PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 3 Tahun 2011
Tentang PENYERTAAN MODAL PADA PT. BANK JATIM
Berlaku: 15 Nopember 2011
N/A
Preamble

Menimbang
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 t en t a n g Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lin gku n ga n Propinsi J a wa -Tim u r, J a wa -Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Is t im ewa Yogyakarta s ebagaimana telah diu bah den gan Un dan g-Undang Nomor 13 Tahu n 1954 (Lem baran Negara Republik In don esia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 t en t a n g Peru sah aan Daerah (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 t en t a n g Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 t en t a n g Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 t en t a n g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repu blik In don esia Nom or 4437) s ebagaimana t ela h diu bah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahu n 2008 (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2008 Nom or 59, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 t en t a n g Pembentukan Peratu ran Peru n dan g-undangan (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5234);
8. Peratu ran Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 t en t a n g Peru bahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malan g dan Kabu paten Daerah Tin gkat II Malang (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
9. Peratu ran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 t en t a n g Pengelolaan Keu angan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4578);
10. Peratu ran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 t en t a n g Pedoman Pembinaan dan Pegawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4593);
38
11. Peratu ran Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 t en t a n g Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Repu blik In don esia Nom or 4609) sebagaim an a telah diu bah dengan Peratu ran Pemerintah Nomor Tahun 2008 (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peratu ran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 t en t a n g Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabu paten/ Kota (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2007 Nom or 82, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4737);
13. Peratu ran Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 t en t a n g In vestasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4812);
14. Peratu ran Presiden Nom or 1 Tah u n 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarlu asan Peraturan Perundang-undangan;
13
15. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2006 t en t a n g Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diu bah kedua kalinya dengan Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17
16. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
53
17. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2011 tentang Pembentu kan Produ k Hu ku m Daerah;
1
18. Peratu ran Daerah J a wa Timur Nomor Tahun 1999 t en t a n g Peru bahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah J awa Timur Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;
4
19. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor Tahun 2008 t en t a n g Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tam bah an Lem baran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
10
20. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor Tahun 2008 tentan g Pen gelolaan Keu an gan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tam bah an Lem baran Daerah Kota Malang Nomor 62);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG dan
WALIKOTA MALANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PT. BANK JATIM.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selan ju tn ya disin gkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang.
5. Perseroan Terbatas Bank J atim yan g selan ju tn ya disebu t PT. Ban k J a t im adalah Peru sah aan Daerah milik Pemerintah Provinsi J awa Timur.
6. Penyertaan Modal adalah investasi Pemerintah Daerah pada PT. Bank Jatim dalam bentuk uang.
BAB II - TUJUAN
Pasal 2

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank J atim , yaitu :
- a. mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menjadi pemilik s a h a m yang t er m a s u k kelompok penentu arah kebijakan PT. Bank Jatim;
- c. memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
BAB III - PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
Pasal 3

Pemerintah Daerah telah melaku kan penyertaan modal pada PT. Bank J a t im s a m p a i t a n gga l 3 1 Des em b er 2 0 1 0 s eb es a r Rp . 5.149.000.000,00 (lima milyar seratus empat puluh sembilan juta rupiah).
BAB III - PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4

Pemerintah Daerah dapat melaku kan penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Jatim dalam bentuk uang.
BAB III - PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5

- (1) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berasal dari An ggaran Pen dapatan dan Belanja Daerah Kota Malang.
- (2) Nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), s a m p a i dengan s ebesar Rp. 75.000.000.000,00 (t u ju h pulu h lim a milyar ru piah ) s ela in penyertaan modal yang s u d a h dilaku kan s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
BAB IV
Pasal 6

- (1) Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank J a t im s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disesu aikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kin erja PT. Bank Jatim.
- (2) Pelaksanaan penambahan penyertaan modal s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicantu mkan dalam Peratu ran Daerah t en t a n g Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peratu ran Walikota ten tan g Pen jabaran An ggaran Pen dapatan dan Belanja Daerah dan/atau Peratu ran Daerah t en t a n g Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peratu ran Walikota
tentang Penjabaran Peru bah an An ggaran Pen dapatan dan Belanja Daerah.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal yang belu m cu ku p diatu r dalam Peratu ran Daerah in i sepan jan g mengenai pelaksanaannya akan diatu r lebih la n ju t dengan Peratu ran Walikota.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan.
Agar s etia p orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratu ran Daerah in i den gan pen em patan nya dalam Lem baran Daerah Kota Malang.
Ditetapkan di Malang pada tanggal 15 Nopember 2011
WALIKOTA MALANG, ttd.
Drs. PENI SUPARTO, M.AP
Diundangkan di Malang pada tanggal 8 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,
ttd.
Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19580415 198403 1 012
LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2011 NOMOR 3
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd.
DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003