Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang BUPATI LAMONGAN,
Berlaku: 15 September 2016
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI LAMONGAN PROVINS! JA WA TIMUR
PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 38.3 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN,
- a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan pada umumnya dan wilayah perdesaan pada khususnya serta guna meningkatkan perekonomian, sosial, dan budaya serta mendorong kemandirian masyarakat dengan berbasis pemberdayaan masyarakat Desa, maka perlu diberikan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;
- b. bahwa sebagai pedoman dalam pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Lamongan telah diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2016 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 dalam Implementasi Teknis Perencanaan, Pelaksanaan Kegiatan, dan Pengadministrasiannya kurang optimal;
l
Mengingat
- c. bahwa untuk lebih mengoptimalkan dalam pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa khususnya batas maksimal pencairannya perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamongan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2016 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2039);
12. PeraturanDaerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasall
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Lamongan diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa melalui musyawarah Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. penanggung jawab
: Kepala Desa;
- b.
- koordinator
- c. ketua
- d.
- anggota
: Sekretaris Desa;
: Ketua LPM;
: Unsur Perangkat/Kelembagaan Desa dan Tokoh Masyarakat.
2. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan (3) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi:
N/A
Pasal 12

- (1) Dana BKPD disalurkan dari Kas Daerah melalui PD. BPR Bank Daerah Lamongan ke Nomor Rekening Kas Desa penerima bantuan keuangan;
- (2) Dana BKPD dengan nilai bantuan kurang dari Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dibayarkan dengan mekanisme 1 (satu) termin/tahap;
- (3) Urutan pengajuan BKPD l(satu) termin/tahap sebagaimana berikut:
- a. pencairan dialokasikan sebesar 100% (seratus perseratus) dengan ketentuan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
- 1) surat Permintaan Pembayaran;
- 2) naskah Perjanjian Bantuan Keuangan antara Pemerintah Daerah dengan Kepala Desa penerima bantuan;
- 3) kwitansi;
- 4) fotokopi buku rekening kas Desa;
- 5) surat pernyataan kesanggupan swadaya penunjang;
- 6) berita Acara Musyawarah Desa (dilengkapi dengan daftar hadir);
- 7) rencana anggaran biaya (RAB)/Gambar analisa pekerjaan, bestek, dan foto 0% (no! perseratus);
- 8) surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TKPD) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (BKPD);
- 9) surat perjanjian kerja;
- 10) surat pernyataan tanggungjawab belanja (SPTJB) dan;
- 11) pakta Integritas.
- b. kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud huruf a dibuat dalam rangkap 3 (1 lembar asli dan 2 lembar copy) 1 rangkap asli disimpan TPKD, sedangkan untuk TPK dan Tim Pembina masing› masing 1 rangkap copy.
3. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (3) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi:
N/A
Pasal 13

- (1) Dana BKPD dengan nilai bantuan Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan/atau lebih, dibayarkan dengan mekanisme 2 (dua) termin/tahap;
- (2) Pembayaran dana untuk termin I (satu) dialokasikan sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari total alokasi dana, urutan pengajuan pencairan dana termin I (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);
- (3) Urutan pengajuan pencairan dana termin II (dua) sebagai berikut: Pembayaran dana sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari total dana bantuan dengan ketentuan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
- a. surat Permintaan Pembayaran termin II (dua);
- b. kwitansi termin II (dua);
- c. dokumentasi kegiatan foto 50% (lima puluh perseratus) dan 100% (seratus perseratus) tercantum papan kegiatan;
- d. berita acara pemeriksanaan pekerjaan dan;
- e. berita acara serah terima kegiatan.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.
Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 15 September 2016
BUPATI LAMONGAN, ttd. FADEL!