PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor TAHUN Tahun 2017
Tentang PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TRANSMIGRASI
Berlaku: 40 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINS! SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 40 TAHUN 2017
TENT ANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TRANSMIGRASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi selaku unit penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pin tu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi;
1. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor
4. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi 103, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2.
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587 );
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
v
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 26 Tahun 2011);
8. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TRANSMIGRASI
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
5. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi selanjutnya disingkat DPMPTSPT adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
9. Non Perizinan adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat yang tidak tergolong perizinan.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
10. Perizinan Paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
- 1 1 . Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah atau perundang - undangan lainnya.
12. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan Pelayanan Perizinan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
16. Bank adalah Bank Umum dan atau Bank Daerah.
17. Pemohon adalah pemohon izin dan/atau non perizinan.
BAB II - PENYELENGGARAAN PERIZINAN
Pasal 2

- ( 1) Jenis Pelayanan Perizinan yang diselenggarakan di DPMPTSPT adalah:
- a. Izin Tempat Usaha (SITU);
- b. Izin Gangguan (HO);
- c. Izin Mendirikan Bangunan (!MB);
- d. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- e. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- f. Izin Tanda Daftar Perusahaan (TOP);
- g. Izin Tanda Daftar Industri (TD!);
- h. Izin Tanda Daftar Gudang (TDG);
1. Izin Penangkapan Ikan (SIP!);
- J. Izin Usaha Perikanan (!UP);
- k. Izin Apotik / Tako Obat;
- I. lzin Praktek dokter;
- m. Izin Operasional Koperasi;
- n. Izin Catering/penyedia makanan/minuman;
- o. Izin Rumah Makan (!RM);
- p. Izin Mendirikan Tower/menara;
- q. Izin mendirikan Baliho/iklan/promosi lainnya;
- r. Izin Prinsip Penanaman Modal;
- s. Izin usaha untuk berbagai sektor usaha;
- t. Izin prinsip perluasan penanaman modal;
- u. Izin usaha perluasan untuk berbagai sektor usaha;
- v. Izin prinsip perubahan penanaman modal;
- w. Izin usaha perubahan untuk berbagai sektor usaha;
- x. Izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal (merger);
- y. Izin usaha penggabunagn perusahaan PM untuk berbagai sektor usaha;
- z. lzin Opr. Rumah Sakit;
- aa. Izin Opr. UPTD Puskesmas;
bb. Izin Opr. UPTD Gudang Farmasi;
cc. Izin Opr. Klinik;
- dd. Perpanjangan IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing); dan ee. Izin Tempat Hiburan.
- (2) Jenis Pelayanan Non Perizinan yang diselenggarakan di DPMPTSPT adalah:
- a. Rekomendasi Kanopi;
- b. Rekomendasi Spanduk/Reklame;
- c. Surat Rekomendasi Pedagang Besar Farmasi;
- d. Surat Rekomendasi Pedagang Alat Kesehatan;
- e. Surat Keterangan Penyimpanan Barang;
- f. Rekomendasi Melakukan Penelitian di Sekolah/Lembaga; dan
- g. Pelayanan informasi dan Pengaduan.
- (3) Izin-izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. permohonan baru;
- c. pendaftaran kembali; dan
- b. perpanjangan;
- d. perubahan.
- (4) Tugas pengelolaan izin-izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Bidang Penanaman Modal pada DPMPTSPT dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
Pasa.1 3
Penandatanganan izin dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Kepala DPMPI'SPT berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati.
BAB II - PENYELENGGARAAN PERIZINAN
Pasal 4

- ( 1) Pemohon berhak mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.
- (2) Dokumen permohonan dapat dilayani lebih lanjut setelah memenuhi persyaratan.
- (3) Dokumen permohonan harus dibawa langsung oleh pemohon atau orang lain yang diberikan kuasa tertulis.
- (4) Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah tidak dapat menjadi perantara pemohon izin.
BAB II - PENYELENGGARAAN PERIZINAN
Pasal 5

- ( 1 ) Tim Teknis melakukan penelitian dan pengkajian atas dokumen pemohon.
- (2) Tim Teknis menyampaikan rekomendasi persetujuan atau penolakan kepada Kepala DPMPTSPT dengan melampirkan hasil penelitian dan pengkajian.
BAB II - PENYELENGGARAAN PERIZINAN
Pasal 6

- ( 1 ) Kepala DPMPTSPT menyampaikan persetujuan atau penolakan kepada pemohon berdasarkan rekomendasi dari Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2).
- (2) Dalam hal permohonan disetujui maka Izin atau non perizinan dapat diterbitkan.
- (3) Khusus jenis perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentang Retribusi Perizinan Tertentu pemohon wajib membayar retribusi sesuai denganjumlah yang ditetapkan dalam SKRD.
BAB II - PENYELENGGARAAN PERIZINAN
Pasal 7

- ( 1 ) Wajib Retribusi menyetor retribusi perizinan melalui Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi berhak mendapatkan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi.
- (3) Izin diserahkan kepada pemohon setelah membayar Retribusi.
BAB II - PENYELENGGARAAN PERIZINAN
Pasal 8

- ( 1 ) Bupati menetapkan pembentukan Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari pejabat dan/ atau ASN Perarigkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilild. kewenangan untuk memberikan pertimbangan dalam rangka pemberian rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala DPMPTSPT.
u
u
- (4) Tim Teknis bertanggungjawab terhadap dokumen penyelenggaraan perizinan yang disampaikan kepada Kepala DPMPTSPT melalui Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
BAB II - PENYELENGGARAAN PERIZINAN
Pasal 9

- ( 1 ) DPMPTSPT dalam melaksanakan pelayanan perizinan wajib menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan.
- (2) Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan pelayanan perizinan terpadu wajib dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasa.n atas pelaksanaan perizinan.
BAB II - PENYELENGGARAAN PERIZINAN
Pasal 10

Persyaratan penzman, batas waktu penyelesaian izm dan mekanisme layanan pengaduan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala DPMPTSPT.
BAB III - ADMINISTRASI PERIZINAN
Pasal 1

1
- Penyelenggaraan penerimaan, pemrosesan berkas beserta persyaratan, formulir permohonan dan penyerahan atas jenis perizinan yang disahkan dari dan kepada pemohon bertempat di DPMPTSPT. ( 1)
- (2) Pengelolaan dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan mulai dari ta.hap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen izin dilakukan secara terpadu.
- (3) Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan untuk satujenis perizinan tertentu atau perizinan paralel.
- (4) Dokumen Pelaksanaan Pelayanan Perizinan terdiri dari:
- b. Agenda Perizinan;
- a. Formulir Permohonan;
- c. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi;
- e. Surat Ketetapan Retribusi Daerah;
- d. Rekomendasi Teknis;
- f. Tanda Bukti Pembayaran Retribusi;dan
- g. Penyerahan izin.
- (5) Besamya biaya perizinan dan non perizinan dihitung sesuai dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah atau peraturan perundangan lainnya.
- (6) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung mulai sejak diterimanya berkas permohonan beserta seluruh kelengkapannya.
- (7) Permohonan Izin yang ditolak disampaikan kepada pemohon secara tertulis dengan menyatakan alasan-alasan penolakan.
- (8) Kode izin, dan penomoran izin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala DPMPTSPT.
- ( 1 ) ASN yang ditugaskan pada DPMPTSPT yang telah mendapatkan pendidikan, magang dan pelatihan teknis mengenai Perizinan dengan menggunakan keuangan daerah.
BAB IV
Pasal 12

u
U
- (2) ASN pada DPMPTSPT dapat menggunakan seragam khusus pada hari-hari tertentu dengan rancangan pakaian perizinan sebagaimana syarat standar pelayanan publik.
- (3) ASN pada DPMPTSPT diwajibkan menggunakan Kartu Tanda Pengenal (Id Card) sebagai bentuk perwujudan syarat pelayanan publik.
BAB V
Pasal 13

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka permohonan Perizinan dan Non Perizinan yang telah diposes masih mengikuti prosedur berdasarkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
BAB VI
Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggal 29 t·.1n: ·
2017
BUPATI BOLAANGMMONGONDOW SELATAN,
Diundangkan di Bolaang Uki pada tanggal 29 ! a r- e t 2017
H NDOW SELATAN,
BERITA DAE KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2017 NOMOR
-·
..
.
-"
-
..
,
,
..
.
PENJELASAN
Pasal 1

1
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 12

Cukupjelas Ayat (2) Cukupjelas Ayat3 CukupJelas