Unknown Unknown Nomor 8 Tahun 2014
Tentang ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Berlaku: 10 Nopember 2014
N/A
Preamble

Menimbang
:
BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINJAI,
- a. bahwa pelaksanaan suatu pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. bahwa untuk mencegah gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan diperlukan adanya analisis dampak lalu lintas yang efektif, akurat dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;
4. Mengingat : Negara
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
SALINAN
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 41);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Derah Kabupaten Sinjai Nomor 34);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI dan BUPATI SINJAI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU
LINTAS.
KETENTUAN UMUM
BAB II - PELAKSANAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 2

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan.
BAB II - PELAKSANAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 3

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa bangunan meliputi:
- a. pusat perbelanjaan (mal );
- b. pusat pertokoan;
- c. kegiatan perkantoran;
- d. kegiatan industri;
- e. pergudangan;
- f. fasilitas pendidikan;
- g. pusat kesehatan;
- h. pusat perbankan;
- i. stasiun pengisian bahan bakar umum;
- j. gedung pertemuan;
- k. hotel dan sejenisnya;
- l. fasilitas olah raga (indoor atau out door ); dan/atau
- m. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
- a. perumahan dan permukiman;
- b. rumah susun dan apartemen;
- c. asrama; dan/atau
- d. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
- a. akses ke dan dari jalan tol;
- b. pelabuhan;
- c. bandar udara;
- d. terminal;
- e. stasiun kereta api;
- f. pool kendaraan;
- g. fasilitas parkir untuk umum;
- h. pembangunan jalan layang ( flyover );
- i. pembangunan terowongan ( under pass );
- j. pembangunan prasarana kereta api massal cepat ( mass rapid transit );
- k. pembangunan prasarana kereta api ringan cepat ( light rapid transit ); dan/atau
- l. infrastruktur lainnya.
- (4) Kriteria pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur oleh Kepala Dinas setelah mendapat pertimbangan dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Ketentuan mengenai kriteria besaran pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang wajib melakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB II - PELAKSANAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 4

Hasil Andalalin merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh:
- a. izin lokasi;
- b. izin mendirikan bagunan; atau
- c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
BAB III - TATA CARA ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 5

- (1) Pengembang atau pembangun melakukan Andalalin dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. lulusan penguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi oleh instansi yang berwenang atau lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang ijazahnya telah disahkan oleh instansi pemerintah yang berwenang di bidang pendidikan;
- b. mempunyai pengetahuan dan pengalaman paling rendah di bidang teknik perencanaan transportasi, teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas dan teknik tata ruang.
BAB III - TATA CARA ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 6

- (1) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dalam bentuk dokumen hasil Andalalin.
- (2) Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan;
- b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
- c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
- d. tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
- e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
- f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (3) Tanggung jawab pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.
BAB I - PENILAIAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 7

- (1) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan untuk menetapkan persetujuan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
BAB I - PENILAIAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil Andalalin kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk dilakukan penilaian.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil Andalalin secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
BAB I - PENILAIAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 9

- (1) Penilaian Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan beranggotakan yang terdiri atas:
- a. Dinas Perhubungan;
- b. Dinas Pekerjaan Umum;
- c. Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan; dan
- d. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
BAB I - PENILAIAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 10

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) mempunyai tugas:
- a. melakukan penilaian terhadap hasil Andalalin;
- b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil Andalalin;
- c. melakukan koordinasi antar instansi terhadap pengajuan dokumen hasil Andalalin;
- d. memberikan pertimbangan metodologi, analisis, rencana peningkatan jaringan jalan, pemanfaatan ruang milik jalan (Rumija), jaringan utilitas, rencana kota dan syarat zonasi sebagai pedoman perencanaan dan pembangunan fisik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. memberikan pertimbangan tentang pengaturan lalu lintas.
BAB I - PENILAIAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 11

- (1) Hasil penilaian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal hasil penilaian Tim menyatakan hasil Andalalin yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi persyaratan, Bupati mengembalikan hasil analisis kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.
BAB I - PENILAIAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 12

- (1) Dalam hal hasil penilaian Tim menyatakan hasil Andalalin yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Bupati meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani pemilik, direktur atau pimpinan cabang dari pengembang atau pembangun.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil Andalalin.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur dioperasikan.
BAB V - PERSYARATAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 13

Untuk memperoleh persetujuan dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pengembang atau pembangun harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b. fotokopi akta pendirian perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang, apabila pengembang atau pembangun adalah Badan;
- c. surat kuasa bermaterai cukup dari pengembang atau pembangun apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
- d. foto kopi Surat Keterangan Rencana Kota yang diterbitkan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- e. gambar rencana/denah bangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur dengan skala paling kecil 1 : 500;
- f. foto kopi surat penunjukan lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat dari pengembang atau pembangun, yang memuat antara lain daftar nama tenaga ahli berikut uraian tugas dan tanggung jawabnya dari tiap-tiap tenaga ahli, dengan menunjukkan aslinya;
- g. surat penugasan tenaga ahli untuk melaksanakan penyusunan dokumen hasil Andalalin;
- h. surat pernyataan dari tenaga ahli yang isinya bertanggung jawab terhadap hasil analisis yang dilakukan dan kesanggupannya untuk ikut aktif dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang direkomendasikannya;
- i. dokumen kerangka acuan yang disusun oleh tenaga ahli berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- j. dokumen analisis kinerja lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- k. dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
BAB VI - EVALUASI
Pasal 14

- (1) Evaluasi terhadap Andalalin dilakukan secara berkala.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi Bupati dapat memberikan kewajibankewajiban baru yang harus dilaksanakan oleh pengembang atau pembangun.
- (5) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Dinas.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan Andalalin dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
BAB VIII - SANKSI
Pasal 16

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara pelayanan umum;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. pembatalan izin; dan/atau
- e. pencabutan izin.
BAB VIII - SANKSI
Pasal 17

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Apabila sampai batas akhir waktu penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, maka izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibatalkan atau dicabut.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Setiap pengembang atau pembangun yang berpotensi menimbulkan dampak lalu lintas sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, yang sudah mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan dan sedang melaksanakan pembangunan, apabila terjadi perubahan site plan, pengembang atau pembangun harus membuat dan mendapatkan persetujuan dokumen hasil Andalalin.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.
Ditetapkan di Sinjai pada tanggal 10 Nopember 2014
BUPATI SINJAI, ttd
H. SABIRIN YAHYA
Diundangkan di Sinjai pada tanggal 17 Nopember 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI, ttd
H. TAIYEB A. MAPPASERE
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2014 NOMOR 8
Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kabag. Hukum dan HAM
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN 5 TAHUN 2014
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Pertumbuhan ekonomi masyarakat merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari seiring dengan perkembangan jaman. Pertumbuhan ekonomi tersebut selalu diikuti dengan kebutuhan-kebutuhan akan adanya sarana untuk menjalankannya. Konsekuensi yang kemudian muncul adalah semakin tingginya angka pembangunan sarana dan prasarana dengan mengatasnamakan pembangunan ekonomi. Selain meningkatnya kebutuhan akan sarana dan prasarana ekonomi, meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat juga merupakan suatu hal mutlak yang terjadi seiring meningkatnya jumlah penduduk. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan akan tempat adanya pemukiman/tempat tinggal.
Pembangunan sarana dan prasarana serta pembangunan pemukiman tersebut mempunyai dampak/akibat terhadap berbagai hal yang salah satunya adalah terkait dengan lalu lintas. Adanya pembangunan/bangunan tertentu akan menyebabkan lalu lintas menjadi ramai dan terkadang menimbulkan kemacetan. Kondisi yang demikian tentu merupakan kondisi yang tidak ideal mengingat ketidak lancaran serta kemacetan justru akan menghambat laju perekonomian masyarakat.
Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sinjai menganggap perlu untuk mengeluarkan suatu regulasi terkait dengan ketentuan perizinan pembangunan yaitu peraturan daerah mengenai analisis dampak lalu lintas. Dengan peraturan daerah tersebut diharapkan pembangunan yang dilakukan tidak akan menyebabkan terganggunya lalu lintas.
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 69