PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 11 Tahun 2011
Tentang RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Berlaku: 3 Desember 2011
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2011 NOMOR 11
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTAENG
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2005 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 24).
Bagian Hukum Setda. Bantaeng | 172
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG dan BUPATI BANTAENG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN
DAERAH
TENTANG
RETRIBUSI
PERIZINAN
TERTENTU
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
5. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
6. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
7. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar waktu pelaksanaan bangunan dan pembangunan dengan rencana tata ruang yang berlaku dengan luas bangunan (LB) dan ketinggian bangunan (KB) yang ditetapkan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan yang menempati bangunan tersebut;
8. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan, termasuk merubah bangunan;
9. Bangunan adalah bangunan gedung permanen/semi permanen beserta bangunanbangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilikan;
10. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan;
11. Mengubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan yang ada termasuk pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan hubungan;
12. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi jalan, tepi sungai atau tepi pagar yang merupakan batas antara kapling
13. atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangunan yang ditentukan sebagai berikut garis sempadan bangunan dari tepi jalan Provinsi 15 m, tepi jalan kabupaten 10 m dan tepi jalan desa/lorong 8 m sedangkan garis sempadan pagar 1 m dari tepi selokan.
13. Bangunan Kabupaten adalah bangunan yang berlokasi pada pinggir jalan Provinsi di wilayah ibu kota kecamatan;
14. Bangunan Kecamatan adalah bangunan yang berlokasi pada pinggir jalan Provinsi dan kabupaten di luar ibu kota kecamatan;
15. Bangunan Desa adalah semua bangunan yang berlokasi di luar wilayah bangunan kabupaten dan bangunan kecamatan;
16. Bangunan Permanen adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 20 (dua puluh) tahun;
17. Bangunan semi Permanen adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 5 (lima) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun;
18. Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran atas pemberian tempat usaha kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja;
19. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu dalam kabupaten;
20. Izin Trayek adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum untuk melayani kebutuhan jasa angkutan penumpang dan barang pada trayek yang ditentukan dalam kabupaten.
21. Izin Angkutan Khusus adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha pengangkutan dengan kendaraan bermotor untuk kebutuhan jasa angkutan penumpang untuk keperluan khusus/mengangkut barangbarang khusus dalam wilayah operasi terbatas dalam daerah;
22. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
23. Angkutan adalah pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
24. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
25. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa dan angkutam khusus yang mempunyai arah dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupuntidak berjadwal dalam wilayah kabupaten;
26. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor yang semata-mata diperlengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang;
27. Angkutan Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum untuk mengangkut orang atau barang;
28. Angkutan Khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum untuk mengangkut orang untuk keperluan khusus atau antar jemput penumpang, karyawan, dalam satu pemukiman dan/atau untuk mengangkut barang-barang khusus;
29. Sumber Daya Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya;
30. Pengelolaan Sumber Daya Ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan;
31. Pemanfaatan sumber Daya Ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan;
32. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan;
Bagian Hukum Setda. Bantaeng | 174
33. Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan;
34. Alat Penangkapan Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan;
35. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan;
36. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya;
37. Nelayan adalah orang yang mata pencaharaiannya melakukan penangkapan ikan;
38. Pembudidaya Ikan atau Petani Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan;
39. Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
40. Pengelola Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
41. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh orang atau badan hukum untuk melakukan usaha perikanan;
42. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan dan/atau perahu motor oleh orang dan/atau badan untuk melakukan penangkapan ikan dan merupakan bagian yanga tidak terpisahkan dari SIUP;
43. Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah surat izin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan kapal sebagai suati usaha untuk melakukan pengangkutan ikan;
44. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
45. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah;
46. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SpdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasr penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
48. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
49. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar,yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
50. Surat Setoran Retribusi, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau peyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
51. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi;
52. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data guna kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
53. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II - NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan bangunan;
- (2) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan gangguan;
- (3) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum;
- (4) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
Bagian Kesatu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
BAB II - NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 3

- (1) Objek retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang dengan tetap memperhatikan Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
Bagian Kedua Retribusi Izin Gangguan
BAB II - NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 4

- (1) Objek retribusi izin gangguan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban llingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
Bagian Ketiga Retribusi Izin Trayek
BAB II - NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 5

Objek retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau berberapa trayek tertentu dalam daerah.
Bagian Keempat
Retribusi Izin Usaha Perikanan
BAB II - NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 6

- (1) Objek retribusi izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Rincian jenis objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. pemberian SIUP;
- b. pemberian SIPI dan SIKPI untuk kapal perikanan berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan modal dan tenaga kerja asing.
- (3) Pemberian SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a meliputi:
- a. SIUP Tangkap / Bidang Usaha Penangkapan Ikan;dan
- b. Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya/Bidang Usaha Pembudidayaan;
- (4) Pemberian SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. purse seine (gae);
- b. pole and line;
- c. pancing tonda;
- d. muroami (lambi);
- e. jaring insang tetap (pukat tasi);
- f. rawai tetap (tabere);
- g. bagang perahu(bagang rambo);
- h. payang(panja);
- i. gadang;
- j. hand line (pa'ba);
- k. jaring insang hanyut;
- l. pukat miting;
- m. tombak gurita.
- (5) Pemberian (SIKPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf d, kepada perusahaan perikanan yang melakukan pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal perikanan 5 GT sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan modal dan tenaga kerja asing.
BAB II - NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 7

- (1) Subjek retribusi Jasa Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 8

Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu
Bagian Hukum Setda. Bantaeng | 178
BAB IV - TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal 9

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat pengguna jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh pemerintah daerah.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- (6) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.
BAB V - PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
BAB V - PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 11

- (1) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 12

- (1) Tarif Retribusi IMB ditetapkan untuk setiap bangunan.
- (2) Besarnya tarif dasar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 500.000 ( lima ratus ribu rupiah) setiap koefisien pada setiap jenis bangunan.
- (3) Besarnya tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan berdasarkan hasil perkalian antara tarif dasar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan faktor luas lantai bangunan, faktor jumlah tingkat / jenis bangunan, faktor koefisien guna bangunan, faktor guna bangunan dan faktor lokasi bangunan.
- (4) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan bobot koefisien.
Bagian Hukum Setda. Bantaeng | 179
(5) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut :
a. Koefisien luas bangunan
| No | Luas Bangunan | Koefisien |
|------|-----------------------------------------|-------------|
| 1 | Bangunan dengan luas 6 s/d 50 m² | 0,50 |
| 2 | Bangunan dengan luas 51 s/d 100 m² | 1,00 |
| 3 | Bangunan dengan luas 101 s/d 200 m² | 1,50 |
| 4 | Bangunan dengan luas 201 s/d 350 m² | 2,00 |
| 5 | Bangunan dengan luas 351 s/d 500 m² | 2,50 |
| 6 | Bangunan dengan luas 501 s/d 700 m² | 3,00 |
| 7 | Bangunan dengan luas 701 s/d 1.000 m² | 3,50 |
| 8 | Bangunan dengan luas 1.001 s/d 2.000 m² | 4,00 |
| 9 | Bangunan dengan luas 2.001 s/d 3,000 m² | 4,50 |
| 10 | Bangunan dengan luas  3.000 m² | 5,00 |
b. Koefisien tingkat dan jenis bangunan
| No | Tingkat dan Jenis Bangunan | Koefisien |
|------|-----------------------------------|-------------|
| A. | Bangunan | |
| | 1. Bangunan/Rehabilitasi Bangunan | 0,50 |
| | Bangunan 1 lantai | |
| | a. Rumah panggung kayu kelas I | 1,50 |
| | b. Rumah panggung kayu kelas II | 0,75 |
| | c. Semi permanen | 0,75 |
| | d. Permanen biasa | 1,50 |
| | 2. Bangunan 2 lantai | |
| | a. Semi permanen atas bawah | 1,50 |
| | b. Permanen lantai papan | 1,40 |
| | c. Permanen lantai beton | 1,70 |
| | 3. Bangunan 3 lantai | |
| | a. Permanen lantai papan | 2,00 |
| | b. Permanen lantai beton | 2,50 |
| | 4. Bangunan 4 lantai | 3,00 |
| | 5. Bangunan 5 lantai keatas | 4,00 |
| B. | Pembuatan Pagar | |
| | 1. Besi | 1 |
| | 2. Tembok | 1 |
| | 3. Besi + tembok | 1,5 |
c. Koefisien guna bangunan
| No | Guna Bangunan | Koefisien |
|------|-------------------------------|-------------|
| 1 | Bangunan sosial | 0,50 |
| 2 | Bangunan perumahan | 1,00 |
| 3 | Bangunan fasilitas umum | 1,00 |
| 4 | Bangunan pendidikan | 1,00 |
| 5 | Bangunan kelembagaan/kantor | 1,50 |
| 6 | Bangunan perdagangan dan jasa | 2,00 |
| 7 | Bangunan industri | 2,00 |
| 8 | Bangunan khusus | 2,50 |
| 9 | Bangunan campuran | 2,75 |
| 10 | Bangunan lain-lain | 3,00 |
d. Koefisien lokasi bangunan
| No | Lokasi Bangunan | Koefisien |
|------|----------------------|-------------|
| 1 | Dalam kota Kabupaten | 1,00 |
| 2 | Kecamatan Kota | 0,85 |
| 3 | Desa | 0,75 |
Bagian Kedua Retribusi Izin Gangguan
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 13

- (1) Pengenaan tarif retribusi izin gangguan ditetapkan berdasarkan luas tempat usaha sebagai berikut :
- (2) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan indeks gangguan sebagai berikut :
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan perkalian antara luas tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan indeks gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- a. Luas  1.000 m²
Rp. 3000 / m²
- b. Luas 1.001 m² s/d 2.000 m²
Rp. 3500 /m²
- c. Luas 2.001 m² s/d 4.000 m²
Rp. 4500 /m²
- d. Luas  4.001 m²
Rp 5500 / m²
- a. Kawasan industri
indeks ... 1
- b. Kawasan perdagangan/ terminal dan pelabuhan indeks ... 2
- c. Kawasan pariwisata
indeks ... 3
- d. Kawasan pendidikan
indeks ... 4
- e. Kawasan perumahan dan permukiman
indeks ... 5
- f. Kawasan perkantoran
indeks ... 6
Bagian Ketiga Retribusi Izin Trayek
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek adalah sebagai berikut:
| No | Jenis Angkutan | Kapasitas Tempat duduk | Tarif (Rp) |
|------|---------------------|--------------------------|--------------|
| 1. | Mobil Penumpang | 1 - 8 orang | 20.000/tahun |
| 2. | a. Mobil bus kecil | 9 - 15 orang | 25.000/tahun |
| | b. Mobil bus sedang | 16 - 28 orang | 30.000/tahun |
| | c. Mobil bus besar | 28 orang ke atas | 35.000/tahun |
Bagian Keempat Retribusi Izin Usaha Perikanan
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan adalah sebagai berikut :
- a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) :
- 1) Bidang Usaha Penangkapan Ikan:
- 2) Bidang Usaha Pembekuan Hasil Perikanan dan Kelautan yang dilakukan dikapal perikanan atau merupakan kegiatan pembudidayaan ikan secara terpadu dengan tahap pra produksi dan produksi :
- a) Ikan tuna/cakalang
5. -Volume produksi  25 ton
6. -Volume produksi  25 - 50 ton
7. -Volume produksi  50 - 100 ton
- a) Pemasangan dan penggunaan rumpon
Rp. 50.000/unit
- b) Bagan tancap
Rp.
50.000/unit
- c) Sero/belle
Rp. 75.000/unit.
Rp.
200.000
Rp.
400.000
Rp.
800.000
| | - Volume produksi  100 - 200 ton | Rp. | 1.600.000 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| - | Volume produksi  200 ton | Rp. | 3.200.000 |
| b) Udang dan | kepiting | | |
| - | Volume produksi  25 ton | Rp. | 150.000 |
| - | Volume produksi  25 - 50 ton | Rp. | 300.000 |
| - | Volume produksi  50 - 100 ton | Rp. | 600.000 |
| - | Volume produksi  100 - 200 ton | Rp. | 1.200.000 |
| - | Volume produksi  200 ton | Rp. | 2.400.000 |
| c) | Teripang | | |
| - | Volume produksi  25 ton | Rp. | 250.000 |
| - | Volume produksi  25 - 50 ton | Rp. | 300.000 |
| - | Volume produksi  50 - 100 ton | Rp. | 350.000 |
| - | Volume produksi  100 - 200 ton | Rp. | 400.000 |
| - | Volume produksi  200 ton | Rp. | 450.000 |
| d) | Ikan karang/ikan campuran | | |
| - | Volume produksi  25 ton | Rp. | 100.000 |
| - | Volume produksi  25 - 50 ton | Rp. | 150.000 |
| | - Volume produksi  50 - 100 ton | Rp. | 200.000 |
| - | Volume produksi  100 - 200 ton | Rp. | 250.000 |
| - | Volume produksi  200 ton laut | Rp. | 300.000 |
| e) | Rumput | | |
| - | Volume produksi  25 ton | Rp. | 200.000 |
| - | Volume produksi  25 - 50 ton | Rp. | 350.000 |
| | - Volume produksi  50 - 100 ton | Rp. | 500.000 |
| - | Volume produksi  100 - 200 ton | Rp. | 600.000 |
| - | Volume produksi  200 ton | Rp. | 750.000 |
| atau | Bidang Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang dilakukan dikapal merupakan kegiatan pembudidayaan ikan secara terpadu | | perikanan dengan |
| pra | produksi dan produksi : | | |
| a) - | Usaha pengasinan /pindang ikan Volume produksi  5 ton | Rp. | 50.000 |
| - | Volume produksi  5 - 10 ton | Rp. | 100.000 |
| | - Volume produksi  10 - 15 ton | Rp. | 150.000 |
| | - Volume produksi  15 - 20 ton | Rp. | 200.000 |
| - | Volume produksi  20 ton | Rp. | 250.000 |
| b) | Usaha pengeringan/dendeng ikan | | |
| - | Volume produksi  5 ton | Rp. | 50.000 |
| - | Volume produksi  5 - 10 ton | Rp. | 100.000 |
| | - Volume produksi  10 - 15 ton | Rp. | 150.000 |
| | - Volume produksi  15 - 20 ton | Rp. | 200.000 |
| | - Volume produksi  20 ton | Rp. | 250.000 |
| c) | Usaha pengasapan ikan | | |
| - | Volume produksi  5 ton | Rp. | 50.000 |
| | - Volume produksi  5 - 10 ton | Rp. | 100.000 |
| | - Volume produksi  10 - 15 ton | Rp. | 150.000 |
| | - Volume produksi  15 - 20 ton | Rp. | 200.000 |
| - | Volume produksi  20 ton | Rp. | 250.000 |
| d) | Usaha pengalengan ikan | | |
| - | Volume produksi  25 ton | Rp. | 500.000 |
| - | Volume produksi  25 - 50 ton | Rp. | 750.000 |
| | - Volume produksi  50 - 75 ton | Rp. | 1.000.000 |
| - | Volume produksi  75 - 100 ton | Rp. | 1.500.000 |
| | - Volume produksi  100 ton | Rp. | 2.000.000 |
| e) | Usaha fillet ikan | | |
| - | Volume produksi  25 ton | Rp. | 500.000 |
- Volume produksi  25 - 50 ton
Rp.
750.000
- Volume produksi  50 - 75 ton
Rp.
1.000.000
- Volume produksi  75 - 100 ton
Rp.
1.500.000
- Volume produksi  100 ton
Rp.
2.000.000
- f) Usaha penyiapan daging kepiting
- Volume produksi  1,00 ton
Rp. 200.000
- Volume produksi  1,00 - 1,50 ton
Rp.
400.000
- Volume produksi  1,50 - 2,00 ton
Rp. 600.000
- Volume produksi  2,00 - 2,50 ton
Rp. 800.000
- Volume produksi  2,50 ton
Rp.
1.000.000
- 4) Bidang Usaha perikanan budidaya:
- a) Budidaya tambak dengan areal lahan lebih dari 0,5 hektar untuk pembenihan dan areal lahan lebih dari 5 hektar untuk pembesaran sebesar Rp. 5,-/m²
- b) Budidaya kolam air deras dengan areal lahan lebih dari 5 unit dengan ketentuan 1 unit sama dengan 100 m² sebesar Rp. 5,-/m²
- c) Budidaya laut dengan areal lahan lebih dari 0,5 hektar sebesar Rp. 15,-/m²
- d) Pembenihan udang di air tawar dengan areal lahan lebih dari 0,75 hektar atau di air payau atau di air laut dengan areal lahan lebih dari 5 hektar sebesar Rp. 0,5-/ekor²
- e) Penggelondongan ikan di air tawar dengan areal lahan lebih dari 0,75 hektar atau di air payau atau di air laut dengan areal lahan lebih dari 5 hektar sebesar Rp. 0,7-/ekor²
- f) Pembenihan ikan di air tawar dengan areal lahan lebih dari 0,75 hektar atau di air payau atau di air laut dengan areal lahan lebih dari 5 hektar sebesar Rp. 0,5,-/ekor²
- b. Surat Penangkapan Ikan (SPI):
- 1) purse seine (gae)
Rp. 300.000/unit
- 2) pole and line (kapal perikanan)
Rp. 250.000/unit
- 3) pancing tonda
Rp. 75.000/unit
- 4) muroami (lambi)
Rp. 75.000/unit
- 5) jaring insang tetap (pukat tasi)
Rp. 75.000/unit
- 6) rawai tetap (tabere)
Rp. 75.000/unit
- 7) bagang perahu(bagang rambo)
Rp. 150.000/unit
- 8) payang(panja)
Rp. 50.000/unit
- 9) gadang
Rp. 50.000/unit
- 10)hand line (pa'ba)
Rp. 175.000/unit
- 11)jaring insang hanyut
Rp. 75.000/unit
- 12)pukat miting
Rp. 50.000/unit
- 13) tombak gurita
Rp. 50.000/unit
- c. Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI):
Rp. 250.000/unit
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah/daerah tempat pelayanan dan/atau penggunaan jasa diberikan.
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 17

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan
- (3) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN
Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Bagian Kedua Tempat Pembayaran
BAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN
Pasal 19

Tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Ketiga Angsuran
BAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN
Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan secara lunas dalam satu kali pembayaran.
- (2) Apabila wajib retribusi tidak sanggup memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat diberikan kemudahan pembayaran secara diangsur.
- (3) Tata cara pembayaran secara angsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 21

- (1) Wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Aparat pemerintah yang bertugas melakukan pemungutan dan penyetoran retribusi yang tidak menyetor atau kurang menyetor diberikan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB X - MASA DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI
Pasal 22

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan.
BAB X - MASA DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI
Pasal 23

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB XI - KEBERATAN
Pasal 24

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasanalasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktunitu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tidak dianggap sebagai suatu keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
BAB XI - KEBERATAN
Pasal 25

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XI - KEBERATAN
Pasal 26

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
BAB XII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 27

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan
Bagian Hukum Setda. Bantaeng | 185
pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perturan Bupati.
BAB XIII - KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 28

- (1) Penagihan retribusi yang terutang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Apabila penagihan retribusi tidak dapat diselesaikan sesuai tata cara penagihan yang diatur dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka akan diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XIII - KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya, kecuali jika melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa;
- b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
BAB XIII - KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 30

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan tentang penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 31

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan atau pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain dengan mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencan alam dan/atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XV - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 32

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Besarnya insentif ditetapkan 5% (lima persen).
BAB XVI - PEMERIKSAAN
Pasal 33

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
- a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- c. Memberikan keterangan yang diperluka.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVII - PENYIDIKAN
Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawah;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangundangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 35

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kaIi jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
BAB XIX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang terhutang masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 17 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 tahun 2004;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 18 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 19 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan dibidang Kesehatan;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan dan Energi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 25 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang/ Ruangan;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 28 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemberian Izin usaha Jasa Konstruksi Nasional;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Perizinan Hutan hak/Hutan Rakyat dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 22 Tahun 2007;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi
- k. Wajib Daftar Perusahaan; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.
Ditetapkan di Bantaeng Pada tanggal 3 Desember 2011
BUPATI BANTAENG Cap./ttd. H. M. NURDIN ABDULLAH
Diundangkan di Bantaeng Pada Tanggal 31 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG
Drs. H. MUHAMMAD YASIN, MT. Pangkat : Pembinan Utama Muda Nip. 19590112 198603 1 016
BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2011 NOMOR 11