PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 04 Tahun 2015
Tentang KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2015
Berlaku: 21 Januari 2015
N/A
Preamble

Mengingat :
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 04 TAHUN 2015
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,
- Menimbang : bahwa peranan pupuk sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka
- a. mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk, sehingga perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2015;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa Yang Beredar di Pasar;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-organik;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-organik;
Menetapkan :
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik Pembenah Tanah;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 70/Permentan/SR.130/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 664);
21. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 37);
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
24. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 091 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2015;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 15).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2015.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong.
6. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
7. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
8. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
9. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
10. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
11. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per kabupaten yang dihitung berdasarkan usulan dari Bupati atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di kabupaten.
12. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
13. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disebut HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diproduksi oleh Produsen pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
14. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
15. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
16. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
17. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
18. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/ atau udang dengan luasan tertentu.
19. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk an-organik dan pupuk organik di dalam negeri.
20. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
21. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdaganga Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
22. Kelompok Tani adalah kumpulan petani, yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
23. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
24. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.
BAB II - JENIS PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh pelaksana subsidi pupuk
- (2) Pupuk an-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Pupuk Urea ;
- b. Pupuk ZA;
- c. Pupuk SP-36;
- d. Pupuk NPK;
BAB III - PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 3

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar dan petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam perkeluarga.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang/tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.
BAB IV - KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan alokasi pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2015 di daerah.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan seperti
tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, dan petambak berdasarkan RDKK yang telah disetujui oleh Penyuluh Pertanian dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
BAB IV - KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 5

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Tabalong wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.
BAB IV - KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 6

- (1) Dalam hal kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten.
- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, pelaksana subsidi pupuk dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.
BAB V - PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 7

- (1) Distributor bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini III sampai ke Lini IV sesuai tanggung jawabnya.
- (2) Distributor hanya menyalurkan pupuk bersubsidi kepada pengecer yang ditunjuk.
- (3) Distributor dilarang melakukan penjualan pupuk bersubsidi kepada pedagang atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai pengecer.
- (4) Distributor wajib menyampaikan daftar pengecer kepada instansi yang terkait, serta Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.
- (5) Untuk kelancaran pendistribusian pupuk di daerah, distributor dapat menambah jumlah pengecer dengan mempertimbangkan keperluan dilapangan dengan mengutamakan gabungan kelompok tani (gapoktan) yang memenuhi syarat sebagai pengecer.
BAB V - PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
- a. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
- b. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah;
- c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas melakukan pendataan RDKK di wilayahnya sebagai bahan pertimbangan dalam mengalokasikan pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh Pertanian.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh Tim Pengawas dan Tim Verifikasi yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pestisida dan Pupuk (KPPP) Kabupaten Tabalong.
BAB V - PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 9

- (1) Pelaksana subsidi pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penyalur di Lini III dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
BAB VI - HARGA ECERAN TERTINGGI DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 10

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET)
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, petambak di penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
- a.
- Pupuk urea
: Rp.1.800,- per kg;
- b. Pupuk ZA
: Rp.1.400,- per kg;
- c. Pupuk SP-36
: Rp.2.000,- per kg;
- d. Pupuk NPK
:
Rp.2.300,- per kg;
- e. Pupuk organik
:
Rp. 500,- per kg;
- a. Pupuk urea
: 50 kg;
- b. Pupuk ZA
: 50 kg;
- c. Pupuk SP-36
: 50 kg;
- d. Pupuk NPK
: 50 kg;
- e. Pupuk organik
:
40 kg.
BAB VI - HARGA ECERAN TERTINGGI DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 11

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan :
Pupuk Bersubsidi Pemerintah
Barang Dalam Pengawasan
- (2) Khusus pengadaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna pink dan pupuk ZA bersubsidi berwarna orange.
BAB VII - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 12

Pelaksana subsidi pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.
BAB VII - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 13

- (1) KPPP Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KPPP Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh Pertanian.
BAB VII - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 14

- (1) Pengecer resmi wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan, penyaluran, dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Distributor wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran, dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (3) KPPP di Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (4) Bupati wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
BAB VIII
Pasal 15

- (1) Distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), (2), (3), dan (4) dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dari Bupati atas rekomendasi KPPP dengan menembuskan kepada pihak yang berkepentingan.
- (2) Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dan (2) dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dari Bupati atas rekomendasi KPPP dengan menembuskan kepada pihak yang berkepentingan.
- (3) Distributor dan pengecer yang tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terhitung satu bulan sejak tanggal peringatan tertulis dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan surat ijin usahanya atau pemutusan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) atau dilaporkan kepada pihak yang berwajib atas rekomendasi dari KPPP.
- (4) Distributor dan pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP Pasal 16
Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini Berlaku, Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2014 (Berita Acara Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 03) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP Pasal 16
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2015.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.
Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 21 Januari 2015
BUPATI TABALONG, ttd
H. ANANG SYAKHFIANI
Diundangkan di Tanjung pada tanggal 21 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, ttd
H. ABDUL MUTHALIB SANGAJI
BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2015 NOMOR 04