PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 28 Tahun 2009
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
\lo
TAHUN 2014
TENT ANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EBA
BUPATI SINTANG,
- bahwa dalarn rangka melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentan1 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta ketentuan Pasa 29 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 1 Tahun 2011 ten tang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pasal 76 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- 1 . Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undarig­ Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Ne Republik Indonesia Nomor 3851); gara 2.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 t tan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Le;� g Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor %� Tarnbahan Lembaran Negara Republik Ind · ' ' . ones1a Nomor 3874) sebagaimana telah diubah den Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 {Le b gan Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Norn: � � Tarnbahan Lembaran Negara Republik Ind . ' Nomor 4150); ones1a
4. Undang-Undang ...
000246
4. Unctang-Unct Keuangan ';;g Nomor 17 Tahun 2003 ten�S Indonesi Tah egara (Lembaga Negara Repubhk Republikal d un .2003 Nomor 47, Tambahan Negara n ones1a Nornor 4286);
5. �;t:�-Undang Nornor 1 Tahun 2004 ten�g I d aharaan Negara (Lembaran Negara Repubhk i o�esia Tahun 2004 Nomor 5, Tarobahan rn aran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Und�g-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarobahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. U:11ctang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. 1 0 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. 1 1 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik I donesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan �mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
1
13. Peraturan Pern . Pengelolaan Kenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Republik Ind eua�gan Daerah (Lembaran Negara Tambah onesu, Tahun 2005 Nomor 140, Nomor 4 a;, 8)�mbaran Negara Republik Indonesia
14. Peraturan p . Ped emenntah Nornor 65 Tahun 2005 rentang P 1 oman Penyusunan Dan Penerapan Standar e ayanan M. · al blik I d . irurn (Lembaran Negara Repu 1 � onesn, Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelapo\_ran Keuangan Dl� Kinerja Instan�i Pemenntah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No�or 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. 1 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4741);
6. 1 8 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. 1 9 . Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipili Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sin tang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 80);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 26) sebagaimana tel'.'111 diubah dengan p aturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 T�un 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor 3);
Menetapkan
21. Peraturan D Tah aerah Kab · 1 uri 2008 t upaten Smtang Nomor Sintang (Le e;ta\_ng Urusan Pemerintah Kabupaten Tahun 2008 � aran Daerah Kabupaten Sintang Kabupaten 8 . omor 1 , Tambahan Lembaran Daerah tntang Nomor l);
22. Peraturan o Tahun 200 aer'ah Kabupaten Sintang Nomor 2 Da h 8 tenta\_ng Susunan Organisasi Perangkat K era Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Le abupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2 Tarnbahan mb ' aran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang No�or l);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (Lernbaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);
26. Peraturan Bupati Sintang Nomor 41 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 2013 Nomor 41);
l
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH. CARA
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
am Peraturan ini, yang dima�sud dengan : Dal ah adalah Kabupaten S1ntang. 1 . Daer
2. Pemerintah D Daerah seba �erah adalah Bupati dan Perangkat daerah. gar unsur penyelenggara pemerintahan
3. B�pati adalah Bupati Sintan
3. 5· :a.iak\_ Da�rah yang selanjutnya disebut pajak adalah o\_ntri�usi wajib kepada daerah yang terutang oleh pnbadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besamya kem�uran rakyat.
4. Dmas Pe d g. D h rn apatan Daerah adalah Dinas Pendapatan 8:era Kabupaten Sintang.
5. 6 · SubJek .Pajak adalah orang pribadi atau badan yang da�'.3-t dikenakan pajak. .
6. 7 · Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pernbayajpajak, pemotong pajak, dan pemungu� pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, 'badan usaha milik negara/ daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firrna,kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lambaga atau bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPDT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besamya pajak yang terhutang kepada Wajib Pajak.
10. 1 1 . Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah ke�rang� pemb\_ayaran pokok pajak, besam�a sanks� adminiatrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
,
•
13· �ur� Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar � ahan, yang selanjutnya disingkat sKPDKBT a alah surat ketetapan pajak yang menentukan 14 �bahan �tas jumlah pajak yang telah ditetap�· · d��at Tagthan Pajak Daerah yang selanJutnya is�ngkat STPD, adalah sura; untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bungan dan/ atau denda. 15· Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalaam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Su�at Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan PaJak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar · Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bay�r Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
17. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Kebaratan yang diajukan oleh wajib pajak.
18. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/ atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarannya dalam Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pernbetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
19. Penagihan Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, rnelaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan tindakan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyendaraan dan menjual barang yang telah disita.
20. Pemeriksaan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeri�saan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keter8?gan, dan/ a tau bukti yang dilaksanakan secara objektlf dan untu� menguji kepatuhan pemenuhan rangka melaksanakan ketentuan
Penagihan Seketika Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penganggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.
professional berdasarkan suatu standar pemerik�aan kewaJiban perpa.Jakan daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalalil peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 21. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanY8: 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib PaJak menggunakan Tahun Bclrn yang tidak sama dengan Tahun Kalender. 22. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai d�ngan ketentuan peraturan perundang-undangan perpaJakan daerah. 23. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi keadaan h�, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan perhitungan rugi laba untuk periode tahun pajak tersebut. 24. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah. 25. Kedaluwarsa adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak daerah, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. 26. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah daftar yang berisi piutang pajak daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih. 27. Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah daftar yang berisi piutang pajak daerah yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi. 28. darr
29. Surat Pak ��ng . 8� adalah surat perintah membayar u...,... Pa.Jak dan biaya penagihan pajak.
BAB II - RUANG LINGKUP PENGHAPUSAN
Pasal 2

�e�ghap�san Piutang Pajak dapat dilakukan pada se�ui: jerus paiak yang menjadi kewenangan daerah, mehputi kew�i?an . pokok pajak, bunga dan/ a tau dend� admin�stras1 yang tertunggak sampai dengan tangga terakhir perhitungan pembebanan hutang dan telah tercantum dalam:
- b. SPPDT· '
- a. SPPT;
- c. SKPD·
- e. SKPDKBT;
5. ' d. SKPDKB;
- f. STPD;
- g. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Surat Putu�an Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah paJak yang masih harus dibayar bertambah.
BAB II - RUANG LINGKUP PENGHAPUSAN
Pasal 3

- ( 1 ) Piutan g Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 beserta bunga dan/atau denda dapat dihapuskan apabila Piutang Pajak Daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang Pajak Daerah untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
- b. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
- c. Wajib Pajak/Penanggung Pajak dinyatak.an pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;
- d. Wajib Pajak menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya dan telah memilki ketetapan hukum dari lnstansi yang berwenang;
- e. Wajib Pajak terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari Instansi yang berwenang;
- f. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;
Dokumen ...
- D ku · ak tidak g. . 0 men sebagai dasar penagihan paj d1temukan dikarenakan force majeure; . ak
- 1· Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak dapat diketemukan Iagi karena: . . d h
- h. Hak daerah untuk melakukan penagihan paJ tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu b . . kan sehubungan dengan adanya perubahan ke 1Ja dan/ atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- 1 . Wajib Pajak/Penanggung PaJak pin a r , alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi,
- dan iak 2. Wajib Pajak/Penanggung PaJ meninggalkan Indonesia untuk selarnalamanya. ·
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
- (3) Piutang Pajak Daerah untuk Wajib Pajak Badan yan� tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , adalah: . .
- b. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;
- d. Hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan derrgan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- c. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dikarenakan force majeure; dan .
BAB II - RUANG LINGKUP PENGHAPUSAN
Pasal 4

- ( 1 ) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai Piutang Pajak Daerah dan telah dilakukan upaya tindakan 'penagihan berdasarkan peraturan perpajakan daerah yang berlaku.
- (2) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
BAB 111 - KEDALUWARSA
Pasal 5

- ( 1 ) Hak untuk melalrukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melalrukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
Kedaluarsa ...
- (2) K�daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dunaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau . b.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
3. ada Pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaim�a dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib paJ� dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyru utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagai�an8: dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahu 1 dan pengajuan permohonan angsuran atau penunda�n pembayaran dan permohonan keberatan oleh WaJib Pajak.
BAB 111 - KEDALUWARSA
Pasal 6

- ( 1 ) Bupati dapat menghapus Piutang Pajak Daerah dikarenakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.
BAB 111 - KEDALUWARSA
Pasal 7

- ( 1) Kepala Dinas menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah pada setiap akhir tahun.
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Penyisiharr/Cadangari Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya rnernuat:
- a. Nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
- b. Alarnat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah/Nornor Objek Pajak;
- d. Jenis Pajak Daerah;
- e. ,rahun Pajak;
- f. ·Jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
- g. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan h. A�asan dihapuskan atau dicadangkan untuk d1hapuskan. ·
- (3) Format Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Penyisihan/Cad�ngan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagrumana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang ��rupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 1n1.
BAB 111 - KEDALUWARSA
Pasal 8

- ( 1 l Kepala Dinas membentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak yang ada dalam Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan D\_aftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak \_oaerah.
- (3) Kepala Dinas dalam hal tertentu dapat mem1nta Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak Daerah dan/ atau Juru Sita untuk mendampingi Tim dalam �elaksanakan tugas. . .
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) d1tetapkan dengan Keputusan Bupati. .
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) waJ1b membawa Surat Perintah Tugas yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya.
BAB 111 - KEDALUWARSA
Pasal 9

- ( 1 ) Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dalam bentuk laporan hasil penelitian.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) sekurang-kurangnya memuat:
- a. Nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
- b. Alamat Wajib Pajak atau Penaggung Pajak;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah/Nomor Objek Pajak;
- d. Nomor dan tanggal STPD/SKPD/SKPDKB/ SKPDKBT/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pengurangan, penghapusan sanksi Adrninistrasi berupa kenaikan bunga dan/ atau denda;
- e. Jenis Pajak Daerah;
- f. Tahun Pajak;
- g. Besamya Piutang Pajak Daerah yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
- h. Tindakan Penagihan yang pernah dilakukan;
1. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan;
Gambaran
'
1 · · 00025i
- j. Gambaran Wajib Pajak dan Piutang Pajak Daerah Yang bersangkutan, sebagai dasar untuk 1:1enentukan besamya Piutang Pajak Daerah yang ti?ak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk d1hapuskan; dan
- k. Keterangan hasil penelitian administrasi dari penelitian lapangan.
BAB 111 - KEDALUWARSA
Pasal 10

Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah dllakukan penelitian oleh Tim dan melaporkan hasil penelitiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
BAB 111 - KEDALUWARSA
Pasal 1

1
- ( 1 ) Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapus� Piutang Pajak Daerah Pada Dinas kepada Bupatl berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah dilakukan peneliti� sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan disertru pertimbangan Kepala Dinas.
- (2) Format Daftar Piutang Pajak Daerah yang diusulkan untuk dihapuskan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB 111 - KEDALUWARSA
Pasal 12

- ( 1 ) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 , Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (2) Format Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB IV - KETENTUANPENUTUP
Pasal 13

P�raturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal d11.1ndangkan. Agar · . setiap orang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.
Diundangkan di Sintang pada tanggal
J.t
I\QOI-
2014
PELAKSANA TOGAS SEKRETARIS DAERAH d J{ABUPATEN SINTANG, �
\feosEPHA HASNAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 NOMOR l j
,
.
000259
KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
NOMOR TANGGAL
970/
/KEP-DISPENDA/2014
:i, � �
A
TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH PAD G DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTAN TAHUN PAJAK ... SAMPAI DEN GAN TAHUN PAJAK ...
LAMPIRAN
DAFTAR PIUTANG PAJAK DAERAH YANG DIHAPUSKAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN PAJAK ···· SAMPAI DEN GAN TAHUN PAJAK ...
.---
-
| No. | Nama Wajib Pajak | NOP/ NPWPD | Jenis Pajak | Tahun Pajak | Jumlah Piutang Pajak (Rp) | Jumlah Piutang Pajak Yang Oihapuskan (Rp) |
|-------|--------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| �1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | | | | | | |
BUPATI SINTANG,
...,. 91JlAl' I PERATURAK BUPATI SIKTAJIIG
NOMOR
TAHUK 2014
TANGGAL
TENT ANG
TATA CARA PENGHAPUBAN PIUTANG pAJAK DAERAH
1 J&gt;,AFTAR PIUTANG PAJAK DAERAH PADA DIMAS PENDAPATAN DAE= ,0�.,11Sllf SlllfTANG YANG DIPERKIRAKAN TIDAK DAPAT ATAU TIDAK MUlfG � DITAGIH LAGI UNTUK DILAKUKAN PENELITIAN
| -: Nalila dan A}aJilat NO Wajib pajak | NPWP/ NOP | Jenis Pajak Daerah | Tahun Pajak | Jumlah Pajak yang masih harus dibayar (Rp) | Jumlah Pajak yang telah dibayar (Rp) | Jumlah sisa Piutang Pajak (Rp) | Tindakan Penagihan | Alasan (meninggal, ti dale dikenal, pailit. daluwarsa, dill |
|-----------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| • i...--� 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | | | | | | | | |
Sin tang,
20 .
KEPALA BI DANG
· · · ,
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
KEPALA SEKSl
1
,
J&gt;--
.
000261
TAlfGGAL
TENT ANG
�� ll PBRATURAft BUPATI 81KTAKG
.,,..- -
NOMOR
TAIIUB 2014
TATA CARA PENGHAPUSAif PIUTANG pAJAK DAERAH
\_ .. A T D AFTAR CADANGAN PIUTANG PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAII ,OP-DAERAH KABuPATEN SINTANG TAHUN ...
| -: Naina No dan AlaDlat Wajib Pajak | NPWP/ NOP | -Jenis Pajak Daerah | Tahun Pajak | Jumlah Pajak yang masih harus dibayar (Rp) | Jumlah Pajak yang tel ah dibayar (Rp) | ' Jumlah sisa Tindakan Piutang Penagihan Pajak (Rp) | Alasan (meninggal, tidak dikenal, pailit, daluwarsa, dll) |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| • 'iv- � 2 I v r--" | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10 |
Sin tang,
20 .
KEPALA DINAS
.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
000262
• .a� 'Ill
PERA.TURAJI BUPATI SIMTAHG
.--
NOMOR
:
TAHON 2014
TANGGAL
TENTANG
:
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG pAJAK DAERAH
/., 9S1fTUK SURAT PERINTAH PENELITIAN PERORANGAN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOP DlNAS
.
SURAT PERINTAH PENELITIAN SETEMPAT /LAPANGAN
NOMOR:
.
Pertim bangan · vasa.r
.
.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
MEMERINTAHKAN:
Kepada
: l . N am a
NIP
:
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
.
:
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
.
Untuk
Pangkat/Gol:
· · · ·
·
·
· · ·
·
·
·
·
·
· · · · ·
Jabatan
:
:
· ·
2. dst.
- Melaksanakan penelitian setempat/lapangan mengenai piutang pajak daerah atas nama wajib pajak atau penanggung pajak :
Nama
NOP
Alamat
Sintang,
20 .
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
-.a� SURAT PBRUITAH ---PBllBLITIAlll KOLBKTlF
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOP DINAS
.,
SURAT PERINTAH PENELITIAN SETEMPAT /LAt»AHGAN
NOMOR:
.
pasaf pertim bangan : Dasar
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
MEMERINTAHKAN:
- 1 . Na.ma
NIP
:
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
.
Pangkat/Gol:
Jabatan
· · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
:
· · · · · · · · · · · ·
.
.
2. dst.
2. Melaksanakan penelitian setempat/lapangan mengenal piutang pajak daerah yang akan dihapuskan.
Sintang,
20 .
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
J{epada untuk
000263
.
.
.
1
1
e � m a = ell � a a I a � e Q c, ! . . I � H
1
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| J · § " �i] c, ro E :;::: ;::s c: Q) 0 8. ..!< | C') - |
| � ..!< · .o .0 .a ... Ill) E c: ] § � ;::s � :i | N - |
| j ..!< 0 - ;::s ;::s ;::s � 0. 0 c: ro i5 ;::s ® | - - |
| a ·a � • llll c: !l8 • ro @ Q) 11. -a "@ � - � Ill) :=: c: c: . ... - t c ·a " Q) 1 � = � Q) Q) · .o� o. ;::s " � s s " -a - "O | 0 - |
| @ @ -a t-o -o ro -... c: c: 0 ... t) E-< 11. | °' |
| � tlD -· (1j � '@ - § c75 ;::s"f� '") 0:: | C() |
| 3 '@ tlD� �- s . ...,.. § � (1j 0.. ::i � » E :9 � '") "O | e- |
| � '@ tlD .c: 0 @ e -� § -� � �� ;:l 0.. >, s .c: :9 - '") "O | -o |
| -� '@ � c: . ...,.. � t) (1j (1j '") 0.. Cl | l{) |
| § � �-� E-< 0.. | <:t |
| _o 0.. 0.. o � Z z | CY') |
| (tj � ,D '@ e � � :;;_ (tj (tj t? z -e < :=: 0.. | C'I |
| 0 z | � |
000264
•
i
000265
-as•
IV PERA-TW,,&amp;-
.,,..,.�--·
--- BUPATI BIMTAKG
NOMOR
:
TAHUN 2014
TANGGAL
TENT ANG
J.. I,AP(&gt;RAN BASIL PENELITIAN BECARA PERORANGAN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · ·
·
KOP DINAS
,
· · · · · · · · · · · · · · · · ·
.
LAPORAN HASIL PENELITIAN SETEMPAT/LAPANGAN
NOMOR:
.
: TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG p.A.JAK DAERAH
- Jabatan
2. dst.
· · · · · · · · · · · · · · · · ·
.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
- I. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :
1. Narna
:
.
NIP
.
.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
- Pangkat/Gol
:
.
- II. Telah melakukan penelitian terhadap wajib pajak atau penanggung pajak atas :
1. Nama
:
.
2. NPWP
:
.
3. NOP
4. Alamat
5. Pekerjaan
6. Perusahaan
7. Alamat Perusahaan
8. Nama Jabatan sesuai Akta Notaris Terakhir
.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
- III. Data mengenai tunggakan pajak daerah:
- 1 . Jumlah pajak yang masih harus dibayar
2. Jumlah pajak yang telah dibayar
3. Jumlah sisa piutang pajak
4. Tahun pajak
: Rp.
: Rp.
- Rp. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .
.
.
.
IV. Data Penagihan :
- 1 . Tanggal Keputusan Angsuran/penundaan
- Pembayaran pajak
2. Tanggal Keputusan Keberatan/banding
3. Tanggal pembayaran terakhir
4. Tanggal surat teguran
5. Tanggal surat paksa
6. Tanggal surat sita
.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
7. . . (lainnya)
c
,-pulan dan Saran · 1'.,s-· . V·
000266
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Sin tang,
20
.
Peneliti,
1 .
2. dst.
LAP()RAN HASIL PENELITIAN SECARA KOLEKTIF
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOP DINAS
LAPORAN HASIL PENELITIAN SETEMPAT/LAPANGAN SECARA KOLEKTIF
NOMOR:
.
- J. Kami yang bertanda tangan dibawah ini:
1. Nama
NIP
Pangkat/ Gol
- Jabatan
2.dst.
- c II. Telah melakukan penelitian terhadap wajib pajak atau penanggung pajak dengan data tunggakan sebagai berikut:
| No | Nama dan Alamat Wajib Pajak | NPWP/ NOP | Jenis Pajak Daerah | Tahun Pajak | Jumlah Pajak yang masih harus dibayar (Rp) | Jumlah Pajak yang telah dibayar (Rp) | Jumlah sisa Piutang Pajak (Rp) | Ket. |
|---------------|-------------------------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|--------|
| '-- 1 ...__ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
.
.
.
· · · · · · · · · · · ·
000267
1'.,sunPulan dan Saran :
111·
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Sin tang,
Peneliti,
20 . . . .
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2. dst.
{ BUPATI SINTANG,
1
*�
I/MILTON CROSBY
I
JO
Mengingat
000268
PERATURAJI BUPATI BIKTAKG
NOMOR
.
TAHUN 2014
TANGGAL
.
TENT ANG
: TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
VI
LAMPIRAN
FORMAT KEPUTUSAN BUPATI TENTARG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
BUPATI SINTANG
KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
/KEP-DISPENDA/2014
NOMOR: 970/
TENT ANG
pENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH J(ABUPATEN SINTANG TAHUN PAJAK SAMPAI DEN GAN TAHUN PAJAK .
BUPATI SINTANG,
- Menimbang a.
bahwa berdasarkan penatausahaan pengelolaan Pajak Daerah Tahun Pajak. sampai dengan Tahun Pajak , masih terdapat piutang pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sin tang yang tidak dapat ditagih lagi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Sintang Nomor . . . . . Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah, piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas dapat dihapuskan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sintang tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sin tang Tahun Pajak ... . . Sampai Dengan Tahun Pajak . . . . ;
3. 1 . Undang-Undang Nornor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nornor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 �omor 72, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang ...
| 2. | Undang-Und an N ang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuang Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2oo 3 4 �:'t 47• Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); |
| 4 | Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 200 4 Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); |
| 5 | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); |
| 6 | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); |
| 7 | Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); |
| 8 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; |
| 9 | Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25 ' Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3); |
| 10 | Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1); |
- 1 1 . Peraturan D 2011 ten tan a;r� Kabupaten Sin tang Nomor 2 Tahun Sintang Ta! a.Jak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Kab un 20� 1 Nomor 2, Tambahan Lembaran upaten Smtang Nomor 2);
12. Peraturan Da ah 2013 tentan er . Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun Perk ta g Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan 2 013 ° Nan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 8. omor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 1ntang Nomor 4);
13. �eraturan Bupati Sin tang Nomor 41 Tahun 2013 ten tang usunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan D\_aerah Kabupaten Sintang (Serita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 41);
·000270
MEMUTUSKAN :
,Menetapkan �SATU
KEDUA
0
Penghapusan piutang Pajak Daerah Tahun Pajak sampai dengan Tahun Pajak . . . . pada Dinas Pendapatan Dae rah Kabupaten Sintang sebesar Rp. ( ), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupak.an bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan 1n1 ak.an dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Sintang pada tanggal 20 .
BUPATI SINTANG,
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Tembusan
- s· di s· p akilan Rakyat Daerah Kabupaten mtang intang,
Yth .
- 1 Ketua Dewan erw R blik I d · di · akil B dan Pemeriksa Keuangan epu n onesia 1 2. Kepala Perw an a
- Pontianak. . . . B at di Pontianak.
- 3 In ktu Provins• I{alimantan ar
- spe r · di Sintang.
4. Inspektur Kabupaten Smtang dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan
- Sintang. kr t iat Daerah Kabupaten Sintang di . H kum Se e an 6. Kepala Bagian u
- Sintang.
N/A
Preamble

Menimbang
[ SALINAN
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
"l
No.23,2015
pEMETTNTIT TOTT TANCEIRARNC SELRTANN. Fer ubah an Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksaanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, telah diatur dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
l
- Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935):
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 1 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
4. 1 1 . Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610);
5. 1 2 . Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Kesehatan Kota (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0413);
13. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 33);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH.
Pasall
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, diubah sebagai berikut:
1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat ( 1 a), sehingga Pasal 4 berbunyi:
Pasa14
- ( 1 ) Kepala FKTP menyusun rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi dalam bentuk rencana kerja dan anggaran, untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala Dinas Kesehatan.
- ( l a ) Rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan melakukan verifikasi rancangan rencana kerja dan anggaran yang disampaikan oleh FKTP.
- (3) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Dinas Kesehatan menyusun RKA-SKPD.
- (4) Penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 1 5 ayat (2) huruf b diubah dan ditambahkan 4 (empat) huruf, yakni huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 15

- ( 1 ) Kepala FKTP mengajukan klaim pembayaran jasa pelayanan kesehatan kepada Dinas Kesehatan.
- (2) Klaim pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rawat inap;
- b. pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter;
- c. pelayanan ambulan peserta JKN;
- d. pelayanan obat program rujuk balik;
- e. pelayanan screening kesehatan tertentu; dan
- f. pelayanan keluarga berencana berupa vasektomi.
3. Pasal 19 dihapus.
4. Pasal 20 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 2 1 ayat ( 1 ) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 2

1
- ( 1 ) Dana Kapitasi dimanfaatkan untuk:
- a. jasa pelayanan kesehatan paling kurang sebesar 60% (enam puluh perseratus);
- b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan paling banyak sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (2) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatat sebagai pendapatan lain-lain.
- (3) Besaran alokasi Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Walikota.
6. Diantara Pasal 2 1 dan Pasal 22 disisipkan 7 (tujuh) Pasal, yakni Pasal 21A, Pasal 21B, Pasal 21C, Pasal 21D, Pasal 21E, Pasal 21F dan Pasal 21G sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 21

A
- ( 1 ) Dana Kapitasi untuk jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
- (2) Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat ( 1 ) huruf b dimanfaatkan untuk:
- a. obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
- b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.
N/A
Pasal 21

B
Pembayaran jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel, meliputi:
- a. jenis ketenagaan dan/ atau jabatan;
- b. kehadiran; dan
- c. daerah.
N/A
Pasal 21

C
- ( 1 ) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21B huruf a, dinilai sebagai berikut:
- a. tenaga medis, diberi nilai 150;
- b. tenaga apoteker atau tenaga keperawatan, diberi nilai 100; profesi
- c. tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 60;
- d. tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan setara D3, atau tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, diberi nilai 40;
- e. tenaga kesehatan dibawah D3, diberi nilai 25;dan
- f. tenaga non kesehatan dibawah D3, diberi nilai 15.
- (2) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merangkap tugas administrastif sebagai kepala FKTP, kepala tata usaha, atau bendahara Dana Kapitasi JKN diberi tambahan nilai 30.
N/A
Pasal 21

D
- ( 1 ) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21B huruf b, dinilai sebagai berikut:
- a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari;dan
- b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin.
- (2) Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau penugasan ke luar oleh Kepala FKTP dikecualikan dalam penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
N/A
Pasal 21

E
- ( 1 ) Variabel daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 B huruf c, dinilai berdasarkan:
- a. kinerja;
- b. status kepegawaian; dan
- c. masa kerja.
- (2) Nilai variabel daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
N/A
Pasal 21

F
Jumlah pembayaran jasa pelayanan kesehatan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung · dengan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
N/A
Pasal 21

G
Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A ayat (2), meliputi:
- a. upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif lainnya;
- b. kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan;
- c. operasional untuk puskesmas keliling;
- d. bahan cetak atau alat tulis kantor; dan/ atau
- e. administrasi keuangan dan sistem informasi.
7. Pasal 22 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 23

- ( 1 ) Dana Non Kapitasi dimanfaatkan untuk:
- a. jasa pelayanan kesehatan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus);dan
- b. kas daerah sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
- (2) Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tercatat sebagai pendapatan retribusi Dinas Kesehatan.
- (3) Besaran alokasi Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
9. Pasal 24 dihapus.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.
Agar setiap pengundangan Peraturan Walikota memerintahkan ini dengan orang mengetahuinya, penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.
Ditetapkan di Tangerang Selatan. Pada tanggal 24 Juni 2015. WALIKOTA TANGERANG SELATAN, ttd/cap
AIRIN RACHMI DIANY
Diundangkan di Tangerang Selatan. Pada tanggal 24 Juni 2015. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd/cap
DUDUNG E. DIREDJA
SERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 23. Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum,
ttd/cap
Dra. KuntiBratajaya Atmajaningsih, S.Ip. Pembina Tingkat I IV /b Nip. 19680410 199403 2 009