PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 8 Tahun 2012
Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.
Berlaku: 22 Oktober 2012
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa u ntu k m elaksan akan keten tu an Pasal 148 ayat (2) Un dan g-Un dan g Nom or 32 Tahun 2004 t en t a n g Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diu bah kedua kalin ya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu mengatur pembentukan dan s u s u n a n organisasi Satu an Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa u n tu k mengoptimalkan kin erja Satu an Polisi Pamong Praja dalam rangka menegakkan Peratu ran Daerah, penyelenggaraan ketertiban u m u m dan ketenteraman masyarakat, perlu membentuk lembaga yang secara stru ktu ral sesu ai dengan ketentu an Peratu ran Pem erin tah Nom or 6 Tahun 2010;
- c. bahwa Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2006 t en t a n g Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, Pakaian Dinas, Perlen gkapan dan Peralatan Satu an Polisi Pam on g Praja t id a k s es u a i dengan Peratu ran Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 t en t a n g Satu an Polisi Pamong Praja, s eh in gga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan s ebagaimana dimaksud dalam hu ru f a, h u ru f b dan huruf c, perlu membentuk Peratu ran Daerah t en t a n g Organisasi dan Tata Kerja Satu an Polisi Pam on g Praja;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Un dan g-Un dan g Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 t en t a n g Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lin gku n ga n Propinsi J a wa -Tim u r, J a wa -Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Is t im ewa Yogyakarta s ebagaimana telah diu bah den gan Un dan g-Undang Nomor 13 Tahu n 1954 (Lem baran Negara Repu blik In don esia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 t en t a n g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repu blik In don esia Nom or 4437) s ebagaimana telah diu bah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2008 Nom or 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 t en t a n g Pembentukan Peratu ran Peru n dan g-undangan (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5234);
5. Peratu ran Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 t en t a n g Peru bahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malan g dan Kabu paten Daerah Tin gkat II Malang (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 3354);
6. Peratu ran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 t en t a n g Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4593);
7. Peratu ran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 t en t a n g Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabu paten/ Kota (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2007 Nom or 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peratu ran Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 t en t a n g Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2007 Nom or 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peratu ran Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 t en t a n g Satu an Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10. Peratu ran Presiden Nom or 1 Tah u n 2007 ten tan g Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarlu asan Peraturan Perundang-undangan;
26
11. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2010 tentang Penggu naan Senjata Api bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
38
12. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2010 t en t a n g Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatih an Dasar Polisi Pamong Praja;
40
13. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2011 tentan g Pedom an Organ isasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
53
14. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2011 tentang Pembentu kan Produ k Hu ku m Daerah;
54
15. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedu r Satuan Polisi Pamong Praja;
60
16. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2012 t en t a n g Penetapan J u m la h Polisi Pamong Praja;
17. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 73);
18. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Uru san Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG dan WALIKOTA MALANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Perangkat Daerah adalah u n s u r pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, In s p ek tora t, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga
Teknis Daerah, Lembaga Lain, Satu an Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Lembaga Lain adalah lembaga yang dibentu k sebagai pelaksanaan dari ketentu an peru n dan g-u n dan gan dan t u ga s pemerintahan u m u m la in n ya , yang ditetapkan s ebagai bagian dari perangkat daerah.
7. Peratu ran Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peratu ran perundang-undangan yang dibentu k oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan persetujuan bersama Walikota Malang.
8. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Malang.
9. Keputusan Walikota adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
10. Aparatur adalah aparatur Pemerintah Daerah.
11. Satu an Polisi Pamong Praja yang selanju tn ya disebu t Satpol PP adalah bagian peran gkat daerah dalam pen egakan Perda, Peratu ran Walikota dan Keputusan Walikota, serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
12. Kepala Satu an Polisi Pam on g Praja yan g selan ju tn ya disebu t Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.
13. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP s ebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, serta penyelenggaraan ketertiban u m u m dan ketenteraman masyarakat.
14. Ketertiban u mu m dan ketenteraman masyarakat adalah s u a t u keadaan din a m is yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
15. Perlindungan masyarakat adalah su atu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan s erta keterampilan u n tu k m elaksan akan kegiatan penanganan bencana gu n a mengurangi dan memperkecil akibat bencana, s erta iku t memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
16. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik In don esia Resort Malang Kota.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang s ela n ju tn ya disingkat PPNS adalah t en a ga fu n gs ion a l Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lin gku n ga n pemerintah daerah yang memiliki keahlian s es u a i bidang t u ga s n ya berdasarkan ketentu an peratu ran peru n dan gundangan.
18. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
19. Camat adalah kepala Kecamatan sebagai perangkat daerah.
20. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.
21. Senjata Api adalah s en ja ta gas air mata berbentu k pistol/revolver/senapan yang dapat ditembakkan dengan peluru gas dan stick (pentungan), s en ja ta keju t lis t r ik berbentu k stick (pentungan) dengan menggunakan aliran listrik stroom.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, Peratu ran Walikota dan Keputusan Walikota, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Satpol PP dipimpin oleh s eoran g Kepala Satpol PP yang berkedudukan di bawah dan bertanggu ng jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) Satpol PP m em pu n yai tu gas pokok menegakkan Perda, Peratu ran Walikota dan Keputusan Walikota, s erta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan tugas lainnya yang meliputi :
- a. mengikuti proses penyu su n an Perda serta kegiatan pem bin aan dan penyebarlu asan Perda, Peratu ran Walikota dan Kepu tu san Walikota;
- b. membantu pengamanan dan pengawalan t a m u Very Very Important Person (VVIP) t er m a s u k pejabat negara dan t a m u negara;
- c. pelaksanaan pengamanan aset s es u a i dengan ketentu an peraturan perundang-undangan;
- d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan u m u m dan pemilihan u m u m Walikota dan Wakil Walikota;
- e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
- f. pelaksanaan tu gas pem erin tah an u m u m lain n ya yan g diberikan oleh Walikota sesu ai den gan prosedu r dan keten tu an peratu ran perundang-undangan.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

Dalam melaksanakan t u ga s pokok s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Satpol PP mempunyai fungsi :
- a. peru mu san dan pelaksanaan kebijakan di bidan g penegakan Perda, Peratu ran Walikota dan Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban u m u m dan keten teram an m asyarakat serta perlin du n gan masyarakat;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penegakan Perda, Peratu ran Walikota dan Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban u m u m dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda, Peratu ran Walikota dan Keputusan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban u m u m dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian, PPNS dan/ atau Aparatur lainnya;
- d. pengawasan t er h a d a p masyarakat, aparatu r, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda, Peratu ran Walikota dan Keputusan Walikota;
- e. pelaksanaan penyidikan t in d a k pidana pelanggaran di bidang penegakan Perda, Peratu ran Walikota dan Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban u m u m dan ketenteraman masyarakat s erta perlin du n ga n masyarakat sesu ai den gan keten tu an peratu ran perundang-undangan;
- f. pelaksanaan pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- g. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digu nakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- h. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- i. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, ru mah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- j. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- k. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- l. pelaksanaan pengukuran In deks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/ atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan s eca ra periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- m. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penegakan Perda, Peratu ran Walikota dan Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban u m u m dan keten teram an m asyarakat serta perlin du n gan masyarakat;
- n. penyampaian data hasil pem bangu nan dan in form asi lain n ya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
- o. penyelenggaraan Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan dan jabatan fungsional;
- p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.
BAB III - WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

Polisi Pamong Praja berwenang :
- a. melakukan t in d a k a n penertiban nonyustisial t er h a d a p warga masyarakat, aparatu r, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- b. menindak warga masyarakat, aparatu r, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban u mu m dan ketenteraman masyarakat terkait dengan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- c. fa s ilit a s i d a n p em b er d a ya a n k a p a s it a s p en yelen gga r a a n p er lin d u n ga n masyarakat;
- d. melakukan t in d a k a n penyelidikan t er h a d a p warga masyarakat, aparatur, atau badan hu ku m yang didu ga m elaku kan pelan ggaran atas Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; dan
- e. melakukan t in d a k a n administratif t er h a d a p warga masyarakat, aparatu r, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
Bagian Kedua Hak dan Kewajiban
BAB III - WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6

- (1) Polisi Pam on g Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fa s ilit a s la in s es u a i dengan t u ga s dan fu n gs in ya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Polisi Pamong Praja dapat diberikan t u n ja n ga n khusus s es u a i dengan kemampuan keuangan daerah.
BAB III - WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :
- a. menjunjung tinggi norma hu ku m, norma agama, hak asasi m an u sia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. mentaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pam on g Praja;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. melaporkan kepada Kepolisian atas ditem u kan n ya atau patu t didu ga adanya tindak pidana; dan
- e. menyerahkan kepada PPNS atas ditemu kannya atau patu t didu ga adanya pelanggaran t er h a d a p Perda, Peratu ran Walikota dan Keputusan Walikota.
BAB III - WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 8

- (1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi s ya ra t dapat ditetapkan menjadi PPNS s es u a i dengan ketentu an peratu ran peru n dan gundangan.
- (2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan s ebagai PPNS s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat lan gsu n g m en gadakan penyidikan t er h a d a p pelanggaran Perda, Peratu ran Walikota dan Keputusan Walikota yang dilaku kan oleh warga masyarakat, aparatu r, atau badan hukum.
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP, terdiri atas :
- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
- 1) Subbagian Penyusunan Program;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Umum.
- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas :
- 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- d. Bidang Ketertiban Umu m dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas :
- 1) Seksi Operasi dan Pengendalian;
- 2) Seksi Kerjasama.
- e. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri atas :
- 1) Seksi Pelatihan Dasar;
- 2) Seksi Teknis Fungsional.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :
- 1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satpol PP sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 1

0
- (1) Pada Kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Satpol PP Kecam atan sebagaim an a dim aksu d pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Satuan.
- (3) Kepala Satu an s ebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (4) Kepala Satu an sebagaimana dimaksu d pada ayat (2), secara tekn is administratif bertan ggu n g jawab kepada Cam at dan secara tekn is operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
BAB V - ESELON
Pasal 1

1
- (1) Kepala Satpol PP merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang Satpol PP merupakan ja b a t a n struktural eselon IIIb.
- (3) Kepala Su bbagian dan Kepala Seksi Satpol PP m eru pakan jabatan struktural eselon IVa.
BAB VI - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 1

2
- (1) Polisi Pa m on g Pra ja da pa t dia n gka t s eba ga i p eja b a t fu n gs ion a l ya n g penetapannya dilaku kan s es u a i dengan ketentu an peratu ran perundang-undangan, dan dikelompokkan ke dalam Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok ja b a t a n fu n gs ion a l mempunyai tugas s es u a i dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain t u ga s s ebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelompok ja b a t a n fu n gs ion a l melaksanakan t u ga s khusus s es u a i dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peratu ran peru ndan gundangan.
- (4) Kelompok jabatan fu n gsion al sebagaim an a dim aksu d pada ayat (2), terdiri atas :
- a. tenaga fungsional polisi pamong praja; dan
- b. ja b a t a n fu n gs ion a l la in n ya yang t er b a gi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (5) J u m la h t en a ga fu n gs ion a l s ebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diten tu kan berdasarkan kebu tu h an dan beban kerja dalam rangka melaksanakan tugas menegakkan Perda, Peraturan Walikota dan Kepu tu san Walikota serta pen yelen ggaraan ketertiban u m u m , ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
- (6) Tenaga fu n gsion al sebagaim an a dimaksud pada ayat (4) h u ru f a, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (7) J en is d a n jen ja n g ja b a ta n fu n gs ion a l d ia tu r b erd a s a r k a n p er a tu r a n perundang-undangan.
BAB VII - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 13

Persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja adalah :
- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. berijazah s eku ra n g-ku ra n gn ya Sekolah Lanju tan Tin gkat Atas atau yang setingkat;
- c. t in ggi badan s eku ra n g-ku ra n gn ya 160 cm (s era tu s enam pulu h s en tim eter) u n tu k la k i-la k i dan 155 cm (s era tu s lim a pulu h lim a sentimeter) untuk perempuan;
- d. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani; dan
- f. lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.
BAB VII - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 14

Polisi Pamong Praja diberhentikan karena :
- a. alih tugas;
- b. melanggar disiplin Polisi Pamong Praja;
- c. dipidana penjara berdasarkan putu san pengadilan yang t ela h mendapatkan kekuatan hukum tetap; dan/atau
- d. t id a k dapat melaksanakan t u ga s dan kewajiban s ebagai Polisi Pamong Praja.
Bagian Kedua Kewenangan Pengangkatan dan Pemberhentian
BAB VII - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 15

- (1) Kepala Satpol PP dian gkat dan diberh en tikan oleh Walikota setelah berkonsultasi kepada Gubernur.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi Satpol PP diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas u s u l Sekretaris Daerah.
BAB VIII - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pasal 16

- (1) Polisi Pamong Praja wajib mengikuti pendidikan dan pelatih an teknis dan fungsional Polisi Pamong Praja.
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatih an t ek n is dan fu n gs ion a l s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), s es u a i dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN, DAN PERALATAN OPERASIONAL
Pasal 17

- (1) Pakaian din a s , perlen gkapan, dan peralatan operasional Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Pengadaan pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional Polisi Pamong Praja s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan operasional Satpol PP.
BAB IX - PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN, DAN PERALATAN OPERASIONAL
Pasal 1

8
Untuk menunjang operasional, Polisi Pamong Praja dapat dilen gkapi dengan s en ja ta api yang pengatu ran mengenai jenis dan ketentu an penggunaannya berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian.
BAB X - TATA KERJA
Pasal 19

Satpol PP dalam melaksanakan t u ga s pokok dan fu n gs in ya wajib menerapkan prinsip koordinasi, in tegrasi, dan sin kron isasi baik secara vertikal maupun horizontal.
BAB X - TATA KERJA
Pasal 20

Polisi Pamong Praja wajib melaksanakan sistem pengendalian intern.
BAB X - TATA KERJA
Pasal 21

Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidan g, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian, s erta Kepala Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan bertanggu ng ja wab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petu nju k bagi pelaksanaan tu gas bawah an , dan bila terjadi penyimpangan, mengambil la n gka h -la n gka h yang diperlu kan s es u a i dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X - TATA KERJA
Pasal 22

Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidan g, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian, serta Kepala Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggu ng ja wab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
BAB XI - KERJA SAMA DAN KOORDINASI
Pasal 23

- (1) Satpol PP dalam m elaksan akan tu gasn ya dapat m em in ta ban tu an dan/ atau bekerja s a m a dengan Kepolisian dan/ atau instansi vertikal lainnya.
- (2) Satpol PP dalam h al m em in ta ban tu a n kepada Kepolisian dan / atau in s t a n s i vertikal la in n ya s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- (3) Kerja sam a sebagaim an a dim aksu d pada ayat (1), didasarkan atas hubungan fu ngsional, salin g m em ban tu , dan s a lin g menghormati dengan mengutamakan kepentingan u m u m dan memperhatikan hirarki dan kode etik birokrasi.
BAB XII - PEMBINAAN DAN PELAPORAN
Pasal 24

- (1) Walikota melakukan pembinaan teknis operasional Satpol PP.
- (2) Walikota menyampaikan laporan kepada Gu bernu r secara berkala dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (3) Pedoman sistem pelaporan sebagaimana dimaksu d pada ayat (2,) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIII - PEMBIAYAAN
Pasal 25

- (1) Pembiayaan pembinaan teknis operasional dan biaya pelaksanaan t u ga s Polisi Pam on g Praja dibeban kan pada An ggaran Pen dapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Semua biaya yang berkaitan dengan pakaian dinas Polisi Pam on g Praja dan PPNS di lin gku n gan Satpol PP serta perlen gkapan dan peralatan operasional Satpol PP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB XIV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26

Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satpol PP ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB XV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

Semua tu gas dan fu n gsi yan g dilaksan akan Satpol PP sebagai akibat dari ketentu an yang diatu r dalam Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahu n 2006 ten tan g Pem ben tu kan , Kedu du kan , Tu gas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, Pakaian Dinas Perlengkapan dan Peralatan Satu an Polisi Pam on g Praja (Lem baran Daerah Kota Malan g Tah u n 2006 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36), masih tetap dilaksanakan s a m p a i dengan dilan tik/ ditu ga s ka n n ya Pejabat s es u a i Peraturan Daerah ini.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Pada s a a t Peratu ran Daerah in i mulai berlaku , Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahu n 2006 tentan g Pem ben tu kan , Kedu du kan , Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satu an Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar s etia p orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.
Ditetapkan di Malang pada tanggal 22 Oktober 2012
WALIKOTA MALANG, ttd.
Drs. PENI SUPARTO, M.AP
Diundangkan di Malang
pada tanggal 8 Nopember 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,
ttd.
Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Madya NIP. 19580415 198403 1 012
LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2012 NOMOR 8
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, t td.
DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 t en t a n g Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diu bah kedu a kalin ya den gan Un dan gUndang Nomor 12 Tahun 2008, merupakan s a la h s a t u wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pen yelen ggaraan oton om i daerah u n tu k m em berdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tu ntu tan era globalisasi dan otonomi daerah, m aka kon disi keten teram an dan ketertiban u m u m daerah yang kon du sif m eru pakan su atu kebu tu h an m en dasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.
Satpol PP mempunyai t u ga s membantu Walikota untuk menciptakan s u a t u kondisi daerah yang t en t er a m , t er t ib , dan t er a t u r s eh in gga penyelenggaraan r oda pemerintahan dapat berjalan dengan la n ca r dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena it u , Satpol PP ditu n tu t u n tu k menegakkan Perda, Peratu ran Walikota dan Keputusan Walikota.
Untuk mengoptimalkan kin erja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang t en t er a m , t er t ib , dan t er a t u r . Penataan kelembagaan Satpol PP t id a k hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan ju mlah penduduk di su atu daerah, tetapi ju ga beban t u ga s dan tan ggu n g ja wab yan g diem ban , bu daya, sosiologi, serta resiko keselamatan polisi pamong praja.
Keberadaan Peratu ran Pemerintah Nomor 6 Tahu n 2010 tentang Satu an Polisi Pam on g Praja yan g m en cabu t Peratu ran Pem erin tah Nomor 32 Tahun 2004 t en t a n g Pedoman Satu an Polisi Pamong Praja menjadikan Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor
7
Tahun 2006 t en t a n g Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, Pakaian Dinas, Perlen gkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja dirasakan tidak lagi relevan. Tugas perlin du n gan masyarakat merupakan bagian dari fu n gs i penyelenggaraan ketertiban u mu m dan ketenteraman masyarakat, dengan demikian fu n gsi perlin du n gan m asyarakat yan g selam a in i berada pada Satu an Kerja Perangkat Daerah bidang kesatu an bangsa, politik dan perlin du n gan masyarakat menjadi fu n gs i Satpol PP.
Sehubungan dengan hal t er s eb u t dan s es u a i dengan ketentu an s u s u n a n organisasi, formasi, t u ga s , fu n gs i, wewenang, hak dan kewajiban Satpol PP s ebagaimana diatu r dalam Peratu ran Pemerintah Nomor 6 Tahu n 2010 tentang Satu an Polisi Pam on g Praja beserta peratu ran pelaksanaannya, maka disu su n la h Peraturan Daerah ini.
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas.

Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Pertanggu ngjawaban Kepala Satpol PP kepada Walikota melalu i Sekretaris Daerah adalah pertanggu ngjawaban administratif. Pengertian melalu i bukan berarti Kepala Satpol PP merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara stru ktu ral Kepala Satpol PP berada lan gsu n g di bawah Walikota.Ayat (1)Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 t en t a n g Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan ketertiban u m u m dan ketenteraman masyarakat meru pakan u ru san wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah termasuk penyelenggaraan perlin du n gan masyarakat.
PENJELASAN
Pasal 4

## Pasal 5

## Ayat (2)Cukup jelas.Cukup jelas.## Huruf aTin dakan penertiban nonyu stisial adalah t in d a k a n yang dilaku kan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/ atau memulihkan ketertiban u m u m dan ketenteraman masyarakat t er h a d a p pelanggaran Perda, Peratu ran Walikota dan Keputusan Walikota dengan cara yang s es u a i dengan ketentu an peratu ran peru n dan g-undangan dan tidak sampai proses peradilan.## Huruf bYang dimaksud dengan menindak adalah melakukan tindakan hu ku m terhadap pelanggaran Perda, Peratu ran Walikota dan Kepu tu san Walikota u n tu k diproses melalu i peradilan s es u a i dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.## Huruf cCukup jelas.## Huruf dYang dimaksud dengan t in d a k a n penyelidikan adalah t in d a k a n Polisi Pamong Praja yang t id a k menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan in form a s i t en t a n g adanya dugaan pelanggaran Perda, Peratu ran Walikota dan Keputusan Walikota, antara la in mencatat, mendokumentasi atau merekam kejadian/ keadaan, serta meminta keterangan.## Huruf eYang dimaksud dengan t in d a k a n administratif adalah t in d a k a n beru pa pemberian s u r a t pemberitahuan, s u r a t t egu ra n / s u ra t perin gatan t er h a d a p pelanggaran Perda, Peratu ran Walikota dan Keputusan Walikota.##
PENJELASAN
Pasal 8

Pasal 9

Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (1)Yang dimaksud dengan fa s ilit a s la in adalah pakaian din a s dan perlen gkapan operasional lainnya.Ayat (2)Cukup jelas.Huruf aYang dimaksud dengan norma s os ia l la in n ya adalah adat atau kebiasaan yang diaku i s ebagai atu ran / etika yang mengikat secara moral kepada masyarakat setempat.## Huruf bCukup jelas.## Huruf cYang dimaksu d dengan membantu menyelesaikan perselisih an adalah u paya pencegahan agar perselisih an antara warga masyarakat t er s eb u t t id a k menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.## Huruf dYang dimaksud dengan t in d a k pidana adalah tindak pidana di luar yang diatur dalam Perda.## Huruf eCukup jelas.Cukup jelas.## Ayat (3)Sesuai Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 t en t a n g Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelu rah an pada Kecamatan dibentu k Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Pembentukan Satpol PP pada t in gk a t kecamatan sebagai Unit Pelaksana Satpol PP, u n tu k efis ien s i dan efektivitas pelaksanaan ketertiban u m u m dan ketenteraman masyarakat, s erta penegakan Perda, Peratu ran Walikota dan Keputusan Walikota, Kepala Satpol PP di Kecamatan secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.Ayat (4)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24

Ayat (1)

Pembinaan teknis operasional melipu ti pem bin aan kemampuan Polisi Pamong Praja melalui pembinaan etika profesi, pengembangan pengetahuan, dan pengalaman di bidang Pamong Praja.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 29

Cukup jelas.

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 6