PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 20 Tahun 2014
Tentang BUPATI KAYONG UTARA,
Berlaku: 1 Desember 2014
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAYONG UTARA,
- a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme menuju tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) diperlukan pertanggungjawaban dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah serta kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu dilakukan evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah secara intensif;
- c. bahwa bersadarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan pedoman evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
Mengingat :
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daearah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 793);
11. Keputusan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara Nomor : KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Kinerja Instanasi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
14. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 36);
15. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2010, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di
Menetapkan
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 119).
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah di Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
5. Inspektorat adalah SKPD yang melaksanakan tugas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara secara sistematik dan melembaga.
7. Pedoman evaluasi LAKIP adalah panduan dalam pelaksanaan evaluasi internal terhadap laporan akuntabilitaskinerja satuan kerja perangkat daerah oleh Inspektorat Inspektorat Kabupaten Kayong Utara.
8. Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi-solusi atas permasalahan yang ditemukan.
9. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran dan tujuan yang
telah ditetapkan di dalam rencana strategis melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
10. Evaluasi LAKIP adalah kegiatan analisis kritis, penilaian yang sistematis, pemberian atribut, pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas satuan kerja perangkat daerah oleh Inspektorat Kabupaten Kabupaten Kayong Utara.
11. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah laporan Inspektorat yang menyajikan informasi pelaksanaan sistem AKIP dan evaluasi ataskinerja satuan kerja perangkat daerah yang dievaluasi sehingga diperoleh data sebagai bahanperbaikan.
BAB II - PELAKSANAAN EVALUASI LAKIP
Pasal 2

- (1) Inspektorat melaksanakan evaluasi LAKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
- (2) Evaluasi LAKIP sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun selambat-lambatnya pada bulan Maret pada tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi LAKIP dilaksanakan dengan menggunakan kertas kerja evaluasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Hasil evaluasi LAKIP sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam bentuk LHE yang ditandatangani oleh Inspektur.
- (5) LHE LAKIP diterbitkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah selesainya pelaksanaan evaluasi LAKIP.
- (6) Ikhtisar hasil LHE LAKIP disampaikan kepada Bupati, SKPD terkait, dan tembusan disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat pada bulan September.
- (7) Rencana kegiatan evaluasi LAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam program kerja pengawasan tahunan Inspektorat.
BAB III - PEDOMAN EVALUASI LAKIP
Pasal 3

Pedoman Evaluasi LAKIP meliputi:
- a. maksud dan tujuan;
- b. metodologi evaluasi;
- c. teknik evaluasi;
- d. materi evaluasi;
- e. kertas kerja evaluasi;
- f. penilaian dan penyimpulan; dan
- g. pelaporan hasil evaluasi.
BAB III - PEDOMAN EVALUASI LAKIP
Pasal 4

Materi evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:
- a. perencanaan kinerja;
- b. pengukuran kinerja;
- c. pelaporan kinerja;
- d. evaluasi kinerja; dan
- e. capaian kinerja.
BAB III - PEDOMAN EVALUASI LAKIP
Pasal 5

Perencanaan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
- a. dokumen rencana strategik;
- b. dokumen rencana kerja tahunan; dan
- c. dokumen penetapan kinerja.
BAB III - PEDOMAN EVALUASI LAKIP
Pasal 6

Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
- a. indikator kinerja; dan
- b. pengukuran kinerja.
BAB III - PEDOMAN EVALUASI LAKIP
Pasal 7

Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:
- a. pemenuhan pelaporan;
- b. penyajian informasi kinerja; dan
- c. pemanfaatan informasi kinerja.
BAB III - PEDOMAN EVALUASI LAKIP
Pasal 8

Pencapaian sasaran/kinerja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:
- a. ketepatan sasaran;
- b. ketepatan indikator kinerja;
- c. ketepatan target;
- d. keandalan informasi mengenai kinerja; dan
- e. keselarasan kinerja outcome program dan kegiatan dengan outcome sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang ingin dicapai dalam rencana strategis.
BAB III - PEDOMAN EVALUASI LAKIP
Pasal 9

Uraian Pedoman Evaluasi LAKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.
Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 1 Desember 2014
BUPATI KAYONG UTARA,
HILDI HAMID
Diundangkan di Sukadana pada tanggal 1 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,
HENDRI SISWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2014 NOMOR 20
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR
: 20 TAHUN 2014
TANGGAL : 1 DESEMBER 2014
PEDOMAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
I. PENDAHULUAN.
A. Latar Belakang.
Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) yang diselenggarakan satuan kerja perangkat daerah sebagai implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, perlu dibangun sistem pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan di dalam laporan kinerja instansi pemerintah yang merupakan satu kesatuan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP).
Sistem AKIP diimplementasikan secara 'self assesment' oleh masingmasing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi.Pelaksanaan sistem dengan mekanisme semacam itu, memerlukan evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.
Di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah ditetapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program perioritas daerah yang memuat target capaian kinerja daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Bupati Kayong Utara perlu mengetahui sejauh mana pengaruh implementasi sistem AKIP terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja satuan kerja perangkat daerah melalui program-program perioritas yang ditetapkan di dalam RPJMD. Untuk mencapai maksud tersebut, pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi sebagai bagian yang inherent dengan Sistem AKIP haruslah direncanakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
B. Maksud dan Tujuan.
Pedoman evaluasi internal laporan akuntabilitas kinerja pemerintah satuan kerja perangkat deerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kayong Utara dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi Inspektorat Kabupaten Kayong Utara di dalam melaksanakan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten kayong Utara, sebagai berikut:
- a. Pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
- b. Pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi;
- c. Penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi;
- d. Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan mekanisme pelaporan hasil
- e. evaluasi serta proses pengolahan datanya.
Tujuan evaluasi laporan akuntabilatas kinerja instansi pemerintah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara adalah sebagai berikut:
- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
- b. Menilai akuntabilitas kinerja SKPD di Kabupaten Kayong Utara;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas masing-masing SKPD di Kabupaten Kayong Utara.
- d. Memantau tindak lanjut laporan hasil evaluasi (LHE) LAKIP tahun sebelumnya.
C. Ruang Lingkup Evaluasi
Ruang lingkup evaluasi meliputi:
1. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sistem AKIP) danpencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten Kayong Utara.
2. Evaluasi dilakukan terhadap seluruh satuan kerja perangkat daerah dan diperioritaskan pada sekurang-kurangnya 5 (lima) SKPD .
3. Pemeringkatan hasil evaluasi LAKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
D. Pengertian Umum
1. Evaluasi LAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi/unit kerja pemerintah. Dalam banyak hal, evaluasi dapat dilakukan melalui monitoring terhadap sistem yang ada, namun ada kalanya evaluasi juga memerlukan data dari luar, informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi yang ada pada instansi tidak memadai. Evaluasi dapat dilakukan dengan tidak harus tergantung pada kelengkapan dan keakuratan data yang ada.Informasi yang memadai dapat digunakan untuk mendukung argumentasi mengenai perlunya perbaikan.Penggunaan data untuk evaluasi diprioritaskan pada kecepatan memperoleh data dan kegunaannya. Dengan demikian, hasil evaluasi akan lebih cepat diperoleh dan tindakan perbaikan dapat segera dilakukan.
2. Berbeda dengan audit, evaluasi lebih memfokuskan pada pengumpulan data dan analisis untuk membangun argumentasi bagi perumusan saran/rekomendasi perbaikan.Sifat evaluasi lebih persuasif, analitik, dan memperhatikan kemungkinan penerapannya.
2. Instansi Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menurut peraturan perundangan yang berlaku terdiri dari: Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Markas Besar TNI (meliputi : Markas Besar TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, angkatan Laut), Kepolisian Republik Indonesia, Kantor Perwakilan Pemerintah RI di Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Perangkat Pemerintah Provinsi, Perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota, dan lembaga/badan lainnya yang dibiayai dari anggaran Negara.
3. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
4. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
5. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK), atau target capaian dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
6. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi:
7. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan sebagaimana telah ditetapkan di dalam dokumen rencana strategis SKPD.
8. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan, serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBD Kabupaten Kayong Utara
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut.
11. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, tujuan program, dan kebijakan.
12. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
13. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
14. Efektifitas berkaitan dengan pencapaian tujuan atau hasil (outcome) yang ditetapkan dari program, operasi, kegiatan dan proses yang dilaksanakan. Keluaran (output) sektor publik umumnya adalah jasa berupa layanan terhadap masyarakat. Output dikatakan efektif bila memberikan pengaruhsesuai dengan hasil yang diharapkan (outcome)
15. Efisiensi berhubungan dengan produktivitas sumber daya, seperti misalnya memaksimumkan kuantitas dan kualitas keluaran (output) dengan masukan (input) tertentu, atau meminimumkan input untuk menghasilkan output dengan kuantitas dan kualitas tertentu. Efisiensi lazimnya dinyatakan dalam bentuk indeks, rasio, unit atau bentuk lainnya (misalnya: dalam bentuk perbandingan).
16. Ekonomis berkaitan dengan perolehan sumber daya dengan kualitas dan kuantitas yang tepat/sesuai pada waktu yang tepat dengan biaya terendah.
17. Indikator Kinerja adalah deskripsi kuantitatif dan/atau kualitatif terhadap capaian kinerja. Indikator kinerja digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai dan melihat perkembangan kinerja yang dicapai selama jangka waktu tertentu.
18. Bobot Nilai adalah suatu nilai yang menggambarkan tingkat prestasi kinerja yang dicapai untuk masing-masing indikator.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerahyang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan dengan peraturan daerah dan peraturan bupati.
II. PEDOMAN EVALUASI INTERNAL.
A. Strategi Evaluasi Internal.
1. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah difokuskan untuk peningkatan mutu penerapan manajemen berbasis kinerja (Sistem AKIP) dan peningkatan kinerja satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam rangka mewujudkan satuan kerja perngkat daerah yang berorientasi pada hasil (result oriented government).
2. Strategi yang akan dijalankan menggunakan prinsip:
3. (i) partisipasi dan coevaluation dengan entitas yang dievaluasi. Keterlibatan entitas yang dievaluasi pada proses evaluasi ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas evaluasi;
4. (ii) proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan pada pembangunan dan pengembangan serta implementasi komponen utama Sistem AKIP.
3. Untuk satuan kerja perangkat daerah yang sudah pernah dievaluasi, langkah pertama yang perlu dilakukan oleh evaluator adalah mengumpulkan informasi mengenai tindak lanjut terhadap saran atau rekomendasi yang diberikan oleh evaluator tahun lalu. Hambatan dan kendala pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi tahun lalu, jika cukup relevan perlu dilaporkan kepada Bupati atau pihak lain yang berwenang.
B. Tahapan Evaluasi internal.
- Tahapan evaluasi yang dilakukan meliputi:
1. Satuan kerja perangkat daerah menyampaikan dokumen LAKIP kepada Inspektorat.
2. Inspektorat membentuk Tim Evaluasi Internal LAKIP dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
3. Tim Evaluasi Intern melakukan Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
4. Penyusunan pemeringkatan dan penetapan kategori hasil evaluasi.
5. Laporan hasil evaluasi LAKIP SKPD disampaikan kepada Kepala SKPD untuk ditindak lanjuti
6. Pelaporan hasil evaluasi LAKIP SKPD gabungan disampaikan kepada Bupati dan tembusan disampaoikan kepada Gubernur Kalimantan Barat dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
C. Metodologi Evaluasi.
Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi adalah dengan teknik 'criteria referenced survey' yaitu menilai secara bertahap langkah demi langkah (step by step assessment) setiap komponen dan menilai secara keseluruhan (overall assessment) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya. Penentuan kriteria evaluasi tertuang dalam lembar kriteria evaluasi (LKE) dengan didasarkan pada:
1. kebenaran normatif apa yang seharusnya dilakukan menurut pedoman penyusunan LAKIP;
2. kebenaran normatif yang bersumber pada modul-modul atau bukubuku petunjuk mengenai SAKIP;
3. kebenaran normatif yang bersumber pada best practice baik di Indonesia maupun di luar negeri; dan
4. kebenaran normatif yang bersumber pada berbagai praktik manajemen stratejik, manajemen kinerja dan sitem akuntabilitas yang baik.
Dalam menilai apakah suatu satuan kerja perangkat daerah telah memenuhi kriteria harus didasarkan pada fakta obyektif dan profesional judgement dari para evaluator dan supervisor.Lembar kriteria evaluasi dimaksud terlampir dalam Peraturan Bupati ini.
D. Teknik Evaluasi
Teknik evaluasi pada dasarnya merupakan cara/alat/metode yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis data. Berbagai teknik evaluasi dapat dipilih untuk digunakan dalam evaluasi ini, namun demikian pada akhirnya teknik yang digunakan harus dapat mendukung penggunaan metode evaluasi yang telah ditetapkan, sehingga mampu menjawab tujuan dilakukannya evaluasi ini.
Berbagai teknik pengumpulan data antara lain:
1. Kuisioner, merupakan teknik pengumpulan data atau informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar pertanyaan yang akan diisi oleh instansi atau unit kerja secara mandiri. Daftar pertanyaan yang diajukan dalam angket dapat bersifat terbuka maupun tertutup, pertanyaan terbuka merupakan bentuk pertanyaan yang jawabannya tidak disediakan, sehingga responden secara mandiri mengisi jawabannya. Pertanyaan tertutup merupakan bentuk pertanyaan yang jawabannya telah disediakan sehingga responden tinggal memilih jawaban yang telah disediakan. Beberapa hal yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam membuat pertanyaan dan pernyataan antara lain adalah sebagai berikut :
- a. pertanyaan dan pernyataan yang dibuat harus singkat, jelas dan tidak merugikan.
- b. menghindari pertanyaan dan pernyataan ganda (dalam satu nomor pertanyaan yang harus dijawab hanya mengandung satu ide saja).
- c. pertanyaan harus dapat dijawab oleh responden.
- d. pertanyaan dan pernyataan harus relevan dengan maksud survei.
2. Wawancara, merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden dan jawaban yang diterima dari responden dicatat secara langsung. Sebelum melakukan wawancara harus dipersiapkan dahulu jadwal dan catatan mengenai hal-hal atau materi yang akan ditanyakan, selain itu juga harus memperhatikan sikap, penampilan dan perilaku yang mengarah untuk dapat bekerja sama dengan calon responden. Untuk itu seseorang yang melakukan wawancara harus dapat bersikap netral dan tidak berusaha untuk mengarahkan jawaban atau tanggapan yang akan dikeluarkan oleh responden.
3. Observasi,adalah teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan suatu organisasi, observasi dalam pengertian sempit merupakan suatu pengamatan dengan menggunakan alat indera. Dalam konteks audit misalnya diminta untuk mengunjungi pabrik dalam rangka mengamati proses dan jalannya kegiatan produksi.
4. Studi dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dan informasi yang tidak secara langsung ditujukan kepada entitas yang dievaluasi, dokumen yang digunakan dalam tahapan survey dapat berupa catatan, laporan maupun informasi lain yang berkaitan dengan satuan kerja perangkat daerah yang dievaluasi.
5. Kombinasi, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sesuai kebutuhan pelaksanaan evaluasi.
Sedangkan teknik analisis data antara lain: telaahan sederhana, berbagai analisis dan pengukuran, metode statistik, pembandingan, analisis logika program dan sebagainya.
Berbagai teknik evaluasi dan teknik analisis data dapat dipilih untuk digunakan dalam evaluasi internal, namun pada akhirnya apapun teknik yang digunakan harus dapat mendukung penggunaan metode evaluasi ini.
E. Materi Evaluasi Internal.
Materi evalusi internal laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara berpedoman pada daftar materi evaluasi yang ditetapkan sebagai berikut :
1. Perencanaan Kinerja:
- a. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) meliputi :
3.  Pemenuhan renstra;
4.  Kulitas renstra, dan
5.  Implementasi renstra
- b. Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT), meliputi :
7.  Pemenuhan perencanaan kinerja tahunan;
8.  Kualitas perencanaan kinerja tahunan; dan
9.  Implementasi perencanaan kinerja tahunan
2. Pengukuran Kinerja :
- a. Pemenuhan pengukuran
- b. Kualitas pengukuran
- c. Implementasi pengukuran
3. Pelaporan Kinerja;
- a. Pemenuhan pelaporan
- b. Penyajian informasi pelaporan
- c. Pemanfaatan informasi pelaporan
4. Evaluasi Kinerja :
- a. Pemenuhan evaluasi;
- b. Kualitas evaluasi; dan
- c. Pemanfaatan hasil evaluasi.
5. Capaian Kinerja :
- a. Kinerja keluaran (output) yang dilaporkan;
- b. Kinerja hasil (outcome) yang dilaporkan;
- c. Kinerja tahun berjalan (benchmark); dan
- d. Kinerja lainnya.
F. Kertas Kerja Evaluasi (KKE)
Langkah-langkah evaluasi didokumentasikan di dalam kertas kerja agar data dan analisis fakta-fakta telah dikumpulkan dapat ditelusuri kembali dan dijadikan dasar untuk penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Setiap langkah evaluator yang cukup penting dan setiap penggunaan teknik evaluasi diharapkan didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE).
Kertas kerja tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan.Data dan diskripsi fakta ditulis mulai dari uraian fakta yang ada, analisis (pemilahan, pembandingan, pengukuran dan penyusunan argumentasi) sampai pada saat simpulan.
Format kertas kerja evaluasi internal laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah satuan kerja perangkat daerah di lingkingan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, sebagai berikut:
KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA SKPD DI LINGKUGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
| NO. | KOMPONEN / SUB KOMPONEN | Y/T | NILAI | TOTAL | REF |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. | PERENCANAAN KINERJA (35 %) | | | | |
| I. | PERENCANAAN STRATEGIS (12.5%) | | | | |
| a. | PEMENUHAN RENSTRA (2.5%) | | | | |
| | 1. Dokumen Renstra telah ada | y/t | | | |
| | 2. Dokumen Renstra telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah | a/b/c/d/e | | | |
| b. | 3. Renstra telah menyajikan IKU KUALITAS RENSTRA (6.25%) | a/b/c/d/e | | | |
| | 4. Tujuan dan sasaran telah | a/b/c/d/e | | | KKE2 |
| | berorientasi hasil 5. Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan | a/b/c/d/e | | | |
| | 6. Indikator kinerja tujuan (outcome) dan sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik | a/b/c/d/e | | | KKE3 |
| | 7. Target kinerja ditetapkan dengan baik | a/b/c/d/e | | | |
| | 8. Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD | a/b/c/d/e | | | |
| | 9. Dokumen Renstra telah menetapkan hal- hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi/latar belakang pendirian) | a/b/c/d/e | | | |
| c. | IMPLEMENTASI RENSTRA (3.75%) | | | | |
| | 10. Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan | a/b/c/d/e | | | |
| | 11. Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran | a/b/c/d/e | | | |
| | 12. Dokumen Renstra telah direviu secara berkala | a/b/c/d/e | | | |
| II. a. | PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (22,5%) PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA | | | | |
| | TAHUNAN (4,5%) 1. Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah ada | y/t | | | |
| | 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja tahunan | a/b/c/d/e | | | |
| | 3. Dokumen PK telah ada | y/t | | | |
| | 4. Dokumen PK disusun segera setelah anggaran disetujui | y/t | | | |
| | 5. Dokumen PK telah memuat sasaran, program, indikator kinerja, dan target jangka pendek | a/b/c/d/e | | | |
| | | a/b/c/d/e | | | |
| b. | 6. PK telah menyajikan IKU KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (11.25%) | | | | |
| | 7. Sasaran telah berorientasi hasil | a/b/c/d/e | | | KKE2 |
| | 8. Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran | a/b/c/d/e | | | |
| | 9. Indikator kinerja sasaran telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik | a/b/c/d/e | | | KKE3 |
| | 10. Target kinerja ditetapkan dengan baik | a/b/c/d/e | | | |
| KOMPONEN / SUB KOMPONEN | Y/T a/b/c/d/e | NILAI | TOTAL | REF |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|-------|
| 11. Dokumen PK telah selaras dengan dokumen PK atasannya dan Dokumen Renstra 12. Dokumen PK telah menetapkan hal-hal | a/b/c/d/e | | | |
| kontrak kinerja/tugas fungsi) IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6.75%) | | | | |
| 13. Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan | a/b/c/d/e | | | |
| 14. Penetapan Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala | a/b/c/d/e | | | |
| 15. Penetapan Kinerja telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan PENGUKURAN KINERJA (20%) | a/b/c/d/e | | | |
| PEMENUHAN PENGUKURAN (4%) 1. Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal | y/t | | | |
| 2. Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja | a/b/c/d/e | | | |
| KUALITAS PENGUKURAN (10%) | | | | |
| | a/b/c/d/e | | | KKE3 |
| 3. IKU telah dapat diukur secara obyektif 4. IKU telah menggambarkan hasil | a/b/c/d/e | | | KKE3 |
| 5. IKU telah relevan dengan kondisi yang akan diukur | a/b/c/d/e | | | KKE3 |
| 6. IKU telah cukup untuk mengukur kinerja | a/b/c/d/e | | | |
| 7. IKU telah diukur realisasinya | a/b/c/d/e | | | KKE3 |
| 8. IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP | a/b/c/d/e | | | |
| 9. Indikator kinerja sasaran dapat diukur secara obyektif | a/b/c/d/e | | | KKE3 |
| 10. Indikator kinerja sasaran menggambarkan hasil | a/b/c/d/e | | | KKE3 |
| 11. Indikator kinerja sasaran relevan dengan sasaran yang akan diukur | a/b/c/d/e | | | KKE3 |
| 12. Indikator kinerja sasaran cukup untuk mengukur sasarannya | a/b/c/d/e | | | |
| 13. Indikator kinerja sasaran telah diukur realisasinya | a/b/c/d/e | | | KKE3 |
| dengan indikator kinerja IP 15. Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan | a/b/c/d/e | | | |
| IMPLEMENTASI PENGUKURAN (6%) | a/b/c/d/e | | | |
| 16. IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen- dokumen perencanaan dan penganggaran | a/b/c/d/e | | | |
| 17. IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja | | | | |
| 18. IKU telah direviu secara berkala | a/b/c/d/e | | | |
| 19. Pengukuran kinerja digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala | a/b/c/d/e | | | |
| PEMENUHAN PELAPORAN (3%) | a/b/c | | | |
| 1. LAKIP telah disusun 2. LAKIP telah disampaikan | y/t | | | |
| tepat waktu 3. LAKIP menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU | a/b/c/d/e | | | |
| PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7.5%) 4. LAKIP bukan merupakan kompilasi dari Unit Kerja di bawahnya | a/b/c/d/e | | | |
| KOMPONEN / SUB KOMPONEN | Y/T | NILAI | TOTAL | REF |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|-------|
| 5. LAKIP menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome | a/b/c/d/e | | | |
| 6. LAKIP menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan | a/b/c/d/e | | | |
| 7. LAKIP menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja | a/b/c/d/e | | | |
| 8. LAKIP menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan | a/b/c/d/e | | | |
| 9. LAKIP menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja | a/b/c/ | | | |
| 10. Informasi kinerja dalam LAKIP dapat diandalkan | a/b/c/d/e | | | |
| PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4.5%) | | | | |
| 11. Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan | a/b/c/d/e | | | |
| 12. Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi | a/b/c/d/e | | | |
| 13. Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja | a/b/c/d/e | | | |
| 14. Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja | a/b/c/d/e | | | |
| 1. Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya | a/b/c/d/e | | | |
| 2. Evaluasi program telah dilakukan | a/b/c/d/e | | | |
| 3. Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan | y/t | | | |
| KUALITAS EVALUASI (5%) | | | | |
| 4. Evaluasi program dilaksanakan oleh SDM yang berkompetensi | a/b/c/d/e | | | |
| 5. Pelaksanaan evaluasi program telah disupervisi dengan baik melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap | a/b/c/d/e | | | |
| 6. Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program | a/b/c/d/e | | | |
| 7. Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan | a/b/c/d/e | | | |
| 8. Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan | a/b/c/d/e | | | |
| PEMANFAATAN EVALUASI (3%) | | | | |
| 9. Hasil evaluasi program/akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan | a/b/c/d/e | | | |
| 10. Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja | a/b/c/d/e | | | |
| NO. | KOMPONEN / SUB KOMPONEN | Y/T | NILAI | TOTAL | REF |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%) | E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%) | | | | |
| I. | KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (10%) | | | | |
| 1. | Target dapat dicapai | a/b/c/d/e | | | KKE1-II |
| 2. | Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya | a/b/c/d/e | | | KKE1-II |
| | 3. Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan | a/b/c/ | | | KKE1-II |
| II. | KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (10%) | | | | |
| | 4. Target dapat dicapai | a/b/c/ | | | KKE1-II |
| 5. | Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya | a/b/c/d/e | | | KKE1-II |
| 6. | Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan | a/b/c/ | | | KKE1-II |
| HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%) | HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%) | | | | |
LEMBAR KRITERIA EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SKPD
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
| NO. | KOMPONEN / SUB KOMPONEN | PENJELASAN | KERANGKA LOGIS |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PERENCANAAN KINERJA (35 %) | PERENCANAAN KINERJA (35 %) | PERENCANAAN KINERJA (35 %) | PERENCANAAN KINERJA (35 %) |
| I. | PERENCANAAN STRATEGIS (12.5%) | PERENCANAAN STRATEGIS (12.5%) | |
| a. | PEMENUHAN RENSTRA (2.5%) | PEMENUHAN RENSTRA (2.5%) | |
| | 1. Dokumen Renstra telah ada | Cukup | |
| | 2. Dokumen Renstra telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah | jelas a. apabila Renstra memuat seluruh komponen yang disyaratkan (dipertanyakan); b. apabila Renstra memuat seluruh komponen yang disyaratkan (dipertanyakan), kecuali target tahunan; c. apabila Renstra tidak memuat indikator dan target jangka menengah; d. apabila Tujuan dan sasaran dalam Renstra tidak dilengka[pi indikator; e. apabila Renstra tidak punya ukuran dan target baik jangka menengah maupun tahunan | |
| | 3. Renstra telah menyajikan IKU | a. apabila lebih dari 95% Tujuan dan sasaran yang ada di renstra relevan (terkait) dengan IKU yang telah diformalkan; b. apabila 80%< Relevansi Tujuan dan Sasaran dengan IKU < 95%; c. apabila 50%< Relevansi Tujuan dan Sasaran dengan IKU < 80%; d. apabila 10%< Relevansi Tujuan dan Sasaran dengan IKU < 50% e. apabila Relevansi Tujuan dan Sasaran dengan IKU < 10% | |
| b. | KUALITAS RENSTRA (6.25%) | KUALITAS RENSTRA (6.25%) | |
| | 4. Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil | a. apabila lebih dari 95% tujuan dan sasaran dalam Renstra telah berorientasi hasil; b. apabila 80%< berorientasi hasil < 95%; c. apabila 40%< berorientasi hasil <80%; d. apabila 20% < berorientasi hasil<40% e. apabila tujuan dan sasaran yg berorientasi < 20% | |
| | 4. Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil | Berorientasi hasil:  berkualitas outcome atau output penting  bukan proses/kegiatan  menggambarkan kondisi atau output penting yang ingin diwujudkan  terkait dengan isu strategis organisasi | |
| | 5. Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/ sasaran /hasil program/ hasil kegiatan | a. apabila lebih dari 95% program/kegiatan yang ada telah selaras dengan tujuan/sasaran dalam rencana strategis; b. apabila 80%< keselarasan < 95%; c. apabila 40%< keselarasan < 80%; d. apabila 20%< keselarasan <40% e. apabila keselarasannya < 20% Program/Kegiatan dikatakan merupakan | |
| | 5. Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/ sasaran /hasil program/ hasil kegiatan | cara untuk mencapai (selaras dengan) tujuan dan sasaran jika memenuhi kriteria sbb:  Menjadi penyebab terwujudnya tujuan dan sasaran;  Relevan;  Memiliki hubungan sebab akibat (kausalitas)  Cukup untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Renstra | |
| NO. | KOMPONEN / SUB KOMPONEN | PENJELASAN | KERANGKA LOGIS |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | 6. Indikator kinerja tujuan (outcome) dan sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik | a. apabila lebih dari 95% indikator tujuan dalam Renstra telah memenuhi kriteria SMART dan Cukup; b. apabila 80%< Indikator SMART< 95%; c. apabila 40%< Indikator SMART<80%; d. apabila 20%< Indikator SMART<40% e. apabila indikator yang SMART < 20% | |
| | | Kriteria indikator kinerja yang baik; SMART  Spesific: Tidak berdwimakna  Measureable: Dapat diukur, dapat diidentifikasi satuan atau parameternya  Achievable: Dapat dicapai, relevan dengan tugas fungsinya (domainnya) dan dalam kendalinya (contollable)  Relevance: Terkait langsung dengan (merepresentasikan) apa yang akan diukur  Timebound: Mengacu atau menggambarkan kurun waktu tertentu | |
| | 7. Target kinerja ditetapkan dengan baik | a. apabila lebih dari 95% target yg ditetapkan berkriteria baik; b. apabila 80%< Target yg baik < 95%; c. apabila 40%< Target yg baik < 80%; d. apabila 20%< Target yg baik < 40% e. apabila Target yg baik < 20% | |
| | | Target yg baik:  Selaras dengan RPJMN/Renstra;  Berdasarkan (relevan dgn) indikator yg SMART;  Berdasarkan basis data yang memadai  Berdasarkan argumen yang logis | |
| | 8. Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD | a. apabila > 95% sasaran yg ditetapkan telah selaras; b. apabila 80% < Sasaran yg selaras < 95%; c. apabila 40% < Sasaran yg selaras < 80%; d. apabila 20%< Sasaran yg selaras < 40% e. apabila Sasaran yg selaras < 20% Selaras: | |
| | |  Tujuan dan Sasaran2 yang ada di Renstra merupakan Tujuan dan sasaran2 yang akan diwujudkan dalam RPJMD;  Target2 kinerja Renstra merupakan breakdown d