Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang RETRIDUSI PENGG1\NTIANBIAY1\CETAK KARTUTANDAPENDUDUK DANAKT1\CATATANSIPIL
Berlaku: 28 Tahun 2009
N/A
Preamble

Menimbang
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud daJam. huruf a, pcrlu membcntuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pcnggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk clan Akta Catatan Sipil; b\_
3. Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pcmbcntukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Dacrah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 1\_
1,
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahuri 1974 Nomor Tambahan Lcmbaran Ncgara RepubIik Indonesia Nomor 3019); 2 1
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3209); 3
3. -l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pcrlindungan Anak (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tarnbahan Lembaran Negara RcpubUk Indonesia Nomor 4235); 4
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4437) scbagaimana tclah diubah bcbcrapa kali, terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang PCI'1;1)rlh~)11Kcdlj:l J\fns Uncbmg-Uncl:mg NomOI" 32 Tah un 2004 tcntang Pcmerintahan Ducrn h (Lcmbaran Ncg.ua l\.epubllk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambab an Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pcrimbangan Keuangan Antara Pcmerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); ,
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 5049); 8
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pcmbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hu ku m Acara Piclana (Lcrnbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahuri 1983 Nomor 36, Tnmbah an Lcrnbnrnn Ncgnm l~eJlublik Indonesia Nornor 3258), scbagairnann tclah &lt;!iul&gt;:lil &lt;!Cllg:1I1 Pcrnt u run I)C!)lCl'int.nh Nomor 58 Tah un 2010 tcntang Pcru bahan Atas Pcrai.uran Pemcrintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pclaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pcngclolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor lAO, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tcntang Tata Cara Pcmberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah [Lernbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan SipiI;
14. Pcraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tcntang Penetapan Kartu Tancla Penduduk Berbasis Nomor Induk Kepencludukan secara Nasional, sebagaimana tclah diu bah dcngnn Pcraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penetapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kcperidudukan Secara Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pcdoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dcngan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 teritang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mentcri DaJ8..l11 Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalarn Ncgeri Nomor 53 Tahu n 2011 ten tang Pembentukan Produk Hukurn Daerah (Berita Ncgara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
2
di
17. Peraturan Dacrah Kabupaten Dacrah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991 tcntang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemcrintah Kabupaten Dacrah Tingkat II Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong N omor 09 Tahun 1991 Scri C Nomor Seri 1); II
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nornor 09 Tahun 2007 ten tang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupatcn Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun'2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 ten tang Organisasi Perangkat Daerah Kabupatcn Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 ten tang Pokok-Pokok Pengelo1aan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
Dengan Pcrsctujuan Bersama
DEVilAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPJ\TEN TABALONG
dan
BUPATI TABALONG
MEMUTUSKAN:
Mcnctapkan PERATURAN DJ\ERAI-I TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN CJ\TATAN
BIAYA CETAK KAl~TU TANDA PENDUDUK DAN AKTA SIPIL.
N/A
Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini, yang dirnaksud dengan 1. Daerah adalah Kabu paten Tabalong.
:
2. Pcmcrintah Dacrah adnlah bupati dan pcrangkat dacrah scbagai unsur pcnyclenggara pcmcrintahan dacrah. 2
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Pcjabat ;1(.1&lt;I.10h pcg&lt;lw(li y&lt;lng d ibcr i tUg;-l:'; tcrtcnt.u eli bidang Rctribu si Dacrah scsuai dcngnn Pcrutu ra n Pcru ndangundangan yang bcrlaku. 4
- S. Badan ndalah sckurnpu lnn ()J"(lllg d:ln/n(;1\l rnoda! yang mcru pnknn jcC:;;II.lI:1ll l in ik Y:IIlI'. 1n('l:lklli';:111 IIS:1I1:1 11l;(IIf1un yang tidak rnclaku kan usaha yang mcliputi pcrscroun tcrbatas, perscroan komanditcr, pcrscrcan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dcngan nama dan dalam bcntuk apapun, firma, kongsi, kopcrasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
- politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bcntuk badan lainya tcrrnasuk koritrak invcstasi kolcktif dan bcntuk usaha tetap.
6. Retribusi Dacrah yang selanjutnya discbut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pernbayaran atas jasa atau pember ian izin tertentu yang khusus discdiakan dan/ atau diberikan olch Pemerintah Dacrah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 6
7. Retribusi Jasa Umum adalah Rctribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan olch Pcmcrintah Dacrah untuk tujuan kcpcntingan dan kemanfaatan umurn scrta dapat dinikrnati oleh orang pribadi atau badan. 7
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan pcrundang-undangan Retribusi cliwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, tcrmasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 8
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tcrtcntu yang mcrupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan pcrizinan tertcntu dari Pcmerintah Daerah. 9
10. Surat Ketetapan Rctribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketctapan Retribusi yang mcncntukan besarnyajumlah pokok Retribusi yang terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, aelalah surat untuk mclakukan tagihan Rctribusi dany atnu sanksi administrasi berupa bunga darr/ atau denda.
12. Penyidikan tindak pidana eli bidang Retribusi Daerah adalah scrangkaian tiridakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mcncari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 'mcmbuat terang tindak pidana dibidang Retribu si Daerah yang terjadi serta mencmukan tersangkanya.
13. Kas Daerah adalah Kas milik Pernerintah Daerah.
II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasa12
Dengan nama Retribusi Pcnggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dipungut rctribusi atas pelayanan cctak kartu tanda pcnduduk dan akta catatan sipil yang diselanggarakan oleh Pemerintah Dacrah.
Objek retribusi adalah pelayanan cctak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil yang terdiri :
- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu kctcrangan bertcmpat tinggal; b
- c. kartu idcntitas kerja;
- d. kartu penduduk scrnentara:
- c. kcrtu irlcrrtitn s pcnxl u d u k mu siman:
- r. kartu keluarga. 1.
- d. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta pcrceraian , akta pengcsahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian.
Subjek Rctribu si adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan cetak kartu tancIa penduduk clan akta catatan sipil dari pemerintah daerah.
B1\B III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasa15
Retribusi ?enggantian Biaya Cctak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
C/\RA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNJ\1\NJ1\8/\
Tingkat penggunan jasa pelayanan cetak kartu tanda penduduk clan akta catatan sipil d iukur bcrdasarkan jurnlah dan jenis kartu clan clokumcn catatan sipil yang diterbitkan.
BAB V - PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYATARIF RETRIBUSI
Pasal 7

- (1) Prin sip clan sasaran dalam pcnetapan tarif Rctribusi Penggantian Biaya Cctak Kartu Tanda Penduduk dan Aleta Catatan Sipil ditctapkan dcngan mcmperhatikan biaya pcnycdinan jn sa Y;lng bcrsangku tan, kcrnampuan masyarakat, aspck kcadilan clan cfcktivitas pcngcndalian atas pclayanan terse b1..1 t.
- (2) Rctribusi Pcnggnntian Dir1\_Yrl Cctnk I\()I'Lu Tclnda Pcnduduk chn Aktn Catatan Sipil hnnyn mcrnpcrnitu ngknn biaya rWl1ccl.nknn d:1!1 lWIlf1.l\(ltliltli~1 m:-:illtl.
5
'
BAB V - PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYATARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Ret.ribusi Pcnggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan J\kta Catatan Sipil adalah sebagai berikut :
0,-
10.'000,-
| Jcnis Objelc Rctribusi | Retribusi (Rp) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 3 |
| Kartu Tanda Penduduk | |
| I. Warga Negara Indonesia (\VNI)tidak tcrlambat 2. Warga Negara Indonesia (WNI)diatas th | 25.000,- |
| usia 60 J. Warga Negara Indonesia (WNJ)terlambat | 35.000,- |
| 4 Warga Negara Asing (WNA)tidak terlarnbat | 100.000,- |
| 5. Warga Negara Asing (WNA)terlambat | 150.000,- |
| Kartu Keterangan Bcrtcmpat Tinggal 1. Keterangan Pindah : | |
| Kartu identitas penduduk musiman Kartu pendu duk sernentara Kartu identisa kcrja a) WNI b) WNA 2. Keterangan Pindall. Datang a) Pindall. Datang Dalarn Daerah : I) WNI 2) WNA b) Pindah Datang Luar Daerah : I) WNI 2) WNA 3) Kctcrangan Tinggal Semcntara 4) Pcngantar Pindah WNA 5) Kctcrangan Tempat Tinggal WNA 6) Ketcrangan Perubahan Status Kewargancgaraan | 150.000,- 50.000,- 100.000,- 15.000,- 50.000,- 100.000,- 2.000,- 100.000,- 25.000,- 100.000,- |
| 1) WNI 2) WNA c) Pencatatan terlambat (WNI) el) Kutipan kedua dan 1) WNI | 150.000,- 150.000,- |
| 2) WNA b) Pericatatan diluar kantor | 25.000,- 50.000,': |
| Af(T/\ rl';Rcp.RMI\N : a) Pericatatan tidak | |
| tcrlnmbnt 1) WNI | |
| ~. | |
| 2) WNA h) Pcncntatan rcrlatnbat | |
| Aleta Catatan Sipil yang mcliputi : 1. AKTAPERKAWINAN: a) Pcncatatan didalam kantor 1) WNI Kartu Kcluarga a) WNI b) WNA | 7.500,- 100.000,- |
| | 1~)O.OO[).- |
| | 200.000,- |
| 50.000,- | 100.000,- |
| | 100.000,- |
| screrusnya WNA | |
| 150.000,- | |
| 2) | |
| WNA | |
| I) WNJ | |
| 2) | |
G
| | | 75.000,- l) WNI WNA |
|----|------------------------------|-----------------------|
| | 2) | 150.000,- |
| 3. | AKTA PENGESAHANANAK <1.) WNI | 50.000,- |
| | b) | 10.000,- |
| | WNA | |
| 4. | AKTA PENGAKUAN AN.I\K WNI | 35.000,- |
| | a) b) | 150.000,- |
| | WNA | |
| 5. | PENCATATANPERUBAHAN | |
| | a) Perubahan Data 1) WNI | |
| | | 30.000,- 75.000,- |
| | 2) WNA | |
| | b) Perubahan Nama l.) WNI | |
| | | 30.000,- |
| | 2) WNA | 75.000,- |
| | c) Pcmbatalan Aleta WNI | 30.000,- |
| | 1) | |
| | 2) WNA | 75.000,- |
- (2)Tarif retribusi ditinjau kembali paling 'lama 3 (tiga) tahun sekali. 3
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksucl pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan incleks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) clitetapkan dengan Pcraturan Bupati.
- (5) Khusus tarif kartu tanda penduduk tcrhadap WNI tidak terlarn bat: scbagaimana cI irnak sud pad a ayat (1) huruf a angkn J clipu ngu t rctnbu s: :llns pcngg8nl.i:1ll f&gt;i:1Y:\ cctnk KTP yang hilangj ru sale
BAB XIV - KETENTUANPENUTUP
Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalarn Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.
Jx , RA.CHM/\NR/\MSYI
Ditetapkan di Tanjung pacla tanggal2
/(gus t us
BUPATIABALONG,
Diundangkan di Tanjung pada tanggal 2 J\g us t. us 201 2 2
SEKRETl'l}-:(JSDAERAH KABUPATEN TABALONG, \_\_\_\_ \_\_\_\_J\_\_\_
H. ABDEL FADILLAH
-
----.----~-------
20-12
.1\..
I 1