PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 14 Tahun 2012
Tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
Berlaku: 14 TAHUN 2012
Bab VL
Pasal 6

Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya; memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro .
Ditetapkan di Ondong Siau pada tanggal
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
Diundangkan di Ondong Siau tanggal SEKRETARIS DAERAH, pada
NIP
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN NOMOR
LAMPIRAN B.7.3
PERATURAN BUPATI
NOMOR
14 TAHUN 2012 MEI 2012
TANGGAL
JADWAL PENYUSUNAN APBD
| NO | URAIAN | WAKTU | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| A. | APBD | APBD | APBD |
| L. | Penyusunan RKPD | Akhlr bulan Mei | |
| 2. | Penyampalan Rancangan KUA kepada Kepala_ Daerah | Awal bulan Juni | bulan |
| 3 | Penyampaian Rancangan KUA dari | Pertengahan bulan Juni | 3 minggu |
| | KUA dlsepakatl antara Kepala Daerah dengan DPRD | Minggu pertama bulan Juli | 3 minggu |
| 5 | | | minggu |
| 6 | Penyampaian Rancangan PPAS ke DPRD | Minggu kedua bulan Juli | 3 minggu |
| | PPAS dlsepakati antara Kepala Daerah denqan_DPRD | Akhir bulan Juli | 3 minggu |
| 8 | Penetapan Pedoman penyusunan RNA SKPD oleh_Kepala_Daerah | Awal bulan Agustus | minggu |
| 9 | Penyampaian Raperda APBD kepada DPRD | Minggu pertama bulan Oktober | 2 bulan |
| 10. | Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Kepalz Daerah terhadap RAPBD | lama 1 (satu) bulan bersangkutan (awal bulan Desember) Paling | 2 bulan |
| | Penetapan hasil evaluasi | 15 hari kerja (pertengahan bulan Desember | 2 bulan |
| 12 | Penetapan Perda tertang APBD & Raper KDH tentang penjabaran APBD | Akhir Desember (31 Desember) | |
| | Penyempumaan sesuai hasil evaluasi | hari kerja | Akhir bulan Desember |
| | Pembatalan berdasarkan hasil evaluasi | | 7 hari kerja setelah hasil evaluasi dari Menteri Dalam Neger[Gubernur |
| 15. | Penghentian dan penanutan pelaksanaan Perda tentang APBD bersama_DPRD | 7 hari kerja | Awal bulan Januari |
| 26, | Penetapan keputusan pimpinan DPRD tetang penyempurnaan Perda APBD dan penyampaian hasll Penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi | 3 hari kerja setelah keputusan ditetapkan | |
| | Penetapan Perda APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD | 31 Desember | |
| 18. | Penyampaian Perda APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri | 7 hari kerja | |
| NO | URAIAN | WAKTU | KETERANGAN |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| B. | DALAM HAL DPRD TIDAK MENGAMBIL KEPUTUSAN TERHADAP RAPERDA IENIANG_APBD | DALAM HAL DPRD TIDAK MENGAMBIL KEPUTUSAN TERHADAP RAPERDA IENIANG_APBD | DALAM HAL DPRD TIDAK MENGAMBIL KEPUTUSAN TERHADAP RAPERDA IENIANG_APBD |
| | Penyampaian Rancangan Peraturan Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur dalam hal DPRD tidak mengambil keputusan bersama terhadap Raperda tentang APBD sampai dengan batas waktu Yang ditetapkan undanq-undang | Paling Iama 15 hari kerja setelah Raperda tidak disetujui DPRD (pertengahan bulan Desember) | |
| 2 | Pengesahan Menteri Dalam Negeri/Gubernur terhadap Rancangan Peraturan_ Kepala_Daerah | Paling Iama 30 hari kerja (pertengahan bulan Januari) | bulan |
| | APBD bagi daerah yang belum memilikl DPRD | APBD bagi daerah yang belum memilikl DPRD | APBD bagi daerah yang belum memilikl DPRD |
| | Penyampaian rancangan KUA dan PPAS kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur bagi daerah Yang belum memiliki_DPRD | Pertengahan bulan Juni | |
| 2. | Persetujuan Menteri Dalam NegerilGubemur | Minggu pertama bulan Juli | 15 hari |
| 3 | Penyampaian Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD | 30 hari kerja sejak KUA dan PPAS disahkan Menteri Dalam NegeriGubernur | Minggu pertama bulan Agustus |
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 14 TAHUN 2012 TANGGAL 25 MEI 2012
LAMPIRAN C
LAMPIRAN C.1.1
PERATURAN BUPATI
NOMOR
TAHUN 2012
TANGGAL
MEI 2012
FORMAT BUKU PENATAUSAHAAN ATAS PENERIMAAN
A BUKU KAS UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO BUKU KAS UMUM
SKPD
| No Urut | Tanggal | Kode Rekening | Uralan | Pencrmaan RP. | Pongcluaran |
|-----------|-----------|-----------------|----------|-----------------|---------------|
| | | | | | Rp. |
Jumlah sampal bulan lalultgl
Rp.
Rp
Jumlah semua sd bulan tanggal
RP
Sisa Kas
Pada hari ini tønggal terdirl dar:
200.
Tunai
- b. Saldo Bank
Rp.
- Surat Bcrharga
Rp.
Mengetahul,
tanggal
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Penermaan/ Bendahara Pengeluaran
(tanda bngan)
(tanda tangan)
NIP
NJP
1.
- " Dllsl dengan nama SKPO.
2. 2 Dllsi dengan nama pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
- 3
- J) Dllsl dengan nama bendahara penerlmaan/bendahara pengeluaran.
- Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan kas atau pengeluaran kas.
5. Kolom 2 diisl dengan tanggal penermaan atau pengeluaran kas. kas
6. Kolom 3 dlisl dengan kode rekenlng penerlmaan kas atau pengeluaran kas.
- 7 . Kolom dllsi dengan uralan penermaan kas atau pengeluaran kas.
8. Kolom 5 dllsl dengan Jumlah ruplah penerimaan kas.
- 9, Kolom 6 dlisl dengan Jumlah ruplah pengeluaran kas.
Catatan:
- Pengerjaan Buku Kas Umum Dapat menggunakan komputerlapllkasl software,
- Penandatanganan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran pada Buku Kas Umum dilakukan pada saat pengajuan penerbitan SP2D sebagai salah satu dokumen kelengkapan SPZD.
- Penandatanganan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran pada Buku Køs Umum dllakukan pada saat pengajuan pertanggunqjawaban penerlmaan Oleh bendahara penerlmaan ke PPKD,
RP.
Rp.
Rp dengan huruf)
PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO BUKU PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
SKPD
Kode Rekenlng
Nama Rekenlng
Jumlah Anggaran
Rp.
Tahun Anggaran
Jumlah sd. Bulan Lalu
Mengetahul ,
(tnda tangan)
(tanda Bngan)
NIP
NIP
- Kolom 1 diisi dengan nomor urut
- 2 Kolom 2 diisi dengan Nomor BKU Penerlmaan
- 3 Kolom 3 dilsi dengan Tanggal Penyetoran STS/Bukti Penerimaan Lalnnya.
- 4 Kolom diisl dengan Nomor STS/Bukti Peneriamaan Lalnnya\_
5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah Setoran STS/Bukti Penerlamaan Lalnnya\_
yang bdak peru
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO BUKU REKAPITULASI PENERMAAN HARIAN
SKPD
Bendahara Penerimaan
| Referns | PAJAK DAERAH (Rp) | PAJAK DAERAH (Rp) | RETRIBUSI DAERAH (Rp) | Rp) | Rp) |
|-----------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------|-------|
| Referns | | Urut | | | |
| Jumlah | | | | | |
Mengetahui , Pengguna Anggaran/ Kunasa Pengguna Anggaran
tanggal
Bendahara Penerimaan
(tanda tangan)
(naralengkap)
NIP.
LAMPIRAN C.1.2
PERATURAN BUPATI
NOMOR
I4 TAHUN 2012
TANGGAL
2 MEI 2012
FORMAT SURAT BENDAHARA PENERIMAAN
A
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
| PEMERINTAH KAB. KEPL. SITARO | PEMERINTAH KAB. KEPL. SITARO | SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKP-DAERAH) | NO, URUT ; | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Tahun AlMAT No KODE REKENING [Rp) | Tahun AlMAT No KODE REKENING [Rp) | Tahun AlMAT No KODE REKENING [Rp) | Tahun AlMAT No KODE REKENING [Rp) | Tahun AlMAT No KODE REKENING [Rp) |
| Dengan huruf | Dengan huruf | Dengan huruf | Dengan huruf | Dengan huruf |
| | (tanggal tanggal Pejabat Pengelola Keuangan Daerøh (tanda tangan) NIP. potong dI sini NAMA ALAMAT tanggal NPWPD menerima, Yøng | (tanggal tanggal Pejabat Pengelola Keuangan Daerøh (tanda tangan) NIP. potong dI sini NAMA ALAMAT tanggal NPWPD menerima, Yøng | (tanggal tanggal Pejabat Pengelola Keuangan Daerøh (tanda tangan) NIP. potong dI sini NAMA ALAMAT tanggal NPWPD menerima, Yøng | |
Catatan:
| PEMERINTAH KAB. KEPL. SITARO | PEMERINTAH KAB. KEPL. SITARO | SURAT KETETAPAN RETRIBUSI (SKR) | SURAT KETETAPAN RETRIBUSI (SKR) | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| MASA TAHUN TANGGAL JaTUH TEMPO | MASA TAHUN TANGGAL JaTUH TEMPO | MASA TAHUN TANGGAL JaTUH TEMPO | MASA TAHUN TANGGAL JaTUH TEMPO | |
| NO. | KODE REKENING URAIAN RETRIBUSI | KODE REKENING URAIAN RETRIBUSI | KODE REKENING URAIAN RETRIBUSI | JUMUH |
| 5 | [Dumnlah Ketetapan Pokok Retribusi: | [Dumnlah Ketetapan Pokok Retribusi: | [Dumnlah Ketetapan Pokok Retribusi: | |
| | a. Bunga | a. Bunga | a. Bunga | |
| | Kenaikan [Jumlah Keseluruhan | Kenaikan [Jumlah Keseluruhan | Kenaikan [Jumlah Keseluruhan | |
| NAMA | Dengan huruf PERHAIIAN: Harap penyetoran dllakukan pada Bank | Dengan huruf PERHAIIAN: Harap penyetoran dllakukan pada Bank | Dengan huruf PERHAIIAN: Harap penyetoran dllakukan pada Bank | |
| | | | tanggal | tanggal |
| NPWR | | | | |
| | (tanda tangan) | (tanda tangan) | (tanda tangan) | |
| | | | (nama lengkap) | (nama lengkap) |
| | (tanda tangan) NIP . ~pdong d1 sini tanogal. | (tanda tangan) NIP . ~pdong d1 sini tanogal. | (tanda tangan) NIP . ~pdong d1 sini tanogal. | |
| | (Damaknkao) | (Damaknkao) | (Damaknkao) | |
| ALAMAT | | | | |
Catatan:
- 2 Untuk Retribusi seperti Retribusi Pasar, Retribusi Parkir, Retribusi Pelayanan Kesehatan, dan sejenis lainnya, format SKR dapat berupa karcis dan bentuk lainnya sebagai alat buktl penarikan.
- Penetapan Jumlah SKP-Daerah didasarkan pada nota perhitungan sebagal dasar penetapan pajak.
C
PEMERINTAH KAB. KEPL SIAU TAGULANDANG BIARO SURAT TANDA SETORAN (STS)
515 No
Bank
Harap diterlma uang scbesar (dengan huruf)
No, Rekening
| Uraian RIndan Obyek |
|-----------------------|
| Jumlah {RP) |
Mengctahul
(tonda tungan)
NIP .
Coret yang tidak parlu
- 1 Kolom Kode Rekening dilsl dengan kade rekenIng setap rInclan obyek
- 3.
- Kolom Uraian Rindan Obyek dils) uralan nama nncian obyek
2. pendapatan;
- obyek pendapatan,
Catatan;
- Formulir ini digunakan untuk menyetor pungutan daerah (pajak daerah, retribusi dan penerimaan daerah lalnnya).
(tanda tangan)
NIP
Lombar Asli
Untuk Bendahara PencrimaaVBendahara Pembanbu
PEMERINTAH KAB. KEPL. SIAU TAGULANDANG BIARO
TANDA BUKTI PEMBAYARAN
NOMOR BUKTI
- Bendahara Penenmaan /Bendahara Penenmaan Pembantu
- (dengan huruf
- Telah menerima uang sebesar Rp,
- darl Nama
Alamat
- Sebagal pembayaran
- Tanggal dlterima uang
Mengetahul,
Bendahara Penerlmaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu
(tanda tangan)
NIP.
Sallnan 1
- 2) Bendahara Penerlmaan dilsl dengan nama bendahara penermaan dan nama SKPD;
3. Nama dan alamat dlisl dengan nama dan meakukan pembayaran;
3. 2 b) Telah menerima uang diisl dengan Jumlah uang yang diterlma dar pihak ketiga, dllsi dalam rupiah dan kata-kata;
4. 4 Sebagai pembayaran dilsl dengan uraian peruntukkan pembayaran Yang diterima dar Pihak ketiga;
5. 6 9 Tanggal diterima uang diisi dengan tanggal diterimanya uang dari pihak ketiga.
5. uralan nama rekening atas pembayaran yang diterima dari plhak ketiga;
Catatan:
- Formulir ini digunakan untuk menyetorpungutan daerah (pajak daerah, retribusidan penermaan daerah lainnya) dari pembayar /penyetor/pihak ketiga ke bendahara penerimaan.
(tanda tengan)
LAMPIRAN C.1.3
PERATURAN BUPATI
NOMOR
TAHUN 2012
TANGGAL
25 MEI 2012
PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
(dabm rrah}
| Jnbah | | Sa | | Yang | Teh | Axgara Teesliszsij |
|---------|----|------|----|--------|-------|----------------------|
| | 5 | | 8 | | | |
Catatan:
Format ini digunakan oleh bendahara penerimaan dalam rangka melakukan pertanggungjawaban secara administratif ke Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.
Çara\_Pepgisian:
- 1 Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening;
3. Kolom 3 diisi dengan Jumlah Anggaran Pendapatan yang Ditetapkan Dalam APBD atas masing-masing Kode Rekening;
2. Kolom 2 diisi dengan Uraian/Nama Kode Rekening;
- Kolom 4 diisi dengan Jumlah Pendapatan yang terealisasi atas masing-masing Kode Rekening sampai dengan bulan Ialu;
6. Kolom 6 diisidengan Jumlah Pendapatan Yang terealisasi sampai dengan Bulan Lalu yang belum disetor (kolom 5 dIkurangl kolom 4);
- 5 Kolom 5 diisi dengan Jumlah Pendapatan Yang telah disetor berdasarkan Surat Tanda Setoran/Dokumen Lainnya sampai dengan Bulan Lalu;
- 7 Kokm 7 diisi dengan Jumlah Pendapatan yang terealisasi pada bulan Inl;
9. Kolom 9 diisi dengan Jumlah Pendapatan Yang terealisasi bulan ini yang belum disetor (kolom 8 dikurangi kolom 7);
8. Kolom 8 dilsi dengan Jumlah Pendapatan Yang tereallsasi telah dlsetor berdasarkan STS/Dokumen Lalnnya bulan inl;
10. Kolom 10 diisi dengan Jumlah Pendapatan yang terealisasi sampal dengan bulan pendapatan tereallsasi bulan Inl (kolom 4 ditambah kolom 7);
- 12, Kolom 12 diisi dengan Jumlah Pendapatan Yang tereallsasi sld bulan inl belum dlsetor (bulan lalu ditambah bulan ini) (kolom 11 dikurangl kolom 10);
11. Kolom dilsi dengan Jumlah pendapatan Yang disetor s/d bulan lalu ditambah dengan pendapatan Yang disetor bulan ini berdasarkan STS/Dokumen Lainnya (kolom 5 ditambah kolom 8);
13. Kolom 13 diisi dengan Jumlah Total Anggaran Pendapatan yang belum terealisasi (Jumlah Anggaran Setahun dengan Jumlah Pendapatan Yang telah terealisasi) kolom 3 dikurangi kolom 10, jika jumlah rupiah dalam kolom 13 bernilai negatif berarti terjadi pelampauan pendapatan.
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERINAAN SKPD (SP) PENDAPATAN ~ FUNGSIONAL)
Bendahaa Penerinaan
| | | Jumtah Teealsasi | Junlah | Sia Yang Belun Tereaisas| Pelampauan | | | | | | | | |
|-------|-------|--------------------|----------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 5 | 1442 | | Amarn | | | | | | | | |
| Junlh | Junlh | Junlh | Junlh | Junlh | Junlh | Junlh | Junlh | Junlh | Junlh | Junlh | Junlh | Junlh |
NIP,
NiP,
Catatan:
Format ini digunakan oleh bendahara penerimaan dalam rangka melakukan pertanggungjawaban secara fungsional ke PPKD selaku BUD
Cara Pengisian:
- 1 Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening;
- 3 Kolom 3 diisi dengan Jumlah Anggaran Pendapatan yang Ditetapkan Dalam APBD atas masing-masing Kode Rekening;
- 2, Kolom 2 diisi dengan Uraían/Nama Kode Rekening;
- 4 Kolom 4 diisi dengan Jumlah Pendapatan Yang terealisasi atas masing-masing Kode Rekening sampai dengan bulan lalu;
- 6 Kolom 6 diisi dengan Jumlah Pendapatan Yang terealisasi sampai dengan Bulan Lalu Yang belum disetor (kolom 5 dikurangi kolom 4);
5. Kolom 5 diisi dengan Jumlah Pendapatan Yang telah disetor berdasarkan Surat Tanda Setoran/Dokumen Lainnya sampal dengan Bulan Lalu;
- 7 Kolom 7 diisi dengan Jumlah Pendapatan yang terealisasi pada bulan Ini;
9. Kolom 9 diisi dengan Jumlah Pendapatan Yang terealisasi bulan ini Yang belum disetor (kolom 8 dikurangi kolom 7);
- 8 Kolom 8 diisi dengan Jumlah Pendapatan Yang terealisasi telah disetor berdasarkan STS/Dokumen Lainnya bulan ini;
10. Kolom 10 dilsi dengan Jumlah Pendapatan yang terealisasi sampal dengan bulan lalu ditambah dengan pendapatan terealisasi bulan ini (kolom 4 ditambah kolom 7);
12. Kolom 12 dllsi dengan Jumlah Pendapatan Yang terealisasi sld bulan Ini belum disetor (bulan lalu ditambah bulan ini) (kolom 11 dikurangi kolom 10);
- Kolom dlisi dengan Jumlah pendapatan Yang disetor s/d bulan lalu ditambah dengan pendapatan Yang disetor bulan Ini berdasarkan STS/Dokumen Lainnya (kolom 5 dltambah kolom 8);
13. Kolom 13 diisl dengan Jumlah Total Anggaran Pendapatan yang belum terealisasi (Jumlah Anggaran Setahun dikurangi dengan Jumlah Pendapatan yang telah terealisasi) kolom 3 dikurangi kolom 10, jika jumlah rupiah dalam kolom 13 bernilal negatif berarti terjadi pelampauan pendapatan.
LAMPIRAN C.1.4
PERATURAN BUPATI
NOMOR
TAHUN 2012
TANGGAL
MEI 2012
A. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah)
PEMERINTAH KAB. KEPL. SIAU TAGULANDANG BIARO
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKP-DAERAH)
NO. URUT
MASA TAHUN
NAMA ALAMAT NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD) TANGGAL JATUH TEMPO
KODE REKENING
URAIAN PAAK DAERAH
JUMLAH
1
2
3
4
5
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak
Jumlah Sanksi:
a.
Bunga
b. Kenaikan
Jumlah Keseluruhan
Dengan huruf
PERHAIIAN :
1
Harap penyetoran dilakukan pada Bank Bendahara Penerimaan
2. Apabila SKPD Ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima
Tanggal
Kepala Dinas Pendapatan Daerah
(Tanda tangan) (nama lengkap)
NIP
potong dI sini
NO. URUT :
TANDA TERIMA
NAMA ALAMAT NPWPD
Tanggal
menerima, Yang
(Tanda tangan)
(nama\_lengkap)
B. Format Surat Ketetapan Retribusi (SKR)
| PEMERINTAH KAB KEPL SIAU TAGULANDANG BIARO | PEMERINTAH KAB KEPL SIAU TAGULANDANG BIARO | SURAT KETETAPAN RETRIBUSI (SKR) | NO. URUT : |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| MASA TAHUN NAMA ALAMAT NO. POKOK WAJIB RETRIBUSI (NPWR) TANGGAL JATUH TEMPO | MASA TAHUN NAMA ALAMAT NO. POKOK WAJIB RETRIBUSI (NPWR) TANGGAL JATUH TEMPO | MASA TAHUN NAMA ALAMAT NO. POKOK WAJIB RETRIBUSI (NPWR) TANGGAL JATUH TEMPO | MASA TAHUN NAMA ALAMAT NO. POKOK WAJIB RETRIBUSI (NPWR) TANGGAL JATUH TEMPO |
| NO. | KODEREKENING | URAIANRETRIBUSI | JUMLAH |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| | Jumlah Ketetapan Retribusi Jumlah Sanksi: a. Bunga | Jumlah Ketetapan Retribusi Jumlah Sanksi: a. Bunga | |
| Jumlah Keseluruhan: Dengan huruf 1 Harap penyetoran dilakukan pada Bank Bendahara Penerimaan | Jumlah Keseluruhan: Dengan huruf 1 Harap penyetoran dilakukan pada Bank Bendahara Penerimaan | Jumlah Keseluruhan: Dengan huruf 1 Harap penyetoran dilakukan pada Bank Bendahara Penerimaan | Jumlah Keseluruhan: Dengan huruf 1 Harap penyetoran dilakukan pada Bank Bendahara Penerimaan |
| 2 | Apabila SKR ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKR diterima | Tanggal Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (Tanda tangan) (nama_lengkap) NIP. | NO. URUT |
| potong di sini TANDA TERIMA NAMA ALAMAT NPWR | | Tanggal menerima, Yang | |
C. Format Surat Tanda Setoran (STS)
PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO SURAI IANDA SEIORAN (SIS)
STS No.
Bank
No. Rekening
Harap diterima uang sebesar
(dengan huruf)
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut:
No.
Kode Rekening
Uraian Rincian Obyek
Jumlah (Rp)
1
2
3
4
5
Jumlah
tersebut diterima pada tanggal Uang
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Penerimaan
(Tanda tangan)
(Tanda tangan)
(nama\_lengkap)
(nama\_lengkap)
NIP .
NIP\_
(Catatan: STS dilampiri Slip Setoran Bank)
D Format Tanda Bukti Pembayaran
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TANDA BUKTI PEMBAYARAN
NOMOR BUKTI
- a Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
- b (dengan huruf
- Telah menerima uang sebesar Rp
- Dari Nama
- d Alamat
- e
- Sebagai pembayaran
- Tanggal diterima uang
Mengetahui, Bendahara Penerimaan
Pembayar / Penyetor
(Tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.
(Tanda tangan)
(nama lengkap)
Untuk pembayarl penyetor) pihak ketiga
Untuk Bendahara penerimaan/ Bendahara Pembantu
Arsip
Lembar asli
Salinan 1
Salinan 2
LAMPIRAN C.1.5
PERATURAN BUPATI
NOMOR
I4
TAHUN 2012
TANGGAL
25 MEI 2012
Bagan Alir Pendapatan Daerah Melalui\_Bendahara Penerimaan
LAMPIRAN €.2.1
PERATURAN BUPATI
NOMOR
14 TAHUN 2012
TANGGAL
MEI 2012
A. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah)
| PEMERINTAH KAB. KEPL. SIAU TAGULANDANG BIARO | PEMERINTAH KAB. KEPL. SIAU TAGULANDANG BIARO | SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKP-DAERAH) | NO. URUT : | NO. URUT : |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| MASA TAHUN NAMA ALAMAT NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH | MASA TAHUN NAMA ALAMAT NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH | MASA TAHUN NAMA ALAMAT NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH | | |
| | KODEREKENING URAIAN PAAK DAERAH | KODEREKENING URAIAN PAAK DAERAH | JUMLAH (RP) | JUMLAH (RP) |
| 1 2 3 5 | | | | |
| | Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Jumlah Sanksi: Bunga b. Kenaikan Jumlah Keseluruhan Harap penyetoran dilakukan pada Bank/ Bendahara Penerimaan | Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Jumlah Sanksi: Bunga b. Kenaikan Jumlah Keseluruhan Harap penyetoran dilakukan pada Bank/ Bendahara Penerimaan | menerima , | menerima , |
| NAMA ALAMAT NPWPD | (nama lengkap) NIP_ potong di sini | (nama lengkap) NIP_ potong di sini | | |
| | (nama lengkap) | (nama lengkap) | | |
| | Yang | Yang | | |
| | | | NO. URUT | NO. URUT |
| TANDA TERIMA | Tanggal | Tanggal | | |
| (Tanda tangan) | | | | |
B. Format Surat Ketetapan Retribusi (SKR)
| PEMERINTAH KAB. KEPL. SIAU TAGULANDANG BIARO | SURAT KETETAPAN RETRIBUSI (SKR) | NO. URUT | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| MASA TAHUN NAMA ALAMAT NO. POKOK WAJIB RETRIBUSI (NPWR) TANGGAL JATUH TEMPO | | | |
| NO | KODE REKENING URAIAN RETRIBUSI | JUMLAH(Rp | KODE REKENING URAIAN RETRIBUSI |
| 2 3 | Jumlah Ketetapan Retribusi Jumlah Sanksi: a. Bunga | | |
| | Jumlah Keseluruhan: Dengan huruf | | |
| PERHATIAN : 1. 2 | Harap penyetoran dilakukan pada Bankl Bendahara Penerimaan Apabila SKR ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKR diterima | | |
| | Tanggal Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran | | |
| | (Tanda tangan) (nama lengkap) NIP. potong di sini_ No URUT | | |
| TANDA TERIMA | | | |
| ALAMAT NPWR | Yang menerima | | |
| | (Tanda tangan) | | |
| NAMA | | | |
| | Tanggal | | |
c. Format Surat Tanda Setoran (STS)
PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO SURAT TANDA SETORAN (STS)
STS No
Bank
No. Rekening
Harap diterima uang sebesar
(dengan huruf)
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut:
No.
Kode Rekening
Uraian Rincian Obyek
Jumlah (Rp)
2
3
4
5
Jumlah
tersebut diterima pada tanggal Uang
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Penerimaan
(Tanda tangan)
(Tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP
NIP
(Catatan: STS dilampiri Slip Setoran Bank)
D: Format Tanda Bukti Pembayaran
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TANDA BUKTI PEMBAYARAN
NOMOR BUKTI
- a. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
2. Telah menerima uang sebesar Rp
- b. (dengan huruf
4. Dari Nama
5. d Alamat
6. e Sebagai pembayaran
7. Tanggal diterima uang
Lembar asli
Salinan 1
Salinan 2
Mengetahui,
Bendahara Penerimaan
Pembayar / Penyetor
(Tanda tangan)
(namalengkap)
NIP.
Untuk pembayarl penyetor/ pihak ketiga
Untuk Bendahara penerimaan/ Bendahara Pembantu
Arsip
(Tanda tangan)
(nama lengkap)
LAMPIRAN C.2.2
PERATURAN BUPATI
NOMOR
14 TAHUN 2012
TANGGAL
25 MEI 2012
A. Format Surat Tanda Setoran (STS) Bendahara Penerimaan Pembantu
PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
STS No.
Bank
No. Rekening
Harap diterima uang sebesar
(dengan huruf)
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut:
No.
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
Rincian Obyek
2
3
4
5
Jumlah
Uang tersebut diterima pada tanggal
Bendahara Penerimaan Pembantu
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
(Tanda tangan)
(Tanda tangan)
(nama\_lengkap)
(nama lengkap)
NIP
NIP .
(Catatan: STS dilampiri Slip Setoran Bank)
B. Format Tanda Bukti Pembayaran Bendahara Penerimaan Pembantu
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TANDA BUKTI PEMBAYARAN
NOMOR BUKTI
- a. Bendahara Penerimaan /Bendahara Penerimaan Pembantu
2. Telah menerima uang sebesar Rp
- b. (dengan huruf
4. Dari Nama
5. d Alamat
6. e Sebagai pembayaran
Lembar asli
Salinan 1
Salinan 2
- Tanggal diterima uang
Mengetahui, Bendahara Penerimaan Pembantu
Pembayar / Penyetor
(Tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP
- Untuk pembayar/ penyetor/ pihak ketiga
- Untuk Bendahara penerimaan/ Bendahara Pembantu
- Arsip
(Tanda tangan)
(nama\_lengkap)
LAMPIRAN C.2.3 :
PERATURAN BUPATI
NOMOR
14 TAHUN 2012
TANGGAL
MEI 2012
Bagan Alir Pendapatan Daerah Melalui Bendahara Penerimaan Pembantu
BUPATI KÉPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,
8
1
{ñ
1
4
H
1
|
1
1
| u |
|-----|
| 1 |
| ; |
1
1
1
H 1 1 |
1
| Ju |
|------|
| 1 |
| 8 |
| ; |
1
1
1
Langkah-langkah pembuatan SPJ Penerimaan adalah sebagai berikut:
- a. Kolom 1 diisi dengan kode rekening
- b. Kolom 2 diisi dengan uraian/nama kode rekening
3. Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam APBD atau masing-masing kode rekening
- d. 4 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi atas masing-masing kode rekening sampai dengan bulan lalu
- e. Kolom 5 diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disetor berdasarkan Surat Tanda Setoran/Dokumen Lainnya sampai dengan bulan lalu
6. Kolom 7 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi pada bulan ini
7. f Kolom 6 diisi dengan Jumlah pendapatan yang terealisasi sampai sampai dengan Bulan Lalu yang belum disetor (Kolom 5 dikurangi kolom 4)
8. h Kolom 8 diisi dengan jumlah pendapatan terealisasi yang telah disetor berdasarkan STS/Dokumen Lainnya bulan ini
9. i Kolom 9 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi bulan ini yang belum disetor (kolom 8 dikurangi kolom 7)
- j. Kolom 10 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi sampai dengan bulan lalu ditambah dengan pendapatan terealisasi bulan ini (kolom 4 ditambah kolom 7)
11. k Kolom 11 diisi dengan jumlah pendapatan yang disetor sampai dengan bulan lalu ditambah dengan pendapatan yang disetor bulan ini berdasarkan STSIDokumen Lainnya (kolom 5 ditambah kolom 8)
12. Kolom 12 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi sampai dengan bulan ini belum disetor (bulan lalu ditambah bulan ini, kolom 11 dikurangi kolom 10)
Kolom 13 diisi dengan jumlah total anggaran pendapatan yang belum terealisasi (jumlah anggaran setahun dikurangi dengan jumlah pendapatan yang telah negatif berarti terjadi pelampauan pendapatan.
: .
LAMPIRAN C.4.2
PERATURAN BUPATI
NOMOR
I4 TAHUN 2012
TANGGAL
MEI 2012
Bagan Alir Pertanggungjawaban Bendaharawan Penerimaan
[Penatausahaan &amp; Pertanggungjawaban Penerimaan
| Uraian | Bendahara Penerimaan | PPK-SKPD | Pengguna Anggaran | BUD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Berdasarkan dokumen SKP Daerah, SKR, STS, dan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang Sah, Bendahara Penerimaan melakukan penatausahaan penerimaan 2. Dari proses penetausahaan penerimaan, Bendahara Penerimaan akan menghasilkan dokumen sebagai berkut: BKU Penerimaan Buku Pembantu (Rinclan Objek Penerimaan) Buku Rekapitulasl Penermaan Harian | SKP Daorah, SKR, STS. dan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Buktl Lain yang Sah BKU Penorimaan Buku Pembantu Buku Rokapitulasi | | | |
| 3. Berdasarkan ke tiga dokumen tadl dltambah dokumen SPJ Penerimaan Pembantu, Bendahara Penerimaan membuat SPJ Penerimaan. Lampiran SPJ Penerimaan: BKU Buku Pembantu Per Rinclan Objek Penerimaan Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian Bukti Penerimaan lain yg sah Bendahara Penerimaan menyerahkan SPJ Penerimaan kepada PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berlkutnya. 5. PPK-SKPD menyerahkan SPJ Penerimaan kepada Pengguna Anggaran paling lambat tanggal 10 bulan berlkutnya. 6. Setølah diotorisasi; Pengguna Anggaran menyerahkan SPJ Penerimaan kepada BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 7 . Dalam rangka rekonsiliasi penerimaan, BUD memverlflkasi, mengovaluasi, dan menganalisis SPJ Penerimaan . | SPJ Penerimaan Pembantu SPJ | borlkutnya SPJ Penorimaan buløn | Tgl 10 bulan berikutnya SPJ Penonmaan Dilakukan Dalam Rangka Rokonsiliasi Ponorimaen | Tgl 10 bulan benkutnya SPJ Penonmaan Vorifikasi, Evaluasi , dan Analisis Sural Pøngesahan |
| 8. Kemudian BUD mengesahkan 9. BUD menyerahkan Surat Pengesahan SPJ kepada Pengguna Anggaran | | | Surat Pengesahan SPJ | SPJ |
BUPATI KEBULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,
LAMPIRAN C.4.3
PERATURAN BUPATI
NOMOR
14 TAHUN 2012
TANGGAL
2s MEI 2012
A. Format BKU Penerimaan Pembantu
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO BUKU KAS UMUM PENERIMAAN PEMBANTU
SKPD
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU:
tanggal
Bendahara Penerimaan
Pembantu
(Tanda tangan)
(nama\_lengkap)
NIP
B. Format Buku Pembantu per Rincian Objek Penerimaan
PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
BUKU PEMBANTU
PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
SKPD
Kode rekening
Nama Rekening
Jumlah Anggaran
Rp
Tahun Anggaran
Halaman
| Nomor Urut | Nomor BKU Penerimaan | Tanggal Setor | Nomor STS & Bukti Penerimaan Lainnya | Jumlah (Rp) | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | 2 3 | | 5 | | |
| Jumlah Bulan ini Jumlah s.d. Bulan Lalu Jumlah s.d. Bulan Ini | Jumlah Bulan ini Jumlah s.d. Bulan Lalu Jumlah s.d. Bulan Ini | Jumlah Bulan ini Jumlah s.d. Bulan Lalu Jumlah s.d. Bulan Ini | Jumlah Bulan ini Jumlah s.d. Bulan Lalu Jumlah s.d. Bulan Ini | Jumlah Bulan ini Jumlah s.d. Bulan Lalu Jumlah s.d. Bulan Ini | Jumlah Bulan ini Jumlah s.d. Bulan Lalu Jumlah s.d. Bulan Ini |
tanggal
Bendahara Penerimaan
Pembantu
(Tanda tangan)
(nama\_lengkap)
NIP
1
1
H
1 1 1 1
1
{
I
| 2 | |
|-----|----|
| ; | 1l |
| 1 | |
1
1
1
1 1 1 5 1
;
1
|
LI
| Ju | |
|------|----|
| 98 | 1 |
| | 9 |
| 8 | |
| | @ |
1 1 1
1
8
8
PERATURAN BUPATI
NOMOR
14 TAHUN 2012
TANGGAL
MEI 2012
Bagan Alir Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Penerimaan dengan Bendahara Penerimaan Pembantu
| Penatausahaan & Pertanggungjawaban Penerimaan Dengan Bendahara Pembantu | Penatausahaan & Pertanggungjawaban Penerimaan Dengan Bendahara Pembantu | Penatausahaan & Pertanggungjawaban Penerimaan Dengan Bendahara Pembantu |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Uraian | Bendahara Penerim aan Pembantu | Bendahara Penerim aan |
| Berdasarkan dokumen SKP Daerah SKR STS, dan Surat Tanda Bukti Pembayaran /Bukti Lain yang Sah Bendahara Penerim aan melakukan penatausahaan penerimaan 2. Dari proses penatausahaan penerim aan Bendahara Penerimaan