Unknown Unknown Nomor 4 Tahun 2016
Tentang PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLIN DUNGAN KHUSUS ANAK
Berlaku: 20 Januari 2016
N/A
Preamble

Menimbang
- Mengingat
BUPATIBALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLIN DUNGAN KHUSUS ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Khusus Anak;
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia
SALINAN
2
Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);
7. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam KonflikSosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor44);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak Terlantar (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor9);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATIBALANGAN
MEMUTUSKAN
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK.
BAB III - PEMENUHAN HAK ANAK
Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
Pasa113
- (1)Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.
- (2)Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.
Pasa114
- (1)Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan zatau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2)Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. memperoleh Hak Anak lainnya.
Pasa115
Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan.
- f. kejahatan seksual.
- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (1)Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk
:
- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektifdan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
4. (2)Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
ANAK
Setiap anak berkewajiban untuk
:
- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWABKEPADA ANAK
Bagian Kesatu Umum
Pasa120
Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.
Bagian Kedua Pemerintah Daerah
- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan Z atau mental.
2. untuk dalam (2) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan dan mendukung kebijakan Nasional penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah.
Pasa122
Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
Pasa123
- (1) Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
- (2) Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.
Pasa124
Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.
Bagian Ketiga Masyarakat
Pasa125
- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.
Bagian Keempat Orang Tua Dan Keluarga
Pasa126
- (1)Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti padaAnak.
- (2)Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3)Perwalian atau pengangkatan anak dapat dilakukan apabila orang tua atau keluarga tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2).
- (4)Perwalian atau pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kelima Identitas Anak
Pasa127
- (1)Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2)Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3)Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/ atau membantu proses kelahiran.
- (4)Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.
Pasa128
- (1)Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.
- (2)Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat Kelurahan/ Desa.
- (3)Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4)Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya.
- (5)Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.
STATUS ANAK PERKAWINAN CAMPURAN
Pasa129
- (1) Hal-hal menyangkut tentang anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran, kuasa asuh, perwalian, pengasuhan dan pengangkatan anak berdasarkan putusan pengadilan dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah membantu warga daerah terkait dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sekaligus melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XIV - LARANGAN
Pasal 101

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.
Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.
Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, danjatau perdagangan Anak.
Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya danj atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya.
Setiap Orang dilarang merekrut atau memperalat Anak untuk kepentingan militer danj atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa.
Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi danjatau seksual terhadap Anak.
- (1) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika danj atau psikotropika.
- (2) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.
PENYIDIKAN DAN KETENTUAN
PI DANA
BAB XIV - LARANGAN
Pasal 110

Ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana terhadap pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 112

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.
Ditetapkan di Paringin pada tanggal 20 Januari 2016
PENJABAT BUPATI BALANGAN,
H. M. HAWARI
Diundangkan di Paringin tanggal 20 Januari 2016 pada
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN ,
LEMBARAN DAERAHKABUPATEN BALANGAN TAHUN2016 NOMOR4
NOREGPERATURANDAERAHKABUPATENBALANGAN PROVINSIKALIMANTAN SELATANNOMOR26 TAHUN2016
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.
Sesuai dengan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pembagian kewenangan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada lampiran H tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak merupakan urusan Pemerintahan yang mesti dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak banyak berisi tentang kewajiban bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan hak anak dan upaya perlindungan bagi anak. Dengan demikian maka Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan berpandangan perlu adanya Peraturan Daerah sebagai penguatan untuk tindak lanjut dari pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Daerah.
PENJELASAN
Pasal 3

Cukupjelas

Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan psikis.
PENJELASAN
Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemisahan" antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara.Ayat (2)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasPasal4Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasCukup jelasPasal19Cukup jelasPasal20Cukup jelasPasal21Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasPasal18Pasal17Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasPasal24Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelas## Ayat (4)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 27

Ayat

Ayat(1)Cukup jelas(2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat(4)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelasAyatAyat(2)Cukup jelas(3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasAyat (5)Cukup jelas## Pasal29Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasAyat (5)Cukup jelasPasal33Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasPasal34CukupjelasPasal35Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 38

Cukupjelas

Pasal39CukupjelasPasal40CukupjelasPasal41CukupjelasPasal42CukupjelasPasal43Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasPasal44Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasPasal45Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasCukup jelas
PENJELASAN
Pasal 61 Cukup jelas Pasal 62 Pasal60 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Cukupjelas Pasal53 Cukup jelas Pasal54 Cukupjelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Cukupjelas Pasal 57 Cukup jelas Pasal 58 Cukupjelas Pasal59 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 50 Pasal49 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Cukup jelas Pasal 48 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal47 Pasal46 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas

CukupjelasCukupjelas
PENJELASAN
Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)
PENJELASAN
Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 72

Pasal 71

Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasAyat (5)Cukup jelasAyat (6)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasPasal63CukupjelasPasal64Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 65

Cukupjelas

Pasal67CukupjelasPasal68CukupjelasPasal69Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasCukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat(4)Cukup jelasAyat (5)Cukup jelasAyat (6)Cukup jelasPasal84Cukupjelas