PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Berlaku: 4 Januari 2016
N/A
Preamble

Menimbang a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, semangat kerja pejabat atau pegawai Instansi Pengelola Pendapatan Daerah, dan pelayanan kepada masyarakat, perlu diberikan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: b.
Mengingat
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 1 \_
- Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348): 2.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3455): 3.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049): 4.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 5.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), 6.
Pemerntab
Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161),
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1:
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang sistem dan prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain:
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014:
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014:
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2014:
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.
BAB !
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
2. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. -Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah 5. sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan,
5. . Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada 4 Daerah yang terutang oleh orang prihadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut . 6.
e
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
N/A
Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.
BAB il - INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada SKPD yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah atas dasar pencapaian kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5 Yo (lima persen) dari rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah.
Bagian Kedua Pemberian Insentif
BAB il - INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 4

- Pemberian insentif kepada instansi pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan : (1
- a. Kinerja instansi,
- c. Pendapatan daerah, dan
- b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi:
- d. Pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan realisasi dibandingkan target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, sebagai berikut :
- Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya. (2)
- a. sampai dengan triwulan I
115 Yo (lima belas persen)
- b. sampai dengan triwulan II
: 40 Yo (empat puluh persen)
- C. sampai dengan triwulan III
75 Yo ( tujuh puluh lima persen)
- d.
- sampai dengan triwulan IV : 100 92
(seratus persen)
- (4. Pemberian insentif dibayarkan setiap triwulan, dengan ketentuan sebagai berikut :
- b. Apabila pada akhir triwulan 1 realisasi kurang dari 15 W (lima belas
- a. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15 "4 (lima belas persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II.
- c. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40 X (empat puluh persen) atau lebih, insentif untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan n, dibayarkan pada awal triwulan III.
- e. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75 X (tujuh puluh lima persen) atau lebih, insentif untuk triwulan IN dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan, diberikan pada awal triwulan IV.
- d. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40 Y» (empat puluh persen), insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.
- f. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75 '9 (tujuh puluh lima persen),insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
- h. Apabila pada akhir triwulan IV relisasi kurang dari 100 Y (seratus persen) tetapi lebih dari 75 Yo (tujuh puluh lima persen), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- g. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100 W (seratus persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
- i. Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya,
BAB 1 - ( PENERIMA DAN ALOKASI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 5

- (1) Insentif secara proporsional dibayarkan kepada :
- b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah:
- a. Pejabat dan pegawai SKPD yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing,
4. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah: ap
- e. Pihak lain yang membantu SKPD yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
6. . Pemungut pajak bumi dan bangunan yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana pemungutan pajak,
- (2) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah. Oo
BAB 1 - ( PENERIMA DAN ALOKASI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 6

Pejabat dan pegawai SKPD yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari :
- b.Sekretaris dan Kepala Bidang yang terlibat langsung dalam pendataan, penetapan, penagihan dan pembukuan pelaporan:
- a. Kepala instansi pelaksana pemungutan:
- c. Para Kasubag dan/atau Kasi pada Sekretariat dan Bidang yang terlibat langsung dalam pendataan, penetapan, penagihan dan pembukuan pelaporan,
- c. Staf pada Subag dan/atau Seksi yang terlibat langsung dalam pengelolaan administrasi dan pemungutan PAD.
- d. Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran instansi pelaksana pemungutan:
Penerima insentif dan dengan
Me,
"
- (1) Pemberian insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Perubahan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada APBD, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (2) Target secara nominal ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD termasuk perubahannya.
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

Pemberian insentif untuk tahun anggaran berjalan dapat dibayarkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berjalan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan/atau keputusan kepala instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan kewenangan serta peraturan perundangundangan.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku sejak 4 Januari 2016.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
Ditetapkan di
':
Simpang Empat
Pada tanggal':
M
Pebruun
2016
BUPATI BARAT,
H. SYAHIRAN
| Pejabat | Tanggal | | |
|-----------------|--------------|--------|----|
| Sekd | 7 £ Dim... t | Paja | |
| Ka Dispenda | 4 , . | | ( |
| Sek.Dispenda | ay. 0 ik | 4 Hi 9 | N |
| Kabid Penagihan | 13 - BTC | ai k | ' |
Diundangkan di Simpang Empat Pada tanggal M4 Tebar 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT,
BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2016 NOMOR :