PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 30 Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 9 Tahun 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 30 TATIUil 2q^T6 TENTAI{G
PENJABARA}I PERUBA}IAN ANGGARAII PENDAPATAN DAN BEI,ANJA DAERAII TAIIUN ANGGARAN 2OL6
DENGANRAHMATTUIIANYANGMAIIAESA
BUPATI SITUBONDO,
- bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ot6, perlu menetapkan Peraturan Bupati situbondo tentang Fenjabar€ul Penrbahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL6;
1. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dart Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4Ll sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 75, Tambahan Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3O1);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah:un 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOO\
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor LO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Rrsat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor t26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a09 );
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor L44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor L2 Tatrun 2OLL tentang Pembenhrkan Peraturan Perund€mg-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OLL Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 523e1;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OI4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 12.
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun L972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L972 Nomor 38); 14.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2OOO tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 2tO, Tambahan Lembaran Negara Nomor aO28l; 15.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44L61 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2L Tahun 2OO7 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7 L2l; 16.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaima.na telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OL2; L7.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5751; 18.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OLO tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45761; L9.
4
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
2. 2L. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OOT tentang Pengelolaan Uang Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47381;
24. Peratura.n Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar€Ln Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2OO8 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a86al;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49721 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2Ol2;
8. 27 . Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OLO tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLO Nomor 119, Tambatran kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
28. Perahrran Pemerintah Nomor 7l Tahun 2OLO tentang Standart Akrrntansi Pemerintatr (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLO Nomor L23, Tambatran kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
29. Perahrran Pemerintah Nomor 2 Tahun 2OL2 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara ' Nomor 52721;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2OLl tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59 );
32. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OI4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor L23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peratura.n Pemerintah Nomor 47 Tahun 2OL2;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2OL4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah ( Lembararl Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533 );
33. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OL4 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20L6;
34. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2OL4 tentang Peratura.n Pelaksanaa.n Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OLL tentang Pembentukan Peraturan Pemndang-Undangan;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 2OLL (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL1 Nomor 310);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Ta}:un 2OO7 tentang Pengelompokan Kemampua.n Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungiawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian T\rnjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tah:un 2OOZ tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 28/PMK.O7 /2OL6 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
3. 4L. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggarxt 2OL6;
42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : L33|PMK.07 /2OLS tentang Batas Maksimal Kumlatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD dan Batas Maksimal Komulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 20L6;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hulmm Daerah;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2OO3 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Ralryat (BPR) Syariah Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OO3 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2OOT (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OOZ Nomor 5);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Penvakilan Ralryat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OO5 Seri A Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2OO5 Seri A Nomor 5);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E N.omor 2);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 03);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor L7 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Nomor LTI;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2OOT tentang Penetapan Atas Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Radio Suara Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OO7 Nomor 6);
50. Peratura.n Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OO8 Nomor 13);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2OLl tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2O11 Nomor 4l;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2OLL tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL1 Nomot 5);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2OLL tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2Ot1 Nomor 6);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2OLL tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OlL Nomor 7);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2OLL tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 8);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2OLL tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL1 Nomor 9);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2OLL tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 20LL Nomor 10);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2OLL tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OLL Nomor 11);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor L2 Tahun 20ll tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OI1 Nomor L2l;
60. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2OLL tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OLL Nomor 13);
- 6L. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2}lt tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OLL Nomor Lal;
62. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 15 Tahun 2OLL tentang Retribusi lzin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OlL Nomor 15);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 18 Tahun 2OLL tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2OLO tentang Investasi Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2OLO (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2O11 Nomor 18);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 20 Tahun 2OLL tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 201 1 Nomor 2Ol;
65. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun 2OLL tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL1 Nomor 231;
66. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 24 Tahun 2OLL tentang Retribuis Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OLL Nomor 24).;
67. Peratura.n Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2OL2 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Situbondo Kepada Pemsan Daerah Air Minum Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL2 Nomor 4l;
68. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2OL2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL2 Nomor 6l;
69. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2AL2 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL2 Nomor 7);
70. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2OL5 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL6;
71. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015;
72. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL6 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 23Tahun 2O16;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN BUPATI TINTANG PEITJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PEIYDAPATAN DAN BELANJA DAERAII TATIUN ANGGARAN 2OL6.
N/A
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggarart 2OL6 setelatr pembahan sebagai berikut :
1. Pendapatan
- a. Semula
- b. Bertambah
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
- 2.Belanja
- a. Semula
- b. Bertambah
Jumlah Belanja setelah
pen.bahan
Defisit Setelah Perubahan
3. Pembiayaan
- a. Penerimaan
- 1) Semula
- 2l Bertambah
Jumlah Penerimaan setelah Rp. Perubahan
191 .L77.365.876,98
- b. Pengeluaran
- 1) Semula
Rp.
0,o0
- 2l Bertambah/ (berkurang) Rp.
0.O0
Jumlah Pengeluaran setelah Rp. Perubahan
O.0O
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan
Rp. 191 .L77.365.876,98(-)
Sisa Lebih Pembiayaan Rp. Anggaran setelah Pembahan
0,00
Rp. L.602.454.474.887,64
Rp. 23.947.853.456.13
Rp. t.626.4O2.328.343,77
Rp. L.7O9.L3O.267 .869,28
Rp. 108.449.a26.35t.47
Rp. L.?L7 .579.694.22O.75
Rp. (191 .L77 .365.876,98)
Rp. LO6.675.792.98L,64
Rp.
,84.5O 1.572.895.34
N/A
Pasal 2

Penjabaran Pembahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
Diundangkan di Situbondo pada tanggat 2 B ICT 2016
SEKRETARIS DAERATI KABUPATEN SITUBOIYDO,
BERITA DAERAII KABUPATEN SITUBONDO TAIIUN 20T6 ITOMOR 3I
N/A
Pasal 3

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
N/A
Pasal 4

Lampiran sebagaima.na tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
N/A
Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan pembahan a.nggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
N/A
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku diundangkan. pada tanggal
Agar setiap ora.ng mengetahuinya, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo. memerintahkan penempatannya
Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 2 8 OCT 2016
BUPATI SITUBONDO,
DADANG UIGIARTO