Unknown Unknown Nomor 39 Tahun 2001
Tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN SUNGAI BAHAR.
Berlaku: 11 September 2001
N/A
Preamble

Mengingat
:
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 39 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN SUNGAI BAHAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUARO JAMBI,
- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintah dan pembangunan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dibidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan Baru;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Pembentukan Kecamatan Sungai Bahar dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1992 tentang Pembentukan 6 (enam) Kecamatan di wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari, Bungo Tebo, Tanjung Jabung, Sarolangun Bangko dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 72);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undangundang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SUNGAI BAHAR.
BAB II - PEMBENTUKAN WILAYAH KECAMATAN SUNGAI BAHAR
Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan baru di Kabupaten Muaro Jambi yang semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Mestong.
- (2) Kecamatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disebut Kecamatan Sungai Bahar.
- (3) Wilayah Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi meliputi wilayah :
1. Desa Suka Makmur;
2. Desa Marga Mulya;
3. Desa Jenang;
4. Desa Marga;
5. Desa Rantau Harapan;
6. Desa Talang Bukit;
7. Desa Bukit Subur;
8. Desa Tri Jaya;
9. Desa Tanjung Harapan;
10. Desa Berkah;
11. Desa Ujung Tanjung;
12. Desa Markanding;
13. Desa Tanjung Lebar;
14. Desa Sumber Mulya;
15. Desa Matra Manunggal;
16. Desa Bukit Mulya;
17. Desa Bukit Makmur;
18. Desa Bahar Mulya;
19. Desa Tanjung Mulya;
20. Desa Bukit Mas;
21. Desa Sumber Jaya;
22. Desa Adipura Kencana;
23. Desa Bukit Jaya;
24. Desa Tanjung Sari;
- (4) Dengan dibentuknya Kecamatan Sungai Bahar, maka wilayah Kecamatan Mestong dikurangi dengan Kecamatan Sungai Bahar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 5
Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Ditetapkan di Sengeti Pada tanggal 11 September 2001
BUPATI MUARO JAMBI
DTO,
H.ACHMAD RIPIN
DIUNDANGKAN DI SENGETI PADA TANGGAL 17 SEPTEMBER 2001
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DTO,
MUCHTAR MUIS
DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2001 NOMOR 39 SERI D TANGGAL 17 SEPTEMBER 2001
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas