PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 30 Tahun 2014
Tentang PERHATIAN
Berlaku: 30 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Mengingat
Daerah melalui Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Labuhanbatu.
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34190;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 3851);
5. Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);
- i8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentangJenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir\_ dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 32);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah - Kabupaten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008 Seri D Nomor 6);
24. Peratuan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor O 1 Tahun 2011 ten tang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Ka bu paten Labuhanbatu Nomor 01 Tahun 2011 Seri A Tanggal 04 Maret 2011);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 03 Tahun 2011 ten tang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 03 Tahun 2011 Seri A Tanggal 04 Maret 2011);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 04 Tahun 2011 ten tang Pajak Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011 Nomor 4 Tahun 2011 Seri A Tanggal 04 Maret 2011);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Ka bu paten Labuhanbatu Nomor 4 Tahun 2011 Seri A Tanggal 04 Maret 2011);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 06 Tahun 2011 ten tang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 06 Tahun 2011 Seri A Tanggal 04 Maret 2011);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 07 Tahun 2011 Seri A Tanggal 04 Maret 2011);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 08 Tahun 2011 ten tang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 08 Tahun 2011 Seri A Tanggal 04 Maret 20 11 J;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 09 Tahun 2011 ten tang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 04.Tahun 2011 Seri A Tanggal 04 Maret 2011);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah
-
Menetapkan
Kabupaten Labuhanbatu Nomor 10 Tahun 2011 Seri A Tanggal 04 Maret 2011).
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN LABUHANBATU
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Labuhanbatu dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah yang dinyatakan dalam rupiah dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebaga:i berikut:
- a. Komponen sumber daya alam terdiri dari faktor:
1. Jenis sumber air seperti Air Tanah dangkal, Air Tanah dalam dan mata air;
2. Lokasi sumber air seperti daerah diluar jangkauan sumber air alternaiif dan daerah didalam jangkauan sumber air alternatif;
3. Kualitas air seperti kualitas baik untuk bahan baku air minum dan kualitas jelek untuk bahan baku air minum yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- b. Komponen kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan terdiri dari faktor :
1. Volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
2. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air;
3. Luas areal tcrnpat pemanfaatan air;
4. Musim pengambilan.
- (2) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan volume pengambilan air dengan harga dasar air.
- (3) Peruntukan adalah penggolongan Wajib Pajak dari segi usaha atau kegiatan yang dilaksanakan :
- a. Golongan Industri; b. Golongan Non Industri.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah perusahaan PT. Pertamina dan para Kontraktornya untuk kegiatan Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebesar Rp.125,-/M3;
- b. Pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk kegiatan pembangkit listrik industri sebesar Rp.75,-/M3;
- c. Pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp.100,/M3; dan
- d. Pengambilan dan/ a tau pemanfaatan air tanah selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c sebesar Rp. 50,-/M3.
Paragraf 1 Perhitungan
Untuk menghitung besarnya Faktor Nilai Air, tiap komponen diberi bobot sebagai berikut :
- a. Bobot Komponen Sumber Daya Alam
1. Kriteria; Air Bawah Tanah, ada Sumber Alternatif (K-I) mempunyai bobot 4,
2. Kriteria; Air Bawah Tanah, tidak ada Sumber Altematif (K-II) mempunyai bobot 2.24.
Bobot Komponen
1. Komponen Air Bawah Tanah, ada Sumber memiliki Persentase 60, Bobot O;
2. Komponen Pemulihan, Peruntukan dan Pengelolaan memiliki Persentase 40, Bobot 2.24.
- c. Bobot Kornponen Sumber Daya Alam
1. Peruntukan Industri (KI), 0-50M3=4.2, 51-500M3=4.4, 501-1000M3=4.8, 1001-2500M3=5.2, &gt;2500M3=5.6;
2. Peruntukan Industri (KII), 0-50M3=2.5, 51-500M3=2.75, 501-1000M3=3, 1001-2500M3=3.25, &gt;2500M3=3.5;
3. Peruntukan Non Industri (KI), 0-50M3=2.0, 51500M3=2.2, 501-1000M3=2.4, 1001-2500M3=2.6, &gt;2500M3=2.8;
4. Peruntukan Non Industri (KII), 0-50M3= 1, 51-500M3= 1.1, 501-1000M3=1.2, 1001-2500M3=1.3, &gt;2500M3=1.4.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 7

Cara Menghitung Faktor Nilai Air Tanah :
- a. Faktor Nilai Air Tanah (ada sumber alternatif untuk Wajib Pajak Golongan Industri K-I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- b. Faktor Nilai Air Tanah (tidak ada sumber alternatif) untuk Wajib Pajak Golongan Industri K-II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- c. Faktor Nilai Air Tanah (ada sumber alternatif) untuk Wajib Pajak Golongan Non Industri K-I sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- d. Faktor Nilai Air Tanah (tidak ada sumber alternatif) untuk Wajib Pajak Golongan Non Industri K-II sebagaimana tercanturn dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 8

Cara Perhitungan Harga Air Baku untuk Air Tanah adalah :
- a. Biaya Investasi mulai dari standar Minimal Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) disusun · secara proporsional ketingkat investasi Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah);
- b. Biaya operasional dan biaya investasi ditetapkan dengan perbandingan 1:2,5 (satu berbanding dua koma lima);
- c. Unsur Teknis dan umur ekonomis mesm dan instalasi ditetapkan 10 (sepuluh) tahun;
- d. Volume Air yang dihasilkan rata-rata setiap hari 50 M3 (Lima puluh meter kubik) selama umur teknis dan ekonomis mesin dan instalasi.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 9

- (1) Perhitungan Harga Air Baku untuk Tanah sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini ..
- (2) Cara Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah adalah:
- a. Nilai Perolehan Air Tanah dihitung berdasarkan jumlah pengambilan dan/ atau pernanfaatan air tanah per meter kubik oleh wajib pajak;
- b. Mengalikan faktor nilai air dengan harga air baku menjadi harga dasar menurut bagian volume (segmen kubikasi);
- c. Harga dasar air dikalikan dengan dasar volume, menjadi nilai perolehan air.
Paragraf 2 Perhitungan Pokok Pajak Air Tanah
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 10

Cara menghitung Pokok Pajak Air Tanah adalah:
- a. Pokok pajak untuk air tanah 20% (dua puluh persen) dari jumlah Nilai Perolehan Nilai Air Tanah;
- b. Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah untuk golongan Industri dan Non Industri ditetapkan berdasarkan K-I (kriteria I) dan K-II (kriteria II);
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 11

Cara menghitung Harga Dasar Air Tanah adalah :
Hasil perhitungan Harga Dasar Air Tanah berdasarkan volume air, jenis sumber air dan golongan Wajib Pajak Industri K-I dan K-II dan golongan Wajib Pajak Non Industri K-1 dan K-11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 12

Harga Air Baku dan Harga Dasar Air Tanah akan ditinjau kembali secara periodik yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 13

- (1) Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) adalah berdasarkan tarif progresif dan klasifikasi pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Klasifikasi pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam 5 (lima) golongan, terdiri dari :
- a. Golongan Non Niaga, merupakan kegiatan yang tidak termasuk Niaga dan Industri, akan tetapi pemakaian air tanah lebih dari 100M3/bulan seperti rumah khusus seperti apartemen, rumah susun, kantor-kantor kedutaan/konsulat dan sebagainya;
- b. Golongan Niaga Kecil, merupakan kegiatan usaha dengan modal &lt; (kurang dari) Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) dengan kegiatan pembelian, penjualan, jasa, ekspor dan impor suatu barang, yang memakai air dengan kapasitas pompa &lt; (kurang dari) 2 liter / detik, antara lain seperti kedai sampah, kedai kopi/warung nasi, kios/toko, salon, penjahit dengan skla kecil, door smeer, rumah makan, restoran, apotik, hotel melati, wisma adat, lembaga penyelenggara kursus, warnet losmen, klinik swasta, bengkel, percetakan, gudang, penjahit/tailor, salon kecantikan, bimbingan tes, biro jasa, terminal bus;
- c. Golongan Niaga Besar, merupakan kegiatan usaha dengan modal &gt; (lebih dari) Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) dengan kegiatan pembelian, penjualan, jasa, ekspor dan impor suatu barang, yang memakai air dengan kapasitas pompa &gt; (lebih dari) 2 liter/ detik, antara laintempat penjualan air, perusahaan negara yang diusahakan secara komersial seperti hotel berbintang, pusat perbelanjaan mall/plaza, supermarket, rumah sakit swasta, kolam renang, bioskop, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) / pompa bensin, gudang sekolah besar, tempat hiburan malam (night club) diskotik, karaoke, tempat kebugaran dan mandi uap (steambath), panti pijat, mandi uap dan Niaga Besar lainnya;
- d. Golongan Industri Kecil, merupakan kegiatan usaha dengan modal &lt; (kurang dari) Rp.400.000.000,(empat ratus juta rupiah) dengan kegiatan ekonomi dan jasa yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan/ atau barang jadi, yang lebih tinggi penggunaannya yang memakai air tanah dengan kapasitas pompa &lt; (kurang dari) 2 liter/ detik, antara lain usaha kerajinan tangan, industri rumah tangga (home industry), konveksi kecil, peternakan kecil dan usaha industri kecil lainnya; 3 `
- e. Golongan Industri Besar, merupakan kegiatan usaha dengan modal &gt; (lebih dari) Rp.400.000.000,(empat ratus juta rupiah) dengan kegiatan ekonomi dan jasa yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan/ atau barang jadi, yang lebih tinggi penggunaannya yang memakai air tanah dengan kapasitas pompa &lt; (kurang dari) 2 liter/ detik, antara lain pabrik kimia, industri makanan dan minuman, pabrik es dan/ atau pendingin hewan laut, industri farmasi dan usaha industri besar lainnya.
Bagian Kedua Pajak Reklame
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 14

- (1) Objek Pajak Reklame adalah suatu bentuk pengenal usaha atau profesi yang tidak terdapat atau tidak menyatu dengan suatu produk barang dan jasa.
- (2) Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame.
- (3) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperhitungkan dengan memperhatikan: a. Jenis
- b. Bah an yang digunakan
- c. Lokasi penempatan
- d. Jangka waktu penyelenggaraan
- e. Jumlah
- f. Ukuran media reklame
8. -(4) Nilai strategis reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kepadatan pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
- (5) Nilai jual objek pajak reklame adalah sebesar nilai yang ditetapkan oleh DPPKAD sebagai dasar perhitungan pajak penyelenggaraan reklame, yang diperoleh dengan mengalikan luas reklame dengan tarif sesuai NJOP.
- (6) Nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 15

- (1) Setiap penyebaran reklame di wilayah daerah harus memperhatikan keserasian lingkungan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Penentuan zona reklame sangat diperlukan ## Pasal 17
- ( 1) Harga Tarif Sewa Parkir adalah harga yang digunakan oleh penyelenggara/pengelola parkir untuk memungut parkir kepada setiap pengendara kenderaan bermotor.
- (2) Harga Tarif sewa parkir terdiri dari :
- a. tarif tetap;
- b. tarif progresif;
- c. tarif vallet;
- d. tarif khusus (untuk penitipan kendaraan bermotor)
- e. tarif sewa curna-cuma/bebas parkir
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 18

- (1) Harga tarif sewa parkir untuk tarif tetap adalah :
- a. Untuk kendaraan roda dua adalah sebesar Rp. 1.000,( seribu rupiah);
- b. Untuk kendaraan roda empat adalah sebesar Rp. 2.000,(dua ribu rupiah);
- c. Untuk kendaraan lebih dari roda empat adalah sebesar Rp. 4.000,(empat ribu rupiah).
- (2) Harga tarif sewa parkir untuk tarif progresif adalah :
- a. Untuk kenderaan roda dua adalah sebesar Rp. 1.000,(seribu rupiah) untuk dua jam pertama dan penambahan sebesar Rp. 1.000,(seribu rupiah) untuk satu jam berikutnya;
- b. Untuk kenderaan roda empat adalah sebesar Rp. 2.000,(dua ribu rupiah) untuk dua jam pertama dan penambahan sebesar Rp. 1.000,(seribu rupiah) untuk satu jam berikutnya;
- c. Untuk kenderaan lebih dari roda empat adalah sebesar Rp. 4.000,(empat ribu rupiah).
- (3) Harga tarif sewa parkir untuk tarif vallet adalah sebesar Rp. 20.000,(dua puluh ribu rupiah);
- (4) Harga tarif sewa parkir khusus adalah sebesar:
- a. Untuk kendaraan roda dua Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah) per hari;
- b. Untuk kendaraan roda dua Rp. 30.000,(tiga puluh ribu rupiah) per hari.
- (5) Harga tarif sewa cuma-cuma/bebas parkir disamakan dengan tarif sewa parkir untuk tarif tetap sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).
8. ,6) Apabila Harga Tarif Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan - ayat (4) digunakan oleh penyelenggara/ pengelola parkir dimana harga tarif sewa parkir disesuaikan dengan tarif tetap.
Paragraf 2 Karcis Parkir
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 19

- (1) Setiap Wajib Pajak parkir dalam mencatat transaksi/ penerimaan pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penyelenggaraan parkir, wajib menggunakan karcis parkir yang telah diporporasi oleh
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu, kecuali ada ijin persetujuan dari Kepala Dinas.
- (2) Karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat/ dicetak atas biaya yang ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak atau disediakan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- (3) Karcis parkir yang pengadaannya dibuat/ dicetak sendiri oleh Wajib Pajak sebelum digunakan dalam transaksi penerimaan pembayaran, terlebih dahulu diporporasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- (4) Pajak yang menggunakan karcis parkir yang tidak diporporasi oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 400% (empat ratus persen) dari dasar pengenaan pajak.
- (5) Dalam hal Parkir diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Parkir yang bertanggung jawab kepada manajemen (penyedia fasilitas), wajib bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Daerah.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 20

- ( 1) Tata cara penggunaan karcis parkir diatur sebagai berikut :
- a. Karcis parkir dibuat sekurang-kurangnya 3 (tiga) rangkap dengan atau tanpa warna berbeda dan harus memuat:
1. Catatan tentang kenderaan bermotor roda dua, roda empat, roda enam dan seterusnya yang memasuki lokasi/tempat parkir;
2. Nomor urut dan seri;
3. Nama dan alamat usaha;
4. Macam, jenis kuantum, biaya parkir per kenderaan;
5. Jumlah pajak parkir yang harus dipungut.
- b. Karcis parkir harus digunakan secara berurutan dimulai dari nomor terkecil dan seri huruf menurut alphabet.
- c. Karcis parkir harus diserahkan kepada Subjek Pajak pada saat Wajib Pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh Subjek Pajak atau konsumen.
- d. Karcis parkir yang telah dibayar oleh Subjek Pajak atau konsumen, diserahkan :
1. Lembar kesatu, untuk Subjek Pajak atau konsumen;
2. Lembar kedua, untuk Dinas Pendapatan;
3. Lembar ketiga, untuk Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (2) setiap Wajib Pajak parkir dalam mencatat transaksi / penerimaan pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penyelenggaraan parkir, wajib menggunakan karcis parkir yang telah diperporasi oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu, kecuali ada ijin persetujuan dari Kepala Dinas.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 21

- (1) Untuk menampung perkembangan teknologi perekaman data transaksi usaha, Wajib Pajak dapat menggunakan perlatan komputer atau mesin cash register dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas untuk dikecualikan/ dibebaskan dari kewajiban menggunakan cetakan karcis parkir dan melegalisasinya.
- (2) Kepala Dinas dapat menyetujui atau \_menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis berdasarkan pertimbangan antara lain, tingkat kepadatan kenderaan parkir dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, intensitas pelayanan dalam penyelenggaraan parkir dan kapasitas serta kemampuan teknis peralatan komputer atau mesin cash register.
- (3) Dalam hal Kepala Dinas menyetujui permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak wajib:
- a. Melaporkan hasil transaksi penerimaan atas penggunaan komputer atau mesin cash register secara berkala dengan melampirkan print out hasil transaksi pada waktu menyampaikan SPTPD kepada Kepala Dinas;
- b. Menghubungkan perangkat komputer atau mesin cash register yang digunakannya dengan sistem pengawasan perpajakan dalam jaringan sistem informasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu secara online apabila diperlukan.
Ketetapan dan Perhitungan
- (1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan secarajabatan atau dibayar sendiri oleh wajib pajak secara tunai.
- (2) Wajib Pajak menggunakan bill/faktur bukti pembayaran yang mencantumkan nilai pajak.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan pajak dengan bill/ faktur maka pembayaran yang diterima penyelenggara parker sudah termasuk pajaknya.
- (4) Setiap Wajib Pajak yang penetapan pajaknya dilakukan secara jabatan, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD secara jabatan.
- (6) Ketika kita memasuki sebuah mall dengan menggunakan kendaraan tentu saja memarkirkan kendaraan yang kita gunakan ketempat parkir yang sudah disediakan, dan setiap kendaraan yang memasuki ketempat yang disediakan mendapatkan tanda masuk parkir. Tanda masuk parkir adalah tanda untuk kendaraan yang diberikan dengan nama dan dalam bentuk apapun untuk memasuki fasilitas parkir untuk umum.
Bagian Kelima Pajak Penerangan Jalan
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 23

Harga satuan listrik yang berlaku adalah harga satuan listrik sesuai dengan harga dari PT. PLN.
Bagian Keenam
Pajak Hotel
Paragraf 1 Klasifikasi Pajak Hotel
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 24

Klasifikasi Hotel terdiri atas :
- a. Kelas Melati;
- b. Hotel Berbintang.
- (1) Pemungutan Pajak harus bersifat adil dan merata.
- (2) Penetapan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang, oleh karena itu Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terhutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.
- (3) Wajib Pajak dapat membayar pajak sesuai dengan saat yang tidak rnenyulitkan Wajib Pajak.
- (4) Biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan semaksimal mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak.
Paragraf 3 Kamar Hotel
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 26

Dari segi jumlah kamar hotel yang disediakan dapat dibedakan menjadi:
- a. Small Hotel jumlah kamar yang tersedia maksimal sebanyak 28 kamar;
- b. Medium Hotel jumlah kamar yang disediakan antara 29 299 kamar;
- c. Large Hotel jumlah kamar yang disediakan sebanyak lebih dari 300 kamar.
Paragraf 4 Tingkat Hunian Hotel
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 27

"ingkat hunian adalah suatu keadaan sampai sejauh mana jumlah kamar yang terjual dalam satuan hari bila di bandingkan dengan seluruh jumlah kamar yang tersedia untuk dijual.
Paragraf 5 Dasar Perhitungan Pajak
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 28

- (1) Tarif pajak hotel sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel;
- (2) Untuk khusus rumah kos yang lebih dari 10 (sepuluh) kamar yang dihuni mahasiswa dengan harga sewa kamar diatas
2. 1 (satu) juta rupiah perbulan dikenakan tarif 10% (sepuluh persen);
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pasal (1) menggunakan billbond atau dengan cara lain;
- (4) Penetapan pajak hotel dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak Daearh (SKPD);
- (5) Penetapan tarif dengan Surat Ketetapan Pajak Daearh (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
Paragraf 6 Bon Penjualan (Bill)
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 29

- (1) Setiap Usaha Hotel wajib menggunakan bon penjualan atau bill yang memperlihatkan terjadinya pesanan atau transaksi pembayaran, kecuali ditentukan lain dengan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Bon penjualan atau bill sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1) dapat dibuat/ dicetak atas biaya yang ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak Hotel atau disediakan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- (3) Bon penjualan a tau bill yang pengadaannya dibuat/ dicetak sendiri oleh Wajib Pajak Hotel sebelum digunakan dalam transaksi/penerimaan pembayaran,terlebih dahulu dilegalisasi oleh Dinas Pendapatan Pengelclaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- (4) Wajib Pajak Hotel yang menggunakan bon penjualan atau bill yang tidak dilegalisasi oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu dan tanpa Persetujuan Kepala Dinas, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 30

Tata cara penggunaan bon penjualan atau bill sebagai berikut:
- a. Bon penjualan atau bill paling sedikit rangkap 3 (tiga) dengan warna berbeda harus memuat :
1. Nomor urut dan seri;
2. Nama dan alamat usaha;
3. Macam,harga satuan per item (jenis) dan jumlah harga jual;
4. Jumlah Pajak Hotel yang harus dipungut.
- b. Bon penjualan atau bill harus digunakan secara berurutan dimulai dari nomor bil terkecil dan seri urut menurut alphabet;
- c. Bon penjualan atau bill harus disereahkan kepada Subjek Pajak pada saat Wajib Pajak Hotel mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh Subjek Pajak atau penginap/tamu;
- d. Bon penjualan atau bill yang telah dibayar oleh Subjek Pajak atau konsumen, diserahkan:
1. Lembar kesatu, untuk Subjek Pajak;
2. Lembar Kedua, untuk Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangandan Asset Daerah;
3. Lembar Ketiga,untuk Wajib Pajak Hotel yang bersangkutan.
Bagian Ketujuh Pajak Restoran
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 31

- (1) Pengusaha restoran mengenakan Pajak Restoran atas pembayaran pelayanan direstoran dengan mengenakan tarif pajak.
- (2) Dalam hal pengusaha restoran tidak mengenakan pajak sebagai mana dimaksud pada ayat (1) jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Restoran.
- (3) Dalam hal pengusaha restoran melakukan kontrak maka jumlah pembayaran pada nilai kontrak termasuk Pajak Restoran.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 32

- ( 1) Terhadap usaha restoran yang dilakukan atas nama atau tanggungan beberapa orang atau badan, atau oleh 1 (satu) orang atau beberapa badan maka orang atau badan, setiap anggota atau setiap pengurus badan dianggap sebagai
- Wajib Pajak, dan bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajaknya.
- (2) Dalam hal pembayaran oleh Subjek Pajak atau pengunjung/tamu kepada Wajib Pajak dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka harga jual atau harga penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat itu.
- (3) Harga pasar yang wajar adalah harga pasar yang berlaku juga untuk Subjek Pajak atau pengunjung/tarnu lainnya pada saat itu di tempat restoran yang bersangkutan.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 33

Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dianggap ada, apabila :
- a. Orang pribadi atau badan atau pengusaha restoran baik langsung maupun tidak langsung berada di bawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama;
- b. Orang pribadi atau badan yang menyertakan modal sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah modal pada pengusaha restoran yang bersangkutan.
Bagian Kedelapan Pajak Hiburan
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 34

Tidak termasuk dalam objek pajak hiburan adalah penyelenggara hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti
hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan dan sejenisnya.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 35

- (1) Penyelenggara hiburan mengenakan pajak hiburan atas pembayaran pelayanan hiburan dengan menggunakan tarif pajak.
- (2) Dalam hal penyelenggara hiburan tidak mengenakan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pembayaran telah termasuk pajak hiburan.
Paragraf 1 Pembayaran Pajak Atas Penyelenggaraan Hiburan Insidentil
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 36

- (1) Setiap penyelenggaraan hiburan insidentil wajib menggunakan tanda masuk dan membayar uang jaminan Pajak Hiburan dengan pembayaran dimuka sebelum tanda masuk dilegalisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
- (2) Pembayaran uang jaminan Pajak Hiburan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterima oleh petugas yang dihunjuk oleh Kepala Dinas sebelum tanda masuk dilegalisi atau diporporasi.
- (3) Besarnya pembayaraan uang jaminan Pajak Hiburan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 100 % (seratus persen) dari jumlah harga tanda
masuk yang akan dilegalisasi atau diperporasi, dan dititipkan sementara di Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- (4) Jangka waktu penitipan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan disesuaikan dengan waktu penyampaian SPTPD.
- (5) Untuk pembuktian atas penyerahan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas yang dihunjuk oleh Kepala Dinas wajib mengeluarkan tanda terima sementara uang jaminan pembayaran Pajak Hiburan insidentil.
- (6) Tata cara penyerahan pembayaraan Pajak Hiburan insidentil ditentukan sebagai berikut :
- a. Petugas yang dihunjuk oleh Kepala Dinas melaporkan hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan hiburan insidentil kepada Kepala Dinas paling lama 3 (tiga) hari setelah hiburan insidentil selesai siselenggarakan;
- b. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan petugas yang dihunjuk oleh Kepala Dinas dan laporan SPTPD dari wajib Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada huruf a petugas yang dihunjuk oleh kepala Dinas meneliti dan menghitung besamya pajak terutang;
- c. Hasil penghitung besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan ke dalam SSPD untuk kemudian ditandatangani oleh Wajib Pajak Hiburan atau kuasanya;
- d. Berdasarkan SSPD sebagaimana dimaksud pada huruf c, Petugas yang dihunjuk oleh Kepala Dinas dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam
menyetorkan pajak terutang ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang dikeluarkan dari uang jaminan pembayaran Pajak Hiburan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- e. Dalam hal terdapat kekurangan uang jaminan pembayaraan Pajak Hiburan insidentil, Kepela Dinas melakukan penagihan kepada Wajib Pajak Hiburan dengan menerbitkan SKPDKB;
- f. Dalam hal terdapat kelebihan uang jaminan pembayaran Pajak Hiburan insidentil sebagaimana dimaksud pada huruf c, Petugas yang dihunjuk oleh Kepala Dinas mengembalikannya kepada Wajib Pajak Hiburan dengan menggunakan tanda terima pengembalian.
- (7) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata Wajib Pajak Hiburan dalam menyelenggarakan hiburan insidentil melakukan pelanggaran administrasi perpajakan, dapat diterbitkan SKPDKB dan SKPDKBT oleh Kepala Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah oleh Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 37

- (1) Terhadap penyelenggaraan hiburan insidentil yang ditemukan tanpa mendaftarkan kegiatan usahanya, uang jaminan pembayaran Pajak Hiburan ditagih sekaligus ditempat penyelenggaraan hiburan oleh Petugas yang dihunjuk oleh Kepala Dinas.
\_
- (2) Untuk dapat menerima pembayaran uang jaminan se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Petugas yang dihunjuk oleh Kepala Dinas harus dilengkapi denga surat Tugas yang penugasannya selain melakukan perneriksaan atau pengawasan, juga untuk dilakukan penagihan langsung ditempat hiburan tersebut ditemukan.
- (3) Petugas yang dihunjuk oleh Kepala Dinas yang menerima uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melaporkan dan menyerahkan uang jaminan yang diterimanya kepada Kas Daerah atau Bendahara Penerima Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak uang jaminan diterima.
- (4) Penyelenggaraan hiburan insidentil yang ditemukan tanpa mendaftar kegiatan usahanya sebagaimana pada ayat (1), pajak terutang dihitung secara jabatan dengan menerbitkan SKPDKB berikut sanksi administrasi berupa bunga se bagaimana dimaksud pada Pas al 36.
- (5) Petugas yang dihunjuk menerima uang jarrunan pembayaran Pajak Hiburan insidentil secara periodik melakukan tugas penerimaan uang jaminan tersebut kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pendapatan.
- (6) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Petugas yang dihunjuk oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) huruf e dan huruf f, dikenakan sanksi administrasi.
Paragraf 2 Tanda Masuk Hiburan
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 38

- (1) Semua jenis hiburan wajib menggunakan tanda masuk dan men can tumkan harga tanda masuk.
- (2) Tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disahkan atau diporporasi oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu sebelum digunakan oleh penyelenggaraan hiburan dengan membayar uangjaminan dimuka (deposit) sebesar jumlah tanda masuk yang diporporasi paling lama 3 (tiga) hari sebelum pertunjukan diselenggarakan.
- (3) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu wajib mengembalikan uang jaminan dari jumlah tanda masuk hiburan yang tidak terjual.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 39

- (1) Tanda masuk untuk penyelenggaraan hiburan tetap/rutin dan hiburan insidentil harus memuat kode seri huruf menurut alpabet dan bernomor urut serta mencantumkan harga tanda masuk.
- (2) Tanda masuk untuk penyelenggaraan hiburan tetap/rutin berbentuk buku dengan isi 100 (seratus) atau 50 (lima puluh) lembar per buku, dan untuk hiburan insidentil dapat berbentuk lembaran lepas atau undangan sesuai dengan permohonan penyelenggara.
- (3) Terhadap penyelenggara hiburan tontonan film bioskop yang dibolehkan menggunakan mesin kas register untuk mencetak tanda masuk berdasarkan persetujuan tertulis dari Kepala Dinas, tanda masuk dapat berupa kertas gulungan (rol) yang berisi paling sedikit 100 (seratus) tanda masuk per rol.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 40

- (1) Penyelenggaran hiburan yang diwajibkan menggunakan tanda masuk dan mencantumkan harga tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), tetapi tidak menggunakan tanda masuk atau tidak mencantumkan harga tanda masuk, dikenakan tarif pajak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah yang seharusnya dibayar.
- (2) Wajib Pajak Hiburan yang wajib melegalisasi atau memporporasi tanda masuk sebagaiman dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), tetapi menggunakan tanda masuk yang tidak dilegalisasi atau diporporasi, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak.
- (3) Cara Taksasi (NON MPS) yaitu Wajib Pajak dikenakan pajak berdasarkan taksiran yang terutang dalam SKPD.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 41

Setiap Wajib Pajak Hiburan yang menyelenggarakan hiburan dengan menggunakan tanda masuk se bagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berkewajiban:
- a. Memasang pengumuman yang memuat daftar harga tanda masuk untuk setiap kelas ditempat pembayaran tanda masuk;
- b. Menjual tanda masuk yang telah dilegalisasi atau diporporasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu secara berurutan dimulai dari seri dan/ atau nomor urut kecil, kecuali tanda masuk yang merupakan lembaran lepas;
- c. Menyobek setiap tanda masuk yang dipergunakan pada saat penonton atau pengunjung memasuki tempat hiburan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- d. Menyimpan bagian tanda masuk sebagai bukti pengawasan selama 14 (empat belas) hari setelah tanda masuk tersebut digunakan;
- e. Membuat laporan tentang keadaan atau penjualan tiket atau tanda masuk kepada Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 42

Setiap Wajib Pajak Hiburan yang menyelenggarakan hiburan dengan menggunakan tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat ( 1) dilarang :
- a. Mengadakan, menyediakan, memberi, menjual dan menyebarkan:
1. tanda masuk tanpa mencantumkan harga tiket atau tanda masuk;
2. tanda masuk tanpa diperporasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan clan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
3. tanda masuk tanpa dipungut pajak atau tiket CumaCuma/ gratis.
- b. Memberikan tempat atau kelas kepada penonton atau pengunjung selain dari tempat atau kelas yang tercantum dalam tanda masuk;
- c. Mengubah tanda masuk yang telah diperporasi tanpa persetujuan Kepala Dinas;
- d. Memberikan atau menjual tanda masuk yang telah dipakai kepada penonton atau pengunjung;
- e. Memungut atau menerima pembayaran tanda masuk melebihi harga yang tercantum dalam harga tiket atau tanda masuk.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 43

Wajib Pajak Hiburan yang menyelenggarakan hiburan dengan tidak mengindahkan kewajiban dan larangan ditetapkan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
Paragraf 3 Bon Penjualan (Bill)
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 44

- ( 1) Setiap penyelenggara hiburan berupa diskotik, musik hidup, karaoke, klab malarn, ruang musik (music room), balai gita (singing hall), pub, ruang selesa musik atau (music lounge) dan kegiatan hiburan lainnya yang menyatu dengan penyelenggaraan hiburan tersebut, wajib menggunakan bon penjualan a tau bill yang memperlihatkan terjadinya pesanan atau transaksi pembayaran, kecuali ditentukan lain dengan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Bon penjualan atau bill sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat/ dicetak atas biaya yang ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak Hiburan.
- (3) Bon penjualan atau bill yang pengadaannya dibuat/ dicetak sendiri oleh Wajib Pajak Hiburan sebelum digunakan dalam transaksi/penerimaan pembayaran, terlebih dahulu diporporasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- (4) Wajib pajak Hiburan yang menggunakan bon penjualan atau bill yang tidak diperporasi oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 35% (tiga puluh lima persen] dari dasar pengenaan pajak.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 45

Tata cara penggunaan bon penjualan atau bill sebagai berikut:
- a. Bon penjualan atau bill dibuat paling sedikit rangkap 3 (tiga) dengan warna berbeda dan harus memuat:
1. Catatan cara tentang pemakaian fasilitas penunjung lainnya;
2. Penyerahan pesanan makan dan/ atau mmuman termasuk juga tambahannya;
3. Nomor urut dan seri;
4. Nama dan alamat usaha;
5. Macam,jenis kuantum,harga satuan per item (jenis) dan jumlah harga jual;
6. Jumlah Pajak Hiburan yang harus dipungut.
- b. Bon penjualan atau bill harus digunakan secara berurutan dimulai dari nomor bill terkecil dan seri huruf menurut alphabet;
- c. Bon penjualan atau bill harus diserahkan pada Subjek Pajak atau pengunjung/tamu pada saat Wajib Pajak Hiburan mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh Subjek Pajak atau pengunjung/tamu;
- d. Bon penjualan atau bill yang teleh dibayar oleh Subjek Pajak atau konsumen,diserahkan:
1. Lembar kesatu,untuk Subjek Pajak atau pengunjung/tamu;
2. Lembar kedua, untuk Dinas Pendapatan Daerah;
3. Lembar ketiga, untuk Wajib Pajak Hiburan yang bersangkutan.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 46

- ·1) Atas permohonan tertulis dari Wajib Pajak, Kepala Dinas dapat menyetujui atau menolak permohonan Wajib Pajak Hiburan secara tertulis untuk dikecualikan atau dibebaskan dari kewajiban menggunakan bon penjualan atau bill berdasarkan pertimbangan antara lain tingkat kepatuhan Pajak Hiburan dan besarnya nilai peredaran bruto (omzet usaha).
- (2) Dalam hal Kepala Dinas menyetujui permohonan Wajib Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak Hiburan wajib membuat daftar pencacatan nilai peredaran usahanya secara kronologis, teratur, lengkap dan benar, untuk kemudian melaporkanya secara
- a. Kualitas mangkuk harga maksimal Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah)/kg;
- b. Kualitas sudut harga maksimal Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah)/ kg;
- c. Kualitas patahan harga maksimal Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah)/kg;
- d. Kualitas bubuk harga maksimal Rp.9.000.000,(Sembilan juta rupiah)/kg;
- e. Bentuk sudut harga maksimal Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) s/ d 6.000.000-(enam juta rupiah) /kg;
- f. Bentuk Tiga Jali harga maksimak Rp. 8.000.000,(delapan juta rupiah) s/d 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)/kg;
- g. Super harga maksimal Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) s/d 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah)/kg.
- (2) Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
9. \3) Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Harga yang tercantum bukan harga mutlak yang harus disepakati; dikabulkan, banyaknya faktor penilaian untuk tiap-tiap kategori hasil dari produksi sarang burung walet ataupun sriti itu sendiri. Dengan kata lain jumlah nominal harga sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas dari sarang burung walet atau sriti itu sendiri.
berkala pada waktu menyampaikan SPTPD kepada kepala Dinas.
- (3) Terhadap Wajib Pajak Hiburan yang wajib menggunakan bon penjualan atau bill, tetapi tidak menggunakan bon penjualan atau bill dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen)dari dasar pengenaan pajak.
Bagian Kesembilan Pajak Sarang Burung Walet
Penilaian Sarang Burung Walet berdasarkan kualitas produksi yang dihasilkan terdiri dari:
- a. Kualitas mangkuk;
- b. Kualitas sudut;
- c. Kualitas patahan;
- d. Kualitas bubuk;
- e. Bentuk Sudut;
- f. Bentuk Tiga Jali; dan
- g. Sepor.
- ( 1) Harga pasaran sarang burung walet berdasarkan kualitas produksi yang dihasilkan terdiri dari;
Klasifikasi
- ( 1) Klasifikasi A adalah klasifikasi harga pasar sarang burung walet berdasarkan air liur walet yang bersih berwarna putih;
- (2) Klasifikasi B adalah klasifikasi harga pasar sarang burung walet berdasarkan air liur walet yang berwarna kekuningkuningan;
- (3) Klasifikasi C adalah klasifikasi harga pasar sarang burung walet berdasarkan air liur walet yang berbintik-bintik hi tam.
Lokasi objek pajak yang dibenarkan adalah:
- (1) Kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet yang tidak ada dan beroperasi sebelum Peraturan Bupati ini disyahkan;
- (2) Kawasan yang disesuaikan dengan RT/ RW daerah;dan
- (3) Kawasan lainnya yang mempunyai potensi yang tidak termasuk dalam ayat (1) dan ayat (2) dibenarkan dengan persetujuan DPRD Kabupaten Labuhanbatu.
Paragraf 5 Pemanenan Dan Pemungutan
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 51

- (1) Setiap pelaksanaan pemanenan sarang burung walet wajib dituangkan dalam berita acara pelaksanaan panen yang ditandatangani oleh pemegang izin usaha dan dinas dilokasi pemanenan.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat uraian tentang lokasi - pemanenan, waktu pemanenan, pelaksanaan pemanenan, jenis dan jumlah sarang burung walet yang dipanen.
- (3) Apabila petugas pendamping tidak dapat melaksanakan tugasnya maka pemegang izin dapat melaporkan izin hasil panen dan membuat berita acara pernanenan disampaikan kepala dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 52

- (1) Dinas bertugas melaksanakan pemungutan Pajak Sarang Burung W alet disesuaikan dengan harga Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat ( 1).
- (2) Pengeriaan pemungutan pajak sebagaimana pada ayat (1) pasal ini dibebankan pada saat pemanenan sarang burung walet dilaksanakan.
Pasa l 53
- (1) Dalam hal wajib pajak atau pemilik sarang burung walet tidak membayar kewajibannya maka Kepala Dinas atas nama Bupati mengeluarkan Surat Teguran - atau Surat peringatan sebagai awal tindak pelaksana penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Apabila Surat Teguran pertama tidak diindahkan maka Kepala Dinas atas nama Bupati mengeluarkan Surat Peringatan kedua dan Surat Peringatan ketiga kepada Wajib Pajak.
- (3) Apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
Bagian Kesatu Pendataan
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 54

- (1) Pendataan objek dan subjek pajak dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pendataan Objek Pajak Daerah dilakukan dengan memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada Wajib Pajak dan/ atau diambil sendiri oleh Wajib Pajak ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diterima oleh Wajib Pajak dan selanjutnya diisi dengan jelas dan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) Pendataan objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan dengan cara :
- a. Identifikasi objek pajak;
- b. Verifikasi data objek pajak;
- c. Pengukuran bidang objek pajak.
- (5) Seluruh data yang diperoleh dari data isian, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihimpun dan dicatat dalam daftar wajib pajak dan kartu data, yang akan digunakan sebagai dasar pemeriksaan SPTPD yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.
Bagian Kedua Pendaftaran
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 55

- (1) Setiap Wajib Pajak daerah wajib mendaftarkan usahanya beserta Objek Pajak Daerah dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah (SPOPD) Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu melalui Bidang Pendapatan, paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usaha dimulai kecuali ditentukan lain.
- (2) Pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l)berupa pendaftaran atas pelayanan yang disediakan Pengusaha yang terdapat pada Peraturan
Daerah dan belum terdaftar pada administrasi Pemerintah Daerah tentang Pajak Daerah.
- (3) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak dikantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu dan wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak dengan melampirkan:
- a. Fotocopy identitas diri/ Penanggung jawab / Penerima kuasa (KTP, SIM, PASPOR);
- b. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Tempat Usaha (SKDU);
- c. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- d. Fotocopy Surat lzin Usaha Kepariwisataan (SIUK)/ atau bagi restoran yang berlokasi di mall cukup dengan surat keterangan dari pihak mall;
- e. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan;
- f. Fotocopy PBB tempat usaha;
- g. Surat Kuasa apabila Pengusaha/ Penanggung Jawab berhalangan dengan disertai Fotocopy Identitas dari pemberi kuasa;
- h. Terhadap Penerimaan berkas penerima DPPKAD memberikan tanda terima pendaftaran.
- (4) Pendaftaran objek baru, dilakukan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas;
- b. Surat permohonan, ditandatangani oleh subjek pajak atau wajib pajak dan dalam hal ditandatangani oleh bukan subjek pajak atau wajib pajak, harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (5) Formulir SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu melalui Bidang Pendapatanpaling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya oleh Subjek Pajak atau kuasanya.
- (6) Bagi Wajib Pajak yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah menerbitkan :
- a. Surat pengukuhan sebagai wajib pungut;
- b. Kartu NPWPD;
- c. Pemberitahuan Wajib Pajak.
7. '7) Untuk pemungutan Pajak Daerah, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu menetapkan pengusaha sebagai Wajib Pajak disertai penerbitan NPWPD.
- (8) Kepala Dinas menerbitkan NPWPD secara jabatan, apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPOPD.
- (9) Pemberitahuan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, wajib dipasang oleh Wajib Pajak pada tempat yang mudah dilihat, dibaca oleh pengunjung/ tamu a tau di tern pat pembayaran (kasir).
- (10) Pemberitahuan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dikecualikan dari penyelenggaraan insidentil.
- (11) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah penerbitan NPWPD yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan data atau keterangan lain yang dimiliki Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang bukan berdasarkan data dari Wajib Pajak.
- (12) Wajib pajak yang tidak mendaftarkan usahanya kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (13) Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat penunjukan, Kartu NPWPD kepada pengusaha, penanggung jawab atau kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran.
Bagian Ketiga Penilaian dan Pelaporan
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 56

- ( 1) SPTPD yang berisikan pelaporan atas omzet penenmaan bruto Wajib Pajak atas penyelenggaraan penyediaan pelayanan pajak Parkir, Hiburan, Sarang Burung Walet, Hotel, Air Bawah Tanah, Reklame, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, disampaikan paling lama 15 (lima belas hari) setelah berakhirnya masa pajak.
·
- (2) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD bertepatan pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (3) Khusus terhadap penyelenggaraan hiburan insidentil, penyampaian SPTPD sebagaiman dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam j angka waktu paling lama 3 ( tiga) hari setelah hiburan insidentil selesai diselenggarakan.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaiman dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen lain, berupa:
- a. Rckapitulasi omzet penenmaan bulan yang bersangku tan;
- b. Realisasi penggunaan tiket atau tanda masuk bagi penyelenggaraan hiburan yang menggunakan tiket atau tanda masuk;
- c. Rekapitulasi penggunaan bon penjualan atau bill berikut tindasan atau struk cash register (bagi penyelenggaraan hiburan, karcis parkir, hotel, restoran, struk register);
- d. Tindasan bukti setoran pajak yang telah dilakukan (Tindasan SSPD).
- (5) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau tidak melampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan dokumen lain, berupa:
- a. Rekapitulasi penerimaan bruto atas penyelenggaraan hiburan insidentil yang bersangkutan;
- b. Realisasi penggunaan tanda masuk, berikut potongan tanda masuk yang terjual dan tidak terjual;
- c. Tanda terima (asli) uang jaminan pembayaran Pajak Hiburan Insidentil dari petugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 57

- (1) Kepala Dinas atau Pejabat yang dihunjuk atas permohonan Wajib Pajak, penyampaian SPTPD dapat diberikan perpanjangan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
2. diajukan sebelum SPTPD SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis disertai alasan yang jelas berakhirnya batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dala.m Pasal 56 ayat (1). (2) Permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 58

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atau pejabat yang dihunjuk, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sesudah berakhirnya masa pajak atau tahun pajak, sepanjang belurn dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1), yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung
sejak saat berakhirnya penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran akibat dari pembetulan SPTPD.
Bagian Keempat Penetapan
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 59

- (1) Pajak Daerah dipungut dengan Sistem Self Assesment yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menetapkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- (2) Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan, menetapkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan SPTPD.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 60

- (1) Penetapan Pajak secarajabatan dapat dilakukan apabila:
- a. Wajib Pajak Daerah tidak menyelenggarakan pembukuan dan omset usahanya;
- b. Wajib Pajak Daerah menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/ atau tidak benar;
- c. Wajib Pajak Daerah tidak mau menunjukkan pembukuandan atau menolak untuk diperiksa/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan;
- d. Wajib Pajak Daerah tidak menggunakan bon penjualan atau bill yang berseri atau bernomor urut;
- e. Wajib Pajak Daerah yang wajib melegalisasi bon penjualan (bill) tidak melegalisasinya tanpa ada persetujuan Kepala Dinas;
- f. Wajib Pajak Daerah melanggar ketentuan larangan se bagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas pemeriksa harus terlebih dahulu melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data omset yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/ metode pemeriksaan dengan tahapan prioritas sebagai berikut :
- a. Berdasarkan hasil kas opname;
- b. Berdasarkan hasil pengamatan langsung dilokasi tempat usaha Wajib Pajak Hiburan;
- c. Berdasarkan data pembanding.
Bagian Kelima Pembayaran Pajak
Paragraf 1 Jangka Waktu Pembayaran
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 61

- (1) Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah melalui Bendahara Penerima Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atau tempat lain yang dihunjuk paling lama 15
- (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SSPD.
- (2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (3) Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 jam (dua puluh empat jam) dan ditagih dengan STPD.
- (4) Pemeriksaan hasil kas opname dilakukan sesuai prosedur yang lazim dan dilakukan paling sedikit sebanyak 5 (lima) kali kunjungan dengan waktu dan hari yang berbeda.
- (5) Hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dipakai sebagai nilai omzet perhari yang merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan penerimaan kas menurut hasil kas opname tersebut.
- (6) Pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung dilokasi tempat usaha Wajib Pajak dilakukan dengan tindak penungguan (penggedokan) sekurang-kurangnya sebanyak 10 (sepuluh) kali sesuai jam operasi baik secara terus menerus maupun berselang.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 62

- (1) Pajak terutang dalarn SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 63

- (1) Terhadap penyelenggara hiburan dilakukan atas nama a tau tanggungan be berapa penyelenggara a tau oleh satu orang atau beberapa badan, maka masing-rnasing anggota penyelenggara atau pengurus badan dianggap sebagai Wajib Pajak Hiburan dan bertanggung jawab renteng dan kewajiban pembayaran pajak.
- (2) Pemilik/ pengelola hotel a tau restoran yang bertanggung jawab terhadap pembayaran Pajak Hiburan terutang atas penyelenggaraan hiburan dihotel atau direstoran, termasuk pemilik/pengelola tempat usaha lain yang menyelenggarakan Hiburan, kecuali ditentukan lain.
- (3) Apabila penyelenggara hiburan dilakukan dihotel atau restoran yang bukan menyatu dengan pengelolaan hotel atau restoran, dikenakan Pajak Hiburan yang dipungut kepada Wajib Pajak Hiburan Hotel dan/ atau Wajib Pajak Hiburan Restoran, kecuali ditentukan lain.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 64

- (1) Pembayaran Pajak Hiburan dapat dilakukan Wajib Pajak Hiburan dalam bentuk eek dan sejenisnya, surat pernyataan utang kompensasi dari kewajiban pajak daerah sebelumnya.
- (2) Dalam hal pembayaran oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak Hiburan dipengaruhi oleh hubungan istimewa maka harga jual atau harga penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat itu.
- (3) Harga pasar yang wajar adalah harga pasar yang berlaku juga untuk Subjek Pajak atau pengunjung lainnya pada saat itu ditempat hiburan yang bersangkutan.
- (4) Hubungan istimewa dianggap ada apabila:
- a. Orang pribadi atau Badan pengusaha hiburan baik langsung atau tidak langsung berada dibawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama;
- b. Orang pribadi atau Badan yang menyertakan modal scbesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah modal pada pengusaha hiburan yang bersangku tan.
Paragraf 2 PembayaranAngsuran dan Penundaan Pembayaran
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 65

- ( 1) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang diajukan permohonannya;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
- c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
- d. Terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu dituangkan dalam surat keputusan, baik surat keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang ditandatangani bersama oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu dan Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- f. Penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- g. Pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (3) Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
- a. Perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
- b. Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
- c. Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
- d. Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
- e. Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- (4) Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan.
- (5) Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
- a. Perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua perscn) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
- b. Besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) sebulan;
- c. Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lama pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur;
- d. Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama;
- e. Bentuk dan isi surat keputusan pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran serta bentuk formulir yang berhubungan dengan penyelesaian permohonan angsuran dan penundaan pembayaran pajak, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
Bagian Keenam
Pembukuan, Pemeriksaan dan Pengawasan
Paragraf 1 Pembukuan
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 66

- (1) Wajib Pajak dengan omset lebih dari Rp. 300.000.000,(tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau prinsip
wajib pembukuan yang berlaku secara urn um menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- -.(2) Wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omset sampai dengan Rp. 300.000.000,(tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dapat dibebaskan penyelenggaraan dari kewajiban pembukuan, dengan persyaratan tetap diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha berupa pendapatan bruto secara teratur, yang menjadi dasar untuk perhitungan pajak.
- (3) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan membantu petugas DPPKAD dalam melakukan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah hasil usaha restoran yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan baik dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (5) Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan seperti faktur penjualan yang berhubungan dengan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (Lima) tahun.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 67

Tata cara pencatatan atas setiap transaksi adalah sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
- kronologis secara b. Pencatatan diselenggarakan berdasarkan urutan waktu;
- c. Apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka pencatatan dilakukan secara terpisah;
- d. Pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak berupa bon penjualan (bill) atau dokumen lainnya.
Paragraf 2 Pemeriksaan
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 68

- (1) Kepala DPPKAD atau Kepala Bidang Pendapatan atau petugas yang berwenang melakukan pemeriksaan dihunjuk untuk menguji kepatuhan dan kewajiban perpajakan dan tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Petugas pemeriksa harus dilengkapi sebagaimana dimaksud Pada ayat ( 1) harus dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu Petugas Pemeriksa yang dihunjuk oleh Kepala Dinas agar:
- a. Memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan pajak terutang;
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau naungan yang dianggap perlu dan atau memberi bantuan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan langsung pada ruangan bangunan Sarang Burung W alet
- dan melaksanakan pengutipan untuk dapat mengetahui taksiran rata -rata Sarang Burung Walet yang menempel pada dinding bangunan pada saat dan atau setelah panen;
- c. Petugas un tuk melakukan pemeriksaan kas (kas opname), stock bon penjualan (bill) maupun mesin kas register yang ada pada penyelenggara;
- d. Memberikan data potensi dan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sehingga menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan yang tertinggi dalam 1 (satu) tahun pajak terakhir dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayar.
- (5) Hasil penghitungan besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diusulkan oleh petugas pemeriksa untuk ditetapkan secara jabatan.
- (6) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah dapat menunjuk Konsultan Pajak atau Auditor untuk mendampingi petigas Pemeriksa Pajak.
- (7) Untuk kepentingan pengamanan petugas Pemeriksa Pajak, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu dapat meminta bantuan
pengamanan dari aparat penegak hukum, atau Instansi terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (8) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta petugas pemeriksa, ternyata Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan lainnya, maka kewajiban untuk merahasiakan ditiadakan keperluan pemeriksaan.
Paragraf 3 Pengawasan
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 69

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pembayaran Pajak Daerah, Kepala Daerah berwenang menghubungkan sarana pembayaran Wajib Pajak Daerah dengan sistem pengawasan perpajakan dalam jaringan sistem informasi Pemerintah Daearah dan/atau Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- (2) Untuk keperluan pelaksanaan pengawasan, Kepala Dinas berwenang menempatkan Petugas yang dihunjuk oleh Kepala Dinas berwenang menempatkan Petugas yang dihunjuk oleh Kepala Dinas yang dilengkapi surat tugas dan/ atau peralatan (equipment) baik sistem manual dan/ a tau sistem online (komputerisasi) di tempat berlangsungnya kegiatan hiburan.
- (3) Pengawasan terhadap pembayaran pajak melalui sarana pembayaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan cara menghubungkan mesin kas register atau komputer yang dimiliki Wajib Pajak yang dipergunakan sebagai sarana transaksi penerimaan, dengan komputer milik Pemerintah Daerah melalui sistem jaringan informasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
Paragraf 4 Penagihan
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 70

- ( 1) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu dapat menerbitkan STPD apabila:
- a. Pajak Daerah dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hi tung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan, dan ditagih dengan STPD.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 71

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD,Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tahapan dan urutan pelaksanaan penagihan Pajak Terutang yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebgai berikut:
- a. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu atau pejabat yang dihunjuk dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari penerbitan dan penyampaian Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang tercantum dalam SKPD, STPD, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding dengan meminta tanda penerimaan Surat Teguran;
- b. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu selaku menerbitkan Surat Paksa dan Surat Paksa tersebut diberitahukan oleh Juru Sita Pajak kepada. Wajib Pajak atau penanggung pajak dalam waktu paling singkat 21 (dua puluh satu) hari setelah surat teguran diterima Wajib Pajak dengan membuat Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa;
- c. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuharibatu selaku pejabat memberikan surat perintah melaksanakan penyitaan dan Juru Sita Pajak melaksanakan penyitaan atas barang-brang milik Wajib Pajak dalam waktu paling
singkat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan/ pemberitahuan surat paksa dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyitaan;
- d. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu selaku pejabat penerbitan Surat Pencabutan Sita dan Juru Sita Pajak penyampaiannya kepada Wajib Pajak, apabila:
1. Wajib Pajak atau penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
2. Berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan paj ak;
3. Ditetapkan lain dengan keputusan Kepala Daerah.
- e. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu atau pejabat yang dihunjuk dalam waktu singkat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan penyitaan, mengumunkan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak yang telah disita melalui media massa;
- f. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu selaku pejabat melaksanakan penjualan secara lelang atas barangbarang milik Wajib Pajak bertempat di Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang;
- g. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu menerbitkan Surat kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dan Juru Sita Pajak menyampaikan kepada Wajib Pajak diantara waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai dengan waktu sebagaimana yang dimaksud pada huruf f;
- h. Lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak, atau objek lelang musnah.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f, diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengajuan Keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan dengan Surat Paksa.
- (5) Pelaksanaan pcnagihan pajak dengan Surat Paksa, tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak dan mengajukan pembetulan, pembatalan., pengurangan ketetapan, dan penghapusan a tau pengurangan sanksi administrasi.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 72

Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksudpada Pasal 71 apabila :
- a. Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama lamanya atau berrninat untuk itu;
- b. Wajib Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan Badan usahanya, atau menggabungkan
usahanya, a tau memekarkan usahanya, a tau memindahtangankan perusahaannya yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Pemerintah Daerah;
- e. Terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
Bagian Ketujuh
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak hanya Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu atas pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak harus dalam bahasa indonesia serta melampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Indentitas Pemohon, Fotokopi surat Ketetapan Pajak yang dimohonkan dengan mencantumkan alasan secara jelas.
- (2) Apabila setelah lewat waktu 3 ( tiga ) bulan, Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dikabulkan.
- (3) Atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak kepada Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu melalui Bidang Pendapatan melakukan penelitian berkas permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan telahan uraian dari Kepala Bidang Pendapatan, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu merekomendasikan untuk menerbitkan Surat Keputusan menolak mengabulkan seluruhnya atau sebagaian keberatan Wajib Pajak.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 74

- (1) Atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (1) Kepala Dinas dapat memberikan pengurangan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak terutang.
- (2) Pemberian pengurangan pajak daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan berdasarkan alasan yang benar dapat diterima, antara lain hasil dari penjualan digunakan bagi kepentingan sosial, keagamaan dan peralihan disekitar kawasan bangunan pajak daerah.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 75

- (1) Permohonan keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dapat diberikan Kepala Dinas hanya berupa pemberian angsuran pembayaran pajak terutang atau penundaan pajak.
- (2) Pemberian keringanan untuk pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan keadaan tertentu Wajib Pajak.
- (3) Ruang lingkup keringanan pajak berdasarkan pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas kemampuan keuangan Wajib Pajak yang didukung oleh bukti yang syah/keterangan dari yang berwewenang dan bagi Wajib Pajak atau Badan Usaha wajib melampirkan laporan keuangan yang syah.
Bagian Kedelapan
Bentuk, lsi, dan Kualitas SKPD, STPD, SPTPD, SSPD, SKPDKB dan SKPDKBT
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 76

- (1) Bentuk dan isi SKPD
- a. SKPD adalah berbentuk empat persegi panjang;
- b. SKPD paling sedikit berisikan :
1. Logo Pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu;
2. Masa Pajak;
3. Identitas Wajib Pajak;
4. Tanggal .Jatuh Tempo;
5. Jumlah Ketetapan Pajak, sanksi (bunga dan denda);
6. Tanda Tangan Pejabat yang berwenang.
- c. SKPD menggunakan kertas HVS, dibuat dalam rangkap 4 (empat);
- d. SKPD sebagaimana dimaksud huruf a terdiri dari:
1. Lembar pertama berwarna putih untuk Wajib Pajak;
2. Lembar kedua berwarna merah untuk Bendahara Penerima DPPKAD / tempat pembayaran yang dihunjuk;
3. Lembar ketiga kuning untuk arsip DPPKAD;
4. Lembar keempat warna biru untuk petugas pemungut / kolektor.
Bentuk dan Isi STPD
- a. STPD adalah berbentuk empat persegi panjang.
- b. STPD menggunakan kertas HVS dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- c. STPD sebagaimana dimaksud huruf b terdiri dari:
1. Lembar pertama berwarna putih untuk Wajib Pajak;
2. Lembar kedua berwarna merah untuk Bendahara Penerima DPPKAD/tempat pembayaran yang dihunjuk;
3. Lembar ketiga kuning untuk arsip DPPKAD;
4. Lernbar keempat warna biru untuk petugas pemungu t/ kolektor.
- d. STPD paling sedikit berisikan :
1. Logo Pemerintah Daerah KabupatenLabuhanbatu;
2. Masa pajak;
3. Identitas Wajib Pajak;
4. tanggal jatuh tempo;
5. jumlah ketetapan pajak, sanksi (bunga dan denda);
6. Tanda Tangan Pejabat yang berwenang.
Bentuk dan Isi SPTPD
- a. SPTPD adalah berbentuk empat persegi panjang.
- b. SPTPD menggunakan kertas HVS dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- c. S PTPD paling sediki t berisikan :
1. Logo Pemerintah Daerah KabupatenLabuhanbatu;
2. Nomor SPTPD;
3. Masa pajak;
4. Identitas Wajib Pajak;
5. Hasil pendataan objek pajak;
6. Tanda tangan Wajib Pajak;
7. Tanda tangan Pejabat yang berwenang;
8. Tanda terima berkas.
- d. SPTPD sebagaimana dimaksud huruf a terdiri dari:
1. Lernbar pertama berwarna putih untuk Wajib Pajak;
2. Lembar kedua berwarna merah untuk Bendahara
10. PenerimaDPPKAD / tern pat pembayaran yang dihunjuk;
3. Lembar ketiga kuning untuk arsip DPPKAD;
4. Lembar keempat warna biru untuk petugas pemungu t / kolektor.
Bentuk dan Isi SSPD
- a. SSPD adalah berbentuk empat persegi panjang;
- b. SSPD paling sedikit berisikan :
1. Logo Pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu;
2. Masa Pajak;
3. Identitas Wajib Pajak;
4. Jenis setoran;
5. Jumlah setoran;
6. Tanda tangan penyetor danpejabat yang berwenang.
- c. SSPD menggunakan kertas HVS, dibuat dalam rangkap 4 (empat);
- d. SSPD sebagaimana dimaksud huruf a terdiridari:
1. Lembar pertama berwarna putih untuk Wajib Pajak;
2. Lembar kedua berwarna merah untuk Bendahara Penerima DPPKAD / tempat pembayaran yang dihunjuk;
3. Lembar ketiga kuning untuk arsip DPPKAD;
4. Lembar keempat warna biru untuk petugas pemungut / kolektor.
Bentuk dan Isi SKPDKB
- a. SKPDKB adalah berbentuk empat persegi panjang.
- b. SKPDKB menggunakan kertas HVS, dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- c. SKPDKB paling sedikit berisikan :
1. Logo Pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu;
2. Masa Pajak;
3. Identitas Wajib Pajak;
4. Tanggal Jatuh Tempo;
5. Jumlah Ketetapan Pajak, sanksi (bunga dan denda);
6. Jumlah pajak yang masih kurang bayar;
7. Tanda Tangan Pejabat yang berwenang.
- d. SKPDKB sebagaimana dimaksud huruf a terdiridari :
1. Lembar pertama berwarna putih untuk Wajib Pajak;
2. Lembar kedua berwarna merah untuk Bendahara Penerima DPPKAD/tempat pembayaran yang dihunjuk;
3. Lembar ketiga kuning untuk arsip DPPKAD;
4. Lembar keempat warna biru untuk petugas pemungut/ kolektor.
Bentuk dan Isi SKPDKBT
- a. SKPDKBT adalah berbentuk empat persegi panjang.
- b. SKPDKBT rnenggunakan kertas HVS, dibuat dalarn rangkap 4 (ernpat).
- c. SKPDKBT paling sedikit berisikan:
1. Logo Pernerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu;
2. Masa Pajak;
3. ldentitas Wajib Pajak;
4. Tanggal Jatuh Tempo;
5. Jurnlah Ketetapan Pajak, sanksi (bunga dan denda);
6. Jumlah pajak yang rnasih kurang bayar tarnbahan;
7. Tanda Tangan Pejabat yang berwenang.
- d. SKPDKBT sebagaimana dirnaksud huruf a terdiridari:
1. Lernbar pertama berwarna putih untuk Wajib Pajak;
2. Lembar kedua berwarna rnerah untuk Bendahara Penerima DPPKAD/ternpat pernbayaran yang dihunjuk;
3. Lernbar ketiga kuning untuk arsip DPPKAD;
4. Lernbar keempat warna biru untuk petugas pemungut/ kolektor.
Bagian Kesembilan Tata Cara Penerbitan, Pengisian dan Penyampaian SKPD, STPD, SPTPD, SSPD, SKPDKB dan SKPDKBT
Paragraf 1 SPTPD
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 77

- (1) Wajib Pajak yang mernenuhi kewajiban perpajakannya dengan rnembayar sendiri dibayar berdasarkan SPTPD, SSPD, SKPDKB dan SKPDKBT.
- (2) Setiap Wajib pajak wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak dan menyampaikannya ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil sendiri oleh wajib pajak ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- (4) SPTPD berisikan pelaporan atas jenis Pajak Daerah.
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara biasa dengan tanda tangan stempel atau tanda tangan elektrik atau digital yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (6) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (7) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian .SPTPD jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (8) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disertai lampiran dokumen berupa:
- a. Rekapitulasi omzet penenmaan bulan yang bersangkutan; dan
- b. Fotokopi setoran pajak yang telah dilakukan.
- (9) Apabila SPTPD tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari SKPD diterima, dapat diberikan Surat Teguran.
·
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 78

- (1) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 79

- (1) Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sesudah berakhirnya masa pajak atau tahun pajak, sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan.
2. l2) Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTD sampai dengan tanggal pembayaran akibat dari pembetulan SPTPD.
Paragraf 2 STPD
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 80

- (1) Penerbitan STPD dilaksanakan oleh DPPKAD.
- (2) STPD diterbitkan berdasarkan data yang telah tersedia pada basis data Pemerintah Kabupaten ataudokumen lain yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Formulir STPD yang telah diisi dan disampaikan kepada Wajib Pajak oleh DPPKAD harus dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan atau sesuai dengan batas waktu pembayaran yang ditentukan pada dokumen yang dis am paikan.
- (4) STPD disampaikan kepada wajib pajak oleh DPPKAD melalui kecarnatan, kelurahan/ desa seternpat secara berjenjang/ atau melalui kantor pos dan jasa pengiriman lain sejenis secara tercatat.
- (5) Wajib Pajak dapat mengambil sendiri formulir STPD di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh DPPKAD.
- (6) Wajib pajak, wajib menandatangani tanda bukti penerimaan STPD a tau dokumen lainnya dan mencantumkanta..riggalditerimanya formulir / dokumen terse but.
- (7) STPD merupakan dasar untuk melaksanakan pembayaran dan pelaksanaan penagihan.
- (8) STPD diterbitkan apabila Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- a. hasil pemeriksaan terhadap SPTPD dan SSPD terdapat kekurangan pembayaran BPHTB sebagai akibat salah tulisdan/atau salah hitung;
- b. wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda dana atau bunga.
- (9) Jumlah kekurangan pajak terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Paragraf 3 SSPD
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 81

- (1) SSPD diterbitkan setelah wajib pajak mengisi dan menyerahkan SPI'PD.
- (2) Formulir SPTPD disediakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga)dengan rincian sebagai berikut:
- a. lembar 1 (satu) untuk Wajib Pajak;
- b. lembar 2 (dua) untuk tempat pembayaran;
- c. lembar 3 (tiga) untuk pertinggal.
Paragraf 4 SKPDKB
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 82

- (1) SKPDKB diterbitkan apabila:
- a. Berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak terutang kurang dibayar;
- b. Wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD kepada
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dan telah ditegur secara tertulis;
- c. Wajib pajak tidak memenuhi kewajiban mengrsi SPTPD, sehingga pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- (2) Jumlah kekurangan pajak terutarig dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Paragraf 5 SKPDKBT
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 83

- ( 1) SKPDKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB.
- (2) Jumlah kekurangan pajak terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif se s'uai ketentuan yang berlaku.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (4) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, pejabat dapat menerbitkan SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang dan sebelumnya telah pernah diterbitkan SKPDKB.
- (5) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak terse but.
- (6) Sanksi administratif berupa kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan apabila SKPDKBT diterbitkan berdasarkan laporan/keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat belum dilakukan tindakan pemeriksaan.
Paragraf 6 SKPDN
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 84

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, pejabat dapat menerbitkan SKPDN jika jumlah pajak vang terutang sama besarnya dengan jurnlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 85

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas dapat menerbitkan:
- a. SKPDKB dalam hal:
1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
2. Jika SSPD tidak disampaikan kepada pejabat yang berwenang dalam jangka waktu masa pajak dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan
- pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
3. Jika kewajiban mengisi SSPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahanjumlah pajak yang terutang; dan
- c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak terse but.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 86

- (1) SKPDKB dan SKPDKBT merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
Bagian Kesepuluh Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
- (1) Pembayaran adalah proses pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang harus dilunasi paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah oleh Wajib Pajak.
- (2) Pajak yang terutang surat ketetapan pajak harus dilunasi paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak daerah oleh Wajib Pajak.
- (3) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD harus dilunasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak.
- (4) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 88

Pajak yang terutang dapat dibayar melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati dan atau melalui Petugas Pemungut.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 89

- (1) Pembayaran pajak terutang melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118dapat dilakukan secara langsung ke tempat pembayaranyang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam SKPD/STPD.
- (2) Pembayaran dengan eek Bank/Giro Bilyet Bank, baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 99

- (1) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) Bupati atau pejabat yang dihunjuk memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) telah terlampaui dan Bupati a tau pejabat yang dihunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja tersebut berakhir.
- (4) Dalam hal permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jangka waktu pengangsuran atau penundaan ditetapkan paling lama sesuai ketentuan dalam Pasal 96 ayat (2) dan besarnya pembayaran pengangsuran atau penundaan pembayaran ditetapkan sesuai ketentuan dalam Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2).
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 100

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak diterima untuk mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (4), atas utang pajak yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT yang belum
dilunasi dikenai sanksi administrasi berupa denda administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (2) Denda administrasi yang timbul akibat pengangsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan saldo utang pajak.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud padaayat (2) ditagih dengan menerbitkan STPD atas denda administrasi pada setiap tanggal jatuh tempo pengangsuran atau tanggal jatuh tempo penundaan.
Bagian Kesebelas
Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi dan Pengurangan atau Peznbatalan Ketetapan Pajak
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 101

- (1) Pengurangan pajak terhutang adalah pcmberian pengurangan pembayaran atas permohonan Wajib Pajak terhadap ketetapan pajak yang terutang.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
- a. Mengurangkanatau menghapuskansanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan;
- b. Membetulkan atau membatalkan SKPD Pajak, dan STPD Pajak yang tidak benar.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 102

Untuk mendukung permohonan pengurangan a tau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), permohonan diajukan kepada Bupati Labuhanbatu dengan melampirkan:
- a. Fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukan bahwa denda administrasi dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 103

Untuk mendukung perrnohonan pembetulan SKPD, atau STPD pajak,permohonan dilampiri dengan:
- a. Fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukan bahwa SKPD atau STPD tidak benar;
- c. Fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan pajak tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah · mengajukan keberatan atas SKPD dan/atau; ··
- d. Fotocopy Bukti Lunas pajak.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 104

- (1) Permohonan pembatalan SKPD, STPD yang tidak benar sebagaimana, diajukan secara perseorangan;
- (2) Persyaratan permohonan pembatalan SKPD dan STPD antara lain :
- a. Mengajukan permohonan Pembatalan;
- b. Surat pernyataan dari pemohon atas dan sebab pembatalan dengan bermaterai;
- c. Surat kuasa (apabila dikuasakan);
- d. Fotocopy identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalarn hal dikuasakan.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 105

Kepala DPPKAD karena jabatan dapat :
- a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalarn hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. Mengurangkan atau membatalkan SSPD, SKPDKB, SKPDKBT atau DPPKAD atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- d. Mengurangkan ketetapan pajak yang terutang berdasarkan pertimbangan kemarnpuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 106

- (1) Pengurangan Pajak terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a adalah pemberian pengurangan pembayaran atas permohonan Wajib Pajak terhadap ketetapan Pajak yang terutang.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
- a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi Pajak yang dikenakan karena kekhilafan;
- b. Membetulkan atau membatalkan SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB yang tidak benar.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 107

Untuk mendukung permohonan pengurangan a tau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a, permohonan diajukan kepada Bupati Labuhanbatu dengan melampirkan:
- a. Fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukan bahwa denda administrasi dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
- c. Fotocopi SPPT / SKPD PBB yang dimohon pengurangan;
- d. Fotocopi bukti pembayaran pelunasan PBB tahun terakhir (STTS, SPPD);
- e. Daftar penghasilan/SK Pansiunan;dan
- f. Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 108

- (1) Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam
·
penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hi tung dan/ atau kekeliruan penerapan Peraturan Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
- a. Permohonan diajukan kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- b. Terhadap SKFDKB, SKPDKBT, atau STPD yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hi tung dan/ a tau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah;
- c. Apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud padahuruf b ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ at.au kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame, maka SKPDKB, SKPDKBT atau STPD tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;
- d. Pembetulan SKPDKBT atau STPD sebagaimana
- e. dimaksud pada huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat KeputusanPembetulan Ketetapan Pajak atau STPD oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- f. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD se bagaimana dimaksud pada huruf d harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan;
- g. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari- sejak diterbitkan;
- h. Dengan diterbitkannya surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD maka SKPDKB, SKPDKBT atau STPD semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan;
- h. SKPD atau STPD semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud pada huruf g harus diberi tanda silang dan paraf serta d ic ari ttrrn k arr kata-kata "Dib atal kari":
1. Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Pejabat Pengelola segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 109

- (1) Kepala Dinas karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, Denda dan/ atau kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak a tau bukan karena kesalahan.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupabunga, denda dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) &lt;lapat dilakukan terhadap:
- a. Sanksi administrasi berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak; d ari
- b. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/ atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD.
- c. Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/ a tau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sebagai berikut :
1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/ penghapusan secara tertulis kepada Kepala Dinas dalam walctu paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
2. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak;
3. Terhadap permohonan ditolak, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Asset Daerah :
- a) Menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi administrasi berupa bunga atau;
- b) Menulis catatan/ keterangan pada sarana pembayaran SSPD yang menetapkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan
untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas dan selanjutnya menerbitkan STPD yang memuat sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) dimaksud.
4. Terhadap permohonan yang Kepala Dinas mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menuliskan catatan/ keterangan pada sarana pernbayarari SSPD bahwa sanksi terse but dikurangkan a tau dihapuskan serta dibubuhi tanda tangan dan nama j elas Kepala Dinas;
5. Wajib Pajak melakukan pembayaraan pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
6. Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Dinas melakukan:
- a) Menuliskan catatan/ keterangan pada sarana pembayaran SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta bahwa terse but dikenakan sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tandatangan dan nama jelas Kepala Dinas;dan
- b) Menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi bunga.
- (3) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/ atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sebagai
berikut:
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus men can tumkan alas an yang j elas serta melampirkan:
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
1. Surat pernyataan Kekhilafan Wajib Pajak atau bukankarena kesalahannya; dan
2. Surat Ketetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.
- (4) Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud padaayat (3) huruf b, pejabat yang dihunjuk oleh Kepala Dinas segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena ja.ba tari , penelitian administrasi dilakukan sesuai permintaan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atas usulan dari pejabat yang dihunjuknya.
- (6) Ap abila dianggap perlu permohonan yang memerlukan penelitiandan pembahasan materi lebih mendalam maka Kepala Dinas melakukan rapat koordinasi dengan Pejabat Struktural Lainnya pada instansi Pengelola untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan dan hasilnya dituangkan kedalam Laporan Hasil Rapat Pembahasan Permohonan
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi.
- (7) Atas dasar hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksudpada ayat (5) dan/atau hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), PeJabat struktural yang membidangi membuat telaahan uraian pertimbangan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan dari Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
- (8) Dalam hal telahan uraian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui, maka segera memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa hunga atau denda dan/ atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam SKPD atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti SKPD atau STPD semula serta ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (9) Dalam hal telahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditolak, maka segera menerbitkan SuratKeputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (10) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan sanksi administrasi se bagaimana dimaksud pada ayat 9.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 110

- ( 1) Kepala Dinas karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapanpajak yang tidak benar, apabila terdapat:
- b. Novum atau fakta baru yang belurn terungkap disebabkan tidak dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan surat ketetapan pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- a. Novum atau fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan surat ketetapan pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi telah terlampaui; atau
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupabunga, denda dan atau kenaikan pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar
- a. Surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh novum atau fakta baru yang meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- permohonan Wajib Pajak, ditentukan sebagai berikut:
- b. Dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotocopi:
1. Surat Ketetapan Pajak yang diajukan perrnohonannya;
2. Dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
3. Berkas perrnohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b.
- c. Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tid ak. dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (4) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Dinas atau atas usul dari Petugas yang membidangi berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya terrruari baru.
- (5) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas meminta Pejabat Struktural terkait untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan telaahan pertimbangan atas pengurangan/ pembatalan ketetapan pajak.
- (7) Berda.sarkan laporan Kepala Bidang petugas yang dihunjuk dan telaahan pertimbangan pengurangan/pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Dinas memberikan disposisi berupa menerima atau menolak
pengurangan ketetapan pajak atau menerima atau menolak pembatalan ketetapan pajak.
- (8) Atas dasar disposisi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Bidang memproses penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas berupa:
- a. Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak; atau
- b. Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak.
- (9) Atas diterbitkannya Surat Keputusan pengurangan
5. a tau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud
6. pada ayat (8) huruf a, Kepala Bidang menugaskan Kepala Seksi Penagihan segera melakukan:
- a. Pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan car a mengusulkan kepada Kepala Dinas menerbitkan surat ketetapan pajak yang baru dengan tetap mengurangkan atau memperbaiki surat ketetapan pajak yang lama;
- b. Pemberian tanda silang pada Surat Ketetapan pajak yang lamadan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa surat ketetapan pajak "dibatalkan", serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
- c. Memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima surat ketetapan pajak yang baru;
- d. Terhadap surat ketetapan pajak yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (10) Atas diterbitkannya Surat Keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, maka surat ketetapan pajak yang tefah diterbitkan dikukuhkan dengan surat keputusan ini.
Bagian Keduabelas
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Yang Sudah Kadaluwarasa
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 111

- (1) Penghapusan piutang pajak dilakukan terhadap piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang paj ak yang tercan tum dalam :
- a. SKPDKB;
- b. SKPDKBT
- c. STPD; dan
- d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.
- (3) Penghapusan piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan terhadap piutang pajak dari:
- a. Wajib pajak yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidalc mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dan surat keterangan yang menyatakan bahwa wajib pajak yang mcninggal dunia tersebut tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, dari pejabat
yang berwenang;
- b. Wajib pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi, ibuktikan derigan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa wajib pajak memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
- c. Wajib pajak yang hak penagihannya telah kedaluwarsa;
- d. Wajib pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, rnisalnya wajib pajak tidak dapat ditemukan, dokurnen dokumen tidak lengkap atau tidak ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, rusak diakibatkan cuaca a.ta.u hewan dan sebab lain sebagainya..
- (4) Untuk memastikan piutang pajak yang tidak dapat atau tidak rnungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dil alo.rkari penelitian seternpat dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian seternpat.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 112

- ( 1) Kepala Bi dang Pendapatan rnelaksanakan penelitian lapangan dan/ atau penelitian administrasi guna memastikan piutang pajak sebagaimana dirna.ks ud dalam Pasal 111 ayat ( 1) yang tidak dapat ditagih lagi.
- (2) Kepala Bidang Pendapatan rnenerbitkan surat perintah penelitian lapangan dan/atau penelitian administrasi terhadap piutang pajak yang tidak dapat atau tidak rnungkin ditagih lagi sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1).
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 113

- (1) Penelitian administrasi atau penelitiandilakukan setiap perolehan hak.
- (2) Penelitian administrasi secara kolektif hanya dapat dilakukan terhadap piutang pajak yang benar - benar telah kedaluwarsa atau dokumen pendukungnya tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat ( 1).
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 114

- ( 1) Laporan hasil penelitian Iap arigari dan laporan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (4) disampaikan kepada Bupati u.p. Kepala DPPKAD paling sedikit 1 (satu)tahun sekali.
- (2) Laporan sebagairnaria dimaksud pada Pasal 111 ayat (4) dijadikan ba.hari penyusu.nan Keputusan Bupati u.p. Kepala DPPKAD tentang Penghapusan Piutang Pajak.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 115

- ( 1) Saat daluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum, kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- (2) Daluwarsa penagihan pajak dapat melampaui 10 (sepuluh) tahun apabila:
- a. Kepala DPPKAD menerbitkan Surat Teguran dan menyampaikan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak yang tidak melakukan pembayaran utang pajak
sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut;
Wajib Pajak menyatakan pengakuan utang pajak dengan cara:
1. Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima DPPKAD;
2. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengajuan keberatan. Dalam hal seperti itu daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal surat keberatan Wajib Pajak diterima DPPKAD;
3. Wajib Pajak melaksanakan pembayaran sebagian utang pajaknya. Dalam hal seperti itu daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pembayaran sebagian utang pajak tersebut.
- c. Terdapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang diterbitkan terhadap Wajib Pajak karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal seperti itu daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penerbitan ketetapan pajak tersebut.
Bagian Ketigabelas
Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Yang Terhutang
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 116

- ( 1) Pengurangan Pajak Daerah adalah pengurangan atas pokok pajak yang menjadi kewajiban Wajib Pajak.
- (2) Pengurangan pajak yang terutang pada Pajak Daerah pada Peraturan Bupati ini adalah untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah serta Pajak Bahan Mineral Bukan Logan dan Batuan.
- (3) Pengurangan diberikan atas permohonan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan Usaha yang memenuhi persyaratan.
- (4) Untuk Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan Kesulitan Likuiditas pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat memerruhi kewajiban dibuktikan dengan surat Ke terarigari Pailit atas likuidasi dari instansi yang berwenang.
- (5) Perrno horran Pengurangan Pajak Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh masing-masing Wajib Pajak atau kolektif.
- (6) Kriteria Wajib Pajak yang dapat meminta pengurangan Pajak Daerah adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Wajib pajak yang tidak mampu membayar Pajak Daerah karena miskin dibuktikan dengan Surat Keterangan dari kepala desa setempat;
- b. Wajib Pajak yang usahanya dikelola secara tradisional atau secara kekeluargaan hingga omsetnya rendah.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 117

- ( 1} Pengurangan se bagairnana dirnaksud dalarn Pasal 116 diberikan kepada wajib pajak terutang SKPD Pajak Daerah.
- (2) Pajak yang terutang yang tercantum dalarn SKPD Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditarnbah dengan denda administrasi.
- (3) SKPD sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administrasinya.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 118

Pengurangan Pajak sebagaimana dirnaksud dalamPasal 116 dapat diberikan :
- a. Sebesar paling tinggi 50 % dari Pajak yang terutang dalam hal kondisi tertentu;
- b. Sebesar paling tinggi 100 % dari Pajak yang terutang dalarn hal wajib pajak terkena bencana alam atau kejadian luar biasa, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor gunung meletus dan kebakaran.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 119

- (1) Permohonan pengurangan Pajak terutangdapat diajukan oleh setiap wajib pajak atau kolektif.
- (2) Permohonan pengurangan secara kolektif diberikan bagi wajib pajak orang pribadi yang mengalami
- kondisi tertentu batas maksimal Pajak terutang keseluruhannya sebesar Rp. 300.000.000,(tiga ratus juta rupiah).
- (3) Untuk Wajib Pajak berbentuk badan hukum yangmengalami likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (4) dengan batasan kerugian keuangan atau likuiditas keuangan diatas Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah).
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 120

- ( 1) Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 119 harus mernenuhi persyaratan:
- a. Satu pcrmohonan untuk satu SKPD Pajak Daerah;
- b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya permohonan pengurangan;
- c. Diajukan kepada Kepala Dinas;
- d. Fotocopy identitas wajib pajak dan kuasa wajib pajak dalam hal dikuasakan;
- e. Dilampirkan SKPD pajak terutang yang dimohon pengurangan;
- f. Fotocopy daftar penghasilan;
- g. Permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa wajib pajak dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (2) Permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam waktu:
- a. Satu bulan sejak diterimanya SKPD pajak terutang;
- b. Satu bulan terhitung sejakditerimanya keputusan permohonan keberatan;
- c. Tiga bulan terhitung sejak terjadinya bencana alam;
- d. Tiga bulan terhitung sejak terjadinya kejadian luar biasa;
- f. Tidak mempunyai tunggakan atas tunggakan pajak tahun sebelumnya.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 121

- ( 1) Permohonan Pengurangan secara kolektif dapat diajukan dengan persyaratan :
- a. Satu permohonan untuk beberapa objek Pajak dalam tahun yang sama;
- b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan besaran persentase pengurangan yang dimohonkan kepada kepala dinas;
- c. Diajukan melalui pengurus legiun veteran atau organisasi terkait lainnya yang diketahui oleh Kepala Kelurahan/Kepala Desa setempat;
- d. Diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak SKPD Pajak Daerah diterima;
- e. Melampirkan SKPD pajak terutang yang dimohon pengurangan;
- f. Melampirkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau bukti pembayaran lainnya;
- g. Tidak memiliki tunggakan tahun sebelumnya sejak dimohonkan pengurangan kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana atau sebab lain yang luar biasa;
- h. Tidak sedang diajukan permohonan keberatan atas SKPD yang dimohon pengurangan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam j angka waktu :
- a. Tiga bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD pajak terutang;
- b. Tiga bulan sejak terjadinya bencana atau kejadian luar biasa.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 122

- ( 1) Permohonan pengurangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dianggap bukan se bagai permohonan pengurangan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan, Kepala Dinas dalam waktu paling lama 20 hari kerja sejak permohonan itu diterima harus memberitahukan secara tertulis dengan alasan yang mendasari kepada :
- a. Wajib pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan;
- b. Pengurus legiun veteran atau organisasi terkait lainnya dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak mendapatkan pertimbangan wajib pajak dapat mengajukan kembali sepanjang persyaratan telah terpenuhi.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 123

- (1) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dapat berupa mengabulkan seluruhnya, sebagian atau menolak permohonan wajib pajak.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian.
BAB IV - DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 124

- (1) Ketentuan mengenai Prosedur Formulir Pendaftaran, Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengclolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu tentang Penolakan Keberatan, Surat Paksa, Laporan Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Teguran, Permohonan Angsuran, Permohonan Penundaan Pembayaran, Surat Perjanjian Angsuran, Surat Pemberitahuan Penolakan Angsuran/ Penundaan Pembayaran, Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Izin, Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Daerah (SPMKPD), Format Tanda Terima/ Penolakan Kelengkapan SPMKPD, Format Tanda Terima/ Penolakan Kebenaran Isian Dokumen SPM\_KPD, Format Tanda Terima/ Penolakan Kelengkapan Dokumem Permohonan, Format Tanda Terima/ Penolakan -Keabsahan Dokumen Pembayaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.
- (2) Bukti Pembayaran Pajak Parkir, Bukti Pembayaran Pajak Air Tanah, Bukti Pembayaran Pajak \_ Penerangan Jalan, Bukti Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Bukti Pembayaran Pajak Hotel, Bukti Pembayaran Pajak Restoran, Bukti Pembayaran Pajak Hiburan, Bukti Pembayaran Pajak Reklarne , Bukti Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.
- (3) Isi dan tata cara pengisian SKPD, STPD, SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, SPTPD Pajak Reklame, SPTPD Pajak Parkir, SPTPD Pajak Hiburan, SPTPD Pajak Hotel, SPTPD Mineral Bukan Logam dan Batuan, SPTPD Pajak Sarang Burung Walet, SPTPD Pajak Restoran, SPTPD Pajak Penerangan Jalan, SPTPD Pajak Air Tanah, Buku Register Keputusan Pembetulan Pernbatalari Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Daftar Penetapan Penerimaan dan Tunggakan Perjenis Pajak Daerah, Daftar Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Daftar SPMKPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.