PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 25 Tahun 2012
Tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM KEGIATAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
Berlaku: 25 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas - tugas umum Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta berorientasi kepada hasil, perlu adanya Tim Pelaksana Kegiatan di masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Iingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- b. bahwa untuk menyamakan persepsi dalam pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, perlu meninjau kembali dan melakukan revisi atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 11 Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diaah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ k Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tabun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung awaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatentKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310) ;
Menetapkan
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12 Seri E Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banjarbaru.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
6. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
7. Staf Ahli Walikota adalah Staf Ahli Walikota Banjarbaru.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
10. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarbaru.
11. Pengguna Anggaran adalah Kepala/Pimpinan SKPD yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada SKPD yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
12. Tim Pelaksana Kegiatan adalah Tim yang dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang SKPD dengan keanggotaan dapat berasal dad internal Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan (internal) maupun yang melibatkan unsur lintas sektor (eksternal).
BAB II - TATA CARA PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
Pasal 2

- (1) Tim internal SKPD adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi SKPD dengan cakupan bidang kepentingan yang terbatas lingkup SKPD sendiri dan/atau sifatnya hanya insidentil/sewaktu-waktu dengan keanggotaan dari unsur internal SKPD yang bersangkutan.
- (2) Tim internal SKPD sebagaimana dimaksud ayet (1) diatas dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD/ Pengguna Anggaran.
Bagian Kedua
Tim Lintas Sektoral
BAB II - TATA CARA PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
Pasal 3

- (1) Tim Lintas Sektoral adalah Tim yang dibentuk dalam rangka melaksanakan kegiatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan cakupan bidang kepentingan yang luas (eksternal).
- (2) Tim Lintas Sektoral beranggotakan dari unsur pejabat/ pelaksana SKPD lintas sektoral dan/atau unsur masyarakat dan/atau pejabat pelaksana instansi vertikal yang tugas dan/atau keahlian yang dimilikinya terkait langsung dengan pencapaian target kinerja, tugas dan tanggungjawab Tim yang di bentuk. Jumlah keanggotaan Tim disesuaikan dengan kebutuhan dan alokasi anggaran yang tersedia.
BAB II - TATA CARA PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
Pasal 4

Dalam hal kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD tersebut dilaksanakan untuk hal yang bersifat sangat penting dan bersifat lintas sektor maupun merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian/ Lembaga Non Kementerian dengan melibatkan SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru maupun diserahkan kepada SKPD langsung sebagai pelaksana, maka Tim Liritas Sektoral dapat dibentuk dengan sebutan Panitia/Kelompok Kerja/Forum/Komite dan atau sebutan lain yang ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga Non Kementerian, sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
BAB II - TATA CARA PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
Pasal 5

Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Lintas Sektoral dapat dibantu oleh Sekretariat Tim yang mempunyai tugas mempersiapkar segala hal yang berkaitan dengan kesuksesan kegaiatan antara lain menyiapkan bahan-bahan, kelengkapan rapat, tempat dan konsumsi rapat dan mengagendakan setiap kegiatan yang akan dilakukan Tim Lintas Sektoral.
BAB III - SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan internal SKPD dan tidak bersifat lintas sektoral dapat dibentuk Tim internal SKPD. Keanggotaan Tim ditetapkan/ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pengguna Anggaran dengan susunan keanggotaan Tim sebagai berikut :
- a. Pengarah
- b. Ketua
- c. Sekretaris
- d. Anggota
- (2) Apabila pengarah/penanggung jawab/ketua sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Sekretaris Daerah/Asisten, maka yang menandatangani Keputusan tersebut adalah Walikota Banjarbaru dan format Tim disusun sesuai kebutuhan.
- (3) Untuk kegiatan yang melibatkan SKPD lain dan/atau instansi vertikal dan/atau masyarakat, Tim Lintas Sektoral dapat dibentuk. Keanggotaan Tim ditetapkan/ditandatangani Walikota Banjarbaru dengari susunan diatur sebagai berikut :
- a. Pembina
- b. Wakil Pembina
- c. Pengarah
- d. Penanggung Jawab
- e. Ketua
- f. Sekretaris
- g. Anggota
- (4) Dalam hal kegiatan Kementerian/Lembaga Non Kementerian dilaksanakan di daerah, dan memerlukan Tim pelaksana (Panitia, Pokja, forum dan komite atau sebutan lain) maka keanggotaan Tim ditetapkan oleh Walikota, bentuk format Tim mengacu kepada ayat (3) kecuali ditetapkan lain oleh Kementerian/Lembaga Non Kementerian dimaksud.
16. Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4), dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan dapat dibentuk Sekretariat Tim dengan Keanggotaan maksimal 5 (lima) orang. v
- (6) Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5), susunan keanggotaanya diatur dengan mempertimbangkan kebutuhan dan alokasi anggaran yang tersedia.
- (7) Untuk membentuk Tim Lintas Sektoral sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) harus mendapatkan persetujuan dari Walikota.
- (8) Tim yang dibentuk dalam rangka pemeriksaan oleh inspektorat diatur tersendiri dengan keputusan Walikota.
- (9) Walikota dapat mengurangi dan/atau menambah keangnotaan Tim sesuai dengan kepentingan pembentukan Tim berdasarkan kebutuhan, alokasi anggaran dan ketentuan yang berlaku.
- (10) Dalam pengajuan Draft Keputusan pembentukan Tim lintas sektoral yang disampaikan kepada Walikota Banjarbaru untuk mendepatkan persetujuan harus memuat :
- a. rincian tugas yang jelas dan masing-masing anggota tim (tugas Pembina, Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, Anggota) dan Sekretariat Tim;
- b. lama masa kerja tim, nama pejabat, jabatan dalain tim dan besaran honor yang diterima, dan sumber pembiayaan.
BAB IV
Pasal 7

- (1) Tim internal SKPD tidak dapat diberikan honor.
- (2) Tim Lintas Sektoral dapat diberikan honor.
- (3) Pemberian honor sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan maksimal 6 (enam) buian atau ditentukan lain oleh Kementerian/Lembaga Non Kementerian dan/atau persetujuan Walikota sesuai dengan urgensi kegiatan dan beban kerja Tim.
- (4) Besaran pemberian honor sebagaimana dimaksud ayat (3), sebagaimana terlampir dalam lampiran I dan II Peraturan Walikota ini, kecuali ditentukan lain dengan Persetujuan Walikota.
- (5) Setiap pejabat/pelaksana hanya dapat diberikan/mener ima honor maksimal untuk 5 (lima) jenis kegiatan Tim Lintas Sektoral yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerahnya.Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (5), pengelola kegiatan sebelum menyerahkan honor Tim agar terlebih dahulu berkoordinasi dengan verifikator keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerahnya dengan menyertakan surat pertanggungjawaban mutiak.
- (6) PejabaVpelaksana yang menjadi Tim Lintas Sektora' pada SKPD lain dapat diberikan/menerima honor.
BAB V - PENUTUP
Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Tin Pelaksana Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB V - PENUTUP
Pasal 9

Peraturan VValikota ini mulai beriaku pada tanggal 1 Januari 2013. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.
Ditetapkan di Banjarbaru pada targgai 23 Oktober 2012
1
WALIKOTA BANJARBARtt
diundangkan di Banjarbaru Pada tanggal 23 Oktober 2012 SEK TA S DAERAH,
1
M. RUZAIDIN N R
H. AHRIANI BE ITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN20 1 2NOMOR 25
Lampiran I: Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 25
Tahun 2012
Tanggal : 23 okt cly,.
z. . 2012
BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN LINTAS SEKTORAL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
| NO. | Kedudukan Dalam Tim | Besar Honorarium/ Bulan |
|-------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Pembina | Rp. 250.000,- |
| 2 | Wakil Pembina | Rp. 225.000,- |
| 3 | Pengarah | Rp. 200.000,- |
| 4 | Penanggung Jawab | Rp. 175.000,- |
| 5 | Ketua | Rp. 150.000,- |
| 6 | Sekretaris | Rp. 125.000,- |
| 7 | Anggota | Rp. 100.000,- |
e NALIKOTA BANJARBARU,
M. R'IJZAIDIN N OR
Lampiran Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 25
Tahun 2012
Tanggal : 23 oktubffn 2012
BESARAN HONORARIUM ANGGOTA SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN LINTAS SEKTORAL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BA WJARBARU
| NO. | Kedudukan Dalam Tim | Jabatan | Besar Honorarium/ Bulan |
|-------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Koordinator | Di rangkap oleh Sekretaris Tim | - |
| 2 | Anggota | Anggota maksimal 5 (lima) orang | Rp. 100.000,- |
y ANALIKOTA BANJARBA7
M. RUZAIDIN MOOR