PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 63 Tahun 2001
Tentang PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN PADA BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL KEPADA MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
Berlaku: 13 September 2001
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pembentukan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dalam Kabinet Gotong Royong dan dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan efisiensi Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dipandang perlu untuk mengalihkan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
- b. bahwa pengalihan sebagaimana dimaksud dalam butir a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Pemerintah;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3172) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3814) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4102);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN PADA BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL KEPADA MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA.
N/A
Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan kedudukan, tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara wajib memperoleh persetujuan Menteri Keuangan dalam hal:
- a. pengesahan laporan keuangan akhir tahun anggaran;
- b. penggunaan atas kelebihan penerimaan BPPN berdasarkan laporan keuangan akhir tahun anggaran.
- (2) Sebelum memberikan persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPPN, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara melakukan konsultasi dengan Menteri Keuangan.
N/A
Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPPN menyampaikan pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas serta laporan keuangan kepada Menteri Keuangan melalui Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.
N/A
Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka :
- a. segala peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001 sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku;
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2001 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd.
BAMBANG KESOWO
- b. penyebutan Menteri Keuangan dalam segala peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001, sepanjang menyangkut kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan pada BPPN yang telah dialihkan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), diubah menjadi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.
N/A
Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 1

Kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri Keuangan yang dialihkan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, meliputi hal-hal sebagai berikut :
1. penetapan tugas-tugas tertentu kepada pihak ke tiga untuk melaksanakan tugas-tugas BPPN;
2. pengangkatan dan pemberhentian Ketua BPPN;
3. pengangkatan dan pemberhentian Wakil Ketua dan Deputi Ketua, berdasarkan usul Ketua BPPN;
4. persetujuan atas penggunaan anggaran BPPN yang didasarkan pada RKAT BPPN;
5. penetapan atas tata cara pengadaan barang dan jasa dengan nilai di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
6. persetujuan atas pengadaan barang dan jasa dengan nilai di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
7. penetapan atas tata cara dan pelaporan atas penjualan aset sampai dengan nilai Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan penjualan aset dengan nilai diatas Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
PENJELASAN
Pasal 5

8. menerima pelaporan atas penjualan aset sampai dengan nilai Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dari BPPN;
9. persetujuan atas penjualan aset dengan nilai diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
10. penetapan atas ketentuan, persyaratan, tata cara penyertaan modal sementara dan pengalihan modal sementara;
11. pengaturan mengenai ketentuan dan tata cara pelaksanaan pengalihan dan penjualan aset dalam restrukturisasi; dan
12. persetujuan atas tata cara, syarat dan ketentuan untuk melakukan tindakan dalam rangka penanganan kredit Bank Dalam Penyehatan atau Aset Dalam Restrukturisasi yang telah ditetapkan BPPN.
Cukup jelas
Cukup jelas
Dalam kaitannya dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPPN, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara perlu mendapat persetujuan Menteri Keuangan dalam hal penyusunan dan penetapan perkiraan setoran BPPN kepada Pemerintah.
Setoran tersebut tidak termasuk premi penjaminan dan pendapatan bunga.
Laporan pelaksanaan tugas dan laporan keuangan ini disampaikan setiap 6 (enam) bulan.
Cukup jelas
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4136