PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 53 Tahun 2013
Tentang PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG TAHUN ANGGARAN 2014
Berlaku: 1 Januari 2014
N/A
Preamble

Mengingat
WALIKOTA BITUNG
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 53 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA BITUNG,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dan mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan selain Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24A Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan selain belanja penunjang kegiatan, kepada pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2014;
4. : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 31);
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung;
17. Peraturan Walikota Bitung Nomor 50 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 105);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG TAHUN ANGGARAN 2014.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Bitung.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bitung.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kota Bitung.
7. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kota Bitung dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bitung.
9. Sekretariat DPRD, yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah unsur pendukung DPRD Kota Bitung.
10. Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD Sekretariat DPRD Kota Bitung yang dipimpinnya.
11. Tunjangan Komunikasi Intensif, yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
12. Belanja Penunjang Operasional, yang selanjutnya disebut BPO adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
13. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bitung sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
14. Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut Kelompok KKD adalah klasifikasi/klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan pada setiap klaster.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi dana.
17. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.
BAB II - PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 2

KKD terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :
- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.
BAB II - PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 3

- (1) Penentuan Kelompok KKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung dengan menggunakan formula KKD sama dengan Pendapatan Umum Daerah (PUD) dikurangi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (BPNSD), yang dirumuskan sebagai berikut :
KKD = PUD - BPNSD
- (2) Pendapatan Umum Daerah (PUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), yang dirumuskan sebagai berikut :
PUD = PAD +DBH + DAU
- (3) Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (BPNSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi Gaji Pokok, Tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Beras dan Tunjangan Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21).
BAB II - PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 4

Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan dan penentuan Kelompok KKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah Data APBD induk tahun anggaran berjalan/berkenaan.
BAB II - PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 5

Pengelompokan KKD, diatur sebagai berikut :
- a. di atas Rp.400.000.000.000,- (empat ratus milyar rupiah) dikelompokan pada KKD tinggi;
- b. di antara Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.400.000.000.000,- (empat ratus milyar rupiah) dikelompokan pada KKD sedang; dan
- c. di bawah Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) dikelompokan pada KKD rendah.
BAB II - PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 6

- (1) Penghitungan dan penentuan KKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan setiap Tahun Anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil penghitungan dan penentuan KKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tahun Anggaran 2013 telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
BAB III - TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 7

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
- a. uang representasi;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan beras;
- d. uang paket;
- e. tunjangan jabatan;
- f. tunjangan badan musyawarah;
- g. tunjangan komisi;
- h. tunjangan badan anggaran;
- i. tunjangan badan kehormatan; dan
- j. tunjangan alat kelengkapan lainnya.
- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa TKI.
BAB III - TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 8

TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan KKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
BAB III - TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 9

- (1) Apabila KKD tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, TKI diberikan paling banyak 3 (tiga) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
- (2) Apabila KKD sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, TKI diberikan paling banyak 2 (dua) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
- (3) Apabila KKD rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, TKI diberikan paling banyak 1 (satu) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
BAB III - TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 10

Besaran TKI sesuai dengan klasifikasi KKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
BAB III - TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 11

TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibayarkan terhitung mulai 1 Januari 2014.
BAB III - TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 12

Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan TKI dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD
Pasal 13

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
BAB IV - BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD
Pasal 14

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada Pimpinan DPRD diberikan BPO setiap bulan dengan mempertimbangkan KKD.
BAB IV - BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD
Pasal 15

- (1) Apabila KKD tinggi, BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disediakan paling banyak 6 (enam) kali Uang Representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah Uang Representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (2) Apabila KKD sedang, BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disediakan paling banyak 4 (empat) kali Uang Representasi Ketua DPRD ditambah 2 ½ (dua seperdua) kali Uang Representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (3) Apabila KKD rendah, BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disediakan paling banyak 2 (dua) kali Uang Representasi Ketua DPRD ditambah 1 ½ (satu seperdua) kali jumlah Uang Representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
BAB IV - BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD
Pasal 16

Besaran BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sesuai dengan klasifikasi KKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
BAB IV - BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD
Pasal 17

Penggunaan BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.
BAB IV - BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD
Pasal 18

BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disediakan terhitung mulai 1 Januari 2014 sampai dengan Desember 2014.
BAB V - PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD
Pasal 19

- (1) Sekretaris DPRD menyusun anggaran BPO secara kolektif berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 15.
- (2) BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
- a. representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD;
- b. pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi; dan
- c. kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi Daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Kepala Daerah, Musyawarah Pimpinan Daerah dan Tokoh-Tokoh Masyarakat menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat atau kelompok yang bersifat insidental.
BAB V - PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD
Pasal 20

BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.
BAB V - PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD
Pasal 21

- (1) Sekretaris DPRD menyusun BPO yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Sekretariat DPRD.
- (2) Penganggaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek BPO dan rincian objek BPO.
BAB V - PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD
Pasal 22

- (1) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggungjawab atas pengelolaan BPO.
- (2) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pencairan BPO sebesar 1/12 (satu perduabelas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan :
- a. kuitansi sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; dan
- b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukkannya.
- (3) Pengajuan pencairan dana untuk berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang sudah diterima telah dipertanggungjawabkan.
BAB V - PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD
Pasal 23

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban BPO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan BPO dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan BPO.
- (3) Rincian Penggunaan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRD.
- (4) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.
Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 31 Desember 2013
WALIKOTA BITUNG, ttd
HANNY SONDAKH
Diundangkan di Bitung Pada tanggal 31 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA,
Drs. EDISON HUMIANG, M. Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP.19610804 198603 1 016
LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 108