PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 3 Tahun 2012
Tentang RETRIBUSI TERMINAL
Berlaku: 3 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KOTAMOBAGU,
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Retribusi atas pemberian pelayananan jasa perhubungan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu tentang Retribusi Terminal.
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU dan WALIKOTA KOTAMOBAGU
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG
Menetapkan : RETRIBUSI TERMINAL.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Kotamobagu;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Kotamobagu;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legeslatif Daerah;
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kota Kotamobagu;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kota Kotamobagu;
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga, Bentuk Usaha dan Bentuk Badan Usaha Lainnya;
8. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan;
9. Retribusi Daerah yang selajutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas , atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
11. Retribusi Terminal yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum,tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan perorangan;
12. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Terminal;
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
15. Surat Setoran Retribusi Daerah,yang dapat disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
18. Kas daerah adalah kas daerah Kota kotamobagu;
19. Penyidik Pegawai negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penjabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;.
21. Penyidikan tindak pidana bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakakukan oleh penyidik Peagawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah Terminal yang disediakan,dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN,BUMD dan pihak swasta.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas Terminal.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
BAB V - PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

- ( 1 ) Prinsip penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi Terminal adalah Sebagai berikut :
| Jenis Pelayanan | Jenis Kendaraan/Ukuran Fasilitas Bermotor | Tarif |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penyedian Tempat Parkir Kendaraan Penumpang Umum, Bus Umum Pemakaian Ruang tidur. Pemakaian Tempat Usaha Ruko Petak PO Toko Pemakaian Fasilitas Lain | 1. Angkutan Kota - mikrolet - Bus Kecil - Bus Kota 2. Angkutan Antar Kota - Bus Kecil - Bus Sedang - Bus Besar 1. Kelas I, 1x1 M 2. Kelas II, 1x1 M 3. Kelas III, 1x1 M Semi Permanen Permanen 1. Kelas I, 1x1 M 2. Kelas II, 1x1 M 3. Kelas III, 1x1 M Pencucian Mobil | 1. Rp. 500/hari Rp. 1.000/hari Rp. 2.000/hari Rp. 1.500/hari Rp. 3.000/hari Rp. 6.500/hari Rp. 15.000/HARI/ORG Rp. 12.500/Bulan Rp. 10.000/Bulan Rp. 8.000/Bulan Rp. 250.000/Bulan Rp.500.000/Bulan Rp. 7.500/Bulan Rp. 6.000/Bulan Rp. 5.000/Bulan Rp. 10.000 Mobil/Sekali Cuci |
BAB VII - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah
- (4) Tata cara Pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB VII - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi terutang dipungut diwilayah Kota Kotamobagu.
BAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAAN PEMBAYARAN
Pasal 11

- (1) Retribusi menjadi terutang pada saat Wajib retribusi memanfaatkan fasilitas di lingkungan terminal yang disediakan, dimilik dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Jumlah Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAAN PEMBAYARAN
Pasal 12

Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan pada tempat pembayaran yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
BAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAAN PEMBAYARAN
Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilakukan secara tunai/lunas
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Walikota atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menuda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan.
BAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAAN PEMBAYARAN
Pasal 14

Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB IX - SANKSI ADMINSTRASI
Pasal 15

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunkan STRD;
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (5) Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
BAB X - KEBERATAN
Pasal 16

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD dan atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
BAB X - KEBERATAN
Pasal 17

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan seluruhnya.
BAB X - KEBERATAN
Pasal 18

- (1) Jika Pengajuan keberatan dikabulkan seluruhnya atau sebagian, maka kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan ditertibkannya SKRDLB.
BAB XI - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagiamana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus di terbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi, kelebihan pembayaran retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak ditebitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Ketentuan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila.
- a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari Wajib Retribusi.
BAB XIV - PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
- a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi terutang;
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XIV - PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 23

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XV - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 24

- (1) Instansi yang melaksanakan Pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XVI - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 25

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB XVII - PENYIDIKAN
Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Wewenag penyidik sebagaimana dimaskud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 28

Denda sebagaimana dalam pasal 27 ayat (1) merupakan penerimaan negara
Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal April 2012 Plt. SEKRETARIS DAERAH,
Drs. MUSTAFA LIMBALO
LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2012 NOMOR
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 19 Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Hal-hal yang diatur belum dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.
Disahkan di Kotamobagu pada tanggal April 2012 WALIKOTA KOTAMOBAGU,
Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT, ME
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5

Yang dimaksud dengan 'jasa Usaha' adalah jasa yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 28

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 29

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 30

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 31

Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR
Menimbang
PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NASKAH PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR : TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL
WALIKOTA KOTA KOTAMOBAGU
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang - undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, maka Peratura Daerah Kota Kotamobagu Nomor 19 Tahun 2008 te ntang Retribusi atas pemberian pelayananan jasa perhubungan perlu disesuaiakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu tentang Retribusi Terminal.
Mengingat
- 1. Dan seterus nya sampai dengan 19
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU dan
WALIKOTA KOTA KOTAMOBAGU
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.
PENJELASANBAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dan seterusnya
PENJELASANBAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dan seterusnya
PENJELASANBAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 3

Dan seterusnya
PENJELASANBAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 4

Dan seterusnya
PENJELASANBAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Dan seterusnya
PENJELASANBAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGANAAN JASA
Pasal 6

Dan seterusnya
PENJELASANBAB V - PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

Dan seterusnya
PENJELASANBAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

Dan seterusnya
PENJELASANBAB VII
Pasal 9

Dan seterusnya
PENJELASANBAB VII
Pasal 10

Dan seterusnya
PENJELASANBAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAAN PEMBAYARAN
Pasal 11

Dan seterusnya
PENJELASANBAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAAN PEMBAYARAN
Pasal 12

Dan seterusnya
PENJELASANBAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAAN PEMBAYARAN
Pasal 13

Dan seterusnya
PENJELASANBAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAAN PEMBAYARAN
Pasal 14

Dan seterusnya
PENJELASANBAB IX - SANKSI ADMINSTRASI
Pasal 15

Dan seterusnya
PENJELASANBAB X - KEBERATAN
Pasal 16

Dan seterusnya
PENJELASANBAB X - KEBERATAN
Pasal 17

Dan seterusnya
PENJELASANBAB X - KEBERATAN
Pasal 18

Dan seterusnya
PENJELASANBAB XI - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 19

Dan seterusnya
PENJELASANBAB XII - KEDALUARSA PENAGIHAN
Pasal 20

Dan seterusnya
PENJELASANBAB XIII - TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUAWARSA
Pasal 21

Dan seterusnya
PENJELASANBAB XIV - PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22

Dan seterusnya
PENJELASANBAB XIV - PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 23

Dan seterusnya
PENJELASANBAB XV - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 24

Dan seterusnya
PENJELASANBAB XVI - PENYIDIKAN
Pasal 25

Dan seterusnya
PENJELASANBAB XVII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 26

Dan seterusnya
PENJELASANBAB XVII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 27

Dan seterusnya
PENJELASANBAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Kotamobagu;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legeslatif Daerah;
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kota Kotamobagu;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kota Kotamobagu;
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga, Bentuk Usaha dan Bentuk Usaha dan Bentuk Badan Usaha Lainnya;
8. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan;
9. Retribusi Daerah yang selajutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas , atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
11. Retribusi Terminal yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum,tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan perorangan;
12. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Terminal;
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
15. Surat Setoran Retribusi Daerah,yang dapat disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
16. Surat Ketetapan Retribsi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelabihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
19. Kas daerah adalah kas daerah Kota kotamobagu;
20. Penyidik Pegawai negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penjabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;.
22. Penyidikan tindak pidana bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakakukan oleh penyidik Peagawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
PENJELASANBAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal.
PENJELASANBAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah Terminal yang disediakan,dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN,BUMD dan pihak swasta.
PENJELASANBAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas Terminal.
PENJELASANBAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGANAAN JASA
PENJELASANBAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6

Tingkat pemanfaatan jasa dihitung berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi dan jangka waktu pemanfaatan fasilitas Terminal.
PENJELASANBAB V - PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
PENJELASANBAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi Terminal adalah Sebagai berikut :
| Jenis Pelayanan | Jenis Kendaraan/Ukuran Fasilitas Bermotor | Tarif |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penyedian Tempat Parkir Kendaraan Penumpang Umum,Bus Umum Pemakaian Ruang tidur Pemakaian Tempat Usaha Ruko Petak PO Toko Pemakaian Fasilitas Lain | 1. Angkutan Kota - mikrolet - Bus Kecil - Bus Kota 2.Angkutan Antar Kota - Bus Kecil - Bus Sedang - Bus Besar 1. Kelas I, 1x1 M 2. Kelas II, 1x1 M 3. Kelas III, 1x1 M Semi Permanen Permanen 1. Kelas I, 1x1 M 2. Kelas II, 1x1 M 3. Kelas III, 1x1 M Pencucian Mobil | 2. Rp. 500/hari Rp. 1.000/hari Rp. 2.000/hari Rp. 1.500/hari Rp. 3.000/hari Rp. 6.500/hari Rp. 15.000/HARI/ORG Rp. 12.500/Bulan Rp. 10.000/Bulan Rp. 8.000/Bulan Rp. 250.000/Bulan Rp.500.000/Bulan Rp. 7.500/Bulan Rp. 6.000/Bulan Rp. 5.000/Bulan Rp. 10.000 Mobil/Sekali Cuci |
PENJELASANBAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi terutang dipungut diwilayah Kota Kotamobagu.
PENJELASANBAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAAN PEMBAYARAN
Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dann kartu langganan;
3. (3 ) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah secara bruto.
- (4) Tata cara Pemungutan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
PENJELASANBAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAAN PEMBAYARAN
Pasal 11

- (1) Retribusi menjadi terutang pada saat Wajib retribusi memanfaatkan fasilitas di lingkungan terminal yang disediakan, dimilik dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Jumlah Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
PENJELASANBAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAAN PEMBAYARAN
Pasal 12

Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan pada tempat pembayaran yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
PENJELASANBAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAAN PEMBAYARAN
Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Walikota atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan.
Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
PENJELASANBAB IX - SANKSI
Pasal 15

Sanksi Administratif
Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunkan STRD;
PENJELASANBAB IX - SANKSI
Pasal 16

Sanksi Pidana
- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
PENJELASANBAB IX - SANKSI
Pasal 17

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 merupakan penerimaan negara.
PENJELASANBAB X - PENAGIHAN
Pasal 18

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
PENJELASANBAB X - KEBERATAN
Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD dan atau dokumen lain yang dipersamakan;
2. ( 2 ) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
3. ( 3 ) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu diluar kekuasaannya.
4. ( 4 ) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi;
5. ( 5 ) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
PENJELASANBAB X - KEBERATAN
Pasal 20

- ( 1 ) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- ( 2 ) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang;
- ( 3 ) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan seluruhnya.
PENJELASANBAB X - KEBERATAN
Pasal 21

- (1) Jika Pengajuan keberatan dikabulkan seluruhnya atau sebagian, maka kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan ntuk paling lama 12 bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan ditertibkannya SKRDLB.
PENJELASANBAB XI - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 21

- ( 1 ) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- ( 2 ) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak ditrimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagiamana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus memberikan keputusan.
- ( 3 ) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus di terbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- ( 4 ) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi, kelebihan pembayaran retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- ( 5 ) Pengembalian kelebihan pembayarn retribusi sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak ditebitkannya SKRDLB.
- ( 6 ) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- ( 7 ) Ketentuan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
PENJELASANBAB XII - PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA
Pasal 22

- ( 1 ) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retrubusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- ( 2 ) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila.
- b. Diterbitkan Surat Teguran; atau
- c. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- ( 3 ) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut
- (4 ) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari Wajib Retribusi.
PENJELASANBAB XII - PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA
Pasal 23

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.
PENJELASANBAB XIV - PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
- a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi terutang;
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
PENJELASANBAB XIV - PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 23

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Walikota.
PENJELASANBAB XV - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 24

- (1) Instansi yang melaksanakan Pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
PENJELASANBAB XVI - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 25

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
PENJELASANBAB XVII - PENYIDIKAN
Pasal 26

- ( 1 ) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomorm8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- ( 3 ) Wewenag penyidik sebagaimana dimaskud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- d. Memriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hokum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- ( 4 ) Penyidik sebagaiman dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
PENJELASANBAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Hal-hal yang diatur belum dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
PENJELASANBAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.
Disahkan di Kotamobagu Pada tanggal 2012 WALIKOTA KOTAMOBAGU,
Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT, ME
Di undangkan di Kotamobagu Pada tanggal 2012 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
Drs. Hi. MUSTAFA LIMBALO
LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2012 NOMOR
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, Daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu daerah diberikan hak untuk mengenakan pungutan kepada masyarakat yang dilaksankan berdasarkan Undang-Undang
Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah diberikan kewenangan dibidang pajak daerah dan retribusi daerah yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam Undang-Undang ini juga mengatur secara terperinci jenis Pajak daerah dan Retribusi daerah, untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha. Salah satu jenis retribusi yan diatur dalam Undang-undang ini adalah retribusi Terminal.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal
PENJELASANBAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1

Cukup jelas.
PENJELASANBAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2

Cukup jelas.
PENJELASANBAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Cukup jelas.
PENJELASANBAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Cukup jelas.
PENJELASANBAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Yang dimaksud dengan 'jasa Usaha' adalah jasa nyang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
PENJELASANBAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Cukup jelas.
PENJELASANBAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Cukup jelas.
PENJELASANBAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Cukup jelas.
PENJELASANBAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Cukup jelas.
PENJELASANBAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Cukup jelas.
PENJELASANBAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Cukup jelas.
PENJELASANBAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Cukup jelas.
PENJELASANBAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Cukup jelas.
PENJELASANBAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Cukup jelas.
PENJELASANBAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Cukup jelas.
PENJELASANBAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Cukup jelas.
PENJELASANBAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Cukup jelas.
PENJELASANBAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Cukup jelas.
PENJELASANBAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Cukup jelas.
PENJELASANBAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Cukup jelas.
PENJELASANBAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Cukup jelas.
PENJELASANBAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Cukup jelas.
PENJELASANBAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Cukup jelas.
PENJELASANBAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Cukup jelas.
PENJELASANBAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Cukup jelas.
PENJELASANBAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Cukup jelas.
PENJELASANBAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Cukup jelas.
PENJELASANBAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Cukup jelas.
PENJELASANBAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR.