PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 2TAHUN Tahun 2013
Tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Berlaku: 6 Tahun 2006
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI SITUBONDO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 2TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Pasal 121 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nornor 19, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok› Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok› pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
j
,;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
3
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Noma~ 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tenta~g Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573}, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna U saha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Oaerah dalam rangka pelak.sanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara~ Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
5
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
39. Peraturan Daerah Ka bu paten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
Dan
BUPATI SITUBONDO
MEMlJTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG
MILIKDAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. 4 . Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Situbondo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
6
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya di singkat SKPD adalah perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
7. Unit Pelak~ana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Situbondo.
9. Barang milik daerah adalah semua barang milik Pemerintah Kabupaten Situbondo yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
11. Pengelolaan barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang milik daerah yang terdiri atas perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi terhadap barang milik daerah.
12. Pemegang kelruasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Bupati yang karena jabatannya berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.
13. Pengelola barang milik daerah yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah.
14. Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah Kepala SKPD/Bagian/Lembaga lain yang membidangi pengelolaan barang milik daerah yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masingt SKPD serta wajib menyediakan dan mengelola Pusat Informasi Barang Milik Daerah (PIBMD).
15. Pengguna barang milik daerah yang selanjutnya disebut Pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
16. Kuasa pengguna barang milik daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
17. Penyimpan barang milik daerah yang selanjutnya disebut Penyimpan adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang milik daerah.
..
7
18. Pengurus barang milik daerah yang selanjutnya disebut Pengurus adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah milik daerah dalam proses pemakaian yang ada pada SKPD.
19. Pembantu pengurus barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang milik daerah dalam proses pemakaian yang ada pada U.PT/Unit Kerja.
20. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Kabupaten Situbondo.
21. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, terdiri dari penilai internal dan penilai eksternal.
22. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
23. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa.
24. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan / pengiriman barang milik daerah dari gudang ke unit kerja pemakai.
25. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
26. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif, dan tindakan upaya hukum.
27. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna/Kuasa Pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD atau UPT yang bersangkutan.
28. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
29. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu dengan meneri.ma imbalan uang tunai.
30. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah.
8
31. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/ pendapatan daerah dan sumber pem biayaan lainnya.
32. Bangun Guna Serah adalah peman.faatan barang milik daerah beru pa tan ah oleh Pihak Lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh Pihak Lain tersebut daJam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
33. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh Pihak Lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
34. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelolaan dan/ atau Pengguna dan/ atau Kuasa Pengguna dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada daJam penguasaannya.
35. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijuaJ, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.
36. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan cara menerima penggantian dalam bentuk uang.
37. Tokar Menukar /Tokar Guling adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi, atau antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya atapun dengan Pihak Lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
38. Hi bah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain tanpa memperoleh penggantian.
39. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Pemerintah Daerah pada badan usaha milik negara/ daerah a tau badan hukum lainnya.
9
40. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
41. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
42. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/ fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode / teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.
43. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna.
44. Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Kuasa Pengguna.
45. Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi.
46. Standarisasi harga adalah penetapan besaran, harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
8. 4 7. Rumah Dinas Daerah adalah rumah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang ditempati oleh Pejabat tertentu dan/atau Pegawai Negeri Sipil.
48. Tuntutan Ganti Rugi adalah penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikat.an dalam waktu yang me1ampaui tenggang waktu yang telah ditentukan.
Bagian Kedua Azas, Maksud clan Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan azas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
Maksud pengelolaan barang milik daerah adalah untuk :
- a. mengamankan barang milik daerah;
- b. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang milik daerah;
- c. memberikan jaminan kepastian administratif dan yuridis dalam pengelolaan barang milik daerah; dan
- d. memberikan nilai tambah bagi setiap barang milik daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4

Tujuan pengelolaan barang milik daerah adalah untuk:
- a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
- b. terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah;
- c. terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif dan efisien;
- e. meningkatkan kamanfaatan pengelolaan barang milik daerah untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
- ( 1) Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang Pemerintah Pusat dan/atau barang milik Negara serta Pemerintah Provinsi.
- (2) Barang Milik Daerah meliputi :
- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah {APBD); dan
- b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang sejenis;
- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak;
- c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Siklus pengelolaan barang milik daerah meliputi:
- a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b. Pengadaan;
- c. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
- d. Penggunaan;
- e. Penatausahaan;
- f. Pemanfaatan;
- g. Pengamanan dan pemeliharaan;
- h. Penilaian;
1. Penghapusan;
- J. Pemindahtanganan;
- k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
1. Pembiayaan; dan
- m. Tuntutan ganti rugi.
BAB II - PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah selaku Pengelola berwenang dan bertanggungjawab :
2. a . menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
- b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
- c. meneliti dan menyetuJUl rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah;
- d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati;
- e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
- f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Kepala SKPD/ Bagian /Lembaga lain yang membidangi pengelolaan asset selaku Pembantu Pengelola, bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing› masing SKPD serta wajib menyediakan dan mengelola Pusat Informasi Barang Milik Daerah (PIBMD).
- (3) Kepala SKPD selaku Pengguna, berwenang dan bertanggung jawab atas:
- a. mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) bagi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui Pengelola;
- b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan · penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari be ban APBD dan/ atau perolehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui Pengelola;
- c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
- e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalarn penguasaannya;
- f. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan kepada Bupati melalui Pengelola;
- g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui Pengelola;
- h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;dan
- i. menyusun dan menyampaikan Laporan Harang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalarn penguasannya kepada Pengelola.
- (4) Kepala UPT selaku Kuasa Pengguna, berwenang clan bertanggung jawab :
- a. mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) bagi UPT yang dipimpinnya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan;
- b. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- c. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
- d. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- f. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (5) Pengurus Barang dilaksanakan oleh pegawai pada SKPD, bertugas mengurus barang milik daerah dalam penggunaan SKPD antara lain :
- a. melaksanakan kegiatan pencatatan seluruh barang milik daerah yang ada di SKPD yang bersangkutan baik berasal dari APBD maupun perolehan lainnya yang sah ke dalam Kartu Inventaris Barangt ·(KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (Bl) dan Buku Induk Inventaris (BIi), sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah;
- b. melakukn pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/ diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan;
- c. menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LPBS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berasal di SKPD kepada Pengelola;
- d. Menyiapkan usula penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.
- (6) Penyimpan barang dilaksanakan oleh pegawai pada SKPD bertugas:
- a. menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang berada pada gudang/ tern pat penyimpanan barang pada SKPD yang bersangkutan;
- b. meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
- c. meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
- d. mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam buku/kartu barang;
- e. mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan;dan
- f. membuat laporan penerimaan, pengeluaraan dan persediaan barang setiap 3 (tiga) bulan Kepada Bupati.
- (7) Pembantu Pengurus barang dilaksanakan oleh pegawai UPT/Unit Kerja pada SKPD, bertugas mengurus barang milik daerah dalam pemakaian pada UPT /Unit Kerja antara lain :
- a. melaksanakan kegiatan pencatatan, pelaporan, membantu pengamanan barang milik daerah yang berada di UPT /Unit Kerja yang bersangkutan;
- b. melaksanakan pemantauan kondisi fisik barang milik daerah yang berada pada di UPT/Unit Kerja serta mengusulkan tindak lanjut penanganannya baik usulan pemeliharaan maupun usulan penghapusannya;
- c. memberikan masukan mengenai kebutuhan barang milik daerah pada penggunan berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPI' /Unit Kerja yang bersangkutan.
BAB III - PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 10

Tata cara perencanaan penentuan kebutuhan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PENGADAAN
Pasal 11

Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka, bersaing, adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel.
BAB IV - PENGADAAN
Pasal 12

- (1) Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Situbondo.
- (2) Anggota Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Situbondo ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
BAB IV - PENGADAAN
Pasal 13

- (1) Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada keten tuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur hal terse but.
- (2) Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - PENGADAAN
Pasal 14

- (1) Realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan Pemeriksaan oleh Panitia Penerima Barang/ Jasa Pemerintah Daerah.
- (2) Panitia Penerima Barang/ Jasa Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Pengelola dan Kepala SKPD untuk membentuk Panitia Penerima Barang/ J asa.
BAB IV - PENGADAAN
Pasal 15

- ( 1) Pengguna membuat laporan hasil pengadaan barang/ jasa Pemerintah Daerah kepada Bupati melalui Pengelola dengan dilengkapi dokumen pengadaan barang/jasa.
- (2) Setiap Tahun Anggaran, Pengelola membuat Daftar Hasil Pengadaan (DHP) sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk digunakan sebagai lampiran perhitungan APBD.
- (3) Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
PENERIMA.Al'f, PENYIMPANAN DAN PENYALURAN
BAB IV - PENGADAAN
Pasal 16

- ( 1) Semua hasil pengadaan barang milik daerah yang bergerak diterima oleh Penyimpan Barang pada SKPD, sedangkan pada UPT oleh Pejabat/Pegawai yang ditunjuk oleh Pengguna.
- (2) Penyimpan atau pejabat/pegawai yang ditunjuk se bagaimana yang dimaksud ayat ( 1) melakukan tugas administrasi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang milik daerah sesuai peraturan perundang› undangan.
- (3) Pengguna bertanggung jawab atas terlaksananya tertib administrasi perbendaharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Kuasa Pengguna wajib melaporkan persediaan barang dalam penguasaannya kepada Pengguna, selanjutnya pengguna wajib melaporkan persediaan barang dalam lingkup SKPD yang menjadi tanggungjawabnya kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola baik secara periodik maupun insidental bila diperlukan.
BAB IV - PENGADAAN
Pasal 17

- ( 1) Penerimaan barang yang tidak bergerak dilakukan oleh Pengguna atau pejabat yang ditunjuk, selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Pengelola untuk ditetapkan status penggunaannya.
- (2) Penerimaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dengan melibatkan instansi teknis yang berwenang, dengan membuat Beriata Acara Penerima Hasil Pekerjaan.
- (3) Panitia/ Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Pengguna.
BAB IV - PENGADAAN
Pasal 18

- (1) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) juga bertugas memeriksa, menguji, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan dari hasil pengadaan barang bergerak sesuai dengan persyaratan yang tertera pada Surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau Kontrak/Perjanjian dan dibuatkan Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu syarat pembayaran.
BAB IV - PENGADAAN
Pasal 19

- (1) Pengeluaran/penyaluran barang milik daerah oleh Penyimpan barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dari atasan langsung yang ditunjuk oleh Pengguna, dan untuk barang-barang inventaris disertai dengan Berita Acara Serah Terima.
- (2) Setiap akhir tahun anggaran Kuasa Pengguna wajib melaporkan persediaan barang dalam pengusaannya kepada Pengguna, selanjutnya Pengguna wajib melaporkan ·persediaan barang dalam lingkup SKPD yang menjadi tanggungjawabnya kepada Bupati melalui Pengelola.
- (3) Pengguna maupun Kuasa Pengguna dapat melakukan stock opname secara berkala ataupun insidentil terhadap barang-barang yang ada dalam gudang sesuai kebutuhan.
BAB IV - PENGADAAN
Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima barang dari sumbangan, hibah, wakaf atau dari pemenuhan kewajiban Pihak lain berdasarkan perjanjian dan/ atau pelaksanaan dari suatu perizinan tertentu.
- (2) Pengelola atau Pejabat yang ditunjuk mencatat, memantau dan aktif melakukan penagihan kewajiban Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penyerahan dari Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikan / penguasaan yang sah.
BAB IV - PENGADAAN
Pasal 21

- ( 1) Hasil penerimaan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 20, dicatat dalam Daftar Inventaris Barang Milik Daerah (DBMD).
- (2) Tata cara pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PENGGUNAAN
Pasal 22

Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
BAB VI - PENGGUNAAN
Pasal 23

- ( 1) Status penggunaan barang milik daerah untuk masing› masing SKPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Pengguna melaporkan barang milik daerah yang diterima kepada Pengelola disertai dengan usul penggunaannya;
- b. Pengelola melalui Pembantu Pengelola meneliti la po ran dan mengajukan usul penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk ditetapkan status penggunaannya.
BAB VI - PENGGUNAAN
Pasal 24

- (1) Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna dan/ atau Kuasa Pengguna.
- (2) Pengguna dan/ atau Kuasa Pengguna wajib menyerahkan tanah dan/ atau bangunan termasuk barang inventaris lainnya yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna dan/ atau Kuasa Pengguna kepada Bupati melalui Pengelola.
BAB VI - PENGGUNAAN
Pasal 25

- (1) Pengguna yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD bersangkutan kepada Bupati, dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, dicabut penetapan status penggunaannya dan dapat dialihkan kepada SKPD lainnya.
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 26

- ( 1) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola.
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk melaksanakan tu.gas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapatkan persetujuan Pengelola.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola.
- (5) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kebutuhan, kepentingan daerah dan kepentingan umum dengan memperhatikan persyaratan administratif, yuridis dan/ atau teknis.
Bagian Kedua Bentuk Pemanfaatan
Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan;.
- d. bangun guna serah; dan
- e. bangun serah guna.
Bagian Ketiga Sewa
- (1) Barang milik daerah, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan daerah.
- (2) Barang milik daerah yang disewakan tidak merubah status hukum/ status kepemilikannya.
- (3) Penyewaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (4) Penyewaan barang milik daerah atas sebagian tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan oleh Pengguna, dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan dari Pengelola.
- (5) Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama 5 (satu) tahun dan dapat dipertimbangkan untk diperpanjang.
- (6) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
- c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan
- d. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (7) Barang milik daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) selain disewakan dapat dipungut retribusi atas pemanfaatan / penggunaan barang terse but.
- (8) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (9) Hasil penerimaan sewa dan retribusi disetor ke Kas Daerah secara bruto .
Bagian Keempat Pinjam Pakai
Paal 29
- (1) Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/ a tau bangunan, dapat dipinjam pakaikan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Pinjam pakai barang hanya dapat diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lainnya.
- (3) Barang milik daerah yang dipinjam pakaikan tidak merubah status kepemilikan barang.
- (4) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 2 (dual tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (6) Pelaksanaan pinjam pakai dilakukan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan dan jangka waktu;
- c. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan
- d. persyaratan lain yang dianggap perlu.
Bagian Kelima Kerjasama Pemanfaatan
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 30

Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka :
- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah;
- b. meningkatkan penerimaan daerah.
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 31

- ( 1) Kerjasama Pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasiona1 / pemeliharaan/ perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah dimaksud;
- b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan paling kurang 5 (lima) peserta/peminat, apabila setelah 2 (dua) kali berturut-turut diumumkan, peminat kurang dari 5 (Hrna), dapat dilakukan proses pemilihan langsung/ penunjukan langsung melalui negoisasi baik teknis maupun harga.
- c. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud hurf b, un tuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dllakukan· penurijiikanlangsung;
- d. mitra kerjasama pemanfaatan hams membayar kontribusi tetap ke Rekening Kas Umum Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama Pemanfaatan;
- e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama Pemanfaatan ditetapkan dari basil perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Biaya pengkajian, penelitian, pembentukan tim, penilaian asset dan pengumuman tender/ lelang dibebankan pada APBD.
- (3) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas dibebankan pada pemenang tender /lelang.
- (4) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik negara/ daerah yang menjadi obyek Kerjasama Pemanfaatan.
- (5) Jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 32

- ( 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) tidak berlaku dalam hal kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dilakukan untuk penyediaan infrastruktur tersebut di bawah ini:
- a. Infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel dan stasiun kereta api;
- b. lnfrastruktur jalan meliputi jalan tol dan jembatan tol;
- c. Infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan waduk/bendungan;
- d. Infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi dan instalasi pengolahan air minum;
- e. Infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolahan air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;
- f. Infrastruktur telekomunikasi meliputi Janngan telekomunikasi;
- g. Infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi atau distribusi tenaga listrik; atau
- h. Infrastruktur minyak clan gas bumi meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, trasmisi dan distribusi minyak dan gas bumi.
- (2) Jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan barang milik daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud ayat (I) paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 33

- (1) Kerjasama Pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola.
- (2) Kerjasama Pemanfaatan barang milik daerah dan barang Pengguna/ Kuasa Pengguna berupa tanah dan/ atau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 34

Setelah berakhir jangka waktu kerjasama pemanfaatan, Bupati menetapkan status penggunaan/ pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keenam Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 35

- (I) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- b. Tanah milik Pemerintah Daerah yang telah diserahkan oleh Pengguna kepada Bupati.
- c. Tidak tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 36

Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagai hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD terkait.
24
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 37

- (1) Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (2) Penetapan mitra Bangun Guna Serah dan mitra Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan paling kurang 5 (lima) peserta/ peminat, apabila setelah diumumkan 2 (dua) kali berturut-turut peminat kurang dari 5 (lima) dapat dilakukan proses pemilihahan langsung a tau penunjukan langsung melalui negoisasi baik teknis mapun harga.
- (3) Mitra Bangun Guna Serah dan mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
- a. membayar kontribusi ke Rekening Kas Daerah setiap tahun, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Bupati;
- b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna;
- c. memelihara objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.
- (3) Objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) milik Pemerintah Daerah.
- (4) Pihak ketiga akan memperoleh Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan milik Pemerintah Daerah dan dapat dijadikan jaminan dan/ atau diagunkan serta hams dilaksanakan sesua1 keten tuan perundang› undangan.
- (5) Izin Mendirikan Bangunan hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna harus di atas namakan Pemerintah Daerah.
- (6) Biaya pengkajian, penelitian, pembentukan tim, penilai asset dan pengumuman tender/lelang, dibebankan APBD.
- (7) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaannya penyusunan perjanjian, konsultan pelaksana/ pengawas, dibebankan pada pihak pemenang tender/ lelang.
- ( l) Mitra Bangun Guna Serah barang milik daerah harus menyerahkan objek Bangunan Guna Serah kepada Bupati pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawas fungsional Pemeritah Daerah.
- (2) Bangun Serah Guna barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun Serah Guna kepada Bupati setelah selesainya pembangunan;
- b. mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian;
- c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional Pemerin tah Daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 39

Tata cara pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB VIII - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 40

- (1) Pengelola, Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna wajib melakukan pengamanan barang yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), meliputi:
- a. pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan barang milik daerah berupa sertifikat hak atas tanah, BPKB bagi kendaraan bermotor dan dokumen lain serta peny1mpanannya;
- b. pengamanan fisik meliputi kegiatan penyimpanan dan pemeliharaan un tuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang, khusus untuk tanah dan bangunan juga meliputi pemagaran, pematokan/tanda batas dan tanda kepemilikan;
- c. pengamanan hukum melalui upaya hukum apabila terjadi pelanggaran hak atas barang milik daerah atau yang dikuasai Pemerintah Daerah.
Paaal 41
- ( 1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan Ijin Mendirikan Bangunan (1MB) atas nama Pemerintah Daerah ;
- (3) Barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti perolehan/kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.
- (4) Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.
- (5) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Pengelola.
Barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 43

Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :
- a. Barang milik daerah dan/atau surat berharga baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pihak ketiga;
- b. Barang milik Pihak Ketiga yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.
Bagian Kedua Pemeliharaan
BAB VIII - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 44

- (1) Pengelola dan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna bertanggungjawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang ada di bawah penguasaannya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD).
- (3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada APBD.
BAB VIII - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 45

- (1) Kuasa Pengguna wajib wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan daftar basil pemeliharaan tersebut kepada Pengguna secara berkala, selanjutnya Pengguna wajib membuat dan melaporkan daftar basil pemeliharaan yang berada dalam kewenangannya kepada Pengelola.
- (2) Pembantu Pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan menyusun Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai lampiran perhitungan anggaran tahun yang bersangkutan serta bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah.
- (1) Benda Cagar Budaya dan/atau barang bersejarah lainnya baik berupa bangunan dan atau barang lainnya wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeliharaan Benda Cagar Budaya atau barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Biaya pemeliharaan Benda Cagar Budaya atau barang bersejarah se bagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berasal dari APBD atau sumber lain yang sah.
BAB VIII - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 47

Tata cara pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
PElflLAIAN
BAB VIII - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 48

- (1) Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan serta penghapusan barang milik daerah.
- (2) Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- (1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan serta penghapusan dilakukan oleh Tim dengan melibatkan Penilai Internal yang ditetapkan oleh Bupati, dan/ a tau dapat melibatkan Penilai Independen Ekstemal yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan/atau harga pasaran umum.
- (3) Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan penilai independen yang ditetapkan oleh Pengelola.
- (4) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati, sedangkan basil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pengelola.
PENGHAPUSAN•
BAB VIII - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 50

- ( 1) Setiap barang milik daerah yang sud ah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi/ hilang/ mati, tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi, berlebih, membahayakan keselamatan/keamanan lingkungan, terkena rencana tata ruang kota dan tidak efisien lagi, serta beralihnya barang antar Pengguna dapat dihapus dari Daftar Barang Pengguna dan/ atau Daftar Barang Milik Daerah.
- (2) Penghapusan barang milik Daerah meliputi:
- a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna; dan
- b. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.
BAB VIII - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 51

- (1) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna dan/ a tau Kuasa Pengguna.
- (2) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab› sebab lain.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan Keputusan Pengelola atas nama Bupati.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.
BAB VIII - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 52

- ( 1) Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud:
- a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan; atau
- b. alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang› undangan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna dengan Keputusan dari Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Bupati.
PEMINDAHTANGANAN
Paaal 53
- ( 1) Barang milik daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah.
- (2) Penghapusan se bagaimana dimaksud pada ayat ( l), dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Barang milik daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan melalui:
- a. pelelangan umum/ pelelangan terbatas; dan/ atau
- b. disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain.
- (4) Hasil pelelangan umum/pelelangan terbatas sebagaimana pada ayat (3) huruf a, disetor ke Kas Daerah.
Bagian Kesatu
Bentuk-Bentuk Pemindahtangan d.an Persetujuan
Paaal54
Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah, meliputi:
- a. Penjualan;
- b. Tokar menukar;
- c. Hibah; dan
- d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
BAB VIII - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 55

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD, untuk:
- a. tanah dan/atau bangunan; dan
- b. selain tanah dan/ atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:
- a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
- b. harus dihapuskan karena anggaran bangunan pengganti sudah disediakan dokumen penganggaran; untuk dalam
- c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
- d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan
- e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/ a tau berdasarkan ketentuan perundang› undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
BAB VIII - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 56

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/ a tau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VIII - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 57

Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/ a tau bangunan yang bemilai sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
Baglan Kedua Penjualao
Paaal 58
- ( 1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertim bangan:
- a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau iddle;
- b. secara ekonomis lebih menguntungkan Pemerintah Daerah apabila dijual; dan
- c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.
- (3) Pengecualian se bagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. barang milik daerah yang bersifat khusus;
- b. barang milik daerah yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola Barang.
- (4) Barang milik daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah :
- a. Penjualan kendaraan perorangan dinas kepada Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Penjualan rumah dinas daerah golongan III.
- (5) Tata cara penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Paragraf 1
Penjualan Kendaraan Dinas
Paaal 59
Kendaraan dinas yang dapat dijual terdiri dari kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional, dan
l
kendaraan dinas operasional khusus/lapangan tata cara penghapusan, penjualan dan pelelangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- ( 1) Kendaraan perorangan dinas yang digunakan Bupati dan Wakil Bupati yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penjualan kendaraan perorangan dinas tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Kesempatan untuk membeli kendaraan hanya 1 (satu) kali, dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
BAB VIII - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 61

- (1) Kendaraan dinas operasional yang berumur 10 (sepuluh) tahun a tau lebih yang karena rusak dan/ a tau tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dihapus dan dilelang kepada Pegawai Negeri yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Penjualan kendaraan dinas operasional tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Pegawai pemegang kendaraan atau yang akan memasuki pensiun mendapat prioritas untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya (1) satu kali, dalam tenggang waktu ( 10) sepuluh tahun.
BAB VIII - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 62

- (1) Kendaraan dinas operasional khusus/ lapangan yang berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih yang karena rusak dan/ atau tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dihapus dan dilelang umum/dilelang terbatas kepada Pegawai Negeri yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Penjualan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya (1) satu kali, dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
BAB VIII - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 63

- ( 1) Kendaraan dinas operasional yang digunakan Pimpinan DPRD dapat dijual kepada yang bersangkutan yang mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun dan umur kendaraan 10 (sepuluh) tahun.
- (2} Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 1 (satu) kali, dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
BAB VIII - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 64

- (1) hasil penjualan/ pelelangan kendaraan dinas operasional disetor secara keseluruhan pada Kas Daerah.
- (2) Pelaksanaan penjualan/pelelangan kendaraan dinas operasional setelah ditetapkan penghapusannya dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pelunasan harga pelelangan kendaraan dinas operasional dilaksanakan sekaligus.
BAB VIII - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 65

- ( 1) Kendaraan perorangan dinas operasional se bagaimana dimaksud dalam Pasal 60 selama belum dilunasi, kendaraan tersebut masih tetap milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh dipindahtangankan.
- (2) Dalam hal kendaraan tersebut belum dilunasi dan masih digunakan untuk kepentingan dinas maka biaya perbaikan dan pemeliharaan dapat disediakan pemerintah daerah sepanjang memungkinkan.
- (3) Bagi mereka yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dapat dicabut haknya untuk membeli kendaraan dimaksud dan selanjutnya kendaraan tersebut tetap milik Pemerintah Daerah.
Paragraf2 Penjualan Rumah Dinas
BAB VIII - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 66

Bupati menetapkan penggunaan rumah, perubahan dan/ atau penetapan penggolongan rumah dinas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 67

- (1) Rumah dinas daerah yang dapat dijual adalah rumah dinas daerah golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Yang dapat membeli rumah dinas daerah adalah penghuni pemegang Surat Ijin Penghunian (SIP) yang ditetapkan oleh Pengguna berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rumah dinas daerah se bagaimana dimaksud ayat ( 1) tidak dalam sengketa.
- (4) Rumah dinas daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak di kuasai oleh pemerintah daerah, untuk perolehan hak atas tanah tersebut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- ( 1) Penjualan dan harga rumah dinas daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan harga taksiran dan
penilaian yang dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimaa dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).
- (2) Hasil penjualan rumah dinas daerah disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.
- (3) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan rumah dinas daerah dari daftar barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah harga penjualan/sewa-beli atas tanah dan bangunannya dilunasi.
- (4) Tata cara penjualan rumah dinas daerah golongan III diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 3 Pelepasan Hak atas tanah dan/atau bangunan
- ( 1) Setiap pemindahtanganan yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan / atau bangunan yang dikuasai oleh daerah, baik yang telah ada sertifikatnya maupun yang belum dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan pemerintah daerah dengan cara :
- a. Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi;
- b. Pelepasan dengan tukar menukar (ruislag).
- (2) Pelepasan hak atas tanah se bagaiamana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Perhitungan perkiraan nilai tanah harus menguntungkan pemerintah daerah dengan estimasi terendah dengan menggunakan Nilai Jual Objek Tanah (NJOP) dan/ a tau harga umum setempat.
- (4) Nilai ganti rugi atas tanah dan/ atau bangunan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).
- (5) Tata cara pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Bagian Ketiga Tukar Menukar
BAB VIII - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 70

- ( 1) Tokar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
- a . untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. untuk optimalisasi barang milik daerah; dan
- c. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
.
.
- (2) Tokar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak:
- a. Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
- b. Antar Pemerintah Daerah;
- c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum milik pemerintah lainnya;
- d. Swasta.
BAB VIII - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 71

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa:
- a. tanah dan/ a tau bangunan yang telah diserahkan oleh Pengguna kepada Bupati melalui Pengelola.
- b. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; dan
- c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tokar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai batas kewenangannya.
BAB VIII - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 72

Tokar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat ( 1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah dan/ a tau bangunan kepada Bupati disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;
- b. Bupati melalui Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati, meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/ atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/ a tau bangunan yang akan dipertukarkan;
- d. Tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD;
- e. Pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan Bupati; dan
- f. Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Tukar Menukar.
BAB VIII - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 73

Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat ( 1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada
Pengelola disertai alasan dan pertimbangan, kelengkapan data dan hasil pengkajian Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. Pengelola meneliti dan mengkaji alasan/ pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/ atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
- d. Pengguna melaksanakan tukar menukar setelah mendapat persetujuan Pengelola; dan
- e. pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
BAB VIII - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 74

- ( 1) Tukar menukar antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar pemerintah daerah apabila terdapat selisih nilai lebih, maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan.
- (2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dituangkan dalam Berita Acara Hibah.
Bagian Keempat Hibah
BAB VIII - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 75

- ( 11 Hi bah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. bukan merupakan barang rahasia negara/ daerah;
- b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
- c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerin tahan daerah.
BAB VIII - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 76

Hibah barang milik daerah berupa:
- a. Tanah dan/ atau bangunan yang telah diserahkan oleh Pengguna kepada Bupati;
- b. Tanah dan/ a tau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan atau untuk kepentingan umum;
- c. Selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Pengguna kepada Bupati;
- d. Selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
BAB VIII - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 77

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD, kecuali tanah dan/ a tau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2);
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c yang bernilai di atas Rp.5.000,000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola.
Bagian Kelima
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Paaa178
- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya.
- (2) Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB XII - PENATAUSAHAAN
Pasal 79

- ( 1) Pengguna dan Kuasa Pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) dan Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut pengelolaan dan kodifikasi barang milik daerah.
- (2) Pembantu Pengelola menghimpun dan merekapitulasi catatan barang milik daerah dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) menurut penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
- (3) Penggolangan dan kodefikasi barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Bagian Kedua lnventarisasi
BAB XII - PENATAUSAHAAN
Pasal 80

- (1) Pengguna melakukan inventarisasi barang milik daerah sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun dalam rangka melakukan sensus barang milik daerah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), terhadap barang milik daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, pengguna melakukan inventarisasi setiap tahun.
- (3) Pengguna menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah selesain ya in ven tarisasi.
BAB XII - PENATAUSAHAAN
Pasal 81

- Pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik/ dikuasai Pemerintah Kabupaten dengan memperhatikan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Bagia Ketiga Pelaporan
BAB XII - PENATAUSAHAAN
Pasal 82

- (1) Kuasa Pengguna harus menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Tahunan (LBKPT) untuk disampaikan kepada Pengguna.
- (2) Pengguna harus menyusun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) untuk disampaikan kepada Pengelola.
- (3) Pengelola menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah {LBMD).
- (4) Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan untuk menyusun Neraca Pemerintah Daerah.
BAB XII - PENATAUSAHAAN
Pasal 83

Pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang milik daerah se bagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pas al 80, dan Pasal 82 dilakukan secara akurat dan cepat dengan mempergunakan aplikasi dan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA).
BAB XIII - PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 84

- ( 1) Bupati melakukan pengendalian terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah melalui
\
Pengelola/Pengguna/Kuasa Pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh Bupati.
- (3) Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang› undangan.
- (4) Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut basil pemantauan dan penertiban se bagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat ( 4).
BAB XIV - PEMBIAYAAN
Pasal 86

- ( 1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan / pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
...
Paaal 87
- (1) Dalam melaksanakan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat ( 1), Bupati dibantu oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR).
- (2) Penetapan/ penunjukan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) beserta tata kerjanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
PENYELESAIAN SENGKETA BARANG MILIK DAERAH
Pasa189
Penyelesaian sengketa terhadap barang milik daerah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XVII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 90

Barang-barang yang berada dalam penguasaan Pemerintah Daerah dan digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah, pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
BAB XVIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 91

- (1) Barang milik daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya.
- (2) Penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh Pengguna dan/ atau Pengelola.
- (3) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan pada ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
BAB XVIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 92

Pengelolaan barang milik daerah khususnya yang terkait dengan pemindahtanganan dan pemanfaatan (kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna) yang sudah berjalan dan/ a tau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah 1m, tetap dapat dilaksanakan .
-
'I,