Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PENATAANDANPEMBINAANPERGUDANGAN
Berlaku: 29 Tahun 1997
N/A
Preamble

Menimbang:
Mengingat
WALIKOTATARAKAN
PROVINSIKALIMANTAN UTARA
PERATURANDAERAHKOTATARAKAN
NOMOR
3 TAHUN2017
TENTANG
WALIKOTATARAKAN,
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
PENATAANDANPEMBINAANPERGUDANGAN
- a. bahwa dalam rangka tertib niaga dan memperlancar distribusi arus barang perdagangan serta meningkatkan daya saing pasar perlu mengembangkan pergudangan dalam memenuhi kebutuhan konsumen di Kota Tarakan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/MDAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan dan guna memberikan kepastian hukum pemanfaatan pergudangan perlu adanya pengaturan pergudangan di Kota Tarakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Dan Pembinaan Pergudangan;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Menetapkan
2
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138)
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/MDAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHKOTATARAKAN
dan
WALIKOTA TARAKAN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAANPERGUDANGAN.
BABI KETENTUANUMUM
BAB III - KAWASANPERGUDANGAN
Pasal 10

- (1)Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan TDG kepada Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Perangkat Daerah Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan penerbitan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
TATACARAPERMOHONANTANDADAFTARGUDANG
11
- (1) Permohonan TDG disampaikan oleh pemilik Gudang kepada Walikota melalui Pejabat Kepala Perangkat Daerah yang mendapat pelimpahan kewenangan.
- (2) Tatacara mengenai permohonan, syarat dan format daftar isian permohonan TDG diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
PENGAWASANPENYIMPANAN BARANG
BAB III - KAWASANPERGUDANGAN
Pasal 12

- (1) Setiap pemilik, pengelola dan/ atau penyewa Gudang yang melakukan penyimpanan barang yang diperdagangkan di Gudang, wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang yang masuk dan keluar Gudang.
- (2) Pemilik, pengelola dan/ atau penyewa Gudang sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib menyampaikan laporan penyimpanan barang yang masuk dan keluar Gudang.
- (3) Apabila pemanfaatan Gudang dilakukan oleh bukan pemilik Gudang, maka laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat oleh yang memanfaatkan Gudang atas sepengetahuan pemilik Gudang.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Walikota melalui Pejabat Kepala Perangkat Daerah pad a tanggal 15 (lima belas) setiap bulan.
BAB III - KAWASANPERGUDANGAN
Pasal 13

Setiap pengalihfungsian pemanfaatan Gudang wajib mendapat Izin dari Walikota.
BAB III - KAWASANPERGUDANGAN
Pasal 14

Pemilik, pengelola dan/ atau penyewa Gudang wajib memberikan keterangan yang diminta oleh Kepala Perangkat Daerah untuk tujuan pengawasan pelaksanaan penataan dan pembinaan kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan.
6
7
- (1) Penyimpanan barang di Gudang yang dilakukan oleh perorangan atau Badan sesuai dengan izin yang diberikan dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stokypersediaan barang berjalan untuk memenuhi permintaan pasar paling lama untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal.
- (2) Dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, danl atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, barang kebutuhan pokok darr/ atau barang penting dilarang disimpan di gudang dalam jumlah dan waktu tertentu.
- (3) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jumlah diluar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal.
- (4) Pelaku usaha dapat melakukan penyimpanan barang kebutuhan pokok darr/ atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu apabila digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan.
- (5) Barang kebutuhan pokok dan/ atau barang penting hanya dapat didistribusikan oleh pelaku usaha distribusi yang terdaftar.
- (6) Untuk dapat melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) pemilik, pengelola dan Zatau penyewa Gudang wajib memiliki Surat Keterangan Penyimpanan Barang yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (7) Penyimpanan stoky persediaan barang tanpa dilengkapi SKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (6 ) dapat digolongkan sebagai kegiatan penimbunan barang.
- (8) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6 ) dapat memberikan SKPB dengan mempertimbangkan secara cermat faktor:
- a. kebiasaan yang lazim dilaksanakan oleh perusahaan atau perorangan yang bersangkutan dalam memelihara stok dalam kondisi normal; a
- b. jenis dan sifat barang yang dikaitkan dengan masa simpan dan masa penjualan;
- c. sistem persediaan yang dilakukan oleh perusahaan; C
- d. kecepatan pendistribusian dan penyerapan pasar; dan
- e. pertimbangan kondisi daerah/lokasi.
BAB III - KAWASANPERGUDANGAN
Pasal 16

- (1)Permohonan SKPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6 ) diajukan oleh pemilik, pengelola darr/ atau penyewa Gudang kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2)Tata cara mengenai penerbitan atau penolakan dan pengisian format Daftar Isian Permohonan SKPB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota
8
Kewenangan pemeriksaan dokumen SKPB terhadap adanya dugaan penimbunan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah terhadap pemilik, pengelola danjatau penyewa gudang.
PENGAWASAN
BAB III - KAWASANPERGUDANGAN
Pasal 18

- (1)Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota.
- (2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
SANKSIADMINISTRATIF
BAB III - KAWASANPERGUDANGAN
Pasal 19

- (1)Pemilik, pengelola danjatau penyewa Gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 dan Pasal 14, diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2)Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3)Jarak teguran satu ke peringatan kedua, peringatan kedua ke peringatan ketiga masing-masing 7 (tujuh) hari.
- (1)Pemilik, pengelola danjatau penyewa Gudang yang tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2)dikenakan sanksi pencabutan TDG.
- (2)Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Perangkat Daerah.
- (3)Perusahaan yang telah dicabut TDG, dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Perangkat Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.
- (4)Pejabat Penerbit TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan terse but secara tertulis disertai alasan.
- (5)Apabila permohonan keberatan diterima, TDGyang telah dicabut dapat diterbitkan kembali.
- (6)Tata cara mengenai pemberian sanksi administratif dan format sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 19 dan Pasal 20 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
KETENTUAN PIDANA
Pasal21
- (1) Pemilik, pengelola, dan / atau penyewa Gudang yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (6) dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha pergudangan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perdagangan.
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal22
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penataan dan pembinaan pergudangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam penataan dan pembinaan pergudangan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan zatau Badan Usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan dengan tindak pidana dalam penataan dan pembinaan pergudangan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi dan/ atau Badan Usaha sehubungan dengan tindak pidana dalam penataan dan pembinaan pergudangan;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dalam penataan dan pembinaan pergudangan;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaaan terhadap bahan bukti tersebut;
9
10
- f. meminta ban tuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang usaha penataan dan pembinaan pergudangan; f.
- g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa; g.
- h. memotret seseorang, tempat kejadian, lokasi kegiatan usaham sarana dan perlengkapan usaha dan lain sebaginya yang berkaitan dengan tindak pidana dalam penataan dan pembinaan pergudangan;
1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 1
- J. menghentikan penyidikan; dan z atau j
- k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dalam kegiatan penataan dan pembinaan pergudangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. k
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal8
Ayat(l) Cukup jelas ..
12
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasa19
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12

Ayat(l)
Cukup jelas ..
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup jelas.
Jenis barang kebutuhan pokok terdiri dari:
1. Barang Kebutuhan Pokok Hasil Pertanian:
- a. Beras;
- b. Kedelai Bahan Baku Tahu Dan Tempe;
- c. Cabe;
- d. Bawang Merah.
2. Barang Kebutuhan Pokok Hasil Industri:
- a. Gula;
- b. Minyak Goreng;
- c. Tepung Terigu.
3. Barang Kebutuhan Pokok Hasil Peternakan Dan Perikanan;
- a. Daging Sapi;
- b. Daging Ayam Ras;
- c. Telur Ayam Ras;
- d. ikan
bandeng,
- segar
yaitu tongkol/ tunal
cakalang.
Jenis Barang Penting terdiri dari:
1. benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai;
2. pupuk;
3. gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
4. triplek;
5. semen;
6. besi baja konstruksi;
7. baja ringan.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal20
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17

kembung dan
Pasa121
Cukup jelas.
Pasa122
Cukup jelas.
Pasa123
Cukup jelas.
Pasa124
Cukup jelas.
Pasa125
Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 14