PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 10 Tahun 2017
Tentang TENTANG
Berlaku: 31 Mei 2017
N/A
Preamble

Menimbang Menimbang
Mengingat Mengingat
:
:
:
:
a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan secara efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2018; bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan secara efektif, efisien d tepat sasaran, perlu disusun Rencana Ke Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai dasar dala penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan d Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bengkulu Selat Tahun Anggaran 2018;
a.
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 129 ayat (2) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota setelah RKPD Provinsi ditetapkan; b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 129 ayat Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tenta Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tah 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusuna Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renca Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerint Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peratur Bupati/Walikota setelah RKPD Provinsi ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2018. c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huru dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Bup Bengkulu Selatan Tentang Rencana Kerja Pembangun Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan tah 2018.
1.
Undang - Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091); Undang - Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tenta Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupat dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
1.
2. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 2. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tenta Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20
2. Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencanan Kerja pemerintah Daerah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 32);
8. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2007 Nomor 23);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016, Nomor 09);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2018
BAB VI
PASAL 3

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan menggambarkan kebijakkan, program, kegiatan,sasaran program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh dinas/instansi dalam Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tahun Anggaran 2018.
- (2) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018 sebagai mana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
- a. Instrumen yang membuat berbagai kebijakan, program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2018 dalam rangka untuk mewujudkan serta meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2018.
BAB VI
PASAL 4

RKPD Tahun 2018 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.