. Bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa membawahkan sub-sub bidang dan setiap sub bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yaitu:
- 1) Bidang Penguatan Kelembagaan dan Diklat masyarakat membawahkan 2 (dua) sub bidang, yaitu:
- a) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Pemberdayaan Adat;
- b) Sub Bidang Pelatihan Masyarakat.
- 2) Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat membawahkan 2 (dua) sub bidang, yaitu:
- a) Sub Bidang Pengembangan Produksi Masyarakat;
- b) Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
- 3) Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Desa membawahkan 2 (dua) sub bidang, yaitu:
- a) Sub Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;
- 4) Bidang Pemerintahan Desa membawahkan 2 (dua) sub bidang, yaitu:
- b) Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Desa.
- a) Sub Bidang Pembinaan Perangkat Desa;
- b) Sub Bidang Keuangan dan Pembinaan Administrasi Desa.
- (2) Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebagaimana pada Lampiran XX, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB V - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 101

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Paragraf Pertama Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi
Pasai 102
- (1 ) Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan perempuan,Anak dan keluarga berencana.
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasai 103
Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan,anak dan keluarga berencana serta urusan pemerintahan lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi .
Pasai 104
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasai 103, Badan Pemberdayaan Perempuan,anak dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi, yaitu:
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan,anak dan keluarga berencana;
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan,anak dan keluarga berencana;
3. c . pembinaan dan pelaksanaan tugas pada bidang pemberdayaan perempuan, anak dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf Kedua Organisasi
Pasai 105
- (1 ) Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan,Anak dan Keluarga Berencana terdiri dari:
- b. Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris Badan dan membawahkan 3 (tiga) sub bagian dan setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yaitu:
- a. Badan,yang membawahkan Sekretariat Badan dan 4 (empat)Bidang;
- 1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- 3) Sub Bagian Program dan Akuntabllitas.
- c. Bidang pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencanaterdiri dari:
- 1) Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- 2) Bidang Perlindungan Anak;
- 3) Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- 4) Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
- d. Bidang pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana membawahkan sub - sub bidang dan setiap sub bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yaitu:
- 1) Bidang Pemberdayaan Perempuan membawahkan 2 (dua) sub bidang, yaitu:
- a) Sub Bidang Peningkatan Kualitas Perempuan;
- b) Sub Bidang Pengarusutamaan Gender dan Peranan Wanita
- 2) Bidang Perlindungan Anak membawahkan 2 (dua) sub bidang, yaitu:
- a) Sub Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan anak;
- b) Sub Bidang Pengintegrasian hak-hak anak
- 3) Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi membawahkan 2 (dua) sub bidang, yaitu:
- a) Sub Bidang Pengendalian Keluarga Berencana;
- b) Sub Bidang Perlindungan Kesehatan Reproduksi.
- 4) Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga membawahkan 2 (dua) sub bidang, yaitu:
- a) Sub Bidang Institusi Peran Serta Masyarakat;
13. i Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan,Anak dan Keluarga Berencana adalah sebagaimana pada Lampiran XXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (2) Bagan
- b) Sub Bidang Pemberdayaan dan EkonomiKeluarga.
BAB V - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 106

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 , diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keenam
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Paragraf Pertama Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi
BAB V - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 107

- (1 ) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB V - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 108

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat serta urusan pemerintahan lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
BAB V - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 109

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi , yaitu:
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf Kedua Organisasi
BAB V - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 110

- (1) Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
- a. Badan,yang membawahkan Sekretariat Badan dan 4 (empat) Bidang;
- b. Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris Badan dan membawahkan 3 (tiga) sub bagian dan setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yaitu:
- 1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- 3) Sub Bagian Program dan Akuntabilitas.
- c. Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang, yaitu;
1. Bidang Peningkatan Strategi dan Keamanan;
2. Bidang Kesatuan Bangsa;
3. Bidang Politik;
4. Bidang Perlindungan Masyarakat.
- d. Bidang-bidang pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat membawahkan sub-sub bidang dan setiap sub bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yaitu:
- 1) Bidang Peningkatan Strategi dan Keamanan membawahkan 2 (dua) sub bidang, yaitu:
- a) Sub Bidang Analisis Potensi Konflik dan Deteksi Dini;
- b) Sub Bidang Penanganan Konflik dan Keamanan.
- 2) Bidang Kesatuan Bangsa membawahkan 2 (dua) sub bidang, yaitu:
- a) Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga;
- b) Sub Bidang Demokrasi dan Integrasi Bangsa.
19. 31 Bidang Politik membawahkan 2 (dua) sub hidanni yaltsr
- a) Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Politik;
- b) Sub Bidang Hubungan Legislatif dan Fasilitasi Pemilu.
- 4) Bidann PpHindunnan Masyarakat membawahkan 2 ( dual sub bidang yang terdiri dari:
- a) Sub Bidang Penanggulangan Bencana;
- b) Sub Bidang Pelatihan Kesiagaan dan Rehabilitasi.
- (2) Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagaimana pada Lampiran XXII dan merupakan hagian vana tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB V - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 111

Uraian tugas, fungsi dan tata keria dari masina -masinq jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 , diatur lebih lan/jut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketujuh
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN
Bagian Pertama Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi
BAB V - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 112

- (1 ) Badan Lingkungan Hidup dan Pertambangan adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup dan Pertambangan.
- (2) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB V - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 113

Badan Lingkungan Hidup dan Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan Pertambangan dan urusan pemerintahan lain yang dilimpahkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi .
BAB V - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 114

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Badan Lingkungan Hidup dan Pertambangan mempunyai fungsi , yaitu:
- a Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan Pertambangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada bidang lingkungan hidup dan Pertambangan;
- b . Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup dan Pertambangan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua Organisasi
BAB V - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 115

- (1) Organisasi Badan Lingkungan Hidup dan Pertambangan terdiri dari:
- b. Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris Badan dan membawahkan 3 (tiga) sub bagian dan setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yaitu:
- a. Badan,yang membawahkan Sekretariat Badan dan 4 (empat) Bidang;
- 1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- c. Bidang pada Badan Lingkungan Hidup dan Pertambangan terdiri dari :
- 3) Sub Bagian Program dan Akuntabilitas.
- 1) Bidang Analisis dampak lingkungan;
- 2) Bidang Penataan Wilayah dan Bina Usaha;
- 3) Bidang Lingkungan Hidup;
- d. Bidang pada ' Badan Lingkungan Hidup dan Pertambangan membawahkan sub-sub bidang dan setiap sub bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yaitu:
- 4) Bidang Pertambangan.
- 1) Bidang Analisis Dampak Lingkungan membawahkan 2 (dua) sub bidang, yaitu:
- a) Sub Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
- b) Sub Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Air
- 2) Bidang Penataan Wilayah dan Bina Usaha membawahkan 2 (dua) sub bidang, yaitu:
- a) Sub Bidang Penataan Wilayah;
- b) Sub Bidang Bina Usaha.
- 3) Bidang Lingkungan Hidup membawahkan 2 (dua) sub bidang, yaitu:
- a) Sub Bidang Analisa Lingkungan Hidup;
- b) Sub Bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan.
- 4) Bidang Pertambangan membawahkan 2 (dua) sub bidang,yaitu:
- a) Sub Bidang Eksploitasi;
- b) Sub Bidang Eksplorasi.
- (2) Bagan Organisasi Badan Lingkungan Hidup dan Pertambangan adalah sebagaimana pada Lampiran XXIII,dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .
BAB V - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 116

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedelapan
KANTOR KETAHANAN PANGAN
Paragraf Pertama Kedudukan, Organisasi ,Tugas dan Fungsi
BAB V - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 117

- (1 ) Kantor Ketahanan Pangan adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang ketahanan pangan.
- (2) Kantor Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Kantor yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB V - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 118

Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan urusan pemerintahan lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi .
BAB V - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 119

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Kantor Ketahanan Pangan mempunyai fungsi, yaitu:
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan;
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
3. c . pernbinaan dan pelaksanaan tugas pada bidang ketahanan pangan:
4. d pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf Kedua Organisasi
BAB V - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 120

- (1 ) Organisasi Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari:
- b. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- a. Kantor,yang membawahkan Sub Bagian Tata Usaha dan 3 (tiga) seksi;
- c . Seksi-seksi pada Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari :
- 1) Seksi Pengkajian Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- 2) Seksi Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
- 3) Seksi Penganekaragaman Pangan dan Konsumsi.
- (2) Bagan Kantor Ketahanan Pangan adaiah sebagaimana pada Lampiran XXIV,dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .
BAB V - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 121

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .
Bagian Kesembilan
SATUAN POLISI PAMONG PRAIA
Paragraf Pertama Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi
BAB V - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 122

- (1 ) Satuan Polisi Pamong Praja adaiah Unsur pendukung tugas Bupati. (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Kantor yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB V - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 123

Satuan Polisi pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan produk-produk hukum lainnya dan urusan pemerintahan lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Proving .
BAB V - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 124

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 123, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi , yaitu:
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
- a. menyusun program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan produk - produk hukum daerah lainnya;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan produk-produk hukum daerah lainnya;
4. c nengawasan tnrhadap masvarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan produk - produk hukum daerah lainnya .
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ser+ a penegakan Peraturan Daerah Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;dan
Paragraf Kedua Organisasi
BAB V - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 125

- (1 ) Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
- a. Kantor,yang membawahkan Sub Bagian Tata Usaha dan 3 (tiga) Seksi ;
- c. Seksi-seksi pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepaia Seksi, terdiri dari :
- b . Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepaia Sub Bagian Tata Usaha;
- 1) Seksi Pengamanan dan Penertiban;
- 2) Seksi Pengembangan Kapasitas;
- 3) Seksi Operasional.
- (2) Bagan Organisasi Satuan Polisi pamong Praja adalah sebagaimana pada Lampiran XXV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .
BAB V - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 126

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesepuluh
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Paragraf Pertama Kedudukan, Organisasi, Tugas
dan Fungsi
BAB V - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 127

- (1 ) Rumah Sakit Umum Daerah adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh Direktur yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB V - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 128

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan dan urusan pemerintahan lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
BAB V - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 129

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi, yaitu:
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pada bidang pelayanan kesehatan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (1 ) Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari:
- a . Direktur,yang membawahkan Bagian Tata Usaha dan 2 (dua) Bidang;
1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
- b. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan membawahkan 3 (tiga) sub bagian dan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yaitu:
- 2 . Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- c . Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
- 3 . Sub Bagian Program dan Akuntabilitas.
- 1 . Bidang Pelayanan Medik;
- d. Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah membawahkan seksi dan setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yaitu:
2. Bidang Pelayanan Penunjang Medik.
- 1) Bidang Pelayanan Medik membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
- a) Seksi Bina Pelayanan Umum dan Spesialis;
- 2) Bidang Pelayanan Penunjang Medik membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
- b) Seksi Bina Pelayanan dan Asuhan keperawatan.
- a) Seksi Pengendalian;
- b) Seksi Bina Sarana .
- (2) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagaimana pada Lampiran XXVI,dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB V - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 131

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130,diatur lebih ianjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - KECAMATAN
Pasal 132

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat.
2. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2)
BAB VI - KECAMATAN
Pasal 133

- (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
2. Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, terdiri dari: ( 2 )
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c . mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
- d. mengkoordinasikan seluruh tugas umum pemerintahan yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau Keiurahan.
BAB VI - KECAMATAN
Pasal 134

Pelimpahan urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1 ), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Organisasi
BAB VI - KECAMATAN
Pasal 135

- (1 ) Organisasi Kecamatan terdiri dari :
- b. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan dan membawahkan 2 (dua) sub bagian dan setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yaitu:
- a. Camat membawahkan Sekretariat Kecamatan dan 3 (tiga) Seksi;
- 1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
- c. Seksi-seksi pada Kecamatan masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi, yaitu;
- 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
- 1) Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
- 2) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa dan Keiurahan;
- 3) Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Bagan Organisasi Kecamatan adalah sebagaimana pada Lampiran XXVII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .
BAB VI - KECAMATAN
Pasal 136

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
BAB VII - KELURAHAN
Pasal 137

- (1 ) Keiurahan merupakan wilayah kerja lurah dalam wilayah kecamatan.
- (2) Keiurahan dipimpin oleh Lurah yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
BAB VII - KELURAHAN
Pasal 138

- (1 ) Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) , Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
BAB VII - KELURAHAN
Pasal 139

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1 ), Lurah mempunyai tugas, yaitu:
- b . pemberdayaan masyarakat;
- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- c. pelayanan masyarakat;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f . pembinaan lembaga kemasyarakatan.
Paragraf Kedua Organisasi
BAB VII - KELURAHAN
Pasal 140

- (1 ) Organisasi Kelurahan terdiri dari Lurah dan Perangkat Kelurahan, yaitu:
- b. Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh Sekretaris Kelurahan;
- a. Lurah,yang membawahkan Sekretariat Kelurahan dan 3 (tiga) Seksi;
- c. Seksi - seksi pada Kelurahan masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi, yaitu;
- 1) Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
- 3) Seksi Umum.
- 2) Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat,
- (2) Bagan Organisasi Kelurahan adalah sebagaimana pada Lampiran XXVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .
BAB VII - KELURAHAN
Pasal 141

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .
BAB VIII - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 142

- (1 ) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada Dinas Daerah dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Unit Pelaksana Teknis mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
BAB VIII - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 143

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) mengandung rincian tugas, fungsi dan tata kerja.
Bagian Kedua Organisasi
BAB VIII - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 144

Organisasi Unit Pelaksana Teknis terdiri dari:
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
2. a . Kepala Unit Pelaksana Teknis;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
BAB VIII - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 145

Unit Pelaksana Teknis yang belum terdapat Kelompok Jabatan Fungsionalnya dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi .
BAB IX - TATA USAHA SEKOLAH
Pasal 146

- (1 ) Tata usaha pada sekolah dipimpin oleh Kepala Tata Usaha yang secara teknis operasional kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan .
- (2) Tata Usaha sekolah mempunyai tugas menyelenggarakan ketata usahaan pada sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX - TATA USAHA SEKOLAH
Pasal 147

Tata usaha sekolah yang dimaksud dalam Pasal 146 adalah tata usaha pada:
- a) Sekolah Menengah Kejuruan;
- b) Sekolah Menengah Atas;
- c) Sekolah Menengah Pertama.
Bagian Kedua Pembentukan
BAB IX - TATA USAHA SEKOLAH
Pasal 148

- (1 ) Pembentukan Tata Usaha sekolah ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Pembentukan Tata Usaha sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) , mengandung rincian tugas , fungsi dan tata kerja.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 150

Pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Pegawai Negeri Sipil yang masih memangku Jabatan Struktural dilingkungan Dinas, Badan, Kantor yang ditata pada daerah Kabupaten Toba Samosir masih tetap diakui sebagai pemangku Jabatan Struktural serta berhak menerima tunjangan Jabatan Struktural dan hak-hak kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan penmdang-imdangan yang beriaku sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mengatur tentang Jabatan tersebut.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 151
Pasal 152

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.
Ditetapkan di Balige pada tanggal Z Vcfynwii 2009
BUPATI TOBA SAMOSIR
Cap/dto
MONANG SITORUS
Diundangkan di Balige,
il
2 -
F ( 4/ inur?
2009
P
-- S3 SEKR S DAERAH KABUPATEN
Sy
rlfes
-IBERTY PASARIBU
SETDAKAB
r
*
LEMBAf&amp;rtftA# TAHUN 2009 NOMOR 2 iH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
!
uampiran 1
: peraturan uaeran Kaoupaten 100a samosir
Nomor
Tanggal
:
Tentang
: Organisasi
Perangkat
Daerah
Kabupaten Toba Samosir.
2 Tahun 2008
2 Pebruari 2009
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
BUPATI TOBA SAMOSIR
Cap/dto
MONANGSITORUS
: Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir
Nomor
: 2 Tahun 2008
Tanggal
: 2 Pelyrturi ?J&gt;T &gt; 3
Tentang
: Organisasi
Perangkat
Daerah
Kabupaten Toba Samosir .
Lampiran II
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
BUPATI TOBA SAMOSIR Cap/ dto
MONANG SITORUS
: Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir
Nomor
: 2 Tahun 2006
Tanggal
: 2 feVrtUri 2o ° 3
Tentang
: Organisasi
Perangkat
Daerah
Kabupaten Toba Samosir .
Lampiran III
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR
Lampiran IV
- Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir
Nomor
Tanggal
Tentang
: Organisasi
Perangkat
Daerah
Kabupaten Toba Samosir.
2 Tahun 2008
Z ftfcruari
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR
- Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir
'
: 2 Tahun 2008
r «Wu * r/ Xoog : 2 -
Perangkat
Daerah
Kabupaten Toba Samosir.
Nomor
Tanggal
Tentang
: Organisasi
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN , PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR
MONANG SITORUS
Lamplran VI
- Peraturan Daerah Kabupaten iooa SIKBIV
1
Nomor
- 2 Tahun 2008
Tanggal
: 2 PeJ 'nuri
Tentang
: Organisasi Perangkat Kabupaten Toba Samosir .
Daerah
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TOBA SAMOSIR
- Peraturan Daerah Kabupaten Toba samosir
Nomor
- 2 Tahun 2008
Tanggal
- Z rUru rf &amp; Qg
^ ° : Organisasi Perangkat Kabupaten Toba Samosir.
Tentang
Daerah
Lampiran VII
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR
Lampiran VIAA
; rerdiurmi uaeran ixauiipaidi v
- 2 Tahun 2008
: 2 pebruuvi ' 2ot&gt; 3
; Organfsasi Perangkat Kabupaten Toba Samosir.
Daerah
Nomor
Tanggal
Tentang
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR
: Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir
Nomor
: 2 Tahun 2008
Tanggal
:
2 2009
Tentang
: Organisasi
Perangkat
Daerah
Kabupaten Toba Samosir.
Lampiran IX
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR
i reiaiuian L/acia
nguupaici
vwa
' •
van
Nomor
: 2 Tahun 2008
Tanggal
: 2 fWiow ,
Tentang
: Organisasi
Perangkat
Daerah
Kabupaten Toba Samosir .
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TOBASAMOSIR
Lampiran xi
: peraiuran uaeran w pnw
Nomor
: 2 Tahun 2008
Tanggal
: 2 fHruJwi &amp;o ° 9
Tentang
: Organisasi
Perangkat
Daerah
Kabupaten Toba Samosir.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINASTENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TOBA SAMOSIR
Nomor
: 2 Tahun 2008
Tanggal
: 2 fVbrtur ? Zoqg
Tentang
: Organisasi
Perangkat
Daerah
Kabupaten Toba Samoslr.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN TOBA SAMOSIR
Lampiran XIII
: Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir
Nomor
: 2 Tahun 2008
Tanggal
Tentang
: Organisasi
Perangkat
Daerah
Kabupaten Toba Samosir
.
2 fetoru4tf Zoq
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN TOBA SAMOSIR
: Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir
Nomor
: 2 Tahun 2008
Tanggal
: Z PetrU ^ ti 2009
Tentang
: Organisasi
Perangkat
Daerah
Kabupaten Toba Samoalr.
Lampiran XIV
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
1
MONANG SITORUS
Lampiran XV
: Peraturan Oaerah Kabupaten Toba Samosir
Nomor
: 2 Tahun 2008
Tanggal
: 2 PelmtAH 2odS
Tentang
: Organisasi
Perangkat
Daerah
Kabupaten Toba Samosir.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATENTOBA SAMOSIR
: Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir
Nomor
: 2 Tahun 2008
Tanggal
: 2 Peferuari 2 ^ 09
Tentang
: Organisasi
Perangkat
Daerah
Kabupaten Toba Samosir.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN TOBA SAMOSIR
: Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir
Nomor
: 2 Tahun 2008
Tanggal
: 2 PefciouwT 2009
Tentang
: Organisasi
Perangkat
Daerah
Kabupaten Toba Samosir.
Lampiran XVII
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN TOBA SAMOSIR
BUPATI TOBA SAMOSIR
Cap/dto
MONANG SITORUS
: Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir
Nomor
: 2 Tahun 2008
Tanggal
: 2 PeWuari 2 ^ 49
Tentang
: Organisasi
Perangkat
Daerah
Kabupaten Toba Samosir .
Lampiran XVIII
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
BUPATI TOBA SAMOSIR
Cap/dto
MONANG SITORUS
: Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir
Nomor
: 2 Tahun 2008
Tanggal
: 2. fetrvtad 2 OOQ
Tentang
: Organisasi Perangkat
Daerah
Kabupaten Toba Samosir .
Lampiran XIX
BAGAN STRUKTURORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
BUPATI TOBA SAMOSIR
Cap/dto
MONANG SITORUS
- Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir
Nomor
: 2 Tahun 2008
Tanggal
: 2 febrnori %OOQ
Tentang
: Organisasi
Perangkat
Daerah
Kabupaten Toba Samosir .
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KABUPATEN TOBA SAMOSIR
: Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir
Nomor
Tanggal
Tentang
Lampiran XXI
: 2 Tahun 2008
: 2. PefcriA4rf lo0$
: Organisasi
Perangkat
Daerah
Kabupaten Toba Samosir.
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KABUPATEN TOBA SAMOSIR
MONANG SITORUS
Lampiran XXII
: Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir
Nomor
: 2 Tahun 2008
Tanggal
: 2 feVi \ cur &gt; . OOQ
^
Tentang
: Organisasi
Perangkat
Daerah
Kabupaten Toba Samosir .
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN TOBA SAMOSIR
Lampiran XXIII
: Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir
Nomor
: 2 Tahun 2008
Tanggal
: 2 PeVuot-i 2009
Tentang
: Organisasi
Perangkat
Daerah
Kabupaten Toba Samosir.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR
Lampiran XXIV
: Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir
Nomor
: 2 Tahun 2008
Tanggal
; 2 PeVru ^ n lOOQ
Tentang
: Organisasi
Perangkat
Daerah
Kabupaten Toba Samosir .
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR
BUPATI TOBA SAMOSIR
Cap/ dto
MONANG SITORUS
Lampiran XXV
: Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir
Nomor
: 2 Tahun 2008
Tanggal
: 2 ' lOog
Tentang
: Organisasi
Perangkat
Daerah
Kabupaten Toba Samosir.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TOBA SAMOSIR
BUPATI TOBA SAMOSIR
Cap/dto
MONANG SITORUS
Lampiran XXVI
: Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir
Nomor
: 2 Tahun 2008
Tanggal
* 2 fleijrium ' KXQ
Tentang
: Organisasi
Perangkat
Daerah
Kabupaten Toba Samosir.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKTT UMUM DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
BUPATI TOBA SAMOSIR
Cap/dto
MONANG SITORUS
Lampiran XXVII :Peraturan Daerah Kabupaten TobaSamosir
Nomor
:
2 Tahun 2008
Tanggal
:
2 fibtiuri Zoog
Tentang
: Organisasi
Perangkat
Daerah
Kabupaten Toba Samosir.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR
BUPATI TOBA SAMOSIR
Cap/dto
MONANG SITORUS
Lampiran XXVIII
:Peraturan Daerah Kabupaten TobaSamosir
Nomor
: 2 Tahun 2008
Tanggal
: 2 febrturi ZQO$
Tentang
: Organisasi
Perangkat
Daerah
Kabupaten Toba Samoslr.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR
BUPATI TOBA SAMOSIR
Cap/dto
MONANG SITORUS