PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 1 Tahun 2016
Tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2005-2025
Berlaku: 1 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Mengingat : 1.
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dab Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Menimbang :
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2010 Nomor 1 );
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI
dan
WALIKOTA KENDARI
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2005 2025
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda, adalah Peraturan Daerah Kota Kendari.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat sebagai RPJP Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 - 2025 yang selanjutnya disingkat sebagai RPJPD Provinsi, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari Tahun 20052025 yang selanjutnya disingkat sebagai RPJPD Kota Kendari adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, memuat visi,
Menetapkan :
misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD Daerah serta memperhatikan RPJPD Provinsi dan RPJP Nasional.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana umum tata ruang yang berfungsi sebagai kebijakan matra ruang pembangunan daerah.
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya singkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Visi, adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Arah Pembangunan Daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Sistimatika RPJP Daerah terdiri dari :
- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran Umum kondisi daerah;
- c. Analisis Isu-Isu Strategis;
- d. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- e. Strategi dan Arah Kebijakan
- f. Kaidah Pelaksanaan RPJPD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

- (1) Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari latar belakang, landasan hukum, hubungan RPJP daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan RPJPD Kota Kendari.
- (2) Gambaran Umum kondisi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah dan telaah dokumen RTRW kota kendari.
- (3) Analisis Isu-Isu Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari Isu-isu strategis di tingkat nasional, Isu-isu strategis di Provinsi Sulawesi Tenggara dan permasalahan pembangunan daerah.
- (4) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari kondisi Visi dan Misi.
- (5) Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri dari sasaran pokok pembangunan dan arah pembangunan jangka panjang 2005-2025 kota kendari.
- (6) Kaidah Pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD kota kendari yang berdimensi waktu lima tahunan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4

- (1) Visi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah MEWUJUDKAN KENDARI TAHUN 2025 SEBAGAI KOTA DALAM TAMAN YANG BERTAQWA, MAJU, DEMOKRATIS, DAN SEJAHTERA.
- (2) Keberhasilan pencapaian visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan kondisi hidup masyarakat kota kendari baik lahir maupun bathin sebagai kota layak huni yang aman, sejahtera, rukun, makmur dan berkeadilan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5

Dalam rangka mencapai visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan yang terdiri dari :
1. Misi Lingkungan dengan mempertahankan dan meningkatkan Kualitas Keseimbangan dan Keserasian Lingkungan Kota yang Indah, Sejuk, Sehat dan Lestari.
2. Misi Sosial Kemasyarakatan dengan mendukung perbaikan moral, akhlak dan disiplin serta penciptaan suasana kehidupan masyarakat kota yang aman, rukun, damai dan harmonis serta mendorong pemberdayaan lembaga kemasyarakatan untuk semakin berperan dalam pembangunan kota.
3. Misi Pelayanan melalui pengembangan system pelayanan yang prima bagi masyarakat secara adil, cepat, transparan, terjangkau, mandiri dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Misi Perekonomian dengan mendorong pertumbuhan perekonomian kota yang berbasis pada ekonomi rakyat serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan investasi di daerah dengan pola Reinventing Government.
5. Misi Profesionalisme Aparat melalui pengembangan kualitas sumber daya aparat yang profesioanl, bermoral dan berdedikasi tinggi dalam tugas dan pelayanan.
6. Misi Pemerintahan yang Baik dengan menciptakan tatanan pemerintahan yang bersih, demokratis, berwibawa dan bertanggungjawab.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6

Kebijakan Pembangunan Kota Kendari Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e diarahkan pada masing-masing Misi sebagai berikut :
1. Misi Pertama :
- a. Meningkatkan kualitas lingkungan dengan konsep kota hijau ;
- b. Terwujudnya perencanaan dan kebijakan pembangunan yang terintegrasi dengan rencana tata ruang kota;
- c. Terwujudnya revitalisasi cagar budaya.
2. Misi Kedua :
- a. Terjaminnya kehidupan beragama dalam kehidupan masyarakat kota sesuai agama dan kepercayaan masing-masing ;
- b. Terciptanya kerukunan hidup antar umat beragama sehingga terwujud kota spiritual di kota kendari;
- c. Terwujudnya masyarakat kota kendari yang berkarakter;
- d. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat kota kendari.
3. Misi Ketiga :
- a. Meningkatnya pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
- c. Meningkatnya pelayanan pendidikan masyarakat dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia sebagai cerminan kota kendari yang memiliki nuansa kota cerdas ;
- d. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik yang ditandai dengan peningkatan kualitas layanan publik;
- e. Terwujudnya penguatan forum kota sebagai wadah umpan balik secara cepat terhadap kualitas pelayanan.
4. Misi Keempat :
- a. Meningkatnya daya saing ekonomi lokal berbasis komunitas;
- b. Terwujudnya pemanfaatan kawasan Pedagang Kaki Lima dan kawasan kuliner serta kemudahan investasi bagi sektor swasta;
- c. Meningkatnya akseptabilitas sumberdaya produktif dan industri pariwisata.
5. Misi Kelima :
- a. Terwujudnya system pendidikan dan latihan yang berbasis pelayanan professional aparat;
- b. Terciptanya prinsip-prinsip insentif (penghargaan/promsi) dan Disinsentif (ganjaran/hukum) yang konsisten dalam pembinaan tugas aparat;
- c. Terwujudnya pola rekruitmen dan promosi karier dengan penekanan kriteria pada keahlian, prestasi dan dedikasi terhadap tugas dan pelayanan.
6. Misi Keenam :
- a. Terwujudnya organisasi pemerintahan kota yang efisien dan fleksibel dalam merespon tuntutan pelayanan masyarakat;
- b. Meningkatnya intensitas dan kualitas peran serta masyarakat secara organik dalam setiap tahapan siklus pembangunan kota;
- c. Terwujudnya budaya pada mekanisme pertanggungjawaban publik pada jajaran pemerintah Kota.
BAB II - HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN
Pasal 7

- (1) Program Pembangunan Kota Kendari periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah dan RTRW Kota Kendari yang merupakan satu kesatuan dokumen sistem perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Penjabaran dari RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) RTRW Kota Kendari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan yang berfungsi sebagai matra ruang RPJPD Kota Kendari untuk penyusunan RPJMD Kota Kendari dalam periodesasi yang telah ditentukan.
BAB II - HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN
Pasal 8

- (1) RPJPD Kota Kendari disusun dengan memperhatikan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara dan RPJP Nasional.
- (2) RPJPD Kota Kendari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kota Kendari.
- (3) RPJMD Kota Kendari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kendari.
BAB II - HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN
Pasal 9

- (1) Walikota pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD Kota Kendari untuk tahun pertama periode Pemerintahan Walikota berikutnya.
- (2) RKPD Kota Kendari yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum dan prioritas plafon anggaran.
BAB III - PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 10

- (1) Pemerintah Kota Kendari melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) RPJP Daerah dapat dievaluasi kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. (ditambah pasal-pasalnya)
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2001 tentang Visi, Misi dan Strategi Kebijakan Kota Kendari di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Diundangkan di Kendari pada tanggal, 18 - 4 - 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,
ALAMSYAH LOTUNANI
LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2015 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2005 - 2025 : ( 1/ 2016 )
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.
Ditetapkan di Kendari pada tanggal, 18 - 4 - 2016
WALIKOTA KENDARI,
H. ASRUN
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evauasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, rancangan akhir RPJPD disampaikan ke DPRD daam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.
Dalam pelaksanaannya, RPJPD dibagi menjadi 4 tahapan pembangunan, tiap tahapannya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJMD sesuai dengan visi, misi dan program Walikota yang dipilih secara langsung oleh rakyat Kota Kendari. RPJM Daerah memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Walikota serta kerangka ekonomi yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh. RPJM Daerah dijabarkan ke dalam rencana tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro serta program Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Maksud disusunnya RPJP Daerah Kota Kendari Tahun 2005-2025 adalah menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif dengan jangka dua puluh tahunan yang memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pembangunan di Kota Kendari dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Dokumen ini juga menjadi acuan dalam setiap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahunan yang memuat visi, misi dan program Kepala Daerah. Sedangkan tujuan penyusunan RPJP Daerah adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan yang berdasar pada karakteristik Kota Kendari, sinergis, koordinatif dan sustainable dalam pelaksanaan serta terarah menuju Masyarakat Kota Kendari yang diidamkan 20 tahun ke depan.
Sesuai dengan penjelasan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka jangka waktu RPJP Daerah mengikuti jangka waktu RPJP Nasional, yaitu tahun
2005-2025. Namun periodesasi RPJM Daerah tidak dapat mengikuti periodesasi RPJM Nasional. Hal tersebut karena pemilihan Presiden dan pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan secara bersamaan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang tentang Pemerintah Daerah.
Secara garis besar, Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kota Kendari Tahun 2005-2025 terdiri atas 4 Bab dan 12 Pasal.
PENJELASAN
Pasal 6 :

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Ayat (1) :

Program pembangunan adalah uraian secara umum tentang arah kebijakan pembangunan.Ayat (2) :Cukup jelasAyat (3) :Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Ayat (1) :

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kota Kendari dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari dengan menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan RPJPD Daerah dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.Ayat (2) :Cukup jelasAyat (3) :Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12

: Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 17