PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 1 Tahun 2016
Tentang PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
Berlaku: 20 Januari 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI PATI PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 56);
Menetapkan
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI
dan
BUPATI PATI MEMUTUSKAN:
: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Pati.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRW Provinsi adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
12. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
13. Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa yang selanjutnya disingkat PPTAD adalah pusat pertumbuhan yang direncanakan dan difokuskan pada desa atau beberapa desa yang memiliki potensi andalan dan unggulan sebagai sentra pertumbuhan terpadu antar desa dan penggerak perkembangan ekonomi desa sekitarnya.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
15. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa dan kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
16. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistim pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
17. Pola Tata Desa adalah tata penggunaan lahan atau ruang desa untuk keperluan kegiatan ekonomi dan budidaya masyarakat, sarana dan prasarana pemerintahan desa dan pusat layanan sosial.
18. Komunitas kawasan perdesaan adalah masyarakat yang berdomisili di kawasan yang sama memiliki karakteristik tertentu sesuai ciri geografis kawasan perdesaan seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, pesisir pantai, pertambangan dan industri kecil dan sejenisnya.
19. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan.
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum musyawarah antar pelaku Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa.
22. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
26. Ciri ekologi adalah ciri sumber daya alam yang dimiliki desa seperti desa pesisir pantai, desa sekitar kawasan hutan, desa sekitar tambang dan industri, desa di dataran tinggi dan disekitar waduk; dan desa di daerah aliran sungai.
27. Revitalisasi adalah penguatan hal-hal positif yang sudah ada misalnya fungsi tata ruang desa dan Pusat Pertumbuhan Antar-Desa Secara Terpadu.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Kabupaten Pati dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
- a. tersedianya ruang partisipatif dalam penataan ruang kawasan perdesaan dengan melibatkan komponen masyarakat;
- b. pengembangan PPTAD;
- c. meningkatnya kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan ekonomi dalam rangka mendukung pembangunan kawasan perdesaan; dan
- d. terwujudnya pembangunan infrastruktur antar perdesaan.
BAB III
Pasal 3

Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan berdasarkan asas:
- a. adil;
- b. partisipatif;
- c. holistik;
- d. keseimbangan;
- e. keanekaragaman;
- f. keterkaitan ekologis;
- g. sinergis;
- h. keberpihakan ekonomi rakyat;
- i. transparan;
- j. akuntabel; dan
- k. berkelanjutan.
BAB III
Pasal 4

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam 1 (satu) kabupaten.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
- a. aspirasi dan kebutuhan masyarakat di kawasan perdesaan;
- b. kewenangan Desa;
- c. potensi Desa;
- d. kelancaran investasi pada kawasan perdesaan;
- e. kelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
- f. keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum; dan
- g. kondisi sosial budaya dan ciri ekologi kawasan perdesaan.
BAB IV - RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. penataan ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;
- b. pengembangan PPTAD;
- c. penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan ekonomi;
- d. pembangunan infrastruktur antar perdesaan;
- e. Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan;
- f. pembinaan; dan
- g. pendanaan.
BAB V - PENATAAN RUANG KAWASAN PERDESAAN SECARA PARTISIPATIF
Pasal 6

- (1) Penataan ruang Kawasan Perdesaan secara partisipatif meliputi penggunaan dan pemanfaatan wilayah kawasan perdesaan sesuai tata ruang kabupaten.
- (2) Penataan ruang Kawasan Perdesaan secara partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atau bersama masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Penataan ruang kawasan perdesaan secara partisipatif dilakukan di area atau lokasi yang diusulkan dan/atau ditetapkan sebagai kawasan perdesaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penataan ruang Kawasan Perdesaan secara partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.
BAB V - PENATAAN RUANG KAWASAN PERDESAAN SECARA PARTISIPATIF
Pasal 7

- (1) Dalam penataan ruang kawasan perdesaan secara partisipatif, masyarakat desa berhak:
- a. ikut serta memberikan masukan dalam penataan ruang kawasan Perdesaan yang diselaraskan dengan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten;
- b. mengetahui isi rencana penggunaan dan pemanfaatan wilayah kawasan perdesaan sesuai tata ruang kabupaten;
- c. menikmati manfaat dari penataan ruang kawasan perdesaan; dan
- d. memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialaminya akibat dari proses penataan ruang kawasan perdesaan.
- (2) Kompensasi atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diputuskan dalam musyawarah desa dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundangundangan.
BAB V - PENATAAN RUANG KAWASAN PERDESAAN SECARA PARTISIPATIF
Pasal 8

Dalam penataan ruang kawasan perdesaan secara partisipatif, masyarakat desa berkewajiban:
- a. memelihara kelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
- b. memelihara hasil pemanfaatan ruang kawasan perdesaan; dan
- c. mencegah kerusakan lingkungan dan sumber daya alam.
BAB V - PENATAAN RUANG KAWASAN PERDESAAN SECARA PARTISIPATIF
Pasal 9

Penataan ruang kawasan perdesaan secara partisipatif dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat desa dalam:
- a. menyusun profil desa dalam rangka menemukenali dan mendayagunakan potensi desa;
- b. memperkuat efektivitas perencanaan pembangunan desa;
- c. menemukan dan mengembangkan komoditas unggulan kawasan;
- d. memelihara kelestarian lingkungan dan konservasi Sumber Daya Alam;
- e. memperkuat kearifan lokal komunitas kawasan perdesaan sesuai karakteristik masing-masing; dan
- f. mendorong dan mempertahankan ruang fisik desa yang ideal dan menciptakan ketertiban, ketentraman, keindahan dan keserasian.
BAB VI - PENGEMBANGAN PPTAD
Pasal 10

- (1) Pengembangan PPTAD dilakukan berdasarkan potensi dan ciri ekologi kawasan perdesaan.
- (2) Pengembangan PPTAD dilakukan untuk:
- a. pemberdayaan ekonomi rakyat yang berbasis pada potensi komunitas dan desa;
- b. mendorong pertumbuhan yang dapat menjadikan desa sebagai fondasi pembangunan;
- c. mendorong roda ekonomi sektor riil seperti pertanian, kelautan dan perikanan, pertukangan, usaha mikro, kecil dan menengah, industri rakyat dan sejenisnya yang mampu menciptakan lapangan kerja produktif dan berkelanjutan di kawasan perdesaan;
- d. mendorong tumbuhnya semangat kewirausahaan masyarakat di kawasan perdesaan;
- e. mensinergikan kerjasama jejaring antar desa dan pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi komunitas kawasan perdesaan; dan
- f. mendorong tumbuh serta berkembangnya koperasi yang ada di desa dan BUMDesa yang sehat dan kondusif bagi akumulasi dan redistribusi modal.
BAB VI - PENGEMBANGAN PPTAD
Pasal 11

Pengembangan PPTAD meliputi kegiatan:
- a. penguatan dan peningkatan mutu sumber daya manusia komunitas kawasan dalam pengelolaan usaha ekonomi dan produksi;
- b. penguatan kelembagaan ekonomi, manajemen BUM Desa dan revitalisasi modal sosial komunitas kawasan perdesaan;
- c. pengembangan infrastruktur dasar Kawasan Perdesaan;
- d. penguatan akses masyarakat terhadap modal dan sumber ekonomi serta pemasaran; dan
- e. penguatan kemitraan usaha ekonomi masyarakat.
BAB VI - PENGEMBANGAN PPTAD
Pasal 12

- (1) Penetapan Pengembangan PPTAD dilakukan berdasarkan hasil analisis Kawasan Perdesaan dan dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Ketentuan mengenai Pengembangan PPTAD dan dokumen rencana pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.
BAB VII - PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT, KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN
Pasal 13

- (1) Penguatan kapasitas masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kolektif masyarakat Kawasan Perdesaan dalam hal:
- a. Ikut serta dalam penataan ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;
- b. berpartisipasi dalam pelaksanaan PPTAD;
- c. berpartisipasi dalam kerjasama jejaring melalui penataan ruang partisipatif dan PPTAD; dan
- d. melaksanakan Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan Antar Desa.
- (2) Sasaran penguatan kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komunitas kawasan:
- a. perdesaan pesisir pantai;
- b. perdesaan disekitar kawasan hutan;
- c. perdesaan berpotensi bencana dan rawan bencana;
- d. perdesaan disekitar area pertambangan;
- e. perdesaan disekitar area industri;
- f. perdesaan dataran tinggi dan disekitar waduk; dan
- g. perdesaan daerah aliran sungai.
BAB VII - PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT, KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN
Pasal 14

Penguatan kapasitas kelembagaan dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
- a. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat;
- c. Kelembagaan usaha mikro, kecil dan menengah, BUM Desa, koperasi dan sejenisnya;
- d. KPM; dan
- e. Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan antar Desa.
BAB VII - PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT, KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN
Pasal 15

- (1) Kegiatan penguatan kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:
- a. fasilitasi;
- b. pelatihan berbasis kompetensi;
- c. pendampingan;
- d. pemagangan;
- e. studi banding pola percontohan keberhasilan ( best practice );
- f. penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi;
- g. advokasi; dan
- h. kegiatan lain sesuai kebutuhan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk proses belajar partisipatif yang diarahkan untuk menghasilkan aksi bersama yang produktif.
BAB VII - PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT, KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN
Pasal 16

Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan melalui kemitraan multi-pihak pemangku kepentingan.
BAB VII - PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT, KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN
Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penguatan kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dalam peraturan bupati.
BAB VIII - PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ANTAR PERDESAAN Pasal 18
Pasal 19

- (1) Pembangunan Infrastruktur Antar Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Pembangunan Infrastruktur Antar Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
BAB VIII - PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ANTAR PERDESAAN Pasal 18
Pasal 20

- (1) Pembangunan Infrastruktur Antar Perdesaan yang berskala lokal Desa dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
- (2) Pelaksanaan kerja sama antar Desa diatur dengan peraturan bersama Kepala Desa.
- (3) Peraturan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. ruang lingkup kerja sama;
- b. bidang kerja sama;
- c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- d. jangka waktu;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pendanaan;
- g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan h. penyelesaian perselisihan.
- (4) Camat atas nama bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar Desa.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.
BAB IX - PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN Pasal 21
Pasal 22

- (1) Persiapan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:
- a. penyiapan KPM Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- b. pembentukan Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan Antar Desa;
- c. sosialisasi kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
- d. diskusi kelompok perencanaan partisipatif.
- (2) Penyiapan KPM dan pembentukan Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah untuk mendukung perencanaan partisipatif.
Bagian Kedua
Penetapan
BAB IX - PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN Pasal 21
Pasal 23

- (1) Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme:
- a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- b. usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati;
- c. bupati melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan daerah; dan
- d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, bupati menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan keputusan bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.
Bagian Ketiga
Pelaksanaan
BAB IX - PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN Pasal 21
Pasal 24

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan.
BAB IX - PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN Pasal 21
Pasal 25

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
Bagian Keempat
Pemanfaatan dan Pemeliharaan
BAB IX - PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN Pasal 21
Pasal 26

- (1) Pemanfaatan hasil Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
- a. penggunaan ruang Kawasan Perdesaan;
- b. pendayagunaan hasil PPTAD; dan
- c. pemeliharaan hasil Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan hasil Pembangunan Kawasan Perdesaan lintas desa diatur dengan kesepakatan antar desa.
- (3) Tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan hasil Pembangunan Kawasan Perdesaan lintas kecamatan diatur dengan kesepakatan antar kecamatan.
- (4) Tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan hasil Pembangunan Kawasan Perdesaan lintas Kabupaten diatur dengan kesepakatan antar kabupaten.
- (5) Tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan hasil Pembangunan Kawasan Perdesaan lintas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Bupati melakukan pengendalian dan pengawasan atas program Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Bupati melakukan pengendalian dan pengawasan program Pembangunan Kawasan Perdesaan lintas desa yang mencakup:
- a. persiapan dan pemasyarakatan kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- b. perencanaan dan pelaksanaan musyawarah di desa dan antar desa;
- c. penetapan rencana pola tata desa PPTAD; dan
- d. pelaksanaan dan pemanfaatan ruang kawasan perdesaan dan PPTAD.
BAB IX - PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN Pasal 21
Pasal 28

- (1) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan melalui kegiatan antara lain:
2. a.
3. supervisi;
- b. pemantauan; dan
- c. pelaporan dan evaluasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.
BAB IX - PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN Pasal 21
Pasal 29

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan melalui pengawasan sosial oleh masyarakat dan pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan sosial oleh masyarakat dilakukan pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan ruang kawasan perdesaan.
- (3) Untuk mendukung peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial dapat dibentuk unit pengaduan masyarakat atau dengan memanfaatkan lembaga yang sudah ada.
BAB X - PEMBINAAN
Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
3. a penetapan panduan operasional;
4. b pemberian fasilitasi dalam perencanan, penetapan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi;
5. c penguatan kelembagaan;
6. d fasilitasi musyawarah Desa; dan
7. e pendelegasian urusan kepada Camat dalam hal pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan lintas kecamatan.
BAB XI - PENDANAAN
Pasal 31

Pendanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.
Ditetapkan di Pati
Pada tanggal 20 Januari 2016
BUPATI PATI,
ttd.
HARYANTO
Diundangkan di Pati
Pada tanggal 20 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI
ttd.
DESMON HASTIONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2016 NOMOR 1
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM
SITLSUBIATI SHMM Pembina NIP 19720424 199703 2 010
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH : (12/2015)
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3

Huruf a
Yang dimaksud dengan 'adil' adalah setiap orang atau warga masyarakat di desa berhak untuk berpartisipasi dan menikmati manfaat dan hasil serta memperoleh kompensasi dari akibat yang ditimbulkan oleh pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan 'partisipatif' adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan bersama masyarakat dengan melibatkan pemerintah desa dan permusyawaratan desa, dan pemangku kepentingan lainnya termasuk lembaga swasta mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan serta pengendalian.
Huruf c
Yang dimaksud dengan 'holistik' adalah bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan melalui upaya yang mampu merespon permasalahan masyarakat perdesaan yang multi dimensi sosial budaya, kelembagaan, ekonomi, sumber daya alam, lingkungan dan infrastruktur.
Huruf d
Yang dimaksud dengan 'keseimbangan' adalah bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan menekankan keharmonisan antara pencapaian tujuan ekonomi dalam rangka menciptakan kemakmuran bagi masyarakat banyak dan tujuan sosial dalam bentuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan serta konservasi sumber daya alam.
Huruf e
Yang dimaksud dengan 'keanekaragaman' adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan dengan mengakui perbedaan ciriciri komunitas masing-masing perdesaan, adat-istiadat
Huruf f
Yang dimaksud dengan 'keterkaitan ekologis' adalah bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara satu tipologi kawasan pertanian terkait dengan kawasan lindung dan sebagainya.
Huruf g
Yang dimaksud dengan 'sinergi' adalah bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan secara sinergi antara penataan ruang, Pusat Pertumbuhan Antar-Desa Secara Terpadu, dan penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan.
Huruf h
Yang dimaksud dengan 'keberpihakan ekonomi rakyat' adalah bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan dengan berpihak pada kepentingan penduduk miskin, penciptaan lapangan kerja, dan mendorong kegiatan ekonomi serta produktifitas rakyat yang berorientasi pasar.
Huruf i
Yang dimaksud dengan 'transparan' adalah bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan semangat keterbukaan sehingga seluruh masyarakat dan pelaku memiliki akses yang sama terhadap informasi tentang rencana dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan.
Huruf j
Yang dimaksud dengan 'akuntabel' adalah bahwa dalam hal pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, pelaksana dapat diminta tanggung jawab oleh publik atas proses dan hasil serta dampak yang diakibatkannya.
Huruf k
Yang dimaksud dengan 'berkelanjutan' adalah bahwa dalam hal pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan berlangsung terus-menerus, berkesinambungan dimana pembangunan kawasan perdesaan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang, yang memerhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga.
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9

Huruf a
Yang dimaksud dengan 'Menemukenali' adalah teknik identifikasi kebutuhan yang diperlukan dalam menyusun profil Desa sekaligus menggali potensi Desa yang ada sebagai bahan pertimbangan, data informasi dan bahan dokumentasi dalam menentukan skala prioritas penetapan ruang kawasan perdesaan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud koperasi dan sejenisnya adalah Badan Keswadayaan Masyarakat, Lembaga Keswadayaan Masyarakat atau Badan Kredit Desa. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Yang dimaksud dengan kegiatan lain sesuai kebutuhan adalah bimbingan teknis, workshop, sarasehan atau Outbond. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 28

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 29

Yang dimaksud dengan "pengawasan fungsional" adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang diadakan khusus untuk membantu pimpinan dalam menjalankan fungsi pengawasan di lingkungan organisasi yang menjadi tanggung jawabnya. Pengawasan fungsional terdiri dari Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ; Inspektorat Jenderal Departemen, Aparat Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen/instansi pemerintah lainnya; dan Inspektorat Wilayah Provinsi; dan Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota.
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan unit pengaduan adalah unit kerja khusus yang ditunjuk untuk menangani pengaduan. Unit pengaduan bertugas melayani masyarakat dalam menerima pengaduan, memberikan respon terhadap status pengaduan dan memberikan informasi lain yang diperlukan masyarakat atau pelapor berkaitan dengan pengaduan masyarakat.
PENJELASAN
Pasal 30

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 31

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "sumber lain yang sah dan tidak mengikat" adalah pendapatan yang berasal dari sumbangan, hibah atau bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENJELASAN
Pasal 32

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 33

Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 87