PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor B9 Tahun 2015
Tentang No Description
Berlaku: 9 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
- a. bahwa penyelenggaraan urusan Pem erintahan yang rnenjadi kewenangan desa berdasarkan hak asal-u sul, perlu didukung dengan penerimaan kcuangan desa se su ai situasi. konclisi, potcnsi clan kcbutuhan lokal, untuk rneningkatkan pelayanan dan Pembcrdayaan Masyarakat Desa, kcmandirian dan kesejahteraan masyarakat clesa;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, dan clalam rangka pembinaan dan pengendalian terhadap Pemerintahan Desa dan perusahaan perkebunan, maka melalui salah satu pendapatan Desa yang potensial untuk diusahakan guna menambah Kas Desa · dengan pembangunan Kebun/Tanah Kas Desa oleh perusahaan perkebunan serta untuk menjamin kepastian hukum dan mendukung penyelengggaraan pemeritahan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pedoman Pembangunan Kebun/Ta.n,\_,ah Kas Desa Oleh Perusahaan Perkebunan di wilayah Kabupaten Sintang dengan Peraturan Bupati Sintang;
.
. .
Mengingat
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undan�­ Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 1 .
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tent�g Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrana (Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Repu blik I n donesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Norn or 3851);
4. Undang-Unclang Nomor 3 1 Tahun 1999 ten tang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 l Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 . ' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang ...
'
'
- 7.' U d ah 2004 n ang-Undang Nomor 15 T un ten tang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nom�r 66, Tambahan Lembaran Negara Repubhl&lt; Indonesia Nomor 4400); Dan
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun zoo­ tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah · (Lembaran Negara Republik Indonesia TahUn 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 1 1 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­ Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 1 2 . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 1 3 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5679;
1 4 . Undang-Undang ...
- Unctang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613); 14.
- Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Dae rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140 Tambahan Lembaran Negara ' Republik Indonesia Nomor 4578); 1 5 .
- Peraturan Pcmerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Dae rah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4593); 1 6 .
- 1 7 . Pera uran Pernerintah omor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pernerintahan An ara Pcrncrintah , Pcrnerintahan Daerah Provinsi. Dan Pemerintahan Daerah Kabupaterr/Kota (Lembaran Negara Republik I n d o nesia Tahun ,2007 Nornor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 1 8 . Pera tu ran Pemerintah Nomor 43 Tahu n 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang­ Undang Nornor 6 Tahun 2014 Ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5539);
- 1 9 . Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT.140 /9/2013 ten tang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Serita Negara Repu blik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1 1 8 0 ) ;
Menetapkan
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26 Tambahan Lembaran ' 25) Daerah Kabupaten Sintang Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
2. 2 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sin tang (Lembaran Dae rah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l ) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Dae rah Kabupaten Sin tang ( Lcmbaran Dacrah Kabupaten Sintang Tah u n 2008 ornor 2, Tarnbahan Lernbaran Daerah Kabupatcn Sintang Nornor 2); Sebagairnana t c l a h d iu bah clcngan Pcratu ran Dacrah Kabupatcn Sin tang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahu n 2013 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5).
MEMUTUSKJ\N :
PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN KEBUN/TANAH KAS DESA OLEH PERUSAHAAN PERKEBUNAN DI WILAYAH KABUPATEN SINTANG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1
- l . Daer� adalah Kabupaten Sintang.
3. Pemer!ntah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemer'.ntahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemer�ntahan yang menjamin kewenangan daerah otonom.
2. Pemermtahan D . aerah adalah penyelenggaraan urusan pemen�tahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonom] dan tu . · luas­ gas pembantuan dengan prinsip otonom1 se luasnya dalarn · R blik . s1stem dan prinsip Negara Kesatuan epu Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Sintang.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Dae rah Ka bu pa ten.
6. Camat adalah Camat di Jingkungan pemerintahan Kabupaten Sin tang.
7. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-u sul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerin ahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan egara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kcpala Desa a.tau yang disebut clengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
- 1 0 . Peraturan Desa adaJah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kcpala Dcsa sctelah dibahas dan disepakati bersama Sadan Permusyawaratan Desa.
- 1 1 . Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan narna lain adaJah Jembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Keuangan Oesa adalah semua hak yang kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segaJa sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Oesa.
I
- 1 3 . A�ggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya d1sebu.t APB Desa adalah rencana Keuangan Tahunan Pcmer'.ntahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemenntah De ct o yang . sa an Bacfrm Permusyawaratan esa, · d.1tetapkan dengan Peraturan Desa. .
- 1 5 . K�s Desa adalah tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh Penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran desa.
- 1 4 . Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dan Kekayaan Asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Oesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
- 1 6 . Tanah Kas Desa adalah sebidang tanah milik desa yang sah dan pengelolaan scrta pengurusannya dilakukan oleh Desa.
- 1 7 . Kebun Kas Desa adalah semua tanaman produktif yang diusahakan atau dikelola di atas Tanah Kas Desa.
- 1 8 . Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan itu be rad a.
- 1 9 . Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- ( 1 ) Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah memberikan pedoman kepada perusahaan perkebunan dalam pembangunan Kebun/Tanah Kas Desa di wilayah Kabupaten Sintang.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk memberikan arah pembangunan kebun kas Desa di wilayah Kabupaten Sin tang.
BAB III - PEMBANGUNAN KEBUN/TANAH KAS DESA
Pasal 3

- ( l ) Pemerintah Desa dapat mempersiapkan Tanah Kas Desa untuk dibangun Kebun Kas Desa oleh perusahaan perkebunan yang merupakan kekayaan desa paling sedikit seluas 5 (lima) hektar yang berada di dalam wilayah ctesa.
- (2) Tanah Kas Desa sebagaimana ctimaksud pada ayat ( 1 ) naru s mempunyai alas hak kepemilikan yang sah berupa Sertifikat Tanah.
- (3) Apabila Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) belum bersertifikat, Pernerintah Desa wajib membuat Surat Pernyataan Penguasaan Tanah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diketahu i dan ditandatangani oleh saksi-saksi yang berbatasan langsung atas tan ah.
BAB III - PEMBANGUNAN KEBUN/TANAH KAS DESA
Pasal 4

- ( 1 ) Dalam hal di Desa tidak tersedia Tanah Kas Desa untuk pembangunan Kebun Kas Desa, maka Perusahaan Perkebunan yang berada di dalam wilayah desa, wajib menyediakan Kebun Kas Dcsa yang berasal dari Lahan/Kebun I nti yang belum bersertifikat Hak Guna Usaha di dalam wilayah Desa yang bersangkutan seluas:
- a. Jika perolehan lahan 50 ( l i mapuluh) sampai dengan 100 (seratus) hektar, maka perusahaan perkebunan menyiapkan Kebun/Tanah Kas Desa seluas 1 (satu) hektar;
- b. Jika perolehan lahan lebih dari 100 (seratus) sampai dengan 1 5 0 (seratus l i mapuluh) hektar, maka perusahaan perkebunan menyiapkan Kebun/Tanah Kas Desa seluas 2 (dua) hektar;
- c. Jika perolehan lahan di atas 150 (seratus limapuluh) sampai dengan 200 (duaratus) hektar, maka perusahaan perkebunan menyiapkan Kebun Kas Desa seluas 3 (tiga) hektar;
- d. Jika perolehan lahan di atas 200 (duaratus) sampai dengan 250 (duaratus limapuluh) hektar maka Perusahaan perkebunan menyiapkan Kebun Kas 'oesa seluas 4 (empat) hektar;
- e. Jika perolehan lahan di atas 250 (duaratus limapuluh) hektar, maka Perusahaan perkebunan menyiapkan Kebun Kas Desa seluas 5 (lima) hektar.
- (2) Dalam hal di Desa tidak tersedia Tanah Kas Desa untuk Kebun Kas Desa dan Lahan/Kebun Inti Perusahaan Perkebunan telah bersertifikat Hak Guna Usaha maka hasil Kebun Kas Desa ' berasal dari pola bagi hasil kebun inti seluas:
- a. Jika perolehan lahan (limapuluh) sampai dengan 100 (seratus) hektar, maka Perusahaan perkebunan menyiapkan Kebun inti scluas 1 (satu) hcktar sebagai bagi hasil untuk Kas Dcsa;
- b. Jika perolehan lahan di atas 1 0 0 (seratus) sampai clengru1 150 ( seratus l i m a p u l u h ) hektar, maka Perusahaan pcrkcbunan menyiapkan Kebun Inti seluas 2 (dua) hektar sebagai bagi hasil untuk Kas Desa;
- c. Jika perolehan lahan di aias 1 5 0 (seratus limapuluh) sampai clengan 200 ( duaratus) hektar, maka Perusahaan/Investor perkebunan meriviapkan Kebu n i n t i seluas 3 (tiga) hekatr scbagai bagi hasil u nt u k Kas Dcsa;
- d. Jika perolchan lahan di atas 200 (cluaratus) sarnpai clcngan 250 [d uarat u s l i m a p u l u h l hcktar, maka Peru sahaan perkcbunan mcnyiapkan Kcbun inti scluas 4 (empat) hektar scbagai hagi ha sil u n t u k Ka s Dcsa:
- e. Jika pcrolchan lahan di atas 250 ( duaratus limapuluh) hektar , maka Pcrusahaan perkcbunan menyiapkan Kebun inti seluas 5 ( l i rn a ) hcktar sebagai bagi hasil untuk Kas Desa.
8/\B!V
KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Kewajiban Perusahaan Perusahaan
BAB III - PEMBANGUNAN KEBUN/TANAH KAS DESA
Pasal 5

- ( 1 ) Perusahaan Perkebunan wajib memfasilitasi pembangunan(l) Kebun Kas Desa sebagaimana dimaksud ctalam Pasal 3 ayat dan biaya pembangunan Kebun Kas Desa dengan car� · esuai memanfaatkan kredit, dan/atau bentuk pendanaan lam s dengan perjanjian kerjasama ctJn peraturan pcrundang­ undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Ke bun Kas Desa sebagaimana dimaks�d dalam. Pas� 4 ayat ( 1 ) , maka Dalam hal pola bagi hasil sebagaiman dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 2), Pemerintah Desa d� Perusahaan Perkebunan melakukan perjanjian kerjasama bagi hasil kebun inti untuk Kas Desa.
BAB III - PEMBANGUNAN KEBUN/TANAH KAS DESA
Pasal 6

Perusahaan Perkebunan wajib mengelola dan membeli hasil Kebun Kas Desa dengan harga sesuai pedoman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
BAB III - PEMBANGUNAN KEBUN/TANAH KAS DESA
Pasal 7

Perusahaan Perkcbunan yang tclah melaksanakan pembangunan dan/atau pengelolaan Kebun Kas Desa tetap melaksanakan kewajiban Program Corporate Social Responsibility (CSR) sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB III - PEMBANGUNAN KEBUN/TANAH KAS DESA
Pasal 8

Perusahaan Perkebunan wajib membangun dan/atau mengelola Kebun Kas Desa paling lambat 3 (tiga) tahun setelah perolehan lahan.
Bagian Kedua
\ Kewajiban Pemerintah Desa
- ( 1 ) Pemerintah Desa wajib mengembalikan biaya pembangunan Kebun Kas Desa sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Desa dengan pihak Perusahaan perkebunan.
- (2) Pemerintah Desa wajib menjual hasil Kebun Kas Desa kepada Perusahaan perkebunan.
PENGELOLAAN HASIL KEBUN KAS DESA
BAB III - PEMBANGUNAN KEBUN/TANAH KAS DESA
Pasal 10

- ( 1 ) Pengelolaan dan/atau pembangunan Kebun/Tanah Kas Oesa dilaksanakan melalui perikatan dengan Perjanjian Kerjasama yang diketahui/disetujui oleh Camat.
- (2) Kebun Kas Desa yang dibangun dan/atau dikelola oleh Perusahaan Perkebunan, harus dilaporkan oleh Pemerintah Oesa dan perusahaan Perkebunan kepacla Bupati melalui Camat.
- (3) Pengelolaan hasil Kebun/Tanah Kas Desa clilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hu ku m, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas clan kepastian nilai,
- (4) Hasil Kebun/Tanah Kas Desa yang berasal dari pihak Pcrusahaan Perkebunan diatur sebagai berikut:
- a. Hasil Kebun/Tanah Kas Desa merupakan Penclapatan Asli Desa dan wajib disetorkan ke rekening Kas Desa atas narna Pemerintah Desa melalui Bank;
- b. Dana yang bersumber dari Kebun/Tanah Kas Desa, dipergunakan untuk Pembangunan Desa clan dikelola clalam APB Desa setiap tahunnya.
- c. Pemerintah Desa dan perusahaan perkebunan wajib melaporkan hasil Kebun/Tanah Kas Desa Kepada Bupati melalui Carnat.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PEN GA WASAN
Pasal 1

1
- { l ) Pembinaan clan Pengawasan Pemerintah Daerah meliputi:
- a. Bimbingan dan evaluasi terhadap pembangunan dan pemanfaatan dari Kebun/Tanah Kas Desa yang dilaksanakan oleh Tim Pembina dan Pengawasan yang terdiri dari Dinas/Instansi terkait;
- b. pengawasan internal oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi :
- a. memfasilitasi kerjasama pembangunan Kebun/Tanah K Desa dan mengawasi keberlanjutan Kebun Kas Desa ant as Pemerintah Desa dengan pihak Perusahaan Perkebunan. ara ·
. . .
.
.
• '.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PEN GA WASAN
Pasal 13

bil p b ik hasil Apa 1 a emerintah Desa tidak mengelola dengan ai Kebun/Tan� Kas Desa, maka pengelolaan hasil Kebun/Tanah Kas Desa akan diamhil alih oleh Pemerintah Oaerah.
BAB VIII - LARANGAN
Pasal 14

- ( 1 ) Kebun/Tanah Kas Desa di atas Tanah Kas Desa atau Ke bun Kas Desa dengan bagi hasil dengan perusahaan perkebunan tidak boleh diperjualbelikan atau ditukar guling, kecuali untuk fasilitas umum dengan persetujuan Bupati.
- (2) Kebun/Tanah Kas Desa tidak boleh untuk dilepaskan atau ditukar guling sepanjang dapat ctikelola untuk kepentingan Pemerin ah Desa.
�ETE 'TUA LAIN-LAl
BAB VIII - LARANGAN
Pasal 1

5
Scbagai pc u nju k pclaksanaan yang bclurn diatu r dan atau bclu m cukup dia u r dalarn Peraturan Bu pat i i n i akan diatur l c b i h l a nju t derigan Pc ra t u rn n Bu pat i i e rsc n d ui.
BAB X - �ETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Pada saat Peraturan iru mulai berlaku, setiap perusahaan perkebunan yang telah merniliki lzin Usaha Perkebunan dan/atau Hak Guna Usaha dan belum melaksanakan pembangunan dan/atau pcngelolaan Kebun/Tanah Kas Desa, wajib melaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini dan peraturan perundang--undangan Yang berlaku.
- b melakukan Kebun Kas · pembinaan terhadap pengelolaan Desa;
- c. melaporkan perkembangan, permasaJahan ctan peJaksanaan pengelolaan Kebun Kas Desa kepada Bupati; ·
- (3) Pengawasan terhadap penggunaan anggaran dari hast! Kebun/Tanah Kas Desa dapat dilakukan dalam pembahasan APB Desa.
BAB VII - KETENTUAN SANKS!
Pasal 1

1
- ( 1 ) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Pemerintah Desa dan/atau Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana ctiatur dalam Peraturan Gupati i n i .
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yang dapat dikenakan kepada Pemerintah Desa dapat berupa :
- a. teguran tertulis;
- b. evaJuasi oleh Pemerin ah Daerah;
- c. sanksi l ainnya sesuai ketentuan peraturan perundang­ undangan yang berlaku.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yang dapat dikenakan kepada Pihak Perusahaan Perkebunan dapat berupa :
- a. teguran tertulis;
- b. evalua i pembcrian izin oleh Pcmerintah Daerah;
- c. pembekuan izin;
- d. pencabutan izin; dan/atau
- c. sanksi lainnya sesuai ketcntuan peraturan perundang­ undangan yang berlaku.
BAB VII - KETENTUAN SANKS!
Pasal 1

2
Setiap orang yang terbukti melakukan penyimpangan keuangan hasil Kebun/Tanah Kas Desa dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
'
s ,
· ' .
BAB XI
Pasal 17

Peratur� ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.
2015
Diundangkan di Sintang
pada tanggal ,1.7 JU4 2015
N/A
Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.
Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal
:
3 Juli 2013
WALEKOTA PADANG PANJANG,
dto
SUTRSYAM
Diundangkan di: Padang Panjang
pada tanggal
: 3 Juli 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,
dto
BUDI HARIYANTO
LEBIBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2013 NOMOR 6 SERIE.4