Unknown Unknown Nomor II Tahun 2023
Tentang IZ.I|.J APOTEK TOKO ORAT, Kr\_rNTK r-ARORATORIUM DAN OFrIKAI\_
Berlaku: 12 Tahun 1956
N/A
Preamble

Mengingat
PE}IERINTAH KABUPATEI\ BATAI{G HARI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR II TAFIUN 2OO3 TENTANIG
rzrN APoTrrq ToKo oBAl Klr{uq LABoRA'roRluM DAN OPTIKAL
DENGA].I RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATA].IG IIARI,
Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat memerlukan usaha-usaha Penunjang Kesehatan dan usaha penwrjang kesehatan tersebut diawasi dan dijaga kualitasnya, sehingga tetap memenuhi standar kesehatan ;
- bahwa dalam rangka men-iaga kualitas memenuhi standar kesehatan dimaksud dipandang perlu dilakukan upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan Apotek, Toko Oba! Ktinil! Laboratorium dan Optikal yang dianr dengan Peraturan Daerah ; b.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Apoteh Toko Obat, Klinih Laboratorium dan Optikal.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukkan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propin"si Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingl€t II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (I-embaran Negara Tahun 1965 Nomor 50) ; : 1.
- Llndang-undang Nomor 8 ,Tahrur 1981 tentang Hukum Acara Pidana Q-embaran Negara Tahun 1981 ]Iomor 76. Tambahan Lembaran \egara \omor 3309 ): 2
- 3 l*-n,jaqg-ura.C,ang \gm,c: 5 Tahur 1981 tEatang Keseh.ar,r'r (Lsmtraran \egara lr'-:-;-91 :. -=;r I -'-. Tt=Ld,-c, ' .ci:rr: \=;r: l':rn:r -1195 :
i tr--i---,*l---+, t- i I{]!.JJ.rl-g-llJrl\!1J-t:
4. L-n*lary+ndmg \mm 18 Tahun 1997 tentang P4iak Daerah dan Retnbusi Daerah ( Lembran llegara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lrmbaran \egra limor 3685 ) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahwr 2000 (Irmbaran Negara Tahun 20ffi Nomor 746, Tambahan frmbaran Negara Nomor 4048) ;
5. undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tortang Pomerintahan Daerah (kmbaran Negara Tahrur 1999 Nomor 60, Tambahan kmbaran Negara Nomor 3839 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Tahnn 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3255) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propirxi sebagai Daerah Otonom (trrnbaran Negara Tahun 2000 ]rlomor 54, Tambahan Lrmbaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor a139) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 4,1 Tahun 1999 tentang Tellnik Penl,usrman Perafuran Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 );
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
MEMUTUSKAITI:
PERATIIRAI'{ DAERAH TENTANG IZIN ApoIE&amp; ToKo OBAT,
Menetapkan : KLINIK LABORATORIUM DAhI OPTIKAL.
BAB I - KETENTUANUMIA4
Pasal 4

- (1) Dalam Jangka wakru paling lama 7 ( Tujuh ) hari keda sejak didaftarkannya berkas dan srv-arat-syarat dinyatakan lengkap, maka Bupati melalui Dinas Kesehatan akan memberikan Jawaban secara terfulis mengenai diterbitkarq disempurnakaq atau ditolaknya permohonan.
- (2) Permohonan yang ditolak atau yang disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam ayat. l dilengkapi dengan alasan penolakan atau penyempurnaaan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 ( Tujuh ) hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan tidak ada alasan penolakan atau penyemprunaan maka permohonan di nyatakan dikabulkan.
- (4) Izin Apotek, Toko Obat, Klinik, Laboratorium dan Optikal diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak permohonan dikabulkan.
Izin Apote( Toko Obal Klini( Laboratorium dan Optikal berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpar{ang kembali apabila telah habis masa berlakunya.
BAB I - KETENTUANUMIA4
Pasal 6

- (1) Surat Izin ditanda tangani oleh Bupati dan dapat didelegasikan Kepada Dinas Kesehatan.
- (2) Pendelegasian sebagaimana dimalaud dalam ayat. (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
Izin dapat dialihkiur kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
BAB IV - NAI\[A5 OBJEK DA}i SIJBJEK RETRIBUSI
Pasal 11

Dengan Nama Retribusi izin apotek, Toko Obat, Klinik, Laboratorium dan Optikal di pungut rekibusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin.
BAB IV - NAI\[A5 OBJEK DA}i SIJBJEK RETRIBUSI
Pasal 12

Objek Retribusi adalah Pelayanan Pemberian Izin :
- a. Apotek;
- b. Toko Obat;
- c. Klinik :
1. Klinik Bersalin;
2. Poli Klinik;
3. Klinik 24 Jarn.
- d. Laboratorium;
- e. Opt}..+L,
)
Paqal 13
Subjek Retritxrsi adalah orang atau badan yang memperoleh Pelayanan Pemberian Izin Apotel Toko Obat- Klinik- bboratorium dan Optikal.
BAB V - GOI.ONGA}I RETRIBUSI
Pasal 14

Retribusi Izin Apotek, Toko Obat, Klinilq Laboratorium dan Optikal di golongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu.
BAB VI - CARA MENGUKTIR TINGKAT PENGGUNAA}i JASA
Pasal 15

Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Klinik, Laboratorium dan Optikal didasarkan atas jenis pelayanan yang diberikan.
BAB VII - PRINSIP DAN SASARA}I DALAM PENETAPA}T
Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besamya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya antara lain biaya investasi" biaya pemeriksaan dan tindakan medis, biaya pengobataq biaya penginapan dan komsumsi biaya pengadaan kartu pasien dan biaya operasional dan pemerliharaan.
BAB VI - STRT]KTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 17

- (1) Strukrur dan besarnya tarif Retribusi dibedakan berdasarkan jenis kegiatan usaha.
- (2) Besarnya tarif Retribusi periahun ditetapkan,sebagai berikut :
- a. Apotek Rp.
- b. Toko Obat Rp. 100.000,-
- c. Klinik Bersalin Rp. 100.000,-
150,000,-
Klinik.
- d- Ktinik 34 Jm
.. Rp. 100.000,\_
- e. Polikli.nik
. Rp 50.1)00,\_
- f. l^aborarorir.m
. . fu. 1m.000.-
- e. Optikal
... Rp. 100.000,\_
BAB X - SAAT RETRIBUSI TERUTA}IG
Pasal 19

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkarurya sKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
SIJRAT PEI{DAFTARAN
Pa^qal 20
- (l) Wajib Retribusi Wajib mengisi SpdORD ;
- (2) SPdoRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya ;
- (3) Bentu( isi, serta tata cua pengisian dan penyampaian spdoRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletapkan oleh Bupati.
PENETAPAhI RETRIBUSI
- (1) Berdasarkan SPdoRD sebagaimana dimaksud dalam pasalZlayar (l) ditetapakan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan :
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan direcnulian dara banr dan 36s rtafa r.ang semuia belum terungkap )'ang m3ru"et'abliarn genamnanam jrrrolrh R.euihasi r.unE teru[an-,y. o*aki dlielu.arknn SF.RDFGT :
lS lBemmiJr.
- (3) BEntrlL isil ril*rr rar: cma pe,nerbitan SKRD atau dokr:rnen lain yang dipsrsamakan sebagaimana rlinir"kqxrd pada a1-at (l) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetaplien ol*h Bry,au
KEWAIIBA}I DAN I.ARANGAN
BAB X - SAAT RETRIBUSI TERUTA}IG
Pasal 22

Setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan Apotek, Toko Oba! Klinih Laboratorium dan Optikal diwajibkan :
- a. Mer{alankan Kegiatan paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin di terbitkan.
- b. Memenuhi Ketentuan Peraturan Penrndang-undangan yang berhubungan dengan Kesehatan.
- a. Apotek:
1. Harus mempunyaisurat Izin apotek ( SIA );
2. lvajib Melayani rosep Dolter, Dokfer Gigi clan Dokter Hewan;
3. Bangunan, Sarana Fisik Perlengkapan , Papan Nama apotik harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Harus mempunyai tenaga Kesehatan Apoteker dan Asisten apoteker yang sudah memilki Surat Izin Kerja ( SIK );
5. Harus selalu tunduk kepada ssrnua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Oba! Narkotika dan Psikotropika;
9. 6, Segera memperbaharui izin apabila habis masa berlakunya.
Toko Obat :
1. Harus mompunyai Surat Izin Toko Obat;
2. Harus memasang Papan Nama dengan Tulisan " TOKO OBAT BERZIN DAN TIDAK MENERIMA RESEP DOKTER ";
3. Harus mempunyai tenaga Kesehatan Asisten Apoteker yang sudah memilki Surat Izin Ke{a ( SIK );
4. Harus selalu tunduk kepada semua Peraturan Perundang-undangan 1'ang berlal-u tentang Obal Narkotika dan Psikotropika;
5. segera \{ernperbahanri izh apabita habis masa berlakun}-a
- c. Klnml Eer*ahn :
- i. iianx$ m€mFxrelar Suuat lzin Ktinik Bersalin:
- l. t'i-s-pb rnslar.ar:rl Fertol'onE;an Persalina,n setiap wa]'tu;
3. ri'aJib nnenrenuhi s)'amt-s\"arat Kesehatan Klinik Benalin;
4. +, Segera \{emperbaharui izin apabila habis masa berlakunya.
- d. Klinik 24 Jam :
1. Flarus mompunyai Izin Klinik 24 Jan;
2. Wajib melaksanakan Pencatatan dan Pelaporan Kepada Dinas Kesehatan;
3. Wajib Lapor Kasus wabah dalam I x 24 Jam ke Dinas Kesehatan;
4. segera Memperbaharui izin apabila habis masa berlakunya.
- e. Poiiklinik :
1. Harus mempunyai Izin Poliklinik;
2. Wajib melaksanakan Pencatatan dan Pelaporan Kepada Dinas Kesehatan;
3. Wajib I-apor Kasus wabah dalam I x 24 Jam ke f)inas Kesehatan ;
4. Segera memperbaharui izin apabrla habis masa berlakunya.
Laboratorium :
1. Harus mempunyai Izin dan memperbaharui lznyanghabis masa berlakunya;
2. Lokasi Laboratorium harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perurdang-undangan yang berlaku;
3. Wajib menyelenggarakan pemantapan mutu internal dan mengikuti kegiatan pemantapan mutu yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
4. Wajib membantu Program Pemerintah di bidang Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat;
5. Wajib Menyelenggarakan upaya Keselamatan Laboratorium;
6. Wajib Melaksanakan Pencatatan dan Pelaporan;
7. Segera Memperbaharui izin apabila habis masa berlkunya.
- g. Optikal :
1. Harus mempun\.ai Izin Usaha Optikali
'
2. Lokasi Penl'elenggraan Cpril^al harus ,..*i denqan kerEnreian:
2. -i }ianx rnenaru.t-l st tral hetEnr-ran l ane -herl^r.Lir.
4. segera memperbabarui izin apabila habis masa berlakun\_v-a;
5. Penanggunglawab rehnis harus seor:ng ahli Reflactionis optisien
BAB X - SAAT RETRIBUSI TERUTA}IG
Pasal 23

Setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan Apotek, Toko Obat, Klinik, Laboratorium dan Optikal dilarang :
Apotek:
1. Beroperasi tanpa Izin;
2. Melakukan Penyimparan dan Per{ualan Obat-obatan yang rusak atau kadaluama;
3. Pengadaan Obat palsu;
4. Menyalurkan Obat tanpa iztn edar ( tidak terdaftar ) seperti obat keras, psikotr&lt;lpika 6an Narkotika;
5. 5' Menganti OGB ( Obat Generik Berlogo ) dengan obat merk dagang atau obat paten.
Toko Obat :
1. Melakukan Penyimpanadpenjualan obat-obat rusak atau kadaluarsa;
2. Menyimpaq menjual dan menyalurkan obat keras;
3. Melayani atau menerima resep Dokter;
4. Pengadaan dan Penyaluran Obat palsu;
5. Membuat dan meracik obat unfuk dijual.
Klinik Bersalin
1. Melakukan Pertolongan persalinan resiko tinggi ( Fisiologik );
2. Mengugurkan Kandungan ( Aborsi );
3. Irdemperke{akan Tenaga Non Medis pada pertolongan persalinan.
Klinik 24lam
- l. Beroperasi tanpa memiliki Surat izin;
2. Beroperasi tanpa dokter penanggung jawab;
I
3. Menolong Persalinan kecuali dalam keadaan darurat,
- e. Poliklinik;
1. lv{elavani Pasien Rawat lnap;
2. Mempekerjakan
2. \{emperteqakm Tenrya }ion \fedis bidang Kesehatan:
3. \felanggm Ketsnn]atr Lingkue Pelayanan Kesehatan Dasar.
kboratorhrm
1. \Ielaksanakan Pemsriksaan diatas kemampuan minimal Pelayanan Laboratorium yang telah ditentukan;
2. Melaksanakan Pemeriksaan yang tidak sesuai dengan klasifikasinya ;
3. Memakai regensia yang sudah kadaluarsa;
4. Mendiagnosa penyakit.
Optikal
i
1. Tidak Boleh merubah resep dari Dokter Mata;
2. Memperkerjakan Tenagayangtidak memiliki Setifikasi Reflactionis ( ARO ).
TATA CARA PEMUNGUTAN
- (1) Pemungutan dilakukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Petnungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat. l disetor ke Kas Daerah secara Bruto paling lama1x24Jam.
- (3) Instansi Pemungut adalah Dinas Kesehatan.
BAB XVI - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 29

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah melalui Dinas Kesehatan.
Setiap Pembayaran di berikan tanda bukti pembayaran dan clicatat clalam buku penerimaan.
BAB X - TATA CARA PENAGITIAN
Pasal 30

- (1) Pengeluaran surat teguran i penngatan / surat lain 1'ang sejenis sebagai awal tin,jakan pelaksanaan penagihan retribusi dilieluarkan segera setelatr T (rujuh) hari sejak janrtr enryo pembalaran:
n'lt Dajhnn" ".
"
- (2) Daxrm iaogh r+''['ru i (h{iuh} hari setelatr tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang r-iemir wajlb'retribrxi harus merrmasi rerrib,sinya yang terutang ;
- (3) Surat reguran sebagaimana dimaksud pada ayat(r) dikeruarkan oreh pejabatvang clifur{uk.
BAB XD - PENGEN,IBALIAN KELEBIFIAN PEIdBAYARA}I
Pasal 33

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati ;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka wakfu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui clan Brryati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembatan kelebihan Retribusi dianggap dikabultrian dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retibusi memprmyai utang Retribusi lainny4 kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan unhrk mehurasi terlebih dahulu utang Rekibusi tersebut ;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Refribusi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak ditcrbitkannya SKRDLB ;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat janglia waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 9/o (dua perscn) sebulan atas keterlambatan pernbayaran kelebilran Retribusi.
- (1) Pennohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan s ekurang-kurangllya menyelrutkan :
- a. Nama dan alamat Wajib ltetribusi.
- b. Iv{asa Retribusi.
- c. Besarnya kelebihan pembayara
- d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengernbalian kslebihan pombayaran atau meialui pos tercatat ; Retdbusi disampaikan secara langsung
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah sailt permohonan diterima oleh Bupati. atau bukti pengiriman I pos tercatat merupakan bulti
- (1) Pengernhalian kelehihan Refibusi dilakukan dorgan manerbitkan Surat Perintah lr.{embayar Keletnr-h*n R.etribusi ;
- 12) Apabila kelebihan pembayaran Rehibusi diporhitungkan dengan utang Retribusi lairnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti peminclah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XX - PE,NGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMI]E,I}ASAN ITL,'I'RIBUSI
Pasal 36

- (1) Bupati clapat mentberikan pengurangan, keringanan dan pembebasiur Retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemarr'puan Wajib Retribusi, antara lain unluk mengangsur ;
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan ;
- (4) Tata cara pcngurangar! keringanan dan pembcbasan Retribusi ditctapkan olch Bupati.
BAB X - KF.1.P.I{T[IAN PIDANA
Pasal 37

- (1) Setiap orang atau Badan yang melangar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- ( lima Juta nrpiah ).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) adalah tindak Pidana Pelanggaran.
BAB XXII - PEN|rIDIKAN
Pasal 38

- (1) Pejabar Pegarvai Negeri sipil tenentu dilingkungan Pemerintatr Daerah diberi wewen;rng khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindakan pen-viditan dibidang Apotek Toko Obat, *-+ Laboratorium dan Qptikal.
;
trVewenang. ... . . .. ..
- (2) Wervenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. lv{enerima, mencari mengumpulkan dan mencliti ketcrangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Apotek, Toko Obal Klinik, Laboratorium dan Optikal;
- b. Iv{eneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mcngenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dcngan tindak Pidana dibidang Apotek, Toko Obat Klinik, Laboratorium dan Optikal;
- c. Iv{eminta Keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak Pidana dibidang Apotek" Toko Obat Klinilq Laboratoriurn dan Optikal;
- d. Memeriksa Buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumcn lain yang berkenaan dengan tfurdak Pidura dibidang Apote\ Toko Obat, Klinilg Laboratorium dan Optikal;
- e. N'felakukan Pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokurnen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta banfuan Tenaga ahli dalam rangka Pelaksanaan tugas penyidikan tindak Piclana dibidang Apotcl Toko Cbat Klinih Laboratorium dan Optikal;
- g. Menluruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada sailt pcmeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang clibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
- h. N4emotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana dibidang Apote( T'oko Obat, Klinik, Laboratorium dan Optikal;
- i. Memanggil seseorang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai saksi;
- j. MenghentikanPenyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran tindakan Pidana dibidang Apote( Toko Obat Klinik, l,aboratorium dan Optikal menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketenfuan yang diafur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
KETENTUANPERALtrIAN
BAB XXII - PEN|rIDIKAN
Pasal 39

Bagi Apotok, Toko Obat, Klinik" Laboratorium dan Optikal yang izinya telah diterbitkan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku dengan ketentuan setiap tahunnya mendaftar ulang dan membayar Retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
KETENI"TJA}I PENTN-UP
Petunjuk Teknis Pelaksanaan.Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Bupati dan setelah selesai paling lama 3 (tiga) bulan sejak dirurdangkan Perahran l)aerah ini.
Dengan Berlakunya Perafuran Daerah ini maka ketentuan Peraturan terdahulu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempetannya dalam Lembaran Daerah Batang Hari.
Ditetapkan di
Pada Tanggal
:
Muara Bulian
'.
22 uei 2003
Diundangkan Muara di
Pada ta
G HARI
LE\IB)
L{BL?ATE\- B ATA}iG FL,1.2
JI TA}ILI ;2003 NO\{OR
SE
JLIFRI
.L
,I]AT'TA}L
p
2003
SETDA
PE\:JELASA}i
ATAS
PERATTJRAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR II TAHLIN 2OO3 TENTANG
IZ.I|.J APOTEK TOKO ORAT, Kr\_rNTK r-ARORATORIUM DAN OFrIKAI\_
Dalan rangka penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian dibidang kesehatan maka Pemerintah Kabupaten Batang Hari perlu menyusun Peraturan Daerah mengenai Izin Apotek, Toko Obat, Klinik, Laboratorium dan Optikal dalam Wilayah Kabupaten Batang Hari yang berlujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakai agar terwujud kesehatan masyarakat yang seha! selaras, serasi dan seimbeng dan sejahtera dalam upaya meningkatkatr potensi masyarakat menjadi sumber daya manusia yang dipertukan bagi perk embangan dan ke sinambungan pemb arrgunan bangs a.
Perafuran Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Izin Apotek. Toko Oba! Klinik, Laboratorium dan Optikal yang disesuaikan dengan kewenangan Cltonomi Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari sebagai tindak lanjut Undang-undang 23 fahun 1993 tcntang Kesehatarg Undang-undang 22 Tahrur 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Utdang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tenLurg Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Fusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perafuran Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
Penetapan Peraturan Daerah ini dapat menjamin terlaksananya usaha Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan kemampuan keuangan yang semakin meningkat akan memberi manfaat besar bagi pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah, salah safu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang Otonomi Daerah adalah pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan,
BAB XXII - PEN|rIDIKAN
Pasal 1

Cukup Jelas
BAB XXII - PEN|rIDIKAN
Pasal 2

Cukup Jelas
BAB XXII - PEN|rIDIKAN
Pasal 3

Cukup Jelas
Pa-ral -t
Cuhrp Jelas
Pasal4
| Psai | 5 | Cutftup Jelas |
|--------|------|-----------------|
| Pasel | 6 | Cukup Jelas |
| Pasat | 7 | Clrkup Jelas |
| Pas.al | 8 | Cuktp.Ielas |
| Pasal | 9 | Cukup Jelas |
| Pasal | 10 | Culiup Jelas |
| Pasal | 11 | Cukup Jelas |
| Pasal | lZ | Cukup Jelas |
| Pasal | 13 | Cukup Jelas |
| Pasal | 14 | Cukup Jelas |
| Pasal | 15 | Cukup Jelas |
| Pasal | 16 | Cukup Jelas |
| Pasal | . 17 | Cukup Jelas |
| Pasal | 18 | Cukup Jelas |
| Pasal | 19 | Cukup Jelas |
| Pasal | 20 | Cukup Jelas |
| Pasal | 2l | Cukup Jelas |
| Pa.sal | 22 | Cukup Jelas |
| Pasal | 23 | Cukup Jelas |
| Pasal | 24 | Cukup Jelas |
| Pasal | 25 | Cukup Jelas |
| Pasal | 26 | Cukup Jelas |
| Pasal | 27 | Cukup Jelas |
| Pasal | ,28 | Cukup Jelas |
| Pasal | 29 | Cukup Jelas |
| Pasal | 30 | Cukup Jelas |
| Pasal | 31 | Cukup .Telas |
| Pasal | 32 | Cukup Jelas |
| Pasal | 33 | Cukup Jelas |
| Pasal | 34 | Cukup Jelas |
| Pasal | 35 | Cukup Jelas |
| Pasal | 36 | Cukup Jelas |
| Pasai | 3'7 | Cukup Jelas |
| Pasal | 38 | Cukup Jelas |
| Pasal | 39 | Cukup Jelas |
| Pasal | .10 | Culup Jelas |
| Ps$l | -1l | Cut-up Jelas |
| Pasal | +1 | Cul-up Jelas |