Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 9 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Mengingat
PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 9 TAHUN 2016
J
TENT ANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERIAN FASILITAS, INSENTIF USAHA HORTIKULTURA DAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA f USAHA MIKRO DAN KECIL KABUPATEN KERINCI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,
- a. Menimbang
bahwa dalam upaya memfasilitasi pelaku usaha hortikultura dan usaha mikro kecil guna mendapatkan fasilitas dan insentif usaha hortikultura dan akses permodalan dari lembaga keuangan/ perbankan diperlukan keberpihakan pemerintah daerah kepada pelaku usaha hortikultura dan usaha mikro kecil yang berorientasi kepada pengembangan usaha dalam skala yang le bih besar;
- b. bahwa agar sektor usaha hortikultura dan mikro kecil tetap bertaliart dart berRembartg, dipandang perlli urituk dilaksanakan kebijakan dalam bentuk program fasilitas dan insentif usaha hortikultura dan subsidi bunga kepada usaha mikro kecil yang clibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberian Fasilitas, Insentif usaha Hortikultura dan Program Subsidi Bunga kepada U saha Mikro Kecil Ka bu paten Kerinci;
1.
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 3851); ·
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan emerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tainbahan Lembaran egara Republik Indonesia Nomor 4761);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013 tentarlg Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20i3 Nomor 46, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemberian Fasilitas dan Insentif Usaha Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5532);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentu an Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2013 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupate Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupate Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinei Tahun 2014 Nomor 2); ·
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 11);
19. ten tang Daerah Daerah Peraturan Bupati Kerinci Nomor 21 Tahun 2015 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupate Kerinci Tahun Anggaran 2016 (Berita Kabupate Kerinci Tahun 2015 Nomor 21); 20.
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERIAN FASILITAS, INSENTIF USAHA HORTIKULTURA DAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL KABUPATEN KERINCI. Menetapkan
N/A
Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pemberian Fasilitas, Insentif Usaha Hortikultura dan Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kerinci Tahun 2016 sebagai pedoman dalam nenvaluran dana Drocro
I
I
Pelaksanaan Program Pemberian Fasilitas, Insentif Usaha Hortikultura dan Subsidi Bunga kepada U saha Mikro Kecil Tahun 2016 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja D.aerah Kabupate~ Kerinci Tahun Anggaran 2016, serta dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
N/A
Pasal 3

Usaha Mikro dan Kecil sebagai sasaran Program Pemberian Fasilitas, Insentif Usaha Hcirtikultura dan Subsidi Bunga Tahun Anggaran 2016, harus memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bupati ini.
N/A
Pasal 4

Pelaksanaan Program Pemberian Fasilitas, Insentif Usaha Hortikultura dan Subsidi Bunga kepada U saha Mikro Kecil Tahun 2016 mentaati kesepakatan bersama antara Bupati atas nama Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan pihak Bank yang telah ditetapkan untuk subsidi bunga, dan SKPD terkait bagi pemberian Program Fasilitas, Insentif Usaha Hortikultura dan Subsidi Bunga.
N/A
Pasal 5

Usaha mikro kecil sebagai sasaran pelaksanaan Program Pemberian Fasilitas, Insentif Usaha Hortikultura dan Subsidi Bunga, menyampaikan laporan perkembangan penggunaan dana subsidi bunga kepada Bupati rnelalui Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kerinci dengan tembusan ke Bappeda, DPPKA dan SKPD teknis terkait sesuai bidang usaha.
N/A
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.
-Ditetapkan di Sungai Penuh padatanggal 4 Mll~i 2016
Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal l.f t,,\G\rJ\2016
SERE J\RIS DJ\ERAH KERINCI,
I
-