Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 03 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI MINAHASA TENGGARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR: 03 TAHUN 2012
TENT ANG
TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
I
1 · 1 1 1 1 DENGAN �AHMA i TU HAN YAN? M�HA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
· �.
- a. bah�a dalam upaya peningkatan kinerja dan disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di l i ngkungan Pemerintah 1 Kabupaten Minahasa Tenggara;
- b. bahwa unt1� maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan tata cara pbmb�rian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di l i n gkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dengan Peraturan Bupati.
- 1 . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- I I 2. Undang-undang Nomo,r r 1 Q .Tahur 2004 tentanq Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran · Negera Republik Indonesia · Nomor 53, Tambahan Lembaran 'Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 1 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawsb Keuangan Negara (Lembaran ti ; I I I I ··� · . N 66 T b h Negarta Rep\.Jbl1r;.· · Indonesia Tahun 2004' omor , am a an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
.
.-,··
.
,
, ' '
.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negera Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan telah diubah dengan (1 1 1 Undang-uhdahg ''Nombr · 1°2 'Tah4n 12008 (Lernbaran Negara I f ' J Republik Indonesia Tahun 2008' Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844)
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambaha� Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. I I 6. Undang-UT 1 dang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaterl 1 · Mi�ahasa T enggara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negar� Nomor 4685);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 1 Tahun 1977, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik I ndonesia Nomor 50 Tahun 1980, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia No�fr �\76); , .
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Oaerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 210 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. 1 O. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 terTtang Pengelolaan 0 KeW17Qan 1 9�ercJ 1� (Lembaran Negara Re 1 publik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah.
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
: PERATU�N BUPAT,I TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASll!AN . PE�AWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BAB II
Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sampai pa� tahun 2011 yang melaksa�akan tugas sehart-hari sesuai dengan !. Surat Keputusan d1 lmgkungan Pemenr· Kabupaten M.inaHasa Tenggara berdasarkan beban kerja:
'·
- "' Apel kerja pagi, sore
- -Melaksanakan / menyelesaikan tugas setiap hari
- Kecepatan kerja
- -·Mengikuti rapat-rapat bagi pejabat eselon II dan III
- -Melaksanakan tugas sesuai petunjuk pimpinan
- -Melaksanakan tambahan jam kerja
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu sebagai pelaksana tugas / petaksana hari�n, 'sesuat Surat Perintah / Nota I I I · I I I I Dinas S�kretaris Daerah l Kepala BK� 1 berhak menerima Tunjangan . , , Penambahan Penghasilan sama dengan Tunjangan Penambahan Penghasilan Pejabat Definitif.
- (3) Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sepanjang yang bersangkutan tidak m��erima honor atas pembebanan APBN atau anggaran lainnya. ,
- 1\ ( 4) Pegawai I NeJeri Sipil yang menerima Tambahan Penghasilan ' ' Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang tidak sedang menjalani hukuman dlsiplln berupa: ·
- -Teguran tertulis
- -Pernyataan Tidak puas
- -Penurunan gaji
- -· Penundaan kenaikan pangkat
Tambahan I Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dibayarkan setiap bulan I pada bu Ian berikutnya kecuali , untuk bulan . Desember dibayarkan pada akhir bulan.
Bagian Kedua
Tata Cara Penilaiah Di$iplin
I
dan Pf mberian Tambaha 0 n Pegawai Negeri Slpil I I I ·
I
j
I
I
,
I
Pemotongan Tunjangan Penambahan Penghasilan adalah sebagai berikut:
: 1,5 %
- Sakit tanpa surat keterangan dokter
- Sakit dengan surat keterangan dokter : 0,5
° / o
- Tidak apel pagi / sore
2 %
- Izin
2 %
- -
- Alpa
- -
- Cuti melahirkan
5 %
0 . 5 %
- -
- Cuti lainnya
: Tidak berhak menerima TPP
- Pelanggaran disiplin PP 53 Tahun 2010
- •
- Teguran Lisan : 1 0 %
- •
- Teguran tertulls?
Pernyataan tidak puas /
I I 1 1 I
I
I
'
,
1
1
1
I
Penundaan Kenaikan Gaji Berkala /
Penundaan Kenaikan Pangkat
: Tidak berhak menerima TPP
1
, ,
Tata cara penil�ian disiplin pegawai dalam rangka Pemberian Tambahan Penghasilan Pe 1 gaw�, Negeri Sipil di, lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, ditetapkan sebaga'; berikut :
- a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mengirimkan laporan rekapitulasi daftar hadir mingguan kepada nm Penllai dan Evaluasi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil melalui Bagian Organisasi selaku Sekretariat Tim Penilai dan Evaluasi;
- b. Sekretariat Tim Penilai dan Evaluasi melakukan verifikasi terhadap laporan kehadiran sebagaimana dimaksud pada huruf (a) berdasarkan absensi kehadiran maupun dokumen pendukung lainnya untuk kemudian ditetapkan sebagai dasar pemberian TPP di l i ngkungan Pemerintah Kapupaten Mina�asa Tenggara;
- c. Hasil verifikasi data kehadiran · PNS sebaqatmana · dimaksud tersebut pada huruf (b) disampaikan kepada Kepala SKPD yang bersangkutan untuk menjadi dasar permintaan pembayaran TPP SKPD.
4. ( 1 ) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di l i ngkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2012.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil ini berlaku untuk masa kerja Januari hingga Desember 2012.
- (3) Penetapan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
0 BAB III
B I A V A
Pasal6
BAB IV - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor
1 Tahun 2011 1 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri\'.�ipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dicab�t.da� dinyatakan tidak berlaku . . .
Penilaian Komponen Disiplin serta Contoh Pengisian Penentuan Besaran TPP sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 dan lampiran 2 dan merupakan bagian yang tak terpisahl&lt;an dari Peraturan Bupati ini.
.
.
r
.
.
Peraturan Bupati ini �ulai berlaku pada f?nggal diundangkan. Agar setiap 1 orahg rnenqetahulnva, mernermtahkan penqundanqan I I ' : Peraturan Bupati ini dengan oenemoatannva dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
| NO | P E N GO L A H | P A R AF | KET. |
|------|--------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| 1. | B U P A T I | | Mohon Den;an Hormat Untuk Ditandatanganl |
| 2. | SEKRETARIS DAl!RAH'/KABUPATEN | 'i� I | I |
| 3. | ASISTl:N ADMINISTRASI | 1!!' 1 )1 | I I |
| 4. | KEPALA DINAS PPKAD | J I | 11 |
| s, | KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN | '. v:: ________________ | |
| 6. | KEPALA BAGIAN ORGANISASI | ' v | |
| ,. | Kl!PALA SUBBAGIAN TATA LAKSANA | " l ljk | |
Ditetapkan di Ratahan Pada Tanggal : 12. Januari 2012
I
Diundangkan di Ratahan
Pada tanggal :
Januari 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,
.
.
r
.
.
.
Ors. FREDDY F. LENDO PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 195411281980021 003
SERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2012 NOMOR 1, ·· 1 �E'1 � ... 1 I I 1 1 .
j
••
•
,.
.
.
.
,
1
1,
·Pasal' 11
1
I
I
I
1
'
1
1
1
1
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
Ditetapkan di Ratahan Pada Tanggal : 1'2. Januari 2012
Diundangkan di Ratahan
Pada tanggal :
Januari 2012
SEKRETARIS D RAH KABUPATEN MINAH ATENGGARA,
.
.
r
.
.
Ors. FREDDY F. LENDO PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19541�28 19,f.)�� 1 po�
1 1 •
BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2012 NOMOR ... SERI ...
1
1