PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 9 Tahun 2016
Tentang PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN Yft .. l':G SAH :SAGI H:EPALA DESA D.MJ PEP~J'GI{AT DESA
Berlaku: 9 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang a.
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Atas Peraturan Pcmcrintah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dcsa, scbagaimana tclah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang› Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Uesa, maka perlu diatur Pcnghasilan Tctap, Tunjangan dan Pencrimaan yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 47 Tahun 2014 tcntang Pcnghasilan Pemcrintah Dcsa sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam. hurnf a, pcrlu mcnctapkan Pcraturan Dupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Pcrangkat Dcsa;
Menimbang 1.
- Undang-Undang Nomor 27 'l'ahun 1959 tentang Pcnctapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kcuangan antara Pcmcrintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
i
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang› Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang› Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 -tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran,Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32).
Menetapkan :
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 22)
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMMN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. ' 7. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
8. Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Sekretaris Desa Non-PNS adalah Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan sehingga tidak dapat diangkat menjadi PNS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun, dan Staf.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
11. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
12. Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar penghasilan tetap yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa.
13. Penerimaan lain yang sah adalah pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa diluar Penghasilan Tetap dan Tunjangan.
14. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah Dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurang dana alokasi khusus.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan. tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pemberian penghasilan, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
BAB III - JENIS PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Pasal 4

Penghasilan yang dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam APBDes terdiri dari:
- a. Penghasilan Tetap;
- b. Tunjangan;
- c. Penerimaan lainnya yang sah.
BAB IV
Pasal 5

- ( 1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Penghasilan Tetap dianggarkan dalam APB Desa setiap bulan yang dananya bersumber dari ADD.
,
,\_
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut :
- a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh persen);
- b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen);
- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh persen); dan
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
BAB IV
Pasal 6

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana pasal (5) ayat 2 huruf a diatur sebagai berikut :
- a. Kepala Desa diberikan penghasilan penghasilan sebesar Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tiap bulan.
- b. Sekretaris Desa non PNS diberikan penghasilan tetap sebesar Rp. 2.400.000,00 (duajuta empat ratus ribu rupiah) tiap bulan.
- c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan diberikan penghasilan tetap sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan.
- d. Staff Desa diberikan penghasilan tetap sebesar Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan.
- (2) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana pasal (5) ayat 2 huruf b diatur sebagai berikut :
- a. Kepala Desa diberikan penghasilan penghasilan sebesar Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tiap bulan.
- b. Sekretaris Desa non PNS diberikan penghasilan tetap sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan.
- c. Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun diberikan penghasilan tetap sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tiap bulan.
- d. Staff Desa diberikan penghasilan tetap sebesar Rp. 1. 750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan.
- (3) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana pasal (5) ayat 2 huruf c diatur sebagai berikut :
- a. Kepala Desa diberikan penghasilan penghasilan sebesar Rp. 3.400.000,00 (tigajuta empat ratus ribu rl:lPiah) tiap bulan.
- b. Sekretaris Desa non PNS diberikan penghasilan tetap sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) tiap bulan.
- c. Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun diberikan penghasilan tetap sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan.
- d. Staff Desa diberikan penghasilan tetap sebesar Rp. 1. 750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan.
- (4). Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana pasal (5) ayat 2 huruf d diatur sebagai berikut :
- a. Kepala Desa diberikan penghasilan penghasilan sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan.
- b. Sekretaris Desa non PNS diberikan penghasilan tetap sebesar Rp. 2.700.000,00 (duajuta tujuh ratus ribu rupiah) tiap bulan.
- c. Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun diberikan penghasilan tetap sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) tiap bulan.
- d. Staff Desa diberikan penghasilan tetap sebesar Rp. 1. 750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan.
BAB IV
Pasal 7

Pemberian Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada pasal (5) tidak berlaku bagi :
- a. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil
- b. Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan sebagai Penjabat Kepala Desa/ Sekretaris Desa/ Perangkat Desa.
BAB V - TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Pasal 8

- ( 1) Selain mendapat penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Tunjangan jabatan;
- b. Tunjangan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta istri/suami dan anak,yang masih dalam tanggungan sebanyak 2 (dua) orang;
- c. Tunjangan puma tugas.
BAB V - TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Pasal 9

- (1) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) huruf a diberikan kepada Kepala · Desa dan Perangkat Desa selain Staff Desa sebesar 10% dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat desa yang bersangkutan.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa, Penjabat Kepala Desa/ Sekretaris Desa/Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tunjangan jabatan sebesar tunjangan jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa bukan Pegawai Negeri Sipil.
BAB V - TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Pasal 10

- (1) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) huruf b diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa serta keluarganya dalam bentuk pembayaran premi jaminan asuransi kesehatan melalui kepesertaan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
\_..
''
'
- (2) Tunjangan Kesehatan tidak berlaku bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Penjabat Kepala Desa/Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Tunjangan Kesehatan tidak berlaku bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sudah mendapatkan tunjangan kesehatan dari istri atau suaminya.
BAB V - TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Pasal 11

- (1) Tunjangan Puma Tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf c berupa uang jasa pengabdian diberikan kepada Kepala Desa dan Pera.ngkat Desa yang meninggal dunia dan atau mengakhiri masa baktinya dengan hormat.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan tidak hormat tidak diberikan tunjangan purna tugas berupa uangjasa pengabdian.
- (3) Besaran uangjasa pengabdian diatur sebagai berikut:
- a) Untuk kepala desa diberikan diberikan uangjasa pengabdian sebanyak› banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- b) Untuk perangkat desa lainnya diberikan uang jasa pengabdian sebanyak-banyaknya Rp. 3.000.000,- (tigajuta rupiah).
- (4) Penghitungan besaran uangjasa pengabdian diatur sebagai berikut:
- a) Kepala desa dan perangkat desa dengan masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besamya uang jasa pengabdian.
- b) Kepala Desa dan perangkat desa dengan masa bakti 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun diberikan uangjasa pengabdian sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari besamya uang jasa pengabdian.
- c) Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan masa bakti 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari uang jasa pengabdian.
- d) Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan masa bakti 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari uang jasa pengabdian.
- e) Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan masa bakti 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari uang jasa pengabdian.
- f) Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan masa bakti 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 100% (seratus) dari uang jasa pengabdian.
- g) Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan masa bakti lebih dari 6 tahun tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar kelipatan sebagaimana ketentuan diatas.
BAB VI - PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Pasal 12

- ( 1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penerimaan lain yang sah.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk honorarium sebagai kompensasi kerja atas pelaksanaan kegiatan dalam APBDesa.
"
- (3) Hesaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Kcputusan Bupati Kotavra..-.i.ngin Barat yang mcngatur tcntang Standar Biaya U mum Kegiatan bagi Pemerintah Desa dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.
- (4) Penerimaan lain yang sah dapat berupa insentifyang berasa1 dari bantuan keuangan Pcmcrintah Pusat, Provinsi maupun Kabupatcn.