PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 1 Januari 2017
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 141 TAHUN 2016
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai dengan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a tersebut di atas, dan sesuai dengan Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Nomor : 900/13/DPRD/2016 tentang Persetujuan terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017, maka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017, dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan perhitungan terpadu atas beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja, untuk itu perlu diatur tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
c. bahwa ...
Mengingat :
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 203 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
MEMUTUSKAN ...
Mengingat
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2017.
BAB I
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Kebutuhan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang.
6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan DPRD Kabupaten Sintang, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan setara Eselon II pada instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
10. Jabatan Administrator adalah Jabatan setara Eselon III pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
11. Jabatan Pengawas adalah Jabatan setara Eselon IV pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
12. Jabatan Pelaksana adalah Jabatan setara fungsional umum pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
13. Pejabat Non Struktural/Pekerjaan Tertentu adalah Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang tidak mempunyai Jabatan Struktural yang mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaan tertentu.
14. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16. Pegawai Daerah adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Sintang.
17. Staf adalah Pegawai Negeri Sipil yang tidak mempunyai tanggung jawab jabatan berdasarkan eselonering sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
18. Guru adalah Pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik mengajar membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
19. Jabatan Pelaksana Teknis meliputi PNS yang melakukan cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu dengan cara dan metode tertentu.
20. Jabatan Pelaksana Operasional meliputi PNS yang melakukan proses kerja yang ditandai dengan mengoperasikan sesuatu peralatan/mesin.
21. Jabatan Pelaksana Administrasi meliputi PNS yang melakukan kegiatan Tata Usaha.
22. Jabatan Pelaksana Pelayanan meliputi PNS yang membantu dan melayani dalam bentuk jasa, guna memenuhi kebutuhan internal maupun ekternal Satuan Kerja Perangkat Daerah.
23. Pengelola Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
24. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang sebagai perangkat daerah yang selain selaku pengguna anggaran/pengguna barang, juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
25. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
26. Layanan Pengadaan yang adalah Pegawai Negeri Sipil di Bagian Pengadaan Sekretariat Daerah dan Anggota Kelompok Kerja dari SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sintang.
27. Petugas Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang melaksanakan penyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sintang secara elektronik.
28. Kepala SKPD adalah pengguna anggaran/pengguna barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
29. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak selaku bendahara umum daerah.
30. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang.
31. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
32. Pejabat Yang Menerima Pelimpahan Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD adalah pejabat pada Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang mendapat pelimpahan tugas dari PPKD untuk melaksanakan tugas menyusun rancangan APBD Kabupaten Sintang dan rancangan Perubahan APBD Kabupaten Sintang serta pengendalian pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang.
33. Pejabat Yang Menerima Pelimpahan/Kuasa Melaksanakan Anggaran PPKD adalah Pejabat pada Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mendapat pelimpahan tugas dari PPKD untuk melaksanakan anggaran PPKD Pemerintah Kabupaten Sintang.
34. Pejabat Yang Menerima Pelimpahan Melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah adalah Pejabat pada Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mendapat pelimpahan tugas dari PPKD untuk melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah serta menyajikan informasi keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
35. Pejabat Yang Menerima Pelimpahan Melaksanakan Kebijakan dan Pengelolaan Aset/Barang Daerah adalah Pejabat pada Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mendapat pelimpahan tugas dari PPKD untuk melaksanakan kebijakan dan pengelolaan Aset/barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
36. Analis Produk Hukum Daerah adalah Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah yang bertugas meneliti, menelaah dan mengkaji Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Instruksi Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
37. Verifikator Rancangan APBD dan Perubahan APBD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran adalah pejabat pada Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk melaksanakan verifikasi terhadap Rancangan APBD dan Perubahan APBD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pemerintah Kabupaten Sintang.
38. Verifikator Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana adalah pejabat pada Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk melaksanakan verifikasi terhadap Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Sintang.
39. Verifikator Kas Daerah dan Pembiayaan Daerah adalah Pejabat pada Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk melaksanakan verifikasi terhadap Kas Daerah dan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
40. Verifikator Gaji dan Tunjangan PNS adalah Pejabat pada Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk melaksanakan verifikasi terhadap Gaji dan Tunjangan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
41. Verifikator Laporan Keuangan Daerah adalah Pejabat pada Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk melaksanakan verifikasi terhadap Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
42. Verifikator Belanja PPKD adalah pejabat pada Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk melaksanakan verifikasi terhadap belanja PPKD Pemerintah Kabupaten Sintang.
43. Pelaksana Teknis Perencanaan dan Pengendalian Aset/Barang Daerah adalah Pejabat pada Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas Perencanaan dan Pengendalian Aset/Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
44. Pelaksana Teknis Penatausahaan dan Pelaporan Aset/Barang Daerah adalah Pejabat pada Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas Penatausahaan dan Pelaporan Aset/Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
45. Pelaksana Teknis Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset/Barang Daerah adalah Pejabat pada Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset/Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
46. Verifikator Produk Hukum Daerah adalah Kepala Sub Bagian pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah yang bertugas melakukan verifikasi terhadap Produk Hukum Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
47. Korektor Rancangan APBD dan Perubahan APBD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran adalah pegawai pada Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk mengoreksi Rancangan APBD dan Perubahan APBD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pemerintah Kabupaten Sintang.
48. Korektor Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana adalah pegawai pada Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk mengoreksi Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Sintang.
49. Korektor Kas Daerah dan Pembiayaan Daerah adalah pegawai pada Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk mengoreksi Kas Daerah dan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
50. Korektor Tunjangan dan Gaji PNS adalah pegawai pada Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberikan tugas mengoreksi Tunjangan dan Gaji PNS Pemerintah Kabupaten Sintang.
51. Korektor Laporan Keuangan Daerah adalah pegawai pada Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk mengoreksi Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
52. Pengelola Teknis Perencanaan dan Pengendalian Aset/Barang Daerah adalah pegawai pada Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas melaksanakan Perencanaan dan Pengendalian Aset/Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
53. Pengelola Penatausahaan dan Pelaporan Aset/Barang Daerah adalah pegawai pada Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas melaksanakan Penatausahaan dan Pelaporan Aset/Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
54. Pengelola Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset/Barang Daerah adalah pegawai pada Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas melaksanakan Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset/Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
55. Korektor Produk Hukum Daerah adalah pegawai pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah yang bertugas mengadministrasi, mengoreksi dan mendokumentasi Produk Hukum Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
56. Satuan Tugas Pemadam Kebakaran adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang.
57. Petugas Khusus Kearsipan adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang bertugas mendata, mengelola, menata dan menyimpan berkas surat dinas.
58. Korektor Surat Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Desa adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang pada Satuan Kerja Kantor Camat yang bertugas untuk melaksanakan pendampingan dan bimbingan terhadap pengelolaan keuangan Desa di wilayah Kecamatan.
59. Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
60. Tambahan Penghasilan adalah Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di luar Gaji dan Tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan perhitungan terpadu dengan mempertimbangkan kriteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja sesuai dengan pertimbangan obyektif dan kemampuan keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan sesuai ketentuan Perundangundangan yang berlaku.
61. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugastugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
62. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tempat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
63. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
64. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
65. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.
66. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
67. Daerah terpencil atau terbelakang, adalah daerah/perdesaan atau pulau atau pesisir yang umumnya secara geografis relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman/ perbukitan/kepulauan/pesisir serta sulit mendapat akses jaringan komunikasi dan transportasi.
68. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
69. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
70. Dokter Umum adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan kedokteran dan belum memiliki kualifikasi pendidikan keahlian pada jenis penyakit tertentu, serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.
71. Dokter Gigi adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan sebagai dokter gigi serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.
72. Dokter Spesialis adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan kedokteran dan telah memiliki kualifikasi pendidikan keahlian pada jenis penyakit tertentu, serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.
73. Dokter Hewan adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan sebagai dokter hewan dan menjalankan tugas pokok secara fungsional sebagai dokter hewan.
74. Pimpinan Tinggi Pratama Kelompok 1 adalah PPKD.
75. Pimpinan Tinggi Pratama Kelompok 2 adalah Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang.
76. Pimpinan Tinggi Pratama Kelompok 3 meliputi Pengguna Anggaran pada Inspektorat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan dan Dinas Sosial.
77. Pimpinan Tinggi Pratama Kelompok 4 meliputi Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Daerah.
78. Administrator Kelompok 1 meliputi Pejabat Penerima Pelimpahan Pelaksanaan Anggaran PPKD dan Analis Produk Hukum Daerah.
79. Administrator Kelompok 2 meliputi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Camat di Kecamatan Wilayah 2, Kepala Bagian Di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris pada Inspektorat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pendapatan Daerah , Sekretariat DPRD, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan dan Dinas Sosial.
80. Administrator Kelompok 3 meliputi Camat di Kecamatan Wilayah 1.
81. Administrator Kelompok 4 meliputi Kuasa BUD , Pejabat Yang Menerima Pelimpahan Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD , Pejabat Yang Menerima Pelimpahan Melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Pejabat Yang Menerima Pelimpahan Melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dan Pejabat Yang Menerima Pelimpahan Melaksanakan Kebijakan dan Pengelolaan Aset/Barang Daerah.
82. Administrator Kelompok 5 meliputi Sekretaris Kecamatan Wilayah 2, Kepala Bidang pada Inspektorat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Lingkungan Hidupn, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pendapatan Daerah , Sekretariat DPRD, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial dan Rumah Sakit Umum Daerah .
83. Administrator Kelompok 6 meliputi Sekretaris Kecamatan Wilayah 1.
84. Pengawas Kelompok 1 meliputi Verifikator Rancangan APBD dan Perubahan APBD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, Verifikator Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana, Verifikator Kas Daerah dan Pembiayaan Daerah, Verifikator Gaji dan Tunjangan, Verifikator Laporan Keuangan Daerah, Verifikator Belanja PPKD Pelaksana Teknis Perencanaan dan Pengendalian Aset/Barang Daerah, Pelaksana Penatausahaan dan Pelaporan Aset/Barang Daerah, Pelaksana Pemindahtanganan dan Penghapusan, dan Verifikator Produk Hukum Daerah.
85. Pengawas Kelompok 2 meliputi Lurah, Kepala Sub Bagian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Seksi Kecamatan Wilayah 2, Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/Kepala Unit Pelaksana Teknis/Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Inspektorat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pendapatan Daerah , Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.
86. Pengawas Kelompok 3 meliputi Kepala Seksi Kecamatan Wilayah 1.
87. Pengawas Kelompok 4 meliputi Kepala Sub Bagian/Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan Wilayah 1 dan 2, Sekretaris/Kepala Seksi/Pejabat Penatausahaan Keuangan Kelurahan dan Kepala Sub Bagian Unit Pelaksana Teknis.
88. Jabatan Fungsional Kesehatan meliputi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki jabatan fungsional tertentu pada bidang kesehatan yang bertugas di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang.
89. Jabatan Fungsional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah meliputi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki jabatan fungsional tertentu sebagai aparat pengawasan intern pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Sintang.
90. Jabatan Fungsional Tertentu Lainnya meliputi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki jabatan fungsional tertentu pada SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
91. Kecamatan Wilayah 1 adalah Kecamatan Sintang, Kecamatan Dedai, Kecamatan Kelam Permai, Kecamatan Binjai Hulu, Kecamatan Sungai Tebelian, Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Sepauk dan Kecamatan Tempunak.
92. Kecamatan Wilayah 2 adalah Kecamatan Ambalau, Kecamatan Serawai, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Ketungau Hulu.
93. Kelurahan adalah kelurahan di wilayah Kabupaten Sintang.
90. Jabatan ...
BAB II - PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Sintang memberikan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang atas beban APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan beban kerja dan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang.
- (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017.
BAB II - PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 3

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), hanya dapat menerima 1 (satu) jenis tambahan penghasilan.
BAB II - PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 4

- (1) Besarnya Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi masing-masing jenis, diberikan berdasarkan standar maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian kesatuan tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Daftar Jabatan Fungsional Tertentu Pegawai Negeri Sipil tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Daftar Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB II - PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) , diberikan kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang masih aktif bekerja, kecuali PNS yang tugas belajar, bebas tugas dan cuti di luar tanggungan Negara.
- (2) PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang melaksanakan tugas di luar Pemerintah Kabupaten Sintang tidak diberikan Tambahan Penghasilan.
- (3) PNS dari Luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang melaksanakan tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, diberikan Tambahan Penghasilan selama yang bersangkutan tidak mendapat Tambahan Penghasilan di Lingkungan Pemerintah asalnya.
- (4) Pegawai yang berstatus CPNS diberikan Tambahan Penghasilan sejak penempatan yang bersangkutan berdasarkan surat tugas yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dengan besaran 80% (delapan puluh persen) dari Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (5) Terhadap Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB III - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 6

- (1) PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan atau sedang dalam proses hukum, maka tambahan penghasilan PNS dipotong sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) setiap harinya.
- (2) PNS yang tidak masuk kerja selama 15 (lima belas) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan atau sedang dalam proses hukum, maka tambahan penghasilan tidak dibayarkan.
- (3) Absensi masuk kerja PNS bulan sebelumnya menjadi dasar perhitungan dan pertanggungjawaban pembayaran tambahan penghasilan PNS.
- (4) Format absensi masuk kerja PNS sesuai dengan format absensi yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (5) Kepala SKPD/Unit kerja membuat dan bertanggung jawab terhadap rekapitulasi daftar PNS yang tidak hadir pada bulan sebelumnya sebagai dasar pengajuan pembayaran.
- (6) PNS yang melaksanakan perjalanan dinas atau tidak masuk kerja dengan memberikan keterangan atau menjalankan tugas luar atas perintah tugas atasannya tetap diberikan tambahan penghasilan secara penuh.
- (7) Mekanisme pengajuan pembayaran tambahan penghasilan oleh bendahara pengeluaran SKPD dilakukan sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.
- (8) Format rekapitulasi daftar PNS yang tidak hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri dari Instansi Vertikal yang bertugas di Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dapat diberikan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan besaran adalah selisih antara besaran uang lauk pauk ditambah dengan besaran uang kehormatan atas biaya APBN dengan besaran uang Tambahan Penghasilan atas biaya APBD Kabupaten Sintang.
- (2) Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang bertugas di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sintang dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sintang dapat diberikan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5, dengan besaran adalah selisih antara besaran uang makan atas biaya APBN dengan besaran uang Tambahan Penghasilan atas biaya APBD Kabupaten Sintang.
- (3) Para Kepala Bidang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang telah menduduki jabatan struktural eselon III.a sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, diberikan tambahan penghasilan dalam jabatan Administrator Kelompok 2 atau Administrator Kelompok 3 sesuai pada SKPD yang bersangkutan bertugas.
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

- (1) Sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang mengatur materi yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang, pada tanggal 30 Desember 2016
BUPATI SINTANG,
JAROT WINARNO
Diundangkan di Sintang pada tanggal 30 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
YOSEPHA HASNAH BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016 NOMOR 141
LAMPIRAN IV
: PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
: 141 TAHUN 2016
TANGGAL : 30 DESEMBER 2016
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TANHUN ANGGARAN 2017.
REKAPITULASI DAFTAR TIDAK HADIR TANPA KETERANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
SKPD/UNIT KERJA BULAN
: ________________
: ________________
| NO | NAMA, NIP DAN PANGKAT/GOLONGAN RUANG PNS | URAIAN JABATAN | WILAYAH/ KECAMATAN | JUMLAH HARI TIDAK MASUK KERJA TANPA KETERANGAN |
|------|--------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Sintang, 2017
Kepala SKPD/Unit Kerja
Ttd/cap stempel
(nama) (pangkat)
(NIP)
Cara Pengisian Formulir :
1. Kolom 1 diisi nomor urut;
2. Kolom 2 diisi nama, NIP dan pangkat/golongan ruang PNS yang tidak masuk kantor dalam bulan dimaksud;
3. Kolom 3 diisi uraian jabatan PNS (misalnya Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Kepala Sekolah, bidan, dll;
4. Kolom 4 diisi wilayah/kecamatan dimana PNS tersebut bertugas;
5. Kolom 5 diisi dengan jumlah hari tidak masuk kerja PNS dalam bulan dimaksud;
BUPATI SINTANG,
JAROT WINARNO