PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 12 Tahun 2012
Tentang TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Berlaku: 10 Januari 2012
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu pengaturan lebih lanjut tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
2. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
3. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
-
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
-
17. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponenkomponennya;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 4);
24. Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 47);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.
BAB II - KETENTUAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Pasal 2
Pasal 3

- (1) Subyek retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pemilik, badan dan/atau pemegang, pengurus yang bertindak sebagai kuasa yang mendapat pelayanan pengujian kendaraan bermotor, baik secara administrasi maupun teknis.
- (2) Retribusi dipungut oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap orang atau badan yang tercantum namanya dalam buku uji dan surat tanda nomor kendaraan yang sah dan surat tanda nomor kendaraan yang sah, serta sesuai dengan kartu tanda penduduk atau kartu kependudukan.
- (4) Pemegang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap orang pribadi atau badan yang bukan pemilik sesuai Buku Uji, STNK, BPKB dan jati diri pemilik, namun menguasai kendaraan tersebut akibat terjadinya proses jual beli dan belum, dibalik nama.
- (5) Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah orang dan/atau badan yang bertindak untuk membantu pemilik atau pemegang kendaraan bermotor dalam pengurusan surat-surat kendaraan bermotor maupun membantu dalam proses kegiatan pemeriksaan dan pengujian kendaraan bermotor.
-
BAB II - KETENTUAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Pasal 2
Pasal 4

- (1) Pengurus surat-surat kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :
- a. para pengemudi dan/atau pembantu pengemudi yang dipercayakan dan/atau diminta oleh pemilik dan/atau pemegang yang bertindak sebagai kuasa untuk membayar biaya retribusi yang ditetapkan; dan
- b. orang dan/atau badan yang dipercaya dan/atau diminta oleh pemilik dan/atau pemegang yang bertindak sebagai kuasa untuk mengurus dan membayar biaya dan retribusi yang ditetapkan.
- (2) Pengemudi dan/atau pembantu pengemudi maupun orang dan/atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat dan membawa surat kuasa yang diberikan kepadanya oleh pemilik dan/atau pemegang kendaraan bermotor.
BAB II - KETENTUAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Pasal 2
Pasal 5

- (1) Kendaraan yang dinyatakan lulus uji berkala, pemiliknya diwajibkan membayar biaya retribusi uji, tanda uji dan tanda samping sebelum mengambil Buku Uji dan Tanda Uji pada tempat yang telah ditetapkan.
- (2) Kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji karena terdapat adanya kekurangan teknis, pemilik kendaraan diberi kesempatan untuk memperbaiki kendaraanya dalam waktu 2 X 24 jam (dua kali dua puluh empat jam).
- (3) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika melebihi batas waktu yang sudah ditentukan, maka diperlakukan sebagai pemohon baru.
- (4) Pelaksanaan pengujian dilaksanakan tepat pada waktunya dan dilakukan pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas oleh Penguji kendaraan bermotor.