PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor Ÿ Tahun 2017
Tentang BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BAD AN PERMUSTARATAN DESA DI KABUPATEN KOLAKA UTARA
Berlaku: 43 Tahun 2014
N/A
Preamble

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5), Pa sal 82 ayat (2) Dan Pasal 100 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kolaka Utara;
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Bambana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan" Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah an Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
4
Menetapkan
2
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
- 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114};
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG BESARANPENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN , TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DIKABUPATEN KOLAKA UTARA
BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 1 Daerah adalah Kabupaten Kolaka utara.
- 3 Bupati adalah Bupati Kolaka utara.
- 5 Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD
- 4 Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka utara
- adalah perangkat daerah pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang; yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. pada
- 7 . Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- 6 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kolaka utara.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat; hal asal usul dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban menyelenggarakan rumah tangga desanya.
13. Perangkat Desa adalah Sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
- 12 Penjabat Kepala Desa adalah seseorang yang ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Desa selama pejabat yang definitif belum terpilih atau diangkat.
- 14 Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 16 Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. tetap
17. Tunjangan adalah penghasilan berupa atau dalam bentuk lain sebagai penambah kesejahteraan di luar penghasilan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa. uang tetap
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 3

Tujuan pemberian Penghasilan Tetap; Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah serta Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut
- b meningkatkan kinerja Pemerintah Desa; dan
- a. meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
BAB III - SUMBER DAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BPD Bagian Kesatu Besaran Penghasilan Tetap kepala Desa dan Aparat Desa
Pasal 4

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD
Pengalokasian ADD untuk penghasilan kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut: tetap
- 1 . ADD yang berjumlah sampai dengan (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus); Rp.
3. ADD yang berjumlah lebih dari 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan Rp. Rp.
- 2 ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
- 4 ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
BAB III - SUMBER DAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BPD Bagian Kesatu Besaran Penghasilan Tetap kepala Desa dan Aparat Desa
Pasal 6

- 1 . Penentuan besaran ADD yang dipergunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa didasarkan Musyawarah Desa pada
2. Rumusan pemberian besaran penghasilan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulannya, adalah sebagai berikut: tetap
BK + BS + (BP x JP) x % ADD /12
Keterangan
BK
Bobot prosentase Kepala Desa
BS
Bobot prosentase Sekretaris Desa
BP
Bobot Perangkat Desa
JP
Jumlah Perangkat Desa
% ADD = batas ADD untuk penghasilan tetap.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan contoh penghitungan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. tetap pada
2. 4 Penghitungan jumlah Perangkat Desa didasarkan jumlah Perangkat Desa yang ada struktur organisasi Pemerintah Desa termasuk Perangkat Desa yang pada
- 5 Dalam hal terjadi kekosongan kepala desa dan perangkat desa maka hak penghasilan tidak diberikan dan digunakan untuk belanja lainnya. tetap
BAB III - SUMBER DAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BPD Bagian Kesatu Besaran Penghasilan Tetap kepala Desa dan Aparat Desa
Pasal 7

Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditentukan sebagai berikut :
- a. Kepala Desa;
- C. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh seratus) dan paling banyak 60% (enam per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan. per puluh
- b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan per seratus) dari penghasilan Kepala Desa per bulan; dan tetap puluh
BAB III - SUMBER DAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BPD Bagian Kesatu Besaran Penghasilan Tetap kepala Desa dan Aparat Desa
Pasal 8

Alokasi besaran penghasilan untuk masing-masing desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati. tetap
BAB III - SUMBER DAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BPD Bagian Kesatu Besaran Penghasilan Tetap kepala Desa dan Aparat Desa
Pasal 9

Alokasi besaran penghasilan tetap masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (1) Tunjangan Badan Permusyawatan dalam pasal 2 diberikan sesuai jabatan struktural organisasi Badan Permusyawatan Desa BPD )
- (3) Besaran Tunjangan Badan Permusyawatan Desa ditetapkan sebagai berikut
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat diberikan Sekretaris dan Anggota BPD atas beban APBDes berdasarkan azas kepatutan dan kewajaran sesuai kemampuan keuangan desa
- a. Ketua BPD sebesar 1.000.000, satu juta ) rupiah Rp:
5. b Wakil Ketua, sekretaris dan anggota BPD sebesar Rp- 750.000, ( Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah )
BAB IV - SUMBER, JENIS DAN BESARAN TUNJANGAN Pasal 11
Pasal 12

- Jenis Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 antara lain: 8. Tunjangan jabatan;
- b Tunjangan kesehatan;
BAB IV - SUMBER, JENIS DAN BESARAN TUNJANGAN Pasal 11
Pasal 13

- (1) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditentukan antara lain
- b. Tunjangan kesehatan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- a. Tunjangan jabatan diberikan sesuai kemampuan keuangan desa.
- (2) Ketentuan mengenai besaran tunjangan sebagaimana dimaksud (1) diatur dengan Peraturan Desa. pada ayat
BAB V - SUMBER DAN BESARAN TAMBAHAN TUNJANGAN
Pasal 14

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan Tambahan Tunjangan.
- (2) Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat bersumber dari APBDesa pada
BAB V - SUMBER DAN BESARAN TAMBAHAN TUNJANGAN
Pasal 15

- (1) Besaran Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Ketentuan mengenai besaran tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada (1) diatur dengan Peraturan Desa. ayat
BAB VI - SUMBER, JENIS DAN BESARAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH
Pasal 16

Desa dan sumber dana lain yang sah.
BAB VI - SUMBER, JENIS DAN BESARAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH
Pasal 17

Jenis penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah sebagai berikut
- b Honor Pelaksana Kegiatan;
- Honor Pengelola Keuangan Desa;
- Honor Pengelola Kegiatan;
- €. Honor Lembur; dan
- d Honor Rapat / Sidang;
- f. Honor lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - SISTEM PENGALOKASIAN
Pasal 18

- dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa diberikan terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan.
- (2) Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah diberikan bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa terhitung mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember tahun berkenaan.
BAB VII - SISTEM PENGALOKASIAN
Pasal 19

- (1) Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Tambahan Tunjangan serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan berdasarkan jabatan definitif yang terisi di masing-masing desa sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja.
- (2) Apabila terdapat jabatan yang kosong, maka tidak dialokasikan anggarannya
BAB VIII - BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 20

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus mendapat penghasilan tetap.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil mendapat penerimaan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tunjangan jabatan, Tambahan Tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang diatur dengan peraturan desa. dan
PERTANGGUNGJAWABAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN
BAB VIII - BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 21

Pertanggungjawaban penghasilan tunjangan, Tambahan Tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa tetap,
BAB VIII - BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 22

Pengawasan terhadap pelaksanaan penghasilan tetap; tunjangan, Tambahan Tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi
- a pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
- C. pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi;dan
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada
Agar setiap orang mengetahuinya; memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Kolaka
| 0apah | 0apah |
|---------|---------|
| | Pmd |
| Kabag | HuKclm |
| Kabid | Pemdes |
20 pada
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,
Utara
20 pada
BUPATI KOLAKA UTARA,
RUSDA MAHMUD
5
20 pada
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,
Drs. H. ISKANDAR, MM