PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 9 Tahun 2011
Tentang PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MALANG TAHUN 2013
Berlaku: 15 Nopember 2011
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka pembiayaan pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang pada Tahun 2013 membutuhkan dana dalam ju m lah besar yan g tidak dapat dibeban kan dalam satu tahun anggaran;
21
- b. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lan ju t keten tu an Pasal 63 Peratu ran Men teri Nom or 13 Tah u n 2006 t en t a n g Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah s ebagaimana telah diu bah kedu a kalin ya den gan Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2011, besaran dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan s ebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peratu ran Daerah t en t a n g Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam lingkungan Propinsi J a wa -Tim u r, J a wa -Ten ga h , J a wa -Barat dan Daerah Is t im ewa Yogyakarta s ebagaimana t ela h diu bah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolu si dan Nepotisme (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 1999 Nom or 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 t en t a n g Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung J awab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) s ebagaimana telah diu bah kedu a kalin ya den gan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2008 Nom or 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pu sat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratu ran Peru n dan g-undangan (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 82);
11. Peratu ran Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 t en t a n g Peru bahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malan g dan Kabu paten Daerah Tin gkat II Malang (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 3354);
12. Peratu ran Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 t en t a n g Tatacara Pertanggu ngjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
13. Peratu ran Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 t en t a n g Pem ilih a n , Pen ges a h a n Pen ga n gk a ta n d a n Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
14. Peratu ran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 t en t a n g Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peratu ran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 t en t a n g Pen gelola a n Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4578);
16. Peratu ran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 t en t a n g Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peratu ran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 t en t a n g Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabu paten/ Kota (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2007 Nom or 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13
18. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2006 t en t a n g Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah s ebagaimana t ela h diu bah kedua kalinya dengan Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
4
20. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor Tahun 2008 tentang Uru san Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
21. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 t en t a n g Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tam bah an Lem baran Daerah Kota Malang Nomor 62);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG dan
WALIKOTA MALANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MALANG TAHUN 2013.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanju tnya disebu t DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
5. Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota adalah Pemilihan Umum untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Malang secara la n gs u n g dalam Negara Kesatu an Repu blik In don esia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik In don esia Tahun 1945.
6. Dana Cadangan adalah dana yang disisih kan gu n a mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang t id a k dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
7. Kepala Bagian Keuangan adalah Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Malang.
BAB II - PRINSIP PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
Pasal 2

- (1) Dana cadangan digu n a ka n u n tu k membiayai kegiatan yang diten tu kan setelah ju m la h besa ra n da n a ca da n ga n ya n g dis is ih ka n tercukupi.
- (2) Dana cadangan tidak dapat digu n akan u n tu k m em biayai kegiatan diluar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
BAB III - TUJUAN DAN PERSYARATAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
Pasal 3

- (1) Tuju an pembentukan Dana Cadangan adalah menyiapkan dana u n tu k p ela k s a n a a n Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012.
BAB III - TUJUAN DAN PERSYARATAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
Pasal 4

Dana Cadangan dibentu k karena kegiatan pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahu n 2013 m em bu tu h kan dan a yang cu ku p besar s eh in gga t id a k memungkinkan dibebankan dalam satu tahun anggaran.
BAB IV - SUMBER DANA CADANGAN
Pasal 5

Dana Cadangan bersu mber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecu ali pen erim aan dari Dana Alokasi Kh u su s, Pin jam an Daerah dan Penerimaan la in yang penggunaannya dibatasi u n tu k pengelu aran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - SUMBER DANA CADANGAN
Pasal 6

Penyisihan atas penerimaan daerah s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yang akan disisih kan u n tu k pembentukan dana cadangan
dicantu mkan dalam Peratu ran Daerah t en t a n g Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB IV - SUMBER DANA CADANGAN
Pasal 7

- (1) Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan dalam kelompok pembiayaan, jenis pengelu aran pembiayaan, obyek pembentukan dana cadangan.
- (2) Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan pembiayaan, obyek pencairan dari dana cadangan.
BAB V - PEMBENTUKAN, PENGGUNAAN DAN BESARNYA DANA CADANGAN
Pasal 8

Besarnya Dana Cadangan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahu n 2013 pada Tah u n An ggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
BAB V - PEMBENTUKAN, PENGGUNAAN DAN BESARNYA DANA CADANGAN
Pasal 9

Dana Cadangan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang digunakan untuk pembiayaan :
- a. Program Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013; dan
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang dan Pengawasan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang.
BAB VI - PENGELOLAAN DANA CADANGAN
Pasal 10

- (1) Penyisihan Dana Cadangan dapat dilaku kan setiap akhir triwu lan dalam Tahu n An ggaran berjalan berdasarkan Laporan Triwu lan dan Aliran Kas sisa waktu pelaksanaan anggaran yang tersisa.
- (2) Setiap pen yisih an m eru pakan pen gelu aran u n tu k Dan a Cadan gan yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penyisihan dilaku kan s eca ra proporsional s es u a i realisasi penerimaan.
- (4) Dana Cadangan disimpan dalam s u a t u rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Kota Malang.
BAB VI - PENGELOLAAN DANA CADANGAN
Pasal 1

1
Kepala Bagian Keuangan adalah Pengelola Dana Cadangan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB VI - PENGELOLAAN DANA CADANGAN
Pasal 12

Pengelola Dana Cadangan bertu gas menerima, menyimpan, memindahbukukan ke Rekening Kas Daerah, mencatat dan melaporkan s eca ra berka la s etia p triwu la n m en gen a i pos is i d a n p erk em b a n ga n Da n a Cadangan kepada Walikota dan selanjutnya Walikota melaporkan ke DPRD.
BAB VI - PENGELOLAAN DANA CADANGAN
Pasal 13

- (1) Dalam hal Dana Cadangan yang ditempatkan pada rekening Dana Cadangan belu m digu nakan sesu ai den gan peru n tu kan n ya, dan a t er s eb u t dapat ditempatkan dalam bentu k deposito pada bank pemerintah yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (2) Penerimaan hasil bunga/ deviden rekening Dana Cadangan yang ditempatkan dalam deposito sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), menambah jumlah Dana Cadangan.
BAB VI - PENGELOLAAN DANA CADANGAN
Pasal 14

- (1) Pengelolaan atas pen ggu n aan Dana Cadan gan diperlaku kan sesu ai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Dalam hal kegiatan Pemilih an Walikota dan Wakil Walikota telah s eles a i d ila k s a n a k a n dan target kin erjan ya telah t er ca p a i, apabila masih t er d a p a t s is a penggunaan Dana Cadangan yang t ela h dicairkan harus disetor ke rekening kas umum daerah.
- (3) Dalam hal kegiatan Pemilih an Walikota dan Wakil Walikota telah s eles a i dilaksanakan dan t a r get kin erja t ela h t er ca p a i, apabila masih terdapat Dana Cadangan yang belu m dipergu nakan maka Dana Cadangan tersebu t dipindahbu ku kan ke rekening kas u m u m daerah.
- (4) Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan diatu r lebih lan ju t den gan Peraturan Walikota.
BAB VII - PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
Pasal 1

5
Pengelola Dana Cadangan wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan secara transparan, akuntabel dan auditabel.
BAB VIII - PENGGUNAAN DANA CADANGAN
Pasal 16

J u m la h Dana Cadangan yang ditran sfer atau dipin dah bu ku kan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dicantu mkan dalam Peratu ran Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah t a h u n berkenaan u n tu k membelanjai kegiatan s es u a i dengan t u ju a n pembentukannya.
BAB VIII - PENGGUNAAN DANA CADANGAN
Pasal 17

Jumlah Dana Cadangan ditransfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling lambat pada triwulan pertama dari Tahun Anggaran.
BAB IX - PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA CADANGAN
Pasal 1

8
- (1) Walikota menyelenggarakan pengawasan atas pengelolaan Dana Cadangan dan melaporkannya secara berkala kepada DPRD.
- (2) Posisi Dana Cadangan dilaporkan s ebagai bagian yang t id a k t er p is a h k a n dari la p ora n pertanggu ngjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB IX - PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA CADANGAN
Pasal 19

Pertanggu ngjawaban atas penggunaan Dana Cadangan mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
BAB IX - PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA CADANGAN
Pasal 20

Apabila t er d a p a t peru bahan kebijakan dalam hal Pemilih an Walikota dan Wakil Walikota seh in gga tidak m em erlu kan Dana Cadan gan m aka Dana Cadangan t er s eb u t dipin dah bu ku kan ke rekening kas u m u m daerah.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2

1
Hal-hal yang belu m cu ku p diatu r dalam Peratu ran Daerah in i, s epan ja n g m en gen a i pela ks a n a a n n ya akan diatu r lebih la n ju t dengan Peraturan Walikota.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar s etia p orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratu ran Daerah in i den gan pen em patan n ya dalam Lem baran Daerah Kota Malang.
Ditetapkan di Malang pada tanggal 15 Nopember 2011
WALIKOTA MALANG, ttd.
Drs. PENI SUPARTO, M.AP
Diundangkan di Malang
pada tanggal 7 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,
ttd.
Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19580415 198403 1 012
LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2011 NOMOR 4
Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd.
DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 t en t a n g Pemerintahan Daerah s ebagaimana t ela h diu bah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempu nyai peranan yang sangat s t r a t egis dalam rangka pengembangan kehidu pan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara Pemerintah dan Daerah serta antar Daerah u n tu k menjaga keutu h an Negara Kesatu an Republik Indonesia.
Sejalan den gan pen gem ban gan saran a dem okrasi kedau latan rakyat dalam Negara Kesatu an Republik In don esia, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara lan gsu n g, u m u m , bebas, rah asia, jujur dan adil melalui pemungutan suara.
Proses pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan melalu i beberapa tah apan dim u lai dari m asa persiapan dan tah ap pelaksan aan m elipu ti, persipan pem ilih an , pen yelenggara pemilihan, pen etapan pem ilih , pen daftaran dan pen etapan pasan gan calon, kampanye, pemungutan dan penghitu ngan s u a r a , s erta penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan dan pelantikan.
Agar proses pemilih an u m u m Walikota dan Wakil Walikota Malan g dapat berjalan la n ca r dengan didu ku n g ketersediaan dana s erta program pembangunan dalam t a h u n anggaran t er t en t u t id a k mengalami hambatan, diperlu kan pembentu kan dana cadangan pada Tahun Anggaran 2012.
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup jelas.

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR