Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 44 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 44 TAHUN 2017
TENTANG
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATANG HARI,
- a. bahwa adat isti adat dan nilai sosial budaya masyarakat merupakan salah satu modal sosial yang dapat diamanatkan dalam upaya pelestarian dan pengembangan budaya sesuai dengan karakteristik dari masyarakat adat ;
- b. bahwa dalam rangka Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah, Pemerintah Daerah perlu menjalin kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, sanggar/kelompok seni yang ada dalam Kabupaten Batang Hari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah.
- 1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. UndangUndang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang.
...
SALINAN
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang, Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11)
Menetapkan
11. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. ( Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 33);
MEMUTUSKAN
: PERATURAN BUPATI TENTANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari
6. Sanggar/Kelompok Seni adalah organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya daerah
7. Budaya Daerah adalah sistem nilai yang dianut oleh kelompok/komunitas masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakat dan didalamnya terdapat nilai-nilai, sikap dan tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat.
8. Pelestarian Budaya Daerah adalah upaya untuk meningkatkan kualitas sistem nilai sosial budaya yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat tertentu di daerah yang diyakini akan dapat didalamnya nilai-nilai, sikap serta tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat.
9. Pengembangan Budaya Daerah adalah upaya untuk meningkatkan kualitas sistem nilai sosial budaya yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakatnya dan didalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pelestarian dan pengembangan budaya daerah yakni adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dimaksudkan untuk memperkokoh jati diri individu dan masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pelestarian dan pengembangan budaya daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung pengembangan budaya nasional dalam mencapai peningkatan kualitas ketahanan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
BAB III - PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH Pasal 3
Pasal 4

Konsep dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :
- a. pengakomodasian keanekaragaman budaya lokal untuk memperkokoh kebudayaan nasional;
- b. penciptaan stabilitas nasional, di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama maupun pertahanan dan keamanan nasional;
- c. menjaga, melindungi dan membina adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
- d. penumbuhkembangan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan;
- e. partisipasi, kreatifitas, dan kemandirian masyarakat;
- f. media menumbuhkembangkan modal sosial; dan
- g. terbentuknya komitmen dan kepedulian masyarakat yang menjunjung ti nggi nilai sosial budaya.
BAB III - PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH Pasal 3
Pasal 5

- (1) Program dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :
- a. penguatan kelembagaan;
- b. peningkatan sumber daya manusia; dan
- c. pemantapan ketatalaksanaan.
Penguatan ...
- (2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perencanaan;
- b. pengorganisasian;
- c. administrasi dan operasional; dan
- d. pengawasan.
- (3) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui :
- a. fasilitasi secara berjenjang kepada aparatur di daerah;
- b. pengembangan kapasitas aparatur pusat dan daerah dalam penyusunan program dan kebijakan berbasis budaya masyarakat;
- c. sosialiasi program dan kebijakan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilainilai sosial budaya masyarakat kepada aparat pemerintah pusat dan daerah; dan
- d. internalisasi program dan kebijakan berbasis budaya masyarakat kepada aparat pemerintah pusat dan daerah.
- (4) Pemantapan ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengembangan :
- a. metode peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia dan tatalaksana pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
- b. prosedur dalam pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat; dan
- c. mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat isti adat dan nilai sosial budaya masyarakat.
BAB III - PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH Pasal 3
Pasal 6

Strategi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
- a. identifikasi nilai-nilai budaya yang masih hidup dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan;
- b. penyusunan langkah-langkah priorits;
- c. pengkajian pranata sosial yang masih ada, diakui dan diterima oleh masyarakat;
- d. jaringan kerjasama lintas pelaku;
- e. pengembangan, penyebarluasan dan pemanfaatan nilai sosial budaya masyarakat; dan
- f. pemeliharaan norma, nilai dan sistem sosial yang positif didalam masyarakat;
Diundangkan
: Muara Bulian
Pada Tanggal
: 18 Juli 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
H. BAKHTIAR. SP
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2017 NOMOR : 44
BAB IV - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 7

- (1) Untuk pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat isti adat dan nilai sosial budaya masyarakat, dapat dibentuk kelompok organisasi kemasyarakatan, kelompok/sanggar yang melaksanakan kreatifitas seni budaya daerah.
- (2) Dalam rangka fasilitasi dan pembinaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dalam hal ini pembinaan terhadap kelompok/sanggar seni di lakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari.
BAB V - PENDANAAN
Pasal 8

Pembiayaan bagi penyelenggaraan kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya daerah di Kabupaten Batang Hari dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari, serta sumber-sumber lain yang sah.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.
Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 18 Juli 2017
BUPATI BATANG HARI
SYAHIRSAH. SY
N/A
Preamble

Menimbang
Menimbang
Mengingat
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 43 TAHUN 1950 TENTANG
PERUBAHAN PASAL 45 "ZEGELVERORDENING 1921"
Presiden Republik Indonesia,
- a. bahwa, berhubung dengan penglaksanaan bea-bea Imigrasi yang baru, dan kenaikan beberapa pemungutan Imigrasi yang sudah ada, dipandang perlu supaya dilihat dari sudut cara susunan dan penjelasan bea meterai dari semua dokumen perjalanan yang diperlukan buat perjalanan ke Luar Negeri, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 45, ayat (1) sub a, b dan c dari "Zegelverordening 1921 " (Staatsblad 1921 No. 498, paling akhir diubah dalam Staatsblad 1949 No. 251) dan semua bea-bea Imigrasi, kecuali apa yang telah ditetapkan dalam "Penetapan Izin Masuk" (Staatsblad 1916 No. 47) dan "Ordonansi Izin Masuk" (Staatsblad 1949 No. 331) dilampirkan dalam satu peraturan;
- b. bahwa untuk itu, ayat (1) dan (2) pasal tersebut harus diubah sesuai dengan yang tersebut di atas;
- bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak peraturan ini perlu segera diadakan ;
- Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Memutuskan :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERUBAHAN PASAL 45 "ZEGELVERORDEDING 1921".
N/A
Pasal 45

, ayat 1 dan 2 "Zegelverordening 1921 " (Staatsblad 1921 No. 498) diubah sebagai berikut :
- (1) a. Visum-visum, paspor-paspor biasa, paspor orang-asing, surat izin kembali pas-pas Mekah dan lain-lain surat perjalanan yang akan diberikan, surat izin mendarat, surat izin masuk, surat izin penduduk dan surat-surat keterangan kependudukan dan juga pengembalian surat izin penduduk yang telah dicabut, pemberian duplikat surat izin masuk, duplikat surat izin penduduk dan duplikat kependudukan dan juga perpanjangan-waktu dokumen-dokumen Imigrasi yang diperlukan untuk itu, dikenakan bea meterai tetap sebanyak dengan jumlah yang diharuskan untuk masing-masing surat-surat itu, sesuai dengan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan itu.
- b. Selanjutnya semua surat-surat yang diberikan berdasarkan peraturan-peraturan yang sah mengenai perjalanan dalam Indonesia dikenakan bea-tetap sebesar R. 0,30 (tiga puluh sen).
- (2) Pembayaran-pembayaran bea meterai dikembalikan dalam hal-hal yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan.
N/A
Pasal 2

.
Menteri Kehakiman, Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri diwajibkan untuk melaksanakan Undang-undang Darurat ini.
Diundangkan pada tanggal 30 Desember 1950 MENTERI KEHAKIMAN,
WONGSONEGORO.
N/A
Pasal 3

.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1951.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1950. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SUKARNO
MENTERI KEHAKIMAN,
WONGSONEGORO.
MENTERI KEUANGAN,
SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA
PERDANA MENTERI MEWAKILI MENTERI LUAR NEGERI,
MOHAMMAD NATSIR.
Ternyata mengenai cara-susunan tarip-tarip dalam Undang-undang Imigrasi perlu diadakan perubahan, tidak hanya mengenai pemungutan-pemungutan yang sudah ada yang kebanyakan dirasa perlu menaikannya tetapi juga mengingat beberapa tarip yang baru diadakan dan yang seluruhnya masih baharu.
Berhubung dengan itu, maka cara-susunan akan lebih baik, apabila tarip-tarip yang masih belum disebutkan dalam "Penetapan Izin Masuk" (Staatsblad 1916-1947) dan "Ordonansi Izin Masuk" (Staatsblad 1949 No. 331), diikhtisarkan dalam Undang-undang yang tersendiri.
Untuk ini maka ayat-ayat 1 dan 2, pasal 45 "Zegelverordening 1921 " harus diubah sesuai dengan yang diuraikan dalam pasal 1 Undang-undang Darurat ini.