PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 42 Tahun 2004
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BANJARMASIN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 02.A
TAHUN 2012
TENTANG
KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DENGAN RAHMAT TUBAS YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,
- . a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka pembinaan pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin perlu diatur dalam Peraturan Walikota Banjarmasin;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin diperlukan peningkatan Disiplin Pegawai dalam rangka mengamalkan kode Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- c. bahwa Pegawai merupakan Abadi Negara dan Abdi masyarakat yang menjadi contoh dan sauri tauladan dalam berrmasyarakat dan berbangsa dan bernegara untuk berperilaku yang balk sesuai dengan ketentuan pertmdang-undangan;
- d. bahwa berdarkan pada huruf a huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun. 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
| 10. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 15;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); |
| 12 | Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 142; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); |
| 13 | Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); |
| 14 | Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan ICinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); |
| 15 | Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); |
| 16 | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); |
| 17 | Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) |
| 18 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Informasai Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Secara Nasional; |
| 19 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungkungan Kementerian Dalam dan Pemerintah Daerah. |
Menetapkan
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalaian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011;
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Benjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
MEMUTUSICAN · ·
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PEGAWAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil , Calon Pegawai Negeri sipil dan Pegawai Tidak tetap yang bekerja pada Pemerintah Kota Banjarmasin termasuk pejabat lainnya yang diperbantukan/dipekerjakan pada Pemerintah Kota Banjarmasin;
5. Kode Etik Pegawai Pemerintah Kota Banjarmasin selanjutnya disebut Kode Etik adalah Pedoman Sikap, Tingkah Laku dan Perbuatan Pegawai Pemerintah Kota Banjarmasin dalam melaksanakan tugas pokok serta pergaulan sehari-hari;
6. Pedoman Perilaku adalah mencakup panduan tentang benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah kepatuhan terhadap peraturan dan pelaksanaan wewenang;
7. Pelanggaran adalah segala perbuatan dalam bentuk ucapan, tulisan dan/atau perilaku pegawai yang bertentangan dan /atau menympang dengan kode etik;
8. Majelis Kode Etik adalah Pejabat clilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang ditunjuk oleh Walikota Banjarmasin yang bertugas memeriksa pelanggaran kode etik;
9. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman, tiket perjalanan, pinjaman tanpa bunga, fasilitas penginapan,perjalanan., pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik diterima dalam negeri, maupun luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
BAB II - KODE ETIK PEGAWAI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
Pasal 2

Kode Etik Pegawai Pemerintah Kota Banjarmasin bertujuan :
- a. Mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. Menjaga martabat,kehormatan dan citra , serta kredibilitas pegawai;
- d. Meningkatkan disiplin pegawai;
- e. Menjamin terpeliharanya tata tertib;
- f. Menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif;
- g. Menciptakan dan memelihara kondisi serta perilaku yang professional; dan
- h. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik;
- i. Menjadi abdi negara dan abdi masyarakat;
BAB II - KODE ETIK PEGAWAI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari pegawai wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam implementasi nilai-nilai Pancasila, dalam berorganisasi, dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan terhadap din sendiri yang diatur dalam Peraturan Walikota.
- (2) Bagi mereka yang berstatus Pegawai Negeri Sipil wajib mematuhi, mentaati dan melaksanakan panca prasetya korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB II - KODE ETIK PEGAWAI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
Pasal 4

Kode Etik dalam implementasi nilai-nilai Pancasila meliputi ;
- a. Taat melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masingmasing;
- b. Saling menghormati, menghargai , dan bersikap a d il sesama pegawai tanpa membedakan suku, golongan dan agama kepercayaan;
- c. Mengutamakan kepentingan Bangsa, Negara dan Kota Banjarmasin diatas kepentingan golongan, kelompok dan prbadi;
- d. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal-hal yang dapat membahayakan atau merugikan keuangan Negara atau pemerintah dibidang keamanan ataupun keuangan;
- e. Menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien dan efektif untuk kesejahteraan dan kemakmuran Kota Banjarmasin secara adil, makmur dan merata; dan
- f. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.
BAB II - KODE ETIK PEGAWAI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
Pasal 5

Kode Etik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, meliputi :
- a. Wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan segala penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab;
- b. Wajib menyimpankan rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasikan dan hanya dapat mengemukakannya kepada dan atas perintah pejabat yang berwenang atau kuasa peraturan perudangundangan;
- c. Tanggap, terbuka, jujur dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- d. Akuntabel dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab;
- e. Melaksanakan perintah kedinasan dari atasan yang berwenang dan bertanggungjawab;
1. Patuh dan taat terhadap operasional dan tata kerja yang telah ditetapkan pada organisasi internal;
- g. Pimpinan organisasi Internal secara berjenjang wajib memberikan tugas dan tanggungjawab kepada masing-masing bidang/seksi dan dan pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan;
- h. Pimpinan organisasi Internal secara bertanggungjawab wajib mengendalikan ,dan mengawasi bawahannya balk dalam etika bertingkah laku dan pola pikir maupun dalam teknis pelaksanaan tugas kedinasan.pimpinan organsisasi internal secara berjenjang wajib mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi tugas dan tanggungjawab masing-masing bidang, sub/ seksi dan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan;
- i. Pimpinan organsisasi internal berkoordinasi dengan pimpinan organisasi lainya dalam pelaksanaan tugas kedinasan yang mempunyai kaftan satu sama lainya;
- j. Memiliki integritas, dedikasi dan semangat pengabdian yang tinggi kepada satuan organisasi serta dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
- k. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja satuan orrganisasi;
- I. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier;
- m. Dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan,teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan keuntungan pribadi ,golongan atau pihak lain;
- n. Menjalin kerjasama yang balk baik antara bawahan dengan atasan, maupun sesama pegawai dalam lingkungan internal dalam rangka untuk mencapai hasil kerja yang balk dan tercapainya tujuan organisasi;
- o. Profesionalisme dalam bekerja serta senantiasa berinisiatif untuk meningkatkan pengetahuan dan, kemampuan serta keterampilan untuk kesuksesan pelaksanaan tugas kedinasan;
- p. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat serta bertanggungjawab untuk kepentingan pemerintah;
- q. Melayani masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi secara sopan, ramah dan tidak diskriminatif; dan
- r. Dalam rangka memotivasi kerja pegawai atasan dapat memberikan penghargaan yang berprestasi sesuai dengan batas kewenangannya.
BAB II - KODE ETIK PEGAWAI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
Pasal 6

Kode Etik dalam bernegara, meliputi ;
- a. Turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama suku dan umat beragama;
- c. Memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada bangsa dan rakyat Indonesia dalam meraih prestasi diluar negeri dan/atau di dalam negeri;
- d. Tidak bersikaf dan bertindak dikriminatif dalam menjalankan kewenangan yang diatur dalam perundang-undangan;
- e. Tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugas;
- f. Melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia;
- g. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah beserta perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Menghormati nilai-nilai seni dan budaya bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku dan adat istiadat;
Kode Etik dalam berorganisasi/institusi, meliputi :
- a. Menjunjung tinggi dan menempatkan kepentingan organisasi/institusi diatas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. Mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku;
- c. Setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya;
- d. Dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya dan wajib menyainpaikan pertanggungjawaban tugas kepada atasan langsung;
- e. Setiap pegawai harus menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi/ institusi;
- f. Dalam menjalankan tugas harus menjunjung tinggi kehormatan instansi tempat bekerja;
- g. Tidak menyampaikan dan menyebar luaskan informasi yang bersifat rahasia negara kepada orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- h. Tidak memberikan fotcopy surat keputusan pengangkatan dalam jabatan dan surat keputusan yang bersifat rahasia tanpa seizin pimpinan;
- i. Menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;
- j. Melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara;
- k. Tidak menyampaikan berkas-berkas yang berhubungan dengan jabatan yang diminta dalam rangka penegakkan hukum sebelum mendapatkan ijin dari atasan;
1. Tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas baik dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin ataupun dengan instansi terkait;
- n. Bersifat rasional dan berkeadilan, objektif serta transparansi dalam menjalankan tugas pembangunan dan pemerintahan daerah;
- o. Membangun dan mengembangicfan sikap toleran, tanggungjawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diatara sesama pegawai;
- p. Tidak melakukan pemerasan, penggelapan dan penipuan yang dapat menurunkan harkat dan martabat serta citra organisasi Pemerintah Kota Banjarmasin;
- q. Tidak memasuki tempat-tempat hiburan malam berupa diskotik, fub dan klub malam yang dapat menurunkan citra organisasi Pemerintah Kota Banjarmasin kecuali dalam keadaan sedang melaksanakan tugas yang dibuktikan adanya surat perintah atau surat tugas;
- r. Tidak melakukan perselingkuhan ataupun memasuki tempat lokalisasi ataupun tempat yang dicurigai sebagai tempat untuk berbuat maksiat yang dapat menurunkan harkat dan martabat organisasi Pemerintah Kota Banjarmasin;
- s. Menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarkhi /bejenjang kepada pimpinan;
- t. Tidak memakai/menggunakan narkotika dan obat-obatan yang dilarang oleh Undang-Undang
- u. Tidak bertindak sebagai calo dalam mengurus perizinan dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
Kode etik disiplin masuk kerja dan ketentuan jam kerja, meliputi :
- a. Wajib mengikuti apel pagi dan apel sore sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan;
- b. Wajib berada pada tempat kerja sesama jam kerja, kecuali ada perintah tugas kedinasan dari atasan, jam istirahat siang waktu beribadah.
- c. Bagi pegawai yang tidak dapat hadir karena sakit, urusan keluarga dan alasanalasan lainnya yang wajar dan dapat diterima akal sehat wajib memberitahunkan secara tertulis kepada SKPD dan memberitahukan memberitahukan/melaporkan pada saat apel pagi/apel sore serta kepada atasan langsung.
- d. Pimpinan SKPD atau atasan langsung secara berjenjang wajib memberikan hukuman kepada bawahan yang melanggar disiplin dan ketentuan jam kerja ataupun apel pagi dan apel siang;
- e. Pada saat adanya kumandang azan untuk melaksanakan ibadah sholat semua aktifitas pekerjaan dihentikan dan diusahakan agar dilakukan sholat berjamaah dilingkungan kerja SKPD masing-masing.
BAB II - KODE ETIK PEGAWAI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
Pasal 9

Kode Etik dalam berpenampilan, berpakaian dan berkomunikasi, meliputi :
- a. Mengimplementasikan norma-norma agama dan kesusilaan;
- b. Adil, jujur dan terbuka serta bertanggungjawab;
- c. Senantiasa menjaga situasi lingkungan kerja yang bersih, rapi, amen dan nyaman;
- d. Berpenampilan dengan pola hidup sederhana dan tidak menonjolkan kemewahan.
- e. berpenampilan rapi, sopan dan bersih serta berpenampilan menarik;
- f. Berpakaian dinas sesama jam kerja sesuai dengan ketentuan;
- g. Dilarang berpakaian dinas diluar kedinasan;
- h. Bertindak dengan penuh kesungguhan dalarn menjalankan pekerjaan;
- i. Dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan disampaikan dengan tutor bahasa yang sopan dan santun serta mudah dimengerti;
- j. Dalam pelaksanaan tugas kedinasan baik didalam maupun diluar kantor atasan wajib mengayomi bawahan dan bawahan menghormati atasan;
- k. Atasan dalam memberikan perintah lisan maupun dalam memberikan nasehat dan atau hukuman secara teguran lisan wajib dilakukan teguran secara santun.
BAB II - KODE ETIK PEGAWAI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
Pasal 10

- a. Menjunjung tinggi hokum, moral,, harkat dan martabat serta harga diri dan disiplin yang tinggi;
- b. Menjaga integritas pribadi dan berkomitmen untuk menjaga citra dan reputasi birokrasi;
- c. Mengedepankan hati nurani dalam pelaksanaan pertanggungjawaban publik;
- d. Mencegah praktik diskriminasi dan menghindari pelecehan terhadap harga diri dan kondisi fisik;
- e. Menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan dan KKN;
- f. Loyalitas dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- g. Melakukan perbuatan perzinahan, protitusi, perjuadian dan minuman yang memabukkan;
- h. Tidak menggunakan dan/ atau mengedarkan zat psikotrapika, narkotika dan/atau sejenis yang bertentangan dengan ketentuaan perundang-undangan;
- i. Tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan dan perbuatan kolusi korupsi dan nepotisme;
- j. Tidak melakukan pungutan diluar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan dan ihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat, bangsa dan negara;
- k. Tidak akan menerima hadiah, pemberian dan gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
1. Menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak bermoral lainnya.
Pasa1 11
Kode Etik dalam masyarakat, meliputi
- a. Meliputi pola hidup sederhana;
- b. Memberikan pelayanan dengan empati , hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan
- c. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif.
- d. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat;
- e. Mengikuti kegiatan gotong royong/kerja bakti maupun kegiatan keamanan lingkungan apabila mewajibkan secara warga masyarakat lingkungan tempat tinggal.
- f. Mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh warga masyarakat disekitar tempat tinggalnya.
- g. Menjadi panutan dilingkungan tempat tinggalnya untuk tidak melakukan mabuk-mabukan, menggunakan narkoba/zat psikotropika, ataupun perbuatan pidana lainnya.
BAB II - KODE ETIK PEGAWAI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
Pasal 12

Kode Etik dalam hal perlindungan terhadap aset pemerintah, meliputi;
- a. Selalu memelihara dan melindungi asset pemerintah daerah dan tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi, kepentingan politik dan kepentingan lain yang bertentangan dengan kepentingan daerah;
- b. Selalu menjaga hak intelektual milik daerah dan mendedikasikan kompetensi yang dimilikinya untuk kepentngan daerah;
- c. Melindungi informasi yang bersifat rahasia dan mencegah dan kehilangan , penyalahgunaan, kebocoran dan pencurian; dan
- d. Menyelenggarakan pengelolaan aset daerah secara akurat dan lengkap yang ada dalam pengawasannya berdasarkan sistem akuntansi aset daerah;
BAB II - KODE ETIK PEGAWAI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
Pasal 13

Kode etik dalam hal penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi :
- a. Mengutamakan kepentingan umum dan negara serta memegang prinsip profesionalime;
- b. Menghindari berhubungan , berkomunikasi dan berinteraksi dengan pihak lain sepanjang diatur tidak diperbolehkan serta berpotensi bertentangan dengan disiplin sebagai pegawai Pemerintah Kota Banjarmasin.
BAB II - KODE ETIK PEGAWAI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
Pasal 14

Kode Etik dalam hal sesama Pegawai Negeri Sipil ;
- a. Saling menghormati sesame warga Negara yang memeluk agama dan kepercayaan yang berlainan.
- b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;
- c. Saling menghormati antara teman sejawat, balk secara vertical maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi ;
- d. Menghargai perbedaan pendapat;
- e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
- f. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil;
- g. Berhimpun dalam suatu wadah Korps Pegawai Negeri Sipil yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas sesama Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya. .
BAB II - KODE ETIK PEGAWAI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
Pasal 15

Kode Etik dalam hal Kepentingan Pribadi , meliputi ;
- a. Tidak menggunakan waktu, fasilitas, sumber daya dan peralatan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi;
- b. Tidak menggunakan akses, pengetahuan dan jabatannya untuk hal-hal yang merugikan pemerintah daerah dan yang dilarang secara etis;
- c. Tidak menjadi rekanan Bari lembaga daerah, balk langsung maupun tidak langsung sepanjang dilarang menurut peraturan perundang-undangan;
- d. Tidak menjadi Calo atau makelar perizinan yang membuat kurang baiknya atas citra Pegawai Negeri Sipil.
BAB II - KODE ETIK PEGAWAI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
Pasal 16

- a. Saling menghormati sesama Warga Negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama;
- c. Saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
- d. Menghargai perbedaan pendapat;
- e. Menjungjung tinggi harkat dan martabat pegawai;
- f. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pegawai;
- g. Berhimpun dalam wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas semua Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas semua pegawai dalam memperjuangkan hak-haknya.
BAB III - PEDOMAN PERILAKU
Pasal 17

Pegawai Pemerintah Kota Banjarmasin wajib melaksanakan nilai-nilai dasar (basic individual values) sebagai berikut :
- a. Integritas, bersikap, berperilaku dan bertindak jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan;
- b. Profesionalisme, berpengetahuan luas, berketerampilan yang tinggi sehingga mampu bekerja sesuai dengan kompetensi, mandiri tanpa intervensi pihak lain, konsisten dan bersunguh-sungguh dalam menjalankan pekerjaan;
- c. Inovasi, kaya akan ide-ide baru dan selalu meningkatkan kemampuan dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Transparansi setiap pelaksanan pekerjaan dapat diukur dan dapat dipertangungjawabkan serta senantiasa dalam evaluasi secara berkala dan terbuka semua stakeholder Pememtah Kota Banjarmasin.
- e. Produktifitas mampu bekerja keras dengan orientasi;
- f. Religiusitas,berkeyakinan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berada dibawah pengawasan sang pencipta, tekun melaksanakan ajaran agama, mengawali setiap tindakan selalui didasari nilai ibadah sehingga apa yang dilakukan harus lebih baik dari hari kemarin;
- g. Kepemimpinan berani menjadi pelopor dan penggerak perubahan dalam pemberantasan korupsi, dapat dipercaya untuk mencapai kinerja yang melebihi harapan.
BAB III - PEDOMAN PERILAKU
Pasal 18

Dalam tingkah laku pegawai wajib :
- a. Menjaga nama baik dan martabat pegawai baik didalam maupun diluar kedinasan;
- b. Harus mempunyai sifat kepemimpinan;
- c. Memelihara jwa korps pegawai;
- d. Menjadi contoh dan teladan dilingkungan masyarakat dan kedinasan;
- e. Dilarang mengunjungi tempat-tempat yang dapat merendahkan harkat dan martabat pegawai;
- f. Tidak sombong dan tidak mau menang sendiri.
BAB III - PEDOMAN PERILAKU
Pasal 19

Dalam pelaksanaan kewenangan pegawai ;
- a. Harus melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta berdasarkan dan bepedoman pada Standar Opersional Pekerjaan (SOP) pada SKPD yang telah ditetapkan;
- b. Tidak diperkenankan menyalahgunakan tugas, wewenang dan kewajibannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, kelompok, golongan atau afiliasi lainnya.
BAB III - PEDOMAN PERILAKU
Pasal 20

Dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pegawai ;
- a. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi dan tugasnya secara efisiensi, efektif dan konsisten; dan
- c. Tidak diperkenankan menyalahgunakan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan pribadi, keluarga , kroni, kelompok, golongan atau afiliasi lainnya.
BAB III - PEDOMAN PERILAKU
Pasal 21

Jika terjadi benturan kepentingan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pegawai ;
- a. Dilarang memegang jabatan lain yang dapat menimbulkan potensi terjadinya benturan kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Membuat pernyataan tertulis.
BAB IV - MUM ETIK MMUS SKPD
Pasal 22

- (1) Pejabat pembinak kepegawaian masing-masing Satuan Kerja Perngkat Daerah dapat menetapkan kode etik khusus dilingkungan SKPD.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan karakteristik masing-masing SKPD.
BAB IV - MUM ETIK MMUS SKPD
Pasal 23

Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Kode Etik sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Walikota
BAB V - INFORMASI PELANGGARAN KODE ETIK
Pasal 24

Informasi adanya pelanggran kode etik dapat ciiketahui dari :
- a. Hasil pemeriksaan dan laporan dari instansi penegak hukum;
- b. Hasil pemeriksaan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah;
- c. Hasil pengawsan melekat atasan langsung;
- d. Hasil Informasi dari media cetak dan elektronisk;
- e. Pengaduan. masyarakat;
- f. Informasi dari kotak pengaduan/ saran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
BAB V - INFORMASI PELANGGARAN KODE ETIK
Pasal 25

- (1) Setiap atasan pegawai atau pejabat berwenang yang menerima pengaduan sebagaimana climaksud pada Pasal 24 dan mengetahui adanya dugaan pelanggaran wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor.
- (2) Atasan langsung yang tidak menindaklanjuti sebagaimana diTnalcsud pada ayat (1) dianggap sebagai pelanggaran kode etik.
BAB V - INFORMASI PELANGGARAN KODE ETIK
Pasal 26

- (1) Dalam rangka melaksanakan asas keadilan dan asas praduga tak bersalah maka Majelis Kode Etik dapat memberikan rekomendasi kepada Pengawas Intern Pemerintah untuk melakukan pemeriksaan khusus guna klarifikasi permasalahan.
- (2) Selama pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikoordinasikan terlebih dahulu dengan aparat penegak hukum memberitahukan bahwa permasalahan sedang dalam proses penanganan intern dan hasilnya akan disampaikan pula kepada aparat penegak hukum.
BAB V - INFORMASI PELANGGARAN KODE ETIK
Pasal 27

- (1) Pegawai yang mendapat panggilaan dari aparat penegak hukum tidak sesuai prosedur dilarang menyerahkan dokumen milik pemerintah, pemerintah daerah kecuali telah mendapat izin secara tertulis dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pegawai yang mendapat panggilan aparat penegak hukum secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib melaporkan secara berjenjang kepada atasannya dan diteruskan dilaporkan kepada Kepala Daerah.
- (3) Pegawai yang mendapat pemanggilan guna pemeriksaan aparat penegak hukum wajib mendapatkan Izin tertulis yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Daerah.
BAB VI - PENECrAKKAN BODE ETHE
Pasal 28

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina. Kepegawaian
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
...)
- a. Pernyataan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang daleun ruang yang tertutup yang hanya diketahui oleh pegawai yang bersangkutan dan pejabat lainnya yang terkait; atau
- b. Pernyataan secara terbuka oleh pejabat yang berwenang melalui forum pertemuan resmi pegawai, upacara bendera, papan pengumuman, media massa atau frum lain yang sesuai untuk itu;
- (4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai.
- (5) Pejabat sebagaimana dimaksucl, pada ayat (3) dapat mendelegasikan kewenangan kepada pejabat lain dilingkungannya sekurang-kuranganya dilaksanakan oleh pejabat struktural eselon III.
BAB VII - MAJELIS KODE ETIK
Pasal 29

- C..) (1) Guna menegakkan kode etik pada setiap instansi Pemerintah Kota Banjarmasin dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan.
BAB VII - MAJELIS KODE ETIK
Pasal 30

- Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 terdiri (1) Keanggotaan Majelis dari
- a. Pembina
Walikota Banjarmasin; :
- b. Penasehat
Wakil Walikota Banjarmasin; :
- c. Ketua
Sekretaris Daerah (merangkap anggota); :
- Asisten Administrasi (merangkap anggota); d. Wakil Ketua :
- e. Sekretaris
- Kepala Badan Kepegawaian Daerah (merangkap anggota); :
- f. Anggota
- g. Anggota
- h. Anggota
- i. Anggota
- j. Anggota
- k. Anggota
Inspektur Kota; :
Kepala Badan Keuangan; :
Irban Aparatur; :
Kabid Kedudukan Hukum Kepegawaian BKD; :
Kabid Pengembangan Karier; :
Kabag Organisasi. :
BAB VII - MAJELIS KODE ETIK
Pasal 31

Jabatan diperiksa dan pangkat jabatan dan pangkat pegawai anggota Majelis Kode Etik tidak boleh rendah dari jabatan dan pangkat pegawai yang diperiksa karena melanggar kode etik;
BAB VII - MAJELIS KODE ETIK
Pasal 32

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai yang disangka melanggar kode etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah pegawai yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri.
3. L.)
BAB VII - MAJELIS KODE ETIK
Pasal 33

Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan kode etik, Majelis Kode Etik dibantu sekretariat pelaksana terdiri dari pejabat kepegawaian.
BAB VII - MAJELIS KODE ETIK
Pasal 34

Majelis Kode Etik mempunyai tugas sebagai berikut :
- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa epegawai yang disangka melanggar kode etik;
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah pegawai yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela dirt
- (3) Keputusan Majelis Kode etik diambil secara musyawarah mufakat
- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai maka keputusan diambil dari suara terbanyak ;
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final dan mengikat.
BAB VII - MAJELIS KODE ETIK
Pasal 35

Majelis Kode Etik dapat memberikan rekomendasi lebih lanjut kepada aparat penegak hukum, apabila didalam pemeriksaan ditemui adanya perbuatan melawan hukum korupsi, kolusi, nepotisme yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah/negara.
BAB VII - MAJELIS KODE ETIK
Pasal 36

Setiap laporan dan/atau pengaduan dan masyarakat atau pegawai terhadap pelanggaran kode etik diperiksa oleh Majelis Kode Etik dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima.
BAB VII - MAJELIS KODE ETIK
Pasal 37

- C.) (1) Dalam melakukan pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 :
- a. Anggota majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi;
- b. Sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat dan alasan, argument pada ayat (1) bersifat rahasia
- (2) Tanggapan, pendapat, alas an, dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia;
- (3) Pemeriksaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihacliri paling sedikit 5 (lima) anggota. Majelis Kode Etik.
BAB VII - MAJELIS KODE ETIK
Pasal 38

- (1) Pegawai yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi narna baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.
BAB VII - MAJELIS KODE ETIK
Pasal 39

Majelis Kode Etik melakukan pertemuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
BAB VII - MAJELIS KODE ETIK
Pasal 40

Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada :
- a. Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;
- b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan atau sanksi lainnya kepada Pegawai yang bersangkutan.
BAB VII - MAJELIS KODE ETIK
Pasal 41

Segala kegiatan yang berhubungan dengan Majelis Kode Etik dibebankan pada APBD Kota Banjarmasin dan/atau dana yang sah lainnya.
BAB VII - KETENTUAN PENITIVP
Pasal 42

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Peraturan Walikota ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.
Ditetapkan di Kota Banjarmasin Pada tanggal 2 Januari 2012
WALIKOTA BANJARMASIN,7.\_
H. MUHIDIN
Diundang di Banjarmasin Pada tanggal 3 Jan uari 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,
BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2012 NOMOR 02.11
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di jalan baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) dimungkinkan meningkatnya pelayanan perbengkelan yang semakin berkembang perlu adanya pembinaan, pengendalian dan pengawasan bagi perbengkelan kendaraan bermotor ;
- b. bahwa berdasarkan pada huruf a agar setiap bengkel kendaraan bermotor memenuhi standarisasi guna tercapainya persyaratan teknis ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pendirian Bengkel Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ) ;
4. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN PENDIRIAN BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batang Hari.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Izin adalah Izin untuk mendirikan perbengkelan kendaraan bermotor baik Roda 2 (dua) maupun Roda 4 (empat) atau lebih yang berdomisili di Kabupaten Batang Hari.
8. Perbengkelan Kendaraan Bermotor adalah bengkel yang berfungsi untuk membetulkan/ memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan termasuk karoseri kendaraa bermotor.
9. Perbengkelan Type A adalah perbengkelan dengan nilai modal 300 juta keatas .
10. Perbengkelan Type B adalah perbengkelan dengan nilai modal 100 juta keatas sampai dengan 300 juta .
11. Perbengkelan Type C adalah perbengkelan dengan nilai modal sampai dengan 100 juta .
12. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial, politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
13. Retribusi perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
15. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
17. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda 2 (dua) atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Nama Retribusi adalah Retribusi Izin Pendirian Bengkel Kendaraan Bermotor.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian Izin Pendirian Bengkel Kendaraan Bermotor.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Pendirian Bengkel Kendaraan Bermotor.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Izin Pendirian Bengkel Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.
BAB IV - PROSES PENERBITAN IZIN PENDIRIAN BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mengusahakan perbengkelan Kendaraan bermotor harus mendapatkan Izin Pendirian Bengkel Kendaraan Bermotor dan karoseri dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini pemohon diharuskan :
- a. Mengajukan permohonan kepada Bupati atau Instansi yang ditunjuk dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan dengan dibubuhi leges
- b. Melampirkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
- c. Melunasi pungutan sesuai dengan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini setelah permohonan diterima
- (3) Izin Pendirian Bengkel Kendaraan Bermotor diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan ;
- (4) Masa berlaku Izin Pendirian Bengkel Kendaraan Bermotor untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
BAB V - PRINSIP DAN PENETAPAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarip Retribusi Izin Pendirian Bengkel Kendaraan Bermotor didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Pendirian Bengkel Kendaraan Bermotor.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF IZIN PENDIRIAN BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan type bengkel ;
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
- a. Perbengkelan kendaraan bermotor roda 2 (dua) type A adalah sebesar Rp. 150.000,-
- b. Perbengkelan kendaraan bermotor roda 2 (dua) type B adalah sebesar Rp. 100.000,-
- c. Perbengkelan kendaraan bermotor roda 2 (dua) type C adalah sebesar Rp. 50.000,-
- d. Perbengkelan kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih type A adalah sebesar Rp. 200.000,-
- e. Perbengkelan kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih type B adalah sebesar Rp. 150.000,-
- f. Perbengkelan kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih type C adalah sebesar Rp. 100.000,-
- g. Perbengkalan service station, bengkel karo seri/rumah-rumah kendaraan adalah sebesar Rp. 150.000,-
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF IZIN PENDIRIAN BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 9

- (1) Untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan izin yang telah dikeluarkan, setiap bengkel wajib memiliki kartu kegiatan usaha bengkel kendaraan bermotor yang diberikan setiap tahun ;
- (2) Kartu kegiatan usaha bengkel kendaraan bermotor sebagaimana dimakud ayat (1) pasal ini dikenkan tarif sebagai berikut :
- a. Perbengkelan kendaraan bermotor roda 2 (dua) type A sebesar Rp. 100.000,-
- b. Perbengkelan kendaraan bermotor roda 2 (dua) type B sebesar Rp. 50.000,-
- c. Perbengkelan kendaraan bermotor roda 2 (dua) type C sebesar Rp. 25.000,-
- d. Perbengkelan kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih type A sebesar Rp. 150.000,-
- e. Perbengkelan kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih type B sebesar Rp. 100.000,-
- f. Perbengkelan kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih type C sebesar Rp. 50.000,-
- g. Perbengkelan service station, bengkel karoseri / rumah - rumah kendaraan sebesar Rp. 50.000,-
BAB VIII
Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan dan atau oleh pihak ketiga ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD .
BAB IX - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 12

- (1) Penagihan retribusi izin pendirikan perbengkelan dibayar ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus penerima Dinas Pendapatan Daerah paling lambat 2 x 24 jam ;
- (2) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang ;
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
BAB X - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya dari retribusi yang terutang.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

- (1) Izin Pendirian Bengkel Kenderaan Bermotor yang masa berlakunya sudah berakhir, wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Apabila terjadi perubahan Type perbengkelan berlaku ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah .
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
BAB XIII - P E N Y I D I K A N
Pasal 16

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum dapat juga dilakukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah.
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah.
- j. Menghentikan penyidikan dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
B A B XIV
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIII - P E N Y I D I K A N
Pasal 17

Hal -hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB XIII - P E N Y I D I K A N
Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.
Disahkan di Muara Bulian.
Pada tanggal 14 Maret 2002
BUPATI BATANG HARI
ABDUL FATTAH
Diundangkan di Muara Bulian.
Pada tanggal 14 Maret 2002.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
S A L I M J U F R I
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2002 NOMOR 11
PENJELASAN
Pasal 1

cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4

cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5

cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6

cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7

cukup jelas
Pasal
8 cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9

cukup jelas
Pasal
10
cukup jelas
Pasal
11
cukup jelas
Pasal
12
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14

cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15

cukup jelas
Pasal
16
cukup jelas
Pasal
17
cukup jelas
Pasal
18
cukup jelas