PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 13 Tahun 2023
Tentang SISTEM DAN PROSEDUR POLA PENGELOLAAN KEUANGAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DAN UMKM
Berlaku: 61 Tabun 2007
N/A
Preamble

Menimbang:
Mengingat
:
BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 13 TAHUN' 2016
TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR POLA PENGELOLAAN KEUANGAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DAN UMKM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT,
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tabun 2007 tentang Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang sistem dan prosedur pola pengelolaan keuangan pada Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah);
Menetapkan :
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keija Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2014;
7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 51 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah (UPTBLUD) Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada 'Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Lampung Barat;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR POLA PENGELOLAAN KEUANGAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DAN UMKM.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada Satuan Keija Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efïsiensi dan produktifitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, yang menerapkan PPK BLUD adalah Satuan Keija Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK- BLUD.
9. Unit Keija pada SKPD yang menerapkan PPK BLUD adalah Unit Keija pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar yang menerapkan PPK- BLUD.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA BLUD adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kineija dan anggaran BLUD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
12. Persentase Ambang Batas adalah besaran .persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam DPA BLUD.
13. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pimpinan BLUD pada Bank Umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
14. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
15. Kelebihan target pendapatan adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan target pendapatan jasa layanan PPK BLUD.
16. Surplus adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD yang bersumber dari jasa layanan pada satu tahun anggaran.
17. Defisit adalah selisih kurang antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD yang bersumnber dari jasa layanan pada satu tahun anggaran.
18. Surat Perintah Membayar Pengesahan yang selanjutnya disingkat SPM.
19. Pengesahan adalah dokumen yang digunakan /diterbitkan oleh PPKAD atas beban pengeluaran DPA BLUD.
20. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
BAB II - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 2

BLUD harus menyusun Rencana Strategis Bisnis, dengan berpedoman pada sistematika penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua
Penganggaran
BAB II - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.
- (2) Penyusunan RBA berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya, sesuai pedoman penyusunan RBA BLUD.
- (3) Penyusunan RBA pada perencanaan biaya berpedoman pada Peraturan tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang ditetapkan oleh Bupati.
BAB II - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 4

- (1) RBA BLUD-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) RBA BLUD-Unit Keija, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dan dikonsolidasikan dengan RKA-SKPD.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipersamakan sebagai RKA SKPD/RKA-Unit Keija.
BAB II - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 5

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), disampaikan kepada PPKAD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), disampaikan kepada kepala SKPD untuk dibahas sebagai sebagai bagian dari RKA-SKPD.
- (3) RKA-SKPD beserta RBA sebagimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada PPKAD.
BAB II - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 6

RBA sebagaimana dimakksud dalam pasal 5 ayat (1) atau RKA-SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) oleh PPKAD disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk dilakukan penelaahan.
BAB II - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 7

RBA yang telah ditelaah oleh TAPD sebagimana dimaksud dalam pasal 6 disampaikan kepada PPKAD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
Dalam hal terjadi perubahan kondisi yang menyebabkan bertambahnya kebutuhan biaya pada PPK BLUD, maka dapat dilakukan perubahan DPA BLUD dengan mekanisme persetujuan TAPD, sebanyak banyaknya 4 (empat) kali dalam 1 tahun anggaran.
BAB II - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 8

- (1) Setelah APBD sebagimana dimaksud dalam pasal 7 ditetapkan, pemimpin BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA defenitif.
- (2) RBA defenitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD untuk diajukan kepada PPKAD.
BAB III - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 9

Dalam hal DPA BLUD sebagaimana dimaksud dalhm pasal 8 belum ditetapkan, PPK BLUD dapat membelanjakan sesuai dengan fleksibilitas pengeluaran setinggitingginya sebesar angka DPA BLUD tahun sebelumnya.
BAB III - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 10

Dalam hal terjadi perubahan kondisi yang menyebabkan bertambahnya kebutuhan biaya pada PPK BLUD setelah DPA BLUD ditetapkan, maka dapat dilakukan perubahan DPA BLUD dengan mekanisme persetujuan TAPD, sebanyak banyaknya 4 (empat) dalam 1 tahun anggaran.
»
BAB III - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 11

- (1) Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Flesibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara defenitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
BAB III - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 12

- (1) Ambang batas RBA ditetapkan dengan besaran prosentase dari pendapatan jasa layanan yang tercantum dalam RBA tahun anggaran yang dianggarkan.
- (2) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila volume kegiatan pelayanan dan pendapatan jasa layanan, Hibah tidak terikat, Hasil keijasama, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dipresiksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA tahun yang dianggarkan.
- (3) Perhitungan persentase ambang batas sebagaimana dalam pasal 11 ayat (2), dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan opersional, antara lain kecenderungan naik/turun selisih antara anggaran pendapatan jasa layanan dan realisasi dua tahun anggaran sebelumnya, serta selisih antara anggaran pendapatan jasa layanan dan prognosa tahun anggaran berjalan.
- (1) Pimpinan PPK BLUD wajib menyusun peraturan tentang penatausahaan keuangan dan kebijakan akuntansi untuk PPK BLUD, yang bersumber dari jasa layanan, dan disampaikan pada PPKAD.
- (2) Kebijakan akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.
Bagian kedua
Penatausahaan
BAB III - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 14

- (1) Penatausahaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
BAB III - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 15

- (1) PPK BLUD dapat menggunakan kelebihan target pendapatan dari jasa layanan untuk peningkatan pelayanan, dengan ijin Bupati.
- (2) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan dalam Tabun Anggaran berikutnya untuk kebutuhan wajib dan mengikat sebelum DPA BLUD ditetapkan.
- (3) Penggunaan kebutuhan wajib dan mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus tercantum dalam RBA Tahun Anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, PPK BLUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
BAB III - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 16

- (1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari jasa layanan, dilaksanakan melalui rekening kas PPK BLUD.
- (2) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
- a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
- b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
- c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
- d. pembayaran;
- e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan.
- f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan, bekerjasama dengan Bank Umum Pemerintah.
- (3) Penerimaan BLUD setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD.
BAB IV - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 17

- (1) Pimpinan PPK BLUD wajib menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan disampaikan kepada Bupati melalui PPKAD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD.
- (3) Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai pedoman penyusunan RBA BLUD.
- (4) Penyusunan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- (5) Dalam hal PPK BLUD Unit Kerja, Laporan Kinerja merupakan satu kesatuan dengan SKPD yang bersangkutan.
BAB IV - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 18

- (1) Laporan Keuangan BLUD SKPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan Keuangan BLUD Unit Kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan SKPD.
BAB IV - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 19

- (1) Setiap triwulan BLUD SKPD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKAD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD SKPD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, Neraca, laporan arus kas dan cacatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKAD untuk dikonsolidasikan kedalam laporan pemerintah daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.
BAB IV - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 20

- (1) Setiap triwulan BLUD-Unit Kerja menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKAD melalui kepala SKPD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD-Unit Kerja menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, Neraca, laporan arus kas dan cacatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKAD untuk dikonsolidasikan kedalam laporan pemerintah daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.
BAB IV - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 21

- (1) BLUD mengembangkan Sub Sistem Akuntansi Keuangan yang menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), untuk pengintegrasian Laporan Keuangan BLUD dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal Sub Sistem Akuntansi Keuangan BLUD Unit Kerja/SKPD belum dapat menghasilkan laporan keuangan untuk tujuan konsolidasi dengan Laporan Keuangan SKPD/ Pemerintah Daerah, BLUD Unit Kerja/SKPD melakukan konversi Laporan Keuangan BLUD Unit Kerja/SKPD berdasarkan SAK ke dalam Laporan Keuangan berdasarkan SAP.
- (3) Proses konversi mencakup pengertian, klasifikasi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan atas akun-akun neraca dan laporan operasional.