PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 4 Tahun 2014
Tentang PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK
Berlaku: 2 Januari 2014
N/A
Preamble

Menimbang :
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh- sungguh dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- c. bahwa pemerintah Kabupaten Pandeglang berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan dengan mengarusutamakan hakhak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan di tingkat Kabupaten, Kecamatan, serta kelurahan dan desa yang responsif terhadap kebutuhan anak ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pandeglang;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang tentang Pengesahan Convention On the Rights of the Child ( Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaaan Perempuan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaaan Perempuan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaaan Perempuan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaaan Perempuan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
Memperhatikan :
Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi Banten (Berita Derah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 8);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN PANDEGLANG.
KETENTUAN UMUM
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi SKPD dan Stakeholder dalam menyusun strategi pengintegrasian hak-hak anak dalam pengembangan KLA tingkat Kabupaten Pandeglang melalui perencanaan,pelaksanaan,penganggaran,pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Pandeglang.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi SKPD serta Stakeholder guna mewujudkan KLA tingkat Kabupaten Pandeglang dalam pemenuhan hak-hak Anak.
BAB III - KEBIJAKAN, RUANG LINGKUP DAN SASARAN PENGEMBANGAN KLA
Pasal 3

- (1) Kebijakan Pengembangan KLA merupakan pelaksanaan perlindungan anak yang merupakan salah satu bagian urusan wajib Pemerintah Daerah, yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan di masing-masing SKPD terkait.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan KLA serta melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan KLA di Kecamatan, Desa/Kelurahan.
Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pengembangan KLA
BAB III - KEBIJAKAN, RUANG LINGKUP DAN SASARAN PENGEMBANGAN KLA
Pasal 4

Ruang Lingkup Pengembangan KLA :
- a. Kebijakan pembangunan dibidang sipil serta kebebasan, kesehatan, pendidikan, perlindungan, kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi pemenuhan hak-hak anak.
- b. Aspek pembiayaan, sumber daya, pengawasan, pengembangan, dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah.
BAB III - KEBIJAKAN, RUANG LINGKUP DAN SASARAN PENGEMBANGAN KLA
Pasal 5

- (1) Kebijakan pembangunan dibidang sipil serta kebebasan, kesehatan, pendidikan, perlindungan, kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi pemenuhan hak hak anak terbagi dalam 5 klaster :
- a. Hak sipil dan kebebasan;
- b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan
- e. Perlindungan khusus.
- (2) Indikator pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Hak sipil dan kebebasan, meliputi :
1. Hak anak untuk memiliki nama dan kebangsaan berupa akte kelahiran;
2. Kebebasan menyatakan pendapat;
3. Akses informasi yang layak anak;
4. Kemerdekaan berfikir, hati nurani dan beragama;
5. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul dengan damai;
6. Perlindungan kehidupan pribadi;
7. Hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan kejam, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat.
Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi :
1. Bimbingan orang tua;
2. Tanggungjawab orang tua ;
3. Hak untuk dipisahkan dari orang tua;
4. Penyatuan kembali keluarga;
5. Pemulihan pemeliharaan anak;
6. Hak mendapatkan dukungan dari lingkungan keluarga;
7. Adopsi;
8. Memberantas penyerahan anak ke Luar Negeri yang dilakukan secara gelap dan yang tidak dapat kembali;
9. Penyalahgunaan dan penelantaran;
10. Peninjauan kembali secara periodik penempatan anak.
Kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi;
1. Kelangsungan hidup dan pengembangan anak;
2. Kehidupan penuh dan layak untuk anak yang cacat fisik dan mental;
3. Kesehatan dan pelayanan kesehatan;
4. Jaminan sosial dan pelayanan perawatan anak serta fasilitasi.
Hak setiap anak atas tingkat kehidupan :
1. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya ;
2. Pendidikan yang meliputi bimbingan dan pelatihan keterampilan;
3. Pencapaian tujuan pendidikan ; dan
4. Pemanfaatan waktu luang, kegiatan rekreasi dan seni budaya.
- e. Perlindungan khusus :
1. Anak dalam situasi darurat, meliputi :
- a) Anak pengungsi berhak untuk dilindungi; dan
- b) Anak berhak dilindungi dalam suatu konflik bersenjata.
2. Anak dalam konflik dengan hukum :
- a) Hak setiap anak untuk diperlakukan dengan baik apabila melanggar hukum sesuai dengan martabat dan nilai anak; b) Anak berhak mendapatkan kemerdekaan; c) Hukuman anak; dan d) Pemulihan fisik, psikologis dan reintregrasi.
3. Anak dalam situasi eksploitasi :
- a) Eksploitasi ekonomi;
- b) Penyalahgunaan obat;
- c) Penyalahgunaan seks;
- d) Bentuk bentuk eksploitasi lain;
- e) Pencegahan, penculikan, penjualan atau jual beli anak untuk tujuan atau dalam bentuk apapun.
4. Anak dari kalangan minoritas berhak untuk mengakui dan menikmati kehidupannya
Bagian Ketiga
Sasaran Pengembangan KLA
BAB III - KEBIJAKAN, RUANG LINGKUP DAN SASARAN PENGEMBANGAN KLA
Pasal 6

- (1) Sasaran Pengembangan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.
- (2) Sasaran Antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Lembaga eksekutif;
- b. Lembaga legislatif;
- c. Lembaga yudikatif;
- d. Organisasi non pemerintah;
- e. Dunia usaha;dan
- f. Masyarakat.
- (3) Sasaran Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak.
BAB IV - KELEMBAGAAN
Pasal 7

- (1) Dalam rangka mengefektifkan kebijakan pengembangan KLA dibentuk Gugus Tugas KLA dengan Keputusan Bupati.
- (2) Gugus tugas KLA sebagaimana maksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur eksekutif, lembaga legislatif sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan dunia usaha.
- (3) Gugus Tugas KLA diketuai oleh Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA, dibentuk Sekretariat Tetap (Sektap) yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA yang berkedudukan di BP3AKB.
Bagian Kedua
Rencana Aksi Daerah KLA
BAB IV - KELEMBAGAAN
Pasal 8

- (1) Penjabaran pedoman Pengembangan KLA disusun dalam Rencana Aksi Daerah KLA yang berlaku untuk jangka waktu 5 tahun.
- (2) Rencana Aksi Daerah KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak.
Bagian Ketiga
Pengembangan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak
BAB IV - KELEMBAGAAN
Pasal 9

- (1) Kecamatan bertanggung jawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan GugusTugas KLA dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggung melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA dalam mewujudkan Desa/ Kelurahan Layak Anak.
- (3) Dalam rangka mewujudkan Kecamatan Layak Anak, Kecamatan menyusun Rencana Aksi Kecamatan untuk 3 (tiga) tahun.
- (4) Pengembangan Desa/ Kelurahan Layak Anak diwujudkan dengan Rencana Aksi Desa/ Kelurahan untuk 3 (tiga) tahun.
- (5) Materi Rencana Aksi Kecamatan, Rencana Aksi Desa/ Kelurahan meliputi :
- a. Penelaahan kebutuhan Kecamatan, Desa/ Kelurahan Layak Anak;
- b. Harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
- c. Pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan;
- d. Pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal non formal;
- e. Perlindungan anak dibidang hak sipil, partisipasi dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan husus;
- f. Pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan serta pelayanan fasilitas umum; dan
- g. Pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.
- (6) Posyandu merupakan suatu wadah kegiatan dalam upaya pelayanan dasar kesehatan, dasar pertumbuhan dan perkembangan anak melalui PAUD dan BKB sebagai media strategis untuk Rencana Aksi Kebijakan Pengembangan KLA di tingkat Kecamatan dan Desa/ Kelurahan.
- (7) Perumusan Rencana Aksi Kecamatan ditetapkan oleh Camat dan Perumusan Rencana Aksi Desa/ Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Desa/ Lurah.
BAB V - PENILAIAN DAN PELAPORAN
Pasal 10

- (1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Kecamatan Layak Anak digunakan sistem penilaian KLA berdasarkan indikator yang ditetapan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi KLA tingkat Kabupaten untuk melakukan penilaian/ evaluasi Kecamatan layak Anak.
- (3) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator Kecamatan atau Desa/Kelurahan Layak Anak yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak.
- (4) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kedua Pelaporan dan Pertanggungjawaban
BAB V - PENILAIAN DAN PELAPORAN
Pasal 11

- (1) Gugus Tugas KLA menyampaikan pelaporan hasil penilaian keberhasilan KLA Tingkat Kecamatan, Desa/ Kelurahan serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan KLA kepada Bupati.
- (2) Selanjutnya Bupati melaporkan pelaksanaan KLA secara berjenjang kepada Gubernur Banten dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dalam pelaksanaan pengembangan KLA Tingkat Kabupaten Pandeglang difasilitasi oleh BP3AKB.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan masyarakat dan dunia usaha dengan memperhatikan :
- a. Kebutuhan;
- b. Aspirasi;
- c. Kepentingan terbaik bagi anak; dan
- d. Tidak diskriminasi terhadap anak.
BAB VII - PEMBIAYAAN
Pasal 13

Biaya penyelenggaran Pelaksanaan Pengembangan KLA dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD terkait yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA setiap tahunnya serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB VIII - PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.
Ditetapkan di Pandeglang pada tanggal 2 Januari 2014
BUPATI PANDEGLANG,
Cap/ttd
ERWAN KURTUBI
Diundangkan di Pandeglang pada tanggal 2 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,
Cap/ttd
DODO DJUANDA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 NOMOR 4