PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 2 Tahun 2016
Tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
Berlaku: 2 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
:
BUPATI DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,
- a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pembentukan produk hukum daerah, diperlukan pedoman, cara, dan metode yang pasti, serta standar yang baku sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan kepentingan umum dan atau kesusilaan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Teknik Pembentukan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga dipandang perlu untuk disesuaikan dengan dinamika perkembangan pengaturan produk hukum daerah;
- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi perlu dilakukan penyeragaman prosedur penyusunan produk hukum secara terencana, terpadu, sistematis dan terkoordinasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
Menetapkan
:
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA dan
Dengan Persetujuan Bersama BUPATI DHARMASRAYA
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
7. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Dharmasraya.
8. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Dharmasraya yang bersifat tetap, menjalankan tugas dan fungsi legislasi DPRD.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya.
11. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Dharmasraya.
12. Produk Hukum adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, Peraturan Bupati, PB Bupati, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
13. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah segala kegiatan dalam pemerintahan yang pelaksanaannya dilakukan didasarkan pada peraturan perundangundangan dan produk hukum.
14. Pedoman adalah panduan dan tata cara pembentukan dan bentuk produk hukum.
15. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terarah, terpadu, dan sistematis.
16. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten.
19. Peraturan Bersama Bupati yang selanjutnya disebut PB Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah.
20. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda dan rancangan Perkada untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Ruang lingkup Perda ini terdiri atas :
- a. Produk Hukum yang bersifat pengaturan; dan
Produk Hukum yang bersifat penetapan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

Pengaturan mengenai pedoman pembentukan Produk Hukum Daerah bertujuan untuk :
- a. Mewujudkan Produk Hukum Daerah yang baik, harmonis yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi; dan
- b. Memberikan pedoman pembentukan Produk Hukum Daerah yang terencana, terpadu, dan sistematis.
BAB II - ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Pasal 4
Pasal 5

Materi muatan Produk Hukum harus mencerminkan asas:
- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
BAB III - PRODUK HUKUM
Pasal 6

Produk Hukum di daerah, terdiri atas :
- a. Produk Hukum yang bersifat pengaturan; dan
- b. Produk Hukum yang bersifat penetapan.
BAB III - PRODUK HUKUM
Pasal 7

- (1) Produk Hukum yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :
- a. Perda;
- b. Peraturan Bupati;
- c. PB Bupati; dan
- d. Peraturan DPRD.
- (2) Produk Hukum yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :
- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
BAB IV - PROPEMPERDA
Pasal 8

Perencanaan Rancangan Perda meliputi kegiatan:
- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan rancangan perda diluar Propemperda.
Bagian Kedua
Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah
BAB IV - PROPEMPERDA
Pasal 9

Bupati menugaskan pimpinan SKPD dalam penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah.
BAB IV - PROPEMPERDA
Pasal 10

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikoordinasikan oleh bagian hukum.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
- b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
- 1) kewenangan;
- 2) materi muatan; atau
- 3) Kebutuhan
- (4) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh bagian hukum kepada bupati melalui sekretaris daerah.
BAB IV - PROPEMPERDA
Pasal 11

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.
Bagian Ketiga
Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD
BAB IV - PROPEMPERDA
Pasal 12

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.
Bagian Keempat
Tata Cara Penyusunan Propemperda
BAB IV - PROPEMPERDA
Pasal 13

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Penyusunan Propemperda memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (5) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bapemperda dan bagian hukum berdasarkan kriteria:
- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.
BAB IV - PROPEMPERDA
Pasal 14

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
4. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
- a. b. APBD.
- c. penataan kecamatan, dan
- d. penataan nagari.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan perda di luar Propemperda karena alasan:
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau bencana alam;
- b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah;
- d. akibat pembatalan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; dan
- e. perintah dari ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
BAB V
Pasal 15

Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
BAB V
Pasal 16

Pembentukan Perda dilakukan melalui tahapan,yang terdiri atas :
- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. penetapan; dan
- e. pengundangan
Paragraf 2 Tahap Perencanaan
BAB V
Pasal 17

Perencanaan penyusunan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan berdasarkan pada pasal 8 sampai dengan pasal 14 peraturan daerah ini.
Paragraf 3
Tahap Penyusunan
BAB V
Pasal 18

Penyusunan perda sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b dilakukan berdasarkan propemperda.
BAB V
Pasal 19

Penyusunan rancangan perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
BAB V
Pasal 20

- (1) Setiap pengajuan rancangan peraturan daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan perda yang berasal dari pimpinan SKPD mengikutsertakan bagian hukum.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan perda yang berasal dari anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
BAB V
Pasal 21

- (1) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) memuat:
- a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
- b. daftar nama; dan
- c. tanda tangan pengusul
- (2) Naskah akademis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat :
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 4
Penyusunan Rancangan Perda dilingkungan
Pemerintah Daerah
BAB V
Pasal 22

- (1) Bupati memerintahkan SKPD pemrakarsa untuk menyusun rancangan perda berdasakan propemperda.
- (2) Dalam menyusun rancangan perda, Bupati membentuk tim penyusun rancangan perda yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. Bupati;
- b. Sekretaris Daerah;
- c. Perangkat daerah pemrakarsa;
- d. Bagian hukum;
- e. Perangkat daerah terkait, dan
- f. Perancang peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun.
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh SKPD pemrakarsa.
- (6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk pimpinan SKPD pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan perda yang disusun.
- (7) Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.
BAB V
Pasal 23

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan perda yang telah diberi paraf koordinasi oleh ketua tim dan SKPD pemrakarsa kepada Bupati untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi.
BAB V
Pasal 24

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan kepala bagian hukum untuk mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagimana dimaksud pada pasal 22.
- (2) Dalam mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagian hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.
- (3) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada SKPD pemrakarsa dan pimpinan SKPD terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan perda.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.
- (5) Setiap rancangan perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada bupati.
Paragraf 5
Penyusunan Rancangan Perda dilingkungan DPRD
BAB V
Pasal 25

Rancangan perda yang berasal dari DPRD, dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.
BAB V
Pasal 26

- (1) Rancangan perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penyampaian rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
BAB V
Pasal 27

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) 3 Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda.
BAB V
Pasal 28

Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian rancangan perda kepada pimpinan DPRD.
BAB V
Pasal 29

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
- a. pengusul memberikan penjelasan;
- b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
- c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
- a. persetujuan;
- b. persetujuan dengan pengubahan; atau
- c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan perda tersebut.
- (6) Penyempurnaan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD.
BAB V
Pasal 30

Rancangan perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.
BAB V
Pasal 31

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
Paragraf 6
Tahap Pembahasan Rancangan Perda
BAB V
Pasal 32

- (1) Rancangan perda yang berasal dari DPRD atau bupati di bahas oleh DPRD bersama bupati
- (2) ( 2 ) Dalam pembahasan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dan disampaikan dalam:
- a. rapat dengar pendapat umum;
- b. kunjungan kerja;
- c. sosialisai; dan/atau
- d. seminar,lokakarya dan atau diskusi.
BAB V
Pasal 33

- (1) Pembahasan rancangan perda yang berasal dari bupati disampaikan dengan surat pengantar bupati kepada pimpinan DPRD.
- (2) Pembahasan rancangan perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada bupati
- (3) Surat pengantar bupati atau DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat: a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
- c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan perda.
BAB V
Pasal 34

- (1) Dalam rangka pembahasan rancangan perda di DPRD, SKPD pemrakarsa memperbanyak rancangan perda sesuai jumlah yang diperlukan.
- (2) Dalam rangka pembahasan rancangan perda di DPRD sekrerariat DPRD memperbanyak rancangan perda sesuai jumlah yang diperlukan.
BAB V
Pasal 35

- (1) 1 ) Bupati membentuk tim dalam pembahasan rancangan perda di DPRD.
- (2) 2 ) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) 3 ) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan perda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.
BAB V
Pasal 36

Pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu :
- a. pembicaraan tingkat I; dan
- b. pembicaraan tingkat II.
Paragraf 7
Pembicaraan Tingkat I
BAB V
Pasal 37

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a untuk Rancangan Perda usulan Bupati, meliputi:
- a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
- 1) penjelasan bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda;
- 2) pemandangan umum fraksi terhadap rancangan perda; dan
- 3) tanggapan dan/atau jawaban bupati terhadap pemandangan umum fraksi.
- b. dalam hal rancangan perda berasal dari DPRD dilakukan dengan :
- 1) penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda;
- 2) pendapat bupati terhadap rancangan perda dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat bupati;
- 3) pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
Paragraf 8
Pembicaraan Tingkat II
BAB V
Pasal 38

- (1) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, terdiri atas:
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD; dan
- b. pendapat akhir Bupati.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didahului dengan:
- a. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
- b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (3) Apabila permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Jika Rancangan Perda tidak disetujui bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD pada masa sidang yang sama.
BAB V
Pasal 39

- (1) Rancangan perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
BAB V
Pasal 40

- (1) Rancangan perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh bupati.
- (3) Rancangan perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.
Paragraf 9
Tahap Penetapan
BAB V
Pasal 41

- (1) Rancangan Perda yang telah disepakati oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati, disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (2) Bupati wajib menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima Rancangan Perda dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor register Perda.
- (3) Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat Bupati.
- (5) Dalam hal Bupati tidak menandatangani Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rancangan Perda tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (6) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dinyatakan sah, dengan kalimat pengesahan berbunyi 'Peraturan Daerah ini dinyatakan sah'.
- (7) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dituliskan pada halaman terakhir Peraturan Daerah dan diundangkan ke dalam Lembaran Daerah.
BAB V
Pasal 42

Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berlaku dan mempunyai daya ikat setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.
Paragraf 10 Tahap Pengundangan
BAB V
Pasal 43

Penomoran Perda yang telah ditetapkan dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.
BAB V
Pasal 44

- (1) Pengundangan Perda yang telah ditetapkan dan diberikan nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Lembaran Daerah dengan dibubuhi tahun dan nomor.
- (3) Apabila Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan, pengundangannya ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah dengan dibubuhi nomor.
- (4) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Perda.
- (5) Dalam hal sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan perda dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian sekretaris daerah.
- (6) Penandatanganan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (7) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didokumentasikan oleh:
- a. DPRD;
- b. Sekretaris Daerah;
- c. Bagian Hukum Setda berupa minute; dan
- d. SKPD Pemrakarsa.
Bagian Kedua
Peraturan Bupati
Paragraf 1
Perencanaan
BAB V
Pasal 45

- (1) Perencanaan penyusunan peraturan bupati merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan SKPD, atau instansi masing-masing.
- (2) Perencanaan penyusunan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan SKPD, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan SKPD atau instansi masingmasing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.
Paragraf 2
Penyusunan
BAB V
Pasal 46

- (1) Untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan perundangundangan, Bupati menetapkan peraturan bupati.
- (2) Pimpinan SKPD pemrakarsa menyusun rancangan peraturan bupati.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disusun disampaikan kepada bagian hukum untuk dilakukan pembahasan.
Paragraf 3 Pembahasan
BAB V
Pasal 47

- (1) Pembahasan rancangan peraturan bupati dilakukan oleh bupati bersama dengan perangkat SKPD pemrakarsa.
- (2) Bupati membentuk tim pembahasan rancangan peraturan bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
4. a ketua : pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yang
5. ditunjuk oleh pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (4) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan SKPD pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan peraturan bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan rancangan peraturan bupati kepada sekretaris daerah.
- b sekretaris : kepala bagian hukum; dan
- c anggota : sesuai kebutuhan.
BAB V
Pasal 48

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan bupati yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua tim mengajukan rancangan peraturan bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati melalui sekretaris daerah.
BAB V
Pasal 49

- (1) Sekretaris daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan peraturan bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pimpinan SKPD pemrakarsa kepada sekretaris daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh sekretaris.
- (4) Sekretaris daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan bupati yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada bupati untuk ditetapkan.
Paragraf 4
Penetapan dan pengundangan
BAB V
Pasal 50

- (1) Rancangan peraturan bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bupati.
- (3) Dalam hal bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan peraturan bupati dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat bupati.
BAB V
Pasal 51

- (1) Penandatanganan peraturan bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
- a. sekretaris daerah;
- b. bagian hukum berupa minute; dan
- c. SKPD pemrakarsa.
BAB V
Pasal 52

- (1) Peraturan bupati yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Peraturan bupati yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur.
BAB V
Pasal 53

- (1) Sekretaris Daerah mengundangkan peraturan bupati
- (2) Dalam hal sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan peraturan bupati dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian sekretaris daerah.
- (1) Pembentukan PB Bupati dilakukan oleh Bupati dengan Kepala Daerah lain.
- (2) Materi Muatan PB Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan urusan yang menyangkut kesepakatan bersama.
Bagian Ketiga
PB Bupati
Paragraf 1
perencanaan
BAB V
Pasal 54

Paragraf 2
Penyusunan
BAB V
Pasal 55

- (1) Untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, bupati menetapkan PB Bupati.
- (2) Pimpinan SKPD pemrakarsa menyusun rancangan PB Bupati.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disusun disampaikan kepada bagian hukum untuk dilakukan pembahasan.
Paragraf 3
Pembahasan
BAB V
Pasal 56

- (1) Pembahasan rancangan PB bupati dilakukan oleh bupati bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.
- (2) Bupati membentuk tim pembahasan rancangan PB bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
- a. ketua : pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan SKPD pemrakarsa.
- b. sekretaris : kepala bagian hukum; dan
- c. anggota : sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan SKPD pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan rancangan PB bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan rancangan PB bupati kepada sekretaris daerah.
- (7) Pembahasan PB bupati mengacu pada pembahasan peraturan bupati.
Paragraf 4
Penetapan dan pengundangan
BAB V
Pasal 57

- (1) Rancangan PB Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan penandatanganan rancangan PB Bupati dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat kepala daerah.
BAB V
Pasal 58

PB bupati yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.
BAB V
Pasal 59

- (1) Penandatanganan PB bupati dibuat dalam rangkap 6 (enam).
- (2) Dalam hal penandatanganan PB bupati melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PB Bupati dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli PB bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh:
- a. sekretaris daerah masing-masing daerah;
- b. bagian hukum masing-masing daerah;
- c. perangkat daerah masing-masing pemrakarsa.
BAB V
Pasal 60

- (1) PB bupati yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) PB bupati sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PB bupati yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur
BAB V
Pasal 61

- (1) Sekretaris Daerah mengundangkan PB Bupati
- (2) Dalam hal sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan peraturan bupati dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian sekretaris daerah
Bagian Keempat
Peraturan DPRD
Paragraf 1
Perencanaan
BAB V
Pasal 62

- (1) Perencanaan penyusunan peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan DPRD.
- (2) Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD, atau ketua komisi, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD, atau ketua komisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.
Paragraf 2
Penyusunan
BAB V
Pasal 63

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan peraturan DPRD.
- (2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
BAB V
Pasal 64

- (1) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) merupakan peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. peraturan DPRD tentang tata tertib;
- b. peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
- c. peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.
BAB V
Pasal 65

- (1) Pimpinan DPRD membentuk tim penyusunan rancangan peraturan DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kebutuhan.
BAB V
Pasal 66

- (1) Ketua tim penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan DPRD yang telah disusun.
- (2) Ketua Tim mengajukan rancangan peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD.
Paragraf 3
Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik
BAB V
Pasal 67

- (1) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.
- (3) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan tentang:
- a. pengucapan sumpah/janji;
- b. penetapan pimpinan;
- c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
- d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
- e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
- f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
- g. penggantian antarwaktu anggota;
- h. pembuatan pengambilan keputusan;
- i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan pemerintah daerah;
- j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- k. pengaturan protokoler; dan
- l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.
Paragraf 4
Peraturan DPRD tentang Kode Etik
BAB V
Pasal 68

Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
BAB V
Pasal 69

Materi muatan peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 paling sedikit memuat:
- a. pengertian kode etik;
- b. tujuan kode etik;
- c. pengaturan mengenai:
- 1) sikap dan perilaku anggota DPRD;
- 2) tata kerja anggota DPRD;
- 3) tata hubungan antar penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 4) tata hubungan antar anggota DPRD;
- 5) tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
- 6) penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
- 7) kewajiban anggota DPRD;
- 8) larangan bagi anggota DPRD;
- 9) hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
- 10) sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
- 11) rehabilitasi
Paragraf 5
Peraturan DPRD Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan
BAB V
Pasal 70

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada badan kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V
Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.
BAB V
Pasal 72

Materi muatan peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 paling sedikit memuat:
- a. ketentuan umum;
- b. materi dan tata cara pengaduan;
- c. penjadwalan rapat dan sidang;
- d. verifikasi, meliputi:
- 1) sidang verifikasi;
- 2) pembuktian;
- 3) verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
- 4) alat bukti; dan
- 5) pembelaan;
- e. keputusan;
- g. pelaksanaan keputusan; dan
- h. ketentuan penutup.
Paragraf 6
Pembahasan
BAB V
Pasal 73

- (1) Rancangan peraturan DPRD dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus.
- (3) Pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
BAB V
Pasal 74

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) meliputi:
- a. penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
- b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; dan
- c. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi :
- a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
- b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak
Paragraf 5
Penetapan dan Pengundangan
BAB V
Pasal 75

- (1) Rancangan peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan DPRD.
BAB V
Pasal 76

- (1) Penandatangan peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. sekretaris daerah;
- b. sekretaris DPRD;
- c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
- d. bagian hukum.
BAB V
Pasal 77

- (1) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur.
BAB V
Pasal 78

- (1) Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan DPRD
- (2) Dalam hal sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian sekretaris daerah
BAB VI - EVALUASI RANCANGAN PERDA
Pasal 79

- (1) Gubernur melakukan evaluasi rancangan perda sesuai dengan :
- a. undang-undang di bidang pemerintahan daerah; dan b. peraturan perundang-undangan lainya.
- (2) Evaluasi rancangan perda sesuai dengan undang-undang di bidang pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. pajak daerah;
- e. retribusi daerah;
- f. tata ruang daerah;
- (3) Evaluasi rancangan perda sesuai peraturan perundangundangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
- a. rencana pembangunan industri; dan
- b. pembentukan, penghapusan, pengabungan, dan/atau perubahan status Nagari.
BAB VI - EVALUASI RANCANGAN PERDA
Pasal 80

- (1) Rancangan perda yang mengatur APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada gubernur.
- (2) Rancangan perda yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, tata ruang daerah dan rencana pembangunan industri yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh bupati paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada gubernur.
BAB VII - PRODUK HUKUM YANG BERSIFAT PENETAPAN Bagian Kesatu Keputusan Bupati
Pasal 81

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan keputusan bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada sekretaris daerah setelah mendapat paraf koordinasi kepala bagian hukum.
- (3) Sekretaris daerah mengajukan rancangan keputusan bupati kepada bupati untuk mendapat penetapan.
BAB VII - PRODUK HUKUM YANG BERSIFAT PENETAPAN Bagian Kesatu Keputusan Bupati
Pasal 82

Pembahasan keputusan bupati dilakukan oleh SKPD pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh bagian hukum.
BAB VII - PRODUK HUKUM YANG BERSIFAT PENETAPAN Bagian Kesatu Keputusan Bupati
Pasal 83

Keputusan Bupati setelah ditetapkan diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum, dengan menggunakan nomor kode klasifikasi.
Bagian Kedua Keputusan DPRD
BAB VII - PRODUK HUKUM YANG BERSIFAT PENETAPAN Bagian Kesatu Keputusan Bupati
Pasal 84

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b ditetapkan untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.
BAB VII - PRODUK HUKUM YANG BERSIFAT PENETAPAN Bagian Kesatu Keputusan Bupati
Pasal 85

- (1) Untuk menyusun keputusan DPRD dapat dibentuk melalui panitia khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 66 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
- a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD
- b. pendapat fraksi terhadap rancangan keputusan DPRD; dan
- c. persetujuan atas rancangan keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan dalam rapat paripurna DPRD.
BAB VII - PRODUK HUKUM YANG BERSIFAT PENETAPAN Bagian Kesatu Keputusan Bupati
Pasal 86

Pembahasan keputusan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD .
BAB VII - PRODUK HUKUM YANG BERSIFAT PENETAPAN Bagian Kesatu Keputusan Bupati
Pasal 87

Keputusan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dengan menggunakan nomor kode klasifikasi.
Bagian Ketiga
Keputusan Pimpinan DPRD
BAB VII - PRODUK HUKUM YANG BERSIFAT PENETAPAN Bagian Kesatu Keputusan Bupati
Pasal 88

- (1) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c ditetapkan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.
BAB VII - PRODUK HUKUM YANG BERSIFAT PENETAPAN Bagian Kesatu Keputusan Bupati
Pasal 89

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD, setelah mendapatkan masukan dari pimpinan Fraksi dalam rapat konsultasi dan/atau Badan Musyawarah dan/atau alat kelengkapan DPRD yang terkait.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD ditandatangani oleh pimpinan DPRD.
BAB VII - PRODUK HUKUM YANG BERSIFAT PENETAPAN Bagian Kesatu Keputusan Bupati
Pasal 90

Keputusan pimpinan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dengan menggunakan nomor kode klasifikasi
Bagian Keempat Keputusan Badan Kehormatan DPRD
BAB VII - PRODUK HUKUM YANG BERSIFAT PENETAPAN Bagian Kesatu Keputusan Bupati
Pasal 91

- (1) Materi muatan Keputusan Badan Kehormatan DPRD meliputi penetapan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.
BAB VII - PRODUK HUKUM YANG BERSIFAT PENETAPAN Bagian Kesatu Keputusan Bupati
Pasal 92

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.
BAB VII - PRODUK HUKUM YANG BERSIFAT PENETAPAN Bagian Kesatu Keputusan Bupati
Pasal 93

- (1) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
BAB VIII - AUTENTIFIKASI
Pasal 94

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. kepala bagian hukum untuk perda, peraturan bupati, peraturan bersama bupati dan keputusan bupati; dan
- b. sekretaris DPRD untuk peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.
BAB VIII - AUTENTIFIKASI
Pasal 95

- (1) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh bagian hukum dengan SKPD pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD.
BAB IX - PENDOKUMENTASIAN DAN PENYEBARLUASAN
Pasal 96

- (1) Pendokumentasian produk hukum yang ditetapkan oleh Bupati dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Pendokumentasian produk hukum yang ditetapkan oleh DPRD dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat DPRD.
BAB IX - PENDOKUMENTASIAN DAN PENYEBARLUASAN
Pasal 97

Perda, peraturan bupati, peraturan bersama bupati dan peraturanturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Kedua
Penyebarluasan
BAB IX - PENDOKUMENTASIAN DAN PENYEBARLUASAN
Pasal 98

- (3) (1) Penyebarluasan perda dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan pembahasan rancangan perda.
- (2) (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
BAB IX - PENDOKUMENTASIAN DAN PENYEBARLUASAN
Pasal 99

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari bupati dilaksanakan oleh sekretaris daerah bersama dengan SKPD pemrakarsa.
BAB IX - PENDOKUMENTASIAN DAN PENYEBARLUASAN
Pasal 100

- (1) Penyebarluasan perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan peraturan bupati, peraturan bersama bupati dan keputusan bupati yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh sekretaris daerah bersama dengan SKPD pemrakarsa.
- (3) Penyebarluasan peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.
BAB IX - PENDOKUMENTASIAN DAN PENYEBARLUASAN
Pasal 101

Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.
BAB IX - PENDOKUMENTASIAN DAN PENYEBARLUASAN
Pasal 102

- (1) Bupati wajib menyebarluaskan perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan peraturan bupati yang telah diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Bupati yang tidak menyebarluaskan perda dan peraturan bupati yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
- (3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, bupati diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil bupati atau oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB IX - PENDOKUMENTASIAN DAN PENYEBARLUASAN
Pasal 103

Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 102 dapat dilakukan melalui media masa, tatap muka atau diskusi terbuka, ceramah, dialog, seminar, dengar pendapat, lokakarya, pertemuan ilmiah, konferensi pers, situs dan bentuk lainnya yang dapat melibatkan masyarakat umum secara langsung.
BAB XI - PEMBIAYAAN
Pasal 105

Pembiayaan pembentukan produk hukum daerah dan produk hukum DPRD dibebankan pada APBD.
BAB XII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 106

- (1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan huruf 12.
- (2) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
- b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. perda , peraturan bupati, PB Bupati, keputusan bupati oleh bagian hukum; dan
- b. peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD oleh sekretaris DPRD.
BAB XII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 107

- (1) Perda, peraturan bupati, PB bupati,dan keputusan bupati,peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan kabupaten/kota menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.
- (2) Penulisan nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB XII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 108

- (1) Setiap tahapan pembentukan perda, perbup, PB bupati dan peraturan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan perda, perbup, PB Bupati dan peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.
BAB XII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 109

- (1) Pemerintah daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap produk hukum daerah sebelum ditetapkan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah daerah dan/atau DPRD kepada pemerintah daerah provinsi.
- (3) Dalam hal Pemerintah daerah dan/atau DPRD melakukan konsultasi pada Pemerintah Pusat, wajib membawa surat pengantar dari pemerintah provinsi.
Diundangkan di Pulau Punjung pada tanggal 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA, dto
BENNY MUKHTAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT : (2/2016)
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 110

Semua ketentuan mengenai program pembentukan perda tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 111

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Teknik Pembentukan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 112

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.
Ditetapkan di Pulau Punjung pada tanggal 2016 BUPATI DHARMASRAYA, dto
SUTAN RISKA
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Pedoman Pembentukan Produk Hukum di daerah merupakan sebuah regulasi yang mengatur ketentuan yang baku mengenai tata cara pembentukan produk hukum daerah yang berlangsung dalam proses perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan dengan berpedoman pada teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, terdapat beberapa perubahan substansi materi yang berkaitan dengan pembentukan produk hukum daerah.Dalam Peraturan tersebut memuat amanat pencabutan terhadap:
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Pasal 1 angka 4, Pasal 314 sampai dengan Pasal 412, Pasal 418 sampai dengan Pasal 421 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta penyesuaian dengan dinamika perubahan regulasi peraturan terkait, diharapkan terwujud sebuah metode dan standar yang tepat dalam penyusunan produk hukum daerah sesuai dengan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga terwujud produk hukum yang baik di Kabupaten Dharmasraya
PENJELASAN
Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan adalah setiap pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai## Huruf bYang dimaksud dengan 'asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat' adalah bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dibuat oleh lembaga /pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, peraturan perundangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/ pejabat yang tidak berwenang.## Huruf cYang dimaksud dengan 'asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan', adalah bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki perundangundangannya.## Huruf dYang dimaksud dengan 'asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.## Huruf eYang dimaksud dengan 'asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.## Huruf fYang dimaksud dengan 'asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai interprestasi dalam pelaksanaanya.## Huruf gYang dimaksud dengan 'asas keterbukaan', adalah proses pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-Iuasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Produk Hukum Daerah.##
PENJELASAN
Pasal 5

## Huruf a

Yang dimaksud dengan 'asas pengayoman' adalah bahwa materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.## Huruf bYang dimaksud dengan 'asas kemanusiaan' adalah bahwa materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak azasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk daerah secara proporsional.## Huruf cYang dimaksud dengan 'asas kebangsaan' adalah bahwa materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.## Huruf dYang dimaksud dengan 'asas kekeluargaan adalah bahwa materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.## Huruf eYang dimaksud dengan 'asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah daerah dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.## Huruf fYang dimaksud dengan 'asas bhinneka tunggal ika',adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalahmasalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.## Huruf gYang dimaksud dengan 'asas keadilan' adalah bahwa materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.## Huruf hYang dimaksud dengan 'asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan' adalah bahwa setiap hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.## Huruf iYang dimaksud dengan 'asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.## Huruf jYang dimaksud dengan 'asas keseimbangan dan keselarasan' adalah bahwa setiap materi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.
PENJELASAN
Pasal 20

Ayat (1)

Pada prinsipnya semua Rancangan Peraturan Daerah harus disertai naskah akademik, kecuali Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah, dan Rancangan Peraturan Daerah yang hanya mengubah beberapa materi yang sebelumnya sudah memiliki naskah akademik.Ayat (2)Cukup Jelas.Ayat (3)Cukup Jelas.Ayat (4)Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 27 Cukup Jelas. ' Pasal 28 Cukup Jelas. Pasal 29 Cukup Jelas. Pasal 30 Cukup Jelas. Pasal 31 Cukup Jelas. Pasal 32 Cukup Jelas. Pasal 33 Cukup Jelas. Pasal 34 Cukup Jelas. Pasal 35 Cukup Jelas. Pasal 36 Cukup Jelas. Pasal 37 Cukup Jelas. Pasal 38 Cukup Jelas. Pasal 39 Cukup Jelas. Pasal 40 Cukup Jelas. Pasal 41 Cukup Jelas. Pasal 42 Cukup Jelas. Pasal 43 Cukup Jelas. Pasal 44

```Cukup Jelas.```
PENJELASAN
Pasal 45 Cukup Jelas. Pasal 46 Cukup Jelas. Pasal 47 Cukup Jelas. Pasal 48 Cukup Jelas. Pasal 49 Cukup Jelas. Pasal 50 Cukup Jelas. Pasal 51 Cukup Jelas. Pasal 52 Cukup Jelas. Pasal 53 Cukup Jelas. Pasal 54 Cukup Jelas. Pasal 55 Cukup Jelas. Pasal 56 Cukup Jelas. Pasal 57 Cukup Jelas. Pasal 58 Cukup Jelas. Pasal 59 Cukup Jelas. Pasal 60 Cukup Jelas. Pasal 61 Cukup Jelas. Pasal 62

```Cukup Jelas.```
PENJELASAN
Pasal 63 Cukup Jelas. Pasal 64 Cukup Jelas. Pasal 65 Cukup Jelas. Pasal 66 Cukup Jelas. Pasal 67 Cukup Jelas. Pasal 68 Cukup Jelas. Pasal 69 Cukup Jelas. Pasal 70 Cukup Jelas. Pasal 71 Cukup Jelas. Pasal 72 Cukup Jelas. Pasal 73 Cukup Jelas. Pasal 74 Cukup Jelas. Pasal 75 Cukup Jelas. Pasal 76 Cukup Jelas. Pasal 77 Cukup Jelas. Pasal 78 Cukup Jelas Pasal 79 Cukup Jelas. Pasal 80

```Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 112

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016 NOMOR 2