Unknown Unknown Nomor 12 Tahun 2013
Tentang No Description
Berlaku: 8 April 2013
N/A
Preamble

Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Langkat, Kota Padang Panjang, Kota Bekasi, Kota Pematangsiantar, dan Kota Salatiga;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN BONE BOLANGO, KABUPATEN GORONTALO, KABUPATEN GORONTALO UTARA, KABUPATEN POHUWATO, KABUPATEN PEMALANG, KABUPATEN CIANJUR, KABUPATEN LANGKAT, KOTA PADANG PANJANG, KOTA BEKASI, KOTA PEMATANGSIANTAR, DAN KOTA SALATIGA.
N/A
Pasal 1

Membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BPSK, pada Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Langkat, Kota Padang Panjang, Kota Bekasi, Kota Pematangsiantar, dan Kota Salatiga.
N/A
Pasal 2

Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK yang terdekat.
N/A
Pasal 3

Biaya pelaksanaan tugas BPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Perekonomian, ttd.
Ratih Nurdiati
N/A
Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 April 2013 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa ternyata jangka waktu peralihan berhubung dengan dicabutnya Undang-undang No. 74 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 160) tentang Keadaan Bahaya dan mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaya sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 61 dari Peraturan yang tersebut belakangan, ternyata tidak cukup memberikan kesempatan bekerja kepada Pemerintah dan para penguasa dalam keadaan bahaya yang bersangkutan, sehingga oleh karenanya perlu jangka waktu tersebut diperpanjang;
- b. bahwa karena keadaan memaksa, soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- Mengingat : 1.
- Pasal 12 dan pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
2. Pasal 61 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaya;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960;
...
Mendengar
: Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 18 Mei 1960;
Memutuskan:
Menetapkan
:
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang perpanjanganjangka waktu peralihan yang tersebut pada pasal 61 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaya.