PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 4 Tahun 2016
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG PEMANFAATAN ALAT TEBANG, POTONG DAN BELAH KAYU/POHON PADA HUTAN HAK
Berlaku: 4 Juni 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI MANGGARAI
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG PEMANFAATAN ALAT TEBANG, POTONG DAN BELAH KAYU/POHON PADA HUTAN HAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANGGARAI,
:
:
- a bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pemanfaatan Alat tebang, Potong dan Belah Kayu/Pohon pada Hutan Hak sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pemanfaatan Alat Tebang, Potong dan Belah Kayu/Pohon pada Hutan Hak;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Menetapkan :
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MenLHK-II/2015 tentang Penatausahaan Hasil hutan yang Berasal Dari Hutan Hak;
6. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penjualan,Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai
Dan
Bupati Manggarai
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG PEMANFAATAN ALAT TEBANG, POTONG DAN BELAH KAYU/POHON PADA HUTAN HAK.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pemanfaatan Alat Tebang, Potong dan Belah Kayu/Pohon pada Hutan Hak(Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2000 Nomor 16 Seri B), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah,sehinggaberbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai.
4. Badan/Dinas/Unit kerja adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakanurusanpemerintahan bidang kehutanan.
5. Kepala Badan/Dinas/Unit Kerja adalah Kepala Dinas yang membawahi urusan kehutanan.
6. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan dan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu denganlainnya tidak dapat dipisahkan.
7. Kehutanan adalah system pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
8. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
9. Hutan Negara adalah Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
10. Hutan Hak adalah Hutanyangberada pada tanah/lahan masyarakatyang telahdibebani hak atas tanah di luar kawasan hutan Negara, dibuktikan dengan alas title berupa Sertifikat Hak Milik, Letter C atau Girik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai atau dokumen penguasaan/pemilikan lainnya yang diakui oleh pejabat yang berwenang.
11. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati,non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan.
12. Hasil Hutan Hak adalah Hasil hutan berupa kayu atau non kayu yang berasal dari tanaman yang tumbuh dari hasil budi daya di atas areal hutan hak atau lahan masyarakat.
13. Alat Tebang, Potong dan belah kayu/Pohon adalah alat-alat berupa gergaji rantai (chain saw) .
14. Tebang/Menebang adalah kegiatan untuk menumbangkan pohon.
15. Potong/memotong adalah kegiatan untuk memenggal batang/kayu menjadi beberapa bagian.
16. Belah/membelah adalah kegiatan untuk memilah-milah batang kayu
menjadi beberapa bagian.
17. Izin adalah surat yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk memanfaatkan atau menggunakan alat tebang, potong dan belah.
18. Pohon adalah tumbuhanberkayu yang memiliki diameter batang setinggi dada, lebih besar atau sama dengan 30 (tiga puluh) cm.
2. Ketentuan Pasal 3 dihapus.
3. Ketentuan pada Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 4

- (1) Setiap orang yang memiliki gergaji rantai wajib mendaftar pada Badan/Dinas/Unit Kerja paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah melakukan pembelian.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
- a. foto copy kartu tanda penduduk;dan
- b. kwintasi pembelian alat.
- (3) Setiap pemilik gergaji rantai melakukan pendaftaran ulang 1 (satu) tahun sekali.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 5

- (1) Setiap orang yang hendak memanfaatkan gergaji rantai harus mendapat izin dari Bupatiatau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan :
- a. bukti pendaftaran pada Dinas sebagaiman dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
- b. surat keterangan yang menyatakan banyaknya alat yang digunakan, volume kayu yang akan ditebang, jangka waktu penggunaan alat, letak dan nama lokasi tumbuh pohon yang akan ditebang, yang ditandatangani oleh kepala desa/lurah mengetahui camat; dan
- c. surat pengantar dari kepala desa/lurah.
- (3) Izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk setiap kali pemanfaatan.
5. Ketentuan Pasal 6 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 7 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 8 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 9

Setiap pemilik hutan hak yang pohonnya ditebang wajib menanam kembali pohon paling sedikit sejumlah pohon yang ditebang.
9. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 11

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilarang digunakan diluar lokasi yang telah ditentukan.
10. Diantara BAB V dan BAB VI, disisipkan 1 (satu) bab baru, yakni BAB VA, dan diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 11A dan Pasal 11B,sehinggaberbunyi sebagai berikut :
BAB V
Pasal 11

A
- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, denda dan penyitaan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari dikenakan setelah melampaui 7 (tujuh) hari setelah teguran tertulis ketiga.
- (4) Penyitaan dilakukan jika denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), telah melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari tidak dipenuhi.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah pembayaran.
BAB V
PASAL 11

B
Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
11. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:
BAB V
Pasal 12

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 11, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),adalah pelanggaran.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.
Ditetapkan di Ruteng pada tanggal 4 Juni 2016
BUPATI MANGGARAI, ttd DENO KAMELUS
Diundangkan Di Ruteng pada tanggal 4 Juni 2016
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI, ttd
MANSUETUS MITAK
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAITAHUN 2016 NOMOR 4.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR:04/2016.
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
BOUR MAXIMUS, SH Pembina TK. I NIP. 19630224 199003 1 006