Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 7 Tahun 2006
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR:
4 �
TAHUN 2012
TENT ANG
DAFTAR KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012 I
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
1
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah serta dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka pengelolaan barang milik daerah perlu dilaksanakan secara tertib, taat Peraturan Perundangundangan, efektif, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisien, akuntabilitas dan kepastian nilai;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas dan dalam kaitannya dengan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan barang milik daerah serta optimalisasi penggunaan dan pernanfaatannya, maka perlu ditetapkan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
Mengingat ...
00305
Mengingat
- I. Undang-Undang Nomor 27 · Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
'
'
2. Undang-Undang Nomor: 28 : Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan: Negara .Yang ;Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ten tang Republik Lembaran
6. Undang-Undang Nomor' 15 · Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); I .
8. Undang-Undang ...
I
I
8. Un � ang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penm � angan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemenn\_tahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah � n 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan P � raturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); · . .
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan Dan Pengalihan 'Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1'65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lemb:rran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15. Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4614); 1
'
16. Peraturan ...
16. Peratur1:'-n Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pemb � gian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemenntahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah. Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah � n 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran . , Negara Repubhk Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentarig Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 );
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
20. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 201 O;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 · tentang Urusan Pernerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sustrnan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2); ·
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2011 ten tang Pengelolaan' Barang Milik Daerah (Lembaran Da � rah Kabupaten Sin tang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8);
Menetapkan
00309
- 25, Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2011 tentang \_Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Smtang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 25);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG DAFTAR KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012. .
BABI KETENTUAN UMUM
. Pasal 1
DalaJTI Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
- Daerah adalah Kabupaten Sintang J.
I
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur 2. penyelenggara Pemerintahan Daerah Otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 6 · Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah :uatu Perangkat Pemerintah Daerah yang mempunyai pos anggaran ;.rsendiri pada APBD yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Ktnas-Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Badan/Lembaga Lainnya, antor selaku . pengguna barang. l
8,
- I Barang T , beban rni ik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas APBo atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- p erencana . , . . kebutuh an kebutuhan perneliharaan adalah kegiatan merumuskan rmcian Pengad an pemeliharaan barang milik daerah untuk menghubungkan Sebagai � an barang yang telah lalu dengan · keadaan yang sedang berjalan asar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
9. Daftar ...
.
i
q.
0
.
I
I
ll
121
I
00310
han Pemeliharaan Barang MTk J{ebutu MD adalah suatu daftar 1 1 Daerah yang selanjutnya 0 1¢ at pJ(PB daan baran d . yang memuat pas pengeluaran 0jsiJ1 � t 1..u1tuk pent � dan Belanj! n::. J:s: � ebagaim � na ditetapkan dalam oe.eriv· A,, pendapa a a upaten Smtang Tahun ggar"'·
ptJ.
Afl 012 guna memenuhi kebutuhan pemel'h b d · 2 . p k · 1 araan arang an jasa 11 ggarai:1 satuan KeIJa erang at Daerah., Ad 5 euaP . · . a , : ,
BAB II - ;
Pasal 2

j
I
,
I
I
I
.
'
I
d d'atumya DKPBMD adalah untuk memberikan pedoman bagi SKPD 1,1a.JcsU J � sanaan pengadaan barang milik daerah. dalaf!I pe · ' , :
. an diatumya DKPBMD adalah terlaksananya tertib administrasi barang TUJ � daerah khususnya dalam rangka perencanaan kebutuhan pemeliharaan rnth ganggaran serta pengadaan barang milik daerah. dan pen
BAB III - o.AFTAR KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 3

- [!) DKPBMD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLIX, merupakan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang telah direncanakan, dibahas dan ditetapkan dalam APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012.
- 12) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 4

gupati ini mulai berlaku pada tangg � diundangkan. turan tah . pera setiaP orang menge umya, memerintahkan pengundangan Peraturan p.gar . ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang. et1Pat1
Diundangkan di Sintang pada tanggal tr,/&lt; .. � 2012
SE
RI
AERAH KABUPATEN SINTANG,{
[Y
ZULKIFLI HAJI AHMAD
BERlTA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR
00311