Unknown Unknown Nomor .. Tahun 2011
Tentang No Description
Berlaku: 14 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
PERA TURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR .. '14 TAHUN 2011
TENT ANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI PADA PT. BANK SUMUT DAN PDAM TIRTA BULIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOT A TEBING TINGGI,
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah, perlu menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah, diantaranya melalui penyertaan modal Pemerintah Kota T ebing Tinggi pada Sadan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau disingkat PT. Bank SUMUT merupakan salah satu Sadan Usaha Milik Pemerintah · Provinsi Sumatera Utara turut berperan mengembangkan ekonomi daerah dan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bulian Tebing Tinggi adalah merupakan Sadan Usaha Milik Pemerintah Kota T ebing Tinggi berperan memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat dan sekaligus meningkatkan ekonomi daerah, diharapkan nantinya setelah mampu memperoleh laba usaha dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tebing Tinggi pada PT. Bank SUMUT dan PDAM Tirta Bulian;
1. Undang-Undang Nomor 9 Ort Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 60, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); ·
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Le\_mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); ·
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana te\ah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nornor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
'1i.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang ·· Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .. 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbanqan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat ll T ebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
12. Peraturan Pemerihtah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
Menetapkan :
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonior 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Jnformasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 T ahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara . Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tatacara Pembinaan dan Pengawasan PDAM dilingkungan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T ahun 2006 tentang Pedoman Penqelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa · kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T ahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
22. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara;
23. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Kepegawaian PDAM Tirta Bulian Kota T ebing Tinggi;
24. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Petwakilan Rakyat Oaerah Kota T ebing Tinggi;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
dan
WALIKOTA TEBING TINGGI
MEMUTUSKAN:
PERA TURAN DAERAH TENT ANG PENYERT AAN MODAL PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI PADA PT. BANK SUMUT DAN PDAM TIRTA BULIAN.
··SABI KETENTUAN UMUM Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam ststem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.
5. Dewan Pewakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kata Tebing Tinggi.
7. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau disingkat PT. Bank SUMUT merupakan suatu badan usaha atau lembaga keuangan perbankan dan salah satu peserta pemegang sahamnya adalah Pemerintah Kata Tebing Tinggi.
8. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bulian, yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Bulian adalah Sadan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah rapat umum pemegang saham PT. Bank SUMUT.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adafah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi.
11. Penyertaan modal. adalah penyertaan modal Pemerintah Kota Tebing Tinggi pada PT. Bank SUMUT dan pada PDAM Tirta Bulian Tebing Tinggi.
12. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut PBS adalah Pajak Bumi dan Bangunan Kata Tebing Tinggi.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Oaerah yang mempunyai· tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai'bendahara umum daerah.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
·eAB II TUJUAN Pasal2
Penyertaan modal bertuiuan:
- a. meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rnasyarakat Kota T ebing Tinggi;
-
- b. meningkatkan kemampuan keuangan PT. Bank SUMUT dalam rangka perkuatan usaha dan sekaligus turut meningkatkan perekonomian nasional, terlebih-lebih terhadap perekonomian daerah;
- c. memenuhi ketentuan modal PT. Bank SUMUT sebagaimana · diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. meningkatkan kernampuan keuangan PDAM Tirta Bulian dalam rangka perkuatan usaha untuk meningkatkan pelayanan penyediaan dan pendistribusian air bersih kepada masyarakat Kata Tebing Tinggi serta meningkatkan ekonomi daerah.