PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 1 Tahun 2016
Tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016 - 2021
Berlaku: 16 Agustus 2016
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 20162021;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Provinsi JAwa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah (RPJMD) Tahun 2013-2018(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 4);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG dan
WALIKOTA MAGELANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016-2021.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Magelang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan dari 2015 sampai dengan Tahun 2019.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota Magelang untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota Magelang untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
16. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan programprogram indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
21. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan RPJMD adalah menjaga kesinambungan pembangunan melalui rencana Pembangunan Daerah yang sesuai dengan visi dan misi Walikota terpilih serta permasalahan dan kebutuhan Daerah.
- (2) Tujuan penyusunan RPJMD adalah:
- a. memberikan arahan bagi perencanaan pembangunan daerah jangka menengah; dan
- b. menyediakan pedoman penyusunan Rencana Strategis 5 (lima) tahun dan rencana kerja Perangkat Daerah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.
BAB III
Pasal 4

RPJMD merupakan penjabaran dari:
- a. visi, misi, dan program Walikota;
- b. arah kebijakan keuangan Daerah;
- c. strategi pembangunan Daerah;
- d. kebijakan umum;
- e. program Perangkat Daerah;
- f. program lintas Perangkat Daerah;
- g. program kewilayahan;
- h. rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan
- i. rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
BAB III
Pasal 5

- (1) Visi, misi dan program Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan keadaan masa depan yang diharapkan dan berbagai upaya yang akan dilakukan melalui program-program pembangunan yang ditawarkan oleh Walikota terpilih.
- (2) Arah kebijakan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
- (3) Strategi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
- (4) Kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (5) Program Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, merupakan program yang dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah yang memuat indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan.
- (6) Program lintas Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, merupakan program yang melibatkan lebih dari 1 (satu) perangkat daerah untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan termasuk indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan.
- (7) Program kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, merupakan program pembangunan daerah untuk terciptanya keterpaduan, keserasian, keseimbangan laju pertumbuhan, dan keberlanjutan pembangunan antar wilayah/ antarkawasan berdasarkan rencana tata ruang wilayah.
- (8) Rencana kerja dalam kerangka regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, merupakan dasar hukum atau kebijakan yang dijadikan landasan perumusan dan pelaksanaan program pembangunan Daerah.
- (9) Rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan program, dengan dilengkapi jumlah pagu indikatif berdasarkan prakiraan maju dan sumber pendanaannya, untuk mencapai target dan sasaran yang ditetapkan.
BAB III
Pasal 6

RPJMD berpedoman pada RPJPD, dan RPJMN, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, RTRW, RPJMD kabupaten/ kota sekitar.
BAB III
Pasal 7

RPJMD menjadi pedoman :
- a. penyusunan RKPD, Renstra dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- c. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2016-2021.
BAB III
Pasal 8

- (1) Sistematika penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun sebagai berikut:
- a. BAB I
: Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III : Gambaran
Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan;
- d. BAB IV : Analisis Isu-Isu Strategis;
- e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- f. BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan;
- g.
- BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;
BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan;
- i. BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
- j. BAB X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan;
- k. BAB XI : Penutup.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - PENGENDALIAN DAN EVALUSI
Pasal 9

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kebijakan perencanaan RPJMD;
- b. pelaksanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kebijakan perencanaan RPJMD;
- b. pelaksanaan RPJMD; dan
- c. hasil RPJMD.
- (4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa penilaian hasil pelaksanaan RPJMD tidak sesuai dengan target pencapaian kinerja akhir pembangunan jangka menengah.
- (6) Penilaian hasil pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali sebelum 2 (dua) tahun masa jabatan Walikota-Wakil Walikota berakhir.
- (7) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - PERUBAHAN RPJMD
Pasal 10

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah ;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- c. terjadi perubahan yang mendasar, dan/atau;
- d. merugikan kepentingan daerah dan nasional.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/ atau perubahan capaian tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, perubahan capaian sasaran tahunan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Pada saat RPJMD Tahun 2021- 2026 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJMD dan RPJPD serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.
Ditetapkan di Magelang pada tanggal 16 Agustus 2016
WALIKOTA MAGELANG, ttd
SIGIT WIDYONINDITO
Diundangkan di Magelang pada tanggal 16 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG, ttd
SUGIHARTO
LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 1
NO REG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH: (1 /2016 )
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun RPJMD selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.
RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerahyang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJMN serta RPJMD Provinsi Jawa Tengah, memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.
Penyusunan RPJMD dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip: keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan kedalaman, dan keterukuran. Disamping itu secara terpadu juga menerapkan pendekatan-pendekatan: partisipatif (bottom up), top down, teknokratis, politis, dan inovatif yang melibatkan seluruh pemangku
kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku.
Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Yangmana RPJMD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra - PD dan RKPD pada setiap tahun anggaran.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021.
PENJELASAN
Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas.

```TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 50