Unknown Unknown Nomor 38 Tahun 2009
Tentang SERTA PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
Berlaku: 38 TAHUN 2009
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah '(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 3 i Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); *
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422)
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4681);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom * (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2952) telah diubah dengan Peraturan Pemerintah « Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. 8 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587),
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
»
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEM BATU BARA dan
BUPATI BATU BARA
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA SERTA
- Menetapkan : PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
- Daerah adalah Kabupaten Batu Bara 1.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati atau Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah 2 .
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah 4
5. Bupati adalah Bupati Batu Bara
- Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara. 6 .
- Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara. 7.
- Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 8
- mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal - usul dan adat isiadat setemat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem ' Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang - undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lainnya bersama Kepala Desa.
15. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah kabupaten.
\
*
- Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru dapat berupa penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada . 16.
17. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru
- Penghapusan desa adalah tindakan menjadikan desa yang ada akibat tidak memenuhi syarat dan/atau digabung dengan desa terdekat 18
BAB II - PEMBENTUKAN,PENGGABUNGAN
Pasal 2

Desa dibentuk, digabung. dan dihapus atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal - usul desa, kondisi sosial budaya masyarakat setempat
BAB II - PEMBENTUKAN,PENGGABUNGAN
Pasal 3

Tujuan pembentukan, penggabungan, penghapusan dan/atau penataan desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
BAB II - PEMBENTUKAN,PENGGABUNGAN
Pasal 4

Pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi syarat :
- a. Jumlah penduduk;
2. b Luas wilayah;
- c. Bagian wilayah kerja;
- d. Perangkat; dan
- e. Samna danprasarana pemerintahan.
Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemeKaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
BAB II - PEMBENTUKAN,PENGGABUNGAN
Pasal 6

Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemenntahan desa 5 (lima) tahun.
BAB II - PEMBENTUKAN,PENGGABUNGAN
Pasal 7

Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung.
BAB II - PEMBENTUKAN,PENGGABUNGAN
Pasal 8

Dalam wilayah desa dapat dibentuk dusun yang merupakan bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
BAB III - PERSYARATAN PEMBENTUKAN DESA
Pasal 9

Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi syarat dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
- a. Jumlah penduduk, yaitu jumlah penduduk bagi suatu desa minimal 1000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) Kepala Keluarga:
- b. Luas wilayah yaitu luas wilayah desa yang dapat dijangkau secara berdayaguna dalam pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat;
3. c Bagian wilayah desa, yaitu wilayah desa yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun dengan letak yang memungkinkan faktor luas wilayah dapat dipenuhi;
- d. Sosial budaya yaitu sesuatu yang mampu menciplakan adanya kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat dan adat istiadat di desa yang baru; '
- e. Potensi desa yaitu kemampuan untuk membiayai kegiatan rutin dan pembangunan di desa;
- f. Sarana dan prasarana pemerintahan yaitu tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan termasuk sumber daya manusianya.
BAB IV - MEKANISME PEMBENTUKAN,
Pasal 10

- (1) Pembentukan desa terjadi karena pembentukan desa baru diluar desa yang telah ada serta sebagai akibat pemekaran desa
- (2) Pembentukan desa sebagai akibat dari pemekaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan BPD, dengan memperhatikan syaratsyarat terbentuknya suatu desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
- (3) Hasil musyawarah/mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Peraturan Desa dan diusulkan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (4) - Usulan pembntukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampiri:
- a. Daftar nama desa induk dan peta wilayah desa hasil pemekaran;
- b. Peta wilayah desa induk dan pta wilayah desa hasil pemekaran;
- c. Data jumlah penduduk dan luas wilayah desa hasil pemekaran,
- d. Peraturan desa tentang Pembentukan Desa.
BAB IV - MEKANISME PEMBENTUKAN,
Pasal 11

- (1) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan melaui desa persiapan yang memerlukan pengesahdn Bupati dengan persetujuan Pimpinan DPRD.
- (2) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditingkatkan menjadi desa defenitif setelah adanya pembinaan paling lama 2 (dua) tahun dan memenuhi syarat- syarat terbentuknya desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Penetapan desa persiapan menjadi desa defenitif ditetapkan dengan Peraturan Daerah
BAB IV - MEKANISME PEMBENTUKAN,
Pasal 12

Apabila desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), tidak mampu memenuhi syarat-syarat terbentuknya desa, dikembalikan dan bergabung kembali dengan desa induk.
BAB IV - MEKANISME PEMBENTUKAN,
Pasal 13

- (1) Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung.
- (2) Penghapusan dan/atau penggabungan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan usulan Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dengan BPD
BAB IV - MEKANISME PEMBENTUKAN,
Pasal 14

Untuk melaksanakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa, Bupati membentuk Panitia yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah.
v
PERUBAHAN STATUS DESA
MENJADI KELURAHAN
BAB IV - MEKANISME PEMBENTUKAN,
Pasal 15

Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat.
BAB IV - MEKANISME PEMBENTUKAN,
Pasal 16

Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 memperhatikan persyaratan:
- a Luas wilayah,
- b. Jumlah penduduk;
- c Prasarana dan sarana pemerintahan,
- d Potensi ekonomi; dan
- e Kondisi sosial budaya masyarakat.
BAB IV - MEKANISME PEMBENTUKAN,
Pasal 17

Perubahan status -desa menjadi kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB IV - MEKANISME PEMBENTUKAN,
Pasal 18

- (1) Desa yang berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.
- (3) Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB VI - BATAS WILAYAH DESA
Pasal 19

- (1) Sebagai tanda pemisah antar wilayah desa yang satu dengan wilyah desa yang lain, ditetapkan batas wilayah desa dengan Peraturan Desa berdasarkan riwayat desa dan atas persetujuan bersama dari desa yang berbatasan;
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa batas alam maupun batas buatan.
BAB VI - BATAS WILAYAH DESA
Pasal 20

- (1) Gambaran umum mengenai kondisi geografi wilayah desa disajikan dalam bentuk Peta Desa.
- (2) Peta Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VI - BATAS WILAYAH DESA
Pasal 21

Dalam rangka mewujudkan tertib batas wilayah desa, Bupati membentuk Tim Pelaksana/Teknis Penetapan dan Penegasan Batas wilayah Desa.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku,
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.
Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal, 25 Mei 2009
BUPATI BATU BARA
ttd.
OK ARYA ZULKARNAIN
Diundangkan di Lima Puluh Pada tanggal, 26 Mei 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATENBATUBARA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2009 NOMOR 38
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

• Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Pembentukan desa baru wajib memperhatikan jumlah penduduk.
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Yang dimaksud dengan 'dihapus" adalah tlndakan meniadakan desa yang ada.
PENJELASAN
Pasal 8

Pembentukan Dusun dapat dilakukan apabila desa yang bersangkutan sangat luas sehingga memudahkan terselenggaranya pelayanan pemerintahan yang efisien dan efektif. t
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Yang dimaksud dengan'dihapus' adalah tindakan meniadakan desa yang ada.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Yang dimaksudkan dengan 'memperhatikan saran masyarakat' adalah usulan disetujui paling sedikit dua per tiga penduduk desa yang mempunyai hak pilih.
PENJELASAN
Pasal 16

Yang dimaksud dengan 'potensi dan kondisi ekonomi, sosial budaya masyarakafadalah jenis dan jumlah usaha jasa dan produksi, keanekaragaman status penduduk, mata pencaharian, perubahan nilai agraris ke jasa industri dan meningkatnya volume pelayanan.
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Yang dimaksud dengan "Pegawai Negeri Sipil" adalah Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Kabupaten.
Yang dimaksud dengan 'dikelola oleh Kelurahan" adalah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan melibatkan masyarakat kelurahan
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 13