PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 14 Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 14 Tahun 2016
N/A
Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Nagari setinggi-tingginya sebesar Rp. Rp. 156.742.000.000,(seratus lima puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh dua juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tanggal ditetapkannya peraturan Daerah Ini telah disetor ke Bank Nagari BPD sebesar Rp. 47.995.000.000,18 (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah delapan belas sen).
- (3) Untuk menutup selisih antara penyertaan modal Permintaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilaksanakan penambahan penyertaan modal secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman.
Ditetapkan di Lubuk Sikaping pada tanggal 18 Oktober 2016
BUPATI PASAMAN, dto
YUSUF LUBIS
Diundangkan di Lubuk Sikaping pada tanggal 18 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN, dto
A. SYAFEI,SH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2016 NOMOR 14 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT : (14/2016)
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 6 4 TAHUN 2013
TENT ANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN,JA DAERAl-l KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa berdasarkan Pasai 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeiolaan Keuangan Daerah dan sesuai dengan Pasal 39 Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeiolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriaku;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a tersebut di atas, dan sesuai dengan Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Nomor : 900/ 13/Tahun 2013 tentang Persetujuan tcrhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemcrintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014, maka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negen Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014, dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan perhitungan terpadu atas beban kerja tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja,. untuk !tu perlu diatur ten tang Tambahan Penghas � lan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Sintang atas Behan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
r.1engingat
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, dibentuk dengan Peraturan Bupati Sintang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Um.lang Darurat Nomor 3 Tahu0n T . k t II I 1953 tentang Pembentukan Daerah ing a . Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Poko\ pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Repubh Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. ' 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Repub\ik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4893);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambuhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesi � Nomor 3874) scbagairna na tclah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 200 l (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 l Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesi � Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nornur l? Tahun 2003 ten tang Keuang � n Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 47 T, b h . , am .:l an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tenta � g Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tah un 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakb ir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 � 8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang i «mbentukan Peraturan Perundang-Undangan u.cmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 :\umor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik ; r.doneaia Nomor 5234);
12. Pcraturan Pernerintah Nornor 32 Tahun 1979 tentang Pcmberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negaru Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 4 7 Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesi � Nomor. 3149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 [Lembaran Negara Re pubhk l ndune ei., Tahun 2008 Nornor 141 ); ' ··· � ·· � v· �
13. Peraturan Pemerintah Nornor 99 Tahun 2000 te , . . i::ntang Keriaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2000 Nornor 196 Tambahan Lembaran Negara Re oubli], I 1 ·' . -· '- 11 noone sia Nomor 4017) sebagairnana telah ct· b h p p . iu a dengan eraturan emenntah Nomor 12 T h (Le111bara11 Negara Republil{ I l""\rdu1·.:..c-. r· Ta lun 2 002 ... ... ... � 1 � � 1 u11 '-'00'&gt; Nomor 32, Tambahan Lembaran Ne tar -.-Indonesia Nomor 4193); g a Repub\ik
.
'
13. Peraturan -Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 19 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4193);
14. Peraturan Pemerintah Nornor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawa; Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 197, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1\_3 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 I 94);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 203 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal ·tLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pernbinaan Dan Penga . wasan Penyelenggaraan Pemermtahan Daerah (.L b . em aran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik lndon · ' Nomor 4593); esia
Mengingat
- 19 · Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri SipiI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7 � , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daeran Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 5 Tahun 2013 (Lem baran D � erah Kabupaten Sin tang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI SINTANG 'J 1,',ffANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI ', 1\_;:GERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABU. , l'l· � N SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPh1, � 1 � DAN BELA DAE.RAH KABUPA'TEN S\N'Tl\NG TAHUN ANGGA �� 2014;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- I. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerakh yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rang a penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Kebutuhan Daerah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah PNS dan atau CPNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang.
6. Pejabat Eselon adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural yang terdiri dari Eselon Ila, llb, Illa, Illb, !Va, dan IVb di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
7. Pejabat Non Struktural/ Pekerjaan Tertentu adalah Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil yang tidak mempunyai Jabatan Struktural yang mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaan tertentu.
8. Staf adalah Pegawai Negeri Sipil yang tidak mempunyai tanggung jawab jabatan berdasarkan eselonering sesuai ketentuan Pcraturan Perundangundangan yang berlaku.
9. Guru � da � ah Pendidik Profesional dengan t � g � s utama mendidik mengajar � e � b1mbmg, � ei:igarahkan, melat1h,\_ menilai dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
10. Pengelola Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan 1 , pe aporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Dinas p d Pengelola Keuangan dan Aset Daerah . Kabupaten Si t en apatan'. perangkat daerah yang selain selaku · pcngguna ang n ang sebaga1 barang, juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. garan/ pengguna
�
12. SatuankKerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perang at daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
13. Petugas Unit Layanan Pengadaan (ULP) adaiah Pegawai Lmgkungan Pemermtah Kabupaten Sintang yang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sintang. Negeri Sipil di melaksanakan
14. Petugas Layanan Pengadaan Secara Elcktroniic (LPSE) adalah Pegawai Negen Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang melaksanakan penyelenggarakan sis tern pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sintang secara elektronik.
15. Kepal � SKPD adalah pengguna anggaran/pengguna barang di lingkungan Pemenntah Kabupaten Sintang.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak selaku bendahara umum daerah.
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sin tang.
18. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
19. Pejabat Yang Menerima Pelimpahan Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD adalah pejabat pada Satuan Kerja Oinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang mendapat pelimpahan tugas dari PPKD untuk melaksanakan tugas menyusun rancangan APBD Kabupaten Sintang dan rancangan Perubahan APBD Kabupaten Sintang serta pengendalian pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang.
20. Pejabat Yang Menerima Pelimpahan Pemungutan Pajak Daerah adalah Pejabat pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mendapat pelimpahan tugas dari PPl&lt;D untuk melaksanakan tugas melaksanakan pemungutan pajak daerah.
21. Pejabat Yang Menerima Pelimpahan/ Kuasa Melaksanakan Anggaran PPKD adalah Pejabat pada Satuan Kerja Dina\_s Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mendapat pelimpahan tugas dari PPKD untuk melaksanakan anggaran PPKD.
22. Pejabat Yang Menerima Pelimpahan Melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Oaerah adalah Pejabat pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mendapat pelimpahan tugas dari PPKD untuk melaksanakan sistem akuntan · d· .. k . . s1 an pelaporan keuangan daerah serta menyaji an mlormasi keuangan daerah.
- . 0759 PeJabat Yang Menerim p Ii .. d Pengelolaan Aset/ Bar a e impahan Melaksanakan Keb1Jak � n . an Pendapatan, Pen elo � g Daerah adalah Pejabat pada Satuan Kerja Dmas pelimpahan tu g d a . Keuangan dan Aset Daerah yang mendapat ngelolaan A gt /abs an '.'.KD untuk melaksanakan kebijakan dan pe se arang milik daerah. 23.
- Verifikator adalah pejabat pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan, Pengelola Ke � anga\_n dan Aset Daerah yang diberi tugas untuk melaksanakan verifikasi Rancangan APBD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Doku � en Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Surat Perintah P � n � airan Dana (SP2D) dan Kas Daerah, Pajak Daerah, Laporan Keuangan di Lmgkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. 24.
25. Verifikator Belanja PPKD adalah pejabat pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang diberi tugas untuk melaksanakan verifikasi terhadap belanja PPKD.
26. Satuan Togas Pemadam Kebakaran adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sintang.
27. Petugas Khusus Kearsipan adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang bertugas mendata, mengelola, menata dan menyimpan berkas surat dinas.
28. Korektor SPJ Bantuan Keuangan Desa adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang pada Satuan Kerja Kantor Camat yang bertugas untuk melaksanakan pendampingan dan bimbingan terhadap pengelolaan keuangan Desa di wilayah Kecamatan.
29. Petugas Sandi adalah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang bertugas di Bagian Sandi, Telekomunikasi dan Pengolahan Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang untuk melaksanakan kegiatan pengamanan pemberitaan rahasia dan yang telah lulus kualifikasi di bidang persandian.
30. Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara um um.
31. Analis Produk Hukum Daerah adalah Pejabat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang yang bertugas meneliti, menelaah dan mengkaji Rancangan Peraturan Daerah, Feraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan lnstruksi Kepala Daerah.
32. Korektor adalah pegawai pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas mengoreksi Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD, Dokumcn Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Surat Perintah Pencairan Dana (SP20) dan Kas Daerah serta Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang.
33. Pengelola T � knis Perencanaan Aset/ Barang Daerah adalah pegawai pada � atuan Kerja .Dmas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Smtang\_ yang diberi tugas pelaksanaan perencanaan aset/ barang daerah Kabupaten Sin tang.
34. Pengelola Teknis Penatausahaan Aset/ Barang Daerah adalah pegawai pada Saruan Kerja .Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asel Daerah Kabupaten Smtang yang diberi tugas pelaksanaan penatausahaan aset/barang daerah Kabupaten Sintang.
35. Pengelola Teknis Pengendalian Barang Daerah adalah pegawai pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas pelaksanaan pengendalian aset/ barang daerah Kabupaten Sintang.
36. Pegawai yang melaksanakan tugas sebagai penghimpun data/dokumen aset/barang daerah, korektor Daftar Rencana Aset/Barang Daerah dan Laporan barang SKPD serta penyusunan Laporan Administrasi Aset/Barang Daerah adalah pegawai pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk menghimpun data/dokumen aset/barang daerah, melakukan koreksi Daftar Rencana Barang Daerah dan Laporan aset/barang SKPD serta menyusun Laporan Administrasi Aset/ Barang Daerah Ka bu paten Sin tang.
37. Tambahan Penghasilan adalah Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di luar Gaji dan Tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan perhitungan terpadu dengan mempertimbangkan kriteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja sesuai dengan pertimbangan obyektif dan kemampuan keuangan daerah dalarn rangka pcningkatan kesejahteraan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
38. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
39. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tempat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
40. T?mbahan Penghasilan berdasarkan .kondisi kerja adalah Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai N\_egen S1p1l ya.ng .ctalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang merniliki resiko tinggi.
41. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
42. Tarnbahan Penghasilan berdasarkan presiusi kerja adalah p h . 1 dib . . N . Si ·1 eng asi an yang 1 enkan kepada Pegawai egen 1µ1 yang dalam me\ k ak tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja. a san an
43. Wilayah adalah ruang ya p k . ng merupakan kesatuan geografis beserta segena unsur ter art padanya yan b . . d , k n . . . g atas dan srsternnya ditentukan ber asar a aspek administrajjj dan atau asp k f . al e ungsion .
44. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD � dalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan DPRD Kabupaten Sintang, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
45. Daerah � e � pencil atau terbelakang, adalah daerah/perdesaan atau pulau atau pesisir yan\_g umumnya secara geografis relatif sulit dijangkau karena let � knya yang jauh di pedalaman/ perbukitan/kepulauan/pesisir serta sulit mendapat akses jaringan komunikasi dan transportasi.
46. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
47. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. untuk dan dalam
48. Dokter Umum adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan kedokteran dan belum memiliki kualifikasi pendidikan keahlian pada jenis penyakit tertentu, serta bertugas di lingkungan Dinas Kcsehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.
49. Dokter Gigi adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan sebagai dokter gigi serta bertugas di lingkungan Dinas Ke sehatan Kabupaten Sintang dan Rurnah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.
50. Dokter Spesialis adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan kedokteran dan telah memiliki kualifikasi pendidikan keahlian pada jenis penyakit tertentu, serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.
51. Dokter Hewan adalah pegawai negeri sipil di lingkungai I Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan sebagai dokter hewan dan menjalankan tugas pokok secara fungsional sebagai dokter hewan.
52. Apoteker adalah pegawai negeri sipil di lingkungan ' merintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan 8. · ·.ina Apoteker serta bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Sm tang -: 1 Rumah ·Sakit Ade Mohammad Djoen Sintang.
- 53, Asisten Apot � ker adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Smtang \_Yang memiliki kualifikasi pendidikan Asisten Apoteker serta bertu?as di lmgkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.
54. Paramedis adalah p � gawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang secara fungsional bertugas dalam bidang kesehatan serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.
55. Sanitarian adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Smtang yang bertugas dalam bidang kesehatan hngkungan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.
56. Nurse adalah pegawai negeri sipil di Jingh:ungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan sarjana keperawatan dan telah memiliki keahlian/ profesi dalam bidang keperawatan serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.
57. Perawat adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang secara fungsional bertugas dalam bidang keperawatan dan memiliki kualifikasi pendidikan sekolah/ akademi keperawatan serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.
58. Bidan adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang secara fungsional bertugas dalam bidang kebidanan serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.
59. Nutrisionis adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan dalam bidang gizi serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.
60. Supervisor Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Supervisor SIAK adalah pengelola data kependudukan yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada personil pengelola SIAK di tingkat Kabupaten Sintang dan atau dibawahnya serta mengusulkan atau membatalkan usulan pengguna hak akses SIAK.
61. Administrator /Verifikator Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut administrator SIAK adalah pegawai yang memonitor operasional database, back up dan updating data, recovery data dan jaringan serta mengatasi permasalahan tekrus operasional SIAK.
- 62, Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dilingkungan Setda I Set-DPRD t Dinas I. Badan I Inspektorat Kabupaten Sin tang kelompok 1 meh\_puu Sekretanat Daerah, Sekretariat DPRD Dinas Pekerjaan Umum, Dmas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Ke;ehatan, Dinas Pendidikan, \_Dmas Perindagkop\_dan � KM, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial Teriaga Kerja \_da � Transrn1gras1, Dmas Pertanian Peternakan dan Penkanan, Oma Pendapatan Daerah, Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran, · Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Kabupaten, Badan Kepegawaian Daerah, Sadan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Sadan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Badan Pengelola Perbatasan.
63. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dilingkungan Setda I Set-DPRD I\_ Dinas I Badan I Inspektorat Kabupaten Sintang kelompok 2 meliputt Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pertambangan dan Energi, Badan Lingkungan Hidup, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pernerintah Desa.
64. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Kantor/Kecamatan Kabupaten Sintang kelompok 1 meliputi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
65. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Kantor/Kecamatan Kabupaten Sintang kelompok 2 adalah Kantor Kecamatan Sintang.
66. Kelurahan adalah kelurahan di wilayah Kabupaten Sintang.
BAB II - PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Sintang memberikan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang atas be ban APBD Kabupaten Sin tang Tahun Anggaran 2014.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) p al .. dib ik . l h di k d asa irn 1 en an sepanjang te a ianggar an alam APBD Kabupat Si ' T h . en 1ntang a un Anggaran 2014, dalam rangka menmgkatkan keseJ·aht d dib ik b d k . eraan PNS an I en an er asar an pert1mbangan obyekt'f memperhatikan kemampuan keuangan dacrah, serta setelah I dengan persetujuan DPRD Kabupaten Sintang. memperoleh
BAB II - PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 3

pNS seba\_gaimabnahdimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat menerima 1 (satu) Jems tam a an penghasilan. '
Besarnya Ta\_mbah'.'1n Peng\_hasilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l\_) bagi masmg-masmg jenis, diberikan berdasarkan standar rn ak s irria.l sebaga1mana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
BAB II - PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 5

- (1) Tam � ahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) , diberikan kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang masih aktif bekerja, tidak termasuk PNS yang sedang tugas belajar, pejabat yang bebas tugas dan cuti di luar tanggungan Negara.
- (2) PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang melaksanakan tugas di luar Pemerintah Kabupaten Sintang tidak diberikan Tambahan Penghasilan.
- (3) PNS di Luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang melaksanakan tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, diberikan Tambahan Penghasilan selama yang bersangkutan tidak mendapat Tambahan Penghasilan di Lingkungan Pemerintah asalnya.
- (4) Pegawai yang berstatus CPNS diberikan Tarnbahan Penghasilan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besarnya Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, serta diberikan sejak penempatan yang bersangkutan berdasarkan surat tugas yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Terhadap Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB III - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 7

- (1) Bagi PNS di Lingkungan Departemen Agama yang bertugas sebagai Guru di Wilayah Kabupaten Sintang dapat diberikan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang besarannya adalah selisih antara besarnya uang lauk pauk ditambah dengan besarnya uang kehormatan yang dibiayai dari dana Pemerintah Pusat dengan besarnya uang Tambahan Penghasilan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Sintang.
- (2) Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang bertugas di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sintang dapat diberikan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5, yang besarannya adalah selisih antara besaran uang makan yang dibiayai dari dana Pemerintah Pusat dengan besarnya uang Tambahan Penghasilan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Sintang.
- (3) Para Kepala Bidang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang telah menduduki jabatan struktural eselon III.a sebelum berlakunya Peraturan Dacrah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sin tang, tetap diberikan tambahan penghasilan dalam jabatan struktural eselon Illa.
KETENTUAN PERALIHAN
- (1) Sebelum berlakunya p Tarnbahan Penghasila er � ur'.3-11 Bupati ini, maka segala Pemberian Pemerintah Kabupaten ns· agi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Belanja Daerah Kabupate � nt � g atas Behan Anggaran Pendapatan dan Perundang-undangan Smtang mengacu kepada ketentuan Peraturan yang berlaku.
2. Pada saat Peraturan in· . mengatur materi an 1 rnulai berlaku, maka segala ketentuan yang Bupati ini dicab t yd g sarna dan atau bertentangan dengan Peraturan u an dmyatakan tidak berlaku. (2)
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BANJARBARU
PEI ATURA14 WALIKOTA BANJARBARU NOMOR L S2 TAHUN 2009
TENTANG
PROSEDUR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATII PODU DI KOTA BANJARBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA
WALIKOTA BANJARBARU.
- a bahwu dal= ranks meningkatkan pclayanan pcminan Leila&amp; nussyarakat dittrapkun pola relay arum pent inan sato pinta,
- b bahwa berdasatkun Petaturan Dacrah Kos Banstbam Nomor 12 Tabun 2008 ienumg Pembentukun Orgamsam dan Tam Kuria lembaga Teknia Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praia Kota Banyarbaru
- c bahwa dalam rangka leyelasan operasionaiisasi pclayanan pcnjinan terpadu pada Bedan Pelasunun Petaluma Terpadu Kuta Banjarbatu perlu &amp;dank= prose s dui pcnyelenge-itaan pclayanan peniman ierpodu stun pinta . bahwa berdasarkan penimbangan se-S.32,1111mila dimaksud pada bumf a. hum( b Jan burial c di alas perlu menetapkan dengan Perattuan Walikotn,
- 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahan1999 irmang Pcmbentukan Kotarnadya Daerah Tingkat II Bamarbaru (I embarun Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomar 3822),
2. Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1947 tentang Penyelcoggarun Negara yang Bctsih dan Babas dun Korupsi, Kolusi din Nwotismc i lxmbaran Ncgara Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
3. Undang-Undimg Nomor 34 Tabun 2000 tenting Pcmbahan alas Undang Undang Noinor 18 Tahun 1997 tanning Pajak Daerah dan Rctribu.si 1&gt;acrah (Lumbar= Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 146. Tambahan Landsman Ncgara Republik Indonesia Noma 1689).
- 4, Undang.Undang Nomor 32 Tahurt 2004 tenting Pcmennuhan Daerah BAYmbatan Nes= Republik Indoncsat Tabun 2004 Nomor 115. 1 ambaltan Lumbar= Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana :Oath diubah dengan Peraturun Perncrintah Pangs/ m Undang-Undsng Nomor 3 Tabun 2005 caimans Perabahan atlas 1..ndang-Unslang Nomor .32 Tabun 2004 tenung Pemenntahan Dacrah I Lembarun Neora Republik Indonesia Tahun 2005 Noiaor 38. Tambahan 1.cmbanin Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ichth dachipkan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembarun Negara Republik Indonesia Tenun 2005 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoMe1145411).
5. Peraturan Pcmcrintah Nomor 66 Tabun 2001 taming Ratibusi Dacrah (Iarnburan Ncgara Republik Indonesia Tabun 2001 Nomor 119. Tambahon Lembartut Ncgam Republik Indonesia Nomor 4139);
6. Praia= Pcmerinwhan Nnnuu 5R 1 anon 2005 tenting Pengelolaan Kewmgan Daerah ilambaran Ncgara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 140. Inntbahan Lanham!) Ncgara Republik Indonesia Nomor 45781.
- 7 Pcruuran Pernierinuh Nomor 38 Fabian 2007 tearing Pcmbagian I:rusan Pcmenntahan Amara Pcmcnntah. Pcmcnntalun Dacrah Pmvina dan Pcmenntahan //wrath Kabupaicakota (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 82. larnbahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Mental Datum Negeri Nomor 24 Tabun 2006 tenting Pcdoman Pcnyclengganias Pelayanan Tornado Satu I'iniu (PPPISP);
9. Peraturan Daerah Kota Banjazbaru Noma 12 Tabun 2008 tenting Organisasi don Taut Kcrja Lembaga Thoth Dacrah data Sat Polisi Pamong Praja Kota Ilanjahau (Lembaran Daerah Kota Banjarbtuu Tatum 2008 Noma 12 Seri D Nomor Seri 6);
10. Peraturan Daerah Kota Itanjarbuu Nomor I Lilian 2009 tcntang Anggaran 2codajoun dan Bclunja Dacrah Kota Banjarbau Tabun Anggroun 2009 il.embaran Dacrah Tabun 2008 Nom'', I Seri A Nomor 11.
MEMUTUSKAN
Mrocupkan . PERA11JRAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PROSEDUR PFRIJ1NAN TERPADU SAW PIN 111 PADA BP2T KOTA BANJARBARII.
BAB 1 KETENTUAN UML1M
Pawl 1
Datum Pat= ini dimaksud dengan :
- I. liscrah adalab Kau Banjarbaru.
2. Pcmcrintah Daerah adalah Walikota dart Pcraigkat Daerah nitagai unsur penyclaggani Pemerinuhan Dinh Kota Banjarbans
3. Walikota adalah Walikota Banjubaru
4. Dino Dacrah adalah dings - dinm dacrah di Itnjtkunittin l'emaimah Kota Barna:taw yang menspakan MIMIr pclaksana tcknis Pensaintahan Daerah badasarkan fungsinya.
5. BP2T adalab Radon Pclayanan Pcitiinan Temodu Kota Banjarturu.
6. 6 Tim Kole Icknis adalah rim keria tcknis yarn Faunlike kewenangan amok mengambil kautusan dalam martherikan rckomendasi mengcnal ditcrima atau ditolaknya sualu pcmitilion an perijinan
7. Pelayan Paijinan Fungsional adalab Pclayanan perijinan yang dibenikan kepada publik lunya melayani I (oan!) jtnis perijinan dan melekat dengan togas pokok dan fongsi.
8. Perijinan Paralgl adalah pcnyclenggasan painnan yang diberikan kepaln othiku umhn yang ditokukan sekaligus nomeakup Icbih don saw jcnis ijin. yang diproses steam terpadu dan bersantaan
9. Ijin adalah dokumen yang dikcluarkan olch Perncrintah Dacrah hadasarkan I'eratunan Dacrah gal Perawran lainnya yang wrap:Man bah legation nunyatat ssh etait Iliperbolchkannya scscorang atau hadan uncut melakukan truilta auu kegiatan unarms
10. Penjinan adalah pemberian legaltus kepada sescorang utau !Milan hokum balk &amp;lam betook fin anti non ijin
- II. Pargailuan Masyluuktil adalah Laporan dan masyankat mcngausi adanya keluhan dalarn rangku pcnyclengganan pelayanan perijinan
12. 12 hon Lokasi adalah bun yang dibcnkan kcpada peronngan atau perusahaan unluk mcmperoleh tanah 'Jesuit' dengan Rencana Tan Ruing 9/Ranh yang berlaku pula scbagin hin Pcnguasaan Irak Alas Tanah
13. 13 Ijin Peruntukan Ponggursaan Taub attar* bon perencanaan ham pcnggunaan lahan yang charm:kin pada Rcncana Tam Ruang Wilayah
14. 14 Ijin Mcndirikan Bagunan atou disingkat 1MB adalah Inn yang dibenkan dalam rangka mendonlan bangunan
15. 15 bin Gangway) (HO) adalah Ijin yang abenkan bag) tampon Inaba yang dapat memmlaulkan bahaya, kenapan dan gangpan. dan (creamy" lingkungan, dikccualikan kepada tempt =ha yang lokosinya amnia olch Pernenntah Dacrab Mcliputi kawasan ondustri dan tona industn
16. 16 Surat lion Pcnambangan Dacrah (S1PD) adalah Wocaung yang aberikan olch Kepala Daeruh kcpada Badan perorangan untuk mclakukan legratan saran atau seaman tahap usaha penambantun bahan gal Ian
17. 17, Surat bin Pcrusahaan Pcrogeboran Au Bawah Tanah (SIPPA1I I dada! Inn yang dibenkan Lena&amp; scsawang °tau hadan usaha untuk mclakukan pcngcboran tanah dcngan makrud untuk mcncan au bawah iamb
18. 17a Swot bin Pengeboran adalah bon untuk bcracrak dalam bodang pcngcboran tanah
19. 17.6 Surat Ijin Juru Bor adalah bon yang dibenkan kepada scaeorang untuk melakukan panbann au bawah tanah
20. 18 Surat Ijin Pcmanfaatan Air Bawah Tana!! (SIPA) adalah bon pengarntrilan air bawah tanah
21. 19 Swat Ijin !Asploran' Air Bawah Tanah adalah opt% yang dobcnkan kepada scscorang guru badan
22. usaha untuk mclakukan pemboran wan dcngan mak aud untuk mencan air bawoh tanah
20. Sum! bin Pcmunbangan Ronyvt Dacrah (SIPRD) adalah Kama pcnamhangan jams bahan plum golongan vital (golongan A dan B) yang bcrud di ssilayah pcnambangan rakyou yang way mans pcngaturannya tclah dilimpalthan olch Pcmcnntah kopek' Kc pal a Dacrah
24. 21 Tanda Daftar Pcrusahaan (117P) adalah Surat ketcrangan yang dibaikan &amp;eh Pcmcnntah Dacrab tcrhadap pennahaan yang manalankan perusahaan do dacrah dan yang ',lab memtlrkr um usaha
25. 22 Surat bin Usaha Panagangan (SIUP) adalah Tun yang dikcluarkan olch Pernenntah Darla), Kota Batuarbans terhadap perusaluan yang mclakukan kcgiatan usaha perdagangan dcngan pcngclompokkan bennsaskan onto krkapan basil" (natio) jam usaha
26. 23 Tanda Dallas Gudang ITDO) adalah bin yang dikeluarkan olch Pcmcnntah Dacrah tcrhadap scrap orang atau badan hukum yang mcnjoh penulik dais atau penguasaan gudang. inn ono chpakocualikan terhadap gudang yang laptak dt pcnnaltaan humus' dan gudang yang mcnyazu dengan temper usaha
27. 24 bin Usalu Industn HUH adalah bin yang dibenkan kepada saran )xnanan perusahaan industn dengan norm insestasi duns cnarn rams juts tidak termasuk dcngan asset tanah dan bangunan tempat usaha
28. 25 Tanda Dallas Industn (TDI) Mara bin yang dobentan kcpada setup pcndinan perusahaan indumn dengan nilat onvatasi umpai dcngan cum rams juts udak tcnnamsk asset iamb dan bangunan tcmplat usaha
26 bin Parkir Jalan Umum adalah Jalamjalan umum &amp;slam Dacrah Kota Banjarbaru
- 27 Ijin Tempi Parkir Khusus adalah Lokamdcmpat untuk mcmarkir kendaraan atau kendaraan tidak tremolo; yang khusus disediakan dimilikr dan atau akclota olch orang pada hokum yang dipungut imbalarvpungtnan sum tidak dan mcnspaLin bagian dan pclayanan tcrhadap sane pokoknya
- 28 Surat bin Usaha Jaa Konsurokm adalah bin yang di palukan Limp pcnnahrum jasa konstrukm untuk melaksanakan kcgiatan dibidang usaha Jana konsuuksi yang dikeluarkan olch Pcmcnnuth Kola Ha:wetland
- 29 Jun !Leaning adalah ijin yang dibenkan olch Pcmcnnlab Kota Bargariaaru kcpada ',Tang &amp;Matsu badan hukum yang incnycicnsgarakan ke · arm pconasanpn rcklame untuk tujuan ',antral!
- 30 bin Panto:in dan Promosi Dagang adalah bin Melakukan kcipatan pameran dan Promosi Dagang yang stratnya Insidentil dan dalam waken tannin'
- 31 but Apauk adaLsh bin yang dikeluarkan olch Dtnas KCSChatall Kula E3amarturu untuk menjalankan kcgiatan usaha apotak
- 3: Ijin Toku Obat Benjtn Terbatas adalah um yang dikeluarkan olch Dings Keschatan Kota Banjarharu bagi usaha petorangan pribadt Mau badan usaha untuk menjalankan usaha perdaganimn eceran ohm terbatas
- 33 Ijin Labonatonum adalah tin yang daclututan &amp;eh Dinar Keschatan Kota Banjarlsmu untuk Laboratorium
- 34 bin Praktek Dokter Umurn. Gig dim Special's adalah bin yang dikeluarkan olch 17mas Kesehatan Kota Banmtbaru kepada sescorang sang berpendidikan &amp;Wier, dokta spcsialis umuk melaksanakan pelayanan pemenksaan kcsehatan dan pengobatan sckaligus membenkan tempt ben:pa rosep
- 35 bin Pnatek Aldan adalah ban tenults yang dikeluarkan etch Diners Keschatan Kota Banjarham kcpada smarms yang berpcndtdikam bidan uniuk melaksanakan pelayanan gymenksaan kchamilan dan menolong persalinan strum dengan prosedur pelayanan keschatan yang berlakru
36. Ion Praktek Perawai adalah bukts tertults yang dikeluarkan olch Dula% Kcsdulnn Kota Batuarbaro kepoda scszorang yang bttpenchdikan perant untuk mctaksanakan ptaktck keperawatan
- 37 Ijin Balm Pcngobatan adalah: Runtish Bersahn I BK1A adalah bin yang dikeluarkan &amp;eh Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru untuk menjalankan usalut balm pengobatan ru:nah salt bersahn
- 38 bin Opiikal adalah Inn yang dikeluarkan nleh Duns Kcschaun Kota Baruarbaru untuk mcnjahmkan usaha &amp;Wang optikal.
39. Ijin Pcnyelengpraan Kursus adalah Inn pada jalur nonacid:an luar sckolah yang memiliki floksibelitas program yang prigs' untuk penyechaan bekal kmeramplan bagi inchndu
- 40 bin Penyeltmggaraan Penchchkan Anak Usta Dim 1PAUDI adalah Inn lembaga pdayanan anak l uta dini dalam bentuk Taman Peniupan Anak dan Kclompok Bemtans,
- 41 bin Usaba Peternakan adalah bin Mau tekomendast tertubs yang dtberikan Waltkout bag, yang mclakukan sniap kegnum usaha pctcrnakan unggas
- 42 bin rennin:in Inset Survey adalah Surat inn r Rekomendast clan Walikota hap (rung atau badan yang akan melakukan penclitian , sunty
- 43 Ijin Usaha Rumah Makan Jan Restoran adalah bin yang dibenkan oleh Walikota untuk 'mum tempmt usaha komentl yang ruang lineup kcgiatannya menyedsaan hidangan dan minuman untuk umum di tempts! usalutnya
- 44 bin Usaha tliburan adalah bin yang thbenktn olch Walikluta untuk setiap usaha komerml yang ruang lingkup kcgiatannya mchpun pcnuniukkan clan atau keranumn dengan nama bentuk apapun yang datonton atau chnikmun setup twang dengan dipungut bayann
- 45 Inn Usaha Rekreast adalah bin yang dibcnkan 'doh Walikota untuk setup usaha yang mcnunjang kepanwisataan yang dating mengluhur pant pengunjung yang dating kc wmpat terscbut
- 46 bin Usalu Olaltraga adalah bin yang chbenkan inch Walikou untuk scgata kcgiatan yang hergentk dalam bidang usaha dan fasihias olahraga balk bump kmangkatan maupun sang dapat meningkatkan kebugman,
- 47 bin Usaha Perhotelan adalah Ijin usaha yang chberdan olch Walikota untuk menjalankan usaha perhozelan dan pengwmpan
- 4$ tun Usaha Euro Pegalanan Wisau adalah inn walla yang diblinkan olch Walikota untuk menjalankan kegiatan usaha menyclentgarakan penaanan velum di dalam dan ke luar °eras
49. Ijin Usaha Agen Perjalanan Woato adalah bin yang usaha yang dtbenkan Mat Walikota untuk menjalankan kcgiatan , 'usalm mcnyelenggarakan kcgiatan sebegat peranutta didalam mcnjual dan atau mcngurus jasa untuk mclaukan gxpalanan
BAB III - JENIS PELAYANAN
Pasal 3

- (I) Ptlayanan perijinan mclipurt pembaun perijinan barn. perubahan penjumn. rcgistrasi den perpamangan pcnjinan
- (2) lens Flays= penjinan sebabutmana dimaksud pada ayat (I) disclenggarakan dcngan polo pclayanan terpadu saw pintu pada BP2T yang mtliputi ·
- a bin Lukas'
- b Inn Mendinkan Bangunan OMB)
- c. Ijin Naumann Pcntgunaan Tanah (IPPT)
- d. Surat bin Usaha Padagangan (51UP)
- t. Tandy Dana: Pcrusatiaan (TDP)
- f Tandy ()attar Indusin ·· bin Usaha Industn (TDI /
- Tandy Dafur Guttang !TOO I
- h. bin Pcnumpukan Barang (IP())
- i bin Pamcran dan Promos' Davos (IPPD)
- j bin Gangs= (HO?
- k Ijin Pengclolaan Tambang Bahan Gahan Golongan C ISIPD)
- I Surat bin Pengeboran Alt Bassah Tanah
- in, Ijin Eksplorasi Air Rawah Tanah
- n. Suet Ijin Pcmantaatan Air Bawati Tanah
- n I Swat bin Pengcboran (SIP)
- n.2 Surat IfitnJuru Bar (SUB)
- O Swat bin Pcnarnbangan Itakyal Dacrah (SIPRDI
- p. jin Balai Pengobatan' Rumah Iknahn BKIA
- q pn Optikal
- 3
- jin Perdagangan Obat i TOB
- s. jin Apotik
- t. jin Litboratorium
- jin Pmktck Dokter Spcsialis. Dokter Umum, Dokter Gip
- 3 jin Praktck Bidan
- w jin Pnktck Pcnnat PCMWIll Gip
- Ipn Pcngclolaan Tempt Parka Khusus
- y bin Pcngclolaan parka teem Jatan Umum
- r Ijin Rtklamc
- as bin Penyelenggaraan Karns; PAUD
- It. Swat bin Usaha Jaw Konstruksi (SIUUKI
- cc. Ijin Pcmaitian Riset/ Snarl. Surtet
- dd. bin Paternal= Unggas
- ec. bin Usaba Rama Ntakan dan Ramo=
- IT Ijin PcrhorcIan
- gg. Ijin Ilibutan Umum
- mm. bun Rckrcasi
- nit. Ijin Olahraga
- oo. bin Penyclenggaman Thbutan Umum dan Olahrnga swam terbukatentoup bowfin insidenul
- pp Ijin (Jahn Pegalanan Wisata
- (3) Pelayaruut Pcnpnan dapar chlakuk.rn untuk satu purr winpnan tertmu arau bcbcrapa peminan yang bcrkartan secara parairl
- (4) Pelarnnan hcbcrapa Pcrginan smarm paralcl sebaguimana drmaksud path ayai (3) bcrlaku ketentuan sehagar benkut
- a. satu pomohonsn bcrlaku twuk septareins pcnirnan yang chmohon.
- h satu proses pcmcnksaan clan pompom, lapangan chlakukan untuk kepenringan scinua anis pcnpnan yang di mohon,
- c wimp keltmgkapon posy araum cligwudtan uniuk sem= lens pentium yang dimohon
Pawl 4
BP2T dapat memfastlitas) peroinan yang diperlukan bow pen Haman modal dalam ncycri swum dengan Peraturan perundang·undangan
BAB IV - PROSEDUR PILLAYANAN PERUINAN
Pasal 5

Prosedur Pclayanan Perijinan pads BP2T adalah scbagat bcnktn
- 11) Pcmohon mendapatkan informs) dan paugas informasi terming gammon dan kemunglonan apakah termasuk =titian. non penman atau pen twain gantlet yang dimohonkan sesuar dengan ketentuan yang bcrlaku
- (2) Pernohon mengssi formula permohonan yang relah dnernakan dan melengkapt persgarman yang ditaapkan,
3. Pemohon menyerahkan formula pcnnohnnan yang iclah disethalan Jan melcnekapi persyarausn yang diteraptan
- a. getups pelayamn pant:tan melakukan pendataan G menibtratkan tanda roma permohonan b petugas pelayanan ottoman menyampaikan Landa tcrima kepada pcmohon
- (4) Petugas Veltman melakukan pemenksaan berkas pennottonan dan kelengkapan persyarawn.
- (5) Jika tusk lenglap maka berkas chkgmbalikan kepada pcmohon untuk dilcngkapt.
- (6) Jib, Icngkap. maka proses %els/nista)" adalah pcmgas pcminan dapat tonguing deposes naslath 'seminar: tans' hams pcmcriksaan lapangan dan dimunakan pcntmluingan icknts (rckomendasit dart dims imtansi terkait.
- (7) Kcmuthan ada Jugs paMman yang hams mclalw pcmcnksaan teknis lecithin dahulu dengan can :
- a. Kluges pcnpnan menyampa:kan undangan rem nman kepada thn teknis uniuk mclakukan pcmcnksaan tcknis.
10. b tim Icknis mclakukan pcmcnksaan Lapangan dan auu Vann:Man dcngan pcmbuatan benta acitra pcmcnksaan,
- c. pka diperlukan, um tcknis dapat incminta dan mcrekomcndasikan persyarauin teknis lainnya yang diperlukan sebapi kcIcngkapan penjinan.
12. d hasil pemcriksaan icknis yang dilakukan olch tun toknis dituangkan datum bcnta acara pcincnksaan dan rekomatdast apakan pernman dapat diginkan lulu lidak dan atau dimrdan dcngan syarat tertentu
- (8) lika basil rckonicnstisi Tim tekns menystakan babisa paijinan dttulak auu ditangguhkan karma mcmcrlukan pcnycsuaran persyaratan icknis maka.
14. a pctugas pentinan pada BP2T menyampaikan kepada remotion bahwa pcnpnan yang di mohon ditolak atau ditangguhkart.
15. b pctugas perginan pada BP2T mcmbuat stoat pcnolakan atau pcnangsuhan
- (9) like hull rckomendast tim tcknis menyatakan bahwa penpnan disetmui. maka pemohon dl iwnibkan mcmbayar rctribusi atau pajak Ice basic BP2T.
17. 1101 Seta:lila:an pctugas pertpnan memmoms pernman dcrigan manhuatkan naskah pcnpnan,
18. (11)Naskah paipnan yang sudah slap ihmimakan polar dan Kabid Palmman Pcrijinan, Kabid Pelayanan Non Penn:tan. Kabid Pcloyartan Perelman Paralel dan tickrcums Badan sena sclanjutnya dimodatangani °len Kerala Badan.
- (12) Atm pcnpnan yang teLM ditandatangam kepala Florian. pctugas petninan menginformasikan kepada pi:motion bahwa pcnpnan tclah scicsat bcsena ketetapan feint/ma atau pajak yang hams dibayarlsan
BAB IV - PROSEDUR PILLAYANAN PERUINAN
Pasal 6

Prowdur pelayanan pcnpnan setegaimana dimaksud pada pasal 5 dilsksanakan imiuk pemberian pct . /In/an bam dan perubahan
Peal 7
Bagail Will proscdur pclayanan perijinan pakcVparalcl pada BP2T sehatgaimana tercantum dalam Ian:pecan I Peratunm ini
Ragan aim mckanisme pelayanan pcniman fungsional pub BP2T Ilicneccckan Lapungan) scbagairnana tercantum dalam larnoran II Pcraturan Inl
Hagan slur mckanismc pcLayanan pemir.an fungsional pada 131 1 2T (Tanpa Pengecekan Lapangar) scbagatmana :titanium dalam Iampiran III Pcnnuran mi
Pall 8
Persyaratan, mckantsmc, Jangka waktu pcnycicsaum dan besarnya buiya yang chpolukan untuk proms perijinan diatur berdasarkan kcicntuan yang berlaku stbagaimana tercantum dalam lampinin IV Peratuntn ini
BAB VI
Pasal 10

- (1) Pcmohon dapat incriyariumikan pengaduan melalui getups pengaduan apahila pcnyc!cnggaraan peruman tidal rwmuaskan
- (2) Pengaduan Spat dilakukan mclalw lukd. !wilt 9.)cara lisan, tulisan atau mcdia lain yang disethakan ulch13P21
- (3) Pengaduan yang disampaikar taros direspon dan dilindak lanjuti sclambaplambetnya 3 (lip) hari kena
4. (a) hickanismc pcnanganan pengaduan scbagaimana icreantum dalam lampiran V yang merupakan hagian terpisahkan dan Peraturan int
BAB VII
Pasal 11

BP2T scant, mclakukan csatuasi mclalut pmelineo Indcks Kepuasan NIasyarakal scam bcriala scsum Pcraturan pcnindang-undangan yang dalam pclaksaraannya dapat bckcrja Same denpn pihak kcoga yang mdcpcndcn
BAB VIII
Pasal 12

Kcpale BP2T wapb mcmbuat laporan sccara tcnuhs salon 1 (saw) bulan kcpacla WaRota mclalw Sckrctarts Oacrah temang pclaksanam penyelonggentan penpnan poling lamh at tangs,' 10 icliap bulannya
BAB IX - KE1 ENTUAN LAIN
Pasal 13

Apabila Kcpala BP2T berhalangan, maka dalam rangka mtnjega kelancaran pclayanan pernman, WaIikota mermaid pajabai yang bcrwcnang mcnandatangant pcnpnan
BAB IX - KE1 ENTUAN LAIN
Pasal 14

I lakhal lam yang bclum cukup demur dalam Pccaturan mu scparnang mcngcnal ickrus pc1aksanaan akan ditctaptan klmh Inept 4kngan Kcpuiusan Wahkola
BAB X
Pasal 15

E kntan ductopkan peraturen ink make segala kcicmuan yang menganu hal yang same dan , atau baccntongan dcngan Peraiuran ini dinyealan dicabul den lidak berlaku
Diundangkan dl Banj o pada utnggal ".·
,-b-r
2000
SEKRETAHIS D
TA BANJARBARU,
BERRA DA .RAII KOTA BANJARBARU TAIIUN 2004 NOMOR (39. SERI e NOMOR SERI ha
Pcraturan Walama ini mulai berlaku pada tankripd Mundangkan.
Agar scriap twang dapat mmigmahurm a, intoner' nulikun pcnitundsznon Per:Horan WalMota int dcm;rut pcnempamtmya &amp;lam Bcrita Uamh KOti ilimprhans.
DiLetapkan Ji Batiarturu pasta tanggAd " ? ) 0, WA-M.2009
I
t A IJANJARBARI
WAI.1
i RUDY RESNAWAN k
1
N/A
Preamble

Menimbang:
Mengingat
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR &lt;i3 TAHUN 2014
TENT ANG
GI PEGAWAI NEGERI SIPIL KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS BELA.JAR BA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATE N SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi. Pembangunan. Daer:; Kabupaten Sintang, yakni dengan memngkatkan kuaht.as d . profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur/Pegaw3.1: Negen Sipil sesuai dengan kompetensi keilmuan dan keahhannya, dipandang perlu menugaskan dan membe � kan kesempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan � emenntah Kabupaten Sintang untuk melaksanakan Tugas Belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturru:i Bup8:ti .te.nt8;Il � Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lmgkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 1 Non;ior . 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);'
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun � 003 Nomor 78, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang ...
000077
- Tah 2004 tentang Perbendaharaan 6. Undang-Undang Nomor 1 un . 2004 Nomor Negara (Lembaran Negara Republik InRdonebs:tT ��� ;nesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara epu I 4355); .
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 � 4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik (ndonesi.a Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakh1r dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, TarnlJahan Lernbaran Negara Republik Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5494);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pe � erintah Nomor 38 Tah.un 2007 tentang Pembagian Urusan Pemermtahan Antara Pemenntah Pemerintahan o ah P · · D p · ah · aer rovmsi an emennt an Daerah Kabupaten/Kota (L b Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 T e �� an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); ' am an
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tent o · · k ang rgamsasi Perang at Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republ'k I d · Nomor 4741); 1 n onesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tent p d p didik ( ang en anaan en 1 1 an Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik I d · Nomor 4864); n onesia 17.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lem baran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOmor 5157);
19. Peraturan Daerah Kabupatcn Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 3 Tahun 2013 [Lernburan Duerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lernbaran Daerah Ka bu paten Sin tang Tahun 2008 Nomor 1, T'arn bah a n Lampiran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten SintangTahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perididikan (Lernbaran Daerah Kabupaten SintangTahun 2009 Nomor I, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
6. Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dan
Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik · Indonesia Nomor 04 Tahun 2013, tanggl 21 Maret 2013 ten tang Pemberian Tugas: Belajar dan ljin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG.
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sintang.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sintang.
3. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan bekerja pada Pemerintah Kabupaten, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
4. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang menetapkan pemberian, perpanjangan dan pemberhentian Tugas Belajar.
6. Sekretariat Tim Pertimbangan Seleksi Tugas Selajar adalah Tim yang dibentuk untuk membantu kelancaran tugas Tim Pertimbangan Seleksi Tugas Belajar yang terdiri dari beberapa Pejabat dan Staf pada Sadan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sin tang.
5. Tim Pertimbangan Seleksi Tugas Belajar adalah Tim Pertimbangan yang terdiri dari Sekretaris Daerah (Ketua), Kepala Badan Kepegawaian Daerah (Sekretaris merangkap Anggota) Asisten administrasi Umum (Anggota) Inspektur (Anggota), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Anggota).
7. Tugas Belajar adalah tugas yang, diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNS yang memenuhi syarat untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri, dengan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
9. Siaya/Tunjangan Pendidikan adalah Bantuan Biaya yang diberikari kepada PNS yang melaksanakan Tugas Belajar atau Mahasiswa Ikatan Dinas sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
8. Pegawai Tugas Belajar adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam status mendapatkan Tugas Selajar.
10. SKPD Pengelola adalah Sadan Kepegawaian Daerah Kabupat:en Sin tang.
12. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.
11. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sin tang.
13. Atasan Langsung adalah Pejabat yang secara langsung membawahi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan unit kerjanya.
15. Pangkat adalah kedudukan yang rnenunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
14. Lembaga Pendidikan tempat Tugas Selajar adalah Perguruan Tinggi/Universitas Negeri/Swasta yang memiliki akreditasi dari Sadan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) serta Pendidikan Kedinasan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang.
16. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
17. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
18. Ijazah adalah tanda bukti tertulis yang menunjukan sescorang telah berhasil/lulus menempuh tingkat pendidikan formal.
19. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
21. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah Program Sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
20. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan terten tu. .
22. Perjanjian Tugas Belajar adalah perjanjian tertulis antara Pegawai Tugas Belajar dengan Kepala SKPD yang memuat syarat-syarat, hak dan kewaiiban Pegawai Tugas Belajar.
23. Pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional adalah pembe\_basan sementara PNS dari tugas-tugas Jabatan Fungsionalnya karena melaksanakan Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
24. Pemberhentian dari Jabatan Struktural adalah pemberhentian PNS dari Jabatan Strukturalnya karena rnelaksanakan Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan. '
25. Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja pada SKPD asal bagi PNS yang telah berakhir masa Tugas Belajarnya.
27. Cost sharing adalah pembebanan biaya penugasan Tugas Belajar yang melibatkan 2 (dua) atau Iebih sumber pendanaan di luar APBD Pemerintah Kabupaten Sintang.
26. Pihak Ketiga adalah Instansi/Lembaga resmi baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Luar Negeri atau Swasta yang memberikan Beasiswa Tugas Belajar kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang tidak mengikat/memiliki ikatan dinas kepada pemberi beasiswa.
28. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Strata-I Ilmu Pemerintahan adalah Pendidikan Kepamongan.
29. Mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) adalah mahasiswa yang pembiayaannya dari Mendagri, Provinsi dan Kabupaten.
30. Mahasiswa Strata-I Ilmu Pemerintahan adalah mahasiswa dengan status Ikatan Dinas yang sumber pembiayaan dari Kabupaten atau Provinsi.
BAB II - TU JUAN
Pasal 2

Pemberian Tugas Belajar bertujuan:
- b. memenuhi kebutuhan akan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi;
- a. mewujudkan visi Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang;
- c. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir seorang PNS.
BAB Ill - RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
perencanaan;
- b. [enis, jenjang, program dan jangka waktu;
- c. persyaratan;
- d. prosedur dan tata cara;
- e. kewenangan;
- f. hak dan kewajiban;
- g. pembiayaan;
- h. perpanjangan dan pembat.alan;
- i. monitoring dan evaluasi; dan
- j. sanksi.
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 4

- (1) Penyusunan Program Tugas Belajar dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan sebagai persyaratan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerinlahan tlan pembangunan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala SKPD menyusun rencana kebutuhan tugas belajar S (lima) tahunan yang disesuaikan dengan rencana kebutuhan pegawai dan penyelenggara pendidikan yang belum ada di daerah.
- (3) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) disusun dengan memuat informasi mengenai :
- b. jenis keterampilan, kemampuan, dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
- a. bidang pekerjaan/kegiatan yang membutuhkan Tugas Belajar;
- c. lembaga pendidikan yang direncanakan;
- d. program pendidikan yang direncanakan;
- f. kualifikasi calon pegawai Tugas Belajar; dan
- e. jangka waktu pendidikan;
- g. sumber pembiayaan.
- (4) SKPD pengelola menyusun program Tugas Belajar tahunan yang disesuaikan dengan:
- a. rencana kebutuhan Tugas Belajar;
- b. anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan;
- c. status Lembaga Pendidikan; dan
- d. kesempatan dan/atau beasiswa yang diberikan oleh lnstansi Pemerintah Pu sat maupun nonpemerintah serta lembaga-lembaga dan/atau Negara Asing kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
JENIS, JENJANG, PROGRAM, JANGKA WAKTU DAN STATUS LEMBAGA PENDIDIKAN
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 5

Tugas Belajar diberikan dengan 3 (tiga) jenis pembiayaan yaitu sebagai berikut :
- b. Tugas Belajar pembiayaan cost sharing APBD dengan Pihak Ketiga; dan .
- a. Tugas Belajar pembiayaan penuh APBD;
- c. Tugas Belajar pembiayaan penuh Pihak Ketiga.
000082
Tugas Belajar diberikan untuk jenjang pendidikan tinggi di luar daerah baik di dalam negeri maupun di luar negeri bagi PN8 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 7

- (l)Jenjang pendidikan tinggi di dalam negeri sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6 diberikan untuk program dengan jangka waktu paling lama sebagai berikut:
- a. Program Diploma 1 (D-1), 2 (dua) semester/ 1 (satu) tahun;
- b. Program Diploma II (D-11), 4 (empat) semester/2 (dua) tahun;
- c. Program Diploma III (D-III), 6 (enam) semester/3 (tiga) tahun;
- e. Program Diploma IV (D-IV) transfer/alih jenjang, 3 (tiga) semester/ 1 (satu) tahun setengah;
- d. Program Diploma IV (D-IV), 8 (delapan) semester/4 (empat) tahun;
- f. Program 8arjana (S-1), 8 (delapan) semester/4 (empat) tahun;
- h. Program Doktoral (S-3) atau yang setara, 6 (enam) semester/3 (tiga) tahun;
- g. Program Magister (S-2) atau yang setara, 4 (empat) semester /2 (dua) tahun;
- i. Program Pendidikan Profesi, 2 (dua) semester/ 1 (satu) tahun.
- (2)Jenjang pendidikan tinggi di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan untuk program dengan jangka waktu paling lama sebagai berikut:
- b. Program Doktoral (83) atau yang setara, 6 (enam) semester.
- a. Program Magister (82) atau yang setara, 4 (empat) semester; dan
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 8

Status Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf c diatur sebagai berikut:
- b. untuk jenjang pendidikan tinggi di luar negeri adalah Lembaga Pendidikan yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- a. untuk jenjang pendidikan tinggi di dalam negeri adalah lembaga pendidikan yang memiliki akreditasi paling rendah "B" dari Sadan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
BAB VI - PERSYARATAN
Pasal 9

PN8 yang mendapatkan Tugas Belajar pembiayaan penuh APBD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi PNS, khusus untuk PN8 dengan latar belakang pendidikan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS;
- c. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun pada SKPD . terhitung mulai tanggal mutasi pindah ke lingkungan Pemenntah Kabupaten Sintang;
- d. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sejak menyelesaikan pendidikan formal terakhir (Tugas Belajar) yang pernah diikuti;
- e. pemberian Tugas Belajar maksimal 2 (dua) kali bagi seorang PNS guna memberikan kesempatan bagi PNS lainnya.
- f. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) atau penilaian kinerja lainnya yang sah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai paling rendah baik;
- g. Mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Sintang Up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang yang diusulkan oleh Pimpinan satuan Kerja.
- h. memenuhi syarat pangkat/golongan ruang sesuai jenjang pendidikan, antara lain :
2. Program Diploma IV, Diploma IV transfer/alih jenjang dan Sarjana, pangkat paling rendah Pengatur M uda Tingkat 1/(II/b);
1. Program Diloma I, Diploma II, Diploma III, pangkat paling rendah Pengatur Muda/(11/a);
3. Program Magister (S2) atau yang setara, pangkat paling rendah Penata Muda/(Ill/a); dan
4. Program Doktoral (S3) atau yang setara, pangkat paling rcndah Penata Muda Tingkat I/(III/b).
- i. memenuhi syarat usia sesuai jenjang pcndidikan, antara lain :
1. Program Diploma III, Diploma IV, Diploma IV transfer/alih jenjang dan Sarjana (S-1) a tau yang setara, usia paling tinggi 37 tahun/menyesuaikan ketentuan dari Perguruan Tinggi;
2. Program Magister (S2) atau yang setara, usia paling tinggi 42 tahun/ menyesuaikan ketentuan dari Perguruan Tinggi; dan
3. Program Doktoral (S3) atau yang setara, usia paling tinggi 47 tahun/ menyesuaikan ketentuan dari Perguruan Tinggi.
- j. memiliki ijazah sesuai jcnjang pcndidikan, antara Jain :
2. Program Diploma IV transfer/ alih jenjang dan Sarjana, ijazah paling rendah Diploma III atau yang sederajat;
1. Program Diploma III dan Diploma IV, ijazah paling rend ah SL TA atau yang sederajat;
3. Program Magister (S2) atau yang setara, ijazah paling rendah Diploma IV /Sarjana atau yang sederajat; dan
4. Program Doktoral (S3) atau yang setara, ijazah paling rendah Magister atau yang sederajat.
- k. lulus seleksi administrasi yang dilakukan oleh Unit Pengelola dan seleksi masuk Lembaga Pendidikan tempat Tugas Belajar;
1. Berbadan Sehat;
- m. tidak sedang:
1. Menjalani cuti di luar tanggungan negara;
2. Melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya;
3. Mengajukan keberatan ke badan pertimbangan kepegawaian atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
5. Menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
4. Dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
6. Dalam proses perkara pidana;
7. Menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana;
8. Melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah tugas belajar; ctan/atau;
9. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan.
- n. b � rsedia diberhentikan dari Jabatan Struktural dan/atau d1bebaskan dari Jabatan Fungsional:
BAB VI - PERSYARATAN
Pasal 10

- (1) PNS yang mendapatkan tugas belajar sebagaimana dimaksud P � sal 5 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan persyaratan Pihak Ketiga.
2. (2)Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Tugas Belajar sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c Peraturan Bupati ini dan memenuhi syarat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan pihak ketiga atau penyandang dana.
BAB VII - PROSEDUR DAN TATA CARA
Pasal 11

- ( 1) Unit Pengelola terlebih dahulu merekap Perguruan Tinggi/Universitas dan Program Studi yang diprioritaskan berdasarkan Kebutuhan saat ini dan usulan dari Unit Kerja terkait.
- (2) Unit Pengelola dan Tim Pertimbangan Seleksi Tugas Belajar melaksanakan Rapat guna menentukan Program Studi yang akan dipilih untuk prioritas Tugas Belajar.
- (3) Unit Pengelola akan membuat Surat Edaran ten tang pendataan minat PNS Tugas Belujar ke seluruh SKPD.
- (4) Kepala unit Kerja mengusulkan PNS di lingkungannya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebagai Calon Peserta Tugas Belajar kepada Unit Pengelola dengan melampirkan kelengkapan adrninistrasi, antara lain sebagai berikut:
- b. rekapitulasi PNS yang diusulkan atau yang mengajukan permohonan;
- a. surat Usulan PNS Tugas Belajar dari Pimpinan Satuan Kerja;
- c. fotocopy SK PNS yang telah dilegalisir;
- e. fotocopy SK Jabatan yang telah dilegalisir (bagi yang menduduki Jabatan);
- ct. fotocopy SK Pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
- f. fotocopy SK Jabatan Fungsional yang telah dilegalisir (bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional];
- i. fotokopi ijazah dan transkip nilai terakhir yang telah dilegalisir;
- g. fotokopi surat keputusan mutasi pindah ke Pemerintah Kabupaten Sintang bagi PNS dengan SK Pengangkatan dari Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi lainnya; h. fotokopi DP3/SKP untuk 2 (dua) tahun terakhir;
- j. surat keterangan dari Pimpinan satuan kerja, tentang pertimbangan untuk mengikuti .. prog � am Tugas . Belajar, Prestasi Kerja dan Belum pernah dijatuhi hukuman disiplin; I
- k. Surat pernyataan tida.k mengajukan mutasi pindah dari lingkung � . pemerintah Kabupaten Sintang dalam jangka waktu minima! yang telah ditentukan setelah melaksanakan Tugas Belaj3:r dan bersedia menerima pembiayaan Tugas Bel � Jar sesuai dengan ketentuan yang berla.ku, apabila dibiayai dari APBD Kabupaten Sinlang atau pihak ketiga (bcrmalerai Rp.6.000,-);
1. kelengkapan administrasi lainnya yang menjadi persyaratan seleksi masuk tiap-tiap Jembaga pendidikan atau seleksi tugas belajar pembiayaan cost sharing APBD dengan Pihak Ketiga dan pembiayaan penuh Pihak Ketiga.
- (5) Unit pengelola melakukan seleksi administrasi Calon Peserta Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa seleksi persyaratan dan kelengkapan administrasi.
- (6) Peserta Tugas Belajar pembiayaan cost sharing APBD dengan Pihak Ketiga dan tugas belajar pembiayaan penuh Pihak Ketiga usulannya disampaikan kepada Unit Pengelola sebelum Peserta Tugas Belajar mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga.
- (7) Unit Pengelola dan Tim Pertimbangan Seleksi Tugas Belajar melaksanakan Rapat guna menentukan PNS yang diputuskan untuk Tugas Belajar.
- (8) Unit Pengelola akan membuat pertimbangan kepada Bupati Sintang untuk mohon putusan/pertimbangan atas hasil Rapat Tim Pertimbangan Seleksi Tugas Belajar dalam menentukan PNS Tugas Belajar.
- (9) Berdasarkan hasil putusan Bupati, Unit Pengelola akan membuat surat pemanggilan bagi PNS yang diputuskan untuk mengikuti tes masuk Perguruan Tinggi/Universitas pembiayaan penuh APBD dan pembiayaan cost sharing APBD dengan Pihak Ketiga serta pembiayaan penuh Pihak Ketiga.
8. ( 1 O) Unit Pengelola akan membuat surat tugas/ rekomendasi bagi PNS Tugas Belajar untuk mengikuti seleksi masuk Lembaga Pendidikan yang ditanda tangani Sekretaris Daerah/Bupati.
- (11) Bagi PNS yang dinyatakan lulus tes masuk Perguruan Tinggi/Universitas segera melaporkan diri dengan membawa bukti/pengumuman kelulusan ke Unit Pengelola.
- (12) Bagi peserta yang telah diputuskan untuk mengikuti Tugas Belajar, dapat melaksanakan tes maksimal 2 (dua) kali dalam tahun yang sama dengan catatan biaya untuk tes yang kedua kali ditanggung oleh yang bersangkutan.
- (13) Unit Pengelola akan membuat surat tugas Belajar untuk PNS yang telah dinyatakan lulus untuk ditanda tangani Sekretaris Daerah/Bupati dan membuat Surat Keputusan yang ditandatangani Bupati Sintang.
- (14) Peserta Tugas Belajar pembiayaan cost. sharing APBD d\_engan Pihak Ketiga yang telah melengkapi berkas, selanjutnya mengikuti seleksi beasiswa sesuai petunjuk dari Pihak Ketiga.
13. ( 15) Peserta Tugas Belajar yang dinyatakan lul1:1s sel � ksi m\_as.uk Lembaga Pendidikan atau rnernperoleh beasiswa Pihak Ketiga ditetapkan sebagai PNS Tugas Belajar oleh Pejabat yang berwenang.
- ( 16) Pengusulan tugas belajar yang tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diproses dan berkas yang bersangkutan dikembalikan kepada Unit Kerjanya.
BAB VIII - KEWENANGAN
Pasal 12

- (1) Pejabat yang berwenang memutuskan PNS yang di tugas belajarkan adalah Bupati Sintang;
- (2) Tim Pertimbangan Seleksi Tugas Belajar berkewenangan memberikan pertirnbangan kepada Bupati Sintung mengenai Universitas/ Perguruan Tinggi, Jurusan/ Program Studi dan PNS yang akan ditugas belajarkan;
- (3) Sekretaris Daerah berwenang mengeluarkan Rekomendasi/Surat Tugas Belajar bagi Program Diploma-III, Diploma-IV, Strata- I dan Strara-2;
- (4) Bupati berwenang mengeluarkan Rekomendasi/Surat Tugas Belajar bagi Program Dokter Spesialis/Spesialis I.
- (5) Bupati berwenang memutuskan PNS Tugas Belajar yang akan beralih Universitas/Perguruan Tinggi yang telah diputuskan Tim Pertimbangan Seleksi Tugas Belajar berdasarkan telaahan staf dari BKD Kabupaten Sintang yang diketahui oleh ketua Tim Pertimbangan Seleksi Tugas Belajar.
BAB IX - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 13

(l)Pegawai Tugas Belajar mempunyai hak:
- b. mendapat kenaikan pangkat reguler;
- a. menerima gaji sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. mendapat kenaikan gaji berkala;
- d. mendapat penilaian dalam DP3/SKP; dan
- e. memperoleh biaya pendidikan dan biaya penunjang lainnya bagi tugas belajar pembiayaan penuh APBD dan pembiayaan cost sharing APBD dengan Pihak ketiga.
Biaya pendidikan dan biaya penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 14

Pegawai tugas belajar mempunyai kewajiban:
- b. menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu dan program tugas belajar yang diperoleh/ ditetapkan;
- a. menyerahkan tugas dan tanggungjawab kedinasan kepada atasan langsung;
- c. melaksanakan ikatan dinas selama 2 x n (n= masa studi) + 1 tahun pada Pemerintah Daerah;
- d. menyampaikan laporan hasil perkembangan pendidikan tiap semester kepada Bupati Sintang up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dengan melampirkan kartu hasil studi dan/ atau surat keterangan lain yang dipersamakan.
1. Surat Keterangan Lulus/Tamat Pendidikan dari lembaga pendidikan;
- e. menyampaikan laporan telah menyelesaikan pendidikan kepada Bupati Sintang up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dengan melampirkan:
2. Fotokopi ijasah yang telah dilegalisir;
4. Menyerahkan Tugas Akhir/Laporan Akhir/Karya Tulis Ilmiah/ Skripsi/ Te sis/ Disertasi.
3. Fotokopi transkip nilai/akademik yang telah dilegalisir;
. PEMBIAYAAN
BAB IX - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 15

Bantuan biaya pendidikan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar atau Kepada Mahasiswa Ikatan Dinas yang telah ditunjuk untuk menjadi tanggungan Pemerintah Kabupaten Sin tang, yang diberikan bantuan sesuai dengan Peraturan yang telah ditentukan.
PERPANJANGAN WAKTU DAN PEMBATALAN
BAB IX - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 16

- (l)Pegawai tugas belajar yang memiliki kendala/hambatan dalarn penyelesaian penulisan Tugas Akhir/Laporan Akhir/Karya Tulis Ilmiah/Skripsi/Tesis/ Disertasi dan/atau jangka waktu pendidikan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, sehingga tidak dapat menyelesaikan pendidikan tugas belajar sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu tugas belajar kepada Bupati Up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (2)Permohonan perpanjangan waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah selama-lamanya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya waktu tugas belajar, disertai dengan:
- b. surat pernyataan bahwa keterlambatan menyelesaikan pendidikan terjadi bukan atas kelalaian pegawai tugas belajar; dan
- a. fotokopi surat keputusan penunjukan tugas belajar yang telah ditetapkan;
- c. surat keterangan sebagai mahasiswa dari lembaga pendidikan;
- (3)Berdasarkan permohonan perpanjangan waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD pengelola melakukan evaluasi terh,adap permohonan tersebut.
Berdasarkan ...
- (4)Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada aya � (3), SKPD pengelola menyampaikan pertimbangan pembenan/ penolakan perpanjangan waktu tugas belajar kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan putusan.
- (S)Perpanjangan waktu tugas belajar maksimal diberikan selama 2 (dua) semester.
- (6)Pegawai tugas belajar yang telah menyelesaikan pendidikan dengan perpanjangan waktu tugas beJajar wajib melaporkan diri sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf e.
- (7)Pegawai tugas belajar yang belum menyeJesaikan pendidikan setelah memperoleh perpanjangan waktu maksimal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b dan ct dan/atau pasal 16 ayat ( 1), diberikan surat peringatan pertama.
- (8)Pegawai tugas belajar yang tidak menyampaikan laporan terhitung 3 (tiga) bulan setelah diberikan surat peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diberikan surat peringatan kedua.
- (9)Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan (8), diberikan sampai dengan peringatan ketiga dengan rentang waktu berturut-turut selama 3 (tiga) bulan.
BAB IX - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 17

- ( 1) Pemberian tu gas belajar dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang sebelum dan/atau selama dalam melaksanakan tugas belajar.
- (2) Alasan-alasan pembatalan tugas belajar :
- a. dikemudian hari terdapat bukti pegawai tugas belajar tidak memenuhi syarat;
- b. pegawai tugas belajar tidak . meJaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dan/atau pasal 16 ayat (7), (8) dan (9);
- c. pegawai tugas belajar dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tmgkat berat serta melakukan tindak pidana·
- e. pegawai tugas .. bel � jar yang dikeluarkan dan/atau mengundurkan diri dari lembaga pendidikan;
- d. pegawai tugas belajar tidak melaksanakan pendidikan s;suai tugas b � lajar pada bidang studi yang diberikan;
- f. pegawai tu � a � bel � ar tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena peristiwa di luar kemampuannya; dan/atau
- g. p � gawai tugas belajar tidak sehat jasmani dan rohani yang dmyat � an oleh tiin: pen\_guji kesehatan yang mengakibatkan peg � wru tugas belaiar tidak mungkin menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- (3)Bagi pegawai tugas belajar yang telah memenuhi alasan untuk pembatalan \_tugas belajar sebagaimana dimaksud ayat (2) dan/at:3-u tld � mengmdahkan surat peringatan ketiga sebagaimana d1mak � ud PasaJ 16 ayat (9), SKPD pcngelola dapat m � nyamprukan pertirnbangan pembatalan tugas belajar kepada pejabat yang berwenang.
- (4) Be\_rdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat yang berwenang menetapkan pembatalan tugas beJajar.
- (5) Pegawai yang telah ditetapkan pembatalan tugas belajar sebagaimana dimaksud ayat (4), segera melaporkan diri kepada pejabat yang berwenang selarnbat-lambatnya 15 hari kalender setelah pembatalan tugas belajar.
- (6) Pegawai tugas belajar yang telah melaporkan diri sebagaimana dimaksud ayat (5) tetap diberhentikan dari jabatan struktural atau dibebaskan sementara dari jabatan fungsional dan kembali melaksanakan tugas pekerjaan sehari-hari sebagai fungsional umum.
BAB XII - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 18

- ( 1) SKPD pengelola melakukan monitoring terhadap hasil perkembangan dan penyelesaian pendidikan pegawai tugas belajar berdasarkan Japoran yang diterima tiap semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dan monitor langsung ketempat PNS melaksanakan tugas belajar.
- (2) SKPD pengelola melakukan evaluasi hasil monitoring sebagai bahan pembinaan kepegawaian.
- (3) SKPD pengelola menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan (2) kepada pejabat yang berwenang.
BAB XIII - SANKS I
Pasal 19

- (1) Pegawai tugas belajar pembiayaan penuh APBD yang belum menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada pasal 7, diberikan sanksi tidak memperoleh biaya pendidikan dan biaya penunjang selama masa perpanjangan waktu tugas belajar.
- (2) Pegawai tugas belajar pernbiayaan penuh APBD dan pemhiavaan cost sharing APBD dengan Pihak Ketiga yang diberikan surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (9) dengan alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf a, b, c, d dan e, diberikan sanksi berupa pembatalan tugas belajar dan mengembalikan/menyetor kembali ke kas daerah sebesar 100% biaya pendidikan dan/atau biaya penunjang yang telah diperoleh dari Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 90 hari kalender setelah pembatalan tugas belajar,
- (3) Pegawai tugas belajar pembiayaan pen uh APBD dan pembiayaan cost sharing APBD dengan Pihak Ketiga yang diberikan surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (9) dengan alasan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2) huruf f dan g, diberikan sanksi berupa pembatalan tugas belajar dan mengembalikan/menyetor kembali ke kas daerah sebesar 50% biaya pendidikan dan/atau biaya penunjang yang telah diperoleh dari Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 90 hari kalender setelah pembatalan tugas belajar.
- (4) Pegawai tugas belajar pembiayaan pen uh Pihak Ketiga yang diberikan surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (9) dengan alasan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2), diberikan sanksi berupa pembatalan tugas belajar dan menerima sanksi yang ditetapkan dari Pihak Ketiga.
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

- (1) Pegawai tugas belajar yang pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini telah melaksanakan tugas belajar, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhimya tugas belajar yang telah ditetapkan.
- (2) PNS yang sedang dalam proses pengajuan tugas belajar harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XV - KETENTUANPENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang pada tangga1,'3Jj � 2014
(
�
ANG,f
/ � ILTON CROSBY
Diundangkan di Sintang pada tanggaldJ jttNu � · 90,y
�� DAERAH KABUPATEN SUITANG,(
ZULKIFLIHAJIAHMAD
BERITA DAERAH KABUPATAN SINTANG TAHUN 2014 NOMOR g