PERATURAN DAERAH PROVINSI Unknown Nomor 5 Tahun 2017
Tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
Berlaku: 28 Agustus 2017
N/A
Preamble

Menimbang
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur;
Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Biaya Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 48);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR dan
GUBERNUR JAWA TIMUR
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
9. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
11. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
12. Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh DPRD.
13. Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota dalam panitia khusus atau sebutan lain bersifat tidak tetap yang diperlukan untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus dan dibentuk oleh DPRD.
14. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
15. Tunjangan reses adalah tunjangan yang berikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melakukan kegiatan reses.
16. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
17. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
18. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
19. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu ( pre-calculeted amount ) dan dibayarkan sekaligus.
20. Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
BAB II - ANGGARAN DPRD Bagian Kesatu Umum
Pasal 2

Anggaran DPRD terdiri dari:
pos DPRD; dan
- b. pos Sekretariat DPRD.
BAB II - ANGGARAN DPRD Bagian Kesatu Umum
Pasal 3

- (1) Pos DPRD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
- a. penghasilan; dan
- b. tunjangan kesejahteraan;
3. Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Pos Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa; dan
- c. belanja modal;
- (3) Pengaturan penggunaan anggaran DPRD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
BAB II - ANGGARAN DPRD Bagian Kesatu Umum
Pasal 4

Anggaran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan rencana kerja DPRD.
Bagian Kedua
Kemampuan Keuangan Daerah
BAB II - ANGGARAN DPRD Bagian Kesatu Umum
Pasal 5

- (1) Pemberian Penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:
- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.
- (4) Kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.
BAB III - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Kesatu Umum
Pasal 6

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
- a. APBD, meliputi:
1. uang representasi;
2. tunjangan keluarga;
3. tunjangan beras;
4. uang paket;
5. tunjangan jabatan;
6. tunjangan alat kelengkapan; dan
7. tunjangan alat kelengkapan lain;
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
1. TKI; dan
2. tunjangan reses.
- (2) Pembebanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Bagian Kedua Uang Representasi
BAB III - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Kesatu Umum
Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang representasi setiap bulan.
- (2) Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Gubernur.
- (3) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
Bagian Ketiga
Bagian Ketiga Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras
BAB III - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Kesatu Umum
Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat Uang Paket
BAB III - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Kesatu Umum
Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket setiap bulan.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
Bagian Kelima
Tunjangan Jabatan
BAB III - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Kesatu Umum
Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan setiap bulan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
Bagian Keenam
Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat
Bagian Keenam Kelengkapan Lain
BAB III - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Kesatu Umum
Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Badan Kehormatan diberikan tunjangan alat kelengkapan setiap bulan.
- (2) Selain tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam alat kelengkapan lain diberikan tunjangan alat kelengkapan lain.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Panitia Khusus atau sebutan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Tunjangan alat kelengkapan dan/atau tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan ketentuan:
- a. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD; dan
- d. anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- (5) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
Bagian Ketujuh TKI
BAB III - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Kesatu Umum
Pasal 12

- (1) Untuk meningkatkan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan TKI setiap bulan.
- (2) TKI sebagaimana dimaksud ayat (1) paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
Bagian Kedelapan
Tunjangan Reses
BAB III - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Kesatu Umum
Pasal 13

- (1) Setiap melaksanakan kegiatan reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan reses.
- (2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
BAB III - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Kesatu Umum
Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan kegiatan reses diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Kesatu Umum
Pasal 15

- (1) Sekretariat DPRD memfasilitasi kegiatan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Fasilitasi kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pendampingan dari staf sekretariat DPRD dan sarana prasana kegiatan reses.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (4) Sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya sewa gedung dan/atau tempat, biaya sewa tenda dan/atau kursi, biaya konsumsi makan minum serta keperluan lain yang dibutuhkan.
BAB III - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Kesatu Umum
Pasal 16

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dibayarkan oleh pemegang kas/bendahara Sekretariat DPRD kepada pihak ketiga.
- (2) Penetapan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.
BAB IV
Pasal 17

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;
- c. jaminan kematian; dan
- d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. rumah negara dan perlengkapannya;
- b. kendaraan dinas jabatan; dan
- c. belanja rumah tangga;
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
- b. tunjangan transportasi.
Bagian Kedua
Bagian Kedua Jaminan Kesehatan
BAB IV
Pasal 18

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk suami/istri dan anak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
BAB IV
Pasal 19

- (1) Selain jaminan kesehatan, Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan dalam negeri serta tidak termasuk suami/istri dan anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.
Bagian Ketiga Jaminan Kecelakaan Kerja
BAB IV
Pasal 20

Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengalami kecelakaan kerja diberikan jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Bagian Keempat
Jaminan Kematian
BAB IV
Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang wafat diberikan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c.
- (2) Jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
Bagian Kelima Pakaian Dinas dan Atribut
BAB IV
Pasal 22

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
- e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. lencana DPRD;
- b. tutup kepala (peci atau kain kerudung); dan
- c. papan nama dada.
- (4) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disediakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah dengan mempertimbangkan prinsip efisien, efektif, dan kepatutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.
Bagian Keenam
Rumah Negara dan Perlengkapannya
BAB IV
Pasal 23

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.
- (3) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.
- (4) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
BAB IV
Pasal 24

- (1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Provinsi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya diatur dalam Peraturan Gubernur.
BAB IV
Pasal 25

- (1) Dalam hal Pemerintah Provinsi belum dapat menyediakan rumah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
BAB IV
Pasal 26

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penentuan besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh tim penilai independen sedikitnya dalam 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Tim penilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan penilaian besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar rumah dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ketua DPRD setara dengan Gubernur;
- b. Wakil Ketua DPRD 90% (sembilan puluh persen) dari tunjangan perumahan Ketua DPRD; dan
- c. Anggota DPRD 80% (delapan puluh persen) dari tunjangan perumahan Ketua DPRD.
- (4) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
BAB IV
Pasal 27

Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
BAB IV
Pasal 28

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Gubernur/Wakil Gubernur pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
Bagian Ketujuh Kendaraan Dinas Jabatan
BAB IV
Pasal 29

- (1) Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b.
- (2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.
- (3) Pemakaian kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
BAB IV
Pasal 30

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Provinsi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bhakti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kendaraan dinas jabatan diatur dalam Peraturan Gubernur.
BAB IV
Pasal 31

- (1) Dalam hal Pemerintah Provinsi belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) kepada Pimpinan DPRD diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan.
- (3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
Bagian Kedelapan Tunjangan Transportasi
BAB IV
Pasal 32

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b.
- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas.
- (3) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku setempat.
- (4) Standar satuan harga sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
- a. Ketua DPRD setara dengan Gubernur;
- b. Wakil Ketua DPRD setara dengan Wakil Gubernur; dan
- c. Anggota DPRD setara dengan Sekretaris Daerah Provinsi.
- (5) Tunjangan transportasi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan.
BAB IV
Pasal 33

Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
BAB IV
Pasal 34

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 30 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 32, tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.
Bagian Kesembilan
Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD
BAB IV
Pasal 35

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, Pimpinan DPRD disediakan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD yang dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kebutuhan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.
BAB V - UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 36

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
- a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
- b. masa bakti lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
- c. masa bakti lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
- d. masa bakti lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
- e. masa bakti lebih dari 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB V - UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 37

- (1) Pembayaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan setelah Pimpinan atau Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.
BAB VI - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD Bagian Kesatu Umum
Pasal 38

- (1) Untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD, disediakan belanja penunjang kegiatan DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. program;
- b. dana operasional Pimpinan DPRD;
- c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
- d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
- e. belanja sekretariat fraksi.
- (3) Belanja penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari anggaran DPRD pada pos Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (4) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan rencana kerja DPRD yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Bagian Kedua
Bagian Kedua
Program
BAB VI - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD Bagian Kesatu Umum
Pasal 39

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. penyelenggaraan rapat;
- b. kunjungan kerja;
- c. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
- d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
- e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
- f. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan ke dalam beberapa kegiatan dalam rencana kerja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD Bagian Kesatu Umum
Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, oleh alat kelengkapan DPRD dapat dilaksanakan di dalam dan/atau diluar gedung DPRD.
- (2) Biaya penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan perundang-undangan.
BAB VI - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD Bagian Kesatu Umum
Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, alat kelengkapan DPRD dapat melakukan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b.
- (2) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kegiatan :
- a. kunjungan kerja dalam Provinsi;
- b. kunjungan kerja luar Provinsi; dan
- c. kunjungan kerja luar negeri.
Selain
- (3) Selain kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilaksanakan juga kunjungan kerja insidental ke daerah pemilihan paling banyak 2 (dua) kali dalam sebulan.
BAB VI - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD Bagian Kesatu Umum
Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :
- a. uang harian yang terdiri dari uang makan, uang transport lokal dan uang saku;
- b. uang representasi;
- c. uang sewa kendaraan dari bandara/pelabuhan/ stasiun/terminal ke tempat tujuan serta dari tempat tujuan ke bandara/pelabuhan/stasiun/terminal;
- d. transportasi berupa tiket pesawat/kapal laut/darat pergi-pulang; dan
- e. biaya penginapan.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan dalam bentuk lumpsum .
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e, diberikan dalam bentuk at cost .
- (4) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk kunjungan kerja luar Provinsi, bagi Anggota DPRD setiap harinya memperoleh biaya perjalanan dinas paling sedikit sama dengan uang representasi Ketua DPRD, untuk Wakil Ketua DPRD sebesar 115% (seratus lima belas persen) dari uang representasi Ketua DPRD dan untuk Ketua DPRD sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD;
- b. untuk kunjungan kerja dalam Provinsi, bagi Anggota DPRD setiap harinya memperoleh biaya perjalanan dinas paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD, untuk Wakil Ketua DPRD sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD dan untuk Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD; dan
untuk
- c. untuk kunjungan kerja luar negeri, disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD Bagian Kesatu Umum
Pasal 43

- (1) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya.
- (3) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD tidak menggunakan fasilitas penginapan, maka dapat diberikan biaya pengganti sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar harga hotel di tempat tujuan.
BAB VI - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD Bagian Kesatu Umum
Pasal 44

- (1) Dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan pengkajian, penelaahan dan penyiapan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c.
- (2) Pengkajian, penelaahan dan penyiapan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kegiatan rapat kerja, kunjungan kerja maupun publik hearing dengan masyarakat, perguruan tinggi dan/atau lembaga yang ahli dibidangnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengkajian, penelaahan dan penyiapan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam rencana kerja DPRD.
BAB VI - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD Bagian Kesatu Umum
Pasal 45

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d.
- (2) Kegiatan peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia dilaksanakan dalam bentuk seminar, bimbingan teknis, workshop dan sejenisnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), khusus dalam negeri dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam rencana kerja DPRD.
BAB VI - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD Bagian Kesatu Umum
Pasal 46

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan dapat melakukan koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e.
- (2) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam rencana kerja DPRD.
BAB VI - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD Bagian Kesatu Umum
Pasal 47

Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melaksanakan kegiatan program lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f, sepanjang itu sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
BAB VI - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD Bagian Kesatu Umum
Pasal 48

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 penganggarannya ada dalam pos belanja penunjang kegiatan DPRD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Bagian Ketiga Dana Operasional Pimpinan DPRD
BAB VI - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD Bagian Kesatu Umum
Pasal 49

- (1) Untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari, diberikan dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
BAB VI - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD Bagian Kesatu Umum
Pasal 50

- (1) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ketua DPRD, paling banyak 6 (enam) kali dari uang representasi Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua DPRD, paling banyak 4 (empat) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (2) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara lumpsum ; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (3) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk:
- a. representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD;
- b. pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi; dan
- c. kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.
- (4) Penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan asas manfaat, efektif, efisien, dan akuntabel sesuai peraturan perundangundangan.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB VI - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD Bagian Kesatu Umum
Pasal 51

Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.
Bagian Keempat
Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD
BAB VI - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD Bagian Kesatu Umum
Pasal 52

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD dan sesuai kebutuhan, setiap alat kelengkapan DPRD dapat dibentuk kelompok pakar atau tim ahli, yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu atas usul Anggota DPRD, pimpinan fraksi, dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD.
Kelompok
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan alat kelengkapan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD.
BAB VI - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD Bagian Kesatu Umum
Pasal 53

- (1) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau bulan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dalam Peraturan Gubernur.
Bagian Kelima Tenaga Ahli Fraksi
BAB VI - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD Bagian Kesatu Umum
Pasal 54

- (1) Untuk mendukung tugas fraksi, disediakan 1 (satu) tenaga ahli fraksi, yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD atas usul fraksi.
- (3) Penyediaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD Bagian Kesatu Umum
Pasal 55

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisien dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Ketentuan
- (2) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
Bagian Keenam Belanja Sekretariat Fraksi
BAB VI - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD Bagian Kesatu Umum
Pasal 56

- (1) Belanja sekretariat fraksi dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan fraksi serta kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
BAB VII - PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 57

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD.
- (2) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan ke dalam Rencana Kerja DPRD dan Anggaran Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab atas pengelolaan belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, partisipatif, taat aturan, efektif dan efisien serta akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 58

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 22 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 60

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 28 Agustus 2017
GUBERNUR JAWA TIMUR, ttd
Dr. H. SOEKARWO
Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 29 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
Dr. H. AKHMAD SUKARDI, MM
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 4 SERI D.
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
DPRD merupakan mitra Pemerintah Provinsi dalam menjalankan semua urusan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk itu, DPRD diberikan 3 (tiga) fungsi, yakni fungsi pembentukan Peraturan Daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam rangka perwakilan ( representation ) rakyat yang ada di daerah dengan menjaring aspirasi rakyat. Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut, DPRD diberikan hak keuangan dan administrasi yang terdiri atas penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, uang jasa pengabdian, dan belanja penunjang DPRD.
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi 9 (sembilan) jenis penghasilan yakni uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan alat kelengkapan lain, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses. Sedangkan tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakai dinas dan atribut. Selanjutnya, uang jasa pengabdian diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia dan mengakhiri masa baktinya dengan diberhentikan secara hormat. Adapun belanja penunjang DPRD digunakan untuk mendukung kegiatan DPRD yang terdiri atas program, dana operasional Pimpinan DPRD, pembentukan kelompok ahli alat kelengkapan DPRD, tenaga ahli fraksi, belanja sekretariat fraksi.
Untuk melaksanakan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD secara efektif, maka perlu mencabut Pasal 22 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa TImur.
Hal tersebut juga diperlukan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
PENJELASAN
Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Yang dimaksud 'rencana kerja DPRD' adalah kegiatan DPRD selama 1 (satu) tahun Anggaran yang mencerminkan semua kegiatan alat kelengkapan DPRD yang ditetapkan melalui Keputusan Pimpinan DPRD. Pasal 5 Ayat (1) Kemampuan keuangan daerah disesuaikan dengan perhitungan yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Angka 1

Cukup jelas.Angka 2Tunjangan keluarga diberikan dalam bentuk tunjangan istri/suami dan tunjangan anak kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang memiliki istri/suami dan anak yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.Angka 3Cukup Jelas.Angka 4Cukup jelas.Angka 5Cukup jelas.Angka 6Cukup jelas.Angka 7Cukup jelas.Huruf bAngka 1Cukup jelas.Angka 2Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan' adalah medical check up.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Yang dimaksud dengan 'efisien' adalah pengadaan pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.Yang dimaksud dengan 'efektif' adalah pengadaan pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.Yang dimaksud dengan 'kepatutan' adalah pengadaan pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD harus memperhatikan kelayakan, kepantasan dan kesesuaian dengan kondisi masyarakat.Ayat (5)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23

Pasal 23

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Yang dimaksud dengan 'sesuai dengan kebutuhan alat kelengkapan DPRD' adalah pengadaan kelompok pakar atau tim ahli disesuaikan dengan keahlian atau kepakaran yang dibutuhkan oleh alat kelengkapan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD, misalnya dalam melakukan penyusunan dan pembahasan atas suatu rancangan peraturan daerah dalam bidang ekonomi, maka alat kelengkapan DPRD dapat mengusulkan pengangkatan kelompok pakar atau tim ahli yang keahlian atau kepakarannya dalam bidang ekonomi dan bidang ilmu perundang-undangan-undangan paling banyak 3 (tiga) orang.