PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 4 Tahun 2016
Tentang PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH
Berlaku: 14 September 2016
N/A
Preamble

Menimbang :
WALIKOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH
DAN PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,
- beribadah masing-masing
- a. bahwa kemerdekaan/kebebasan untuk menurut agama/keyakinannya merupakan hak asasi setiap warga negara;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jemaah haji agar dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kota Magelang dapat berjalan aman, nyaman, tertib, lancar dan tepat waktu, perlu pengaturan tentang penyelenggaraan ibadah haji di daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tingkat kota dikoordinasi oleh Walikota, dan
transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji;
2. Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
1. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, Dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG dan WALIKOTA MAGELANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH DAN PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
5. Jemaah Haji Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan serta berangkat dari Kota Magelang.
6. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji.
7. Transportasi Jemaah Haji di Daerah adalah pengangkutan yang dipergunakan selama pemberangkatan dan pemulangan bagi Jemaah Haji di Daerah.
8. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji dengan pesawat terbang.
9. Debarkasi adalah tempat pemulangan Jemaah Haji dari pesawat terbang.
10. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PPIHD adalah panitia yang dibentuk oleh Walikota yang terdiri atas unsur Kementerian Agama, instansi dan Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
11. Petugas Haji Daerah adalah petugas haji yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan pelayanan kepada jemaah haji di kloter, yang terdiri dari Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD).
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai acuan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi Jemaah Haji Daerah agar dalam pelaksanaannya berjalan aman, tertib dan lancar.
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. Kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggara Ibadah Haji di Daerah;
- c. Transportasi Jemaah Haji Daerah; dan
- d. Pembiayaan.
BAB III - KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4

Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang:
- a. membentuk PPIHD;
- b. melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Agama dan instansi terkait.
- c. memfasilitasi transportasi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah.
BAB IV - PENYELENGGARA IBADAH HAJI DI DAERAH
Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah, Walikota membentuk PPIHD yang terdiri atas unsur Kementerian Agama, instansi dan Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. merencanakan, melaksanakan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah;
- b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan operasional Ibadah Haji di Daerah;
- c. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua Petugas Haji Daerah
BAB IV - PENYELENGGARA IBADAH HAJI DI DAERAH
Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran, kenyamanan dan kemudahan Jemaah Haji dalam pelaksanaan Ibadah Haji, Walikota dapat mengangkat Petugas Haji Daerah yang menyertai Jemaah Haji dan bertugas membantu Tim Pemandu Haji Indonesia.
- (2) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
- a. TPHD; dan/atau
- b. TKHD.
- (3) Petugas Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan kompetensi, pengalaman, integritas, dan dedikasi yang dilakukan melalui seleksi secara profesional.
- (4) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk memperoleh kuota keberangkatan.
- (5) Jumlah Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan kuota Jemaah Haji.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB V - Transportasi Jemaah Haji Daerah
Pasal 7

- (1) Penunjukan pelaksana sarana transportasi dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, dan efisiensi.
- (2) Pelaksanaan sarana transportasi menggunakan angkutan khusus dan bukan angkutan yang dipergunakan untuk angkutan umum atau regular, dengan mengacu pada jadwal keberangkatan dan kepulangan Jemaah Haji.
- (3) Pelaksana sarana transportasi wajib memberikan asuransi terhadap Jemaah Haji.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme penunjukan dan pelaksanaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 8

- (1) Biaya Transportasi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan biaya operasional dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya transportasi dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua Biaya Transportasi Jemaah Haji
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 9

Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah biaya transportasi pemberangkatan Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan pemulangan Jemaah Haji dari Debarkasi ke Daerah.
Bagian Ketiga Biaya Operasional
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 10

Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.
Ditetapkan di Magelang pada tanggal 14 September 2016
WALIKOTA MAGELANG, ttd
SIGIT WIDYONINDITO
Diundangkan di Magelang pada tanggal 16 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG, ttd
SUGIHARTO
LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH : (4/2016)
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional yang melibatkan berbagai instansi dan lembaga, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi. Berkaitan dengan hal tersebut di atas dalam hal ini Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat penting, khususnya dalam pelaksanaan persiapan penyelenggaraan ibadah haji di Daerah.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang, di dalam Pasal 35 ayat (1) disebutkan bahwa Transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
Ketentuan mengenai biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut juga ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, diamanatkan dalam Pasal 23 biaya transportasi haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal ditetapkan dalam peraturan daerah setempat.
Sebagai dasar hukum pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji di Daerah dan melaksanakan amanat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sebagaimana tersebut di atas perlu menyusun Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Dan Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji.
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 51