PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 29 Tahun 2017
Tentang TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
Berlaku: 3 Januari 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
-
- --
...
-
--
-
PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN,
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nornor 7 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pirnpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, bahwa dalam rangka menetapkan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Banyuasin.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara · Republik Indonesia Nomor 3581);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181) ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5.Undang ...
([J
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerin tahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 7 12) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. 9 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 20 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 20);
12. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 126 Tahun 2016 tentang Standar Bia ya Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 163 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 163);
13. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 207).
MEMUTUSKAN.
f
,p.•-.
I
,1LJ, i'
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bu pati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin.
7. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
8. Belanja Penunjang Operasional adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan refresentasi, pelayan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
- (1) Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah adalah sama dengan Pendapatan Umum Daerah dikurangi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).
- (2) Rincian Pendapatan Um urn Daerah Tahun 2017 terdiri atas :
3. Rp. 1.313.895.795.494,-
- A. Pendapatan Asli Daerah
- B. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
- Pajak dan Rp. 196.534.439.000,-
- C.
- Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi
- D. Dana Alokasi Umum
- Rp. 107.759.158.994,›
- Rp. 77.744.644.500,›
Rp. 931.957.553.000,-
Pasal
3 . f
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) terdiri atas Gaji, Tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Beras dan Tunjangan Pph Pasal 21 sebesar Rp.673.673.042.250,(Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Ti.ga Juta Empat puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4

- (1) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebesar Rp. 1.313.895.795.494,(Satu. Triliun Tiga Ratu.s Tiga Belas Milyar Delapan Ratu.s Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratu.s Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) dikurang Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar Rp.673.673.042.250,(Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Ti.ga Juta Empat puluh Dua ·,-· ~ ,-. r--,. r ~
2. . ' . . ~ ... j 0 .. ~···i ·· ,\ ·d ··~-·-'-~ ... .., .. \.-1.U 1 ; ~1...Jt...i ...t)t..-ll (1), Kabupaten Banyuasin masuk kelompok kemampuan keuangan Daerah Tinggi yaitu sebeaa.r Rp.640.222,751 ~44:· vLH«., , s· -,; ... cLt . .J ... , ., · ..,,\_, U cu , i' .. ·!::JU 1\L UU u uu ~\ULU.S 1-:;11L JJULpUiuh Empat Rupiah).
Dc1 ua.~a.ih.a.11 .r t,;llll LU11ga.n Kernampuan h..e uangan Uaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka:
- a . Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif masing-masing · 3 (tiga) kali uang refresentasi yaitu 3 x Rp.2.100.000,yakni sebesar Rp.6.300.000,(Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- b. Ketua dan Wakil Ketua DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan sebagai berikut:
1. Ketua ( 6 x U ang Refresen tasi Ketua)
- = (6 x Rp. 2.100.000,-) Rp. 12.600.000,- per orang (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
2. Wakil Ketua DPRD (4 x Uang Refresentasi W akil Ketua)
- = (4 x Rp. 1.600.000,-) Rp. 6.400.000,- per orang (Enam Juta Empat Ratu.s Ribu Rupiah)
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6

Penggunaan Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP Pasal 7
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.
Ditetapkan di Pangkalan Balai Pada tanggal IO f tbrv1M 1 2017
Diundangkan di Pangkalan Balai Pada Tanggal 10 ff0r111tltrt 2017
SEKRETARISDAERAH KABUPATEN BANYUASIN,
t
H. FIRMAN SY AH
DERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR ;~