PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 07 Tahun 2013
Tentang DIKELUARKAN OLEH
Berlaku: 07 TAHUN 2013
N/A
Preamble

Menimbang:
Mengingat:
.iIJ
BUPATI MERANGIN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 07 TAHUN 2013
TENT ANG
RETRIBUSI PELAYANAN TAMAN PEMAKAMAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 huruf d juncto Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Taman Pemakaman Umum.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Ka bu paten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 49);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi · Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ncmor 5161).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN dan BUPATI MERANGIN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TAMAN PEMAKAMAN UMUM
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Merangin.
4. Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Penataan Pasar adalah Kantor Kebersihan; Pertamanan dan Penataan Pasar Kabupaten Merangin.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Penataan Pasar Kabupaten Merangin.
6. Petugas adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Kantor untuk melaksanakan tugas tertentu yang berhubungan dengan Pemakaman Um urn.
7. Pemakaman Umum adalah Pemakaman Umum yang dikelola oleh masyarakat atau yayasan maupun oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi mereka yang beragama Islam dan Non Islam.
8. Tanda Peringatan adalah Batu Nisan, monumen dan tanda lainnya sebagai petunjuk jenazah yang dikuburkan.
9. Blok Tanah Makam adalah bagian-bagian dari Taman Pemakaman Umum yang terdiri dari petak-petak makam.
10. Petak Makam adalah Tanah Makam yang digunakan untuk memakamkan jenazah yang berada di Taman Pemakaman Umum.
11. Plaket Makam adalah tanda nisan terbuat dari beton bertulang.
12. Jenazah a~alah jasad/ orang meninggal dunia secara medis.
13. Jenazah orang terlantar adalah orang yang meninggal tanpa diketahui identitas dan ahli warisnya.
14. Jenazah Orang yang tidak mampu adalah orang yang meninggal dimana keluarga atau ahli warisnya tidak mampu membayar biaya Pemakaman yang menjadi kewajibannya yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dari Lurah setempat.
15. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Retribusi pelayanan Pemakaman adalah pembayaran atas pelayanan Pemakaman.
17. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk mernanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ a tau denda.
21. Perhitungan retribusi daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi adminstrasi.
22. Pembayaran retribusi daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah di tentukan.
23. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Taman Pemakaman Umum adalah pelayanan pemakaman yang meliputi:
- a. penguburan/ pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan; dan
- b. sewa tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4

'
- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tarnan Pemakarnan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati jasa pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, sewa tempat pemakamanyang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi pelayanan tarnanpemakaman umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi pelayanan tamanpemakaman umum.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pelayanan Taman Pemakaman Umumdigolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif RetribusiPelayanan Taman Pemakaman Umumditetapkan dengan rnernperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemarnpuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya se bagaimana dimaksud ayat ( 1) adalah biaya penguburan / sewa tempat pernakaman jenazah.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

Besarnya Retribusi untuk Jangka Waktu 3 (tiga) tahun adalah:
- a. Blok AA.I sebesar
Rp. 150.000,-
- b. Blok AA.II sebesar
Rp. 140.000,-
- c. Blok A.I sebesar
Rp. 130.000,-
- d. Blok A.II sebesar
Rp. 120.000,-
- e. Blok A.III sebesar
Rp. 100.000,-
- f. Blok A.N sebesar
Rp. 50.000,-
- g. Blok A.V sebesar
Rp. 30.000,-
Blok A.VI sebesar
Rp.
0,-
1
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRIBUSI
Pasal 9

- (1) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali semenjak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
2. (2} Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1} dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkemhangan perekonomian.
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi Pelayanan Pemakaman Umum yang terutang dipungut di wilayah Daerah, tempat pelayanan diberikan.
BAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAANPEMBAYARAN
Pasal 11

- { 1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD a tau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disetor secara bruto ke kas Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selarnbat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetorandan tempat pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.
SANKS! ADMINISTRASI
BAB IX - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XI - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikeluarkan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat Teguran diterima, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana &lt;limaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - KEBERATAN
Pasal 15

- ' (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yangjelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
BAB XII - KEBERATAN
Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 {enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besamya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XII - KEBERATAN
Pasal 17

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% {dua persen) sebulan untuk paling lama 12 {dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
BAB XIII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAY ARAN
Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pernbayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat rnengajukan permohonan pengernbalian kepada bupati.
- (2) Bupati dalarn jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pernbayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) telah dilarnpaui dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengernbalian pernbayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pernbayaran Retribusi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk rnelunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengernbalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, bupati rnemberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (7) Tata cara pengernbalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - PENGf{APUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA
Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah rnelampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan rnasih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XIV - PENGf{APUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA
Pasal 20

- ( 1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XV - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 21

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI - PENYIDIKAN
Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan I tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
..
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenar orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan I sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/ a tau meslarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ a tau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- J. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu un tuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan basil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Palisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XVII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 24

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 merupakan penenmaan Negara.