Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI BERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TIPE C KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Berlaku: 5 TAIIUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI MINAHASA TENGGARA PROVINSISULAWESIUTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR .&lt;'.( 5 TAIIUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI BERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TIPE C KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tipe C Kabupaten Minahasa Tenggara;
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685); ,
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberepa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan
2
6. Peratu.ran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nom01� 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 98).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TIPE C KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan;
8. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
10. Dinas Lingkungan Hidup Tipe C adalah Dinas Lingkungan Hidup Tipe C Kabupaten Minahasa Tenggara;
3
- 1 1 . Kelompok Jabatan Fungsional adalah himp1:1nan jeRat,m fungsional keahlian dan/ atau jabatan fungsional ketrampilan yang mempunyai fungsi dan juga berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas pemerintahan;
12. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi yang tugasnya melaksanakan fungsi non manajerial baik teknis maupun fasilitatif.
Bagian Kesatu Kedudukan
N/A
Pasal 2

- ( 1) Dinas Lingkungan pelaksana urusan kewenangan daerah; Hidup Tipe C merupakan unsur pemerintahan yang yang menjadi
- (2) Lingkungan Hidup Tipe C dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
Bagian Kedua Tu gas
N/A
Pasal 3

Dinas Lingkungan Hidup Tipe C mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan di bidang Lingkungan Hidup.
Bagian Ketiga Fungsi
N/A
Pasal 4

Dinas Lingkungan Hidup Tipe C dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
N/A
Pasal 5

Dinas Lingkungan Hidup Tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dengan beban kerja yang kecil.
- ··---·----·--
... - -· -
4
BAB Ill - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

- 1) Sekretaris Dinas membawahkan :
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tipe C membawahkan:
- a. Subbagian Umum;
- 2) Bidang Tata rencana. Kajian Dampak dan Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup membawahkan:
- b. Subbagian Keuangan.
- a) Seksi Tata Rencana dan Kajian Dampak Lingkungan Hid up;
- c) Seksi Pengaduan Kasus dan Penghargaan Lingkungan Hidup.
- b) Seksi Evaluasi dan Pengawasan Lingkungan Hidup;
- 3) Bidang Persampahan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan membawahkan :
- b) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- a ) Seksi Pengolahan Persampahan;
- c) Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
BAB Ill - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7

Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Tipe C Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Kepala Dinas
BAB Ill - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 8

- a. Perumusan kebijakan teknis;
Kepala Dinas mempunyai tugas :
- b. Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;
- d. Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan;
- f. Penyelenggaraan urusan di bidang Persampahan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- e. Penyelenggaraan urusan di bidang Tata Rencana. Kajian Dampak dan Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
Bagian
Kedua Sekretariat
BAB Ill - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 9

- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas penyelengaraan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan; ·
-
-
-
·-
\_ ,
-
.
-
5
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Sekretaris mempunyai fungsi:
- b. Penginventarisan bahan dan data dalam dalam rangka penatausahaan Lingkungan Hidup;
- a. Pengumpulan, penghimpunan, pengelolaan dan penyiapan bahan program dan kegiatan Lingkungan Hid up;
- c. Pembinaan dan Penataan urusan kepegawaian, surat menyurat, rumah tangga kantor ;
- e. Pelaksanaan tugas -tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- d. Penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan Lingkungan Hidup; dan
- 3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
- b. menerima, memeriksa dan mengumpulkan bahan dan data barang milik negara serta mengklasifikasikan dan menyimpan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan;
- a. mengelola administrasi umum, kepegawaian dan BMD dengan cara menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sebagaimana mestinya;
- c. menyiapkan peralatan dan menyajikan kebutuhan sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku, serta membersihkan dan merawat peralatan yang digunakan agar tetap terawat;
- e. menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya sesuai denganprosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- d. mengadministrasikan setiap kegiatan pimpinan, menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas pimpinan berjalan Ian car;
- f. melaksanakan tugas protokol sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- h. menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta mengevaluasi kebutuhan perlengkapan rumah tangga sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sebagaimana mestinya;
- g. menyiapkan peralatan dan menyajikan kebutuhan sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku, serta membersihkan dan merawat peralatan yang digunakan agar tetap terawat, mengadministrasikan dan mengatur pengelolaan gudang dan peralatan kantor;
1. mengkoordinasikan usulan pensiun dan pembuatan SKP Aparatur Sipil Negara;
- k. mengkoordinasikan surat masuk keluar dan pengusulan cuti Aparatr Sipil Negara;
- j. mengkoordinasikan pembuatan Anjab dan ABK Aparatur Sipil Negara;
1. Mengkoordinasikan usulan Kenaikan Pangkat dan Ijin belajar Aparatur Sipil Negara;
20. ··1·n,··11;'· f · · · . ,,1,rL1n.,. 0 ,1t ,,i·1·&gt;l···1··'1'··. ( 1 ) 1 l ' ' / t · · f, r::. · 4 · I l. · · . + ).J ·. 1..\_,1 e,. Y. .I 4 · · , J , I # .--,
21. Jl!:;nuqmirh�rnq I wl:J'ji1H.1�c1·.:,q . c 111;!.i r n , ; -�Ji.rtq rrntik-d fih'' / Bb:-i:)·i ; c ; u � : d : .. J . ' nab rr.eslobgn·;:q n.sgrw:,lgn i.J rrn} Br,'.(\;.l
22. mip1 arr rue! nb r n..o f ;;b sl fib nsb rmri gcf flfl��i J\_;; r W) ;rri�rn�,C.1 .d ; q;,bil-1 IH,;�r:;;:,lgr!U il!31:,rls��w;;Jn1nq
23. hnt:?. ,f!flU'�'/1.C�S{.;!nl :u;GlJil.l 1H,B!Hr1'.',q l i d) [l!,;f;nidrn::,q .o . ·101;;g;,; .ew.·qs; d1:f,··u 1 .JJ.:1u·,i1�)n: ,.,(.. . .
24. �w.,·{ B'{.fmiuf : 1 1 . ; c f.w:b:.;&gt;i �11r1.u: -?.B:,l.rn !'!J-;;�n,.,,�;,ig[::.iq .·.1 .C'!i:mCJ slf,q�:,:-i ,.hio r: r;)! i+dib
25. nsioqcl rrn.ir;qmGV/i°)·:i nr;b WAH · c.: ; 1·[:·1··,: '. . :·i k. 1 Eiv\_!i ,q . b cmb ;qi;�)rl-l 111�gm;;·!�tn,-J :11-&gt;tr&gt;hh.·I
26. ' . . ., , n , J ' , , : · ' " ( I ' '·J1"i·i'11'fl ,.·,,,-,,···,J· f''-'l·\..., . . ,,·j cJ· ; ? .. .. . .,:1c:.1. 1 . · J · \_ J ... . i . . , u , , ., i - l · :i:- 1 1 ) -... s r » . ,
27. CTM8 rrnb rrnio··N.G!1�(1';&gt;;f . s . u nr: 1 a.r,1Jair.ir;:h1, H(ob'.:ft:':Jf£I .t: , , · c nBf:i nr:;�il.sbrr-,c.'&lt;.'tf1�.:rn .rar.:-1:.:,1 · . ' , .:·u�r.f':iJ';ro B't�n os·nrr�b . ,; .. ('""';" i:?.m ,lz·1'J!H15m nsb 1.:;:-:)!iT Hll'Xn :,1-r�:,?. rrr.;Ai:-�nnib·wm·lnw,m ., ... ·.;:�H , J J :; 1 r�h:�:&gt;d grrn·z fl: L ' .! rr ,.b&gt;l rt fl b ·w b'.}&lt;::O'Tl'f i.1.H.rn'.�&lt;'.! 1 : r wrt· iHprcfr:1� nt:IDb·.:·d i cqd) n1rnj:1'.:&gt;;-!3q r.Bnnn;.;ifsbq : i:,v.niJc:'.·Hn
28. rwb rrcrlsd nmHuq::liI;Jn'::m nHh 1Ja.ifr1�mor:1 . · .-r,!1'.:\fi')!T: .d nab ;mJ!i?..tdi1i,rnl::,b;n::,:JI sJ :'-,� "-; �;ig�n :4ilirn ;gw :·1.Bd H1£1b 1.1;{!.:;h::H! �HHY. W:HJJrr·JrnJ m;::, ·u 1 b·;?.o-iq igv2·:,,: m-:-qn!i'(rt'.1rn · rt ... . lq ,.··IJ:'( 1 ;I) '·'fl t ··.· 1 ' f·'! . · · - , · � ( ! I , . , · · ?. f'.'C&gt; 1···1n; "C'f.")'"'·1 )l. f Jrnr �-- LJ:,Jt &gt;;J . . t LJ i� · ) Y. , � ., · . C' .1 · , n, ,,':, 0 1;1(� , � , f&gt; :\_ .,. I .I.. . 1 ·
29. i hU��;.; flf;l1f..!1U(l:',-;.l n.s.i!ii\_l:I\W&gt;,i, (ljjtj llGJS!fn:)q f!G.ilq.1-fru1�m '. / 131-r·Ja ,LJ:.J.nh··,d ;�!H.,( 1;i-,1JJ11st-:&gt;;,! rwb dr;1ni·r·.H1 i ' b ' f I ' . ' ns;· ,::.nr.,Q�J grir::? fij:,f1;�r;1::&gt;q :;i.n,r�·r'.i:'ft rm) r.,,;;, n;r.1�cm::,rr: ; 1!3'N G"l�)j ({ ,.:.1 · .) j 'l BgB
30. : r a,;n�qu.iq n;;rni�·;it q,;! !-=:·?. nf.i;,ltaG·11�i..-rimhHgn:-:H!t . b (l 'J:f :i.niob 1:,Ji�1?. Hn r..rn n f30 rn. l L »n. . h,H;:;n·in t , f;: r , r·1:,rr'.1: IT gni:rr C J G u J n · &gt; ' .r�r 1a;b ·u1lr).�,nq rrngr1'.;ib i!. ' : J , ; ' &gt; ?. i.;·{nnir;1! nr;!,:,/:1�:d nurriqrniq ..- : H�J!'i l!.G\_;�:-11:,i.-:Jlf�b&lt;] ,1.:..�H, ,JJ)!;:;h'i,.: \ · , r.:.·'}t: rs!
31. n:,rm.1;,lob n1'1·:&gt;r. hntJa n:;qc:fr:)i:lif! .H�H;::&gt;wJm .r::mh�:m�1m .o QnB·� ;rm1jrr&gt;Y5:&gt;! nub · 1 : 1b::,,�:.11r!m,�r1�'l-h ii:iW:'.&gt;P-nv\_nni;sl .·:H'.)Of::I 1u;!;;Ll'.'.1d ,:ng!J1 rcns1rnz:-li:;[�r1 'J!;�!f,; tJJ:-l1$h".'ld
32. ·w b')t:(nq rt B�fl"&gt; i l irn.J ?.:)� . : · &gt;;fr&gt;! cnq O · ! (i, � 3 i I.I :·1 F..Jl r ; r; ee .&gt;!.o!��, ff . i ;u:-Lsh'.:&gt;d �nf-&gt;'{ rtr:i.nrr�:l-:,)[ n.c·tb
33. i£;JJi:.')P. rrnrhdu&lt;.h:;f ri�:;.iill�'(.t1·1m r:;;;b �1sH;[1.,1:;1q n·:ilqi.fr·,:rum .g sJ,�;� , u;.lch:'id �ng,l ru.;JJ.tW}J'.nl f!J;h r!sinh')q crr,;,i1:mrnib :�nw:. n1;.r.Glm�)q JtW!.f.n�m n.sb crn)!rfi;rit&gt;d,;:'.;m 11; ;,;!4n�1m w;h crf.r&gt;ii:-:z·tJ?.Iniff1b1,;�ot1m t'1£wm1.�J qsJ�J ·tngt&gt; : · t o J 1 a ; &gt; i ;-r:;Jr.IH�q rwb gn.Bbu? ni:�;!.olf.1gw,q
34. r,.1.,i&gt; n;. .. :,lrfr;f)rJ�·�rr.1m ,n.b·rgo1q i!!J?.i!'U?-::,rr; . rt rmdu.-i w:h,;i ii::bJ il.r;·r,�rr.,i-:, t,:·;· ,;-:: r ! fl�li.1,Hni b·: ,111;·i�rr:,r:-1 11.sb ·1ub'.)?.0·1q it.HJ?.');-: ,3g\_gn.bi dMntn PHq1;:-!�n'.:&gt;h�q 06.Bf'.r:Hi�·,q CiSErif.-,B)ifi!:iq 1H;gG ,U&gt;.f13frJd �flH (. f1J,UH15i�Jl ;1-;·(nr:!c',m .:.::n1:,:nii.;�nc.:hB ntdnt1·,d 1nqt;;b
35. t.1)18 nc1.su6rm.1q n.sb m1i2,wq Ocl!ueu n.s&gt;li�r.m.ifywnign-1m . t :r:n,-;g�V! liqi,.--.. ·11JJt1·rnqA
36. 1!JjJ:nu.'.1A ilS:A nf:&gt;b d!.�(n/ ... m;1m.rdm�)q nn)ii;�i:;ni!nuo;.tgwHn · l ;.rn Lg�!li HqiP.
37. nnlu�u.qrt�q nnb 1.sul�.&gt;i )!rJ?.Gm 1f:·wi ns;,lir.Fmih.ao:;.I�11�m1 .:,i · ···r···t,·' 1"' , 1,·,:r':.&gt; ·,1,····1·".,A · , r , ') ( · ') � ·.,:'1...,,' "·\ " · . " , .J tl,! I ..,
38. niLJ rwi&gt; jR&gt;fgnsG' 1�..;ifisn'1;'. : 1 i= . ! u ?. 1 1 rw,li.-:B:din.,c·&gt;i;1n·iM . r :i�"IJ;��Vi fiqi2 '1i1J£'1.Rqt\ 'lf.i!I:ibd
-...!'
- m, mengkoordinasikan pemb-uatan }apoJ"Qn den Rl,Jt"At: teguran disiplin Aparatur Sipil Negara;
- n. mengkoordinasikan Data Aparatur Sipil Negara;
- p. mengawasi pengarsipan data-data;
- o. mengkoordinasikan absensi Aparatur Sipil Negara;
- q. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan gaji berkala Aparatur Sipil Negara;
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- r. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- 4) Sub Keuangan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana anggaran dan pelaporan keuangan;
- b. menyusun rencana program kegiatan dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan;
- c. menganalisa laporan akuntabilitas keuangan;
- d. meneliti pelaksanaan administrasi keuangan;
- e. mengkorclinasikan pengendalian anggaran, penerimaan kas dan pengeluaran kas;
- f. evaluasi monitoring penatausahaan pengelolaan keuangan;
- g. menyiapkan, menyusun rencana pengembangan sistem dan prosedur akuntansi;
- h. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
Bagian Ketiga Bidang Tata Rencana, Kajian Dampak dan Pengaduan Kasus
Lingkungan Hidup
BAB Ill - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 10

- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Tata Rencana, Kajian Dampak dan Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi :
2. ( 1) Bidang Tata Rencana, Kajian Dampak dan Pengaduan Kasus Lingkungan Hid up mempunyai tugas menyelenggarakan tata rencana dan kajian dampak lingkungan hidup, evaluasi dan pengawasan lingkungan hidup, pengaduan kasus dan penghargaan lingkungan hidup.
- a. Penyusunan rencana kerja tahunan Bidang Tata Rencana, Kajian Dampak dan Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup;;
- b. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Pembimbingan, pengkajian dan penganalisaan mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/ atau kegiatan terhadap lingkungan hidup;
- e. pengadaan dan penilaian dan pengkajian saran, pendapat, tanggapan masyarakat tentang rencana usaha dan/ atau kegiatan dalam Anlisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- d. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. Pengadaan sosialisasi dan penyuluhan serta pembinaan kepada masyarakat tentang pengendalian dampak lingkungan;
- h. Pemberian saran dan/ a tau masukan kepada Kep,ala Dinas terhadap langkah-langkan yang perlu diambil dalam bidang tugasnnya;
- (3) Seksi Tata Rencana dan kajian Dampak Lingkungan Hidup mempunyai tugas :
- g. pelaksanaan fungsi lain yang cliberikan Kepala Dinas.
- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan ;
- c. penyelenggaraan sosialisasi lingkungan hidup kemasyarakatan tentang pentingnya lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- b. pemrosesan pemberian ijin lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- d. pelaksanaan sosialisasi implementasi standar isi dan standar kompetensi lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- e. penyelenggaraan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- f. pelaksanaan Pembinaan dan bimbingan teknis tenaga lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- (4) Seksi Seksi Evaluasi dan Pengawasan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Tata rencana, kajian dampak dan pengaduan kasus lingkungan hidup
- b. pemrosesan pemberian ijin lembaga-lembaga kursus dan lembaga Tata rencana, kajian dampak dan pengaduan kasus lingkungan hidup. ·
- d. pelaksanaan sosialisasi implementasi standar isi dan standar kompetensi linglrungan hidup, kebersihan dan pertamanan masyarakat
- c. penyelenggaraan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan kemasyarakatan berbasis keunggulan lokal pada semua aspek
- e. penyelenggaraan bantuan kegiatan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan non formal dan informal, pengawasan, pendayagunaan sarana dan prasarana lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan masyarakat.
- (5) Seksi Pengaduan Kasus dan Penghargaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi sarana dan prasarana, dan fasilitasi penjaminan mutu tugas pembantuan bidang Tata Rencana, Kajian Dampak dan Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup dan sarana prasarana.
- b. penyusunan bahan koordinasi kebijakan, norrna, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi sarana dan prasarana, dan fasilitasi penjaminan mutu tugas pembantuan bidang Tata Rencana, Kajian Dampak dan Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup dan sarana prasarana.
- c. penyusunan bahan pelaksanaan k@bi,iakan, narma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi sarana dan prasarana, dan fasilitasi penjaminan mutu tugas pembantuan bidang Tata Rencana, Kajian Dampak dan Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup dan saran.a prasarana.
- e. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang.
- d. pelaksanaan tugas administrasi seksi tugas Pembantuan bidang Tata Rencana, Kajian Dampak dan Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup dan saran.a prasarana.
Bagian Keempat Bidang Persampahan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
BAB Ill - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 1

1
- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Persampahan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi:
2. ( 1) Bidang Persampahan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan.
- a. Melaksanakan penyiapan bahan, pelaksaan kebijakan penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan persampahan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan, pelaksaan kebijakan penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan sampah oleh swasta.
- d. Melaksanakan penyiapan bahan, pelaksanaan kebijakan penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi penyimanan sementara dan pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- c. Melaksanakan penyiapan bahan, pelaksanaan kebijakan penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan keanekaragaman Hayati (Kehati)
- e. Melaksanakan penyiapan bahan, pelaksanaan kebijakan penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan laboratorium lingkungan
- f. Melaksanakan penyiapan bahan, pelaksanaan kebijakan penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dari evaluasi penguji kualitas lingkungan
- g. Melaksanakan penyiapan bahan, pelaksanakan kebijakan penyusunan dan pemberian bimbingan teknis evaluasi pengendalian pencemaran kualitas air, udara, dan tanah
- h. Melaksanakan penyiapan bahan, pelaksanaan kebijakan penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi konservasi dan rehabilitasi mangrove, terumbu karang
1. pelaksanaan tugas lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- a. Melaksanakan survey perencanaan, menyusun desain perencanaan teknis beserta perhitungan kekuatan konstruksi, rencana biaya/ estimasi pekerjaan di bidang persampahan, pengendalian pencemaran dan kerusakan
- (3) Seksi Pengelolaan Persampahan mempunyai tugas:
9
- linAku.ngan; b. Melaksanakan kegiatan survey harga tenaga, bahan dan peralatan secara periodik untuk keperluan penyusunan rencana biaya/ estimasi pekerjaan di bidang cipta karya clan penataan ruang clan clikompilasikan menjadi bahan penyusunan harga satuan di dinas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- d. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana pengembangan dan perencanaan pembangunan wilayah;
- c. Mengadakan pemantauan dan evaluasi kondisi perkembangan sarana dan prasarana terbangun dan terpelihara untuk selanjutnya menjadi bahan update data base di bidang persampahan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- a. Menyusun rencana kerja seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
- (4) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas:
- b. Melaksanakan pengembangan pemanfaatan ruang untuk kawasan strategis dan cepat tumbuh.
- d. Melaksanakan sinkronisasi pemafaatan ruang dengan rencana tata ruang.
- c. Melaksanakan pemanfaatan ruang secara terpadu pada kawasan khusus seperti kawassan pesisir, daerah aliran sungai.
- e. Menyusun rekomendasi penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang
- f. Melaksanakan penertiban dalam pemanfaatan ruangan.
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- a. Menyusun rencana kerja seksi pengendalian kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam
- (5) Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas:
- b. Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis pada masyarakat dalam pemanfaatan serta pengembangan hasil pembangunan dan penyehatan lingkungan sanitasi, pengembangan air rrunum drainase, air limbah dan persampahan.
- d. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Membuat laporan secara rutin berdasarkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan tupoksi kepala seksi pengendalian kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam.
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
!
•
'
Bagi.an kelima
BAB Ill - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 14

- 2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon Illa atau jabatan administrator;
- 1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon Ilb a tau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- 3) Kepala Bidang pada Dinas Daerah merupakan jabatan struktural eselon Illb atau jabatan administrator; '
- 4) Kepala Subbagian, Kepala Seks pada Dinas Daerah, merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas;
BAB Ill - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 15

Selain jabatan pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana adan jabatan fungsional.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 16

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya rnasing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
2. ( 1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan rnenyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lainyang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
- (7) Dalam rnelaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
•
•
.
c
•
.
•
BA.D VD KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional program sesuai keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
| NO | PEJABAT PENOO!AH | PARAF | KET |
|------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| l | KASUBAG KELEMBAOMN DAN ANAIJSIS JABATAN | � | |
| 2 | KEPALA BAOIAN OROANISASl DAN TATA LAKSANA | . k | |
| 3 | KEPALA BAG!AN HUKUM DAN PERUNDANG·UNDANOAN | \ f- | |
| 4 | INSPEKTUR | �� | |
| 5 | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | 4' | |
| 6 | SEKRETARIS DAERAII | , . | |
| 7 | WAJOL BUPATI | __JJ | |
| 8 | BUPATI | DIMOHON UNTUK DI TANDA TANGANI | DIMOHON UNTUK DI TANDA TANGANI |
Ditetapkan di Ratahan Pada tanggal .u f.Jw�� 2016
BUPATIMINAHASATENGGARA
JAMES SUMENDAP
Diundangkan di Ratahan Pada tanggal .2.f 1Jo-V� b-t-v- 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA i : ARA
FARRY FREYKE LIWE
BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR
\_;1"
t
'
I
I
BAB VII - KBLOMPOK JA8ATAN FUNGSIONAL
Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional program sesuai keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
Ditetapkan di Ratahan Pada tanggal .2. 1 0,ve t.111 fu- 20 }6
JAMES SUMENDAP
Diundangkan di Ratahan
Pada tanggal .2..1 k.}()VQMII b.t r
2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHAY:ARA
FARRY FREYKE LIWE
BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 3,2.S'
...
'
1
.
'
0
1
U'J
z
-
o
�
&lt;
z
0
..
...
&lt;
00
00
&lt;
z
0::
o
0
1
1