PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor I~ Tahun 2016
Tentang PENGELOLAAN APLIKASI PERENCANAAN E-MUSRENBANG KOTA BIMA
Berlaku: 55 Tahun 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR I~ TAHUN 2016
TENT ANG
PENGELOLAAN APLIKASI PERENCANAAN E-MUSRENBANG KOTA BIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BIMA,
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 55 ayat (5), pasal 56 ayat (5), pasal 57 ayat (5), pasal 101 ayat (4), pasal 102 ayat (5) dan pasal 103 ayat (5) Peraturan Walikota Bima Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Aplikasi Perencanaan EMusrenbang Kota Bima;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung J awab Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 88 );
19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 106);
20. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2012 Nomor 130);
21. Peraturan Walikota Bima Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 257);
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN APLIKASI PERENCANAAN E-MUSRENBANG KOTA BIMA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Bima;
2. Walikota adalah Kepala Daerah Pemerintah Kota Bima;
3. Wakil Walikota adalah Wakil Kepala Daerah Pemerintah Kota Bima;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu;
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah SKPD yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kota;
v
9. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota;
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota yang selanjutnya disingkat RPJMD Kota adalah dokumen perencanaan Kota untuk periode 5 (lima) tahun;
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Kota untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah;
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pengguna Anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
14. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun;
15. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
17. Pokok-pokok pikiran DPRD adalah pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah;
18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa;
20. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
21. Musrenbang Kelurahan adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan tahunan di tingkat kelurahan;
22. Musrenbang Kecamatan adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka me~yusun rencana pembangunan tahunan di tingkat kecamatan;
23. Musrenbang RKPD adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka membahas, memverifikasi, memvalidasi dan menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam rancangan RKPD;
24. Forum SKPD .merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka menyusun Renstra SKPD atau Renja SKPD;
25. Forum warga RW yang selanjutnya disebut Mbolo Kampo adalah f6rum warga di tingkat RW untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan dan kebutuhan pelayanan dasar yang harus dipenuhi di lingkungan RW;
26. Aplikasi e-Musrenbang adalah aplikasi yang bersifat umum dan khusus, dimana aplikasi umum adalah aplikasi yang dapat dipergunakan untuk seluruh pemangku kepentingan yang terdaftar untuk mengusulkan kegiatan. Adapun aplikasi khusus adalah aplikasi yang digunakan untuk Pemerintah Daerah untuk mengusulkan kegiatan dan mengolah data pada setiap tahapan proses musrenbang yang selanjutnya menjadi bagian dari dokumen perencanaan tahunan daerah;
2. informasi yang disediakan oleh penyelenggaran aplikasi eMusrenbang; yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas atau individ u warga 27. Pengguna Sistem e-musrenbang adalah setiap orang, Pemerintah Daerah, Badan U saha, Perguruan Tinggi, Kelompok masyarakat dan
28. Administrator aplikasi e-Musrenbang adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem yang sedang dipakai pengguna;
29. Kegiatan eksternal adalah usulan kegiatan yang berasal dari hasil reses DPRD Kota Bima, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah dan masyarakat umum yang diusulkan dan di input ke dalam aplikasi e-Musrenbang oleh admin kecamatan, kelurahan dan SKPD yang terintegrasi dengan proses musrenbang atau pada tahapan perencanaan pembangunan;
30. Input usulan kegiatan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan;
31. Update usulan kegiatan adalah proses merubah hasil pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan;
32. Delete usulan kegiatan adalah proses menghapus hasil pengisian usulan kegiatan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai ketentuan.
v
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk:
- a. mengatur pengelolaan aplikasi e-Musrenbang untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kota Bi.ma; dan
- b. mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data dan penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RKPD dan RKPD Perubahan.
- (2) Peraturan W alikota ini bertujuan untuk:
- a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan aplikasi eMusrenbang bagi seluruh SKPD dan para pemangku kepentingan pembangunan daerah;
- b. menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;
- c. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik; dan
- d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten basil perencanaan yang berkualitas.
Bagian Kedua
Kedudukan
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 3

Peraturan Walikota ini berkedudukan sebagai:
- a. sistem pendukung keputusan untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan daerah;
- b. sistem pengelolaan satu data perencanaan daerah yang terpadu antar pemerintah dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya;
- c. sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan daerah;
- d. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan sandi sebagai tanda masuk ke dalam aplikasi eMusrenbang, dan
- e. sistem e-Musrenbang mengatur:
1. penyampaian usulan kegiatan;
2. pengolahan data verifikasi dan seleksi usulan kegiatan;dan
3. penetapan rencana kegiatan.
BAB III - PENGELOLAAN APLIKASI E-MUSRENBANG
Pasal 4

Penanggungjawab pengelolaan aplikasi e-Musrenbang adalah:
- a. Kepala Bappeda sebagai penanggungjawab pengelolaan aplikasi eMusrenbang;
- b. Kepala Bidang Pengendalian Perencanaan dan Statistik sebagai penanggungjawab harian pengelolaan aplikasi e-Musrenbang;
- c. Kepala Sub Bidang Pengendalian Perencanaan selaku penanggungjawab teknis dan administrator pusat aplikasi eMusrenbang.
BAB III - PENGELOLAAN APLIKASI E-MUSRENBANG
Pasal 5

Administrator pusat aplikasi e-Musrenbang sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf c bertanggungjawab terhadap:
- a. keberlangsungan, kelancaran dan keamanan Aplikasi E-Musrenbang;
- b. pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam aplikasi e-Musrenbang;
- c. keamanan aplikasi; dan
- d. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna aplikasi e­ Musrenbang.
BAB III - PENGELOLAAN APLIKASI E-MUSRENBANG
Pasal 6

Administrator Pusat Aplikasi e-Musrenbang sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf c dibantu oleh Tim Pengelola yang terdiri dari:
- a. Tim teknis yaitu tenaga ahli atau staf yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi;
- b. Tim Pendamping beranggotakan pelaksana pada Bappeda.
BAB III - PENGELOLAAN APLIKASI E-MUSRENBANG
Pasal 7

- (1) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada pasal 6 bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap keberlangsungan aplikasi e-Musrenbang;
- (2) Tim Teknis dan Tim Pendamping ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda.
Bagian Kedua
Pengguna Aplikasi e-Musrenbang
BAB III - PENGELOLAAN APLIKASI E-MUSRENBANG
Pasal 8

- ( 1) Pengguna aplikasi e-Musrenbang terdiri dari:
- a. Walikota dan Wakil Walikota;
- b.DPRD;
- c. SKPD;
- d. Kecamatan;
- e. Kelurahan;
- f. Kelompok warga masyarakat;
- g. Individu;
- h. Dunia Usaha;
- i. Akademisi;
- J. Organisasi Non Pemerintah;
- k. Organisasi profesi.
v
- (2) Pengguna aplikasi e-Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat
2. ( 1) menyampaikan usulan terbagi menjadi dua kelompok yang
3. meliputi:
- a. Kelompok internal terdiri dari SKPD, Kecamatan dan kelurahan;
- b. Kelompok eksternal terdiri dari DPRD, kelompok warga masyarakat, individu, dunia usaha, akademisi, organisasi non pemerin tah dan organisasi profesi.
BAB III - PENGELOLAAN APLIKASI E-MUSRENBANG
Pasal 9

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf a mendapatkan nama pengguna dan kata sandi dari administrator pusat aplikasi e-Musrenbang;
- (2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf b mengakses aplikasi e-Musrenbang dengan melakukan registrasi terlebih dahulu dan melampirkan kartu identitas yang masih berlaku;
- (3) Usulan pengguna eksternal harus sudah diterima oleh Tim Pengelola sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kota.
BAB III - PENGELOLAAN APLIKASI E-MUSRENBANG
Pasal 10

Administrator pusat aplikasi e-Musrenbang dapat memberhentikan pengguna e-Musrenbang dalam hal pengguna melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan dari aplikasi e-Musrenbang.
Bagian Ketiga
Pengelolaan Aplikasi e-Musrenbang
Paragraf 1
SKPD
BAB III - PENGELOLAAN APLIKASI E-MUSRENBANG
Pasal 11

Pengelolaan aplikasi e-Musrenbang pada SKPD dilaksanakan dengan ketentuan yang meliputi:
- a. Kepala SKPD bertanggung jawab atas pengelolaan e-Musrenbang pada SKPD;
- b. Sekretaris SKPD /Bidang yang menangani perencanaan adalah penanggungjawab harian pengelolaan aplikasi e-Musrenbang;
- c. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan adalah administrator SKPD;
- d. Administrator SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf c bertugas untuk mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi e-Musrenbang di tingkat SKPD serta mendistribusikan usulan ekstemal ke setiap bidang SKPD;
- e. Administrator SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf d dibantu oleh Operator SKPD yang bertugas mengelola usulan program dan kegiatan SKPD maupun usulan program dan kegiatan ekstemal ke dalam aplikasi e-Musrenbang;
- f. Operator SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan oleh Kepala SKPD melalui surat penugasan dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.
Paragraf 2
Kecamatan
BAB III - PENGELOLAAN APLIKASI E-MUSRENBANG
Pasal 12

dilaksanakan Pengelolaan aplikasi e-Musrenbang pada Kecamatan dengan ketentuan yang meliputi:
- a. Camat bertanggungjawab atas pengelolaan e-Musrenbang pada SKPD;
- b. Sekretaris Kecamatan adalah penanggung jawab harian pengelolaan aplikasi e-Musrenbang;
- c. Kepala Seksi Perencanaan adalah administrator Kecamatan;
- d. Administrator Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf c bertugas untuk mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi eMusrenbang di tingkat Kecamatan;
- e. Administrator Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf d dibantu oleh Operator Kecamatan yang bertugas melakukan pengelolaan dan verifikasi usulan program dan kegiatan Kecamatan maupun usulan program dan kegiatan ekstemal ke dalam aplikasi eMusrenbang;
- sebagaimana dimaksud pada huruf e melalui surat penugasan dan disampaikan Operator Kecamatan ditetapkan oleh Camat kepada Kepala Bappeda. f.
Paragraf 3
Kelurahan
BAB III - PENGELOLAAN APLIKASI E-MUSRENBANG
Pasal 13

dilaksanakan Pengelolaan aplikasi e-Musrenbang pada Kelurahan dengan ketentuan yang meliputi:
- Musrenbang; a. Lurah adalah penanggung jawab harian pengelolaan aplikasi e-
- b. Sekretaris Lurah adalah administrator Kelurahan;
- c. Administrator Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf b bertugas untuk mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi eMusrenbang di tingkat Kelurahan dan melakukan pengelolaan usulan program dan kegiatan Kelurahan maupun usulan program dan kegiatan ekstemal;
- d. Administrator Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan oleh Lurah melalui surat penugasan dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.
BAB IV
Pasal 14

Tahapan e-Musrenbang terdiri dari:
- a. Mbolo Kampo;
- b. Musrenbang Kelurahan;
v
- c. Musrenbang Kecamatan;
- d. Forum SKPD;
- e. Musrenbang RKPD.
Paragraf 2
Jadwal
BAB IV
Pasal 15

Jadwal pengusulan kegiatan dalam aplikasi e-Musrenbang mengikuti ketentuan jadwal pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kota dalam rangka penyusunan RKPD.
Bagian Kedua
Mekanisme Pengusulan Kegiatan
BAB IV
Pasal 16

Mekanisme pengusulan kegiatan pada SKPD meliputi:
- a. Melakukan verifikasi terhadap usulan kegiatan dari hasil Musrenbang kecamatan dan Musrenbang Kelurahan serta usulan ekstemal;
- b. Melakukan input/update/delete usulan rancangan Renja SKPD.
BAB IV
Pasal 17

Mekanisme pengusulan kegiatan pada Kecamatan meliputi:
- a. Melakukan verifikasi terhadap usulan kegiatan dari hasil Musrenbang Musrenbang Kelurahan serta usulan ekstemal;
- b. Melakukan input/update/delete usulan hasil Musrenbang Kecamatan.
BAB IV
Pasal 18

Mekanisme pengusulan kegiatan pada Kelurahan melipu ti:
- a. Melakukan verifikasi terhadap usulan kegiatan dari hasil Mbolo Kampo (Rembug Warga) serta usulan eksternal;
- b. Melakukan input/update/delete usulan hasil Musrenbang Kelurahan.
v
BAB IV
Pasal 19

Pengguna eksternal melakukan proses pengusulan terintegrasi dengan proses Musrenbang kelurahan/Musrenbang kecamatan/ Forum SKPD.
BAB IV
Pasal 20

Usulan kegiatan hasil Reses DPRD dikordinasikan oleh administrator pusat dan diinput oleh administrator SKPD disesuaikan dengan pelaksanaan Forum SKPD.
BAB IV
Pasal 21

Panduan dan petunjuk teknis penggunaan aplikasi e-Musrenbang sebagaimana tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perturan Walikota ini.
BABV
PENGENDALIAN DAN EV ALUASI
BAB IV
Pasal 22

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan aplikasi e-Mursenbang sesuai dengan peraturan perundangundangan.
BAB VI
Pasal 23

Aplikasi e-Musrenbang dapat dilakukan perubahan dan penyempumaan disesuaikan dengan kebutuhan proses perencanaan pembangunan daerah.
...
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.
JV
M. QURAIS H. ABIDIN
Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal 10 IV) e i so I b 1 WALIKOTA BIMA, /, ~
Diundangkan di Kota Bima M. fJ pada tanggal \ q r 'e 1 so 1
~SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,
-
~lb ~f~ SERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN NO MOR .