UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957
Tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA TENGAH
Berlaku: 10 Agustus 1957
N/A
Preamble

Menimbang :
bahwa berhubung dengan perkembangan ketatanegaraan dianggap telah sewajarnya membentuk wilayah yang meliputi Kecamatan-kecamatan, 1) Kerinci Hulu, 2) Kerinci Tengah dan 3) Kerinci Hilir menjadi Daerah tingkat II dan berhubung pula dengan pembagian bekas wilayah Daerah Propinsi Sumatera-Tengah seperti dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1950 dalam 3 Daerah tingkat I, yaitu, 1) Sumatera-Barat, 2) Jambi dan 3) Riau dengan Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1957 (Lembaran Negara No. 75 tahun 1957), dianggap perlu mengadakan perubahan mengenai batas-batas dari Kabupaten Pesisir Selatan/Kerinci dan jumlah daerah-daerah tingkat II seperti tersebut dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera-Tengah,
Mengingat : a. Pasal-pasal 96, 131 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia,
- b. Pasal 3 Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah (Lembaran Negara No. 6 tahun 1957) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1957 (Lembaran Negara No. 9 tahun 1957),
Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya tanggal 7 Agustus 1957,
MEMUTUSKAN : ________________
Menetapkan :
MEMUTUSKAN :
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA TENGAH.
N/A
Pasal 1

Dalam Pasal 1 - setelah diubah sedemikian, hingga terdiri dari 2 ayat dari Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerahdaerah otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah diadakan perubahan-perubahan sebagai berikut,
- A. Dalam ayat (1) diadakan perubahan-perubahan sebagai berikut,
- a. Angka "14" dalam kalimat pertama diubah dengan angka "15",
- b. No. 7 dari Pasal 1 tersebut harus dibaca, "Pesisir Selatan, dengan nama Daerah tingkat II Pesisir Selatan dengan batasbatas sebagai dimaksud dalam Pasal I dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No. 10/GM/STG/49, dikurangi dengan wilayah Kecamatankecamatan, 1) Kerinci Hulu, 2) Kerinci Tengah dan 3) Kerinci Hilir".
- c. Pasal 1 tersebut sesudah No. 14 ditambah dengan No. 15, yang berbunyi sebagai berikut,
5. "Kerinci, dengan nama Daerah tingkat II Kerinci, yang wilayahnya meliputi wilayah Kecamatan-kecamatan, 1) Kerinci Hulu, 2) Kerinci Tengah dan 3) Kerinci Hilir.
- B. Ayat (2) berbunyi sebagai berikut,
- a. daerah-daerah swatantra seperti tersebut dalam No. 1 sampai dengan 8 termasuk dalam lingkungan Daerah tingkat I Sumatera-Barat sebagai daerah-daerah tingkat II,
- b. daerah-daerah swatantra seperti tersebut dalam No. 9 sampai dengan 12 termasuk dalam lingkungan Daerah tingkat I Riau sebagai daerah-daerah tingkat II,
- c. daerah-daerah swatantra seperti tersebut dalam No. 13 sampai dengan 15 termasuk dalam lingkungan Daerah tingkat I Jambi sebagai daerah-daerah tingkat II.
N/A
Pasal 2

Dalam Pasal 2 diadakan perubahan-perubahan seperti berikut,
- a.
- Pasal 2 ayat (1) No. 7 harus dibaca,
- "Daerah tingkat II Pesisir Selatan berkedudukan di Painan,"
- b. Pasal 2 ayat (1) tersebut ditambah dengan No. 15 yang berbunyi sebagai berikut,
- "Daerah tingkat II Kerinci berkedudukan di Sungai Penuh".
N/A
Pasal 3

Dalam Pasal 3 diadakan perubahan-perubahan seperti berikut,
- a.
- Pasal 3 ayat (1) No. 7 harus dibaca,
- "Daerah tingkat II Pesisir Selatan terdiri dari 20 orang",
- b. Pasal 3 ayat (1) tersebut ditambah dengan No. 15 yang berbunyi sebagai berikut,
- "Daerah tingkat II Kerinci terdiri dari 15 orang".
N/A
Pasal 4

Semua persoalan-persoalan yang timbul dalam pelaksanaan perubahan menurut Undang-undang Darurat ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri bersama Dewan-dewan Pemerintah Daerah tingkat I yang bersangkutan.
N/A
Pasal 5

Undang-undang Darurat ini dinamakan Undang-undang Darurat tentang perubahan Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera-Tengah.
N/A
Pasal 6

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 9 Agustus 1957 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO
MENTERI DALAM NEGERI, ttd SANOESI HARJADINATA
Diundangkan
pada tanggal 10 Agustus 1957 MENTERI KEHAKIMAN, ttd G.A. MAENGKOM
LEMBARAN NEGARA NOMOR 77 TAHUN 1957