PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 2 Tahun 2013
Tentang P p a a ·· I I ··· ,..., r" ·... I I p ""'-. '"". N'' u··t . tiNz:it AitN U#ING iHt/#IT HL b r iiuivt
Berlaku: 2 TAHUN 2013
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SINGKAWANG
PERA TURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
P p a a ·· I I ··· ,..., r" ·... I I p ""'-. '"". N'' u··t . tiNz:it AitN U#ING iHt/#IT HL b r iiuivt
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES#
WALIKOTA SINGKAWANG,
- a. bahwa sesuai ketentan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Penaelolaan Uana Neaara/Daerah dalam hal teriadi kelebihan kas. Bendahara \mum % « Daerah dapat menempatkan Lang Daerah pada rekening di Bank mum van FF i j menghasilkan bunga dengan tingkat suku bunga yang berlau;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu menempatkan uang daerah dalam bentuk investasi jafiir.a penidek (depositoj,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, periu menetapkan Peraturan Waiikola teniang Fenempaian tang Daerah pada Bank Umum;
1. Undang-Undang Nomor 12 T ahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran liegara Repubiik inionesia Tahun 200i Nomor 92z, Tambahan iembaran Negara Repblik indonesia Nomor 41 19) - \_. ::.J.,... -... f'" � -...,. . . ... "-· ...,. \_.. -.,-' -,.- . -·-� ' . --It
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Indonesia Nomor 4286):
3. ~ndang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Ferbendaharaan iiegara (iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran iNegara Repubiik indonesia Tanun 2004 iiomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
8. 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali. terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 T ahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (iembaran Negara Repubiik inonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758);
10. 7 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah {Lembaran Negara Republik Indoresia Tahur 2207 Ncmcr 83);
11. 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagairana telah diubah terakhir dengan Feraturan Menteri Daiar Negeri Nomer 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kata Singkawang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Singawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengeioiaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tanun 2008 Nomor 2, Tambahan iembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 T ahun 2008 ten tang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6. Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENEMPAT AN UANG DAERAH PADA BANK UMUM Menetapkan
BABI KETENTUAN UMUM
Pasat
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adaiah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerinianan daerah.
3. Walkota adaiain Walikota Singkawang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeran, selanyutnya disingkat APBD adalan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Singkawang dan DPRD Kota Singkawang, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala SKPD Pengelola Keuangan Daerah yang diberi tugas untuk meiaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
6. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seiuruh penerimaan daeran dan membayar seiuruh pengeiuaran daerah
7. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentuan oieh ialikta untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan
8. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
9. Bank Umum adalah bank yang meiaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasaran prinsip yariah yang daiam kegiatannya memberikan jasa ialam iaiu iintas pemhay2ran
10. Deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetoran maupun penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyiman dengan Bank.
11. 11 Bunga deposito adalah bunga yang diperoleh nasabah dari Deposito
N/A
Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan penempatan uang daerah pada Bank Umum adalah untuk memanfaatkan keiebihan kas serara oplirai.
2. () Tujuan dilakukan penempatan uang daerah sebagaimana dimakasud pada ayat ( 1) adalah dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- (1) Pemerintah Kata Singkawang melakukan penempatan uang daerah pada Bank Umum daiam bentuk deposiio
2. (2 Penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan bahwa Bendahara Umum Daerah dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah peryimpan dengan Bank
- (1) Besarnya nominal penempatan uang daerah pada Bank Umum merupakan wewenang Bendahara mum Daerah dengan mempertimbangkan posis+ keuangan kas daerah
- (2) Besaran nominal penempatan uang daerah pada Bank mum akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
3. (3)
4. Untuk menentukan posisi keuangan as aerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka: a. Bendahara \mum Daerah bertanggung jawab untuk membuat perencanaan arus kas dan menetapkan saldo kas minimal.
- b. berdasarkan perencanaan arus kas dan saido kas minimal tersebut Bendahara Umum Daerah menentuKan Strategi mnanajemen as ~ntuk men@alasi kekurangan Kas mi@upU untuk menggunakan kelebihan kas.
- c. strategi manajemen kas yang dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah harus dapat memastiran pemerintan daerah seialu memiiii akses yang Cukup untuk I ' ,. ' h. ' ' .. h rl I rl I t emperoten persearaan as guna memenu: pempayaran ewapan aera; an/atau S -,i.u.1,...\_ 1 Kac:. u,li a'td-s c:.::drlo !,ac:. 'n;nirn--' di"r::.hk"r1 ·u·n,t. ·k r-'1""n1rl"natkd-n· ·md~n·d~d-t yarn a 'Lu air n I tRm a ataut a u! IC AG rt 'int t all optimal.