PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 10 Tahun 2003
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
WAUKOTATOMOHON
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR
7
T AHUN
2011
TENT ANG
TAT A CARA PEMBERIAN HIBAH
OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TOMOHON,
- a. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah, serta partisipasi dalam pembangunan daerah dan pelayanan kemasyarakatan, perlu menyediakan bantuan hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tomohon tentang Tata Cara Pemberian Hibah.
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tornohon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);'
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Daerah Kata Tomohon Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kata Tomohon Tahun 2011 Nomor 1 };
3. 8 .. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN TATA CARA
WALIKOTA TOMOHON TENTANG PEMBERIAN HIBAH.
SABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah Kota T omohon dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kata Tomohon menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tomohon sebagai unsur penyelenggara Pemerrntah Daerah;
4. Hibah adalah belanja yang diberikan kepada badan/lembaga/organisasi perusahan daerah dan atau kelompok masyarakaVperorangan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah dan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
5. Dana adalah dana yang disediakan untuk keperluan hibah kepada badan/lembaga/organisasi perusahan daerah dan atau kelompok masyarakatlperorangan.
N/A
Preamble

Menimbang:
Mengingat:
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indomesa Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 41);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100)
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 41) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 5, angka 8, angka 14, angka 35 diubah, diantara angka 12 dan angka 13 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 12a, diantara angka 19 dan angka 20 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 19a, angka 6 dan angka 34 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjurtnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dihapus.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonala, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan Iingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa alam antara lain banjir, kekeringan, angin puting beliung, tanah longsor, kebakaran lahan, hutan, dan lingkungan pemukiman.
11. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal konstruksi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
12. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik antar kelompok, antarsuku atau antarkomunitas masyarakat.
12a. Prabencana adalah situasi sebelum terjadi bencana.
13. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
16. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalul pengorganisasian, serta melalui Iangkah yang tepat guna, dan berdaya guna.
17. Peringatan diri adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
18. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
19. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pertindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
8. 19a. Pascabencana adalah situasi setelah tanggap darurat bencana.
20. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampal tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
21. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pascabencana baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
22. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana,
23. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
24. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosia], budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tersebut.
25. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembai kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan rehabilitasi.
26. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
27. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilang rasa aman, mengungsi, kerusakan atau hilang harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
28. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
29. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
30. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksai keluar dan tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
31. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anakanak, ibu hamil/menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
32. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
33. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
34. Dihapus.
35. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang oleh anggota masyarakat warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
36. Lembaga usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Swasta yang didirikan sesusi dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus-menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
37. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam Iingkup organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsaangsa atau organisasi internasional Iainnya dan lembaga asing non pemerintah dan negara lain diluar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
38. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejaba Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
39. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
40. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawal Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasalyakni Pasal 3Ayang berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 3

A
- (1) Ruang lingkup penanggulangan bencana dalam peraturan daerah ini meliputi bencana skala provinsi yang terjadi akibat:
- a. faktor alam;
- b. faktor nonalam; dan
- c. faktor sosial.
- (2) Selain bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam ruang lingkup penanggulangan bencana menurut peraturan daerah ini adalah, keadaan bahaya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,dapat menjadi bagian dari bencana yang harus diberikan tindakan penanggulangan yang relevan.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah dan ketentuan ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya..
5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerahmembentuk BPBD.
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
6. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 11

- (1) Setiap orang berhak:
- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnyabagi kelompok masyarakat rentan bencana;
- b. mendapat pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
- f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.
- (4) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) masyarakat mendapatkan perlindungan dan jaminan hak atas:
- a. agama dan kepercayaan;
- b. budaya;
- c. ekonomi dan politik;
- d. pendidikan;
- e. lingkungan yang sehat;
- f. pekerjaan;
- g. kesehatan; dan
- h. seksual.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan dan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan gubernur.
7. Bab VI diubah, sehingga bab VI berbunyi sebagai berikut:
BAB VI - PERANLEMBAGA USAHA,SATUAN PENDIDIKAN, LEMBAGA INTERNASIONAL,ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN MEDIA MASSA
Pasal 14

Lembaga usaha, satuan pendidikan, lembaga internasional, organisasi kemasyarakatan, dan media massa mendapatkan kesempatan dalam Penyelengaraan Penanggulangan Bencana, baik secara sendiri uapun secara bersama dengan pihak lain.
Bagian Kedua
Peran Lembaga Usaha dan Satuan Pendidikan
BAB VI - PERANLEMBAGA USAHA,SATUAN PENDIDIKAN, LEMBAGA INTERNASIONAL,ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN MEDIA MASSA
Pasal 15

- (1) Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan Penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha berkewajiban untuk:
- a. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan memperhatikan nilai kearifan lokal masyarakat setempat;
- b. melaporkan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan; dan
- c. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya.
- (3) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha dilarang mengedepankan kepentingan usahanya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara peran lembaga usaha dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PERANLEMBAGA USAHA,SATUAN PENDIDIKAN, LEMBAGA INTERNASIONAL,ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN MEDIA MASSA
Pasal 15

A
- (1) Satuan pendidikan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan dan kearifan lokal.
- (3) Daam rangka mendukung kesiapsiagaan terhadap bencana, satuan pendidikan dapat memasukkan materi muatan pengurangan resiko bencana ke dalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan dinas terkait.
Bagian Ketiga
Peran Lembaga Internasional
BAB VI - PERANLEMBAGA USAHA,SATUAN PENDIDIKAN, LEMBAGA INTERNASIONAL,ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN MEDIA MASSA
Pasal 16

- (1) Peran lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah untuk mendukung:
- a. penguatan upaya penanggulangan bencana;
- b. pengurangan ancaman dan risiko bencana;
- c. pengurangan penderitaan korban bencana; dan
- d. mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.
- (2) Lembaga internasional dalam menjalankan perannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah.
- (3) Lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berhak mendapat akses yang aman ke wilayah yang terkena bencana.
BAB VI - PERANLEMBAGA USAHA,SATUAN PENDIDIKAN, LEMBAGA INTERNASIONAL,ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN MEDIA MASSA
Pasal 17

- (1) Lembaga internasional berkewajiban menyelaraskan dan mengoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaporkan aset penanggulangan bencana yang dibawa kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
- a. mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjunjung adat istiadat, budaya, kebiasaan, dan norma agama masyarakat setempat; dan
- c. mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keseamatan.
- (4) Pengawasan terhadap kegiatan lembaga internasional dalam penanggulangan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PERANLEMBAGA USAHA,SATUAN PENDIDIKAN, LEMBAGA INTERNASIONAL,ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN MEDIA MASSA
Pasal 18

- (1) Lembaga internasional menjadi mitra masyarakat, Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara peran serta lembaga internasional dalam penanggulangan bencana, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Peran Organisasi Kemasyarakatan dan Media Massa
BAB VI - PERANLEMBAGA USAHA,SATUAN PENDIDIKAN, LEMBAGA INTERNASIONAL,ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN MEDIA MASSA
Pasal 19

- (1) Organisasi kemasyarakatan dapat berperan dalam penataan daerah rawan bencana melalui upaya:
- a. melakukan kampanye peduli bencana;
- b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha; dan
- c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki dan dengan mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik nonproletisi.
- (3) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi masyarakat berkoordinasi dan bekerja sama dengan BPBD.
BAB VI - PERANLEMBAGA USAHA,SATUAN PENDIDIKAN, LEMBAGA INTERNASIONAL,ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN MEDIA MASSA
Pasal 19

A
- (1) Media massa berperan dalam menginformasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. menginformasikan kebijakan pemerintah yang terkait dengan kebencanaan;
- b. menyebarluaskan informasi peringatan dini kepada masyarakat; dan
- c. menyebarluaskan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran masyarakat.
- (3) Penyampaian informasi kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
8. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, dandiantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:
BAB VI - PERANLEMBAGA USAHA,SATUAN PENDIDIKAN, LEMBAGA INTERNASIONAL,ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN MEDIA MASSA
Pasal 21

- (1) Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah dapat:
- a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan
- b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. (1a) Penetapan daerah rawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan tata ruang Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Setiap orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai daerah terlarang atau yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan ganti rugi sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
9. Ketentuan Pasal 24 ditambah satu huruf, yakni huruf i, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:
BAB VI - PERANLEMBAGA USAHA,SATUAN PENDIDIKAN, LEMBAGA INTERNASIONAL,ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN MEDIA MASSA
Pasal 24

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi:
- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan resiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis resiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan;
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
10. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) , ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:
BAB VI - PERANLEMBAGA USAHA,SATUAN PENDIDIKAN, LEMBAGA INTERNASIONAL,ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN MEDIA MASSA
Pasal 27

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana.
- (2) Rencana aksi pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Rencana Aksi Daerah pengurangan risiko bencana.
- (3) Rencana Aksi Daerah pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari:
- a. Pemerintah Daerah;
- b. pengusaha di Daerah;
- c. organisasi kemasyarakatan;
tokoh masyarakat;
- e. akademisi; dan
- f. media massa.
- (4) Rencana Aksi Daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan oleh Kepala BPBD, setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu pada Rencana Aksi Nasional pengurangan risiko bencana.
- (5) Rencana Aksi Daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu (3) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Pembentukan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan gubernur.
- (7) Ketentuan mengena tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan gubernur.
11. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:
BAB VI - PERANLEMBAGA USAHA,SATUAN PENDIDIKAN, LEMBAGA INTERNASIONAL,ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN MEDIA MASSA
Pasal 41

Penetapan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, untuk skala provinsi dilakukan oleh Gubernur.
12. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) diubah, danketentuan ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:
BAB VI - PERANLEMBAGA USAHA,SATUAN PENDIDIKAN, LEMBAGA INTERNASIONAL,ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN MEDIA MASSA
Pasal 50

- (1) Pendanaan penanggulangan bencana bersumber dari:
- a. APBN;
- b. APBD; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhan pada setiap tahap penanggulangan bencana
- (3) Dihapus.
13. Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 50A, Pasal 50B, dan Pasal 50C, yang berbunyi sebagai berikut:
BAB VI - PERANLEMBAGA USAHA,SATUAN PENDIDIKAN, LEMBAGA INTERNASIONAL,ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN MEDIA MASSA
Pasal 50

A
- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi dunia usaha dan masyarakat dalam pendanaan penanggulangan bencana.
- (2) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh pemerintah daerah dicatat dalam APBD.
- (3) Dalam rangka mendorong partisipasi dunia usaha dan masyarakat Pemerintah Daerah:
- a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan atau melakukan pengumpulan bantuan untuk bencana;
- b. melakukan sosialisasi atau propaganda dalam rangka meningkatkan kepedulian dan antusisme masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendanaan penanggulangan bencana.
BAB VI - PERANLEMBAGA USAHA,SATUAN PENDIDIKAN, LEMBAGA INTERNASIONAL,ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN MEDIA MASSA
Pasal 50

B
- (1) Lembaga internasional dapat memberikan bantuan penanggulangan bencana secara langsung.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahap tanggap darurat.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan daftar jumlah personil, logistik, peralatan, dan lokasi kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PERANLEMBAGA USAHA,SATUAN PENDIDIKAN, LEMBAGA INTERNASIONAL,ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN MEDIA MASSA
Pasal 50

C
- (1) BPBD dapat melaksanakan penerimaan, dan pengelolaan bantuan kedaruratan bencana.
- (2) Perangkat daerah lain di lingkungan Pemerintah Daerah atau pihak lain dapat melaksanakan pengumpulan, penerimaan, dan pengelolaan bantuan kedaruratan bencana.
- (3) Setiap pengumpulan bantuan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikoordinasikan dan dilaporkan kepada BPBD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan, penerimaan, dan pengelolaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan gubernur.
14. Pasal 51 dihapus.
15. Pasal 52 dihapus.
16. Pasal 53 dihapus.
17. Pasal 54 dihapus.
18. Pasal 55 dihapus.
19. Ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:
11. Pasal 57
- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. santunan duka cita;
- b. santunan kecacatan;
- c. pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan
- d. bantuan pemenuhan kebutuhan pokok dasar.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana pada semua tahap bencana.
20. Di antara Pasal 57 dan Pasal 58disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 57A yang berbunyi sebagai berikut:
BAB VI - PERANLEMBAGA USAHA,SATUAN PENDIDIKAN, LEMBAGA INTERNASIONAL,ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN MEDIA MASSA
Pasal 57

A
- (1) Pihak lain atau perangkat daerah selain BPBD,yang melaksanakan atau ikut serta dalam kegiatan penanggulangan bencana di Daerah pada tahap tanggap darurat, dapat menggunakan dana penanggulangan bencana yang dialokasi Pemerintah Daerah dalam APBD.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.
21. Ketentuan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) diubah,di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b), dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:
BAB VI - PERANLEMBAGA USAHA,SATUAN PENDIDIKAN, LEMBAGA INTERNASIONAL,ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN MEDIA MASSA
Pasal 59

- (1) Bantuan bencana dapat berupa:
- d. pangan;
- e. nonpangan;dan/atau
- f. pekerja kemanusiaan atau relawan.
- (2) Pengelolaan bantuan bencana meliputi upaya pengumpulan, penyimpanan, dan penyaluran bantuan bencana yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang berbentuk uang dan/atau barang.
- (3) Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kelayakan bantuan.
7. (3a) Untuk menjamin kelayakan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPBD melakukan evaluasi terhadap bantuan yang berada di bawah pengelolaannya, paling lama 3 (tiga) bulan sekali.
8. (3b) Dalam hal ditemukan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjelang kadaluwarsa, dapat digunakan untuk:
- a. kegiatan yang mendukung upaya pengurangan risiko bencana;
- b. kegitan penanggulangan bencana oleh masyarakat; dan/atau
- c. kegiatan lain yang berhubungan dengan penanganan bencana di Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menyalurkan bantuan yang diperkirakan akan rusak, tidak dapat dimanfaatkan, atau menjelang kadaluwarsa ke kabupaten/kota di wilayah Daerah atau daerah lainnya di luar wilayah Daerah, yang memerlukan bantuan, melalui BPBD atau pemerintah desa/kelurahan setempat.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan gubernur.
22. Di antara Bab VIII dan Bab IX disisipkan satu bab, yakni Bab VIIIA yang berbunyi sebagai berikut:
BAB VIII
Pasal 60

A
- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan:
- a. pemerintah kabupaten/kota di Daerah;
- b. pemerintah provinsi lain;
- c. pemerintah kabupaten/kota di provinsi lain; dan/atau
- d. pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial dan/atau lembaga lain.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Bab IX diubah, sehingga Bab IX berbunyi sebagai berikut:
BAB IX - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 60

A
- (1) Gubernur berkewajiban melakukan pembinaan terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas:
- a. menyusun pedoman pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- b. pemberian pelatihan; dan
- c. pengembangan sistem penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan olehperangkat daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IX - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 61

- (1) Gubernur berkewajiban melakukan pengawasanterhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Pengawasan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
- b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
- c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
- d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- e. kegiatan konservasi lingkungan hidup;
- f. perencanaan tata ruang;
- g. pengelolaan lingkungan hidup;
- h. kegiatan reklamasi; dan
- i. pengelolaan keuangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pemantauan; dan
- b. evaluasi.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilaksanakansecara terus-menerus dan berkesinambungan.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf b dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasaf 62
- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengumpulan, penerimaan, dan penyaluran bantuan kedaruratan bencana, Pemerintah Daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat meminta agar dilakukan audit terhadap laporan hasil pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB IX - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 63

Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan dan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ditemukan adanya penyimpangan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Bab X diubah, sehingga Bab X berbunyi sebagai berikut:
BAB IX - PELAPORAN
Pasal 64

- (1) Perangkat daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di penanggulangan bencana berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencanakepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala paling lama 6 (enam) bulan sekali.
25. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:
BAB IX - PELAPORAN
Pasal 66

Sengketa mengenai kewenangan manajemen risiko bencana antarpemerintah daerah diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:
BAB IX - PELAPORAN
Pasal 67

Pemerintah Daerah dan para pelaku penanggulangan bencana dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat dalam hal terdapat indikasi risiko bencana yang akan dan sedang dihadapi oleh masyarakat.
27. Ketentuan Pasal 68 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:
BAB IX - PELAPORAN
Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah dan para pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan terhadap orang yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan menajemen risiko bencana dan/atau prasarananya untuk kepentingan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatanuntuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana, dan/atau gugatan membayar biayaatas pengeluaran nyata.
- (3) Lembaga kemasyarakatan sebagai pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan dan harus memenuhi persyaratan:
- a. berbentuk lembaga kemasyarakatan berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang manajemen risiko bencana;
- b. mencantumkan tujuan pendirian lembaga kemasyarakatan dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana; dan
- c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerahProvinsi Kalimantan Selatan.
Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 1 Juni 2017
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
Ttd.
H. SAHBIRIN NOOR
Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 2 Juni 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,
Ttd.
H. ABDUL HARIS
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (6/77/2017)