Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 1 Tahun 2016
N/A
Preamble

Mengingat bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedu",f tas Undang-Undang Nomor 23
..
..,
Menetapkan
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BAB I - KEDUDUKAN
Pasal 1

- (1) Sadan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sadan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Sadan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
BAB I - KEDUDUKAN
Pasal 2

Sadan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pengembangan dan pembinaan aparatur untuk membantu bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
BAB I - KEDUDUKAN
Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sadan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh bi�rg di lingkungan Sadan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
1
•
- b. merumuskan kebijakan teknis, membina mengkoordinasikan dan melaksanakan program di Bidang Kepegawaian yang meliputi perencanaan formasi, pengadaan Aparatur Sipil Negara, mutasi pegawai, pengembangan karir pegawai, data dan informasi kepegawaian serta kesejahteraan aparatur sipil negara;
- c. merumuskan kebijakan teknis, membina mengkoordinasikan dan melaksanakan program di Bidang Pengembangan dan Pembinaan Aparatur yang meliputi pendidikan dan pelatihan, evaluasi dan pembinaan serta pengembangan kompetensi aparatur.
BAB Il - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- ( 1 ) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari :
- a. Sekretariat membawahkan :
- 1) Subbagian Hukum dan Kepegawaian;
- 2) Subbagian Program Pelaporan;
- 3) Subbagian Umum dan Keuangan.
Bidang Kepegawaian, membawahkan :
- 1) Sub Bidang Pengadaan dan Mutasi;
- 2) Sub Bidang Data dan informasi; dan
- 3) Sub Bidang Kesejahteraan Aparatur dan Pensiun
- c. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Aparatur, membawahkan :
- 1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan
- 2) Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Aparatur; dan
- 3) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak teo,isar dari Peraturan Bupati ini
BAB IV - TU GAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 17

- ( 1 ) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis, memberikan dukungan pemerintah daerah, melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dan kegiatan di Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, serta melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi aparatur;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Kepala Sub Bidang Kesejahteraan dan Pensiun Aparatur mempunyai fungsi :
- a. menyusun rencana kerja anggaran, rencana kebutuhan barang sub bidang pengembangan kompetensi aparatur;
- b. merancang konsep peraturan bupati tentang tugas dan izin belajar;
- c. menyusun analisa kebutuhan tugas belajar;
- d. menganalisis permohonan tugas belajar dan izm belajar aparatur;
- e. merencanakan seleksi penerimaan calon pegawai tugas belajar;
- f. membuat konsep surat keputusan bupati tentang penetapan pegawai tugas belajar dan izin belajar;
- g. menyusun analisa kebutuhan Diklat dan potensi Aparatur;
- h. membuat daftar hasil analisa kebutuhan diklat dan potensi aparatur;
- i. merencanakan dan melaksanakan penyusunan standar kompotensi jabatan a1atu,;
- J. membuat konsep surat keputusan tentang penetapan standar kompetensi jabatan aparatur;
- k. mengidentifikasi kebutuhan Diklat dalam bentuk analisa kebutuhan diklat dan penyusunan jenis serta jenjang Diklat yang dibutuhkan sesuai pedoman yang berlaku sebagai dasar penyelenggaraan diklat-diklat aparatur ;
- I. melakukan pengkajian dan analisis pengembangan kurikulum dan modul Diklat sesuai kondisi organisasi untuk mewujudkan penyelenggaraan diklat yang efektif;
- m. mengumpulkan, mengolah dan menyusun standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara di lingkup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk menjarnin pembinaan karir aparatur sipil negara;
- n. memfasiltasi kerjasama dengan lembaga-lembaga Diklat dan Perguruan Tinggi untuk pengembangan diklat aparatur dan juga kualifikasi aparatur sebagai wujud komitmen peningkatan kualitas SDM aparatur;
- o. memberikan pertimbangan baik lisan maupun tertulis (telaahan staf] terkait pelaksanaan kegiatan di Subbidang Pengembangan Kompetensi Aparatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. membimbing dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi aparatur kepada bawahan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku demi mewujudkan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas dalam lingkup Badan;
- q. melaksanakan monitoring, kegiatan tenaga fungsional Kompetensi Aparatur; dan evaluasi hasil pelaksanaan di Subbidang Pengembangan
- r. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pengembangan Kompetensi Aparatur.
Bagian Ke IV Jabatan Fungsional Pasal 18
Di lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai =: ketentuan peraturan perundangundangan. r
- ( 1 ) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas/Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala.
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 21

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai basil pelaksanaan urusan pemerintahan dibidangnya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 22

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis be ban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan paling lambat l(satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 23

Setiap unsur di lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun da�ahf
'
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 24

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 25

Setiap pimpman unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 26

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 27

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30

Pertanggungjawaban dan fungsi Sadan program kegiatan Tahun Anggaran 2016 serta tugas Kepegawaian f didikan dan Pelatihan, Bad=
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, diintegrasikan menjadi tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Togas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggal
BUPATI BOLAANG MOWGONDOW SELATAN
Diundangkan di Bolaang Uki pada tan
I?)
Oett�i,er
901'7
SEKRE �
D ERAH
KABUP
MON ONDOW SELATAN!
PATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2016 NOMOR
LAMPI RAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 11\_,, TAHUN 2016 TENT ANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BOLAANG MONGON DOW SELATAN
BAB III - RUAITG LIITGKIIP DAIT SASARAIT
Pasal 8

- (1) Kerangka PPRG mempakan bagran sub sistem dari bagian manajbmen berbasis kinerja.
- (2) Kerangka kerja PPRG dalam siklus anggaran berbasis kinerja meliputi a (empat) tahap yaitu:
- a. identilikasi masalah;
- b. pen5rustrnan strategi;
- e. Penga,3g8aran;
- d. pengukuran kinerja.
- (3) Sistem anggaran berbasis kinerja memperhatikan hubungan keterkaitan antara pembiayaan dengan keluaran (outptt[ dan hasil (outoomel yang diharapkan dan mengacu pada indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi.
BAB V - UEKAITISUE PEIYYI'SI'NAIT PPRG
Pasal 9

- (1) Data terpilatr penting guna mengidentilikasi masalatr yang dirinci menurut jenis kelamin, wilayah, stattrs sosid ekonomi, dan walrhr yang dalam analisarrya menggunakan analisis gender.
2. (21Data, terpilah unttrk mengetatrui posisi, kondisi, serta kebuhrhan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan.
Pasel 1()
- (1) Uraian Data terpilatr dapat dikelompold&lt;an berdasarkan sumber data dan jenis data, meliputi :
- a. sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder;
- b. jenis data terdiri dari data lsuantitatif dan data kualitatif.
- (2) manfaat Data Terpilah:
- a. sebagai bahan unfirk menJrusun kegiatan dan sub kegiatan yang responsif gender;
- b. unhrk mengetatrui kondisi dan sihrasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan;
- d. sebagai batran evaluasi dampak atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan/sub kegiatan yang responsif gender di berbagai bidang.
- c. sebagai alat untrrk melaktrkan analisis gender mengetahui herbagai permasalatran isu gender serta untrrk mengukur ada tidaknya kesenjangan gender;
Beglrn Kedua Indtf,ator KlnerJa
Pasat lf
- (1) Indikator Kinerja terdiri dari:
- a. Indikator Kinerja Input addah segala sesuatu yang dibuhrhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditenttrkan misalnya unhrk Sumber Daya Manusia (SDM), informasi, kebijakan, dan lain-lain;
9
- b. Indikator Kinerja Proses adalah segala sesuatrr yang menunjuldran upaya unhrk mengolatr masukan (input) menjadi keluaran (output);
- d. Indikator Kinerja Outcome adalatr segala sesuahr yang mencerrninkan. berftrngsinya keluaran (output) kegiatan pada janska menengatr (efek langsung);
- c. Indikator Kinerja Output addah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari kegiatan baik berupa Iisik maupun non lisik;
- e. Indikator Kinerja Manfaat adalah sesuatrr yang terkait dengan hrjuan akhir dari pelaksanaan kegiatan;
- f. Indikator Kinerja Dampak addatr pengarutr yang ditimbulkan, batk pesitif nqaupun Besatd pade setlap indikator berdasarkan asumsi yang ditetapkan
- (2) Hal yang perlu diperhatikan dalam menJrusun Indikator Kinerja antara lain:
- b. dapat diukur secara objektif baik yang kuantitatif maupun kualitatif; bersifat
- a. spesifik dan jelas, mahsudnya tidak ada kesalahan interpretasi;
- c. relevan, maksudnya kinerja hartrs menangarri aspek objektif FnS nelevan; aspek-
- e. fleksibel dan sensitif terhadap perubatran pelahsanaan dan hasil kegiatan;
- d. dapat dicapai, maksudnya harus berguna unttrk menunjuldran keberhasilan masukan, prcses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak;
- f. efektif, maksudnya data dan informasi berkaitan dengan indikator kinerja dapat dilmmpulkan, diolatr, dianalisis dengan biaya yang tersedia oleh suatu lembaga.
BagtaD Ket'gs
Ia-gLeh-langEah Pen5rusuaan PPRG
BAB V - UEKAITISUE PEIYYI'SI'NAIT PPRG
Pasal 12

- (1) Penyusunan Perencanaan Responsif Gender menggunakan Gender Analysis Pathway (GAp) adalatr salah- sattr alat analisis gender - pada ' sebuatr kebijakan/program/kegiatan yang sudatr ada atau dolimmen kebijakan/program/kegiatan yang akan disusun.
- (2) Penytrsunan Penganggaran Responsif Gender merupakan pgpYUAUqAlf AllggAfag yAng mencerminkan ar-lggaran keselumhan yang dapat menjawab kebuhrhan perempuan dan laki-lat&lt;i dan memberikan manfaat yang adil.
- a. melakukan analisis sihrasi yang dapat menggarrbarkan adarrya isu kesenjangan dan upaya yang mencermiEkan perbaikan keerjerryan gEld€r yang ada;
- (3) I"angkah-langkah PPRG yaitrr :
- b. penyusunan GBs sebagai dasar unhrk menilai suahr kegiatan/sub kegiatan yang blah mengintegrasikan hasil analisis gender unttrk mendapatkan anggaran;
- c. penytrstrnan Term of Reference (TOR)/Kerangka Actran Kerja (KAK) .
- (4) I"angkah-langkatr sebagaimana dimahsud pada ayat (g) dijabarkan sebagaimana yang tercantrrm dalam Lampiran.
BAB V - UEKAITISUE PEIYYI'SI'NAIT PPRG
Pasal 13

Pen5rusunan Ctender Analgsis Pathwag (GAP) ssfagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), mempunyai tatrapan sebagai berikut:
- a. kebij aL&lt;arr / program/ kegiatan yang akan dianalisis;
- b. menyqiikan data pembuka wa\rasan;
- c. mengenali falrtor kesenjangan;
- d. menemukenali sebab kesenjangan internal;
- e. menemukenali sebab kesenjangan eksternal;
- f. reformulasi hrjuan;
- g. rencana aksi;
- h. data dasar;
- i. indikator gender.
Pesal 14
Dalam penJrusunan GBS sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) huaf b, mempunyai tatrapan sebagai berikut:
- a. program;
- b. kegiatan;
- c. hrjuqq kegfatan;
- d. indikator kinerja kegiatan;
- e. analisa sihrasi;
- f. rencana aksi;
7. a dokasi sumber dana;
- h. dampak/hasil output.
BAB V - UEKAITISUE PEIYYI'SI'NAIT PPRG
Pasal 15

."t"* penJrusunan Term of Referene (ToR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) hurrf'c, komponen yang hams diperhatikan sebagai berilmt:
- a. latar belakang;
- b. penerima manfaat;
- c. strategi pencapaian keluaran;
- d. wakhr pencapaian keluaran;
- e. biaya yang diperlukan.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Sintang ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Bupati adalah Bupati Sintang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Daerah sebagai unsur Pemerintahan Daerah. dan Perangkat Penyelenggara
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten sintang.
5. Kepala Dinas adalah Kcpala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang pemungutan retribusi terminal.
7. Rambu-rambu lalu lintas di jalan yang selanjutnya disebut rambu adalah salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambing, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, Iarangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan;
8. Rambu Peringatan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahya pada jalan di depan pemakai jalan;
9. Rambu Larangan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dlarang dilakukan olch pemakai jalan;
10. I0. ambu Peintah adalah rambu yang «digunakan untuk menyatalan perintah yng wajib dilakulan oleh pemakai jalan;
- I. Rambu Petunjuk adalah rambu yang igunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan;
13. Papan Tambahan adalah papan yang dipasang di bawah daun rambu yang memberikan penjelasan lcbih Ianjut dari suatu rambu;
13. I4. Daun Rambu adalah pelat aluminium atau bahan logam lainnya tempat ditempelkan/ dilekatkanny rambu;
00722
.'
·
- ,-;ang Rambu adalah batangan logam atau bahan lainnya untuk menempelkan atau melekatkan daun rambu;
6. Refleksi Retro adalah sistem pemantulan cahava sinar yartg datang, dipantulkan kembali sejajar ke arah sinar datang, terutama pada malam hari atau cuaca gelap;
N/A
Pasal 2

Maksud dan tujuan pemasangan rambu-rambu lalu lintas dijalan dalam wilayah Kabupaten Sintang adalah agar terciptanya keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas bagi pengguna jalan.
BA1 II MAKSUD DAN TUJUAN PEMASANGAN RAMBU-RAMBU
N/A
Pasal 3

- (1) Rambu berlaku sesuai arah lalu lintas yang bersangkutan.
- (2) Lokasi penempatan rambu di wilayah Kabupaten Sintang melalui pertimbangan:
3. a.Nondisi jalan dan lingkungan;
4. b.Kondisi lalu lintas;
5. c.Aspek keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
BAB III - JENIS DAN FUNGSI RAMBU
Pasal 5

ambu peringatan «digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya atau tempat berbahaya di bagian jalan didcpannya.
BAB III - JENIS DAN FUNGSI RAMBU
Pasal 6

Rambu larangan digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan.
BAB III - JENIS DAN FUNGSI RAMBU
Pasal 7

ambu perintah digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan.
BAB III - JENIS DAN FUNGSI RAMBU
Pasal 8

untuk menvatal ·· .. · Kan petunjuk mengenal tempat, pengatur: f; . I ran, asilitas dan lain­ eunjuk ligunakan !" '~an, situasi, kota, ls11n, .I I . ,· ,.t·an t : pemakK1 Jd'' !'., bag!I
BAB III - JENIS DAN FUNGSI RAMBU
Pasal 9

ain
: bentuk, lambang dan arti rambu lalu lintas jalan di Wile rah as! s, t. sebage" di n '1ay !""~ten Sintang 3ammana 1imaksud pada Pasal 4 huruf a ab!" jengan huruf d Peraturan ini, sebagaimane te dal P ai . . · cu a ercantum am sa!'),\_, Peraturan im1. mpi"
B3AB IV KETENTUAN LAIN­LAIN
BAB III - JENIS DAN FUNGSI RAMBU
Pasal 10

I Y ang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Hal­ha · k p ~ ~ean diatur sesuai «etentuan erundang­undangan yang berlaku. jnl,
BAB III - JENIS DAN FUNGSI RAMBU
Pasal 11

etentuan yang diatur dalam Peraturan ini dilaksanakan mulai tanggal 012.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan ini berlaku scjak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten intang.
Dittapkan di Sintang pada tanggal3y ME/ 2012
4
UPI
sINTANG,
f
/
« MILTON CROSBY
in, angka Paa j' "atn
F Si qr 5mtang
$,"0ggal EA,
3/ 46
2012
/
RIS
AERAH KABUPATEN SINTANG (
Z..
'll HAJJ AHMAD
rt bAERA KAUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR I/%%
00724