PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 23 Tahun 2016
Tentang PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM
Berlaku: 23 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,
- a bahwa pembangunan jalan dan fasilitas Ufrmempunyai peranan penting dalam mendukung pembarlgqnan dibidang ekonomi, sosial dan budaya, serta lingkungaq;hidup sebagai upaya memajukan kesejahteraan masyarakat ditdaerah ;
- bahwa dalam pemberian nama jalan serta fadjlitas umum perlu adanya keteraturan dan keseragaman dalam rangka mewujudkan tertib penamaan jalan dan fasilitas umum sehingga jalan dan fasilitas umum dapat mencerminkan identitas diri masyarakat setempat dan rnemberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi identitas jalan dan fasilitas umum; b
- bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan memberikan pedoman dalam pelaksanaan penamaan jalan dan fasilitas umum, maka diperlukan pengaturan mengenai pemberian nama jalan dan fasilitas umum; c
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimal&lt;sud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum; d
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
- Mengingat : Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (trmbaran Negara Republik Indonesia 2
Tahun 1956 Nomor 19);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 3
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 te ntang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 6
Dengan Persetuj uan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH dan
WALIKOTA PAYAKUMBUH
MEMUTUSI(AN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM.
BAII I
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh.
3. Pemerintah Daerah adalah walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang
diperuntukkaa bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, dan/ atau antar pemukiman di dalam desa serta jalan lingkungan.
6. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar permukiman yang berada dalam kota.
7. Nama Jalan adalah identitas yang membedakan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain.
8. Fasilitas umum adalah fasilitas yang dibangun dan dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
10. Pengembang adalah perusahaan yang melakukan kegiatan pengadaan dan pengolahan tanah serta pengadaan bangunan dan/atau sarana dan prasarana dengan maksud dijual atau disewakan.
N/A
Pasal 2

Pemberian nama Jalan dan Fasilitas umum dilaksanakan berdasarkan asas:
- a. bhineka tunggal ika;
- b. manfaat;
- c. keteladanan;
- d. ketertiban;
- e. keberdayagunaan;
- f. partisipasi; dan
- g. keserasian.
N/A
Pasal 3

Pengaturan mengenai pedoman pemberian nama Jalan dan Fasilitas umum dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pemberian nama Jalan dan Fasilitas umum di daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat sehingga tertib penamaan jalan dan fasilitas umum dapat terwujud.
N/A
Pasal 4

Pengaturan mengenai betujuan: pedoman pemberian nama Jalan dan Fasilitas umum
- a. memberikan kepastian hukum dalam pemberian nama Ja\_lan dan Fasilitas umum;
- b. menerlibkan penarnaan Jalan dan Fasilitas umum;
- c. memudahkan memperoleh informasi dan transportasi;
- d. melakukan inventarisasi dan pendataan Jalan dan Fasilitas umum di Daerah; dan
- e. mengenang narna pahlawan, tokoh, dan nama lain yang memiliki sejarah atau keistimewaan tertentu yang mencerrninkan semangat dan kebudayaan daerah yang berada di Daerah.
BAB II - PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM
Pasal 5

- (l) Jafan dan Fasilitas Umum di daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah wajib mempu nyai nama.
- (2) Nama Jalan dan Fasilitas Umum di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan wilayah Kecamatan.
- (3) Jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh ruas jalan yang berada diwilayah Kota Payakumbuh.
- (4) Fasilitas umum yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. tempat olah raga;
- b. tempat rekreasi;
- c. tempat ibadah;
- d. taman kota; dan/ atau
- e. Fasilitas umum lainnya.
- (5) Nama Jalan dan Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB II - PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM
Pasal 6

- (1) Pemberian nama jalan dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memperhatikan adat, kearifan lokal dan/ atau kondisi khas daerah.
- (2) Pemberian nama Jalan dan Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan untuk diambil dari:
- a. n€una pahlawan tingkat nasional dan/ atau daerah;
- b. nama tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat yang telah berjasa bagi daerah dan telah meninggal dunia;
- c. nama peristiwa atau identitas lokasi yang bersejarah di daerah;
- d. nama yang mencerminkan adat dan kearifan lokal di daerah dengan lilosofi adat basandi syara' syara' basandi kitabullah;
- e. nama yang mencerminkan pembangunan, kegotongroyongan, persatuan dan kesatuan dalam rangka penanaman jiwa dan semangat Pancasila;
- f. nama flora dan fauna; atau
- g. nama geografis.
- (3) Nama yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang:
- a. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bertentangan dengan norma agarna, kesusilaan, kepatutan, kesopanan dan nonna adat masyarakat setempat; dan/ atau
- c. bertentangan dengan kepentingan umum.
BAB II - PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM
Pasal 7

- (l) Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi kaidah:
- a. bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- b. penyebutan yang disesuaikan dengan bahasa Daerah;
- c. tidak menggunakan istilah asing, nama usaha dan/ atau merek dagang;
- d. sejarah lokasi dan asal usul daerah setempat; dan
- e. tidak menggunakan nama yang ditujukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.
- (21 Dalam hal nama Jalan dan Fasilitas umum yang diusulkan diambil dari nama tokoh masyarakat yang telah beg'asa bagi daerah dan telah meninggal dunia maka pengusulan nama harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris.
- (3) Proses penyesuaian nama jalan mengatas namakan tokoh masyarakat setempat harus atas persetujuan ahli warisnya.
- (41 Pengaturan tentang tata cara persetujuan dari ahli waris diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB II - PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM
Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tertib penamaan jalan dan fasilitas umum, Pemerintah Daerah melalui SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum melakukan inventarisasi dan pendataan nama jaian dan fasilitas umum yang bermasalah dan menimbulkan keresahan masyarakat di daerah.
- (2) Pelaksanaan inventarisasi dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspirasi, norma adat dan nilai kearifan lokal ada pada masyarakat di daerah.
- (3) Hasil inventarisasi dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dijadikan sebagai dasar :
- a. perubahan nama jalan dan fasilitas umum; dan
- b. pengusulan nama jalan dan fasilitas umum baru.
BAB III - TATA CARA PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM Pasal 9
Pasal 10

Pengajuan usulan Nama Jalan dan Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal t harus dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
- a. usulan ntrma yang diajukan;
- b. alasan pengajuan nama, dilengkapi dengan asal usul nama yang diajukan; dan
- c. identitas lengkap pengusul.
BAB III - TATA CARA PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM Pasal 9
Pasal 11

- (1) Dalam rangka tindak lanjut proses pengajuan pengusulan nama jalan dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, Walikota membentuk tim peneliti usulan pemberian nama jalan dan fasilitas umum.
- (2) Keanggotaan tim peneliti usulan pemberian nama jaian dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. unsur Pemerintah Daerah;
unsur tokoh agama;
- c. unsur tokoh adat; dan
- d. unsur Akademisi;
- (3) Tim peneliti usulan pemberian nama jalan dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. memeriksa persyaratan pengusulan nama jalan dan fasilitas umum;
- b. melakukan pengkajian dan penelitian terhadap nama Jalan atau Fasilitas umum yang diusulkan;
- c. meminta persetujuan kepada ahli waris terhadap nama Ja1an atau Fasilitas umum yang diambil dari nama tokoh masyarakat yang telah beq'asa bagi Daerah dan telah meninggal dunia; dan
- d. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota.
8. (a) Dalam hal diperlukan tim peneliti usulan pemberian nama jalan dan fasilitas umum dapat meminta pertimbangan DPRD terhadap usulan nama jalan dan fasilitas umum yang diusulkan.
- (5) Susunan keanggotaan tim peneliti usulan pemberian nama jalan dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (l), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB III - TATA CARA PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM Pasal 9
Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme, persyaratan, dan prosedur penelitian pengusulan nama Jalan dan Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB IV - PAPAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM
Pasal 13

- (1) Setiap Jalan dan Fasilitas umum yang telah diberi nama wajib dipasang tiang dan papan nama.
- (2) Pemasangan tiang dan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan meliputi:
- a. tiang dan papan nama ditempatkan dipangka-l dan ujung jalan;
- b. terlihat dengan jelas oleh pangguna jalan; dan
- c. memperhatikan nilai estetika, kepatutan dan kelayakan.
- (3) Tiang dan papan nama jalan harus seragam dan dipasang menggunakan bahan, ukuran dan warna yang sarna.
- (4) Fasilitas umum ukuran papan namanya disesuaikan ukuran dan bentuk bangunan.
BAB IV - PAPAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM
Pasal 14

- (1) Pemasangan tiang dan papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekeq'aan umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan, bahan, ukuran, warna tiang dan papan nama sebagaimana dimaksuda pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB IV - PAPAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM
Pasal 15

- (1) Pengembang melakukan pemasangan tiang serta papan nama Jalan dan Fasilitas umum yang berada dilingkungan komplek pemmahan paling lambat 6 (enaml bulan setelah jalan dan /atau fasilitas umum difungsikan.
- (2) Pengembang melakukan pemasangan tiang serta papan narna Jalan dan Fasilita umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Pemerintah Daerah mengeluarkan penetapan terhadap nama Jalan dan Fasilitas umum yang diajukan.
- (3) Pembuatan dan pemeliharaan tiang serta papan nama Jalan dan Fasilitas umum yang berada dilingkungan komplek perumahan dibiayai oleh pengembang selama fasilitas jalan belum diserahkan kepada pemerintah daerah.
BAB V - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam rangka pemberian nama Jalan dan Fasilitas Umum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peke4'aan umum.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
- a. penyusunan kebijakan pemberian nama Jalan dan Fasilitas umum;
- b. sosialisasi mengenai pengusulan pemberian nama jalan dan fasilitas umum;
- c. fasilitasi pengusulan nama jalan atau Fasilitas umum; dan/ atau
- d. sosialisasi nama Jalan atau Fasilitas umum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik dan/atau media lainnya yang mudah dijangkau dan dipahami masyarakat.
BAB V - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD yang menyelenggarakan urus€rn pemerintahan dibidang pekerjaan umum melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemberian nama Ja,lan dan Fasilitas umum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
- a. pengecekan berkala terhadap nama Jalan dan fasilitas umum;
- b. pengawasan berkala terhadap plang nama Jalan dan fasilitas umum yang telah rusak; dan f atau
- c. menindaklanjuti laporan masyarakat tentang nama ja-lan yang bermasalah dan meresahkan masyarakat.
BAB V - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18

- (1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaporkan dalam bentuk laporan berkala oieh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling iambat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan pemberian nama Jalan dan Fasilitas umum.
- (2) Pembiayaan untuk penyelenggaraan pemberian Nama Jalan dan Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB VII - LARANGAN
Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang:
- a. mengubah nama jalan dan fasilitas umum tanpa persetujuan tertulis dari Walikota; dan / atau
- b. mencabut, memindahkan, merusak, dan/atau menghilangkan tiang dan papan nama jalan dan fasilitas umum tanpa persetujuan tertulis dari Walikota.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dikecualikan bagi tindakan yang dilakukan oleh SKPD dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraa-n urusan pemerintahan daerah
BAB VIII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 21

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya darl diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/ atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara pidana yang berlal&lt;u.
BAII IX
KETENTUAN PIDANA
BAB VIII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 22

- (1) setiap orang atau badan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengubah nama jalan dan fasilitas umum tanpa persetujuan tertulis dari walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja atau karena kela\_laiannya mencabut, memindahkan, merusak dan/atau menghilangkan tiang dan papan nama jalan dan fasilitas umum tanpa persetujuan dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 adalah pelanggaran.
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

- (1) Kegiatan inventarisasi dan pendataan narna jalan dan fasilitas umum yang bermasalah dan menimbulkan keresahan pada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) tahun semenjak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Nama Jalan dan Fasilitas umum di Daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas umum di Daerah yang masih dalam proses pengusulan dan belum ditetapkan harus berpedoman pada Peraturan Daerah 1n1.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Nama-nama Jalan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh
(Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh Nomor 6 seri D-7 Tahun 1993) dicabut dan dinyatakan tidak beriaku.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Pasa-l 26
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Kota Payakumbuh.
Ditetapkan di Payakumbuh padatanggal
Plt.
PRIADI SYUKUR
Diundangkan di Payakumbuh pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH, 2 ttd
S
LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR 2}
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT: (2312016)
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diamanatkan bahwa Negara bertanggungiawab atas penyediaan fasilitas umum yang layak. Salah satu prasarana yang diperuntukkan bagi masyarakat yang merupakan salah satu bentuk flasilitas umum adalah jalan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan pemberian nama jalan ini sangat penting dalam rangka mengadakan leger jalan yang akan dipergunakan untuk penyusunan rencana dan program pembangunan jalan dan pendataan tentang sejarah perkembangan suatu ruas jalan. Pada saat ini, perkembangan pembangunan jalan dan fasilitas umum di Kota Payakumbuh sudah sangat pesat sehingga dibutuhkan suatu pengaturan sebagai pedoman guna memberikan kepastian hukum dan kejelasan kepada masyarakat dalam memberikan nama jalan dan fasilitas umum. Pada pralteknya beberapa kebijakan yang sebelumnya telah dilahirkan oleh Pemerintah Daerah belum memuat secara lengkap pedoman pemberian nama jalan dan fasilitas umum sehingga masih menimbulkan permasalahan dalam hal pelaksanaan pemberian nama jalan dan fasilitas umum di Kota Payakumbuh.
Pembangunan jalan dan fasilitas umum mempunyai peranan penting dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya, serta lingkungan hidup sebagai upaya memajukan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam pemberian nama jalan serta fasilitas umum tersebut perlu adanya keteraturan dan keseragaman sehingga dapat mewujudkan tertib penamaan jalan dan fasilitas umum. Selain itu pada prinsipnya narna jalan dan fasilitas umum merupakan cerminan identitas diri masyarakat setempat sehingga penamaan nya pun perlu dilakukan secara cerrnat, teliti dan melalui proses pengkajian agar sesuai dengan aspirasi masyarakat, adat dan nilai kearifan lokal masyarakat. Sehingga nama jalan dan fasilitas umum dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi identitas jalan dan fasilitas umum. Pengaturan pedoman pemberian nama jalan dan fasilitas umum ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kriteria yang jelas dalam pemberian nama jalan dan fasilitas umum.
Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas yang menjadi dasar dalam pemberian nama jalan dan fasilitas umum, maksud dan tujuan pengaturan mengenai pedoman pemberian nama jalan dan fasilitas umum, pemberian nama jalan dan fasilitas umum, tata cara pemberian nama jalan dan fasilitas umum, papan nama jalan dan fasilitas umum, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, larangan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, dal ketentuan peralihan.
PENJELASAN
Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan 'bhineka tunggal ika' adalah berbeda-beda tetap satu, semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan.## Huruf bYang dimaksud dengan "manfaat' adalah segala upaya dalam penyelenggaraan pemberian nama Jalan dan Fasilitas umum memberikan maafaat sebesar-besarnya demi kepentingan masyarakat## Huruf cYang dimaksud dengan "keteiadanan" ada-lah pemberian nama jalan dan fasilitas umum dapat diambil dari nama-nama tokoh yang menjadi teladan bagi masyarakat.## Huruf dYang dimaksud dengan "ketertiban' adalah pemberian nama jalan dan fasilitas umum diselenggarakan guna mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.## Huruf eYang dimaksud dengan "keberdayagunaan" adalah pemberian nama jalan dan fasilitas umum diselenggarakan secara optimal agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat bagr masyarakat.## Huruf fYang dimaksud dengan "partisipasi" adalah bahwa masyarakat merupakan komponen penting dalam penamaan jalan sehingga perlu ditibatkan dan diberi kesempatan berpartisipasi aktif dalam penamaan jalan.## Huruf gYang dimaksud dengan "keserasian" adalah harmoni antara jenis jalan dan fasilitas umum yang akan dinamai dengan nama-nama yang sesuai.
PENJELASAN
Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan jalan lingkungan merupakan jalan lingkungan dalam skala perkotaan seperti di lingkungan perumahan, perdagangan, dan pariwisata di kawasan perkotaan. Huruf c Yang dimaksud dengan "gang' adalah jalan kecil atau lorong dikampung-kampung dalam kota. Ayat (a) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Yang dimaksud dengan 'fasilitas umum lainnya" seperti jembatan, trotoar, alat penerangan umum, angkutan umum, tempat pembuangan sampah dan lain sebagainya.

Ayat (s)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal l0Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR ..4