PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor : Tahun 2015
Tentang BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.
Berlaku: 31 Agustus 2015
N/A
Preamble

Menimbang
: a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka setiap orang berhak atas perlakukan yang sama dihadapan hukum pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan budaya hukum masyarakat dengan tujuan terciptanya kepatuhan hukum, maka dipandang
perlu adanya bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
2. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421):
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008
tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 9
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK dan WALIKOTA SOLOK
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.
BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Solok.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok.
5. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kota Solok.
6. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikatagorikan miskin yang dibuktikan Surat Keterangan Miskin atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin sesuai dengan database pemerintah
Kota Solok yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota .
7. Penerima bantuan hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah hukum dan secara sosial ekonomi tidak mampu menanggung biaya operasional beracara.
8. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
9. Bantuan hukum adalah pemberian bantuan hukum oleh Pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yang merupakan masyarakat miskin.
10. Litigasi adalah proses penangangan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Nonlitigasi adalah proses penangangan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat
APBD, untuk membiayai penyelenggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas;
- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan dalam hukum;
- c. perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- d. keterbukaan;
- e. efisiensi;
- f. efektifitas, dan
- g. akuntabilitas.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:
- a. menjamin dan memenuhi hak bagi orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- c. menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan; dan
- d. menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4

- (1) Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang sedang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.
- (4) Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat miskin.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 5

- (1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi penerima bantuan hukum.
- (2) Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh lembaga bantuan hukum yang memenuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Walikota dapat menjalin kerja sama dengan lembaga bantuan hukum yang memenuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali.
- (3) Tata cara dan syarat teknis kerja sama ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 7

- (1) Walikota dapat mendorong terbentuknya lembaga bantuan hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan
dalam melakukan bantuan hukum litigasi di seluruh Kota Solok.
- (2) Dalam rangka perluasan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya yang bersifat nonlitigasi, Walikota dapat menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan/atau organisasi kemasyarakatan.
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 8

Penerima bantuan hukum berhak:
- a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalahnya tuntas atau telah ada kekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;
- b. mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan
- d. mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip pelayanan publik.
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 9

Penerima bantuan hukum wajib :
- a. mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum;
- b. menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapinya; dan
- c. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 10

Pemberi bantuan hukum berhak:
- a. mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum;
- b. untuk bebas mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan;
- c. mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum;
- d. mendapatkan perlindungan terhadap:
- 1.kemungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh dan/atau dimilikinya sehubungan dengan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum;
- 2.kerahasiaan hubungannya dengan penerima bantuan hukum;
- 3.keselamatan diri dan/atau keluarganya karena melaksanakan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum.
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 11

Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, kecuali pemberi bantuan hukum telah melanggar kode etik yang harus ditaatinya dan/atau peraturan perundang-undangan.
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 12

Pemberi bantuan hukum wajib:
- a. merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari penerima bantuan hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. melayani penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip pelayanan publik;
- c. setiap 4 (empat) bulan sekali dan menjelang akhir masa kerja sama, melaporkan perkembangan tugasnya kepada Walikota; dan
- d. memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya.
BAB VI - SYARAT, TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, DAN
Pasal 14

- (1) Permohonan batuan hukum diajukan kepada pemberi bantuan hukum.
- (2) Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri oleh calon penerima bantuan hukum atau di wakili oleh keluarganya.
- (3) Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.
BAB VI - SYARAT, TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, DAN
Pasal 15

- (1) Permohonan yang diajukan secara lisan selanjutnya dituangkan dalam bentuk tulisan oleh pemberi bantuan hukum, diberi meterai secukupnya untuk kemudian ditandatangani oleh pemohon.
- (2) Pemberi bantuan hukum dapat meminta pemohon bantuan hukum untuk melengkapi persyaratan permohonannya, apabila yang diajukan dinilai belum lengkap.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, pemohon bantuan hukum wajib memenuhi permintaan tersebut.
- (4) Bilamana dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pemohon bantuan hukum tidak dapat melengkapi, maka permohonan tersebut dapat ditolak.
Apabila permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan jawaban kepada pemohon.
BAB VI - SYARAT, TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, DAN
Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah jawaban pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, pemberi bantuan hukum wajib melakukan koordinasi dengan penerima bantuan hukum tentang rencana kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk kesepakatan bersama.
- (3) Pemberi bantuan hukum, harus memberikan perlakuan yang sama kepada penerima bantuan hukum, tanpa memperhatikan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik penerima bantuan hukum.
BAB VIII - PENDANAAN
Pasal 19

Pembiayaan bantuan hukum yang diperlukan untuk penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan kepada APBD.
BAB VIII - PENDANAAN
Pasal 20

- (1) Biaya penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dianggarkan pada tiap tahun anggaran.
- (2) Biaya pelaksanaan bantuan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kota Solok kepada pemberi bantuan hukum, dilakukan melalui Pos Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (3) Prosedur pelaksanaaan pengajuan bantuan dan pertanggungjawaban penerimaan bantuan dana berpedoman pada prosedur dan tata cara yang diatur dalam peraturan pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB VIII - PENDANAAN
Pasal 21

- (1) Pemberi bantuan hukum sebagai penerima hibah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Walikota oleh pemberi bantuan hukum pada akhir tahun anggaran dan/atau setelah perkara selesai.
BAB VIII - PENDANAAN
Pasal 22

Apabila selama 1 (satu) tahun anggaran, tidak ada masyarakat miskin yang memohon bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum, maka dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus dikembalikan oleh pemberi bantuan hukum dengan cara menyetorkan dana tersebut ke kas daerah setelah dikurangi biaya administrasi yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
BAB IX - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 23

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 13 menyebabkan permohonan bantuan hukum dari pemohon bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum ditolak.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dapat menyebabkan kerja sama dengan pemberi bantuan hukum dibatalkan sepihak.
BAB X - SANKSI PIDANA
Pasal 24

- (1) Apabila pemberi bantuan hukum terbukti menerima atau meminta sesuatu kepada penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pemberi bantuan hukum dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kerja sama kepada pemberi bantuan hukum dapat dibatalkan sepihak.
- (2) Akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala bantuan Pemerintah Daerah harus dikembalikan kepada Pemerintah daerah dan kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan tersebut menjadi beban pemberi bantuan hukum.
Diundangkan di Solok pada tanggal 1 September 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK
Dto SURYADI NURDAL
LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2015 NOMOR 02 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT: ( 2 /2015 )
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar tiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.
Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 31 Agustus 2015
WALIKOTA SOLOK,
Dto
IRZAL ILYAS
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Hingga Tahun 2013, dari 60.000 jiwa lebih penduduk Kota Solok, masih terdapat 15% lebih penduduk miskin atau sekitar 9000 penduduk miskin atau sekitar 1.700 Kepala Keluarga atau rumah tangga miskin. Pasal 1 ayat (3) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa 'Negara Indonesia adalah negara hukum'. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada wargga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak
asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan ( access to justice ) dan kesamaan di hadapan hukum ( equality before the law ). Sementara di sisi lain dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan budaya hukum masyarakat dengan tujuan terciptanya kepatuhan hukum, maka dipandang perlu adanya bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
Hingga saat ini, di Kota Solok belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ini akan men jadi dasar bagi Pemerintah Kota Solok untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin. Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hakhak konstitusional orang atau kelompok orang miskin
Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:pengertian-pengertian, asas dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan hukum, hak dan kewajiban, syarat, tata cara pengajuan permohonan, tata kerja, larangan, pendanaan, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
PENJELASAN
Pasal 2

Huruf a

Huruf bYang dimaksud dengan 'asas keadilan' adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.Yang dimaksud dengan 'asas persamaan kedudukan dalam hukum' adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.## Huruf c## Huruf d## Huruf e## Huruf fYang dimaksud dengan 'asas perlindungan terhadap hak asasi manusia' adalah bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang sama serta tidak memihak sesuai dengan martabat kemanusiannya di depan hukum.Yang dimaksud dengan 'asas keterbukaan' adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.Yang dimaksud dengan 'asas efisiensi' adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.## Huruf gYang dimaksud dengan 'asas efektivitas' adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepatYang dimaksud dengan 'asas akuntabilitas' adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.##
PENJELASAN
Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Bantuan hukum untuk hukum keperdataan adalah masalah hukum keperdataan secara keseluruhan , bantuan hukum untuk tata usaha negara adalah apabila masyarakat merasadirugikan oleh pejabat tata usaha negara maka pemerintah daerah dapat memberikan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan masalah hukum untuk masalah hukum pidana adalah seluruh hukum pidana kecuali :- a. Tindak Pidana Psikotropika dan sejenisnya- b. Tindak Pidana Teroris- c. Surpesi- d. Ilegal Logging- e. Ilegal minning- f. Traffiking- g. Pelaku asusila- h. judiAyat (3)Cukup jelas## Ayat (4)Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikatagorikan miskin yang dibuktikan Surat Keterangan Miskin atau dokumen lain sebagai pengganti suratketerangan miskin sesuai dengan database pemerintah Kota Solok yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2015NOMOR 02