Unknown Unknown Nomor 3 Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 32 Tahun 2004
N/A
Preamble

Menimbang
- a. bahwa untuk m laksanakan ketentuan Pasal 1 8 4 ayat ( ' i ) Undang-Urdang l o rn o r 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebaqah iana t elah diubah beberapa kali t erakh.r dengan Undang Jndang Nomor 1 2 Tahun 2008 t e n t a n g Perubahan Keduc Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200'+ tentang Pemerint han Daerah, Kepala Daerah menqajukan Rancangan Pera iran Daerah t entang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Ang! aran r=&gt;endapatan dan Belan]a Daerah kepada Dewan Perwakila 1 Rakyat Daerah ( O PRD) berupa l a p o r a n keuangan yang t'=I h diperiksa oleh Badan Perneriksa Keuangan paling lambat 6 (e1 a m) bulan setelah tahun anggaran berakhir:
- b. bahwa pertan; Jungjnwaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan I elania Daerah sebagaimana dirnaksud pada huruf a perlu dit t apkan dengan Peraturan Daerah tentang/ Pertanggungjawat in Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pr vinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2 0 1 1 ;
-,
I
Mengingat
1 .
- Undang-Undang � .rnor 4 7 Prp. Tahun 1960 jo Undang­ Undanq Norn or 3 Tahun ·· i 964 Tentang antara l a i n Pembentukan Pre insi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negar; Tahun 1 9 6 0 Nomor 1 5 1 , Tambahan Lembaran Negara t omor 2102);
2. Undang-Unc:iang i omor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Ata Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik l n d o n e s i I Tahun 1 9 9 7 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara I epublik Indonesia Nomor 3688);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1 9 9 9 t e n t a n g Penyelenggaraan � eqara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotis ne (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Norno: 75, Tarnbahan Lembaran Negara Republik I n d o n e s i a N o rn o r 3 1 5 1 ) ;
4. Undang-Undang N ornor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnba ian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negma ( Lembaran Negara Republik I n d onesia Tahun 2 l04 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. l.J n d a n g - U n d a n g N i rn or 1 5 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tm1ggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, · T a mbahan Lerno. ran Negara Republik I n d o n e s i a Nomor 4400);
7. Undang-Undang l o rn or 25 Tahun 2004 tentang Si stem Perencanaan Per ibanqunan Nasional (Lembaran Negara Republik l n d o n e s 1 Tahun 2004 Nomor 1 0 4 , Tam bah an Lembaran Neg am �epublik Indonesia Nomor 4421 );
8. Undang-Undang �, i rn or 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tamt ihan Lembaran Negara Republik Indonesie Nomor 4437) sebr jairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengar, Undanq-: ndanq Nomor 1 2 Tahun 2008 tentang
j
fi
Perubahan Kedua . t a s Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Per erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik l n d o n e s i a Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara R publik Indonesia Norn or 4844 );
9. Undang-Undang No i or 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara F .menntah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 2 6 , Tambahan Le, baran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. 1 0 . Undang-Undang Ne nor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Oaerah · dan Retribusi Daer h (Lembaran · Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Norn .r 1 3 0 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia +ornor 5049);
3. 1 1 . Undang-Undang Ne ·nor 1 2 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perunda 1g-Undangan (Lembaran Negara Republik I n d o nesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik In lonesia Norn or 5234 );
4. 1 2 . Peraturan Pemeri .tah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protok , l e r dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakila 1 Rakyat Daerah (Lernbaran Negara Republik l n d o n e s :i Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan l. e mbaran Negar 1 Republik I n d o n esia Nomor 4416) sebaqairnana tela 1 diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 t entang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nome r 24 Tahun 2004 t entang kedudukan Protokoler dan f&lt; s u a n q a n Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Raky. it Drierah ( L e mbaran Negara Republik l n d o n e s i a T.:1hun 200�, Norn or 94. Tambahan t. ernbaran Negara Republik 1 1 cfonesia Nomor 4540);
5. 1 3 . Peraturan Perne: intah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penqelotaan Keu mqan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik I idonesia .Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan . Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. 1 4 . Peraturan Pemeri .tah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pern r i n t a h a n (Lembaran Negara Republi�K I n d o n e s i a Tahur 2005 Nomor 49, Tarnbahan Lembaran Negara Republik i d o n esia Nomor 4503);
· · · · -
· -
. . · -
- 1 5 . Peraturan Pemerintc 1 Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ( l i rn b a r a n Negara Republik I n d o n e s i a Tahun 2005 Nomor 1 3 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N&lt; nor 4574);
- 1 6 . Peraturan Pernerintai Nornor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lernb: an Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Norn or 1 3 7 , - a rn b a h a n Lembaran Negara Republik I n d o n e s i a Nornor 457 ) :
- 1 7 . Peraturan Pemerintal Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sis tern l nformasi Keuangar. Oaerah ( Lembaran Negara Republik I n d o n esia Tanun 2( )5 r --i o m o r 1 3 8 , Tambahan Lembaran Negara Republik lnac iesia Nomor 4576):
- 1 8 . Peraturan Pemerinta Nornor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara '.epublik I n d o n esia Tahun 2005 Nomor 1 3 9 , T a m b a h a n Len: .aran Negara Republik Indonesia Nomor 4577):
- 1 9 . Peraturan Pernerini .h Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuanr m Daerah (Lembaran Negara Republik I n d onesia Tc1hun 2 05 Nomor 1 4 0 , Tambahan Lembaran Negara Republik Ind nesia Nomor 4578);
20. Peraturan · P e merin ih Nomor -65 Tahun 2005 t entang Pedoman Penyusur in dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lernbaran --J e g a r a Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambal in Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 2 1 . Peraturan Pernerin ah Nornor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pornhinn 1 1 1 c l c1 1 1 Pe119awnsc1n Penvetonqqarnan Pemerintahan Daer. 1 1 ( l. e r n b a r a n Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Norn. r· 1 G S , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia �omor 4593);
22. Peraturan Pernerintc 1 Nornor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kiner a lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik I n d o n e s i a Tahun 2006 Nomor 25, Tarnbahan l. e rn baran Nega�c1 R spubtik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Menter: Dalarn Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentang Pedoma· 1 · Pengelolaan Keuangan Dae rah
jt
/
sebagaimana t e l a h f i u b a h beberapa kali t e r a k h i r dengan Peraturan Menteri -alarn Negeri Nomor 21 Tahun 2 0 1 1 tentang Perubahan &lt;edua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 T2 1u11 2006 i.entang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
24. Peraturan Oaerah � opinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok :&gt;okok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Oaerah I ovinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2010 t entang An� iaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Tahun Angg:=iran 20 1 ;
26. Peraturan Daerah I rovinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 201 · 1 tentang Perut ihan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angg ran 7. 0 1 1 :
Dengan Pers e i j u a n B e r s a m a
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D.t :RAH PROVINS! SULAWESI UTARA
d . n
GUBERNUR SL \_AWESI UTARA
MEMUl JSK/\N :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH )ROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PERTANGGUNGJAWAI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN s, LANJA oAERAH PRov1Ns1 SULAWESI UTARA TAHUN ANGGP �AN 2011
I
f
P, sal 1
- ( 1 ) · Pertanggungjawab; n pelaksanaan APBD berupa l a poran Keuangan memuat
- a. Laporan Reaiis: :,i Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus K s; dan
- d. Catatan atas lar )ran keuangan.
- ( 2) l.aporan keuanqar sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1 ) dilampiri dengan la1 oran kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik c ierah/perusahaan daerah.
Pa 31 2
Laporan realisasi sebaqaim; ia dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2011 sebaqaimar 1 berikut:
- a. Pendapatan
1.365. 705.443.665,00
- b. Belan]a
I . 2 8 5 . 8 6 4 . 8 3 2 . 3 9 6 , 0 0
Surplus/(defis
79.840.611.269,00
- c. Pembiayaan
- Penerimaan 1 0 9 . 2 7 3 . 4 7 9 . 0 1 6 , 0 0
- Pengeluaran
- Pembiayaan Netto
0,00
' 1 0 9 . 2 7 3 . 4 7 9 . 0 1 6 , 0 0
j
Uraiar: l a p oran realisasi a �ggaran sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 sebagaimana beriku :
- ( 1 ) Selisih anggaran :l e n g a n realisasi pendapatan sejumlah Rp.26.276.357.560.0C dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran pendap itan setelah perubahan
Rp 1.339.429.086.105,00
- b. Realisasi
Rp 1.365.705.443.665,00
Selisih lebih/(kura 19)
Rp 26.276.357 .560,00
- ( 2 } . Selisih anqqaran dengan realisasi belanja sejurnlah Rp.(157.837.732.725, JO) dengan rincian sebagai berikut:
- a.
- Anggaran belanja setelah perubahan Rp 1 . 4 4 3 . 7 0 2 . 5 6 5 . 1 2 1 , 0 0
- b. Realisasi
Rp 1.285.864.832.398,00
Selisih lebih/tkura 19)
Rp ( 1 5 7 . 8 3 7 . 7 3 2 . 7 2 5 , 0 0 )
- (3) Selisih anggaran c �ngc1n realisasi surplus/(devisit) sejumlah Rp.184 .114.090.285,1 J dengan rincian sebagai berikut :
2. a.
3. Surplus/(devisit): itelah perubahan Rp ( 1 0 4 . 2 7 3 . 4 7 9 . 0 ! 6 , 0 0 )
- b. Realisasi
Rp 79.840.611.269,CO
Selisih lebih/ (kur n9)
Rp 1 8 4 . 1 1 4 . 0 9 0 . 2 8 5 , 0 0
- Selisih anggaran den an realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.O.�O de: J a n r i n c i a n s e b a g a i b e r i k u t :
- (4)
- Anggaran penerir aan pembiayaan Rp setelah perubaha . a.
- 1 0 9 . 2 7 3 . 4 79 . O � 6 , 0 0
- Realisasi b.
- Rp 1 0 9 . 2 7 3 . 4 7 9 . 0 1 6 , 0 0
Selisih lebih/ikur&gt; 19)
Rp
0,00
J
(5)
Selisih anggara1 dengan . ·· -realisasi pengeluaran pembiayaan sejurnlah Rp.(.5·.C l0.000.000,00) denqan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran pe, Jeluaran pembiayaan setelah perub .han
Rp
5.000.000.000,00
- b.
- Realisasi
Rp
0,00
Selisih lebih/(1 uranq)
- Rp ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
- (6) Selisih anggaran c e n q a n realisasi Pembiayaan Neto sejumiah · Rp.5.000.000.000 )0 dengan rincian sebagai berikut :
- a. perubahan
- Anggaran pen oiayaan neto setelah
Rp 1 0 4 . 2 7 3 . 4 7 9 . 0 1 6 , 0 0
- b. Realisasi
Rp 1 0 9 . 2 7 3 . 4 7 9 . 0 1 6 , 0 0
Selisih lebih/ (f urang)
Rp 5.000.0000.000,00
'esal 4
Neraca sebaqaimaua dim i k s u d pada Pasal 1 huruf b per 31 Oesember Tahun 2011 sebaqai berik rt :
- a. Jumlah asset
- b. Jumlah kewajiban
- c. Jumlah ekuitas dana
Rp 2. 6 0 2 . 1 4 1 . 4 1 8 . 5 4 6 , 9 6
Rp
34. 707 . 7 2 9 . 4 1 2 , 0 4
Rp 2. 5 6 7 . 4 3 3 . 6 8 9 . 1 3 4 , 9 2
=&gt; a s a l 5
Laporan arus kas sebaqah iana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sa ipai dengan 31 Desember t a h u n 2 0 1 1 sebagaimana berikut :
f
- a. Saldo kas awal per 1 J, i u a r i 2 0 1 1
- b. Arus kas dari aktivitas c ierasi
- c. Arus kas dari aktvitas ir estasi aset non Keuangan
- Rp
Rp
- Rp ( 2 3 1 . 8 1 3 . 9 8 1 . 1 1 2 , 0 0 )
1 1 2 . 7 4 0 . 6 8 1 . 6 5 2 , C O
311. 6 5 4 . 5 9 2 . 3 8 1 . 0 0
f
| d. | Arus kas dari aktivitas F mbiayaan | Rp | 0,00 |
|------|-------------------------------------------|------|--------------------|
| e. | Arus kas dari aktivitas n nanggaran | Rp | 6.744.431.140,00 |
| f. | Saldo Akhir Kas di BUD | Rp | 199.325.724.061,00 |
| g. | Saldo Akhir Kas di Sendai rra Pengeluaran | Rp | 334. 137.238.,00 |
| h. | Saldo Akhir Kas di Benda! ira Penerimaan | Rp | 42.969.700,00 |
| h. | Saldo kas akhir per 31 [ ssernber 2011 | Rp | 199.702.830.999,00 |
P2 a \ 5
· · · c a r atan · atas laporan ker rngan sebaqairnana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anqqaran 20· 1 memuat inforrnasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-p JS laporan Keuangan
Pa al 7
Pertanggungjawaban pelaks rnaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasa\ 1 tercanturn dalam La 1piran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
j;t
| cl: | Lampiran I | Lat oran realisasi anggaran |
|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lampiran I . 1 | | ' Rin ikasan laporan realisasi anggaran me -urut urusan pemerintahan daerah dan org misas.i: |
| Lampiran 1 .2 | | Rin .ian laporan realisasi anggaran rnenurut uru .an pemerintahan daerah, organisasi, pen Japatan, belanja dan pembiayaan; |
| t.arnpiran 1 .3 | | Re} apitutasi realisasi . anggaran belanja dae ah menurut urusan pemerintahan daerah, orq. nisasi, program dan kegiatan; |
| Lampiran 1 .5 | | Oaf ar jumlah pegawai per golongan per jab, tan; |
| Lampiran 1.6 | | C•c1f 3 r piutang daerah; I |
| Lampiran 1 .7 | | Oaf ir penyertaan moclal (investasi) daerah · j;t |
Lampiran 1.8
Lampiran 1.9
Lampi ran 1 . 1 0
Lampiran 1 . 1 1
Lampiran 1 . 1 2
- b. Lampiran 1 1
- c.
- Lampiran ill
- d. Lampiran IV
i aftar realisasi penambahan engurangan aset tetap daerah; dan
i a ft a r realisasi penambahan dan engurangan aset tetap daerah
- a ft a r kegiatan-kegiatan yang belurn i s e l e s a i k a n samoai akhir t ahun dan , i a n q q a r k a n kembali dalam tahun anqqaran I erikutnya;
attar dana cadangan daerah; dan
attar pinjaman daerah dan obligasi daerah
I eraca
I rpo: an Arus Kas
( atatan Atas Laporan Keuangan
F rsal 8
Lampiran laporan keuan: an sebaqairnana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :
- a. Laporan kinerja terca turn dalam Lampiran V peraturan daerah i n i .
- b. l khtlsar laporan keuar Jan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dala: , Larnpiran VI peraturan daerah ini.
P isal 9
Gubernur Sulawesi Utara menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanqqungjs vaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prov 1si Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2 0 1 1 ) sebagai r i n c i a n l e b i h I a n u t dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan don Belanja Daerah.
N/A
Pasal 1

0
Peraturan Daerah ini ,1 .ilai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetar iinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya alarn Lembaran Daerah.
LEMBARAN DAERAJ:f PROVINS! SULAWE� UTARA TAHUN 2012 NOMOR 4
•