PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 6 Tahun 2014
Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Berlaku: 6 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Menimbang a.
bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas pelayanan administrasi kependudukan, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan serta ketunggalan dokumen kependudukan di Kabupaten Bangkalan, perlu dilakukan perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang› undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2011 dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
I
I
I
I
I
I
I
I
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
17. Pemerintah Nomor 79 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
20. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
21. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013;
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan. Peraturan Perundang-Undangan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu KK, KTP, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 ten tang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2014;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2006, Nomor 4/E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008, Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 16 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 4/D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 20 Tahun 2008 ten tang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008, Nomor 9/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Ka bu paten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 3/E).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN dan
BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMTNT8TRAS1
Pasall
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008, Nomor 9/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 3/E), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 17, angka 18, dan angka 37 diubah, sehingga, Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bangkalan.
4. Penyelenggara adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
5. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usu! dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintah Negara Republik Indonesia.
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
11. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI --1 1 -, \_ -· -. ?'""'
12. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
13. Sistem Infomasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan tehnologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggaraan dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
15. Data base adalah kumpulan berbagai Jems data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
16. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
6. 1 7. Petugas Registrasi adalah Pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa/ Kelurahan.
18. Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana, yang selanjutnya disingkat UPT Instansi Pelaksana adalah satuan kerja ditingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana.
19. Nomor Kartu Keluarga adalah nomor yang diberikan oleh Pemerintah setelah biodata kepala keluarga direkam dalam bank data kependudukan nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari 16 digit, didasarkan pada kombinasi variable kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
20. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan prilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal Bangsa Indonesia.
21. Penghayatan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayatan Kepercayaan, adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
22. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.
23. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
24. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelejen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
25. Data Center adalah tempat/ ruang penyimpanan perangkat database pada Penyelenggara Pusat yang menghimpun data kependudukan dan Penyelenggara Provinsi, Penyelenggara Kabupaten dan Instansi Pelaksana.
26. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
27. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yan membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
28. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang› undangan.
29. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
31. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk, adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
32. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/ atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
33. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.
34. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK, adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
35. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK, adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
36. Kepala Keluarga adalah:
- a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
- c. Kepala kesantrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain› lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama› sama.
37. Kartu Tanda Penduduk elektronik, yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
38. KTP berbasis NIK secara nasional yang selanjutnya disebut KTP Elektronik adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan system pengamanan khusus yang berlaku sebagai Identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
39. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
40. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang di alami oleh seseorang pada Register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
41. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan
- 4 2. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
43. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
44. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan, yang selanjutnya disingkat BHPPPK, adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa/kelurahan, kecamatan atau kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peritiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
45. Buku Induk Penduduk, yang selanjutnya disingkat BIP, adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat oleh setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk WNI Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.
46. Buku Mutasi Penduduk, yang selanjutnya disingkat BMP, adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai nomor urut KK di desa/kelurahan bagi WNI Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.
- 4 7. Buku lnduk Penduduk Sementara, yang selanjutnya disingkat BIPS, adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi WNI Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas.
48. Buku Mutasi Penduduk Sementara, yang selanjutnya disingkat BMPS, adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di desa/kelurahan bagi WNI Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Tetap.
49. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal lA dan 1B, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan sebagai berikut:
- a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. pembentukan Instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang administrasi kependudukan;
- c. pengaturan teknis kependudukan sesuai prundang-undangan; penyelenggaraan administrasi dengan ketentuan peraturan
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
- f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. penyajian data kependudukan berskala daerah berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
N/A
Pasal 1

B
- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
- a. mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan professional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e. menjamin kerahasian dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan . .,
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatatan pada KUA Kee.
- (3) Pelayanan pencatatan sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 3 diubah dan huruf d ditambah 1 (satu) angka yakni angka 6, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengaturan teknis Administrasi Kependudukan, meliputi:
- a. pencatatan biodata untuk penerbitan NIK, pencatatan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
- b. pencatatan peristiwa penting;
- c. penerbitan dokumen kependudukan meliputi:
1. biodata penduduk;
2. KK;
3. KTP-el;
4. surat keterangan kependudukan meliputi:
- a) surat keterangan pindah;
- b) surat keterangan pindah datang;
- c) surat keterangan pindah ke luar negeri;
- d) surat keterangan datang dari luar negeri;
- e) surat keterangan tempat tinggal;
- f) surat keterangan kelahiran;
- g) surat keterangan lahir mati;
- h) surat keterangan pembatalan perkawinan;
- i) surat keterangan pembatalan ferceraian;
- j) surat keterangan kematian;
- k) surat keterangan pengangkatan anak;
- 1) surat keterangan pelepasan kewarganegaraan inclonP.~i~·
- m) surat keterangan pengganti tanda identitas; dan n) surat keterangan pencatatan sipil.
5. Akta Pencatatan Sipil
- d. Kutipan Akta Pencatatan Sipil, terdiri atas kutipan akta:
1. Kelahiran;
2. kematian;
3. perkawinan;
4. percerruan;
5. pengakuan anak; dan
6. pengesahan anak.
- e. Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
1. jenis peristiwa penting;
2. NIK dan status kewarganegaraan;
3. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
4. tempat dan tanggal peristiwa;
5. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
6. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
7. pernyataan kesesuaian kutipan terse but dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Penyelenggaraan Administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.
4. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A, yang berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 2

A
- ( 1} Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/ atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
- a. nomor KK;
- b. NIK;
- c. nama lengkap;
- d. jenis kelamin;
- e. tempat lahir;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. golongan darah;
- h. agama/kepercayaan;
1. status perkawinan;
- j. status hubungan dalam keluarga;
- k. cacat fisik dan/ atau mental;
1. pendidikan terakhir;
- m. jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/ surat cerai;
10. aa. tanggal perceraian;
11. bb. sidik jari;
- cc. iris mata;
- dd. tanda tangan;
14. ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
- a. pelayanan public;
- b. perencanaan pembangunan;
- c. alokasi anggaran;
- d. pembangunan demokrasi; dan
- e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
5. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 12

- ( 1) Penduduk warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku izin tinggal tetap berakhir.
- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (5) Penduduk sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 ( satu) KTP-el.
7. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 12

A
- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTP› el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Elemen data kependudukan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan di catat data base kependudukan.
- (4) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perorangan.
- (5) KTP-el untuk:
- a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup;
- b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggan tian.
- (7) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP› el wajib melapor kepada lnstansi Pelaksana melalui camat atau lurah/kepala desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
- (8) Penerbitan KTP-el paling lama 14 (empat belas) hari.
- (9) Ketentuan mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
8. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 31

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat domisili penduduk paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Instansi Pelaksana setempat.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 40

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
10. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh i bu dari anak yang bersangku tan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
11. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:
- ( 1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak.
12. Diantara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 50A, yang berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 50

A
Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.
13. Diantara BAB VI dan BAB VU disisipkan 2 (dua) BAB, yakni BAB VI Adan BAB VI B, sehingga berbunyi sebagai berikut:
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK
BAB VI - A Pasal 56 A
Pasal 56

B
- (1) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses data pribadi kepada petugas Instansi Pelaksana.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan data pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang› undangan.
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
BAB VI - B PEJABATSTRUKTURAL Pasal 56 C
Pasal 69

- ( 1) Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Adrninistrasi Kependudukan yang rneliputi kegiatan fisik dan non fisik di daerah dianggarkan dalarn Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Disarnping dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), Pernerintah Daerah rnenyediakan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kebutuhan dan kernarnpuan keuangan daerah.
15. Ketentuan Pasal 80 dihapus.
16. Ketentuan Pasal 84 dihapus.
•
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2014 NOMOR 4/E.
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Mengantisipasi perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat di era globalisasi tentu sangatlah dibutuhkan landasan hukum untuk penerapan pelayanan publik yang transparan, cepat, tepat tanpa biaya untuk menjamin kepastian hukum baik masyarakat/ penduduk maupun petugas yang membidangi pelayanan publik penyelenggaraan administrasi kependudukan.
Untuk optimalisasi kinerja dalam melayani masyarakat di bidang kependudukan diperlukan singkronisasi antara Peraturan Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang› Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang intinya menyederhanakan pelayanan, meningkatkan kepastian hukum, menghapus beban biaya semua penerbitan dokumen kependudukan dan pencegahan pelanggaran hukum di bidang kependudukan.
Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu diubah yang diatur dengan Peraturan Daerah.