PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor |&AMP; Tahun 2016
Tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2017
Berlaku: 25 Tahun 2004
N/A
Preamble

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pusat dan Daerah, dan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menyusun Rencana Keija Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Rencana Keija Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2017.
3. 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Ncgara Rcpublik Indoncsia Tahuin 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia,
4. Mengingat Nomor 4286);
5. 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupatcn Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pcmcrintah Dacrah (Lcnibaran Ncgara Rcpublik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahlin 2005 2025 (Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 \_ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahln 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nonor '23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 J; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomìor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. 8 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Ncgara Rcpublik Indoncsia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pclaksanaan Rcncania Pcmbangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2009-2014;
14. 11 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tcntang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun '2015;
12. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RRJPD} Kabupaten Kolaka Utara 2006-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017;
MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN ANGGARAN 2017.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2026;
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2016 adalah Rencana Kerja Tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kolaka Utara periode Tahun 2012-2017;
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017, yang selanjutnya disebut sebagai RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kolaka Utara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2012 sampai dengan tahun 2017;
- (4) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017;
- (5) Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dinas, Badan, Kantor Bagian, Kecamatan dan Kelurahan serta lembaga lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (6) Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;
- (8) Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;
- (7) Kepala Daerah adalah Bupati;
N/A
Pasal 2

- (1} RKPD Kabupaten Kolaka Utara merupakan penjabaran dari misi daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012-2017;
- (2) RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
- a. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017;
- b Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) .
N/A
Pasal 3

Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017 berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 .
N/A
Pasal 4

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Tahun 2017.
N/A
Pasal 5

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bersama dengan Bappeda dan Penanaman Modal Kolaka Utara melakukan penjaringan Aspirasi Masyarakat melalui tingkat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017.
N/A
Pasal 6

RKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pcraturan Bupati ini.
Pagal 7
ini mulai bcrlaku tanggal diundangkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannva pada Berita Daerah Kahupaten Kolaka Utara.
| fì Z |
|--------|
| 5 5 |
Ditetapkan di Lasusua pada tanggal, Mei 2016
BUPATI KOLAKA UTARA,
RUSDA MAHMUD
Diundangka di Lasusui tanggal 2016 pada 23
SEKRETMKIS DAERAH KOLAKA UTARA
DRSH ISKANDAR, MM
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2016 NOMOR