PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor " Tahun 2014
Tentang TATA CARA PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA
Berlaku: 12 Tahun 1950
N/A
Preamble

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa, perlu mengatur Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa yang pelaksanaannya
- Kabupaten Situbondo Nomor 13 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi .Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lcmbaran Ncgc1ra Rcpublik Indonesia Nomor 3851);
4. Und:.:mg-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenlang Pemcrintuhan Dacrah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) scbagaim"ma telah bcberapa kcili diubah tcrnkhir dengc:-111 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lcmbarnn Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerint.ah Pusat dan Pemcrintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara l~cpublik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 I 1 ten tang Pem bcn tu kan Pc rat u ran Pcrunda ng-u nda ngan {Lembarnn Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lcrnbaran Nc~arn Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undung Nomor 6 Tahun 2014 tenlang Desa (Lcmbaran Ncgarn Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lcmbaran Negara Republik lndonesic1 Nomor 5495);
8. Peraturan Pemcrintah Nomor 28 Tahun 1972 tenlang Pcrubahan Nama dan Pemindahan Tcmpat Kcdudukan Pcmerintah Republik Indonesic1 Daerah Kabupatcn Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
4. Pcraturan Pcmcrin1ah Nornor 43 Tahull 2014 tcntang Peraluran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 1.cntang Dcsa {Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Pernturan Mcntcri Oal&lt;im Negcri Nomor 28 Tahun 2006 tcntang Pcrnbenlukan, Pcnghapusan, Pcnggabungan Dcsa d:111 Pcrubahan Status Dcsu Mcnjadi Kelurnhan;
11. Pcraturan Mcntcri Dalam Ncgcri Nomor 29 Tahun 2006 ten tang Pc do man Pcmbentukan dan Mckanismc Pcnyusunan Peraturan Desa;
2. l '.2. Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 4 Tahun 2007 tcntang Pedoman Pcngclolaan Kckayaan Dcsa;
13. Pcraturan Mcnteri Dalam Negcri Nomor 37 Tahun 2007 tcntang Pcdoman Pcngelolaan Kcuangan Dcsa;
14. Pcraturan Dacrah Kabupat.cn Situbondo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Surnbcr-sumbcr Pcndapatan Dcsa (Lembaran Dacrnh Kabupatcn Situbondo Tuhun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 09).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA TATA CARA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Pcraturan Bupati ini yang dimaksud dcngan :
1. Dacrah adalc1h Kabupat.cn Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adaluh Pemerint.ah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Kecama tan ada I ah \,·i la\_\ ah kc rja Cam al sc bagai pcrangkat daerah Kabupatcn Situbondo.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang sclanju1nya rliscbut Dcsa adulah kcsatuan masyarakat hukum yang memiliki bc1tas-batas wilayah yang berwenang untuk mengutur dan mcngurus kcpentingan masyarakat sctcmpat bcrdasarkm1 asal usu! dan adc1t istiadat setcmpat yc1ng diakui dan dihoramati dalam sistem Pcmerinlahan Negarn Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pcmerintahan Oesa adabh pcnyclcnggaraan urusan pcmerintahan oleh Pemcrintah Desa dan Badan Pcrrnusyawarat.an IJesa du!am rnengatur dan mcngurus kcpcnt ingan masyarnkat setcmpat
,-..
bcrdasarkan asal-usul dan adat istiadat sctempat \_vang diakui dan dihormati dalam sislcm pcmcrintahan Negara k:esal uan Rcpublik Indonesia.
7. Pcmcrintah Dcsa at.au yang discbut dcngan numa lain adalah Kepala Dcsa dan Pcrangkat Desu sebagai unsur penyclenggara Pemcrintahan lksa.
8. Hadan Permus','awarntan Desa \_yang selanjutn;·a disingkat 13PD adalah lcmbagc:l yang mcrupakan perwujudan dcmokrasi dalam penyelenggaraan Pcmcrintahan Dcsa sebagai unsur penyclcnggara Pcmcrintahan Dcsa.
9. AnggLlran Pendapatan sdanjutnya discbut d:m Bclanja Dcsa yang APBDcsa adalah Rcncana Kcwrngan Tahunan Pcmcrintah Desa yang dibahas dan clisetujui bcrsmna olch Pemcrintah Dcsa dan HPD, yang ditctapkan dengan Pernturan Desa.
10. Pcraluran Desa adalah Peraturnn Pcrundang› undangan y·ang dibuat BPD bersama hcpala Dcsa.
11. Pcngclolaan adalah rangkaian kcgiatan mulai dari perencanaan, pcngadaan, penggunaan, pemanfaalan, pcngamanan, pcmcliharnan, penghapuscJ.n, pemindah-tanganan, penatausahaan, penilaian, pengcndalian. pcmbinaan, pcngavvasan dan
12. Kekayaan Desa adalah barang milik LJesa yang bernsal dari kcka:,',lc.ll1 asli Desa, dibcli :.itau dipcroleh alas bcban Anggaran Pcndapotan dan Belanja Dcsa atau pcrolchan hcik \ainnya yang sah.
13. Tanah Dcsa, yang sclanjutnya disebut Tanah Kas Dcsa adalah barang milik ctcsa bcrupa tanah bengkok, kuburnn, dan titisarn.
14. Pengclolaan Tanah Kas Dcsa adalah usaha mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Tanah Kas Dcsa melalui kegiatan percncanaan, pemanfaatan dun pengawasan scrta pengcndaliannya untuk kepentingan penyclcnggarnan Pcmcrintahan, pembangunan dan pelayanan masyarnknt desa.
15. Swadaya masyarakat. adah1h kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dcngan kcsadaran dan inisiatif sendiri mcngadakan ikhtiar ke arah
pcmenuhan kebutuhan jangkc1 pcndck maupun jangka panjang yang dirnsakan dalam kelompok masyarakat itu.
16. Cotong Royong adalah bcntuk kcrjusama yang spontan dan sudah mclembaga scrta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desci dan ,11.au antara warga Desa dcngan Pemerintah Dcsc1 untuk mcmcnuhi kebutuhan yang insidentil maupun berkclangsungan dalam rangka mcningkatkan kcscjahtcruan bcrsama baik materil maupun spiritual.
17. Pcnycrtaan Modal Pcrncrintc.1 h Dcsa adalah pcngalihan kckayaan yang tidak dipisahkan mcnjadi kckayaan yang dipisahkan untuk dipcrhitungkan sebagai modal atau saham l)esa pada Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Daerah, a tau Radan Hukum lainnya yang dimiliki olch Desa a tau Dacrnh.
18. lnventarisasi adalah kegiatan pcndalaan, pencalat.an dan pendataan kekayaan milik Desa. untuk melakukan pclap&lt;)ran hasil
19. Perencanaan kt:buluhun adalah kcgiatan mcrumuskan rincian kcbutuhan Kckayaan Desc1 untuk menghubungkan pcngadaan barang yang tclah ada dcngan kcadaan yang sect.mg berjalan scbagai dasar mclakuknn linctakun yang akan datang.
20. Pcmanfaatan adalah pendayagu1rnan kckayaan desc1 yang tidak dipcrgunakan dalam bcntuk sewa, pinjam pakai, kerjuscima pcmanfaatan, dan bcmgun serah guna/bangun guna sera.h dcngan tidak mengubah status Kekayaan Oesa.
21. Sewa adalah pemanfaatan kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tcrtcntu untuk mcnerima imbalun uang lunai.
22. Pinjam pakai adalah rwn:ycrnhan penggunaan kckayaan dcsa antar Pemcrintah Desa dalam jangka waktu tcrtentu t.anpa mcncrima imbalan dan sctelah jangka waktu t.erscbut bnakhir harus diserahkan kembali kcpada Pcmcrintah Ocsc1 yang bcrsangkutan.
23. Kcrjasam.J pemanfaatan adalah pcnduyagunaan kekayaan desa olch pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalarn rangka peningkalan penenmaan Desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
24. Bangun guna sernh adalah pemanfaatan kekayaan desa bcrupa tanah olch pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikul fasilitasny.-1, kcmudi,rn didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangkc1 ,,vaktu tertcntu yang telah discpakc1Li untuk sclanjutnya discrahkc1n kembali tanah bcserta bangunan clan/ a tau sarana berikut fasilitc1snya setelah berakhirnya jangka \\·c1ktu.
10. 2.5. Bangun scrah guna mlalah pcmanfaatan kekayaan desa berupa tanah okh pihak lain dcngan cara mendirikan bangunan dan/atau sarn1w bcrikut fasilitasn\_ya, dan setelah sclesai pcmbangunannya discrahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertcntu :,. 0 ang discpukati.
26. Hibah adalah pcngalihan kcpcrnilikan barang dari Pcmcrintah Dacrah kcpacia Pcmerint.ah Dcsa, untar Pemcrintah Dcsc.1 atau dari Pemcrintah Pu sat/ Pcrncrintah Dae rah kcpada pihak lain tan pa memperoleh pcngganlian.
27. Force Majeure adalah suatu pcristiwa atau kcadaan yang terjadi diluar kekuasaan salah satu pihak atau kedua bclah pihak yang mengakibatkan salah satu pihak atau kcdua belah pihak tidak dapal mclaksanc.1kan hak-hak dan/ atau kewajiban› kcwajibannya scpcrti kdx-:1.kl1rnn, bcncana alam dan huruharn.
28. Rencana Kerja Pcmbangunan Desa yang sclanjutnya disingkat RKPDcs adalah dokumcn pcrencanaan untuk pcriodc (sutu) 1ahun cfan merupukan penjabaran dari RP.JMDcs.
29. Pcrnbinaan adalah upayu yang dilakukan oleh Bupati unluk mcwujudkan pclaksarnrnn Peraturan desa sccara cfcktif mdalui pcmberian pcdoman, standar pclaksanaan, monitoring clan cvaluasi.
30. Pcngawasan adalah proses kcgiat.an yang ditujukun untuk menJamm agar pcluksanaan pengelolaan sumbcr pendapatan dcsa berjalan sccara efckLif scsuai yang dircncanakan.
BAB II - JENIS KEKA Y AAN DESA
Pasal 2

- (l} Jenis kckavaan dcs;:1 terdiri atus:
- a. t.anah kas dcsa;
- b. pasar desa;
- c. pasar hewan dcsa;
- d. tambalan perahu;
- e. bangunan dcsa;
- f. pclclangan ikan yang dikclola olch dcsa;
- g. obyek rekrcasi/1,visata yang dikclola oleh desa;
- h. pcmandian urnum yang dikclola olch desa;
1. hutan dcsu;
- J. tcmpnt.-t.cmpat pcmuncingan yang dikclola olch dcsa;
- k. jalan desa;
- l. lapangan desa;
- m. saluran air milik desa;
- n. lain-lain kckayaan milik Dcsa.
- (2) Lain-lain kckayaan milik Dcsa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ant.am lain:
- a. barang yang dibeli atau dipcroleh atas beban APBD/ APBDesa;
- b. barnng yung bcrasal dari pcrokhan lainnya clan/ atau lembaga dari pihak kctiga.
- c. barang yang dipcrolch dari hibah/sumbangan atau yang scjcnis;
- d. barang yang diperolch scbagai pelaksanuan dari pcrjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraluran perundangan \_yang bcrlaku;
- e. hak dcsa dari Dana Peri.mbangan, Pajak Dacrah dan Retribusi Oaerah;
- f. hibah dari Pcmerintah, Pcrnerintah Provinsi, Pemni.ntah Kabupatcn;
- g. hibah dari pihak kctig,i yang suh dan tidak mcngikat; dan
- h. basil kcrj,isama dcs~1.
BAB II - JENIS KEKA Y AAN DESA
Pasal 3

- (1} Kekayaan desa sebagaimana dima ksud dalam Pasal 2 menjadi milik desa.
- (2) Kekayaan desa sebagaimana dima ksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama des a.
- (3) Data administrasi kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), oleh Pemerintah Desa dicatat dalam daftar inventaris kekayaan Desa.
- (4) Bukti kepemilikan kekayaan desa yang berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
BAB III - PEROLEHAN
Pasal 4

- ( 1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diperoleh melalui :
- a. pembelian;
- b. sumbangan;
- c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun pihak lain; dan
- d. bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang› undangan.
- (2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Desa.
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 6

Biaya pengelolaan kekayaan desa dibebankan pada APBDesa.
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 7

Kekayaan desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, perekonomian desa dan pelayanan masyarakat desa.
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 8

Perencanaan kebutuhan kekayaan desa disusun dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa setelah memperhatikan ketersediaan barang milik desa yang ada.
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 9

Tata cara pengelolaan kekayaan desa diatur dengan Peraturan Kepala Desa.
PEMANFAATAN
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 10

Jenis pemanfaatan kekayaan desa berupa :
- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan; dan
- d. bangun serah guna dan bangun guna serah.
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 11

- ( l) Pemanfaatan kekayaan desa berupa sewa sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan atas dasar menguntungkan Desa.
- (2) Kekayaan desa yang disewakan tidak merubah status hukum atau status kepemilikannya.
- {3) Kekayaan desa yang disewakan dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (4) Jangka waktu penyewaan kekayaan desa selama 1 {satu) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang.
- (5) Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (6) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. obyek perjanjian sewa-menyewa;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. penyelesaian perselisihan;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure);
- g. peninjauan pelaksanaan perjanjian; dan
- h. persyaratan lain yang dianggap perlu.
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 12

- (1) Pemanfaatan kekayaan desa berupa pmJam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b hanya dilakukan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya.
- (2) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali tanah dan bangunan.
- (3) Pemanfaatan kekayaan desa berupa pmJam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (4) Jangka waktu pinjam pakai paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (5) Pinjam pakai dilakukan dengan surat perja njian pinjam pakai yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. obyek perjanjian pinjam pakai;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. penyelesaian perselisihan;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
- g. peninjauan pelaksanaan perjanjian; dan
- h. persyaratan lain yang dianggap perlu.
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 13

- ( 1) Pemanfaatan kekayaan desa berupa kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan atas dasar:
- a . mengoptimalkan daya guna dan hasil guna kekayaan desa;
- b. meningkatkan pendapatan desa.
- (2) Kerjasama pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kerjasama pemanfaatan kekayaan desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tida k tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa u n tuk memenuhi biaya operasional / pemeliharaan / perbaikan ke kayaan desa;
- b. penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara Kepala Desa dan BPD;
- c. ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD, kecuali tanah dan bangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. mitra kerjasama tidak diperbolehkan menggadaikan / memindahtangankan kepada pihak lain; dan
- e. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak perjanjian ditandatangani serta sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang.
•
- (4) Kerjasama pemanfaatan kekayaan desa dilakukan dengan surat perJa nJtan kerjasama sekurang› kurangnya memuat:
- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. obyek perjanjian pinjam pakai;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. penyelesaian perselisihan;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure);
- g. peninjauan pelaksanaan perjanjian;dan
- h. persyaratan lain yang dianggap perlu.
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 14

- ( 1) Pemanfaatan kekayaan desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, dilakukan atas dasar:
- a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk kepentingan pelayanan umum;
- b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) Pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) di1aksanakan oleh Kepala Desa setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Jangka waktu pemanfaatan kekayaan Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang setelah terlebih dahulu dila kukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa.
- (4} Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pemerintahan Desa untuk dijadikan bahan pertimbangan.
- (5) Pemanfaatan kekayaan Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah dilakukan dengan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. pihak-pihak yang tcrikat dalam perjanjian;
- b. obyek perjanjian bangun serah guna da n bangun guna serah;
- c. jangka waktu;
A
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. penyelesaian perselisihan;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure);
- g. peninjauan pelaksanaan perjanjian; dan
- h. persyaratan lain yang dianggap perlu.
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 15

- ( 1) Hasil perolehan kekayaan desa dan hasil pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 merupakan penerimaan/ pendapatan desa.
- (2) Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening Desa.
TANAH KAS DESA
Bagian Kesatu
Pelepasan Hak Tanah Kas Desa
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 16

- (1) Kekayaan desa berupa tanah kas desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
- (2) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai dengan harga yang menguntungkan desa dengan mernperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (3) Penggantian ganti rugi berupa uang akibat pelepasan hak kepemilikan tanah kas desa harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang lebih baik dan berlokasi di desa setempa t.
- (4) Pelepasan hak kepemilikan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteta pkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD clan rnendapat ijin tertulis dari Bupati dan Gubernur.
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 17

Pemanfaatan dan/atau pengelolaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 tidak dapat merubah status dan hak tanah kas desa tersebut.
Bagian
Kedua
Persewaan Tanah Kas Desa
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 18

- (1) Untuk pelaksanaan persewaan tanah kas desa, Kepala Desa dan BPD wajib membentuk Panitia Lelang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
2. {2) Panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. 1 (satu) orang dari unsur LPMD sebagai ketua;
- b. Sekretaris Desa sebagai sekretaris;
- c. 2 (dua) orang dari unsur perangkat desa sebagai anggota;dan
- d. 1 (satu) orang dari unsur LPMD sebagai anggo1:a.
- (3) Panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadakan lelang perse\1.raan tanah kas desa di muka umum, dengan ketentuan :
- a. mengutamakan calon penyewa dari masyarakat desa setempat;
- b. harga sewa sesuai dengan dan/ atau lebih tinggi dari harga umum;
- c. hasil persewaan dimasukkan dan dikelola dalam APBDesa;
- d. lama persewaan 1 (satu) tahun dan clapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (4) Pengelolaan tanah kas desa dapat disewakan kepada pihak lain apabila masyarakat desa setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak memenuhi ketentuan, dengan syarat harus memperoleh izin dari Bupati setelah dievaluasi Camat setempat.
•
,-
,-...
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 19

- (1) Persewaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 O huruf a dilaksanakan melalui mekanisme pelelangan umum dengan sistem terbuka.
- (2) Proses persewaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan secara adil.
- (3) Sebelum pelaksanaan lelang, panitia lelang wajib mengumumkan rencana lelang kepada masyarakat.
- (4) Penayangan pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3} mencantumkan jangka waktu pendaftaran, mekanisme pendaftaran, persyaratan peserta lelang dan harga dasar tarif/scwa.
- (6) Apabila sampai batas akhir pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada calon penyewa yang mendaftar, maka pengumuman lelang diundur paling lama 6 (enam) hari kerja.
- (7) Apabila sampai batas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tetap tidak ada calon penyewa yang mendaftar, Kepala Desa menurunkan tarif sewa sesuai dengan harga dasar di lingkungan setempat.
- (8) Hasil pelelangan persewaan tanah kas desa dituangkan dalam Berita Acara Panitia Lelang sebagai dasar penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pemenang Lelang Persewaan Tanah Kas Desa.
- (9) Pemenang lelang yang ditetapkan sebagai penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (8), wajib mentaati semua ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian sewa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Penyewa.
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 20

- ( 1) Calon penyewa tanah kas desa yang telah mendaftar sebagai peserta lelang wajib menyetorkan uang muka sebagai jaminan kepada panitia lelang sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga dasar lelang,
•
•
dengan bukti kuitansi yang sah atau yang dipersamakan dari panitia lelang.
- (2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikembalikan kepada calon penyewa yang dinyatakan kalah dalam pelaksanaan lelang.
- (3) Jika peserta lelang rnengundurkan diri sebelum lelang dilaksanakan, maka uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak dikembalikan dan disetorkan sebagai penerimaan ke dalam APBDesa.
- (4) Peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang lelang wajib menyetorkan pembayaran sewa tanah kas desa sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) setelah dikurangi uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).
- (5) Pelunasan pembayaran sewa tanah kas desa sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus), dibayarkan secara tunai paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan sebagai penyewa.
- (6) Pemenang lelang yang tidak melunasi pembayaran persewaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) disetorkan sebagai penerimaan ke dalam APBDesa dan dilakukan lelang kembali oleh panitia lelang.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara lelang persewaan tanah kas desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
BAB VII - PELAPORAN
Pasal 21

- ( 1) Kepala Desa menyampaikan la po ran hasil pengelolaan kekayaan desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan/ a tau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan hasil pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22

- ( 1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan kekayaan desa secara berjenjang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan dan melindungi Kekayaan Desa.
- (3) Bupati dapat melakukan pengawasan pengelolaan kekayaan desa melalui audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 23

- (1) Kekayaan desa sebagai akibat dari penggabungan desa, maka kekayaan desa dari desa yang digabung diserahkan menjadi milik desa baru.
- (2) Penyerahan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Serita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh masing› masing Kepala Desa dan BPD bersangkutan dan diketahui oleh Bupati.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 24

- (1) Pembagian kekayaan desa sebagai akibat pemekaran desa dilaksanakan berdasarkan musyawarah antar desa.
- (2) Pembagian kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) difasilitasi oleh Camat.
- (3) Dalam hal hasil musyawarah yang difasilitasi oleh Camat tidak tercapai mufakat, pembagian kekayaan desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan asas :
- a. pemerataan dan keadilan;
- b. manfaat;
- c. transparansi;dan
- d. sosial budaya masyarakat setempat.
Diundangkan di Situbondo pada tanggal .1J 6 JUN 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,
~
DERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR t(p
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Bupati memerintahkan dengan Ka bu paten penempatannya dalam Berita Daerah ini
Situbondo.
Ditetapkan di Situbondo . pada tanggal 1) 6 JUN~::201,
BUPATI SITUBONDO,