PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2014
Tentang No Description
Berlaku: 8 Dreher 2014
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 78 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- Menimbang a. bahwa dalam rangka menyclenggarakan pengcmbangan
- Sistem Penyediaan Air Minum untuk mcnjamin keberlanjutan fungsi penyediaan air minumn dan terhindarnya air baku dari pencemaran air limbah dan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penycdiaan Air Minum Kabupaten Sintang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dinyatakan bahwa Rencana Induk Pengembangan Sistem Penvediaan Air Minum ditetapkan oleh Pemcrintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengembangan Sistcm Penyediaan Air Minum Kabupatcn Sintang Tahun 20142029;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 2.
3. Undang-Undang...
- 9 99 tentan � 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun l P b · (Le ibaran Ncgar emierantasan Tindak Pidana Korupsi em Republik Indonesia Tahun 1999 Normoor 10. Tam!;"",",' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Repubhik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomoor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan PengeJoJaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587); tentang Republik Lembaran
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tcntan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lcmbar: Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nom,,' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentan Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyclnggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Dacrah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Um um Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyeienggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan · PERATURAN INDUK MINUM
BUPATI TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014-2029.
N/A
Pasal 1

DalamPeraturan Bu ti . · · pat 1ni yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RIP SPAM adalah suatu rencana jangka panjang l5 (lima belas) tahun yang merupakan bagian atau tahap awal dart perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem besert dimensi-dimensinya.
5. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya discbut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumbcr air permukaan, cckungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagar air baku untuk air minum.
6. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang mcmenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
7. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
8. Sistem Penyediaan Air Minum yang sclanjutnya discbut SPAM adalah satu kesatuan system fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air mmum.
9. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan system fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
10. Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan disusunnya RIP SPAM Kabupaten Sintang ini adalah sebagai Dokumen Induk Rencana Pengembangan SPAM di dalam satu wilayah administrasi Kabupaten Sintang, yang disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi Kabupaten Sintang.
- (2) RIP SPAM Kabupaten Sintang berfungsi sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Sintang, penyelenggara dan para ahli dalam perencanaan b pengemtang an SPAM di Kabupaten Sintang.
BAB III - JANGKA WAKTU
Pasal 3

- (I) RIP SPAM Kabupaten Sintang ditetapkan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun. ..
- (2) RIP SPAM Kabupaten Sintang harus ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan dapat diubah apabila ada hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan penataan ruang Wilayah Kabupaten Sintang
- (3) Tangguang jawab peninjauan ulang RIP SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) yang dibentuk oleh Bupati Sin tang.
BAB IV - PELAKSANA, EVALUASI DAN PENGENDALIAN
Pasal 4

Pelaksana RIP SPAM adalah Penyelenggara Pengembangan RIP SPAM dan Pemerintah Kabupaten Sintang.
BAB IV - PELAKSANA, EVALUASI DAN PENGENDALIAN
Pasal 5

Evaluasi dan Pengendalian terhadap Pelaksanaan RIP SPAM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Pcrcncanaan Pembangunan Dacrah Kabupaten Sintang.
Bab X - PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang pada tanggal 8 Dreher 2014
BUPATI SINTANG,
.w
''atrocRosav
Diundangkan di Sintang
Pada tanggal Prop¢- 8
2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
'OSEPHA HASNAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 NOMOR 8/
N/A
Preamble

Menimbang a, bahwa untuk terwujudnya efisiensi dan efektivitas .penyelenggaraan pelayan publik di kecarnatan, perlu memperielas peranan setiap pelaksanan teknis pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing guna melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam setiap pelaksana teknis pelayanan publik, khususnya dalam pelayanan administrasi terpadu kecamatan perlu adanya uraian tugas pelaksana teknis pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. untuk melaksanakan maksud tersebut dalam huruf a dan b tersebut di atas dan untuk melaksanakan persyaratan pelayanan · administrasi terpadu kecamatan sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat (4) maka perlu disusun uraian tugas pelaksana teknis pelayanan perijinan dan non perijinan di Kecamatan Kabupaten Sintang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagiamana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Uraian /tugas Pelaksanan Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kecamatan Kabupaten Sintang;
- ,Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 . Tambahan Lembaran Negara Republik '
- Mengingat L Indonesia Nomor 1820)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
0 "'1S: ·\_
&gt;
'
l
'
"
1
3
3
l
1
- 4. Undang-Undang N 2 Kecil D M omor O Tahun 2008 tentang Usaha Mikro , an enengah (Lemb N . . ' Tahun 200 8 N aran egara Repubhk Indonesia Ind . N omor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik onesia omor 4866);
- 5 · Und � g-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Makro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 � Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5404);
I
- 16 · Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perijinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
- 17 · Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 t � ntang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 18 · Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 ten � g Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 20 IO tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan· ,
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor l Tahun 2008 tentang Urusan Pernerintahan Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sinlang Tahun 2008 Nomor I, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
24. Peraturan Bupati Sintang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Camat Sebagai Perangkat Daerah Di Kabupaten Sintang (Serita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 13).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan DI
PERATURAN BUPATI TENTANG URAlAN TUGAS PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERlZINAN KECAMATAN KABUPATEN SINTANG.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Sintang
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
3. Camat adalah pemim . wilayah kerja K pm dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di pelimpahan kew ecamatan Yang dalam pelaksanaan tugasnya memperolch enangan pern . tah . b . urusan otonomi daerah erm an dari Bupati untuk meriangam se agran rber .menyelenggarakan tugas urn um pemenntahan.
2. Pelayanan . � a a
4. Perizinan adalah usaha/kegi tan pern enan legalitas kepada seseorang atau pelaku s. ;erizi � :nt � , 1ba.ih·k dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha,
6. izm dan fiskal d . man adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas k dahan mformasi mengenai penanaman modal; dalarn memperoleh emu an pelaya d k 1 . nan engan cara mempercepat, menyederhana an r ayanan dan menngankan atau menghilangkan biaya pengurusan perizinan . � non\_ perizinan, dengan ruang Jingkup yang mencakup pelayanan semua � :s penzman dan
5. mencakup tar 1 pelayanan penerbitan dokumen perizinan yang Pelayanan :n p::,n Usaha izin operasional.
6. pelay8:°an non perizinan di bidang penen � an modal. . 7 · an '.fugas adalah penJabaran dari tugas pokok dan Iungsi [tupoksi] seuap pegawai dalam pelayanan publik.
9. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggara pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tern pat.
8. Pelayanan Teknis adalah petugas yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai tugas pokok dan fungsisnya.
10. Penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi kantor/badan pelayanan terpadu di Kabupaten.
11. PATEN mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
BAB Ill
Pasal 3

Tujuan dari Uraian Tugas sebagaimana dalam Pasal 2 adalah untuk:
- a. memberikan pemahaman kepada pelaksana teknis pelayanan dan memperjelas uraian tugas pokok dan fungsinya masing-masing; dan
- b. memperjelas hubungan uraian tugas pelaksana teknis dengan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan.
PEJABAT PENYELENGGARA PATEN
Pejabat penyelenggara PATEN terdiri atas :
- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan ; dan
- c. Kepala Seksi
URA.IAN TUGAS PEJABAT
BAB Ill
Pasal 5

Camat sebagaimana dimak penyelenggara PATEN. sud dalam pasal 4 huruf a, adalah penanggung jawab
BAB Ill
Pasal 6

Camat sebagaimana d" ak M . . rm sud dalam pasal 4 huruf a, mempunyai tugas :
- . enyiapkan rencana anggaran dan biaya·
- � -M em � pm, mengakomodir, dan mengendalikan penyelenggara PATEN;
- c. Menetapkan pelaksanaan teknis; dan , d. Mempertanggungjawabkan kinerja PATEN kepada Bupati melalui Sekretaris Dae rah
BAB Ill
Pasal 7

- 1) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b, mempunyai tugas melakukan penatausahaan administrasi PATEN.
- 2) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b, adalah penanggungjawab kesekretariatan/ketatausahaan penyelenggaraan PATEN.
- 3) Sekretaris Kecamatan mengoreksi dan memaraf surat, selanjutnya diserahkan ke Camat untuk ditandatangani. Jika Sekretaris Kecamatan tidak berada ditempat maka diganti oleh salah satu Kepala Seksi.
- 4) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab kepada Camat.
BAB Ill
Pasal 8

- 1) Kepala Seksi yang membidangi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf c mempunyai tugas melaksanakan teknis pelayanan.
- 2) Kepala seksi yang membidangi pelayanan mempelajari berkas dan melakukan validasi jika diperlukan uji Japangan dapat diproses bersama seksi terkait dan jika tidak diperlukan uji lapangan berkas disampaikan ke operator komputer untuk di ketik.
- 4) Kepala Seksi yang membidangi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf c, bertanggung jawab kepada Camat.
- 3) Kepala seksi yang membidangi pelayanan mengoreksi dan memaraf surat
BAB Ill
Pasal 9

Pejabat penyelenggara PATEN sebagaimana dimaksud dalam pasa 4, melakukan pengelolaan layanan secara transparan dan akuntabel.
BAB Ill
Pasal 10

Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- a. petugas informasi;
- b. petugas loket/penerima berkas;
- c. perugas operator komputer;
- e. petugas lain sesuai kebutuhan.
- d. petugas pemegang kas; dan
i1J0005
BAB VI - URAIAN TUGAS
Pasal 11

- 1) Petugas infonnasi seba . . tugas: gai.mana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai
- a. menyapa warga dan .. b. meminta warg �� mben mformasi kepada warga masyarakar; .
- d. bila warga ak be lainn an rtemu Camat, Sekcam, Kepala Seksi atau pegawai Y: untuk konsultasi secara khusus maka diantarkan ke ruangan/ rneja Y:g -� rsangkutan, dan apabila yang bersangkutan tidak ada di ruangan a U SI uk dipersilahkan menunggu di ruang tunggu;
4. C b a meng1s1 buku tarnu: . ag1 warga yan k · pelayanan; g a an mengurus surat, dipersilahkan ke loket/ rneja
- e. � embawa s':1rat yang telah diproses di loket/meja palayanan untuk diparaf epala Seksi dan Sekcam serta membawa ke Camat untuk ditandatangani, setelah semua selesai dikembalikan ke loket/meja pelayanan; dan
- f. memperbaharui semua informasi di papan informasi kecamatan.
- 2) Petugas loket/penerima berkas sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas:
- a. menyapa warga dan memeriksa berkas persyaratan pelayanan yang diajukan warga masyarakat;
- b. menyampaikan penjelasan kepada warga masyarakat bila ada berkas yang belum lengkap;
- c. menyerahkan hasil pengurusan ke masyarakat apabila telah selesai;
- d. menggandakan surat masuk dan keluar;
- e. menyusun berkas surat masuk dan keluar di meja/loket pelayanan; dan
- f. bertanggung jawab terhadap arsip pelayanan perizinan dan non perizinan.
- 3) Petugas operator komputer sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas:
- b. mencetak surat dan rekomendasi yang dimohonkan oleh wrga masyarakat;
- a. memasukan (melakukan input) data warga pengguna pelayanan dan jenis pelayanan yang dimohonkan;
- c. mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam database kecamatan;
- d. memasukan data-data yang diperlukan dalam format database pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. memperbaharui perkembangan data kecamatan dan pelayanan publik; dan
- f. mengamankan data yang sudah terkumpul (back-up) database ke dalam media penyimpanan atau komputer lainnya secara berkala.
- 4) Petugas pemegang kas sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas: .
- a. berperan sebagai kasir di Ioket/rneja pelayanan;
- b. menerima pembayaran tarif pelayanan d3:n memberikan tanda terima pembayaran kepada warga masyarakat penenma pelayanan;
- d. menyusun laporan keuangan secara berkala
- c. membukukan setiap uang masuk dan keluar dari loket/meja pelayanan; dan
- 5) Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dapat dibentuk sesuai kebutuhan masing-rnasing Kecamatan dengan Surat Keputusan Camat.
.
BAB VII - PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN
Pasal 12

- 1) Biaya penyelenggaraan PATEN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
J
,.
'
Diundangkan di Sintang pada tanggal, 3 Agustus 2015 SEKRETARIS DAERAH (
.. � I /
YOSEPHA HASNAH
LEMBARAN SERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 51
I ]0007
- 2) Biaya penyele � ggaraan PATEN s � ba � aimana dimaksud \_pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran Kecamatan
BAB VII - PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN
Pasal 13

Dalam penyelenggaraan PATEN menghasilkan penerimaan, wajib melakukan penyetoran ke kas daerah
BAB VIII - KETENTUANPENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sin tang.
Ditetapkan di Sintang pada tanggal, 3 Agustus 2015