UNDANG-UNDANG Unknown Nomor 10 Tahun 1950
Tentang PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH NEGARA PASUNDAN OLEH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
Berlaku: 10 Pebruari 1950
N/A
Preamble

Menimbang
- bahwa berhubung dengan permintaan Pemerintah Negara Pasundan kepada Republik Indonesia Serikat untuk menyelenggarakan seluruh tugas-pemerintahan serta pernyataan Wali-Negara Pasundan untuk meletakkan jabatannya, dianggap perlu dengan segera mengadakan peraturan untuk penyelenggaraan tugas-pemerintahan bagi daerah- bagian tersebut oleh Republik Indonesia Serikat.
Menimbang
- bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan penyelenggaraan tugas-pemerintahan tersebut di atas perlu segera diadakan;
Mengingat
- Pasal-pasal 54 (1) dan 139 Konstitusi Republik Indonesia Serikat;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS-PEMERINTAH DAERAH NEGARA PASUNDAN OLEH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.
N/A
Pasal 1

.
Untuk daerah Negara Pasundan ditetapkan jabatan Komisaris-Pemerintah.
N/A
Pasal 2

.
Komisaris-Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
N/A
Pasal 3

.
- 1) Komisaris-Pemerintah diserahi menyelenggarakan seluruh tugas-pemerintahan dari Negara Pasundan, sebanyak mungkin dalam kerjasama dengan alat-alat perlengkapan dan kekuasaan yang ada di Negara itu.
- 2) Seterusnya Komisaris-Pemerintah diserahi penyelenggaraan di daerah Negara Pasundan dari pada tugas-pemerintahan Republik Indonesia Serikat.
N/A
Pasal 4

.
Dengan menyimpang dari "Regeling Staatkundige Organisatie Negara Pasundan" (Staatsblad 1948 No. 116) mengenai para Menteri dan Parlemen Negara Pasundan, Komisaris-Pemerintah diserahi membentuk susunan baru dari Kementerian-kementerian menjadi departemendepartemen yang kepala- kepalanya bertanggung-jawab kepadanya.
N/A
Pasal 5

.
Presiden menetapkan sebuah instruksi untuk Komisaris-Pemerintah dalam hal mana jika perlu dapat menyimpang dari pada penetapan-penetapan Undang-undang dan peraturan-peraturan ketatanegaraan lainnya, termasuk pula "Regeling Staatkundige Organisatie Negara Pasundan" (Staatsblad 1948 No. 116).
Diumumkan pada tanggal 20 Pebruari 1950. MENTERI KEHAKIMAN,
SOEPOMO
MENTERI DALAM NEGERI,
IDE ANAK AGOENG GDE AGOENG.
N/A
Pasal 6

.
Dengan menunggu terbentuknya instruksi seperti tersebut dalam pasal 5, KomisarisPemerintah menjalankan tugasnya dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Menteri Dalam Negeri, kepada siapa seterusnya dikuasakan untuk mengambil segala tindakan-tindakan seperlunya untuk penyelenggaraan Undang-undang ini.
N/A
Pasal 7

.
Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada hari diumumkan, serta berlaku surut sampai pada tanggal 4 Pebruari 1950.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Undangundang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran- Negara Republik Indonesia Serikat.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Pebruari 1950. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
(SOEKARNO).
PERDANA MENTERI,
(MOHAMMAD HATTA)
PENJELASAN
Pasal 1

.
Tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
PENJELASAN
Pasal 2

.
Berhubung dengan pentingnya serta luasnya tugas kewajibannya, Komisaris Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia Serikat.
PENJELASAN
Pasal 3

.
Lihatlah bagian Umum. Perlulah ditegaskan, bahwa dalam menyelenggarakan tugasnya seperti tersebut dalam pasal ini, Komisaris Pemerintah bertanggung jawab kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat. Dalam menyelenggarakan tugasnya seperti tersebut dalam pasal ini, Komisaris Pemerintah bertanggung jawab kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat. Dalam menyelenggarakan tugasnya yang luas itu, Komisaris Pemerintah dianjurkan sebanyak mungkin kerjasama dengan alat-alat kekuasaan dan perlengkapan dalam Negara Pasundan yang ada pada dewasa ini, misalnya dengan Pembesar-pembesar Militer atau Polisi dan lainlain sebagainya.
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
PENJELASAN
Pasal 4

.
Dalam menjalankan Undang-undang darurat ini, maka untuk lancarnya jalan pemerintahan di daerah bagian Pasundan, peraturan-peraturan negara yang mengenai para Menteri dari Parlemen Negara Pasundan buat sementara waktu dibekukan.
PENJELASAN
Pasal 5

.
Seperti diterangkan dalam bagian Umum, instruksi bagi Komisaris Pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden, jika perlu boleh menyimpang dari peraturan-peraturan Undang-undang yang masih berlaku.
PENJELASAN
Pasal 6

.
Agar Komisaris Pemerintah dapat segera melakukan pekerjaannya, kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Serikat diberi kuasa untuk memberikan petunjuk-petunjuk seperlunya serta mengambil segala tindakan-tindakan yang dianggapnya perlu untuk menyelenggarakan Undang-undang darurat ini, misalnya mengangkat sebuah Komisi untuk meninjau susunan jawatan-jawatan dan seluruhnya pegawai dalam daerah bagian Pasundan dan sebagainya.
PENJELASAN
Pasal 7

.
Agar supaya peraturan ini dapat pula meliputi tindakan-tindakan yang perlu diambil sebelum tanggal pengumuman peraturan ini, maka dalam pasal ini diadakan kemungkinan untuk berlaku surut sampai pada tanggal 4 Pebruari 1950, yaitu hari pengangkatan Komisaris Pemerintah.