Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 50 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
SALINAN
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11)
Memperhatikan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 8 / 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Urusan dan Urusan
Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Pemerintahan Bidang Kehutanan.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom
3. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang Hari.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
9. Dinas Lingkungan Hidup adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutananyang menjadi kewenangan Daerah.
10. KepalaDinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari.
11. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Jabatan fungsional adalah Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Jabatan fungsional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari.
12. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Dinas Lingkungan Hidup berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan daerah dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- f. pelaksaanaan administrasi Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas :
- a. sekretariat;
- b. bidang Tata Lingkungan;
- c. bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- d. bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya;
- f. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. UPTD.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 6

- (1) Sekretariat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran dibidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan serta tugas pembantuan dibidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
- b. pengelolaan data dan informasi dibidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama dibidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
- d. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan dilingkungan dinas Lingkungan Hidup;
- e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum dibidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan ;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana dilingkungan dinas Lingkungan Hidup;
- g. pengelolaan kepegawaian dilingkungan dinas Lingkungan Hidup;
- h. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan dibidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
- i. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat dibidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
- j. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
- k. pengelolaan barang milik daerah dilingkungan dinas Lingkungan Hidup;
- l. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan dilingkungan dinas Lingkungan Hidup; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Sekretariat
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf aterdiri atas :
- a. subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. subbagian Keuangan; dan
- b. subbagian Umum dan Kepegawaian.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 10

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berada dibawah Sekretariat.
- (2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
- (3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup .
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Subbagian Keuangan
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan berada dibawah Sekretariat.
- (2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Subbagian Keuangan melaksanakan tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan Keuangan yang menjadi tanggung jawab Dinas lingkungan Hidup.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 12

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berada dibawah sekretariat.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan umum, aset dan kepegawaian yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup.
BAB V - BIDANG TATA LINGKUNGAN
Pasal 13

- (1) Bidang Tata Lingkungan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB V - BIDANG TATA LINGKUNGAN
Pasal 14

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, serta Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
BAB V - BIDANG TATA LINGKUNGAN
Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengkata Lingkungan, serta Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengkata Lingkungan, serta Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
penyiapan . . .
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengkata Lingkungan, serta Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengkata Lingkungan, serta Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Bidang Tata Lingkungan
BAB V - BIDANG TATA LINGKUNGAN
Pasal 16

Bidang Tata Lingkungan, terdiri atas:
- a. seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
- b. seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan
- c. seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
BAB V - BIDANG TATA LINGKUNGAN
Pasal 17

- (1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan berada dibawah Bidang Tata Lingkungan.
- (2) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan.
- (3) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)melaksanakan tugas :
- a. inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. penyusunan dokumen RPPLH;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
penyiapan . . .
- f. penyiapan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB &amp; PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- i. penyusunan NSDA dan LH;
- j. penyiapan penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- k. penyiapan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- l. pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m. penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
- n. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- o. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- p. pemantauan dan evaluasi KLHS;
- q. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- r. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- s. penyiapan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- t. pelaksanaan proses izin lingkungan; dan
- u. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
BAB V - BIDANG TATA LINGKUNGAN
Pasal 18

- (1) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan berada dibawah Bidang Tata Lingkungan.
- (2) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan.
- (3) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas ;
- a. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- f. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g. sosialisasi tata cara pengaduan;
- h. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan
BAB V - BIDANG TATA LINGKUNGAN
Pasal 19

- (1) Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan berada dibawah Bidang Tata Lingkungan.
- (2) Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan
- (3) Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas ;
- a. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usahadan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan danizin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- b. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan ingkungan;
- c. pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasihasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izinperlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
pembentukan . . .
- e. pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- f. pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- g. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- h. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- i. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang
BAB VI - BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 20

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB VI - BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 21

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pengelolaan Sampah dan Taman Kota, Pengelolaan Limbah B3 dan Kapasitas Lingkungan Hidup.
BAB VI - BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang Pengelolaan Sampah dan Taman Kota, Pengelolaan Limbah B3 dan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Pengelolaan Sampah dan Taman Kota, Pengelolaan Limbah B3 dan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang Pengelolaan Sampah dan Taman Kota, Pengelolaan Limbah B3 dan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pengelolaan Sampah dan Taman Kota, Pengelolaan Limbah B3 dan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
BAB VI - BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 23

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri atas:
- a. seksi Pengelolaan Sampah;
- b. seksi Pengelolaan Limbah B3; dan
- c. seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Seksi Pengelolaan Sampah
BAB VI - BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 24

- (1) Seksi Pengelolaan Sampah berada dibawah Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi Pengelolaan Sampah dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- (3) Seksi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Pengelolaan Sampah:
- a. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
- b. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;
- e. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. pembinaan pendaur ulangan sampah;
- g. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- h. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produkdan kemasan produk;
- i. perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
- j. koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. penyediaan sarpras penanganan sampah;
- l. penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- m. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- n. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- o. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- p. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- q. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- r. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- s. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- u. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- v. pengelolaan taman kota Kabupaten.
- w. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Seksi Pengelolaan Limbah B3
BAB VI - BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 25

- (1) Seksi Pengelolaan Limbah B3 berada dibawah Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas.
- (2) Seksi Pengelolaan Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas.
- (3) Seksi Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
- a. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
- b. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
- c. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
- d. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
- e. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- f. pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
- g. pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
- h. pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- i. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Pasal 26
- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berada dibawah Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas.
Seksi . . .
- (2) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas.
- (3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. perumusan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- e. pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- f. penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifanlokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- h. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- i. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- j. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- k. penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- l. pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- m. pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- n. pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- o. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- p. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- q. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- r. penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- s. pengembangan jenis penghargaan LH;
- t. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- u. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- v. perumusan pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- w. dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.
- x. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
BAB VII - BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 27

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB VII - BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 28

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
BAB VII - BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
BAB VII - BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 30

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
- a. seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- b. seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan; dan
- c. seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
BAB VII - BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 31

- (1) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan berada dibawah Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
Seksi . . .
- (2) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (3) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara dan tanah;
- c. penentuan baku mutu lingkungan;
- d. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. penentuan baku mutu sumber pencemar;
- g. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan); dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan
BAB VII - BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 32

- (1) Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan berada dibawah Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (3) Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas;
- a. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- b. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- c. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- d. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
BAB VII - BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 33

- (1) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup berada dibawah Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
- a. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- b. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- c. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber dayaalam;
- d. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- e. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- f. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- g. perencanaan konservasi keaneka ragaman hayati;
- h. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- i. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- j. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- k. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
BAB VIII - BIDANG PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA
Pasal 34

- (1) Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB VIII - BIDANG PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA
Pasal 35

Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pengelolaan Taman Hutan Raya
BAB VIII - BIDANG PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA
Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang Pengelolaan Taman Hutan Raya;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Pengelolaan Taman Hutan Raya;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang Pengelolaan Taman Hutan Raya;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pengelolaan Taman Hutan Raya; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya
BAB VIII - BIDANG PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA
Pasal 37

Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya, terdiri atas:
- a. seksi Rehabilitasi Taman Hutan Raya (TAHURA);
- b. seksi Perlindungan dan Pengawetan KSDH Tahura; dan
seksi . . .
- c. seksi Pemanfaatan Taman Hutan Raya dan Pemberdayaan Masyarakat.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Seksi Rehabilitasi Taman Hutan Raya
BAB VIII - BIDANG PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA
Pasal 38

- (1) Seksi Rehabilitasi TAHURA berada dibawah Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya.
- (2) Seksi Rehabilitasi TAHURA dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan TAHURA.
- (3) Seksi Rehabilitasi TAHURA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. menyiapkan rumusan rumusan kebijakan rehabilitasi kawasan TAHURA Kabupaten;
- b. menyiapkan rumusan perencanaan dan bimbingan teknis rehabilitasi kawasan TAHURA Kabupaten;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi kawasan TAHURA Kabupaten;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi kawasan TAHURA Kabupaten;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama rehabilitasi kawasan TAHURA Kabupaten;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan TAHURA Kabupaten; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Seksi Perlindungan dan Pengawetan KSDH TAHURA
BAB VIII - BIDANG PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA
Pasal 39

- (1) Seksi Perlindungan dan Pengawetan KSDH TAHURA berada dibawah Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya.
Seksi . . .
- (2) Seksi Perlindungan dan Pengawetan KSDH TAHURA dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya.
- (3) Seksi Perlindungan dan Pengawetan KSDH TAHURA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengamanan kawasan TAHURA Kabupaten;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati kawasan TAHURA Kabupaten;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di kawasan TAHURA Kabupaten;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan TAHURA Kabupaten; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Seksi Pemanfaatan Taman Hutan Raya dan Pemberdayaan Masyarakat
BAB VIII - BIDANG PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA
Pasal 40

- (1) Seksi Pemanfaatan Taman Hutan Raya dan Pemberdayaan Masyarakat berada dibawah Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya.
- (2) Seksi Pemanfaatan Taman Hutan Raya dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BidangPengelolaan Taman Hutan Raya.
- (3) Seksi Pemanfaatan Taman Hutan Raya dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dikawasan TAHURA Kabupaten;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan TAHURA Kabupaten;
melaksanakan . . .
- c. melaksanakan pengembangan pengusahaan pariwisata alam di kawasan TAHURA Kabupaten;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran TAHURA Kabupaten/Kota; dan
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan PNBP terhadap pemanfaatan di TAHURA Kabupaten;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan kerjasama dan kemitraan pengelolaan TAHURA Kabupaten;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem TAHURA Kabupaten;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan desa konservasi disekitar kawasan TAHURA Kabupaten;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA Kabupaten;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Pengelolaan daerah penyangga TAHURA Kabupaten;
BAB IX - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 41

- (1) Di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 42

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB X
Pasal 43

- (1) Di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Dinas sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 44

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup serta dengan instansi lain diluar lingkungan Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas masing-masing.
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 45

Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup:
- a. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
- b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 46

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 47

- (1) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi wajib diolahdan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 48

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup, dan urusan pemerintahan dibidang Kehutanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 49

Dinas Lingkungan Hidup harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 50

Kepala Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 51

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pembantuan:
- a. wajib berkoordinasi dengan Dinas yang menyelenggaran urusan Lingkungan Hidup serta urusan Kehutanan di Provinsi dan instansi lainyang relevan; dan
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Kementerian teknis terkait, dan Dinas yang menyelenggaran urusan Lingkungan Hidup serta urusan Kehutanan di Provinsi.
BAB XII - JENIS JABATAN
Pasal 52

- (1) Jabatan yang mengisi Struktur Organisasi Dinas terdiri atas;
- a. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- b. Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- d. Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD Kelas A merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- e. Kepala UPTD Kelas B, Kepala Subbagian pada UPTD Kelas A merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.
- f. Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan; dan
- (2) Selain jabatan sebagaimana diaksud pada ayat (1) terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
BAB XII - JENIS JABATAN
Pasal 53

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan perundangundangan
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan dilingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 55

Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sebelum diubah atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :
- a. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 22 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 22) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 40 Tahun 2011 tentang Perubahan Lampiran Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 22 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 68);
- b. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 31 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Lingkungan Hidup Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 53)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Semua . . .
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang uraian tugas dan fungsi serta tata kerja dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup wajib menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari
Ditetapkan di Muara Bulian Pada Tanggal, 25 Oktober 2016
BUPATI BATANG HARI, ttd
SYAHIRSAH SY
Diundangkan di Muara Bulian Pada Tanggal, 25 Oktober 2016
Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
ttd BAKHTIAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 NOMOR : 50
SALINAN
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR
: 50 TAHUN 2016
TANGGAL : 25 Oktober 2016
BUPATI BATANG HARI
SYAHIRSAH SY