Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 18 Tahun 1999
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO ,
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 56
TAHUN2001
TEN TANG
RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRlJKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN Y Ai~G MAHA ESA
BUP ATI TEBO,
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi berikut Peraturan-peraturan pelaksanaannya dan Undang· undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Otonom dapat menetapkan jenis Retribusi melalui Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangan Otonomi dan memenuhi kriteria yang berlaku ;
- b. bahwa berdasarkan kewenangan yang ada pada Pemerintah Kabupaten sebagai Daerah Otonom perlu pengaturan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi, yang semula dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum menjadi tugas Pemerintah Kabupaten ;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi;
1. Undang-undang Nomor 54 tahun 1999 tcntang Pembentukan Kabupatcn Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi clan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara tahun 1999 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tantang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ·(Lemabran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 39567);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah clan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
Dengan persetujuan
DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAI-1 KABUP ATEN TEBO
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAI-1 KABUP ATEN TEBO TENTANG RETRIBUSI
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI Menetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tebo
2. Bupati adalah Bupati Tebo
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo
5. Bagian Pembangunan adalah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tebo.
7. Jasa Konstruksi adalah Jasa yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan prasarana dan atau sarana fisik yang dalam pelaksanaan, pembangunan dan pemanfaatannya menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat pemakai parasarana dan sarana tersebut serta ketertiban pembangunan dan lingkungan.
8. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah izin yang diperlukan bagi perubahan Jasa Konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan di bidang usaha jasa konstruksi yang diberikan oleh Bupati.
9. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Kommanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Finna, Kongsi, Koperasi, Y ayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
10. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas Kegiatan tertentu Pemerintah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan unruk pembinaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan Sumber Daya Alam, Barang, Prasarana, Sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum clan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah pungutan atas pemberian Izin Usaha Jasa Kontruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau badan.
BAB II - NAMA ORJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut Retribusi Daerah atas pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 3

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan Retribusi Perizinan tertentu.
BAB IV - PRINSIP PENETAP AN TARIF
Pasal 4

Penetapan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya peyelenggaraan kegiatan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.
BAB V - LINGKUP BADAN USAHA
Pasal 5

Linkup bidang usaha Jasa Konstruksi meliputi kegiatan usaha konsultasi (konsultan) dan atau Uaha Jasa pelaksanaan konstruksi.
BAB V - LINGKUP BADAN USAHA
Pasal 6

Dalam menjalankan usahanya penanggung jawab perusahaan wajib :
- a. Memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan di dalam surat izm Usaha Jasa Konstruksi.
- b. Menjamin mutu basil kerja sesuai dengan persyaratan teknis.
- c. Menjalankan usahanya sesuai dengan nomor dan tatacara pengusahaan di bidang usaha jasa konstruksi.
- d. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang menyangkut tenaga kerja, kegiatan usaha, keamanan, keselamatan serta kelestarian lingkungan.
BAB VI - PERI ZIN AN
Pasal 7

- (1) Setiap Usaha Jasa Konstruksi harus memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (2) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi dinyatakan tidak berlaku 1agi apabila:
- a. Perusahaan yang bersangkutan dikenakan sanksi pencabutan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SITJJK).
- b. Perusahaan yang bersangkutan menghentikan kegiatan usahanya.
- (4) Penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b wajib diberitahukan secara tertulis kepada Bupati.
BAB VII - STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Untuk permohonan dan pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi dikenakan biaya sebesar RP. 250.000,dengan perincian sebagai berikut :
- a. Formulir Surat Permohonan Izin Rp. 50.000,-
- b. Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi
4. Rp. 200.000,-
- (2) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi yang dikenakan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah.
BAB VIII - SEKRET ARIAT
Pasal 9

Penyelenggara Pemberian Izin Usaha Jasa Kontruksi dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo.
BAB IX - WILAYAHPEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut di wilayah Kabupaten Tebo.
BAB X - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi.
- (2) Jenis sanksi terdiri dari Peringatan tertulis, pembekuan clan pencabutan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SillJK).
BAB XI - PENYIDIKAN
Pasal 12

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Unclang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerirna, mencari, mengumpulkan clan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak piclana dibiclang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau baclan tetang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak piclana Retribusi Daerah.
- c. Meminta keterangan clan bahan bukti dari orang pribadi atau baclan sehubungan dengan tindak piclana dibidang Retribusi Daerah.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan clan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak piclana dibidang Retribusi Daerah.
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan clan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di biclang Retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti clan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan seclang berlangsung clan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
1. Memanggil orang untuk didengar keterangannya clan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah.
- J. Menghentikan penyidikan dalam hal tindak piclana Retribusi Daerah.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibiclang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan clan menyampaikan basil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-unclang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XII - KETE1'TUA1~ PIDANA
Pasal 13

- ( 1) Wajib Retribusi yang tidak dilaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp.5.000.000,(Lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XII - KETE1'TUA1~ PIDANA
Pasal 14

- (1) Penggunaan tenaga asing di bidang usaha jasa konstruksi dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di bidang usaha jasa konstruksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB XIII - KETENTUANPERALilIAN
Pasal 15

- (1) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan masa berlakunya belwn berakhir, masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2001, untuk selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) yang masa berlakunya telah berakhir, wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XVI - KETENTUAN PENlITUP
Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
·.J
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar supaya orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.
Ditetapkan di Muara Tebo Pada tangal 9 Nop~ber 2001
LEMBARAN DAERI\H KABUPATEN TEBO T AHUN 2001 NOMOR 56-
--- H. DARKUTNI, SH Pembina Utama Muda NIP. 430004928
Diundangkan di Muara Tebo
\_
Pada tanggal 10 Nopember 2001
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO
k