PERATURAN DAERAH Unknown Nomor 7 Tahun 2011
Tentang PEMERINTAH KABUP ATEN MELA WI
Berlaku: 7 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUP ATEN MELA WI
PERATURAN DAERAHKABUPATEN MELAWI NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUP ATEN MELA WI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MELA WI,
- a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai tujuan untuk mengelola dan memberikan pelayanan air bersih bagi masyarakat;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan Peraturan perundang­ undangan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum dipandang perlu untuk diganti.
- c. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan air minurn agar berdaya guna dan berhasil guna dalam memberikan pelayanan, perlu mengatur pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minurn;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi.
1. Undang­Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang­Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang­Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang­Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang­Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang­Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
7. Undang­Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Surnber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377):
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
Dengan Persetujuan Bersama
DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KABUP ATEN MELA WI
dan
BUPATI MELA WI,
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERA TURAN DAERAH TENT ANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUP A TEN MELA WI
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi.
5. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi.
8. Air Bersih adalah air keperluan rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
9. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
10. Meter air adalah alat untuk mengukur volume air yang digunakan.
11. Pipa Persil adalah pipa air bersih yang dipasang pelanggan setelah meter air.
12. Pelanggan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat atau instansi yang mendapatkan layanan air minum dari Penyelenggara.
13. Rekening air adalah tagihan PDAM kepada pelanggan atas pemakaian air bersih selama satu bulan dangan beban biaya tetap.
14. Kran Umum adalah sarana pelayanan air bersih untuk daerah pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan mempunyai kemampuan sosial ekonorni terbatas.
BAB II - PENDIRIAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan suatu Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi.
BAB II - PENDIRIAN
Pasal 3

Dengan diberlakukan ketentuan Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi berlaku ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB III - NAMA, KEDUDUKAN, DAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini Nama Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Melawi disingkat dengan PDAM Tirta Melawi.
BAB III - NAMA, KEDUDUKAN, DAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Pasal 5

PDAM Tirta Melawi menggunakan Logo, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direksi.
Bagian Kedua Kedudukan Perusahaan Daerah Air Minum
BAB III - NAMA, KEDUDUKAN, DAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Pasal 6

PDAM Tirta Melawi berkedudukan di Nanga Pinoh
Bagian Ketiga Tujuan Perusahaan Daerah Air Minum
BAB III - NAMA, KEDUDUKAN, DAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Pasal 7

Tujuan pendirian PDAM Tirta Melawi yaitu :
- a. Terpenuhinya kebutuhan air bersih kepada masyarakat;
- b. Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah;
- c. Salah satu surnber pendapatan Asli Daerah (PAD).
ORGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Bagian Kesatu
Kelengkapan Organ Pengurus Perusahaan Daerah Air Minum
BAB III - NAMA, KEDUDUKAN, DAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Pasal 8

Organ PDAM terdiri dari Pemilik Dewan Pengawas, dan Direksi.
Bagian Kedua
Pemilik
BAB III - NAMA, KEDUDUKAN, DAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah merupakan Pemilik Modal PDAM.
- (2) Bupati dapat Menunjuk Pejabat Pemerintah Daerah untuk bertindak selaku pemilik.
- (3) Pernilik berwenang untuk mengundang Dewan Pengawas dan Direksi untuk meminta Penjelasan tentang pengelolaan PDAM.
Bagian Ketiga DEW AN PEN GAW AS Paragraf 1 Pengangkatan
BAB III - NAMA, KEDUDUKAN, DAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah, profesional dan/ atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 ( enam puluh lima) tahun.
BAB III - NAMA, KEDUDUKAN, DAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Pasal 11

Calon anggota Dewan pengawas memenuhi persyaratan :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sehatjasmani dan rohani;
- c. menguasai manajemen PDAM;
- d. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- e. tidak pemah menjalani hukurnan penjara karena putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukurn yang tetap;
- f. tidak terkait hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau dengan anggota Dewan Pengawas yang lain atau dengan anggota Direksi sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
- g. sekurang-kurangnya berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
BAB III - NAMA, KEDUDUKAN, DAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Pasal 12

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
- a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
- b. paling banyak 5 (lima) orang untukjurnlah pelanggan di atas 30.000.
- (2) Penentuan jurnlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektifitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di angkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.
BAB III - NAMA, KEDUDUKAN, DAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Pasal 13

- (1) Masa Jabatan Dewan Pengawas selama 3 (tiga) tahun dan setelah habis jabatannya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan Kembali dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi, dan memberikan pendapat dan saran kepada Bupati sehingga PDAM mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air bersih kepada masyarakat.
Paragraf2
Tugas dan Wewenang
BAB III - NAMA, KEDUDUKAN, DAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Pasal 14

Dewan Pengawas mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan Direksi rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan menandatangani laporan triwulan dan laporan Tahunan;
- c. Memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis (business plan/corporate plan) dan rencana dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
BAB III - NAMA, KEDUDUKAN, DAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Pasal 15

Dewan pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 mempunyai wewenang:
- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM;
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati
BAB III - NAMA, KEDUDUKAN, DAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Pasal 16

- (1) Untuk membantu kelancaran Tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang yang diambil dari Pemerintah Daerah dan Unsur PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.
Paragraf 3 Penghasilan dan Jasa Pengabdian
BAB III - NAMA, KEDUDUKAN, DAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Pasal 17

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.
BAB III - NAMA, KEDUDUKAN, DAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Pasal 18

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) dari gaji Direksi;
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak
- (3) Setiap Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direksi.
BAB III - NAMA, KEDUDUKAN, DAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Pasal 19

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proposional dengan berpedoman pada ketentuan pasal 18.
BAB III - NAMA, KEDUDUKAN, DAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Pasal 20

Besamya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan 19 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
BAB III - NAMA, KEDUDUKAN, DAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besamya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 ( satu) tahun.
- (3) Besamya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.
Paragraf 4 Pemberhentian
BAB III - NAMA, KEDUDUKAN, DAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
- a. masa jabatannya berakhir;
- b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
- a. permintaan sendiri;
- b. reorganisasi;
- c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
- d. mencapai batas usia 65 ( enam puluh lima) tahun;
- e. tidak dapat melaksanakan tugas;
- f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
- g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan Kepentingan Daerah atau Negara;
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - NAMA, KEDUDUKAN, DAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - NAMA, KEDUDUKAN, DAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Pasal 24

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
4. ( 4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas rnerupakan tindakan pidana yang telah memperoleh Kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
Bagian Keempat Direksi Paragraf 1 Pengangkatan
BAB III - NAMA, KEDUDUKAN, DAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Pasal 25

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usulan Dewan Pengawas
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) Tahun.
BAB III - NAMA, KEDUDUKAN, DAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Pasal 26

- (1) Calon Direksi memenuhi Persyaratan:
- a. mempunyai jenjang pendidikan Strata satu (S1);
- b. Warga Negara Indonesia dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelurnnya dengan penilaian baik;
- e. lulus pelatihan Manajemen Air Minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijasah;
- f. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan Misi PDAM;
- g. bersedia bekerj a sepenuh waktu;
- h. tidak terikat hubungan dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan pengawas atau dengan Direksi lainnya sampai derajat ketiga garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
- i. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - NAMA, KEDUDUKAN, DAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Pasal 27

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkanjumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) orang Direksi untukjumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);
- b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu); dan
- c. paling ban yak 4 ( empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas I 00.000 (seratus ribu).
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya di angkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.
BAB III - NAMA, KEDUDUKAN, DAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Pasal 28

- (1) Direksi dilarang memangkujabatan rangkap, yakni:
- a. Jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
- b. Anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan Usaha Swasta;
- c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM ; dan/atau
- d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.
Paragraf2 Tugas dan Wewenang
BAB III - NAMA, KEDUDUKAN, DAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Pasal 29

Direksi mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM
- d. menyelengarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Bupati melalui usulan Dewan Pengawas
- f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis (business plan/corporate plan) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.
BAB III - NAMA, KEDUDUKAN, DAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Pasal 30

- (1) Laporan sebagairnana dimaksud dalam pasal 29 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
BAB III - NAMA, KEDUDUKAN, DAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Pasal 31

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 29 mempunyai wewenang :
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM
- f. menandatangi Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman mengikat diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan asset PDAM.
BAB III - NAMA, KEDUDUKAN, DAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Pasal 32

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.
Paragraf 3 Penunjukan pejabat sementara
BAB III - NAMA, KEDUDUKAN, DAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Pasal 33

- (1) Apabila sampai berakhimya masajabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk /mengangkat Direksi yang lama atau seorang pejabat Struktur PDAM sebagai pejabat sementara,
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 ( enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah.
Paragraf 4
Penghasilan, Jasa pengabdian dan Cuti,
BAB III - NAMA, KEDUDUKAN, DAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Pasal 34

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. tunjangan perawatan kesehatan yang layak termasuk Istri/Suami dan anak;
- b. tunjangan lain.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
6. ( 4) Besamya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40 % (Empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran Perusahaan Tahun yang lalu.
BAB III - NAMA, KEDUDUKAN, DAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Pasal 35

- (1) Pada akhir masa jabatan Direksi memperoleh uang jasa pengabdian yang besamya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatan berakhir dapat diberikan uangjasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 ( satu ) tahun.
- (3) Besamya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.
BAB III - NAMA, KEDUDUKAN, DAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Pasal 36

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
- a. cuti tahunan;
- b. cuti besar;
- c. cuti sakit;
- d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan Ibadah haji;
- e. cuti nikah;
- f. cuti bersalin;
- g. cuti diluar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh dikurangi uang makan kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan pedoman pada perundang-undangan.
Paragraf 5
Pemberhentian
BAB III - NAMA, KEDUDUKAN, DAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Pasal 37

- ( 1) Direksi berhenti karena :
- a. masa jabatannya berakhir;
- b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
- a. permintaan sendiri;
- b. reorganisasi
- c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
- d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau negara;
- e. mencapai batas usia 60 (Enarn puluh) tahun;
- f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
BAB III - NAMA, KEDUDUKAN, DAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Pasal 38

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 37 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagairnana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
BAB III - NAMA, KEDUDUKAN, DAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Pasal 39

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 8, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati basil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merebabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima basil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
BAB IV - ORGANISASI DAN TATA KERJA
Pasal 40

- (1) Struktur Organisasi PDAM Tirta Melawi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rincian Tata Kerja secara Tugas Pokok dan Fungsi PDAM diatur dalam Peraturan Bupati atas usulan Direksi.
BAB IV - ORGANISASI DAN TATA KERJA
Pasal 41

- (1) Modal dasar PDAM terdiri dari:
- a. kekayaan daerah yang dipisahkan;
- b. neraca permulaan PDAM yang berasal dari semua Aktiva dan Pasiva Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang pada saat penyerahan ;
- c. sumber keuangan lainnya yang sah;
- (2) Pemerintah Daerah dapat menambah modal melalui subsidi, hibah, penyertaan modal Daerah atau pinjaman daerah sesuai kemampuan keuangan daerah baik berupa penyerahan asset I aktiva tetap maupun bantuan likuiditas yang ditampung dalam APBD tahun yang berkenaan dan proses pelaksanaannya melalui Peraturan Bupati.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban membantu biaya untuk pemeliharaan asset- asset yang telah di serah terimakan setiap tahunnya selama PDAM masih belum memperoleh laba.
BAB VI - KEPEGAWAIAN
Pasal 42

Kepegawaian PDAM diatur melalui Peraturan Kepegawaian PDAM oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII - T AHUN BUKU, PELAPORAN, DAN ANGGARAN
Pasal 43

- (1) Tahun Buku PDAM ditetapkan menggunakan tahun takwin atau sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
- (2) Penutupan tahun Buku PDAM dilakukan pada akhir tahun buku, dengan membuat laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia yang sekurang-kurangnya mencantumkan:
- a. neraca yang menggambarkan posisi kekayaan, kewajiban dan Modal PDAM pada penutupan tahun buku;
- b. daftar perhitungan laba/rugi yang menggambarkan pendapatan dan biaya PDAM selama periode tahun buku;
- c. daftar arus kas yang menggambarkan posisi penerimaan dan pengeluaran Kas PDAM selama tahun buku;
- d. daftar perubahan modal yang menggambarkan kenaikan dan penurunan modal PDAM pad.a penutupan tahun buku.
- (3) Laporan Keuangan PDAM yang telah diaudit oleh auditor independen atau BPKP diajukan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (4) PDAM Membuat Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan yang merupakan bagian dari rencanajangka panjang.
- (5) Prosedur pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. sebelum tahun buku PDAM dimulai, Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) disampaikan oleh Direksi Kepada Bupati Melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- b. perubahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dalam tahun anggaran berjalan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas dan mendapat pengesahan Pernilik.
BAB VIII - LABA
Pasal 44

- (1) Penggunaan laba bersih yang tercantum dalam laporan keuangan yang telah disahkan ditetapkan sebagai berikut;
- a. disetorkan sebagai pendapatan asli Daerah setinggi-tingginya 55% (lima puluh lima perseratus) dari laba;
- b. digunakan atau dikelola oleh PDAM serendah-rendahnya 45% (empat puluh lima perseratus) dari laba.
- (2) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan apabila PDAM Memperoleh keuntungan.
- (3) Mekanisme penggunaan laba oleh PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB IX - KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN
Pasal 45

- (1) Untuk kepentingan pengembangan usahanya, PDAM dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi, dan perorangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilaksanakan dalam bidang usaha atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan percepatan peningkatan pelayanan air bersih.
- (3) Kerja sama dengan pihak lain tidak boleh mengakibatkan kerugian PDAM sebagai satu satunya badan usaha didaerah yang mempunyai tugas pokok mengelola dan menyediakan jasa pelayanan air bersih untuk kepentingan masyarakat kabupaten Melawi.
4. ( 4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
BAB IX - KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN
Pasal 46

- (1) PDAM rnerupakan asset Pemerintah Daerah yang dipisahkan, dan hanya dapat dibubarkan dengan peraturan Daerah apabila:
- a. perusahaan dinyatakan dalam keadaan pailit dengan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. terjadi perubahan status badan hukum perusahaan.
- (2) Tata cara pembubaran PDAM mengacu pada peraturan perundang- undangan yang berlaku.
BAB XI - KETENTUANPERALIHAN
Pasal 47

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Maka seluruh modal, harta kekayaan, hak, kewajiban dan pegawai serta Ikatan hukum yang dimiliki dan atau telah dibuat tetap menjadi tanggungjawab PDAM.
- (2) Seluruh perjanjian langganan air bersih yang dibuat antara PDAM dengan pelanggan dan atau pihak ketiga lainnya masih tetap berlaku, sepanjang belum dilakukan perubahan oleh PDAM.
Pada
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku Direksi dan Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebelumnya tetap berlak:u sampai berakhir masa jabatannya.
BAB XII - KETENTUANPENUTUP
Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Melawi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XII - KETENTUANPENUTUP
Pasal 49

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - KETENTUANPENUTUP
Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.
Diundangkan di Nanga Pinoh
ggal
3
me;
2011
3
S DAERAH KABUP ATEN MELA WI,
P
­
I
..
I
;i
,,
4#
'
USMULYONO
LEMBARAN' ·AERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2011 NOMOR 7
PENJELASAN
Pasal 1

s/d pasal 17 Pasal 18
PENJELASAN
Pasal 19

s/d pasal 31
PENJELASAN
Pasal 35

s/d 50
Cukupjelas
Apabila hanya l (satu) Direksi maka patokannya adalah gaji Direksi tersebut.
Cukup Jelas
Refresentatif, dana-dana yang dapat dipergunakan untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM ( dana taktis)
Cukup Jelas
Tunjangan lain adalah tunjangan anak, istri/suami Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR Q3
I
•
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR
TAHUN 2011
TANGGAL
2
M
2011
TENTANG
ei
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MELAWI
Di dangkan di Nanga Pinoh ·
is
+ a SEI ·DAERAH KABUPATEN MELA WI,
/?/
sirs@f
USMULYONO IV
--
�
t