PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 19 Tahun 2002
Tentang IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KEMASYARAKATAN (IUPHHKM)
Berlaku: 19 TAHUN 2002
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG
IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KEMASYARAKATAN (IUPHHKM)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa untuk tertibnya usaha pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan dari kawasan hutan produksi alam maka dalam rangka mengelola hutan secara optimal, perlu diadakan pengaturan melalui penerbitan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan (IUPHHKM);
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M 04-PW 03 Tahun 1984 tentang wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 358/Kpts-II/1996 tentang perubahan keputusan menteri kehutanan nomor 271/Kpts-IV/1993 tentang cara pengenaan, pemungutan, penyetoran dan pembagian iuran hasil hutan;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 359/Kpts-II/1996 tentang perubahan keputusan menteri kehutanan nomor 272/Kpts-IV/1993 tentang cara pengenaan, pemungutan, penyetoran, penyimpanan dan penggunaan dana reboisasi;
15. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 677/Kpts-II/1998 tentang Hutan Kemasyarakatan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
17. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 05.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 Nopember 2000 tentang Kriteria dan standar perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi alam;
18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 13.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 Nopember 2000 tentang Kriteria dan Standar Tarif PSDH;
19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 14.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 Nopember 2000 tentang Standar Tarif Dana Reboisasi;
20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 31/Kpts-II/2000 tanggal 12 Februari 2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknis Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum daerah;
22. Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Leges (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 17 Seri C).
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KEMASYARAKATAN (IUPHHKM)
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2

- (1). Permohonan izin pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan (IUPHHKM) dapat diajukan oleh setiap Warga Negara Indonesia secara kelompok melalui wadah koperasi disekitar kawasan hutan yang bergerak dibidang perkayuan;
- (2). Pengajuan permohonan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan (IUPHHKM) disampaikan kepada Bupati dilengkapi dengan rekomendasi Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- (3). Biaya survey lokasi dalam rangka penerbitan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan dibebankan kepada pemohon;
BAB III - KRITERIA KAWASAN HUTAN UNTUK IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KEMASYARAKATAN
Pasal 3

Pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kemasyarakat diarahkan pada lokasi:
- a. Kawasan hutan yang belum dibebani HPH, HPHTI, IUPHH, dan IUHT;
- b. Kawasan hutan yang rawan gangguan perambahan, pencurian kayu, kebakaran hutan dan konplik lahan;
- c. Kawasan hutan yang berdekatan dengan pemukiman;
- d. Telah lama ditempati masyarakat (tradisionil);
- e. Telah dikalola secara tradisional;
- f. Dinyatakan/dituntut sebagai tanah adat.
BAB IV - LUAS AREAL DAN MASA BERLAKU IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KEMASYARAKATAN
Pasal 4

Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan diberikan pada kawasan hutan Negara yang tidak dibebani hak dengan luas sesuai dengan ketersediaan lahan yang ada disekitar desa lokasi (IUPHHKM) untuk setiap pemohon izin dengan masa berlaku maksimum 35 (tiga puluh lima) tahun.
BAB IX - SANKSI
Pasal 9

- (1) Apabila pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan (IUPHHKM) melakukan penebangan diluar areal yang ditetapkan, dikenakan sanksi denda ekploitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang pengusahaan hutan berdasarkan UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- (2) Apabila pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan melakukan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dokumen atau dilengkapi dokumen, maka dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;
- (3) Apabila pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan melakukan pengangkutan hasil hutan dengan jumlah volume melebihi batas maksimal tonase bagi jalan yang dilalui maka terhadap pemegang izin dimaksud dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. (4). Bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan yang tidak melaksanakan penanaman/pemudaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan hutan sesuai dengan rencana dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. (5). Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan setelah diterbitkannya izin, pemegang izin tidak melaksanakan kegiatannya dilapangan, maka izin dimaksud dapat dicabut oleh Bupati;
6. (6). Pelanggaran di Bidang ekploitasi dan tata usaha kayu dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB X - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 10
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Ditetapkan di Sengeti Pada tanggal 6-9-2002
BUPATI MUARO JAMBI,
DTO,
H. AS'AD SYAM
DIUNDANGKAN DI SENGETI PADA TANGGAL 12 -9-2002
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DTO,
Drs. MUCHTAR MUIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2002 NOMOR 51 SERI C NOMOR 3 TANGGAL 12-9-2002
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5

- a. Peta lampiran permohonan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan harus mempedomani rencana tata ruang Kabupaten Muaro Jambi, diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta disahkan oleh Bupati Muaro Jambi.
- b. Lokasi yang dimohon izin usaha pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan berada pada kawasan hutan yang tidak dibebani HPH dan hak-hak yang syah menurut Peraturan Daerah Perundang-undangan yang berlaku.
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan daerah, maka setiap penerbitan izin pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan maupun penerbitan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan dikenakan leges yang besarnya tarif sesuai dengan Peraturan Daerah.
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Pengenaan retribusi leges dimaksudkan sebagai salah satu upaya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas
Pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan diwajibkan untuk melakukan penanaman kembali pada areal bekas penebangan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikaitkan dengan penghentian pelayanan dokumen.
Diharapkan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan dapat mensuply kayu bulat untuk bahan baku IPKH yang berada di Kabupaten Muaro Jambi, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga setempat.
Di Pripinsi Jambi penerbitan izin industri baru telah dihentikan, karena itu produksi kayu dari izin usaha pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan tidak dibenarkan untuk jaminan bahan baku pendirian atau perluasan industri perkayuan.
Penebangan kayu alam dari areal hutan kemasyarakatan dikenakan dana reboisasi dan Provisi sumber daya hutan sedangkan hasil tanaman hutan kemasyarakatan nantinya hanya dikenakan Provisi Sumber daya hutan dan retribusi hasil hutan.