PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 2 Tahun 2011
Tentang BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.
Berlaku: 2 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Mengingat
·,
PEMERINTAH KOTA TOMOHON
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON NOMOR 2 TAHUN 2011 TENT ANG
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TOMOHON,
- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 ayat (2) huruf k UndangPajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- c. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perf u membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
1. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2104);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4273);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Repubik Indonesia tahun 1981 nomor 76, tambahan lembaran Negara Republik lndonsesia nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lambaran Negara 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129. Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4189));
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4381);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan LembararNegara Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Tatacara Perpajakan;
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Pajak Daerah dan Restribusi Oaerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Neg:ira Republik Indonesia Nomor 130);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Oaerah dan Retribusi Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Oaerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
18. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Oinas Daerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 tentang Sadan atau Perwakilan Lembaga lnternasional yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON
dan
WALIKOTA TOMOHON
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tomohon dan perangkat Kota Tomohon sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan Kata T omohon.
3. Kepala Daerah adalah Walikota T omohon.
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Oinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon.
6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
7. Perolehan Hak atas Tanah dan/ Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
8. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan. beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dibidang pertanahan dan bangunan dan ketentuan peraturan perundang - undangan lainnya.
9. Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (SUMO) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan . organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
10.
- Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Setoran Pajak Daerah selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk membayar atau menyetor pajak yang terutang ke Kas Oaerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Walikota dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besamya jumlah pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menetukan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang yang sama besamya sama dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terutang atau tidak seharusnya terutang.
16. Surat Tagihan Pajak Oaerah selanjutnya disingkat STPO adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa denda dan atau bung a.
17. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau Surat Keputusan Keberatan.
18.
Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan. Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
19. Putusan Banding adalah putusan Sadan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
20.
- Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundangundangan yang bertaku.
21. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundangundangan.
22.
Pemeriksaan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan. dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam
23.
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.
BAB XVII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 38

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup Jelas
Ayat (1}
peraturan yang mengatur mengenai disipr,1 pegawai negeri sipil.
Sistem pemungutan pajak ini adalah self assessment dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD dan melaporkannya tanpa mendasarkan pada SKPD
Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mi dimaksudkan untuk, antara lain, memastikan bahwa pajak telah dibayar/disetor ke kas daerah. dasar pengenaan yang digunakan sudah benar, PBS atas objek pajak sudah lunas atau tidak ada tunggakan
Pasal ini mengatur tentang penerbitan surat ketetapan pajak yang dibayar sendiri. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada waJib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SSPD atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak drlaporkan oleh wajrb pajak.
Ketentuan ayat ini memben kewenangan kepada Kepala Daerah untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu seperti tersebut pada ayat ini, dengan perkataan lain hanya terdapat wajib pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material. Contoh:
1. Seorang wajib pejak tidak menyampaikan SSPD pada tahun pajak 2009. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan SSPD. Maka dalam Jangka waktu paling lama S(hma} tahun, Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Oaerah Kurang Bayar atas pajak yang terutang.
2. Seorang wajib pajak menyampaikan SSPD pada tahun 2009. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, temyata dari has ii pemeriksaan Surat pemberitahun pajak Daerah yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut,
Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar ditambah dengan sanksi administratif.
- 3 Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh 2 yang telah diterbitkan SKPDKB. apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima ) tahun sesudah pajak terutang ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.
4. Wajib pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Kepala Daerah temyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredrt pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil
| Pasal 15 | Huruf a | Angka 1) Angka 2) Angka 3) Cukup Jelas Cukup Jelas Yang dimasud dengan penetapan paiak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Kepala |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ayat (2) | | Ayat tni mengatur sankst ternadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi adminrstratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atua tertambat dibayar untuk janqka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanks, adaministratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB. |
| Ayat (3) | | Dalam hal wajib pajak tidak rnernenuru kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap wajib |
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup Jelas
Huruf a
Huruf b
Huruf c
Cukup Jelas pajak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administratif ini tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.
Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), yaitu wajib pajak tidak mengisi Surat Setoran Pajak Oaerah yang seharusnya dilakukannya, maka dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok yang terutang. Dalam kasus ini, maka Kepala Daerah menetapkan pajak yang terutang secara jabatan melelui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar. Selain sanksi administratif berupa kenaikan dari dikenakan bunga sebesar sebulan dihitung dari pajak untuk puluh berupa sebesar 25% (dua puluh lima persen) pokok pajak yang terutang juga sanksi administratif berupa 2% (dua persen) yang kurang atau terlambat dibayar jangka waktu paling lama 24 (dua empat) bulan. Sanksi administratif bunga dihitung sejak saat terutangnya pajav sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar.
Yang dimaksud dengan "pemeriksaan adalah pemeriksaan kantor.
Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan kepada wajib pajak yang terutang, sedangkan sanksi administrasi berupa denda dikenakan karena tidak dipenuhinya ketentuan formal, misalnya, tidak atau terlambat menyampaikan SSPD.
Ayat ini mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga atas STPD yang diterbitkan karena :
- a. Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
- b. Pemeriksaan SSPD yang menghasilkan pajak kurang bayar karena terdapat salah tulis dan atau salah hitung.
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Contoh:
1. Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Dari perolehan tanah dan bangunan pada tanggal 21 September 2009, wajib pajak "A" terutang pajak sebesar Rp. 5.000.000,00. Pada saat terjadinya perolehan tersebut, pajak dibayar sebesar Rp. 4.000.000,00. Atas kekurangan pajak tersebut diterbitkan STPD tanggal 23 Desember 2009 dengan peghitungan sebagai berikut : Kekurangan bayar .Rp.1.000.000 Bunga=4x2%XRp.1.000.000 = Rp. 80.000 + Jumlah yang harus dibayar dalam STPD Rp.1.080.000 2. Hasil Pemeriksaan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Wajib pajak "8'' memperoleh tanah dan bangunan pada tanggal 18 Juni 2009. Berdasarkan pemeriksaan SSPD yang disampaikan wajib pajak "B". temyata terdapat salah hitung yang menyebabkan pajak kurang dibayar sebesar Rp.1.500.000,00. Alas kekurangan pajak tersebut diterbitkan STPD pada tanggal 23 September 2009 dengan penghitungan sebagai berikut: Kekurangan bayar Rp.1.500.000 Bunga=4x2%XRp.1.000.000 = Rp. 120.000 + Jumlah yang harus dibayar dalam STPD Rp.1.620.000
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan maupun Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan sarana administrasi bagi Kepala Daerah untuk melakukan penagihan pajak.
| Pasal 19 | Ayat (1) | Huruf a | Kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak,contoh : 1. Wajib pajak tidak mampu secara |
|------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Huruf b | garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah. Kondisi wajib pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu,contoh : 1. Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah Nilai Jual Objek Pajak; |
| | Ayat (2) | Huruf c | dengan kebijaksanaan pemerintah. Conteh: Tanah dan atau bangunan yang digunakan antara lain, untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, pesantren, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta, institusi pelayanan social masyarakat. |
| Pasal 20 | Ayat (1) | Cukup jelas | Apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada kepala daerah yang meneribitkan surat ketetapan pajak. Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak. Satu keberatan harus diajukan |
terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak.
| Ayat (2) | Huruf a Huruf b Huruf c Huruf d pajak. Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Yang dimaksuc dengan "alasan-atasan yang |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ayat (3) | fiskus tidak benar. Yang dimaksud dengan "keadaan diluar kekuasaannya" adalah suatu keadaan terjadi diluar kehendak/kekuasaan pajak, misalnya, karena wajib pejak atau terkena musibah bencana alam. |
| | yang wajib sakit Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan penqaiuan keberatan bagi waJib pajak harus melunasi terlebih dahulu kewajiban perpajakannya yang telah disetuju: wajib pajak pada saat pembahasan hasil pemeriksaan. Pelunasan tersebut |
| Ayat (4) | adalah sejumlah akhir harus dilakukan sebelum wajib pajak mengajukan keberatan Ketentuan diperlukan agar wajib pajak tidak menghindar dari kewajiban untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih |
| Ayat (5) | menqajukan keberatan, seh1ngga dapat dicegah terganggunya penerimaan daerah. Cukup Jelas Tanda bukti penerimaan surat keberatan sangat diperlukan untuk rnernenuru |
| | ketentuan formal. Diterima atau tidaknya rnenqajukan Surat Keberatan dimaksud, tergantung dipenuhinya ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang d1hitung mulai diterbitkannya ketetapan pajak sampai saat diterimanya |
| Ayat (6) | hak batas surat Surat Keberatan tersebut oleh Kepala Oaerah. Tanda bukti penerimaan tersebut oleh wajib pajak dapat juga digunakan sebagai alat control baginya untuk mengetahui sampai kapan batas waktu 12 (dua belas) bulan sebaqaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( 1) berakhir. Tanda bukti penerimaan itu diperlukan untuk |
•)
| | | | dikabulkan, apabila dalam jangka waktu tersebut wajib pajak tidak menerima surat keputusan dari Kepala Daerah atas surat Keberatan drajukan. |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ayat (7) | Cukup jelas | |
| Pasal 21 | Ayat (1) | Cukup Jelas | |
| | Ayat (2) | Cukup Jelas | |
| | Ayat (3) | | Dalam keputusan keberatan tidak tertutup kemungkinan utang pajaknya bertambah berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain karena ada data baru yang tadmya belum terungkap atau belum dilaporkan. Ketentuan rm dimaksudkan memberikan kepastian hukum kepada parek maupun fiskus dan dalam rangka adrrunistrasi, oleh karena itu keberatan diajukan oleh wajib pajak harus |
| | Ayat (4) | | untuk wajib tertrb yang diberi keputusan oleh Kepala Oaerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Surat Keberatan diterima. |
| Pasal 22 | Cukup jelas | | |
| Pasal 23 Pasal 24 | Cukup jelas Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4) | | Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Oalam hal batas waktu tidak dapat dipenuhi oleh penggugat karena keadaam di luar kekuasaannya (force majeur), maka jangka waktu dimaksud dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang. |
| Pasal | Ayat (5) Ayat (6) Cukup | | Cukup jelas Cukup jelas |
| 25 Pasal 26 | jelas Ayat (1) Ayat (2) | Huruf a | Cukup jelas Oalam praktik dapat ditemukan sanksi admirustrasl yang dikenakan kepada wajib pajak tidak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak yang dapat membebani wajib pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Oalam hal demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Kepala Daerah |
| | | Huruf b | Kepala Daerah karena jabatannya, dan |
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 28

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 29

Cukup jelas
Pasal30
Cukupje~s
Pasal31
Huruf a
Huruf b
Cukup jelas berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatatkan ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya wajib pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan Surat Keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi.
Cukup jelas
Kepala Daerah sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran pajak harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Cukup jelas
Ayat ini memberikan kepastian hokum baik kepada wajib pajak maupun fiskus dan dalam rangka tertib administrasi perpajakan. Oleh karena itu, permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh wajib pajak harus diberi keputusan oleh Kepala Dae rah.
Besamya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dihitung dari batas waktu 2 ( dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB sampai dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan.
Saat kedaluarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
Yang dimaksud dengan pengakuan utang pajak secara langsung adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah wajib pajak tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang pajak kepada Pemerintah Daerah.
PENJELASAN
Pasal 32

Cukup jelas
Pasal33
Ayat(1)
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup [etas
Contoh:
Wajib pajak mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran; Wajib pajak mengajukan permohonan keberatan.
Setiap pejabat baik petugas pajak maupun rnereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan daerah, dilarang mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak yang menyangkut masalah perpajakan daerah, antara lain:
- a. Surat pemberitahuan, laporan keuangan, dn lain-lain yang dilaporkan oleh wajib pajak;
- b. Data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan.
- c. Dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;
- d. Dokurnen dan/atau rahasia wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan.
Para ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, pengacara. dan sebagainya yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu pelaksanaan Undang-Undang perpajakan daerah, adalah sama dengan petugas pajak yang dilarang pula untuk mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ).
Yang dimaksud dengan pihak lain, antara lain, adalah lembaga Negara atau instansi pemerintah daerah yang berwenang melakukan pemeriksaan di bidang keuangan daerah. Dalam pengertian keterangan yang dapat diberitahukan, antara lain, identitas wajib pajak dan informasi yang bersifat umum tentang perpajakan daerah.
Untuk kepentingan daerah, misalnya dalam rangka penyidikan, penuntutan atau dalam rangka mengadakan kerjasama dengan instansi lainnya, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Dalam surat ijin yang diterbitkan Kepala Daerah harus dicantumkan nama wajib pajak, nama pihak yang ditunjuk dan nama
| | | | pejabat atau ahli atau tenaga ahli diizinkan untuk memberikan keterangan atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajip pajak. Pemberian izin tersebut dilakukan secara terbatas dalam hal-hal yang dipandang perlu oleh Kepala Oaerah. Untuk melaksanakan pemeriksaan di siding pengadilan dalam perkara pidana atau perdata yang berhubungan dengan masalah perpajakan daerah, demi kepentingan peradilan Kepala Daerah memberikan izin pembebasan atas kewajiban .kerahasiaan kepada pejabat pajak dan para ahli |
|----------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ayat (5) | | sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), atas permintaan tertulis Hakim ketua sidang. Maksud dari ayat ini adalah pembatasan dan penegasan, bahwa keterangan perpajakan daerah yang diminta tersebut adalah hanya mengeni perkara pidana atau perdata tentang perbuatan atau peristiwa yano |
| | Ayat (6) | | menyangkut bidang perpajakan daerah dan hanya terbatas pada tersangka yang bersangkutan. |
| Pasal 34 | Ayat ( 1) | | Penyidik di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. |
| | Ayat (2) | Cukup jelas | |
| | Ayat (3) | Cukup jelas | |
| Pasal35 | | Cukup jelas | |
| Pasal36 | | Cukup jelas | |
| Pasal37 | | Cukup jelas | |
| Pasal38 | | Cukup jelas | |
| Pasal39 | | Cukup jelas | |
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON NOMOR