PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PELPIPAHAR SEBAGIAR KEWElfARGAN BUPATI KEPADA CAJIAT DI LlllGKUIIGAII PEIIERDITAH KABUPATElf SITUBOIIDO
Berlaku: 28 Tahun 1999
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo;
2. Bupati adalah Bupati Situbondo;
3. Kantor Kecamatan adalah Kantor Kecamatan di Llngkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo;
4. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
KEWEIIANGAN PERLJINAR
Pelimpahan kewenangan bidang perijinan kepada Camat meliputi:
1. lzin Mendirikan Bangunan (1MB) rmtuk rumah tinggal tidak bertingkat;
2. Izin Gangguan (HO) untuk usaha dengan Indeks Gangguan Kecil dan sedang menu.rut Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku, kecuali Tower, Pasar Modem, Rice Mill, dan Laboratorium;
3. Izin Pendirian Salon Kecantikan;
4. Izin Usaha Warung Makan;
5. Izin Reklame ska.la kecil dengan loiteria;
- a) Papan dengan pemasa.ngan di atas toko/warung atau halaman/ pekarangan tempat usaha
- b) Spanduk/ layar /umbul-umbul, ~ lokasi pemasang;in dalam satu wilayah kecamatan;
-
- cJ Poster/ stiker / selebaran, pemasangan dalam satu wilayah kecamatan.
6. Surat ljin Tebang (SIT);
7. Surat Ijin Penggunaan Jalan untuk Material;
8. Surat ljin Penggunaan/Penutupan Jalan untuk Hajatan;
9. Ijin Usaha Pennainan Ketangkasan dan Olah Raga.
Pual3
Selam mendapatkan pelimpahan kewenangan bidang penJ1nan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pelimpahan kewenangan kepada Camat juga meliputi Pemberian Rekomendasi/ surat keterangan.
Pual4
- Jenis Rekomendasi/ surat keterangan sebagaimana
- dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
1. Surat keterangan pindah penduduk di dalam wilayah kabupaten;
2. Melegalisasi Proposal yang diajukan masyarakat meliputi:
- a) Proposal Bantuan Sosial dan Pendidikan;
- b) Proposal Bantuan Keagamaan;
- c) Proposal Bantuan Pembangunan;
- d) Proposal Bantuan Kepemudaan Dan Keolahragaan;
- e) Proposal Bantuan Modal Usaha.
3. Surat Keterangan Miskin;
4. Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
5. Pengantar rekomendasi Swvei Penelitian;
6. Pengantar Izin Keramaian;
7. ~rekomemasi Nl'CR (Nikah, Talak, c.emi.Dan Rqjuk);
8. Melegalisasi Pengantar Pendirian Kelompok Usaha, Koperasi dan Badan Hukum lainnya;
9. Surat Keterangan Waris;
10. Surat Keterangan Bora Kerja;
11. Pengantar Izin Galian batuan bukan mineral;
12. Pengantar angkut kayu/pas;
13. Rekomendasi pendirian kelompok kesenian~ sanggar seni;
14. Surat Keterangan dan Rekomendasi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.
5
N/A
Pasal 5

Dalam rangka pelirnpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, penerbitan ijin dilaksanakan oleh Camat atas nama Bupati.
PBRTABGGUIIGAWABAR
Pua.16
- ( l J Pertanggungjawaban pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang bidang Perijinan serta rekomendasi/ surat keterangan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 dan Pasal 4, Camat wajib melaporkan basil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala.
- (2) Pertanggungjawaban Cam.at dalam melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
PBIIBIIIAAR DAB PEIIGAW.ASAII
Pua17
- (1) Dinas/Badan/Kantor berdasarkan Peraturan Bupati ini yang sebagian kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dilimpahkan kepada Camat, berkewajiban untuk mernberikan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan kewenangan yang diserahkan secara berkala maupun sewaktu-waktu.
- (2) Camat berkewajiban melaporkan pelaksanaan urusan yang dilimpahkan dengan menyampaikan tembusannya kepada Dinas/Badan/Kantor yang bersangkut.an dengan tugas pokok dan fungsinya.
Paal8
- ( 1) Ketentuari pelimpahan sepanjang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini masih tetap dapat dilaksanakan oleh Camat apabila telah diatur oleh Peraturan Perundang› undangan yang lebih tinggi.
- (2) Pelimpahan wewenang sebagimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat dilaksanakan secara bertahap apabila Camat karena alasan tertentu belum mampu melaksanakannya dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bupati.
Pua.18
Dengan berlakunya Pera.turan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Situlx&gt;ndo Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas Bupati Kepada Camat DalaJn Kabupaten Situbondo masih bisa dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dan Peraturan Perundang--undangan yang berlaku.
Pua19
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapa.t mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situlx&gt;ndo.