PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 1 Tahun 2015
Tentang PEDOMAN TEKNIS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
Berlaku: 1 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
:
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan menindak -lanjuti Keputusan Bupati Nomor : 445 /503 /Kpts /BPT-PS/2014, telah ditetapkan penerapan status pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh RSUD Dr. Muhammad Zein Painan:
- b. bahwa dalam rangka memberikan arahan kebijakan pengelolaan keuangan pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), maka perlu ditetapkan pedoman teknis pola pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan nilai tambah dan peningkatan dalam pelayanan kesehatan rujukan di Kabupaten Pesisir Selatan:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Permeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rrpublik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/BK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 436/MENKES/SK/VI/1993 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Optimal;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
26. Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor Per-62/PB/2007 tentang Pedoman Penilaian Usulan Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Bagian Tugas dari pengelolaan keuangan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
11. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
12. Pejabat pengelola BLUD RSUD adalah pimpinan BLUD RSUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis pada BLUD RSUD.
13. Rumah sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
14. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah -kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
15. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang yang berlaku pada PPK-BLUD.
16. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
17. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis adalah dokumen lima tahunan yang memuat Visi, Misi, Program Strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional RSUD.
18. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, dan kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
19. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
20. Target Tahunan adalah nilai persentase yang harus dicapai sebagai tolok ukur kinerja pada tahun yang bersangkutan.
21. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
23. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan PPKBLUD RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
24. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan di peroleh pembayarannya kembali oleh PPK - BLUD RSUD.
25. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
26. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
27. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
28. Rekening Kas BLUD RSUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD RSUD dibuka oleh Pemimpin BLUD RSUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD RSUD.
29. Laporan keuangan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
30. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
31. Satuan pengawas internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Pengawas Internal RSUD Dr. M. Zein Painan yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan RSUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, Keuangan dan pengaruh lingkungan social sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
32. Investasi adalah Penggunaan Aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
33. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
34. Nilai Omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD RSUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat,hasil kerja BLUD RSUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
35. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD RSUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan.
36. Pola Tarif adalah pedoman dasar pengaturan tarif yang seragam.
37. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD RSUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
38. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran DPA - SKPD.
39. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis adalah dokumen perencanaan bisnis dan pengangaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
40. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
41. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) BLUD beroperasi sebagai perangkat kerja pemerintah daerah untuk bermaksud pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati.
- (2) BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah yang dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah.
- (3) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLUD terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.
- (4) Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan oleh Bupati.
- (5) Dalam pelaksanaan kegiatan, BLUD harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
- (6) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah.
- (7) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, BLUD diberikan fleksibilltas dalam pengelolaan keuangannya.
Bagian Kedua Tujuan
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

PPK-BLUD bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas - tugas pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
BAB III - PEJABAT PENGELOLA
Pasal 4

Pejabat pengelola BLUD RSUD terdiri atas :
- b. Pejabat keuangan; dan
- a. Pemimpin BLUD;
- c. Pejabat teknis.
BAB III - PEJABAT PENGELOLA
Pasal 5

- (1) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemimpin BLUD bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD.
BAB III - PEJABAT PENGELOLA
Pasal 6

- (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban :
- b. menyusun renstra bisnis BLUD;
- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
- c. menyiapkan RBA;
- e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan - undangan; dan
- d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
- f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati.
- (2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.
- (3) Pemimpin BLUD merupakan pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah.
BAB III - PEJABAT PENGELOLA
Pasal 7

- (1) Pejabat Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban
- b. menyiapkan DPA-BLUD;
- a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
- c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
- e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
- d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
- f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
- h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- g. menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan; dan
- (2) Pejabat keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD.
BAB III - PEJABAT PENGELOLA
Pasal 8

- (1) Pejabat Teknis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban :
- b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
- c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (2) Pejabat teknis BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing-masing.
- (3) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.
BAB IV - PENDAPATAN DAN BIAYA
Pasal 9

Pendapatan BLUD dapat bersumber dari :
- b. hibah;
- a. jasa layanan;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- e. APBN; dan
- d. APBD;
- f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
BAB IV - PENDAPATAN DAN BIAYA
Pasal 10

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi RSUD.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, adalah berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran Pemerintah Daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) RSUD dalam melaksanakan anggaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBD.
- (6) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf e, berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.
- (7) RSUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- (8) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, adalah :
- b. hasil pemanfaatan kekayaan;
- a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
- c. jasa giro;
- e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- d. pendapatan bunga;
- f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD; dan
- g. hasil investasi.
BAB IV - PENDAPATAN DAN BIAYA
Pasal 11

- (1) Seluruh pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD sesuai dengan RBA dan mengacu kepada peraturan perundang - undangan
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lainlain pendapatan asli daerah yang sah dengan objek pendapatan RSUD.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati melalui PPKD setiap triwulan.
- (5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua Biaya
BAB IV - PENDAPATAN DAN BIAYA
Pasal 12

- (1) Biaya BLUD RSUD merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.
BAB IV - PENDAPATAN DAN BIAYA
Pasal 13

- (1) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), terdiri dari a. biaya pelayanan; dan
- b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , terdiri dari :
- b. biaya bahan;
- a. biaya pegawai;
- c. biaya jasa pelayanan;
- e. biaya barang dan jasa; dan
- d. biaya pemeliharaan;
- f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
- b. biaya administrasi kantor;
- a. biaya pegawai;
- c. biaya pemeliharaan;
- e. biaya promosi; dan
- d. biaya barang dan jasa;
- f. biaya umum dan administrasi lain-lain.
BAB IV - PENDAPATAN DAN BIAYA
Pasal 14

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), terdiri dari:
- b. biaya administrasi bank;
- a. biaya bunga;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- e. biaya non operasional lain-lain.
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
BAB IV - PENDAPATAN DAN BIAYA
Pasal 15

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada PPKD setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SPM pengesahan yang dilampirkan dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab.
- (3) Format Surat Pernyataan TanggungJawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (4) Format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
BAB IV - PENDAPATAN DAN BIAYA
Pasal 16

- (1) Pengeluaran biaya BLUD RSUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1), hanya berlaku untuk biaya yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD RSUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah.
BAB IV - PENDAPATAN DAN BIAYA
Pasal 17

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), ditetapkan dengan besaran presentase.
- (2) Besaran presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSUD.
- (3) Besaran Presentase sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA RSUD oleh PPKD.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
BAB V - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 18

- (1) BLUD RSUD menyusun Renstra Bisnis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja dan proyeksi keuangan lima tahun BLUD RSUD .
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat gambaran yang menantang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksanan dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi percapainya kinerja.
- (7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.
BAB V - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 19

Renstra bisnis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.
Bagian Kedua Penganggaran
BAB V - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 20

- (1) BLUD menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada renstra bisnis BLUD.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya.
BAB V - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 21

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD.
BAB V - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 22

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, paling sedikit memuat :
- b. asumsi makro dan mikro;
- a. kinerja tahun berjalan;
- c. target kinerja;
- e. perkiraan harga;
- d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
- f. anggaran pendapatan dan biaya;
- h. prognosa laporan keuangan;
- g. besaran persentase ambang batas;
- i. perkiraan maju ( forward estimate );
- k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk dikonsolidasikan dengan RKASKPD/ APBD.
- j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
- (2) RBA sebagaimana dimaksud ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan berdasarkan standar pelayanan minimal dan biaya pengeluaran yang akan dihasilkan.
BAB V - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 23

- (1) Kinerja Tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, meliputi :
- b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
- a. hasil kegiatan usaha;
- c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
- e. hal-hal yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan;
- d. laporan keuangan tahun berjalan;
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, antara lain:
- b. pertumbuhan ekonomi;
- a. tingkat inflasi;
- c. nilai kurs;
- e. volume pelayanan.
- d. tarif; dan
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, antara lain:
- b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan;
- a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d, merupakan perkiraan biaya per-unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf g, merupakan besaran presentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSUD.
- (8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca dan laporan arus kas.
- (9) Perkiraan maju ( forward estimate ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh asset tetap.
- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk dikonsolidasikan dengan RKA SKPD/ APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf k, merupakan hasil konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD yang merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA SKPD/ APBD.
BAB V - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 24

- (1) RBA BLUD RSUD disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RBA BLUD RSUD sebagaimnana dimaksud pada ayat (1), dipersamakan sebagai RKA SKPD dan disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dilakukan penelaahan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
BAB V - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 25

RBA BLUD RSUD yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dituangkan sebagai bagian dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
BAB V - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 26

- 1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, maka Pemimpin BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- 2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA BLUD RSUD untuk diajukan kepada PPKD.
BAB VI - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 27

- (1) DPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2), mencakup antara lain:
- b. proyeksi arus kas; dan
- a. pendapatan dan biaya;
- c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA BLUD RSUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA BLUD RSUD berpedoman pada peraturan perundangundangan.
- (4) Dalam hal DPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum disahkan oleh PPKD maka Pemimpin BLUD hanya dapat melakukan pengeluaran uang paling tinggi sebesar angka DPA BLUD RSUD tahun sebelumnya.
BAB VI - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 28

.
- 1) DPA BLUD RSUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- 2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa serta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebesar selisih ( mismatch ) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA BLUD RSUD.
BAB VI - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 29

- (1) DPA BLUD RSUD menjadi Lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan Pemimpin BLUD RSUD.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Bupati dan Pimpinan BLUD RSUD yang dituangkan dalam perjanjian kinerja ( contractual performance agreement ).
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Pemimpin BLUD RSUD untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai dengan DPA BLUD RSUD.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan :
- b. kinerja keuangan; dan
- a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
- c. manfaat bagi masyarakat.
Bagian Kedua Pengelolaan Kas
BAB VI - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 30

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSUD.
BAB VI - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 31

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD RSUD menyelenggarakan :
- b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
- a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
- c. penyimpanan kas dan pengelolaan rekening bank;
- e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
- d. pembayaran;
- f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD RSUD pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD RSUD dan dilaporkan kepada Pejabat Keuangan BLUD RSUD.
- (3) Pejabat Keuangan BLUD RSUD bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD RSUD dalam menyelenggarakan Pengelolaan Kas.
- (4) Pejabat Keuangan BLUD RSUD melaporkan Penerimaan BLUD RSUD setiap bulan kepada Pemimpin BLUD RSUD.
Bagian Ketiga Pengelolaan Piutang dan Utang
BAB VI - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 32

- (1) BLUD RSUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan operasional BLUD RSUD.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD RSUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo. Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD RSUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD RSUD.
BAB VI - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 33

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (3) Pejabat Keuangan BLUD RSUD bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD RSUD dalam menyelenggarakan Pengelolaan Piutang.
BAB VI - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 34

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Bupati.
BAB VI - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 35

- (1) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasar nilai pinjaman.
- (2) Kewenangan perikatan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 36

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), menjadi tanggung jawab BLUD RSUD.
- (2) Hak tagih pinjaman/utang BLUD RSUD menjadi kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- (1) BLUD RSUD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Pimpinan BLUD RSUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
Bagian Keempat Investasi
BAB VI - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 38

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD RSUD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.
BAB VI - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 39

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas ) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan denganpemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berupa :
- b. Pembelian Surat Utang Negara Jangka Pendek; dan
- a. Deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
- c. Pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
- a. dapat segera diperjual-belikan atau dicairkan;
- c. beresiko rendah.
BAB VI - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 40

- (1) BLUD RSUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : a. penyertaan modal;
- c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.
- b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
BAB VI - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 41

Dalam hal BLUD RSUD mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, maka kepemilikan atas badan usaha dimaksud berada pada Pemerintah Daerah.
- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), merupakan pendapatan BLUD RSUD.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.
Bagian Kelima Kerjasama
BAB VI - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 43

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
BAB VI - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 44

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), dapat berbentuk :
- b. sewa menyewa; dan
- a. kerjasama operasi;
- c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD.
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakandan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD RSUD kepada pihak lainatau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untukjangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD RSUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD.
BAB VI - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 45

Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 merupakan pendapatan BLUD RSUD dan dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.
Bagian Keenam Pengadaan Barang dan Jasa
BAB VI - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 46

- (1) Pengadaan Barang dan/atau jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang /jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak disktiminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat
BAB VI - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 47

- (1) BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibelitas berupa pembebasan sebaginan atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaiman dimaksud dalam pasal 46 ayat (1), apabila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisien.
- (2) Fleksibelitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber danabya berasal dari :
- b. Hibah terikat;
- a. Jasa layanan;
- c. Hasil kerjasama dengan phak lain; dan
- d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah
Bagian Ketujuh Pengelolaan Barang
BAB VI - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 48

- (1) Barang inventaris milik BLUD RSUD dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai asset tetap.
- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, merupakan pendapatan RSUD.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD RSUD.
BAB VI - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 49

- (1) BLUD RSUD tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD RSUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan asset tetap sebagaimana dimaksud ayat (1), diselenggarakan berjenjang berdasarkan nilai dan jenis barangsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud ayat (3), merupakan pendapatan BLUD RSUD dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD.
- (5) Pengalihan dan/atau penghapusan asset tetap sebagaimana pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLUD RSUD Dr. Muhammad Zein Painan harus mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB VI - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 50

- (1) Tanah dan bangunan BLUD RSUD disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD RSUD, dapat dialihgunakan oleh Pimpinan BLUD atas persetujuan Bupati.
Bagian Kedelapan Surplus dan Defisit Anggaran
BAB VI - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 51

- (1) Surplus anggaran BLUD RSUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD RSUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas instruksi Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya kekas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD RSUD.
BAB VI - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 52

- (1) Defisit anggaran BLUD RSUD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran BLUD RSUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada Bupati melalui PPKD.
Bagian Sembilan Penyelesaian Kerugian
BAB VI - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 53

Kerugian pada BLUD RSUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau Kelalaian seseorang diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.
Bagian Kesepuluh Penatausahaan
BAB VI - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 54

Penatausahaan keuangan BLUD RSUD paling sedikit memuat, hal-hal sebagai berikut:
- b. penerimaan/Pengeluaran;
- a. pendapatan/biaya;
- c. utang/ piutang;
- d. persediaan, asset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas dana;
BAB VI - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 55

- 1) Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- 2) Penatausahaan Keuangan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD
BAB VII - AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 56

- (1) BLUD RSUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengankebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan pada BLUD RSUD dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.
BAB VII - AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 57

- 1) BLUD RSUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia dalam rangka manajemen bisnis yang sehat.
- 2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
BAB VII - AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 58

- 1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), Pemimpin BLUD RSUD menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- 2) Kebijakan akuntansi BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan penggunaan asset, kewajiban, ekuitas dana.
Bagian Kedua Pelaporan dan Pertanggungjawaban
BAB VII - AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 59

- (1) Laporan keuangan BLUD RSUD terdiri dari :
- b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD RSUD selama 1 (satu) periode;
- a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
- c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
- d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporankinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD RSUD.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksaeksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 60

- (1) BLUD RSUD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas yang tercantum di dalam Surat Permintaan Pengesahan (SP2) kepada Bupati melalui PPKD setiap 3 (tiga) bulan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir untuk mendapatkan pengesahan atas penerimaan dan pengeluaran sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- (2) Surat Permintaan Pengesahan (SP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai berikut:
- b. Laporan Arus Kas
- a. Laporan Realisasi Anggaran
- c. Salinan Rekening Koran Bank
- d. Laporan Neraca.
- (3) Berdasarkan SPJ dan SP2 dimaksud pada ayat (2), setelah dilakukan verifikasi maka PPKD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pengesahan atas pengeluaran dan penerimaan RSUD.
- (4) Pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari pendapatan operasional RSUD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dilengkapi dengan bukti asli transaksi yang terdiri atas:
- b. Nota/bill/kuitansi asli yang bermeterai, telah ditandatangani dan stempel lunas;
- a. Lembar Order;
- c. Faktur pajak;
- d. Bukti Kas Keluar;
- (5) Bukti Asli Transaksi sebagaiman yang dimaksud pada ayat(4) pasal ini disimpan di RSUD sebagai dasar pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.
- (6) Pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari dana subsidi APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (7) Setiap akhir semester dan tahun anggaran BLUD RSUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir yang terdiri dari :
- b. laporan arus kas;
- a. neraca;
- c. catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja; dan
BAB VII - AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 61

- d. laporan operasional.
Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (7), untuk kepentingan konsolidasi dilakukan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
BAB IX - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 62

- (1) Pembinaan BLUD RSUD dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan penatausahaan dan pengelolaan keuangan BLUD RSUD dilakukan oleh PPKD.
Bagian Kedua Pengawasan
BAB IX - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 63

- (1) Pengawasan operasional BLUD RSUD dilakukan oleh pengawas internal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan dibawah Pimpinan BLUD.
- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dibentuk denganmempertimbangkan :
- b. kompleksitas manajemen; dan
- a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
- c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.
Bagian Ketiga Pengendalian
BAB IX - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 64

- (1) Internal auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), membantu Pejabat Pengelola BLUD dalam rangka menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal BLUD RSUD.
2. (2)
3. Fungsi pengendalian internal BLUD RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1), membantu Pejabat Pengelola BLUD RSUD, dalam hal : a. pengamanan aset berupa aset tetap maupun aset bergerak; b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
- c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
- d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh internal auditor adalah sebagai berikut :
- b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa; dan c. mempunyai sikap indenpenden dan obyektif terhadap obyek diaudit.
- a. mempunyai etika, intregitas dan kapabilitas yang memadai;
BAB IX - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 65

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD RSUD yang memiliki nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai aset menurut neraca telah memenuhi syarat minimal berdasarkan peraturan perundang-undangan, selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 juga dapat dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Pemimpin BLUD.
BAB X - EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA
Pasal 67

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja RSUD dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD RSUD sebagaimana ditetapkan dalam rencana bisnis dan RBA.
Bagian Kedua Penilaian Kinerja
BAB X - EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA
Pasal 68

- (1) Penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), dapat diukur berdasarkan kriteria sebagai berikut :
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya ( likuiditas );
- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan ( rentabilitas );
- c. memenuhi seluruh kewajibannya ( solvabilitas ); dan
- d. kemampuan penerimaan dari jasa pelayanan untuk membiayai pengeluaran.
- (2) Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), dapat diukur berdasarkan kriteria sebagai berikut :
- b. proses internal pelayanan; dan
- a. perspektif pelanggan;
- c. proses pembelajaran dan pertumbuhan.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 67

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Ditetapkan di Pesisir Selatan Pada tanggal 27 Januari 2015
BUPATI PESISIR SELATAN
dto
H. NASRUL ABIT
Diundangkan di Pesisir Selatan Pada tanggal 27 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
dto
ERIZON
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 NOMOR : 1
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015
LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR TAHUN 2015 TANGGAL 2015
Nomor
:
Kepada Yth.
Lampiran
: 1 (satu) rangka
Bapak Bupati Pesisir Selatan
Hal :
Surat Permintaan Pengesahan
di -
PAINAN
SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PESISIR SELATAN TRIWULAN ... TAHUN ...
Dengan ini kami mohon disahkan pengeluaran dan penerimaan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan :
1. Unit/Organisasi Daerah
: RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
2. Program
:
3. Kegiatan
:
4. Tujuan kegiatan
:
5. a. Penanggungjawab kegiatan
:
N a m a Jabatan
:
: Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan selaku Pemimpin BLUD
Alamat
: Jln. Dr. A. Rivai Painan
- b. Bendahara Pengeluaran BLUD:
N a m a
:
Jabatan
:
Alamat
:
Adapun rincian realisasi penerimaan dan pengeluaran adalah sebagai berikut :
- I. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran :
1. Penerimaan
- 1.1 Triwulan/bulan ini
:
- 1.2 sd Triwulan/bulan Lalu
:
Jumlah
:
Terbilang
: (...)
2. Pengeluaran :
- 2.1 Triwulan/bulan ini :
- 2.2 s/d Triwulan/bulan lalu :
Jumlah
:
Terbilang
: (...)
- II. Lampiran terdiri dari :
1. Laporan Pengeluaran RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Triwulan/bulan
...Tahun ...
2. Bukti-bukti asli pengeluaran sejumlah Rp. ...
3. Laporan realisasi anggaran Triwulan/bulan ...tahun ...
Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Selaku Pemimpin BLUD,
Bendahara Pengeluaran BLUD,
BUPATI PESISIR SELATAN,
(Dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes )
( )
NIP. 19650531 19980
LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR
TAHUN 2015 2015
TANGGAL
FORMAT LAPORAN PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN BLUD RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
LAPORAN PENDAPATAN BLUD BLUD RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TRIWULAN ... TAHUN ...
| NO | URAIAN | ANGGARAN DALAM DPA | REALISASI S/D TRIWULAN LALU | REALISASI TRIWULAN INI | REALISASI S/D TRIWULAN INI | LEBIH (KURANG) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|
| | Pendapatan BLUD 1. Jasa Layanan 2. Hibah 3. Hasil Kerjasama 4. Pendapatan Lain yang Sah | | | | | |
| | Jumlah | | | | | |
..., ... 2014
Direktur RSUD Dr M Zein Painan selaku Pemimpin BLUD,
Mengetahui, Kabag Administrasi Keuangan Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
(...)
NIP. 19650531 199803 1 002
(...)
BUPATI PESISIR SELATAN,
( ... )
LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR
TAHUN 2015
TANGGAL
2015
FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ) PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN BLUD RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)
Sehubungan dengan pengeluaran biaya BLUD... Triwulan ...Tahun... sebesar Rp... (...), yang berasal dari pendapatan : Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dan Pendapatan lain-lain yang sah, adalah tanggung jawab kami.
Pengeluaran biaya tersebut di atas telah dilaksanakan dan dikelola berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dalam kerangka pelaksanaan DPA, dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku pada BLUD RSUD RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dan bukti-bukti pengeluaran ada pada kami.
Demikian surat Pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan pengesahan pengeluaran biaya BLUD RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
..., ...2015
Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan selaku Pemimpin BLUD,
(...)
BUPATI PESISIR SELATAN
(...)
LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR
TAHUN 2015
TANGGAL
2015
FORMAT LAPORAN PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN BLUD RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TRIWULAN ... TAHUN ...
| NO | URAIAN | ANGGARAN DALAM DPA | REALISASI S/D TRIWULAN LALU | REALISASI TRIWULAN INI | REALISASI S/D TRIWULAN INI | LEBIH (KURANG) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|
| | BIAYA OPERASIONAL 1. Biaya Pelayanan a. Biaya pegawai b. Biaya bahan c. Biaya jasa pelayanan d. Biaya pemeliharaan e. Biaya barang & jasa f. Biaya pelayanan lainlain 2. Biaya Umum & Administrasi a. Biaya Pegawai b. Biaya administrasi kantor c. Biaya pemeliharaan d. Biaya barang &jasa e. Biaya promosi f. Biaya umum & adm. Lain-lain BIAYA NON OPERASIONAL a. Biaya bunga b. Biaya administrasi bank c. Biaya kerugian penjualan aset tetap d. Biaya kerugian penurunan nilai e. Biaya non operasional lain-lain Jumlah | | | | | |
..., ... 2015
Mengetahui
Kepala DPPKAD Kab. Pessel
(....)
Painan Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan Selaku Pimpinan BLUD
(....)
Diketahui Oleh BUPATI PESISIR SELATAN
(...)