PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 21 Tahun 2016
Tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2017
Berlaku: 18 Mei 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAYONG UTARA,
- a. bahwa dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017 ditetapkan dengan peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kayong Utara tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017;
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2014, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018(Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014 Nomor 10);
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2017.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kayong Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan BAPPEDA adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yag selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5(lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
11. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1(satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati oleh DPRD.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisikan rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Kayong Utara merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kayong Utara dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Penjabaran RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan pencapaian visi, misi dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara.
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 3

RKPD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4

RKPD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berfungsi:
- a. menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD, berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD;
- b. mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD;
- c. menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk Menyusun RAPBD;
- d. menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD.
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5

Penyusunan Renja SKPD Tahun 2017 berpedoman pada RKPD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017.
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 6

BAPPEDA menelaah kesesuaian antara Rencana Strategis SKPD, RKA SKPD, tugas pokok dan fungsi SKPD, dan hasil pembahasan RAPBD bersama DPRD dengan RKPD Tahun 2017.
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 7

RKPD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 8

- (1) RKPD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017 dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:
- a. perkembangan yang tidak sesuai kerangka pendanaan dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan dan/atau;
- c. keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD
Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2017;
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh Bappeda guna memastikan tercapainya visi misi Bupati/Wakil Bupati yang dituangkan dalam RPJMD;
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi pengendalian perumusan kebijakan, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi hasil RKPD Tahun 2017 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Diundangkan di Sukadana pada tanggal 18 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA, ttd
HILARIA YUSNANI
BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2016 NOMOR 21
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.
Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 18 Mei 2016
BUPATI KAYONG UTARA, ttd
HILDI HAMID