PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 12 Tahun 2014
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH
Berlaku: 1 Januari 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATIBIMA
PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BIMA,
- a. bahwa dalam rangka penyempurnaan penilaian asset, maka Peraturan Bupati Bima Nomor 12 Tahun 2014 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bima Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah;
- 1. Undang-undang nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali-Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
6. Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalamm Negeri Nomor 64 Tahun 2013tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Bupati Bima Nomor 27 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Bupati Bima Nomor 17 Tahuun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Bima.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH
1. Ketentuan Pasal 6 disisipkan 1 ayat (2a), sehingga Pasal 6 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
Pasal 6
- (1) Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dirinci sebagai berikut :
- a. Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan belanja yang terkait dengan pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- b. Pembuatan peralatan dan mesin serta bangunan meliputi :
1. Pembuatan peralatan dan mesin serta bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
2. Pembuatanperalatan dan mesin serta bangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan dan biaya lainyang terkait dengan pembuatan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- c. Pembelian gedung dan bangunan sampai siap pakai.
- d. Pembangunan gedung dan bangunan meliputi :
1. Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/bangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
2. Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- (2) Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Rehabilitasi/renovasi/restorasi Aset Tetap yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- b. Rehabilitasi/renovasi/restorasi aset tetap yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
13. (2a) Penambahan nilai asset dari rehabilitasi/renovasi/restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dalam lampiran1 peraturan bupati ini.
- (3) Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 3 dirinci sebagai berikut :
- a. Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, pengurugan dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- b. Pembelian jaringan sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan biaya lainyang terkait dengan pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- c. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi :
1. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya lainyang terkait dengan pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
2. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- d. Pembelian aset tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, biaya asuransi dan biaya lain yang terkait dengan pembelian/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- e. Pembuatan/pembangunan aset tetap lainnya meliputi :
1. Pembuatan/pembangunan aset tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
2. Pembuatan/pembangunan aset tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.
Ditetapkan di : Bima
Pada tanggal
:
9
Mei 2016
BUPATI BIMA,
Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI
Diundangkan di
: Bima
Pada tanggal
: 9 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,
H. M. TAUFIK HAK
NIP. 196312311987021049
BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2016 NOMOR 344