PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 43 Tahun 2015
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG
Berlaku: 5 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PROVINS! KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
,I
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
: a. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 01 Tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Persetujuan Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016 untuk keperluan penyediaan anggaran pengamanan dan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Gubemur dan Wakil Gubemur Kalimantan Tengah susulan Tahun 2016, perlu diadakan perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tahun Anggaran 2016.
| Mengingat | : 1. | Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 2 | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); |
| | 3 | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); |
| | 4 | Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); |
| | 5 | Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjmyab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); |
| | 6 | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); |
| | 7 | Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); |
| | 8 | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); |
| | 9 | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); |
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon~sia Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. ,-----------17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585};
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); -·
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang , Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. '· 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 32);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 903);
Menetapkan
r
\
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok'.-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 12).
30. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 01 Tahun 2016 Persetujuan Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016.
MEMUTUSKAN :
'--PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal I
Beberapa. ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 43) diubah sebagai berikut :
1. Pasal 1 diubah, sehingga keseluD,1han Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri atas :
,
.
'
~'-,
1. Pendapatan Daerah
- a. Pendapatan Asli Daerah
Rp~
132.681.689.000,00 •
- b. Dana Perimbangan
Rp.
880.888.294.000,00
- c. Lain-lain Pendapatan yang sah
Re.
232. 757.820.000,00
Jumlah Pendapatan Daerah
Rp
1.246 .327 .803.000 ,00
2. Belanja Daerah
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Belanja Pegawai
Rp.
450.4 7 4.587 .000,00
- 2) Belanja Bunga
Rp. 1.050.000.000,00
- 3) Belanja Hibah
Rp. 10.135.373.000,00
- 4) Belanja Bantuan Sosial
Rp. 660.000.000,00
- 5) Belanja Bagi Hasil
Rp. 4.448.006.600,00
- 6) Belanja Bantuan Keuangan
Rp. 127. 914 .399 .400,00
- 7) Belanja Tidak Terduga
Re.
1.350.000.000,00
- Jumlah Belanja Tidak Langsung
Rp.
596.032.366.000,00
- b. Belanja Langsung
- 1) Belanja Pegawai
Rp.
74.280.527.438,00
- 2) Belanja Barang dan Jasa
Rp.
224~906.002.916,00
- 3) Belanja Modal
Re.
325.828. 97 4.646,00
Jumlah Belanja Langsung
Rp.
625.015.505.000,00
Jumlah Belanja Daerah
Re. l.221.047.871.000,00
Surplus / (Defisit)
Rp. 25.279.932.000,00
3. Pembiayaan Daerah
2. Ketentuan Lampiran I Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- a. Penerimaan Pembiayaan
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- Jumlah Pembiayaan Neto
Sisa Lebih / (Kurang) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Rp.
15.220.068.000,00
Rp.
40.500.000.000,00
Rp.
(25.279.932.000,00)
Rp.
0,00
N/A
Pasal 2

Ringkasan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran II Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 3

Rincian penjabaran APBD untuk Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
4. Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Diundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal 1~ "f'&amp;,r-tJt.1 "' ~,io .
SEKRETARIS DAER.AH
KABtJPATF,N ~-lff: ________________Ilf BARAT
MASRADIN
BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAW ARINGIN BARAT TAHON 2016 NOMOR S
Peraturan Bupati ini mqJhl berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar setiap orang meng~tahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 1n1 dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal if 'fe.hruai'i d"Olb
BUPATl KOTAWARJNGIN BAR.t\T
BAMBANG PURWANTO