Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 45 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari tahun 2016 Nomor 11)
Memperhatikan :
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS
KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan ururusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom
3. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang Hari.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
8. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batang Hari.
10. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Jabatan fungsional adalah Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Jabatan fungsional Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batang Hari.
11. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas dilingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batang Hari.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan daerah dibidang Koperasi dan UKM, dibidang Perindustrian dan dibidang Perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Koperasi dan UKM, dibidang Perindustrian dan dibidang Perdagangan;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang Koperasi dan UKM, dibidang Perindustrian dan dibidang Perdagangan;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang Koperasi dan UKM, dibidang Perindustrian dan dibidang Perdagangan;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang Koperasi dan UKM, dibidang Perindustrian dan dibidang Perdagangan;
- f. pelaksaanaan administrasi Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas :
- a. sekretariat;
- b. bidang Koperasi dan UKM;
- c. bidang Perindustrian;
- d. bidang Perdagangan;
- e. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. UPTD.
- (2) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 6

- (1) Sekretariat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris.
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 7

Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran dibidang koperasi dan UKM, perindustrian, dan perdagangan serta tugas pembantuan bidang koperasi dan UKM, perindustrian, dan perdagangan;
- b. pengelolaan data dan informasi dibidang koperasi dan UKM, perindustrian, dan perdagangan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama dibidang koperasi dan UKM, perindustrian, dan perdagangan;
- d. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum dibidang koperasi dan UKM, perindustrian, dan perdagangan;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- h. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat dibidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan;
- i. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan;
- j. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- l. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Sekretariat
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :
- a. subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. subbagian Program dan Keuangan;
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berada dibawah Sekretariat.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas :
- a. urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian dibidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan; dan
- b. koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat dibidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Subbagian Program dan Keuangan
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 11

- (1) Subbagian Program dan Keuangan berada dibawah Sekretariat.
- (2) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
- (3) Subbagian Program dan Keuangan melaksanakan tugas :
- a. penyiapan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- b. pengelolaan data dan informasi;
- c. penyusunan bahan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- e. penyusunan laporan Sekretariat dan Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris.
BAB V - BIDANG KOPERASI DAN UKM
Pasal 12

- (1) Bidang Koperasi dan UKM berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Koperasi dan UKM dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB V - BIDANG KOPERASI DAN UKM
Pasal 13

Bidang Koperasi dan UKM mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Koperasi dan UKM.
BAB V - BIDANG KOPERASI DAN UKM
Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang kelembagaan, pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang kelembagaan, pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- c. memfasilitasi penerbitan badan hukum koperasi;
- d. memverifikasi data dan jumlah koperasi dan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
- e. mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam/unit usaha simpan pinjam;
- f. mengkoordinasikan penetapan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi;
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan perkoperasian;
- k. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi
- l. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- m. mengkoordinasikan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
- n. mengkoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
- o. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dan pelaporan dibidang kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UKM; dan p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Bidang Koperasi dan UKM
BAB V - BIDANG KOPERASI DAN UKM
Pasal 16

Bidang Koperasi dan UKM, terdiri atas:
- a. seksi Kelembagaan dan Pengawasan;
- b. seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi; dan
- c. seksi Pemberdayaan dan Pengembangan UKM.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Seksi Kelembagaan dan Pengawasan
BAB V - BIDANG KOPERASI DAN UKM
Pasal 17

- (1) Seksi Kelembagaan dan Pengawasan berada dibawah Bidang Koperasi dan UKM.
- (2) Seksi Kelembagaan dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi dan UKM.
- (3) Seksi Kelembagaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan pengawasan koperasi;
- b. memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
- c. menganalisa data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
- d. menganalisa dokumen permohonan usaha simpan pinjamn;
- e. menganalisa dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas;
- f. menganalisa berkas pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- g. merencanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- h. merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi;
- i. merencanakan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- j. merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
- k. menganalisis menyusun data penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- l. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dibidang tugas kelembagaan dan pengawasan koperasi; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
BAB V - BIDANG KOPERASI DAN UKM
Pasal 18

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi berada dibawah Bidang Koperasi dan UKM.
- (2) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi dan UKM.
- (3) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
- b. penyusunan bahan pembinaan pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
- c. mengembangkan perluasan akses pembiayaan /permodalan bagi koperasi;
- d. membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
- e. mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi ditingkat lokal dan nasional;
- f. merencanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- g. menyusun konsep pengembangan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- h. merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi;
- i. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dibidang tugas pemberdayaan dan pengembangan koperasi; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan UKM
BAB V - BIDANG KOPERASI DAN UKM
Pasal 19

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan UKM berada dibawah Bidang Koperasi dan UKM.
- (2) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan UKM dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi dan UKM.
- (3) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah;
- b. penyusunan bahan pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah;
- c. merancang akses pasar bagi produk usaha kecil ditingkat lokal dan nasional;
- d. menganalisa data Izin Usaha kecil (IUK);
- e. mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil
- f. merencanakan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
- g. merencanakan pengembangan kewirausahaan;
- h. membuat konsep kemitraan antara usaha kecil dan badan usaha lainnya;
- i. merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil ; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang
BAB VI - BIDANG PERINDUSTRIAN
Pasal 20

- (1) Bidang Perindustrian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB VI - BIDANG PERINDUSTRIAN
Pasal 21

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perindustrian.
BAB VI - BIDANG PERINDUSTRIAN
Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan industri, pembinaan produksi, sistem informasi, fasilitasi perizinan, sarana prasarana dan pengembangan usaha industri;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan industri, pembinaan produksi, sistem informasi, fasilitasi perizinan, sarana prasarana dan pengembangan usaha industri;
- c. penyusunan bahan perencanaan pembangunan industri, pembinaan produksi, sistem informasi, fasilitasi perizinan, sarana prasarana dan pengembangan usaha industri yang lokasinya dalam daerah kabupaten;
- d. mengkoordinasikan kerja sama penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang industri dengan perguruan tinggi litbang industri
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang perencanaan pembangunan industri, pembinaan produksi, sistem informasi, fasilitasi perizinan, sarana prasarana dan pengembangan usaha industri;
- f. pelaporan dibidang perencanaan pembangunan industri, pembinaan produksi, sistem informasi, fasilitasi perizinan, sarana prasarana dan pengembangan usaha industri; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
Bagian Kedua Susunan Organisasi Bidang Perindustrian
BAB VI - BIDANG PERINDUSTRIAN
Pasal 23

Bidang Perindustrian, terdiri atas:
- a. seksi Perencanaan Pembangunan Industri dan Bina Produksi;
- b. seksi Sistem Informasi dan Sarana Prasarana Industri
- c. seksi Pengembangan Usaha Industri.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Seksi Perencanaan Pembangunan Industri dan Bina Produksi
BAB VI - BIDANG PERINDUSTRIAN
Pasal 24

- (1) Seksi Perencanaan Pembangunan Industri dan Bina Produksi berada dibawah Bidang Perindustrian.
- (2) Seksi Perencanaan Pembangunan Industri dan Bina Produksi dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.
- (3) Seksi Perencanaan Pembangunan Industri dan Bina Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan industri dan bina produksi;
- b. penyusunan rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan industri kabupaten;
- c. pengembangan perwilayahan industri diwilayah kabupaten;
- d. melaksanakan pendidikan pelatihan industri berbasis kompetensi dalam rangka pengembangan tenaga kerja industri;
- e. mempersiapkan infrastruktur pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi dalam rangka pembangunan industri;
- f. fasilitasi sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri;
- g. fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang industri antara perusahaan industri dan perguruan tinggi atau lembaga litbang industri dalam negeri;
- h. promosi alih teknologi dari industri besar, lembaga litbang, perguruan tinggi dan/atau lembaga lainnya ke industri kecil dan industri menengah diwilayah kabupaten;
- i. konsultasi, bimbingan, advokasi dan fasilitasi perlindungan HKI khususnya bagi industri kecil;
- j. pelaporan dibidang perencanaan pembangunan industri; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Seksi Sistem Informasi dan Sarana Prasarana Industri Pasal 25
- (1) Seksi Sistem Informasi dan Sarana Prasarana Industri berada dibawah Bidang Perindustrian.
- (2) Seksi Sistem Informasi dan Sarana Prasarana Industri dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang perindustrian.
- (3) Seksi Sistem Informasi, dan Sarana Prasarana Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan sistem informasi, fasilitasi perizinan dan sarana prasarana industri;
- b. penyampaian laporan informasi industri untuk IUI kecil dan izin perluasannya, IUI menegah dan izin perluasannya, IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah kabupaten;
- c. penyediaan dan/atau informasi industri yang meliputi data dan/atau informasi tentang perkembangan investasi industri, perwilayahan industri, sarana dan prasarana industri, sumber daya industri dan kebijakan industri serta fasilitasi industri dalam lingkup kabupaten;
- d. pelaporan data dan/atau informasi industri yang meliputi data dan/atau informasi tentang perkembangan investasi industri, perwilayahan industri, sarana dan prasarana industri, sumber daya industri dan kebijakan industri serta fasilitasi industri kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
- e. melakukan koordinasi antar instansi dilingkup kabupaten dalam hal penyediaan data;
- f. merancang peraturan daerah tentang tata cara penerbitan Tanda Daftar Industri dan Izin Usaha Industri;
- g. fasilitasi penyediaan layanan penerbitan perizinan dibidang industri;
- h. menganalisis dokumen permohonan perizinan;
- i. memberikan bimbingan atau petunjuk penataan perlengkapan dan mesin perlengkapan agar proses produksi berjalan efektif dan efisien;
- j. menyiapkan rekomendasi yang diperlukan untuk pengadaan barang modal (mesin/peralatan, bahan baku, bahan penolong dan sarana industri lainnya) untuk dilegalisasi; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
Kedudukan dan Tugas Seksi Pengembangan Usaha Industri
- (1) Seksi Pengembangan Usaha Industri berada dibawah Bidang Perindustrian.
- (2) Seksi Pengembangan Usaha Industri dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.
- (3) Seksi Pengembangan Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan usaha industri;
- b. penyusunan bahan pengembangan usaha industri;
- c. pelaksanaan koordinasi dalam rangka promosi produk industri;
- d. penguatan kapasitas kelembagaan;
- e. memberikan bimbingan dalam upaya pembentukan organisasi/asosiasi usaha industri sejenis guna memperkuat struktur usaha;
- f. penyiapan rekomendasi yang diperlukan untuk pengembangan usaha industri agar pelaksanaannya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- g. memfasilitasi dan menyiapkan bahan kerjasama antar pengusaha industri untuk meningkatkan sinergi, efisiensi dan efektifitas usaha;
- h. pengembangan sentra industri kreatif;
- i. memfasilitasi penyediaan pembiayaan yang kompetitif bagi industri kecil dan industri menengah;
- j. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan usaha industri;
- k. pelaporan dibidang pengembangan usaha industri; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
BAB VII - BIDANG PERDAGANGAN
Pasal 27

- (1) Bidang Perdagangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB VII - BIDANG PERDAGANGAN
Pasal 28

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perdagangan.
BAB VII - BIDANG PERDAGANGAN
Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan dunia usaha, peningkatan kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok dan barang penting, penyelenggaraan promosi, pengelolaan dan pengembangan sarana perdagangan, pengawasan kegiatan perdagangan serta perlindungan konsumen;
- b. penyusunan bahan pembinaan dibidang bina usaha, peningkatan kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok dan barang penting, penyelenggaraan promosi, pengelolaan dan pengembangan sarana perdagangan, pengawasan kegiatan perdagangan serta perlindungan konsumen;
- c. mengkoordinasikan dan memfasilitasi perizinan dibidang perdagangan;
- d. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana perdagangan;
- e. memfasilitasi asosiasi pelaku usaha dibidang perdagangan dalam rangka promosi komoditi perdagangan daerah dan perluasan pasar;
- f. melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam pemantauan dan pengawasan peredaran barang beredar dipasaran;
- g. memfasilitasi pelayanan konsultasi dibidang teknis usaha perdagangan, kemetrologian dan perlindungan konsumen;
- h. pelaporan dibidang pembinaan dunia usaha, peningkatan kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok dan barang penting, penyelenggaraan promosi, pengelolaan dan pengembangan sarana perdagangan, pengawasan kegiatan perdagangan serta perlindungan konsumen; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
Susunan Organisasi Bidang Perdagangan
Bidang Perdagangan, terdiri atas:
- a. seksi Bina Usaha, Distribusi dan Promosi;
- b. seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Perdagangan; dan
- c. seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Seksi Bina Usaha, Distribusi dan Promosi
BAB VII - BIDANG PERDAGANGAN
Pasal 31

- (1) Seksi Bina Usaha, Distribusi dan Promosi berada dibawah Bidang Perdagangan.
- (2) Seksi Bina Usaha, Distribusi dan Promosi dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.
- (3) Seksi Bina Usaha, Distribusi dan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang bina usaha, distribusi dan promosi perdagangan;
- b. penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi dibidang bina usaha dan promosi perdagangan;
- c. pemantauan ketersedian, pasokan bahan kebutuhan pokok dan barang penting;
- d. melaksanakan pemantauan harga bahan kebutuhan pokok dan barang penting;
- e. melaksanakan operasi pasar/pasar murah;
- f. memberikan layanan rekomendasi penerbitan izin, pendaftaran perusahaan dan daftar gudang sesuai peraturan yang berlaku;
- g. penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang bina usaha, distribusi dan promosi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Perdagangan
BAB VII - BIDANG PERDAGANGAN
Pasal 32

- (1) Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Perdagangan berada dibawah Bidang Perdagangan.
- (2) Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Perdagangan dipimpin oleh Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.
- (3) Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
- a. melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Perdagangan;
- b. penyusunan bahan pembinaan dibidang Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Perdagangan;
- c. pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi/perbaikan sarana perdagangan;
- d. mengidentifikasi usulan pembangunan, rehabilitasi/perbaikan sarana perdagangan;
- e. penyebarluasan materi informasi potensi dan sarana prasarana pendukung kepada dunia usaha;
- f. perencanaan lokasi pengembangan pasar baru sesuai kebutuhan;
- g. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Perdagangan;
- h. pelaporan dibidang Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Perdagangan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen
BAB VII - BIDANG PERDAGANGAN
Pasal 33

- (1) Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen berada dibawah Bidang perdagangan.
- (2) Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen dipimpin oleh Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.
- (3) Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan dan perlindungan konsumen;
- b. penyusunan bahan pembinaan dibidang pengawasan dan perlindungan konsumen;
- c. pelaksanaan pelayanan kemetrologian legal berupa tera/tera ulang alat ukur, alat takar, timbangan dan peralatannya (UTTP);
- d. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan kemetrologian;
- e. pemetaan potensi alat ukur, alat takar, timbangan dan peralatannya;
- f. pelaksanaan pengawasan barang dan jasa
- g. mengkoordinasikan dengan pihak terkait atas penegakan hukum perlindungan konsumen, penegakan hukum perizinan dibidang perdagangan dan perindustrian, penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi bahan pokok, barang penting dan barang yang diatur tata niaganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. fasilitasi penyelesaian sengketa/keberatan konsumen
- i. penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan perlindungan konsumen;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
BAB VIII - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 34

- (1) Di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan.
BAB VIII - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 35

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB IX
Pasal 36

- (1) Di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Dinas sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
BAB X - TATA KERJA
Pasal 37

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan serta dengan instansi lain diluar lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tugas masing-masing.
BAB X - TATA KERJA
Pasal 38

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan:
- a. bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
- b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB X - TATA KERJA
Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
BAB X - TATA KERJA
Pasal 40

- (1) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi wajib di olah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB X - TATA KERJA
Pasal 41

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan dibidang perindustrian serta urusan pemerintahan dibidang perdagangan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
BAB X - TATA KERJA
Pasal 42

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
BAB X - TATA KERJA
Pasal 43

Kepala Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
BAB X - TATA KERJA
Pasal 44

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam malaksanakan tugas pembantu :
- a. Wajib berkoordinasi dengan Dinas yang menyelenggarakan urusan Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dan instansi lain yang relevan; dan
- b. Menyampaikan laporan peleksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Kementrian terkait dan Dinas yang menyelenggarakan urusan Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi.
BAB XI - JENIS JABATAN
Pasal 45

- (1) Jabatan yang mengisi Struktur Organisasi Dinas terdiri atas;
- a. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- b. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- d. Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD Kelas A merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- e. Kepala UPTD Kelas B, Kepala Subbagian pada UPTD Kelas A merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas .
- f. Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan; dan
- (2) Selain jabatan sebagaimana diaksud pada ayat (1) terdapat jabatan pelaksana
- (3) Setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
BAB XI - JENIS JABATAN
Pasal 46

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 24 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang uraian tugas dan fungsi serta tata kerja di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi wajib menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari
Ditetapkan di Muara Bulian Pada Tanggal, 25 Oktober 2016
BUPATI BATANG HARI,
ttd SYAHIRSAH SY
Diundangkan di Muara Bulian Pada Tanggal, 25 Oktober 2016
Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
ttd
BAKHTIAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 NOMOR : 45ada Tanggal 2016
24
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR
: 45 TAHUN 2016
TANGGAL : 25 Oktober 2016
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI , UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BUPATI BATANG HARI
SYAHIRSAH SY