PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 5 Tahun 1986
Tentang PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG
Berlaku: 5 TAHUN 1986
N/A
Preamble

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara No 1822) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor
- 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara tahun 1971 Nomor 65, Tambahan LembatanNegara Nomor 2970);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 No.16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Tahun 1969 No. 40, Tambahan Lembaran Negara No.2904) ;
4. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 No.23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No.4 Tahun 1971 dan Penambahan atas ketentuan pasal 54 Kitab Undangundang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 No 23), (Tambahan Lembaran Negara No.1971 No 20,Tambahan Lembaran Negara No.2959);
5. Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 No 21, Tambahan Lembaran Negara No 2894), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1972 (Lembaran Negara Tahun 1972 No. 32, Tambahan Lembaran Negara No.2987);
6. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Lembaran Negara Tahun 1975 No.5 );
7. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 No.6);
8. Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 1983 tentang Tata cara Pembina dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan PerseroAN (Persero);
9. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Negara R.I. untuk Pendiriaan Perusahaan
Perseroan (PERSERO) dalam bidang usha Kawasan Industri Uj;ung Pandang (Lembaran Negara Tahun 1985 No 4);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Benruk Peraturan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga .
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Darah Tingkat II Ujung Pandang
MEMUTUSKAN :
| Menetapkan: | PERATURAN DAERAH |
|---------------|--------------------------|
| | KOTAMADYADAERAH RINGKAR |
| | II UJUNG PANDANG TENTANG |
| | PENYERTAAN MODAL |
| | PEMERINTAH DAERAH |
| | KOTAMADYA DAERAH TINGKAT |
| | II UJUNG PANDANG DALAM |
| | PENDIRIAN PERUSAHAAN |
| | PERSEROAN (PERSERO) |
| | KAWASAN INDUSTRI UJUNG |
| | PANDANG. |
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya daerah Tingkat II Ujung pandang;
- b. Daerah adalah Kotamadya daerah Tingkat II Ujung pandang;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala daerah Tingkat II Ujung Pandang;
- d. PERSERO adalah Perusahaan Perseroan dalam bidang Kawasan Indoustri Ujung Pandang yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 1986;
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan turut sertanya Pemerintah Daerah dalam Persero ini adalah sebagai usaha keikut sertaan Pemerintah Daerah untuk menyediakan prasarana guna menunjang persyaratan tercapainya struktur ekonomi yang seimbang di sektor Industri dan untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas serta sekaligus merupakan salah satu tambahan sumber pendapatan Daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut ayat (1) pasal ini Pernyataan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dilaksanakan
berdasarkan berdasar prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
BAB III - PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
Pasal 3

1. Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan dalam Modal saham Persero sebesar 10% dari keseluruhan modal (saham).
2. Modal tersebut ayat 1 pasal ini akan dibayarkan dari hasil pungutan Pemerintah Daerah Kotamadya Ujung Pandang berupa Pajak/Retribusi yang berasal dari Kawasan Industri Ujung Pandang.
BAB IV - PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 4

Pelaksanaan penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Persero dikuasakan kepada Walikotamadya untuk melaksanakan penyertaan Modal Pemerintah Daerag berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 1986.
BAB IV - PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 5

Bagian laba (Deviden) yang menjadi hak Daerah dari hasil usaha penyertaan modal Daerah pada Persero aalawdh merupakan penerimaan Daerah dan dianggarkan
dalam Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.
B A B V KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Walikotamadya sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.
Ujung Pandang, 21 Agustus 1986
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT WALIKOTA MAKASSAR DAERAH KOTAMADYA DAERAH DAERAH TINGKAT II TINGKAT II UJUNG PANANG UJUNG PANDANG, K E T U A,
CAP/TTD
CAP/TTD
Drs. MUH. ARSYAD ABU
JANCY RAIB
Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Tanggal 10 Pebruari 1987 Nomor 536-53-138.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor : 3 tanggal 16 April Tahun 1987 Seri : D Nomor 2.
Sekretaris Kotamadya/Daerah, Tingakat II Ujung Pandang
Drs. Haruna rahman NIP. 010 054 908.
PENJELASAN
Pasal 1

: Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

: Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3

:
Perbandingan modal saham ini adalah sesuai dengan perjanjian kerja sama dalam rangka pendirian Perseroan dalam bidang usaha Kawasan Industri Ujung Pandang, dimana dalam perjanjian tersebut telah ditetapkan bahwa perbandingan saham masingmasing Pemerintah (Negara R.I&gt;) 60% (enam puluh persen), Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang 10% (sepuluh persen). Perbandingan modal saham tersebut diatas hanya dpat berubah jika dengan persetujuan semua pihak penyertaan modal.