Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang BADAN PERMUSYAWARATAN
Berlaku: 9 Maret 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Merrgingat
\
BUPATIBANGKALAN PROVINS! JAWA TIMUR
PERA'PURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.
1. Pasal 1-8 ayat (6) Urrdarrg-Urrda:rrg Da:sar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Da:erah (Lemba:ra:n Nega:ra:Repu-blik Irrdorresia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diu
BAB II - ORGANISASI BPD Pasal 2
Pasal 3

- (1) Pimpinan BPD seha:gaimarra dimaksud dalam Pa:sal 2 ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota ter.muda.
BAB IV - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 7
Pasal 8

( 1) Anggota BPD berhak:
- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan tentang kegiatan pelaksanaan pemerintahan desa kepada penyelenggara pemerintahan desa;
- c. menyampaikan usul dan/ atau pendapat penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari APB Desa.
Anggota BPD wajib:
- a . memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b . melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelerrggaraan Pemerirrtahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pr.ihadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.
BAB IV - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 7
Pasal 9

Arrggota BPD dilararrg:
- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan kor.upsi, kolusi, dan nepotisme, mener.ima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah / janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan -perurrd:arrgan-undarrgarr;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
8. h . menjadi pengurus partai politik; dan/ atau
- i. menjadi anggota dan/ a tau pengurus organisasi terlarang.
Pa:sal 10
Mekanisme mengenai kedudukan, fungsi dan wewenang, serta hak, kewajiban dan larangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, P.asal 5, Pasal .6, Pasal 7 Pasal 8 dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BABV KEANGGOTAAN BPD Bagian Kesatu Jumlah dan Unsur Anggota BPD
BAB IV - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 7
Pasal 11

- ( 1) Arrggota BPD ditetapkan derrgan jumlah ga:sal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling ban yak 9 ( sembilan) orang, dengan memperbatikan wilayah, keterwakilan perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa.
•
- (2) Bagi Desa yang menentukan anggota BPD berdasarkan wilayah ditentukan atas jumlah dusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Jumlah Dusun kurang dari 5 (lima) atau mencapai 5 (lima), ditetapkan 5 (lima) orang anggota BPD;
- b. Jumlah dusun 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) dusun, ditetapkan 7 (tujuh) orang anggota BPD;
- c. Jumlah dusun 8 (delapan) atau lebih, ditetapkan 9 (sembilan) orang anggota BPD;
- (3) Bagi Desa yang ada keterwakilan perempuan didalam keanggotaan BPD, jumlah anggota BPD disesuaikan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (4) Bagi Desa yang menentukan anggota BPD berdasarkan jumlah penduduk ditentukan sebagai berikut:
- a. Jumlah penduduk sampai dengan 500 (lima ratus) jiwa, ditetapkan 5 (lima) orang anggota BPD;
- b. 501 (lima ratus satu) sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa, ditetapkan 7 (tujuh) orang anggota BPD;
- c. Lebih dari 2.000 (dua ribu}, ditetapkan 9 (sembilan) orang anggota BPD.
- (5) Bagi Desa yang menentukan anggota BPD berdasarkan kemampuan keuangan desa, ketentuan tentang jumlah anggota BPD ditetapkan secara musyawarah antara Kepala Desa dan Anggota BPD.
BAB IV - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 7
Pasal 12

- ( 1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Ketentuan Lebih lanjut mengenai Keanggotaan BPD diatur dalam Peraturan Bupati.
Mekanisme musyawarah BPD sebagai berikut:
- a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
- b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) darijumlah anggota BPD;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pernungutan suara sebagaimana dimaksud dalarn huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1 /2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah BPD ditetapkan denga.n keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.
- (1) Untuk menjadi anggota BPD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Bersifat umum;
- b. Bersifat khusus.
- (2) Persyaratan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan da.n memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinrreka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pemah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk dicalonkan sebagai anggota BPD;
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
- h. belum pemah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (3) Persyaratan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. aktif dalam kegiatan kemasyarakatan;
- b. merupakan tokoh yang diteladani oleh ma.syara.kat;
- c. memahami karakter masyarakat dan wilayah desa; dan
17. d . bisa berbaha:sa Madura.
- ( 1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Penetapan Mekanisme sebagaimana diatur pada ayat (1) ditetapkan bersama antara Kepala Desa dan BPD.
- (3) Mekanisme pemilihan secara langsung atau musyawarah per.wakilan dilaksanakan sebagai berikut:
- a . Sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya, Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa, guna memfasilitasi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa pada masa jabatan berikutnya;
- b. Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya yang susunannya terdiri dari:
1. Ketua;
2. W akil Ketua;
3. Sekretaris;
4. Wakil Sekretaris;
5. Beberapa anggota, yang disesuaikan kebutuhan.
- c. Penentuan kedudukan dalam Panitia pengisian anggota BPD ditetapkan dengan musyawarah/mufakat atau melalui mekanisme pemilihan;
- d. Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- e. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir, Panitia peqgisian menetapkan calon anggota BPD.
- (4) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD.
- (5) Penetapan keterwakilan dari masing-masing unsur anggota BPD melalui musyawarah/mufakat atau melalui mekanisme pemilihan langsung.
BAB IV - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 7
Pasal 16

- (-1· ) Panitia perrgi:srarr arrggota BP0 sebagainrarra dirrraksutl pa:da Pasal 15 ayat (3) menjalankan kegiatan sebagai berikut:
- a. Mengundang Ketua Rukun Tetangga, Ketua rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh a tau - pemu.ka .. masyai:akat lainnya;
- b. Menyediakan tempat rapat;
- c. Menyampaikan informasi rencana pergantian anggota BPD; dan
- d. Me:qy~paikan informasi tentan\_g ketentuan \_yan\_\_g mengatur BPD.
- (2) Proses penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai beriku t:
- a. Ketentuan tentang jumlah mempertimbangkan jumlah keterwakilan perempuan dan desa; anggota BPD dengan penduduk, wilayah, kemampuan keuangan
- b. · Keterrtmm "tentarrg - persyaratan BPD; dan mrtuk menjadi arrggota
- c. Ketentuan tentang keterwakilan setiap wilayah dusun di desa.
- (3) Hasil .akhir .dar.i . pelaksanaan pernilihan .Iangsung atau musyawarah perwakilan dimuat dalam Berita Acara, yang ditanda tangani oleh seluruh calon anggota BPD, dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (4) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- (5) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada. Bupa.ti paling lama. 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk -diresrnikan oleh Bcrpati.
BAB IV - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 7
Pasal 17

- ( 1.) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam .Pasal 16 ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Kepala Desa.
- (2) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh} hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.
- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan su.mpah/janji secar:a bersama-sama dihadapan masyai:akat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
2. . (2) Pelaksanaan sumpah/.ial}ii seb~aimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di pusat pemerintahan Desa dalam satu upacara.
- (3) Bupati dengan pertimbangan tertentu dapat memandu sumpah/janji Anggota BPD ditempat lain, yaitu dipusat Pemerintahan Kecamatan atau di Pusat Pemerintahan Kabupaten.
BAB IV - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 7
Pasal 19

- '(-1) · Sumpalr/jarrji seba:gaima:na dima:ksntl· da:la:m Pasal 18 aycrt (1) dilaksanakan pada berakhimya masa jabatan anggota BPD.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota Badan . P-enm,1.sya.wai::atan. Desa sebagai ber.ikut: "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil› adiln\_ya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demikrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang› undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (3) Setelah mengueapkan sumpah/ja.nji yang dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, anggota BPD mela:ksa:rraka:rr · serah 1:erima jabatan derrgarr diba: a:tka:n Berita Acara Serah Terima Jabatan.
- (1) Masa keanggotaan BPD ditetapkan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagainnma dirrrakscrd pada ayat(-1· ) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Anggota BPD berhenti bersama-sama setelah berakhir masa ja.batai:u : 1 :Ya - dan telah.ditetapkan angggta BPD yang bar.u.
BAB IV - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 7
Pasal 21

- (1) An\_ggota BPD berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa keanggotaan;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 ( enam) bularr;
- c. dinyatakan melanggar sumpah/janji berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
10. .e . .tidak-memenuhi kewajiban sebagai.angggta BPD;.atau
- f. melanggar larangan sebagai anggota BPD.
- (3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD .
13. . (4) Hasil mus\_yawarah seba.,gaimana dimaksud pada ayat (3) dengan dilampiri Serita Acara Pemberhentian yang ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan selambat› lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak permintaan pengesahan.
- (5) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menetapkan pemberhentian melalui Keputusa.n Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung · sejak dite1 imanya ·usaiarri:ersebut
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberhentian Anggota BPD diatur dalam Peraturan Bupati.
- (1) Penggantia.n a.ta.s pemberhentian salah satu a.tau lebih anggota atau pimpinan BPD, dapat dilakukan apabila disetajui ohm 2/3 (dua per1:-ga) dari-selarah arrggota BPB, dan disetujui oleh sekurang-kurangnya separuh lebih anggota BPD yang hadir.
- (2) Khusus pada penggantian unsur pimpinan BPD, disamping - dilakukai:1 bei::dasar:kan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib ditindaklanjuti dengan rapat yang diadakan secara khusus guna menentukan perubahan susunan kepengurusan BPD.
- (3) Penggantian an\_ggota yan\_g dian\_gkat berdasarkan hasil pemilihan langsung dilakukan dengan menetapkan urutan kedua dalam pemilihan langsung sebagai calon anggota BPD.
- (4) Penggantian anggota yang diangkat berdasarkan hasil -nrnsyawarah perwakilarr dilakcrkan derrgan musyawarah perwakilan.
- (5) Berita Acara penggantian anggota atau pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan kepada Bupati u.ntuk-ditetapkan-den-gan Keputusan Bupati.
- (6) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
Pasa-1 23
- (1) Penggantian yang meliputi seluruh unsur anggota dan unsur pimpinan BPD dalam waktu bersamaan tidak melalu.i mekanisme sebagaimana diatur -dalam Basal 22 melainkan melalui mekanisme musyawarah mufakat yang difasilitasi Camat dengan melibatkan tokoh masyarakat desa setempat untuk menentukan dan menyusun keaqggotaan BPD yan\_g baru.
- (2) Berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat mengusulkan kepada Bupati dengan melampirkan Berita Acara Hasil musyawarah penentuan dan penyusunan keanggotaan BPD yang baru.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menetapkan penggantian dengan Keputusan Bupati.
- (4) Jangka waktu proses pembentukan seluruh unsur anggota dan seluruh unsur pimpinan BPD yang baru ditetapkan dengan Keputusan Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukan fasilitasi oleh Camat sebaga.imana dimaksud pada aya.t ( 1).
Pengaturan Tata Tertib dan mekanisme kerja
BAB VI - TATA KERJA ORGANISASI BPD Bagian Kesatu P.asal 24
Pasal 25

- (l) · Ra:patBPD dipirnpin uleh Pirnpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih dari jumlah anggota BPD dan Keputusan ditetapkan .bei::dasar.kan suar:a ter.ban¥Bck.
- (3) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang› kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang› kuran,\_gnya se\_paruh lebih dari iumlah ~ggota BPD yang hadir, dalam hal membahas rencana:
- a . pemberhentian Kepala Desa;
- b. pinjaman; dan
- c. mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (4) Hasil rapat dituangkan dalam berita acara dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
BAB VI - TATA KERJA ORGANISASI BPD Bagian Kesatu P.asal 24
Pasal 26

Ra:patBPD bersifa:ti:erbuka ·arrtuk umam, · kecmrli yarrg dinyatakan tertutup berdasarkan peraturan tata tertib BPD a tau atas kesepakatan pimpinan BPD.
BAB VI - TATA KERJA ORGANISASI BPD Bagian Kesatu P.asal 24
Pasal 27

· Rapa:t te1 tu tap BPD dapat 1nengambil keputasarr, kecucdi mengenai:
- a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. usul pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
3. .c. .pemilihan.Pimpinan BPD;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. utang piutang, pinjaman dan pembebanan kepada desa;
- f. badan usaha milik desa;
7. \_ g. \_ persetl!.juan \_ penyelesaian \_ perkara perdata secara damai;
- h. kebijakan tata ruang;
1. kerjasama desa; dan
- j. hal-hal lain yang bersifat membebani, membatasi hak, memuat larangan dan kewajiban kepada masyarakat.
- tl}Dalam ra:rrgka rnerrggali aspira:si masyarakat-, arrggata BPD berhak mengajukan pertanyaan yang terkait dengan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa yang bersangkutan kepada pengurus lembaga - kemasyar.akatan -desa, masyar,akat, pihak keti-ga maupu- n Kepala Desa.
- (2) Komunikasi yang dilakukan dalam rangka mengajukan pertanyaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan mau,pun tertulis.
BAB VI - TATA KERJA ORGANISASI BPD Bagian Kesatu P.asal 24
Pasal 29

- ( 1) Dalam rangka menampung aspirasi, Sekretaris BPD melayani pengaduan yang disampaikan oleh pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan anggota masyarakat, baik secara lisan maupun tertulis.
- (2) Dalam rangka memaksimalkan kinerja BPD untuk menampung-aspira:si - s&amp;d.'"gaimana dimaksutl pada ayat- ( l) anggota BPD wajib aktif turun kepada masyarakat guna menggali keluhan yang dialami masyarakat.
- (3) Sekretaris BPD mencatat setiap pengaduan sebagaimana dimaksud pada a¥at .(.1.) yang dilengkapi den-gan identitas diri pelapor.
BAB VI - TATA KERJA ORGANISASI BPD Bagian Kesatu P.asal 24
Pasal 30

- (-1')-Da:lmn rarrgka perrya:lunm aspirasi, BPD wajib menggela:r rapat secara periodik 1 (satu) bulan sekali khusus membahas aspirasi masyarakat.
- (2) BPD wajib melaksanakan rapat lebih awal guna . mer.u.muskan ber.ba.gai infor.masi 3[an.g telah dijar.in..g dan ditampung.
- (3) Berdasarkan hasil Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat menyalurkan aspirasi dengan me11gundan\_g\_ Kepala Desa, \_ pihak ketiga, pe:q\_gurus lembaga kemasyarakatan desa, anggota masyarakat a tau keseluruhan unsur tersebut secara bersamaan guna melakukan pembahasan aspirasi yang berkembang.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas musyawarah untuk mufakat yang saling menghargai pendapat satu sama lain.
- (5) Dalam rangka kelancaran pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ketua BPD bertindak sebagai pimpimrrr ra:pat:
- (1) Hubungan kerja BPD dengan Kepala Desa merupakan hubungan kemitraan dalam rangka penyele:q\_ggaraan, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Hubungan kerja BPD dengan lembaga kemasyarakatan desa lainnya merupakan hubungan konsultatif.
BAB VI - TATA KERJA ORGANISASI BPD Bagian Kesatu P.asal 24
Pasal 32

- (1) BPD meminta laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerin tahan Desa kepada Kepala Desa setiap-tahun dan-akhir masa jabatan.
- (2) Laporan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis.
BAB VI - TATA KERJA ORGANISASI BPD Bagian Kesatu P.asal 24
Pasal 33

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhimya masa jabatan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhimya masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (l) · Pererrca:rraarr penycrsu:rrcrn 1ancangan Perata.Tcrn Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa . lairu::1.ya - di - desa dapat .member.ikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/ a tau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan dikonsultasikan masukan. kepada kepada masyarakat desa dan dapat camat untuk mendapatkan
- (4) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa dan dibahas oleh BPD bersama Kepala Desa.
- (5) BPD da.pat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa, kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang:
- a. rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- b. rencana Kerja Pemerintah Desa;
- c. APB Desa; dan
- . d. laporan .. per.tanggungjawaban :r::ealisasi pelaksanaan APB Desa.
- (6) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (7) BPD menyetujui Peraturan Desa bersama Ke\_pala Desa.
Keuangan dan Administrasi
- (-l}BPD · merrdapatkan biaya opera:siurra:l pelaksarra:crn tugas dan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Bendahara BPD.
- (2) Anggota BPD mendapat tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Biaya operasional BPD dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBD Desa. anggota BPD dan ayat (2)
BAB VI - TATA KERJA ORGANISASI BPD Bagian Kesatu P.asal 24
Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.
Ditetapkan di Bangkalan pada tanggal 9 Maret 2015
Diundangkan di Bangkalan pada tan al 7 A ril 2015
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2015 NOMOR 2/E
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN 078-2/2015
PENJELASAN
Pasal 22 Cukup jelas. |

|-------------------------||
PENJELASAN
Pasal 23 |

| Cukup jelas. ||
PENJELASAN
Pasal 24 |

| Cukup jelas. || Pasal25 || Cukup jelas. || Pasal26 || Cukup jelas. || Pasal27 || Cukup jelas. || Pasal28 || Cukup jelas. ||
PENJELASAN
Pasal 29 |

| Cukup jelas. ||
PENJELASAN
Pasal 30 |

| Cukup jelas. ||
PENJELASAN
Pasal 31 |

| Cukup jelas. ||
PENJELASAN
Pasal 33 |

| Cukup jelas. ||
PENJELASAN
Pasal 34 |

| Cukup jelas. || Pasal35 || Cukup jelas. Pasal36 || Cukup jelas. Pasal37 || Cukup jelas. || Pasal38 Cukup jelas. || Pasal39 || Cukup || jelas. Pasal40 || Cukup jelas. ||
PENJELASAN
Pasal 41 |

| Cukup || jelas. |##
PENJELASAN
Pasal 4 1

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.Ditetapkan di Bangkalan pada tanggal 9 Maret 2015Diundangkan di Bangkalan pada Jl.fal! ..-:::::: - ':!= - :~ ~"° ... r 15LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2015 NOMOR 2/ ENOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN 078-2/2015## Pa:sal 41Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.Ditetapkan di Bangkalan pada tanggal 9 Maret 2015Diundangkan di Bangkalan pada ta ;C!J...c:: : \_ ~ \_ ~ ~~ ~J 15LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2015 NOMOR 2/E•## Pa:sal 41Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.Ditetapkan di Bangkalan pada tanggal 9 Maret 2015Diundangkan di Bangkalan pada tan al 7 A ril 2015LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2015 NOMOR 2/E