PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 1 Tahun 2014
Tentang PAJAK PARKIR
Berlaku: 1 Januari 2013
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 157 ayat (6) Undang- Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir.
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 721, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3209);
4. Undang - Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997, Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638);
6. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan Pajak dengan Surat Paksa. (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara 3987);
7. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3851);
8. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4186);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. 10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4844);
- 11.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
12.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
13.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5161);
- 21.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib pajak, (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5179);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaaten Wajo tahun 2008 Nomor 1);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo ( Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO dan
BUPATI WAJO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PARKIR.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;
1. Daerah adalah Kabupaten Wajo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wajo;
3. Bupati adalah Bupati Wajo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
7. Pajak Parkir yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;
8. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air;
9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
10. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak;
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender;
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
17. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terhutang;
22. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, atau Surat Keputusan Pembetulan;
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah;
25. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
BAB II - NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2

Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
BAB II - NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 3

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan baik yang di sediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk obyek pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
- c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
BAB II - NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 4

- (1) Subyek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 5

- (1) Pengenaan pajak parkir didasarkan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Dasar pengenaan pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
a. zona komersil
| | | Jenis Tempat Parkir | Jenis Tempat Parkir |
|----|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| No | Jenis kendaraan | Pelataran/ Ruang Terbuka | Gedung / Tempat Tertutup |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) | Rp. 2.000,-/ sekali parkir | Rp. 3.000,-/ sekali parkir |
| 2. | Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga), Roda 4 (empat) | Rp. 3.000,-/ sekali parkir | Rp. 4.000,-/ sekali parkir |
b. zona sosial
| | | Jenis Tempat Parkir | Jenis Tempat Parkir |
|----|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| No | Jenis kendaraan | Pelataran/ Ruang Terbuka | Gedung / Tempat Tertutup |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) | Rp. 1.000,-/ sekali parkir | Rp. 2.000,- /sekali parkir |
| 2. | Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga), Roda 4 (empat) | Rp. 2.000,-/ sekali parkir | Rp. 3.000,-/ sekali parkir |
| 3. | Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) atau lebih | Rp. 3.000,-/ sekali parkir | Rp. 4.000,-/ sekali parkir |
- (3) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
- (4) Penetapan Zona sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20% ( dua puluh persen ).
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 7

Besarnya pokok pajak parkir terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
BAB IV - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat parkir berlokasi
BAB V - MASA PAJAK
Pasal 9

Masa Pajak Parkir adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
BAB VI - PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 10

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak membayar pajak yang terutang dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBR.
- (4) Tata cara penerbitan dan penyampaian SPTPD, SKPKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada yata (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Penetapan
BAB VI - PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 11

- (1) Setiap wajib pajak mengisi SPTPD
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati dalam jangka 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 12

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak,Bupati dapat menerbitkan:
SKPDKB dalam hal:
- 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
- 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 13

Bupati menerbitkan STPD jika:
- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 14

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Surat Keputusan Pembetulan, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak parkir harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD dan Surat Keputusan Pembetulan, yang tidak atau kurang bayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (3) Penagih Pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
BAB VIII - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 16

- (1) Wajib Pajak dapat megajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat atas suatu;
- a. SKPDKB;
- b. SKPDKBT;
- c. SKPDLB
- d. SKPDN; atau
- e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana pada ayat (1) kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan pajak.
BAB VIII - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 17

- (1) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atau pejabat atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB VIII - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 18

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.
BAB VIII - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 19

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
BAB IX - TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
Pasal 20

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB X - KADALUWARSA
Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran oleh Wajib Pajak.
BAB X - KADALUWARSA
Pasal 22

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.
BAB XII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda,dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 25

- (1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
a
- (4) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
BAB XIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 26

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 27

- (1) Wajib pajak yang karena keaalpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 28

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.
ditetapkan di Sengkang, pada tanggal, 2 Juni 2014
BUPATI WAJO TTD
ANDI BURHANUDDIN UNRU
diundangkan di Sengkang pada tanggal, 10 Juni 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH ,
ANDI MADDUKELLENG ODDANG
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kabag Hukum dan Per-UU
Abd. Hamid, SH.MH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2014 NOMOR 31
NOREG: NOMOR 1 TAHUN 2014
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Sesuai ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah dapat ditambah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Penambahan jenis retribusi daerah tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan sebagai jenis Retribusi Daerah yang baru.
Penetapan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagai Retribusi Daerah memberikan peluang kepada Daerah untuk menambah sumber pendapatan dalam rangka mendanai urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah.
Retribusi Perpanjangan IMTA merupakan pembayaran atas pemberian perpanjangan IMTA oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang telah memiliki IMTA dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk.
Pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA relatif tidak menambah beban bagi masyarakat, mengingat Retribusi Perpanjangan IMTA sebelumnya merupakan pungutan Pemerintah Pusat berupa PNBP yang kemudian menjadi Retribusi Daerah.
Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa dan tidak melebihi tarif PNBP perpanjangan IMTA yang berlaku pada kementerian dibidang ketenagakerjaan.
Pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA diutamakan untuk mendanai kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal yang alokasianya ditetapakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Retribusi perpanjangan IMTA menjadi Retribusi Daerah mulai berlaku pada tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan/1 Januari 2013, mengingat ketentuan Retribusi Perpanjangan IMTA dalam Peraturan Pemrintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.
PENJELASAN
Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan yang dimaksud dalm ketentuan ini berpedoman pada Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.
PENJELASAN
Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Peraturan Bupati mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sekurang-kurangnya mengatur tata carapenyampaian permohonan dan jangka waktu pemberian keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 32## PERSYARATAN IMTA PERPANJANGAN1. SURAT PERMOHONAN DITUNJUKAN KE KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN WAJO2. COPY POLIS ASURANSI YANG MASIH BERLAKU3. FOTO COPY IMTA YANG MASIH BERLAKU4. FOTO COPY KITAS5. FOTO COPY PASPORT TKA6. BUKTI PEMBAYARAN DANA KOMPENSASI DPKK7. LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPADA TKI PENDAMPING8. COPY SURAT KEPUTUSAN RPTKA YANG MASIH BERLAKU9. PAS PHOTO WARNA 4 X 6 = 3 LEMBAR## BUPATI WAJO## PROVINSI SULAWESI SELATAN## PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 3 TAHUN 2014## TENTANG## RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA## BUPATI WAJO,MenimbangMengingat: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam
PENJELASAN
Pasal 156 ayat (1) bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

- 1.
PENJELASAN
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republiik Indonesia Nomor 5234);9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per 04/Men/1980 tentang keselamatan tenaga keja;14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per 02/Men/1982 tentang instalasi alarm kebakaran otomatis;15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4);17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.## Dengan persetujuan Bersama## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJOdan## BUPATI WAJO## MEMUTUSKAN ;Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN## BAB I## KETENTUAN UMUM##
PENJELASAN
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo;2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wajo dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Wajo;3. Bupati adalah Bupati Wajo.4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo;5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten Wajo.6. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat yang dapat digunakan untuk memadamkan kebakaran seperti racun api,hydrant dan sprinkler;7. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pemeriksaan dan pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan masyarakat;8. Ruangan adalah bangunan tertutup atau terbuka yang berlantai satu atau lebih yang dijadikan sebagai tempat kegiatan menyimpan,mengelolah,memperdagangkan barang dan jasa untuk umum;9. Rumah usaha adalah bangunan yang berlantai satu atau lebih yang peruntukannya sebagai tempat usaha;10. Rumah susun atau flat/apartement adalah bangunan bertingkat yang dibangun suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertical dan merupakan satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah,terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama ,benda dan tanah bersama;11. Kendaraan bermotor adalah mobil penumpang umum (taksi,angkutan kota,angkutan pedesaan dan sejenisnya),mobil bus,jeep/pick up,mobil truck,trailer,tronton,fork lift,dozer,eskavator (alat berat dan sejenisnya) yang digunakan untuk usaha komersial;12. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas,perseroan komanditer,perseroan lainnya,badan usaha milik Negara dan daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi,yayasan atau organisasi sejenis bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;13. Racun Api adalah zat atau bahan pemadam api yang tersimpan dalam tabung besi dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai alat untuk memadamkan api;14. Fire Hydrant adalah hidran kebakaran;15. Fire Hydrant Gedung adalah hidran yang yang terletak dalam suatu bangunan atau gedung yang peralatannya disediakan serta dipasang di lingkungan bangunan atau gedung tersebut;16. Fire Hydrant Halaman adalah hidran yang terletak diluar suatu bangunan atau gedung yang peralatannya disediakan serta dipasang dalam bangunan atau gedung tersebut;17. Sprinkler adalah suatu alat yang dapat memancarkan air bertekanan secara otomatis dan merata kesemua arah.18. Rekomendasi adalah rekomendasi tentang kelayakan alat pemadam,pencegah kebakaran yang dijual ditoko dan yang akan dipasang pada bangunan yang diterbitkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;19. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alatalat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh orang pribadi atau badan usaha untuk kepentingannya;20. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan usaha;21. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memamfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah;23. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang lebih besar daripada retribusi karena terutang atau tidak seharusnya terutang.26. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang masih harus harus dibayar oleh wajib retribusi;27. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;28. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang teruta ng menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,mengumpulkan,mengelolah data dan atau keterangan laiannya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi;30. Penyidik Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Negeri Sipil,yang selanjutnya disebut Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi dan menemukan tersangkanya.## BAB II## NAMA,OBJEK,SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI##
PENJELASAN
Pasal 5

Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI##
PENJELASAN
Pasal 6

Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran termasuk golongan retribusi jasa umum.

## TATA CARA PENGUKURAN TINGKAT## BAB IV PENGGUNAAN JASA##
PENJELASAN
Pasal 7

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi adalah;

1. Jumlah alat pemadam kebakaran,2. Jenis alat pemadam kebakaran,3. Jenis tempat.## BAB V## PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI##
PENJELASAN
Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.## STRUKTUR DAN BESARNYA## BAB VI TARIF RETRIBUSI##
PENJELASAN
Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dan atau racun api adalah sebagai berikut :

- a. Ruang usaha, lahan usaha kantor dan sejenisnya yang menggunakan :1. Alat pemadam kebakaran / racun api ringan, ukuran 1 s/d 12 Kg, Rp 30.000,-/tabung/tahun2. Alat pemadam kebakaran / racun api berat, ukuran 15 Kg, keatas Rp 40.000,/tabung/tahun- b. Kendaraan Bermotor :1. Bus enam roda antar kota, antar Provinsi Rp. 20.000,-/tabung/tahun2. Bus enam roda antar kota, dalam Provinsi Rp. 20.000,-/tabung/tahun3. Bus pariwisata enam dan sejenisnya roda Rp. 20.000,-/tabung/tahun- (2) Besarnya tarif pemeriksaan alat pemadam kebakaran berupa fire hydrant gedung dan halaman adalah Rp. 100.000,-/unit/tahun.- (3) Besarnya tarif pemeriksaan alat pemadam kebakaran berupa sprinkler setiap satu perangkat adalah Rp. 100.000,-/set/tahun.## BAB VII KEWAJIBAN##
PENJELASAN
Pasal 11

- (1) Setiap orang pribadi, badan usaha yang memiliki dan / atau menguasai ruangan, ruangan, hotel, wisma, rumah kost, restoran, rumah makan, kantor, perusahaan, dan bangunan sejenis lainnya yang mengolah, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang mudah terbakar maupun yang tidak mudah terbakar serta kendaraan bermotor, wajib memiliki dan/atau menyediakan alat pemadam kebakaran/racun api.

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kewajiban memiliki dan/atau menyediakan alat pemdam kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.## BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN
PENJELASAN
Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah Pelayanan tempat pelayanan diberikan .

## BAB IX MASA RETRIBUSI TERUTANG##
PENJELASAN
Pasal 13

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB X SURAT PENDAFTARAN##
PENJELASAN
Pasal 14

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.

- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD Ditetapkan dengan Peraturan Bupati .## BAB XI## PENETAPAN RETRIBUSI##
PENJELASAN
Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.## BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN##
PENJELASAN
Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.## BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN##
PENJELASAN
Pasal 17

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk masa 1 (satu) tahun.

- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.## BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN##
PENJELASAN
Pasal 18

- (1) Retribusi terutang berdasarkan STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebutkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

- (2) Penagihan retribusi melalui Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.## BAB XV## KEBERATAN##
PENJELASAN
Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alas an-alasan yang jelas.- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila wajib retribusi tersebut dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai suatu keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.6. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusidan pelaksanaan penagihan retribusi.##
PENJELASAN
Pasal 20

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.##
PENJELASAN
Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.## BAB XVI## PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN##
PENJELASAN
Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2(dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus).##
PENJELASAN
Pasal 23

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan sejara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

- a. nama dan alamat Wajib Retribusi ;- b. masa retribusi ;- c. besarnya kelebihan pembayaran ;- d. alasan yang singkat dan jelas.- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.##
PENJELASAN
Pasal 24

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 21 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## BAB XVII## PENGURANGAN,KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
PENJELASAN
Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan,keringanan dan pembebasan retribusi

- (2) Pengurangan,keringanan dan pembebasan sebagimana dimaksud ayat (1) ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.- (3) Tata cara pengurangan,keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.## BAB XVIII KADALUARSA
PENJELASAN
Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :- a. Diterbitkan surat teguran, atau;- b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.##
PENJELASAN
Pasal 27

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupa ti## BAB XIX SANKSI ADMINISTRASI
PENJELASAN
Pasal 28

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.## BAB XX PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PENJELASAN
Pasal 29

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan.## BAB XXI## KETENTUAN PENYIDIKAN##
PENJELASAN
Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah atau retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagimana dimaksud ayat (1) adalah- a. Menerima,mencari,mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.- b. Meneliti dan mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi.- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.- d. Memeriksa buku -buku ,catatan -catatan dan dokumen-domumen lain sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi.- e. Meminta bantuan bantuan tenga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana retribusi daerah.- f. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruagan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada hurup c;- g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.- h. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;- i. Menghentikan penyidikan;- j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan dibidang retribusi daerah menurut hukun yang dapat dipertanggung jawabkan.- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.## BAB XXII KETENTUAN PIDANA
PENJELASAN
Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.- (3) Denda sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara .## BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP
PENJELASAN
Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

ditetapkan di Sengkang pada tanggal 2 Juni 2014## BUPATI WAJOANDI BURHANUDDIN UNRUdiundangkan di Sengkang pada tanggal 10 Juni 2014Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJOANDI MADDUKELLENG ODDANG,Salinan sesuai dengan aslinyaSekretariat Daerah Kab. WajoKabag Hukum dan Per-UUAbd. Hamid, SH.MHLEMBRAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 33 TAHUN 2014NOREG : NOMOR 3 TAHUN 2014## PENJELASAN## ATAS## PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO## NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG## RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT## PEMADAM KEBAKARAN## III UMUMbahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam
PENJELASAN
Pasal 156 ayat (1) bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Banyaknya kasus kebakaran yang terjadi di wilayah kabupaten wajo saat ini cukup memprihatinkan banyak pihak. Musim kemarau menjadi salah satu penyebab kebakaran yang menelan banyak korban jiwa serta kerugian materi yang tidak sedikit. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah Kabupaten Wajo mengatakan mayoritas kasus kebakaran diakibatkan hubungan arus pendek listrik. Namun dia pun membenarkan bila musim kemarau turut menjadi salah satu pemicu meluasnya kebakaran.'Suhu matahari yang panas membuat bahan material bangunan jadi mudah terbakar,'katanya,## IV PASAL DEMI PASAL```
PENJELASAN
Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas

``````
PENJELASAN
Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas

``````
PENJELASAN
Pasal 32

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 33## BUPATI WAJO## PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 5 TAHUN 2014## TENTANG## PENDIDIKAN AL-QUR'AN## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA## BUPATI WAJO,Menimbang : a. bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, serta sehat jasmani dan rohani;- b. bahwa pendidikan al-Qur'an merupakan bagian dari aktifitas hidup masyarakat muslim di Kabupaten Wajo, oleh sebab itu perlu mendapat dukungan masyarakatMengingat :- dan pemerintah daerah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan Al-Qur'an.- c. bahwa untuk lebih efisien dan efektifnya pelaksanaan pendidikan tersebut perlu upaya yang intensif dan berkesinambungan dengan melakukan standarisasi lisensi bagi para pengajar Pendidikan Al-Qur'an.- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Tulis Al-Qur'an.1.
PENJELASAN
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 tahun 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1872);3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);5. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);6. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 4769);288. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);10. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 dan Nomor 44 Tahun 1988 tentang Usaha Peningkatan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi Umat Islam dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan al-Qur'an dalam Kehidupan Sehari-Hari;11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Pendidikan Al-Qur'an.## Dengan Persetujuan## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO dan## BUPATI WAJOMEMUTUSKANMenetapkan :PERATURAN DAERAH PENDIDIKAN AL-QUR'ANTENTANG## BAB I KETENTUAN UMUM##
PENJELASAN
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo;2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wajo sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Wajo;3. Pendidikan Al-Qur'an adalah upaya sistematis untuk menumbuhkan kemampuan membaca, menulis, menerjemahkan, memahami dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an;4. Al-Qur'an adalah Kitab Suci umat Islam yang berisi Wahyu Allah SWT yang diturunkan-Nya melalui Rasulullah Muhammad SAW;5. Lembaga Pendidikan Al-Qur'an adalah Lembaga Pendidikan yang terdiri dari Lembaga Pembinaan dan Pengembangan TK al-Qur'an (LPPTKA), dan atau Lembaga lainnya yang sejenis;6. Pengajar Pendidikan Al-Qur'an adalah para pengajar baca-tulis Al-Qur'an yang memiliki sertifikat/lisensi mengajar dari Lembaga Pendidikan baca-tulis al-Qur'an yang berwenang mengeluarkan sertifikat/lisensi mengajar;7. Peserta didik pendidikan Al-Qur'an adalah warga masyarakat Kabupaten Wajo yang beragama Islam;8. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan;9. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan;10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.## BAB II## MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN Bagian Kesatu Maksud
PENJELASAN
Pasal 2

Pendidikan Al-Qur'an dimaksudkan sebagai upaya strategis dalam rangka membangun dan membentuk kualitas manusia yang berakhlak.

Bagian Kedua Tujuan
PENJELASAN
Pasal 3

Tujuan pendidikan Al-Qur'an bagi peserta didik, adalah :

1. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan baca tulis Al-Qur'an, serta penghayatan terhadap Al-Qur'an untuk selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari;2. Meningkatkan minat baca-tulis Al-Qur'an sejak dini dan menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur'an.Bagian Ketiga Sasaran
PENJELASAN
Pasal 4

Sasaran pendidikan Al-Qur'an adalah peserta didik yang beragama Islam pada semua jalur dan jenjang pendidikan.

## BAB III## PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN
PENJELASAN
Pasal 5

- (1) Setiap SD, SMP dan SMA dan sederajat yang akan menamatkan siswanya yang beragama Islam wajib pandai baca-tulis Al-Qur'an sesuai dengan tingkatan pendidikannya.

- (2) Bagi Siswa yang bebas buta aksara Al-Qur'an tersebut diberikan tanda bukti berupa Sertifikat/Ijazah yang dikeluarkan Lembaga yang berwenang dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;- (3) Untuk sertifikat ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk guru mengaji tradisional;## BAB IV## KURIKULUM
PENJELASAN
Pasal 6

- (1) Materi pendidikan Al-Qur'an pada semua jalur dan jenjang pendidikan ditetapkan dalam kurikulum meliputi pengenalan membaca, menulis, menghafal, dan menerjemahkan al-Qurán serta pemahaman dan pengamalan terhadap kandungannya;

- (2) Penyusunan kurikulum pendidikan Al-Qur'an pada jalur pendidikan nonformal dan informal dilakukan oleh masing-masing Induk Satuan Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Kementerian Agama, dan Lembaga pendidikan Al-Qur'an lainnya sesuai kewenangan masing-masing.## BAB V## TENAGA PENGAJAR
PENJELASAN
Pasal 7

- (1) Bagi tenaga Pengajar Al-Qur'an bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan Al-Qur'an pada satuan pendidikan baik pada jalur pendidikan formal, maupun pada jalur pendidikan non formal atau jalur pendidikan informal.

- (2) Tenaga Pengajar Al-Qur'an dapat berasal dari guru agama Islam atau tenaga pengajar yang telah memperoleh sertifikat mengajar dari Lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat.- (3) Syarat yang wajib dipenuhi oleh tenaga pengajar adalah memilki kompetensi di bidang pendidikan Al-Qur'an, baik kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian.## BAB VI## SARANA DAN PRASARANA
PENJELASAN
Pasal 8

- (1) Setiap satuan pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan Al-Qur'an.

- (2) Ketentuan tentang penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Al-Qur'an diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.## BAB VII EVALUASI DAN SERTIFIKASI
PENJELASAN
Pasal 9

- (1) Untuk menentukan tingkat keberhasilan peserta didik, maka dilakukan evaluasi pendidikan Al-Qur'an oleh satuan penyelenggara evaluasi pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.

- (2) Tata cara pelaksanaan evaluasi pendidikan Al-Qur'an ditetapkan dengan Peraturan Bupati.##
PENJELASAN
Pasal 10

- (1) Peserta didik yang berhasil mengikuti pendidikan AlQur'an sesuai dengan evaluasi yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) diberikan sertifikat/ijazah diberikan oleh satuan penyelenggara pendidikan yang ditunjuk dalam peraturan perundang-undangan.

- (2) Sertifikat pendidikan Al-Qur'an berbentuk sertifikat kompetensi yang dipergunakan untuk mengikuti jenjang pendidikan berikutnya atau memenuhi persyaratan tertentu yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.## BAB VIII## PENDANAAN
PENJELASAN
Pasal 11

- (1) Pendanaan pendidikan Al-Qur'an merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat.

- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan Al-Qur'an dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.- (3) Ketentuan tentang pendanaan pendidikan Al-Qur'an diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.## BAB IX PENGAWASAN
PENJELASAN
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an pada semua jalur dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

- (2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.- (3) Ketentuan tentang tata cara dan tekhnis pengawasan di atur lebih lanjut dengan Pearturan Bupati.## BAB X SANKSI
PENJELASAN
Pasal 13

- (1) Barang siapa yang nenerbitkan dan atau memberikan sertifikat yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini diancam dengan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Bagi Lembaga Pendidikan yang melanggar Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan hak untuk menyelenggarakan pendidikan Al-Qur'an.## BAB XI## KETENTUAN PERALIHAN
PENJELASAN
Pasal 14

- (1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Al-Qur'an, sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini tetap diakui keabsahannya.

- (2) Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang menyelengarakan Pendidikan Al-Qur'an, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diakui.## BAB XII KETENTUAN PENUTUP
PENJELASAN
Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo. ditetapkan di Sengkang pada tanggal, 2 Juni 2014

## BUPATI WAJO,## ANDI BURHANUDDIN UNRUdiundangkan di Sengkang pada tanggal, 10 Juni 2014## Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO ,## ANDI MADDUKELLENG ODDANGSalinan sesuai dengan aslinyaSekretariat Daerah Kab. WajoKabag Hukum dan Per-UUAbd. Hamid, SH.MHLEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2014 NOMOR 35NOREG : NOMOR 5 TAHUN 2014## PENJELASAN## ATAS## PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENDIDIKAN AL-QUR'AN## V UMUMBahwa tujuan pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, mempunyai budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta sehat jasmani dan rohani dan pendidikan Al-Qur'an merupakan bagian dari aktifitas hidup masyarakat muslim di Kab. Wajo, oleh sebab itu perlu mendapat dukungan dan arahan dari pemerintah Daerah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan Al-Qur'an, serta untuk lebih efisiensinya pelaksanaan pendidikan tersebut, maka perlu upaya yang intensif dan berkesinambungan dengan melakukan standarisasi lisensi bagi para pengajar pendidikan baca tulis Al-Qur'an.Dalam konteks pendidikan baca tulis Al-Qur'an bagi umat islam sangat vital dalam rangka untuk mengurangi ketidak tahuan anak terhadap Al-Qur'an dan sekaligus pengembangan pemahaman anak terhadap Al-Qur'an, karena semakin dalam pemahaman seorang anak terhadap Al-Qur'an, maka semakin teraktualisasi akhlak baik dari anak tersebut.Ruang lingkup dan materi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pendidikan Al-Qur'an adalah meliputi :1. Maksud, Tujuan dan Saran2. Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an3. Kurikulum4. Tenaga pengajar5. Sarana dan Prasarana6. Evaluasi dan7. Pendanaan8. Pengawasan dan Sanksi## VI PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas

```TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 35## BUPATI WAJO## PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJONOMOR 6 TAHUN 2014## TENTANG## PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULSELBAR## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA## BUPATI WAJO,Menimbang : a. bahwa untuk mendorong perkembangan pertumbuhan perekonomian, maka perlu memperkuat struktur permodalan dan PT. Bank Sulselbar;- b. bahwa Pemerintah Kabupaten adalah salah satu pemegang saham PT. Bank SulselBar memberikan kontribusi dengan melakukan penyertaan modal dalam bentuk uang;- c. bahwa dengan penyertaan modal, maka Pemerintah Kabupaten memperkuat penerimaan Daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD);- d. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank SulselBar.Mengingat : 1.
PENJELASAN
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617);6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);11. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);817. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);318. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo tahun 2008 Nomor 1);24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4);25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2010 Nomor 3).Dengan Persetujuan Bersama## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJOdan## BUPATI WAJO## MEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULSELBAR.## BAB I KETENTUAN UMUM##
PENJELASAN
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo;2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;4. Bupati adalah Bupati Wajo;5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;6. Modal Daerah adalah kekayaan pemerintah daerah baik berupa uang maupun aset lainnya;7. Penyertaan Modal Daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahaan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh pemerintah daerah;8. Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.## BAB II## MAKSUD DAN TUJUAN##
PENJELASAN
Pasal 2

- (1) Penyertaan modal daerah pada PT. Bank Sulselbar dimaksudkan sebagai upaya untuk memperkuat struktur permodalan.

- (2) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.## BAB III## PRINSIP PENYERTAAN MODAL##
PENJELASAN
Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel serta manfaat kedua belah pihak.

## BAB IV## PENYERTAAN MODAL DAERAH## Bagian Kesatu##
PENJELASAN
Pasal 4

Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, Pemerintah Daerah menyertakan modalnya dalam bentuk uang pada PT. Bank SulselBar yang dianggarkan dalam APBD dengan berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan.

## Bagian Kedua## Penyertaan Modal yang telah dilakukan##
PENJELASAN
Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulselbar sampai dengan Tahun Anggaran 2013 sebelum Peraturan daerah ini ditetapkan, tetap diakui keberadaannya.

- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetor Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.18.265.007.699,00 (Delapan Belas Milyar dua enam puluh lima juta Tujuh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah ).## Bagian Ketiga## Penambahan Penyertaan Modal##
PENJELASAN
Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Sulselbar;

- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 26.734.992.301,00 (Dua puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus satu rupiah);- (3) Dengan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka akumulasi penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulselbar menjadi Rp. 45.000.000.000,00 (Empat Puluh Lima Milyar rupiah);- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) tahun dengan rincian sebagai berikut :- a. Tahun 2014 sebesar : Rp.5.734.992.301,00 (Lima Milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus satu rupiah)- b. Tahun 2015 sebesar : (Lima Milyar rupiah)Rp.5.000.000.000,00- c. Tahun 2016 sebesar (Lima Milyar rupiah):Rp.5.000.000.000,00d.Tahun 2017 sebesar- Rp.5.000.000.000,00(Lima Milyar rupiah)- e. Tahun 2018 sebesar : (Lima Milyar rupiah)Rp.5.000.000.000,00- f. Tahun 2019 sebesar (Satu Milyar rupiah):Rp.1.000.000.000,00- (5) Penyertaan modal kepada Bank Sulselbar sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) dianggarkan dan ditetapkan dalam APBD Kabupaten tahun berkenaan.##
PENJELASAN
Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PT. Bank Sulselbar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) PT. Bank Sulselbar berhak menerima penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (2) PT. Bank Sulselbar berkewajiban mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang Efisien, Ekonomis, Transparan dan Akuntabel.## BAB VI HASIL USAHA
PENJELASAN
Pasal 10

- (1) Bagian laba dari pelaksanaan penyertaan modal daerah pada PT. Bank Sulselbar dalam bentuk defiden yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetorkan ke Pemerintah Daerah melalui Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD sebagai penerimaan daerah.

- (2) Laba hak Pihak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi penerimaan daerah Tahun Anggaran berikutnya.## BAB VII## KETENTUAN PERALIHAN
PENJELASAN
Pasal 11

- (1) Penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Sulselbar yang sudah disetor sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan sah sebagai penyertaan modal daerah.

- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum terhadap PT. Bank Sulselbar maka Penyertaan Modal Daerah tetap berlaku dan dianggap sah.## BAB VIII## KETENTUAN PENUTUP
PENJELASAN
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.Ditetapkan di Sengkang pada tanggal 1 Juli 2014 BUPATI WAJO,## ANDI BURHANUDDIN UNRUDiundangkan di Sengkang pada tanggal 3 Juli 2014 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO## ANDI MADDUKELLENG ODDANGSalinan sesuai dengan aslinyaSekretariat Daerah Kab. WajoKabag Hukum dan Per-UUAbd. Hamid, SH.MHLEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2014 NOMOR 6NOREG : 6 TAHUN 2014## PENJELASAN## ATAS## RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 6 TAHUN 2014## TENTANG## PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULSELBAR## I. UMUMDalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Keuangan daerah merupakan kekayaan yang dimiliki daerah untuk dikelola, dimanfaatkan seluas-luasnya dalam penyelenggaraan otonomi daerah, beragamnya kekayaan yang dimiliki oleh daerah baik berupa uang, surat berharga dan barang daerah menjadi modal dalam perencanaan dan penggunaan keuangan daerah.Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah adalah dengan lebih memberdayakan dengan mengoptimalkan ragam kekayaan yang dimiliki oleh daerah dengan memberikan penambahan penyertaaan modal kepada pihak ketiga yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Wajo.Dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan perundangundangan yang berlaku.Sehingga dalam upaya memenuhi ketentuan yang ada Pemerintah Kabupaten Wajo membentuk Peraturan Daerah.## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 12 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 36## BUPATI WAJO## PROVINSI SULAWESI SELATAN## PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 7 TAHUN 2014## TENTANG## SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA## BUPATI WAJO,Menimbang : a.bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang penyelenggaraannya dilaksanakan menurut norma-norma kependidikan dan mengacu pada sistem pendidikan nasional;- b. bahwa Pemerintah Daerah turut serta mengelola dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Non Formal sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan;Mengingat- c. bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;2. : 1.
PENJELASAN
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepubIik Tahun 1945 Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3414), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);17. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3461);18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 3974);19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);20. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4015);21. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pengawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);22. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);923. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4263);24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);26. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);27. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);28. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);29. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);1730. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Akreditasi;32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;33. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 712);34. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;35. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah;36. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;37. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan;38. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;39. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;40. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtida'iyah, Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;41. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;42. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;43. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;44. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan, dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 767);45. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;46. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;47. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;48. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;49. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;50. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 246);51. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4);52. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2013 Nomor 4).## Dengan Persetujuan Bersama## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJOdan## BUPATI WAJOMEMUTUSKAN :## Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN## BAB I KETENTUAN UMUM##
PENJELASAN
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo;2. Bupati adalah Bupati Wajo;3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Wajo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Wajo;5. Dinas Pendidikan adalah perangkat Daerah yang menangani dan bertanggungjawab terhadap urusan pemerintahan dibidang pendidikan;6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo;7. Dewan Pendidikan Kabupaten Wajo yang selanjutnya disebut Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli dengan pendidikan;8. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah/madrasah, serta masyarakat yang peduli pendidikan yang berfungsi memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan;9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat;10. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidayah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan lanjutan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiah atau bentuk lain yang sederajat;11. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah kejuruan dan madrasah aliyah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;12. Madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30% disamping mata pelajaran umum;13. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;14. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;15. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan;16. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;17. Baku mutu pendidikan adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, keluaran dan manfaat pendidikan;18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;19. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konseler, pamong belajar, widiyaswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;20. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;21. Pendidik dan tenaga kependidikan tidak tetap adalah mereka yang bekerja disatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan tidak berstatus PNS;22. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu;23. Standar kompetensi peserta didik adalah kemampuan yang harus dicapai peserta didik melalui proses pendidikan tertentu, yaitu kompetensi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan;24. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN);25. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan;26. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan;27. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan;28. Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;29. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat setempat;30. Pengawas sekolah/madrasah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan formal di sekolah/madrasah dengan pembinaan aspek, edukatif, administrasi dan manajemen pendidikan pada satuan pendidikan;31. Penilik sekolah/madrasah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kepenilikan pendidikan nonformal dengan pembinaan aspek edukatif, administrasi dan manajemen pendidikan pada satuan pendidikan;32. Masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan;33. Dana pendidikan adalah sumber dana diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan;34. Biaya operasional satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya ini terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yangmelekat pada gaji, biaya operasional pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung seperti daya, jasa listrik, jasa air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, komsumsi, pajak, asuransi, penyusutan sarana prasarana dan lain-lainnya;35. Pendanaan pendidikan adalah pengaturan tentang penghimpunan, penyimpanan, pengalokasian, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan;36. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah;37. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan;38. Standar Nasioanal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;39. Sekolah satu atap adalah satuan pendidikan dasar terpadu pada satu lokasi yang terdiri dari lembaga SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dikembangkan di wilayah terpencil dan sulit jangkauan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada pada SD untuk mendukung proses pembelajaran pada SMP.## BAB II FUNGSI. TUJUAN DAN PRINSIP## PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN## Bagian Kesatu Fungsi##
PENJELASAN
Pasal 2

Terwujudnya sistem pendidikan yang berkarakter dan profesional.

## Bagian Kedua Tujuan##
PENJELASAN
Pasal 3

Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

## Bagian Ketiga## Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan
PENJELASAN
Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan pendidikan adalah :

- a. pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;- b. pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan bermakna;- c. pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;- d. pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas serta inovatif peserta didik dalam proses pembelajaran;- d. pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan membiasakan memecahkan masalah dengan pendekatan yang logis dan empiris, dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan bagi segenap warga masyarakat;- e. pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan penjaminan serta peningkatan mutu layanan pendidikan.## BAB III RUANG LINGKUP##
PENJELASAN
Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan Pendidikan meliputi :

- a. wajib belajar;- b. satuan pendidikan;- c. peserta didik;4. d, penyelenggaraan pendidikan formal;- e. penyelenggaraan pendidikan nonformal;- f. PAUD;- g. pendidikan khusus dan layanan khusus;- h. pendidikan berbasis keunggulan lokal;- i. pendidik dan tenaga kependidikan;- j. pendanaan pendidikan;- k. sarana dan prasarana;- l. peran serta masyarakat;- m. evaluasi, sertifikasi, dan akreditasi;- n. kerjasama pendidikan;- o. pengawasan dan pengendalian;- p. sanksi.## BAB IV WAJIB BELAJAR##
PENJELASAN
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menetapkan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;- b. menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan belajar;- c. menjamin ketersediaan biaya pendidikan dasar bagi penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;- d. melaksanakan program rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.- (2) Penetapan wajib belajar 12 (dua belas) tahun disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah;- (3) Pelayanan program wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;- (4) Setiap orang tua/wali yang memiliki anak usia wajib belajar 7 (tujuh) tahun sampai 15 (lima belas) tahun berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya;- (5) Dalam rangka penuntasan wajib belajar, Pemerintah Daerah dan masyarakat menyelenggarakan program:- a. SD/MI;- b. SMP/MTs;- c. SMA/SMK/MA;- d. pendidikan kesetaraan;- e. SD-SMP Satu Atap;- f. wajib belajar pendidikan salafiyah;- g. pondok Pesantren;- h. SMP Terbuka.## BAB V## SATUAN PENDIDIKAN##
PENJELASAN
Pasal 7

Setiap satuan pendidikan berhak untuk :

- a. memperoleh dana operasional dan pemeliharaan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;- b. memperoleh bantuan dana operasional dan pemeliharaan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;- c. merencanakan dan menyusun kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga yang berlaku.##
PENJELASAN
Pasal 8

Setiap satuan pendidikan berkewajiban untuk :

- a. menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial orang tua/wali peserta didik;- b. memfasilitasi dan bekerjasama dengan komite sekolah/madrasah untuk mengembangkan dan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah / Madrasah;- c. mempertaggungjawabkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS),dan pelaksanaan MBS/M kepada komite sekolah/madrasah dan seluruh orang tua/wali peserta didik;- d. melaksanakan SNP;- e. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal;- f. melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;- g. meningkatkan kelayakan sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan mempertanggungjawabkan kinerjanya,dengan bukti capaian tingkat akresitasi sekolah.## BAB VI PESERTA DIDIK## Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban##
PENJELASAN
Pasal 9

Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak :

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama serta memperoleh jaminan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya;- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, kondisi fisik, dan psikologis peserta didik;- c. mendapatkan penghargaan atas prestasi yang dicapai dalam bidang akademik dan/atau non akademik;- d. mendapatkan bantuan fasilitas belajar, bantuan biaya pendidikan, kesehatan dan santunan kecelakaan, kematian serta peningkatan gizi yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati;- e. mendapatkan pembebasan atau keringanan biaya pendidikan bagi mereka yang tergolong keluarga miskin;- f. mendapatkan layanan khusus bagi mereka yang bersekolah di daerah terpencil dan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati;- g. menyelesaikan batas waktu program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dengan tidak menyimpang dari persyaratan yang ditetapkan.##
PENJELASAN
Pasal 10

Setiap peserta didik berkewajiban untuk :

- a. mematuhi semua peraturan yang berlaku di satuan pendidikan;- b. menghormati dan menghargai pendidik, tenaga kependidikan, dan sesama peserta didik;- c. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin berlangsungnya proses dan keberhasilan pendidikan;- d. memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan pada satuan pendidikan.## Bagian Kedua## Penerimaan dan Pendaftaran Ulang##
PENJELASAN
Pasal 11

- (1) Penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh satuan pendidikan sesuai dengan daya tampung pada satuan pendidikan berdasarkan asas keadilan, keterbukaan, tanpa diskriminasi, dan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan gender di bawah koordinasi Dinas Pendidikan;

- (2) Penerimaan peserta didik yang pendaftarannya melebihi kapasitas daya tampung dilaksanakan melalui seleksi;- (3) Ketentuan mengenai Tata Cara Penerimaan Peserta Didik dan Jumlah Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati;- (4) Warga Negara asing dapat menjadi peserta didik dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan daerah;- (5) Daftar ulang hanya diberlakukan terhadap peserta didik yang tidak naik kelas atau tidak lulus, dan tanpa dipungut biaya;- (6) Daftar ulang tidak diberlakukan bagi peserta didik sekolah/madrasah satu atap yang memasuki jenjang pendidikan diatasnya pada sekolah tersebut.## Bagian Ketiga Mutasi##
PENJELASAN
Pasal 12

- (1) Mutasi peserta didik dapat dilakukan dalam jenjang pendidikan yang sejenis dan/atau setara oleh pengelolah/penyelenggara satuan pendidikan dibawah koordinasi Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama;

- (2) Peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten Wajo dapat melakukan mutasi pada jenjang dan jenis satuan pendidikan yangt sama setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang ditentukan;- (3) Persyaratan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.## BAB VII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL## Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Masyarakat,## Bagian Kesatu Organisasi/Yayasan##
PENJELASAN
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi atau yayasan bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah, dengan memenuhi SNP;

- (2) Pemerintah Daerah berhak membimbing, mengarahkan, dan membantu penyelenggara pendidikan dasar dan menengah untuk mancapai SNP.## Bagian Kedua## Pendirian dan Pengintegrasian Satuan Pendidikan##
PENJELASAN
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi/yayasan yang berbadan hukum dapat mendirikan satuan pendidikan formal dan/atau non formal;

- (2) Bupati menetapkan pendirian dan pengintegrasian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;- (3) Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kemeterian Agama menetapkan pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat/yayasan.##
PENJELASAN
Pasal 15

- (1) Pendirian satuan pendidikan formal harus didasarkan atas kajian kelayakan yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan perencanaan pengembangan pendidikan baik secara lokal, regional, nasional, maupun internasional;

- (2) Kajian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama;- (3) Pendirian satuan pendidikan SMK ditambah persyaratan sebagai berikut :- a. adanya potensi lapangan kerja sesuai dengan kemampuan tamatan SMK yang akan didirikan dengan mempertimbangkan pemetaansatuan pendidikan sejenis sesuai dengan kebutuhan masyarakat;- b. adanya dukungan masyarakat termasuk Dunia Usaha dan Dunia Industri;- c. adanya potensi lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi tamatan satuan pendidikan yang akan didirikan,dan dibuktikan dengan hasil analisis kebutuhan empiris.- (4) Selain memenuhi persyaratan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), khusus untuk program studi tertentu juga mengikuti ketentuan yang berlaku;- (5) Ketentuan mengenai Tata Cara dan Syarat Mekanisme Pendirian Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.##
PENJELASAN
Pasal 16

- (1) Satuan pendidikan formal yang diintegrasikan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. penyelenggara satuan pendidikan formal tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pemebelajaran;- b. jumlah peserta didik tidak memenuhi ketentuan;- c. satuan pendidikan yang diintegrasikan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya.- (2) Satuan pendidikan formal yang didintegrasikan, mengalihkan tanggung jawab edukatif dan administratif peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan kepada satuan pendidikan hasil integrasi;- (3) Ketentuan mengenai Tata Cara dan Syarat Teknis Pengintegrasian Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.## Bagian Ketiga Penutupan Satuan Pendidikan##
PENJELASAN
Pasal 17

- (1) Penutupan satuan pendidikan formal dapat berupa penghentian kegiatan belajar mengajar dan/atau penghapusan satuan pendidikan;

- (2) Penutupan satuan pendidikan formal dapat dilakukan apabila satuan pendidikan tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian dan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;- (3) Ketentuan mengenai mekanisme penutupan satuan pendidikan formal sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.## Bagian Keempat## Kurikulum Pendidikan Formal##
PENJELASAN
Pasal 18

- (1) Penyusunan kurikulum pendidikan formal satuan pendidikan berpedoman pada SNP dan dimungkinkan untuk menerapkan standar internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

- (2) Diversifikasi kurikulum pada setiap satuan pendidikan formal disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan potensi satuan pendidikan sesuai kewenangannya;- (3) Satuan pendidikan menyusun kurikulum pendidikan formal dengan memperhatikan terintegrasinya aspek kecakapan hidup kedalam kurikulum tersebut;- (4) Satuan pendidikan dapat menyusun kurikulum muatan lokal, yaitu kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaiakan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada;- (5) Penyusunan kurikulum muatan lokal memperhatikan:- a. upaya peningkatan iman dan taqwa, dan berakhlak mulia;- b. peningkatan potensi olah rasa, olah pikir, dan olah raga peserta didik;- c. keragaman potensi lingkungan setempat;- d. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;- e. tuntutan dunia kerja;- f. perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni budaya;- g. dinamika perkembangan global;- (6) Pengembangan mata pelajaran muatan lokal diserahkan kepada satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemampuan peserta didik serta sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan yang bersangkutan;- (7) Penjabaran kurikulum harus sesuai dengan target waktu yang sudah ditentukan dan hal tersebut menjadi tanggung jawab satuan pendidikan.## Bagian Kelima Bahasa Pengantar##
PENJELASAN
Pasal 19

- (1) Bahasa Pengantar dalam pendidikan formal digunakan Bahasa Indonesia;

- (2) Bahasa daerah bugis dapat digunakan sebagai bahasa pengantar;- (3) Bahasa Inggris dan atau bahasa asing lainnya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.## BAB VIII## PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL## Bagian Kesatu Manajemen dan Kelembagaan##
PENJELASAN
Pasal 20

- (1) Pendidikan nonformal dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat, organisasi, atau yayasan yang berbadan hukum, serta pondok pesantren yang memenuhi persyaratan;

- (2) Penyelenggaraan pendidikan nonformal yang dilakukan pemerintah daerah dilaksanakan oleh dinas dan/atau instansi terkait Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);- (3) Penyelenggaraan pendidikan nonformal yang dilakukan masyarakat, organisasi, dan yayasan berbadan hukum dilaksanakan oleh lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), pondok pesantren, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan sejenis;- (4) Manajemen pendidikan non formal melibatkan unsur :- a. pembina;- b. penyelenggara;- c. pendididk;- d. tenaga kependidikan;- e. penilik;- f. warga belajar.- (5) Lembaga penyetaraan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah melakukan proses penilaian terhadap penyelenggaraan pendidikan nonformal dengan mengacu kepada SNP.##
PENJELASAN
Pasal 21

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pendukung pendidikan formal dalam rangka pendidikan sepanjang hayat;

- (2) Penyelenggara kursus dan program yang berhubungan dengan pendidikan nonformal bertujuan untuk mengembangkan potensi warga belajar dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional, pengembangan sikap dan kepribadian professional;- (3) Penyelenggaraan pendidikan nonformal harus dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama;- (4) Penyelenggaraan pendidikan nonformal untuk tujuan khusus harus mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama;- (5) Ketentuan mengenai persyaratan, kelayakan dan tata cara memperoleh izin dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.## Bagian Kedua Jenis Pendidikan Nonformal##
PENJELASAN
Pasal 22

- (1) Pendidikan nonformal meliputi :

- a. pendidikan kecakapan hidup;- b. PAUD;- c. pendidikan kepemudaan;- d. pendidikan pemberdayaan perempuan;- e. pendidikan keaksaraan;- f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;- g. pendidikan kesetaraan;- h. pendidikan di pondok pesantren, yaitu Madrasah Diniyah tingkat Awaliyah, tingkat Wustha, tingkat Ulya.- (2) Pemerintah memberikan peluang dan dukungan untuk mengembangkan jenis dan program pendidikan nonformal unggulan;- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan/atau pengelolaan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.## Bagian Ketiga## Kurikulum Pendidikan Nonformal##
PENJELASAN
Pasal 23

- (1) Kurikulum pendidikan nonformal merupakan kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Ketentuan mengenai penyusunan dan pengembangan isi kurikulum pendidikan nonformal sebagaimaana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.## BAB IX## PENDIDIKAN ANAK USIA DINI##
PENJELASAN
Pasal 24

- (1) PAUD diberikan sebelum jenjang pendidikan dasar;

- (2) PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur :- a. pendidikan formal;- b. pendidikan nonformal;dan/atau- c. informal.- (3) PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk:- a. Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA);atau b. bentuk lain yang sederajat.- (4) PAUD pada jalur pendidikan nonformal berbentuk :- a. Kelompok Bermain (KB);- b. Taman Penitipan Anak (TPA);- c. Pos PAUD; dan- d. bentuk lain yang sederajat.- (5) PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk :- a. pendidikan keluarga;- b. pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.- (6) Tujuan PAUD secara umum adalah untuk mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya;- (7) Peserta didik PAUD adalah anak usia 0 (nol) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;- (8) Acuan menu pembelajaran pada PAUD dikembangkan oleh pengelola dengan mempertimbangkan prinsipprinsip PAUD, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;- (9) Lembaga pengelola PAUD berkewajiban menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dalam mengelola PAUD;5. (10)Persyaratan dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- (11) Pembiayaan PAUD merupakan tanggungjawab lembaga pengelola dan menggunakan sistem swadaya;- (12) Dengan mempertimbangkan kebutuhan lembaga pengelola PAUD. Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dana dan tenaga fungsional sesuai dengan kemampuan daerah.## BAB X## PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS##
PENJELASAN
Pasal 25

- (1) Pendidikan khusus merupakan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial yang berbentuk pendidikan inklusif;

- (2) Pendidikan khusus juga memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang berbentuk akselerasi;- (3) Pendidikan pelayanan khusus merupakan program pendidikan bagi peserta didik di daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial,dan tidak mampu dari segi ekonomi;- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),dan ayat (3).## BAB XI## PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL## Bagian Kesatu Tujuan
PENJELASAN
Pasal 26

- (1) Tujuan penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah untuk mengakomodasi peserta didik dalam upaya mengembangkan potensi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah setempat.

- (2) Bentuk pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat berupa satuan pendidikan kejuruan yang bercirikan keunggulan khas daerah setempat, keunggulan bidang studi/mata pelajaran, dan keunggulan muatan lokal.## Bagian Kedua Kurikulum dan Ujian Akhir##
PENJELASAN
Pasal 27

- (1) Kurikulum berbasis keunggulan lokal dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada SNP yang diperkaya dengan kurikulum standar internasional dan dikembangkan sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

- (2) Ujian akhir pada satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal mengacu pada ujian nasional dan uji kompetensi sesuai dengan potensi kekhasan daerah.## Bagian Ketiga Pembiayaan##
PENJELASAN
Pasal 28

- (1) Pembiayaan untuk pendirian tahap awal dan pengembangan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan dapat dibantu oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah serta partisipasi masyarakat.

- (2) Pembiayaan untuk pendirian tahap awal dan pengembangan satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal yang diselenggarakan oleh masyarakat disediakan oleh penyelenggara satuan pendidikan bersangkutan.- (3) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan /atau Pemerintah Daerah memfasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal untuk memperoleh sumber dana yang diperlukan untuk pengembangan program pendidikan.- (4) Bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan memenuhi kualifikasi untuk mengikuti program di satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal maka satuan pendidikan wajib memberikan keringanan atau membebaskan dari segala pembiayaan pendidikan.## Bagian Keempat Peran Pemerintah Daerah##
PENJELASAN
Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurangkurangnya 5 (lima) satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal pada semua jenjang dan jenis pendidikan secara bertahap sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

- (2) Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat diselenggarakan sebagai satuan pendidikan terpadu.- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pembinaan dan bantuan sesuai kemampuan daerah.## Bagian Kelima Pengawasan
PENJELASAN
Pasal 30

Pemerintah Daerah dan Dewan Pendidikan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal sesuai dengan kewenangan masing-masing.

## BAB XII## PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN## Bagian Kesatu Umum
PENJELASAN
Pasal 31

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat harus memiliki kualifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah dengan pertimbangan tertentu dapat memberikan bantuan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dengan mengangkat dan/atau menempatkan pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).## Bagian Kedua Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap##
PENJELASAN
Pasal 32

- (1) Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak berstatus PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus tidak tetap di satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan oleh satuan pendidikan tersebut, berdasarkan studi kelayakan dan analisis kebutuhan.- (3) Segala konsekuensi atas pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dibebankan pada pemerintah daerah, tetapi merupakan tanggungjawab sepenuhnya satuan pendidikan yang bersangkutan.- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus atas persetujuan Dinas Pendidikan.- (5) Pendidik dan tenaga kependidikan tidak tetap berhak mendapatkan upah dan jaminan kesejahteraan yang layak dari satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai keahlian dan beban kerjanya.- (6) Pengangkatan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan tidak tetap sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.- (7) Pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan tidak tetap sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat jadi PNS.## Bagian Ketiga Kepala Sekolah/Madrasah##
PENJELASAN
Pasal 33

- (1) Pendidik yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah.

- (2) Pengangkatan kepala sekolah/madrasah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.- (3) Ketentuan mengenai Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.- (4) Penentuan prestasi kepala sekolah didasarkan atas penilaian kinerja yang obyektif, sahih, dan dapat dipertanggungjawabkan.- (5) Ketentuan mengenai Tata cara penilaian kinerja kepala sekolah sebagaimana diatur pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.- (6) Pendidik yang berstatus PNS yang diangkat menjadi kepala sekolah/madrasah oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat harus mendapatkan izin dari Bupati.- (7) Tata cara pengangkatan dan penempatan kepala sekolah/madrasah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh yayasan/penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.## Bagian Keempat Pengawas Sekolah/Madrasah##
PENJELASAN
Pasal 34

- (1) Pendidik yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi jabatan pengawas sekolah/madrasah.

- (2) Pengangkatan pengawas sekolah/madrasah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .- (3) Ketentuan mengenai Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan pengawas sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peratuan Bupati.- (4) Penentuan prestasi pengawas sekolah didasarkan atas penilaian kinerja yang obyektif, sahih dan dapat dipertanggungjawabkan.- (5) Ketentuan mengenai Tata cara penilaian kinerja pengawas sekolah sebagaimana diatur pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.## Bagian Kelima## Pemindahan dan Penempatan##
PENJELASAN
Pasal 35

- (1) Pemindahan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan didasarkan pada asas kebutuhan/formasi, pemerataan kuantitas maupun kualitas, dan pertimbangan geografis.

- (2) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS dari satuan pendidikan ke satuan pandidikan yang lain atas dasar permohonan yang bersangkutan dan/atau untuk kepentingan kedinasan.- (3) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jenjang pendidikan yang satu ke jenjang pendidikan yang lain, dapat dilaksanakan sepanjang yang bersangkutan memiliki potensi dan kemampuan yang dibutuhkan serta memenuhi ketentuan yang berlaku.- (4) Untuk memenuhi kekurangan pendidik dan tenaga kependidikan,Bupati dapat memindahkan dan menempatkan pendidik dan tenaga kependidikan atau PNS lainnya yang memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan dan sertifikasi profesi.- (5) Ketentuan mengenai Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaiamana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.## Bagian Keenam Pengembangan Karier##
PENJELASAN
Pasal 36

- (1) Pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan atas kualitas kinerjanya.

- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.- (3) Dalam rangka pengembangan karir,pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi mendapatkan penghargaan dalam jenjang jabatan, sertifikat atau bentuk lain.- (4) Pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi dan memenuhi kualifikasi dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah, instruktur, guru inti, pemandu mata pelajaran dan tugas tambahan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.- (5) Pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi dapat memperoleh beasiswa studi lanjut untuk meningkatkan kompetensinya.- (6) Ketentuan pangkat dan jabatan pendidik dan tenaga kependidikan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;- (7) Pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan tugas tambahan, mendapatkan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.- (8) Jabatan pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak berkedudukan sebagai PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh penyelenggara/yayasan satuan pendidikan yang bersangkutan.##
PENJELASAN
Pasal 37

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan wajib mengembangkan kemampuannya sesuai dengan kompetensi profesi, ilmu pengetahuan, dan seni.

- (2) Pengelola satuan pendidikan berkewajiban memberikan kesempatan kepada pendidik dan tenaga kependidkan untuk mengembangkan kemampuan professional masing-masing, tanpa diskriminasi dan mempertimbangkan kesetaraan gender.- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab meningkatkan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan profesional.- (4) Dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati memberdayakan peran Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Lembaga Penjamin Mutu, organisasi profesi, serta lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya.- (5) Pengembangan kemampuan professional pendidik dan tenaga kependidikan akan diatur dengan peraturan Bupati.## Bagian Ketujuh Tunjangan dan Bantuan##
PENJELASAN
Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan/tunjangan kesejahteraan pegawai kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan, baik yang berstatus PNS maupun yang tidak berstatus PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Masyarakat, organisasi atau yayasan yang berbadan hukum penyelenggara pendidikan berkewajiban memberkan gaji dan tunjangan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai tetap yayasan atau honorer secara berkala.- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh perlindungan hukum, pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan tunjangan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas di satuan pendidikan terpencil sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.## Bagian Kedelapan Kebutuhan Satuan Pendidikan##
PENJELASAN
Pasal 39

- (1) Kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada setiap satuan pendidikan harus mengacu pada standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

- (2) Ketidakmampuan satuan pendidikan dalam memenuhi kebutuhan akan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan atau Kantor Kemeterian Agama.## Bagian Kesembilan Organisasi Profesi##
PENJELASAN
Pasal 40

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat membentuk dan ikut bergabung kedalam organisasi profesi pendidikan sebagai wahana pembinaan profesional, pengabdian, dan perjuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Organisasi profesi pendidikan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pendidikan.- (3) Ketentuan mengenai tujuan, peran, fungsi, tata kerja organisasi profesi diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing organisasi profesi.## BAB XIII## PENDANAAN PENDIDIKAN##
PENJELASAN
Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari belanja daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Ketentuan mengenai alokasi dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat bertanggungjawab terhadap dana penyelenggaraan pendidikannya.- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan bantuan bagi pembinaan dan pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan kaidah keadilan, keterbukaan, kemampuan keuangan dan prospek pengembangan satuan pendidikan.- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.## BAB XIV SARANA DAN PRASARANA## Bagian Kesatu Buku Ajar
PENJELASAN
Pasal 42

- (1) Setiap peserta didik program wajib belajar pendidikan dasar berhak menerima buku ajar sebagai buku wajib dalam proses belajar mengajar yang berasal dari dana Biaya Operasional Sekolah tanpa dipungut biaya.

- (2) Selain buku ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekolah/Madrasah dapat menggunakan buku ajar lain sebagai buku pendamping, termasuk Buku Elektronik Sekolah (BES).- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan dilarang melakukan penjualan buku ajar kepada peserta didik.## Bagian Kedua Ruang dan Bangunan##
PENJELASAN
Pasal 43

- (1) Setiap satuan pendidikan sekurang-kurangnya memiliki :

- a. ruang pendidikan;- b. ruang administrasi; dan- c. ruang penunjang.- (2) Spesifikasi dan ukurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.- (3) Pemerintah Daerah menyediakan dana pemeliharaan dan perawatan ruang dan bangunan satuan pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.## BAB XV## PERAN SERTA MASYARAKAT## Bagian Kesatu## Dewan Pendidikan##
PENJELASAN
Pasal 44

- (1) Dewan Pendidikan wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);

- (2) Susunan pengurus Dewan Pendidikan terdiri atas :- a. ketua merangkap anggota;- b. wakil ketua merangkap anggota;- c. sekretaris merangkap anggota;- d. bendahara merangkap anggota.- e. anggota.jumlah keseluruhan pengurus tidak lebih dari 17 orang serta berjumlah ganjil dengan memperhatikan unsur keterwakilan gender;- (3) Keanggotaan Dewan Pendidikan terdiri atas unsur :- a. masyarakat yang berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat bidang pendidikan;- b. tokoh masyarakat;- c. tokoh agama,;- d. tokoh pendidkan;- e. yayasan penyelenggaraan pendidikan;- f. organisasi profesi pendidikan;- g. komite sekolah/madrasah;- h. orang tua peserta didik, dunia usaha dan industri serta unsur masyarakat lainnya.- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan menjalin hubungan kerjasama kemitraan dengan Dewan Pendidikan;- (5) Dewan Pendidikan berperan serta memberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan;- (6) Pemerintah Daerah dapat memberi dukungan dana dan fasilitas lainnya yang tidak mengikat demi peningkatan peran dan fungsi Dewan Pendidikan.## Bagian Kedua Komite Sekolah/Madrasah##
PENJELASAN
Pasal 45

- (1) Komite Sekolah/Madrasah wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);

- (2) Susunan pengurus Komite Sekolah/Madrasah terdiri dari :- a. ketua merangkap anggota,- b. wakil ketua merangkap anggota,- c. sekretaris merangkap anggota,- d. bendahara merangkap anggota,- e. anggota.3. jumlah keseluruhan pengurus tidak lebih dari 15 orang serta berjumlah ganjil dengan memperhatikan unsur keterwakilan gender;- (3) Komite Sekolah/Madrasah berperan serta dalam memberi pertimbangan kepada sekolah/madrasah berkaitan dengan pengembangan satuan pendidikan;- (4) Dalam menjalankan tugasnya, Komite Sekolah/Madrasah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib bekerjasama dengan yayasan penyelenggara;- (5) Pemerintah Daerah dapat memberi dukungan dana dan fasilitas lain yang tidak mengikat untuk peningkatan peran dan fungsi Komite Sekolah/Madrasah;- (6) Untuk memudahkan koordinasi di setiap kecamatan dan gugus satuan pendidikan dibentuk Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKKS), yang anggotanya terdiri dari perwakilan Komite Sekolah/Madrasah;- (7) Tugas dan fungsi Komite Sekolah/Madrasah adalah sebagai :- a. mediator antara satuan pendidikan dan masyarakat;- b. memberi dukungan pelaksanaan program pendidikan di tingkat satuan pendidikan;- c. menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) yang terdiri dari :- 1) Rencana Kerja Jangka Menegah (RKJM);- 2) Rencana Kerja Tahunan (RKT); dan- 3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).- d. memberi masukan (advisor) dalam pengembangan pendidikan di satuan pendidikan; dan- e. melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan program pengembangan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.## Bagian Ketiga## Dunia Usaha dan Dunia Industri
PENJELASAN
Pasal 46

- (1) Dunia Usaha dan Dunia Industri dapat berperanserta dalam pengembangan pendidikan;

- (2) Peran serta Dunia Usaha dan Dunia Industri di tingkat satuan pendidikan harus dengan persetujuan Dinas Pendidikan.## Bagian Keempat Wali Murid##
PENJELASAN
Pasal 47

- (1) Wali murid berperan serta dalam penyelenggaran pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah/Madrasah berhak memberikan masukan terhadap penentuan arah dan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan;

- (2) Wali murid berkewajiban turut serta memberikan kontribusi bagi pembangunan sektor pendidikan;- (3) Ketentuan mengenai Pemberian kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.## BAB XVI EVALUASI, SERTIFIKASI## DAN AKREDITASI## Bagian Kesatu Evaluasi##
PENJELASAN
Pasal 48

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka :

- a. pengendalian mutu pendidikan serta memperoleh masukan guna pengembangan pendidikan selanjutnya; dan- b. sebagai bentuk akuntabilitas publik.- (2) Pelaksana evaluasi adalah Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan dan satuan pendidikan;- (3) Evaluasi yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan meliputi :- a. tingkat relevansi pendidikan terhadap visi, misi, dan tujuan pendidikan Kabupaten Wajo;- b. tingkat relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat akan sumber daya manusia yang bermutu dan berdaya saing;- c. tingkat mutu dan daya saing pendidikan Kabupaten Wajo;- d. tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan;- e. tingkat pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan; dan- f. tingkat efisiensi, produktivitas dan akuntabilitas pendidikan Kabupaten Wajo.- (4) Evaluasi yang dilakukan satuan pendidikan meliputi :- a. tingkat kehadiran peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;- b. pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler;- c. Hasil belajar peserta didik; dan- d. realisasi anggaran.- (5) Evaluasi terhadap kinerja/penilaian hasil belajar siswa dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, pemerintah daerah dan pemerintah;- (6) Penilaian hasil belajar siswa oleh pendidik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Penilaian ini digunakan untuk:- a. menilai pencapaian kompetensi peserta didik;- b. bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan- c. memperbaiki proses pembelajaran.- (7) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran, yang merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan;- (8) Penilaian hasil belajar oleh pemerintah untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional;- (9) Evaluasi kinerja pendidik menjadi tanggung jawab atasan langsung yang meliputi:- a. perencanaan;- b. pelaksanaan;- c. penilaian hasil belajar; dan- d. perbaikan dan pengayaan.- (10) Evaluasi kinerja pendidik dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik;- (11) Tes kompetensi dan sertifikasi pendidik merupakan salah satu bentuk evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan dan pengembangan pendidik;- (12) Evaluasi kinerja yang dilakukan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan yang diterima dari satuan pendidikan berdasarkan standar pelayanan minimal.## Bagian Kedua Sertifikasi##
PENJELASAN
Pasal 49

- (1) Lembaga pendidikan yang terakreditasi berhak memberi ijazah kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu satuan pendidikan setelah lulus dalam ujian;

- (2) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan berhak memberikan sartifikat kompetensi kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi;- (3) Pendidik yang bekerja pada satuan pendidikan harus memiliki standar kualifikasi akademik dan kompetensi yang berlaku secara nasional;- (4) Mekanisme dan ketentuan sertifikasi pendidik mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.## Bagian Ketiga Akreditasi##
PENJELASAN
Pasal 50

- (1) Lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat harus mempunyai status kelayakan satuan pendidikan dalam bentuk tingkatan akreditasi;

- (2) Pemerintah daerah berkewajiban menfasilitasi satuan pendidikan dalam memperoleh status akreditasi;- (3) Mekanisme dan ketentuan akreditasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan .## BAB XVII KERJASAMA PENDIDIKAN##
PENJELASAN
Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan menjalin kerjasama saling menguntungkan dengan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi dan satuan penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, yang beroperasi di Kabupaten Wajo sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- (2) Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk menjalin kerjasama bidang pendidikan dengan pihak-pihak lain di luar Kabupaten Wajo;- (3) Satuan pendidikan yang diselengggarakan oleh lembaga asing dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan sejauh tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan atas persetujuan Pemerintah Daerah.## BAB XVIII## PENGAWASAN DAN SANKSI##
PENJELASAN
Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan formal dan/atau nonformal yang diselengggarakan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat;

- (2) Penyelenggaraan pengawasan selanjutnya diatur dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan;- (3) Apabila dalam suatu satuan pendidikan terjadi perselisihan atas suatu masalah pendidikan, Dinas Pendidikan berhak mengambil alih masalah tersebut untuk diselesaikan sesuai peraturan .##
PENJELASAN
Pasal 53

- (1) Setiap pelanggaran atas peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi;

- (2) Sanksi diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai aturan;- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.## BAB XX## KETENTUAN PENUTUP##
PENJELASAN
Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang pada tanggal 22 Juli 2014BUPATI WAJO,## ANDI BURHANUDDIN UNRUDiundangkan di Sengkang pada tanggal 24 Juli 2014## Plt. SEKRETARIS DAERAH,## A. MADUKELLENG ODDANGLEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2014 NOMOR 7NOREG : NOMOR 7 TAHUN 2014## PENJELASAN## ATAS## RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG## SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN## I. UMUMVisi sistem pendidikan kabupaten Wajo sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan oleh pemerintah,pemerintah daerah dan masyarakat harus harus berlangsung sinergis.Visi sistem pendidikan kabupaten wajo dimaksudkan untuk memberdayakan semua warga Kabupaten Wajo agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.Dalam era globalisasi dan informasi saat ini,keterbukaan telah menjadi karakteristik kehidupan yang demokratis,dan hal ini membawa dampak pada cepat usangnya kebijakan maupun praksis pendidikan.Parameter kualitas pendidikan,baik dilihat dari segi pasokan,proses dan hasil pendidikan selaluh berubah.Tanggungjawab pendidikan merupakan tanggungjawab bersama pemerintah,masyarakat dan orang tua.Oleh sebab itu pendidikan harus secara terusmenerus dapat dipertanggungjawabkan kepadapemangku kepentingan agar mampu mempersiapkan generasi penerus bangsa sejak dini sehingga memiliki unggulan kompetitif dalam tatanam kehidupan nasional dan global.Dunia pendidikan khususnya dan tantangan masa depan umumnya telah berubah dan berkembang sedemikian cepatnya.Untuk mengantisipasi serta merespon perubahan dan perkembangan tersebut,perlu ditetapkan peraturan daerah tetntang sistem penyelenggaraan pendidikan yang responsif untuk memaksimalkan terselenggaranya sistem pendidikan nasional.## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL##
PENJELASAN
Pasal 4 Butir (a) Cukup Jelas

## Butir (b)Dengan sistem terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan(multi entry-multi exit system).Peserta didik dapat belajar sambil bekerja,atau mengambil program-program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh.Pendidikan multi makna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan,pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian,serta berbagai kecakapan hidup.## Butir (c)Cukup jelas## Butir (d)Cukup jelas## Butir (e)Cukup jelasButir (f)Memberdayakan semua komponen masyarakat berarti pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam suasana kemitraan dan kerjasama yang saling melengkapi dan memperkuat.##
PENJELASAN
Pasal 9 Butir (a)

Pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan /atau disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan.## Butir (b)Pendidik dan/atau guru yang mampu mengembangkan bakat,minat dan kemampuan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.##
PENJELASAN
Pasal 18

Ayat 1 Cukup Jelas

Ayat 2Pengembangan kurikulum secara berdiversifikasi dimaksudkan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan Pada satuan pendidikan dengan kondisi atau kekhasan potensi yang ada didaerahAyat 3 Cukup jelasAyat 4Cukup JelasAyat 5 Cukup jelasAyat 6 Cukup jelasAyat 7 Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 19

Ayat 1 Cukup Jelas

Ayat 2Pengajaran bahasa daerah bugis pada jenjang pendidikan dasar di suatu daerah disesuaikan dengan intensitas penggunaannya dalam wilayah bersangkutan. Tahap awal pendidikan adalah pendidikan pada tahun pertama di kedua sekolah dasarAyat 3 Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 22

Ayat 1

## Butir aPendidikan kecakapan hidup (like skills) adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal,kecakapan sosial,kecakapan intelektual,dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri## Butir bCukup jelas## Butir cPendidikan kepemudaan adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kepanduan/kepramukaan, keolahragaan, Palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pencinta alam serta kewirausahaan.## Butir dPendidikan pemberdayaan perempuan adalah pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.## Butir eCukup jelas## Butir fPendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.## Butir gPendidikan kesetaraan adalah program pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, setara SMP/MTs, setara SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B,dan paket C.## Butir hCukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 33

Ayat 1

Cukup jelas## Ayat 2Persyaratan umum:- a. Memiliki kualfikasi akademik sarjana (S1) Kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi;- b. Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setingi-tingginya 56 tahun;- c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masingmasing,kesuali TK/RA sekurang-kurangnya 3 tahun;- d. Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi PNS dan bagi non PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang.## Persyarata Khusus:- a. Kepala TK/RA1. Berstatus sebagai guru TK/RA2. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru TK/RA3. Memiliki sertifikat kepala TK/RA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah- b. Kepala SD/MI1. Berstatus sebagai guru SD/MI2. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD/MI3. Memiliki sertifikat kepala SD/MI yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah- c. Kepala SMP/MTs1. Berstatus sebagai guru SMP/MTs2. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMP/MTs3. Memiliki sertifikat kepala SMP/MTs yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah- d. Kepala SMA/MA1. Berstatus sebagai guru SMA/MA2. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMA/MA3. Memiliki sertifikat kepala SMA/MA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah- e. Kepala SMK/MAK- f. Berstatus sebagai guru SMK/MAK- g. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMK/MAK- h. Memiliki sertifikat kepala SMK/MAK yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah- i. Kepala SDLB/SMPLB/SMALB1. Berstatus sebagai guru SDLB/SMPLB/SMALB2. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SDLB/SMPLB/SMALB3. Memiliki sertifikat kepala SDLB/SMPLB/SMALByang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintahAyat 3Cukup jelasAyat 4Cukup jelasAyat 5Cukup jelasAyat 6Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 34

Ayat 1 Cukup jelas

Ayat 2Persyaratan umum:1. Pengawas TK/RA dan SD/MI- a. Memiliki kualfikasi akademik sarjana (S1) Kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi;- b. Pada waktu diangkat sebagai pengawas berusia setinggi-tingginya 50 tahun;- c. Memiliki pengalaman mengajar sekurangkurangnya 8 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing,kecuali TK/RA sekurang-kurangnya 4 tahun dan atau kepala sekolah dengan pengalaman kerja 4 tahun;- d. Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi PNS dan bagi non PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang.2. Pengawas SMP/MTs dan SMA/SMK- a. Memiliki pendidikan minimun Magister (S2) Kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi yang terakreditasi;- b. Pada waktu diangkat sebagai pengawas berusia setingi-tingginya 50 tahun;- c. Memiliki pengalaman mengajar sekurangkurangnya 8 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing,kecuali TK/RA sekurang-kurangnya 4 tahun dan atau kepala sekolah dengan pengalaman kerja 4 tahun;- d. Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi PNS dan bagi non PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang.Persyaratan Khusus:Pengawas satuan pendidikan dan mata pelajaran :1. Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas pada lembaga yang ditetapkan pemerintah;2. Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan.Ayat 3Cukup jelasAyat 4Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 57

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 37