PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor !3 Tahun 2015
Tentang NOMOR !3 TAHUN 2015
Berlaku: 3 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
/
·BUPATISAROLANGUN PROVINS! JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
TENTANG NOMOR !3 TAHUN 2015
DARI TAHUN 2012 SAMPAI DENGAN TAHUN 2016 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKO BATUAH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN,
a.
bahwa untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Sarolangun kepada masyarakat Sarolangun diperlukan adanya peningkatan sarana, prasarana, dan kinerja perusahaan melalui Penyertaan modal Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/ daerah/ swasta ditetapkan dengan peraturan daerah;
2. Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Sarolangun perlu dilakukan penambahan; Kabupaten Sarolangun pada Perusahaan Dae rah c. bahwa penyertaan modal yang diberikan Pemerintah
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan
4. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; l. Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
Dan
BUPATISAROLANGUN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH .DAER.AH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKO BATUAH. Menetapkan
KETENTUAN UMUM
BAB I
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daer.ah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Sako Batuah adalah Perusahaan Daerah yang melakukan pengelolaan dan penyaluran air minum di Kabupaten Sarolangun. 4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun.
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah {yang belum dipisahkan) baik berbentuk uang maupun barang yang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang antara lain tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak - hak lainnya.
\_J
8. Direktur PDAM Tirta Sako Batuah Sarolangun disebut Direktur PDAM Tirta Sako Batuah Sarolangun.
BAB II - PENYERTAAN MODAL BAB III
Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Sako Batuah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan daerah.
2. ------~ penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Sako Batuah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang saling menguntungkan. (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, maka
BAB II - PENYERTAAN MODAL BAB III
Pasal 3

- ( 1) Penambahan Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Sako Batuah Sarolangun dilakukan dalam bentuk uang tunai dan/atau aset yang dapat dinilai dengan uang.
- (2) Modal yang disertakan pada PDAM Tirta Sako Batuah Sarolangun merupakan kekayaan .yang dipisahkan.
NILAI PENYERTAAN MODAL
- (1) Jumlah keseluruhan nilai aset dan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM Tirta Sako Batuah Sarolangun yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 44.880.404.547,(Empatpuluh empat milyar delapan ratus delapan puluh juta empat ratus em pat ribu lima ratus em pat puluh tujuh rupiah).
2. {3) Laba yang didapat Pemerintah Daerah dari Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun diberikan setiap tahun sepanjang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun memperoleh keuntungan.
- (4) Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan hasil Rapat Pembahasan Bersama (RPB) dengan Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setiap tahun setelah APBD disahkan dan sekurang-kurangnya memuat Besaran Laba Pertahun 70-30 :
- a. Laba 70 untuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sarolangun; dan b. Laba 30 untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun.
BAB VI - PERENCANAAN DAN EVALUASI
Pasal 7

- peraturan modal dalam penyertaan tahapan (1) Proses dan tahapan perencanaan/penganggaran merupakan suatu tahap proses dan perencanaan/penganggaran daerah menurut mekanisme perundangan yang berlaku.
- {2} Perencanaan/penganggaran penyertaan modal pada PDAM Tirta Sako Batuah Sarolangun dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi tugas pengelolaan keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.
- (3) Penyertaan modal dilakukan oleh PDAM Tirta Sako Batuah Sarolangun dengan mekanisme penyampaian proposal penyertaan modal kepada pemerintah kabupaten Sarolangun.
- {4} Pemerintah melakukan proses dan tahapan perencanaan/penganggaran penyertaan modal setelah usulan proposal penyertaan modal PDAM Tirta Sako Batuah Sarolangun.
- (5) Bupati melalui SKPD pengelola penyertaan modal meneliti usulan penyertaan
- {6) Ketentuan mengenai penunjukan SKPD .pengelola, proposal, proses dan tahapan perencanaan/penganggaran penyertaan modal pada PDAM Tirta Sako Batuah Sarolangun sebagaimana dimaksud pada ayat {2), ayat {3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan bupati.
- {7) Penyertaan modal yang dilakukan tidak boleh menghambat, menganggu dan memperlambat program pemerintah daerah tahun anggaran yang sedang berjalan.
- (8) Bupati dapat menyetujui atau menolak usulan penyertaan modal kepada PDAM Tirta Sako Batuah Sarolangun.
BAB VI - PERENCANAAN DAN EVALUASI
Pasal 8

- {l ] Evaluasi penyertaan modal dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi tugas pengelolaan keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.
- (2) SKPD pengelola penyertaan modal wajib menatausahakan dan memelihara dokumen penyertaan modal pada PDAM Tirta Sako Batuah Sarolangun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SKPD pengelola penyertaan modal wajib membuat laporan kegiatan pelaksanaan kegiatan penyertaan modal pada PDAM Tirta Sako Batuah Sarolangun dan disampaikan kepada bupati.
- {4) Ketentuan mengenai tata cara evaluasi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan peraturan bupati.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal kepada PDAM Tirta Sako Batuah Sarolangun.
2. {2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi pemantauan/monitoring, evaluasi dan pengendalian.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
\_\_,\_...,..,...,,.,,.\_
Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal fC:, tvopem6rz, 2015
\_ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.
,
~"-':,/
•'-
~AROLANGUN,
'-
CEKENDRA
Diundangkan di Sarolangun pada tanggal !6Nop.em6&lt;E'r 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2015 NOMOR 9
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, PROVINS! JAMBI : 9 TAHUN 2015
--...
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas,
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas,
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR!}