PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 31 Tahun 2016
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANGPENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Berlaku: 31 TAHUN 2016
N/A
Pasal 6

- (1) PenyelenggaraanPTSP olehPemerintahProvinsidilaksanakanolehBadanKoordinasiPenanaman Modal
2. Daerah danPelayananPerizinanTerpadu.
- (2) Gubernurmelimpahkankewenangan di bidangperizinandan non perizinankepadaBadanKoordinasiPenanaman Modal Daerah danPelayananPerizinanTerpadu.
- (3) Pelimpahankewenangan di bidangperizinandan perizinansebagaimanadimaksudpadaayat (1) meliputi:
non
- a. penerbitan;
- b. penolakan; dan
- c. pencabutan.
- (4) Penerbitan, penolakanataupencabutanizinsebagaimanadimaksudpadaayat (3) dilaksanakandanditandatanganiolehKepala BKPMD &amp; P2T atasnamaGubernur.
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
Ditetapkan di Mamuju Padatanggal 18 Oktober 2016
GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd
H. ANWAR ADNAN SALEH
Diundangkan di Mamuju Padatanggal 18 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSISULAWESI BARAT, ttd
H.ISMAIL ZAINUDDIN
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 31
Salinan Sesuai Dengan Aslinya Mamuju, tanggal
KEPALA BIRO HUKUM
SH MPd
Pangkat
Pembina Utama Muda
Nip
19651005 198812 1 002