PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 15 Tahun 2017
Tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN LEMBAGA KURSUS
Berlaku: 16 Mei 2017
N/A
Preamble

Menimbang : a.
- bahwa untuk memenuhi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pedidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Solok;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- c. bahwa dalam rangka memenuhi hak semua anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini diperlukan optimalisasi kinerja, efektifitas dan efesiensi kegiatan pendidikan yang sangat mendasar, menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak dikemudian hari melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Solok tentang Pedoman Peyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Lembaga Kursus.
Mengingat :
Menetapkan
1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara nomor 4389);
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma Standar, prosedur dan kriteria dibidang pendidikan;
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN WALIKOTA SOLOK TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN LEMBAGA KURSUS.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan atau pedoman dalam rangka penyelenggarakan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan PAUD.dan Pendidikan Non Formal
- (2) Pedoman Penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Non Formal bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk pertumbuhan dan perkembangannya agar peserta didik memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
BAB III - PENYELENGGARAAN PAUD DAN LEMBAGA KURSUS
Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur :
- a. Pendidikan Formal;
- b. Pendidikan Non formal; dan
- c. Pendidikan Informal.
- (2) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA).
- (3) Penyelenggaraan PAUD melaui jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dalam bentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Pos PAUD dan Satuan Paud Sejenis (SPS).
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam bentuk lembaga kursus dan pelatihan
- (5) Satuan Pendidikan Non Formal negeri yaitu Satuan Kegiatan Belajar (SKB) melakukan kegiatan dalam bentuk pendidikan kesetaraan dan kecakapan hidup bagi warga masyarakat
- (6) Penyelenggaraan PAUD formal dan non formal dilaksanakan dengan penerapan manajemen berbasis sekolah.
- (7) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pendidikan yang dilakukan melalui keluarga (orang tua) dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri .
Bagian Kedua Penyelenggara
BAB III - PENYELENGGARAAN PAUD DAN LEMBAGA KURSUS
Pasal 4

- (1) PAUD melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk TK Negeri diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) PAUD melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk TK dan RA diselenggarakan oleh pemerintah daerah/organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pendidikan lainnya.
- (3) PAUD melalui jalur pendidikan non formal dalam bentuk kelompok bermain dan TPA diselenggarakan oleh pemerintah daerah/ organisasi kemasyarakatan, dan Badan selain organisasi politik.
- (4) PAUD melaui jalur pendidik non formal dalam bentuk pos PAUD dan SPS diselenggarakan oleh Tim Penggerak PKK dan lembaga kemasyarakatan lain yang terintegrasi dengan SPS.
- (5) Pendidikan Non Formal diselenggarakan dalam bentuk kursus dan pelatihan masyarakat.
Bagian Ketiga Jadwal, waktu dan lama Penyelenggaraan
BAB III - PENYELENGGARAAN PAUD DAN LEMBAGA KURSUS
Pasal 5

- (1) Jadwal dan waktu penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan formal sesuai dengan kalender pendidikan dengan waktu pertemuan paling singkat 2.5 jam per hari atau 15 jam perminggu.
- (2) Jadwal dan waktu penyelenggaraan kelompok bermain mengikuti kalender pendidikan paling sedikit dilaksanakan 3 kali pertemuan dalam satu minggu dengan waktu pertemuan paling singkat 2.5 jam.
- (3) Jadwal dan waktu penyelenggaraan TPA disesuaikan dengan kebutuhan anak dan orangtua.
- (4) Jadwal dan waktu penyelenggaraan dapat pos PAUD dan SPS paling sedikit dilaksanakan 1 kali pertemuan dalam 2 minggu dan mengikuti hasil kesepakatan masyarakat atau kegiatan lain yang menjadi induknya.
- (5) Waktu penyelenggaraan kursus dan pelatihan dilaksanakan disesuaikan dengan jadwal
- (6) Waktu penyelenggaraan dapat dilakukan pada pagi, siang atau sore.
- (7) Lama pendidikan PAUD formal ditempuh sesuai dengan kalender pendidikan dan untuk PAUD non formal ditempuh sesuai dengan kalender pendidikan sampai dengan anak berusia 6 tahun.
Bagian Keempat
Tempat Penyelenggaraan
BAB III - PENYELENGGARAAN PAUD DAN LEMBAGA KURSUS
Pasal 6

PAUD dan lembaga kursus diselenggarakan didalam ruangan atau tempattempat lainnya yang layak, aman dan nyaman bagi proses pembelajaran dan pelatihan.
BAB IV - PESERTA DIDIK/ WARGA BELAJAR
Pasal 7

- (1) Peserta Didik PAUD adalah anak-anak usia 0 sampai dengan 6 tahun , bebas memilih bentuk layanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD , hak dan kebutuhan anak.
- (2) Peserta Didik PAUD pada jalur pendidikan formal adalah anak usia 4 sampai dengan 6 tahun.
- (3) Peserta Didik PAUD pada jalur pendidikan non formal adalah anak usia 0 sampai 6 tahun yang tidak terlayani pada PAUD jalur pendidikan formal.
- (4) Peserta Didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD.
- (5) Peserta lembaga kursus tidak dibatasi umur/ usia.
Bagian Kedua
Jumlah Peserta Didik/ Warga Belajar
BAB IV - PESERTA DIDIK/ WARGA BELAJAR
Pasal 8

- (1) Jumlah peserta didik PAUD formal paling sedikit 20 anak.
- (2) Jumlah peserta didik PAUD non formal paling sedikit 15 anak.
- (3) Jumlah peserta warga belajar kursus dan pelatihan paling sedikit 10 orang.
- (4) Penerimaan Peserta didik PAUD dilakukan tanpa tes atau proses seleksi.
- (5) Penerimaan warga belajar kursus dan pelatihan dilaksanakan dalam bentuk tes.
BAB V - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Bagian Kesatu Pendidik
Pasal 9

- (1) Pendidik pada PAUD jalur pendidikan formal adalah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- (2) Pendidik pada jalur pendidikan formal yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari guru pendamping dan guru pengasuh.
- (3) Pendidik pada jalur pendidikan non formal terdiri dari pendidik, pengasuh dan kader.
- (4) Pendidik pada jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan non formal diusulkan oleh penyelenggara PAUD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (5) Pendidik pada jalur kursus dan pelatihan masyarakat terdiri dari tenaga pendidik yang profesional.
- (6) Kebutuhan pendidik dipenuhi dengan memperhatikan kebutuhan dan jumlah peserta didik.
- (7) Pendidik tidak dapat merangkap menjadi pengelola PAUD.
Bagian Kedua Tenaga Kependidikan
BAB V - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Bagian Kesatu Pendidik
Pasal 10

- (1) Tenaga kependidikan PAUD jalur pendidikan formal dan non formal terdiri dari pengawas/penilik,pengelola/ kepala sekolah, tenaga administrasi, dan pembantu umum.
- (2) Tenaga kependidikan kursus dan pelatihan terdiri dari tenaga profesional.
Bagian Ketiga
Hak dan kewajiban pengelola atau kepala sekolah
BAB V - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Bagian Kesatu Pendidik
Pasal 11

Hak
Pengelola/ kepala sekolah PAUD mempunyai hak sebagai berikut :
- a. Berhak menerima penjelasan dalam bentuk apapun mengenai informasi yang berkaitan dengan bantuan PAUD dari Dinas Pendidikan;dan
- b. Menerima insentif/ honor dari Pemerintah Daerah melalui anggaran Dinas Pendidikan Kota Solok sesuai dengan aturan yang berlaku.
BAB V - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Bagian Kesatu Pendidik
Pasal 12

Kewajiban
Pengelola PAUD mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Hadir sesuai dengan jam kerja;
- b. Memberikan pembinaan terhadap pendidik PAUD;
- c. Mengkoordinasikan dengan dinas pendidikan tentang perkembangan lembaga;
- d. Menyampaikan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan;
- e. Memberikan insentif terhadap pendidik sesuai dengan kemampuan keuangan lembaga; dan
- f. Jika penyelenggaraan ditutup, pengelola wajib mengembalikan sarana dan prasana kepada Dinas Pendidikan.
Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan
BAB V - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Bagian Kesatu Pendidik
Pasal 13

Hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidik dan Tenaga Pendidikan mempunyai hak sebagai berikut :
- a. Mendapatkan pembinaan dari pengelola dan penilik PAUD;
- b. Mendapatkan cuti melahirkan selama 2 bulan;dan
- c. Menerima insentif/ honor dari pengelola sesuai dengan kemampuan keuangan lembaga
BAB V - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Bagian Kesatu Pendidik
Pasal 14

Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidik dan Tenaga Pendidikan mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada peserta didik;
- b. Melaksanakan tugas rutin sesuai jam kerja; dan
- c. Menjaga nama baik lembaga.
BAB VI - KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN
Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan PAUD dan Pendidkan Non Formal berpedoman pada kurikulum yang berlaku dan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak
- (2) Kurikulum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat disusun oleh lembaga penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Non Formal.
- (3) Kurikulum PAUD dan Pendidikan Non Formal dapat berisi muatan lokal budaya kota Solok dengan memperhatikan potensi lingkungan
Bagian Kedua
Strategi Pembelajaran
BAB VI - KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN
Pasal 16

- (1) Strategi pembelajaran PAUD dan Pendidikan Non Formal dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik dan warga belajar.
- (2) Metode pembelajaran PAUD dilaksanakan dengan bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain yang dapat menstimulasi tumbuh kembang peserta didik baik fisik, bilogis, dan seluruh aspek kecerdasan dan dapat dilakukan di luar maupun di dalam ruangan.
- (3) Model Pembelajaran PAUD dilakukan dengan mengunakan metode model pembelajaran area kelompok dan model sentra serta model pembelajaran yang lain.
- (4) Teknik stimulasi PAUD dilakukan dengan memberikan stimulasi terhadap pertumbuhan perkembangan peserta didik dan pelayanan kesehatan dan gizi.
- (5) Metode pembelajaran Pendidikan kursus dan pelatihan dilaksanakan dengan metode demonstrasi.
BAB VII - PERSYARATAN PENYELENGGARA
Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan PAUD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Memiliki akta pendirian (akta notaris).
- b. Memiliki tempat yang memenuhi standar kelayakan untuk menyelenggarakan PAUD, dengan status bangunan gedung/ tanah yang jelas dan tidak dalam sengketa;
- c. Memiliki peserta didik;
- d. Memiliki Tenaga Pendidik ;
- e. Memiliki Tenaga Kependidikan;
- f. Memiliki sarana dan prasarana;
- g. Tersedia Alat Peraga Edukatif (APE) dan sarana belajar lainnya;
- h. Memiliki program pembelajaran (kurikulum); dan
- i. Memiliki kemampuan pembiayaan.
- (2) Penyelenggaraan kursus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Memiliki akta pendirian ( akta notaris).
- b. Memiliki tempat yang memenuhi standar kelayakan untuk menyelenggarakan kursus dan pelatihan, dengan status bangunan gedung/ tanah yang jelas dan tidak dalam sengketa;
- c. Memiliki warga belajar;
- d. Memiliki Tenaga Pendidik ;
- e. Memiliki Tenaga Kependidikan;
- f. Memiliki sarana dan prasarana;
- g. Memiliki program pembelajaran (kurikulum); dan
- h. Memiliki kemampuan pembiayaan.
BAB VIII - PERIZINAN
Pasal 18

- (1) Setiap Penyelenggaraan PAUD dan lembaga kursus wajib memperoleh izin pendirian lembaga dari Walikota melalui DPMPST dan izin operasional program dari Dinas Pendidikan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah penyelenggara dapat memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17.
- (3) Penyelenggaraan PAUD dan lembaga kursus dapat melaksanakan kegiatan operasional sebelum memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 6 bulan sejak kegiatan operasional dilakukan.
BAB IX
Pasal 19

- (1) Nama PAUD dan lembaga kursus ditetapkan oleh penyelenggara.
- (2) Penetapan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan dalam permohonan izin penyelengaraan.
- (3) Dinas Pendidikan dapat meminta perubahan atau penggantian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila nama yang diusulkan telah dipergunakan pihak lain.
- (4) Dalam hal nama yang diusulkan adalah cabang dari PAUD atau lembaga kursus yang telah berdiri sebelumnya, nama yang diberikan
tambahan karakteristik angka setelah nama PAUD atau lembaga kursus tersebut.
- (5) Penyelenggara PAUD dan lembaga kursus wajib memasang papan nama dan memiliki cap/ stempel lembaga.
- (6) Bentuk, ukuran papan nama dan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (7) Nomor induk lembaga PAUD dan lembaga kursus ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.
BAB X - PERUBAHAN PENYELENGGARAAN
Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan lembaga penyelenggara PAUD dan lembaga kursus dilaporkan secara tertulis kepada Kantor Perizinan dengan melampirkan:
- a. Salinan akta/ surat surat dasar peralihan hak; dan
- b. Salinan akta/ surat lembaga penyelenggaraan yang baru.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nama dan/ lokasi penyelenggaraan PAUD dan lembaga kursus dilaporkan secara tertulis kepada Kantor Perizinan
- (3) Terhadap perubahan kepemilikan penyelenggara, nama dan/ atau lokasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), izin penyelenggaraan wajib dilaporkan untuk diperbaharui.
BAB XI - EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN
Pasal 21

- (1) Evalausi peserta didik/ warga belajar didasarkan pada standar pencapaian.
- (2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (3) Laporan hasil evaluasi peserta didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara berkala tiap semester dan akhir tahun pendidikan kepada orangtua peserta didik.
BAB XI - EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN
Pasal 22

Program penyelenggara PAUD dan lembaga kursus dilaporkan secara berkala setiap bulan berjalan oleh pengelola kepada Dinas Pendidikan.
BAB XII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan sera dalam poses penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD dan lembaga kursus melalui pemberdayaan potensi pendanaan, sumbangan, dan pemikiran tenaga.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD dan lembaga kursus, penyelenggara dapat membentuk forum, organisasi terkait, orang tua peserta didik dan unsur masyarakat lain yang peduli PAUD dan lembaga kursus.
- (3) Untuk mendukung kelancaran pembelajaran maka dibentuk forum HIMPAUDI untuk PAUD dan HIPKI untuk lembaga kursus.
BAB XIII - PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 25

Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD dan lembaga kursus dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
BAB XIV - SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 26

- (1) Pembiayaan PAUD dan lembaga kursus bersumber dari :
- a. Masyarakat;
- b. Bantuan pemerintah Pusat, pemerintah Daerah; dan
- c. Sumber - sumber atau bantuan lain yang sah.
- (2) Biaya penyelenggaraan PAUD dan lembaga kursus dipertanggung jawabkan secara terbuka kepada pemerintah dan masyarakat.
BAB XV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 27

- (1) Sanksi administratif diberikan kepada penyelenggara PAUD dan lembaga kursus yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. Teguran lisan;
- b. Teguran secara tertulis 3 kali secara berturutturut dengan tenggang waktu paling lama 1 bulan;
- c. Pembekuan kegiatan operasional;
- d. Penutupan kegiatan operasional dan
- e. Pencabutan izin penyelenggaraan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila penyelenggara PAUD dan lembaga kursus tidak memenuhi teguran tertulis 3 kali berturutturut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan PAUD dan lembaga kursus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak dijatuhkan sanksi administrasi berupa pembekuan kegiatan operasional, penyelenggara PAUD dan lembaga kursus tetap tidak mematuhinya diberikan sanksi administratif sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf d.
- (5) Dalam hal penyelenggaran PAUD dan kursus telah memiliki izin (memenuhi ketentuan) dalam pasal 17, dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak dijatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan operasional, penyelenggara PAUD dan kursus tidak mengindahkan sanksi maka diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.
BAB XVI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

PAUD dan lembaga kursus yang telah memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan tetap mengajukan izin pendirian lembaga ke DPSMT dalam jangka waktu 6 bulan sesudah peraturan Walikota ini berlaku.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok
Ditetapkan di Solok Pada tanggal 16 Mei 2017
WALIKOTA SOLOK, dto
ZUL ELFIAN
Diundangkan di Solok Pada tanggal 16 Mei 2017 SEKRETARIS DAERAHKOTA SOLOK, dto
RUSDIANTO
BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2017 NOMOR 15