PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 6 Tahun 2015
Tentang PEDOMAN PENULISAN AKSARA ARAB MELAYU JAMBI
Berlaku: 20 Januari 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
GUBERNUR JAMBI
PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENULISAN AKSARA ARAB MELAYU JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,
- a. bahwa untuk melaksanakan strategi kebijakan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan aksara Arab Melayu Jambi diperlukan pedoman penulisan Aksara Arab Melayu Jambi;
- b. bahwa untuk memberikan petunjuk dan arahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu disusun Pedoman Penulisan Aksara Arab Melayu Jambi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jambi;
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu
- Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun
Menetapkan
2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 7);
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 73 Tahun 2013 tentang Aksara Arab Melayu Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 73);
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENULISAN AKSARA ARAB MELAYU JAMBI
N/A
Pasal 1

KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jambi;
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi;
5. Aksara Arab Melayu Jambi adalah carakan atau huruf yang mempunyai bentuk, tanda grafis, sistem , dan tatanan penulisan yang digunakan untuk bahasa dan sastra Melayu Jambi dalam perkembangan sejarahnya yang berbentuk Arab Melayu (huruf jawi) dan atau aksara khas seperti 'incung' di Kabupaten Kerinci dan Kecamatan Mandiangin.
6. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Provinsi.
N/A
Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Pedoman Penulisan Aksara Arab Melayu Jambi.
N/A
Pasal 3

STRATEGI KEBIJAKAN
Strategi kebijakan perlindungan, pembinaan dan pengembangan aksara Arab Melayu Jambi dilaksanakan melalui upaya pemasyarakatan penggunaanya pada naskah dinas sepanjang penulisan tanggal, bulan, tahun dan penamaan jalan, papan nama, tempat dan bangunan yang bersifat publik di wilayah Provinsi Jambi.
N/A
Pasal 4

SISTEMATIKA PENULISAN
Pedoman Penulisan Aksara Arab Melayu ini, diatur
dengan sistematika sebagai berikut :
BAB IV - PENUTUP
Pasal 5

Rincian Pedoman Penulisan Aksara Arab Melayu dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam ikut melindungi dan melestarikan Aksara Arab Melayu Jambi.
BAB IV - PENUTUP
Pasal 6

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
- (1) Gubernur berwenang dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kegiatan, pelindungan, pembinaan, dan pengembangan aksara Arab Melayu Jambi.
- (2) Dalam penyusunan aksara Arab Melayu Jambi pada penamaan instansi, SKPD, badan, lembaga lainnya, berkoordinasi dengan Lembaga Adat Melayu Jambi dan MUI Jambi.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan dan penerapan aksara Arab Melayu Jambi akan dilakukan asistensi oleh tim yang ditunjuk melalui keputusan Gubernur Jambi.
BAB IV - PENUTUP
Pasal 7

- (1) Semua elemen masyarakat dan Pemerintah Daerah ikut berperan aktif dalam upaya pelindungan, pembinaan dan pengembangan aksara Arab Melayu Jambi.
- (2) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pelindungan, pembinaan, dan pengembangan aksara
Arab Melayu Jambi berkewajiban mendorong peran serta masyarakat.
BAB IV - PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, peraturan yang berkaitan dengan bahasa, sastra, aksara Arab Melayu Jambi, dan rumah Kajang Lako Jambi yang sudah ada sebelum Peraturan Gubernur ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.
BAB IV - PENUTUP
Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.
Ditetapkan di Jambi pada tanggal 20 Januari 2015
GUBERNUR JAMBI,
H. HASAN BASRI AGUS
Diundangkan di Jambi pada tanggal, 20 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, ttd
H. RIDHAM PRISKAP
BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2015 NOMOR 6
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENULISAN AKSARA ARAB MELAYU JAMBI
PEDOMAN PENULISAN AKSARA ARAB JAMBI