Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 01 Tahun 2015
N/A
Pasal 5

Peraturan Bupati Maluku Tengah ini mulai berlaku tanggal diundangkan pada
Agar setiap orang mcngetahuinya; memcrintahkan pengundangan Pcraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Maluku Tengah.
BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2015 NOMOR R07
N/A
Preamble

Menimbang
: a.
bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Bontoramba yang mengarah kepada ciri masyarakat perkotaan serta semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pemberian pelayanan yang prima, dipandang perlu untuk meningkatkan statusnya menjadi Kelurahan ;
- b. bahwa Desa Bontoramba merupakan Ibukota Kecamatan Bontoramba sehingga dimungkinkan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Kelurahan ;
1
Mengingat
2
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890 );
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839) ;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ( Lembaran Negera RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851 ) ;
3
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952 );
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262 ) ;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang Undangan dan Bentuk Rancangan Undang- Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70) ;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa ;
11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2001 Nomor 1) ;
4
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN BONTORAMBA KECAMATAN BONTORAMBA KABUPATEN JENEPONTO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto ;
5
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legeslatif Daerah Kabupaten Jeneponto ;
- d. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Jeneponto ;
- e. Kelurahan adalah merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat ;
- f. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- g. Badan Perwakilan Desa ( BPD) adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka - pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyedorkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa .
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1). Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Bontoramba, di Wilayah Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto ;
- (2). Kelurahan Bontoramba merupakan akibat perubahan status Desa Bontoramba ;
- (3). Dengan dibentuknya Kelurahan Bontoramba maka Desa Bontoramba dihapus.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 3

Dengan dirubahnya status Desa Bontoramba menjadi Kelurahan Bontoramba maka semua Dusun yang berada di Desa Bontoramba berubah menjadi Lingkungan.
BAB III - PUSAT PEMERINTAHAN
Pasal 4

Pusat Pemerintahan Kelurahan Bontoramba sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 ayat (1) berkedudukan di Bontoramba.
6
BAB IV - BATAS WILAYAH
Pasal 5

Batas wilayah Kelurahan Bontoramba mengikuti batas wilayah Desa Bontoramba.
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

- (1). Dengan ditetapkannya status Desa Bontoramba menjadi Kelurahan Bontoramba, maka kewenangan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat Hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan ;
- (2). Seluruh kekayaan dan sumber - sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa Bontoramba dengan berubahnya status Desa Bontoramba menjadi Kelurahan Bontoramba diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 7
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.
Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 28 Agustus 2003.
BUPATI JENEPONTO
BAHARUDDIN BASO TIKA
Diundangkan di : Jeneponto
Pada Tanggal
: 1 September 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
H. SYAHRIR WAHAB
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2003 NOMOR 99