PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor ' Tahun 2013
Tentang TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN KEPADA INSTANSI PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Berlaku: 69 Tahun 2010
N/A
Preamble

Mengingat
8 1.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan ilaerah (Lembaral Negara Republik IndonesiaTahun2oo+Nomorl2S,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor aa37l; sebagaimanatelahai,U.f'beberapakali'terakhir dene[n Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 i."t"""g Perubihan Kedua Atas Undang-Undang womoi 3Z Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Ind-onesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844lrf 2.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan iGbupaten Minahasa Selatan dan f&lt;ota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republi[&lt; Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 30, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor a273ll;
MenetaPkan
3. Undang-Undang Nomor 2-8 Tahun 2OO9 tentang Pajak p".r.t,-"a"o Retribusi Daerah (Lembaran Negara n.prUfif tndonesia Tahun 2OO9 Nomor 130' Tambahan 1.*UT "t Negara Republik Indonesia nomor 50a9);
5. Peraturan pemerintafr Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan D191+-Jl-barart Negara n.pr,,ifift Indonesia T-ahun 2005 Nomor 140' Tambahan -lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
4. Undang-Ut Arrrg Nomor 12 Tahun 2}tt tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran il.g"" ftpu.hlik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82, i&amp;nbahan lem'baran Negara Republik Indonesia nomor 523a1;
6. Peraturan ijemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Trt" -&amp;; Pemberian dan Pemanfaatan insentif p.t"""g"t'" Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lemblran Negara Republik Indonesia Tahun ZoiO -rv*ot t65' T'-94?l lembaran Negara nepuUtit&lt; Indonesia nomor 5161);
8. Peraturan -oae'-# Kota Tomohon Nomor 7 Tahun 2Ot2 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota fo*ot'ot'"tatrun 2Ot2 Nomor 7);
7. peraturan'Menteri Dalam Negeri -Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ..;"e;ana telah aiuUarr beberapa kali' terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor zf"iitt-"n 2o11.tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalail Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. pe.u.tu.ari;;;'h Kota Tomohon Nomor 8 Tahun 2072 ,**g Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah r&lt;"t" f6*ohon Tahun 2Ol2 Nomor 8);
11. P.raturarina.tt'ft Kota Tomohon Nomor 10 Tahun 2Ol2 '^tJ"t"ig Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran- oaeiatr Kota Tomohon Tahun 2Ol2 Nomor 10);
10. peraturan";;t-tth Kota iomohon Nomor 9 Tahun 2OL2 ,."t""g Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah K;i;i;*ohon Tahun 2ot2 Nomor 9);
12. Peratura-il Daerah Kota Tomohon Nomor 15 Tahun 2Ol2 tentang Anggaran Pendapatal dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol3 ircmbaran Daerah Kota ro*ot'ot' Tah;; 2ol3 Nomor 15);
MEMUTUSI{AN :
- PERATURAN WALIKOTA TENTNTG TATA CARA PEMBERIAI{ INSENTIF PEMUNGUTAN I(EPADA INSTANST i;MUTGUT PA*,AT( DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.(L
BAB I - Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tomohon;
1. Daerah adalah Kota Tomohon;
3. Walikota adalah Walikota Tomohon;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tomohon;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tomohon;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi;
7. Instansi Pemungut adalah semua aparat yang terkait dalam kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi pada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi Wqiib kepada Daerah yang terutang oleh or€Lng pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakrnuran rakyat;
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan;
11. 1 1. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terhutang sampai kegiatart penagihan pajak atau retribusi pada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
BAB I - Ketentuan Umum
Pasal 2

I
Pemberian dan pemantaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.
BAB II - Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi
Pasal 3

- Retribusi Daerah; Pemungut Pajak dan (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan krenada : g seca-ra proporsional
- a. Kepala Daerah dan wakil Kepata Daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
- c. Pejabat dan pegawai instansi peraksana pemllngut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
- b. Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- d. Pihak lain yang membantu Instansi pelaksana pemungut pajak dan Retribusi;
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya realisasi; ayat (2) dibayarkan berdasarkan jumlah
- (4) Pemberian Insentif khusus triwulan keempat realisasi yang diperoleh. disesuaikan dengan
BAB II - Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi
Pasal 4

- (1) instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
2. (2\ Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan target penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi dan / atau jumlah keseluruhan target penerimaan Pajak daerah dan retribusi daerah, untuk:
3. R  @  S  Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya;
4. Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yartg telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan;
- a. Sampai dengan triwulan I
- b. Sampai dengan triwulan II
- c. Sampai dengan triwulan III perseratus);
- d. Sampai dengan triwulan iV
15% (lima belas perseratus);
40% (empat puluh perseratus);
- 75o/o (tujuh puluh lima
LOOYI (seratus perseratus) ;
BAB II - Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi
Pasal 5

- (1) Apabila pada akhir Triwulan I realisasi mencapai 15o/o (lima belas persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II;
- (2) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari LSo/" (lima belas persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
- (3) Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapat 4oyo (empat puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
4. ( ) Apabila pada akhir triwulan II realisasi persen), Insentif untuk triwulan II belum kurang dari 4O"/o (empat puluh dibayarkan pada awal triwulan III;
- (5) Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75o/o (tujuh puluh lima persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
- (6) Apabila pada akhir triwulan III rea-lisasi mencapat 75o/" (tujuh puluh lima persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV;
- (7) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai LOO/o (seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
- (8) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari IOOVI (seratus persen) tetapi lebih dari 75o/o (tujuh puluh lima persen ), Insentit
diberikan untuk triwulan III dibayarkan. dan triwulan sebelumnya yang belum
- (9) Dalam hal target kinerja pada tercapai, tidak membatalkan triwulan sebelumnya. akhir tahun anggaran penerimaan tidak Insentif yang sudah dibayarkan untuk
Bagian Kedua Sumber Insentif
Pasa-l 6
Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
Bagian Ketiga Besaran Insentif
BAB II - Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi
Pasal 7

- (1) Besaran insentif ditetapkan paling tinggi 5o/o (Iima perseratus) dari rencana penerimaan pajak dan retribusi tahun angga-ran berkenaan untuk tiap jenis pajak dan retribusi; -insentif
- (2) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat -(1) ditetapkan mela-lui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon tahun anggaran berkenaan.
Pasa-l 8
- (1) Besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b, diatur rincian persentase sebagai berikut :
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d, diatur secara proporsional ditetapkan melalui Keputusan Walikota setelah dikurangi b-esaian insentif untuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekreiaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Kepala Daerah
: lOo/o (Sepu1uh persen)
Wakil Kepala Daerah
: 8% (Delapan persen)
Sekretarii Daerah
:7"h (Tujuh persen)
BAB III - PENGANGGARAN' PTLAKSANAAN' DAN PERTANGGUNG.,AWABAN
Pasal 9

- (1) Kepala instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi men]rusun penganggalan insentif pemungutan pajak da1 I atau retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- (2) Penganggalan insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (t1-Eit&lt;etompokkan-ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan bLrdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak serta rincian objek belanja paiak; n
1鵬
i
0
F'酔
- i[IPenganggaran insentr pemungyt響 \_etHbusi.CPagaiTana dilnak:11 ' pada ayat (U dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang hiuraikan berdasarkan jenis belaltja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan retribusi serta rincian objek belanja retribusi.
BAB III - PENGANGGARAN' PTLAKSANAAN' DAN PERTANGGUNG.,AWABAN
Pasal 10

Dalam hal target penerimaan pajak dan retribusi pada pada akty tahun anggaran telah tlrcapai atau terlampaui, pembaya-ran insentif belum O"Iit dilakukan padi tahun angga-ran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tairun angga-ran Uirit&lt;utnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'
BAB III - PENGANGGARAN' PTLAKSANAAN' DAN PERTANGGUNG.,AWABAN
Pasal 11

pertanggungiawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan ptraturan perundang-undangan'
peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan' Agar setiap orang mengetahui, memerintatrkan pengundangan Peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerakt Kota Tomohon. 4l
DitetaPkan di Tomohon Pada tanggal 5 Januarl zOI}
TIALIKOTATOMOHON,
JIMMY F ,orp puert
Diundangkan di Tomohon pada tanggal ] Jauuarl en13 -SPXNPTERIS DATRAH,
BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2013 NOMOR