PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 5 Tahun 2017
Tentang PEDOMAN PENETAPAN DI KABUPATEN DAN PENEGASAN BATAS NAGARI PESISIR SELATAN
Berlaku: 5 April 2017
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
BUPATI PROVINSI PESISIR SELATAN SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN DI KABUPATEN DAN PENEGASAN BATAS NAGARI PESISIR SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi hukum dilakukan penetapan dan penegasan batas pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan N dan kepastian , harus agari;
- b. bahwa untuk penetapan dan penegasan batas Kabupaten dan Penegasan Batas Nagari yang diatur dalam Produk Hukum Daerah Pesisir Selatan diperlukan Pedoman Penetapan ; Nagari di
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Bupati tentang Pedoman Penetapan dan Pe Nagari dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan di Kabupaten Pesisir Selatan; negasan Batas
1. Undang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang Republik Indonesia Tahun 1958 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643); -Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang - Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran -Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Nomor 108, Tambahan
2. Undan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); g-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Nagari;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Nagari;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Nagari.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS NAGARI DI KABUPATEN PESISIR SELATAN.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Nagari adalah Nagari dan Nagari adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berada di Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Nagari adalah Kepala Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
11. Batas adalah tanda pemisah antara Nagari yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
12. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Nagari.
13. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Nagari.
14. Batas Nagari adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu nagari dengan nagari lain.
15. Penetapan Batas Nagari adalah proses penetapan Batas Nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
16. Penegasan Batas Nagari adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda Batas Nagari berdasarkan hasil penetapan.
17. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-Batas Nagari.
18. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Nagari yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
21. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
22. Prinsip-prinsip Geodesi adalah suatu tata cara atau metode pengambilan data ukuran menggunakan peralatan survey, baik data pengukuran posisi mendatar maupun data pengukuran posis vertikal, termasuk metode perhitungan dan metode penyajian informasi.
BAB II - TUJUAN
Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Nagari bertujuan untuk:
- a. Menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. Memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Nagari yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini mencakup:
- a. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari (TPPBN);
- b. Tata Cara Penetapan dan Penegasan Batas Nagari;
- c. Pengesahan Batas Nagari;
- d. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Batas Nagari;
- e. Pembiayaan;
- f. Monitoring dan Evaluasi; dan
- g. Pembinaan dan Pengawasan.
BAB IV - TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS NAGARI
Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Nagari, Bupati membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari.
- (2) Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berkoordinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur instansi teknis terkait, dan dapat ditambahkan unsur dari dinas, instansi dan lembaga lain sesuai kebutuhan.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS NAGARI
Pasal 5

Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan Batas Nagari;
- b. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan Batas Nagari;
- c. melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara diatas peta;
- d. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan Batas Nagari;
- e. melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan Batas Nagari;
- f. mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan Batas Nagari;
- g. menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta penetapan batas Nagari;
- h. melakukan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga teknis atau instansi terkait;
- i. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan Batas Nagari kepada Bupati.
BAB V - TATA CARA PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN BATAS NAGARI
Pasal 7

- (1) Tata cara penetapan Batas Nagari dilakukan melalui tahapan:
- a. penelitian dokumen;
- b. penentuan peta dasar yang dipakai; dan
- c. delineasi garis batas secara kartometrik di atas peta dasar.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperoleh dari Instansi yang berwenang.
Bagian Ketiga
Penegasan Batas Nagari
BAB V - TATA CARA PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN BATAS NAGARI
Pasal 9

- (1) Tata cara penegasan Batas Nagari dilakukan melalui tahapan:
- a. penggunaan dokumen Penetapan batas;
- b. pelacakan Batas Nagari;
- c. pemasangan pilar Batas Nagari;
- d. pengukuran garis Batas Nagari dan penentuan posisi pilar Batas Nagari; dan
- e. pembuatan Peta Batas Nagari.
- (2) Penegasan Batas Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip geodesi.
- (3) Penegasan Batas Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Nagari yang berbatasan.
Bagian Keempat Pengesahan Batas Nagari
BAB V - TATA CARA PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN BATAS NAGARI
Pasal 9

- (1) Nagari yang telah melakukan penetapan dan penegasan Batas Nagari membuat berita acara kesepakatan bersama antar Nagari yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari.
- (2) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta lampiran peta Batas Nagari dan dokumen lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari.
- (3) Pilar Batas dan Peta Batas Nagari yang telah diverifikasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari dan disetujui oleh Kepala Nagari yang berbatasan diserahkan untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati.
- (4) Pengesahan penetapan dan penegasan Batas Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati.
BAB VII - MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 10

- (1) Sengketa Batas Nagari antar Nagari dalam satu Kecamatan, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Camat.
- (2) Sengketa Batas Nagari antar Nagari pada Kecamatan yang berbeda, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari ditingkat Kabupaten.
- (3) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, maka penyelesaiannya ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Sengketa Batas Nagari antar Nagari pada Kecamatan dan Kabupaten yang berbeda, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari ditingkat Provinsi.
- (5) Perselisihan Batas Nagari antar Nagari pada Kecamatan dan Kabupaten serta Provinsi yang berbeda, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari ditingkat Pusat.
- (6) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak tercapai, maka penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Nagari dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, dan sumber lain yang tidak mengikat.
BAB IX - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 12

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penetapaan dan penegasan batas nagari dilakukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari.
BAB X - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas Nagari dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD yang membidangi melalui pemberian pedoman umum, sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, dan supervisi.
BAB XI - KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 14

Nagari yang berbatasan dengan wilayah kabupaten lain, dalam proses penetapan dan penegasan Batas Nagari, TPPBN wajib berkoordinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah.
BAB XI - KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 15

Nagari yang mengajukan penetapan dan penegasan Batas Nagari atas inisiatif Nagari yang bersangkutan harus mengajukan permohonan penetapan dan penegasan Batas Nagari kepada Bupati.
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
1. Batas Nagari yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dan diakui sebagai batas wilayah Nagari yang sah, sepanjang tidak terdapat sengketa dengan batas Nagari yang bersangkutan.
2. Nagari yang telah melaksanakan proses penetapan dan penegasan Batas Nagari sesuai ketentuan yang berlaku namun belum ditetapkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), dapat melanjutkan proses penetapan dan penegasan Batas Nagari berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
3. Nagari yang telah melakukan pemasangan pilar Batas Nagari sesuai ketentuan yang berlaku, namun karena kondisi tertentu pilar batas tidak dapat ditemukan, maka dilaksanakan pelacakan kembali posisi pilar Batas Nagari berdasarkan dokumen yang ada, untuk memasang kembali pilar Batas Nagari.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Ditetapkan di Painan pada tanggal 5 April 2017
BUPATI PESISIR SELATAN, dto HENDRAJONI
Diundangkan di Painan
Pada tanggal 5 April 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,
dto
ERIZON
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017 NOMOR : 5