Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 18 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
f
Mengingat
PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN ,PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP ESA DALAM KABUPATEN KERINCI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ay at ( 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07 /2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan clan Evaluasi Dana Desa telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Dalam Kabupaten Kerinci;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 /PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Peraturan Bupati Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Pene apan Rincian Dana Desa setiap Desa Dalam Kabupaten Kerinci. dicabut dan dinyatakan tidak berlkku.
1.
- Undang-Undang~ Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingku ngan Daerah Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- ... 1""11 ,TT'\ ----"L ... 1.- -\_... 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
- Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016; Ua
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07 /2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Dess. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 20P7 Nomor 15, Tarn bahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerind Nomor 8), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor, 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lernbaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11), sebagairnana beberapakali telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daera Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN, TATA CARJ\ PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DES DALAM KABUPATEN KERINCI. Menetapkan
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- .1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
12. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daera.h sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
- ,4. Camat adalah unsur perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah Kecamatan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
- 1 Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah, Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- ~ '. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disingkat RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 ( enam ) tah u n.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa disingkat RPKDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belania Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat · Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
14. Pemegang Kekuasa.an Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai ewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. ,
16. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
18. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi uru san administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
17. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
19. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya di singkat TPK adalah Tim yang di bentuk melalui musyawarah Desa dan di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang bertugas melaksanakan Kegiatan Fisik/Infrastruktur dan penyedia . barang dan jasa secara swakelola oleh desa
21. Penerimaan Desa adalah Uang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
120. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan u n tuk . membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
22. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
23. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa. · .
24. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
- ?F; PPr::ituran Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
- ~7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan desa.
N/A
Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk:
- a. menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa; dan
- b. sebagai acuan bagi Daerah dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa.
N/A
Pasal 3

- a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membedabedakan;
- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:
- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan
- c. tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.
- (2) Tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan:
- a. kekerabatan Desa;
- b. hamparan;
- c. pola permukiman;
- d. mata pencaharian; dan/ atau
- e. tingkat perkembangan kemajuan Desa.
BAB III - PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN
Pasal 4

Dana Desa merupakan bagian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar 10°/o yang dialokasikan untuk desa, yang ditransfer melalui Rekening Ka. Negara ke Rekening Kas Daerah, untuk selanjutnya dari Rekening Kas Daerah ditransfer ke Rekening Desa.
BAB III - PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN
Pasal 5

- (1) Pengalokasian Dana Desa ditetapkan pada awal tahun setelah APBD Kabupaten ditetapkan.
- (2) Pengalokasian Dana Desa merupakan jumlah yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran yang ditetapkan, dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - PENENTUAN JUMLAH DANA DESA
Pasal 6

- (1) Perhitungan rincian Dana Desa untuk masing-masing desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan: a.alokasidasar;dan b. alokasi Formula.
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar kabupaten dengan jumlah desa di kabupaten.
3. (31 Recaran dihituna denaan heril
4. o sepu u per sera s untu uas ayah desa; 'dan
I
- (4) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan georafis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.
- d. 30% (tiga puluh lima per seratus) untuk Tingkat Kesulitan Geografis desa
- (5) Penghitungan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan rumus sebagai berikut:
AF setiap Desa = {0,25 * Zl) + (0,35 * Z2) + (0, 10 * 23) + (0,30 * 24)} * (DDkab - AD1cab)
AF setiap Desa = Alokasi Formula Setiap Desa
besaran Alokasi Dasar kabupaten
besaran Dana Desa Kabupaten
Z4=
rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah desa kabupaten
rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa kabupaten
Z3=
Z2=
rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa kabupaten
rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa kabupaten
- Zl=
DDkab=
ADkab =
- (6) Penetapan rincian Dana Desa etiap Desa sebagai~ana tercantum . ~~am lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati mi. I I
BAB VII - PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 7

Perencanaan Dana Desa mengacu pada RKPDesa serta dituangkan dalam Program dan kegiatan yang dianggarkan dalam APBDesa
Bagian Kedua Pelaksanaan
BAB VII - PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 8

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan dibentuk PTPKD dan TPK.
- (3) PTPKD dan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah merupakan Tim Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis
4. (~) Tugas PTPKD dan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Petunjuk I Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
- (5) Segala biaya yang timbul diakibatkan dari pela.ksana tugas tim dibebankan pada APBDesa.
BAB VII - PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 9

- (1) Dana Desa dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Lembaga Desa maupun . masyarakat desa.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara swakelola.
BAB VI
Pasal 10

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
BAB VI
Pasal 11

- (2) Basil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan untuk penyusunan RKPDesa dan APB Desa.
- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan .Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ( 10), menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (3) RKPDesa dan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Bagian Kesatu Bidang Pembangunan Desa
BAB VI
Pasal 12

- a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrasruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup I manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa. meliputi:
- b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masy.arakat;
- d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/ atau
- c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal U sul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
BAB VI
Pasal 13

[Oesa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi:
- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan · · · --..,. ------A ... -... ..,..,.0.,.0'"0 11nt11lr nPmPn 11 ha n
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan insfrastruktur/saranaprasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman:
- a) pembangunan/pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata. air;
- b) pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata. air ke rumah-rumah penduduk.
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat:
- a) pembangunan balai posyandu;
- b) pengadaan alat peraga kesehatan posyandu;
- c) pengadaan peralatan kesehata.n dasar untuk posyandu (timbangan bayi, thermometer dll).
3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan:
- a) pembangunan gedung PAUD /TK;
- b) pembangunan sanggar belajar untuk anak dan remaja;
- c) pengadaan peralatan seni tradisi;
- d) rehab /renovasi bangunan cagar budaya.
4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi:
- a) membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hasil pertanian desa;
- b) pengembangan usaha kompos/pupuk kandang.
5. Pembangunan dan pengembangan sarana -prasarana energi baru terbarukan serta. kegiatan pelestarian lingkungan hidup:
- a) membangun rintisan listrik esa tenaga mikro hidro;
- b) membangun sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa.
6. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diteta.pkan dalam musyawarah perencanaan desa. I
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur I saranaprasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman:
- b. Desa berkembang, mempriorita.skan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan um.um dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan kapasita.s masyarakat Desa, an tara lain sebagai berikut:
- a) pembangunan rabat beton/pengerasanjalan desa;
- b) pemeliharaan saluran irigasi tersier;
- c) pembangunan pusat pembibitan desa;
- d) pembangunan showroom/wisma pamer produk desa.
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat:
- a) pembangunan/ pemeliharaan poskesdes/ polindes;
- b) pengadaan alat penunjang alat kesehatan untuk poskesdes dan polindes
3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
31. pendidikan sosial dan kebudayaan:
- a) pembangunan gedung PAUD/TK;
- b) pembangunan sanggar belajar/perpusta.kaan untuk anak dan remaja;
- c) pembangunan gedung/taman seni/musium desa;
- d) rehab/ renovasi bangunan cagar budaya.
4. Penzembanzan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan
- pertanian desa; al rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hasil
- b) pengadaan kompos/pupuk kandang.
5. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi baru dan terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup:
- a) membangun rintisan listrik desa tenaga angin/matahari;
- b) membangun sumur resapan/embung;
- c) pengadaan sarana prasarana daur ulang sampah desa.
6. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah perencanaandesa.
- Desa maju dan/ atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan saran.a dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Desa antara lain sebagai berikut:
- a) rehabilitasi pemeliharaan jogging-path track wisatawan.
1. Pembangunari, pengembangan dan pemeliharaan insfrastruktur / sarriaprasarana fi.sik untuk penghidupan dan pemukiman:
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat:
- b) pengadaan tambahan peralatan kesehatan emergency poskesdes.
- a) rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik;
3. Pengembangan usaha ekonomi masuarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi:
- b) rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu;
- a) membangun pusat budidaya,. pembenihan dan keramba ikan;
- c) rehab pasar ikan.
- a) pengembangan cemara laut dan pembibitan/penanaman bakau;
4. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup:
- b) pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata.
5. Program' kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah perencanaan desa.
Bagian Kedua Bidang Pem erdayaan Masyarakat
BAB VI
Pasal 14

- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan; ·
Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonorni individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain:
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupu oleh kelompok dan atau lembaga ekoriomi masyarakat Desa lainnya;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan ban tuan. hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan u..,.,.,.'.lr!:!ln:it Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar
4. ~· promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/ swamedikasi di · Desa;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kelllasyarakatan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/ atau
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
BAB VI
Pasal 15

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa, antara lain sebagai berikut: ,
Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yaitu:
1. Peningkatan in.vestasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan:
- a) pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal; dan
- b) bantuan alat pengolahan minyak kopra, pemintalan/alat tenun tradisional.
2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa- BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya:
- a) musyawarah inisiatif pembentukan BUMDesa; dan
- b) pelatihan manajemen usaha untuk BUMDesa dan usaha ekoriomi rumahan (home industry).
3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa:
- a) musyawarah warga untuk memfungsikan lumbung padi/hasil pertanian lainnya;
9. I b) pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa:
- a) pelatihan paralegal desa; dan
- b) pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga.
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat:
- a) sosialisasi ancaman penyakit di musim penghujan;
- b) bazar jamu dan obat tradisional desa.
6. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup:
- a) pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan; dan
- b) pembibitan tanaman produktif sekitar hutan clan instalasi percontohan.
19. , · Desa berke~bang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk merungkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, erta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan, antara lain sebagai berikut:
1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan:
- a) pelatihan membuat barang-barang berbahan baku local; dan
- b) pelatihan tentang hak-hak perburuhan kerjasama desa d ngan perusahaan.
2. Dukungan kegiatan ekonomi baikyang dikembangkan oleh BUM Desa- BUM Anatar Desa, maupun oleh kelompok dan lernbaga ekonomi rnasyarakat Desa lainnya:
- a) workshop business plan; dan
- b) investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUMDesa .
3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa:
- a) musyawarah warga untuk memfungsikan kembali tradisi lum bung padi/hasil pertanian lainnya; dan
- b) pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum rnasyarakat dan pelatihan paralegal di Desa:
- a) pelatihan paralegal desa; dan
- b) pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalarn rumah tangga.
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat:
- a) sosialisasi ancaman penyakit ISPA khusunya bagi buruh/karyawan dari desa yang bekerja dipabrik rokok.
- b) bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga; dan
- c) pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pelaku ind ustri rumah tangga.
6. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi baru terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup:
- a) pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tnagga dan perkebunan untuk bio-massa energy; dan
- b) percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar teknologi tepat guna.
7. Program kegiatan lain yang sesuai kondisi desa dan telah di tetapkan dalarn musyawarah perencanaan desa.
Desa maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lurnbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, erta mampu mengembangkan potensi atau sumber daya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan antara lain sebagai berikut:
- a) pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau.
1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan:
- b) kursus/pelatihan kerajinan tangan (handycraft) berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut); dan
- c) pelatih~ kulin~r ~an pengembangan makanan lokal sebagai kornoditas -+--+-,..,... .o.l,,... ... ,...,.~ .. ..-.-""""+"
.
··
2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa-BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya:
- a) pelatihan kewirausahaan desa untuk pemuda; dan
- b) pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUMDesa dan BUM Antar Desa.
3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa:
5. Musyawarah/rembug warga ntuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa:
7. ·a) pelatihan paralegal desa; dan
- b) pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset di desa untuk warga desa.
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat:
- a) festival makanan higiesis; dan
- b) lomba melukis/menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat.
6. Peningkatan Kapasitas kelompok masyarakat untuk energi baru terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup.
7. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah Desa.
BAB VI
Pasal 16

- (1) Penyaluran Dana Transfer ke Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) RKD sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPKD.
- (3) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas namakan Pemerinta.h Desa dengan specimen tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penyaluran Dana Desa Tahap I pada bulan Maret sebesar 60°/o (enam puluh per seratus) disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya; dan
- b. penyaluran Dana Desa Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40°/o (empat puluh per seratus) disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah diigunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
aragraf I Tahapan Penyaluran
i
Pasa.117
- (1) Penyaluran dana desa dilakukan ecara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
- a. tahap I (kesatu) sebesar 60%&gt; (enam puluh per seratus) pada bulan Maret; dan b. tahap II (kedua) sebesar 40o/o (empat puluh per seratus) pada bulan agustus;
- (2) Penyaluran dana desa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) dilakukan paling lama 7 (Tujuh) hari kerja pada setiap tahap setelah Dana Desa diterima di kas Daerah.
Paragraf 2 Persyaratan Penyaluran
BAB VI
Pasal 18

Kepal~ Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I kepada Bupati Cq. Kepala BPMPDPP dan KB dengan diketahui Camat untuk diteruskan ke DPPKA, dengan dilampiri:
- a. peraturan Desa tentang APB Desa berjalan yang telah diundangkan dan dievaluasi oleh Bupati;
- b. rencana penggunaan dana;
3. f d. fotokopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- c. fotokopy RKD pada Bank yang ditunjuk;
- e. fotokopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- g. laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya;
7. f .· surat pernyataan fakta integrita tanggung jawab mutlak penggunaan dana desa;
- h. ceklis hasil verifikasi; dan
- i. foto 0%.
BAB VI
Pasal 19

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dana desa tahap II kepada Bupati melalui Kepala BPMPDPP dan KB dengan diketahui oleh cam.at untuk diteruskan kepada DPPKA, dengan diJampiri:
- a. laporan realisasi kegiatan yang telah di verifikasi oleh Sekretaris Desa;
- b. rencana penggunaan Dana Desa;
- c. bukti saldo akhir RKD yang ditunjukkan melalui foto copy buku RKD yang dilegalisir oleh Bank;
- d. foto pengerjaan kegiatan Oo/o dan 50%;
- e. laporan realisasi pengunaan Dana Desa Tahap I tahun anggaran berjalan· dan
- f. berita acara pelaporan realisasi kegiatan kepada BPD.
8. ('2) Dalam hal kepala desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyaluran Dana Desanya ditunda hingga disampaikannya laporan realisasi.
- (3) Format laporan realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Paragraf 3 Pencairan dana desa
BAB VI
Pasal 20

- (1) Kepala BPMPDPP dan KB mengadakan penelitian berkas kelengkapan permohonan sebagai berikut:
- a. memeriksa secara rinci lampiran permohonan;
- b. dalam hal permohonan pencairan tidak memenuhi syarat, Kepala BPMPDPP dan KB memerintahkan penerima Dana Desa untuk melengkapi dan/atau memperbaiki; dan .
- c. setelah permohonan pencairan diteliti dan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap, Kepala BPMPDPP dan KB mengirimkan berkas permohonan kepada Kepala QPPKA yang telah dibubuhi cap/ stempel "Telah diteliti oleh Ke pal a BPMPDPP dan KB".
- (2) Kepala DPPKA memerintahkan Bendahara Pengeluaran SKPKD menerbitkan SPP-LS kepada BUD /Pengguna Anggaran melalui PPK SKPKD.
- (3) PPK SKPKD meneliti kelengkapan SPP-LS beserta persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan setelah dinyatakan lengkap dan henar menviankan SPM-IS untuk diainkan kenada BID /Penoouna Anooaran
7. (?) Penerima Dana.Desa mengambil SP2D ke Bidang Perbendaharaan pada DPPKA dengan menunjukkan KTP dan buku rekening bank atas nama pemerintah desa.
- (6) SP2D dicairkan ke rekening Pemerintah Desa yang bersangkutan pada Bank yang ditunjuk. ·
- (7) Penerima Dana Desa bertanggung jawab penuh baik formal maupun material . atas penggunaan dana yang diterimanya sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Bagian Kedua
Tahapan Pencairan Dana Desa
BAB VI
Pasal 21

Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II dapat dilaksanakan apabila realisasi pelaksanaan kegiatan telah mencapai minimal 50% (lima puluh perseratus) dari Dana Desa yang telah dicairkan.
BAB XI - PE GELOLAAN
Pasal 22

- (1) Kepala Desa memegang kekua aan pengelolaan keuangan Dana Desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang · dipisah.kan.
- (2) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Dana Desa dibantu oleh PTPKD dan Bendahara Desa.
- (3) Ketentuan mengenai PTPKD dan Bendahara Desa mengacu pada Peraturan Bupati Kerinci Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Paragraf 2 Penatausahaan Dana Desa
BAB XI - PE GELOLAAN
Pasal 23

- (1) Setiap belanja desa atas beban Dana Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Segala bentuk belanja kegiatan, pemeliharaan, pengadaan barang dan jasa serta honorarium sebagaimana mana dimaksud pada ayat ( 1) mengacu pada Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desap.
- 13) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban keuangan desa, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Pendistribusian Dana Desa sesuai Peraturan Desa tentang APB Desa, dilaksanakan di forum rapat yang dihadiri oleh penerima manfaat dan/atau pelaksana kegiatan.
- (6) Pertanggunjawaban Keuangan Dana Desa yang disimpan/diarsipkan di Desa berupa:
- a. rekapitulasi realisasi belanja kegiatan dan sumber dana;
8. l-,, l, ... r:+n ...,.C"; "'"'A ... hQ,TOT-"~n·
- e. rencana anggaran biaya (RAB) dan gambar yang diketahui oleh Kepala Desa, BPD, TPK dan disahkan oleh Pembuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar; dan
- f. berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat dan/ atau BPD melalui musyawarah desa.
BAB XI - PE GELOLAAN
Pasal 24

~·endahara Desa memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, dan menyetorkan seluruh hasil pemungutan ke Kas Negara atau Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XI - PE GELOLAAN
Pasal 25

- (1) Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan Dana Desa sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Dokumen penatausahaan keuangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dokumen desa yang disimpan di Desa.
- (3) PTPKD menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/ atau pengeluaran atas pelaksanaan keuangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 J dan · bertanggung jawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari surat bukti dimaksud.
BAB XI - PE GELOLAAN
Pasal 26

Apabila kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana anggaran dan biaya, dan/atau terjadi selisih kurang lebih, maka selisih kurang lebih tersebut dikembalikan ke kas Desa.
BAB XI - PE GELOLAAN
Pasal 27

- (2) Pelaporan realisasi kegiatan yang disampaikan kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan melalui forum musyawarah dan dituangkan dalam berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan.
- (1) Seluruh penggunaan Dana Desa yang tertuang dalam Laporan Realisasi Kegiatan wajib disampaikan kepada BPD dan/ atau masyarakat.
- (3) Pelaporan realisasi kegiatan yang disampaikan kepada masyarakat sebagairriana dimaksud pada ayat (1) diiformasikan melalui papan informasi dan/atau media lain dimasing-masing dusun.
- (4) Format berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Paragraf 3 SiLPA
BAB XI - PE GELOLAAN
Pasal 28

- (1) SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang berasal dari Dana Desa mencakup penghematan belanja, kewajiban kepada pihak lain yang belum terealisasi.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan ke Kas Desa yang disimpan dalam RKD.
- (3) Bukti penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjukkan dalam buku rekening.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan pada tahun berikutnya pada format RKD yang dutuangkan dalam dokumen penjabaran APB Desa tahun berikutnya.
- (5) Pelaksanaan kegiatan yang berasal dari SiLPA dipertanggungjawabkan bersamaan dengan dana tahun erikutnya.
- (6) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa ditemukan SiLPL\ nano np~ lebj h dari 30% (tiza puluh perseratus) Bupati:
f,'
,
- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai SiLPA Dana Desa tersebut; dan
- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
BAB XII - PENUNDAAN DAN PEMOTONGAN PENYALURAN DANA DESA
Pasal 29

- (1) Bupati melalui BUD menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
- a. Kepala Desa tidak menyampaikan peraturan desa mengenai APB Desa dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II;
- b. terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% {tiga puluh per seratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya; dan
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa Tahun sebelumnya.
- c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (3) Dalam hal SiLPA Dana Desa lebih besar dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap ,, maka penyaluran Dana Desa Tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya sehingga jumlah SiLPA menjadi paling tinggi sebesar 30o/o (tiga puluh per seratus) dari I anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Bupati wajib menganggarkan kembali Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk diperhitungkan dalam penyaluran pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlansung sampai dengan tahun anggaran berjalan, Bupati melaporkan penundaan tersebut kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. ·
BAB XII - PENUNDAAN DAN PEMOTONGAN PENYALURAN DANA DESA
Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal s telah dikenakan penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30%&gt; (tiga puluh per seratus) pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa kepada Menteri keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
BAB XIII
Pasal 31

- (1) Kepala Desa menyampaikan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahapan kepada Bupati melalui DPPKA dengan tembusan kepada BPMPDPP dan KB dan diketahui Cam.at.
2. ;l2J Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (J) terdiri atas:
- a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan . b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disamnaikan oalinz lambat minggu kedua bulan Februari tahun
5. , poran realisasi P,ynggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disarnpaikan paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua
BAB XIII
Pasal 32

- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa seba.gaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- (1) Pemerintah Desa penerima Dana Desa bertanggungjawab penuh secara formil dan materiil atas penggunaan Dana Desa yang diterimanya.
- a. laporan penggunaan Dana Desa;
.
- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Dana Desa yang diterima telah digunakan sesuai dengan rencana;
- d. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan.
- c. foto keadaan lOOo/o (seratus per seratus) untuk bantuan yang bersifat fisik; dan
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui DPPKA dengan tembusan BPMPDPP dan KB, Inpektorat dan Camat.
- (4) Dokumen asli pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) h uruf c dan d disimpan dan dipergunakan oleh penerima Dana Desa.
BAB XIII
Pasal 33

- a. bukti transfer Dana Desa dari Pemerintah;
Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penyaluran Dana Desa meliputi:
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Dana Desa;
- d. bukti transfer/ penyerahan uang atas penyaluran Dana Desa dari RKU D ke RKD.
- c. fakta integritas dari penerima Dana Desa yang menyatakan bahwa ban tuan keuangan yang diterima akan digunakan sesuai dengan rencana; dan
BAB XIV - TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SKPD TERKAIT DAN PENERIMA
Pasal 34

- a. melakukan verifikasi berkas ermohonan penyaluran Dana Desa yang diajukan oleh pemerintah desa;
- (1) BPMPDPP dan KB mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- b. mengadakan monitoring dan evaluasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa yang telah disalurkan kepada pemerintah desa; dan
- (2) Kepala DPPKA selaku BUD mempunyai tugas dan tanggungjawab menyalurkan transfer Dana Desa dari RKUD ke RKD.
- c. rneneliti kelengkapan persyaratan permohonan pencairan Dana Desa dan mengirimkan berkas permohonan kepada kepala DPPKA yang telah dibu buh i cap/stempel "Telah diteliti oleh kepala BPMPDPP dan KB".
- (3) Inspektorat melaksanakan pembinaan.. pengawasan dan penggunaan Dana Desa.
- (4) Kecamatan melaksanakan tugas dan tanggungjawab untuk memfasilitasi perencanaan penggunaan Dana Desa dan memonitoring pelaksanaan Dana Desa diwilayah kerjanya masing-masing.
BAB XIV - TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SKPD TERKAIT DAN PENERIMA
Pasal 35

Pemerintah desa selaku penerima transfer Dana Desa mempunyai tugas dan
- p. menerima Dana Desa melalui transfer dari RKUD ke RKD;
- c. bertanggungjawab penuh baik form.il maupun materiil atas Dana Desa yang diterimanya;
- d. menggunakan Dana Desa sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati; dan
- e. menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa.
BAB XV - PEMANTAUAN DAN EVALUASI SILPA DANA DESA
Pasal 37

- a. Tim penyusun, evaluasi, sosialisi dan monitoring meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai SiLPA Dana Desa tersebut; dan/atau
- (1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 28 ditemukan SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus):
- b. Bupati menugaskan aparat Inspektorat Daerah untuk rnelakukan pemeriksaan.
- (3) SiLPA Dana Desa wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan · peruntukkannya pada anggran berikutnya.
- 12) SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dirnaksud l pada ayat (1) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berjalan.
BAB XVI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 38

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Dana Desa yang terintegrasi dengan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa.
Bagi.an Kedua Pembinaan
BAB XVI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 39

- (1) Dalam rangka pembinaan Dana Desa Bupati membentuk Tim Pembinaan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam rangka pembinaan Dana Desa ditingkat Kecamatan dibentuk Tim Fasilitasi Kecamatan dengan Keputusan Camat, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tim Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 ten tang Pengelolaan Keuangan Desa.
,
Pengawasan
BAB XVI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 40

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Desa meliputi:
- a. pengawasan dila,kukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas PTPKD dan Tim Pelaksanaan Kegiatan;
- b. pengawasan dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi, dibahas dalam musyawarah desa, disesuaikan dengan format laporan desa yang berlaku, secara berkala;
- c. pengawasan oleh masyarakat dan BPD dalam prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah desa yang akuntabel dan transparansi;
- d. pengawasan fungsional dilakukan oleh instansi yang berwenarig, yakni melakukan pemeriksaan atas pertanggungj.awaban pelaksanaan Dana Desa yang terintegrasi dengan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa; dan
- e. Kepala Desa wajib menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan baik secara internal maupun eksternal.
- (2) Dalam melakukan penyelenggaraan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel, masyarakat dapat ilrut erta meliputi:
.
- b. pendampingan desa termasuk terhadap proses penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
- a. pengaduan masalah penggunaan Dana Desa melalui pusat pengaduan dan penanganan masalah (krisis center) Kementerian Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan trarismigrasi, email ke La.por@kemesdes.go.id, website LAPOR kantor sekretariat Presiden, menghubungi nomor 1500040 atau SMS ke nomor 081288990040 dan 087788990040;
- c. studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktek baik dan buruknya desadesa dalam penerapan prioritas enggunaan Dana Desa sesuai kewenangan.
BAB XVII - KERUGIAN KEUANGAN
Pasal 41

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara dan pihak terkait lansung denga pelaksanaan Dana Desa yang karena perbuatannya, melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya dan secara lansung merugikan keuangan desa, wajib mengganti kerugi.an tersebut.
I
- '.2) Kerugian keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) deselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XVIII - KETEN UAN PENUTUP
Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Kerinci, dicabut dan din atakan tidak berlaku.
BAB XVIII - KETEN UAN PENUTUP
Pasal 43

Peraturan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bu pati :lni dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kebupaten Kerinci
Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal fl!) ~ \ 2016
EKRETARIS D/\ERAH KERINCI,
LFAHMI. S
Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal ~ rt&lt;~J 2 0 16
BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2016 NOMOR
•
j
,}