PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 45 Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 9 Desember 2016
BAB VIII - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
Pasal 122

- (1) SeksiLingkungan Keluarga aan Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- b. melaksanakan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- d. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- e. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- f. melaksanakan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- g. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- h. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiHak Sipil, Informasi dan Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf b, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- b. melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- c. melaksanakan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak dibidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- e. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak dibidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- f. melaksanakan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- g. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- h. melaksanakan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- i. melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- j. melaksanakan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- k. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- l. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- m. melaksanakan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- n. melaksanakan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha dibidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- o. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningatan kualitas hidup anak dibidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- p. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang hak sipil, informasi dan partisipasi; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiKesehatan Dasar dan Kesejahteraansebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- b. melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- c. melaksanakan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- e. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- f. melaksanakan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- g. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- h. melaksanakan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- i. melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- j. melaksanakan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- k. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- l. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- m. melaksanakan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- n. melaksanakan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- o. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningatan kualitas hidup anak dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- p. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Kelima
Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Pasal 123
- (1) Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113huruf d, mempunyai
tugasmemberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta melakukan dan melaksanakan perumusan dan penetapan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dibidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- c. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d. penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidangpencegahan, penanganan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- e. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- f. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- i. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- j. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
- k. penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
- l. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
- m. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
- n. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
- o. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- p. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
- q. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- r. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikanoleh pimpinan.
BAB VIII - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
Pasal 124

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak terdiri atas :
- a. SeksiPerlindungan Perempuan;
- b. SeksiPerlindungan Khusus Anak; dan
- c. SeksiData Kekerasan Perempuan dan Anak
BAB VIII - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
Pasal 125

- (1) SeksiPerlindungan Perempuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 124huruf a,mempunyai tugas :
- a. melaksanakan perumusan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- b. melaksanakan perumusan kebijakan dibidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- c. melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d. melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi
7. darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- g. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- i. melaksanakan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- j. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- k. melaksanakan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; dan
- l. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiPerlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124huruf b,mempunyai tugas:
- a. melaksanakan perumusan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
- b. melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
- c. melaksanakan perumusan kajian kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
- d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
- e. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
- f. melaksanakan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
- g. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- h. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiData Kekerasan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124huruf c,mempunyai tugas :
- a. melaksanakan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. melaksanakan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- f. melaksanakan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- g. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Keenam
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
BAB VIII - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
Pasal 126

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113huruf e, mempunyai tugas membantu melaksanakan Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk.
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. penyiapan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga benerncana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. penyusunan pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
- d. penyiapan pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- e. penyiapan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
- f. penyiapan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB dan kader KB;
- g. penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- h. penyiapan pelaksanaan pelayanan KB; dan
- i. penyiapan pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
BAB VIII - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
Pasal 127

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas :
- a. SeksiPembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB;
- b. SeksiPemberdayaan Keluarga Sejahtera; dan
- c. SeksiPemaduan dan Sinkronisasi Pengendalian Penduduk.
BAB VIII - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
Pasal 128

- (1) SeksiPembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis norma standar prosedur;
- b. melaksanakan penyiapan serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB;
- c. melaksanakan pembinaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- d. penyiapan petunjuk teknis penyelenggaraan dan pengendalian keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; dan
- e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiPemberdayaan Keluarga Sejahterasebagaimana dimaksud dalam Pasal 127huruf b, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria;
- b. melaksanakan penyiapan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan keluaraga sejahtera;
- c. melaksanakan penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga;
- d. melaksanakan penyiapan kebijakan serta melaksanakan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- e. melaksanakan penyiapan kebijakan serta melaksanakan jaminan dan pelayanan kb, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak; dan
- f. melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPemaduan dan Sinkronisasi Pengendalian Penduduksebagaimana dimaksud dalam Pasal 127huruf c,mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, prosedur dan kriteria;
- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
- c. melaksanakan penyiapan perumusan pelaksanaan kebijakan daerah dibidangpengendalian penduduk;
- d. melaksanakan bahan penyusunan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala daerah;
- e. menyiapkan penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Daerah; dan
- f. melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan.
BAB VIII - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
Pasal 129

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB IX - DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH
Pasal 130

- (1) Dinas Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal2huruf h, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidangKetahanan Pangan, Ketersediaan, Sumber Daya dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi, Cadangan dan Harga Pangan, Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
BAB IX - DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH
Pasal 131

- (1) Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal130ayat (1), mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan dibidang ketahanan pangan meliputi bidang
Ketersediaan, Sumber Daya dan Kerawanan Pangan, Distribusi, Cadangan dan Harga Pangan, serta Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pengooordinasian pengkajian, penyusunan kebijakan, pemantauan dan pemantapan dibidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, distribusi harga dan cadangan pangan, penganekaragaman, konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar;
- b. penyelenggaraan perumusan dan penetapan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ketahanan pangan;
- c. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas dibidang ketahanan pangan;
- d. penyusunan prosedur, dan kriteria dibidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, distribusi harga dan cadangan Pangan, penganekaragaman, konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, distribusi harga dan cadangan pangan, penganekaragaman, konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan meliputi kesekretariatan, ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, distribusi harga dan cadangan pangan, penganekaragaman, konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan segar;
- g. pelaksanaan administrasi dinas ketahanan pangan;
- h. perumusan, Penetapan Kebijakan Pembinaan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Paragraf 3 Susunan Organisasi Pasal 132
Dinas Ketahanan Pangan, terdiri atas :
- a. Sekretariat;
- b. Bidang Ketersediaan, Sumber Daya dan Kerawanan Pangan;
- c. Bidang Distribusi, Cadangan dan Harga Pangan; dan
- d. Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
Bagian Kedua
Sekretariat Pasal 133
administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, penyusunan program dan kegiatan, pelaporan, administrasi keuangan dan kepegawaian.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. melaksanakan pengkajian dan koordinasi serta program dan pelaporan dinas;
- b. melaksanakan penyusunan program kegiatan kesekretariatan;
- c. melaksanakan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas bawahan;
- d. melaksanakan kegiatan pembinaan pengelolaan administrasi umum, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan/kantor;
- e. melaksanakan pengkajian rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan kepegawaian;
- f. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka penyusunan program kegiatan dinas;
- g. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan, umum dan kepegawaian;
- h. melaksanakan penyusunan program, anggaran dan pelaporan;
- i. melaksanakan penyusunan daftar urutan kepangkatan (duk) pada masing-masing bidang;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan pengalokasian anggaran kegiatan pada masing-masing bidang dan UPTD;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang dan UPTD;
- l. melaksanakan pembinaan jabatan fungsional;
- m. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- n. melaksanakan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan;
- o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- p. melaksanakan penyempurnaan dan paraf atas naskah dinas; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB IX - DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH
Pasal 134

Sekretariat, terdiri atas :
- a. Sub Bagian Program dan Keuangan;dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
BAB IX - DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH
Pasal 135

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerja Sub Bagian program dan keuangan;
- b. melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
- c. melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) dinas;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan dinas;
- f. melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan dinas lain;
- g. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
- h. melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
- i. melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
- j. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan realisasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;
- k. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dinas;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- m. melaksanakan evaluasi semua tugas-tugas bendaharawan;
- n. melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas;
- o. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuanganmeliputi gaji pegawai,keuangan,perjalanan dinas serta hakhak keuangan lain;
- q. melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (lhp) dan/atau laporan hasil audit (lha);
- r. melaksanakan pengelolaan data bahan pelaporan keuangan dinas;
- s. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan keuangan;
- t. melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas bagian perencanaan dan keuangan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf b, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan ketatusahaan dan administrasi kepegawaianmeliputi kenaikan pangkat,kenaikan gaji berkala,cuti,kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
- c. melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- d. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- e. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
- g. melaksanakan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan dinas dan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;
- h. melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;
- i. melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan, pendistribusian dan penghapusan aset, barang inventaris dan perlengkapan kerja dinas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (1) Bidang Ketersediaan, Sumber Daya dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132huruf b,mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan dan pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan ketersediaan dan penurunan kerawanan pangan, penyusunan prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis.
- (2) Bidang Ketersediaan, Sumber Daya dan Kerawanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), menyelenggarakan fungsi;
- a. penyiapan bahan koordinasi dibidang ketersediaan, sumber daya dan kerawanan pangan;
- b. pengkajian dibidang ketersediaan, sumber daya dan kerawanan pangan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dibidang ketersediaan, sumber daya dan kerawanan pangan;
- d. pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan, sumber daya dan kerawanan pangan;
- e. pelaksanaan pemantapan dibidang ketersediaan, sumber daya dan kerawanan pangan;
- f. penyusunan prosedur dan kriteria dibidang ketersediaan, sumber daya dan kerawanan pangan;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang ketersediaan, sumber daya dan kerawanan pangan;
- h. pelaksanana pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketersediaan, sumber daya dan kerawanan pangan;
- i. penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Ketiga
Bidang Ketersediaan, Sumber Daya dan Kerawanan Pangan
BAB IX - DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH
Pasal 136

Bidang Ketersediaan, Sumber Daya dan Kerawanan Pangan, terdiri atas :
- a. SeksiKetersediaan Pangan;
- b. SeksiSumber Daya Pangan; dan
- c. SeksiKerawanan Pangan.
BAB IX - DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH
Pasal 138

- (1) SeksiKetersediaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja ketersediaan pangan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan;
- c. menyiapkan penyusunan kebijakan, prosedur dan kriteria peningkatan ketersediaan pangan;
- d. melaksanakan analisis dan pengkajian peningkatan ketersediaan pangan;
- e. melaksanakan pengumpulan data dan penyusunan analisis ketersediaan pangan;
- f. melaksanakan survei dan mengidentifikasi standar kebutuhan pangan;
- g. melaksanakan sistem pemantauan dan pengamanan pangan lintas kabupaten secara periodik;
- h. melaksanakan pengembangan terhadap upaya pengadaan serta pemerataan pangan;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiSumber Daya Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf b, mempunyai tugas;
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sumber Daya Pangan;
- b. melaksanakan analisis peningkatan serta penyiapan bahan koordinasi Sumber Daya Pangan;
- c. melaksanakan Pengumpulan data dan penyusunan analisis Sumber Daya Pangan;
- d. melaksanakan pengkajian peningkatan serta penyusunan kebijakan peningkatan Sumber Daya Pangan;
- e. menyiapkan penyusunan prosedur dan kriteria peningkatan Sumber Daya Pangan;
- f. melaksanakan survei dan mengidentifikasi standar kebutuhan pangan;
- g. melaksanakan sistem pemantauan dan pengamanan pangan lintas Kabupaten secara periodik;
- h. melaksanakan pengembangan terhadap upaya pengadaan serta pemerataan pangan;
- i. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiKerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf c, mempunyai tugas;
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja kerawanan Pangan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi kerawanan pangan;
- c. melaksanakan Pengumpulan data dan penyusunan analisis kerawanan pangan;
- d. menyiapkan penyusunan kebijakan, prosedur dan kriteria peningkatan kerawanan pangan;
- e. melaksanakan analisis dan pengkajian peningkatan kerawanan pangan;
- f. melaksanakan survei dan mengidentifikasi standar kebutuhan kerawanan pangan;
- g. melaksanakan sistem pemantauan dan pengamanan pangan lintas Kabupaten secara periodik;
- h. melaksanakan pengembangan terhadap upaya pengadaan serta pemerataan pangan;
- k. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Keempat
Bidang Distribusi, Cadangan dan Harga Pangan
BAB IX - DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH
Pasal 139

- (1) Bidang Distribusi, Cadangan dan Harga Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132huruf c, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan, perumusan kebijakan dibidang distribusi, cadangan dan harga pangan.
- (2) Bidang Distribusi, Cadangan dan Harga Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi;
- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis distribusi, Cadangan dan pengendalian harga pangan;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan penyusunan pedoman pengembangan Distribusi, Cadangan dan Harga Pangan;
- c. penyelenggaraan fasilitasi dan supervisi distribusi, Cadangan dan pengendalian harga pangan;
- d. penyelenggaraan pengkajian sistem Distribusi, Cadangan dan pengendalian harga pangan;
- e. penyelenggaraan pelayanan informasi pangan Khususnya, Distribusi, Cadangan dan Harga pangan.
- f. penyelenggaraan koordinasi kegiatan distribusi, Cadangan dan pengendalian harga pangan;
- g. penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Distribusi, Cadangan dan Harga Pangan;
- i. penyelenggaraan koordinasi dengan Pemerintah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
- j. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB IX - DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH
Pasal 140

Bidang Distribusi, Cadangan dan Harga Pangan, terdiri atas :
- a. Seksi Distribusi Pangan;
- b. Seksi Cadangan Pangan; dan
- c. Seksi g Harga Pangan.
BAB IX - DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH
Pasal 141

- (1) Bidang Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis distribusi pangan;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi, teknis dan fasilitasi distribusi pangan;
- c. melaksanakan penyusunan program kerja dan bahan koordinasi sistem Distribusi Pangan;
- d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis peningkatan distribusi pangan;
- e. melaksanakan fasilitasi peningkatan distribusi pangan;
- f. melaksanakan pengelolaan data distribusi pangan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Bidang Distribusi;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Bidang Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140huruf b, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis cadangan pangan;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi cadangan pangan;
- c. melaksanakan penyusunan program kerja dan bahan koordinasi Seksipenyelenggaraan cadangan pangan;
- d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis meliputi cadangan pangan;
- e. melaksanakan pengelolaan data cadangan pangan;
- f. melaksanakan fasilitasi cadangan pangan;
- g. membuat telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi cadangan pangan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Bidang Harga Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja SeksiHarga dan Informasi Pangan;
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengendalian harga;
- c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengendalian harga pangan;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi Seksiharga pangan;
- e. melaksanakan pengelolaan data dan informasi harga pangan;
- f. melaksanakan pengendalian harga pangan;
- g. membuat telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan SeksiHarga dan Informasi Pangan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugaslain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Kelima
Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan
BAB IX - DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH
Pasal 142

- (1) Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132huruf d, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengkajian, penyiapan, perumusan kebijakan dibidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (2) Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- a. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja Seksipenganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
- b. penyelenggaraan penyusunan rumusan kebijakan teknis pengkajian bidang penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kegiatan bidang bidang penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
- d. penyelenggaraan penyusunan rumusan kebijakan operasional pengkajian bidang penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
- e. pengoordinasian kebijakan bidang penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan dengan stakeholder terkait;
- f. penyusunan bahan rencana program pengkajian bidang penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
- g. penyusunan bahan pemantauan bidang penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
- h. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan identifikasi kebutuhan bidang penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
- i. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB IX - DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH
Pasal 143

Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri atas :
- a. SeksiPenganekaragaman Pangan;
- b. SeksiKonsumsi Pangan; dan
- c. SeksiKeamanan Pangan.
BAB IX - DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH
Pasal 144

- (1) SeksiPenganekaragaman Pangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan koordinasi penganekaragaman pangan;
- b. melaksanakan analisis peningkatan penganekaragaman pangan;
- c. melaksanakan pengkajian peningkatan penganekaragaman pangan;
- d. menyiapkan penyusunan kebijakan peningkatan penganekaragaman pangan;
- e. menyiapkan penyusunan prosedur dan kriteria peningkatan penganekaragaman pangan;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan penganekaragaman pangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiKonsumsi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143huruf b,mempunyai tugas :
- b. menyiapkan bahan koordinasi konsumsi pangan;
- c. melaksanakan analisis peningkatan konsumsi pangan;
- d. melaksanakan analisis Pola Konsumsi dan Kebutuhan Konsumsi Pangan;
- e. melaksanakan pengkajian peningkatan pola konsumsi dan kebutuhan konsumsi pangan;
- f. mempersiapkan penyusunan kebijakan peningkatan konsumsi pangan;
- g. mempersiapkan penyusunan prosedur dan kriteria peningkatan konsumsi pangan;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan konsumsi pangan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiKeamanan Pangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 143huruf c,mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan;
- b. melaksanakan analisis peningkatan pengawasan dan keamanan pangan segar asal tumbuhan;
- c. melaksanakan pengkajian peningkatan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan;
- d. menyiapkan penyusunan kebijakan peningkatan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan;
- e. menyiapkan penyusunan prosedur dan kriteria peningkatan keamanan pangan segar asal tumbuhan;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan keamanan pangan segar asal tumbuhan;
- g. melakukan koordinasi dengan okkpd dan instansi terkait untuk pengendalian, pengawasan dan monitoring peredaran bahan kimia berbahaya yang disalahgunakan untuk pangan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Keenam
BAB IX - DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH
Pasal 145

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB X - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Pasal 146

- (1) Dinas Lingkungan HidupDaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, merupakan urusan pelaksana unsur pemerintahan daerah dibidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab Kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (1) Dinas Lingkungan HidupDaerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 146ayat (1),mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan perumusan, kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan dibidanglingkungan hidup meliputi bidang penataan dan penaatan PPLH, Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas dan Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis oprasional bidang penataan dan penaatan PPLH, Pengelolaan sampah, Limbah B3 dan peningkatan kapasitas,
Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
BAB X - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Pasal 147

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta unit pelaksana teknis daerah;
- b. penyelenggaraan perumusan dan penetapkan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- c. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas dibidang pengelolaan lingkungan hidup; dan
- d. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan dan kerjasama dalam rangka tugas dan fungsi dinas.
Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal148
Dinas Lingkungan Hidup Daerah,terdiri atas :
- a. Sekretariat ;
- b. Bidang Penataan dan Penaatan PPLH;
- c. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Peningkatan Kapasitas; dan
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
Bagian Kedua
Sekretariat
BAB X - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Pasal 149

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148huruf a, mempunyai tugas mengoordinir dan melaksanakan pengkajian penyusunan program dan pelaporan, pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, administrasi pengelolaan keuangan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program kerja Sekretariat Dinas;
- b. pembinaan dan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dan tugas bawahan;
- c. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- d. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian;
- e. pembinaan dan pengelolaan administrasi urusan umum, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- f. pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan anggaran;
- g. pengelolaan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan dinas;
- h. penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pada masing-masing bidang;
- i. penyusunan dan mengoordinasikan pengalokasian anggaran proyek dan rutin, pada masing-masing bidang;
- j. penyusunan juknis proyek dana rutin dengan koordinasi masing-masing bidang;
- k. pengkajian bahan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), LPPD, LKPJ dinas;
- l. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB X - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Pasal 150

Sekretariat, terdiri atas :
- a. Sub Bagian Program dan Keuangan;dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BAB X - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Pasal 151

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerja Sub Bagianprogram dan keuangan;
- b. melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
- c. melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) dinas;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan dinas;
- f. melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan dinas lain;
- g. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
- h. melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
- i. melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
- j. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan realisasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;
- k. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dinas;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- m. melaksanakan evaluasi semua tugas-tugas bendaharawan;
- n. melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas;
- o. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai,keuangan,perjalanan dinas serta hak-hak keuangan lain;
- q. melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan/atau laporan hasil audit (lha);
- r. melaksanakan pengelolaan data bahan pelaporan keuangan dinas;
- s. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan keuangan;
- t. melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas bagian perencanaan dan keuangan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf b,mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub BagianUmum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan ketatusahaan dan administrasi kepegawaianmeliputi kenaikan pangkat,kenaikan gaji berkala,cuti,kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
- c. melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- d. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- e. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
- g. melaksanakan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan dinas dan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;
- h. melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;
- i. melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan, pendistribusian dan penghapusan aset, barang inventaris dan perlengkapan kerja dinas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (1) Bidang Penataan dan Penaatan PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf b, melaksanakan tugas mengoordinir, merumuskan kebijakan dan melaksanakan kegiatan perencanaan dan kajian dampak lingkungan, fasilitasi dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan kajian dampak lingkungan, mengoordinir merumuskan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan, mengoordinir merumuskan kebijakan, pengawasan dan tindaklanjut terhadap penerima izin lingkungan dan PPLH;
pembinaan, pengawasan dan pembentukan petugas pengawas LH, tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum.
- (2) Bidang Penataan dan Penaatan PPLH sebagaimana dimaksud dalamayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- b. penyusunan dokumen RPPLH;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB &amp; PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- i. penyusunan NSDA dan LH;
- j. penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- k. penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- l. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m. penyusunan dan pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
- n. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- o. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS ;
- p. pemantauan dan evaluasi KLHS;
- q. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemarandan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- r. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- s. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- t. pelaksanaan proses izin lingkungan;
- u. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan danpenyelesaian pengaduan masyarakat;
- v. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- w. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- x. penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
- y. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- z. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
28. aa. sosialisasi tata cara pengaduan;
29. bb. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- cc. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- dd. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungandan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
32. ee. pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
33. ff. pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
34. gg. pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
35. hh. pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- ii. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
37. jj. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
38. kk. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan
- ll. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB X - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Pasal 153

Bidang Penataan dan Penaatan PPLH, terdiri atas :
- a. SeksiPerencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
- b. SeksiPengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;dan
- c. SeksiPenegakan Hukum Lingkungan.
BAB X - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Pasal 154

- (1) SeksiPerencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf a,mempunyai tugas :
- a. inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. menyusun dokumen RPPLH;
- c. koordinasidansinkronisasipemuatanRPPLHdalam RPJP dan RPJM;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. penentuandayadukungdandayatampung lingkungan hidup;
- f. menyusuntata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB&amp; PDRB hijau, mekanisme insentifdisinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. SinkronisasiRLPLHNasional,ulau/Kepulauandan Ekoregion;
- i. menyusun NSDA dan LH;
- j. menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah;
- k. menyusun IndeksKualitas Lingkungan Hidup;
- l. melakukan Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m. menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
- n. menyiapkan bahan Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- o. melakukan Fasilitasiketerlibatanmasyarakatdalampelaksanaan KLHS;
- p. melakukan Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- q. melakukan Pemantauan dan evaluasi KLHS;
- r. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- s. menyiapkan bahan Penilaianterhadapdokumenlingkungan(AMDALdan UKL/UPL); dan
- t. menyusuntimkajiandokumenlingkunganhidup yangtransparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- u. melaksanakan proses izin lingkungan;
- v. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiPengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf b,mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunankebijakantentangtatacarapelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. melakukan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. menyusun rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e. melakukan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- f. melakukan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g. melakukan sosialisasi tata cara pengaduan; dan
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangansistem informasipenerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPenegakan Hukum Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf c,mempuyai tugas :
- a. menyusunkebijakanpengawasanterhadapusaha danataukegiatanyangmemilikiizinlingkungandan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- b. melakukan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- c. melakukan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- d. melakukanpembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- e. melakukanpembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- f. melakukanpembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- g. menyiapkan bahan dalam melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup;
- h. menyiapkan bahan dalam melaksanakanpenyidikanperkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
- i. melakukan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Keempat
Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas
BAB X - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Pasal 155

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf c, mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan dan mengembangkan teknologi pengelolaan sampah, pengelolaan Limbah B3, merumuskan kebijakan, mengidentifikasi, verifikasi, validasi dan menetapkan keberadaan MHA dan Kearifan lokal terkait pengelolaan LH; mengkoordinir, melaksanakan, fasilitasi pengembangan peningkatan kapasitas, dan merumuskan kebijakan dan melaksanakan pengembangan dan penilaian pemberian penghargaan.
- (2) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitassebagaimana dimaksud padaayat (1),menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan pengelolaan sampah serta penyediaan sarpras pengolahan sampah di Provinsi;
- b. penetapantargetpengurangandanpenanganansampah dan prioritasjenissampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaanulang,pendauranulang,pengolahan,dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional;
- d. koordinasi pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten/kota);
- e. perencanaan dan pembangunan TPA/TPSTRegional;
- f. penetapan stasiun peralihan antara (intermediate transfer facility) dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintaskabupaten/kota dalam satu provinsi atau atas usulandari Kabupaten/Kota;
- g. pengembangan teknologi pengelolaan dan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- h. penyusunankebijakanperizinanpengumpulandan pengangkutan dan pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- i. pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alatangkutroda3(tiga)dilakukanlintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- j. pelaksanaanperizinan PenimbunanLimbah B3 dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- k. pemantauandanpengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan serta penyediaan sarpras limbah B3;
- l. pengembangan teknologi pengelolaan dan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan limbahB3;
- m. identifikasi, verifikasi dan validasi serta penyusunan kebijakanpenetapan pengakuan keberadaan masyarakathukum adat,kearifan lokal atau pengetahuan tradisionaldan hak kearifan lokal atau pengetahuantradisionaldanhakMHA terkaitdengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- n. penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait denganPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- o. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- p. pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- q. penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- r. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- s. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangandan pendampinganterhadapMHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- t. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA,kearifanlokal ataupengetahuantradisionalterkait PPLH;
- u. penyiapanmodelpeningkatankapasitasdanpeningkatan kerjasamaMHA,kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- v. penyiapansarpraspeningkatankapasitasdan peningkatan kerjasamaMHA,kearifan lokalatau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- w. pengembangan materi dan metodeserta pelaksanaan penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- x. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- y. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- z. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan. serta pengembangan jenis penghargaan LH
29. aa. penyusunan program dan kebijakan tentang tata cara pemberian penghargaan LH, dan pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan tingkat nasional;
30. bb. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- cc. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, terdiri atas :
- a. SeksiPengelolaan Sampah;
- b. SeksiPengelolaan Limbah B3;dan
- c. SeksiPeningkatan Kapasitas.
- (1) SeksiPengelolaan Sampahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf a,mempuyaitugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan sampah di Provinsi;
- b. menyiapkan bahan penetapantargetpengurangan danpenanganan sampahdan prioritasjenis sampah untuk setia kurun waktu tertentu;
- c. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTRegional;
- d. melakukan Koordinasi pengangkutan pengolahan dan pemrosesanakhir bilaterjadikondisi khusus (bencanaalam/nonalam atau perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/kota);
- e. menyiapkan bahan penyediaan sarpras pengolahan sampah;
- f. menyusun perencanaan dan pembangunan TPA/TPSTRegional;
- g. melakukan penetapan stasiun peralihan antara (intermediate transferfacility)danalatangkutuntukpengangkutan dan pengolahan sampah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi atau atas usulan dari Kabupaten/Kota;
- h. melakukan pengembangan teknologi pengelolaan sampah;
- i. menyiapkan bahan dan melakukaninvestasi dalam usaha pengelolaan sampah;dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiPengelolaan Limbah B3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf b,melaksanakan tugas :
- a. menyiapkan bahan dan menyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutanlimbahB3(pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- b. menyiapkan bahan dan mengerjakan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- c. menyiapkan bahan dan mengerjakan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- d. menyiapkan bahan dan mengerjakan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- e. melakukan pemantauandanpengawasanterhadappengolahan, pemanfaatan,pengangkutandanpenimbunanlimbah B3;
- f. menyiapkan bahan sarpras pengolahan limbah B3;
- g. melakukan Pengembangan teknologi pengelolaan limbah B3;
- h. menyiapkan bahan dan mengerjakan Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan limbah B3; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPeningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf c, melaksanakan tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunankebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifanlokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. menyiapkan bahan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. menyiapkan bahan Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hakMHAterkaitdengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. melakukan komunikasi dialogis dengan MHA;
- e. melakukan Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- f. menyusun data dan informasi profil MHA, kearifan lokalatau pengetahuantradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g. menyusun kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- h. melakukan dan menyiapkan bahan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- i. melakukan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- j. menyiapkan bahan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- k. menyiapkan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatankerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- l. menyiapkan bahan pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- m. menyiapkan bahan pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- n. menyiapkan bahan pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- o. mengerjakan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- p. mengerjakan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- q. melakukan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- r. menyiapkan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- s. menyiapkan bahan dan melakukan Pengembangan jenis penghargaan LH;
- t. menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- u. menyiapkan bahan penilaian dan pemberian penghargaan;
- v. melakukan pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- w. menyiapkan bahan dukungan program pemberian penghargaan tingkat nasional;dan
- x. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Kelima
- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidupsebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf d, melaksanakan tugas mengkoordinir penyusunan kebijakan, pelaksanaan pemantauan, pengawasan, pemanfaatan dan penentuan kualitas lingkungan, kriteria baku kerusakan lingkungan, konservasi keanekaragaman hayati dan sumber daya alam, pelaksanaan pengendalian, penanggulangan pencemaran, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta pengembangan sistem informasi pengelolaan database keanekaragaman hayati.
- (2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud padaayat (1),menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaanpemantauansumberpencemarinstitusidan non institusi;
- b. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- c. penentuan baku mutu lingkungan;
- d. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasipengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. penentuan baku mutu sumber pencemar;
- g. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- l. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- m. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- n. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- o. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- p. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- q. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- r. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- s. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- t. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- u. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- v. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- w. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- x. pemantauandanpengawasanpelaksanaankonservasi keanekaragaman hayati;
- y. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- z. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;dan
aa. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB X - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Pasal 159

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
- a. SeksiPengendalian Pencemaran Lingkungan;
- b. SeksiPengendalian Kerusakan Lingkungan;dan
- c. SeksiPemeliharaan Lingkungan.
BAB X - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Pasal 160

- (1) SeksiPengendalian Pencemaran Lingkungansebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf a,mempunyai tugas :
- a. melakukanpemantauansumberpencemarinstitusi dan non institusi;
- b. melakukanpemantauankualitasair,udara,tanah serta pesisir dan laut;
- c. melakukan Penentuan baku mutu lingkungan;
- d. melaksanakan penanggulanganpencemaran (pemberian informasi, pengisolasianserta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. melakukanpemulihanpencemaran (pembersihan, remidiasi,rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. melakukanpenentuan baku mutu sumber pencemar;
- g. menyiapkan bahan dan Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h. menyusunkebijakanpembinaanterhadapsumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. menyiapkan bahan dan melakukanpembinaanterhadap sumberpencemar institusi dan non institusi;
- j. menyiapkan bahanpembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. menyediakansarpraspemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);dan
- l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiPengendalian Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf b,mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- b. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- c. menyiapkan bahan dan pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasianserta penghentian)kerusakan lingkungan;
- d. mengerjakanpemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;dan
- e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPemeliharaan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf c,mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan perlindungan sumber daya alam;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawetan sumber daya alam;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pencadangan sumber daya alam;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- g. menyusun konservasi keanekaragaman hayati;
- h. menyiapkan bahan penetapankebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatanberkelanjutan,danpengendaliankerusakan keanekaragaman hayati;
29. pemantauandanpengawasanpelaksanaan konservasi
- i. melakukan keanekaragaman hayati;
- j. melakukan penyelesaiankonflikdalampemanfaatan keanekaragaman hayati;
- k. menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;dan
- l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Keenam
BAB X - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Pasal 161

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB XI - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
Pasal 162

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilDaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidangKependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerahsebagaimana dimaksud pada Pasal 162ayat (1),yang dipimpin oleh seorang kepala dinas mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah menyelenggarakanfungsi :
- a. pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. perumusan kebijakan dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan database kependudukan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), dan standar kualifikasi sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan;
- c. pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, fasilitasi pemanfaatan database kependudukan, NIK dan KTP-el, dan penyusunan standar kualifikasi sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan database kependudukan, NIK dan KTP-el, sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan database kependudukan, NIK dan KTP-el, sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan database kependudukan, NIK dan KTP-el, sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan, serta penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan database kependudukan, NIK dan KTP-el, sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan, serta penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah; dan
Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
BAB XI - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
Pasal 163

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal164
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
- a. Sekretariat ;
- b. Bidang Pendaftaran Penduduk;
- c. Bidang Pencatatan Sipil;dan
- d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
Bagian kedua
Sekretariat
BAB XI - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
Pasal 165

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal164huruf a,mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi dilingkungan dinas.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakantugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi perumusan dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja;
- c. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- d. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, perlengkapan dan pengelolaan aset, hubungan masyarakat serta urusan perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- g. koordinasi dan penyusunan produk hukum dilingkungan dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB XI - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
Pasal 166

Sekretariat, terdiri atas :
- a. SeksiProgram dan Keuangan; dan
- b. SeksiUmum dan Kepegawaian.
- (1) SeksiProgram dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 166 huruf a,mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan SeksiProgram dan Keuangan;
- b. melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
- c. melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) dinas;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan dinas;
- f. melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan dinas lain;
- g. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
- h. melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
- i. melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
- j. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan realisasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;
- k. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dinas;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- m. melaksanakan evaluasi semua tugas-tugas bendaharawan;
- n. melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas;
- o. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai,keuangan,perjalanan dinas serta hak-hak keuangan lain;
- q. melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (lhp) dan/atau laporan hasil audit (lha);
- r. melaksanakan pengelolaan data bahan pelaporan keuangan dinas;
- s. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan keuangan;
- t. melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Seksiperencanaan dan keuangan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiUmum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 huruf b,mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan SeksiUmum dan Kepegawaian;
- b. melakukan pengelolaan urusan ketatusahaan dan administrasi kepegawaianmeliputi kenaikan pangkat,kenaikan gaji berkala,cuti,kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
- c. pelaksanaan urusan persuratan dan tata usaha pimpinan serta pembinaan ketatausahaan di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. pelaksanaan urusan kearsipan;
- e. penyiapan urusan administrasi aparatur sipil negara dalam lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga dalam lingkupDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. melakukan pendistribusikan tugas-tugas tertentu dan Pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan;
- h. menyiapkan bahan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- i. menyiapkan bahan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- j. melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
- k. melakukan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
- l. melakukan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan dinas dan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;
- m. melakukan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;
- n. menyusun administrasi, pengadaan, pendistribusian dan penghapusan aset, barang inventaris dan perlengkapan kerja dinas;dan
- o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Ketiga
Bidang Pendaftaran Penduduk
BAB XI - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
Pasal 168

- (1) Bidang Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164huruf b,mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibidang pendaftaran penduduk.
- (2) bidang Pendaftaran Pendudukdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),menyelenggarakanfungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan dibidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, fasilitasi pendataan penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, fasilitasi pendataan penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, fasilitasi pendataan penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan kependudukan dan pencatatan sipil dibidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, fasilitasi pendataan penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, fasilitasi pendataan penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, fasilitasi pendataan penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, fasilitasi pendataan penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
BAB XI - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
Pasal 169

Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri atas :
- a. SeksiPengelolaan Dokumen Pendaftaran Penduduk;
- b. SeksiIdentitas Penduduk;dan
- c. SeksiPendataan Penduduk.
- (1) SeksiPengelolaan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf a,mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang fasilitasi pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitasi pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang fasilitasi pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk;
- d. melaksanakan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan kependudukan dan pencatatan sipil dibidang fasilitasi pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk;
- e. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang fasilitasi pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang fasilitasi pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk;
- g. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang fasilitasi pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiIdentitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf b,mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang fasilitasi biodata, nomor induk kependudukan dan kartu keluarga serta kartu tanda penduduk;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitasi biodata, nomor induk kependudukan dan kartu keluarga serta kartu tanda penduduk;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang fasilitasi biodata, nomor induk kependudukan dan kartu keluarga serta kartu tanda penduduk;
- d. melaksanakan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan kependudukan dan pencatatan sipil dibidang fasilitasi biodata, nomor induk kependudukan dan kartu keluarga serta kartu tanda penduduk;
- e. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang fasilitasi biodata, nomor induk kependudukan dan kartu keluarga serta kartu tanda penduduk;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang fasilitasi biodata, nomor induk kependudukan dan kartu keluarga serta kartu tanda penduduk;
- g. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang fasilitasi biodata, nomor induk kependudukan dan kartu keluarga serta kartu tanda penduduk; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPendataan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf c,mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang pendataan penduduk;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pendataan penduduk;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang fasilitasi pendataan penduduk;
- d. menyusunan pemetaan urusan pemerintahan kependudukan dan pencatatan sipil dibidang fasilitasi pendataan penduduk;
- e. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pendataan penduduk;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pendataan penduduk;
- i. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pendataan penduduk; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Keempat
- (1) Bidang Pencatatan Sipil mempunyai Tugassebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf c,melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibidang pencatatan sipil.
- (2) Bidang Pencatatan Sipildalam melaksanakan tugas sebagaiamana dimaksud pada ayat (1),menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan dibidang pencatatan sipil meliputi fasilitasi pencatatan kelahiran dan kematian, pencatatan perkawinan dan perceraian, pencatatan perubahan status anak, pencatatan pewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- b. penyiapan kebijakan dibidang pencatatan sipil meliputi fasilitasi pencatatan kelahiran dan kematian, pencatatan perkawinan dan perceraian, pencatatan perubahan status anak, pencatatan pewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- c. penyiapan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pencatatan sipil meliputi fasilitasi pencatatan kelahiran dan kematian, pencatatan perkawinan dan perceraian, pencatatan perubahan status anak, pencatatan pewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan kependudukan dan pencatatan sipil dibidang pencatatan sipil meliputi fasilitasi pencatatan kelahiran dan kematian, pencatatan perkawinan dan perceraian, pencatatan perubahan status anak, pencatatan pewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pencatatan sipil meliputi fasilitasi pencatatan kelahiran dan kematian, pencatatan perkawinan dan perceraian, pencatatan perubahan status anak, pencatatan pewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pencatatan sipil meliputi fasilitasi pencatatan kelahiran dan kematian, pencatatan perkawinan dan perceraian, pencatatan perubahan status anak, pencatatan pewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pencatatan sipil meliputi fasilitasi pencatatan kelahiran dan kematian, pencatatan perkawinan dan perceraian, pencatatan perubahan status anak, pencatatan pewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bidang Pencatatan Sipil;
BAB XI - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
Pasal 172

Bidang Pencatatan Sipil, terdiri atas :
- a. SeksiPencatatan Kelahiran dan Kematian;
- b. SeksiPencatatan Perkawinan dan Perceraian;dan
- c. SeksiPencatatan PerubahanStatus Anak dan Kewarganegaraan.
- (1) SeksiPencatatan Kelahiran dan Kematiansebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf a,mempunyai tugas ;
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang fasilitasi pencatatan kelahiran dan fasilitasi pencatatan kematian;
- b. menyiapkan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitasi pencatatan kelahiran dan fasilitasi pencatatan kematian;
- c. menyiapkan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang fasilitasi pencatatan kelahiran dan fasilitasi pencatatan kematian;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan kependudukan dan pencatatan sipil dibidang fasilitasi pencatatan kelahiran dan fasilitasi pencatatan kematian;
- e. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang fasilitasi pencatatan kelahiran dan fasilitasi pencatatan kematian;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang fasilitasi pencatatan kelahiran dan fasilitasi pencatatan kematian;
- g. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang fasilitasi pencatatan kelahiran dan fasilitasi pencatatan kematian; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiPencatatan Perkawinan dan Perceraian sebagaimana dimaksud dalamPasal 172 huruf b,mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang pencatatan perkawinan dan pencatatan perceraian;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pencatatan perkawinan dan pencatatan perceraian;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pencatatan perkawinan dan pencatatan perceraian;
- d. melaksanakan penyusunan pemetaan urusan pemerintahan kependudukan dan pencatatan sipil dibidang pencatatan perkawinan dan pencatatan perceraian;
- e. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pencatatan perkawinan dan pencatatan perceraian;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pencatatan perkawinan dan pencatatan perceraian;
- i. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pencatatan perkawinan dan pencatatan perceraian. dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPencatatan Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan sebagaimana dimakud pada Pasal 172 huruf c,mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang pencatatan perubahan status anak dan kewarganegaraan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pencatatan perubahan status anak dan kewarganegaraan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pencatatan perubahan status anak dan kewarganegaraan;
- d. melaksanakan penyusunan pemetaan urusan pemerintahan kependudukan dan pencatatan sipil dibidang pencatatan perubahan status anak dan kewarganegaraan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pencatatan perubahan status anak dan kewarganegaraan;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pencatatan perubahan status anak dan kewarganegaraan;
- l. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pencatatan perubahan status anak dan kewarganegaraan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
- (2) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengelolaan dan pelayanan data kependudukan kepada daerah, pengelolaan data center dan disaster recovery center, tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengelolaan dan pelayanan data kependudukan kepada daerah,
Bagian Kelima
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
BAB XI - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
Pasal 174

pengelolaan data center dan disaster recovery center, tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengelolaan dan pelayanan data kependudukan kepada daerah, pengelolaan data center dan disaster recovery center, tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- d. pelaksanaan penyusunan pemetaan urusan pemerintahan kependudukan dan pencatatan sipil dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengelolaan dan pelayanan data kependudukan kepada daerah, pengelolaan data center dan disaster recovery center, tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengelolaan dan pelayanan data kependudukan kepada daerah, pengelolaan data center dan disaster recovery center, tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengelolaan dan pelayanan data kependudukan kepada daerah, pengelolaan data center dan disaster recovery center, tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengelolaan dan pelayanan data kependudukan kepada daerah, pengelolaan data center dan disaster recovery center, tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, monitoring, evaluasi dan dokumentasi.
BAB XI - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
Pasal 175

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri atas :
- a. SeksiSistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- b. SeksiRehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;dan
- c. SeksiPengelolaan dan Pelayanan Data Kependudukan
BAB XI - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
Pasal 176

- (1) SeksiSistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 huruf a,mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang fasilitasi infrastruktur dan jaringan komunikasi data serta pengembangan sistem dan aplikasi;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitasi infrastruktur dan jaringan komunikasi data serta pengembangan sistem dan aplikasi;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang fasilitasi infrastruktur dan jaringan komunikasi data serta pengembangan sistem dan aplikasi;
- d. melaksanakan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan kependudukan dan pencatatan sipil dibidang fasilitasi infrastruktur dan jaringan komunikasi data serta pengembangan sistem dan aplikasi;
- e. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang fasilitasi infrastruktur dan jaringan komunikasi data serta pengembangan sistem dan aplikasi;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang fasilitasi infrastruktur dan jaringan komunikasi data serta pengembangan sistem dan aplikasi; pmenyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang fasilitasi infrastruktur dan jaringan komunikasi data serta pengembangan sistem dan aplikasi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiRehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 huruf b,mempunyai tugas :
- a. menyiapkanbahan kebijakan teknis dan fasilitas Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- b. menyusun dan mengolah data Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- c. menyusun pembinaan dan fasilitasi SeksiRehabilitasi Sosial penyandang Disabilitas;
- d. menyusun data pembinaan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas;
- e. melakukan pelaksanaann fasilitasi dan pembinaan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas;
- f. menyusundata program fasilitasi dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas;
- g. melakukan pelaksanaankoordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. menyiapkanbahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPengelolaan dan Pelayanan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalamPasal 175 huruf c, mempunyai tugas :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang fasilitasi pengelolaan data kependudukan dan pelayanan data kependudukan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitasi pengelolaan data kependudukan dan pelayanan data kependudukan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang fasilitasi pengelolaan data kependudukan dan pelayanan data kependudukan;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan kependudukan dan pencatatan sipil dibidang fasilitasi pengelolaan data kependudukan dan pelayanan data kependudukan;
- e. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang fasilitasi pengelolaan data kependudukandan pelayanan data kependudukan;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang fasilitasi pengelolaan data kependudukandan pelayanan data kependudukan;
- h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang fasilitasi pengelolaan data kependudukandan pelayanan data kependudukan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB XI - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
Pasal 177

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB XII - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Pasal 178

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 huruf k,merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidangPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desasebagaimana dimaksud dalam Pasal 178ayat (1), mempunyai tugas membantu Gubernurmelaksanakan perumusan, kebijakan, pengoordinasian,pembinaan, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan dibidang Sosial meliputi Bidang Pemerintahan Desa,Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Pemberdayaan,Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dan Bidang Pelayanan Sosial Dasar dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desadalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan tekhnis dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa;
- b. penyelenggaraan fasilitasi,pengawasan supervisi dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas dibidang pemberdayaan dibidang pemerintahan desa;
- c. penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dalam rangka tugas dan fungsi dinas; dan
- d. penyelenggaraan pembinaan dibidang pemberdayaan dan pemerintahan desa.
Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal179
Paragraf 3
Susunan Organisasi
BAB XII - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Pasal 180

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri atas :
- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pemerintahan Desa;
- c. BidangPengembangan Usaha Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. BidangPengembangan Kawasan Perdesaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; dan
- e. BidangPelayanan Sosial Dasar dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa.
Bagian Kedua
Sekretariat
- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180huruf a, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pengoordinasianperumusan dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja;
- c. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- d. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, perlengkapan dan pengelolaan aset, hubungan masyarakat serta urusan perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- g. koordinasi dan penyusunan produk hukum dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Pasal182
Sekretariat, terdiri atas :
- b. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- c. Sub Bagian Program Keuangan dan Asset;dan
- d. Sub Bagian Program Umum dan Kepegawaian.
- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182huruf a, mempunyai tugas;
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub.Bagian program dan keuangan;
- b. melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
- c. melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) dinas;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan dinas;
- f. melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan dinas lain;
- g. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
- h. melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
- i. melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
- j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Sub BagianKeuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf b, mempunyai tugas;
- a. menyiapkan bahan penatausahaan dan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai,keuangan,perjalanan dinas serta hakhak lain;
- b. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dinas;
- c. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan realisasi dan evaluasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;
- e. melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (lhp) dan/atau laporan hasil audit (lha);
- f. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan data bahan evaluasi dan pelaporan keuangan dinas;
- g. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- i. melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas dan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;
- j. melakukan pengelolaan dan penatausahaan aset;
- k. melaksanakan penyusunan administrasi,pengadaan pendistribusian dan penghapusan aset barang inventaris dan perlengkapan dinas;dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan ketatusahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat,kenaikan gaji berkala, cuti,kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
- c. melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- d. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- e. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
- g. melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Ketiga BidangPemerintahan Desa
- (1) Bidang Pemerintahan Desasebagaimana dimaksud dalam Pasal 180huruf b, mempunyai tugasmerumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, mengoordinasikan, melakukan pembinaan teknis dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Bidang Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap tata wilayah desa;
- b. fasilitasi usul penamaan dan kodefikasi desa;
- c. pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa;
- d. pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penataan kewenangan desa;
- e. pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyusunan produk hukum desa;
- f. pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- g. pembinaan, koordinasi, supervisi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- h. pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan pengembangan kapasitas aparatur desa;
- i. pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan pengelolaan keuangan dan aset pemerintah desa;
- j. fasilitasi, koordinasi dan pembinaan badan permusyawaratan desa (BPD);
- k. pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa;
- l. pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap penetapan pedoman pengembangan kapasitas aparatur desa;
- m. pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoreing dan evaluasi serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK);
- n. pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap kelembagaan pendukung perangkat desa;
- o. pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan kerjasama desa;
- p. pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan desa;
- q. pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap penetapan pedoman evaluasi perkembangan desa;
- r. penyusunan program kerja dibidang pemerintahan desa tingkat provinsi;
- s. pemberian penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan desa tingkat provinsi;dan
- t. pelaksanaan kajian dan penelitian terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
BidangPemerintahan Desa, terdiri atas :
- a. SeksiPenataan Administrasi Pemerintahan Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur;
- b. SeksiPembinaan Kelembagaan dan Kerjasama Desa; dan
- c. SeksiPembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.
- (1) SeksiPenataan Administrasi Pemerintahan Desa Dan Peningkatan Kapasitas Aparatursebagaimana dimaksud dalam Pasal 185huruf a, mempunyai tugas
:
- a. menyusun program kerja di SeksiPenataan Administrasi dan Peningkatan Kapasitas Aparatur;
- b. melakukan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap tata wilayah desa;
- c. melakukan fasilitasi usul penamaan dan kodefikasi desa;
- d. melakukan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa;
- e. melakukan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penataan kewenangan desa;
- f. melakukan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penegasan batas desa;
- g. melakukan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyusunan produk hukum desa;
- h. melakukan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- i. melakukan pembinaan, koordinasi, supervisi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaaksanaan pemilihan kepala desa;
- j. melakukan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan pengembangan kapasitas aparatur desa;
- k. melakukan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan pengelolaan keuangan dan aset pemerintah desa; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiPembinaan Kelembagaan dan Kerjasama Desasebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun program kerjadi SeksiPembinaanKelembagaan dan kerjasama Desa;
- b. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta penyusunan pedoman peran BPD dan kemasyarakatan kelurahan atau sebutan lain dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
- c. melakukan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoreing dan evaluasi serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK);
- d. melakukan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap kelembagaan pendukung perangkat desa;
- e. melakukan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan kerjasama desa;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyusun program kerja Seksipembinaan dan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan;
- b. melakukan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan desa dan kelurahan;
- c. melakukan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap penetapan pedoman evaluasi perkembangan desa;
- d. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa-desa tertentu;
- e. melakukan pemberian penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan desa tingkat provinsi;
- f. menyiapkan bahan kajian terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- g. menyusun laporan evaluasi perkembangan desa setiap tahun;dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Keempat Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
BAB XII - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Pasal 187

- (1) Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Desasebagaimana dimaksud dalam Pasal 180huruf c, mempunyai tugasmelaksanakan, merumuskan kebijakan teknis, mengoordinasikan, menetapkan, mengendalikan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa dan Pemberdayaan masyarakat desa yang meliputi kelembagaan BumDesa, Pengembangan Bumdesa, perdagangan desa, permodalan desa, usaha ekonomi masyarakat desa, pengelolaan pengembangan kapasitas masyarakat desa, perencanaan dan pembangunan partisipatif, advokasi peraturan desa, ketahanan masyarakat desa serta kerjasama dan kemitraan desa.
- (2) Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Desadalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkajian bahan kebijakan teknis kelembagaan BUMDesa, Pengembangan BUMDesa, perdagangan desa, permodalan desa,usaha ekonomi masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pembinaan pengelolaan kelembagaan BUMDesa, Pengembangan Bumdesa, perdagangandesa, permodalan desa, usaha ekonomi masyarakat desa, pengelolaan pengembangan kapasitas masyarakat desa, perencanaan dan pembangunan partisipatif, advokasi peraturan desa, ketahanan masyarakat desa serta kerjasama dan kemitraan desa;
- c. penyiapan bahan kegiatan pengembangan usaha ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- d. pemberian bimbingan teknis, Workshop dan pembinaan dibidang pengembangan usaha ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- e. pelaksanaanmonitoring danevaluasi serta pelaporan tugas dan fungsi bidang pengembangan usaha ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
BAB XII - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Pasal 188

BidangPengembangan Usaha Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri atas :
- a. SeksiKelembagaan, Pengembangan BUMDesa dan Permodalan Desa;
- b. SeksiPerdagangan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa; dan
- c. SeksiPemberdayaan Masyarakat Desa.
- (1) SeksiKelembagaan, Pengembangan BUMDesa dan Permodalan Desasebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan program kerja SeksiKelembagaan, Pengembangan Bumdesa, dan Permodalan Desa;
- b. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dalam pembentukan, penetapan kelembagaan, pengembangan Bumdesa, dan Permodalan desa;
- c. melaksanakan pembinaan dan pelatihan, workshop, bimbingan teknis, rapat koordinasi teknis, dan penguatan di Seksikelembagaan, pengembangan Bumdesa, dan Permodalandesa;
- d. melaksanakan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dibidang kelembagaan, pengembangan Bumdesa, dan Permodalan desa dalam pemberdayaan masyarakat;
- e. melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait Kelembagaan, Pengembangan Bumdesa, dan Permodalan Desa;
- f. melaksanakan penyusunan telahaan staf sebagai bahan pertimbangan pengumpulan kebijakan;
- g. melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksiperdagangan dan usaha ekonomi masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan dan penyusunan program kerja diSeksiperdagangan dan usaha ekonomi masyarakat desa;
- b. menyusun kebijakan teknis perdagangan dan usaha ekonomi masyarakat desa;
- c. melakukan pembinaan dan pelatihan, workshop, bimbingan teknis, rapat koordinasi teknis, promosi produk dan penguatan dibidang perdagangan dan usaha ekonomi masyarakat desa;
- d. melakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dibidang perdagangan dan usaha ekonomi masyarakat desa;
- e. melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait tentang dibidang perdagangan dan usaha ekonomi masyarakat desa;
- f. menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan
- (3) SeksiPemberdayaan Masyarakat Desasebagaimana dimaksud dalam Pasal 188huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan dan penyusunan program kerja bidang pengelolaan pengembangan kapasitas masyarakat desa, perencanaan dan pembangunan partisipatif, advokasi peraturan desa, ketahanan masyarakat desa serta kerjasama dan kemitraan desa;
- b. menyusun kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat desa;
- c. melaksanakan perencanaan, identifikasi, dan pemetaan dibidang pemberdayaan masyarakat desa;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan pelatihan, workshop, bimbingan teknis, rapat koordinasi teknis, dan penguatan dibidang pemberdayaan masyarakat desa;
- e. melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait tentang pemberdayaan masyarakat desa;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan .
- (1) Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Gunasebagaimana dimaksud dalam Pasal 180huruf d, mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, Bimbingan Teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan,sumber daya air, pertanahan dan maritim, Lingkungan hidup,serta teknologi tepat guna Kawasan Perdesaan.
- (2) BidangPengembangan Kawasan Perdesaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapanperumusankebijakan dibidangpembinaanpengelolaansumberdayahutan, pertaniandanpertambangan, sumberdaya air, pertanahandanmaritim, lingkunganhidup, sertateknologitepatgunakawasanperdesaan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidangpembinaanpengelolaan;
- c. pelaksanaan sumberdayahutan, pertaniandanpertambangan, sumberdaya air, pertanahandanmaritim, lingkunganhidup, sertateknologitepatgunakawasanperdesaan;
- d. penyusunannorma, standar, prosedurdankriteria dibidangpembinaanpengelolaansumberdayahutan, pertaniandanpertambangan, sumberdaya air, pertanahandanmaritim, lingkunganhidup, sertateknologitepatgunakawasanperdesaan;
- e. pembimbinganteknisdansupervisi dibidangpembinaanpengelolaansumberdayahutan, pertaniandanpertambangan, sumber daya air, pertanahandanmaritim, lingkunganhidup, sertateknologitepatgunakawasanperdesaan;
33. dayahutan, pertanahandanmaritim,
- f. pelaksanaanevaluasidanpelaporan dibidangpembinaanpengelolaansumber pertaniandanpertambangan, sumberdaya air, lingkunganhidup, sertateknologitepatgunakawasanperdesaan;
Bagian Kelima
BidangPengembangan Kawasan Perdesaan dan Pendayagunaan
Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
BAB XII - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Pasal 191

Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, terdiri atas :
- a. SeksiPendayagunaan Sumber Daya Alam;
- b. SeksiPendayagunaanTeknologi Tepat Guna; dan
- c. SeksiPengembangan Kawasan Perdesaan.
BAB XII - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Pasal 192

- (1) SeksiPendayagunaan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191huruf a, mempunyai tugas :
- a. merumuskan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam perdesaan;
- b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan;
- c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan;
- d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana perdesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan;
- e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan sarana dan prasarana perdesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyelamatan lingkungan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana perdesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan;
- g. menyusun laporan pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam perdesaan;
- h. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiPendayagunaanTeknologi Tepat Gunasebagaimana dimaksud dalam Pasal 191huruf b, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja SeksiPendayagunaanTeknologi Tepat Guna;
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis teknologi tepat guna;
- c. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi pemasyarakatan, pemanfaatan dan pengembangan serta pemetaan teknologi tepat guna;
- d. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi penguatan kelembagaan teknologi tepat guna;
- e. melaksanakan pengelolaan data dan informasi teknologi tepat guna;
- f. melaksanakan pembinaan pemasyarakatan, pemanfaatan dan pengembangan serta pemetaan teknologi tepat guna;
- g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. melaksanakan pembinaan penguatan kelembagaan teknologi tepat guna;
- i. melaksanakan pembinaan pengelolaan data dan informasi teknologi tepat guna;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPengembangan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaanpembangunankawasanperdesaan, pembangunansarana/prasaranakawasanperdesaan, danpembangunanekonomikawasanperdesaan;
- b. melakukan dibidangperencanaanpembangunankawasanperdesaan, pembangunansarana/prasaranakawasanperdesaan, danpembangunanekonomikawasanperdesaan;
kebijakan
- c. menyusunnorma, standar, prosedurdankriteria dibidangperencanaanpembangunankawasanperdesaan, pembangunansarana/prasaranakawasanperdesaan, danpembangunanekonomikawasanperdesaan;
2. d.
3. melakukan bimbinganteknisdansupervisi dibidangperencanaanpembangunankawasanperdesaan,pembangunansar ana/prasarankawasanperdesaan,
danpembangunanekonomikawasanperdesaan;
- e. menyiapkan bahan evaluasidanpelaporan dibidangperencanaanpembangunankawasanperdesaan, pembangunansarana/prasaranakawasanperdesaan, danpembangunanekonomikawasanperdesaan;dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Keenam
BidangPelayanan Sosial Dasar dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa
- (1) Bidang Pelayanan Sosial Dasar dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desasebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 huruf e, mempunyai tugasmelaksanakan pelayanan sosial dasar dan pembangunan sarana prasarana desa.
- (2) Bidang Pelayanan Sosial Dasar dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desadalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapanperumusankebijakandibidangpembinaan, fasilitasi, pengelolaanpelayanandasar, kesejahteraansosial, dibidangpembinaanpengelolaansaranadanprasaranadesa;
- b. penyiapanpelaksanaankebijakan dibidangpembinaan dan fasilitasipengelolaanpelayanandasar,saranadanprasaranadesa;
- c. penyiapanpenyusunannorma, standar, prosedurdankriteria dibidangpengelolaanpembinaanpelayanandasarsaranadanprasaranadesa;
- d. pemberianbimbinganteknisdan supervisidibidangpengelolaanpelayanandasar,saranadanprasaranadesa;
- e. pelaksanaanevaluasidanpelaporan dibidangpembinaan, pengelolaanpelayanandasar, saranadanprasaranadesa;
- f. pelaksanaanurusantata usaha danrumahtanggabidangpelayanansosialdasar,saranadanprasaranadesa; dan
- g. pelaksanaan tugas lainyang diberikanoleh pimpinan.
BidangPelayanan Sosial Dasar dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa, terdiri atas :
- a. SeksiPelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. SeksiAdatBudayadanPerlindunganSosial; dan
- c. SeksiPembangunan SaranadanPrasaranaDesa.
- (1) SeksiPelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194huruf a, mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan dan menyiapkan data/bahan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan dasar bagi kelompok perempuan dan anak Balita di desa;
- b. mengumpulkan dan menyiapkan data/bahan pelayanan identitas hukum dan Infrastruktur dasar bagi masayarakat di Desa;
- c. menyiapkan dan melaksanakan Kegiatan pelayanan Kesehatan dan Pendidikan dasar bagi kelompok perempuan dan Balita di Desa;
- d. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Pelayanan Identitas hukum dan Infrastruktur dasar bagi masyarakat di desa;
- e. melaksanakan Fasiltasi pelaksanaan kegiatan pembinaan Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dasar, idetitas hukum dan Infrastruktur dasar di desa;
- f. melaksanakan Pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan,pendidikan dasar, identitas hukum dan infrastruktur dasar di desa; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiAdatBudayadanPerlindunganSosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194huruf b, mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan dan menyiapkan data/bahan fasilitasi adat dan kearifan lokal desa di desa;
- b. mengumpulkan dan menyiapkan data/bahan fasilitasi seni dan budaya di desa;
- c. mengumpulkan dan menyiapkan data/bahan konflik sosial di desa;
- d. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan fasilitasi pengembangan dan pelestarian adat dan budaya berskala lokal desa;
- e. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanganan konflik sosial di desa;
- f. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pelayanan jaminan sosial di desa;
- g. melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi adat dan kearifan lokal di desa;
- h. melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi seni dan budaya di desa;
- i. melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pencegahan dan penanganan konflik sosial di desa;
- j. melaksanalan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelayanan jaminan sosial di desa;
- k. melaporkan pelaksanaan kegiatan adat, seni dan budaya, konflik sosial dan penyelenggaraan jaminan sosial di desa;dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPembangunan SaranadanPrasaranaDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194huruf c, mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan dan menyiapkan data/bahan sarana prasarana desa;
- b. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan fasilitasi pembangunan sarana prasarana desa yang menunjang ekonomi desa;
- c. menyiapkan dan melaksanakan Kegiatan pembangunan sarana prasarana desa yang mendukung pelayanan dasar di desa;
- d. melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi sarana prasarana desa yang menunjang ekonomi desa;
- e. melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi sarana prasarana desa dalam mendukung pelayanan dasar di desa;
- f. melaporkan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembangunan sarana prasarana desa yang menunjang ekonomi desa;
- g. melaporkan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembangunan sarana prasarana desa yang mendukung pelayanan dasar di desa;dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB XII - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Pasal 196

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB XIII - DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
Pasal 197

- (1) Dinas Perhubungan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2huruf l, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawahdan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (1) Dinas Perhubungan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197ayat (1),mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan perumusan, kebijakan, pengoordinasian,pembinaan, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan dibidangPerhubungan meliputiBidang Perhubungan Darat,Bidang Perkeretaapian dan ASP dan Bidang Perhubungan Laut dan Udara.
- (2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud padaayat (1),dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis lingkup Dinas Perhubungan Daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perhubungan;
- c. pembinaan dan fasilitasi dibidang Perhubungan lingkup antar provinsi, dalam provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pemantauan, pengawasan, evaluasi, monitoring dan pelaporan dibidang Perhubungan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Paragraf 3 Susunan Organisasi Pasal 199
Dinas Perhubungan, terdiri dari :
- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perhubungan Darat;
- c. Bidang Perkeretaapian dan ASP ; dan
- d. Bidang Perhubungan Laut dan Udara.
- (1) Sekretariat sebagaaimana dimaksud dalam Pasal 199huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum keuangan, kepegawaian, program dan pelaporan, perlengkapan dan aset.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian penyelenggaraan tugas, pelayanan administrasi dan pelaksanaan dibidang program dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian penyelenggaraan tugas, pelayanan administrasi dan pelaksanaan dibidang keuangan, perlengkapan dan aset;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian penyelenggaraan tugas, pelayanan administrasi dan pelaksanaan dibidang umum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Kedua
Sekretariat
BAB XIII - DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
Pasal 201

Sekretariat, terdiri atas :
- a. SubBagian Program dan Keuangan;
- b. SubBagian Umum dan Kepegawaian.
BAB XIII - DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
Pasal 202

- (1) SubBagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 huruf a,mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerja SubBagian Program dan Keuangan;
- b. melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
- c. melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) dinas;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan dinas;
- f. melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan dinas lain;
- g. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
- h. melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
- i. melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
- j. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan realisasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;
- k. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dinas;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- m. melaksanakan evaluasi semua tugas-tugas bendaharawan;
- n. melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas;
- o. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai,keuangan,perjalanan dinas serta hak-hak keuangan lain;
- q. melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (lhp) dan/atau laporan hasil audit (lha);
- r. melaksanakan pengelolaan data bahan pelaporan keuangan dinas;
- s. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan keuangan;
- t. melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas bagian perencanaan dan keuangan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SubBagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 huruf b,mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan ketatusahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat,kenaikan gaji berkala,cuti,kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
- c. melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- d. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- e. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
- g. melaksanakan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan dinas dan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;
- h. melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;
- i. melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan, pendistribusian dan penghapusan aset, barang inventaris dan perlengkapan kerja dinas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Ketiga Bidang Perhubungan Darat Pasal 203
- (1) Bidang Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan program dan pengendalian urusan dibidang Angkutan Darat dan Keselamatan LLAJ, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Sarana dan Prasarana perhubungan Darat, serta menyiapkan bahan dan petunjuk teknis/kebijakan dibidang Perhubungan Darat.
- (2) Bidangperhubungan darat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1),dalam melaksanakan tugasmenyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang perhubungan darat;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan darat;
- c. pembinaan dan pengawasan kegiatan operasional terminal, angkutan darat dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. koordinasi dan fasilitasi pengembangan dan peningkatan fasilitas dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta peningkatan aksebilitas transportasi darat; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB XIII - DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
Pasal 204

Bidang Perhubungan Darat, terdiri atas :
- a. SeksiAngkutan Darat dan Keselamatan LLAJ;
- b. SeksiManajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;dan
- c. SeksiSarana dan Prasarana Jalan.
BAB XIII - DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
Pasal 205

- (1) SeksiAngkutan Darat dan Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 huruf a,mempunyai tugas :
- a. menyusun program kerja SeksiAngkutan Darat dan Keselamatan LLAJ;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang angkutan darat dan Keselamatan LLAJ;
- c. menyusun rencana jaringan angkutan orang antar kabupaten/kota dan penyiapan bahan pertimbangan teknis/rekomendasi perizinan kendaraan angkutan orang Antar Kota Antar Provinsi (AKAP);
- d. menyiapkan bahan persyaratan dan prosedur pelayanan angkutan orang antar kabupaten/kota dalam Provinsi (AKDP);
- e. melaksnakan pembinaan pengusaha angkutan umum dan pengendalian serta pengembangan transportasi tradisional;
- f. menyiapkan bahan pertimbangan teknis perijinan (ijin trayek, insidentil) kendaraan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) angkutan perbatasan, angkutan perkotaan, dan izin operasi angkutan taksi;
- g. menyusun perhitungan tarif penumpang kelas ekonomi lintas Kabupaten/Kota dan angkutan perbatasan antar provinsi yang berdekatan;
- h. melaksanakan pemantauan angkutan lebaran, natal, tahun baru;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program SeksiAngkutan Darat dan Keselamatan LLAJ;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiManajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 huruf b,mempunyai tugas :
- a. menyusun program kerja SeksiManajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. menyiapkan bahan penetapan tingkat pelayanan ruas jalan dan persimpangan pada ruas jalan provinsi dan jalan nasional;
- d. menyiapkan bahan penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan pada jalan provinsi dan jalan nasional;
- e. melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan penyiapan rencana umum jaringan transportasi jalan provinsi dan implementasinya;
- f. melakukan sosialisasi kebijakan lalu lintas jalan;
- g. menyusun rencana dan penentuan prioritas fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan provinsi;
- h. melakukan pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan provinsi;
- i. melakukan inventarisasi dan evaluasi kinerja perlengkapan jalan;
- j. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi dibidang lalu lintas jalan pada ruas jalan provinsi dan jalan nasional;
- k. melakukan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program SeksiManajemen dan Rekayasa Lalu Lintas ;
- l. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait;dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiSarana dan Prasarana Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja SeksiSarana dan Prasarana Jalan;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis Sarana dan Prasarana Jalan;
- c. melaksanakan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan provinsi;
- d. melaksanakan pengawasan dan pemantauan fasilitas perlengkapan jalan;
- e. menyiapkan bahan pemberian bimbingan dan pengawasan teknis kelaikan jalan kendaraan dan tenaga penguji kendaraan bermotor serta perusahaan/bengkel karoseri kendaraan bermotor;
- f. menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan kebijakan umum pengembangan transportasi (TATRAWIL dan Rencana Umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi);
- g. menyiapkan bahan pemberian bimbingan penyusunan penetapan Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) dan rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan (RUJTJ) Kabupaten/Kota;
- h. menyusun database kebutuhan fasilitas keselamatan jalan, daerah rawan kecelakaan dan angkutan umum;
- i. melakukan monitoring, evaluasi laik fungsi jalan pada ruas jalan provinsi;
- j. melakukan mengembangan sistem informasi dan komunikasi dibidang sarana dan prasarana Jalan;
- k. menyusun dan menganalisis dampak lalu lintas pada jaringan jalan dalam wialayah kota;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Keempat
Bidang Perkeretaapian dan Angkutan Sungai dan Penyeberangan (ASP)
BAB XIII - DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
Pasal 206

- (1) Bidang Perkeretaapian dan Angkutan Sungai dan Penyeberangan (ASP)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 huruf c,mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan program dan pengendalian urusan dibidangPerkereta Apian dan ASP serta menyiapkan bahan dan petunjuk teknis/kebijakan dibidang Perkeretaapian dan ASP.
- (2) BidangPerkeretaapian dan ASPdalam melaksanakan tugassebagaimanadimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang perkeretaapian dan ASP;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidangperkeretaapian dan ASP;
- c. pembinaan dan pengawasan kegiatan operasional, angkutan dan keselamatan perkeretaapian dan ASP;
- d. koordinasi dan fasilitasi pengembangan dan peningkatan fasilitas dan keselamatan serta peningkatan akesibilitas angkutan perkeretaapian dan ASP; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB XIII - DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
Pasal 207

Bidang Perkeretaapian dan Angkutan Sungai dan Penyeberangan (ASP), terdiri atas :
- a. SeksiAngkutan dan Keselamatan Perkeretaapian;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Perkeretaapian;dan
- c. SeksiAngkutan Sungai dan Penyeberangan.
BAB XIII - DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
Pasal 208

- (1) SeksiAngkutan dan Keselamatan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 huruf a,mempunyai tugas :
- a. menyusun program kerja SeksiAngkutan dan Keselamatan perkeretaapian;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis Angkutan dan Keselamatan perkeretaapian;
- c. menyiapkan bahan pertimbangan atas pemberian izin perlintasan, pemotongan dan persimpangan dengan jalan kereta api;
- d. melakukan koordinasi operasional angkutan kereta api;
- e. melakukan pemberian petunjuk, bimbingan, pengawasan atas pengelola dan ketertiban stasiun dan terminal peti kemas dengan angkutan kereta api;
- f. melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan lalu lintas dan angkutan kereta api;
- g. menyusun rencana kebutuhan pembangunan underpass, pelebaran pintu perlintasan kereta api;
- h. menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan pada masyarakat untuk keselamatan operasional kereta api;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang Perkeretaapian Angkutan dan Keselamatan perkeretaapian;
- j. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun program kerja Sarana dan Prasarana Perkerataapian;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis Sarana dan Prasarana Perkeretaapian;
- c. menyusun Analisis Tekhnik Jalur dan Bangunan Keretaapi;
- d. menyusun Analisis persinyalan Keretaapi;
- e. menyusun Analisis Telekomunikasi Keretaapi;
- f. melakukan analisa dan evaluasi keselamatan perkereta api;
- g. menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan pada masyarakat untuk keselamatan operasional kereta api;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang Sarana dan Prasarana Perkeretaapian;
- i. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiAngkutan Sungai dan Penyebrangan sebagaaimana dimaksud dalam Pasal 207 huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyusun program kerja SeksiASP;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis ASP;
- c. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan angkutan sungai, dan penyeberangan lintas kabupaten/kota;
- d. menyusunkonsep kebijakan, penyiapan bahan penetapan lintasan dan prosedur kebijakan pelabuhan sungai, dan penyeberangan lintas kabupaten/kota;
- e. menyiapkan bahan rekomendasi teknis perizinan pembangunan pelabuhan sungai dan penyeberangan lintas kabupaten/kota;
- f. menyiapkan bahan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai, dan penyeberangan kelas ekonomi lintas kabupaten/kota;
- g. menyiapkan bahan penetapan tarif angkutan sungai, dan penyeberangan kelas ekonomi lintas kabupaten/kota;
- h. melaksanakan pengawasan kinerja operasional pelabuhan sungai, dan penyeberangan lintas kabupaten/kota;
- i. melakukan bimbingan dan penyuluhan terhadap penyelenggaraan angkutan sungai dan penyeberangan;
- j. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang angkutan sungai dan penyeberangan;
35. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait;dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Kelima
Bidang Perhubungan Laut dan Udara
BAB XIII - DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
Pasal 209

- (1) Bidang Perhubungan Laut dan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 huruf d,mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kegiatan angkutan laut dan keselamatan pelayaran, pengendalian dan pengawasan pengelolaan pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional dan lokal, serta pembinaan terhadap asosiasi sub sektor Perhubungan Laut, serta pembinaan terhadap usaha jasa pelayanan sub sektor Perhubungan Laut, serta melaksanakan pembinaan dan koordinasi bersifat kewilayahan menyangkut kegiatan kebandarudaraan dan keselamatan penerbangan sipil.
- (2) Bidang Perhubungan Laut dan Udarasebagaimana dimaksud pada Ayat (1),dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang perhubungan laut dan udara;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan laut dan udara;
- c. pembinaan dan pengawasan kegiatan operasional kepelabuhanan, angkutan laut dan keselamatan maritim;
- d. koordinasi dan fasilitasi pengembangan fasilitas bandar udara dan peningkatan akesibilitas transportasi udara dan keselamatan penerbangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB XIII - DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
Pasal 210

Bidang Perhubungan Laut dan Udara, terdiri atas :
- a. SeksiKepelabuhanan dan Kebandarudaraan;
- b. SeksiAngkutan Laut dan Udara;dan
- c. SeksiKeselamatan Maritim dan Penerbangan.
BAB XIII - DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
Pasal 211

- (1) SeksiKepelabuhanan dan Kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210huruf a,mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksikepelabuhanan dan kebandarudaraan;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pengusahaan dan pengelolaan pelabuhan, serta pengembangan dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan izin usaha badan usaha pelabuhan, izin pengembangan pelabuhan dan izin pengoperasian pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan izin pekerjaan pengerukan dan izin reklamamsi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional;
- i. melakukan evaluasi dan pemberian rekomendasi penetapan lokasi, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan dan bandar udara;
- j. melakukan penelitian, evaluasi data lokasi dan penentuan DLKR/DLKP pelabuhan;
- k. melakukan survey dan pengumpulan data untuk pengembangan dan pembangunan pelabuhan dan bandar udara;
- l. melakukan kajian kelayakan lingkungan pembangunan pelabuhan laut, bandar udara dan fasilitasnya;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksikepelabuhanan dan kebandarudaraan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiAngkutan Laut dan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 huruf b,mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan SeksiAngkutan Laut dan Udara;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang broperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi, pelabuhan antar provinsi dan pelabuhan internasional;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyedia jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri dan depo peti kemas;
- f. melaksanakan pendataan/inventarisasi dan evaluasi terhadap angkutan dalam negeri/luar negeri;
- g. melaksanakan pelayanan pembukaan cabang pelayaran nasional dan non pelayaran;
- h. melaksanakan inventarisasi dan evaluasi potensi angkutan pelayaran nasional, non pelayaran dan angkutan pelayaran rakyat;
- i. melakukan dan memfasilitasi peningkatan pemanfaatan fasilitas pelabuhan dan bandar udara;
- j. melakukan pemantauan, koordinasi dan pengawasan terhadap pengoperasian armada perintis;
- k. melakukan evaluasi, merencanakan dan mengusulkan jaringan trayek perintis dan jaringan pelayaran dan penerbangan lain;
- l. melakukan penyuluhan/sosialisasi kepada penyedia jasa usaha pelayaran dan kepelabuhanan dan kebandarudaraan;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas SeksiAngkutan Laut dan Udara;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiKeselamatan Maritim dan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 huruf c,mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan SeksiKeselamatan Maritim dan Penerbangan;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. menyiapkan bahan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
- d. mengoreksi dan memaraf naskah dinas;
- e. melakukan penyuluhan/sosialisasi keselamatan dan keamanan pelayaran dan penerbangan, serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pencegahan/penanggulangan pelanggaran dalam wilayah kerja pelabuhan dan bandar udara;
- f. melakukan evaluasi pemberian rekomendasi perizinan perusahaan pelayaran dan penerbangan nasional ke pemerintah pusat;
- g. melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap kecelakaan kapal;
- h. menyiapkan bahan pembinaan keselamatan dan keamanan pelayaran dan penerbangan;
- i. menyiapkan bahan pengawasan salvage dan pekerjaan bawah air;
- j. menyiapkan bahan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan SAR, penanggulangan bencana alam di laut serta penyuluhan SAR;
- k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas SeksiKeselamatan Maritim dan Penerbangan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB XIII - DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
Pasal 212

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB XIV - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
Pasal 214

Paragraf 3 Susunan Organisasi Pasal 215
Dinas Komunikasi, Informatika,Persandian dan StatistikDaerah,terdiri dari :
- a. Sekretariat ;
- b. Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi;
- c. Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Statistik;
- d. Bidang Layanan E-Government; dan
- e. Bidang Persandian.
Bagian Kedua
Sekretariat
BAB XIV - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
Pasal 216

- (1) Sekretariatsebagaimana dimaksud dalam Pasal215huruf a,mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi dilingkungan dinas Komunikasi, Informatika,Persandian dan Statistik.
- (2) Sekretariat dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. koordinasi perumusan dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja;
- c. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- d. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, perlengkapan dan pengelolaan aset, hubungan masyarakat serta urusan perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- g. koordinasi dan penyusunan produk hukum di lingkungan dinasKomunikasi,Informatika,Persandian dan Statistik; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB XIV - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
Pasal 217

Sekretariat, terdiri :
- a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
BAB XIV - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
Pasal 218

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal217huruf a,mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerja Seksiprogram dan keuangan;
- b. melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
- c. melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) dinas;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan dinas;
- f. melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan dinas lain;
- g. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
- h. melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
- i. melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
- j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal217huruf b,mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penatausahaan dan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai,keuangan,perjalanan dinas serta hakhak lain;
- b. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dinas;
- c. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan realisasi dan evaluasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;
- e. melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (lhp) dan/atau laporan hasil audit (lha);
- f. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan data bahan evaluasi dan pelaporan keuangan dinas;
- g. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- i. melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas dan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;
- j. melakukan pengelolaan dan penatausahaan aset;
- k. melaksanakan penyusunan administrasi,pengadaan pendistribusian dan penghapusan aset barang inventaris dan perlengkapan dinas;dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217huruf c,mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan SeksiUmum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan ketatusahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti,kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
- c. melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- d. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- e. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
- g. melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Ketiga Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi Pasal 219
- (1) Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215huruf b,mempunyai Tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup pemerintah daerah, Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah daerah, Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program kerja Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup pemerintah daerah, Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah daerah, Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup pemerintah daerah, Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah daerah, Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan dibidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup pemerintah daerah, Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah daerah, Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi;
- e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup pemerintah daerah,
8. Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah daerah, Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik; dan
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup pemerintah daerah, Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah daerah, Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi.
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.
BAB XIV - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
Pasal 220

Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi, terdiri atas :
- a. SeksiMonitoring Pendapat Umum dan Pengaduan Masyarakat;
- b. SeksiKomunikasi Lintas Sektoral, Pengolahan dan Analisa Data;dan
- c. SeksiKomunikasi Publik dan Desiminasi Informasi.
BAB XIV - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
Pasal 221

- (1) SeksiMonitoring Pendapat Umum dan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalamPasal220 huruf a, mempunyai tugas :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan opini publik;
- b. penyiapan bahan pelayanan komunikasi publik;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama kelembagaan mengenai layanan komunikasi publik;
- d. pelaksanaan monitoring media massa;
- e. penyiapan bahan dialog dan fasilitasi komunikasi publik;
- f. penyiapan bahan sosialisasi kebijakan pemerintah;
- g. penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan opini publik; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiKomunikasi Lintas Sektoral, Pengolahan dan Analisa Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 huruf b, mempunyai tugas :
- a. melakukan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
- b. menyiapkan bahan pengolahan dan analisa data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah di Provinsi;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam mengolah dan analisa data lingkup pemerintah Provinsi;
- d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan;dan
- e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiKomunikasi Publik dan Desiminasi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 huruf c, mempunyai tugas :
- a. melakukan layanan pengelolaan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008;
- b. melakukan pelayanan informasi publik untuk implementasi UndangUndang Nomor 14 Tahun2008 tentang KETERBUKAANINFORMASIPUBLIK;
- c. melakukan layanan pengaduan masyarakat di Provinsi;
- d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan;dan
- e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Statistik
- (1) Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 huruf c,mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang layanan infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center &amp; TIK Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Statistik dalam melaksanakan tugas sesuai dimaksud pada ayat (1),mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan dibidang infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center &amp; TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-Government , integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center &amp; TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan dibidang infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center &amp; TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi eGovernment, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center &amp; TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi eGovernment, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.
Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Statistik, terdiri dari :
- a. SeksiInfrastruktur Teknologi ;
- b. SeksiLayanan Data Sektoral dan Integrasi Sistem Informasi;dan
- c. SeksiKeamanan Informasi dan Telekomunikasi.
BAB XIV - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
Pasal 224

- (1) SeksiInfrastruktur Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223huruf a, mempunyai tugas :
- a. melakukan layanan pengembangan dan penyelenggaraanData Center (DC) dan Disaster Recoveri Center (DRC);
- b. melakukan layananpengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Gevernment;
- c. melakukan layananpeningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrstruktur dan teknologi informatika,Government Cloud Computing;
- d. melakukan layananpengelolaan aksesinternetpemerintah dan publik;
- e. melakukan layanan filtering konten negatif;
- f. melakukan layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah;dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiLayanan Data Sektoral dan Integrasi Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 huruf b, mempunyai tugas :
- a. melakukan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
- b. melakukan pengolahan dan analisa data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah di Provinsi;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam mengolah dan analisa data lingkup pemerintah Provinsi;
- d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan;dan
- e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiKeamanan Informasi dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 huruf c, mempunyai tugas :
- a. melakukan layanan monitoring terfik elektronik;
- b. melakukan layanan penanganan insiden keamanan informasi;
- c. melakukan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dibidang keamanan informasi;
- d. melakukan layanan keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah daerah, pelaksanaan audit tik, penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
- e. melakukan layanan penyediaan sarana dan prasarana komunikasi pemerintah;
- f. melakukan layanan bimbingan teknis dalampemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintah;dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bidang Layanan E-Government
- (1) Bidang Layanan E-Government sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 huruf d, mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang layanan pengembangan danpengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga,pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah provinsi dan masyarakat.
- (2) Bidang Layanan E-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik,spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
- b. melaksanakan penyiapan nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik dan kegiatan penyelenggaraan government chief information officer,pengembangan sumber daya tik pemerintah daerah provinsi dan masyarakat provinsi;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma,standar,prosedur dan kriteria penyelenggaraan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi;
- d. melaksanakan pemantauan,evaluasi dan pelaporan dibidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik,spesifik dan suplemen yang terintegrasi;dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB XIV - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
Pasal 226

Bidang Layanan E-Government, terdiri atas :
- a. SeksiPengembangan Aplikasi;
- b. SeksiPengembangan Ekosistem E-Government;dan
- c. SeksiTata Kelola E-Government.
BAB XIV - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
Pasal 227

- (1) SeksiPengembangan Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 huruf a,mempunyai tugas :
- a. melakukan layananpengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
- b. melakukan layanan pemerintahan aplikasi kepemerintahan dan publik;dan
- c. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiPengembangan Ekosistem E-Government sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 huruf b,mempunyai tugas :
- a. melakukan layanan pengembangan bussiness proces re-engenering pelayanandi lingkungan pemerintah dan non pemerintah (stakeholder smart city);
- b. melakukan layanan sistem informasi smart city;
- c. melakukan layanan interaktif pemerintah dan masyarakat;
- d. melakukan layanan penyediaan sarana dan prasarana pengendalian smart city;
- e. melakukan layanan pendaftaran nama domain dansub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingankelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- f. melakukan layanan pengelolaan domain dansub domain pemerintah daerahkabupaten/kota;
- g. melakukan layanan peningkatan kapasitasaparatur dalam pengelolaan domain,portal dan website,menetapkan dan mengubah nama pejbat domain,menetapkan dan mengubah nama domain dan sub domain,menetapkan tata kelola nama domain,sub domain;dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiTata Kelola E-Government sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 huruf c,mempunyai tugas :
- a. melakukan layananpenetapan regulasidan kebijakan terpadu implementasi e-government kabupaten /kota;
- b. melakukan layanan koordinasi kerja sama lintas organisasi perangkat daerah,lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah;
- c. melakukan layanan integrasi tik dan e-government pemerintah daerah kabupaten/kota;
- d. melakukan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang tik;
- e. melakukan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-government dan smart city;
- f. melakukan layanan implementasi government dansmart city,promosi pemanfaatan layanansmart city; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (1) Bidang Persandiansebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 huruf e,mempunyai tugas Penyelenggaraan operasional kegiatan Sandi dan Telekomunikasi.
- (2) Bidang Persandian Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program kerja Bidang Sandi dan Telekomunikasi;
- b. pengkajian bahan kebijakan umum Sandi dan Telekomunikasi;
- c. pengkajian bahan koordinasi dan fasilitasi Sandi dan Telekomunikasi;
- d. pengkajian bahan koordinasi dan fasilitasi Sandi dan Telekomunikasi;
- e. pengkajian bahan, pemberian petunjuk teknis dan mengoordinir pelayanan Operasional Sandi dan Telekomunikasi;
- f. koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB XIV - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
Pasal 229

Bidang Persandian, terdiri atas :
- a. SeksiTata Kelola Persandian;
- b. SeksiOperasional Pengamanan Persandian;dan
- c. SeksiPengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian.
BAB XIV - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
Pasal 230

- (1) SeksiTata Kelola Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan Perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
- b. menyusun peraturan teknis pengelolan informasi berklasifikasi;
- c. menyusun peraturan teknis pengelolan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya , perangkat keras persandian sandi, perangkat lunak persandian dan jaring komunikasi sandi;
- d. melakukan pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian informasi milik pemerintah daerah;
- e. melakukanpengelolaan sumber daya persandian yang meliputi sumber daya yang meliputi sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- f. melakukanpengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
- g. menyiapkan bahan pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
- h. menyiapan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
- i. melakukanpeningkatan kesadaran pengamanan informasi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan tehnis, workshop dan/atau seminar;
- j. melakukanpengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan tehnis, workshop dan/atau seminar;
- k. menyiapkan bahan pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat keras dan perangkat lunak;
- l. melakukanpemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian,perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiOperasional Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 huruf b,mempunyai tugas :
- a. menyusun peraturan teknis pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- b. menyusun peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota dilingkungan provinsi;
- c. menyusun peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
- d. melakukanpengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
- e. menyiapkan bahan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- f. menyiapkan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- g. menyiapkan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- h. melakukan perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan hubungan komunikasi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- i. melakukankoordinasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- j. melakukanpengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitasi/instalasi penting/vital/kriteria melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lain;
- k. melakukan Pengamanan informasi elektronik;
- l. melakukan Pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
- m. melakukan Pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;dan
- n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyusun peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian;
- b. menyusun peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi.
- c. menyusun peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- d. menyiapkan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian;
- e. menyiapkan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandiantar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- f. menyiapkan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- g. menyiapkan pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian diseluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. menyiapkan pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi; dan
- i. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Ketujuh
BAB XIV - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
Pasal 231

Struktur organisasi Dinas Komunikasi, Infomatika, Persandian dan Statistik Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB XV - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pasal 236

Sekretariat, terdiri atas :
- a. Sub Bagian Program dan Keuangan;dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
BAB XV - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pasal 237

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 Huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerja Seksiprogram dan keuangan;
- b. melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
- c. melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) dinas;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD DAN RKPD);
- e. melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan dinas;
- f. melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan dinas lain;
- g. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
- h. melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
- i. melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
- j. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan realisasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;
- k. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dinas;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- m. melaksanakan evaluasi semua tugas-tugas bendaharawan;
- n. melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas;
- o. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuanganmeliputi gaji pegawai,keuangan,perjalanan dinas serta hakhak keuangan lain;
- q. melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (lhp) dan/atau laporan hasil audit (lha);
- r. melaksanakan pengelolaan data bahan pelaporan keuangan dinas;
- s. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan keuangan;
- t. melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas bagian perencanaan dan keuangan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaiansebagaimana dimaksud dalam pasal 236 huruf b, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan SeksiUmum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat,kenaikan gaji berkala,cuti,kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
- c. melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- d. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- e. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
- g. melaksanakan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan dinas dan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;
- h. melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;
- i. melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan, pendistribusian dan penghapusan aset, barang inventaris dan perlengkapan kerja dinas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Ketiga Bidang Promosi Penanaman Modal
BAB XV - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pasal 238

- (1) Bidang Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234huruf b, mempunyai tugas menyusun danmengembangkankebijakan/strategipromosi penanaman modal lingkup daerah, merencanakandan melaksanakan kegiatanpromosipenanaman modal di dalamdanluarnegeri, serta menyediakan bahan, saranadanprasaranapromosi penanaman modal.
- (2) Bidang Promosi Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah.
- b. perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri.
- c. perencanaan, penyusunan dan penyediaan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal.
BAB XV - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pasal 239

Bidang Promosi dan Penanaman Modal, terdiri atas :
- a. SeksiPengembangan Promosi Penanaman Modal;
- b. SeksiPelaksanaan Promosi Penanaman Modal; dan
- c. SeksiSarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
BAB XV - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pasal 240

- (1) SeksiPengembangan Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyusun jadwal dan rencana kegiatan SeksiPengembangan Promosi Penanaman Modal;
- b. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan rapat kerjasama penanaman modal;
- c. mempersiapkan dan menyelenggarakan kerjasama promosi investasi lingkup antar kabupaten, antar provinsi, lintas Negaraserta kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta dari dalam luar negeri;
- d. mengumpulkan data, menganalisis dan menyusun kebijakan/strategi promosi berdasarkan sektor usaha;
- e. mengumpulkan data, menganalisis dan menyusun kebijakan/strategi promosi penanaman modal di daerah berdasarkan wilayah;
- f. melakukan pengkajian dan pengusulan kebijakan dibidang promosi penanaman modal;
- g. melakukan investasi dan identifikasi calon mitra usaha;
- h. menyiapkan bahan pengendalian kerjasama dibidang penanaman modal;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi kerjasama dibidang promosi penanaman modal;
- j. melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala bidang promosi, sesuai standar yang ditetapkan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiPelaksanaan Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan SeksiPromosi Penanaman Modal;
- b. menyusun jadwal kegiatan promosi yang akan dilakukan dalam setiap tahun, baik didalam maupun diluar negeri;
- c. memilih dan menentukan negara sasaran promosi penanaman modal yang tepat dan prospektif peningkatan ekspor dan alih teknologi;
- d. mengumpulkan informasi, khususnya yang terkait dengan potensi dan peluang investasi yang akan digunakan dalam setiap kegiatan promosi;
- e. memberikan pelayanan informasi tentang peluang investasi yang prospektif dan layak usaha;
- f. melakukan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang promosi penanaman modal;
- g. melakukan proses tindak lanjut hasil setiap kegiatan promosi untuk meningkatkan minat pengusaha;
- h. melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan promosi penanaman modal;
- i. melakukan penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dibidang promosi penanaman modal;
- j. melakukan temu usaha, kontak bisnis dan seminar penanaman modal;
- k. melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala bidang promosi, sesuai standar yang ditetapkan; dan
- l. melaksanakantugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiSarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan jadwal kegiatan SeksiSarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal;
- b. melakukan penyusunan rencana dan program kerja SeksiSarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal;
- c. melakukan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria sesuai bidang tugasnya;
- d. memfasilitasi dan mengoordinasikan dukungan, penyediaan dan penyiapan materi sarana dan prasarana promosi untuk pameran;
- e. melakukan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana promosi usaha dan penanaman modal;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana promosi usaha dan penanaman modal;
- g. menyediakan sarana promosi yang berisi potensi dan peluang investasi Sulawesi Barat untuk menunjang kegiatan promosi Penanaman Modal;
- h. melakukan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman modal;
- i. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala bidang promosi, sesuai standar yang ditetapkan; dan
- j. melaksanakantugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Keempat
Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan
Sistem Informasi Penanaman Modal
BAB XV - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pasal 241

- (1) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan fungsi pemantauan realisasi investasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundangundangan, pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal dan pengolahan data penanaman modal.
- (2) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- c. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan pengolahan data penanaman modal; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pmpinan.
Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal, terdiri atas :
- a. SeksiPemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
- b. SeksiPembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
- c. SeksiPengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal.
BAB XV - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pasal 243

- (1) SeksiPemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan SeksiPemantauan dan Pengawasan PelaksanaanPenanaman Modal;
- b. menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan penanaman modal PMDN dan PMA;
- c. menyusun laporan realisasi penanaman modal PMDN dan PMA;
- d. menyiapkan potensi realisasi/bahan pemantauan dan pengawasan dalam pelaksanaan penanaman modal;
- e. menyiapkan bahan rekonsiliasi data realisasi pelaksanaan penanaman modal berkoordinasi dengan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota;
- f. inventarisasi dan evaluasi data realisasi pelaksanaan penanaman modal dalam laporan kegiatan penanaman modal yang disampaikan oleh penanam modal;
- g. melakukan pemantauan pelaksanaan penanaman modal perusahaan PMDN dan PMA;
- h. melakukan identifikasi dan menyusun klasifikasi berdasarkan sektor, bidang usaha dan lokasi penanaman modal;
- i. melakukan penilaian terhadap LKPM dan melakukan evaluasi data laporan perkembangan penanaman modal PMDN dan PMA;
- j. melakukan pemantauan pelaporan kegiatan penanaman modal yang disampaikan secara periodik perusahaan PMDN dan PMA;
- k. melakukan pemantauan tentang pelaksanaan usaha patungan dan perusahaan pemilik saham bagi PMDN dan PMA;
- l. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiPembinaanPelaksanaan Penanaman Modal sebagaiman dimaksud dalam pasal 242 huruf b,mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja SeksiPembinaanPelaksanaan penanaman modal;
- b. menyusun rekapitulasi masalah, kendala dan hambatan yang dihadapi perusahaan PMDN/PMA;
- c. menyiapkan bahan pembinaan atas Pelaksanaan Penanaman Modal berkoordinasi dengan kabupaten/kota;
- d. menyiapkan bahan untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan penanaman modal;
- e. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penanaman modal bagi PMDN/PMA;
- f. melakukan kunjungan lapangan untuk pembuatan berita acara pemeriksaan proyek/perusahaan;
- g. memberikan teguran dan menindaklanjuti masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan penanaman modal perusahaan PMDN/PMA;
- h. membantu menyelesaikan kendala, hambatan dan masalah yang dihadapi perusahaan PMDN/PMA;
- i. melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal serta pemberian bantuan hukum dan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanaman modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
- j. melakukan koordinasi satuan tugas (Task Force) penanaman modal pemerintah, provinsi, kabupaten/kota serta instansi terkait;
- k. melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- l. melakukan pengkajian dan pengusulan kebijakan dibidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- m. melakukan penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan dibidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- n. memberikan penjelasan teknis tentang pelaksanaan penanaman modal bagi perusahaan PMDN/PMA;
- o. melaksanakan pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pembinaan penanaman modal di provinsi;
- p. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyusun pedoman teknis pelaksanaan Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal;
- b. melakukan verifikasi/validasi data perizinan dan non perizinan penanaman modal;
- c. melakukan pengolahan data dan pelaporan perizinan dan non periizinan penanaman modal;
- d. melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal;
- e. melakukan pemeliharaan sistem informasi penanaman modal dan jaringan;
- f. melakukan koordinasi dengan Pemerintah, Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penyediaan dan pengolahan data penanaman modal;
- g. melaksanakan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 huruf d, mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mengoptimalkan pengolahan potensi penanaman modal daerah.
- (2) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan iklim penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal di daerah;
- c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah dengan memberdayakan Dinas usaha melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat serta menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
BAB XV - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pasal 245

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal,terdiri atas :
- a. SeksiPerencanaan Penanaman Modal;
- b. SeksiDeregulasi Penanaman Modal; dan
- c. SeksiPemberdayaan Usaha.
BAB XV - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pasal 246

- (1) SeksiPerencanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan SeksiPerencanaan Penanaman Modal;
- b. mengumpulkan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha;
- c. mengumpulkan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di daerah berdasarkan sektor wilayah;
- d. melakukan penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan kegiatan dibidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
- e. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal sesuai standar yang ditetapkan; dan
- f. melaksanakan tugaslain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiDeregulasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245huruf b,mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan SeksiDeregulasi Penanaman Modal;
- b. melakukan pengumpulkan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha;
- c. melakukan pengumpulkan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal di daerah berdasarkan sektor wilayah;
- d. melakukan penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan kegiatan dibidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
- e. melaksanakan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal sesuai standar yang ditetapkan; dan
- f. melaksanakan tugaslain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPemberdayaan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan SeksiPemberdayaan Usaha;
- b. mengumpulkan data dan analisis pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi
- c. melakukan penyuluhan dan pembinaan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi
- d. menginventarisasi kebutuhan bidang-bidang dalam pelaksanaan penyuluhan kegiatan laindibidang penanaman modal;
- e. melaksanakan penyuluhan dan kegiatan lain tentang tata cara dan prosedur pelayanan penanaman modal kepada pengusaha aparat penanaman modal provinsi, kabupaten/kota dan instansi terkait;
- f. melakukan evaluasi penyuluhan dan kegiatan lain;
- g. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan bimtek dan sosialisasi penanaman modal dengan bidang-bidang;
- h. memberdayakan Dinas usaha melalui pembinaan penanaman modal;
- i. meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat serta menyebarkan informasi yang seluasluasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
- j. melaksanakan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala bidang pengembangan penanaman modal sesuai standar yang ditetapkan; dan
- k. melaksanakan tugaslain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Keenam
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A
BAB XV - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pasal 247

- (1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas teknis operasional pelayanan perizinan dan non perizinan A, menyelenggarakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administasi dibidang perizinan dan non perizinan A.
- (2) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan, perencanaan, pengolahan, pemeriksaan, pemverifikasian, pengidentifikasian, pengoordinasian, penvalidasian, pengevaluasian, pelaporan, pengadministrasian pelayanan, penerbitan perizinan dan nonperizinan A/I;
- b. pelaksanaan, perencanaan, pengolahaan, pemeriksaan, pemverifikasian, pengidentifikasian, pengoordinasian, penvalidasian, pengevaluasian, pelaporan, pengadministrasian pelayanan, penerbitan perizinan dan nonperizinan A/II; dan
- c. pelaksanaan, perencanaan, pengolahaan, pemeriksaan, pemverifikasian, pengidentifikasian, pengkoordinasian, penvalidasian, pengevaluasian, pelaporan, pengadministrasian pelayanan, penerbitan perizinan dan nonperizinan A/III.
BAB XV - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pasal 248

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A terdiri atas :
- a. SeksiPerizinan dan Non Perizinan A/I;
- b. SeksiPerizinan dan Non Perizinan A/II; dan
- c. SeksiPerizinan dan Non Perizinan A/III.
BAB XV - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pasal 249

- (1) SeksiPelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I;
- b. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I;
- c. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I
- d. memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I;
- e. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I;
- f. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I;
- g. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I;
- h. menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I
- i. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I;
- j. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I;
- k. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I;
- l. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan A/I;
- m. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala bidang pelayanan perizinan penanaman modal, sesuai standar yang ditetapkan; dan
- n. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiPelayanan Perizinan dan Non Perizinan A / II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 huruf b, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II;
- b. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II;
- c. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II;
- d. memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II;
- e. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II;
- f. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II;
- g. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II;
- h. menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II;
- i. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II;
- j. menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II;
- k. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II;
- l. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan A/II; dan
- m. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPelayanan Perizinan dan Non Perizinan A / III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II;
- b. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II;
- c. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II;
- d. memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II;
- e. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II;
- f. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II;
- g. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II;
- h. menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II;
- i. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II;
- j. menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I;
- k. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II;
- l. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan A/II; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Ketujuh
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B