Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA
Berlaku: 32 TAHUN 2001
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN TE.BO·,
PERA TURAN DAERAH KABUP ATEN TEBO
NOMOR 32 TAHUN 2001
TENT ANG
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINT AH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUP ATI TEBO,
- a. bahwa Pemerintah Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 di tetapkan dalam peraturan Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, maka dalam pengaturan lebih lanjut Susunan Organisasi Pemerintah Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tebo;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa.
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembara Negara Tahun 1999 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Derah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 ( Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50 );
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
2
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tenteng Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negari, keputusan Menteri dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan daerah Perubahan .
Dengan persetujuan
DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA Menetapkan
BABI
KETENTUANUMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tebo;
- c. Bupati adalah Bupati Tebo;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , selanjutnya di sebut DPRD Kabupaten Tebo dan Badan LegislatifDaerah;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- g. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya di singkat BPD adalah badan Perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah ;
BAB II - SUSUNAN ORGAl\i1SASI
Pasal 2

- ( 1 ). Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari ;
- a. Kepala Desa ;
- b. Perangkat Desa;
- (2). Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat ( 1) pasal 2 terdiri dari :
- a. Unsur Staf, yaitu unsur pelayanan seperti Sekretaris Desa dan atau Tata Usaha;
- b. Unsur Pelaksana yaitu unsur pelaksana teknis lapangan seperti urusan Pembangunan, Urusan Pemerintahan clan Urusan Umum;
- c. Unsur Wilayah yaitu unsur Pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa seperti Kepala Dusun;
- (3) Sebutan clan jumlah Perangkat Desa yang dimaksud clalam ayat 2 diatur sesuai kebutuhan clan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
BAB II - SUSUNAN ORGAl\i1SASI
Pasal 3

Bagan susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini;
BAB ill - KEDUDUKAN, TUG AS DAN F1JNGSI
Pasal 4

- (1). Kepala Desa dalam kedudukan sebagai Kepala Pernerintahan bertanggung jawab kepada rakyat mela1ui Badan Perwakilan Desa;
- (2). Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten harus disertai pembiayaan clan apabila tidak disertai pembiayaannya Pemerintah Desa dapat menolaknya;
BAB ill - KEDUDUKAN, TUG AS DAN F1JNGSI
Pasal 5

Desa tidak lagi merupakan level adminisrrasi, tidak lagi menjadi bawahan Daerah dan atau Kecamatan tetapi menjadi independent community yang merupakan kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di dalam Kabupaten;
BAB ill - KEDUDUKAN, TUG AS DAN F1JNGSI
Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan Daerah ini Pemerintah Desa mempunyai fungsi :
- clan Pembangunan Pemerintahan, urusan a. Menyelenggarakan Kemasyarakatan;
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa;
- c. Membina Kehidupan masyarakat Desa;
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- e. Mengajukan rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai Peraturan Desa;
- f. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan;
4
- g. Bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan membuat laporan mengenai pelaksanaan tugasnya;
BAB IV - TATAKERJA
Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi,integrasi dan singkronisasi secara vertical dan horizontal dalam lingkungan Pemerintah Desa clan Badan Perwakilan Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya masingmasing;
BAB IV - TATAKERJA
Pasal 8

- ( 1 ). Kepala Desa mernimpin penyelenggaran Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- (2). BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhimya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis enam bulan sebelum berakhimya masa jabatan.
BAB IV - TATAKERJA
Pasal 9

- (1). Perangkat Desa membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
- (2). Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 9 Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - TATAKERJA
Pasal 10

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
BAB IV - TATAKERJA
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo;
Ditetapkan di Muara Tebo \_ Pada Tanggal 9 Nopember 2001
H. A. MADJID MU' AZ
LE"tvIBARAN DAERAH KABUP ATEN TEBO T AlflJN 2001 NOMOR 32
Diundangkan dl l\!~~\_Je~~ \_
\_
Pada tanggal
10 Nopember 2001
SEKRETARIS DAERAIKABUPATEN TEBO
HDARKUTNL SH
Pembina Utama Muda NIP. 430004928