PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 9 Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 17 Tahun 2007
N/A
Preamble

Menimbang
- a. bahwa standar biaya tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 17 Tahun 2007 tentang Trrnjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 8 Tahun 2O12 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 17 Tahun 2OO7 Lentang, Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Situbondo, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan standar harga yang berlaku sehingga perlu diganti;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 20 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 20O5 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Ttrnjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Kabupaten Situbondo Tahun 2O 15. b.
Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 2A Tahun 1999 tentang Penyelenggafaan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- .). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O03 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuh 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O15 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 9O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416\ sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO7 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 8.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O07 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. 1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Fedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana . telah beberapa kaii diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian T\rnjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
13. Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 96|PI|I{K.O6l2OO7 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OO5 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2005;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2OO8 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 17);
Menetapkan
18. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 80 Tahun 2010 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo;
19. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 1 Tahun 2015;
20. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupatcn Situbondo Tahun 2014 Nomor 57).
4. Memperhatikan : l. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/006/BKAD tanggal 2 Januari 2O06 perihal Tambahan Penjelasan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 20O4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
2. Surat dari Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur tanggal 11 Maret 2015, Nomor : LBA-11s/PW13l3l 2015 perihal Laporan Hasil Asistensi Perhitungan Usulan T\rnjangan Perumahan DPRD pada Pemerintah Kabupaten Situbondo.
MEMUTUSI(AN:
PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAIIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PIRWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAIIUN 2015.
BAB II - PEMBAYARAN TUNJANGAN
Pasal 2

Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibayarkan sejak bulan Januari 2015.
BAB II - PEMBAYARAN TUNJANGAN
Pasal 3

Pembayaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota Dcwan Perwakilan Rakyat Daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2015.
BAB III - PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 4
Pasal 6

Peraturan Bupati diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal
Agar setiap orang pengundangan penempatannya Situbondo. dapat mengetahuinya, memerintahkan Pcraturan Bupati ini dengan dalam Be rita Daerah Kabupaten
Ditetapkan di Situbondo pada tanssal 0 1 Am 2015
BUPATI SITUBONDO,