PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 27 Tahun 2016
Tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Berlaku: 27 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR 27 TAHUN 2016
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATU BARA,
: a.
bahwa untuk mengoptimallcan penyelenggaraan dan percepatan pelayanan perizinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, maka perlu adanya pelimpahan kewenangan Bupati di bidang perizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batu Bara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
2. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan \ Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681); Undang
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang . Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Keija Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
*
/
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BATU BARA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5. Unit Pelayanan Perizinan Terpadu adalah bagian perangkat daerah berbentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu selanjutnya disebut KP2T yang merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai wewenang di bidang pelayanan perizinan.
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7. Pelimpahan kewenangan adalah penyerahan sebagian kewenangan Bupati dalam bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala SKPD.
8. Satuan Keija Perangkat Daerah Teknis selanjutnya disebut SKPD Teknis adalah Badan, Dinas, Kantor dan Perangkat Daerah Lainnya yang mengelola pelayanan perizinan.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasaatau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemeintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
11. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengantar, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang,prasaranan, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. 12.Tim Teknis adalah kelompok keija yang mempunyai wewenang untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan kepada Kepala KP2T.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetepkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum kepada Kepala KP2T dalam penyelenggarakan pelayanan perizinan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan dan percepatan pelayanan serta kemudahan di bidang perizinan.
BAB III - BATASAN PELIMPAHAN KEWENANGAN
Pasal 4

- (1) Bentuk pelimpahan kewenangan adalah pendelegasian kewenangan dari Bupati di bidang retribusi perizinan tertentu yang terdiri atas :
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan (HO);
- c. Retribusi Izin Trayek.
- (2) Pelimpahan kewenangan di bidang retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Kepala KP2T.
BAB III - BATASAN PELIMPAHAN KEWENANGAN
Pasal 5

Pelimpahan kewenangan pelayanan bidang retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c meliputi :
- a. menetapkan mekanisme perizinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menetapkan kelengkapan persyaratan berkaitan dengan kegiatan administrasi perizinan;
- c. menandatangani perizinan atas nama Bupati;
- d. memberikan kelancaran pelayanan perizinan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- e. melakukan pemungutan retribusi terakait pelayanan perizinan yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan.
BAB IV - TIM TEKNIS DAN PEMBINAAN
Pasal 6

- (1) Kepala KP2T dalam penerbitan perizinan harus berkoordinasi dengan SKPD teknis terkait sesuai dengan jenis perizinan yang diberikan.
- (2) Perizinan yang memerlukan survey lapangan dilakukan oleh Tim Teknis Terkait.
- (3) Tim Teknis memberikan laporan hasil survey sebagai dasar penerbitan rekomendasi.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - TIM TEKNIS DAN PEMBINAAN
Pasal 7

- (1) Kepala KP2T berkewenangan melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap perizinan yang diterbitkan sesuai kewenangan yang dilimpahkan Bupati.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap ketaatan permohonan atas segala ketentuan yang ada pada izin yang diterbitkan.
- (3) Pelaporan ijin dilakukan setiap tahun sesuai dengan tanggal dan bulan ijin diterbitkan.
- (4) Kepala KP2T wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap perizinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Bupati secara berkala.
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, perizinan yang telah&gt; ' diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku perizinan dimaksud.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batu Bara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
&gt;
i
i
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang raengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.
i -
Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal I % 3UU 2-dG
Diundangkan di Lima Puluh
- pada tanggal 12 1 ! &gt; ULI AOlfe
- Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,
BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR 2 - 9
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
RAHMAD SIRAIT, SH NIP. 19660707 198602 1 001