PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor PEMERINTAH Tahun 2023
Tentang JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF SEKTOR PEREKONOMIAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
Berlaku: 17 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat bahwa untuk melak.sanakan ketentuan Pasel 24 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif sektor Perekonomian Pemerintah Kabupaten Sanggau;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Irdonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terak.hir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelak.sanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
Menetapkan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Repulik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip (Serita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2015 Nomor 665);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
12. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
13. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sanggau;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF SEKTOR PEREKONOMIAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
BAB II - KEBIJAKSANAAN PENYUSUNAN JRA
Pasal 2

- ( 1) JRA substantif sektor perekonomian disusun sesuai dengan pedoman yang dibuat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai retensi arsip sektor perekonomian tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB II - KEBIJAKSANAAN PENYUSUNAN JRA
Pasal 3

- (l) JRA substantif sektor perekonomian memuat jenis arsip, retensi atau jangka waktu simpan minimal dan keterangan.
- (2) Jenis arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah arsip yang tercipta dari pelaksanaan fungsi suatu organisasi.
- (3) Penghitungan retensi arsip dimulai setelah kegiatan dinyatakan selesai atau berkas sudah dinyatakan lengkap dan tidak berubah lagi at.au closed file.
- (4) Penentuan retensi arsip didasarkan pada akumulasi retensi arsip aktif dan inaktif dengan 3 (tiga) pola sebagai berikut:
- a. 2(dua) tahun untuk arsip yang memiliki nilai guna administrasi;
- b. 5 (lima) tahun untuk arsip yang memiliki nilai guna hukum, ilmiah dan teknologi ; atau
- c. 10 (sepuluh) tahun untuk arsip yang memiliki nilai guna pertanggungiawaban keuangan, catatan keuangan, bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bagian dari bukti pembukuan.
- (5) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rekomendasi musnah atau permanen.
BAB II - KEBIJAKSANAAN PENYUSUNAN JRA
Pasal 4

Retensi arsip sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Bupati ini memperhatikan ketentuan:
- a. peraturan perundangan-undangan yang mewajibkan arsip disimpan dalam jangka waktu tertentu;
- b. peraturan perundangan-undangan yang mengatur kedaluwarsa penuntutan hukum; dan
- c. kepentingan pertanggungjawaban keuangan.
Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan atau dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan:
- a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna lagi; dan
- b. keterangan dipermanenkan ditentukan apabila dianggap memiiki nilai guna kesejarahan atau nilai guna sekunder.
BAB II - KEBIJAKSANAAN PENYUSUNAN JRA
Pasal 6

- (1) JRA substantif sektor perekonomian merupakan jangka waktu penyimpanan arsip yang diciptakan oleh pencipta arsip.
- (2) JRA substantif sektor perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk melakukan penilaian arsip dalam rangka kegiatan penyusutan arsip.
BAB III
Pasal 7

Jenis-jenis arsip substantif sektor perekonomian meliputi:
1. urusan pertanian;
2. urusan perdagangan;
3. urusan perhubungan;
4. urusan penanaman modal;
5. urusan lingkungan hidup;
6. urusan perindustrian;
7. urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
8. urusan komunikasi dan informatika;
9. urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
10. urusan perencanaan pembangunan;
11. urusan pembangunan daerah tertinggal;
12. urusan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan serta pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
13. urusan kehutanan; dan
14. urusan statistik.
KETENTUAN PENUTUP
BAB III
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratu.ran Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.
Ditetapkan di S a n g g a u pada tanggal 13 Maret 2017
BUPATI SANGGAU,
PAOLUS HADI
Diundangkan di Sanggau pada tanggal 13 Maret 20 I 7
SEKRETARIS DAERAH KABUAPTEN SANGGAU,
A.L. LEYSANDRI
BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NOMOR 17
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGI N HUKUM DAN HAM
H
3 1 002
Pembina Tk.