PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 21 Tahun 2016
Tentang PENYELENGGARAAN RUMAH KOST
Berlaku: 4 Nopember 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH KOST
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TUBAN,
- a. bahwa Kabupaten Tuban sebagai Kota Industri dan Pariwisata akan berdampak pada perlunya rumah kost bagi para pekerja/ ka.ryawan/ ka.ryawati;
- b. yang tertib, layak, nyaman, aman bagi pekerja/ka.ryawan/karyawati, pelajar dan mahasiswa dari luar daerah diperlukan patisipasi semua pihak untuk mewujudkannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah ten tang Penyelen.ggaraan Rumah Kost;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
SAt.INAN
I
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Presiden Republik Indoensia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 12 Tahu.n 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomer 09 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomer 14 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomer 12 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
Dengan PersetuJuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan
BUPATITUBAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH KOST.
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tuban.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan bail&lt; yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
5. Penyelenggaraan Rumah Kost adalah kegiatan menyediakan rumah atau kamar atau ruangan yang digunakan untuk rumah kost.
6. Penyelenggara Rumah Kost adalah seseorang atau badan yang menyelenggarakan Rumah Kost.
7. Penanggungjawab Rumah Kost adalah pemilik atau orang yang ditunjuk . oleh pemilik Rumah Kost atau kamar untuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan rumah kost.
8. Penghuni Rumah Kost adalah seseorang atau beberapa orang yang menempati rumah kost.
9. Keluarga (rumah tangga) adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya termasuk orang yang mempunyai hubungan darah dan yang bekerja di dalamnya.
10. Ijin Usaha Rumah Kost adalah ljin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagai syarat sahnya rumah kost atau ruangan yang digunakan usaha penyelenggaraan rumah kost
11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data clan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
12. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeti sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Penyelenggaraan Rumah Kost yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
Penyelenggaraan kekeluargaan Rumah Kost dilaksanakan berdasarkan asas
- a. manfaat,
- b. kesusilaan,
- c. keseimbangan,
- d. ketentraman dan,
- e. ketertiban dan kepastian hukum.
N/A
Pasal 3

Tujuan pengaturan penyelenggaraan rumah kost adalah:
- a. mewujudkan Kabupaten Tuban yang berbudaya;
- b. mendukung Kabupaten Tuban sebagai industri dan pariwisata;
- c. penataan dan monitoring kependudukan serta rumah kost;
- d. menjaga ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
- e. mencegah perbuatan yang tidak bermoral, di tempat rumah kost;
- f. mencegah tindakan dan perbuatan penggunaan narkoba atau jenis lainnya dan minuman beralkohol yang bertentangan dengan Peraturan perundang -undangan yang berlaku;
- g. memberikan pengaturan yang jelas tentang hak dan kewajiban baik untuk penyelenggara rumah kost, pengguna rumah kost, masyarakat dan Pemerintah Daerah.
BAB III
Pasal 4

- ( 1) Ruang lingkup rumah kost yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi rumah atau kamar atau ruangan yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang kecuali, usaha hotel dan penginapan.
- (2) Kamar atau ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kamar atau ruangan baik dalarr.1 satu rumah maupun di luar rumah pemilik yang disewakan atau dikontrakkan kepada seseorang atau beberapa orang dalam jangka waktu tertentu dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Hak
BAB III
Pasal 5

- ( 1) Setiap orang atau badan berhak untuk menyelenggarakan rumah kost di daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap orang atau badan yang telah memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan rumah ko~t berhak memperoleh Ijin Usaha Rumah Kost.
BAB III
Pasal 6

Hak penyelenggara rumah kost:
- a. menentukan besamya tarif rumah kost;
- b. membuat tata tertib bagi para pengguna rumah kost;
- c. memberikan arahan, bimbingan dan teguran untuk terlaksananya tata tertib bagi para pengguna rumah kost;
- d. menerima sewa dari pengguna rumah kost.
BAB III
Pasal 7

Hak pengguna rumah kost:
- a. memakai ruang, rumah dan fasilitas lainnya yang tersedia yang telah disepakati sebagai fasilitas yang menjadi hak pengguna rumah kost;
- b. terjaminnya hak penempatan sampai batas waktu yang telah disepakati.
Bagian Kedua
Kewajiban
BAB III
Pasal 8

- ( 1) Setiap penyelenggara rumah kost wajib:
- a. memiliki Ijin Usaha Rumah Kost terhadap orang atau badan yang memiliki kamar rumah kost minimal 5 (lima) kamar atau 10 (sepuluh) orang pengguna rumah kost;
- b. bertindak sebagai penanggung jawab atas ketentraman dan ketertiban;
- c. mencegah terjadinya perbuatan yang tidak bermoral, peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan minuman beralkohol serta jenis lainnya yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta segala sesuatu aktivitas di dalam rumah kost yang melanggar perundang- undangan yang berlaku;
- d. menyediakan ruang tamu yang terpisah dari kamar rumah kost, MCK dan fasilitas lainnya;
- e. melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas pengguna rumah kost kepada Kepala Desa atau Lurah setempat dengan diketahui Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
- f. melaporkan kepada Rukun Tetangga (RT) apabila menerima tamu yang menginap minimal 1 X 24 jam;
- g. memasang tata tertib yang berlaku;
- h. memberikan bimbingan kepada pengguna rumah untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan;
- i. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan;
- j. mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap penyelenggara rumah kost harus bertanggunruawab terhadap keberadaan pengguna rumah kost di rumah kost dan ha.ms bertindak sebagai penanggungjawab di rumah kost.
- (3) Bagi penyelenggara rumah kost yang tidak tinggal serumah di rumah-rumah kost wajib menunjuk orang yang diberi tanggungjawab yang berkaitan dengan penyelengaraan rumah kost.
- (4) Penyelenggara rumah kost dalam melimpahkan tanggungjawab kepada seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi syarat--syarat sebagai berikut:
- a. orang yang diberi tanggungjawab tersebut wajib bertempat tinggal dan memiliki KTP Kecamatan;
- b. pelimpahan tersebut dilaporkan kepada Lurah atau Kepala Desa melalui RT dan RW.
- (5) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB III
Pasal 9

Pengguna Rumah Kost Wajib:
- a. mentaati ketentuan-ketentuan administrasi kependudukan; yang berhubungan dengan
- b. berperan secara aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan berpartisipasi terhadap pembangunan lingkungan;
- c. ikut menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat di lingkungannya;
- d. mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam lingkungan rumah kost dan menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat;
- e. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan.
Bagian Ketiga
Larangan
BAB III
Pasal 10

- ( 1) Setiap penyelenggara rumah kost, dilarang menyelenggarakan rumah kost yang dihuni pengguna rumah kost yang berbeda jenis kelamin, dalam sa.tu kesatuan bangunan kecuali suami istri dengan menunjukkan surat nikah.
- (2) Setiap pengguna kost di larang menerima tamu yang berbeda jenis kelamin di dalam kamar, kecuali tamu tersebut sebagai suami isteri yang dibuktikan dengan surat nikah.
IJIN USAHA RUMAH KOST
BAB III
Pasal 11

- ( 1) Setiap orang atau badan yang memiliki rumah kost berupa rumah atau kamar minimal 5 (lima) kamar atau dihuni minimal 10 (sepuluh) orang pengguna kost, wajib memiliki Ijin Usaha Rumah Kost.
- (2) ljin Usaha Rumah Kost sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Tanda Daftar U saha sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan. lebih lanjut mengenai izin usaha rumah kost sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB III
Pasal 12

Dalam hal terjadi peralihan dan/atau perubahan hak keperriilikan, dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), maka pemegang hak yang baru diwajibkan mengajukan ijin usaha rumah kost kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- ( 1) Masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam rangka pengawasan terhadap ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan rumah kost di lingkungan masing-masing.
- (2) Tata cara dan mekanisme peran serta masyarakat dalam rangka pengawasan terhadap ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan rumah kost sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VII - SANKS! ADMINISTRATIF PENYELENGGARAAN RUMAHKOST
Pasal 14

- ( 1) ljin Penyelenggaraan Rumah Kost dapat dicabut karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan Pasal 10 ayat (1).
- (2) Pencabutan ljin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali yang masing› masing peringatan berjangka waktu 7 (tujuh) hari efektif.
- (3) Pemberian peringatan atau pencabutan Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Terhadap rumah kost yang ljin Usahanya dicabut tidak boleh difungsikan lagi sebagai rumah kost sebelum diijinkan kembali.
BAB VIII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pejabat PPNS mempunyai wewenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan pengeledahan;
- e. melakukan pemasukan rumah dan/ atau tempat kegiatan usaha;
- f. melakukan pemeriksaan surat dan barang bukti;
- g. melakukan pengambilan barang bukti dan/atau surat;
- h. melakukan penyegelan;
- i. melakukan pengambilan dan/atau mengamankan barang temuan bukti pelanggaran;
- j. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- k. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
1. mendatangkan orang ahli yang diperluka dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; mengadakan penghentian penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/ atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- m. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung- jawabkan.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dalam Wilayah Hukum di tempat PPNS tersebut ditempatkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/ atau penahanan.
BAB IX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf c, dan Pasal 10, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB IX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 17

- ( 1) Penyelenggara rumah kost yang sudah menyelenggarakan rumah kost sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, diwajibkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Ijin U saha Rumah Kost yang telah diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan masa berlakunya belum berakhir dinyatakan tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya perijinan tersebut.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan dalam waktu paling lam bat 1 ( satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 4 Nopember 2016 BUPATI TUBAN ttd. H. FATHUL HUDA
i
Diundangkan di Tu.ban pada tanggal 4 Nopember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN,
ttd.
BUDIWIYANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERIE NOMOR 57 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 355-21/2016
UNTUK SALINAN YANG SAH An. SEKRETARIS DAERAH KEPALA BAGIAN HUKUM
bina Tingkat 1
61102 199603 1 003
Setda Kabupaten Tuban
NIP
KABUP
(
SEKRETARIAT
DAERAH
•
PENJELASAN
Pasal 1

Cuk.up Jelas
PENJELASAN
Pasal 5

CukupJelas
Pasal6
CukupJelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cuk.up Jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Cuk.up Jelas
PENJELASAN
Pasal 17

CukupJelas
i
...
PENJELASAN
Pasal 18

CukupJelas Pasal 19 CukupJelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KA.BUPATEN TUBAN TAHUN 2016 NOMOR 76