Unknown Unknown Nomor 41 Tahun 2023
Tentang PANITIANASIONALPENYELENGGARAEKSPEDISI NEGARAKESATUAN REPUBLIK INDONESIA KORIDOR KEPULAUAN NUSATENGGARATAHUN2015
Berlaku: 17 Oktober 2014
N/A
Preamble

Menimbang
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN2014 TENTANG
PANITIANASIONALPENYELENGGARAEKSPEDISI NEGARAKESATUAN REPUBLIK INDONESIA KORIDOR KEPULAUAN NUSATENGGARATAHUN2015
DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA
PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA,
: a. bahwa dalam rangka memperdalam pengenalan wilayah, pendataan potensi sumber daya alam, penelitian ilrniah, peningkatan akses perhubungan dan komunikasi, peningkatan kesejahteraan rakyat dan untuk memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan nasional di daerah terpencil dan terisolir di wilayah Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menyelenggarakan Ekspedisi Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. bahwa sehubungan dengan hal terse but pada huruf a, perlu membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Ekspedisi Negara Kesatuan Republik Indonesia Koridor Kepulauan Nusa Tenggara 2015;
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; 4
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAj.. PENYELENGGARA EKSPEDISI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA KORIDOR KEPULAUAN NUSA TENGGARA TAHUN 2015.
Pasa} 1...
Pasal1
- (1) Membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Ekspedisi Negara Kesatuan Republik Indonesia Koridor Kepulauan Nusa Tengg&lt;l:raTahun 2015 yang selanjutnya disebut. Panitia Nasional Ekspedisi NKRI2015.
- (2) Panitia Nasional Ekspedisi NKRI 2015 berkedudukan dJ' Ibukota Negara Republik Indonesia.
Pasal2
- (1) Panitia Nasional Ekspedisi NKRI2015 mempunyai tugas:
- a. Menyusun dan menyiapkan anggaran penyelenggaraan Ekspedisi NKRI2015; dan
- b. Menyiapkan dan menyelenggarakan Ekspedisi NKRI 2015.
- (2) Penyelenggaraan Ekspedisi NKRI 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf (a) meliputi:
- a. Penjelajahan;
- b. Pendataan potensi sumber daya alam dan penelitian ilmiah;
- c. Peningkatan akses perhubungan dan komunikasi;
- d. Pelayanan kesehatan dan bhakti sosial;
- e. Peningkatan wawasan kebangsaan dan bela negara;
- f. Pelestarian alam dan reboisasi;
- g. Pembangunan infrastruktur pedesaan;
- h. Pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi masyarakat; dan
- i. Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional Ekspedisi NKRI2015 bertanggung jawab kepada Presiden.
Pasal3
Ekspedisi NKRI2015 diselenggarakan di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Pasal4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional Ekspedisi NKRI 2015 dapat rnengikutsertakan, bekerja sarna, dan I atau berkoordinasi dengan kernenterian dari/ atau lembaga pemerintah non kernenterian terkait dan I atau pihak lain yang dianggap perlu.
Pasal5
- (I) Panitia Nasional Ekspedisi NKRI 2015 terdiri dari Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
- (2) Panitia Nasional Ekspedisi NKRI 2015 diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, sekaligus merangkap sebagai Ketua Panitia Pengarah.
Pasa16
- (1) Susunan keanggotaan Panitia Nasional Ekspedisi NKRI 2015 adalah sebagai berikut:
- a. Panitia Pengarah terdiri dari:
l::&gt;
Perekonornian.
Bidang
Koordinator
Wakil Ketua II :
Menteri
Kesejahteraan Rakyat. Bidanc Koordinator Menteri
Wakil Ketua
I
Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum dan Kearnanan.
Ketua
Sekretaris ...
-4
-
Sekretaris
Anggota
- Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Merreri Pertahanan;
3. Menteri Kehutanan;
4. Menteri Pekerjaan Umum; \,
5. Menteri Perhubungan;
6. Menteri Komunikasi dan Informatika;
7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Menteri Kesehatan;
9. Menteri Sosial;
10. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Menteri Keuangan;
- Daerah 12. Menteri Pembangunan Tertinggal;
13. Menteri Lingkungan Hidup;
14. Menteri Riset dan Teknologi;
15. Menteri Pemuda dan Olah Raga;
16. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
17. Menteri Perumahan Rakyat;
18. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
19. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
20. Menteri Sekretaris Negara;
21. Sekretaris Kabinet;
22. Kepala Lernbaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
23. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
Nasional Indonesia Angkatan Laut. Korps Marinir, Tentara
Republik Negara Kepolisian Indonesia. Mobil Brigade : Kepala Korps
Wakil Ketua III : Komandan
Pasukan Khusus, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Komando Jenderal : Komandan
Wakil Ketua
I
: Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan.
Wakil Ketua II
Ketua
Kesejahteraan Rakyat. Bidang Koordinator Kementerian Hidup dan Kerawanan Sosial,
Wakil Ketua V
: Gubernur Bali.
Wakil Ketua VI : Gubernur
Nusa Tenggara Barat.
Wakil Ketua VII:Gubernur
Nusa Tenggara Timur.
1. Bidang Penjelajahan:
24. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
25. Kepala Badan Informasi Geospasial; dan
26. Kepala Badan Nasional Penanggula- ngan Bencana. \
b. Panitia Pelaksana terdiri dari:
Ketua
: Panglima Tentara Nasional Indonesia.
Wakil Ketua I
: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Wakil Ketua II
: KepaIa Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
Wakil Ketua 111 :
Kepala Badan SARNasional.
Wakil Ketua IV : Deputi
Bidang Koordinasi Lingkungan
Wakil Ketua lV...
.
I
Wakil Ketua IV: Komandan Korps Pasukan Khas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.
II. Bidang Pe.·dataan Potensi Sumber Daya Alam dan Penelitian Ilmiah:
Penanggulangan Bencana. Nasional Badan Kesiapsiagaan, : Deputi Bidang Pencegahan dan
Kebudayaan. dan Pendidikan Kementerian Jenderal Pendidikan Tinggi,
Wakil Ketua IV: Deputi
Bidang Informasi Geospasial
Tematik, Badan Informasi Geospasial.
Wakil Ketua V
Kehutanan, Pengernbangan Kernenterian Kehutanan. Kepala Badan Penelitian dan
Wakil Ketua III : Direktur
Pengetahuan Indonesia. Ilmu Lembaga Kepala' : Wakil
Wakil Ketua I
: Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Wakil Ketua II
:
Ketua
III. Bidang Peningkatan Akses Perhubungan dan
Kornunikasi:
Pos dan Informatika, Kementerian Kornunikasi dan Inforrnatika. : Direktur Jenderal Penyelenggaraan
Wakil Ketua II
:
Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umurn.
Kernenterian : Sekretaris .Jenderal Perhu bungan.
Wakil Ketua I
Ketua
IV. Bidang ...
Kementerian Kehutanan. Alam, Konservasi dan Perlindungan Jenderal : Direktur Hutan
Ketua
Pertahanan, Kementerian Jenderal : Direktur
Pertahanan: Bangsa Dalam Potensi
Wakil Ketua
I
: Direktur Jenderal Kesatuan dan Politik, Kementerian Negeri.
Wakil Ketua II
: Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Wakil Ketua III : Deputi
Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pernuda dan Olah Raga.
VI. Bidang Pelestarian Alam dan Reboisasi:
Ketua
V. Bidang Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara:
Kementerian Sosial. Kemiskinan, Penanggulangan Jenderal Pemberdayaan dan
Wakil Ketua IV: Deputi
Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
Ketua
: Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kernenterian Kesehatan.
Wakil Ketua I
: Asisten Teritorial Panglima Tentara Nasional Indonesia.
Wakil Ketua II
: Direktur J~nderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial.
Wakil Ketua III : Direktur
IV. Bidang Pelayanan Kesehatan, Keluarga Berencana, dan Bhakti Sosial:
Wakil Ketua I...
-8 -
Wakil Ketua III...
Kebudayaan. : Direktur Jenderal Kebudayaan Kernenterian Pendidikan dan
Wakil Ketua II
: Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
Ketua
: Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementeriar. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Wakil Ketua
1
Ketua
: Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umurn.
Wakil Ketua
I
: Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri.
Wakil Ketua II
: Direktur Jenderal Energi Baru dan Terbarukan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Wakil Ketua III
: Deputi Perumahan Swadaya, Kementerian Perumahan Rakyat.
Wakil Ketua IV :
Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
VIII. Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata, Ekonomi Masyarakat dan Olahraga:
Kementerian Sosial, Perhut'man Kehutanan. : Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan
VII. Bidang Pembangunan Infrastruktur Pedesaan:
Lingkungan dan Perubahan Iklirn Kementerian Lingkungan Hidup. Kerusakan Bidang : Deputi
Wakil Ketua II
Wakil Ketua I
:'
-9
-
Wakil Ketua
I
: Asisten Operasi Panglima Tentara Nasionalindonesia.
Wakil Ketua II
: Asisten Logistik Panglima Tentara Nasional Indonesia.
Wakil Ketua III
: Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Operasi.
Wakil Ketua IV
: Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kernenterian Komunikasi dan Informatika.
Wakil Ketua
V : Sekretaris Utama Badan Nasiorial Penanggulangan Bencana.
Mitigasi Bencana, Kementerian Koordinator Bidang Kesejah teraan Rakyat.
X. Bidang Pendukung:
Ketua
: Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial.
Tentara Nasional Indonesia. Panglima Perencanaan, : Asisten
Wakil Ketua
III : Staf Ahli Bidang Perubahan Iklim dan
Wakil Ketua II
Sumber Daya Manusia, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Pengembangan Bidang III : Deputi
Wakil Ketua IV:
Deputi Bidang Pembudayaan Clahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga.
IX. Bidang Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara:
Ketua
: Sekretris Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
Wakil Ketua
I
: Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Kabinet.
Wakil Ketua
Wakil Ketua VI : Deputi Bidang Potensi SAR, Badan SARNasional.
Anggota
- Angkatan Laut; Indonesia Nasional Tentara : 1. Panglima Armada Wilayah Timur
- Angkatan Udara; Indonesia Nasional Tentara 2. Panglirna Komando Operasional II
3. Panglirna Daerah Militer IXjUdayana Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
4. Kepala Kepolisian Negara Republil: Indonesia Daerah Bali;
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat;
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur;
7. Sekretaris Provinsi Bali;
8. Sekretaris Provinsi Nusa Tenggara Barat;
9. Sekretaris Provinsi Nusa Tenggara Timur;
10. Bupati Buleleng;
11. Bupati Kararig Asem;
12. Bupati Lombok Barat;
13. Bupati Lombok Tengah;
14. Bupati Lombok Timur;
15. Bupati Sumbawa;
16. Bupati Bima;
17. Bupati Manggarai Barat;
-11 -
18. Bupati Manggarai Utara;
19. Bupati Manggarai Selatan;
20. Bupati Sumba Barat Daya;
21. Bupati Sumba Timur;
22. Bupati Ende; dan
23. Bupati Belu.
Pasal 7
- (1) Panitia Pengarah bertugas memberikan arahan kepada Pantia Pelaksana.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana bertanggung jawab kepada Panitia Pengarah.
Pasa18
- (I) Segala pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan Panitia Nasional Ekspedisi NKRI2014 dibebankan pada:
- Kementeriari/Lembaga terkait, Tahun Anggaran 2015; Negara Belanja dan Pendapatan a. Anggaran
- Tenggara Timur, Tahun Anggaran 2015; dan/ atau b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa
2015. c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten terkait di Provinsi Bali) Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun Anggaran
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggaraan Ekspedisi NKRI2015, dapat dibiayai dari sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasa19
- Presiden. menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Panitia Nasional Ekspedisi NKRI 2015 kepada 2015 NKRI Ekspedisi Nasional Panitia (1) Ketua
- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggai 31 Desember 2015. tugas pelaksanaan pertanggungjawaban (2) Laporan
N/A
Pasal 10

Ekspedisi NKRI2015. Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional
I,
N/A
Pasal 11

Keputusan Presiden mi rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
ttd.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
\ Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,