PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 59 Tahun 2016
Tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Berlaku: 13 Desember 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 huruf b dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
6. Badan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang.
8. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
11. Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
12. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
13. Evaluasi Kebijakan adalah suatu proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program dengan menggunakan kriteria/model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan;
- d. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Investasi dan Keuangan;
- e. Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan;
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan;
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, Bidang dan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Sekretaris Badan, Kepala Bidang dan Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
BAB IV
Pasal 4

Badan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang penelitian dan pengembangan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV
Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis, perencanaan dan program bidang penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan bidang penelitian dan pengembangan;
- c. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan Daerah;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan melakukan inovasi Daerah;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas penyelenggaraan bidang penelitian dan pengembangan;
- f. pengoordinasian, integrasi, dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- g. pelaksanaan administrasi bidang penelitian dan pengembangan;
- h. pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan bidang penelitian dan pengembangan;
- i. pemberian rekomendasi dan melakukan pendampingan penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkan izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
- j. pembinaan UPT.
Bagian Kedua Kepala Badan
BAB IV
Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas:
- a. memimpin Badan dalam perumusan, perencanaan kebijakan, pelaksanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan, penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian teknis pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan sarana dan prasarana, melaksanakan kerja sama serta koordinasi bidang penelitian dan pengembangan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Ketiga Sekretariat
BAB IV
Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Badan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV
Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan, dan perpustakaan;
- e. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
- f. pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan
- g. pengoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Badan.
BAB IV
Pasal 9

- (1) Sekretariat terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BAB IV
Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan serta pelatihan pegawai;
- c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, dan keprotokolan;
- d. menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- e. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan dan Aset
BAB IV
Pasal 11

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas:
- a. menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. melaksanakan administrasi keuangan dan pengelolaan aset yang meliputi penatausahaan, akuntansi, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- c. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran Badan;
- d. melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Badan;
- e. melaksanakan tata usaha barang, perawatan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
- f. menyusun rencana kebutuhan barang, peralatan dan pendistribusian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
BAB IV
Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Badan;
- c. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Badan;
- d. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kerja kegiatan tahunan;
- e. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sebagai sarana pertimbangan kepada pimpinan;
- f. mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas kinerja Badan;
- g. melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keempat
Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan
BAB IV
Pasal 13

Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan sebagian tugas Badan bidang penelitian dan pengembangan aparatur pemerintahan, pemerintahan umum dan desa, otonomi daerah, dan kerja sama; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV
Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan persiapan bahan dalam rangka menyusun program kegiatan penelitian dan pengembangan untuk merumuskan kebijakan bidang aparatur pemerintahan, pemerintahan umum dan desa, otonomi daerah, dan kerja sama;
- b. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang aparatur pemerintahan, pemerintahan umum dan desa, otonomi daerah, dan kerja sama;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan Perangkat Daerah/Lembaga yang terkait dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan paparan hasil penelitian dan pengembangan; dan
- e. penyusunan laporan serta merumuskan hasil penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati.
BAB IV
Pasal 15

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan terdiri dari:
- a. Sub Bidang Aparatur Pemerintah dan Pelayanan Publik;
- b. Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Desa;
- c. Sub Bidang Otonomi Daerah dan Kerja Sama.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan.
Paragraf 1 Sub Bidang Aparatur Pemerintah dan Pelayanan Publik
BAB IV
Pasal 16

Sub Bidang Aparatur Pemerintah dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan bahan, mengolah dan menganalisis penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan pelayanan publik, analisis formasi jabatan dan pelayanan publik tentang aparatur;
- b. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Perangkat Daerah/Lembaga yang terkait;
- c. merumuskan, melaksanakan paparan hasil penelitian dan pengembangan;
- d. merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2
Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Desa
BAB IV
Pasal 17

Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Desa mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan bahan, mengolah dan menganalisis penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum dan desa;
- b. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Perangkat Daerah/Lembaga yang terkait;
- c. merumuskan, melaksanakan paparan hasil penelitian dan pengembangan;
- d. merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3 Sub Bidang Otonomi Daerah dan Kerja Sama
BAB IV
Pasal 18

Sub Bidang Otonomi Daerah dan Kerja Sama mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan bahan, mengolah dan menganalisis penelitian dan pengembangan bidang otonomi daerah dan kerja sama;
- b. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Perangkat Daerah/Lembaga yang terkait;
- c. merumuskan, melaksanakan paparan hasil penelitian dan pengembangan;
- d. merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kelima
Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Investasi dan Keuangan
BAB IV
Pasal 19

Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Investasi dan Keuangan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan sebagian tugas Badan bidang penelitian dan pengembangan ekonomi, investasi dan keuangan daerah; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV
Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Investasi dan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan dan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, investasi dan keuangan daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, investasi dan keuangan daerah;
- c. pelaksanaan pemaparan hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, investasi dan keuangan daerah;
- d. perumusan dan penyusunan hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, investasi dan keuangan daerah sebagai bahan masukan bagi perencanaan dan kebijakan publik Pemerintah Daerah; dan
- e. penyusunan laporan serta merumuskan hasil penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati.
BAB IV
Pasal 21

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Investasi dan Keuangan terdiri dari:
- a. Sub Bidang Ekonomi;
- b. Sub Bidang Investasi;
- c. Sub Bidang Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Investasi dan Keuangan.
Paragraf 1 Sub Bidang Ekonomi
BAB IV
Pasal 22

Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pertambangan, kehutanan, pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pertambangan, kehutanan, pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah;
- c. menyiapkan bahan penyusunan pemaparan hasil penelitian dan pengembangan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pertambangan, kehutanan, pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah;
- d. menyiapkan bahan perumusan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pertambangan, kehutanan, pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Investasi dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2
Sub Bidang Investasi
BAB IV
Pasal 23

Sub Bidang Investasi mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan investasi bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pertambangan, kehutanan, pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan investasi bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pertambangan, kehutanan, pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah;
- c. menyiapkan bahan penyusunan pemaparan hasil penelitian dan pengembangan investasi bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pertambangan, kehutanan, pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah;
- d. menyiapkan bahan perumusan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan investasi bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pertambangan, kehutanan, pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Investasi dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3 Sub Bidang Keuangan
BAB IV
Pasal 24

Sub Bidang Keuangan mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan bidang perbankan dan sumber-sumber keuangan daerah;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan bidang perbankan dan sumber-sumber keuangan daerah;
- c. menyiapkan bahan penyusunan pemaparan hasil penelitian dan pengembangan investasi bidang perbankan dan sumber-sumber keuangan daerah;
- d. menyiapkan bahan perumusan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan bidang perbankan dan sumber-sumber keuangan daerah; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Investasi dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keenam
Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan
BAB IV
Pasal 25

Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan sebagian tugas Badan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan bidang pembangunan, lingkungan hidup dan teknologi tepat guna serta pengembangan kawasan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV
Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan rencana dan program, pengendalian, monitoring dan evaluasi, pelaporan dalam rangka menyusun program kegiatan penelitian dan pengembangan untuk merumuskan kebijakan bidang transportasi darat, laut dan udara, tata ruang dan tata guna lahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya kelautan, organisasi dan tata laksana tentang sumber daya alam, rekayasa ilmu pengetahuan, rancang bangun, teknologi tepat guna, tata laksana informasi dan inovasi teknologi serta pengembangan kawasan;
- b. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang pembangunan;
- c. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang pembangunan yang mencakup transportasi darat, laut dan udara, tata ruang dan tata guna lahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya kelautan, organisasi dan tata laksana tentang sumber daya alam, rekayasa ilmu pengetahuan, rancang bangun, teknologi tepat guna, tata laksana informasi dan inovasi teknologi serta pengembangan kawasan;
- d. pelaksanaan pengembangan dan penerapan hasil penelitian bidang pembangunan;
- e. pengoordinasian dan kerja sama dengan daerah lain;
- f. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan Perangkat Daerah/Lembaga yang terkait dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan; dan
- g. penyusunan laporan serta merumuskan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati.
BAB IV
Pasal 27

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan terdiri dari:
- a. Sub Bidang Lingkungan Hidup;
- b. Sub Bidang Teknologi Tepat Guna;
- c. Sub Bidang Pengembangan Kawasan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan.
Paragraf 1 Sub Bidang Lingkungan Hidup
BAB IV
Pasal 28

Sub Bidang Lingkungan Hidup mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan bahan, mengolah dan menganalisis data kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya hutan, sumber daya mineral, sumber daya alam, lingkungan hidup dan inventarisasi potensi sumber daya laut;
- b. memberdayakan potensi sumber daya laut, teknologi kelautan, penetapan zonasi tata ruang wilayah kelautan yang meliputi tata ruang wilayah pantai, zona bencana, wilayah perikanan, wisata bahari, wilayah pertambangan dan konservasi sumber daya alam hayati kelautan serta ekosistem di lingkungan pantai;
- c. mengembangkan potensi wilayah pulau besar dan kecil serta organisasi dan tata laksana tentang kelautan;
- d. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Perangkat Daerah/Lembaga yang terkait bidang sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya mineral, lingkungan hidup serta sumber daya laut;
- e. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan daerah lain;
- f. merumuskan, melaksanakan paparan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2
Sub Bidang Teknologi Tepat Guna
BAB IV
Pasal 29

Sub Bidang Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan bahan, mengolah dan menganalisis data penelitian dan pengembangan bidang sistem informasi manajemen, sistem informasi jaringan, teknologi informasi, manajemen teknologi, rancang bangun teknologi tepat guna, organisasi dan tata laksana tentang informasi dan inovasi teknologi;
- b. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Perangkat Daerah/Lembaga yang terkait;
- c. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan daerah lain;
- d. merumuskan, melaksanakan paparan hasil penelitian dan pengembangan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3
Sub Bidang Pengembangan Kawasan
BAB IV
Pasal 30

Sub Bidang Pengembangan Kawasan mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan rencana dan program kerja Sub Bidang Pengembangan Kawasan;
- b. menyelenggarakan kegiatan penelitian pembangunan dan studi kelayakan pengembangan kawasan lintas sektor dan lintas daerah, kawasan cepat tumbuh, dan kawasan tertinggal serta kawasan pembangunan terpadu di daerah perbatasan;
- c. melaksanakan pengembangan hasil penelitian Sub Bidang Pengembangan Kawasan;
- d. melaksanakan kegiatan pengendalian, evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan hasil penelitian pembangunan wilayah;
- e. menyusun laporan kegiatan penelitian dan pengembangan kawasan;
- f. melaksanakan pelayanan data dan informasi penelitian dan pengembangan hasil penelitian pengembangan Daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Ketujuh Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan
BAB IV
Pasal 31

Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan sebagian tugas Badan dalam penelitian dan pengembangan bidang sosial politik, sosial budaya, dan sosial kemasyarakatan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV
Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan kesiapan bahan dalam rangka menyusun program kegiatan penelitian dan pengembangan untuk merumuskan kebijakan bidang sosial politik, sosial budaya, dan sosial kemasyarakatan;
- b. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang pembangunan sosial politik, sosial budaya, dan sosial kemasyarakatan;
- c. pelaksanaan paparan hasil penelitian dan pengembangan; dan
- d. penyusunan laporan serta merumuskan hasil penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati.
BAB IV
Pasal 33

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan terdiri dari:
- a. Sub Bidang Sosial Politik;
- b. Sub Bidang Sosial Budaya;
- c. Sub Bidang Kemasyarakatan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan.
Paragraf 1 Sub Bidang Sosial Politik
BAB IV
Pasal 34

Sub Bidang Sosial Politik mempunyai tugas:
- a. menganalisis data penelitian dan pengembangan bidang sosial, politik dan kemasyarakatan, kesatuan dan persatuan bangsa, ideologi, manajemen penerapan, sosialisasi dan sistem pemberdayaan hukum, sistem antar lembaga hukum, produk hukum pemerintah daerah, perlindungan hak sipil, politik serta hukum dan peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia, organisasi dan tata laksana tentang sosial politik;
- b. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Perangkat Daerah/Lembaga yang terkait;
- c. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan daerah lain;
- d. merumuskan, melaksanakan paparan hasil penelitian dan pengembangan;
- e. merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2
Sub Bidang Sosial Budaya
BAB IV
Pasal 35

Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan bahan, mengolah dan menganalisis penelitian dan pengembangan bidang pendidikan, penyakit masyarakat, kebudayaan, kepurbakalaan, kependudukan, pemukiman, kesehatan, ketenagakerjaan dan agama;
- b. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Perangkat Daerah/Lembaga yang terkait;
- c. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan daerah lain;
- d. merumuskan, melaksanakan paparan hasil penelitian dan pengembangan;
- e. merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3 Sub Bidang Kemasyarakatan
BAB IV
Pasal 36

Sub Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan bahan, mengolah dan menganalisis penelitian dan pengembangan bidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, kebijakan peran perempuan, peran aktif masyarakat dalam pemberdayaan perempuan, organisasi dan tata laksana terkait pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak, penyandang masalah kesejahteraan sosial, kepemudaan, olah raga, kesejahteraan keluarga dan lanjut usia;
- b. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Perangkat Daerah/Lembaga yang terkait;
- c. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan daerah lain;
- d. merumuskan, melaksanakan paparan hasil penelitian dan pengembangan;
- e. merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kedelapan UPT
BAB IV
Pasal 37

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dibentuk UPT pada Badan.
- (2) Pembentukan UPT pada Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IV
Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan selaku Pejabat Pemerintah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya guna pencapaian tujuan administrasi pemerintahan sebagai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 40

- (1) Setiap pimpinan dan bawahan pada satuan organisasi dalam lingkungan Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan pejabat masing-masing, serta menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta umpan balik untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 41

- (1) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan unit satuan organisasi bawahannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan masing-masing yang dilaksanakan dengan mengadakan rapat secara berkala.
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
BAB VI - DALAM JABATAN
Pasal 42

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - PEMBIAYAAN
Pasal 43

Biaya penyelenggaraan Badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 44

Bagan Susunan Organisasi Badan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 24/D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai 1 Januari 2017.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.
Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 13 Desember 2016
BUPATI MALANG, ttd.
H. RENDRA KRESNA
Diundangkan di Kepanjen pada tanggal 13 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,
ttd.
ABDUL MALIK
Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 31 Seri C
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
ttd.
H. RENDRA KRESNA