PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor URUT Tahun 2008
Tentang LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR URUT 6 TAHUN 2008 SERI D-5
Berlaku: 6 TAHUN 2008
N/A
Preamble

Menimbang
:
4
bahwa dengan telah dikeluarkanya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tantang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan perlu disesuaikan dan disempurnakan,
b
Mengingat 1.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaskud pada huruf a diatas, maka penyesuaian dan penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong, Praja Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Prgpinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 Jo Undangundang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara
- Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ):
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4379): 2
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150): 3
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138): 5
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi kesiatan Instansi Vertikal di Daerah: 6
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428 ): 7
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran vegara Nomor 4578): 8
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593): 9
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 ):
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741):
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah:
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah:
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perobahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
dan
BUPATI PESISIR SELATAN E UTUSKAN
enetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PESISIR SELATAN.
BAB. I
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan:
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, 3
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah: 4
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pesisir Selatan: 5
6. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan :
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan:
3. B8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Jabatan Fungsional Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan.
BAB. II
PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan.
BAB Ili - ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Bagian Kesatu
Pasal 3

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam melaksanakan dan menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan fungsi sebagai berikut :
- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah :
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Dasrah.
5. Cc. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan &amp; penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dengan
aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mengetahui dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah:
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdin dari :
2. . Kepala Satuan . a
3. . Sub Bagian Tata Usaha. b
4. . Seksi Ketertiban Umum. Cc
- d. Seksi Pembinaan SDM Kepolisipamongprajaan dan PPNS.
- e. Seksi Operasional Penegakan Kebijakan Daerah.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB Ili - ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Bagian Kesatu
Pasal 6

Penjabaran Tugas pokok, Fungsi dan Uraian tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAB V - TATA KERJA
Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil tangkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkcordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima aleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan diproses serta
dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
PENJELASAN
Pasal 1

sampai dengan Pasal 14. Cukup Jelas.