Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 1 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
- Mengingat
BUPATI TEMANGGUNG
PROVINS! JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG·
PENYELENGGARAAN ANALISIS ,DAMPAK LALU LINTAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,
- a. bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas di jalan;
- b. bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Daerah serta sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 18 huruf d, Pasal 47, dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5025);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 ten tang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5229);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5317);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5468);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5594);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2011 ten tang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan BUPATITEMANGGUNG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
PENYELENGGARAAN
'
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan perhubungan.
6. Analisis dampak lalu lintas yang selanjutnya dapat disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrasjruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
7. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh atau gangguan terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan yang diakibatkan oleh setiap rencaha pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
8. Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
9. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
10. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
11. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:
- a. memprediksi dampak lalu lintas yang ditimbulkan suatu pembangunan baru atau pengembangan;
- b. mengindentifikasi masalah-masalah yang dapat mempengaruhi putusan pengembang atau pembangun dalam melaksanakan pembangunan baru atau pengembangan yang diusulkan;
- c. menentukan bentuk manajemen dan rekayasa atau perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi akibat pembangunan baru atau pengembangan terhadap lalu lintas disekitarnya; dan
- d. menjadi pedoman pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah kegiatan pembangunan baru atau pengembangan yang berdampak pada lalu lintas dan angkutan jalan di jalan yang berstatus administrasi sebagai Jalan Kabupaten dan/ atau Jalan Desa.
BAB IV
Pasal 5

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin yang dituangkan dalam Dokumen Andalalin.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk:
- a. kegiatan perdagangan;
- b. kegiatan perkantoran;
- c. kegiatan industri;
- d. fasilitas pendidikan :
1. sekolah atau universitas;
2. lembaga kursus;
- e. Fasilitas pelayanan umum :
1. rumah sakit;
2. klinik bersama;
3. bank
- f. stasiun pengisian bahan bakar umum;
- g. hotel;
- h. gedung pertemuan;
1. restoran;
- J. fasilitas olahraga (indoor a tau outdoor)
- k. bengkel kendaraan bermotor;
1. pencucian mobil; dan/ atau
- m. bangunan lainnya yang dapat menimbulkan bangkitan dan/ a tau tarikan lalu lintas.
- (4) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. perumahan dan permukiman;
- b. rumah susun dan apartemen;
- c. asrama;
- d. ruko; dan/ atau
- e. permukiman lainnya yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau terikan lalu lintas.
- (5) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. akses ke dan dari jalan tol
- b. bandar udara;
- c. terminal;
- d. stasiun kereta api;
- e. pool kendaraan;
- f. fasilitas parkir untuk umum;
- g. jalan layang (Flyover)
- h. lintas bawah (Under pass)
1. terowongan (Tunnel); dan/atau
- J. infrastruktur lainnya yang dapat menimbulkan bangkitan dan/ atau tarikan lalu lintas.
- (6) Kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur baru atau pengembangan yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB IV
Pasal 6

- (1) Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melakukan Andalalin. ·
- (2) Dalam melakukan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembang atau Pembangun menunjuk lembaga konsultan yang berbadan hukum.
BAB IV
Pasal 7

- (1) Kegiatan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Andalalin.
- (2) Dokumen hasil Andalalin paling sedikit berisi :
- a. Analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan;
- b. Simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
- c. Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
- d. Tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak ;
- e. Rencana pemantauan dan evaluasi; dan
- f. Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau di kembangkan;
- (3) Dokumen hasil Andalalin disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara dan isi Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB VI - PERSETUJUAN DAN PENILAIAN DOKUMEN ANDALALIN Bagian Kesatu Persetujuan
Pasal 8

- (1) Hasil Andalalin harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan salah satu persyaratan Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh:
- a. izin mendirikan bangunan; atau
- b. izin pembangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan Dokumen hasil Andalalin kepada Bupati melalui Perangkat Daerah guna mendapat penilaian.
Bagian Kedua Penilaian
BAB VI - PERSETUJUAN DAN PENILAIAN DOKUMEN ANDALALIN Bagian Kesatu Persetujuan
Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bupati membentuk Tim Evaluasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan unsur Perangkat Daerah, unsur satuan kerja/unit kerja yang membidangi pembinaan jalan dan unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VI - PERSETUJUAN DAN PENILAIAN DOKUMEN ANDALALIN Bagian Kesatu Persetujuan
Pasal 11

- (1) Hasil penilaian Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Andalalin belum memenuhi persyaratan, Bupati melalui Perangkat Daerah mengembalikan hasil Andalalin kepada Pengembang atau Pembangun untuk disempurnakan.
- (3) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Andalalin telah memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi meminta kepada Pengembang atau Pembangun untuk membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam Dokumen hasil Andalalin dan mengajukan usulan persetujuan hasil Andalalin kepada Bupati.
- (4) Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Dokumen hasil Andalalin.
- (5) Pengembang atau pembangun wajib melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
BAB VII - PENGAWASAN
Pasal 12

- ( 1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Dokumen Andalalin dilakukan melalui mekanisme pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini.
- (3) Hasil pengawasan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan, pemantauan, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
'
BAB VIII - SANKS! ADMINISTRATIF
Pasal 13

- (1) Pengembang atau Pembangun yang tidak melaksanakan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara pelayanan umum;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. denda administratif;
- e. pembatalan izin; dan/ atau
.
.
- f. pencabutan izin.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. ·
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Permohonan Izin Mendirikan Bangunan bagi rencana pembangunan baru atau pengembangan yang wajib melakukan Andalalin dan telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus dilengkapi dengan Dokumen Andalalin.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.
Diundangkan di Temanggung pada tanggal 12 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINS! JAWA TENGAH: (1 /2017)
'
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Setiap orang dalam melaksanakan aktifitas kehidupannya pada prinsipnya mempunyai hak yang sangat mendasar untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan. Demikian pula dalam melaksanakan aktivitas lalu lintas dijalan, berhak untuk mendapatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran. Guna melindungi Hak masyarakat tersebut sudah selayaknya apabila Pemerintah -sesuai kewenangannya memberikan pengaturan terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang -dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan kewajiban kepada Pengembang atau Pembangun kegiatan dan/ atau usaha terse but untuk melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas atas rencana kegiatan dan/ atau usahanya guna mencegah terjadinya dampak yang tidak diinginkan.
Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan jaman, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung, terdapat beberapa bentuk kegiatan dan/atau usaha yang berpotensi dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dijalan. Berkaitan dengan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Temanggung memandang perlu untuk memberikan kewajiban kepada Pengembang atau Pembangun di Daerah, untuk melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas atas rencana kegiatan dan / atau usaha yang dituangkan dalam Dokumen Andalalin.
Guna memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur pemberian kewajiban kepada masyarakat untuk melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas serta untuk memberikan transparansi dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas.
PENJELASAN
Pasal 5

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Keamanan Lalu Lintas adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang dan atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/ atau rasa takut berlalu lintas.Yang dimaksud dengan Keselamatan Lalu Lintas adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan/ atau lingkungan.Yang dimaksud dengan Ketertiban Lalu Lintas adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.Yang dimaksud dengan Kelancaran Lalu Lintas adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.Ayat (2),·.Cukup JelasAyat (3)Cukup JelasAyat (4)Cukup JelasAyat (5)Cukup JelasAyat (6)Cukup JelasAyat (7)Cukup Jelas##
PENJELASAN
Pasal 6

Ayat (1)

CukupjelasAyat (2)Yang dimaksud dengan konsultan berbadan hukum adalah Konsultan yang memiliki izin usaha sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku dan diutamakan yang telah memiliki tenaga ahli bersertifikat kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas.