UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 43 Tahun 1958
Tentang PENETAPAN BAGIAN XV (KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA)
Berlaku: 17 Juli 1958
N/A
Preamble

Mengingat
: Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
N/A
Pasal 1

.
Bagian XV, Bab I (Pengeluaran) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Pekerjaan Umum dan Teanga ditetapkan seperti berikut:
BAGIAN XV
- 15.1
- Kementerian dan Pengeluaran Umum ...6.565.000
- 15.2
- Balai Tata Ruangan Pembangunan ... 1.224.500
- 15.3 Balai Konstruksi ...
821.500
- 15.4 Jawatan Alat-alat Besar ... 20.332.000
- 15.5 Direktorat Pekerjaan Umum ...
69.000
- 15.6 Jawatan Jalan-jalan dan Jembatan ...
133.264.000
- 15.7 Jawatan Pembangunan Kota ...
13.760.000
15.8
Balai ...
- 15.8 Balai Penyelidikan Tanah dan Jalan ...
1.969.000
- 15.9 Direktorat Perairan ...
69.000
- 15.10 Jawatan Perairan ...
68.098.000
- 15-11 Jawatan Tehnik Penyehatan ...
13.053.000
- 15.12 Laboratorium Penyelidikan Masalah Air ...567.000
- 15.13 Balai Hydrologie Hydrometrie ...
707.000
- 15.14
- Direktorat Perumahan ...
69.000
- 15.15 Jawatan Gedung-gedung Negeri ...
102.724.000
- 15.16 Jawatan Perumahan Rakyat ...
28.893.000
- 15.17 Lembaga Masalah Bangunan ...
m.
- 15.18 Direktorat Tenaga ...
69.000
- 15.19
- Jawatan Tenaga ...
38.474.000
- 15.20 Perusahaan Listrik ...
46.671.000
- 15.21 Laboratorium Listrik ...
m.
- 15.22 Pengeluaran tak tersangka ...
m.
Jumlah ...
477.399.000
(Empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
N/A
Pasal 2

.
Bagian XV. Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga ditetapkan sebagai berikut:
BAB II - (Penerimaan).
Pasal 3

.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1958. Presiden Republik Indonesia. ttd SOEKARNO.
Diundangkan pada tanggal 17 Juli 1958.
Menteri Kehakiman.
G.A. MAENGKOM.
Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga.
PANGERAN MOHD NOOR.
CATATAN
Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956