Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PEDOMAN PF:NGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK UNTUK BIDANG PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENEGAKAN HUKUM
Berlaku: 11 April 2016
N/A
Preamble

Menimbang: a. bahwa berdasarkan 31 Undang-Undang Norcor 28 Tahun
Pasal 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penerimaan Pajak Rokok baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dlalokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk :mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan huku.m oleh aparat yang berweriang;
- b. bahwa agar Dana Bagi Hasil Pajak Rokok yang diterima dacrah dapat digunakan secara tepat guna, tepar sasaran, dan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, perlu mengatur dan menetapkan pedoman penggunaannya untuk bidang pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana climaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Dona Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Penegakan Hukum;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1945; Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembcntukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Nr.gara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
•
I
3. Undang-~ndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Norno47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Uudang Nomor 33 Tahun 2004 tenta.ng Perimbangan Keuangan Ant.nra Pcmerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesm Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Repnblik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (l .embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063};
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraruran Perundang-undangan (Lcmbardlla Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5234):
9. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Ates Uodang-Uodang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 J 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58Tahun 2005 tentang Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Komar 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung zar Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380):
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
13. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188/Menkes/PB/1/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
Menetapkan
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMJ{.07 i2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyeroran Pajak Rokok, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07 j2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mentcri Keuangan Nomor I 15/PMJC.07 /2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Pcnyetoran Pajak Rokok;
15. Peraturan Menteri Dalam l\egari Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Huku:m Daerah;
MEMUTCSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PF:NGGUNAA.~ DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK UNTUK BIDANG PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENEGAKAN HUKUM.
BAB! KETENTUAN UMUM
Pasal I
- l. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonorni seluasluasnya dalam sistem &lt;lan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimakaud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. scbagai unsur yang mem.impin yang menjadi 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Buton,
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton yang melaksanakan kegiatan yang didanai dari Dana Bagi Hasil Pajak Rokok.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleb sekretaris daerab yang mempunyai tugas menyiapkon serta melaksanakan kebija.kan Dupati dalam rangka penyusunan APBD.
7. Dana Bagi Hasil Pajak Rokok, yang selanjutnyo. disingkat DBH Pajak Rokok adalah penerimaan pajak rokok bagian daerah yang dialokasilcan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lairmya.
8. Anggaran Pendapatan clan Belanja Dacrah, yang selanjucnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton.
9. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik eecara fisik, mental, spiritual rnaupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
10. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
11. Sumber Daya Manus1a Kesehatan yang selanjutnya disebut SOM Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehata.n, baik yang m.emiliki pendidikan fonnal maupun tidak, yang untuk jenis tertentu rnemerlukan kewenangan dalam. melakukan upaya kesehatan, termasuk tenaga nonkesehatan, petugas penyuluh dan tenaga nonkesehatan sejenis.
12. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, tcrintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengohatan penyakit dan pemuliban kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan/ a tau masyarakat
13. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotu, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah dan/ atau masyarakat.
14. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah suatu kegiatan untuk mengembalikan bekas penderito. ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
15. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, a.tau pcngcndalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
16. Pelayanan kcsehatan preventif adalah suatu kegiatau pencegahan terhadap suatu permasalahan kesehatan atau penyakit.
17. Pelayanan kesehatan promotif o.dalah suatu kegiatandanj'atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang Iebih mengutamakan kegiatan bersifat promosi kesehatan.
18. Promosi Kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengernbangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat seeuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.
19. Penyakit tida.k menular merupa.kan penyakit yang bukan disebabkan oleh proses infeksi (tidak infeksius), penyakit kronis, menahun yang karena panjangnya periode sakittersebut membelanjakan sumber daya, terutama finansial, yang tidak sedikit atau biasa disebut sebagai penyakit degeneratif.
20. Penya.kit menular atau pcnyakit infeksi adalah suatu penyalcit yang clisebabkan oleh sebuah agen biologi sepcrti virus, bakteri, maupun parasit, bukan disebabkan karena faktor fisik, seperti Iuka bakar atau kimia seperti keracunan.
21. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyata.kan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau,
22. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau scbagian terbuat dari daun ternbakau sebagai bahan bakunya yang d.iolah untuk digunalccn dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah, termasuk rokok, e-ciqaretie dan sis ha.
23. Rokok adalah salah sa.tu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasllkan dari tanaman 1Vicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica, dan epcsies lainnya atau slntetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
Pasal 2
- (1) Peraturan Bupati ini dibencuk dengan maksud untuk rnemberikan pedoman dalam penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok yang diterima oleh daerah.
2. (2} Peraturan Bupati ini dibentuk dengan tujuan agar Dana Bagi Hasil Pajak Rokok yang diterima daerah dapat digunakan secara tcpat guna, tcpat sasaran, dan dapat meningkarkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.
•
•
N/A
Pasal 3

Ruang lingkup Peraruran Bupati irii adalah berisi pedoman penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk bidang pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum di daerah, meliputi perencanaan, penggunaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan.
BAB Ill - PERENCANMN
Pasal 4

- (1) SKPD/Unit Kerja sesuai tugas dan fungsinya dapat mengajukan proposal danjatau rencana kerja dan anggaran pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Bupati melalui TAPD.
- (2) Setelah menerima proposal dan/atau rencana kerja dan anggaran dari SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (l), TAPL&gt; melakukan asistensi dan kajian.
- (3) TAPD dalam melakukan asistensi dan kajian terhadap proposal dan/atau rencana kerja dan anggaran yang diajukan oleh SKPD /Unit Kerja sebagaimana dimakaud pada ayat (2), harus memperhatikan:
- a. kesesuaian program dan kegiatan dengan prioritas pembangunan daerah; dan
- b. program dan kegiatan yang diajukan be!um didanai dari APBN, APBD, Dana Dekonsentrasi &amp; Tugas Perbantuan, Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau. Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan sumber pembiayaan kesehatan lainnya di daerah; dan
- c. kebutuhan penanganan perrnasalahan kesehatan di daerah.
- (4) Ketentuan mengenai perencanaan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Bagi Hasil Pajak Rokok berpedoman pada peraturar. perundang-undangan yang ber.aku,
PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK
Bagian Kesatu
Umuru
BAB Ill - PERENCANMN
Pasal 5

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari Dana Bagi Hasil Pajak J&lt;okok yang diterimanya untuk mendanai kegiatan:
- a. pelayanan kesehatan masyarakat; dan
- b. penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan pengendali2.n konsumsi rokok dan produk temoakau lainnya.
Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan Masyarakat
BAB Ill - PERENCANMN
Pasal 6

Kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud da'am Pasal 5 huruf a, antara lain:
- a. pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan;
- b. penyeciiaan tempat khusus untuk merokok (smoking area);
- c. memasyarakatkan tentang ha haya merokok dan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok;
- d. upaya penurunan faktor risikn Penyakit Tidak Menular dan Ced era;
- e. upaya penurunan falrtor risiko Penyalcit Menular;
6. I, upaya peningkatan keechatan Tbu, Anak dan Lansia;
- g. upaya pengendalian perilaku berisiko pada remaja; dan/atau
- h. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kcsehatan.
Paraqraf 1
Pemba.ngunan/ Pengadaan. dan Pemeliharaan Sarana dan Pra.saro.na Unit Pelayanan Kesehatan
BAB Ill - PERENCANMN
Pasal 7

- (l) Pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan sebagaimana dirnaksud dalam Pasa1 6 huruf a, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan antara lain:
- a. pcngadcan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana deteksi awal penyakit dan gangguan kesehatan spesifik lokal di daerah;
- b. pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya di Desa Terpencil dan Desa Tertinggal;
- c. pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas perairan;
- d. peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar yang mencakup paling kurang promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan liugkungan, pembcrantasan penyakit menular, don pengobatan dasar;
- e, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan rumch sakit didaernh bencana dan tertinggal secara selektif: dan/ atau
- f. peningkatan sarana dan prasarana pclayarmn kesehatan rujukan.
- (2) Pernerintah Daerah dalam melakukan pernbangunan/ pcngadaan dun pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan prioritas daerah-daerah yang memenuhi identifikasi lokasi Desa Terpencil dan Desa Tertinggal.
Paragra/2
Penycdiaan Smoking Area
BAB Ill - PERENCANMN
Pasal 8

- (1) Penyediaan tempat khusus untuk merokok (smoking area) oleh Pemeritah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diprioritaskan pada tempat kerja dan tempat u.mum sebagai kawasan tanpa rokok.
- (2) Tempat khusus untuk roerokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar.
Paragraf3
}.femasyarakatkan Teniang Bahaya Merokok dan lklan Layanan Masyarakat Mengenai Bahaya Merokok
BAB Ill - PERENCANMN
Pasal 9

Memasyarakatkan tentang bahaya merokok dan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok sebagaimana dsmaksud dalam Pasal o buruf c, dilakUkan oleh Ptanerintah Daerah melalui kegiatan antara lain:
•
•
- a. kampo.nye dan gerakan pengendalian konaumsi rokok dan produk tembakau lainnya di daerah;
- b. roadshow bahaya dan dampak merokok antarsekolah, tempat kerja dan tempat-temapat umumdi daerah;
- c. pengo.daan kontes duta elininasi konsumsi rokok dan produk temba.kau lainnya, serta berbagai lomba antar desa. terkait pencegahan danpengendalian konsumsi rokok dan produk temba.kau lainnya, termasuk sisha dan e-dgarettedi daerah;
- d. sosialisasi adanya klinik berbenti merokok didaeran;
- e. sosialisasi / lokakarya / orientasi / saraseban/ semiloka dengan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/swasta, media rnassa, organisasi profesi kesehatan dan inatitusi pendidikan di daerah dalam rangka upaya gerakan dan mobilisasi sosial pencegahan dan pengenrlalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya:
- f. pelaksanaan pers briefing dan jurnpa pers secara berkesinambungan agar kelompok media massa mengetahui pennasalahan dan perkembangan terkini mengenai masalab konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya beserta dampaknya, sehingga terbenruk opini positif yang rnendukung upaya pcngendalian konsumsi rokok dan produk tembakau Iainnya, termasuk sisha dan e-cigarette;
- g. penyuluhau/Komunik.asi, Informasi dan Edukasi (KIE} secara rutin mengenai bahaya merokok rlsnjatau babaya asap rokok sampai dengan cara berhenti merokok pada tingkat rumab tangga, sekolah, kantor dan institusi lainnya sampai dengan ke perte:nuan tingkat masyarakat di rnasingmasing daeran;
- h. optimalisasi kegiatan Promosi Kesehatan di Rumah Sakit (PKRS) berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-ciqarette;
- i. pernbuatan iklan layanan masyarakat atau penyebarluasan pesan-pesan pencegahan dan pengeridalian konsumsi dan dampak konsumsi rokokdan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan ecigarettedi daerah melalui berbagai media sosial baik cetak maupun elektronik;
- J. pemasangan :nedia promosi kesehatan lainnya secara tematik dan serentak di RS, Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes, .l'osvandu, Posbindu, serta diseluruh kantor pemerlntahanj'instanai danmading/ billboard/ screen alunalun di daerah mengenai pengurangan konsumsi rokok danproduk tembakau lainnya dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-ciqarette; dan/ atau
- k. pemasangan billboard iklan babaya merokok dan bahaya asap rokok di tempat-tempat publik.
•
Paragra/4
Upaya Penwunan Faktor RisiJoo Penyakit Ti.dak Menular dan Cedcra
BAB Ill - PERENCANMN
Pasal 10

Upaya penurunan faktor risiko PTM dan Cedera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan antara lain:
- a. penyediaan data dasar dan analisis situasi permasalahan PTM dan cedera beserta faktor resikonya;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dalam upaya menurunkan faktor risiko PTM dan cedera beserta faktor risikonya melalui pclatihan/TOT;
- c. bina suasana, arrtara lain melalui ~r;aik:am memasyarakatkanjpembuatan iklan layanan masyarakat/kampanye/penyuluhan/KIE/PKRS mengenai pengendalian PTM dan cedera termasuk penambahan fasilitas dan alat kesehatan dalamruang penghijauan, taman-taman kota, taman bcrmain anak dan lansia, serta alun-alun di daerah;
- d. advokasi, antara lain melalui pemetaan kebijakan, pembuatan, penegakan, sosialisasi, dan evaluasi penerapan regulasi terkait upaya penurunan faktor risiko PTM dan Ced era;
- f. kemitraan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam upaya pengendalian risiko PTM dan Cedera.
- e. pembcrdayaan masyarakat baik perorangan, kelompok, dan/atau masyarakat umum dalam upaya pengendalian risiko PTM dan Cedera; dan/atau
Paragraf 5
Upaya Pe.n.urunan. Faktor Risiko Penuaki: Menular
BAB Ill - PERENCANMN
Pasal 11

Upaya penurunan faktor risiko Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 huruf e, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan antara Jain:
- a. penyediaan data dasar dari analisis situasi permasalahan Penyakit Menular beserta iaktor resikonya;
- b. peningkatan kapasitas sumoer daya manusia keseha.tan da.la.m upaya menuru.nko.n faktor risiko Penyakit Menular
3. beserta faktor risikonya melalui pelatihan/TOT petugas penyuluh dan tenga kesehatan serta tenaga nonkesehatan;
- c. bina suasana, antara lain melalui gerakan memasyarakatkan/pembuatan iklan Iayanan masyarakat/ kampanye/penyuluhan/KIE/PKRS mengenai pengendalian Penyakit Menulo.r;
- d. advokasi, antara lain melalui pemetaan kebijakan, pembuatan, penegaka.n, sosialisasi, dan evaluasi penerapan regulasi terkait upaya penurunan faktor risi.ko Penyakit Menular; ·
- e. pemberdayaan masyara.kat baik perorangan, kelompok, dan/ atau masyarakat umum dalam upaya pcngcndalian risiko Penyakit Menular; dan/atau
- I. kemitraan dengan mengikutsertaka.n masyarakat dalam upaya pengendalian risiko Penyakit Menular.
Paragra/6
Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu; Anak, dan Lansia
BAB Ill - PERENCANMN
Pasal 12

Upaya peningkatan kesehatan !bu, Anak, dan Lansia sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 huruf I, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan antara lain:
- a. penyediaan data dasar dan analisis situasi upaya peningkatan kesehatan rbu, Anak, dan Lansia;
- b. pcningkatan ke.pasitas sumber dcya mClDUSW. keseh.a.tan dalam n~ya peningkatan kesehatan Ibu, Anak, dan Lansia melalui pelatihan/'IOT petugas penyulu.h dan tenaga kesehatan serta tenaga nonkesehatan;
- c. bina suasana, antara lain melalui gera.kan pemberdayaan masyarakat/mobilisasi sosial/fasilitasi dan birnbingan tcknik/pembuatan media promosi/optimasliasi PKRS dalam upaya peningkatan kesehatan Ibu, Anak. dan Lansia;
- d. advokasi, antara lain melalui pemetaan kebijakan, pernbuatan, penegakan, sosialisasi, dan evaluasi penerapan regulasi terkait dalam upaya penlngkatan kesehatan Ibu, Anak, dan Lansia;
- f. kemitraan dengan mengikutsertakao masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan Ibu, A.nak, dan Lansia.
- e. pernberdayaan masyarakat baik perorangan, kelornpok, dan/atau masyarakat u.mum dalam upaya peningkatan kesehatan Ibu, Anak, dan Lansia; dan/atau
Paragra/7
Upaya Penqendaiian: Perilalcu Berisilco pada Remaja
BAB Ill - PERENCANMN
Pasal 13

Upaya pengendalian perilaku berisiko pada remaja sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 huruf g, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan antara lain:
- a. penyediaan data dasar dan analisis situasi upaya pengendalian perilaku berisiko pada remaja;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehaten dalarn upaya pengendalian perilaku berisiko pada remaja melaJui pelatihan/1'0T petugas penyuluh dan tenaga kesehatan serta tenaga nonkesehatan;
- c. bina suasana, dengan mernbenruk opini publik atau lingkungan sosial antara lain mclalui pesan peneegahan perilaku berisiko di berbagi media massa, kegiatan KIE kepada remaja, dan optimalisasi kegiatan PKRS berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko pada remaja;
- d. advokast, antara lain melalui pemetaan kebijakan, pembuatan, pcnegakan, sosialisasi, dan evaluasi penerapan regulasi terkait dalam upaya pencegahan dan pengendalian perilalru berisiko pada remaja;
- e. pemberdayaan masyarakat baik perorangan, kelompok, dan/ atau masyarakat umum daiam upaya pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko pada remaja; dan/atau
- f. kemitraan dcngan mengikutsertakan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko pada remaja.
Paragraf8
PeningkaJan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
BAB Ill - PERENCANMN
Pasal 14

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana d.imaksud dalarn Pe.sal 6 huruf h, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan antara lain:
- a. pelatihan/TOT f Capacity Building petugas fasilitas kesehatan primer dan lanjutan di Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. pelatihan/TOT/Capacity Building untuk meningkatkan kemampuan petugas kesehatan dan nonkesehatan dalarn UKP mengenai deteksi awal penyakit dan gangguan kesehatan spesifik lokal di daerah;
3. c, pelatihan/TOT f Capacity Building mengenai upaya kendali .mut.u clan/al.au kendali biaya fasilitas kesehatan primer dan lanjutan;
- d. pelatihan/TOT/Capacity Building mengenai pelayanan kesehatan dasar yang mencakup paling kurang promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak,keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit rneriular, clan pengobatan dasar;
- e. pelatihan/TOT/ Capacity Building mengenci kegawatdarura:an dan penanganan bencana;
- f. pelatihan/TOT/ Capacity Build.ing tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan lainnya mengenai materi komunikasi sosial (social marketing) terkaJt penyakit dan permasalahan keschatan spesifik lokal di dacrah.
- g. pelatihan teknologi sosial media kepada tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan lainnya mengenai penyakit dan permasalaban kesehatan spesifik lokal di daerah; dan/ atau
- h. pelaksanaan pelatihan/TOT / Capacity Building lainnya berkenaan dengan upaya peningkatan kapasitas SDMUpaya Kesehatan Perorangan sesuai dengan Sistem Kesehatan di Indonesia
Bagian Ketiga
Penegakan Hukum
BAB Ill - PERENCANMN
Pasal 15

Kegiatan penegakan hukum daJam upaya pencegahan dan peugendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya sebagaimana dimaksud dalaro Pasal 5 huruf b, antara lain:
- a. pemberantasan peredaran rokok ilegal;
- b. penegakan bukum dalam kebijakan KTR; dan/atau
- c. penegakan hukum dalam kebijakan lainnya terkait dengan rokok dan prutluk terubakau lainnya.
Paragraf 1
Pemberantasan Peredaran Rokok llegal
BAB Ill - PERENCANMN
Pasal 16

Pemberantasan peredaran rokok ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan:
- a. sosialisasi dalam rangka pembinaan kepada masyarakat umum, pengusaha hasil tembakau, pedagang rukok maupun agcn transportasi dan jasc. titipnn (pengiriman barans);
- b. operasi pasar dan operasi tempal produksi rokok ilegal;
- c. kegiatan lainnya terkait upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal di daerah; dan/alau
- d. &lt;la.lam hal daerah menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pemerintah Dacrah dapat melakukan upcya sinkronisasi kerjasama sinergis dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di daerah untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan dalam upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal di tempat penjualau eceran (pasar).
Paragra/2
Peneqakari Hukum Dalam Kebijakari KTR
BAB Ill - PERENCANMN
Pasal 17

- (1) Penegakan hukum dalam Kebijakan KTR oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dala.m Pasal 15 huruf b, meliputi:
- a. penegakan KTR melalui mekanisme hukum; dan
- b. penegakan KTR melalui upaya partisipatif.
- (2) Penegakan KTR melalui mekanisme hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan antara lain:
- a. pembentukan produk hukum daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok sesuai ketentuan peraturan peruodangunciangan yang berleku;
- b. sosialisasi produk hukum daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; danfatau
- c. penindakan atas pelanggaran kebijakan kawasan tanpa rokok seeuai kete:ltuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penegakan KTR melalui upaya partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan antara lain:
- a. pelatihan peserta program pencegahan dan pengendalian koosumsi rokok dan produk tembakau lainnya untuk diberdayakan sebagai tim penggerak kegiatan-kegiatan penegakan KTR di daerah; dan/ atau
- b. perekrutan duta/komunitas/ sukarelawan-sukarelawan penegak KTR yang akan ditempatkan di area-area dilarang merokok di daerah;
Paragra/3
Penegakan Hukum Dalam Kebijakan Lainnya Terkait Rokok dan Produk Tembakau Lainnya
BAB Ill - PERENCANMN
Pasal 18

Penegakan hukum dalo.m kebijakan lainnya terkait dengan rokok dan produk tembakau lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasa, 15 huruf c, d.ilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan antara lain:
- a. penegakan hukum bagi pelanggaran aturan pengujian kandungan/kadar Nikotin dan Tar per batang untuk setiap varian rokok dan produk tembakau lainnya yang diproduksi dan pelaporan ka.dar/kandungan tersebuat kepada pihak yang berwenang;
- b. penegakan hukum hagi pelanggaran aturan pencantuman peringatan kesehatan berbentuk gambar dan tulisan bagi setiap rokok dan produ.k tembakau lainnyayang diproduksi scsuai dengan kewenangan daerah;
- c. penegakan hukum bagi pelanggaran aturan pencantuman keterangan atau tanda apapuu yang menyesatkan atau kata-kata yang bersifat promotif, pencantuman kata kata "Light', ·Ultra Light', "Milt:l', "Exira Mild", "Low Tar", "Slim,", "Speciat', "Full Flavour', "Premium" atau kata lain yang mcngjndikasikan kualitas, superioritas, rasa aman, pencitraan , kepribadian, atau-pun kata-kata deugan arti yang sama pada iklan maupun berbagai bentnk: ilclan rokok atau produ.k tembakau lainnya;
- d. penegakan hukum bagi pelanggaran larangan peniualan rokok atau produk tembakau lainnya dengan mcngguna.kan ruesin layan diri, penjualan kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas] tahun, dan penjualan kepada perempuan hamil;
5. e, penegakan hu.kum bagi pelanggaran upaya pengerrdalinn lklan Produ.k Tembakau, baik pada media cetak, media penyiaran, media teknologi informasi, dan/ atau media luar ruang;
- i. penegakan hukum bagi pelanggaran upaya pengendalian Promosi Produk Tembakau;
- g. pcncgakan hukum bagi pelanggaran upaya pengendalian Sponsor Produk Tembakau ke kegiatan lembaga dan/ a tau perorangan;
- h. penegakan hu.kum bagi pelanggaran larangan memberikan Produ.k Tembakau dan/atau barang yang menyerupai Prociuk Tembakau secara cuma-cuma kepada anak, rcmaja, dan perempuau harnil; dan/atau
- i. penega.kan hukum bagi pelanggaran larangan menyuruh anak di bawah usia 18 (depalan belas] tahun u.ntuk menjual, membeli atau mengorisumsi Produk Tembakau.
MONJTORING DAN EVAUJASJ
BAB Ill - PERENCANMN
Pasal 19

- ( 1) T APD melaku.kan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk mengetahui efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran penggunaannya.
- (2) Monitoring clan evaluasi sebagaimana dimaksud pado ayat (1) dilakukan secara berkala setiap triwulan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat U) dijadikan dasar dalam pencntuan program dan kegiatan pernanfaatan Oana Bagi Hasil Pajak Rokok tahun anggaran berikucnya.
•
RAB VI
PELAPORAN
BAB Ill - PERENCANMN
Pasal 20

- (1) Setiap SKPD/Unit Kerja pelll!\SUUa Dana Bagi Hasil Pajak Rokok wajih membuat laporan penggunaan Dana Bagi Basil Pajak Rokok secara berkala.
2. (2} Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TAPD paling lambat minggu pertama setelah berakhimya triwulan berjalan.
BAB VII - PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berito. Dacrah Kabupaten Buton.
BlATI BUTON,
\_,,,
I
SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN
Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal // /Jffl.,lf\_ 2016
•
BAR VI
PELAPORAN
BAB VII - PENUTUP
Pasal 20

- (1) Setiap SKPD/Unit Kcrja pengguna Dana Bagi Hasil Pajak Rokok wajib membuat laporan penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TAPD paling lambat minggu pertama setelah berakhirnya triwulan berjaJan.
BAB VII - PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini muJai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintabkan pcnguu&lt;langan Peraruran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.
BUPATI BUTON,
Cap/Ttd
Ditetapkan di Pasarwajo pada tanggal 11 April 2016
SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN
SI
SH
Pembina U · a Muda, IV/c
Nip. 19560403 198003 2 004
Diundan1gk9.4·;4i P as a r
w a j o
pada tanggal
April 2016
RJS DAERAH,
BERJTA DAERAH KABUPATEN EUTON TAHON 2016 NOMOR ...