PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 0 Tahun 2008
Tentang RENCANA AKSI DAERAH HAK ASASI MANUSIA
Berlaku: 7 April 2008
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul) Tahun 2008
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 0 7 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2008 - 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNGKIDUL,
- a. bahwa guna menjamin peningkatan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia dipandang perlu disusun Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 -2013;
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang RANHAM Indonesia Tahun 2004-2009;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
Seri : E
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2008 -
2013.
N/A
Pasal 1

Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 - 2013 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
N/A
Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.
Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 7 April 2008
BUPATI GUNUNGKIDUL,
ttd.
SUHARTO
Diundangkan di Wonosari pada tanggal 7 April 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, ttd.
BAMBANG HARIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2008 NOMOR 05 SERI E
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2008 - 2013
I. Mukadimah
1. Sesungguhnya Hak Asasi Manusia merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi demi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia bukan hal yang asing bagi bangsa Indonesia. Perjuangan melepaskan diri dari belenggu penjajahan selama berabad-abad lamanya adalah perjuangan untuk meraih kemerdekaan sebagai perwujudan hak asasi manusia yang paling mendasar. Komitmen Indonesia dalam penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh wilayah Indonesia bersumber pada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 yang dirumuskan sebelum dicanangkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Disamping itu keanekaragaman nilai-nilai agama dan budaya bangsa Indonesia menjadi pertimbangan dalam upaya penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia.
2. Tujuan Nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam tujuan nasional tersebut terkandung visi bangsa Indonesia di bidang Hak Asasi Manusia yang hendak mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera, dimana hak asasinya sepenuhnya dihormati, dipenuhi, dimajukan, dan dilindungi. Untuk mewujudkan visi tersebut perlu dilaksanakan misi pembangunan di segala bidang, termasuk pembangunan manusia Indonesia, yang mengarah kepada penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia.
3. Upaya penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi semua warga negara dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip kesatupaduan, keseimbangan, dan pengakuan atas kondisi nasional. Prinsip kesatupaduan berarti bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan baik dalam penerapan, pemantauan, maupun dalam penilaian pelaksanaannya. Prinsip keseimbangan mengandung pengertian bahwa diantara Hak Asasi Manusia perorangan dan kolektif serta tanggung jawab perorangan terhadap masyarakat dan bangsa memerlukan keseimbangan dan keselarasan. Hal ini sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Keseimbangan dan keselarasan antara kebebasan dan tanggung jawab merupakan faktor penting dalam penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia.
4. Diakui bahwa Hak Asasi Manusia bersifat universal dan masyarakat Internasional juga telah mengakui dan menyepakati bahwa pelaksanaannya merupakan wewenang dan tanggung jawab setiap pemerintah negara dengan memperhatikan sepenuhnya keanekaragaman tata nilai, sejarah, kebudayaan, sistem politik, sistem sosial, dan taraf kemajuan ekonomi, serta faktor-faktor lain yang bersangkutan dengan asas-asas demokrasi, good governance , dan supremasi hukum.
5. Indonesia menyambut baik kerja sama internasional dalam upaya penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia di seluruh dunia atau di setiap negara termasuk Indonesia. Kerja sama internasional tersebut harus mengacu pada prinsip-priinsip dan tujuan-tujuan Piagam PBB khususnya dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 55, dan Pasal 56 Piagam PBB serta Pasal 1, Pasal 4, dan Pasal 15 Deklarasi Wina. Kerja sama Internasional di bidang Hak Asasi Manusia jika harus berdasarkan pada prinsip-prinsip saling menghormati, persamaan derajat, dan hubungan baik antar bangsa, serta hukum Internasional yang berlaku dengan memperhatikan kepentingan nasional dan menghormati ketentuan-ketentuan nasional yang berlaku.
6. Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia, antara lain telah ditunjukkan dalam prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 (Propenas) dengan pembentukan kelembagaan dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Dalam hal kelembagaan, telah dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 yang kemudian dikukuhkan dengan Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pembentukan Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan dengan Keputusan Presiden Nomor 181 tanggal 15 Oktober 1998 dan Pembentukan Kantor Menteri Negara Hak Asasi Manusia pada tahun 1999 yang kemudian digabung dengan Departemen Hukum dan Perundang-undangan yang kemudian berubah menjadi Deparmemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Di bidang peraturan perundang-undangan, telah disahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pengesahan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia, dan penambahan pasal-pasal khusus mengenai Hak Asasi Manusia dalam Amandemen Undang Undang Dasar 1945, serta Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Indonesia Tahun 1998-2003 yang selanjutnya direvisi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2003.
7. RADHAM Kabupaten Gunungkidul ini dimaksudkan sebagai panduan dan rencana umum untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia, termasuk untuk melindungi masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia. RADHAM Kabupaten Gunungkidul ini sejalan dengan kebijakan nasional di bidang Hak Asasi Manusia, peningkatan kesadaran hukum, dan pengentasan kemiskinan yang mendapat tempat utama dalam pembangunan nasional. Dalam rangka menjaga kesinambungan kebijakan dan berbagai program daerah di bidang Hak Asasi Manusia, RADHAM ini perlu ditindaklanjuti secara komprehensif dan berkesinambungan.
8. Disadari dan diakui bahwa terdapat kelompok masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia, yaitu : anak, remaja, wanita, buruh formal, dan informal, manusia lanjut usia, masyarakat adat, penyandang cacat, kelompok minoritas, kelompok orang miskin, tahanan dan narapidana, petani dan nelayan. Kelompok rentan ini perlu mendapat perhatian khusus agar kepentingan mereka dapat terakomodasi dengan baik dalam pelaksanaan RADHAM 2008-2013.
9. Sejalan dengan semangat reformasi yang telah berjalan sejak tahun 1998, pelaksanaan RADHAM ini dimaksudkan untuk memperkuat budaya penghormatan Hak Asasi Manusia yang akhirnya memperkuat sendi-sendi dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menuju masyarakat adil dan makmur.
II. Program Utama Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008-2013
a. Program Utama
Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2010 dalam kebijakan mewujudkan supremasi hukum dengan program Peningkatan kesadaran hukum dan HAM serta pada visi dan misi yang disebut dalam mukadimah tersebut, maka disusun Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008-2013 yang terdiri dari lima program utama, yaitu :
1. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RAD-HAM;
2. Persiapan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah;
3. Diseminasi dan Pendidikan Hak Asasi Manusia dengan mengacu kepada Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009;
4. Implementasi peraturan perundang-undangan, norma dan standar Hak Asasi Manusia; dan
5. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.
b. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RAD-HAM
Untuk menjamin pelaksanaan RAD-HAM Tahun 2008-2013 Kabupaten Gunungkidul telah dibentuk Panitia Pelaksana Daerah yang anggotanya tetap sehingga koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Sedangkan untuk terwujudnya efektivitas pelaksanaan tugas, Panitia Pelaksana Daerah membentuk Kelompok Kerja.
c. Persiapan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah
Persiapan harmonisasi peraturan perundang-undangan daerah meliputi kegiatan pengkajian dan persiapan revisi peraturan perundang-undangan daerah dan pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang baru agar sesuai dengan standar dan norma HAM yang diterima oleh negara Indonesia. Harmonisasi dilaksanakan secara arif bijaksana dan bertahap dengan memperhatikan dinamika perkembangan ekonomi, sosial, politik, dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul.
d. Diseminasi dan Pendidikan Hak Asasi Manusia dengan mengacu kepada Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indinesia Tahun 2004-2009
Keberhasilan upaya penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia suatu bangsa sangat ditentukan oleh pementapan budaya penghormatan Hak Asasi Manusia dari bangsa tersebut melalui usaha-usaha secara sadar untuk menyemaikan, menumbuhkan, dan meningkatkan pengetahuan dan rasa kesadaran seluruh anggota masyarakat, terutama aparat pemerintah, DPR/DPRD, para pendidik dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai Hak Asasi Manusia dapat disemaikan dan ditumbuhkan serta ditingkatkan melalui diseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia dengan cara dan sarana penyampaian pada tingkat, sifat, tempat, dan waktu yang ada dan dipandang tepat. Penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia memerlukan proses panjang mengingat sifat Hak Asasi Manusia yang sarat nilai.
Pendidikan Hak Asasi Manusia merupakan proses yang dapat berlangsung dimana saja kapan saja dan oleh siapa saja dalam rangka pembentukan pengetahuan, sikap, dan tingkah laku yang rasional dan bertanggung jawab terhadap pemecahan masalahmasalah Hak Asasi Manusia yang berdimensi hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak atas pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur.
e. Implementasi peraturan perundang-undangan, norma, dan standar Hak Asasi Manusia.
Implementasi peraturan perundang-undangan yang menyangkut Hak Asasi Manusia ditujukan untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia pada umumnya maupun yang bersifat khusus. Program kegiatan perlindungan dan pemenuhan HAM yang umum meliputi perlindungan hak sipil dan politik serta pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sedangkan program kegiatan yang khusus adalah berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak kelompok rentan, penghapusan diskriminasi dalam segala bentuk, serta penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM.
f. Pemantauan, Evaluasi,dan Pelaporan.
Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari seluruh rangkaian kegiatan RAD-HAM untuk menjamin terlaksananya program kegiatan RAD-HAM sesuai dengan yang telah direncanakan. Untuk itu dipandang perlu mengembangkan suatu mekanisme yang tepat untuk melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah sudah selayaknya melaporkan perkembangan mengenai implementasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia kepada Pemerintah Pusat.
III. RENCANA KEGIATAN RAD HAM KABUPATEN GUNUNGKIDUL 2008-2013
A. PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN INSTITUSI PELAKSANA RAD-HAM
| No. | Tujuan/sasaran | Program/kegiatan | Jad- wal | Pelaksana | Indikator Keberhasilan (out put) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Sosialisasi RADHAM kepada berbagai pihak | ­ Sosialisasi RADHAM melalui media massa ­ Sosialisasi RADHAM di tingkat Kab. | 2008 2008- 2013 | Panitia Pelaksana RADHAM Kabupaten. Panitia Pelaksana RADHAM Daerah | Terlaksananya sosialisasi RADHAM melalui media massa Terlaksananya sosialisasi RADHAM |
| 2 | Meningkatkan Kerja sama dengan berbagai pihak utk memperkuat ke- lembagaanHAM yang telah ada | ­ Sosialisasi RADHAM | 2008- 2013 | Panitia Pelaksana RADHAM Kab. | Terbentuknya jaringan kerja sama antar lembagaHAM yang ada |
B. PERSIAPAN HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
| No. | Tujuan/sasaran | Program/kegiatan | Jadwal | Pelaksana | Indikator Keberhasilan (out put) |
|-------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Persiapan Harmonisasi Peraturan Perundang- undangan Daerah | ­ Melakukan Pengkajian dan Penelitian terhadap peraturan Daerah ­ Merivisi Peraturan Daerah dan atau merancang Peraturan Daerah yang baru sesuai dengan hasil kajian ­ Mengikutsertakan masyarakat dalam penyusunan Perda dengan menampung aspirasi masyarakat | 2008- 2013 2008- 2013 2008- 2013 | Pemda dan Panitia Pelaksana RANDHAM Kab. Pemda dan Panitia Pelaksana RADHAM Kab. Pemda dan Panitia Pelaksana RADHAM Kab. | Tersedianya hasil kajian/ saran kebijakan Tersusunnya Rancangan/ revisi Perda sesuai dengan hasil kajian Tersusunnya Perda yang aspiratif. |
C. DISEMINASI DAN PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA
| No. | Tujuan/sasaran | Program/kegiatan | Jadwal | Pelaksana | Indikator Keberhasilan (out put) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Peningkatan pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum dan aparat pemerintah akan pentingnya HAMdalam pelaksanaan tugasnya | Penegak Hukum dan Aparat pemerintah : a. PelatihanHAM untuk aparat pemerintah dan aparat penegak Peraturan Daerah (POL PP) b. Diseminasi bahan informasiHAM kepada penegak hukum dan aparat pemerintah | 2008- 2013 2008 - 2013 | Bagian Hukum, Panitia Pelaksana RADHAM Kabupaten Gunungkidul, dan instansi terkait. | Terlaksananya pendidikan dan pelatihanHAM bagi aparat penegak hukum dan aparat pemerintah. |
| 2 | Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penghormatan terhadap HAM | Jalur Pendidikan : a. Penyusunan bahan ajar mengenai HAM yang mudah diserap oleh masyarakat. | 2008- 2013 | Bagian Hukum, Dinas Pendidikan, Panitia Pelaksana RADHAM. | Terlaksananya pendidikan dan penyuluhan HAMdi daerah. |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| | b. DesiminasiHAM pada tingkat desa antara lain melalui PKK, Kadarkum, Kegiatan keagamaan dll | 2008- 2013 | Panitia Pelaksana RADHAM | Terlaksananya pendidikan dan penyuluhan HAMdi daerah. |
| | c. Meningkatkan program pena- taran-penataran HAM yang terkait dengan Pancasila, UUD, dan Undang-Undang HAM. | 2008- 2013 | Panitia Pelaksana RADHAM | Terlaksananya pendidikan dan penyuluhan HAMdi daerah. |
| | d. Desiminasi, Pela- tihan, Penataran dan lokakarya HAMdikalangan sekolah, Kelom- pok Belajar dan Usaha (KBU), Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), kursus Pemuda, Dewan Pendidikan dan PGRI | 2008- 2013 | Bagian Hukum, Dinas Pendidikan, Panitia RADHAM dan instansi terkait | Terlaksananya pendidikan dan penyuluhan HAMdi daerah. |
| | e. Desiminasi pela- tihan, penataran dan lokakarya HAMdikalangan organisasi keolah- ragaan, pelatih olahraga, atlet dan pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar | 2008- 2013 | Bagian Hukum, Dinas Pendidikan, Panitia RADHAM dan instansi terkait | Terlaksananya pendidikan dan penyuluhan HAMdi daerah. |
| | f. Desiminasi, pela- tihan, penataran dan lokakarya HAMdikalangan organisasi sosial dan LSM serta penyuluhan me- ngenai konsepsi HAMdikelom- pok-kelompok minat profesi dan bisnis seperti majelis taklim, Pramuka dll. | 2008- 2013 | Bagian Hukum, Dinas Pendidikan, Panitia RADHAM, Kantor Kesbang- linmas dan instansi terkait | Terlaksananya pendidikan dan penyuluhan HAMdi daerah. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Peningkatan layanan informasi tentang HAM | Media massa : a. Penyelenggaraan lokakarya secara teratur dan pela- tihan mengenai HAMbagi warta- wan media cetak, media elektronik, dan petugas penerangan | 2008- 2013 | Kantor Inkom, dan Panitia Pelaksana RADHAM | Tersedianya bahan infor- masi dan meningkatnya kegiatan desi- minasiHAM melalui media cetak dan elektronik |
| | | b. Mengadakan wawancara dan diskusi di media elektronik. | 2008- 2013 | Kantor Inkom, Panitia Pelaksana RADHAM, dan instansi terkait. | Tersedianya bahan infor- masi dan meningkatnya kegiatan desi- minasiHAM melalui media cetak dan elektronik |
| | | c. Menerbitkan dan menyebarkan bahan-bahan informasi mengenaiHAM termasuk buku pegangan mengenaiHAM | 2008- 2013 | Panitia Pelaksana RADHAM dan instansi terkait | Tersedianya bahan informasi dan meningkatnya kegiatan desi- minasiHAM melalui media cetak dan elektronik |
| | | d. Pemanfaatan media tradisional | 2008- 2013 | Panitia pelaksana RADHAM dan instansi terkait | Tersedianya bahan informasi dan meningkatnya kegiatan desi- minasiHAM melalui media cetak dan elektronik |
D. PENERAPAN NORMA DAN STANDAR INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA
| No. | Tujuan/sasaran | Program/kegiatan | Jadwal | Pelaksana | Indikator Keberhasilan (out put) |
|-------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Perlindungan terhadap sejumlah hak sipil dan politik | ­ Pembuatan pedoman teknis serta mekanisme pelaksanaan untuk peningkatan per- lindungan hak sipil yang mendasar | 2008- 2013 | Pemda, Panitia Pelaksana RADHAM daerah dan instansi terkait | Tersedianya pedoman teknis perlindungan hak sipil yang mendasar di instansi penegak hukum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | ­ Peningkatan Perlindundan atas persamaan hak di depan hukukm dan untukmendapatkan peradilan yan adil | 2008- 2013 | Pemda, Panitia Pelaksana RADHAM daerah dan instansi terkait | Berkurangnya pengaduan yang berkaitan dengan proses hukum/ pengadilan. |
| 2. | Pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya. | ­ Peningkatan pe- menuhan hak atas pekerjaan yang meliputi kesem- patan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan berusaha, hak atas promosi dalam jabatan/pekerjaan, hak atas upah dan lingkungan kerja yang layak, hak atas jaminan sosial, asuransi kecelakaan kerja dan hak partisipasi wanita dalam pekerjaan. | 2008- 2013 | Disnakertrans, Disperindagkop, Panitia RADHAM, dan instansi terkait. | Peningkatan lapangan kerja dan perlin- dungan tenaga kerja, serta berkurangnya keluhan pekerja. |
| | | ­ Peningkatan pemenuhan hak berkumpul dan berserikat bagi pekerja. | 1. 2008- 2013 | Disnakertrans, Bagian Hukum, dan instansi terkait. | Peningkatan lapangan kerja dan perlin- dungan tenaga kerja, serta berkurangnya keluhan pekerja. |
| | | ­ Peningkatan upaya pemenuhan hak masyarakat atas kehidupan yang layak, ter- masuk hak atas tempat tinggal yang layak, ter- utama hak atas penyandang cacat, kelompok masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. | 1. 2008- 2013 | Dinas Sobermas, Bagian Kesra, Panitia RADHAM, dan instansi terkait. | Meningkatnya standar hidup masyarakat. |
| 2 | 3 | 4 5 | 6 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  Peningkatan upaya pemenuhan masyarakat atas pelayanan kesehatan, terutama bagi kelompok masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, kesehatan bayi, anak, dan ibu hamil. | 2008- 2013 | Dinas kesehatan, panitia RADHAM dan instansi terkait. | Meningkatnya pelayanan kesehatan Masyarakat yang dapat diakses seluruh masyarakat. |
|  Peningkatan upaya pemenuhan hak masyarakat atas tanah dan lahan penghidupanya khususnya bagi petani. | 2008- 2013 | Bagian Pemerintahan, Kantor Pertanahan dan Panitia RADHAM | Berkurangnya kasus sengketa tanah. |
|  Peningkatan upaya pemenuhan hak atas pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. | 2008- 2013 | Dinas Pendidikan, Panitia RADHAM dan instansi terkait. | Berkurangnya tingkat buta aksara dan anak putus sekolah. |
| ­ Peningkatan upaya pemenuhan hak untuk berparti- sipasi dan berekspresi dalam kegiatan kebudayaan, terutama bagi kelompok yang mempunyai ciri budaya dan keyakinan | 2008- 2013 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Panitia RADHAM dan instansi terkait. | Meningkatnya kebebasan untuk mengeks- presikan budaya masing- masing. |
| ­ Peningkatan upaya sistem perko- perasian dalam usaha meningkat- kan taraf kehidupan perekonomian rakyat serta usaha kecil dan menengah. | 2008- 2013 | Disperindagkop, Panitia RADHAM dan instansi terkait. | Meningkatnya jumlah koperasi dan UKM yang tangguh dan kuat. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Penghapusan praktek segala bentuk diskriminasi |  Peningkatan pemenuhan hak atas pangan  Penghapusan praktek segala bentuk diskri- minasi dalam penikmatan hak ekonomi sosial budaya dan hak sosial politik.  Penghapusan diskriminasi atas dasar etnis, ras, | 2008- 2013 2008- 2013 2008- 2013 | Dinas pertanian dan tanaman pangan, Panitia RADHAM. Panitia RADHAM dan instansi terkait. Kantor Kepen- dudukan dan Capil, Bagian Hukum, | Terepenuhinya hak atas pangan. Berkurangnya kasus diskriminasi Terlayaninya pencatatan perkawian di |
| 4 | Perlindungan terhadap hak anak | asing.  Peningkatan upaya perlindungan kepada anak dari kejahatan memperdagangkan mereka dengan melaksanakan Rencana Aksi Daearah (RAD) Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (PPPA) | 2008- 2013 | Bidang pemberdayaan perempuan Dinas sobermas, Panitia RADHAM dan instansi terkait. | Sesuai indikator dalam RAD PPPA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | |  Peningkatan upaya perlindungan anak dari kejahatan exploitasi seksual dengan melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penghapusan Exploitasi Seksual Komersial Anak (PESKA) | 2008- 2013 | Kantor Pember- dayaan Perempuan DIY, Bidang pemberdayaan perempuan Sobermas, Polres, Panitia pelaksana RAD HAM Daerah, dan instansi terkait. | Sesuai indikator dalam RAD PESKA. |
| | |  Peningkatan upaya perlindungan anak terhadap informasi dan tayangan adegan kekerasan dan pornografi | 2008- 2013 | Kantor Depag, Bidang pemberdayaan perempuan, Kantor Inkom, Panitia Pelaksana RAD HAM Daerah, dan instansi terkait | Adanya PERDA yang mengatur hal ini. |
| | |  Peningkatan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan akta kenal lahir. | 2008- 2013 | Panitia Pelaksana RAD HAM Daerah dan instansi terkait. | Meningkatnya jumlah anak yang mempunyai akta kenal lahir. |
| | |  Peningkatan upaya khusus perlindungan anak dari pemaksaan untuk melakukan pekerjaan yang terburuk dengan melaksanakan RAD Penghapusan pekerjaan terburuk bagi anak (PPTA) | 2008- 2013 | Disnakertrans, Panitia Pelaksana RADHAM Daerah, dan instansi terkait. | Sesuai dengan indikator dalam RAN PPTA. |
| | |  Peningkatan upaya perlindungan anak yang bermasalah hukum | 2008- 2013 | Kanwil Depkum- ham DIY, Panitia pelaksana RAD HAMDaerah, dan instansi terkait. | Berkurangnya anak yang dihukum/ ditahan. |
| | |  Peningkatan perlindungan anak dengan pembentukan Pusat Krisis Anak | 2008- 2013 | Dinas Sobermas, Panitia pelaksana RAD HAM Daerah, dan insatansi terkait. | Terbentuknya pusat krisis anak. |
| | |  Peningkatan upaya untuk pemenuhan hak pengem- bangan diri anak khususnya anak putus sekolah dan anak cacat. | 2008- 2013 | Dinas Sobermas, Panitia Pelaksana RAD HAM Daerah, dan instansi terkait. | Tersedianya pendidikan dan pelatihan untuk semua anak putus sekolah dan anak cacat. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 5 | Perlindungan terhadap Hak Perempuan |  Peningkatan upaya pemenuhan Hak Reproduksi perempuan termasuk kesehatan ibu hamil dan melahirkan | 2008- 2013 | Dinkes dan KB, Bidang pemberdayaan Perempuan, dinas pendidikan, Panitia Pelaksana RAD HAM, dan instansi terkait | Menurunnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan. |
| 5 |  Peningkatan pemenuhan perempuan tidak diskriminatif | upaya hak untuk diperlakukan | 2008- 2013 | Bidang pember- dayaan perempuan, Panitia RAD HAM Daerah, dan instansi terkait | Berkurangnya kasus diskriminatif terhadap perempuan |
| 5 |  Peningkatan akses pendidikan dan ekonomi keluarga bagi perempuan | | 2008- 2013 | Bidang pember- dayaan perempuan, Dinas pendidikan, Panitia pelaksana RAD HAM, dan instansi terkait | Meningkatnya akses pendidikan dan ekonomi bagi perempuan. |
| 5 |  Peningkatan penghapusan bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penghapusan eksploitasi pekerja sex komersial | 2008- 2013 | | Bidang pember- dayaan perempuan, Dinas pendidikan, Panitia Pelaksana RAD HAM Daerah, dan instansi terkait | Berkurangnya kasus kekerasan kepada perempuan. |
| 5 |  Peningkatan upaya perlindungan kepada penyandang cacat dengan melaksanakan rencana aksi perlindungan | 2013 | 2008- | Bagian Kesra, Dinas Sobermas, Panitia pelaksana RAD HAM, dan instansi terkait | Sesuai indikator dalam rencana aksi nasional. |
| 5 |  Peningkatan upaya perlindungan kepada lanjut usia dengan melaksanakan rencana aksi perlindungan lanjut usia. | 2008- 2013 | | Bagian Kesra, Dinas Sobermas, Panitia pelaksana RAD HAM, dan instansi terkait. | Sesuai indikator dalam rencana aksi nasional. |
E. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
| No. | Tujuan/sasaran | Program/kegiatan | Jadwal | Pelaksana | Indikator Keberhasilan (out put) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Meningkatkan koordinasi dalam peman- tauan, evaluasi, dan pelaporan mengenai situasi HAMdi Kabupaten Gunungkidul |  Mengembangkan suatu sistem/ mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi penerapan norma dan standar HAM di Kab Gunungkidul  Publikasi laporan tahunan pelaksanaan RAD HAMDaerah  Evaluasi pelaksanaan RAD HAMDaerah | 2008- 2013 2008- 2013 2008- 2013 | Panitia Pelaksana RADHAM Daerah Panitia Pelaksana RADHAM Daerah Panitia Pelaksana RADHAM Daerah | Terbentunya mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dengan jelas Terpublikasi- kannya laporan tahunan pelaksana RADHAM Daerah. Terlaksananya RADHAM Daerah dengan baik. |
Wonosari, 7 April 2008
BUPATI GUNUNGKIDUL,
ttd.
SUHARTO