PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 4 Tahun 2013
Tentang PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
Berlaku: 4 TAHUN 2013
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
bahwa agar pelaksanaan iugas pengelolaan dan pengendalian Belanja Makanan da^ Minuman oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja dapat terselenggara dengan efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu ditetapkan Pengelolaan dan Pengendalian Belanja Makanan dan Minuman yang dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe.
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Rl Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 1822) sebagaimana yang telah diperbaharui dalam UndangUndang Nomor 8Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Rl Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4183) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4691);
n
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Rl Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor *30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantansan Tindak Pindana Korupsi (Lembaran Negara Rl Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4200);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4437) sebagaimana telahi diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Remerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah dalam Pengurusan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana te|ah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Peyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
20. Peraturan Daerah kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 14);
s*
r
C
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten . Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 16);
* 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 17);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
5. . 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi danTata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sangihe Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturain Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2013
r
(*
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 6);
29. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23);
30. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 24);
MEMUTUSKAN:
rt
Menetaokan :PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN Menetapkan ^ENDA|\_|AN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- 1 Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 di Lingkungan Pemenntah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- 3 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD ada ah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
4. Unit Kerja adalah Unit Kena di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan
- 5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- 6 Belanja Makanan dan Minuman adalah Belanja Makanan dan Minuman yang meliputi: Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan
f**^
- Minuman Tamu, Belanja Makanan dan Minuman Pasien dan Belanja Makanan dan Minuman Hari-hari Khusus.
8. Makanan dan Minuman adalah bahan yang dmnakan dan Annum oleh manusia.
7. PenyTa barangflasa adalah badan usaha a.au orang perseorangan yang menyediakan bahan makanan dan minuman atat, jasa'tatab°f
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (D Penoelolaan dan Pengendalian belanja Makanan dan Minunrian oleh SKPD Skuncan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memerlukan pSur ZL operasional yang memperhatikan prinsip ef,s,ens, anggaran
- CrZro^rna,aSebu, dalam ayat &lt;,, --g-^™^ dipertanggungjawabkan. (2) dan baik dan dapat
BAB III - PENGELOLAAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN
Pasal 3

- Perencanaan kebutuhan belanja Makanan dan Minuman disusun dalam Rencana r SSTS!w«Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sang.he Tahun Anggaran berkenaan.
Bagian Kedua Pengadaan Makanan dan Minuman
BAB III - PENGELOLAAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN
Pasal 4

- (1) Pengadaan Makanan dan Minuman dapat dilakukan oleh penyedia barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku.
n
r
- Persyaratan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku. (2)
BAB III - PENGELOLAAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN
Pasal 5

- (1) Pertanggungjawaban keuangan pengadaan Makanan dan Minuman berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku.
Bab IV - PENGENDALIAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN
Pasal 6

- (1) Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat dilakukan untuk kegiatan rapat kedinasan dengan melampirkan surat undangan rapat, daftar hadir rapat dan notulen rapat.
- (2) Pengadaan Makanan dan Minuman Tamu dapat dilakukan berdasarkan surat undangan atau surat pernyataan dari pimpinan SKPD/Unit Kerja sehubungan dengan kegiatan dimaksud atau melampirkan fotocopy buku tamu atau dokumentasi sebagai lampiran pertanggungjawaban.
Bab IV - PENGENDALIAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN
Pasal 7

- (1) Pengadaan bahan Makanan dan Minuman Rasien dilakukan secara swakelola berdasarkan rekomendasi dari ahli gisi sesuai dengan hasil diagnosis untuk masing-masing pasien.
Bab IV - PENGENDALIAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN
Pasal 8

- (1) Pengadaan Makanan dan Minuman Hari-hari Khusus dilakukan oleh penyedia barang/jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku.
KONDISI KHUSUS
Bab IV - PENGENDALIAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN
Pasal 9

Pengadaan Makanan dan Minuman Hari-hari Khusus yaitu dalam rangkaian acara Natal yang waktu pelaksanaannya setelah batas waktu pemasukan tagihan Tahun berkenaan, SKPD dapat melakukan kontrak kerja sama dengan pertyedia
r
barang/jasa pada bulan Desember dengan melampirkan Surat Pernyataan berkekuatan hukum yang menyatakan kesanggupan dari penyedia barang/jasa untuk melaksanakan kegiatan dalam hal rangkaian acara Natal atau Surat Jaminan dari Bank yang menyatakan bahwa Bank menjamin penyedia barang/jasa yang bersangkutan memiliki kecukupan dana untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.
Bab IV - PENGENDALIAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN
Pasal 10

Pada awal tahun anggaran dimana SPD belum disahkan, SKPD dapat melakukan kontrak kerja sama dengan Penyedia barang/jasa, dimana anggaran untuk kegiatan Belanja Makanan dan Minuman tersebut sudah dialokasikan.
KETENTUAN PENUTUP
Bab IV - PENGENDALIAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN
Pasal 11

o Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe,
Ditetapkan di Tahuna pada tanggal, 3 J*«i«ri 2013
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
Diundangkan di Tahuna
pada tanggal,
3 Januari 2013
SEKRETAR4S P^ERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,
BERITA MERAH'KABUPATENKEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2013NOMOR 4
r
P
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
C^'
pv
1. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepulauan Sangihe.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
9.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
10. Kendaraan Dinas adalah alat transportasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang berasal dari pengadaan atau sewa yang digunakan untuk kepentingan kedinasan.
11. Kendaraan laut lainnya adalah kendaraan laut.. yang digunakan untuk kepentingan kedinasan tingkat Kabupaten selain kendaraan laut operasional Kecamatan.
12. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 88 dan Minyak Solar Non Subsidi yang diberikan pada kendaraan dinas yang digunakan oleh pejabat negara, '· pimpinan dan anggora DPRD, pegawai negeri sipil, dan pegawai tidak tetap untuk dengan kepentingan kedinasan.
13. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disingkat SPBU adalah salah satu unit penyedia bahan bakar minyak yang disediakan oleh pihak swasta atau perorangan.
14. Penyedia BBM lainnya adalah tempat pembelian BBM yang sah yaitu Agen Premium Minyak dan Solar.
15. Surat Pengendalian Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerb'rtanSPP.
n
r~
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- M, Pengelolaan dan Pengendalian BBM oleh SKPD dilingkungan Pemerintah (1) SSSKepulauan'Sangihe memeriukan standar operas.ona prosedur yang dalam penerapannya perlu memperhatikan pnnsip efis.ens, anggaran serta kemampuan keuangan daerah. .. nHfln
- m Standar operasional prosedur tersebut merupakan prosedur pengelolaan dan (} pengendanan yang harus dilakukan oleh SKPD agar dipero.eh penatake.o.aan BBM dengan baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
BAB III - PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN BBM
Pasal 3

- (1) SKPD dapat melakukan kontrak kerja sama dengan salah satu SPBU (} Lbagaimana diatur dalam tata cara Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah.
BAB III - PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN BBM
Pasal 4

- (1)
- ^rat Zanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SKPD yang !£Hlkkenasamadengan SPBU dapat berupa kupon penukaran (2)
- Pembelian atau pengisian BBM kendaraan d,nas dapat dHakukan d. SPBU atau penvedia BBM lainnya, dan dilakukan melalui surat pesanan.
- BBM Kupon penukaran BBMsekurang-kurangnya memuat nomor urut kupon, tanggal pengeluaran, jumlah dan jenis BBM. (3)
BAB III - PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN BBM
Pasal 5

- (1) Dalam keadaan tertentu dimana SKPD sudah melakukan konfrak kerjai sama pengadaan BBM dengan SPBU, karena penanganan bencana, kond.s darurat, pelayanan umum atau pelayanan pegawai dimana tidak dapat
x x
O
/-v
&gt;*- p,Kf»»iS"*r*wi;(*»wi- --
- dipenuhi oleh SPBU tersebut, dapat melakukan pengisian BBM pada SPBU terdekat atau Penyedia BBM lainnya.
- (2) Pertanggungjawaban keuangan pengadaan BBM berdasarkan pada peraturan yang berlaku.
Bagian Kedua
Pengendalian BBM
BAB III - PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN BBM
Pasal 6

- (1) Pemberian BBM dilakukan bagi kendaraan dinas yang digunakan untuk kegiatan rutin kedinasan dalam kabupaten, serta tidak mendapatkan biaya perjalanan dinas.
- (2) Bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap yang dalam melaksanakan kegiatan kedinasan telah mendapatkan biaya perjalanan dinas, tidak diberikan BBM.
- (3) Penggunaan kendaraan sewa atau perorangan yang digunakan untuk kedinasan dapat diberikan BBM sesuai kebutuhan dan kepentingan kedinasan, serta hams sepengetahuan Pimpinan SKPD.
BAB III - PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN BBM
Pasal 7

- (1) Besaran BBM untuk kendaraan dinas diberikan berdasarkan pada kebutuhan ·» dan kepentingan kedinasan serta berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing SKPD/Unit Kerja.
- (2) Kendaraan dinas yang mendapat pemberian BBM.diberikan batasan besaran tertinggi perbulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kendaraan dinas yang digunakan untuk pelayanan umum, pelayanan pegawai, angkutan barang, serta peralatan berat dapat diberikan BBM sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan kedinasan.
BAB IV - KONDISI KHUSUS
Pasal 8

Pada awal tahun anggaran dimana APBD atau SPD belum disahkan, SKPD dapat melakukan kontrak kerja sama dengan SPBU untuk kegiatan rutin kedinasan, dimanaanggaran untuk BBM tersebut sudah dialokasikan.
&lt;r r^
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - KONDISI KHUSUS
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Ditetapkan di Tahuna pada^Janggal, 3 J*«u*ri 2013 BliPATtfKEPULAUAN SANGIHE,
Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 3 Jwmari 20I3
SEKRETApi&amp;^AERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2013 NOMOR 3
r
r\
LAMPlRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
3
TAHUN 2013
3 JANUUtl
2013
PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
BATASANBESARANTERTINGGl PENGGUNAAN BBM
| • . Jenis BBM | Pengguna BBM | I Batasan Tertinggi Penggunaan Perbulan (Liter) | Keterangan |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bensin (Gasoline) RON 88 Atau Solar Non Subsidi | Bupati Wakil Bupati Pimpinan DPRD Sekretaris Daerah Assisten Dinas/Badan Kantor/Bagian Kecamatan di wilayah Tahuna Kecamatan di luar Wilayah Tahuna Kecamatan Kepulauan Kendaraan laut lainnya | 900*) 900*) 900 600 300 350 300 300 350 300 Sesuai kebutuhan **) | *)Termasuk kendaraan operasional pengawalan lainnya selain kendaraan dinas SKPD yang diatur dalam ketentuan ini **)Melampirkan persetujuan tertuli3 dari Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah .. |