PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor ~ Tahun 2017
Tentang No Description
Berlaku: 13 Tahun 2006
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR ~ TAHUN 2017
TENTANG
BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS MINIMAL PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Uang Persediaan dan Batas Minimal Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 201 7;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5234);
9. Undang-Urtdang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara ~epublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Menetapkan
3
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam N egeri N omor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan La po ran Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
23. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 8).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS MINIMAL PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2017.
N/A
Pasal 1

Besaran Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
N/A
Pasal 2

Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk membiayai beberapa kegiatan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2017.
N/A
Pasal 3

Pengisian kembali Uang Persediaan dapat dilakukan dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) setelah uang persediaan sebelumnya dipertanggungjawabkan.
N/A
Pasal 4

- ( 1) Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian uang persediaan yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan Pengguna Anggaran.
N/A
Pasal 5

Batas minimal pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) pada Satuan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:
| NO | SKPD | Batas Minimal Pene:a_iuan TU |
|------|--------------------------|--------------------------------|
| 1 | Kelurahan/Kecamatan | Rp. 2.500.000,00 |
| 2 | Kantor/Badan/Dinas/ RSUD | Rp. 5.000.000,00 |
N/A
Pasal 6

Terhitung paling lambat pada tanggal 29 Desember 2017 sebagai akhir Tahun Anggaran 2017, bendahara pengeluaran wajib menyetor kembali Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (UP dan TU) yang tidak dipergunakan ke Rekening Kas Umum Daerah.
Diundangkan di Situbondo pada tanggal ,O 3 JAN 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,
~
BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017 NOMOR ~
N/A
Pasal 7

Peraturan Bupati m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.
Ditetapkan di Situbondo pada tanggal O 3 JAN 2017 BUPATI SITUBONDO,
LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo
Tanggal :
0 3 JAN
2017
N omor :
,1.. Tahun 2017
BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2017
| NO | KODE | SKPD | BESARAN UP (dalam Rupiah) |
|------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 1.1.01.01 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 500.000.000,00 |
| 3 | 1.1.02.01 | Dinas Kesehatan | 500.000.000,00 |
| 4 | 1.1.03.01 | Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang | 400.000.000,00 |
| 5 | 1.1.04.01 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 400.000.000,00 |
| 6 | 1.1.05.01 | Satuan Palisi Pamong Praja | 100.000.000,00 |
| 7 | 1.1.05.02 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 100.000.000,00 |
| 8 | 1.1.05.03 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 100.000.000,00 |
| 9 | 1.1.06.01 | Dinas Sosial | 200.000.000,00 |
| 10 | 1.2.01.01 | Dinas Tenaga Kerja | 100.000.000,00 |
| 11 | 1.2.02.01 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 100.000.000,00 |
| 12 | 1.2.03.01 | Dinas Ketahanan Pangan | 200.000.000,00 |
| 13 | 1.2.05.01 | Dinas Lingkungan Hidup | 200.000.000,00 |
| 14 | 1.2.06.01 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 100.000.000,00 |
| 15 | 1.2.07.01 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 200.000.000,00 |
| 16 | 1.2.08.01 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 200.000.000,00 |
| 17 | 1.2.09.01 | Dinas Perhubungan | 200.000.000,00 |
| 18 | 1.2.10.01 | Dinas Komunikasi, lnformatika dan Persandian | 500.000.000,00 |
| 19 | 1.2.11.01 | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | 200.000.000,00 |
| 20 | 1.2.12.01 | Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu | 50.000.000,00 |
| 21 | 1.2.17.01 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 50.000.000,00 |
| NO | KODE | SKPD | BESARAN UP (dalam Rupiah) |
|------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22 | 2.0.01.01 | Dinas Perikanan | 200.000.000,00 |
| 23 | 2.0.02.01 | Dinas Pariwisata | 200.000.000,00 |
| 24 | 2.0.03.01 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan | 500.000.000,00 |
| 25 | 2.0.03.02 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 200.000.000,00 |
| 26 | 2.0.06.01 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 200.000.000,00 |
| 27 | 3.0.01.01 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 300.000.000,00 |
| 28 | 3.0.02.01 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 200.000.000,00 |
| 29 | 3.0.03.01 | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 500.000.000,00 |
| 30 | 3.0.05.01 | Inspektorat Daerah | 100.000.000,00 |
| 31 | 3.0.06.01 | Sekretariat Daerah | 500.000.000,00 |
| 32 | 3.0.07.01 | Sekretariat DPRD | 500.000.000,00 |
| 33 | 3.0.08.01 | Kecamatan Banyuglugur | 50.000.000,00 |
| 34 | 3.0.08.02 | Kecamatan Jatibanteng | 50.000.000,00 |
| 35 | 3.0.08.03 | Kecamatan Sumbermalang | 50.000.000,00 |
| 36 | 3.0.08.04 | Kecamatan Besuki | 50.000.000,00 |
| 37 | 3.0.08.05 | Kecamatan Suboh | 50.000.000,00 |
| 38 | 3.0.08.06 | Kecamatan Mlandingan | 50.000.000,00 |
| 39 | 3.0.08.07 | Kecamatan Bungatan | 50.000.000,00 |
| 40 | 3.0.08.08 | Kecamatan Kendit | 50.000.000,00 |
| 41 | 3.0.08.09 | Kecamatan Panarukan | 50.000.000,00 |
| 42 | 3.0.08.10 | Kecamatan Situbondo | 50.000.000,00 |
| 43 | 3.0.08.11 | Kecamatan Panji | 50.000.000,00 |
| 44 | 3.0.08.12 | Kecamatan Mangaran | 50.000.000,00 |
| 45 | 3.0.08.13 | Kecamatan Kapongan | 50.000.000,00 |
| 46 | 3.0.08.14 | Kecamatan Arjasa | 50.000.000,00 |
| NO | KODE | SKPD | BESARAN UP (dalam Rupiah) |
|--------|-----------|----------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 47 | 3.0.08.15 | Kecamatan Asembagus | 50.000.000,00 |
| 48 | 3.0.08.16 | Kecamatan Jangkar | 50.000.000,00 |
| 49 | 3.0.08.17 | Kecamatan Banyuputih | 50.000.000,00 |
| JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | 8.650.000.000,00 |
BUPATI SITUBONDO,