PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor GRATIFIKASI Tahun 2023
Tentang PEDOMANPENGENDALIANGRATIFIKASI DI LINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENKOLAKAUTARA
Berlaku: 9 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATIKOLAKAUTARA
PROVINSI SULAWESITENGGARA
PERATURANBUPATIKOLAKAUTARA
NOMOR.9
TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMANPENGENDALIANGRATIFIKASI DI LINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENKOLAKAUTARA
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIKOLAKAUTARA
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu memberikan pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
Mengingat 1.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ten tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
I
c
c
,
I"
-,
Il'
Memperhatikan:
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2~14 tentan~ Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5.
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dalam Perpu No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 20 ~4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub~ Indonesia No. 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5589); 6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449); 7.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaterr/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intem Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembengunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Me1ayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata KeIja Inspektorat Daerah, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2013;
14. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara. .
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 061 /4550/S7 Tanggal4 September 2014 Penegasan Larangan Gratifikasi;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 061 / 7737/ S7 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
C·
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFlKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasall
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kolaka Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara
7. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
9. Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yang selanjutnya disebut PejabatjPegawai adalah Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai tidak tetap, Pegawai harlan, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara,
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan peIjanjian kerja yang diangkat .oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Unit Pengendalian Gratifikasi selanjutnya disingkat UPG adalah suatu unit yang dibentuk untuk melakukan tugas dan fungsi proses pengendalian terhadap penerimaan, penolakan dan pemberian gratifikasi serta pelaporannya.
12. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi penerimaan atau pemberian uang/setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
13. Gratifikasi yang Dianggap Suap adalah gratifikasi yang diterima oleh Pejabat/pegawai Pemerintah Daerah, yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
14. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi pejabatjpegawai Pemerintah Daerah yang sah dalam pelaksanaan tugas, fungsi danjabatannya.
15. Pedoman Pengendalian Gratifikasi adalah acuan untuk melaksanakan pengendalian gratifikasi dalam rangka membangun pemerintahan yang bersih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
..,
.
\
16. Pihak. Ketiga adalah orang, badan atau lembaga lainnya yang akan danjatau sedang menjalin hubungan kerja dengan Penyelenggara Negaraj Aparatur Sipil Negara.
::
BAB III - PENGENDALIAN GRATIFlKASI
Pasal 7

- (1) Gratifikasi yang tidak dianggap suap dan terkait dengan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari namun tidak terbatas pada:
- a. fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, jamuan makan, dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas atau kewajiban Pejabatjpegawai Pemerintah Daerah dari instansi atau lembaga berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi dari Pemerintah Daerah, sepanjang diatur dalam ketentuan perundangundangan mengenai standarisasi yang berlaku di instansi pemerintah dan tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
,
.
- b. plakat, vandel, goody bag/gimmick dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan dari instansi atau lembaga yang mana keikutsertaannya didasarkan pada penunjukan atau penugasan resmi dari Pemerintah Daerah;
- c. hadiah pada waktu kegiatan kontes atau kompetisi terbuka dalam kedinasan.
- (2) Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib dilaporkan kepada UPG.
- (1) Gratifikasi yang tidak dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari: .
2. a; pemberian karena hubungan. keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, CUCll, besan , pamanj'bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan terhadap penerima gratifikasi;
- b. hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/ agama lainnya dengan batasan nilai per pemberian per . orang dengan total pemberian paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
- c. pemberian terkait dengan Musibah atau Bencana yang dialami oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara atau bapak/tbu/mertua/ suami/istri/ anak dari Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dengan batasan nilai per pemberian dengan total pemberian per orang paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam. 1(satu) tahun dari pemberi yang sama; ,
.
.'
- d. pemberian sesama Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang paling banyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp' 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
- e. hadiah Iangeung/tanpa diundi, hadiah hasil undian, diskonj'rabat, voucher, point rewards atau hadiah lainnya yang Berlaku Umum;
- f. hidangan atau sajian yang berlaku umum;
- g. pre stasi akademis atau non akademis yang diikuti. dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi;
- h. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
- i. Kompensasi atau penghasilan atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari penerima gratifikasi dan telah mendapatkan ijin tertulis dari atasan langsung atau pihak lain yang berwenang.
- (2) Penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib dilaporkan sepanjang gratifikasi tersebut tidak berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugas Pejabat/Pegawai.
Bagian Kedua Kewajiban Lapor Penerimaan Gratifikasi
- (1) Setiap Pejabat/Pegawai wajib melaporkan setiap penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, kepada:
- a. KPKpaling lamb at 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima; atau
'-
.
,
.
- b. ~el~ui UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi clitenma.
- (2) L?-poran penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan atau tanpa penyerahan uang dan I atau barang melalui website atau e-mailUf'G dan I atau tertulis dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh KPK.
- (3) Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat data sebagai berikut:
- a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi;
- b. jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
- c. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
- d. uraian jenis Gratifikasi yang cliterima;
- e. nilai Gratillkasi yang cliterima; dan
- f. kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi,
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan mekanisme pelaporan gratifikasi cliatur oleh Inspektur Daerah selaku Ketua UPG.
Bagian Ketiga
Kewajiban Lapor Penolakan Gratifikasi
- (1) Setiap Pejabat/Pegawai wajib melaporkan setiap penolakan Gratifikasi sebagaimana climaksud dalam Pasal5, kepada:
- a. KPKpaling lamb at 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi clitolak; atau
- b. mela1ui UPG paling lamb at 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi cliterima.
- (2) Laporan penolakan gratifikasi sebagaimana climaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui website atau e-mail UPG dan I atau tertulis dengan menggunakan formulir yang clitentukan.
- (3) Laporan penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat data sebagai berikut:
- a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi;
- b. jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
- c. tempat dan waktu penolakan Gratifikasi;
- d. uraian jenis Gratifikasi yang ditolak;
- e. nilai Gratifikasi yang clitolak (jika diketahui); dan
- f. kronologis peristiwa penolakan Gratifikasi.
- (1) Setiap Pejabat/pegawai wajib memenuhi undangan UPG dan/atau KPK dalam hal diperlukan informasi untuk penelaahan gratifikasi. .
- (2) Pejabat/pegawai wajib mematuhi Keputusan UPG danj'atau KPK atas kepemilikan gratifikasi.
~,
~
"
-!
!!I
\_
UNITPENGENDALIAN GRATIFIKASI
Bagian Kesatu Susunan Organisasi
BAB III - PENGENDALIAN GRATIFlKASI
Pasal 12

- (1) Dalam rangka meningkatkan pencegahan teIjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi dibentuk UPG.
- (2) Susunan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- (3) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- a. Penanggungjawab
- Bupati/ Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara;
- b. Ketua
- Inspektur Daerah Kabupaten Kolaka Utara
- Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka
- c. Sekretaris
- Utara;
- d. Anggota
- Inspektur Pembantu wilayah/ Auditor / Pejabat
- Pengawas Urusan Pemerintah Daerah / Staf
Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
Bagian Kedua Kewajiban dan Tugas
- a. rnelakukan penelaahan dan menyampaikan laporan hasil penelaahan dan' dokumentasi terkait atas laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi kepada KPK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh UPG;
- b. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi yang dikelola UPG setiap 3 (tiga) bulan kepada KPK;
- c. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Bupati secara periodik setiap 3 (tiga) bulan;
- d. merahasiakan Pe1apor penerima gratifikasi kecuali atas perintah ketentuan perundang-undangan.
- a. menerima laporan gratifikasi dari pejabat/pegawai dan meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pemilahan klasifikasi gratifikasi kepada pejabat/ pegawai;
- b. melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada KPK atas nama Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini;
- c. menindaklanjuti atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi tidak dianggap suap terkait kedinasan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara maupun oleh penerima;
- d. meminta data dan informasi kepada SKPD terkait pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi;
,
I
!
I
1 '·III!
- e. memberikan rekomendasi kepada Tim Pemeriksa Internal jika terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini oleh Pejabatj'pegawai.
- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian gratifikasi perlu dilakukan sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memuat:
- a. pencantuman ketentuan larangan penerimaan, gratiflkasi pada setiap SKPD yang memberikan pelayanan publik, pengumuman dalam proses pengadaan barang dan jasa, kontrak pengadaan barang dan jasa dan pada surat-surat yang disampaikan kepada pihak ketiga lainnya;
- b. pemberian informasi kepada seluruh Pejabat./pegawai dan pihak ketiga oleh UPO;
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui media elektronik maupun media non elektronik.
- (1) Dalam hal penerimaan gratifikasi ditetapkan oleh KPK untuk dikelola Pemerintah Daerah, maka UPO dapat:
- a. mengembalikan kepada pemberi gratifikasi;
- b. menyumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya danj atau dimusnahkan;
- c. dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pemanfaatan penerimaan gratifikasi diatur lebih lanjut oleh Inspektur Daerah selaku Ketua UPG.
PERLINDUNGANPELAPORGRATIFIKASI
Pasa117
- (1) Pelapor gratifikasi berhak untuk mendapatkan upaya perlindungan berupa:
- a. perlindungan dari tindakaD. balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor, namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahan tugas /rnutasi atau hambatan karir lainnya;
- b. pemindahtugasanjmutasi bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik;
- c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. kerahasiaan identitas.
- (2) Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam hal:
- a. adanya intimidasi, ancaman, pendiskreditan atau perlakuan yang tidak lazim lainnya atas dampak pelaporan tersebut dari pihak internal;
- b. pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Ketua UPG.
•
•