PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 6 Tahun 2000
Tentang No Description
Berlaku: 21 Februari 2000
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
Menetapkan
:
:
:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2000
TENTANG
PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN)
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa perkembangan ekonomi dan perdagangan dunia telah menimbulkan persaingan yang semakin tajam sehingga perlu mengambil berbagai langkah peningkatan tertib administrasi pengelolaan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka perlu memberikan kewenangan otonomi yang lebih luas kepada manajemen Perusahaan Jawatan (PERJAN) untuk memanfaatkan kekayaan dan keuangan Negara pada PERJAN secara berdaya guna dan berhasil guna bagi kepentingan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa untuk maksud tersebut, maka dipandang perlu menyempurnakan ketentuan tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN) dengan Peraturan Pemerintah;
1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;
2. Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 850);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN
PEMERINTAH
JAWATAN (PERJAN).
TENTANG
PERUSAHAAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Perusahaan Jawatan yang selanjutnya disebut PERJAN adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah dan merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan serta tidak terbagi atas saham-saham;
2. Menteri Keuangan adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang penatausahaan kekayaan Negara yang dimanfaatkan oleh PERJAN;
3. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan kewenangannya meliputi bidang usaha PERJAN;
4. Direksi adalah Direksi PERJAN yang bertanggung jawab atas kepengurusan PERJAN, serta mewakili PERJAN, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PERJAN yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan PERJAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan PERJAN adalah menyelenggarakan kegiatan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan masyarakat umum, berupa penyediaan jasa pelayanan yang bermutu tinggi dan tidak semata-mata mencari keuntungan.
- (2) Untuk mendukung pembiayaan dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PERJAN dapat melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang berkaitan dengan bidang pelayanan yang bersangkutan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

- (1) Menteri Keuangan menyelenggarakan pembinaan keuangan PERJAN.
- (2) Menteri menyelenggarakan pembinaan teknis terhadap kegiatan PERJAN.
BAB I
Pasal 5

PERJAN mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
BAB I
Pasal 6

PERJAN didirikan untuk jangka waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
BAB I
Pasal 7

- (1) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sekurang-kurangnya memuat:
- a. penetapan pendirian PERJAN;
- b. penetapan besarnya kekayaan Negara yang ada dalam PERJAN;
- c. anggaran Dasar PERJAN;
- d. penunjukan Menteri yang bertanggung jawab dalam pembinaan teknis PERJAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Usul pendirian PERJAN diajukan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara.
Bagian Kedua
Anggaran Dasar
BAB I
Pasal 8

Anggaran Dasar sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama dan tempat kedudukan PERJAN;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan pelayanan PERJAN;
- c. jangka waktu berdirinya PERJAN;
- d. susunan dan jumlah anggota Direksi serta jumlah anggota Dewan Pengawas;
- e. penetapan tata cara penyelenggaraan rapat Direksi dan atau Dewan Pengawas dengan Menteri Keuangan dan Menteri.
BAB I
Pasal 9

- (1) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Anggaran Dasar PERJAN.
BAB III - KEKAYAAN
Pasal 10

- (1) Kekayaan PERJAN merupakan kekayaan Negara yang dikelola oleh PERJAN dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk membiayai kegiatan operasional PERJAN.
- (2) Modal PERJAN tidak terbagi atas saham-saham.
- (3) Pengalihan atau perjanjian dengan pihak ketiga yang menyangkut kekayaan PERJAN yang mengakibatkan pengalihan, harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
BAB III - KEKAYAAN
Pasal 11

- (1) PERJAN dapat menerima bantuan dan atau subsidi yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, baik yang berwujud uang maupun barang.
- (2) PERJAN dapat menerima pinjaman dari bank atas persetujuan Menteri Keuangan.
- (3) PERJAN dapat memperoleh hibah dan atau pinjaman luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) PERJAN dapat bekerja sama dengan badan atau instansi atau lembaga lain yang mempunyai keterkaitan fungsi.
BAB III - KEKAYAAN
Pasal 12

- (1) PERJAN memungut biaya sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan dengan harga satuan atau tarip yang berlaku dan merupakan pendapatan fungsional PERJAN.
- (2) Pola tarip yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan biaya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan.
- (3) Penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan jasa yang diberikan PERJAN, bukan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- (4) Sisa penerimaan PERJAN pada akhir tahun anggaran ditetapkan penggunaannya oleh Menteri Keuangan.
BAB III
Pasal 13

- (1) Kepengurusan PERJAN dilakukan oleh Direksi.
- (2) Jumlah anggota Direksi PERJAN paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang serta salah seorang di antaranya diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas persetujuan Menteri Keuangan.
- (4) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya pada PERJAN yang sama.
- (5) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perorangan yang memenuhi kriteria antara lain keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman dan berkelakuan baik serta memiliki dedikasi untuk mengembangkan kegiatan PERJAN.
BAB III
Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direksi wajib mencurahkan perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan PERJAN.
- (2) Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan PERJAN untuk kepentingan dan tujuan PERJAN serta mewakili PERJAN, baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
BAB III
Pasal 15

- (1) Menteri dapat memberhentikan anggota Direksi sebelum habis masa jabatannya, apabila berdasarkan kenyataan anggota Direksi:
- a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau ketentuan Peraturan Pendirian PERJAN;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan PERJAN;
- d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan atau kesalahan yang bersangkutan dengan kepengurusan PERJAN.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Dengan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kedudukannya sebagai anggota Direksi berakhir.
BAB III
Pasal 16

- (1) Anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut dibawah ini:
- a. Direktur Utama atau Direktur pada Badan Usaha Milik Negara lainnya atau perusahaan swasta atau jabatan lainnya yang berhubungan dengan pengurusan perusahaan;
- b. jabatan struktural dan fungsional dalam instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar PERJAN dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan tentang pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta hak dan kewajiban anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri.
BAB III
Pasal 17

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Jangka Panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan PERJAN yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang sebelumnya;
- b. posisi PERJAN saat ini;
- c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang;
- d. penetapan sasaran, strategis, kebijakan dan program kerja Rencana Jangka Panjang beserta keterkaitan antara unsur-unsur tersebut.
- (3) Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh anggota Direksi bersama dengan Dewan Pengawas dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri dan Menteri Keuangan untuk disahkan.
- (4) Pengesahan Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
- (5) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
BAB III
Pasal 18

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan kepada Menteri dan Menteri Keuangan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disahkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal Rencana Kerja dan anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) belum disahkan oleh Menteri, maka Rencana
Jangka Panjang dan anggaran Perusahaan tersebut dianggap disetujui sepanjang telah memenuhi ketentuan tata cara penyusunannya.
- (5) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
BAB V - LAPORAN
Pasal 19

- (1) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Menteri Keuangan dan Menteri.
- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula oleh Direksi kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau akuntan publik yang ditunjuk oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, untuk diperiksa.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
- a. Perhitungan Tahunan yang terdiri dari neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan;
- b. Laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- c. Kegiatan utama PERJAN selama tahun anggaran;
- d. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
- e. Nama anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
- f. Gaji ddan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas.
- (5) Laporan Tahunan yang telah diperiksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disahkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
BAB V - LAPORAN
Pasal 20

- (1) Laporan Tahunan dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- (2) Dalam hal standar Akuntansi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, harus diberikan penjelasan serta alasannya.
BAB VI
Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas dalam melakukan tugasnya berkewajiban:
- a. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri keuangan mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diusulkan Direksi;
- b. mengikuti perkembangan kegiatan PERJAN, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan PERJAN;
- c. melaporkan dengan segera kepada Menteri dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja PERJAN;
- d. melakukan tugas pengawasan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Pendirian PERJAN;
- e. memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan PERJAN;
- f. melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pendirian PERJAN.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri dan Menteri Keuangan secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian laporan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
BAB VI
Pasal 24

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah orang perorangan yang:
- a. memiliki dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, Komisaris, atau Dewan Pengawan yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan pailit.
BAB VI
Pasal 25

Dewan pengawas PERJAN terdiri dari unsur-unsur pejabat Departemen yang membawahi PERJAN, Departemen Keuangan dan Departemen/instansi lain yang kegiatannya berhubungan, serta tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan usaha PERJAN.
BAB VI
Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas persetujuan Menteri Keuangan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan yang sama dengan anggota Direksi, dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya pada PERJAN yang sama.
- (3) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
BAB VI
Pasal 27

Jumlah anggota Dewan Pengawas disesuaikan dengan kebutuhan PERJAN dan paling banyak 5 (lima) orang, serta salah seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
BAB VI
Pasal 28

- (1) Menteri atas persetujuan Menteri Keuangan dapat memberhentikan anggota Dewan Pengawas sebelum habis masa jabatannya, apabila berdasarkan kenyataan anggota Dewan Pengawas:
- a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan atau ketentuan peraturan pendirian PERJAN;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan PERJAN; atau
- d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan tugasnya melaksanakan pengawasan dalam perusahaan.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b dan c diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Dengan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka
kedudukannya sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir.
BAB VI
Pasal 29

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Menteri dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas atas beban PERJAN.
BAB VI
Pasal 30

Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada PERJAN dan secara jelas dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
BAB VII - SATUAN PENGAWAS INTERN
Pasal 31

- (1) Pada setiap PERJAN dibentuk Satuan Pengawasan Intern yang merupakan aparat pengawas intern PERJAN.
- (2) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang kepada yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
BAB VII - SATUAN PENGAWAS INTERN
Pasal 32

- (1) Satuan Pengawasan Intern bertugas membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan operasional PERJAN, serta menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada PERJAN serta memberikan saran-saran perbaikannya.
- (2) Atas permintaan tertulis Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
BAB VII - SATUAN PENGAWAS INTERN
Pasal 33

Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern.
BAB IX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 35

Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan PERJAN yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan sesuai dengna ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
BAB IX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 36

Pihak lain manapun selain Direksi dan Dewan Pengawas PERJAN dilarang turut mencampuri pengurusan dan pengelolaan PERJAN.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Dengan berlakunya peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Februari 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-12 - pada tanggal 21 Februari 2000 Pj. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd. BONDAN GUNAWAN
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Yang dimaksud dengan tidak semata-mata mencari keuntungan adalah bahwa kegiatan usaha PERJAN mengutamakan fungsi sosial pelayanan kepada masyarakat.
Perusahaan Jawatan (PERJAN) dapat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya dan dapat mandirikan unit usaha yang hasilnya digunakan sepenuhnya untuk mendukung penyelenggaraan fungsi-fungsi utama pengembangan perusahaan.
PENJELASAN
Pasal 3

Sebagai suatu badan usaha maka Menteri sangat berkepentingan untuk mengarahkan masalah investasi, pembiayaan serta pemanfaatan hasil usaha PERJA dengan jelas dalam suatu kebijakan pengembangan perusahaan.
Menteri menetapkan kebijakan teknis yang meliputi pula kebijakan pengembangan PERJAN yang bertujuan menetapkan arah dalam mencapai tujuan perusahaan baik menyangkut kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaannya, penggunaan hasil usaha perusahaan maupun kebijakan pengembangan lainnya.
Dalam hal kebijakan pengembangan usaha tersebut mempunyai dampak keuangan, maka penetapan kebijakan tersebut harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan selaku pembina keuangan PERJAN.
PENJELASAN
Pasal 4

Dengan ketentuan ini suatu unit kerja tertentu dari instansi Pemerintah memperoleh status sebagai Perusahaan Jawatan (PERJAN) setelah Peraturan Pemerintah tentang Pendirian PERJAN tersebut ditetapkan.
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Kekayaan PERJAN adalah seluruh kekayaan Negara yang tertanam pada PERJAN ybs., yang nilainya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan bersama Menteri.
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Bantuan atau subsidi yang dimaksud dalam ayat ini adalah bantuan lain yang dicantumkan dari APBN dalam bentuk DIP/DIK atau
-4 - bantuan lain yang dicantumkan secara jelas dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16

huruf a
Yang dimaksud dengan jabatan lainnya yang berhubungan dengan pengurusan PERJAN adalah jabatan rangkap lainnya selain dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c yang mempunyai keterkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha PERJAN.
Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan (conflict interest) oleh anggota Direksi yang dapat berakibat merugikan PERJAN.
<!-- formula-not-decoded -->
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17

Rencana Jangka Panjang PERJAN sangat diperlukan sebagai penentu arah dan akan menjadi pedoman bagi Direksi dalam menjalankan pengelolaan PERJAN untuk 5 (lima) ke depan.
Rencana Jangka Panjang PERJAN, selain untuk memuat evaluasi atas Rencana Jangka Panjang sebelumnya, asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang, analisa untuk mengetahui posisi perusahaan, juga harus memuat pula sasaran, strategis kebijakan serta semua program kerja yang disusun untuk mencapai sasaran PERJAN.
Hal ini penting untuk mengetahui secara jelas keterkaitan antar semua unsur tersebut di atas, yakni strategi, kebijakan dan program kerja dimaksud.
Bagi PERJAN yang baru pertama kali menyusun Rencana Jangka Panjang, ketentuan dalam ayat (2) huruf a ini tidak berlaku.
<!-- formula-not-decoded -->
Cukup jelas
<!-- formula-not-decoded -->
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas
Cukup jelas
Huruf a
Dalam ketentuan ini Perhitungan Tahunan yang terdiri dari neraca akhir dan perhitungan penerimaan dan biaya dari tahun anggaran yang bersangkutan belum diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau Akuntan Publik yang ditunjuk oleh
PENJELASAN
Pasal 17

...
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Huruf b Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d Cukup jelas
Huruf e Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Cukup jelas
Pengesahan laporan tahunan dapat membebaskan tanggung jawab
Direksi.
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 28

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 29

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 30

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 31

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 32

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 33

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 34

Cukup jelas
Dalam hal keterbatasan anggaran pemerintah untuk mengisi formasi Pegawai Negeri Sipil yang ada di PERJAN, maka Direksi dapat mengangkat pegawai berdasarkan perjanjian kerja atau kontrak kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.
PENJELASAN
Pasal 35

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 36

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 37

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 38

Cukup jelas