Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 3 Nopember 2011
N/A
Preamble

Menimbang
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA DESA
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,
- Menimbang a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32
- Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sebagai wujud pelaksanaan Desentralisasi dalam Negara Republik Indonesia di Kabupaten Bangkalan perlu segera diwujudkan dengan menyerahkan beberapa urusan pemerintaan kepada desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa, maka penyerahan urusan Pemerintahan Daerah kepada desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah Kepada Desa;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Prod uk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 1/0);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 1/E);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANG KALAN dan BUPATI BANG KALAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA DESA.
BABI
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bangkalan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
5. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Bangkalan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan desa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan .
12. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
13. Perangkat Desa lainnya adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan seperti Kepala-Kepala Urusan dan unsur kewilayahan seperti Kepala Dusun atau sebutan lainnya.
14. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
15. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa menyangkut pemerintahan dan pembangunan di Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum , Peraturan Daerah maupun peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya.
BAB VII
Pasal 13

Peraluran Daerah ini mulai berlaku pada langgal diundangkan.
Agar seliap orang mengelahuinya.memerinlahkan Pengundangan Peraluran Daerah ini dengan penempalannya dalam lembaran Daerah Kabupalen Bangkalan.
Ditetapkan di Bangkalan Pada tanggal 3 Nopember 2011
Diundangkan di Bangkalan
pada langgal 11 Nopember 2011
/;/t[~ErAkis DAERAH KABUPATEN BANGKALAN 1/'&lt; ,/ :"-..';0 ':
!:!/
I~ ,
J
,
•
\~
I'
(
.
,1
SAIFULDJAMAL :". ;;
-----'
./
t~,
-
,,
,"
~ I
'1'
•
'
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2011 NOMOR9/E
~IV
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sebagai wujud pelaksanaan Desentralisasi dalam Negara Republik Indonesia sebagaimana secara tersirat diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka Pemerintah Kabupaten Bangkalan perlu segera mewujudkan hal tersebut dengan memberikan keleluasaan kepada Desa untuk secara lebih luas lagi melaksanakan beberapa urusan dalam rangka pengelolaan otonomi daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah perlu menyerahkan beberapa urusan pemerintahan kepada desa agar lebih memudahkan dalam pelayanan terhadap masyarakat.
Penyerahan urusan kepada desa tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa, harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Bahwa berdasar pertimbangan di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah Kepada Desa.
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas

Pasal11Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas

Pasal13Cukup jelas## LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALANNOMOR13 TAHUN 2011TANGGAL:3 Nopember 2011## RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH## YANG DAPAT DISERAHKAN KEPADA DESA1. Bidang Pertanian dan Kelahanan Pangan:- a. pengembangan kelembagaan pelani skala lokal;- b. pemberian rekomendasi ijin usaha penangkar benih pertanian;- c. pengaluran pemanfaalan air pada lingkat usaha lani;- d. pemasyarakalan penggunaan alaI mesin pertanian;- e. pemasyarakalan pupuk organik;- f. pengaluran peredaran dan penggunaan pupuk organik dan peslisida dengan berpedoman pada pelunjuk leknis Kabupalen dan Kola;- g. kampanye benih unggul;- h. pengembangan lumbung pangan;- i. fasililas modal usaha lani;- j. pengaturan pelaksanaaan penanggulangan hama dan penyakil secara terpadu;- k. pengembangan kelembagaan petani dan pertumbuhannya;- I. pemasyarakalan penggunaan benih unggul;- m. membantu penyediaan benih unggul;- n. pengembangan kebun bibit hijauan pakan ternak;- o. rekomendasi pemberian ijin pengelolaan perlebahan non budidaya;- p. pemasyarakatan pengembangan komoditas unggulan;- q. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;- r. diversifikasi hasil pertanian;- s. pengembangan jaringan informasi pemasaran bidang pertanian dan pangan;- t. pengelolaan balai benih ikan yang ada di desa;- u. pemeliharaan irigasi desa;- v. pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;- w. pengembangan teknologi tepal guna pengolahan hasil pertanian.## 2. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral:- a. pengelolaan dan pemberian ijin pertambangan bahan galian golongan C dibawah salu hektar tanpa memakai alat beral kepada penduduk desa yang bersangkutan;- b. rekomendasi pemberian ijin pemanfaatan air bawah lanah dan penmukaan;- c. rekomendasi pemberian ijin penambangan bahan galian golongan C yang memakaii alaI beral diatas 1 (satu) hektar;- d. rekomendasi pemberian ijin pengelolaan bahan galian A dan B;- e. rekomendasi pemberian ijin pembangunan tenaga listrik yang baru;- f. rekomendasi pemberian ijin pembukaan pertambangan rakyat di desa;- g. pembinaan terhadap pertambangan rakyat;- h. rekomendasi pemberian ijin pemanfaatan air bawah tanah dan atau sumber mala air di desa.## 3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan:- a. pengelolaan hutan desa;- b. rekomendasi pemberian ijin terhadap pengambilan lumbuhan dan penangkapan satwa liar yang dilindungi;- c. rekomendasi pemberian ijin pengelolaan hutan yang ada dalam desa kepada pihak keliga;- d. rekomendasi pemberian ijin perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal desa;- e. penghijauan dan , konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit desa yang telah diserahkan kepada desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di desa;- f. rekomendasi pemberian ijin pengambilan hasil hutan non kayu dalam ulayat desa;- g. pelestarian hutan desa;- h. rekomendasi pemberian ijin perluasan tanaman perkebunan;- i. pembinaan penangkaran burung walet;- j. pembinaan dan penataan lahan klasifikasi kebun;- k. perlindungan keaneka ragaman hayati dan satwa liar yang ada di desa.## 4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan:- a. pengelolaan lalu lintas ternak yang ada dalam desa;- b. pengelolaan pemasaran hasil industri;- c. pengembangan hasil-hasil industri;- d. rekomendasi pemberian ijin investor dibidang industri;- e. pengaturan terhadap aset bahan baku industri yang ada di desa;- f. pengawasan pencemaran limbah industri;- g. rekomendasi pemberian ijin dalam bidang perindustrian yang ada di desa;- h. pemasyarakatan garam beryodium;- i. rekomendasi pemberian ijin HO;- j. pembinaan mengenai keamanan industri makanan yang di produksi rumah tangga di desa;- k. pembinaan rumah potong hewan yang ada di desa;- I. pembinaan persuteraan alam yaitu berupa pondok sutera dengan peralatannya yang dibangun di desa.## 5. Bidang Koperasi dan Usaha Kedl dan Menengah:- a. rekomendasi penerbitan dan pencabutan badan hukum koperasi;- b. rekomendasi dan pembinaan dana kredit yang ada di desa;- c. rekomendasi pemberian kredit program dada koperasi;- d. pengelolaan dana;- e. pengelolaan pasar desa dan tempat pelelangan Ikan;- f. pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif.## 6. Penanaman Modal:- a. Memberikan informasi pasar lokal.## 7. Bidang Tenaga Ke~a dan Transmigrasi:- a. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;- b. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;- c. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia ke~a, angkatan ke~a, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan ke~a;- d. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang beke~a menurut lapangan pekerjaan jenis peke~aan dan status pekerjaan;- e. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;- f. pemberian surat rekomendasi bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.## 8. Bidang Kesehatan:- a. penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular;- b. pembinaan bidan desa dan poliklinik desa;- c. memfasilitasi dan memotivasi pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu- d. pemantauan terhadap dukun bayi;- e. memfasililasi pelaksanaan, pemberian makanan lambahan penyuluhan dan pemberian makanan tambahan pemulihan;- f. pengelolaan posyandu;- g. pembinaan dan pengawasan upaya kesehalan lradisional;- h. pengelolaan dana sehal;- i. pengelolaan kegialan lanaman obel keluarga (toga);- j. penyelenggaraan upaya sarana kesehalan lingkal desa;- k. penyelenggaraan upaya promosi kesehalan;- I. pemanlauan dan pencegahan penyalahgunaan narkolika dan zat adiktif di desa;- m. pemanlauan peredaran dan pemakaian alai konlrsepsi;- n. pelaksanaan penyuluhan lenlang keluarga berencana;- o. pembinaan lerhadap kader keluarga berencana;- p. pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga.## 9. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan:- a. memfasililasi penyediaan lahan unluk pembangunan TK, SD, SLTP, SLTA;- b. memberikan kontribusi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan seperti: pembangunan fisik, gedung, meubel, pengadaan laboratorium, perpustakaan dan buku pegangan siswa;- c. memberikan kontribusi untuk peningkatan kesejahleraan tenaga kependidikan seperti uang lelah, kelebihan jam mengajar, transportasi dan perumahan guru untuk daerah terpencil;- d. memberikan kontribusi penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitasi lain bagi pendidikan luar sekolah;- e. memfasiliasi terselenggaranya berbagai kursus-kursus keterampilan;- f. membina taman bacaan masyarakat pada pusat kegialan belajar masyarakat;- g. memfasilitasi dan memotivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di desa;- h. pendataan siswa unluk GN-OTA;- i. penyelenggaraan pendidikan anak dini usia;- j. pendalaan warga buta huruf/aksara.## 10. Bidang Sosial:- a. pembinaan terhadap masyarakat lokal adal sebagai pemilik sumber daya genetik;- b. mengeluarkan surat keterangan miskin;- c. memfasilitasi pengurusan orang terlantar;- d. rekomendasi pemberian ijin pembangunan sarana sosial;- e. menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan sosial;- f. menggali membina dan mengembangkan bermacam seni, yang upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa;- g. pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;- h. pembinaan peke~a sosial, masyarakat dan organisasi sosial.## 11. Bidang Penataan Ruang:- a. rekomendasi pemberian ijin 1MByang berada di jalan desa;- b. pemberian ijin 1MBuntuk rumah desa yang sederhana;- c. penataan tata Iingkungan pada permukiman perdesaan;- d. pengelolaan lokasi perkemahan dalam desa.## 12. Bidang Permukiman/Perumahan:- a. penetapan dan pengelolaan tanah kas desa dan aset desa;- b. pengaturan tata permukiman pedesaan;- c. pemberian bantuan pemugaran rumah;- d. penetapan standar rumah layak huni lingkat lokal;- e. memfasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal.## 13. Bidang Peke~aan Umum:- a. memfasilitasi pemeliharaan rutin jalan Kabupaten yang berada di desa yang terdiri dari: pembersihan semak, pembersihan saluranl bandar, pembersihan bahu jalan, pembersihan gorong-gorong;- b. pengelolaan dan pemanfaatan proyek Air Bersih yang ada dalam desa;- e. pengelolaan dan pemeliharaan pompanisasi, jaringan irigasi yang ada di desa;- d. pengelolaan saluran irigasi yang terdiri dari rambahan dan membuang sedimentasi;- e. pengaturan kegiatan operasi dan perawatan ringan saluran irigasi sekunder, tersier dan kwartet;- f. pengaturan operasi dan perawatan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi;- g. pengelolaan embung/telaga yang sudah dikonstruksi;- h. pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan desa;- i. pengelolaan sumber daya air di desa;- j. memfasilitasi pembangunan dan mengelola tempat Mandi, Cuei dan Kakus (MCK);- k. pemantaun kelas jalan Kabupaten yang ada di desa.## 14. Bidang Perhubungan:- a. pembinaan terhadap penggunaan alat UTTIP (Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya);- b. pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di desa;- e. rekomendasi pemberian ijin pengelolaan angkutan antar desa dan pusat pertokoan di desa;- d. pembangunan terminal angkutan desa.## 15. Bidang Lingkungan Hidup:- a. pengelolaan penampungan air hujan;- b. pengawasan terhadap perusakan lingkungan hidup di desa;- e. penetapan standar lingkungan;- d. melindungi suaka yang ada di desa;- e. pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah desa.## 16. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik:- a. memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum;- b. penetapan organisasi Pemerintah Desa;- e. memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;- d. memfasilitasi pembentukan BPD;- e. memfasilitasi penetapan batas desa;- f. memfasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).## 17. Bidang Otonomi Desa:- a. rekomendasi pemberian ijin pendirian tempat penyewaan kaset video, play station dan sejenisnya;- b. penelitian dan pendataan potensi desa;- e. pemantaun peredaran/pemutaran film keliling;- d. rekomendasi pemberian ijin pendirian waning telepon dan sejenisnya;- e. rekomendasi pemberian ijin usaha perbengkelan, pertokoan, warung, pemondokan, rumah makan;- f. pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha tingkat desa dibidang pengairan;- g. rekomendasi pemberian ijin mendirikan, membongkar, mengubah saluran irigasi di desa;- h. penetapan kerjasama antar desa dalam pemanfaatan irigasi air;- i. pembangunanjalan desa;- j. pengelolaan jaringan irigasi skala kecil di desa;- k. rekomendasi pemberian ijin pengelolaan dan pengusahaan potensi sumber daya alam desa;- I. penetapan perangkat desa;- m. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);- n. pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;- o. penetapan peraturan desa;- p. penetapan kerjasama antar desa;- q. rekomendasi pemberian ijin parkir/pemangkalan kendaraan di pasar, tempat wisata dan lokasi lainnya yang ada di dalam desa;- r. pemberian ijin penggunaan gedung pertemuanl balai desa;- s. rekomendasi pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah kas desa;- t. rekomendasi pemberian ijin keramaian di desa.## 18. Bidang Perimbangan Keuangan:- a. pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan pajak Kabu paten I Kota;- b. pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan retribusi tertentu Kabupaten/Kota.## 19. Bidang Tugas Pembantuan:- a. memberikan rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah;- b. pengelolaan dana bantuan bencana alam dais keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat;- c. penyelenggaraan tugas pembantuan.## 20. Bidang Pariwisata:- a. pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata;- b. pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa;- c. rekomendasi pemberian ijin pendirian pondok wisata pada kawasan wisata di desa;- d. membantu pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa.## 21. BidangPertanahan:- a. penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan;- b. memberikan surat keterangan hak atas tanah;- c. memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa;- d. penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan.## 22. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil:- a. pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;- b. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH);- c. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep Angka Kematian Bay!, Angka Kematian Balita, dan Angka Kematian Ibu saat persalinan;- d. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;- e. pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;- f. pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB, Jan tingkat prevalensi;- g. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga Pra Sejahtera, keluarga Sejahtera I dan Keluarga Sejahtera II;- h. pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;- i. pelaksanaan registrasi penduduk menun~t besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Umum;- j. pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;- k. pelaksanaan registrasi penduduk menurut alat kontrasepsi yang digunakan;- I. menerbitkan surat keterangan untuk penerbitan KTP dan Kartu Keluarga;- m. melakukan pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.## 23. Bidang Kesatuan Bangsa dan Pertindungan Masyarakat:- a. penetapan desa dalam keadan darurat;- b. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;- c. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;- d. pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.## 24. Bidang Perencanaan:- a. penyusunan perencanaan pembangunan desa secara partisipatif;- b. penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);- c. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPJDesa).## 25. Bidang Peneranganllnformasi dan Komunikasi:- a. penanggulangan bencana alam skala desa;- b. penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijaksanaan daerah melalui media pertemuan;- c. pembinaan kelompok-kelompok komunikasi sosial;- d. pembinaan pemancar radio desa;- e. pemantauan media informasi yang beredar,- f. pengelolaan media komunikasi perdesaan;- g. pegembanganjaringan informasi dan komunikasi;- h. penetapan jenis-jenis informasi pembangunan.## 26. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pertindungan Anak:- a. rekomendasi pembentukan LSM pertindungan anak;- b. pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan.## 27. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera:- a. penetapan standar keluarga sejahtera;- b. pemberian rekomendasi penggunaan alat kontrasepsi;- c. pengelolaan standar Makanan Sehat bagi Balita;- d. pemasyarakatan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sehat;- e. penetapan standar pelayanan keluarga sehat;- f. pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga.## 28. Bidang Pemuda dan Olahraga:- a. pengembangan sarana dan prasarana olahraga;- b. rekomendasi perijinan pembangunan sarana olahraga;- c. pembentukan dan pemberdayaan karang taruna;- d. peningkatan sumber daya manusia bidang olahraga;L-- e. penyaluran pemuda berprestasi di bidang olahraga;- f. menfasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, misalnya kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;- g. pemasyarakatan olah raga;- h. pemasyarakatan alah raga;- i. penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat;- j. pengembangan sarana dan prasarana seni budaya bagi pemuda;- k. memfasilitasi dan mengembangkan alah raga masyarakat tradisianal, misalnya menyiapkan lapangan dan sarana lapangan serla sarana alah raga lainnya.## 29. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:- a. melakukan identifikasi patensi sumber daya manusia tingkat lakal:- b. peningkatan peranserta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lakal;- c. penyiapan masyarakat yang menjadi pemberdayaan;- d. penataan arganisasi masyarakat desa.## 30. Bidang Statistik:- a. pegelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;- b. penyusunan dan pegelolaan indeks pembangunan tingkat lakai.31. Bidang Arsip dan Perpustakaan:- a. pengadaan dan pengelalaan Taman Bacaan dan Perpustakaan Desa;5. . b. pegelalaan perpustakaan buku-buku petunjuk teknis.\_
BAB II - Raglan Keep
Pasal 2

Seknmanat Daerah rnerupakan unsur Staf Pemennwk Daman yang daimon owl soorang Sekrotarts Daerah yang ettrada do bawan don bortanggung towao lartgaistg kepada Wakkota
B8Q9S11Katlt13
Togas Pokok
BAB II - Raglan Keep
Pasal 3

Sekrmarat Daerah mernpunyai togas montane.' Walt003 darn rnenyusun koOotakan dan numgkocedtnasikan pages tugas Dines Paean, Lombaga Teknis Daerah dan perangkat &amp;torah atnnya sesuat peraturan porunctang-undangan yang benaltu
Raglan Keep
Flings;
Pass: 4
Untuk manyeEnggarakan tugas sonagaimarus dirnaksud pada pasal 3. Sekratanat Daerah inempunyai Angst
- (1) OengkooriletaStan Pertertusan Keesaitan pemenntah Deaner
- (2) pertgkooranasian crolaksanaan togas togas Dinas Dann, Terntiaga Teknis Daerah dan perangkat daorah lainnya
- (3) perigkoordmissian peraksartaan bidang haunt clan pertinclang-undangan organrsasi dan tato taksano hubungan masyarakat Can prolokol sena pamenntshan LIMuM tennya yang hdak tar--akoo Caton Wipes Cretin Dadfah Lernisaga Tekres Deena, dan perangkat Daerah lannya
- (4) pemantauan clan enactors , petaksanaan liebh akan Isomer -inters Daerah can
- (5) gement:Ian Actretstrasi can operator pemenntah Daerah
BAB III - Pas&amp; 8
Pasal 5

Unsuriunsur organpsasi Seeretanal Daerah terdm
Avalon Tata Praia can geseialtaraan Rakyal yang memtaiyani
- a Sagan Pemenntahan
- 0 Ragan Hukum clan Perundang-undangan.
- c Ragan Organisasi.
- d. Bogie) Remasyarakstan ctan KesejaMenaan Rakyat
- (2) Austen Peeekonomtan Pembangunan dan Admiral:rap Umum yang membawah
- a Saipan Perekononnan dan Rumberciaya
- b Bagel Pembangunan
- c. Baguet fitesungan Masyarakat don Pnstokoi
Bowen Umum aspirin Rectos
AS·31011 Tata Praia dan Keseiaboeraan Rakyat
Pas&amp; 8
Asisten Tata Praia dan Keseyahteraan Rakyat mempurnya, tugas meakukan pembinaan terhadap panyerenggaraan pemenntanan dan merumuskan proaturan perunclangiundaegnn pembetaan organ:sap clan ketaudaksanaani kemasyarakalan dan keseyanteraan fakyal seta mengkoorc.nastkan kegiatan peayanan kosehatan pence:dike/in, pelayanan terpadu. sclera, dan tenaga Raga kebucayean dan parceesata kependudukan dan pancatattin srpit. kesatuan bangsa :tank Can partindungan TaSydrakai pembordayaan masyarakat, perernpuan dan ketuarga berencana, pelfpNedSen daeran, dan satuan tugas pap pamong prate
Paso) 7
Untuk manyeeenggarakan togas ernaksod pada easel 6, Avner, Tata Praia den KeSatentemen Rakyat mempunya rungs)
- (1) PatellaSan beren Kebtjakan dalam ponyusunon program clan fratun)uk takes sera pemantauan penyelanggaraon pemenntahan
- (2) Pelaksenaan koordmas Galan, kegralan panyeaanggarnan pemarintahan,
- (3) Perumusan bahan kabsakan dan pengkoordnapan dalam crenyusunan araraturan (trundlingunetangan,
- (4) Penamusan balsam kebtakan (edam pecablan ketmtiogaan dan Dembinaan ketatsaksanaan perangkat deerab.
- (5) Penamusan ketaitalizin dan pengkoordnesian kegalan belang kemasyarakatan dan kesesharaan rat yid
Pascal 8
Ashton Tata Praia den Koseiabteraan Rakyat mernbewato
- (1) Sagan Pomonntanon.
- (2) Bogen Hokum dan Perunortnebndangan
- (3) Eagan Orgaresan
- (4) Sagan Kermasyarakatan dan Keseanteraan Rakyat
Paso 9
Sagan Pensenntatan mempinya togas metaksanakan penyosimen program clan petureuk !Mints pembinaan pengaireasan. penyelenggaraan °tenons dawn) dan Maas parnbantuen, ketentraman dan kap:vitae pembrnaan agrana dan kegasana death pembriaan kependudukan, penarggulangan bencana dan pertindungan masyarakat
BAB III - Pas&amp; 8
Pasal 10

Untuk rnonyolonggariPan togas danaksud pada pass) 9, Sagan Pernenntahan rnampurryal rungs)
- (1) Perlyissunan program don potunk tekres penyelcmggaraan perresnaan otonom daunt dan togas pombanttran pemeirsan oengovaisan ketentramar, dan keteroban, pernoinear keagranaan Can Iti gtsama (isomer sorts pantaloon ketordodukan. penaggua - gan bergana Can pedatungan masyrarekat
- (2) Parrykapan batten koord)nas: anatsa dan evaitassa pentinaan °tenon') daerah clan togas pembentuan ponyetenggarcan pembascan pergawasan kteentroman dan keno:ban. pembrisan keagranaon dan kertasante daerah sena pamblnaan sepenauclukan. penanggotangan bandana dan peendungsn rrasyoralial.
- (3) Pelaksanaan evatuas, dan pergandakan pambnaan perargkat deeran can penyalonggerean gene:Isar' pengsvrasan dan otonom) daerah pumbanen keagranaan dan kegasarna death aorta pemeraan kopondudukar. petongguarigan [anemia dan pertaniagan masyarakat
BAB III - Pas&amp; 8
Pasal 11

Sagan Pemenntahan membawate
- 111 Sub Sagan Ebna Pengaveasan dan Otratm
- 12 · Sub Began Etna Carona dan Kegasama &amp;arab
- (31 Sub Eagan Etna Kepencludukan dan Petrithregan Masyarakat
nasal 12
- i I l Sub bagtan Baia Pergawasan Can Olonoml Daerah ntempunym togas melakukan pengumputan clan pergoteruin Dahan cembinaan admires/ram pengawasan sena peturwk taknis pembraen penyetenggeraa , otonomi daerah clan togas pembantuan.
- (21 Sub Bagian Bins Agrana clan Kegasanta damn mampunya. togas MelektAan pengumputan den pengoashan data den oergumputan petunjuk leknis datam rangha pembinaan actministrasi kaagaraan pengernoangai 'erayah. pengurusan tea betas Wiesen Sena pengumpulan bahan loam rangka oembfiatan Ran:flail untuk kerasarna oaerah,
- 0) Sub Bagian Bina Kragencuclukan den Parandungan Masyaralat mempunyes kraut mentakan pengumptAan clan pengolahan data sets pengumptuan peturguk tekna dalaM rangka pambateen admintsiram kapanchkaukan dan pencatatan Spl kotantraman clan keleraban, pananapalangan banana can perfirklungan masyaralat
nasal 13
Sagan Hokum clan Pensndang-undangan mempunym togas metaksanakan den mengkoonanamitan perumusan Peraturan Pentncartg-Undangan telaahan hukum. member bantuan hukum, momptthkasikan dan mendokumentaszkan soda rnengdormastkan produk hokum
nasal 14
Untuk Inanyelenggarakan tugas drmaksucl Dada pass! 13 Bagian Hokum clan Perundangundangan Tarnputlyli fungal
- (1) Kconlmasi psrumusan Peraturan clan Keputusan Kepela Da tali.
- (2) Pereiaahan clan OVIltUaS4 palaksanaan Peranran Peruncin-unclargan Clan penyrapan tartan Peraturan Daerah
- (3) Penyiapan Dalian peranbangan clan bantuan hokum kopoda semua unsur pensrgkal clatsrar alas messier) hukum yang hrnbul daLam pelaksanaan togas
- (4) Penglnifrpunan Peraturan Perundangundangan, pateksanaan produk hokum gengololaan dokumentam dart nforrnatu hukurn
Pasta 15
Sagan Hukum den Pensaangundangan membareeht
- (1) Sub Began Pectaan den Perunciang-unclangan,
- (2) Sub Sagan Bantuan Hukum,
- (3) Sub Sagan Dacumentast den Informast Hukum
BAB III - Pas&amp; 8
Pasal 16

- II) Sub balgai Peraturan dan Perundangundangen mempunyar togas mengtoortatruntkan pammusan rancangan Peraturan Perundana-undangan. monetash dan mengovaluam palaksanaannya.
- /21 Sub Began Bantuen Hukum rnempunyal togas mengumpulkan bahan dan menyelesaatan masalah hukum dan pelayanan bantuan hukum
- (3) Sub Sagan Dokumentar clan Inforrnasi Hokum mempunyas tuns maaktman dokumentasi dal pubaam 1 pembenan riormast voila produk hukum, menerbakan lumbar daeran sera mengatur penyebaran dokumsm hukum,
Paull 17
Bagman Orgarosas1 mempranya, togas metaltsanatyan penyusunan pedoman dan deturouk ((Arks pembnaan kelembagaan. pongadotatan ketatataksanaan perangkat deeran sena panganallsaan clan penyusunan formai/ clan jabatan
BAB III - Pas&amp; 8
Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksucl pada easel 17 Begun °roar - nay mempunyat rungs(
- (1) Pengumputan dan pergolanan data sena penyarpan Devon pernensan den pertataan kolombagaart
- (2) Pengumnuan Conan den penyusunan pedoman dan petunruk tekns Dernerusan ketatataksanaan yang melon's tata kola. metode ker)a don prosody' kor)a.
- (3) PrOaksanaan pernantausn dan eyakasp kelembagaan porongkat damn dan kotatalaksanaannyi k
- 4) Parton°last'', penyvsunen dan penetapan kebutunan hennas( don labatan
nasal 19
Bogen Organises matt:at:an(
- (1) Sub Bagmen Ka(=Masan.
- (2) Sub Bagman Ketataleksanaan
- (3) Sup Sagan Anal's(' den FCCM311Jabatan
BAB III - Pas&amp; 8
Pasal 20

- (1) Sub Bagman Kelembagaan mempunyal tugs, pengumpalen batten dan penyusunan pedotruen der Pelumuk teknts pemenaan sena penman OrpankeaSI DoranOise astral\
- (2) Sub Bagan Kesatataksanaan rnempunysi togas pengumptaan bahan den ponyusunan pedoman dan potunjuk tekst,s pemtxnaan soda pedoman ststern metode den prosodur toga sena pendayagunoan operator floosie
- (3) Sub Etagon Antibes dan Format( Jabs's,' mempunre tugas Pengumpulan banan pengana;(sean kebutunan monyusun dan membust ketetapan formes( clan jab lam
BAB III - Pas&amp; 8
Pasal 21

Sagan Kernasyarakatan den Kese)ahterean Rakyat mempunyat tugas metaksanekan clan mongkoorcknawkan ponytstnan pedomon dan pettniuk tekns pemenaan iteglatan sow; kemasynkatan. tugaresav keagemaan organisasi masyorakat. kesatuan bangsa dan poet*, petrucla den 04111 rage. Pembina., ker e tan knselanter GLYPH&lt;226&gt; an rakyaL pencIdtkan dan kesehatart social dan tonoga Kele pemberdayaan masyatakak porempuan dan kettarga berencana sena pemertaan sestal den tudaya
Pasel 22
Untuk menyelenggarakan togas thmakstat pada petal 21. Bogen komasyarakatan den Kesesonteraan Rakyat mempunyas fungsi
- (1) Petaksanaan penyusunan program pongumpulan den dengolanan data sena penytapan penyasurum program parlors:an den ((shawls taknis pornbinaan clan pergitooranasan sena eyaluast panyetengperaar pemenaan sot&amp; kentasyaralattaa souse keseyantataan rakyat dan sosal budaya
- (2) Penytapan wean kouthrutsi, *masa dan evaluate( vembrnaan panyelenggaren kaglatan basal kernasyarakatan. !oval kesetanteraan rakyat dan sossil budaya
- (3) Pelaksanaan evahJasi dan pengendatan penyusunan program. pengurregulan bran pedoman dan petunia/it tekms pembe - taan sena pengkoarclessan panyeienggaraan koalas sosial kernasyarakatan sou"( kestaahteraan rakyat dan 'ova/ budaya
BAB III - Pas&amp; 8
Pasal 23

Eagan Raglan kemasyarakatan den Kesesahteraan Rakyat membameatb
- (1) Sub Beason 5os:qv Kemasyarakatan.
- (2) Sub Dawn Sesta( Kesinseiteraan Rakyat
- (3) Sub Sagan Sossal Budaya
Pant 24
- (1) Sagan Social Kernasyaraketan mempunyas tunas mengumprikan bahan ponyusunan program pedoman clan oeturbuk tants perntensan can pongkoordsnassan sena oyatuass perlyarcgaraan pernbr.aan sows( kernasyarakatan
- (2) Sub Sagan Sosial Keselahteraan Rakyat mempunyas Ova, rrengumpulkan bahan ponyusunan program pedoman dan peturbuk lekna pernbsnaan clan pengkoommassan serta ovasuass penyelanggaraan pemosnaan sotal kasesardersan rakyat:
- (3) Sub Bagtan Sava' Budaya mempunyas tunas mengumputkan banan penyusunan program pedoman dan pelunjuk tokrns pembsnaan Can pengkoorcnasan serta evaluasa penyelenggnraan pombnaan scum( budaya
Sawn Keep
Abysm Porekonornsan Pembangunan Clan Adminstrass Umum
Pau/ 25
Maslen Perokonorman Pernbangunan Can Admmostrass Umum mempunyal tunas melakukan Pembraan lerhadap panyelangsarsan kegsatan retrekcnornsan dan umber days slam. pembangunan. hutangan nsasyarskal dan koprorakotan, sena mangkoordmasikan seaman bglang paringustnan, perdasarcan dan koperasi, panantan, penkanan can kehulanan pertambangan clan sumbor days slam sola lingkungan nedup porercanaan pembangunan con penaneman modal perhuturiCjain. kOrnunlasi clan trilon sat(ka. peker)aan umum Can penaman kola pendapalan davits,. keuangan. penangkapen dart abet Claarati kepeganan can sumberdayn aparadr. perpustakaan dan kearstpan sells urusan umum
Pauli 26
Untuk menyelengwakan togas thmaksud pada pasal 25, Amman Parekononuan. Pernbangunan dan Astral:1411'mi Umum rnempunyas lungs'
- (1) Pe:Kunsan dan pengkoordnassan soma pengevaluastan rurnusan bahan kothcakach program dan pehirliuk Suss penyekanggarsan pereisonornam dan cumber days alam pembangunan. hubungan masyarakal dan admincrass umum.
- (2) Pangkoordinasan can pemonaan kegtatan pernficenggaraan perekoncsmtan dan sumo°, daya slam,
- (3) Pangkoaranassan dan pembsnaan Xectactan ponyelenbganaan pomtangtinian.
- (4) Pengkoorcar.assan can pensbnoan penyelenggoraan hubu -aban masyarakat can keprotokolan.
- (5) Pengkoordmassan can pent(naan penyeenggetnun adernstress umum .
nasal 27
Austen PIMIkOnflan, Promtangunan dan AdnlmsStra54 Umum marnbawaN
- (1) Basilan Perekcaorman dan Sumberttaya Atam.
- (2) Bagmen Pembancnan:
- 13) Bowan Hubungsn Masyarakat clan Protokoi.
- (4) Sagan Umum
BAB III - Pas&amp; 8
Pasal 28

Began Perekonorman dan Sumberaaya Atari mempunyat tugas melaksanaken perennan program, pembnean dan pengerguesian peva/engem:as:1 pembm.aan ad.:run:strap pannclustnan, perdagangan pertambangan den mew, koperap, usaha metro, keel dan menengeh sena ketahanan pangan can admit -est:est Perterben
Pasel 29
Untuk manyelonggarakan tugas chmaksud pada pass , 28. Began Perekonomian dan Sumberdaya Alain mempunyat runup
- (1) Penyusunan program. perntanaan dan penowaluasan kegatan pennckatnan. perdagangan. partambangan dan entice
- (2) Penyusunan program. Dembinean den cengevaluesan kegialan koperav dan usaha mikro lace dan manengeh
- (3) Penyusunan program. pernIhrsaan dan pengeraivasian kegiatan taints arimtrustrasi penaman dan ketananan pangan
BAB III - Pas&amp; 8
Pasal 30

Bagan Perekonomum dan Sumberdaya Alarm membawark
- (1) Sub Began Bina Adminreasr Penndustnan, Perclagengen. Portamtrangen den Energ:
- (2) Sub Began Bina Keens: clan Usaha lAkro Keoldan kbanongah
- (3) Sub Bagtan Bina Admirestrasi Perterkan dan Ketahanan Pangan
BAB III - Pas&amp; 8
Pasal 31

- (1) Sub Began She Admit:Inas: Penndustnan Pemagangan. Pertarnbangan dan Energ, mempunye: tugas mtilokukan pengumpulan dan pengoranan bahan serta petumuk lekrks pambnaan dan koordinap kegialan pennaustnen, peraagargan Pengeksleen portambangan Can energo,
- (2) Sub Begun Bina Aran attar KOpentso Can Usaha Mikro Kea don Menengah mempunyai tips Meakukan pengumpulan Or pltrIgellihan bahan serta poured( teknts pembraen Can koordtrulP koperasr, usaha macro 1001 clan ?Tang*);
- (3) Sub Sagan Bina Acknorestrest Panama, can Ketahaan Pangan mompunyai togas metalorkan PergumpAan dan pengotahen bahan seta petit:1)1.A tek.ms pembrnaan dan koordinest admastrast pertarken clan ketahanan pangan
Paps; 32
Sagan Pembangunan rnorrpunya: lugas melaksar.akan pen:ar arm don mongkoordnastkan penyelermatua , admffirstrass Dernbangunan biding pakergten umum den penatean kota. longkurgan mauls pethubungen, komunerast clan informatea serta melakukon pengendalten dan evattrasi pe:aksaraan pembanguran daeran
Purr 33
Untuk menyelenggarakan tugas Otmaksuct pada Pasal 32, Sagan Pembangunan rnerrounya: lungs,
- (1) Penyusunan program. pemoinaan don rnungkoorcbrapkan penyetenggraan ednurestrast perencanaan peralaaraan clan evakast pembangunan daoran.
- (2) Penyusunan program. pane:Anson Can mangkomdinas/Kan kegiatan perhubungan, komurkkap den intomtatike.
- (3) Penyusunan program, pernbnaan clan mangkoMdinastkan panyelenggaraan kegatan pekeqsan umum dan oanetaan kola.
BAB III - Pas&amp; 8
Pasal 34

Bowan Pembenguran manpower,'
- (1) Sub Wean Bina Actrranstrasi Perancanaan. Paksanaan dan Evaluask Pernbarsuran.
- (2) Sub Sagan Perhubungan aan Inrormarkke
- (3) Sub Sagan Bina Actmeustrast pekegaan Umum dan Persataan Kota
BAB III - Pas&amp; 8
Pasal 35

- (1) Sub Sagan ()ma Aananstrast Perencanaen. Pelaksanaan don Evaluast Pembangunan mempunyai tugas mengkoordinaaken perencanaan pelaksanaan dan eraluess pembengunan:
- (2) Sub Sagan Pernubungan can intommtika nampunyar togas kegtatan rnelakukan pambenaan. kaCedindS) dan evaluaw tothadap ponyetenggaraan perhuoungan komundkask clan mformattke
3. (a) SA Regan Bna Admtnourasi Pekeraan Umum dan Perataan Kota memcktnyat tugas melakukan pembinean. Rapt:least dan evaludai penyanggaraan pakerptan umum dan penataan kola
Bagian Hubungen kAasyaraket dan Prpolkol mempunyak cages melansanakan pembinaan elan PetVembangde rtuoungan clan kormakast dengan unsur masyarakat orgartsara masyarakat sana km)baga lembaga lain guna moment:las kebeaken pemenntah deerah pengalaan oformap dokumentast clan perpustakaan sera panyelenggaraan unison koprotokolan
Pasat 37
Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pa sal 36 Sagan Huoungark irlinyerakat dan Protokol mempunyal tungsi
- (1) Pengumpulan brawn pedoman dan pektur' kuk lekras pernanaan clan pelaksanaan woungan kemasywaluttan
- (2) Pelaktanaan hubungan antar pemanntren daoran clengan masyaretkal umum den crgantsaso masyarakat sacra tornbaga tembaga tarn guna memperielas kebtakan Pernenntah Daerah
- (3) Pelaksanaan parrbatkpan dan peltputan kegaran pemenntahan dan pembangunan claaran.
- (4) Pengumpulan bahan pedornan dan petunkak lehrks pembmaan den pelaksanaan pengefolaan informasi. dokurnentasi dan PerPustakaan sera penyetenggaraan unman keorotokolan
Pinot 3E1
Sagan Hubungan Masyarakal clan Protokol rnembawaht
- (1) Sub Sagan Parbentaan dan PeNpttlan.
- (2) Sub Sagan Dokumentast dan !Mamma
- (3) Sub Seguin Protokol
BAB III - Pas&amp; 8
Pasal 33

- (1) Sub Bagian Pembenraan can Palawan mempunyal togas melakukan pemcentaan Can petputan be* mobilo media oatak maupun elektromk awn mempegelas keboken Pernenntah Daerah sorts rilendlianbuSeeln bahan banns penetbstan
- (2) Sub Raglan Dokumontast can Informaa mempanyak togas melakukan pangelr,raan mengurnpulltin dam menganailsa knlormast Oakum/kunst clan perbustakaan sebaga pew daram penettepan kebilakan petnortritah daerah Metakukan pendokurnentasan dan peer/man data dan 3 formasi mengenak pernbanakman daman sena pengelolaan dan pelayanan perpustakaan Seknatariat Daerah.
- (3) Sub Began Protokol memptrtyai togas melaksarakan kegatan keprotoko(an, manyusun clan mengatur crewman kewatan protokoler. mengadmintstras; keprotokotan dan melakukan kooromass dongan unsur unsta torkett yang bens/Dungan dengan keprotokolan
Pasaa 40
Began Umum rnernpunyet ',yeas me.ieksanaken kewatan ketatausanaan den keermpan petayanan kepegawman dan pongetothan keuangan. sand; dan telekomunurs; penyetenggaraan urusan rumen tangga. penyusunan rencana kebutunan barang dan porlongkapan. pongadaan clan pengelotaan barang Darting inyontans Ingkup sekretanat don kapala daeran sasuat petureuh tennis dart kotentuan yang benall
BAB III - Pas&amp; 8
Pasal 41

Untuk men yeanggeraMan tugas dernaksted pada gnat 40, Bogen Umun mempunym lungs;
- 11 . 1 Peleksanean kegatan ketatausahaan °mum Clan pangenan, ptmbnaan koarshan. perayanan sand; tetekornuntkas; kepegawiesin Can pengeiolaan keuangan kngkup sekretanst dan kabala daeran.
- (2) Petaksanaan kegatan urusan rumen tangga sekretanat clan kepala daerah
- (3) Pelaksanaan penyusunan rancana kebutuhan barang dart pertengkapan genre-arm clan pengelotaan barang borangsnyentans lingkup sehrotanal dank opala damn
BAB III - Pas&amp; 8
Pasal 42

Began Umum mamba...tan
- (1; Sub Sagan Tata Usahe don Kepttgawman,
- (2 1 Sub Began Ponengkapan don Rumen Tangga,
- (31 Sub Sayan Keuengan
BAB III - Pas&amp; 8
Pasal 43

- (1) Sub Began Tata Usaba dart Kopogawaan mempunyal togas rnelakukan kegiatan lata usana lingkup soknnanal den kepato demon menpumpulkan behan clan petayanan sand, den tolokomunk as seta pornbnnan pegawas mongnanpun Newman petundang undangan Itopecawnian sena rnemproses admintstras; kepc-gewaran dangkungan See/et:mat Daman,
2. (21 Sub Haws , . Perlengkepan dan Rumen Tangga mempunyai ages panyusunan rencana kebuturan barang can pedengkapan. pengadaan dan pengelolaan Stang serta pergelotaan barang barang ;men:3ns penyanparan. pendtsinbustan pengnapasan dan pelaporan barang nyentans lank up Sekratonal Daecan dan kepala daerah sena molaksanakan urusan administras; peraIonan dines sekretanat Can Kepata Daman
- (3) Sub Bagara Keuangan mempunya; togas melaksanakan perencanaan keuangan den anggaran belana. pengelotaan dan pengadmirkstrastan keuangan thlingkungan sekretanat daerah dan Kepata Daerah
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAB III - Pas&amp; 8
Pasal 44

&amp;lasing-mama kelompok lobar fungsional miempunyat togas TablikThbakan Sabigian togas clan lunges lembaga teknss daerah lannya sinus, dengan kealUtan den kebubston betdasarkan Partin/ran dan ponmclang-undangan yang bertaku.
BAB III - Pas&amp; 8
Pasal 45

- (11 Kwompok Janoian Tungsten&amp; sebagaimana chmakemd delam pasal 44, retain aan semis:eh wag* daam anarg Abaco, fungsional yang torbagi dalam berbagai kelompoe sesuai dengan bang keehlan,
- (2) Sebap Kesonwok Jabatan Fungsional sebagai Wmaksu0 dalam ayat (1), drymmpin caten seorang tonaga tungsmnal Sens&amp; yang chiutwk Men Sokretatte Catcall dan berUmgigung ?swab keypads Sekretans Daerah,
- (3) Jumian dan ions tenaga tungsional &amp;gaga Otmaksusi aye! :1) diten:ukan berdasarktin kebuturtan dan beban kerja,
- (4) Jena dan tenang Jetatan Fixasonal sabegamutna ctonaksuct &amp;slam eyW (1), date sesua dengan cieraturan po!Undwng·undangan yang bedeku
BAB V - TATA ?&lt;ERA
Pasal 40

Oaam molaksanakan lugasnya Sekretans Daorah Aststen Repels Bogen dan Kotula Sub Began sena ketompak Janatan Fungsionai eca,ma monorapkan minsm koordinasi integrasi don ankrontsast alingkungan Sekretariat Doran sena Paige° Semua Perangkai Daerah clan instansi Parked tummy° dalam rangia potaksanaan mess inasingmnasing
pasoi 47
- (1) Soap &amp;newton satuan organisasi dilingkungan Sok/et/mat Deegan. way* mangawaSt bawahan reassign:Laing can tas toga&amp; ponyenpanstan agar inengambil langkanlangkah yang Gpeaukan less dengan peraturan Pan penticlantt uneartgan yang Partake.
- (2) SWAP PanSman saint* organises' chlingkitipan Sekretariat Daerah. beitenggung jawab untuk mernbine. metramptn dan Mengkoordtriastkan sena memconkon podoman, etmetnoon dan petunwk bagi OKaksartaan tugas bawahan.
- (3) Setup pimptnan satuan Olgantsast dittnghungan Sokrigaret Doing), way* nie*glitutt dan memento pewrouk atasan sena bertanggung pavan dan realeporkan newt pelakSanaan tuosnye kepada Wasson rasing-nursing secant Panora den tope! pads waktnya
BAB V - TATA ?&lt;ERA
Pasal 48

- (t) Para Kansa Began menyampaken nahan-bahan perencanaannya kepada Sekretaris Daerah metalui AStSten yang momtrdang· dan setanadnya cteh Kepala Began Umum &amp;Nan dan disustm untuk memadi program Sekretanat Daerah
- (2) Para Kwaala Began menyampaman Saporan pelaksanaan tugasnyo kepada Sokretans Dann&amp; metal&amp; Awsten yang memb,dangi can setaniutnya oleh Kotula Began Umum disusun setagre taporan berkala Sekretonat Daman
SAG VI KETENTUAN LAIN.LAIN Pawl 4 9
- (1) Oatam rnemperssapkan rencana don program Sekretanat Daeran senanbasa memeiirtara hubungan Maga kooratnat.4 dengan unit Kona lerkast.
- (2) Daiam melaxsanakan tencana den program, Sekretanal Deerah mengusahakan keterpecuan antara kepentingan national clan daerah sera aniar daoruh,
- (3) Sektetante Caeca', bersama Perangkat Daerah uinrya senantasa meleksaneken pernbolaan dan pengembangan program sonata benancena den terpadu
Diundangka d. BanisrbarJ Pads tangs,
SEKRETA tIS QAQRAH KOTA
BUDI YAMIN
Banta Daerah Kola Bankarbem Tartu° 2005 Nomor ' ' r
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50

- (1) Dengan oenakunya Peraturon WoApia in make sepals per -auxin can ketontuan polaksanaannya yang mental°, Tugss Pokok. Fungsi don lath Karla Sokietanat Daerah setelumnya chnyautkan dicabut clan Walt berlaku lag..
- (2) Habnal Ian yang Pekin dalur dengan jelas dan *vadat teknis *en diatur dtgam Keputusan Sekretans Dan?,
Penal 51
Pet otwar. li kota mulai borlakt, saga. tanggal atundangkan
Agar setae orang *mast mengetahurtya, memerintankan pengundang&amp;I Peraturan Wakkota irk dangan ponempatannya 0a:ern Banta Daerah Kota BeflAtell11
Extetsokan* Bemarbaru Dada tango*
/ WALLA EiANJARBARU,
RUDY RESNAWAN