PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor QI Tahun 2013
Tentang No Description
Berlaku: 02 JANUARI 2013
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN NOMOR QI TAHUN 2013
TENTANG
PENYEDIAAN DANA BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN YANG BERSIFAT WAJIB DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2013UNTUK TANGGAL 02 JANUARI 2013 SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 JANUARI 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,
Menimbang: a. Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 belum mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Labuhanbatu bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Selatan pada tanggal 28 Desember 2012;
- b. bahwa untuk menjamin kelangsungan pemenuhan kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka sambil menunggu penctapan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2013, perlu disediakan kredit anggaran untuk jangka waktu sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2012;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
3. : 1 . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
6. Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Udang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4712);
13. 1 0 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. 1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
0
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungiawaban Bendahara Serta Penyampaiannya.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
MEMU TUSKAN
Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN DANA BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN YANG BERSIFAT WAJIB DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2013 UNTUK TANGGAL 02 JANUARI SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 JANUARI 2013.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
(
10. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaari pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/ atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
2. 1 1. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
3. 1 2 . Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditujukan menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi aparatur pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah atas beban APBD yang besifat mengikat dan yang bersifat wajib sebelum diundangkannya Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2013.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib dari APBD Tahun Anggaran 2013 untuk tanggal 02 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari 2013.
BAB IV - PENYEDIAAN DANA BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN YANG BERSIFAT WAJIB
Pasal 4

Penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dari APBD Tahun Anggaran 2013 untuk tanggal 02 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari 2013, terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung untuk belanja pegawai terdiri dari gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Belanja Langsung, meliputi:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada:
- a) Belanja pegawai honorer/tidak tetap/tenaga kerja kontrak;
- b) Pembayaran jasa pelayanan kesehatan, komunikasi, sumberdaya air dan listrik, telepon, kawat/faksimili/internet;
- c) Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/ operasional untuk belanja bahan bakar minyak/ gas dan pelumas.
I
O
Penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, tidak melebihi kebutuhan belanja 1 (satu) bulan atau 1 / 12 (satu per dua belas) APBD Tahun Anggaran 2013.
BAB IV - PENYEDIAAN DANA BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN YANG BERSIFAT WAJIB
Pasal 6

Penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing SKPD dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Penyediaan Dana (SPD) Triwulan I Tahun Anggaran 2013.
BAB IV - PENYEDIAAN DANA BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN YANG BERSIFAT WAJIB
Pasal 7

Apabila sampai dengan berakhirnya bulan Januari 2013, APBD Tahun Anggaran 2013 belum diundangkan, maka untuk penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib bulan Pebruari 2013, mengacu kepada penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib bulan Januari 2013.
BAB IV - PENYEDIAAN DANA BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN YANG BERSIFAT WAJIB
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
Ditetapkan di Pada tanggal g. 2013. 02 Januari
WILDAN ASWAN TANJUNG
BUPATI
LABUHANBATU
SELATAN
Diundangkan di Kotapinang Pad a tanggal o 2. Jan uari 2013.
H, SELATAN SEKRETA KABUPATEN LABU
HNAN, SH PEMBINA UTA A MADYA NIP. 19590116 198602 1 001
BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2013 NOMOR OU
N/A
Preamble

Menimbang a.
- bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi tugas dan fungsi Dinas Sosial dan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kata Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935):
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
6. Peraturan Daerah Kata Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kata Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kata Tangerang Selatan Nomor 69);
7. Peraturan Daerah Kata Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kata Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kata Tangerang Selatan Nomor 72);
aaa.."
zssrsst
HRas
[.{STE!RENER
['[
~]
,
[EB8HU{ST ll )
]
PARAF KOORDINASI
D
f
]
KEHL BGi~ RGANIS~Si DAN KIN~RJ~
~F~RT~R SETDi
KEPALA DINAS SOSIAL
T :
T
[
:
]
d
/
I
Menetapkan
8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kata Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 65);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kata Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 65), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf e diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
Pasal2
- (1) Dinas merupakan Tipe B.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
- b. sekretariat;
- C. 3 (tiga) bidang;
- d. 2 (dua) subbagian; dan
- e. 8 (delapan) seksi.
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
f
PAR~F HRiRKi
' K E ~L S~Bi~N FERNCiNGN FR~DK HK~i D~HD· T
ANAL
FR~DUK H~K~W DH~RiH
T
·
T
P ARAF H IRARKI
]
[
( [
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7
Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, membawahkan:
- a. Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin;
- b. Seksi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan; dan
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, membawahkan:
- a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial;
- b. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
4. Ketentuan Pasal 19 huruf g diubah dan ditambahkan 4 (empat) huruf yakni huruf k, huruf 1, huruf m dan huruf n, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 19

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian kebijakan strategis dan teknis pelaksanaan pedoman norma, dilingkup Bidang perumusan, standar, prosedur dan kriteria Rehabilitasi Sosial;
PARAF HIRARKI
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
P ARAF HIRARKI
ASISTEN
TATA PEMERINTAHAN
KEPAL~ BAGIAN H~KUM SETDA
P ARAF KOORDINASI
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR SETDA
KEPALA DINAS SOSLAL
I
P ARAF HIRARKI
]
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH]
] ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH
l
:
:
[
le
]
( p
.
I
]
P ARAF HIRARKI
' . A S I ST E N TATA PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
- b. perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran dilingkup Bidang Rehabilitasi Sosial;
- c. pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Rehabilitasi Sosial;
- d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas dilingkup Bidang Rehabilitasi Sosial;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pegawai dilingkup Bidang Rehabilitasi Sosial;
- f. pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- g. pengoordinasian pelaksanaan rehabilitasi sosial tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, dan orang dengan Human Immuno Deficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada rumah perlindungan sosial, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan pemeliharaan anak terlantar;
1. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi bidang rehabilitasi sosial;
- j. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi;
PARAF HIRARKI
I
I
:
:
I
I
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
PARAF KOORDINASI
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR SETDA
KEPALA DINAS SOSIAL
P ARAF HIRARKI
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH
u
- k. pengoordinasian kebutuhan sumber daya manusia, prasarana dan sarana rumah perlindungan sosial bagi anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas serta bagi korban narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, gelandangan, pengemis, wanita tuna susila, waria, eks narapidana dan pengidap Human Immuno Deficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome serta korban perdagangan orang;
- I. pengoordinasian pendampingan Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam merehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
- m. pengoordinasian pendampingan disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual dan disabilitas ganda serta bagi korban narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, gelandangan, pengemis, wanita tuna susila, waria, eks narapidana dan pengidap Human Immuno Deficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome serta korban perdagangan orang; dan
- n. pengoordinasian pendampingan hukum bagi anak dan lanjut usia.
5. Ketentuan Pasal 20 huruf f, huruf g, dan huruf diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: 1
N/A
Pasal 20

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia memiliki tugas:
- a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
| PARAF HIRARKI | | |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| •ASISTEN TATA PEMERINTAHAN | | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA | | |
| PARAF KOORDINAST | PARAF KOORDINAST | PARAF KOORDINAST |
| KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR SETDA | | |
| KEPALA DINAS SOSIAL | | |
PARAF HIRARKI
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
P ARAF HIRARKI
KEP~LA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH
l
.
P ARAF HIRARKI
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN
] KEPiL BGIHN HK~M S~TD
l
- b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- C. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- f. menyiapkan prasarana dan sarana rumah perlindungan sosial bagi anak dan lanjut usia;
- g. memfasili tasi pendampingan pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial dalam merehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
- h. melaksanakan penyantunan dan pelayanan sosial bagi anak terlantar, anak jalanan, anak nakal dan lanjut usia;
1. melaksanakan pendampingan hukum bagi anak dan lanjut usia;
- J. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip dilingkup Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- k. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia; dan
- I. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.
--;:,
P ARAF HIRARKI
I
I
[
I
:
:
:
:
I
I
T
I
I
I
I
]
I
I WAKIL WALIKOTA
I
P ARAF KOORDINA8I
]
]
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR SETD~
KEPALA DINAS SOSIAL
SEKRETARIS DAERAH
P ARAF HIRARKI
[
KEP~LA SUBBAGIAN PERANCANGAN PR~DUK HUKUM DAERAH[
] ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH
]
I
:
:
:
]
Vl
l
I
L
]
G'
]
L.
]
·
P ARAF HIRARKI
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN
AEPALA BAGIAN HUKUM SETD#
]
]
]
PARAF KOORDINASI
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR SETDA
KEPALA DINAS SOSIAL
6. Ketentuan Pasal 21 huruf f, huruf g, huruf i diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf m, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 21

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas memiliki tugas:
- a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Rehabili tasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- f. menyiapkan sumber daya manusia, prasarana dan sarana rumah perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas;
- g. melaksanakan bimbingan penyandang disabilitas, penyantunan, alat bantu mobilitas dan upaya rehabilitasi, bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan, dan praktek belajar kerja;
- h. melaksanakan pelayanan penyandang disabilitas; dan penanganan
A
]
l
]
]
]
I
]
]
At
r
f
J ,
.L
V
:
:
:
1. memfasilitasi pendampingan disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual dan disabilitas ganda;
- j. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip dilingkup Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- k. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
1. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas; dan
- m. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas.
7. Ketentuan Pasal 22 huruf f, huruf g, huruf h diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf 1, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:
Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang memiliki tugas:
- a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
- b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
| PARAF HIRARKI |
|-----------------------------------------------------|
| ASISTEN TATA PEMERINTAHAN |
| KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA |
| PARAF KOORDINASI |
| KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR SETDA |
| KEPALA DINAS SOSIAL |
I
R
PARAF HIRARKI
[ W~KIL WALIKOT~
I SEKRETARIS DAERAH
-
I
I
I
P ARAF HIRARKI
f
KEFL~ SUBBGIAN PER~NC~NGAN PRODUK HUKUM DAERAH]
f ~N~LIS PRODUK HUKUM DAERAH
I
\
I
A
I
[
A
I
« p
I
(
l
[
:
:
:
:
I
•
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
- f. melaksanakan pengumpulan data bahan perumusan bimbingan teknis penyuluhan sosial, penyantunan, pelatihan keterampilan, gelandangan, pengemis, waria, eks narapidana dan korban perdagangan orang;
- g. melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data penyuluhan sosial, penyantunan, pelatihan keterampilan dan resosialisasi bagi korban narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, gelandangan, pengemis, wanita tuna susila, waria, eks narapidana dan korban perdagangan orang;
- h. melaksanakan penyuluhan sosial, penyantunan, pelatihan keterampilan dan resosialisasi bagi korban narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, gelandangan, pengemis, wanita tuna susila, waria, eks narapidana dan korban perdagangan orang;
- i. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip di lingkup Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
- J. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawa1 pada Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
- k. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas; dan
| PARAF HIRARKI |
|-----------------------------------------------------|
| ASISTEN TATA PEMERINTAHAN |
| KEPALA BAGIAN HK~M SETDA |
| PARAF KOORDINASI |
| KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR SETDA |
| KEPALA DINAS SOSIAL |
P ARAF HIRARKI
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
I
P ARAF HIRARKI
f K E H L S~BB~Giv
ER~CiGN
FR@DK
HK~M
[ANHLIS TROD~K HUKUM DAERAH
l
DiERiH[: T
]
:
]
[
G d
- I. menyiapkan sumber daya manusia, prasarana dan sarana rumah perlindungan sosial bagi korban narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, gelandangan, pengemis, wanita tuna susila, waria, eks narapidana dan pengidap Human Immuno Deficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome serta korban perdagangan orang.
8. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 24

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria dilingkup Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- b. perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran dilingkup Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- C. pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
- d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas dilingkup Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pegawai dilingkup Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
I
PARAF HIRARKI
]
]
I
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
I
I
PARAF HIRARKI
]
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH ]
] ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH
:
:
:
'
I
"
I
I:
]
gr
�
P ARAF HIRARKI
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
- pemberdayaan stimulan dan pemberdayaan f. pengoordinasian pelaksanaan sosial fakir miskin, bantuan penataan lingkungan, serta kelembagaan sosial;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah;
- h. pengoordinasian data dan informasi fakir miskin di wilayah kota;
1. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan bantuan, pendampingan dalam penyaluran dan pelaporan serta bimbingan teknis pada pemberdayaan sosial fakir miskin;
- j. pelaporan dana stimulan yang diterima lembaga dan masyarakat;
- k. penataan lingkungan yang berdampak Sosial di wilayah Kota;
- I. pelaksanaan penggalian potensi, Kepahlawanan, keperintisan kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- m. pengelolaan taman makam pahlawan nasional di wilayah kota;
- n. pelaksanaan pengawasan dan penertiban undian;
- o. pembinaan dan pengembangan usaha masyarakat dan lembaga sosial yang menyelenggarakan pengumpulan dan pengelolaan sumber dana serta bantuan sosial;
- p. pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi penyelenggaraan pelayanan izin pengumpulan sumbangan;
- q. pelaksanaan pengembangan pola kerjasama jaringan lintas sektor dan dunia usaha yang menyelenggarakan pengumpulan dan pengelolaan sumber dana serta bantuan sosial;
P ARAF HIRARKI
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
P ARAF KOORDINAL
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR SETDA
KEPALA DINAS SOSLAL
P ARAF HIRARKI
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH
- r. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; dan
- s. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
9. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 25

Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin, memiliki tugas:
- a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin;
- b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin;
- C. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin;
- f. melaksanakan verifikasi dan validasi fakir miskin di wilayah Kota;
- g. melaksanakan pengolahan data fakir miskin di wilayah Kota;
- h. menyiapkan data dan informasi data fakir miskin di wilayah Kota;
"
P ARAF HIRARKI
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
PARAF HIRARKI
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH
L
1. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan bantuan fakir miskin;
- J. melaksanakan identifikasi dan pemetaan fakir miskin;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja, organisasi perangkat daerah dan lembaga vertikal tentang perencanaan dan pelaksanaan bantuan fakir miskin;
- I. melaksanakan pendampingan dalam penyaluran dan pelaporan bantuan Fakir miskin;
- m. melaksanakan bimbingan teknis pada pemberdayaan sosial fakir miskin;
- n. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip dilingkup Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin;
- o. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin; dan
- p. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.
10. Ketentuan Paragraf 1 1 Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Paragraf 1 1
Kepala Seksi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan
Kepala Seksi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan, memiliki tugas:
- a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;
P ARAF HIRARKI
n,
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
P ARAF HIRARKI
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH
T
- b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup Seksi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;
- f. melaksanakan pengembangan pemberdayaan kelembagaan sosial dan pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial lainya;
- g. melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial lainya;
- h. menyiapkan bahan pelaporan dana stimulan yang diterima lembaga dan masyarakat;
- I. melaksanakan penataan lingkungan yang berdampak Sosial di wilayah Kota;
- j. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip dilingkup Seksi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;
10. melakukan evaluasi Seksi pada dan Penataan pegawa1 Stimulan tugas menyusun laporan dan pelaksanaan Pendampingan Bantuan k. Lingkungan; dan
- l. melaksanakan tugas lain dari atasan sesua1 dengan tugas.
T
Paragraf 12
Kepala Seksi
Pemberdayaan Masyarakat, Kepahlawanan dan
Restorasi Sosial
Pasal27
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial, memiliki tugas:
- a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
- b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
- C. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
- f. melaksanakan pola kerjasama dan penghargaan bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
- g. melaksanakan fasilitasi pengurusan pendaftaran organisasi sosial;
| PARAF HIRARKI | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| •ASISTEN TATA PEMERINTAHAN | ] : ] ] |
| ] KEHL B~GiHN H~KM SETDH | I : I L |
| PARAF KOORDINASI | |
| I KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR SETDA ] KEPALA DINAS SOSIAL | I : I : I L L/ |
| | I |
PARAF HIRARKI
]
I
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
P ARAF HIRARKI
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH
[
]
:
:
L/
I
]
- h. menyiapkan bahan pelayanan penerbitan rekomendasi, dan evaluasi terhadap organisasi sosial yang mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
1. melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi penggalian potensi, kepahlawanan, keperintisan kesetiakawan dan restorasi sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/ pusat kesejahteraan sosial, karang taruna serta lembaga kesejahteraan sosial;
- J. menyiapkan masyarakat bahan dan pengembangan lembaga sosial usaha yang menyelenggarakan pengumpulan dan pengelolaan sumber dana serta bantuan sosial;
- k. melaksanakan pengembangan pola kerjasama jaringan lintas sektor dan dunia usaha yang menyelenggarakan pengumpulan dan pengelolaan sumber dana serta bantuan sosial;
1. mengelola taman makam pahlawan nasional di wilayah Kota;
- m. melaksanakan undian; pengawasan dan penertiban
- n. menyiapkan bahan pelayanan penerbitan rekomendasi penyelenggaraan pelayanan izin pengumpulan sumbangan;
- o. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip dilingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
- p. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial; dan
- q. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.
| ] PARAF HIRARKI | | |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| I ", ASISTEN TATA PEMERINTAHAN | I : | I II |
| ] KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA | I : | I g |
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
| ] KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR SETDA | [ : | ] f |
| [KEPHL DINAS SOSIAL | ] : | ] l1 |
PARAF HIRARKI
II
I
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
P ARAF HIRARKI
KEPiL~ SUBBAGI~N PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH
]
]
[
I
]
12. Ketentuan Pasal 29 huruf f, huruf g, huruf h, huruf I diubah dan huruf j dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 29

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria dilingkup Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- b. perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran dilingkup Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- C. pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas dilingkup Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pegawai di lingkup bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- f. pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada keluarga, masyarakat dan kemitraan;
- g. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kinerja di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan tanggap bencana Daerah;
PARAF HIRARKI
]
I
[
]
:
:
:
:
]
I
I
]
· .
/t
L
P ARAF HIRARKI
'
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDH
PARAF KOORDINASI
KEPAL BAG[AN ORGANISASI DAN KINERJ~ A~TUR STD~
K E P A LA DINAS SOSIAL
J
]
T
47]
L
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
PARAF HIRARKI
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH
1. pengordinasian pelaksanaan bimbingan teknis di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada keluarga, masyarakat dan kemitraan;
- j. dihapus.
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
- I. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Ketentuan Pasal 30 huruf f, huruf g, huruf h diubah dan huruf i dihapus, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:
Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial memiliki tugas:
- a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial;
- b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial;
- C. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial;
PARAF HIRARKI
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN
] KEL BAGI H~K~M STD~
- f. melaksanakan bimbingan teknis kesiapsiagaan dan mitigasi, korban bencana alam serta pengelolaan logistik, bantuan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma;
- g. melaksanakan bimbingan teknis bagi korban bencana sosial serta penyedian kebutuhan dasar dan pemulihan trauma;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil bimbingan teknis penanganan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial;
1. dihapus.
- j. menyelenggarakan pengelalaan naskah Dinas dan arsip dilingkup Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial;
- k. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawa1 pada Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial; dan
- I. melaksanakan tugas Jain dari atasan sesuai dengan tugas.
14. Ketentuan Paragraf 15 dan Pasal 31 dihapus.
15. Ketentuan Paragraf 16 dan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Paragraf 16
Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga
Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga, memiliki tugas:
- a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Jaminan Sosial Keluarga;
[
'
·
T
1
P ARAF KOORDINASI
]
f
KEPAL~ BAGI~N ORGNAS D i KINERJ APR~TUR SETDi [
:
T
PARAF HIRARKI
AT
.
]
KEHL Di~S
SOS~i t/
T T
t
t
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
PARAF HIRARKI
[ KEP~LA SUBBAGIAN PERANCANGAN FR~DUK HUKUM DAERAH
] ANALIS PR~DUK HUKUM DAER~H
l
I
T
T .
:
l
]
:
r
.II
- b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup Seksi Jaminan Sosial Keluarga;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Jaminan Sosial Keluarga;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Jaminan Sosial Keluarga;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Jaminan Sosial Keluarga;
- f. menyiapkan bahan pelayanan penerbitan rekomendasi dan evaluasi kemitraan jaminan sosial keluarga;
- g. menyiapkan bahan koordinasi teknis penyediaan fasilitas peningkatan dan perlindungan sosial serta peningkatan kesejahteraan sosial keluarga rentan;
- h. memfasilitasi advokasi sosial melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
- i. melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga;
- J. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip dilingkup Seksi Jaminan Sosial Keluarga;
- k. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Jaminan Sosial Keluarga; dan
- I. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.
P ARAF HIRARKI
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
PARAF HIRARKI
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH
16. Ketentuan Lampiran mengenai Bagan Struktur Organisasi Dinas diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.
Ditetapkan di Tangerang Selatan. pada tanggal oktob a0t
WALIKOTA
{TANGERANG SELATAN, [
Diundangk i Tangerang Selatan. l3 Oka 0 EN AIS DAERAH pada tanggal KOTA TANG RANG SELATAN,
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 34
P ARAF KOORDINASI
PARAF HIRARKJ
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APAR~TUR SETD#
KEPALA DINAS SOSIAL
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 2A Taken 2c TENTANG KERJA DINAS SOSIAL
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL
PARAF KOORDINASI
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR SETDA
KEPALA DINAS SOSIAL
P ARA
HIRARKI
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH