Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 11 Juli 2013
N/A
Pasal 4

Undang-Undacg D:asar Negara Republik. lndonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36
Tahun ...
.
~···"·,
Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi UndangUndang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 109, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4759);
MEMUTUSKAN\ :
PERDAGANGAN BEBAS DAN PEL..ABUHAN BEBAS KARIMUN. KAWASAN DEWAN TENTANG PRESIDEN Menetapkan KEPUTUSAN
- Kawasan. (1) Membentuk Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, yang seltjutnya clisebut: Dewan
- (2) Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang menetapkan kebijaksanaan umum, membina, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Peroagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.
- (3) Dewan Kawasan da1am pefaksan:aan t:ugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2} memperbatikan kebijakan umum Kawasan Perdagangan Bebas dan Pdabuban Bebas,
••
·,
...
..
!
;·~,
••••• •
·
, .. \_.!t~&lt;·.
N/A
Pasal 2

8. Komarndan ...
6. Kepala Kejaksaan Tinggi P.rorinsi.
Kepulauan Riau;
7. Komandan Pangkalan Utama.
Tentara Nasional IndOl!JleSiia. ~n Laut IV;
- 1.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kemenierian Keuangan;
2. Kepala Kantor Wilaya!h Direktorat Jenderal Pajak Riau: dan Kepudauan Riau, Direktorat Jendera:1 Pajak, Kernenterian Keuangan;
3. Kepala Kantor Wilayah. Kementerian Hukum dan Hak. Asasi Manusia Provinsi Kepulai.uan Ri~
4. Kepala Kantor Wilaiyah ~
- Pertanahan Nasional Pnmnsi Kepulauan Riau;
5. Kepala Kepolisian Daerah .KepuJlawm Riau;
Bupati Karimun;
Gubernur Kepulauan Riau;
Ketua merangkap
Anggota
Wakil Ketua
merangkap Anggota
Anggota
Susunan keanggotaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
8. Komandan Gugus Keamanan Laut Wilayah Barat;
2. 033/WIRAPRATAMA. 9. Komandan Komando Resort Militer
N/A
Pasal 3

;
- [I] Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Kawasan sebagaimaaa dimaksud dalam Pasal 1, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Kawasan dan Tim Konsultasi.
- (2) Togas dan susunan keanggotaan Sekretariat Dewan Kawasan dan Tim Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( I], ditetapkan oleh Gubemur Kepulauan Riau selaku Ketua Dewan Kawasan.
Pasru4
Dewan Kawasan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling kurang l (saru} kali dalam 6 (enam} bulan atau sewaktu-waktu apa:bila dipedukan.
Dewan Kawasan bertugas selama 5 (lima) tahun terbitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini.
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Kawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
N/A
Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 7 Mei 2013.
DR. H. SUSIW BAMBANG YUDHOYONO
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2013
PRESID'EN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SEKRE'TARIAT KABINET RI Salinan sesuas dengan aslinya Deputi Bidang Perekonomian,
N/A
Preamble

Menimbang
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, b.
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,
- bahwa dalam rangka meningkatkan tertib admunistrasi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan, a.
- Mengingat 1
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347),
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 2.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704): 3.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dan
2. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan,
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan,
2. perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah,
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selanjutnya disingkat DPMPPTSP adalah satuan kerja perangkat daerah penyelenggara pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu, 5.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,
6. Kepala DPMPPTSP adalah Kepala DPMPPTSP Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan,
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan,
9. 10.Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu selatan:
9. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian tahapan petunjuk tertulis dan diagram alur yang dibakukan untuk menyelenggarakan tugas-tugas pelayanan Pemerintah Daerah,
11. 11.Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PPTSP adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen izin dilakukan secara terpadu melalui satu pintu dan satu tempat,
12. 13.Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:,
13. 12.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang diterbitkan kepada orang perseorangan atau badan hukum, yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan:
14. 14.Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan peraturan daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
15. 15.Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam menunjang kemakmuran rakyat:
16. 17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang,
17. 16.Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk kepentingan orang pribadi atau badan,
18. 18.Tim Teknis adalah kelompok kerja DPMPPTSP terdiri dari unsur SKPD teknis yang ditunjuk berdasarkan surat penugasan tertulis Kepala SKPD teknis atas surat permintaan DPMP2TSP melalui Sekretaris Daerah,
19. 19.Rekomendasi atau kajian teknis adalah pertimbangan yang diberikan oleh SKPD teknis untuk digunakan dalam pemberian izin dalam rangka penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
BAB II - JENIS PELAYANAN
Pasal 2

- Pelayanan perizinan pada DPMPPTSP terdiri dari,
- a. Pelayanan perizinan,
- c. Pelayanan pengaduan, informasi dan pelaporan perizinan.
- b. Pelayanan nonperizinan,
BAB II - JENIS PELAYANAN
Pasal 3

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi,
- Bidang Pertanahan, b.
- Bidang Penanaman Modal (PM), a.
- Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),
- Bidang Perumahan, e.
- Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR), d.
- Bidang Perindustrian, £
- Bidang Perdagangan:
- Bidang Lingkungan (LH), i.
- Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM),
- Bidang Perhubungan, J-
- . Bidang Pendidikan, 1
- Bidang Komunikasi dan Informatika (Kominfo), k.
- m. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar),
- Bidang Ketahanan Pangan, n.
- Bidang Perikanan dan Peternakan, p.
- Bidang Pertanian dan Perkebunan, Oo.
- Bidang Kesehatan, a.
- Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans), s.
- Bidang Sosial, r.
- Bidang Kepemudaan dan Olahraga, t.
- . Bidang Perpustakaan, u
BAB II - JENIS PELAYANAN
Pasal 4

Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi,
- b. Pelayanan Pengaduan, Informasi dan Pelaporan Perizinan.
- a. Pembatalan/Pencabutan Perizinan Penanaman Modal,
BAB II - JENIS PELAYANAN
Pasal 5

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi,
- b. Pedoman dan Tata Cara Permohonan Perizinan dan Nonperizinan,
- a. Kebijakan Penanaman Modal,
- c. Pelayanan Informasi dan Pelaporan Perizinan.
BAB Ill
Pasal 6

- (1) SOP pelayanan perizinan terdiri dari :
2. b.Jenis izin dan keterkaitan kajian teknis PPTSP sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan Bupati ini,
- a. Mekanisme dan Standar Waktu PPTSP sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan Bupati ini,
- c. Persyaratan permohonan PPTSP sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan Bupati ini,
- (3) Setiap permohonan pelayanan perizinan yang bersifat investasi atau penanaman modal wajib memiliki izin prinsip penanaman modal,
- (2) Persyaratan yang sama dalam pelayanan perizinan yang bersifat paralel, cukup satu,
- (4) Kepala DPMPPTSP berwenang menetapkan standar pelayanan atas tugas-tugas pelayanan perizinan tertentu.
BAB Ill
Pasal 7

Tugas-tugas pelayanan perizinan tertentu sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (4), antara lain,
- Pemberian rekomendasi/surat keterangan, b.
- a. Pelayanan perizinan yang harus memperoleh persetujuan prinsip dari Bupati,
- Pelayanan umum yang bersifat sementara/ insidental, /)
- Tugas-tugas lain dari Bupati.
BAB IV - TIM TEKNIS PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Pasal 8

Tim teknis mempunyai kewenangan memberikan pelayanan perizinan, ditunjuk dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, dengan tugas antara lain:
- a. Melaksanakan pemeriksaan teknis di lapangan terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian teknis,
- c. Mencatat koordinat titik batas lokasi dan/atau melakukan dokumentasi foto permohonan perizinan,
- b. Menghitung luasan rencana permohonan perizinan:
- d. Membuat berita acara hasil pemeriksaan lapangan sesuai bidang tugasnya,
- f. Memberikan saran pertimbangan atau rekomendasi kepada kepala DPMPPTSP mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan,
- e. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi yang diperlukan dengan SKPD teknis,
BAB IV - TIM TEKNIS PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Pasal 9

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam melaksanakan pemeriksaan lapangan, berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang,
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari petugas DPMPPTSP dan SKPD teknis terkait permohonan jenis perizinan, serta didampingi Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat,
BAB V - REKOMENDASI TEKNIS
Pasal 10

Rekomendasi teknis diperlukan untuk kelengkapan persyaratan permohonan perizinan tertentu yang memerlukan kajian teknis secara mendalam dengan ketentuan:
- b. Rekomendasi teknis dapat berupa persetujuan atau penolakan,
- a. Rekomendasi teknis dilaksanakan atas dasar surat permintaan Kepala DPMPPTSP kepada SKPD teknis,
- c. Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada DPMPPTSP dalam jangka waktu paling lama 17 (tujuh belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan sebagaimana tersebut huruf a,
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian wewenang Dibidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
Ditetapkan di Muaradua pada tanggal 9 Mei 2017
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,
pacitan
|
ISL / PARAF!
2
Hukum
(co £
Diundangkan di Muaradua pada tanggal Y Mei 2017
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
bata
H.
NDAR
BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2017 NOMOR -
1
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
2017
7TAHUN
1
NOMOR
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
Yi
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR J4 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
| NO | BIDANG PERIZINAN | JENIS IZIN | KETERKAITAN KAJIAN TEKNIS |
|-------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Lt 1. | 12 Penanaman Modal | KE) a. Izin Prinsip Bupati. | 13) DPMPPTSP |
| Lt 1. | 12 Penanaman Modal | b. Pendaftaran Penanaman Modal. c. Izin Prinsip Penanaman Modal. d. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal. | DPMPPTSP DPMPPTSP DPMPPTSP |
| Lt 1. | 12 Penanaman Modal | e. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal. | DPMPPTSP |
| Lt 1. | 12 Penanaman Modal | f. Izin Usaha, Izin Usaha Perubahan /Perluasan /Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal. | DPMPPTSP |
| Lt 1. | 12 Penanaman Modal | g. Layanan Informasi dan Layanan Pengaduan. | DPMPPTSP |
| Lt 1. | 12 Penanaman Modal | h. Izin Lokasi. i. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah | BPN, PUTR, Dinas LH BPN, PUTR, Dinas LH |
| Lt 1. | 12 Penanaman Modal | (IPPT) j- Hak Atas Tanah. k. Persetujuan Pemanfaatan Ruang. Il. Izin Mendirikan Bangunan (IMB). | Kantor BPN Dinas PUTR Dinas PUTR |
| 2. | Pertanahan | a. Izin Hak Guna Bangunan (HGB). b. Izin Ground Breaking. | Kantor BPN Dinas PUTR |
| 3. | ESDM | a. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi. b. Izin Operasional Genset. | Bagian Ekonomi Setda Dinas Perkim |
| 4. | Pekerjaan Umum | a. Izin Usaha Pengolahan Sampah. b. Izin Pemanfaatan Air Permukaan. c. Izin Terkait Jenazah. | Dinas LH Dinas PUTR Dinas PUTR |
| 5. | Penataan Ruang | a. Izin Pengesahan Gambar Arsitektur / Perencanaan. b. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). c. Rekomendasi Saluran Kabel Tegangan | | Dinas PUTR Dinas PUTR | Dinas PUTR , PT PLN (Persero) |
| 6. | Perumahan | Tinggi. a. Izin Perumahan. b. Izin Rumah Kost. | Dimas Perkim Dinas Perkim |
| 7. | |Perindustrian | | a. Tanda Daftar Industri (TDI). b. Izin Usaha Industri Menengah/Besar. | Kop, UKM &Perindag | Kop, UKM &Perindag |
| 8. | Perdagangan | a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). b. Izin Usaha Menengah Kecil (IUMK). c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). d. Tanda Daftar | | Kop, UKM &Perindag Kop, UKM &Perindag Kop, UKM &Perindag Kop, UKM &Perindag |
| | Koperasi Kecil dan Menengah | Gudang (TDG). a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT). | Kop, UKM &Perindag |
| 9. | Usaha| | b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP). | | | Kop, UKM &Perindag |
| | | a. Izin Usaha Toko Modern (IUTM). b. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). c. Izin Usaha Rumah Makan. d. Izin Usaha Jasa Boga/Katering. e. Izin Produksi Makanan dan Minuman. | f. Izin Depot Air Minum Isi Ulang. g. Izin Perdagangan Kaki Lima. h. Izin Optikal. Izin Salon. | Kop, UKM &Perindag Kop, UKM &Perindag Kop, UKM &Perindag Kop, UKM &Perindag Kop, UKM &Perindag Kop, UKM &Perindag Kop, UKM &Perindag Kop, UKM &Perindag Kop, UKM &Perindag |
|-------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | | Lingkungan | i. a. Izin Penanganan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3). b. Izin Instalasi Pembuangan Air Limbah. c. Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL). d. Izin Pemanfaatan Air Baku. e. Surat Keputusan Kelayakan | Dinas LH | Dinas LH Dinas LH Dinas LH Dinas LH |
| 11. | (Perhubungan | Persetujuan Kerangka |a. Izin Usaha Agen Penjualan Tiket Pemberangkatan. b. Izin Usaha Agen Bongkar Muat Barang. | c. Izin Usaha Angkutan Umum. d. Izin Usaha Trayek. e. Izin Usaha Pengelolaan Parkir. f. Izin Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan | | | Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan |
| 12. | | Komunikasi dan Informatika | Penyeberangan a. Izin Mendirikan Tower Menara Telekomunikasi. b. Izin Penyelenggaraan Reklame. Cc. Izin Warnet. | PUTR, Kominfo Kominfo Kominfo |
| 13. | | Pendidikan | d. Izin Wartel. a. Izin Lembaga Pelatihan Keterampilan | Swasta (LPKS). b. Izin Operasional Sekolah TK/SMP/SMA/SMK dis. | Kominfo Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan |
| 14. | | Pariwisata dan Kebudayaan | c. Izin Penyelenggaraan Kursus. | a. Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SIUK) b. Izin Usaha Hiburan dan Rekreasi. c. Izin Usaha Biro/Agen Perjalanan Wisata. | Dinas Pendidikan Disparbud Disparbud Disparbud |
| 15. | | Ketahanan Pangan | e. Izin Usaha Hotel. Izin Usaha Penggilingan Padi | Disparbud Dinas Ketahanan Pangan |
| | | Pertanian | | |
| 16. | | a. Izin Pertanian, tanaman, peternakan dan Perburuan b. Izin Kehutanan & Pemanenan Kayu & | Hasil Hutan Selain Kayu | Dinas Pertanian Dinas Pertanian |
| 17. | | Perkebunan | Izin Usaha Perkebunan | Dinas Dinas Perikanak |
| 18. | | Perikanan | a. Izin Usaha Perikanan. b. Izin Penangkapan Ikan. | Dinas Pertanian Perikanak |
| 19. | | Peternakan | a. Izin Praktek Dokter Hewan. | Dinas Perikanak |
|-------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 21. | | Sosial | Apotek. Oo. Izin Toko Obat. a. Izin Panti. b. Izin Yayasan. | Dinas Kesehatan Dinas Sosial Dinas Sosial |
| 22. | | Tenagakerja | Ja. Izin Pengiriman Tenaga Kerja. b. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja | Dinas Nakertrans Dinas Nakertrans |
| 23. | | Olahraga | Asing (IMTA). Izin Aktivitas Olahraga & Rekreasi | Dinas Kepemudaan Olahraga |
| | | | & |
| 24. | | Penelitian | Izin Riset / Penelitian Baru. | Kantor Kesbangpol |
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,
|
BAGIAN
Te PARA
3
HUKUM
1g
f
|
-
Aa
7
POPO ALI MARTOPO
A
LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Persyaratan Permohonan Izin:
- Permohonan bermeterai cukup 1
- Pasfoto 2x3, 3 lembar 2
- Fotocopy KTP pemohon / kuasa pemohon jika berwakil 3.
- Fotocopy akta perusahaan jika berbadan hokum 5.
- Fotocopy NPWP pemohon / badan usaha 4.
- Hasil pemeriksaan lapangan dan/atau rekomendasi teknis 6.
- Informasi rencana pemanfaatan tanah / bangunan 8.
- Sketsa / gambar kasar tanah / denah lokasi 7.
- Pernyataan kesanggupan untuk memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah yang dibebaskan dengan cara musyawarah/mufakat 9.
- . Fotocopy KK 11
- Fotocopy izin lingkungan perusahaan wajib AMDAL/UKL-UPL/SPPL 10
- . Surat pernyataan pencegahan gangguan dan pencemaran 12
- . Fotocopy surat tanah / status tanah atau izin pemilik tanah jika sewa 14
- . Fotocopy bukti pembayaran PBB tahun terakhir 13
- Surat persetujuan tidak keberatan tetangga atau warga sekitar 15
- Gambar rancangan arsitektur bangunan yang disyahkan perencana konstruksi yang mempunyai izin pelaku teknis bangunan (IPTB) 17
- . Data pemilik bangunan 16
- . Izin genset, bila menggunakan gensct 18
- . Izin Prinsip Bupati yang masih berlaku 20
- . Surat setoran retribusi daerah (SSRD) 19
- . Rekomendasi kehutanan menyatakan diluar kawasan hutan negara 21
- . Dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL 23
- . Rekomendasi kesesuaian RTRW 22
- . Berita acara pemeriksaan dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL 24
- . Rekomendasi rencana kegiatan 25
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI BUTON UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR ?l~ TAHUN 2016
TENT ANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BEREN CANA KABUPATEN BUTON UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON UTARA,
a.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton Utara.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114};
Menetapkan
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sueunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6); -
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BUTON UTARA.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 6

Dinas mempunyai tugas melaksanakan. urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas rnenyelenggarakan fungsi :
- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
- e. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- f. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
- h. pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
- g. pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- i. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kernasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan berkeluarga berencana, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.
- J. pelaksaanaan administrasi Dinas;
Bagian Kedua
- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
- d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 11

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran dan keuangan dinas;
- b. pembinaan clan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 12

- ( 1) Sekretariat terd.iri dari :
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umurn dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
I
\
- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, penatausahaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan, rumah ·· tangga, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan aparatur lingkup Dinas serta pelaksanaan urusan pengelolaan barang dan aset
- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada. dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian pendu.duk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan norma., standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk daerah kabupaten;
- f. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh keluarga berencana dan/atau Petugas lapangan keluarga berencana;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem info:rmasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- J. pelaksanaan fungsi lain yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 16

- ( 1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan terdiri atas:
- a. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
- b. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana;
- c. Seksi Pengendalian Pencluduk dan Informasi Keluarga;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 17

- (1) Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tu.gas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan penggerakan.
- (2) Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana dan/ atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas rnenyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana dan / a tau Petugas lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana.
- (3) Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga.
Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga
- (1) Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang pelaksanaan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraa.n keluarga.
- (2) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahtera.an keluarga;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang keluarga be:rencana, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;
- d. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
- e. pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
- f. pelaksaan kebijakan teknis bidang pembinaan ketahanan remaja;
- g. pelaksanaan kebijakan teknis bidang bina keluarga lansia dan rentan;
- h. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- i. pelaksanaan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana;
- J. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- k. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
,\_
- ( 1) Bidang Keluarga Berencana,Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas: a. Seksi Jaminan Ber-Keluarga Berencana; b. Seksi Pem.binaan Kesertaan Ber-Keluarga Berencana;
- c. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 21

- (1) Kepala Seksi .Jaminan Ber-Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksa.naan kebijakan teknis, normas, standar, prosedur, dan- kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan berkeluarga berencana. .
- (2) Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, normas, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan kesertaan ber- Keluarga Berencana.
- (3) Kepala Sek:si Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( 1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis .Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 24

- ( 1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisas:i baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masingmasing.
- (3) Setiap pem:impin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 25

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 26

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 27

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 28

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya. ·
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 29

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas · dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 31

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris .melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Diundangkan di Buranga pada tanggal ,9-7-1i ...-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTQN UTARA,
LAODE BAHARUDDIN
BERITA DAER.AH KABUPATEN BUTON UTA.RA TAHUN 2016 NOMOR:
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal34
Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.
Ditetapkan di Buranga pada tanggal ~ 7 -1 f). 2016
BUPATI BUTON UTARA,
H. ABU HASAN
PERATURAN BUPATI EUTON UTARA
NOM(}R
'ffJ TAHUN 2016
.·
.
TANGGAL :
"P-7 -/'). - oou. .:
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BUTON UTARA
LAMPIRAN
DINAS PE~NGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KABUPATEN BUTON UTARA
N/A
Preamble

Menimbang
- 1. bahwa perlu mengadakan penyempurnaan dalam perumusan dari pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 12 tahun 1953, mengingat bahwa ketentuan-ketentuan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan pokok yang diatur dalam Undang-undang No. 14 tahun 1953 yang segera perlu dirubah juga c.q. diganti;
2. bahwa karena keadaan-keadaan mendesak perobahan atas pasal 4 ayat 1 tersebut sub 1 diatas perlu segera diselenggarakan:
Mengingat
:
Pasal 4 ayat 1 dari Undang-undang No. 12 tahun 1953 tentang penetapan peraturan dalam Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950 tentang penerimaan anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 42), sebagai Undang-undang.
Mengingat pula :
Pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: Undang-undang Darurat tentang perobahan pasal 4 ayat 1 undang-
undang No. 12 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 42).
N/A
Pasal 4

dari Undang-undang No. 12 tahun 1953 tentang penetapan peraturan dalam Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950 tentang penerimaan anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 42) sebagai Undang-undang diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia dapat diberhentikan dari dinas ketentaraan karena:
- a. keadaan sakit sehingga menurut keterangan majelis pemeriksaan badan tentara ia tidak dapat lagi menjalankan tugas militer, kecuali mereka yang menurut keterangan majelis tersebut masih dapat dipekerjakan dalam administrasi atau dalam vak/pekerjaan dilingkungan Angkatan Perang sesuai dengan kesehatannya.
- b. ia dikenakan suatu hukuman pidana yang lebih berat dari pada hukuman penjara tiga bulan;
- c. ternyata mempunyai tabi'at yang nyata dapat merugikan tata-tertib tentara.
- d. kelebihan tenaga ("overcompleet") baik disebabkan penghapusan sebagian atau seluruhnya kesenjataan, koprs, staf, jawatan atau dinasnya maupun disebabkan perobahan susunan/formasi Angkatan Perang karena politik pertahanan.
N/A
Pasal 2

.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 1955. Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO.
Menteri Pertahanan, ttd. IWA KUSUMASUMANTRI.
Diundangkan pada tanggal 15 Juni 1955. Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO.
PENJELASAN
Pasal 1

sub a, Bukannya maksud Pemerintah untuk memberhentikan setiap anggota Angkatan Perang yang dianggap phisik tidak dapat menjalankan tugas militer biasa. Dalam pada itu dapat dipikirkan kepada kemungkinan bahwa seseorang anggota Angkatan Perang yang dimaksud di atas tadi, masih dapat dipekerjakan dalam administrasi militer atau dalam suatu vak/pekerjaan lain di lingkungan Angkatan Perang juga yang tidak membutuhkan nilai tinggi dari kesehatan badan. Hal bahwa perlu dimintakan pertimbangan/keterangan dokter atau majelis pemeriksaan badan, tidak perlu penjelasan lebih lanjut.
sub b, Dibandingkan dengan sub b dulu maka perumusan sekarang ini adalah lebih sempurna. Secara tegas disebut di sini "hukuman penjara". Selanjutnya diambil sebagai batas "tiga bulan hukuman penjara" dan tidak lagi "dua bulan". Perubahan demikian itu bukannya hal yang prinsipiil.
Sekiranya perlu ditegaskan di sini bahwa sejak berlakunya Undang-undang Darurat ini tidak mungkin lagi untuk mengadakan pemberhentian seorang anggota Angkatan Perang berdasarkan hukuman tiga bulan penjara atau hukuman yang lebih ringan daripada hukuman tersebut. Demikian itu sekalipun tindak-pidana yang bersangkutan dilakukan sebelum saat tersebut di atas atau putusan hakim yang bersangkutan dijatuhkan sebelum saat itu.
sub c, Tetap seperti dahulu.
sub d, Sub d dan e dari pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 12 tahun 1953 dijadikan satu dengan dipakai istilah "kelebihan tenaga". Sebab-sebab.kelebihan tenaga itu dibatasi pada :
- (1) penghapusan sebagian atau seluruhnya kesenjataan, korps dan seterusnya dan
- (2) Perubahan susunan atau formasi Angkatan Perang karena politik pertahanan. Yang dimaksud dengan "formasi",ialah pengisian organisasi.
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas. Dengan catatan bahwa tanggalnya diambilkan sama dengan yang dipakai sebagai tanggal mulai berlakunya Undang-undang Darurat yang mengganti Undangundang No. 14 tahun 1953.
LN 1955/37; TLN NO. 817
N/A
Preamble

Menimbang : a.
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan Pajak Provinsi dan hasilnya setelah dikurangi insentif pemungutan dibagikan kepada Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota;
- b. bahwa untuk bagian Daerah perlu diatur lebih lanjut dan ditetapkan sebagai bagian Pemerintah Provinsi dan bagian masing-masing Pemerintah Kabupaten / Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Bulan Juli sampai dengan September 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo.UndangUndang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksaan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangan-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 11);
21. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 29);
Menetapkan :
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 064 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 64);
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 29);
24. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 081 Tahun 2005 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten / Kota Provinsi Kalimantan Selatan;
25. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/034/KUM/2012 tentang Penetapan RuasRuas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan;
26. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/019/KUM/2012 tentang Penetapan Anggaran Kas Pendapatan (AKP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2012;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA PERIODE BULAN JULI SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2012.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Pemerintah Kabupaten / Kota adalah Pemerintah Kabupaten / Kota di Kalimantan Selatan.
4. Bupati / Walikota adalah Bupati / Walikota di Kalimantan Selatan.
5. APBD Kabupaten / Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota di Kalimantan Selatan.
BAB II - HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR YANG DI BAGI
Pasal 2

- (1) Dana bagi hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang akan dibagikan kepada Pemerintah Provinsi, adalah sebesar 30 % dan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota sebesar 70 % dari total penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor setelah dikurangi insentif pemungutan sebesar 3 % dari target Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2012.
- (2) Target Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah sebesar Rp. 1.017.848.452.632,00 (satu triliun tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Target Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berdasarkan Anggaran Kas Pendapatan Triwulan III Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar 25 % x Rp. 1.017.848.452.632,00 = Rp. 254.462.113.158,00 (dua ratus lima puluh empat miliar empat ratus enam puluh dua juta seratus tiga belas ribu seratus lima puluh delapan rupiah).
x
- (4) Insentif pemungutan adalah sebesar 3 % Rp. 254.462.113.158,00 = Rp. 7.633.863.394,74 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah tujuh puluh empat sen).
- (5) Realisasi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sesuai Pembukuan B IX Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk bulan Juli sampai dengan September 2012 adalah sebesar Rp. 280.929.225.045,00 (dua ratus delapan puluh miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu empat puluh lima rupiah).
- (6) Besarnya dana yang dibagikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota adalah Rp. 280.929.225.045,00 - Rp. 7.633.863.394,74 = Rp. 273.295.361.650,26 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah dua puluh enam sen).
- (7) Alokasi penerimaan untuk Pemerintah Provinsi adalah sebesar 30 % x Rp. 273.295.361.650,26 = Rp. 81.988.608.495,08 (delapan puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah delapan sen).
x
- (8) Alokasi penerimaan untuk Pemerintah Kabupaten dan Kota adalah sebesar 70% Rp. 273.295.361.650,26 = Rp. 191.306.753.155,18 (seratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus enam juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh lima rupiah delapan belas sen).
BAB III - POLA PEMBAGIAN,TATA CARA PENYALURAN DAN PENATAUSAHAANNYA
Pasal 3

- (1) Pengalokasian Dana Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) diatur dan ditetapkan dengan pembobotan sebagai berikut :
- a. 50 % dibagi rata untuk semua Kabupaten / Kota sebagai aspek pemerataan; dan
- b. 50 % dibagi berdasarkan potensi sebagai berikut :
1. 25 % dibagi berdasar potensi panjang jalan; dan
2. 25 % dibagi berdasar potensi pemakaian bahan bakar kendaraan bermotor.
- (2) Pembagian hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk masing-masing Pemerintah Kabupaten / Kota periode bulan Juli sampai dengan September 2012 adalah sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Bagian Kedua
Tata Cara Penyaluran
BAB III - POLA PEMBAGIAN,TATA CARA PENYALURAN DAN PENATAUSAHAANNYA
Pasal 4

Setelah Peraturan Gubernur ini diberlakukan, Gubernur Kalimantan Selatan melalui Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan akan mentransfer ke Rekening Kas Daerah Kabupaten / Kota sesuai Alokasi Pembagian yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
Bagian Ketiga
Penatausahaan
BAB III - POLA PEMBAGIAN,TATA CARA PENYALURAN DAN PENATAUSAHAANNYA
Pasal 5

- (1) Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus dicantumkan dalam APBD Kabupaten / Kota masing-masing.
- (2) Pencantuman Dana penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pada Pos Bagi Hasil Pajak Provinsi.
BAB IV - PENGGUNAAN
Pasal 6

- (1) Dana Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan untuk Pembiayaan Rutin dan / atau Pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota yang bersangkutan.
- (2) Tata cara penyaluran dan penggunaan selanjutnya atas Dana penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan oleh Bupati / Walikota masing-masing.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 22 oktober 2012
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. RUDY ARIFFIN
Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 22 Oktober 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, ttd
MUHAMMAD ARSYADI
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 61
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
- a. Bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1957 tentang pembentukan Daerah Swatantra tingkat I Kalimantan Tengah dan perubahan Undang-undang No.25 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran-Negara tahun 1957 No.53).
- b. Bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undangundang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undangundang.
- a. Pasal 97 yo, 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia,
- b. Undang-undang No.1 tahun 1957 tentang pokok-pokok Pemerintah daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.6), sebagaimana sejak itu telah diubah.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN: ________________
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANGUNDANG DARURAT NO.10 TAHUN 1957 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH DAN PERUBAHAN UNDANGUNDANG NO. 25 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH SWATANTRA TINGKAT I KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN TIMUR (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO.53), SEBAGAI UNDANG-UNDANG
Pasal I.
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No.10 tahun 1957 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan perubahan Undang-undang No.25 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara tahun 1957 No.53), ditetapkan sebagai Undang-undang, yang berbunyi sebagai berikut
N/A
Pasal 1

.
- (1) Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Barito, Kapuas dan Kotawaringin tersebut dalam pasal 1 ad I No.4, 5 dan 6 Undangundang Darurat No. 3 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No.9), dipisahkan dari lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan termaktub dalam pasal 1 No.2 Undang-undang No. 25 tahun 1956.
- (2) Daerah yang wilayahnya meliputi ketiga daerah swatantra tingkat II tersebut dalam ayat 1 pasal ini dibentuk menjadi Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah.
- (3) Pasal 1 No.2 Undang-undang No.25 tahun 1956 diubah sehingga berbunyi:
3. "2. Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan, yang wilayahnya meliputi "Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Banjar, Hulusungai Selatan, "Hulusungai Utara, Kotabaru dan Kotapraja Banjarmaasin, tersebut dalam pasal 1 ad I No. 1 sampai dengan 3, 7 dan "8 Undang-undang Darurat tersebut ad 1 di atas".
N/A
Pasal 2

.
- (1) Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah adalah Palangkaraya, Untuk sementara waktu Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah berkedudukan di Banjarmasin.
- (2) Jika perkembangan keadaan didaerah menghendakinya, maka atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Swatantra Tingkat I dengan keputusan Menteri Dalam Negeri, ibukota tempat kedudukan Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dapat dipindahkan kelain tempat dalam wilayahnya.
- (3) Dalam keadaan darurat tempat kedudukan Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I untuk sementara waktu oleh Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dapat dipindahkan kelain tempat.
N/A
Pasal 3

.
- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah terdiri dari 17 orang anggota.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I adalah sekurang-kurangnya 3 dan sebanyak-banyaknya 5 orang, tidak terhitung Kepala Daerah dari Daerah Swatantra Tingkat I.
- (3) Untuk sementara waktu menjelang terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 1956 tentang pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran-Negara tahun 1956 No.44), maka hak-hak kekuasaan Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dijalankan oleh seorang petugas Pemerintah Pusat yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.
N/A
Pasal 4

.
Semua ketentuan dari Undang-undang No.25 tahun 1956 yang termuat dalam Bab II sampai dengan IV (pasal-pasal 4 sampai dengan 91 ) yaitu
- a. Tentang urusan rumah-tangga dan kewajiban-kewajiban daerah swatantra tingkat I (Bab II).
- b. Tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyerahan urusan dan kewajiban kepada daerah swatantra tingkat I dan penyerahan obyekobyek lainnya (Bab III); dan
- c. Tentang ketentuan-ketentuan peralihan (Bab IV) dengan menyampingkan pasal 89. berlaku pula bagi Daerah Swatantra tingkat I Kalimantan Tengah, dengan perubahan seperlunya.
N/A
Pasal 5

.
Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah".
Diundangkan pada tanggal 2 Juli 1 958
Menteri Kehakiman, ttd.
G.A. MAENGKOM
Menteri Dalam Negeri, ttd. SANOESI HARDJADINATA
Pasal II.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapt mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 1958 Presiden Republik Indonesia, ttd.
SOEKARNO
MENGENAI
USUL PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 10 TAHUN 1957 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH DAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG No. 25 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH SWATANTRA TINGKAT I KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN TIMUR (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 No. 53), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Undang-undang No. 25 tahun 1956 yang mengatur pemecahan Daerah Swatantra tingkat I Kalimantan menjadi tiga daerah swatantra tingkat I menerangkan dalam penjelasannya (T.L.N. No. 1106/1956), bahwa pembentukan daerah swatantra tingkat I yang keempat, yaitu Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah, yang akan meliputi Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Barito, Kapuas dan Kotawaringin ditangguhkan untuk masa selama-lamanya tiga tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang tersebut, yakni berdasarkan pertimbangan bahwa pembentukan empat daerah swatantra tingkat I sekaligus di Kalimantan akan terlalu memberatkan keuangan Negara,
N/A
Pasal 1

.
Ayat-ayat 1 dan 2 cukup jelas,
:
Daerah Swatantra tingkat I tersebut dalam pasal 1 No. 2 Undang-undang No. 25 tahun 1956 setelah wilayahnya dikurangi dengan ketiga daerah Swatantra tingkat I Barito, Kapuas dan Kotawaringin itu, tetap disebut Daerah Swatantra tingkat I Kalimantan Selatan.
N/A
Pasal 2

.
:
Palangkaraya dipilih sebagai ibukota tempat kedudukan pemerintah daerah tingkat I Kalimantan Tengah karena, dipandang dari segi pemerintahan letaknya menguntungkan; dibandingkan dengan tempat-tempat lain di
- 3 - daerah itu, dari Palangkaraya dapat dipelihara perhubungan dengan bahagian-bahagian lainnya dari Daerah Swatantra tingkat I dengan lebih cepat. Selain itu Palangkaraya dilihat dari sudut kepentingan pembangunan dan perluasan kota dan ditinjau dari sudut kesehatan rakyat pun lebih menguntungkan. Oleh karena pembangunan gedung-gedung untuk kantorkantor dan perumahan pegawai di Palangkaraya dan lain-lain persiapan yang perlu untuk membuat tempat tersebut dapat dipakai sebagai ibukota Daerah Swatantra tingkat I membutuhkan waktu yang agak lama, maka untuk sementara waktu tempat kedudukan pemerintah daerah swatantra tingkat I Kalimantan Tengah ditetapkan di Banjarmasin dalam wilayah Daerah Swatantra tingkat I Kalimantan Selatan bentuk baru.
Ayat-ayat 2 dan 3 cukup jelas.
N/A
Pasal 3

.
dan 2 cukup jelas.
:
Dalam masa permulaan setelah terbentuknya daerah Swatantra tingkat I Kalimantan Tengah menjelang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan jalan pemilihan umum berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 1956, maka atas pertimbangan penghematan dan agar segala usaha permulaan bagi Daerah Swatantra tingkat I baru itu dapat diselesaikan dengan cepat, tidak diadakan suatu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan. Untuk mengatasi kekosongan dalam pemerintahan daerah swatantra tingkat 1, sementara itu perlu ditunjuk seorang petugas Pemerintah Pusat yang akan menjalankan segala tugas pemerintah daerah Swatantra tingkat I Kalimantan-Tengah itu.
N/A
Pasal 4

.
- a. Bab II dari Undang-undang No. 25 tahun 1956 (pasal-pasal 4 sampai dengan 83) memuat hal-hal yang menjadi urusan rumah-tangga Daerah Swatantra tingkat I dan meliputi urusan-urusan: tata-usaha daerah, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Pertanian, Kehewanan, Perikanan darat/pantai, Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Sosial, Perindustrian dan lain-lain urusan yang menjadi kewajiban Daerah Swatantra tingkat I. Semua ketentuan mengenai urusan rumah-tangga dan kewajiban Daerah Swatantra tingkat I termuat dalam Bab II itu dan yang berlaku bagi Daerah Swatantra tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, berlaku pula bagi Daerah Swatantra tingkat I Kalimantan Tengah dengan pengertian bahwa pasal 77 ayat 3 dan pasal 80 berlaku dengan perubahan seperlunya (mutatis mutandis). Selain itu bagi Darah Swatantra tingkat I Kalimantan Tengah perlu diperhitungkan adanya pemerintahan tunggal dalam masa permulaan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 Undang-undang ini.
- b. Bab III dari Undang-undang No. 25 tahun 1956 (pasal-pasal 34 dan 85) mengatur hal-hal yang bertalian dengan penyerahan/ perbantuan pegawai negara dan penyerahan barang-barang bergerak tidak bergerak milik negara kepada Daerah Swatantra tingkat I. Semua ketentuan Bab III itu berlaku pula bagi Daerah Swatantra tingkat I Kalimantan Tengah, hanya harus diperhitungkan juga isi pasal 3 ayat 3 Undang-undang ini.
- c. Bab IV (pasal-pasal 86 sampai dengan 91) Undang-undang No. 25 tahun 1956 memuat ketentuan-ketentuan peralihan, yang juga dinyatakan berlaku mutatis-mutandis bagi Daerah Swatantra tingkat I Kalimantan Tengah.
Hanya pasal 89 tidak berlaku bagi Kalimantan Tengah. Dalam keuangan Daerah Swatantra tingkat I Kalimantan Selatan bentuk lama harus diadakan pemisahan, tetapi cara penyelesaian soal ini dan segala masalah yang timbul sebagai akibat pembentukan Daerah Swatantra tingkat I Kalimantan Tengah
- 5 - kiranya sudah cukup ditampung oleh ketentuan dalam pasal 90, yang juga berlaku bagi Daerah Swatantra tingkat I baru ini dan yang menyerahkan penyelesaian hal-hal semacam itu kepada Menteri Dalam Negeri.
N/A
Pasal 5

.
(Tidak memerlukan penjelasan).
N/A
Pasal 6

.
(Tidak memerlukan penjelasan).
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1622
CATATAN
Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-48 pada tanggal 7 Mei 1958 pada hari Rabu, P. 247/1958