Unknown Unknown Nomor ~ Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 59 Tahun 2007
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATISAROLANGUN PROVINS! JAMBI
PERATURAN BUPATl SAROLANGUN NOMOR ~ TAHUN 2016
TENTANU
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BELAN,JA H!BAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN, a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 59 Tahun 2007 tcntang Pcdornan Pcngclola Kcuangan Dacrah Sebagairnana telah beberapa kali di Ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Alas Peraturan Menteri Ualan-:;. Ncgeri ~~on'\O, 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Sarolangun tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perku Mcnelapkau Peraturan Bupah kn.tang, 1\\\.a C-ara. Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah;
1. Undang-Undang Nornor 54 Ti:1\_hu11 1999 lt.·ntB..11.g Peruben tuk.an Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 182, Tambaban Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tent.ang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ·~ooo Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negm-a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4:1~:S).;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400.
5. Urrdarrg-Urrdarrg Numur 23 Tahun 2014 centang Pcrncrinlaltan Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana te1ah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas
·.
6. Undang-undang Nornor ~~ Tahun 2004 tentang Pcrimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneeio, Nemer 11 .43-8\·,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 ten tang Hi bah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ?005 Nornor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
8. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tcntang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Repubhk ln.dcH\'{;.S~a. Tah.un 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21, Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Dacrah:
5. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pernberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 39 tahun 20 l 2 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tenlang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah;
6. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nornor 7);
7. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomur CJ~1 Ta1\'il.\1 ·2008. tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun [Lernbaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun [Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nornor 3);
8. 14 .Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 11 Tahun 2015 tentang dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tanun Anggaran 20i6 {Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 Nomor 11);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGOUNGJAWABAN BELANJA HlBAH.
·.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dirnaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
2. Kepala Daerah disebut Bupati adalah Bupati Sarolangun.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutny~ disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dcngan uang tcrmasuk didalarnnya scgala bcntuk kckayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintanan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pernerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bert indak sebagai bendahara umum daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjurnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemermtah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APDB.
8. Saruan Kerja Perangkat Daerah yang selanjurnya disingkar SKPD adalah perangkat daerah pada Pernerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ barang.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekreraris daerah y~ng rnernpunyai rugas rnenviapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengcn kebut.uha.'1..
10. 10.Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja &lt;iHn ~nggA.r:u1. bagian kf'UHn~-rm selaku bendahara umum daerah.
11. 11.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang sclanjutnya disingkat RK.l\~SKPO adalan dokumcn pcrcncanaan dan. µcnganggaran. ~ang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
12. 12.Dokumen Pelaksana Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokurnen pelaksanaan anggaran bagian keuangan selaku bendahara umum daerah.
13. 13.Dokumen Pelaksanaan Anggaran ~E .. PU yang &lt;.;e.\an\_)ut..nya di.~i·ngka.t DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebabagi dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
..
- L'1 µ,;hnl" adalah pcmbcrian ,,..,,",... f~y, ... rr nf-A1' ;"'\,..,"\ rf,..,.; "".-... r-v .. inrnh · , ··· (. J. I r.;.e (',J I , .,.\_)'-.·\ tOJ \ ... u,11,F:~!. ,,, IJ llf:' .. "U.&amp;f,.f J&lt;.h~O \H')I I l" ltll t It nt· daerah kepada pemerintah atau pernerintah dacrah lainnva, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kernasyarakatan, Pr»-,rr ,=,.,. ... ,.,\_., scesifil . tetab ,.,., .. etapkan P",.."""~·,l-",-...,, . ..., ·-.-ore:-;.,,. ,-:--'-,·· )...U."6 ~~i.\A ~.t-" ~1t. .\." -.,.\..'It..., " ~'-·)'- \;;'- """ i'-.',A.),t, \.;; -..\..111.\,.\.U\,.i,.'A)\.&gt;-..j " -'' \~~ ,. ... ,.,\Vii,~ \\'-1'.v,,~ .. wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penvelenggaraan urusan pemerintah daeran.
- 15.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk rnenerima, menyimpan, membayarkan , me nat ausahakan dan mempertanngungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SK.PD.
- 16.Unit Kerja adalah bagian SKPD yang mefaksanakan satu atau beberapa program.
- 1 7.Prngrflm 8d;:i.Jah r,c:~njflban~n kf"'hijP.kr1 n '.=;K'PD r 1;:i hnn ht:.11 i 1.1 k np,=ry:-i yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumbcr daya yang disediakan untuk rnencapai hasil yang terukur sesuai dengan rnisi SKPD.
- 18.0rganisasi Kernasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara republik indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalarn rangka rnencapai LLU uan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bcrsifat naaional dibcntuk bcrdasarkan k.ct~n.tuo1. pcn1n.dangundangan.
- 19.Kas Umurn Daerah adalah ternpat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menarnpung seluruh penerirnaan daerah dan digunakan untuk mernbayar seluruh pcngeluaran daerah.
- 20.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati urituk menarnpung scluruh pcncrimaan dacrah dan .. Iizunakan unt: · 1, mcmba . .,, .. · Ul l ·11\.. 1.1 c:tCl..!.C\\ .. ! Cl... CU! · .. !l5 t le" ct H ·. u. \.l!'. A l'.-!IH C\." c:, ! seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 21.Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang niiai kekayaan bersih.
- 22.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk me-lak sa uak ar .. i kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
- 23.Surat Permintaan Pernbavaran yang selaniutnva disinzkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oieh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegia tan J bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
- 24.Surat Perintah Mernbayar selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran Zkuasa pengguna anggaran unt uk pcnerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
- 25.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnva disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oieh pengguna anggaran/kuasa pen~&lt;7t.ma anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihnk ketign..
- 26.Surat Perintah Pencairan Dana yang sclanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana
..
RUANG LINGKUP BAP, n
Pasa12
Kuang iingkup Peraruran Bupati mi rneupuu penganggarari, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serra monitorinz dan evaluasi nemberian hibah Y811P berst rmbcr dari ' . 1..:, . ' ·· IJ APBD.
Pasal3
Hibah sebagaimana dirnaksud dalarn pasal (2) adalah berupa uang.
Pasal4
- ( 1) Pemerintah daerah dapat mernberikan hibah sesuai kemampuan keuangan dacrah.
- (2) Pemberian hibah se-bagaimaua dirni-!h.:.ud t1c-id~ ,.,~ ,.,1 i-11 dilrlkt1k-rn setelah memprioritaskan pemenuhan belanja trru sa n wajib
- (3) Pernberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( l} ditujukan · I ~ ' · t untUI;( mcnu.nJitng pcncaparan sa.sarau p;,;gtd.W uan r;.cgw.cc1r; pemerintah daerah dengan rnempcrhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masvarakat.
- l4) Pernberian niban sebagairnana dimaksuct pada ayat ll) mernenuht kriteria paling sedikit:
- a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan:
- b. Tidak wajib, tidak rnengikat dan tidak terus rnenerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan pcrundang-undangan;
- c. Mernenuhi persyaratan penerirna hibah.
- (5) Hibah dapat diberikan kepada :
- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah lainnya;
- c. Perusahaan Daerah;
- d. Masyarakat;
- e. Organisasi Kemasyarakatan;
- f. Rumah Ibadah:
- g. Organisasi Keagamaan;
Pasal 5
- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dirnaksud dalam pasal 4 ayat (5) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari Lembaga Non Pernerintah yang wilavah kerjanya berada dalarn di:!erah Vr:ini;, bersangkutan S~perti..,: TNI untuk TMMD, Karya Bhakti v da~ Pengamanan Daerah, Kepolisian untuk Pengarnanan Daerah, UPP Urija, Panwaslu, Km1L
- (2) Hibah kepada Pernerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat {5} huruf b diberikan keoada daerah otonom baru hasrl pemekaran daerah sebagairnana dt amanatkan peraturan perundarig-undangan.
- (3) Hibah kcpada Pcrusahaan Dacrah scbagaimana dimaksud dalarn pasal 4 ayat (5) huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan Hibah yang diterirna Pemerintah Da erah dari Pcrncri ·, j ~h :.;;,~s· iai dcnaan I, ,I ··1·· f ll''' ') 0)·' -;.:; 1' 't''' n . '-·-C·. ~ l '-.l J l--&lt;"..Jl -'~' t..l&lt;:1 l -5t.,J. n.\ ~\, l !'11. } v t .. ~t.t.ctL perundang-undangan seperti: PDAM, Scrumpun Pseko clan Bank Jambi untuk Penyertaan Modal [lnvestasi] Daerah.
- (4) Hibah. kepada masyarakat sebagarmana dff,'\aksud ct~~ ... u1.1 pasal 4 ayat (5) huruf d, diberikan kepada kelompok orang yang rnemiliki
..
- tr:.) Hi
bab l - rr&gt;..,\_...,,-1,.., n1·g ... ..,.; ,..,.,~ kcmasvarnkatn ... ,,,.,}-..,.,,.,. ... irna ... ,., A1·.,...,,.,. .. ,,rt \"1 t J.V ·· .n,.ti.,,l)'Q\..f·..t ,,i ,.;.,,n, ,\_..,;,, .,,,..Htr\_.1.;&lt;, ... vr...1 , .. ,.,,(", ,1,1 ~~1.-·.1c,f",(J IJU 1t11 ,, H·r,n.. ,,:-,Ln, dalam pasal 4 ayat (5) huruf c diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undcngcn seperti : LSM . .PMt, PGR~, H1l, lD~, U~'K Kecamatan, Dharma Wanita Persatuan Kabupatcn, Gerakan Organisasi Wanita
Pasal 6

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalarn pasal 5 ayat 4 diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pcmcrintah Daerah yang bersangkutan.
- a. Merniliki keoenzurusan vanz iela s: ~ -.., ~.., .
- (2) Hibah kepada orgurusasi kcw.asyc1.rukulun sd.1c1.gwrna.iw &lt;.tillii.ik~uu dalam pasal 5 ayat 5 diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. Telah terdaftar pada Pernerintah Daerah scternpat sckuranzkurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oieh peraturan perundang-undangan;
- b. Berkedudukan dalarn wilavah adrninistrusi Pemerintal: Dacrah yang bersangkutan;
- c. Merniliki sekreta.riat tetap.
BAB III - PROSEDUR PENGANGGARAN Pasal 7
Pasal 8

- (1) Rekornendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pcncantuman alokasi anggaran hibah dalarn rancangan KUA dan PPAS .
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dirnaksud pada ayat \1), meliputi anggaran hibah bcrupa uang.
Pns::11 &lt;)
- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD scsuai ycn,t1..:irc111 p( rundangundangan.
BAB III - PROSEDUR PENGANGGARAN Pasal 7
Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) diAn~R:arkan dalarn kelompok belanja ticiHk lan9:.~uni;·. ie nis ht=:l,1;·,it1 ~· . . .,, ..\_, ~,,,&gt; ..;,, hibah, objek belanja hibah, dan rincian objek belanja hibah pada PPKD.
2. (2J Objek belanja hiba.h dan rincian objek bdanja hiucth :s&lt;:ba.gaimaru:J. dimaksud pada ayat (1) :
- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah lamnya;
- c. Perusahaan daerah:
- d. Masvarakat nan ...--1\'l ...,,, ,.. ... ..., ..,... ...
- e. Organisasi Kemasyarakatan.
- f. Rumah Ibadah;
- g. Organisasi Kcagarnaan:
BAB III - PROSEDUR PENGANGGARAN Pasal 7
Pasal 11

- (l)Kepala Daerah mencantumkan daftar nama pcnerirna, alarnat penerima dan besaran hibah dalarn larnpiran III Peraturan Kepala Dacrah tcntang pcnjabaran APBD.
- (2) Format lampiran Ill Pera tu ran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalarn larnpiran I.I Peraturan Menteri ini, sebagai bagian yang tzdak tt:rp1sahkan ck,ri pcrausren Kepala Daerah tentang penjabaran APBD.
- (3) SKPD terkait yang melakukan evaluasi usulan mencantumkan daftar narna penerima, aiamar penerima dan besa.ran 'ruoah naiam keputusan Kepala Daerah.
BAB IV - PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN
Pasal 13

- {l) Setiap pernberian hibah dituanzkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oieh kcpala daeran dan penerima rnban.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mernuat keten tuan mengenai :
- a. Pemberi dan penerima hibah;
- b. Tujuan pemberian hibah;
- d. Hak dan kewajiban;
- c. Besarau/ rincian penggunaan hi bah yc:1ng akan ditcrirna;
- e. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
- f. Tata cara pclaporan hrbah:
- (3) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk rnenandatangani NPHD.
••
- (1) Kepala Daerah menetapkan daftar perierima hibah beserta besaran ua.ng yang akan dihibahkan dengan kcputusan kcpala dacrah bcrdasarkan peraturan rlR/·r&amp; h tent;:; ng /\ PBD d;;:: peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pcrncrintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatangnnan NPHD.
- (2) Daftar penerima hi bah sebagairnana dirnaksud pada ayat ( l) menjadi dasar penynJuran/penycr~l1~11 hibah.
4. {4'} Pencairan hibah dalam nentuk uang unakukan oengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (6) Persyaratan yang harus dilengkapi oleh penerima Hibah antara lain : Proposal pengajuan diketahui oleh kepala desa scternpat dcngan rnclamprrkan copy KTP, 1-'cnyalu;.:xn HzJx~t) &lt;1cng&amp;n ruuu J1 atas Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) menggunakan rekening bank, kecuali dalam keadaan tertenru dapat dilakukan secara tunai.
- (5) Dalam hal pemberian hibah berupa uang dengan nilai sr&gt;mp!11 dengan Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisrne (LS) Bendahara diJengkapi dengan kuitansi bukti penerima uang pc.mbcrian hibah.
-,-,. · 1 ., 1 1 · ·· l r-eneruna moan oer upa uaug ruenya.r11parn.;-.u1 \_apurKu pen~t.u1a&lt;:1u hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan ternbusan SKPD terkait.
BAB IV - PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN
Pasal 16

Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hi bah pada PPKD dalarn tahuri anggaran berkeriaan.
BAB IV - PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN
Pasal 17

Pertanggungjawaban perncrirrtah dacnth atas pernoerran hibah meliputi:
- a. Usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah:
- b. Keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerirna hi bah;
3. c .. NPHD~
- d. Pakta integritas dari penerima hibah yang rnenyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
- e. Bukti transfer uang aras pemberian hibch be.1-uµu \1a.n.g,.
BAB IV - PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN
Pasal 18

- \_ (i} Penerima hibah bertanggungjawab secara format aan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungiawaban penerirna hibah rneliputi ·
- a. Laporan Penggunaan hibah;
- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lcngkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerirna hibah berupa uang;
- b. Surat Pernyataan tanggung jawab yang rnenyatakan bahwa hibah yang ditcrima tclah digunakan scsuai NPHD.:
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disarnpaikan kepada kepala daerah paling lambat
.t
P8sal 29
Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalarn tahun anggaran bcrkenaan.
BAB IV - PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN
Pasal 20

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaoan belanja hibah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IV - PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN
Pasal 21

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tangzal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memcrimahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Senta Dacrah Kabupaten Sarolangun.
Diundangkan di Sarolangun pada ta.nggaJ .;i:l,Ftbruatt 2016 SEKIU2TARIS DAERAH KJ\BtJPA TEN SAROLANGUN. THAB~ALI
BERITA DI\ERl\H K/\BUPA'T'EN SAROL/\NGUN TAHUN 20ln NOMOR ~