UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 1964
Tentang LARANGAN PENARIKAN CEK KOSONG
Berlaku: 17 TAHUN 1964
N/A
Preamble

Menimbang : 1. a. bahwa di dalam praktek perbankan seringkali terjadi bahwa suatu cek yang diajukan pada bank atas nama cek tersebut ditarik guna diminta pembayarannya ternyata tidak terjamin dengan dana yang cukup pada bank tersebut (lazim dinamakan cek kosong);
- b. bahwa perbuatan penarikan cek kosong itu telah dilakukan sedemikian rupa sehingga merupakan manipulasi-manipulasi yang dapat mengacaukan dan menggagalkan usaha-usaha Pemerintah pada dewasa ini di dalam melaksanakan stabilitas/perbaikan-perbaikan di bidang moneter dan perekonomian pada umumnya;
- c. bahwa di samping hal-hal tersebut dalam huruf b di atas, penarikan cek-cek kosong itu dapat pula mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lalu lintas pembayaran dengan cek pada khususnya dan perbankan pada umumnya;
2. a. bahwa demi tercapainya stabilisasi/perbaikan-perbaikan dalam bidang moneter serta untuk mencegah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lalu lintas pembayaran dengan cek dan perbankan pada umumnya, perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang penarikan cek kosong tersebut;
- b. bahwa pengaturan ini adalah pula dalam rangka pengamanan usahausaha mencapai tujuan revolusi;
3. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas perlu pula merubah Undang-undang No. 7 Drt. tahun 1955 sebagaimana telah dirobah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 1 Prp tahun 1960;
Mengingat : ________________
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 7 Drt tahun 1955, No. 8 Drt tahun 1958, No. 21 Prp tahun 1959 dan No. 1 Prp tahun 1960jo Penetapan Presiden No. 5 tahun 1959;
3. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 jo Keputusan Presiden No. 239 tahun 1964;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
Memutuskan :
Menetapkan : Undang-undang tentang Larangan Penarikan Cek Kosong.
BAB I
Pasal 1

.
Barangsiapa menarik suatu cek, sedangkan ia mengetahui atau patut harus menduga, bahwa sejak saat ditariknya untuk cek tersebut tidak tersedia dana yang cukup pada bank atas nama cek tersebut ditarik (cek kosong) dipidana dengan mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara selamalamanya dua puluh tahun dan pidana denda sebanyak-banyaknya empat kali jumlah yang ditulis dalam cek kosong yang bersangkutan.
BAB I
Pasal 2

.
Apabila penarikan cek kosong tersebut dalam pasal 1 dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, maka tuntutan-pidana dilakukan dan pidana dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang melakukan penarikan cek kosong itu, maupun terhadap kedua-duanya.
BAB I
Pasal 3

.
Tindakan pidana tersebut dalam pasal 1 dan pasal 2 adalah kejahatan.
BAB II
Pasal 1

sub 1e Undang-undang No. 7 Drt tahun 1955, sebagaimana telah dirobah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 1 Prp tahun 1960, ditambah dengan kalimat yang berbunyi sebagai berikut:
- "o. Undang-undang No. 17 tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 101, Tambahan LembaranNegara No. 2692)."
BAB III
Pasal 5

.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 September 1964. Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd Dr. SUBANDRIO.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 September 1964. SEKRETARIS NEGARA, ttd MOHD. ICHSAN.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 101
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 1

.
Seorang penarik cek telah melakukan kejahatan yang dimaksud di dalam pasal ini apabila ia tidak menyediakan dana yang cukup pada bank atas mana cek itu ditarik semenjak cek itu ditariknya, sehingga pada saat sipenerima (nemer) atau sipemegang (houder) mengajukan cek tersebut kepada bank yang bersangkutan untuk dibayar, ditolak pembayarannya oleh Bank karena ketiadaan tersedia dana padanya untuk pembayaran cek tersebut.
Dalam hubungan ini mungkin akan timbul pertanyaan, apakah seorang pemegang rekening akan senantiasa dapat mengetahui jumlah saldonya pada bank yang bersangkutan.
Dalam hal ini pemegang rekening diwajibkan untuk menyelenggarakan administrasi dari perkembangan rekeningnya itu dan tidak menyerahkan penyelenggaraan adminstrasinya pada Banknya saja.
Setiap mutasi yang terjadi atas rekeningnya itu harus dicatat secara up to date sekali, termasuk penarikan cek-cek atas rekening yang bersangkutan harus segera dicatatnya sebagai pengurangan atas saldonya. Mengingat bahwa suatu Bank tidak berhak untuk mendebet (mengurangi) saldo rekening dari langganan tanpa instruksi dan persetujuan dari langganannya itu (kecuali ongkos-ongkos bank yang jumlahnya tidak begitu berarti), maka bagi pemegang rekening tidak banyak kesulitan untuk mengetahui berapa saldonya pada setiap saat. Yang mungkin agak lambat dapat diketahuinya adalah pengkreditan (penambahan) atas saldonya itu oleh bank karena untuk itu ia harus menerima dulu kredit nota dari bank tersebut; akan tetapi hal ini tidak akan menyebabkan pemegang rekening itu mempunyai pandangan tentang saldonya yang lebih tinggi daripada sebenarnya.
Yang dimaksud dengan "dana" dalam peraturan ini adalah saldo rekening giro atas mana cek itu ditarik atau dana yang disediakan oleh bank bagi langganan yang bersangkutan sebagai fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank bagi langganannya itu.
Dalam hal yang terakhir ini fasilitas kredit termaksud harus telah diberikan sebelum cek-cek yang bersangkutan ditarik dan pemberiannya itu haruslah secara tertulis dalam batas batas ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam bidang perkreditan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1955,
Kekayaan-kekayaan lain dari penarik cek pada bank atas mana cek tersebut ditarik kecuali giro dan fasilitas kredit termaksud di atas (misalnya deposito). tidak- termasuk dalam "dana" yang dimaksudkan dalam peraturan ini, karena penarikan atas kekayaankekayaan itu, misalnya deposito, mempunyai ketentuan- ketentuan tersendiri dan tidak "subject to cheque".
Kaharusan penyediaan dana pada sitertarik adalah mulai sejak saat ditariknya cek hingga sampai saat cek yang bersangkutan diajukan kepada bank atas mana cek itu ditarik, untuk dibayar.
Mengingat bahwa dalam rangka pembasmian manipulasi dengan cara penertiban cek kosong perlu diadakan pemidanaan atas perbuatan tersebut yang lebih berat dari pada terhadap kejahatan pada umumnya, maka perlu dijatuhkan dua hukuman utama terhadap penarikan cek kosong termaksud, dengan mengingat ketentuan dalam Penetapan Presiden No. 5 tahun 1959. Dalam hubungan ini penjatuhan hukuman denda perlu menyimpang dari sistim penjatuhan hukuman yang dianut dalam Undang-undang Hukum Pidana dan mengikuti sistim yang dianut di dalam Undang-undang tindak-pidana Ekonomi (Undangundang No. 7 Drt tahun 1955, Lembaran-Negara tahun 1955 No. 27).
PENJELASAN
Pasal 2

Sedapat-dapatnya diusahakan agar hukuman yang dijatuhkan itu ditujukan kepada sipenanda-tangan cek kosong, karena mereka ini lebih mengetahui akan tersedia tidaknya dana pada sitertarik.
Bilamana ternyata sipenandatangan cek- kosong tersebut tak mampu membayar denda, maka hukuman penjara dijatuhkan kepadanya dan denda dikenakan pada badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan untuk mana telah dilakukan penerimaan cek kosong tersebut.
Ketentuan ini tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 15 Undang-undang No. 7 Drt tahun 1959.
PENJELASAN
Pasal 3

, 4 dan 5
Cukup jelas.
Mengetahui:
Wakil Sekretaris Negara.
SANTOSO S.H.
Brig. Jen. T.N.I.