Unknown Unknown Nomor 1 Tahun 2016
Tentang PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
Berlaku: 1 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Mengingat :
WALIKOTA BAUBAU PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BAUBAU,
Menimbang : a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya saing perekonomian daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan ketentuan mengenai pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal diatur dengan perda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Baubau tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembetukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2012 Nomor 25);
14. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2015 Nomor 9).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU dan
WALIKOTA BAUBAU
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Baubau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penanaman modal dan/atau yang melaksanakan fungsi PTSP.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
9. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
10. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
11. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan
usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Industri Pioner adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
15. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
16. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
17. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
18. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
19. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. kesetaraan;
- e. efisiensi berkeadilan;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan; dan
- h. kemandirian.
- (2) Tujuan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal antara lain:
- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
- e. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- g. Mendorong meningkatnya investasi di daerah.
BAB III - TATA CARA, BENTUK DAN KRITERIA, PENILAIAN, DAN BIDANG USAHA
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal kepada penanam modal.
- (2) Tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Penanam modal mengajukan permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
1. lingkup usaha;
2. kinerja manajemen; dan
3. perkembangan usaha.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi, usulan cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat lingkup usaha, kebutuhan insentif dan kemudahan penanaman modal.
- (4) Tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua
Bentuk dan Kriteria
BAB III - TATA CARA, BENTUK DAN KRITERIA, PENILAIAN, DAN BIDANG USAHA
Pasal 4

- (1) Pemberian insentif dapat berbentuk:
- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah; dan
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.
BAB III - TATA CARA, BENTUK DAN KRITERIA, PENILAIAN, DAN BIDANG USAHA
Pasal 5

- (1) Pemberian kemudahan dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
- e. percepatan pemberian perizinan.
- (2) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. peta potensi ekonomi daerah;
- b. rencana tata ruang wilayah; dan
- c. rencana strategis dan skala prioritas daerah.
- (3) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. jaringan listrik;
- b. jalan;
- c. transportasi;
- d. jaringan telekomunikasi; dan
- e. jaringan air bersih.
- (4) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan kepada:
- a. kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi daerah; dan
- b. sesuai dengan peruntukannya.
- (5) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf d ditujukan kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi antara lain berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian dan/atau studi kelayakan.
- (6) Bentuk percepatan pemberian perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui PTSP.
BAB III - TATA CARA, BENTUK DAN KRITERIA, PENILAIAN, DAN BIDANG USAHA
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan satu atau lebih insentif dan kemudahan kepada penanam modal di daerah.
- (2) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian dengan kriteria sebagai berikut :
- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
Bagian Ketiga
Penilaian
BAB III - TATA CARA, BENTUK DAN KRITERIA, PENILAIAN, DAN BIDANG USAHA
Pasal 7

- (1) Walikota menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanam Modal.
- (2) Susunan keanggotaan, tugas, mekanisme dan tata kerja tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB III - TATA CARA, BENTUK DAN KRITERIA, PENILAIAN, DAN BIDANG USAHA
Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah melalui Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melakukan verifikasi terhadap usulan penanam modal dan melakukan penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah kriteria yang dipenuhi.
- (3) Hasil penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penentuan bentuk, besaran insentif, dan urutan penanam modal yang akan mendapat insentif dan kemudahan.
- (4) Format penilaian kriteria dan hasil penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Bagian Keempat
Bidang Usaha
BAB III - TATA CARA, BENTUK DAN KRITERIA, PENILAIAN, DAN BIDANG USAHA
Pasal 9

- (1) Bidang usaha yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah bidang usaha terbuka dengan persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- b. Bidang Kehutanan
- a. Bidang Pertanian
- c. Bidang Kelautan dan Perikanan
- e. Bidang Perindustrian
- d. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- f. Bidang Pertahanan
- h. Bidang Perdagangan
- g. Bidang Pekerjaan Umum
- i. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
- k. Bidang Komunikasi dan Informatika
- j. Bidang Perhubungan
- l. Bidang Keuangan
- n. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- m. Bidang Perbankan
- o. Bidang Pendidikan
- p. Bidang Kesehatan
BAB III - PELAPORAN DAN EVALUASI
Pasal 10

- (1) Penanam modal yang menerima insentif dan kemudahan penanaman modal wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
- c. rencana kegiatan usaha.
- b. pengelolaan usaha; dan
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peratutan Walikota.
BAB III - PELAPORAN DAN EVALUASI
Pasal 11

Walikota atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan laporan perkembangan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah atau Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada gubernur secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
BAB III - PELAPORAN DAN EVALUASI
Pasal 12

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dikoordinasikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan atas pemanfaatan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal serta kendala yang dihadapi.
Diundangkan di Baubau pada tanggal, 15 Sebtember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,
MUHAMAD DJUDUL
LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2016 NOMOR ...
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU, PROVINSI SULAWESI TENGGARA: (1/2016)
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Pemberian insentif yang diberikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu pemberian insentif tersebut berakhir.
- (3) Permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal yang sedang dalam proses dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.
BAB XI
Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.
Ditetapkan di Baubau pada tanggal, 15 Sebtember 2016 WALIKOTA BAUBAU,
A.S. TAMRIN
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Bahwa kegiatan penanaman modal di daerah sangat berperan penting dalam mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal di daerah, pemerintah daerah dapat melakukan upaya berupa pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.
Ketentuan Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah, sehingga dapat dipergunakan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan insentif dan/atau kemudahan di bidang penanaman modal.
Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Baubau tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal ini adalah merupakan dasar untuk mengatur pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal agar tepat sasaran dan mencapai tujuan yang diharapkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.
PENJELASAN
Pasal 2

Ayat (1)

Huruf aYang dimaksud dengan 'kepastian hukum' adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemerintah daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.## Huruf bYang dimaksud dengan 'keterbukaan' adalah keterbukaan informasi daalam pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada penanam modal dan masyarakat luas.## Huruf cYang dimaksud dengan 'akuntabilitas' adalah bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau penanaman modal.## Huruf dYang dimaksud dengan 'kesetaraan' adalah perlakuan yang sama terhadap penanam modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok atau skala usaha tertentu.## Huruf eYang dimaksud dengan 'asas efisiensi berkeadilan' adalah asas yang mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.## Huruf fYang dimaksud dengan 'asas berkelanjutan' adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan dating.## Huruf gYang dimaksud dengan 'asas berwawasan lingkungan' adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup## Huruf hYang dimaksud dengan 'asas kemandirian' adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.## Ayat (2)Cukup Jelas##
PENJELASAN
Pasal 3

Ayat (1)

Penanam Modal yang dapat menerima insentif dan atau menerima kemudahan antara lain penanam modal baru dan akan membuka usaha ataupun penanam modal lama yang sedang melakukan usaha dan yang akan melakukan perluasan usaha.Ayat (2)Cukup JelasAyat (3)Cukup JelasAyat (4)Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2)Huruf aKriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat adalah berlaku bagi badan usaha atau penanam modal yang menimbulkan dampak pengganda di daerah.## Huruf bKriteria menyerap banyak tenaga kerja lokal adalah merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan## Huruf cKriteria menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal adalah merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha## Huruf dKriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik adalah merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik## Huruf eKriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto adalah diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.## Huruf fKriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan adalah berlaku bagi penanam modal yang memiliki dokumen analisis dampak lingkungan, menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah.## Huruf gKriteria termasuk skala prioritas tinggi adalah diberlakukan kepada penanam modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan :- a. Rencana Tata Ruang Wilayah;- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan- d. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.## Huruf hKriteria termasuk pembangunan infrastruktur adalah berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.## Huruf iKriteria melakukan alih teknologi adalah diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi dimaksud.## Huruf jKriteria melakukan industri pionir adalah berlaku bagi penanam modal yang membuka jenis usaha baru dengan:- a. keterkaitan kegiatan usaha yang luas;- b. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;- c. memperkenalkan teknologi baru; dan- d. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah## Huruf kKriteria berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan adalah berlaku bagi penanam modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah yang aksesibilitasnya sangat terbatas, serta ketersediaan sarana dan prasarananya rendah.## Huruf lKriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi adalah berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah## Huruf mKriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi adalah berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi## Huruf nKriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri adalah berlaku bagi penanam modal yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.##
PENJELASAN
Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan' adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus .Ayat (2)Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR : (1/2016)