PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 1 Tahun 2014
Tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2013-2032
Berlaku: 3 Februari 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2013-2032
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) butir c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kegiatan perkotaan, maka Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
10. Peraturan Presiden No 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG dan
WALIKOTA SINGKAWANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2013-2032.
N/A
Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang.
5. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Singkawang.
6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
12. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
16. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disingkat RTRWN adalah rencana kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah penjabaran RTRWN yang memuat rencana kebijakan operasional dari RTRWN dan strategi pengembangan wilayah provinsi.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah penjabaran RTRWP yang memuat ketentuan peruntukan ruang wilayah kota.
21. Rencana struktur ruang wilayah kota adalah rencana yang mencakup rencana sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota selain untuk melayani kegiatan skala kota, meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan lainnya.
22. Rencana pola ruang wilayah provinsi adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRWK yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
23. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km 2 .
24. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
25. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya.
26. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
27. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
28. Kawasan strategis kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
29. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.
30. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
31. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
32. Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
33. Kawasan konservasi di luar habitat alami ( ex situ ) adalah kawasan tempat konservasi tumbuhan dan atau satwa yang dilakukan di luar habitat alaminya.
34. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
35. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
36. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
37. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
38. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi.
39. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
40. Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohonpohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
41. Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
42. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
43. Kawasan perkebunan adalah areal perkebunan yang terdiri dari beberapa hamparan dengan komoditas tanaman perkebunan tertentu dengan luasan tertentu yang memenuhi skala ekonomi.
44. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun kawasan lindung.
45. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
46. Kawasan pertahanan dan keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.
47. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
48. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
49. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
50. Pusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
51. Subpusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani subwilayah kota.
52. Pusat lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota.
53. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
54. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
55. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar-PKN atau antara PKN dengan PKW.
56. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara PKN dengan PKL, antar-PKW, atau antara PKW dengan PKL.
57. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara PKN dengan pusat kegiatan lingkungan, antara PKW dengan PKL, antar-PKL, atau antara PKL dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
58. Jalan arteri sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
59. Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
60. Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
61. Bandar udara pengumpul ( hub ) adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.
62. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
63. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
64. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
65. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
66. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
67. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
68. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.
69. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
70. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota Singkawang dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
BAB II - KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) RTRWK Singkawang berkedudukan sebagai:
- a. penjabaran dari RTRWN dan RTRWP Kalimantan Barat;
- b. dasar pertimbangan untuk penyusunan/revisi RTRWN dan RTRWP Kalimantan Barat;
- c. matra ruang dari rencana pembangunan jangka panjang daerah dan dasar untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah periode berikutnya;
- d. dasar untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
- e. acuan untuk penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan.
- (2) RTRWK Singkawang berperan untuk:
- a. menyelaraskan strategi dan kebijakan penataan ruang wilayah nasional dan provinsi dengan kebijakan penataan ruang wilayah kota dalam struktur dan pola ruang wilayah kota;
- b. mendorong perkembangan dan memacu percepatan pertumbuhan di seluruh wilayah Kota Singkawang sebagai kesatuan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya agar tercipta sinergi wilayah dan pembangunan yang merata;
- c. pencapaian keterpaduan, keseimbangan, dan keserasian perkembangan antar-kawasan, antar-wilayah kecamatan, maupun antarsektor dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan potensi, karakteristik dan daya dukung lingkungan;
- d. menyelaraskan upaya pemanfaatan ruang secara optimal dengan pengembangan prasarana pendukung secara efektif dan efisien;
- e. untuk menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan berfungsi lindung dan budi daya; dan
- f. dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang di wilayah kabupaten yang berbatasan dan penataan ruang dalam lingkup wilayah provinsi dan nasional.
- (3) RTRWK Singkawang berfungsi sebagai:
- a. acuan untuk merumuskan program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat;
- b. pedoman untuk penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi pemerintah, masyarakat, dan swasta;
- c. dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan;
- d. pedoman dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota;
- e. acuan untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antarwilayah kecamatan, antarkawasan, serta keterpaduan antarsektor; dan
- f. acuan untuk memulihkan daya dukung lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana yang lebih besar dan menjamin keberlanjutan pembangunan.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup RTRWK Singkawang mencakup:
- a. wilayah perencanaan; dan
- b. batas-batas wilayah kota.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi seluruh wilayah administrasi Daerah.
- (3) Batas-batas wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sambas;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna.
BAB IV - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Pasal 4

Penataan ruang wilayah Daerah bertujuan untuk mewujudkan kota yang aman, nyaman, produktif, terpadu, dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan wilayah yang memiliki keunggulan pariwisata yang didukung dengan kegiatan jasa, industri, dan perdagangan berorientasi ekspor.
Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang
BAB IV - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Pasal 5

Kebijakan penataan ruang wilayah Daerah meliputi:
- a. pengembangan kawasan pusat kota yang mencakup kawasan pemerintahan, perdagangan dan jasa untuk mendukung perwujudan kota sebagai pusat kegiatan wilayah;
- b. pengembangan subpusat pelayanan kota dan pusat lingkungan yang merata dan berhierarki untuk peningkatan pelayanan ke seluruh kawasan permukiman;
- c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan lainnya yang terpadu dan merata;
- d. perwujudan dan pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
- f. perlindungan kawasan yang merupakan situs cagar budaya dan pengembangan daya tarik wisata;
- g. perlindungan kawasan pertanian strategis terhadap alih fungsi lahan untuk kegiatan perkotaan;
- h. pengembangan kegiatan industri untuk memacu perkembangan kegiatan perdagangan berorientasi ekspor dan menunjang pengembangan kegiatan di sektor pertanian pangan, perkebunan, peternakan, serta perikanan dan kelautan baik di wilayah kota maupun di wilayah kabupaten yang berbatasan;
- i. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;
- j. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;
- k. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan; dan
- l. penataan kawasan strategis secara optimal untuk menjadi kawasan produktif yang mampu memacu perkembangan dan menumbuhkan sinergi perkembangan dengan kawasan sekitarnya.
Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang
BAB IV - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Pasal 6

Strategi pengembangan kawasan pusat kota yang mencakup kawasan pemerintahan, perdagangan dan jasa untuk mendukung perwujudan kota sebagai pusat kegiatan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
- a. menetapkan kawasan pemerintahan kota, kawasan komersial dan jasa yang memiliki jangkauan pelayanan regional sebagai bagian dari kawasan strategis;
- b. menata jaringan prasarana dan simpul transportasi darat dalam rangka menjaga kelancaran lalu lintas lokal dan regional di kawasan pusat kota;
- c. menata kawasan terbangun khususnya kegiatan komersial terutama yang berada pada jalan arteri dan kolektor;
- d. mengendalikan kawasan permukiman yang berkepadatan tinggi;
- e. mengembangkan sistem jaringan drainase yang efektif dan efisien dalam rangka menghindari terjadinya banjir; dan
- f. menyediakan RTH yang memadai sebagai unsur pengikat sosial masyarakat kota.
BAB IV - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Pasal 7

Strategi untuk pengembangan subpusat pelayanan kota dan pusat lingkungan yang merata dan berhierarki untuk peningkatan pelayanan ke seluruh kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
- a. menjaga berfungsinya secara optimal pusat pelayanan yang sudah ada;
- b. mendorong berfungsinya pusat pelayanan kegiatan yang baru;
- c. meningkatkan keterkaitan antarpusat pelayanan dalam wilayah kota, dan antara pusat pelayanan dengan daerah layanannya yang merupakan bagian dari wilayah kabupaten yang berbatasan; dan
- d. mengendalikan perkembangan pusat pelayanan yang agar sesuai dengan fungsi dan panduan rancang kota.
BAB IV - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Pasal 8

Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan lainnya yang terpadu dan merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
- a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara, serta keterpaduan intra dan antarmoda;
- b. membangun jaringan jalan baru yang diarahkan untuk menghubungkan pusat pelayanan kota dengan pusat lingkungan serta jalan alternatif untuk mengantisipasi kemacetan pada ruas jalan yang sangat berpotensi mengalami kemacetan dalam masa rencana;
- c. membangun jalan elak ( by pass ) yang menghubungkan Lirang dengan Kawasan Pelabuhan Sedau yang berfungsi sebagai jalan arteri;
- d. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi;
- e. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan, serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik secara optimal;
- f. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air, mempercepat konservasi sumber daya air, serta meningkatkan pengendalian daya rusak air; dan
- g. meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan yang meliputi drainase, air minum, persampahan, pengolahan limbah, angkutan umum, jalur pejalan kaki, kegiatan sektor informal, dan jalur evakuasi bencana.
BAB IV - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Pasal 9

Strategi untuk pewujudan dan pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
- a. menetapkan kawasan lindung;
- b. melestarikan ekosistem kawasan cagar alam;
- c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung selain dari kawasan cagar alam yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
- d. mengalokasikan peruntukan RTH kota dengan luas lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota dengan RTH publik lebih dari 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota; dan
- e. mengembangkan kerjasama dengan kabupaten yang berbatasan dalam meningkatkan fungsi lindung.
BAB IV - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Pasal 10

Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:
- a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup terutama kawasan cagar alam, kawasan resapan air, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, RTH hutan kota, sempadan danau, sempadan sungai, dan sempadan pantai;
- b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
- d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
- e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- f. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya; dan
- g. mengembangkan kegiatan budi daya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana alam.
BAB IV - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Pasal 11

Strategi untuk perlindungan kawasan yang merupakan situs cagar budaya dan pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:
- a. menetapkan kawasan yang merupakan situs cagar budaya;
- b. melindungi dan memelihara kawasan yang merupakan situs cagar budaya dengan cara pengamanan, perawatan, dan pemugaran;
- c. menetapkan areal objek wisata dan kawasan terkait sekitarnya sebagai bagian dari kawasan pariwisata;
- d. pengembangan kawasan untuk Bumi Perkemahan di sekitar Danau Sarantangan di Kelurahan Sagatani, Kebun Botani di Kelurahan Bagak Sahwa, Kebun Koleksi di Kelurahan Nyarumkop dan Bagak Sahwa, serta Konservasi di luar Habitat Alami ( ex situ ) di Gunung Besar di Kelurahan Sedau dan di kaki Gunung Raya di Kelurahan Bagak Sahwa untuk menunjang pengembangan wisata pendidikan dan budidaya tanaman hortikultura; dan
- e. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pada areal pengembangan pariwisata.
BAB IV - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Pasal 12

Strategi perlindungan kawasan pertanian strategis terhadap alih fungsi lahan untuk kegiatan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi:
- a. menetapkan kawasan yang sudah dan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. mewujudkan, mengembangkan, dan melestarikan kawasan budi daya pertanian pangan berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan;
- c. mendayagunakan, meningkatkan, memperluas dan mempertahankan lahan pertanian terutama untuk peningkatan produksi pangan guna mendukung ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis;
- d. mempertahankan lahan-lahan produktif dan/atau beririgasi teknis dari perubahan alih fungsi dan kerusakan lahan pertanian;
- e. mengembangkan dan memantapkan komoditas andalan tanaman pertanian dan tanaman perkebunan;
- f. mengoptimalisasi pengelolaan pemanfaatan dan perbaikan lahan dan tata air mikro melalui pencetakan sawah, rehabilitasi dan konservasi
lahan serta jalan usaha tani untuk meningkatkan kualitas fungsi kawasan pertanian;
- g. mengembangkan kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah diarahkan pada upaya untuk tetap mempertahankan luas lahan yang ada disertai dengan upaya pengembangan wilayah yang mempunyai potensi kesesuaian lahan, daya dukung dan prasarana irigasi yang memadai;
- h. mengembangkan kawasan perikanan secara optimal dengan memperhatikan prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan;
- i. meningkatkan produksi perikanan melalui pengembangan pembibitan dan pasar benih;
- j. meningkatkan produksi jenis ikan spesifik melalui peningkatan pengetahuan masyarakat lokal dan kearifan lokal;
- k. mengembangkan peternakan berdasarkan kesesuaian ekologis lahan kesehatan lingkungan;
- l. mengembangkan pusat pembibitan dan pemurnian ternak dengan pengembangan sarana prasarananya;
- m. mengembangkan produksi peternakan dengan nilai ekonomis tinggi melalui peningkatan pengetahuan masyarakat lokal dan kearifan lokal; dan
- n. mengembangkan pembukaan akses kawasan terhadap sentra pemasaran dan produksi dengan dukungan pengembangan sarana dan prasarana yang memadai.
BAB IV - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Pasal 13

Strategi pengembangan kegiatan industri untuk memacu perkembangan kegiatan perdagangan berorientasi ekspor dan menunjang pengembangan kegiatan di sektor pertanian pangan, perkebunan, peternakan, serta perikanan dan kelautan baik di wilayah kota maupun di wilayah kabupaten yang berbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h meliputi:
- a. menetapkan Kawasan Industri di Kelurahan Sedau yang terintegrasi dengan kawasan pelabuhan dan pergudangan, serta rencana jalur rel kereta api;
- b. membangun kanal pengendali banjir yang menghubungkan bagian hulu dari Sungai Sedau dengan muara Sungai Kaliasin ( Jamthang ) untuk mengantisipasi terjadinya banjir di kawasan industri;
- c. mengembangkan prasarana dan sarana pengelolaan lingkungan khusus untuk kawasan industri;
- d. mendayagunakan secara optimal kawasan industri beserta fasilitasnya dengan memperhatikan kelestarian dan kualitas lingkungan;
- e. mendorong pengembangan sektor industri ke arah pengembangan dan pemanfaatan sentra industri kecil dan aneka industri dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan; dan
- f. mendorong pengembangan kawasan industri yang dikelola oleh perusahaan pengelola kawasan industri.
BAB IV - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Pasal 14

Strategi peningkatan kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
- b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
- c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya yang tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
- d. turut serta memelihara dan menjaga aset pertahanan dan keamanan.
BAB IV - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Pasal 15

Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j meliputi:
- a. menetapkan kawasan budi daya dan memanfaatkan sumber daya alam di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
- b. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong perkembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan
- c. mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, serta mendukung upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
BAB IV - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Pasal 16

Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k meliputi:
- a. mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan terpadu di kawasan pusat kota;
- b. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan tangkapan air untuk mempertahankan ketersediaan sumber air;
- c. membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana; dan
- d. melakukan penyempurnaan secara berkala terhadap ketentuan peraturan zonasi yang telah ditetapkan terutama dalam rangka mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan atau teknologi baru.
BAB IV - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Pasal 17

Strategi pengembangan kawasan strategis kota secara optimal untuk menjadi kawasan produktif yang mampu memacu perkembangan dan menumbuhkan sinergi perkembangan dengan kawasan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l meliputi:
- a. menetapkan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan ekonomi, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan sosial;
- b. melakukan penataan ruang kawasan strategis melalui kajian komprehensif untuk setiap kawasan strategis dalam hal:
1. potensi pengembangan;
2. daya dukung lingkungan yang meliputi kemampuan dan kesesuaian lahan;
3. keterkaitan fungsional kawasan strategis terhadap kawasan sekitarnya untuk mendorong percepatan perkembangan kawasan sekitarnya; dan
4. keterpaduan dan sinergi antara kawasan strategis kota dengan kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis nasional di daerah; memacu perkembangkan kawasan strategis berorientasi ekonomi dengan mengembangkan produk unggulan yang mendorong
- terpacunya produktivitas kegiatan ikutan dan perkembangan kawasan sekitarnya; dan
- d. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk pengembangan kawasan strategis secara berkelanjutan yang meliputi:
1. mencegah dampak negatif pemanfaatan teknologi terhadap fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat;
2. memanfaatkan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan; dan
3. pengembangan prasarana penunjang baik untuk kelancaran kegiatan produksi, pemasaran, maupun antisipatif terhadap kemungkinan gangguan akibat bencana alam.
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 18

Rencana struktur ruang wilayah Daerah meliputi:
- a. sistem pusat pelayanan;
- b. sistem jaringan prasarana utama; dan
- c. sistem jaringan prasarana lainnya.
Bagian Kedua
Pusat Pelayanan
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 19

- (1) Sistem pusat pelayanan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pusat pelayanan kota;
- b. subpusat pelayanan kota; dan
- c. pusat lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Kecamatan Singkawang Tengah dan Kecamatan Singkawang Barat yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa, pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta simpul transportasi darat.
- (3) Subpusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kawasan Pelabuhan Sedau (Kelurahan Sedau) yang berfungsi sebagai pusat kegiatan industri, subpusat perdagangan, dan simpul transportasi laut;
- b. kawasan Bandar Udara Singkawang (Kelurahan Sedau dan Kelurahan Pangmilang) yang berfungsi sebagai subpusat perdagangan dan simpul transportasi udara;
- c. kawasan Pasar Pajintan (Kelurahan Pajintan) yang berfungsi sebagai subpusat perdagangan;
- d. kawasan Pertokoan Setapuk Besar di Jalan Ratu Sepudak (Kelurahan Setapuk Besar) yang berfungsi sebagai subpusat perdagangan;
- e. kawasan Pertokoan Bagak Sahwa (Kelurahan Bagak Sahwa) yang berfungsi sebagai subpusat perdagangan; dan
- f. kawasan Pasar Sagatani (Kelurahan Sagatani) yang berfungsi sebagai subpusat perdagangan.
- (4) Pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Lirang di Kelurahan Sedau;
- b. Pakunam di Kelurahan Sijangkung;
- c. Sakok di Kelurahan Sedau;
- d. Nyarumkop di Kelurahan Nyarumkop;
- e. Mayasopa di Kelurahan Mayasopa;
- f. Sungai Garam di Kelurahan Sungai Garam;
- g. Naram di Kelurahan Naram; dan
- h. Gayung Bersambut di Kelurahan Semelagi Kecil.
- (5) Dalam lima tahun pertama, dilaksanakan penyusunan rencana detail tata ruang untuk kawasan Pusat Pelayanan Kota dan empat Subpusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d.
- (6) Rencana sistem pusat pelayanan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 20

- (1) Sistem jaringan prasarana utama yang ada di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b merupakan sistem jaringan transportasi yang terdiri atas:
- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi perkeretaapian;
- c. sistem jaringan transportasi laut; dan
- d. sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Sistem jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 21

Pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c. sistem pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 22

- (1) Peningkatan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas:
- a. jalan kolektor primer K1 yang dipersiapkan untuk difungsikan menjadi jalan arteri primer yang menghubungkan secara menerus dan berdaya guna antara Pontianak (PKN), Singkawang (PKW), dan Sambas (PKW), meliputi:
1. Jalan Raya Pasir Panjang;
2. Jalan Raya Sedau;
3. Jalan Raya Tanjung Batu;
4. Jalan Tani;
5. Jalan Terminal Induk; dan
6. Jalan Ratu Sepudak;
- b. jalan arteri sekunder, meliputi:
1. Jalan Ahmad Yani;
2. Jalan Diponegoro;
- c. jalan kolektor primer, meliputi:
1. Jalan Yos Sudarso;
2. Jalan Mesjid Raya;
3. Jalan Merdeka;
4. Jalan Pemuda;
5. Jalan Jendral Sudirman;
6. Jalan Pahlawan;
7. Jalan Raya Pajintan;
8. Jalan Raya Nyarumkop; dan
9. Jalan Raya Bagak Sahwa;
- d. jalan lokal primer, meliputi:
1. Jalan Demang Akub;
2. Jalan Raya Sagatani; dan
- e. jalan kolektor sekunder yang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengembangan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas:
- a. rencana jalan bebas hambatan yang menghubungkan Kota Singkawang dengan Kota Pontianak;
- b. rencana jalan arteri sekunder yang menghubungkan Jalan Ahmad Yani dengan Jalan Jendral Sudirman;
- c. rencana jalan lingkar, meliputi:
1. rencana jalan Lingkar Selatan untuk meningkatkan aksesibilitas antara Kelurahan Pasiran dan Kelurahan Roban; dan
2. rencana jalan Lingkar Utara untuk meningkatkan aksesibilitas antara Kelurahan Sungai Garam, Kelurahan Bukit Batu, dan Kelurahan Roban;
- d. rencana jalan elak ( by pass ) yang menghubungkan Lirang (Kelurahan Sedau), Kuala, dan Jalan Ratu Sepudak (Kelurahan Sungai Garam Hilir);
- e. rencana jalan lokal primer yang menghubungkan Pangkalan Batu (Kelurahan Sagatani) dengan batas Desa Karimunting (Kabupaten Bengkayang); dan
- f. rencana jalan kolektor sekunder yang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Jaringan jalan lingkungan primer, dan jaringan jalan sekunder selain dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Rencana jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer akan diusulkan kepada Gubernur paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 23

- (1) Sistem prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:
- a. terminal penumpang;
- b. jembatan timbang; dan
- c. unit pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Pengembangan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pembangunan terminal angkutan umum penumpang Tipe A di Kecamatan Singkawang Selatan Kelurahan Sedau;
- b. pengembangan terminal angkutan umum penumpang Tipe B di Kecamatan Singkawang Tengah yaitu Terminal Induk Singkawang sebagai pengganti terminal tipe B yang berada di Kecamatan Singkawang Barat;
- c. pengembangan terminal angkutan umum penumpang Tipe C di Kecamatan Singkawang Tengah yaitu Terminal Beringin;
- d. pembangunan empat terminal angkutan umum penumpang Tipe C yaitu:
1. Terminal Lirang di Kelurahan Sedau, yang berakses ke Jalan Raya Sedau;
2. Terminal Pajintan di Kelurahan Pajintan, yang berakses ke Jalan Raya Pajintan;
3. Terminal Bagak Sahwa di Kelurahan Bagak Sahwa, yang berakses ke Jalan Raya Bagak Sahwa; dan
4. Terminal Setapuk Besar di Kelurahan Setapuk Besar dan atau Kelurahan Semelagi Kecil, yang berakses ke Jalan Ratu Sepudak.
- (3) Pembangunan Terminal Pajintan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e angka 2 dilakukan secara terpadu dengan rencana lokasi stasiun kereta api.
- (4) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jembatan timbang yang terletak di Jalan Tanjung Batu Kelurahan Sedau.
- (5) Unit pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah unit pengujian kendaraan bermotor di Jalan Kridasana Kelurahan Pasiran.
- (6) Pengembangan halte angkutan umum diarahkan pada lokasi yang memiliki akses terhadap jaringan utama, dekat dengan sumber timbulnya pergerakan, dan bukan merupakan lokasi yang potensial bagi timbulnya kemacetan lalu lintas.
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 24

- (1) Pengembangan sistem pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi pengembangan sistem angkutan umum lokal yang terintegrasi dengan sistem angkutan umum regional untuk menghubungkan simpul jaringan transportasi, pusat permukiman, pusat kegiatan ekonomi masyarakat, pusat kegiatan pemerintahan, serta fasilitas umum/fasilitas sosial.
- (2) Trayek utama angkutan penumpang terdiri atas:
- a. Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN) yaitu Singkawang - Malaysia Timur - Brunei Darussalam;
- b. Angkutan Antarkota Dalam Provinsi yaitu:
1. Singkawang - Pontianak (Kota Pontianak);
2. Singkawang - Sungai Pinyuh (Kabupaten Pontianak);
3. Singkawang - Sei Duri (Kabupaten Bengkayang);
4. Singkawang - Teluk Suak (Kabupaten Bengkayang);
5. Singkawang - Monterado (Kabupaten Bengkayang);
6. Singkawang - Samalantan (Kabupaten Bengkayang);
7. Singkawang - Serukam (Kabupaten Bengkayang);
8. Singkawang - Bengkayang (Kabupaten Bengkayang);
9. Singkawang - Sanggau Ledo (Kabupaten Bengkayang);
10. Singkawang - Selakau (Kabupaten Sambas);
11. Singkawang - Pemangkat (Kabupaten Sambas);
12. Singkawang - Sambas (Kabupaten Sambas); dan
13. Singkawang - Kartiasa (Kabupaten Sambas).
- c. Angkutan Dalam Kota yaitu antara Terminal Beringin dengan:
1. Kuala (Kelurahan Kuala);
2. Semelagi Hulu (Kelurahan Semelagi Kecil);
3. Perum Roban (Kelurahan Roban);
4. Pajintan (Kelurahan Pajintan);
5. Mayasopa (Kelurahan Mayasopa);
6. Sungai Seluang (Kelurahan Mayasopa);
7. Sagatani (Kelurahan Sagatani); dan
8. Lirang (Kelurahan Sedau).
Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 25

- (1) Pengembangan sistem jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b berupa pengembangan prasarana perkeretaapian yang terdiri atas:
- a. jalur kereta api;
- b. stasiun kereta api; dan
- c. fasilitas pengoperasian kereta api.
- (2) Rencana pengembangan jalur kereta api melintasi Kecamatan Singkawang Selatan dan Singkawang Timur.
- (3) Rencana stasiun kereta api terletak di Kelurahan Pajintan.
- (4) Rencana pengembangan fasilitas pengoperasian kereta api disusun oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian.
Paragraf 3
Sistem Jaringan Transportasi Laut
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 26

- (1) Pengembangan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c meliputi pembangunan pelabuhan pengumpul dan pelabuhan khusus.
- (2) Pengembangan pelabuhan pengumpul untuk kepentingan pelayaran rakyat di Kelurahan Kuala.
- (3) Pengembangan pelabuhan pengumpul untuk kepentingan bongkar muat peti kemas dan terminal khusus untuk kepentingan industri diarahkan di Kelurahan Sedau.
- (4) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat alur pelayaran terdiri dari:
- a. alur pelayaran sepanjang kurang lebih 5 (lima) mil dari muara Sungai Sedau; dan
- b. alur pelayaran sepanjang kurang lebih 5 (lima) mil dari muara Sungai Singkawang.
Paragraf 4
Sistem Jaringan Transportasi Udara
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 27

- (1) Pengembangan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d meliputi bandar udara dan KKOP.
- (2) Pembangunan Bandar Udara Singkawang yang terletak di Kelurahan Pangmilang dan Kelurahan Sedau diarahkan menjadi bandar udara pengumpul sekunder dengan tahap awal pengoperasian sebagai bandar udara pengumpan.
- (3) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan transisi;
- d. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
- f. kawasan di bawah permukaan horizontal luar.
- (4) Batas KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 28

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. jaringan energi;
- b. jaringan telekomunikasi;
- c. jaringan sumber daya air; dan
- d. infrastruktur perkotaan.
Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 29

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang terletak di Sei Wie sebagai pembangkit tenaga listrik cadangan dari Pembangkit Listrik
Tenaga Uap (PLTU) Pantai Kura-kura di Kabupaten Bengkayang yang berkapasitas 55 (lima puluh lima) megawatt;
- b. Gardu Induk di Sei Wie dan Gardu Induk di Jalan Jendral Sudirman; dan
- c. Jaringan transmisi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (2) Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melintasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaringan transmisi energi listrik yang menghubungkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Pantai Kura-kura dengan gardu induk di Sei Wie, gardu induk di Kota Sambas, dan gardu induk di Kota Bengkayang.
- (3) Pengembangan sistem kelistrikan di Daerah dilakukan dengan meningkatkan kapasitas gardu induk dan gardu distribusi, serta meningkatkan jangkauan pelayanan listrik ke seluruh wilayah kota Singkawang baik untuk Jaringan Tegangan Menengah (JTM) maupun Jaringan Tegangan Rendah (JTR).
Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 30

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sistem jaringan kabel;
- b. sistem jaringan nirkabel; dan
- c. sistem jaringan satelit.
- (2) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi dilakukan dengan peningkatan kapasitas sambungan telepon otomat dan peningkatan luasan jangkauan pelayanannya, serta pembangunan dan peningkatan pelayanan Base Tranceiver Station (BTS) sebagai menara bersama untuk peningkatan pelayanan telepon nirkabel.
- (3) Pembangunan jaringan telepon dan jaringan telekomunikasi lainnya harus mempertimbangkan rencana pelebaran jaringan jalan, keamanan dan keindahan;
- (4) Pembangunan Base Tranceiver Station (BTS) harus memperhatikan keamanan, keindahan serta dilaksanakan dengan menggunakan Teknologi Base Tranceiver Station (BTS) Terpadu.
- (5) Rencana sistem jaringan telekomunikasi di Daerah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 3
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 31

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- b. jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota;
- c. jaringan sumber daya air dalam kota;
- d. prasarana air baku untuk air minum;
- e. sistem pengendalian banjir; dan
- f. sistem pengamanan terhadap bahaya abrasi dan gelombang pasang.
- (2) Wilayah sungai lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. WS Sambas dengan luas kurang lebih 36.385 hektar; dan
- b. WS Mempawah dengan luas kurang lebih 24.615 hektar.
- (3) Jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. satu DAS di WS Sambas yaitu DAS Selakau dengan luas kurang lebih 26.256 hektar; dan
- b. dua daerah aliran sungai di WS Mempawah dengan luas keseluruhan kurang lebih 13.407 hektar yang terdiri atas daerah aliran Sungai Air Merah dengan luas kurang lebih 1.666 hektar dan daerah aliran Sungai Raya dengan luas kurang lebih 11.741 hektar.
- (4) Jaringan sumber daya air dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cterdiri atas:
- a. satu daerah aliran sungai di WS Sambas yaitu daerah aliran Sungai Singkawang dengan luas kurang lebih 10.129 hektar; dan
- b. dua daerah aliran sungai di WS Mempawah dengan luas keseluruhan kurang lebih 11.208 hektar yang terdiri atas daerah
aliran sungai Sakok-Kaliasin ( Jamthang ) dengan luas kurang lebih 2.016 hektar dan daerah aliran Sungai Sedau dengan luas kurang lebih 9.192 hektar.
- (5) Prasarana air baku untuk air minum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. intake air baku dengan sistim gravitasi yaitu dari intake Bagak, Eria, Sekabu, Poteng, Hangmui I dan III, Hangmui II, Sijangkung Bagyo, Sijangkung Pasqua, Pangmilang Pasi, Sekansu, dan Teluk Makjantu;
- b. intake air baku dengan sistim pompa yaitu dari intake Seluang yang terletak di bagian hulu Sungai Selakau di Kelurahan Mayasopa, intake Semelagi, intake Hangmui Irigasi, dan intake Sarantangan; dan
- c. jaringan pipa transmisi air baku dari intake air baku dengan sistim pompa ke instalasi pengolahan air minum di Kelurahan Roban dan di lokasi lain yang diperlukan.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikembangkan untuk penanggulangan bahaya banjir terutama pada kawasan rawan banjir yang meliputi Sungai Singkawang, Sungai Selakau, Sungai Sedau dan titik rawan genangan air lainnya.
- (7) Penanggulangan bahaya banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui:
- a. normalisasi sungai;
- b. pembangunan kanal pengendali banjir apabila sungai yang ada tidak memungkinkan untuk diperbesar dimensi salurannya;
- c. pembangunan tanggul;
- d. pembangunan embung atau waduk serta bendungan pengendali di Kecamatan Singkawang Tengah, Singkawang Timur, Singkawang Utara dan Singkawang Selatan;
- e. pembangunan pintu pengatur air;
- f. pengadaan pompa air;
- g. penanaman pohon di sepanjang bantaran sungai yang ditetapkan sebagai kawasan rawan banjir; dan/atau
- h. pembangunan sistem peringatan dini.
- (8) Sistem pengamanan terhadap bahaya abrasi dan gelombang pasang di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. penanaman Mangrove di sepanjang pesisir pantai yang ditetapkan sebagai kawasan rawan abrasi,
- b. pembangunan bangunan pemecah gelombang, dan
- c. Pembangunan sistem peringatan dini.
- (9) Rencana sistem jaringan sumber daya air di Daerah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 4
Sistem Infrastruktur Perkotaan
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 32

- (1) Sistem infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. jaringan drainase;
- b. sistem penyediaan air minum;
- c. sistem persampahan;
- d. sistem pengelolaan limbah;
- e. jalur evakuasi bencana; dan
- f. prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki dan sepeda.
- (2) Pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pengembangan sistem jaringan drainase Selakau-Senggang di DAS Selakau disertai dengan pembangunan tanggul di sepanjang pinggiran Sungai Selakau dan Sungai Senggang di Kelurahan Semelagi Kecil yang jaringan drainase primernya terdiri atas:
1. Sungai Selakau;
2. rencana kanal batas Singkawang - Sambas;
3. Sungai Semelagi Kecil;
4. Sungai Setapuk Besar; dan
5. Sungai Setapuk Kecil.
- b. pengembangan sistem jaringan drainase Singkawang -Sungai Garam yang jaringan drainase primernya terdiri atas:
1. Sungai Singkawang;
2. Sungai Bulan;
3. Sungai Rasau;
4. Sungai Nangka;
5. Sungai Garam;
6. Sungai Wie dan rencana kanal terusan Sungai Wie; dan
7. Sungai Cabang Tiga dan rencana kanal terusan Sungai Cabang Tiga.
- c. pengembangan sistem jaringan drainase Kaliasin ( Jamthang ) - Sedau yang meliputi daerah aliran Sungai Kaliasin ( Jamthang ), daerah aliran Sungai Sedau, dan daerah aliran sungai Air Merah dengan drainase primernya terdiri atas:
1. Sungai Sakok;
2. Sungai Kaliasin ( Jamthang ) dan rencana kanal terusan Sungai Kaliasin (J amthang ) mulai dari muara Sungai Jimban hingga ke Sungai Sedau;
3. Sungai Sedau; dan
4. Sungai Air Merah dan rencana kanal terusan Sungai Air Merah hingga ke kawasan bandara.
- d. pengembangan sistem jaringan drainase Gunung Raya Pasi di daerah aliran Sungai Raya disertai dengan normalisasi Sungai Raya dari Simpang Air Mati hingga Jembatan Dua Lima dengan tidak melalui Danau Serantangan dengan drainase primernya Sungai Raya;
- e. pengembangan drainase jalan yang diarahkan dengan prioritas di ruaang milik jalan pada jalan arteri dan jalan kolektor secara terintegrasi dengan jaringan drainase primer dan jaringan drainase sekunder.
- (3) Rencana pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan dan pengaturan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (5) Pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
- a. peningkatan kapasitas pengolahan pada Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Kelurahan Semelagi Kecil;
- b. peningkatan kapasitas pengolahan pada Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Kelurahan Roban;
- c. pendistribusian air minum dari instalasi pengolahan air minum yang dilengkapi dengan pembangunan reservoir di:
1. Mungguk Hulu Sungai Garam untuk pelayanan Kecamatan Singkawang Utara;
2. Bukit Jimban atau Ha Sak Kok untuk pelayanan Kelurahan Sedau; dan
3. Mungguk di sebelah selatan instalasi pengolahan air minum di Jalan Tirtasari.
- (6) Penanganan sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
- a. pembangunan tempat pemprosesan akhir (TPA) regional dengan sistim pengurugan berlapis bersih ( sanitary landfill ) di Jalan Caicai di daerah perbatasan antara Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah dan Kelurahan Pajintan Kecamatan Singkawang Timur dengan luas 10 hektar yang akan diperluas menjadi 40 hektar;
- b. penyediaan tempat penampungan sementara (TPS) yang didistribusikan secara merata ke seluruh kota yang letaknya dapat dijangkau kendaraan roda empat dan tidak berada pada jaringan jalan primer ataupun jaringan jalan arteri sekunder;
- c. penataan lokasi sebaran tempat penampungan sementara sampah (TPS) diatur lebih lanjut dalam rencana detail tata ruang; dan
- d. menggunakan metode mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang ( reduce, reuse, dan recycle ) yang meliputi upaya mengurangi jumlah dan potensi timbulan sampah di lokasi penghasil, serta pemanfaatan kembali bagian sampah yang masih berguna, dan pengolahan sisa sampah melalui proses industri dalam rangka daur ulang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (8) Penanganan sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. pengelolaan limbah domestik;
- b. pengelolaan limbah non domestik yang mencakup limbah industri dan penampungan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- c. pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) untuk limbah domestik direncanakan dibangun secara terintegrasi dengan tempat pemprosesan akhir (TPA) sampah regional dengan luas kurang lebih
49. 4 (empat) hektar dengan kapasitas pengolahan hingga 200 (dua ratus) liter per detik; dan
- d. pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) untuk industri dan limbah berbahaya dan beracun (B3) yang direncanakan dibangun secara terintegrasi dengan kawasan industri di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan dengan luas lahan kurang lebih 4 (empat) hektar.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (10) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas jalan yang ditetapkan sebagai jalan yang menghubungkan daerah rawan bencana dengan kawasan evakuasi bencana, dengan jalur utamanya meliputi:
- a. Jalan Raya Singkawang - Sungai Duri;
- b. Jalan Alianyang;
- c. Jalan Yos Sudarso;
- d. Jalan Ratu Sepudak;
- e. Jalan Yunus Yacob;
- f. Jalan Demang Akub;
- g. Jalan Pramuka;
- h. Jalan Jenderal Sudirman;
- i. jalan Ahmad Yani;
- j. Jalan Yohana Godang - Sagatani;
- k. Jalan Pertanian; dan
- l. Jalan Raya Singkawang - Bengkayang.
- (11) prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki dan sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. penyediaan prasarana jalan pejalan kaki dan jalur sepeda diatur lebih lanjut dalam rencana kawasan strategis atau rencana detail tata ruang dengan prioritas pembangunannya di kawasan yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kota atau Subpusat Pelayanan Kota; dan
- b. bangunan pertokoan di kawasan perdagangan dan jasa diwajibkan menyediakan ruang teras toko sebagai fungsi sosial yang diperuntukan trotoar bagi pejalan kaki dan bebas dari aktivitas lainnya.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 33

Rencana Pola Ruang Wilayah Daerah meliputi:
- a. kawasan lindung; dan
- b. kawasan budi daya.
Bagian Kedua
Kawasan Lindung
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 34

- (1) Rencana pola ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a terdiri atas:
- a. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- b. kawasan perlindungan setempat
- c. kawasan lindung geologi; dan
- d. kawasan rawan bencana alam.
- (2) Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung digambarkan dalam Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung dengan tingkat ketelitian peta skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 35

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a terdiri atas:
- a. kawasan cagar alam; dan
- b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan Cagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a adalah Kawasan Cagar Alam Gunung Raya Pasi dengan luas kurang lebih 2.278,08 (dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan koma nol delapan) hektar atau seluas 3.76% (tiga koma tujuh enam persen) dari luas wilayah kota.
- (3) Pemanfaatan kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kawasan Batu Belimbing di Kecamatan Singkawang Timur;
- b. Kawasan Vihara Hiap Thian Thai Thie di Jalan Kaliasin Kecamatan Singkawang Selatan;
- c. Kawasan Vihara Tri Dharma Bumi Raya di Jalan Sejahtera Kecamatan Singkawang Barat; dan
- d. Kawasan lokasi bangunan tua di sekitar Taman Burung Kecamatan Singkawang Barat.
- (5) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan selain dari yang telah ditetapkan pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 36

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kawasan sempadan pantai;
- b. kawasan sempadan sungai;
- c. kawasan sekitar danau atau waduk; dan
- d. RTH kota.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jalur yang memanjang dari muara Sungai Sedau hingga ke muara Sungai Air Merah dengan daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dihitung dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria kawasan sepanjang kanan kiri sungai, termasuk sungai buatan, kanal, dan saluran irigasi primer yang lebar sempadanannya ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kawasan sekitar danau/waduk/embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan kriteria daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 37

- (1) Kawasan RTH kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. RTH hutan kota;
- b. RTH kebun botani;
- c. RTH bumi perkemahan;
- d. RTH arboretum;
- e. RTH kebun koleksi;
- f. RTH sabuk hijau penyangga Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) sampah regional;
- g. RTH pengaman prasarana transportasi;
- h. RTH Jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
- i. RTH lapangan olahraga, taman kota, dan taman lingkungan; dan
- j. RTH pemakaman umum.
- (2) Kawasan RTH hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 5.621 (lima ribu enam ratus dua puluh satu) hektar atau kurang lebih 9,30% (sembilan koma tiga nol persen) dari luas wilayah kota terdiri atas:
- a. kawasan RTH hutan kota perlindungan rawan abrasi;
- b. kawasan RTH hutan kota perlindungan rawan terjadi longsor;
- c. kawasan RTH hutan kota penyangga rawan terkena longsor; dan
- d. kawasan RTH hutan kota perbatasan.
- (3) Kawasan RTH hutan kota perlindungan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa jalur memanjang selebar minimal 250 (dua ratus) meter di tepian pantai dari muara Sungai Sedau hingga batas utara Kota Singkawang dengan luas kurang lebih 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) hektar atau kurang lebih 0,46% (nol koma empat enam persen) dari luas wilayah kota.
- (4) Kawasan RTH hutan kota perlindungan rawan terjadi longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas kurang lebih 751 (tujuh ratus lima puluh satu) hektar atau kurang lebih 1,24% (satu koma dua empat persen) dari luas wilayah kota yang terdiri atas:
- a. RTH Hutan Kota Gunung Besar seluas kurang lebih 292 (dua ratus sembilan puluh dua) hektar;
- b. RTH Hutan Kota Gunung Besi seluas kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) hektar;
- c. RTH Hutan Kota Gunung Kaliasin ( Jamthang ) seluas kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hektar;
- d. RTH Hutan Kota Mungguk Sakok seluas kurang lebih 5 (lima) hektar;
- e. RTH Hutan Kota Gunung Sari seluas kurang lebih 58 (lima puluh delapan) hektar;
- f. RTH Hutan Kota Gunung Sijangkung seluas kurang lebih 105 (seratus lima) hektar;
- g. RTH Hutan Kota Gunung Sijangkung Kecil seluas kurang lebih 22 (dua puluh dua) hektar;
- h. RTH Hutan Kota Gunung Roban seluas kurang lebih 121 (seratus dua puluh satu) hektar; dan
- i. RTH Hutan Kota Gunung Ulu Sedau seluas kurang lebih 44 (empat puluh empat) hektar.
- (5) Kawasan RTH hutan kota penyangga rawan terkena longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tersebar di Kecamatan Singkawang Timur, Singkawang Tengah, Singkawang Barat, dan Singkawang Selatan dengan luas keseluruhan kurang lebih 1.602 (seribu enam ratus dua) hektar atau kurang lebih 2,65% (dua koma enam lima persen) dari luas wilayah kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Kawasan RTH hutan kota perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berfungsi untuk mencegah kegiatan budidaya non kehutanan yang merupakan daerah rawan konflik batas wilayah dengan wilayah Kabupaten Bengkayang dengan luas kurang lebih 2.991 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh satu) hektar atau kurang lebih 4,94% (empat koma sembilan empat persen) dari luas wilayah kota.
- (7) Kawasan RTH kebun botani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan pengembangannya di daerah kaki Gunung Raya di Kelurahan Bagak Sahwa dengan luas kurang lebih 303 (tiga ratus tiga) hektar atau kurang lebih 0,50% (nol koma lima nol persen) dari luas wilayah kota.
- (8) Kawasan RTH Bumi Perkemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sutu tempat wadah tempat rekreasi bagi menunjang kegiatan perkemahan dan rekreasi yang direncanakan pengembangannya di Kelurahan Bagak Sahwa dengan luas kurang lebih 97 (sembilan puluh tujuh) hektar atau kurang lebih 0,16% (nol koma satu enam persen) dari luas wilayah kota.
- (9) Pengembangan kawasan RTH Bumi Perkemahan dilakukan secara terpadu dengan RTH Kebun Botani dengan tujuan utama wisata pendidikan bagi pelajar.
- (10) Kawasan RTH Arboretum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah kawasan tempat koleksi botani yang khusus diisi dengan jenis pepohonan yang direncanakan pengembangannnya di daerah kaki Gunung Raya Pasi dengan luas kurang lebih 2.251 (dua ribu dua ratus lima puluh satu) hektar atau kurang lebih 3,72% (tiga koma tujuh dua persen) dari luas wilayah kota.
- (11) Kawasan RTH Arboretum dapat dialih fungsi menjadi RTH Kebun Koleksi khusus untuk tanaman pepohonan (atau tanaman tahunan) buahbuahan.
- (12) Kawasan RTH Kebun Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah kebun yang dikelola oleh lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan swasta yang umumnya berisi koleksi plasma nutfah jenis unggul masa lalu serta perangkat plasma nutfah lainnya yang langsung dapat dimanfaatkan untuk perakitan jenis unggul baru yang direncanakan pengembangannya di Kecamatan Singkawang Timur.
- (13) RTH Sabuk Hijau dan penyangga Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada di Kelurahan Roban dan Pajintan dengan luas kurang lebih 105 (seratus lima) hektar atau kurang lebih 0,17% (nol koma satu tujuh persen) dari luas wilayah kota.
- (14) RTH pengaman prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berada di Kelurahan Sedau dan Pangmilang dengan luas kurang lebih 858 (delapan ratus lima puluh delapan) hektar atau kurang lebih 1,40% (satu koma empat nol persen) dari luas wilayah kota.
- (15) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan RTH Jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), RTH lapangan olahraga, RTH taman kota, RTH taman lingkungan, dan RTH pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf i, dan huruf j diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 38

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c terdiri atas:
- a. kawasan sempadan mata air/sumber air baku; dan
- b. kawasan rawan abrasi.
- (2) Sempadan mata air/sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- a. kawasan intake air baku di sekitar kawasan RTH hutan kota Gunung Besar, dengan radius kurang lebih 200 (dua ratus) meter di bagian hilir intake dan jalur selebar kurang lebih 200 (dua ratus) meter di kedua sisi sungai yang merupakan bagian hulu intake yang memanjang hingga ke bagian puncak dari daerah aliran sungai tempat intake tersebut berada;
- b. kawasan intake sumber air baku di sekitar kawasan Cagar Alam Gunung Raya Pasi, dengan radius kurang lebih 200 (dua ratus) meter di bagian hilir intake dan jalur selebar kurang lebih 200 (dua ratus) meter di kedua sisi sungai yang merupakan bagian hulu intake yang memanjang hingga ke batas kawasan cagar alam; dan
- c. kawasan intake Sungai Seluang, dengan radius kurang lebih 200 (dua ratus) meter di bagian hilir intake dan jalur selebar kurang lebih 200 (dua ratus) meter di kedua sisi sungai yang merupakan bagian hulu intake yang memanjang hingga berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari intake .
- (3) Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kawasan RTH hutan kota perlindungan rawan abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3).
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 39

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. kawasan rawan gelombang pasang;
- b. kawasan rawan banjir; dan
- c. kawasan rawan tanah longsor.
- (2) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kawasan yang berada antara RTH hutan kota pantai dengan jalan arteri primer mulai dari Sungai Sedau hingga batas utara Kota Singkawang.
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di Kecamatan Singkawang Utara, Singkawang Tengah, Singkawang Barat, dan Singkawang Selatan.
- (4) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai RTH hutan kota perlindungan rawan terjadi longsor, RTH hutan kota perlindungan rawan terkena longsor, dan RTH Arboretum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4), ayat (5), dan ayat (10).
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 40

- (1) Penetapan kawasan lindung pada suatu kawasan selain dari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat dilaksanakan apabila diperlukan untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari BKPRD.
Bagian Ketiga Kawasan Budi Daya
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 41

- (1) Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kawasan budi daya nasional yang terkait dengan wilayah Daerah, sebagaimana ditetapkan di dalam RTRWN dan RTRWP; dan
- b. kawasan budi daya kota.
- (2) Kawasan budi daya nasional yang terkait dengan wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kawasan Andalan Singkawang dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, industri dan pariwisata.
- (3) Kawasan budi daya kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kawasan pariwisata;
- b. kawasan pertambangan;
- c. kawasan perkantoran pemerintah;
- d. kawasan pertahanan dan keamanan;
- e. kawasan perdagangan/jasa;
- f. kawasan perumahan;
- g. kawasan industri;
- h. kawasan pertanian;
- i. ruang terbuka non hijau;
- j. ruang evakuasi bencana;
- k. ruang peruntukan bagi sektor informal; dan
- l. kawasan peruntukan lainnya.
- (4) Rencana Pola Ruang Kawasan Budi Daya digambarkan dalam Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Budi Daya dengan tingkat ketelitian peta skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 42

- (1) Rencana pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a meliputi upaya untuk:
- a. mengembangkan kawasan pariwisata secara terpadu dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan; dan
- b. mengembangkan pariwisata yang komersial dan mandiri.
- (2) Kawasan pariwisata diarahkan pengembangannya di sebelah utara, barat, dan selatan Gunung Besar.
- (3) Pengembangan objek wisata di luar kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), baik berupa wisata alam, wisata budaya, maupun wisata agro diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 43

- (1) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b adalah kawasan untuk kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Singkawang Selatan, Singkawang Utara, Singkawang Tengah, dan Singkawang Timur.
- (2) Rencana pengembangan Kawasan Pertambangan mineral bukan logam dan batuan meliputi upaya untuk:
- a. mengendalikan aktivitas pertambangan, terutama untuk mencegah kerusakan lingkungan sekitarnya;
- b. mengendalikan kawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
- c. melaksanakan kegiatan reklamasi lahan bekas tambang; dan
- d. menyediakan material konstruksi dan bahan baku industri untuk pembangunan Daerah.
- (3) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana kawasan peruntukan pertambangan dengan tingkat ketelitian peta skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 44

- (1) Kawasan perkantoran pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. kawasan pusat perkantoran Pemerintahan Daerah di Kecamatan Singkawang Barat; dan
- b. persil lahan tempat berdirinya kantor pemerintah.
- (2) Kawasan cadangan untuk pengembangan pusat perkantoran pemerintahan yang baru direncanakan di Kecamatan Singkawang Timur dan Kecamatan Singkawang Utara.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 45

- (1) Rencana pengembangan kawasan pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41ayat (3) huruf d meliputi upaya untuk:
- a. mempertahankan kawasan pertahanan dan keamanan yang telah ada di Daerah; dan
- b. mempertegas batas kawasan dan status kepemilikan kawasan pertahanan dan keamanan negara di Daerah.
- (2) Kawasan pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. markas Brigif-19/Khatulistiwa di Kecamatan Singkawang Tengah;
- b. markas Batalyon 641/Beruang di Kecamatan Singkawang Timur;
- c. markas Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) XII Tanjungpura di Kecamatan Singkawang Selatan;
- d. markas komando distrik militer (kodim) di Kecamatan Singkawang Barat;
- e. markas komando rayon militer (koramil) yang tersebar di setiap kecamatan;
- f. Pos TNI AU di Kecamatan Singkawang Barat;
- g. kantor polisi resort (polres) di Kecamatan Singkawang Tengah; dan
- h. kantor polisi sektor (polsek) yang tersebar di setiap kecamatan.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 46

- (1) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41ayat (3) huruf e dikembangkan sebagai:
- a. Kawasan Pusat Pelayanan Kota dengan kawasan utama di:
1. Jalan Diponegoro;
2. Jalan Merdeka;
3. Jalan Bambang Ismoyo;
4. Jalan Ratu Sepudak yang termasuk dalam Pusat Pelayanan Kawasan (PPK);
5. Jalan Yos Sudarso;
6. Jalan Alianyang yang termasuk dalam kawasan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK);
7. Jalan Terminal Induk;
8. Jalan SM. Tsjafioeddin;
9. Jalan Hermansyah;
10. Jalan Mesjid Raya;
11. Jalan Jenderal Sudirman;
12. Jalan Nusantara;
13. Jalan Kalimantan;
14. Jalan Budi Utomo;
15. Jalan Setiabudi;
16. Jalan Saman Bujang I;
17. Jalan Saman Bujang II;
18. Jalan Sejahtera;
19. Jalan Niaga;
20. Jalan Kepol Mahmud;
21. Jalan Pasar Turi;
22. Jalan Bawal;
23. Jalan Sama-sama;
24. Jalan GM. Situt;
25. Jalan Yohana Godang; dan
26. Jalan Kridasana;
- b. Kawasan Subpusat Pelayanan Kota dengan kawasan utama:
1. di kawasan Pasar Sedau hingga Pasar Sakok di Jalan Pasar Raya Sedau, Saliung, dan Jalan Tanjung Batu Kelurahan Sedau;
2. di kawasan Pasar Lirang Kelurahan Sedau;
3. di kawasan Pasar Pajintan Kelurahan Pajintan;
4. di kawasan Pasar Semelagi Kecil Kelurahan Semelagi Kecil hingga kawasan pertokoan di Setapuk Besar Kelurahan Setapuk Besar;
5. di kawasan pertokoan di Kelurahan Bagak Sahwa;
6. di kawasan Pasar Sagatani Kelurahan Sagatani; dan
7. di kawasan Pasar Naram Kelurahan Naram.
- c. Kawasan Pusat Lingkungan dengan kawasan utamanya ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang kawasan strategis atau rencana detail kawasan kota.
- (2) Rencana pengembangan kawasan perdagangan/jasa meliputi upaya untuk:
- a. mendorong pengembangan kawasan perdagangan/jasa, khususnya investasi, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sesuai potensi wilayah dan pemerataan di setiap pusat pelayanan;
- b. menyediakan kawasan perdagangan/jasa sesuai dengan peruntukannya; dan
- c. mendorong pengembangan sektor ekonomi yang mempunyai efek pengganda dan daya serap tenaga kerja yang tinggi.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 47

- (1) Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf f ditetapkan dengan kriteria:
- a. berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana;
- b. memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan; dan/atau
- c. memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung.
- (2) Rencana pengembangan kawasan perumahan meliputi upaya untuk:
- a. menciptakan kawasan perumahan baru di luar pusat kota dengan aksesibilitas tinggi;
- b. meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas pendukung pada kawasan perumahan;
- c. menciptakan kawasan perumahan yang layak huni, sehat, dan memiliki citra estetika serta berwawasan lingkungan; dan
- d. mengarahkan pengembangan perumahaan yang sesuai dengan ekologis lingkungan dan menunjang pengembangan fungsi perkotaan.
- (3) Rencana pengembangan kawasan perumahan diarahkan dengan prioritas:
- a. Kelurahan Roban dan Bukit Batu di Kecamatan Singkawang Tengah;
- b. Kelurahan Sungai Garam, Naram, dan Sungai Bulan di Kecamatan Singkawang Utara;
- c. Kelurahan Pajintan, Bagak Sahwa, dan Nyarumkop di Kecamatan Singkawang Timur; dan
- d. Kelurahan Sedau dan Sijangkung di Kecamatan Singkawang Selatan.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 48

- (1) Kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf g ditetapkan dengan kriteria:
- a. berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri;
- b. tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. tidak mengubah lahan produktif.
- (2) Kawasan industri untuk industri menengah dan industri besar dikembangkan di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan.
- (3) Kawasan industri difokuskan pada pusat industri pengolahan lanjut dari hasil perkebunan kelapa sawit dan karet di Kecamatan Singkawang Timur dan Singkawang Utara.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 49

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf h ditetapkan dengan kriteria:
- a. memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian;
- b. ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi;
- c. mendukung ketahanan pangan nasional; dan /atau
- d. dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian pangan dan perkebunan dikembangkan di:
- a. Kecamatan Singkawang Utara, Singkawang Timur, dan Singkawang Selatan;
- b. Kelurahan Pasiran dan Kelurahan Kuala di Kecamatan Singkawang Barat; dan
- c. Kelurahan Sungai Wie di Kecamatan Singkawang Tengah.
- (3) Kawasan hutan produksi dikembangkan di Kecamatan Singkawang Timur.
- (4) Kawasan peruntukan perikanan dikembangkan di Kecamatan Singkawang Utara, Singkawang Barat, Singkawang Timur dan Singkawang Selatan.
- (5) Kawasan peruntukan peternakan unggas dikembangkan di Kecamatan Singkawang Utara, Singkawang Timur, dan Singkawang Selatan.
- (6) Kawasan utama pemasaran dan pendistribusian hasil pertanian, peternakan, dan perikanan dikembangkan secara terpadu bersamaan dengan pengembangan Pasar Terminal Induk.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 50

- (1) Ruang terbuka non hijau kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf i merupakan ruang terbuka yang tidak ditanami pepohonan yang dipergunakan untuk berbagai kegiatan meliputi:
- a. tempat parkir;
- b. lapangan upacara;
- c. lapangan bermain; dan
- d. lapangan olah raga.
- (2) Kawasan ruang terbuka non hijau kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di kawasan perkantoran pemerintahan Kota, di kawasan pusat perdagangan dan jasa, di kawasan bandara, dan di pusat pemerintahan tingkat kecamatan dan kelurahan pada masing-masing kecamatan dan kelurahan.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 51

- (1) Kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41ayat (3) huruf j bertujuan untuk memberikan ruang terbuka yang aman dari bencana alam sebagai tempat berlindung dan penampungan penduduk sementara dari bencana abrasi, banjir, atau longsor.
- (2) Kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlengkapi dengan aksesibilitas dan sarana dasar seperti sumber air baku dan prasarana sanitasi lingkungan.
- (3) Kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di kawasan yang tidak rawan bencana alam yaitu di kawasan sekitar Kantor Camat Singkawang Utara di Kelurahan Sungai Bulan, di kawasan sekitar Bukit Ha Sak Kok di Kelurahan Sedau, dan di kawasan yang berdampingan dengan lahan permukiman transmigrasi di Kelurahan Pangmilang.
- (4) Ruang evakuasi bencana berupa jalur dan tempat untuk berlindung dari kejadian bencana alam.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 52

- (1) Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf k berupa lahan untuk kios pedagang kaki lima yang pengelolaannya oleh Pemerintah Kota.
- (2) Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di pusat perdagangan dan jasa di Kecamatan Singkawang Barat dan Singkawang Tengah.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 53

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41ayat (3) huruf l bertujuan untuk menyediakan ruang bagi kegiatan pergudangan, pendidikan, kesehatan, dan sosial.
- (2) Ruang bagi kegiatan pergudangan dialokasikan di kawasan pelabuhan di Kelurahan Sedau dan Kelurahan Kuala.
- (3) Ruang bagi kawasan pendidikan tinggi diarahkan pada kawasan perbatasan Kecamatan Singkawang Utara dan Singkawang Timur.
- (4) Ketentuan mengenai ruang bagi fasilitas kesehatan dan fasilitas sosial lainnya diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 54

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari BKPRD.
BAB VII - PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KOTA SINGKAWANG
Pasal 55

- (1) Kawasan strategis di wilayah Daerah ditetapkan dengan kriteria nilai strategis dari:
- a. sudut kepentingan ekonomi, yang merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi;
- b. sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
- c. sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan; dan
- d. sudut kepentingan sosial.
- (2) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kawasan strategis nasional;
- b. kawasan strategis provinsi; dan
- c. kawasan strategis kota.
BAB VII - PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KOTA SINGKAWANG
Pasal 56

- (1) Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a yang ditetapkan dalam RTRWN terkait dengan wilayah Daerah yaitu Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Khatulistiwa yang meliputi seluruh wilayah Daerah.
- (2) kawasan strategis provinsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b yang ditetapkan dalam RTRWP terkait dengan wilayah Daerah:
- a. Kawasan Pariwisata Pasir Panjang dan sekitarnya sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi dengan sektor unggulan pariwisata, industri, dan perikanan;
- b. Kawasan yang direncanakan untuk dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singkawang sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi dengan sektor unggulan industri manufaktur dan pengolahan hasil pertanian di Kecamatan Singkawang Selatan.
- c. Kawasan Strategis Ekosistem Gunung Raya Pasi sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan; dan
- d. Kawasan Rawan Bencana Alam Gayung Bersambut dan sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial.
- (3) Kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi yaitu:
1. kawasan pusat Kota di Kecamatan Singkawang Barat dan Singkawang Tengah;
2. kawasan muara Sungai Sedau di Kecamatan Singkawang Selatan; dan
3. kawasan Nyarumkop - Bagak Sahwa di Kecamatan Singkawang Timur.
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi yaitu:
1. kawasan peternakan dan pertanian terpadu di Kecamatan Singkawang Selatan; dan
2. kawasan bandara di Kecamatan Singkawang Selatan.
- c. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial kawasan permukiman Bukit Batu di Kecamatan Singkawang Tengah dan Naram di Kecamatan Singkawang Utara.
- (4) Penetapan kawasan strategis daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, digambarkan dalam Peta Kawasan Strategis Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Penetapan kawasan strategis daerah akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis yang penetapannya melalui Peraturan Daerah.
- (6) Pengembangan kawasan strategis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA SINGKAWANG
Pasal 57

- (1) Arahan pemanfaatan ruang terdiri dari indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan.
- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang;
- b. indikasi program utama perwujudan pola ruang.
- (3) Indikasi sumber pendanaan terdiri dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, swasta dan masyarakat.
- (4) Indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan yang lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang
BAB VIII - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA SINGKAWANG
Pasal 58

- (1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a meliputi indikasi
program untuk perwujudan sistem pusat kegiatan dan infrastruktur serta perwujudan sistem jaringan prasarana perkotaan.
- (2) Indikasi program utama perwujudan sistem pusat kegiatan dan infrastruktur serta sistem jaringan prasarana perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indikasi program utama perwujudan sistem pusat kegiatan primer, jaringan transportasi, jaringan telekomunikasi, jaringan energi, jaringan sumber daya air, jaringan air minum, jaringan drainase, sistem persampahan, dan pengelolaan limbah.
BAB VIII - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA SINGKAWANG
Pasal 59

- (1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang kota dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan, yaitu:
- a. tahap pertama, yaitu tahun 2013-2017, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;
- b. tahap kedua, yaitu tahun 2018-2022, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;
- c. tahap ketiga, yaitu tahun 2023-2027, diprioritaskan pada pengembangan dan pemantapan; dan
- d. tahap keempat, yaitu tahun 2028-2032, diprioritaskan pada pemantapan.
- (2) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang pada tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diprioritaskan pada:
- a. peningkatan fungsi pusat kegiatan pertanian, perdagangan dan jasa, pariwisata, transportasi, industri dan pemerintahan;
- b. pengembangan jaringan transportasi meliputi transportasi jalan, terminal, dan bandar udara;
- c. pengembangan jaringan telekomunikasi meliputi jaringan tetap dan bergerak;
- d. pengembangan jaringan energi listrik meliputi gardu induk, jaringan transmisi, gardu distribusi, dan jaringan distribusi;
- e. pengembangan jaringan sumber daya air, dan jaringan sungai;
- f. pengembangan jaringan air minum perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan;
- g. pengembangan jaringan drainase makro dan mikro terutama pembangunan kanal pengendali banjir di Kawasan Pusat Kota, di Kelurahan Semelagi Kecil, dan di Kelurahan Sedau serta waduk di Kecamatan Singkawang Tengah;
- h. pengembangan prasarana dan sarana pengolahan limbah setempat dan/atau terpusat dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
- i. pengembangan pengelolaan persampahan meliputi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (3) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kota pada tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diprioritaskan pada:
- a. peningkatan fungsi pusat kegiatan pertanian, perdagangan dan jasa, pariwisata, transportasi, industri dan pemerintahan;
- b. pemantapan jaringan transportasi meliputi transportasi jalan, terminal, dan bandar udara;
- c. pemantapan jaringan telekomunikasi meliputi jaringan tetap dan bergerak;
- d. pengembangan jaringan energi listrik meliputi gardu induk, jaringan transmisi, gardu distribusi, dan jaringan distribusi;
- e. pemantapan jaringan sumber daya air, dan jaringan sungai;
- f. pengembangan jaringan air minum perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan;
- g. pengembangan dan pemantapan jaringan drainase makro dan mikro;
- h. pengembangan prasarana dan sarana pengolahan limbah setempat dan/atau terpusat dan pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
- i. pemantapan persampahan Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (4) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang kota pada tahap ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diprioritaskan pada:
- a. pengembangan jaringan jalan arteri sekunder, kolektor sekunder, dan jalan lokal (primer dan sekunder), terminal, dan bandar udara;
- b. pengembangan jaringan telekomunikasi meliputi jaringan tetap dan bergerak;
- c. pengembangan jaringan energi listrik meliputi gardu induk, jaringan transmisi, gardu distribusi, dan jaringan distribusi;
- d. pengembangan jaringan sumber daya air, dan jaringan sungai;
- e. pengembangan jaringan air minum perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan;
- f. pengembangan dan pemantapan jaringan drainase makro dan mikro;
- g. pengembangan prasarana dan sarana pengolahan limbah setempat dan/atau terpusat dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
- h. pengembangan persampahan Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (5) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kota pada tahap keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diprioritaskan pada:
- a. pengembangan jaringan jalan arteri sekunder, kolektor sekunder, dan jalan lokal (primer dan sekunder), terminal, dan bandar udara.
- b. pengembangan dan pemantapan sistem jaringan telekomunikasi meliputi jaringan tetap dan bergerak;
- c. pengembangan jaringan energi listrik meliputi gardu induk, jaringan transmisi, gardu distribusi, dan jaringan distribusi hingga pelayanan listrik menjangkau ke seluruh wilayah dengan tingkat pelayanan mencapai 100% (seratus persen);
- d. pengembangan dan pemantapan sistem jaringan sumber daya air dan jaringan sungai baik dalam rangka menjamin keberlangsungan ketersediaan air baku untuk keperluan air minum dan air untuk keperluan irigasi pada lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- e. pengembangan dan pemantapan sistem jaringan air minum perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan hingga penyediaan air minum dapat melayani lebih dari 90% (sembilan puluh persen) penduduk kota;
- f. pemantapan sistem jaringan drainase makro dan mikro dalam rangka mewujudkan wilayah kota yang terbebas dari kemungkinan mengalami banjir;
- g. pengembangan dan pemantapan prasarana dan sarana pengolahan limbah setempat dan/atau terpusat dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
- h. pengembangan dan pemantapan sistem pengelolaan persampahan Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) danTempat Pemrosesan Akhir (TPA) hingga mampu
melayani lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari luas kawasan budidaya non pertanian.
Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang
BAB VIII - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA SINGKAWANG
Pasal 60

- (1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b meliputi indikasi program untuk perwujudan kawasan lindung dan perwujudan kawasan budidaya.
- (2) Indikasi program utama perwujudan kawasan lindung dan perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indikasi program untuk perwujudan kawasan lindung yang terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, perlindungan setempat, cagar budaya, rawan bencana alam dan lindung lainnya, serta indikasi program untuk perwujudan kawasan budidaya yang terdiri dari kawasan peruntukan bandara, pusat pemerintahan, industri, pariwisata, perdagangan dan jasa, perumahan/permukiman dan budidaya lain.
BAB VIII - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA SINGKAWANG
Pasal 61

- (1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang kota dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan, yaitu:
- a. tahap pertama, yaitu tahun 2013-2017, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;
- b. tahap kedua, yaitu tahun 2018-2022, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;
- c. tahap ketiga, yaitu tahun 2023-2027, diprioritaskan pada pengembangan dan pemantapan; dan
- d. tahap keempat, yaitu tahun 2028-2032, diprioritaskan pada pemantapan.
- (2) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota pada tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diprioritaskan pada:
- a. penetapan batas kawasan lindung;
- b. rehabilitasi fungsi lindung pada kawasan lindung yang terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, perlindungan setempat, cagar budaya, rawan bencana alam dan kawasan lindung lainnya;
- c. penetapan dan pengembangan zona transportasi udara, pariwisata, pergudangan, industri, pendidikan tinggi, dan kesehatan;
- d. penetapan alokasi ruang untuk usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan; dan
- e. pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, kawasan perdagangan dan jasa, dan kawasan strategis bandara.
- (3) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota pada tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diprioritaskan pada:
- a. pengembangan kawasan peruntukan bandar udara, pariwisata, industri, pertanian, perdagangan dan jasa, dan perumahan;
- b. pemantapan fungsi lindung pada kawasan lindung yang terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, perlindungan setempat, cagar budaya, rawan bencana alam dan lindung lainnya; dan
- c. pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, kawasan perdagangan dan jasa, dan kawasan strategis bandara.
- (4) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota pada tahap ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diprioritaskan pada:
- a. pengembangan kawasan peruntukan bandar udara, pariwisata, industri, pertanian, perdagangan dan jasa, dan perumahan;
- b. pemantapan fungsi lindung pada kawasan lindung yang terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, perlindungan setempat, cagar budaya, rawan bencana alam dan lindung lainnya; dan
- c. pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, kawasan perdagangan dan jasa, dan kawasan strategis bandara.
12. Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota pada tahap keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diprioritaskan pada:
- a. pengembangan kawasan peruntukan bandar udara, pariwisata, industri, pertanian, perdagangan dan jasa, dan perumahan;
- b. pemantapan fungsi-fungsi lindung pada kawasan lindung yang terdiri dari kawasan perlindungan setempat, cagar budaya, rawan bencana alam dan lindung lainnya; dan
- c. pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, kawasan perdagangan dan jasa, dan kawasan strategis bandara.
Bagian Keempat Indikasi Sumber Pendanaan
BAB VIII - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA SINGKAWANG
Pasal 62

Dana untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di wilayah kota dapat berasal dari dana pemerintah, swasta atau kerjasama pemerintahswasta.
Bagian Kelima Indikasi Pelaksanaan Kegiatan
BAB VIII - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA SINGKAWANG
Pasal 63

Indikasi pelaksanaan kegiatan terdiri dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, swasta dan masyarakat.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 64

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.
Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 65

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi memuat:
- a. ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan kegiatan yang dilarang;
- b. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan; dan
- d. ketentuan khusus sesuai dengan karakter masing-masing zona.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang.
Paragraf 1
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Struktur Ruang
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat pelayanan kota;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk subpusat pelayanan kota;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat pelayanan lingkungan;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan energi;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan telekomunikasi;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sumber daya air; dan
- h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan prasarana perkotaan lainnya.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 67

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat kegiatan pemerintahan;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat kegiatan pengembangan pariwisata;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kegiatan pertanian;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat kegiatan pengembangan transportasi udara;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat kegiatan industri.
- (2) Peraturan zonasi untuk pusat kegiatan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pusat kegiatan perdagangan dan jasa merupakan zona dalam kawasan perdagangan dan jasa diperuntukan bagi kegiatan perdagangan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;
- b. KDB paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- c. KLB paling tinggi sebesar 4,0 (empat koma nol);
- d. KDH paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen);
- e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan, sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum dan WC/Kakus Umum;
- f. pusat perdagangan dan jasa bernuansa lokal serta berupa pola superblock ( mix use ), sarana media ruang luar komersial harus memperhatikan tata bangunan dan tata lingkungan; dan
- g. pada kawasan perdagangan dan jasa terutama pasar tradisional, pasar modern, dan pusat perbelanjaan yang berbatasan dengan ruang milik jalan dari jalan arteri primer dan jalan kolektor primer, dibangun lajur khusus agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas atau meminimalkan tingkat hambatan samping pada jalan arteri primer ataupun jalan kolektor primer.
- (3) Peraturan zonasi untuk pusat kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pusat kegiatan pemerintahan merupakan zona dalam kawasan pemerintahan adalah untuk kegiatan pemerintahan daerah dengan kegiatan perkantoran pemerintahan, kegiatan akomodasi, rekreasi, dan dilarang untuk kegiatan lain seperti perumahan dan kegiatan yang mengganggu kenyamanan dan keamanan serta menimbulkan pencemaran;
- b. KDB paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);
- c. KLB paling tinggi sebesar 2,0 (dua koma nol);
- d. KDH paling rendah sebesar 30% (tiga pulun persen); dan
- e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan dan sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum.
- (4) Peraturan zonasi untuk pusat pengembangan kegiatan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pusat kegiatan pariwisata adalah untuk kegiatan usaha jasa pariwisata, pengusahaan objek dan daya tarik wisata dan usaha sarana pariwisata serta dilarang untuk kegiatan yang merusak lingkungan serta menggangu kenyamanan dan keamanan;
- b. KDB paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen);
- c. KLB paling tinggi sebesar 1,0 (satu koma nol);
- d. KDH paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen);
- e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang antara lain gedung promosi dan informasi, perhotelan, kuliner, toko suvenir, sarana kesehatan, persewaan kendaraan, penjualan tiket dan WC/Kakus Umum; dan
- f. rancangan tata letak dan bangunan yang difungsikan sebagai pusat pariwisata harus menggunakan standar internasional dan menyediakan akses bagi publik terhadap objek wisata alam.
- (5) Peraturan zonasi untuk pusat kegiatan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. elemen sentra kawasan agropolitan meliputi terminal komoditas pertanian, pertokoan untuk saprotan dan fasilitas perniagaan, kantor administrasi sentra kawasan agropolitan, pergudangan dan industri pengolahan hasil pertanian;
- b. peruntukan lain yang tidak sesuai dengan fungsi sentra kawasan agropolitan tidak dibenarkan;
- c. KDB paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);
- d. KLB paling tinggi sebesar 1 (satu); dan
- e. KDH paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (6) Peraturan zonasi untuk pusat kegiatan transportasi udara regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pusat kegiatan utama adalah bandar udara yang didukung oleh kegiatan pergudangan, industri, perkantoran, perdagangan dan jasa, pelayanan sosial, terminal barang, terminal penumpang, parkir area, perumahan, cadangan perumahan, dan mix used ;
- b. indikasi elemen kawasan kegiatan bandara harus strategis dan mudah terjangkau;
- c. KDB paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);
- d. KLB paling tinggi sebesar 2,1 (dua koma satu);
- e. KDH paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen);
- f. persentase luas lahan terbangun di sekitar kawasan bandara maksimal 60% (enam puluh persen) dari luas kawasan bandara;
- g. untuk keselamatan penerbangan, kegiatan budi daya tanaman yang diperkenankan di kawasan penyangga landasan pacu hanyalah budi daya tanaman semusim; dan
- h. di kawasan penyangga tidak diperkenankan adanya bangunan selain untuk kepentingan yang berkaitan dengan penerbangan.
- (7) Peraturan zonasi untuk pusat kegiatan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kawasan pusat kegiatan industri adalah untuk perkantoran industri, pergudangan, jasa penunjang industri seperti jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, kepabeanan dan jasa ekspedisi serta didukung dengan instalasi pengolahan limbah;
- b. kawasan pusat kegiatan industri dikelilingi ruang penyangga berupa RTH sabuk hijau kawasan industri atau taman yang dilarang untuk dikembangkan kawasan perumahan hingga jarak 300 (tiga ratus) meter dari sekeliling kawasan pusat kegiatan industri;
- c. KDB paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);
- d. KLB paling tinggi sebesar 2,1 (dua koma satu);
- e. KDH paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen);
- f. pusat kegiatan industri dilengkapi dengan prasarana dan sarana seperti prasarana transportasi dan sarana perkantoran, pertamanan, sarana ibadah dan perparkiran;
- g. lokasi pusat kegiatan industri memiliki akses langsung ke jalan arteri primer, jalan arteri sekunder, atau jalan kolektor primer yang dapat dilalui oleh kendaraan yang berukuran besar; dan
- h. pada sisi kawasan pusat kegiatan industri yang berbatasan langsung dengan ruang milik jalan dari jalan arteri primer, arteri sekunder, atau kolektor primer, harus disediakan jalur untuk jalan khusus sehingga hanya maksimum dua jalan masuk/keluar yang menghubungkan antara jalan khusus tersebut dengan jalan arteri primer, arteri sekunder, atau kolektor primer yang ruang milik jalannya berbatasan langsung dengan kawasan pusat kegiatan industri.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 68

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk subpusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pelayanan pendidikan untuk sekolah lanjutan pertama dan lanjutan atas;
- b. pelayanan kesehatan berupa puskesmas;
- c. pelayanan umum berupa kantor kecamatan;
- d. pelayanan keamanan berupa kantor polisi/polsek;
- e. pelayanan sosial budaya berupa bagian dari kantor kecamatan; dan
- f. pelayanan ekonomi berupa pasar kecamatan.
- (2) Peraturan zonasi untuk pendidikan untuk sekolah lanjutan pertama dan lanjutan atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pendidikan untuk sekolah lanjutan pertama dan lanjutan atas terdiri dari gedung ruang belajar (kelas), laboratorium, perpustakaan, gedung administrasi dan rumah penjaga sekolah;
- b. KDB paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- c. KLB paling tinggi sebesar 2,0 (dua koma nol);
- d. KDH paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen); dan
- e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukung seperti lapangan olah raga, sarana peribadatan, sarana perparkiran dan sarana kantin.
- (3) Peraturan zonasi untuk pusat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pusat pelayanan kesehatan terdiri dari gedung puskesmas dan rumah tenaga medis;
- b. KDB paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- c. KLB paling tinggi sebesar 1,4 (satu koma empat);
- d. KDH paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen); dan
- e. pusat pelayanan kesehatan ini dapat berdiri sendiri atau menjadi bagian dari komplek pusat pelayanan kecamatan (kantor kecamatan).
- (4) Peraturan zonasi untuk pelayanan umum berupa kantor kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pelayanan umum berupa kantor kecamatan terdiri dari gedung kantor kecamatan dan gedung penunjang lainnya;
- b. KDB paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- c. KLB paling tinggi sebesar 1,4 (satu koma empat);
- d. KDH paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen); dan
- e. pusat pelayanan kantor kecamatan dapat berdiri sendiri atau menjadi bagian dari pusat pelayanan kecamatan (pada komplek kantor kecamatan).
- (5) Peraturan zonasi untuk pelayanan keamanan berupa kantor polisi/polsek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pelayanan keamanan berupa kantor polisi/polsek yang terdiri dari gedung kantor dan gedung pendukung lainnya;
- b. KDB paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- c. KLB paling tinggi sebesar 1,4 (satu koma empat);
- d. KDH paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen); dan
- e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana peribadatan dan sarana perparkiran, sarana kantin.
- (6) Peraturan zonasi untuk pelayanan sosial dan budaya yang merupakan bagian dari kantor kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pelayanan sosial dan budaya terdiri dari gedung kantor administrasi;
- b. KDB paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- c. KLB paling tinggi sebesar 1,4 (satu koma empat);
- d. KDH paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen); dan
- e. pusat pelayanan kantor sosial dan budaya ini dapat berdiri sendiri atau menjadi bagian dari pusat pelayanan kecamatan (pada komplek kantor kecamatan).
- (7) Peraturan zonasi untuk pelayanan ekonomi berupa pasar kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pelayanan ekonomi berupa pasar kecamatan terdiri gedung pasar dan gedung pendukung perekonomian lainnya;
- b. KDB paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- c. KLB paling tinggi sebesar 1,4 (satu koma empat);
- d. KDH paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen); dan
- e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana peribadatan dan sarana perparkiran, serta mempunyai aksesibilitas tinggi.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 69

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c meliputi:
- a. pelayanan pendidikan untuk sekolah dasar;
- b. pelayanan kesehatan berupa puskesmas;
- c. pelayanan umum berupa kantor kelurahan;
- d. pelayanan sosial budaya berupa bagian dari kantor kelurahan; dan
- e. pelayanan ekonomi berupa pertokoan.
- (2) Peraturan zonasi untuk pendidikan untuk sekolah dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pusat pendidikan sekolah terdiri dari gedung ruang belajar (kelas), gedung administrasi dan rumah penjaga sekolah;
- b. KDB paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- c. KLB paling tinggi sebesar 1,4 (satu koma empat);
- d. KDH paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen); dan
- e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana peribadatan dan sarana perparkiran dan sarana kantin.
- (3) Peraturan zonasi untuk pusat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pusat pelayanan kesehatan terdiri dari gedung puskesmas dan rumah tenaga medis;
- b. KDB paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- c. KLB paling tinggi sebesar 1,4 (satu koma empat);
- d. KDH paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen); dan
- e. pusat pelayanan kesehatan ini dapat berdiri sendiri atau menjadi bagian dari komplek pusat pelayanan kelurahan (kantor kelurahan).
- (4) Peraturan zonasi untuk pelayanan umum berupa kantor kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pelayanan umum berupa kantor kelurahan dan gedung penunjang lainnya;
- b. KDB paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- c. KLB paling tinggi sebesar 1,4 (satu koma empat);
- d. KDH paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen); dan
- e. pusat pelayanan kantor kelurahan ini dapat berdiri sendiri atau menjadi bagian dari pusat pelayanan kelurahan (pada komplek kantor kelurahan).
- (5) Peraturan zonasi untuk pelayanan sosial dan budaya yang merupakan bagian dari kantor kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pelayanan sosial dan budaya terdiri dari gedung kantor administrasi;
- b. KDB paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- c. KLB paling tinggi sebesar 1,4 (satu koma empat);
- d. KDH paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen); dan
- e. pusat pelayanan kantor sosial dan budaya ini dapat berdiri sendiri atau menjadi bagian dari pusat pelayanan kelurahan (pada komplek kantor kelurahan).
- (6) Peraturan zonasi untuk pelayanan ekonomi berupa pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pelayanan ekonomi berupa pertokoan;
- b. KDB paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- c. KLB paling tinggi sebesar 1,4 (satu koma empat);
- d. KDH paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen);
- e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana perparkiran, serta mempunyai aksesibilitas tinggi; dan
- f. pada kawasan pertokoan terutama yang berupa pusat perbelanjaan atau terdapat pasar modern di dalamnya yang berbatasan dengan ruang milik jalan arteri primer dan jalan kolektor primer, dibangun lajur khusus agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas atau meminimalkan tingkat hambatan samping pada jalan arteri primer ataupun jalan kolektor primer.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d meliputi:
- a. jaringan transportasi darat yang terdiri atas jaringan jalan dan terminal;
- b. jaringan transportasi perkeretaapian;
- c. jaringan transportasi laut yang terdiri dari kawasan kerja pelabuhan dan kawasan sekitar pelabuhan; dan
- d. jaringan transportasi udara yang terdiri atas kawasan kerja bandar udara dan kawasan sekitar bandar udara.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 71

- (1) Peraturan zonasi untuk jaringan jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70 huruf a diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. zonasi untuk jaringan jalan terdiri dari zona ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;
- b. zona ruang manfaat jalan adalah untuk median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, lereng, ambang pengamanan, trotoar, badan jalan, saluran tepi jalan, peletakan bangunan utilitas dalam tanah dan dilarang untuk kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
- c. zona ruang milik jalan adalah untuk ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan dan dilarang untuk kegiatan yang di luar kepentingan jalan;
- d. zona ruang pengawasan jalan adalah untuk ruang terbuka yang bebas pandang dan dilarang untuk kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
- e. RTH pada zona ruang milik jalan minimal 20% (dua puluh persen);
- f. Dilengkapi dengan fasilitas pengaturan lalu lintas dan marka jalan; dan
- g. Jaringan jalan yang merupakan lintasan angkutan barang dan angkutan umum memiliki lajur minimal 2 (dua) lajur, menghindari persimpangan sebidang.
- (2) Peraturan zonasi untuk terminal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70 huruf a diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. zonasi terminal terdiri dari zona fasilitas utama, zona fasilitas penunjang dan zona kepentingan terminal;
- b. zona fasilitas utama adalah untuk tempat keberangkatan, tempat kedatangan, tempat menunggu, tempat lintas, dan dilarang kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan;
- c. zona fasilitas penunjang adalah untuk kamar kecil/toilet, musholla, kios/kantin, area merokok, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, taman dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, pos keamanan, loket penjualan karcis, rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi dan dilarang kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan;
- d. zona kepentingan terminal meliputi ruang lalu lintas sampai dengan titik persimpangan yang terdekat dari terminal dan dilarang untuk kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas;
- e. fasilitas terminal penumpang harus dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat, dan ruang ibu menyusui ( nursery room ); dan
- f. terminal terpadu intra dan antarmoda adalah untuk menyediakan fasilitas penghubung yang pendek dan aman serta penggunaan fasilitas bersama.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 72

Peraturan zonasi untuk jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. zona daerah yang direncanakan untuk pembangunan stasiun kereta api dan daerah milik jalan kereta api difungsikan sebagai RTH kota hingga dilaksanakannya pembangunan prasarana transportasi perkeretaapian;
- b. zona fasilitas utama berupa stasiun adalah untuk tempat keberangkatan, tempat kedatangan, tempat menunggu, tempat lintas, dan dilarang kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kereta api;
- c. zona fasilitas penunjang stasiun adalah untuk kamar kecil/toilet, musholla, kios/kantin, area merokok, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, taman dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, pos keamanan, loket penjualan karcis, rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi, dan dilarang kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan;
- d. zona kepentingan stasiun meliputi ruang lalu lintas sampai dengan titik persimpangan yang terdekat dari stasiun dan dilarang untuk kegiatan yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas;
- e. fasilitas stasiun harus dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat, dan ruang ibu menyusui ( nursery room ); dan
- f. pada jalur yang direncanakan untuk pembangunan rel kereta api hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budi daya pertanian tanaman semusim.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 73

- (1) Peraturan zonasi untuk jaringan transportasi laut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70 huruf c terdiri dari kawasan lingkungan kerja pelabuhan dan kawasan penunjang kegiatan pelabuhan.
- (2) Kawasan lingkungan kerja pelabuhan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk fasilitas pokok pelayaran yang meliputi dermaga, kolam labuh, alur pelayaran, rambu pelayaran, mercusuar, areal penumpukan barang bongkar muat, perkantoran, serta fasilitas penunjang pelabuhan yang meliputi toko dan restoran, fasilitas penempatan kendaraan bermotor, fasilitas perawatan pada umumnya dan fasilitas lainnya yang menunjang secara langsung atau tidak langsung kegiatan pelabuhan.
- (3) Ketentuan mengenai kawasan lingkungan kerja pelabuhan berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 74

- (1) Peraturan zonasi untuk jaringan transportasi udara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70 huruf d terdiri dari kawasan lingkungan kerja badar udara dan KKOP;
- (2) Kawasan lingkungan kerja bandar udara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk fasilitas pokok penerbangan yang meliputi fasilitas sisi udara, fasilitas sisi darat, fasilitas navigasi penerbangan, fasilitas alat bantu pendaratan visual, dan fasilitas komunikasi penerbangan serta fasilitas penunjang bandar udara yang meliputi fasilitas penginapan/hotel, fasilitas penyediaan toko dan restoran, fasilitas penempatan kendaraan bermotor, fasilitas perawatan pada umumnya dan fasilitas lainnya yang menunjang secara langsung atau tidak langsung kegiatan bandar udara.
- (3) KKOP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk zona rancangan pendaratan dan lepas landas, zona kemungkinan bahaya kecelakaan, zona di bawah permukaan horizontal dalam, dan zona permukaan kerucut, dan zona permukaan transisi dengan luas KKOP 400 ha (empat ratus hektar).
- (4) Di KKOP dilarang untuk kegiatan yang menimbulkan asap, menghasilkan cahaya serta memelihara burung yang mengganggu keselamatan penerbangan.
- (5) Untuk keselamatan penerbangan, kegiatan budi daya tanaman yang diperkenankan di kawasan penyangga landasan pacu hanyalah budi daya tanaman semusim.
- (6) Di kawasan penyangga tidak diperkenankan adanya bangunan selain untuk kepentingan yang berkaitan dengan penerbangan.
- (7) Ketentuan mengenai kawasan lingkungan kerja bandar udara dan KKOP berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 75

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk gardu induk;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi listrik;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU); dan
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas.
- (2) Peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
- a. zona pembangkit tenaga listrik terdiri dari zona manfaat pembangkit listrik dan zona penyangga;
- b. zona manfaat pembangkit listrik adalah untuk bangunan dan peralatan pembangkit listrik;
- c. zona peyangga dilarang untuk kegiatan yang menganggu keselamatan operasional pembangkit tenaga listrik; dan
- d. pada setiap lokasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi dan menengah
yang berpotensi membahayakan keselamatan umum harus diberi tanda peringatan yang jelas.
- (3) Peraturan zonasi untuk gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. zona gardu induk terdiri dari zona manfaat dan zona bebas;
- b. zona manfaat adalah untuk instalasi gardu induk dan fasilitas pendukungnya; dan
- c. zona bebas berjarak minimum 20 (dua puluh) meter di luar sekeliling gardu induk dan dilarang untuk bangunan dan kegiatan yang mengganggu operasional gardu induk.
- (4) Peraturan zonasi untuk jaringan transmisi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan dengan ketentuan:
- a. zona jaringan transmisi terdiri dari ruang bebas dan ruang aman;
- b. zona ruang bebas harus dibebaskan baik dari orang, maupun benda apapun demi keselamatan orang, makhluk hidup, dan benda lainnya;
- c. zona ruang aman adalah untuk kegiatan apapun dengan mengikuti jarak bebas minimum vertikal dan horizontal; dan
- d. ketinggian serta jarak bangunan, pohon, pada zona ruang aman mengikuti ketentuan minimum terhadap konduktor dan as menara, mengacu padaketentuan tentang Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (5) Peraturan zonasi untuk Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diarahkan dengan ketentuan:
- a. lahan yang dipergunakan untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tidak berdampingan dengan fasilitas kesehatan;
- b. dalam radius 30 (tiga puluh) meter dari tempat pompa dan tangki penyimpanan bahan bakar tidak diperkenankan kegiatan yang menggunakan nyala api atau kegiatan lain yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran; dan
- c. jalan keluar masuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) minimal 6 (enam) meter dan memberikan kemudahan untuk berbelok ke tempat pompa dan ke tempat antrian dekat pompa, mudah pula untuk berbelok pada saat keluar dari tempat pompa tanpa halangan dan jarak pandang yang baik bagi pengemudi pada saat kembali memasuki jalan raya.
- (6) Peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diarahkan dengan ketentuan:
- a. jaringan pipa minyak dan gas berada pada jalur yang berjarak lebih dari 4 (empat) mil laut dari garis pantai ke arah laut;
- b. pada alur pelayaran dari Pelabuhan Kuala, pipa minyak dan gas berada pada kedalaman lebih dari 7 (tujuh) meter dari permukaan air laut rata-rata; dan
- c. pada alur pelayaran dari Pelabuhan Sedau, pipa minyak dan gas berada pada kedalaman lebih dari 10 (sepuluh) meter dari permukaan air laut rata-rata.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 76

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan tetap dan sentral telekomunikasi; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan bergerak selular.
- (2) Peraturan zonasi untuk jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
- a. zonasi jaringan tetap terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang bebas;
- b. zona ruang manfaat adalah untuk tiang dan kabel dan dapat diletakkan pada zona manfaat jalan; dan
- c. zona ruang bebas dibebaskan dari bangunan dan pohon yang dapat mengganggu fungsi jaringan.
- (3) Peraturan zonasi untuk sentral telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
- a. zonasi sentral telekomunikasi terdiri dari zona fasilitas utama dan zona fasilitas penunjang;
- b. zona fasilitas utama adalah untuk instalasi peralatan telekomunikasi;
- c. zona fasilitas penunjang adalah untuk bangunan kantor pegawai, dan pelayanan publik;
- d. persentase luas lahan terbangun maksimal sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- e. prasarana dan sarana penunjang terdiri dari parkir kendaraan, sarana kesehatan, ibadah, gudang peralatan, papan informasi, dan loket pembayaran.
- (4) Peraturan zonasi untuk jaringan bergerak selular (menara telekomunikasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. zona menara telekomunikasi terdiri dari zona manfaat dan zona aman;
- b. zona manfaat adalah untuk instalasi menara baik di atas tanah atau di atas bangunan;
- c. zona aman adalah zona sejauh radius sesuai tinggi menara dan dilarang dari kegiatan yang mengganggu;
- d. menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas. sarana pendukung antara lain pentanahan ( grounding ), penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan ( aviation obstruction light ), dan marka halangan penerbangan ( aviation obstruction marking ), identitas hukum antara lain nama pemilik, lokasi, tinggi, tahun pembuatan/pemasangan, kontraktor, dan beban maksimum menara;
- e. dilarang membangun menara telekomunikasi pada bangunan bertingkat yang menyediakan fasilitas helipad;
- f. jarak menara Base Tranceiver Station (BTS) yang baru dengan menara Base Tranceiver Station (BTS) yang telah ada antara 4 (empat) hingga 5 (lima) kilometer;
- g. tinggi maksimum menara telekomunikasi yang berupa menara rangka adalah 82 (delapan puluh dua) meter apabila dibangun di luar KKOP dan mengikuti ketentuan mengenai KKOP Bandar Udara Singkawang apabila dibangun di KKOP;
- h. menara telekomunikasi dilarang dibangun pada lahan dengan topografi lebih dari 800 (delapan ratus) meter dari permukaan laut dan kemiringan lereng lebih dari 20% (dua puluh persen); dan
- i. demi efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang, maka menara harus digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 77

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf g meliputi ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sungai.
- (2) Peraturan zonasi untuk jaringan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan dengan ketentuan:
- a. zonasi jaringan sungai terdiri dari zona sempadan, zona manfaat, dan zona penguasaan;
- b. zona sempadan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai dan dilarang untuk membuang sampah, limbah padat dan/atau cair dan mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha;
- c. zona manfaat sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah untuk mata air, palung sungai dan daerah sempadan yang telah dibebaskan;
- d. zona penguasaan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah untuk dataran banjir, daerah retensi, bantaran atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan;
- e. pemanfaatan lahan di zona sempadan adalah untuk kegiatan budidaya pertanian dan kegiatan budidaya lainnya yang tidak mengganggu fungsi perlindungan aliran sungai;
- f. persentase luas RTH pada zona penguasaan sebagaimana dimaksud pada huruf a minimal 15% (lima belas persen);
- g. garis sempadan sungai bertanggul paling kurang 15 (lima belas) meter untuk Sungai Selakau dan 10 (sepuluh) meter untuk sungai lainnya yang merupakan saluran drainase primer.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 78

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan prasarana perkotaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf h, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transmisi tenaga listrik;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan limbah; dan
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan.
- (2) Peraturan zonasi untuk sistem jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
- a. di sepanjang jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) ditetapkan sebagai Jalur Hijau Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang lebarnya 40 (empat puluh) meter; dan
- b. Jalur Hijau Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budi daya pertanian tanaman pangan dengan komoditas tanaman semusim.
- (3) Peraturan zonasi untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. zonasi penyediaan air minum terdiri dari zona unit air baku, zona unit produksi, zona unit distribusi, zona unit pelayanan dan zona unit pengelolaan;
- b. zona unit air baku adalah untuk bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya;
- c. zona unit produksi adalah untuk prasarana dan sarana pengolahan air baku menjadi air minum;
- d. zona unit distribusi adalah untuk sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan;
- e. zona unit pelayanan adalah untuk sambungan rumah, hidran umum, dan hidran kebakaran;
- f. zona unit pengelolaan adalah untuk pengelolaan teknis yang meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan dan pemantauan dari unit air baku, unit produksi dan unit distribusi dan pengelolaan nonteknis yang meliputi administrasi dan pelayanan;
- g. persentase luas lahan terbangun pada zona unit air baku maksimal 20% (dua puluh persen);
- h. persentase luas lahan terbangun pada zona unit produksi maksimal 40% (empat puluh persen);
- i. persentase luas lahan terbangun pada zona unit distribusi maksimal 20% (dua puluh persen);
- j. unit produksi terdiri dari bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum;
- k. limbah akhir dari proses pengolahan air baku menjadi air minum wajib diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sumber air baku atau daerah terbuka;
- l. unit distribusi wajib memberikan kepastian kuantitas, kualitas air, dan jaminan kontinuitas pengaliran 24 (dua puluh empat) jam per hari; dan
- m. untuk mengukur besaran pelayanan pada sambungan rumah dan hidran umum harus dipasang alat ukur berupa meter air yang wajib ditera secara berkala oleh instansi yang berwenang.
- (4) Peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan dengan ketentuan:
- a. zona jaringan drainase terdiri dari zona manfaat dan zona bebas;
- b. zona manfaat adalah untuk penyaluran air dan dapat diletakkan pada zona manfaat jalan;
- c. zona bebas di sekitar jaringan drainase dibebaskan dari kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran penyaluran air; dan
- d. pemeliharan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas ruang milik jalan.
- (5) Peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi limbah domestik, limbah industri,dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (6) Peraturan zonasi untuk sistem jaringan limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diarahkan dengan ketentuan:
- a. zona limbah domestik terpusat tidak berada di daerah hulu dari sumber air baku dan berjarak lebih dari 1 (satu) kilometer di daerah hilir sumber air baku;
- b. zona limbah domestik terpusat terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
- c. zona ruang manfaat adalah untuk bangunan atau instalasi pengolahan limbah;
- d. zona ruang penyangga berupa RTH sabuk hijau yang dilarang untuk kegiatan yang mengganggu fungsi pengolahan limbah hingga jarak 100 (seratus) meter dari sekeliling ruang manfaat;
- e. persentase luas lahan terbangun maksimal sebesar 10% (sepuluh persen);
- f. pelayanan minimal sistem pembuangan air limbah berupa unit pengolahan kotoran manusia/tinja dilakukan dengan menggunakan sistem setempat atau sistem terpusat agar tidak mencemari daerah tangkapan air/resapan air baku;
- g. perumahan dengan kepadatan rendah hingga sedang, setiap rumah wajib dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah setempat atau individual yang berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur;
- h. perumahan dengan kepadatan tinggi, wajib dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah terpusat atau komunal, dengan skala pelayanan satu lingkungan hingga satu kelurahan serta memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat; dan
- i. sistem pengolahan limbah domestik pada kawasan dapat berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sistem konvensional atau alamiah dan pada bangunan tinggi berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan teknologi modern.
- (7) Peraturan zonasi untuk sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (8) Peraturan zonasi untuk Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diarahkan dengan ketentuan:
- a. zona Tempat Penampungan Sementara (TPS) tidak berada di daerah hulu dari sumber air baku dan berjarak lebih dari 500 (lima ratus) meter di daerah hilir sumber air baku;
- b. zona Tempat Penampungan Sementara (TPS) terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
- c. zona ruang manfaat adalah untuk penampungan sampah dan tempat peralatan angkutan sampah;
- d. zona ruang penyangga berupa RTH sabuk hijau yang dilarang untuk kegiatan yang mengganggu penampungan dan pengangkutan sampah sampai sejarak 10 (sepuluh) meter dari sekeliling zona ruang manfaat;
- e. persentase luas lahan terbangun sebesar 10% (sepuluh persen);
- f. dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa ruang pemilahan, gudang, tempat pemindah sampah yang dilengkapi dengan landasan kontainer dan pagar tembok keliling; dan
- g. luas lahan minimal 100 (seratus) meter persegi untuk melayani penduduk 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa.
- (9) Peraturan zonasi untuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diarahkan dengan ketentuan:
- a. zona Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) tidak berada di daerah hulu dari sumber air baku dan berjarak lebih dari 1 (satu) kilometer di daerah hilir sumber air baku;
- b. zona Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
- c. zona ruang manfaat adalah untuk kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah;
- d. zona ruang penyangga berupa RTH sabuk hijau yang dilarang untuk kegiatan yang mengganggu pemrosesan sampah sampai sejarak 300 (tiga ratus) meter untuk perumahan kepadatan rendah dan 3 (tiga) kilometer untuk bandar udara dari sekeliling zona ruang manfaat;
- e. persentase luas lahan terbangun sebesar 10% (sepuluh puluh persen);
- f. dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa ruang pemilahan, pengomposan sampah organik, gudang, tempat pemindah sampah yang dilengkapi dengan landasan kontainer dan pagar tembok keliling; dan
- g. luas lahan minimal 300 (tiga ratus) meter persegi untuk melayani penduduk pendukung 30.000 (tiga puluh ribu) jiwa.
- (10) Peraturan zonasi untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diarahkan dengan ketentuan:
- a. zona Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) tidak berada di daerah hulu dari sumber air baku dan berjarak lebih dari 2 (dua) kilometer di daerah hilir sumber air baku;
- b. zona Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
- c. zona ruang manfaat adalah untuk pengurugan dan pemrosesan akhir sampah;
- d. zona ruang penyangga berupa RTH sabuk hijau yang dilarang untuk kegiatan yang mengganggu pemrosesan sampah sampai sejarak 300 (tiga ratus) meter untuk perumahan kepadatan rendah dan 3 (tiga) kilometer untuk bandar udara dari sekeliling zona ruang manfaat;
- e. persentase luas lahan terbangun sebesar 20% (dua puluh persen);
- f. dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa lahan penampungan, sarana dan peralatan pemrosesan sampah, jalan khusus kendaraan sampah, kantor pengelola, tempat parkir kendaraan, tempat ibadah, tempat olahraga dan pagar tembok keliling;
- g. menggunakan metode lahan urug terkendali; dan
- h. tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman.
Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Pola Ruang
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 79

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 80

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a terdiri atas:
- a. peraturan zonasi untuk cagar alam;
- b. peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- c. peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
- d. peraturan zonasi untuk RTH kota; dan
- e. peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam.
- (2) Peraturan zonasi untuk cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
- a. kawasan cagar alam dapat dimanfaatkan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyerapan dan/atau penyimpan karbon, dan pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya; dan
- b. di dalam kawasan cagar alam tidak dapat dilakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan pemanfaatan kawasan hutan selain dari yang telah ditetapkan pada huruf a.
- (3) Peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. zona cagar budaya terdiri dari zona inti, zona penyangga, dan zona pengembangan;
- b. zona inti adalah untuk lahan situs dan dilarang melakukan kegiatan yang mengurangi, menambah, mengubah, memindahkan dan mencemari benda cagar budaya;
- c. zona penyangga di sekitar situs adalah untuk kegiatan yang mendukung dan sesuai bagi kelestarian situs serta dilarang untuk kegiatan yang dapat mengganggu fungsi cagar budaya;
- d. zona pengembangan adalah untuk kegiatan dan sarana sosial, ekonomi dan budaya serta dilarang untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip pelestarian benda cagar budaya dan situsnya;
- e. di dalam kawasan cagar budaya dilarang untuk menyelenggarakan:
1. kegiatan yang merusak kekayaan budaya bangsa yang berupa peninggalan sejarah dan bangunan arkeologi;
2. pemanfaatan ruang dan kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
3. pemanfaatan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah dan bangunan arkeologi serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan/atau
4. pemanfaatan ruang yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.
- f. persentase luas lahan terbangun untuk zona inti dan penyangga maksimum 40% (empat puluh persen), dan untuk zona pengembangan maksimum 50% (lima puluh persen).
- (4) Peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang meliputi sempadan sungai, sempadan waduk/danau dan mata air diarahkan dengan ketentuan:
- a. Peraturan zonasi untuk sempadan sungai diarahkan dengan ketentuan:
1. pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidrolis, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
2. dilarang pemanfaatan hasil tegakan; dan
3. dilarang merusak kualitas air sungai, kondisi fisik tepi sungai dan dasar sungai, serta mengganggu aliran air.
- b. Peraturan zonasi untuk sempadan danau/waduk/embung diarahkan dengan ketentuan:
1. pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
2. dilarang pemanfaatan hasil tegakan; dan
3. dilarang merusak kualitas air, kondisi fisik kawasan sekitarnya, dan daerah tangkapan air kawasan yang bersangkutan.
- c. Peraturan zonasi untuk sempadan sekitar mata air dengan ketentuan:
1. pemanfaatan kawasan sempadan sumber air baku/mata air dilakukan untuk perlindungan, pelestarian, peningkatan fungsi sumber air baku/mata air, dan pengendalian daya rusak sumber air baku/mata air/danau melalui kegiatan penatagunaan, perizinan, dan pemantauan; dan
2. luas minimal ruang terbuka hijau di kawasan sempadan mata air/sumber air baku adalah 90% (sembilan puluh persen).
- (5) Peraturan zonasi untuk RTH kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diarahkan dengan ketentuan:
- a. zona RTH adalah untuk RTH kawasan perlindungan setempat berupa RTH sempadan sungai, RTH pengamanan sumber air
baku/mata air, dan rekreasi, serta dilarang untuk kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi ruang terbuka hijau;
- b. proporsi RTH adalah sebesar minimal 30% (tiga puluh persen) yang terdiri dari 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) terdiri dari RTH privat;
- c. pendirian bangunan dibatasi untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya, dan bukan bangunan permanen;
- d. RTH memiliki luas paling sedikit 250 (dua ratus limapuluh) meter persegi, dengan bentuk satu hamparan, atau jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur yang didominasi komunitas tumbuhan;
- e. luas area yang ditanami tanaman atau berfungsi sebagai ruang hijau dalam RTH hutan kota seluas 90% (sembilan puluh persen) hingga 100% (seratus persen) dari luas hutan kota dengan pepohonan yang padat dan rapat;
- f. hutan kota dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas sosial masyarakat secara terbatas, meliputi aktivitas pasif atau aktivitas aktif, wahana pendidikan dan penelitian, kawasan konservasi di luar habitat alami ( ex situ ) berupa taman tumbuhan khusus, wisata alam, rekreasi, penghasil oksigen, serta penghasil produk hasil hutan dan produk hasil pertanian tanaman tahunan yang diizinkan;
- g. RTH hutan kota penyangga dapat dimanfaatkan untuk penghasil produk hasil pertanian tanaman pangan; dan
- h. pemanfaatan RTH hutan kota perbatasan dapat dilakukan apabila penegasan batas wilayah kota telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten yang terkait.
- (6) Peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam berupa rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diarahkan dengan ketentuan:
- a. zona kawasan rawan bencana alam tanah longsor terdiri dari zona tingkat kerawanan tinggi, zona tingkat kerawanan menengah, dan zona tingkat kerawanan rendah;
- b. zona tingkat kerawanan tinggi untuk tipologi A (lereng bukit dan gunung) adalah untuk kawasan lindung, untuk tipologi B dan C (kaki bukit dan gunung, tebing/lembah sungai) adalah untuk kegiatan pertanian, kegiatan pariwisata terbatas dan dilarang untuk
budidaya dan kegiatan yang dapat mengurangi gaya penahan gerakan tanah;
- c. zona tingkat kerawanan menengah untuk tipologi A, B dan C adalah untuk kegiatan perumahan, transportasi, pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan, hutan kota/rakyat/produksi dan dilarang untuk kegiatan industri;
- d. zona tingkat kerawanan rendah tipologi A, B dan C adalah untuk kegiatan budidaya dan dilarang untuk kegiatan industri;
- e. persentase luas lahan terbangun untuk zona tingkat kerawanan tinggi untuk tipologi A maksimum 5% (lima persen) dan untuk tipologi B maksimum 10% (sepuluh persen);
- f. persentase luas lahan terbangun untuk zona tingkat kerawanan menengah untuk tipologi A, B dan C maksimum 40% (empat puluh persen);
- g. persentase luas lahan terbangun untuk zona tingkat kerawanan rendah untuk tipologi A, B dan C maksimum 60% (enam puluh persen); dan
- h. Pemohon izin menyertakan pernyataan bersedia melakukan upaya untuk menjamin terpeliharanya kestabilan lereng terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 81

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perumahan;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perdagangan dan jasa;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan industri;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pusat pemerintahan;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sektor informal;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka non hijau;
- h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan evakuasi bencana; dan
- i. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan budidaya lainnya.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 82

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a diarahkan dengan ketentuan:
- a. zonasi kawasan perumahan terdiri dari zona perumahan dengan kepadatan tinggi, zona perumahan dengan kepadatan sedang, dan zona perumahan dengan kepadatan rendah;
- b. zona perumahan dengan kepadatan tinggi adalah untuk pembangunan perumahan dengan kepadatan bangunan antara 51 (lima puluh satu) hingga 100 (seratus) unit per hektar;
- c. zona perumahan dengan kepadatan sedang adalah untuk pembangunan rumah dan perumahan dengan kepadatan bangunan antara 26 (dua puluh enam) hingga 50 (lima puluh) unit per hektar;
- d. zona perumahan dengan kepadatan rendah adalah untuk pembangunan rumah dengan tipe rumah taman dengan kepadatan bangunan kurang dari 26 (dua puluh enam) unit per hektar;
- e. intensitas kawasan untuk lingkungan kepadatan tinggi, sedang dan rendah dituangkan dalam rencana rinci tata ruang;
- f. prasarana dan sarana minimal perumahan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan;
- g. kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukan pada kawasan perumahan dan tidak memiliki izin harus ditertibkan paling lambat 3 (tiga) tahun sebagai masa transisi setelah ditetapkannya rencana rinci tata ruang;
- h. kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukan pada kawasan perumahan dan memiliki izin harus menyesuaikan pada akhir masa berlaku izin;
- i. kawasan perumahan yang merupakan lahan reklamasi wajib mengikuti ketentuan izin lingkungan.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 83

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. zonasi kawasan perdagangan dan jasa terdiri dari zona perdagangan dan jasa regional, serta zona perdagangan dan jasa lokal;
- b. zona perdagangan dan jasa regional adalah untuk kegiatan perdagangan besar dan eceran, jasa keuangan, jasa perkantoran usaha dan profesional, jasa hiburan dan rekreasi serta jasa kemasyarakatan;
- c. zona perdagangan dan jasa lokal adalah untuk kegiatan perdagangan eceran, jasa keuangan, jasa perkantoran usaha dan profesional, jasa
hiburan dan rekreasi serta jasa kemasyarakatan dan dapat juga perumahan kepadatan tinggi;
- d. dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan dan sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, ruang terbuka serta jaringan utilitas;
- e. memiliki aksesibilitas bagi penyandang cacat;
- f. kegiatan hunian kepadatan menengah dan tinggi diizinkan di kawasan ini maksimum 10% (sepuluh persen) dari total luas lantai;
- g. wajib menyediakan zona penyangga berupa RTH apabila berbatasan langsung dengan kawasan lindung;
- h. pusat perdagangan dan jasa bernuansa internasional;
- i. sarana media ruang luar komersial harus memperhatikan tata bangunan dan tata lingkungan, kestabilan struktur serta keselamatan;
- j. kawasan perdagangan dan jasa yang merupakan lahan reklamasi wajib mengikuti ketentuan izin lingkungan;
- k. kawasan perdagangan dan jasa wajib dilengkapi dengan rencana tapak ( siteplan ); dan
- l. kegiatan industri yang telah memiliki izin dan berada pada kawasan perdagangan dan jasa, harus menyesuaikan dengan peruntukan kawasan perdagangan dan jasa pada akhir masa berlaku izin.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 84

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c diarahkan dengan ketentuan:
- a. zonasi kawasan industri terdiri zona industri polutan dan zona industri non polutan;
- b. zona industri polutan adalah untuk kegiatan industri yang menimbulkan polusi;
- c. zona industri non polutan adalah untuk industri yang tidak menimbulkan polusi;
- d. persentase KDB sebesar 60% (enam puluh persen) dan RTH minimal sebesar 10% (sepuluh persen);
- e. fasilitas penunjang industri meliputi perkantoran industri, terminal barang, tempat ibadah, fasilitas olah raga, pemadam kebakaran, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), rumah telkom, dan jasa-jasa penunjang
industri seperti jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, dan jasa ekspedisi;
- f. pada kawasan industri dapat diizinkan untuk kegiatan lain yang berupa hunian, rekreasi, serta perdagangan dan jasa dengan luas total tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total luas lantai;
- g. memiliki akses yang baik dari dan ke semua kawasan yang dikembangkan dalam wilayah kota terutama akses ke zona perdagangan dan jasa serta bandara;
- h. lokasi zona industri polutif tidak bersebelahan dengan kawasan perumahan, pelabuhan dan pergudangan serta kawasan lindung;
- i. wajib menyediakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai dengan kapasitas produksi;
- j. pembangunan kawasan industri memperhatikan konsep industri berwawasan lingkungan ( eco-industrial park) ;
- k. kawasan industri yang merupakan lahan reklamasi wajib mengikuti ketentuan izin lingkungan; dan
- l. kegiatan lain yang tidak sesuai dan telah memiliki izin yang berada pada kawasan industri, harus menyesuaikan pada akhir masa berlaku izin.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 85

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. zonasi kawasan pariwisata terdiri dari zona usaha jasa pariwisata, zona objek dan daya tarik wisata dan zona usaha sarana pariwisata;
- b. zona usaha jasa pariwisata adalah untuk jasa biro perjalanan wisata, jasa agen perjalanan wisata, jasa pramuwisata, jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran, jasa impresariat, jasa konsultan pariwisata dan jasa informasi pariwisata;
- c. zona objek dan daya tarik wisata adalah untuk objek dan daya tarik wisata alam, objek dan daya tarik wisata budaya dan objek dan daya tarik wisata minat khusus;
- d. zona usaha sarana pariwisata adalah untuk penyediaan akomodasi, makan dan minum, angkutan wisata, wisata bahari, sarana wisata tirta dan kawasan pariwisata;
- e. persentase KDB pada zona usaha jasa pariwisata maksimal sebesar 60% (enam puluh persen) dan RTH minimal 20% (dua puluh persen);
- f. persentase KDB pada zona objek dan daya tarik wisata maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dan RTH minimal 40% (empat puluh persen);
- g. persentase KDB pada zona usaha sarana pariwisata maksimal sebesar 60% (enam puluh persen) dan RTH minimal 20% (dua puluh persen);
- h. prasarana dan sarana minimal meliputi telekomunikasi, listrik, air minum, drainase, pembuangan limbah dan persampahan, WC umum, parkir, lapangan terbuka, pusat perbelanjaan, sarana peribadatan dan sarana kesehatan, persewaan kendaraan, penjualan tiket dan money changer ;
- i. memiliki akses yang terintegrasi dengan terminal dan bandar udara;
- j. perubahan zona pariwisata dimungkinkan untuk tujuan perlindungan lingkungan;
- k. pembangunan objek dan daya tarik wisata alam hutan dapat memanfaatkan zona RTH hutan kota dengan memperhatikan arahan peraturan zonasinya;
- l. kegiatan pariwisata yang telah ada dan belum memiliki izin, diwajibkan untuk mengurus izin sesuai ketentuan yang berlaku paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- m. kegiatan lain yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan pariwisata dan telah memiliki izin harus menyesuaikan dengan peruntukan pariwisata pada akhir masa berlaku izin.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 86

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pusat pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf e diatur dalam rencana rinci tata ruang.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 87

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf f diatur dalam rencana rinci tata ruang.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 88

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf g diatur dalam rencana rinci tata ruang.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 89

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf h diatur dalam rencana rinci tata ruang.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 90

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan budidaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf i meliputi:
- a. peraturan zonasi kawasan pertanian;
- b. peraturan zonasi kawasan pergudangan;
- c. peraturan zonasi kawasan pendidikan;
- d. peraturan zonasi kawasan kesehatan; dan
- e. peraturan zonasi kawasan sosial.
- (2) Peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
- a. zonasi kawasan pertanian terdiri zona pertanian tanaman tahunan, zona pertanian lahan basah, dan zona pertanian lahan kering;
- b. zona pertanian tanaman tahunan adalah untuk pertanian lahan kering;
- c. zona pertanian lahan basah adalah untuk pertanian lahan sawah yang membutuhkan pengairan dan penghasil tanaman pangan;
- d. zona pertanian lahan kering adalah untuk pertanian tanaman pangan tanpa pengairan; dan
- e. pada kawasan pertanian lahan basah tidak diizinkan untuk kegiatan selain kegiatan pertanian lahan basah.
- (3) Peraturan zonasi kawasan pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. pergudangan diarahkan untuk kegiatan penyimpanan barang;
- b. intensitas ruang untuk zona pergudangan diarahkan maksimal KDB 50% (lima puluh persen) dan minimal KDH 30% (tiga puluh persen); dan
- c. dilengkapi dengan sarana pelataran parkir untuk kendaraan besar, bongkar muat barang dan tempat penumpukkan barang sementara.
- (4) Peraturan zonasi kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan dengan ketentuan:
- a. zonasi kawasan pendidikan terdiri dari zona pendidikan umum dan zona pendidikan khusus;
- b. zona pendidikan umum adalah untuk Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan perguruan tinggi;
- c. zona pendidikan khusus adalah untuk pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan kegiatan keterampilan;
- d. intensitas ruang untuk kawasan pendidikan adalah maksimal KDB 50% (lima puluh persen) dan minimal KDH 30% (tiga puluh persen);
- e. prasarana dan sarana penunjang meliputi aksesibilitas bagi penyandang cacat, sarana olahraga, ibadah, kesehatan, perbelanjaan skala lokal dan pelataran parkir;
- f. kegiatan lain berupa hunian dan rekreasi diizinkan di kawasan ini maksimum 10% (sepuluh persen) dari total luas lantai;
- g. wajib menyediakan zona penyangga berupa RTH apabila berbatasan langsung dengan kawasan lindung, kawasan yang menghasilkan limbah beracun dan berbahaya dan kawasan yang menimbulkan gangguan kebisingan;
- h. dilarang membangun menara telekomunikasi dan papan reklame; dan
- i. kawasan pendidikan yang merupakan lahan reklamasi wajib mengikuti ketentuan izin lingkungan.
- (5) Peraturan zonasi kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kawasan kesehatan adalah untuk bangunan dan fasilitas kesehatan, kegiatan emergensi/evakuasi dan fasilitas penunjang kesehatan;
- b. intensitas ruang untuk kawasan kesehatan adalah maksimal KDB 50% (lima puluh persen) dan minimal KDH 30% (tiga puluh persen);
- c. prasarana dan sarana penunjang meliputi fasilitas parkir, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), jalur evakuasi dan helipad;
- d. kawasan kesehatan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain berupa hunian, pendidikan dan riset serta rekreasi, olahraga dengan luas total tidak melebihi 10% (sepuluh persen) total luas lantai; dan
- e. kawasan kesehatan menyediakan zona penyangga terhadap gangguan dari lingkungan sekitarnya.
- (6) Peraturan zonasi kawasan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kawasan sosial diarahkan untuk kegiatan layanan sosial yang dilakukan di dalam atau luar panti, baik oleh pemerintah maupun
swasta untuk memberi bantuan sosial bagi anak-anak, orang tua dan orang yang mempunyai keterbatasan/ketidakmampuan untuk menjaga diri, seperti panti wreda, panti asuhan, panti rehabilitasi, pembinaan masyarakat terasing dan pembinaan mental;
- b. intensitas ruang untuk kawasan kesehatan diarahkan maksimal KDB 50% (lima puluh persen) dan minimal KDH 30% (tiga puluh persen); dan
- c. dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang untuk manula dan penyandang cacat.
Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan
Paragraf 1
Umum
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 91

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b merupakan pedoman bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang kota terdiri atas:
- a. izin prinsip;
- b. izin lokasi;
- c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
- d. izin mendirikan bangunan; dan
- e. izin lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pejabat Pemerintah Kota yang berwenang menerbitkan perizinan penataan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai rencana tata ruang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 92

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4) huruf a diwajibkan bagi perusahaan yang akan melakukan investasi yang berdampak luas terhadap lingkungan sekitarnya.
- (2) Izin prinsip diberikan oleh Walikota bagi pemohon yang memenuhi persyaratan.
- (3) Bagi pemohon yang melakukan kegiatan investasi yang tidak berdampak luas, tidak memerlukan izin prinsip dan dapat langsung mengajukan permohonan izin lokasi.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 93

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4) huruf b diberikan kepada perusahaan yang sudah mendapat persetujuan penanaman modal untuk memperoleh tanah yang diperlukan.
- (2) Jangka waktu izin lokasi dan perpanjangannya mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Perolehan tanah oleh pemegang izin lokasi harus selesai dalam jangka waktu berlakunya izin lokasi.
- (4) Permohonan izin lokasi yang disetujui harus diberitahukan kepada masyarakat setempat.
- (5) Permohonan izin lokasi yang ditolak harus diberitahukan kepada pemohon beserta alasannya.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 94

- (1) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4) huruf c diberikan berdasarkan rencana tata ruang, rencana rinci tata ruang dan/atau peraturan zonasi sebagai persetujuan terhadap kegiatan budidaya secara rinci yang akan dikembangkan dalam kawasan.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang harus mendapatkan izin penggunaan pemanfaatan tanah.
- (3) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun, serta dapat diperpanjang 1 (satu) kali berdasarkan permohonan yang bersangkutan.
- (4) Izin penggunaan pemanfaatan tanah yang tidak diajukan perpanjangannnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan batal dengan sendirinya.
- (5) Apabila pemohon ingin memperoleh kembali izin yang telah dinyatakan batal dengan sendirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mengajukan permohonan baru.
- (6) Untuk memperoleh izin penggunaan pemanfaatan tanah, permohonan diajukan secara tertulis kepada Pemerintah Kota.
- (7) Perubahan izin penggunaan pemanfaatan tanah yang telah disetujui wajib dimohonkan kembali secara tertulis kepada Pemerintah Kota.
- (8) Permohonan izin penggunaan pemanfaatan tanah ditolak apabila tidak sesuai dengan rencana tata ruang, rencana rinci tata ruang dan/atau peraturan zonasi serta persyaratan yang ditentukan atau lokasi yang dimohon dalam keadaan sengketa.
- (9) Pemerintah Kota dapat mencabut izin penggunaan pemanfaatan tanah yang telah dikeluarkan apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya.
- (10) Izin penggunaan pemanfaatan tanah berlaku sesuai kaidah planologi, yang diberikan berdasarkan ketentuan:
- a. tata bangunan dan lingkungan;
- b. peruntukan dan fungsi bangunan;
- c. perpetakan/kavling;
- d. Garis Sempadan Bangunan (GSB);
- e. KLB, KDB dan KDH;
- f. rencana elevasi ( grading plan );
- g. rencana jaringan utilitas;
- h. rencana jaringan jalan; dan
- i. perencanaan/peruntukan lingkungan.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 95

- (1) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4) huruf d diberikan berdasarkan surat penguasaan tanah, rencana tata ruang, rencana rinci tata ruang, peraturan zonasi dan persyaratan teknis lainnya.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang akan melaksanakan pembangunan fisik harus mendapatkan izin mendirikan bangunan.
- (3) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai pembangunan fisik selesai sesuai dengan izin yang diberikan.
- (4) Setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan pembangunan fisik tanpa memiliki izin mendirikan bangunan akan dikenakan sanksi.
- (5) Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan permohonan diajukan secara tertulis kepada Pemerintah Kota.
- (6) Perubahan izin mendirikan bangunan wajib dimohonkan kembali secara tertulis kepada Pemerintah Kota.
- (7) Permohonan izin mendirikan bangunan ditolak apabila tidak sesuai dengan fungsi bangunan, ketentuan atas KDB, KLB, GSB, dan ketinggian bangunan, garis sempadan yang diatur dalam rencana tata ruang serta persyaratan yang ditentukan atau lokasi yang dimohon dalam keadaan sengketa.
- (8) Pemerintah Kota dapat mencabut izin mendirikan bangunan yang telah dikeluarkan apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya.
- (9) Terhadap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang kawasan dikenakan retribusi izin mendirikan bangunan.
- (10) Besarnya retribusi izin mendirikan bangunan ditetapkan berdasarkan fungsi lokasi, peruntukan, ketinggian tarif dasar fungsi, luas penggunaan ruang serta biaya pengukuran.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin mendirikan bangunan diatur dengan Peraturan Daerah.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 96

- (1) Izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4) huruf e hanya diberikan untuk pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Izin usaha pertambangan diberikan berdasarkan surat penguasaan tanah, Rencana Tata Ruang, Rencana Rinci Tata Ruang, peraturan zonasi dan persyaratan teknis lainnya.
- (3) Izin usaha pertambangan terdiri atas:
- a. IUP Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
- b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (4) IUP diberikan oleh Walikota apabila WIUP berada di dalam wilayah daerah.
- (5) IUP diberikan kepada:
- a. badan usaha;
- b. koperasi; atau
- c. perorangan.
- (6) IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat ketentuan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (7) IUP diberikan hanya untuk 1 (satu) jenis mineral.
- (8) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (9) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (10) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (9), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada walikota sesuai denga kewenangannya.
- (11) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (12) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (13) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan ayat (12) dapat diberikan kepada pihak lain oleh walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (14) IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.
Paragraf 2
Tata Cara Pemberian Izin
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin prinsip, izin lokasi, dan izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Paragraf 1
Umum
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 98

- (1) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Pemberian insentif dimaksudkan untuk mendorong/mempercepat pemanfaatan ruang sesuai dengan pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW, sedangkan disinsentif diberikan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai dengan pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW.
Paragraf 2
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 99

- (1) Bentuk insentif dapat berupa pemberian kompensasi, pengurangan retribusi, imbalan, sewa ruang dan urun saham, penyediaan prasarana dan sarana, penghargaan dan/atau kemudahan perizinan.
- (2) Bentuk disinsentif dapat berupa kenaikan pajak, pembebanan prasarana dasar lingkungan, pembatasan administrasi pertanahan, atau pembatasan proses perizinan.
- (3) Tata cara pemberian insentif dilakukan melalui:
- a. penetapan bagian wilayah kota yang didorong atau dipercepat pertumbuhannya dan penetapan insentif yang diberikan bagi pelaku pembangunan baik secara individu maupun berupa badan usaha;
- b. penetapan bentuk insentif yang akan diberikan pada kawasan yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud huruf a, seperti kemudahan dalam pengurusan administrasi pertanahan, kemudahan pengurusan izin, pembebasan biaya izin mendirikan bangunan, pengurangan pajak diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang; dan
- c. penetapan jangka waktu pemberian insentif bagi pelaku pembangunan atau pemanfaatan ruang.
- (4) Tata cara pengenaan disinsentif dilakukan melalui:
- a. penetapan bagian wilayah kota yang dibatasi pertumbuhannya atau pemanfaatan ruangnya dan penetapan pengenaan disinsentif bagi bentuk pemanfaatan ruang yang dibatasi/dilarang; dan
- b. penetapan bentuk disinsentif yang akan diberlakukan untuk setiap bentuk pemanfaatan ruang yang dibatasi seperti pengenaan pajak yang tinggi, biaya dan persyaratan tambahan dalam administrasi pertanahan, biaya perizinan yang tinggi sebagai pembatasan intensitas pemanfaatan ruang atau berkewajiban menyediakan prasarana lingkungan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kelima
Arahan Sanksi
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 100

- (1) Arahan sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf d terhadap pelanggaran penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pengenaan sanksi administratif dan/atau pengenaan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran penataan ruang yang dapat dikenai sanksi administratif meliputi:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK; dan
- b. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin prinsip, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, dan/atau izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh pejabat berwenang.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 101

- (1) Sanksi administratif dalam pelanggaran penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. penolakan izin;
- g. pembatalan izin;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2), dikenakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan bidang Penataan Ruang.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 102

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
- a. peringatan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya;
- b. peringatan untuk segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku; dan
- c. batas waktu maksimal yang diberikan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan ketentuan:
- a. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kedua yang memuat penegasan terhadap hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama;
- b. pelanggar mengabaikan peringatan kedua, pejabat yang berwenang melakukan penertiban ketiga yang memuat penegasan terhadap hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama dan kedua; dan
- c. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, peringatan kedua dan peringatan ketiga, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan surat keputusan pengenaan sanksi yang dapat berupa penghentian kegiatan sementara, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pemulihan fungsi ruang dan/atau denda administratif.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 103

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b dilakukan melalui penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang berisi:
- a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
- b. peringatan kepada pelanggar untuk menghentikan kegiatan sementara sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
- c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penghentian sementara kegiatan dan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
- d. konsekuensi akan dilakukannya penghentian kegiatan sementara secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah.
- (2) Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban.
- (4) Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa.
- (5) Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 104

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
2. peringatan kepada pelanggar untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
4. konsekuensi akan dilakukannya penghentian sementara pelayanan umum apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan.
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis pelayanan umum yang akan diberhentikan sementara;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud huruf b dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud huruf b, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian sementara pelayanan umum.
- e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
- f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan
rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 105

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. penerbitan surat pemberitahuan penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri menghentikan kegiatan dan menutup lokasi pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
4. konsekuensi akan dilakukannya penutupan lokasi secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
- e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan
ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 106

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. penerbitan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
4. konsekuensi akan dilakukannya pencabutan izin apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin yang akan segera dilaksanakan;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
- d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
- e. penerbitan keputusan pencabutan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin; dan
- f. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk secara permanen menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 107

Penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. penolakan izin dilakukan setelah melalui tahap evaluasi, dan dinilai tidak memenuhi ketentuan rencana tata ruang dan/atau pemanfaatan ruang yang berlaku; dan
- b. setelah dilakukan evaluasi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban memberitahukan kepada pemohon izin perihal penolakan izin yang diajukan, dengan memuat alasan penolakan izin dan hal yang harus dilakukan apabila pemohon akan mengajukan izin baru.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 108

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. penerbitan lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
- b. pemberitahuan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal yang diakibatkan oleh pembatalan izin;
- c. penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- d. pemberitahuan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin, dengan memuat:
1. dasar pengenaan sanksi;
2. hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pemanfaat ruang hingga pembatalan izin dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin; dan
3. hak pemegang izin untuk mengajukan penggantian yang layak atas pembatalan izin, sejauh dapat membuktikan bahwa izin yang dibatalkan telah diperoleh dengan itikad baik;
- e. penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
- f. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 109

Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. penyusunan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian yang harus dipulihkan fungsinya berikut cara pemulihannya;
- b. penerbitan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan pemulihan fungsi ruang agar sesuai dengan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang telah ditetapkan;
3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
4. konsekuensi yang diterima pelanggar apabila mengabaikan surat peringatan;
- c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
- d. pejabat yang berwenang melakukan pemulihan fungsi ruang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu pelaksanaanya; dan
- e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 110

- (1) Apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf c dan huruf d, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang.
- (2) Apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, Pemerintah Kota dapat mengajukan penetapan
pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah Kota atas beban pelanggar di kemudian hari.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 111

Tindak lanjut hasil pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf e meliputi:
- a. penyampaian hasil pengawasan kepada pemangku kepentingan terkait;
- b. penyampaian hasil pengawasan yang terdapat indikasi pelanggaran pidana di bidang penataan ruang kepada penyidik pegawai negeri sipil; dan
- c. pelaksanaan hasil pengawasan.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 112

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf i diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
BAB X
Pasal 113

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:
- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Kota dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.
BAB X
Pasal 114

Dalam pemanfaatan ruang wilayah, setiap orang wajib:
- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
BAB X
Pasal 115

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:
- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Masyarakat berperan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan hak dan kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
BAB X
Pasal 116

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf a berupa:
- a. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
- b. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
- c. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
- d. perumusan konsepsi rencana tata ruang;
- e. penetapan rencana tata ruang; dan/atau
- f. kerja sama dengan Pemerintah Kota dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
BAB X
Pasal 117

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf b dapat berupa:
- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Kota dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X
Pasal 118

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf c dapat berupa:
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
BAB X
Pasal 119

- (1) Tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan cara:
- a. menyampaikan masukan mengenai arahan pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
- b. kerjasama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara:
- a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
- b. kerjasama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. penataan terhadap izin pemanfaatan ruang.
- (3) Tata cara peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara:
- a. menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
- b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;
- c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
BAB X
Pasal 120

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Kota membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
BAB XI - KELEMBAGAAN
Pasal 121

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerja sama lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pemangku kepentingan di bidang penataan ruang, dibentuk BKPRD.
- (2) Pembentukan BKPRD mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB XII - PENINJAUAN KEMBALI DAN PENYEMPURNAAN
Pasal 122

- (1) RTRW berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali satu kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas toritorial wilayah kota yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW dapat ditinjau kembali lebih dari satu kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategis yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kota dan/atau dinamika internal kota.
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 123

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 124

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 125

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 126

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 127

- (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 128

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, dan Pasal 126 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan
2. 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, dan Pasal 126.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
- a. pencabutan izin usaha; dan/atau
- b. pencabutan status badan hukum.
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 129

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, dan Pasal 126, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara perdata.
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 130

- (1) Dalam hal terhadap kawasan hutan yang penetapannya belum mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehutanan pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, RTRWK Singkawang Tahun 2013-2032 beserta album peta disesuaikan dengan peruntukan dan fungsi kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan.
- (2) Pada kawasan hutan yang penetapannya belum mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
- a. tidak dapat diterbitkan atas hak dan perizinan apapun hingga diterbitkannya penunjukan kawasan hutan yang baru; dan
- b. pemanfaatan ruang tidak diperbolehkan dilakukan perluasan dan peningkatan pemanfaatan ruang hingga diterbitkannya penunjukan kawasan hutan yang baru.
- (3) Dalam hal Keputusan Menteri Kehutanan tentang persetujuan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan diterbitkan, Keputusan Menteri Kehutanan tersebut diintegrasikan ke dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032.
- (4) Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Daerah Perubahan, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setelah diterbitkannya penunjukan kawasan hutan yang baru, maka Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan yang baru tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.