Unknown Unknown Nomor 3 Tahun 2015
Tentang No Description
Berlaku: 3 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- a. bahwa perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas yang dilakukan atas perintah pejabat yang berwenang untuk kepentingan negara dan/atau daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan perjalanan dinas, diperlukan pembiayaan yang efektif dan efisien serta harus sesuai dengan kebutuhan nyata, memenuhi kaedah-kaedah Pengelolaan Keuangan Daerah serta sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Daerah bagi Pejabat Negara; Sistem dan Prosedur Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai tidak tetap;
1. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Per.ierintah Nomor 58 Tahun 2005
I'
Menetapkan:
- Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH BAGI PEJABAT NEGARA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP .
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud
:
1. Daerah adalah Kota Tomohon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tomohon;
3. Walikota adalah Walikota Tomohon;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Torno hon;
5. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Tomohon;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kota Tomohon yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan;
7. Tim Penggerak PKK yang selanjutnya disebut TP-PKK adalah Tim Penggerak PKK Kota Tomohon;
8. Dharma Wanita Persatuan yang selanjutnya disebut DWP adalah Dharma Wanita Persatuan Kota Tomohon;
9. Masyarakat adalah masyarakat yang menunjang tugas-
10. tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang memberi manfaat bagi Kota Tomohon.
10. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/ a tau dalam kota dari tern pat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri;
11. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nornor 43 Tahun 1999 tentang Perubn
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian;
12. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota Tomohon serta Pejabat Negara Lainnya;
13. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon;
14. Pegawai Negeri Sipil lainnya adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja Pada Kejaksaan Republik Indonesia;
15. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri di luar lingkungan Pemerintah Kota Tomohon yang menunjang tugas-tugas pemerintahan dalam hal ini TNI dan POLRI;
16. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat atau ditugaskan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri;
17. Pejabat yang berwenang adalah Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten Kepala Dinas/Badan/SatuanPol-PP /Kantor /Unit kerja/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat lain yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerin tah Kota Tomohon;
18. Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang berjarak sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang;
19. Perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang berjarak lebih dari 5 (lima) kilometer dari 1:.atas propinsi, yang dilakukan baik dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang;
20. Surat Perintah Tugas yang "selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah Tugas kepada Pejabat Negara, PNS, PTT, TP-PKK, DWP dan Masyarakat untuk melaksanakan perjalanan dinas;
21. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, PNS, PTT, TP-PKK, DWP dan Masyarakat untuk melaksanakan perjalanan dinas;
22. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus;
23. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pejabat Negara/ Pegawai Negeri Sipil Eselon II dalam melaksanakan Perjalanan Dinas.
24. Uang Harian adalah uang yang diberikan bagi Pelaksana SPT dan SPPD yang dapat digunakan untuk uang makan uang saku dan uang transport lokal;
25. Biaya Taksi adalah adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menu ju bandara/ pela buhan /terminal/ stasiun ke berangkatan a tau dari bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun kedatangan menuju tempat · tujuan di kota bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun kedatangan /\an sebaliknya. Lf,
I
I
I
I
26. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai bukti pengeluaran yang sah;
27. Daftar pengeluaran Riil adalah daftar pertanggungawaban terhadap penggunaan uang harian dan biaya transportasi ;
28. Kalkulasi Biaya adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai dengan kebutuhan riil setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
29. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban adalah Pernyataan yang menyatakan benar telah melaksanakan perjalanan dinas yang dibuat oleh Pejabat Negara, PNS, PNS Lainnya, Pegawai Negeri PTT', TP-PKK, DWP serta masyarakat setelah melaksanakan perjalanan dinas dan ditandatangani di atas meterai 6000,-
30. Kuitansi biaya perjalanan dinas adalah bukti pembayaran
6. perj alanan dinas;
31. Tiket pesawat/kapal laut/kereta api/bus adalah tiket/ karcis yang dikeluarkan oleh perusahaan penerbangan/kapal laut/kereta api/bus pada saat Pejabat Negara, PNS, PNS Lainnya, Pegawai Negeri, PTT', TP-PKK dan DWP serta masyarakat yang menggunakan jasa perusahaan/ armada terse but harus mencantumkan nilai jual;
32. Biaya jasa pelayanan penumpang pesawat udara (airport tax) adalah biaya/ retribusi yang dipungut oleh Perum Angkasa Pura/ pihak bandara setempat sehubungan dengan jasa pelayanan bandara;
33. Laporan Perjalanan Dinas adalah laporan yang dibuat oleh Pejabat Negara, PNS, PNS Lainnya, Pegawai Negeri, PTT', TP-PKK dan DWP serta masyarakat setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas dan disampaikan kepada pejabat yang memberi perintah/berwenang;
34. Tempat kedudukan adalah tempat / kota dimana SKPD /unit kerja berada;
35. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas;
BAB II - JENIS, SUBJEK DAN TUJUAN PERJALANAN DINAS
Pasal 2

Jenis Perjalanan Dinas Dalam Negeri meliputi:
- a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah; dan
- b. Perjalanan Dinas Luar Daerah;
BAB II - JENIS, SUBJEK DAN TUJUAN PERJALANAN DINAS
Pasal 3

- (1) Subjek perjalanan dinas adalah
:
- a. Pejabat Negara;
- b. Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- c. Pegawai Negeri Sipil lainnya;
- d. Pegawai Tidak Tetap (PTT');
.
- e. Tim Penggerak PKK (TP-PKK);
- f. Dharma Wanita Persatuan (DWP);
- g. Masyarakat;dan
- h. Pegawai Negeri.
a
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g adalah masyarakat baik perorangan maupun kelompok atau organisasi yang tidak dapat melakukan perjalanan dinas secara sendiri tetapi hanya dapat dilakukan bersama-sama dengan pejabat yang melakukan perjalanan dinas.
- (3) Subjek perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1} digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan, yaitu : a. Tingkat A untuk Pejabat Negara;
- b. Tingkat B untuk Eselon II/ a , eselon II/b, Pegawai Negeri, dan Pegawai Negeri Sipil lainnya;
- c. Tingkat C Eselon III/ Staf Pelaksana Golongan IV Pegawai Negeri,dan Pegawai Negeri Sipil lainnya;
- d. Tingkat D untuk Eselon IV, Staf Pelaksana Golongan III, Pegawai Negeri,dan Pegawai Negeri Sipil lainnya;
- e. Tingkat E untuk Staf Pelaksana Golongan II, Staf Pelaksana Golongan I, PTT, Masyarakat, Pegawai Negeri,dan Pegawai Negeri Sipil lainnya.
- (4) Pengurus TP-PKK dan DWP, mengikuti tingkat perjalanan dinas jabatan/jabatan suami .sebagaimana dimaksud ayat (3).
BAB II - JENIS, SUBJEK DAN TUJUAN PERJALANAN DINAS
Pasal 4

Tujuan Perjalanan Dinas adalah melakukan tugas untuk kepentingan Negara dan/atau daerah yang memberi manfaat bagi Negara/Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
BAB III - PENANDATANGAN SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
Pasal 5

- (1) SPT bagi Walikota dan Wakil Walikota ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota atas nama Walikota Tomohon dan/ atau Sekretaris Daerah atas nama Walikota Tomohon;
- (2) SPPD bagi Walikota dan Wakil Walikota ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
BAB III - PENANDATANGAN SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
Pasal 6

- (1) SPT · Pejabat Eselon Ila Pemerintah Kota Tomohon ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota atas nama Walikota Tomohon dan/ atau Asisten Sekretaris Daerah atas nama Walikota Tomohon;
- (2) SPPD Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
BAB III - PENANDATANGAN SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
Pasal 7

- (1) SPT Pejabat Eselon lib dilingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Tornohon ditandatangani oleh Walikota, Wakil Walikota atau Sekretaris Daerah atas nama Walikota, atau Asisten atas narna Sekretaris Daerah.a
\•
- (2) SPPD Pejabat Eselon Ilb dilingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Tomohon ditandatangani Sekretaris Daerah, atau Asisten atas nama Sekretaris Daerah.
BAB III - PENANDATANGAN SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
Pasal 8

- (1) SPT bagi pejabat Eselon Ilbpada Inspektorat/Sekretariat Dewan/Dinas/Badan/Satuan POL-PP/Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah;
- (2) SPPD bagi pejabat Eselon Ilb pada Inspektorat/ Sekretariat Dewan/ Dinas / Badan / Satuan POL-PP/ Kan tor di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon ditandatangani oleh Kepala SKPD Selaku Pengguna Anggaran;
BAB III - PENANDATANGAN SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
Pasal 9

- (1) SPT pejabat Eselon III dalam hal ini Kepala Bagian, dilingkungan Sekretariat .Daerah Pemerintah Kota Tomohon ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah;
- (2) SPPD pejabat Eselon III dalam hal ini Kepala Bagian, dilingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Tomohon ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah.
- (1) SPT pejabat eselon IV, Staf pelaksana dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani Asisten.
- (2) SPPD pejabat eselon IV, Staf pelaksana dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani Asisten.
BAB III - PENANDATANGAN SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
Pasal 11

- (1) SPT bagi pejabat Eselon III dalam hal ini Camat dan Kepala Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah;
- (2) SPPD bagi peiabat Eselon III dalam hal ini Camat dan Kepala Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah atas name .Sekretaris Daerah.
BAB III - PENANDATANGAN SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
Pasal 12

- (1) SPT bagi pejabat Eselon IV, staf pelaksana dan Pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon yang berada pada Inspektorat/ Dinas / Badan/ Sekretariat Dewan/ Kantor / Satuan POL-PP/ Unit Kerja, ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tempat yang masing-masing bekerja;
- (2) SPPD bagi pejabat IV, staf Pelaksana dan Pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon yang berada pad a Inspektorat/ Dinas / Bad an / Sekretariat Dewan/ Kantor/Satuan POL-PP/ Unit Ku
3. ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tempat yang masing-masing bekerja;
- (3) SPT bagi pejabat Eselon III di lingkungan Pemerintah Kota Torno hon yang berada pada Inspektorat/ Dinas / Badan/Sekretariat Dewan/ Kantor / Satuan POL-PP/ Unit Kerja, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah;
- (4) SPPD bagi pejabat Eselon III di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon yang berada pada Inspektorat/Dinas/Badan /Sekretariat Dewan/ Kantor/Satuan POL-PP/ Unit Kerja, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah;
- (1) SPT bagi TP-PKK, DWP, Pegawai Negeri, Pegawai Negeri lainnya, dan Masyarakat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah;
- (2) SPPD bagi TP-PKK, DWP, Pegawai Negeri, Pegawai Negeri lainnya dan Masyarakat ditandatangani oleh Kepala SKPD Selaku Pengguna Anggaran.
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 15

- (1) Uang Harian sebagaimana dimaksud pasal 14 huruf a dibayarkan secara Lumpsum.
- (2) Uang harian dibayarkan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Uang harian dapat diberikan kepada peserta pendidikan dan pelatihan dalam hal tidak disediakan asrama/ penginapan dan akomodasi tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara. a
,.
- (1) Perjalanan dinas mengikuti Bimtek dan sejenisnya yang biayanya ditanggung oleh panitia penyelenggara atau menggunakan biaya kontribusi, diberikan uang saku yang diatur Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD oleh Pejabat berwenang;
- (2) Dalam hal perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara atau tidak menggunakan biaya kontribusi, diberikan uang harian sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD oleh pejabat berwenang.
Paragraf 3 Biaya Transportasi
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 17

- (1) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf b, meliputi :
- a. Biaya Tiket;
- b. Airport Tax;
- c. Biaya Pass masuk lainnya;
- (2) Biaya Tiket (angkutan darat, laut dan udara) dibayarkan seluruhnya sesuai dengan harga yang tercantum dalam tiket termasuk biaya jasa pelayanan penumpang pesawat udara (airport tax) dan biaya pass masuk lainnya;
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan secara riil.
Paragraf 4 Biaya Taxi
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 18

- 1) Biaya taxi sebagairnana dimaksud Pasal 14 huruf c meliputi:
- A. Berangkat:
1. Biaya taxi dari tempat kedudukan menuju bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun keberangkatan;
2. Biaya taxi dari bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun kedatangan menuju tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor).
B. Kembali:
- a. Biaya taxi dari hotel/ penginapan ke bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun keberangkatan;
- b. Biaya taxi taxi dari bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun kedatangan menuju tempat tujuan; 2) Biaya taxi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf angka 1 dan huruf (b) angka 2 diatas tidak diberikan para Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kendaraan 4-·
Paragraf 5 Biaya Penginapan
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 19

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf d, dibayarkan sesuai dengan biaya rill;
- (2) Dalam hal pelaksana SPT da:n SPPD tidak menggunakan biaya penginapan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelaksana SPT dan SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 20

- (1) Biaya penginapan diberikan berdasarkan jumlah hari yang tercantum dalam SPT dan SPPD;
- (2) Dalam hal hari kembali yang tercantum dalam SPT dan SPPD, biaya penginapannya berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelaksana SPT dan SPPD diberikan biaya penginapan apabila pulang diatas jam 18.00 (jam 6 sore);
- b. Pelaksana SPT dan SPPD tidak diberikan biaya penginapan apabila pulang dibawah jam 18.00 (jam 6 sore).
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 21

Fasilitas Transportasi dan . Penginapan sebagaimana dimaksud Pasal 16 dan Pasal 17 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
Paragraf 6 Uang Representasi
- (1) Uang Representasi diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota dan Eselon II di Lingkungan · Pemerintah Kata Tomohon, selama melakukan perjalanan dinas.
- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan per hari secara lumpsum selama melaksanakan perjalanan dinas.
Paragraf 7 Sewa Kendaraan Dalam Kota
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 23

- (1) Sewa Kendaraan Dalam Kata diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan;
- (2) Sewa Kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah termasuk biaya untuk pengernudi, bahan bakar minyak dan pajak; a
I••
- (3) Sewa kendaraan dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah (ril~ yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bi dang J asa penyewaan kendaraan;
- (4) Dalam hal bukti pengeluaran sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} tidak diperoleh, pertanggungjawaban biayanya hanya menggunakan daftar pengeluaran rill.
Paragraf 8 Biaya Menjemput/Mengantar Jenazah
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 24

- (1) Biaya menjemput/mengantar jenazah meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutanjenazah;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga terdekat ( 1 Orang);
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan diberikan kepada Pejabat Negara/ Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melaksanakan perjalanan dinas;
- (4) Biaya Pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya rill;
- (5) Biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya rill.
Bagian Kedua Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dibayarkan apabila perjalanan keluar tempat kedudukan yang berjarak sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota.
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 26

Biaya perjalanan Dinas Dalam Daerah Kota Tomohon dibayarkan apabila perjalanan dinas dilakukan antar Kecamatan/kelurahan dalam kota tomohon.
Bagian Ketiga Biaya Perjalanan Dinas TP-PKK , Dharma Wan ita Persatuan
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 27

- (1) Biaya Perjalanan Dinas pengurus TP-PKK serta DWP disesuaikan dengan tingkatan biaya perjalanan dinas jabatan suami.
- (2) Perjalanan Dinas pengurus TP-PKK serta pengurus DWP dalam hal mendampingi tugas suami, tidak diberikan biaya penginapan akan tetapi fasilitas pengin/1an melekat pada biaya penginapan suami.
4
Bagian Keempat Tata Cara Perjalanan Dinas
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 28

Tidak dibenarkan melakukan pembayaran rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama dan/ a tau tempat tujuan yang sama.
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 29

Perjalanan yang sifatnya untuk koordinasi dan/atau konsultasi, dilaksanakan maksimal 5 (lima) hari.
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 30

Perjalanan Dinas yang sifatnya mengikuti Bimtek, Pendidikan dan Pelatihan, seminar dan sejenisnya dilaksanakan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD oleh pejabat berwenang berdasarkan Surat Undangan dari Panitia penyelenggara.
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 31

Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD, maka yang melaksanakan perjalanan dinas wajib menyetor kembali uang harian dan biaya penginapan yang telah diterima.
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 32

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB V - DOKUMEN PERJALANAN DINAS
Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan perjalanan dinas, subjek perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 3 harus memiliki dokumen perjalanan dinas.
- (2) Dokumen perjalanan dinas terdiri dari SPT dan SPPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Format SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud ayat (2), tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III.
BAB VI - PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DAN DALAM DAERAH
Pasal 33

- (1) Subjek perjalanan dinas yang telah selesai melakanakan perjalanan dinas, wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban secara administrasi dan biaya.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban administrasi perjalanan dinas luar daerah terdiri dari: SPT, SPPD Rampung, Surat Undangan Kementerian/Lembaga lainnya/Lembaga Penyelenggara/ Panitia Penyelenggara (bila perjalaIT
'.
dinas yang menggunakan surat/undangan) dan laporan perjalanan dinas.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas luar daerah terdiri dari : Kalkulasi Biaya, Kuitansi Tanda Terima Biaya Perjalanan Dinas, Daftar Pengeluaran Riil, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban, Tiket/Karcis (pesawat udara/kapal laut, bus, kereta api), bukti naik pesawat (boarding pass) Bukti Biaya Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat (airport tax) atau pass masuk lainnya dan Bukti Biaya Penginapan/ Hotel.
- (4) Dokumen Pertanggungjawaban Adminsitrasi dan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, terdiri dari : SPT, SPPD Rampung, Kalkulasi Biaya, Kuitansi/Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas, Surat Pernyataan Tanggungjawab dan Laporan Perjalanan Dinas.
- (5) Dokumen Pertanggungjawaban Adminsitrasi dan Biaya Perjalanan Diuas Dalam Daerah Kota Tomohon, terdiri dari: SPT, SPPD Rampung, Laporan Perjalanan Dinas.
- (6) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah kembali ke tempat kedudukan, subjek perjalanan dinas wajib menyampaikan Laporan Hasil Perjalanan Dinas secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.
BAB VI - PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DAN DALAM DAERAH
Pasal 34

Bentuk atau format Surat Pernyataan Tanggungjawab, Kalkulasi Biaya Perjalanan Dinas, Daftar Pengeluaran Riil dan Laporan Perjalanan Dinas, tercantum dalam Lampiran IV,V,VI, Dan VII dalam Peraturan Walikota ini.
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 35

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, 16 dan Pasal 25 ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Tidak tetap.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 36
Pasal 37

Peraturan Walikota diundangkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Serita D7f1 Kota Tomohon U mi mulai berlaku pada tanggal
| Paraf Koordinasi |
|---------------------------|
| Sekretaris Daerah |
| Asisten Administrasi Umum |
| lnspektur Kota |
| Kepala Dinas PPKBMD |
| Kabag Adm.Hukum |
Ditetapkan
di Tomohon
pad a tan
201' 5
WALIK
TOMOHON,
JIMMY
'EIDIE EMAN
Diundangkan di Tomohon pada tanggal 5, Janw.ri. 201: 5 SEKRETARIS DAERAH,
ARNOLD POLI
BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2015 NOMOR 1'n'
| CJl | | | z 0 |
|-----------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| | | | 0 0 t"" 0 z 0 > z |
| | 0 | 0 | |
| tx:l 8 ::i 0 :3 ... | tx:l :,;' 0 ::i 0 2. | tx:l 8 ::i 0 :3 ,... . | |
| | - s; | | |
| tx:l ::,;;- (/1 Cb ::,;;- s:: c. ... | | tx:l :,;' (/1 Cb 2 g | |
1 1 1 1
-U W &lt; g 1
Dasar
Kepada
: Nama
Pangkat/ gol
NIP
Jabatan
Untuk
Dikeluarkan di Tomohon pada tanggal KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR..
| Paraf | Koordinasi |
|---------------------------|--------------|
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten Administrasi Umum | |
| Inspektur Kata | |
| Kepala Dinas PPKBMD | |
| Kabag Adm.Hukum | |
TOMOHON,
WALIKOFA
JIMMY 'FEIDIE EMAN
LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR
:
3 Tahun zors
TANGGAL: 5 -Jamzir-L 20l5
PEMERINTAH KOTA TOMOHON DINAS/BADAN/SATUAN/KANTOR ...
Alamat:
SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR
MEMERINTAHKAN:
,.
...
LAMPIRAN III :
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR
:
3
Tahu.Yl
2015
TANGGAL :
5 Januari
201
5
DINAS/BADAN/KANTOR/SATUAN/UNIT KERJA DI LINGKUNGANPEMERINTAH KOTA TOMOHON
Lembar ke Kode No Norn or
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)
| 1 | PEJABATYANGBERWENANGYANG MEMBERI PERINTAH | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2 | NAMA/NIP PEGAWAI YANG DIPERINTAHKAN | |
| 3 | a. PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG GAJI b. JABATAN/ INSTANSI c. TINGKAT MENURUT PERATURAN PERJALANAN DINAS | ~· .. |
| 4 | MAKSUD PERJALANAN DINAS | |
| 5 | ALAT ANGKUT YANG DIGUNAKAN | |
| 6 | a. TEMPAT BERANGKAT b. TEMPATTUJUAN | a. b |
| 7 | a. LAMA PERJALANAN DINAS b. TANGGALBERANGKAT c. TANGGAL HARUS KEMBALI/TIBA DI TEMPAT BARU* | a... ( ... ) HARI b... c... |
| 8 | PENGIKUT 1. 2. | NAMA/JABATAN UMUR HUBUNGAN KELUARGA /KET |
| 9 | PEMBEBANAN ANGGARAN a. INSTANSI b. KODE REKENING/MATA ANGGARAN | a. b. |
| | | Dikeluarkan di Tomohon pada tanggal PEJABATYANG BERWENANG NAMA |
0
.
~
.
| I. | Berangkat Dari Kata Tomohon (Tempat Kedudukan) Pada tanggal : Ke Pejabat Yang Berwenang , ( ) |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Tiba di Pada tanggal : Kepala ( | Berangkat dari: Pada tanggal Kepala ( ) NIP. |
| NIP. III. Tiba di Pada tanggal : Kepala | Berangkat dari : Pada tanggal Kepala |
| ( NIP. IV. Tiba di | ( ) NIP. Berangkat dari : |
| Pada tanggal : Kepala ( NIP. | Pada tanggal Kepala ( ) NIP. |
| v. | Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan perintah dan semata-rnata untuk kepentingan jabatan dalarr.. waktu yang sesingkat-singatnya. Tiba di Kata Tornohon (tempat kedudukan) Pada tanggal Dari |
| | atas |
| VI. Catatan Lain-lain | |
VII. Perhatian
:
Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, Status jabatan yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta pihak yang terlibat dalam penerbitan SPPD bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara apabila menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaan.
Paraf Koordinasi
| Sekretaris Daerah |
|-----------------------------|
| As is ten Administrasi Umum |
| Inspektur Kota |
| Kepala Dinas PPKBMD |
| Kabag Adm.Hukum |
WALI
ATOMOHON,
,,,-- FEIDIE EMAN
JIMM
• #
•
LAMPIRAN IV:
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR
3 T'"clhun 2015
TANGGAL
5 Januari~ 20t5
FORMATSURATPERNYATAANPERTANGGUNGJAWABAN
SURATPERNYATAANPERTANGGUNGJAWABAN
Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama
NIP
Jabatan
Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Pelaksanaan Perj alanan Dinas sesuai dengan :
SPT Nomor
Tanggal
SPPD
Tanggal
Jumlah Dana
: Rp
.
Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas disampaikan ketentuan yang berlaku untuk keperluan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas.
Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Tomohon,
.
Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas,
Meterai Rp.6000,-
-·-NAMAJELAS
NIP.
JIMM iiiDIE
EMAN
ATOMOHON,
WALIK
| Paraf Koordinasi | Paraf Koordinasi |
|-----------------------------|--------------------|
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten Administrasi Urnurn | |
| lnspektur Kota | |
| Kepala Dinas PPKBMD | |
| Kabag Adm.Hukurn | |
,
.
...
LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR
- 3 Tal:mn 201 5
TANGGAL
5 ,Januar.i\_ 2015
FORMAT DAFTAR PENGE LUARAN RIIL
DAFTAR PENGELUARAN RIIL
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
NIP
.
.
Jabatan
- Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: tanggal . dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 1. Biaya Sewa Kendaraan dan Biaya Penginapan yang tidak diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:
| No | Uraian | Uraian | Jumlah |
|-------|---------------------------------------|------------------------------|----------|
| 1. 2. | Biaya Sewa Kendaraan Biaya Penginapan | ...Hari x Rp ... Hari x Rp | |
2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar di keluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, saya bersedia untuk mengembalikan/menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kata Tomohon.
Demikian Daftar Pengeluaran Rii.l ini dibuat dengan ·sebenarnya, untuk dipergunakan menurut perlunya.
Mengetahui / Menyetujui
:
PA/KPA*)
Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas,
Nama Jelas NIP.
Nama Jelas NIP.
- *) Khusus di Lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh KPA
Paraf Koordinasi
WALI~A
TOMOHON,
| Sekretaris Daerah |
|---------------------------|
| Asisten Administrasi Umum |
| lnspektur Kota |
| Kepala Dinas PPKBMD |
| Kabag Adm.Hukum |
u
.•
LAMPIRAN VI:
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR
3 'I'ahun 2015
TANGGAL
:
5 Jo.~'lvnrj\_ 201 5
FORMAT KALKULASI BIAYA PERJALANAN DINAS
I
| KOP WALIKOTA / SKPD / UNIT KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON | KOP WALIKOTA / SKPD / UNIT KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON | KOP WALIKOTA / SKPD / UNIT KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON | KOP WALIKOTA / SKPD / UNIT KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON | KOP WALIKOTA / SKPD / UNIT KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Na.ma Tujuan Laman ya ... ( ) Hari | Na.ma Tujuan Laman ya ... ( ) Hari | Na.ma Tujuan Laman ya ... ( ) Hari | Na.ma Tujuan Laman ya ... ( ) Hari | Na.ma Tujuan Laman ya ... ( ) Hari |
| 1. | Tiket Pesawat | Manado -Tempat Tujuan Tempat Tujuan - Manado Airport Tax Manado - Tempat Tujuan Airport Tax Tempat Tujuan - Manado | Rp Rp Rp Rp | . . . . |
| 2. | Tiket Kapa! Laut | ... pp ... X Rp . ... | Rp | . |
| 3. 4. | Tiket Bus/ Kereta Api Uang Taxi | X Rp pp | Rp Rp | . |
| 5. ... X | Juran wajib/Kontribusi Uang Harian | Rp . | Rp | . . |
| 6. ... XRp | | . | Rp | . |
| 7. X | Penginapan ... ... | . | Rp | . |
| 8. X | Biaya Uang Representasi | Rp Rp . | Rp | . |
| 9. | Sewa Kendaraan Biaya | . | Rp | . |
| 10. | Menjemput /Mengantar ... X Rp ... XRp | . | Rp. ··············· | |
| | Jenazah | JUMLAH Dibulatkan | Rp | . |
| KEPALA SKPD/UNIT KERJA/PA/KPA*), | | Tomohon, PEJABATPENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD, | | . |
| NamaJelas | NIP. | NamaJelas NIP | KPA | |
| *) khusus Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Kepala | | Unit Kerja / | | |
| Paraf Koordinasi | Paraf Koordinasi |
|---------------------------|--------------------|
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten Administrasi Umum | |
| Inspektur Kota | |
| Kepala Dinas PPKBMD | |
| Kabag Adm.Hukum | |
{j
A TOMOHON,
WALI
•
.
.
LAMPIRAN VII: PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR
3 Tahun 20·15
TANGGAL :
5 J2.nw.ri 2015
FORMAT LAPORAN PERJALANAN DINAS
LAPORAN PERJALANAN DINAS
A. UMUM /LATAR BELAKANG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMM~MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
B. DASAR
1. Surat Perintah Tugas Nomor :
Tanggal
2. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor:
Tanggal
3. Surat/Kawat/Undangan Nomor:
Tanggal
Perihal:
.
.
.
.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
C. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
D. HASIL YANG DICAPAI
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
E. PENUTUP
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
| Paraf Koordinasi | Paraf Koordinasi |
|---------------------------|--------------------|
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten Administrasi Umum | |
| lnspektur Kota | |
| Kepala Dinas PPKBMD | |
| Kabag Adm.Hukum | |
WALI
A TOMOHON,