Unknown Unknown Nomor 21 Tahun 2013
Tentang PENGURANGAN PBB SECARA PERORAN GAN DAN KEPUTUSAN TENTANG PENGURANG AN PBB SECARA KOLEKTIF
Berlaku: 20 Nopember 2013
N/A
Preamble

Menimbang oleh a. bahwa pajak merupakan salah satu sumber
kemampuannya; dengan sesuai masyarakat serta peran pembangurian nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peningkatan dan pelaksanaan bagi penerimaan Negara yang sangat penting artinya badan yang mcmpunya: scsuatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya, oleh orang a tau bagi ekonomi yang lebih baik b. bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan / atau kedudukan sosiaI
Mengingat
-
.., karena itu mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui pajak;
- c. bahwa -sistem perpajakan yang berlaku selama ini, khususnya Pajak Kebendaan dan Pajak Kekayaan telah menimbulkan beban pajak berganda bagi masyarakat dan oleh kareria itu perlu diakhiri melalui pembaharuan system perpajakan yang sederhana, mudah dan memberi kepastian hukum;
2. dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pajak Bumi dan Ba.ngunan Perdesaan dan Perkotaan. maksud diatas d. bahwa untuk memenuhi
3. Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); Lingkungan Dalam Kabupaten-Kabupaten Otonom Daerah Pembentukan ten tang 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956
r'
2. Undang-Undang nomor 17 tahun 1997 tentang Sadan Penyelcsaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 40, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tcntang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
'
.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dae rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pu-sat dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
-
II
.[
Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesaia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000
3. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Daerah Keuangan Pengelolaan tentang 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
4. tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
-
Ii
- Daerah Kabupaten/ Kata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
14. Peraturan Pernerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pernberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Dae-rah dan Retribusi Daerah {Lemba~an Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- tentang .Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 l O Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5 l 79); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 l Tahun 2010
148/PMK.07 /2010 tentang Sadan Perwakilan Lembaga Internasional yang dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan; Nornor Keuangan Menteri 16. Peraturan
:.&gt;
Menetapkan :
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sisten dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
4. Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Kabupaten Labuhanbatu 20. Peraturan Daerah
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN LABUHANBATU
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2

Tata cara pemungutan PBS dalam peraturan mi meliputi :
- a. Tata cara pendaftaran objek pajak baru:
- b. Tata cara pendataan dan penilaian objek pajak;
- c. Bcntuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD;
- d. Tata cara penerbitan, perigrsian dan penyampaian STPD dan atau SPPT PBB;
I
I
t
,
- e. Tata cara pembayaran PBS;
- f. Tata cara mutasi sebagian objek dan subjek pajak PBS;
- g. Tata cara penerbitan salinan SPPT /SKPD dan STTS PBB;
- h. Tata cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBS dan Pembetulan atau Pembatalan SPPT, SKPD PBS, dan STPD PBS yang tidak benar;
5. Tempo; I. Tata Cara Penentuan Kembali Tanggal Jatuh
6. pembayaran dan kompensasi PBB; kelebihan pengembalian cara J. Tata
- k. Tata cara pengurangan PBB;
1. Tata cara penagihan PBS;
- m. Tata cara pengajuan keberatan PBS;
- n. Tata cara pemberian inforrnasi PBS;
- o. Tata cara Pembayaran, penyetoran, tempat, pembayaran angsuran, dan penundaan pembayaran pajak;
- p. Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Adrninistrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak;
BAB III - TATA CARA PEMUNGUTAN PBB Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Pasal 3
Pasal 7

Penilaian massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) dapat berupa :
- a. penilaian massal tanah;
- b. penilaian massal bangunan dengan menyusun DBKB objek pajak standar;
- c. penilaian massal bangunan dengan menyusun DBKB objek pajak non standar.
BAB III - TATA CARA PEMUNGUTAN PBB Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Pasal 3
Pasal 8

Penilaian secara individual sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat berupa:
- a. Penilaian individual untuk objek pajak berupa bumi dengan pendekatan data pasar;
- b. Penilaian individual baik untuk tanah maupun bangunan dengan pendekatan biaya;
- c. Penilaian individual untuk objek pajak bangunan dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan.
·-
Bagian Ketiga
Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah sebagai berikut:
- a. SKPD adalah berbentuk empat persegi panjang;
- b. SKPD paling sedikit berisikan :
3. Labuhanbatu; Kabupaten 1. Logo Pemerintah daerah
2. masa Pajak;
3. identitas Wajib Pajak;
4. tangga! Jatuh Tempo;
5. jumlah Ketetapan Pajak, sanksi (bunga dan denda);
6. tanda Tangan Pejabat yang berwenang.
- c. SKPD menggunakan kertas HVS, dibuat dalam rangkap 4 (empat);
- d. SKPD sebagaimana dimaksud huruf a terdiri dari:
1. lernbar pertama berwarna putih untuk Wajib Pajak;
12. pembayaran yang dihunjuk; DPPKAD/tempat Penerima Bendahara 2. lembar kedua berwarna merah untuk
-
...
3. lembar ketiga kuning untuk arsip DPPKAD;
4. lembar keempat warna biru untuk petugas pemungut/ kolektor.
Bagian Keempat Pengisian dan
Bentuk, 1s1, tata cara penerbitan, pengisian dan penyarnpaian STPD dan atau SPPT PBI3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah sebagai berikut:
- a. STPD adalah berbentuk empat persegi panjang;
- b. STPD paling sedikit berisikan :
1. logo Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
2. rriasa pajak;
3. identitas Wajib Pajak;
4. tanggal jatuh tempo;
5. jumlah ketetapan pajak, sanksi (bunga dan denda);
6. Tanda Tangan Pejabat yang berwenang .
\I
- c. STPD menggunakan kertas HVS dibuat dalam rangkap 4 (empat);
- d. STPD sebagaimana dimaksud ayat 3 terdiri dari :
1. lembar pertama berwarna putih untuk Wajib Pajak;
4. pembayaran yang dihunjuk; DPPKAD/tempat Penerima Bendahara 2. lembar kedua berwarna merah untuk
3. lernbar ketiga kuning untuk arsip DPPKAD;
4. lernbar keempat warria biru untuk petugas pemungut/kolektor.
- c. penerbitan STPD dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat lain yang dihunjuk;
- f. STPD diterbitkan berdasarkan data yang telah tersedia pada basis data Pemerintah Kabupaten atau berdasarkan SPOP/LSPOP/dokumen lainyang disampaikan oleh Wajib Pajak;
- g. formulir STPD yang telah diisi dan disampaikan kepada Wajib Pajak harus dibayar daiam waktu paling lama 1 {satu) bulan atau sesuai dengan batas waktu pernbayaran yang ditentukan pada dokumen yang disampaikan;
- h. STPD disampaikan kepada wajib pajak oleh Dinas Pendapatan melalui kecamatan, kelurahan/ desa setempat secara berjenjang/atau melalui kantor pos dan jasa pengmman lain sejerns secara tercatat;
1. Wajib Pajak dapat rnengambil sendiri formulir STPD di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Dinas;
- J. wajib pajak, wajib menandatangani tanda bukti penenmaan STPD atau dokumen lainnya dan mencantum kan tanggal di terimanya formulir / dokumen tersebut;
- k. STPD merupakan dasar untuk melaksanakan pernbayaran dan pelaksanaan penagihan.
- (1) Pembayaran PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah proses pembayaran PBB yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui payment online system pada TP PBB atau TPE yang harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB oleh Wajib Pajak;
- diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang oleh wajib pajak; Pemberitahuan paling lama Surat dilunasi tanggal terutang berdasarkan Pajak Terutang harus 6 (enam) bulan sejak yang (2) Pajak
- (3) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD harus dilunasi paling lama I (satu) bulan sejak tanggal diterirnanya SKPD oleh wajib pajak;
- (4) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pcrnbayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda adrninistrasi sebesar 2 % (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
BAB III - TATA CARA PEMUNGUTAN PBB Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Pasal 3
Pasal 12

Pajak yang terutang dapat dibayar melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati dan atau melalui Petugas Pemungut.
..
\
~
BAB III - TATA CARA PEMUNGUTAN PBB Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Pasal 3
Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak terutang melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan secara langsung ke tempat pembayaran yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD;
- (2) Pembayaran dengan eek Bank/Giro Bilyet Bank, baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring;
- (3) Wajib Pajak menerima STTS sebagai bukti telah melunasi pembayaran PBS dari Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati;
- (4) Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati berkewajiban mengirimkan S'ITS kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB melaiui kiri man uang/ transfer.
BAB III - TATA CARA PEMUNGUTAN PBB Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Pasal 3
Pasal 14

Pembayaran melalui petugas pemungut sebagairnana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- a. Wajib pajak menyetorkan pembayaran PBS melalui pctugas pemungut. Selanjutnya petugas pemungut yang menerima setoran pembayaran PBS dari Wajib Pajak menyetorkan ke Bank atau tempat lain yang
- ditunjuk oleh Bupati pada hari yang sama dan atau selambat-lambatnya 1 x 24 jam;
- Pembayaran melalui petugas pemungut; sebagai bukti dari Tempat PBS yang sah pembayaran b. Wajib pajak menenma SITS
Bagian Keenam
Tata Cara Mutasi Sebagian/Seluruhnya Objek dan Subjek PBB
BAB III - TATA CARA PEMUNGUTAN PBB Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Pasal 3
Pasal 15

- ( 1) Mutasi objek/subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah perubahan atas data objek/ subjek pajak yang diakibatkan oleh jual beli, waris, hi bah, dan lain-lain;
- sebagian/ seluruhnya objek dan subjek PBB; rnutasi permohonan mengajukan dapat (2) Atas dasar penga1ihan objek PBB, wajib pajak
- (3) Kelcngkapan perrnohonan mutasi objek dan subjek PBB, meliputi :
- a. surat perrnohorian mutasi;
- b. bukti perolehan/ pengalihan objek pajak;
- c. bukti lunas PBS tahun sebelumnya;
- d. mengisi SPOP dan LSPOP;
- e. fotocopy SSB/SSPD BPHTB;
f
- f. fotocopy identitas kepemilikan KTP/SIM;
- g. fotocopy bukti kepemilikan/ penguasaan/ pernanfaatan tanah (sertifikat/ AJB/Girik/ dokumen lain yang sejenis);
- h. surat Pengantar dari Kepala Kelurahan/ Kepala Desa;
1. surat Kuasa (apabila dikuasakan).
- (4) Penyelesaian mutasi sebagian/seluruh objek dan subjek PBB melalui perielitian kantor/lapangan dan penuangan dala m Serita Acara mcla!ui proses pemutakhiran data Geografis/Bidang;
Bagian Ketujuh Tata Cara Penerbitan Salinan SPPT, SKPD, STTS PBB
BAB III - TATA CARA PEMUNGUTAN PBB Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Pasal 3
Pasal 16

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah proses penerbi tan SPPT /SKPD / SITS PBB yang hilang/belum diterima Wajib Pajak; SPPT/SKPD/STTS PBB ( l) Perierbi tan· Salinan
- (2) Atas dasar belum diterimanya SPPT atau sebab lain, wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penerbitan salinan SPPT /SKPD /STTS PBB secara perorangan ataupun secara kolektif ke Dinas;
.:,.
- (3) Kelengkapan persyaratan pengajuan penerbitan salinan SPPT, SKPD PBB antara lain :
- a. surat permohonan penerbitan salinan;
- b. surat pengantar dari kelurahan/ kepala desa;
- c. STT'S lunas PBB Tahun sebelumnya atau tahun berjalan;
- d. kartu tanda identitas pemohon KTP/SIM;
- e. surat kuasa (apabila dikuasakan).
Bagian Kedelapan
Tata Cara Pe ngurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBB dan Pembetulan atau Pembatalan SPPT, SKPD PBB, dan STPD PBB yang Tidak Be nar
BAB III - TATA CARA PEMUNGUTAN PBB Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Pasal 3
Pasal 17

- pemberian pengurangan pembayaran atas permohonan Wajib Pajak terhadap ketetapan PBB yang terutang; terhutang sebagaimana Pasal 2 huruf h adalah ( 1) Pengurangan PBB dimaksud ·dalam
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
- administrasi PBS yang dikenakan karena kekhilafan; sanksi menghapuskan a tau a. mengurangkan
- b. mernbetulkan atau membatalkan SPPT, SKPD PBS atau STPD PBS yang tidak benar.
BAB III - TATA CARA PEMUNGUTAN PBB Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Pasal 3
Pasal 18

Untuk mendukung permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, permohonan diajukan kepada Bupati Labuhanbatu dengan melampirkan :
- a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi idcntitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
2. kekhilafan Wajib Pajak atau bukan kare na kesalahari Wajib Pajak. b. dokumen pendukung yang dapat menunjukan bahwa denda adrninistrasi dikenakan karena
3. pengurangan; dimohon yang PBS SPPT/SKPD c. fotccopi
- d. fotocopi bukti pembayaran pelunasan PBS tahun terakhir (STTS, SPPD);
- e. Daftar penghasilan/SK Pansiunan;
- f. Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.
BAB III - TATA CARA PEMUNGUTAN PBB Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Pasal 3
Pasal 19

permohonan dilampiri dengan : pembetulan sebagaimana huruf b, permohonan STPD PBB 17 ayat 2 Untuk mendukung SPPT,SKPD PBB, atau dimaksud dalam Pasal
- a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- b. dokumen pendukung yang dapat menunjukan bahwa SPPT, SKPD PBB atau STPD PBS tidak benar;
- c. fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan PBS tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas SPPT a tau SKPD PBS; dan/ atau;
- d. fotocopy Bukti Lunas PBS.
BAB III - TATA CARA PEMUNGUTAN PBB Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Pasal 3
Pasal 20

- ( 1) Perrnohorian pembatalan SPPT, SKPD PBS atau STPD PBB, yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 2 huruf b, diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara kolektif;
- (2) Persyaratan permohonan pembatalan SPPT/SKPD PBB dan STPD antara lain:
- a. mengajukan permohonan Pembatalan;
- b. surat pernyataan dari pemohon atas dan sebab pembatalan dengan bermaterai;
- c. surat kuasa (apabila dikuasakan):
- d. fotocopy identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.
6. pengurangan; e. fotocopy SPPT /SKPD PBB yang dimohon
- f. fotocopy Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir;
- g. fotocopy IMB;
- h. daft.ar penghasilan/SK pensiun;
1. surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal d ikuasakan;
- J. surat pengantar dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan.
Bagian Kesembilan
- (1) Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf adalah penentuan kembali tanggal jatuh tempo 1
pembayaran atas permohonan Wajib Pajak karena keterlambatan diterimanya SPPT atau terlambat pengembalian SPOP atas permohonan Wajib Pajak karena sebab tertentu;
- (2) Atas dasar keterlambatan diterimanya SPPT PBB tahun berjalan wajib pajak dapat mengajukan permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo;
- (3) Permohonan penentuan kernbali tanggal jatuh tempo diajukan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. SPPT PBS yang sudah diterima yang dilengkapi dengan tangga! bukti penerimaan;
- b. surat kuasa (apabila dikuasakan);
- c. fotocopy ide ntitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.
Bagian Kesepuluh
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j adalah proses penyelesaian atas kelebihan pembayaran PBS kepada Wajib Pajak; Pembayaran Kelebihan (i) Pengembalian
.
"
·r
- (2) Atas dasar kelebihan pembayaran pajak terutang wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dan kompensasi PBS;
- (3) Pengajuan permohonan pengernbalian kelebihan pembayaran disertai dengan alasan yang jelas dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. SITS asli dan STIS foto copy;
- b. bukti lunas PBS tahun sebelumnya;
- c. surat kuasa (apabila dikuasakan);
- d. fotocopy identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- e. nomor rekening atas nama wajib pajak.
- (4) Pemberian kompensasi PBB diberikan berdasarkan permohonan dari wajib pajak untuk pajak terutang dan pajak tahun berjalan dengan dilengkapi :
- a. STIS asli dan STIS foto copy;
- b. surat kuasa (apabila dikuasakan);
- c. fotocopy identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- d. surat permohonan kompensasi.
..
Bagian Kesebelas
- ( 1) Pengurangan PBB dapat diberikan kepada wajib pajak karena :
- a. kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak; dan
- b. karena sebab tertentu dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- {2} Kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. untuk wajib pajak orang pribadi meliputi :
- l) Objek pajak pribadi dan subjek pribadi anggota veteran pejuang kemerdekaan/ janda atau dudanya;
- dengan lahan pertanian/ perikanan perighasilan rendah; 2) Lahan objek pajak pribadi merupakan
- penghasilan lain dan terbatas; 3) Para pensiunan yang tidak mcrnpunyai
- 4) Objek pajak pribadi untuk masyarakat tidak mam pu;
- 5) Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya rendah yang nilai jual objek pajaknya permeter perseginya meningkat akibat perubahan iingkungan dan dampak positif pem bangunan.
- b. untuk wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban.
BAB III - TATA CARA PEMUNGUTAN PBB Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Pasal 3
Pasal 24

- ( 1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan kepada wajib pajak atas PBB terutang yang tercantum -dalarn SPPT atau SKPD PBB;
- (2) PBB yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi;
- (3) SKPD PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administrasinya.
BAB III - TATA CARA PEMUNGUTAN PBB Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Pasal 3
Pasal 25

Pengurangan PBB sebagaimana dimaksud dalam
-
..
BAB III - TATA CARA PEMUNGUTAN PBB Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Pasal 3
Pasal 23

dapat diberikan :
- a. sebesar paling tinggi 75 % dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat { 1) huruf a;
2. sebesar paling tinggi 100 % dari PBS yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b. b.
BAB III - TATA CARA PEMUNGUTAN PBB Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Pasal 3
Pasal 26

- permohonan wajib pajak; sebagaimana berdasarkan terutang Pasal 23 Pengurangan PSB dimaksud dalam ( 1)
- (2) Permohonan pengurangan PBS terutang sebagaimana dimaksud pada ayat { 1), dapat diajukan oleh masing-masing wajib pajak atau kolektif;
- diberikan bagi wajib pajak orang pribadi yang mengalami kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat {2} huruf a dengan batas maksimal PBS terutang keseluruhannya sebesar Rp. 300.000.000,(Tiga ratus juta rupiah); kolektif secara pengurangan (3) Permohonan
- (4) Untuk wajib pajak berbentuk badan hukum yang mengalami kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dengan batasan kerugian keuangan atau likuiditas keuangan diatas Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah).
BAB III - TATA CARA PEMUNGUTAN PBB Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Pasal 3
Pasal 27

- Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi persyaratan : ( 1)
- a. satu permohonan untuk satu SPPT atau SKPD PBB;
- b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya perrnohorian pengurangan;
- c. diajukan kepada Kepala Oinas;
- d. Fotocopy identitas wajib pajak dan kuasa wajib pajak dalarn hal dikuasakan;
- e. dilarnpirkan foto copy SPPT / SKPD PBS yang dimohon pengurangan;
- f. Fotocopy daftar penghasilan/fotocopy SK Pensiun;
- g. permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh
l
kuasa wajib pajak dilarnpiri dengan Surat Kuasa;
- (2) Permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diajukan dalam waktu :
- a. tiga bulan sejak diterimanya SPPT;
- b. satu bulan sejak diterimanya SKPD PBB;
- c. satu bulan terhitung sejak diterimanya keputusan permohonan keberatan;
- d. tiga bulan terhitung sejak terjadinya bencana alam;
6. kejadian luar biasa; terhitung sejak terjadinya e. tiga bulan
- f. tidak n:iempunyai tunggakan atas tunggakan pajak tahun sebelumnya.
BAB III - TATA CARA PEMUNGUTAN PBB Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Pasal 3
Pasal 28

- ( 1) Permohonan Pengurangan secara kolektif dapat diajukan dengan persyaratan :
- a. satu permohonan untuk beberapa objek Pajak dalarn tahun yang sama;
- b. diajukan -secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan besaran persentase pengurangan yang dimohonkan kepada kepala dinas;
- atau organisasi terkait lainnya yang diketahui c. diajukan melalui pengurus legiun veteran
Ii
- .{
- setempat; Des a Kelurahan/ Kepala Kepala oleh
- d. diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak SPPT diterima;
- e. Melampirkan foto copy SPPT /SKPD PBS yang dimohon pengurangan;
- f. tidak memiliki tunggakan PBS tahun sebelumnya sejak dimohonkan pengurangan kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
- pengurangan. diajukan permohonan SPPT yang dimohon keberatan atas g. tidak sedang
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat ( 1) diajukan dala.m jangka waktu :
- diterimanya SPPT; tanggal sejak terhitung bulan a. tiga
- b. tiga bulan sejak terjadinya bencana alarn atau kejadian luar biasa;
BAB III - TATA CARA PEMUNGUTAN PBB Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Pasal 3
Pasal 29

- ( 1) Permohonan pengurangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
...
I.
- bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat 27 dianggap pengurangan dipertimbangkan;
- dipertimbangkan, kepala dinas dalam waktu paling lama 20 hari kerja sejak permohonan itu diterima harus memberitahukan secara tertulis dengan alasan yang mendasari kepada : (2) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat
- a. wajib pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan;
- b. pengurus legiun veteran atau organisasi terkait lainnya dalam hal perrnohonan diajukan secara kolektif.
- (3) Dalarn hal permohonan pengurangan tidak mendapatkan pertimbangan wajib pajak dapat mengajukan kembali sepanjang persyaratan telah terpenuhi.
BAB III - TATA CARA PEMUNGUTAN PBB Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Pasal 3
Pasal 30

- permohonan wajib pajak; sebagaimana dimaksud dalam dapat berupa mengabulkan sebagian a tau menolak Pertirn bang an Pasal 29 seluruhnya, ( 1)
- Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian; (2)
- sama; (3) Wajib pajak yang sudah diberikan suatu pertimbangan keputusan pengurangan tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT atau SKPD PBB yang
- (4) Pemberian pengurangan diberikan atas suatu objek PBB yang dimiliki dan ditempati;
- ( ] ) Penagihan PBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l merupakan cara penagihan Wajib Pajak yang tidak dibayar atau kurang bayar setelah jatuh tempo pernbayaran;
- dasar penagihan PBB; (2) STPD-PBB, SKPD-PBB, SKPDT-PBB sebagai
- (3) Bupati meriunjuk dinas untuk penagihan PBB;
- (4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menerbitkan:
;.
- a. surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
- b. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
- c. surat paksa;
- d. surat perintah melaksanakan penyitaan;
- e. surat perintah penyanderaan;
- f. surat pencabutan sita;
- g. pengumuman lelang;
- h. surat penentuan harga limit;
1. pembatalan lelang; dan
10. untuk J. surat lain yang diperlukan pelaksanaan penagihan pajak.
- (5) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran;
- (6) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
/
\,
BAB III - TATA CARA PEMUNGUTAN PBB Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Pasal 3
Pasal 32

- (1) Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf c memuat kalimat "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mernpunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf c diterbitkan apabila :
- a. penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejems;
4. sekaligus; atau Pajak telah seketika dan b. terhadap Penanggung dilaksanakan penagihan
5. penundaan pembayaran pajak. c. penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran a tau
Bagian Ketiga belas
- (1) Tata Cara Pengajuan Keberatan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m dapat diajukan atas :
- a. SPPT; atau
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah PBS (SKPD PBS).
- (2) Keberatan dapat diajukan dalam hal :
- a. wajib pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/ a tau
- b. terdapat perbedaan penafsiran ketentuan peraturan PBB.
BAB III - TATA CARA PEMUNGUTAN PBB Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Pasal 3
Pasal 34

- ( 1) Pengajuan Keberatan sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 33 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
- a. satu surat keberatan untuk l (satu) SPPT atau SKPD PBS;
(
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- c. diajukan kepada Kepala Dinas;
- d. dilampiri asii SPPT atau SKP PBS yang diajukan keberatan;
- e. dikemukakan jumlah PBS yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
5. karena keadaan di luar kekuasaannya; menunjukkan bahwa tidak dapat dipenuhi kuasanya dapat jangka waktu itu f. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD PBB, kecuali apabila Wajib Pajak atau
- g. surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus rnelarnpirkan Surat Kuasa.
- h. Fotocopy bukti pelunasan PBS tahun terakhir.
- (2) Tanggal penenmaan surat Keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat
- keberatan adalah tanggal terima surat Keberatan yang disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas tempat pelayanan;
- (3) Untuk memperkuat alasan pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e pengajuan Keberatan disertai dengan :
- a. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- b. fotokopi bukti kepernilikan tanah;
- c. fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); dan/ atau surat keterangan Kepala Kelurahan/Kepala Desa bagi yang wajib pajak yang tidak merniliki IMS;
- d. fotokopi bukti pendukung lainnya.
BAB III - TATA CARA PEMUNGUTAN PBB Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Pasal 3
Pasal 35

- {l) Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat ( 1) dianggap bukan sebagai -surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan;
- (2) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dalam jangka waktu paling
:.,
'·
memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya; Keberatan sebagaimana Pasal 34 ayat (2), harus penerimaan surat dimaksud dalam lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal
- (3) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan keberatan kernbali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat ( 1) huruf f.
- (1) Pemberian informasi PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf n adalah pemberian informasi PBB atas permohonan Wajib Pajak;
- (2) Atas dasar kebutuhan informasi wajib pajak melalui fungsi pelayanan dapat meminta informasi kewajiban perpajakannya;
L
- (3) Kewajiban perpajakannya meliputi print lunas tunggakan dan Surat keterangan atas NJOP Bumi dan Bangunan.
Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pernbayaran sebagaimana dimasud dalam Pasal 2 huruf o adalah sebagai berikut: Tempat Penyetoran, Pcmbayaran, Cara Tata
- (1) Pajak Daerah dibayar sendiri oleh Wajib Pajak atau orang lain yang dihunjuk oleh Wajib Pajak berdasarkan SPPT, SKPD atau STPD pada hari dan jam kerja;
- (2) Apabila batas waktu jatuh tempo pembayaran bertepatan pada hari libur maka batas waktu pernbayaran jatuh pada hari kerja berikutnya;
- (3) Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer, cheque, giro atau alat pembayaran lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
JI
i
- (4) Pembayaran sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (3) dianggap sah setelah dikonfirmasi dan mempunyai dana yang cukup;
- (5) Wajib Pajak yang telah membayar pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu;
- (6) SSPD diterbitkan dalam rangkap 4 (empat) terdiri dari:
- a. lembar pertama berwarna putih untuk Wajib Pajak;
5. pembayaran yang dihunjuk; DPPKAD/tempat Penerima Bcndahara b. lembar kedua berwarna merah untuk
- c. lembar ketiga kuning untuk arsip DPPKAD;
- d. tembar keempat warna biru untuk petugas pemungut.
BAB III - TATA CARA PEMUNGUTAN PBB Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Pasal 3
Pasal 38

- ( 1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- menggunakan SSPT dan atau dokumen lain yang dipersamakan; dimaksud pada ayat terutang sebagaimana ( 1) dilakukan dengan pajak Pernbayaran (2)
- sebagai tanda bukti Kelurahan setempat pembayaran yang sah. (3) Pembayaran PBB dilakukan dengan menenma bukti pembayaran berupa STIS PBB, atau bukti Tanda Terima Sementara (TIS) PBB bila dilakukan melalui petugas kolektor PBB Desa/
BAB III - TATA CARA PEMUNGUTAN PBB Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Pasal 3
Pasal 39

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di bank dan atau tempat lain yang dihunjuk oleh Bupati;
- (2) Bupati dapat menghunjuk petugas pemungut pajak, kolektor desa/kelurahan, sebagai petugas penenma setoran pajak serneritara, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - TATA CARA PEMUNGUTAN PBB Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Pasal 3
Pasal 40

- penundaan pembayaran a tau penga ngsuran pajak; ( l) Bupati atau pejabat yang dihunjuk atas permohonan Wajib Pajak dapat mernberikan
- penundaan a tau akibat pengangsuran pembayaran pajak. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu STPD yang terbit
..
µ
BAB III - TATA CARA PEMUNGUTAN PBB Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Pasal 3
Pasal 41

Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat diajukan olch Wajib Pajak yang mengalami kesulitan likuiditas, kesulitan keuangan, atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak akan mampu mernenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
BAB III - TATA CARA PEMUNGUTAN PBB Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Pasal 3
Pasal 42

- ( 1) Pengangsuran atas pembayaran utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat diberikan dengan ketentuan:
- a. jangka waktu pengangsuran paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya suratkeputusan dengan pengangsuran paling banyak 1 (satu) kali dalarn 1 (satu) bulan; dan
- b. masa pengangsuran dimulai setelah jatuh tempo STPD.
- (2) Penundaan atas pembayaran utang pajak dapat di berikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan.
,.
v
BAB III - TATA CARA PEMUNGUTAN PBB Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Pasal 3
Pasal 43

- (1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang pajak ditentukan dalam jumlah yang sama besar untuk setiap angsuran;
2. pembayaran Utang pajak ditentukan sebesar Utang pajak yang ditunda pembayarannya. penundaan atas pelunasan (2) Besarnya
BAB III - TATA CARA PEMUNGUTAN PBB Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Pasal 3
Pasal 44

- persyaratan: (1) Permohonan Wajib Pajak harus memenuhi
- a. satu surat perrnohonan untuk satu SKPD;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati rnelalui Kepala Dinas Pendapatan diatas kertas berrnaterai 6000, disertai dcngan alasan dan bukti yang mendukung permohonan;
- c. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus melampirkan surat kuasa;
- bahwa batas waktu menunjukkan d. diajukan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pernbayaran, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat
., kekuasaannya; dapat luar di keadaan dipenuhi karena tidak terse but pengajuan
- e. tidak merniliki tunggakan Pajak Daerah tahun-tahun sebelumnya;
- f. melampirkan fotokopi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT yang dimohonkan pengangsuran atau penundaan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
4. angsuran , dan besarnya angsuran; atau mas a pembayarannya, pengangsuran a. jumlah utang pajak yang dimohonkan
- b. jumlah utang pajak yang dimohonkan penundaan pembayarannya dan jangka waktu penundaan.
BAB III - TATA CARA PEMUNGUTAN PBB Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Pasal 3
Pasal 45

- nilainya minimal utang pajak yang memberikan jaminan yang sama dengan besarnya bersangku tan; ( 1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 harus
'
..
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat berupa garansi bank, surat/ dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, dan/ atau sertifikat deposito.
BAB III - TATA CARA PEMUNGUTAN PBB Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Pasal 3
Pasal 46

- ( 1) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dianggap bukan sebagai surat permohonan pengangsuran a tau penundaan sehingga tidak dapat dipertimbangkan;
- (2) Dalam ha! permohonan pengangsuran atau penundaan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), Bupati atau pejabat lain yang dihunjuk dalam jangka waktu paling lama IO (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya;
)
- Dalam hal permohonan pengangsuran atau penundaan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44. (3)
BAB III - TATA CARA PEMUNGUTAN PBB Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Pasal 3
Pasal 47

- permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 44 Bupati atau pejabat yang dihunjuk memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan; dan meneliti mcmpertimbangkan (1) Setelah
- (2) Kcputusan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dapat berupa menenma seluruhnya, menerima sebagian, atau mcnolak perrnohonan Wajib Pajak;
- dihunjuk tidak memberikan keputusan, (3) Apabila jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) telah terlampaui dan Bupati atau pejabat yang
- permohonan dianggap diterima dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja tersebut berakhir;
- sesuai a tau pengangsuran ditetapkan besarnya pembayaran penundaan pembayaran ketentuan dalam Pasal 43. (4) Dalam hal permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jangka waktu pengangsuran atau penundaan ditetapkan paling lama sesuai ketentuan dalam Pasal 43 dan
BAB III - TATA CARA PEMUNGUTAN PBB Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Pasal 3
Pasal 48

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak diterirna untuk mengangsur atau menunda pembayaran sebagairnana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4), atas Utang pajak yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT yang belum dilunasi &lt;likenai sanksi administrasi berupa denda adrninistrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan;
- pengangsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan saldo Utang pajak; akibat timbul administrasi yang (2) Denda
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan menerbitkan STPD atas denda administrasi pada setiap tanggal jatuh tempo pengangsuran atau tanggal jatuh tempo penundaan.
Bagian Keenam betas
- (1) Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf p adalah sebagai berikut:
- a. Bupati atau Pejabat yang dihunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat
mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD dan STPD PBS yang tidak benar;
- c. membatalkan surat SPPT, SKPD dan STPD PBS dari hasil pemeriksaan atau verifikasi yang dilaksanakan tanpa:
1. penyarnpaian surat pemberitahuan hasil perneriksaan atau surat pernberitahuan hasil verifikasi; dan/ a tau,
2. pernbahasan akhir hasil pemeriksaan atau perri.bahasan akhir hasil verifikasi dengan Wajib Pajak.
- (2) Kelengkapan persyaratan pengajuan pengurangan a tau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari :
- a. surat permohonan;
- b. surat pengantar dari kepala kelurahan/ kepala desa;
- c. STIS lunas tahun sebelumnya atau tahun berjalan;
- d. kartu tanda identitas pemohon KTP/SIM;
- e. surat kuasa apabila dikuasakan;
6. menunjukan bahwa SPPT, SKPD dan atau STPD PBS tidak benar. dapat f. dokumen pendukung yang
BAB III - TATA CARA PEMUNGUTAN PBB Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Pasal 3
Pasal 50

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan derigan menyampaikan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan :
- a. secara Jangsung;
- b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; a tau
- c. dengan cara lain.
-
..
- (2) Penyampaian surat permohonan melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyampaian surat permohonan melalui pos yang mernpunyai bukti pengiriman surat secara tercatat;
- (3) Penyampaian surat permohonan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat;
3. administrasi dan surat perrnohonan pengurangan atau pernbatalan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak ke Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Perigelolaan Keuangan dan Asset Daerah; sanksi penghapusan a tau pengurangan (4) Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memberikan jasa pengiriman surat jenis tertentu termasuk pengmman surat permohonan
- (5) Penyampaian surat permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan bukti penerimaan surat yang diberikan oleh petugas yang ditunjuk DPPKAD;
- (6) Bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dan ayat (3), merupakan tanda bukti penenmaan surat permohonan.
- (7) tanda bukti merupakan penenmaan surat permohonan tanggal surat permohonan diterima. Tanggal yang tercanturn pada
BAB III - TATA CARA PEMUNGUTAN PBB Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Pasal 3
Pasal 51

Sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan berdasarkan perrnohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat ( 1) huruf a meliputi:
- a. sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak, kecuali sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan;
-
- b. sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan penerbitan surat ketetapan pajak, kecuali sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan;
- c. sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak selain Surat Tagihan Pajak scbagaimana dimaksud pada huruf b.
BAB III - TATA CARA PEMUNGUTAN PBB Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Pasal 3
Pasal 52

- {l) Wajib Pajak dapat memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam 49 ayat ( 1) huruf a dengan menyampaikan surat permohonan pengurangan a tau penghapusan sanksi administrasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- {2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam 49 ayat (1) huruf a hanya dapat diajukan dalam
,,
-
hal atas surat ketetapan pajak tersebut :
- a. tidak diajukan keberatan;
- b. diajukan keberatan, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak dan Bupati atau pejabat yang dihunjuk telah menyetujui permohonan pencabutan Wajib Pajak tersebut;
3. tidak tetapi c. diajukan keberatan, dipertimbangkan;
4. atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar se bagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat ( 1) huruf b; d. tidak diajukan permohonan pengurangan
- e. diajukan permohonan pengurangan atau pernbatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat ( l) huruf b, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
- f. tidak sedang diajukan permohonan pernbatalan surat ketetapan pajak hasil perneriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c;
•
1
Jl
..
-
- g. diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan a tau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak atau;
2. tersebut ditolak. h. diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan a tau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c, tetapi permohonan
- (3) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat ( 1) huruf a hanya dapat diajukan dalam hal surat ketetapan pajak yang terkait clengan Surat Tagihan Pajak tersebut:
- a. tidak diajukan keberatan;
- b. diajukan keberatan, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak dan Bupati atau pejabat lain yang dihunjuk telah menyetujui permohonan pencabutan Wajib Pajak terse but;
- tidak tetapi c. diajukan keberatan, dipertimbangkan;
- tidak benar; d. tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang
- e. diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak tetapi dicabut oleh Wajib Pajak yang tidak benar;
- f. tidak sedang diajukan permohonan pembatalan surat ketet.apan pajak hasil perneriksaan atau verifikasi;
- g. diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil perneriksaan atau verifikasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak; a tau
- h. diajukan perrnohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi, tetapi permohonan tersebut ditolak.
BAB III - TATA CARA PEMUNGUTAN PBB Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Pasal 3
Pasal 53

- (1) Ketentuan mengenai Prosedur Pendaftaran objek Pajak, Prosedur Pendataan Objek Pajak, Prosedur Penilaian Objek Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini;
- Tanggal Jatuh Tempo, Prosedur Penagihan PBS, Prosedur Keberatan PBS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini; Kembali Penentuan Penghapusan Sanksi Pembetulan/ Pembatalan Pengurangan a tau Administrasi PBS dan SPPT/SKPD/STPD PBS, (2) Ketentuan mengenai Prosedur Pembayaran PBS,
- Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Kompensasi PBS, Perrnohonan Pengangsuran, Pengajuan Keberatan atas SPPT PBB yang diajukan secara perorangan, permohonan pengurangan perorangan dan kolektif, permohonan pengurangan sanksi administrasi, dan STIS sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini. Tempo, Jatuh Tanggal Kembali Penentuan SPPT/SKPD/STTS PBB, Keputusan Pengurangan PBB, SPOP, LSPOP, SKPDKB, SKPDKBT, SSPD, Permohonan Objek Pajak Baru, Pembetulan/Pembatalan SPPT, SKPD, STPD PBS, Salinan Permohonan Mutasi, Permohonan (3) Format dan tata cara pengisian SKPD, SPPT, STPD,
Kepala Dinas. diatur lebih lanjut dengan Keputusan PBB P2 berupa Sistim dan Prosedur Operasional Pelayanan Pengelolaan PBB P2 pelaksanaan Ketentuan