PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor OTTAHUN Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 7 Tahun 1984
N/A
Preamble

Menimbang
- Mengingat
BUPATI MUNA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR OtTAHUN 2016
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUNA,
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pernbangunan dan pelayanan kemasyarakatan di daerah masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlvikan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyus~nan, pelaksanaan penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender;
- b. bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang atau kesempatan, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan sehingga · akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan;
- c. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita dan lnstruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, maka perlu adanya pengaturan rnengenai pengarusutamaan gender di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah.
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri ; ' ·,. Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan .atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA dan BUPATI MUNA
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH.
BAB l - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Dewan Perwakilan Rakyat. Daerah yang .' selanjutnya disingk.at DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Muna.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna.
7. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi laki dan perempuan.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosialisasi dan budaya masyarakat.
9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagaimana manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
11. Analisis Gender adalah proses analisis data gender seoara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi peran dan tanggung jawab antara 1aki-1aki dan perempuan.
12. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian pennasalahan perempuan dan laki-laki.
13. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG, adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
14. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS, adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani pennasalahan kesenjangan gender.
15. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG dari berbagai instansi atau lembaga di unit kerjanya masing-masing. .
16. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi atau lembaga di.daerah, ·
17. 1 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah rencana pembangunan Pemerintah Daerah yang memuat penjabaran visi, misi, agenda, pendekatan, arah kebijakan, strategi dan program-program pembangunan daerah untuk kurun waktu (5) lima tahun.
18. Rencana Strategi SKPD yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD, adalah penjabaran visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
19. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
20. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKASKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana kerja belanja program kegiatan SKPD serta pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .
.
,
.
ASAS
BAB l - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Pelaksanaan PUG berasaskan penghormatan, terhadap Hak Asasi Manusia.
BAB IV - RUANG LINGKUP
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif Gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.
BAB IV - RUANG LINGKUP
Pasal 7

- (1) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat rnengunakan rnetode a1ur kerja Analisis Gender (Gender Analisys Pathway) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis Gender terhadap RKA-SKPD dilalrukan oleh masingmasing SKPD.
- (3) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RI(A-SKPD dapat bekerjasama dengan lernbaga Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
BAB IV - RUANG LINGKUP
Pasal 8

- (1) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dituangkan da1am penyusunan GBS.
- (2) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA-SKPD.
- (1) BAPPEDA mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, RKA-SKPD yang responsif Gender.
- (2) RKA-SKPD yang responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Pelaksanaan
BAB IV - RUANG LINGKUP
Pasal 10

- (1) Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan PUG.
2. (2} Tanggung jawab Bupati sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.
BAB IV - RUANG LINGKUP
Pasal 11

Bupati menetapkan SKPD .yang membidangi tugas pemberdayaan perernpuan sebagai koordinator.penyelenggaraan PUG.
BAB IV - RUANG LINGKUP
Pasal 12

- ( 1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh SKPD dibentuk Pokja PUG.
- (2) Bupati menetapkan Kepala BAPPEDA sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala/ Pimpinan SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG.
- (3) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala/Pimpinan SKPD.
- (4) Pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - RUANG LINGKUP
Pasal 13

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas:
- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa, dan Lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- g. merurnuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. menyusun profil Gender Daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di rnasing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point PUG di masing-masing SKPD.
BAB IV - RUANG LINGKUP
Pasal 14

Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf (j) beranggotakan aparatur yang rnernahami anaJisis A.~G.
BAB IV - RUANG LINGKUP
Pasal 15

' Rencana Aksi Daerah p~ANDA) PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf k memuat:
- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
- c. penguatan kelembagaan PUG; dan
- d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
BAB IV - RUANG LINGKUP
Pasal 16

- (1) Untuk mempercepat pelaksanaan PUG, dibentuk Focal Point di setiap SKPD;
- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat dan/ a tau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/ atau program;
- (3) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
- b. memfasilitasi penyusunan RKA-SKPD yang responsif Gender;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
- d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala/Pimpinan SKPD;
- e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. memfasilitasi penyusunan data Gender pada masing-masing SKPD;
- (4) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala/Pimpinan SKPD.
BAB VI - PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 17

- (1) Badan usaha, kelornpok, organisasi masyarakat dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bagi kelompok masyarakat marjinal.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring.
BAB VII - PELAPORAN. PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 18

- ( 1) Setiap SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati melalui Ketua Pokja PUG secara berkala.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
BAB VII - PELAPORAN. PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 19

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:
,.
- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. instansi yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. sasaran kegiatan;
- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, · atau sumber lain;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang telah dilakukan.
BAB VII - PELAPORAN. PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 20

Bupati menetapkan pedoman 'mekanisme pelaporan PUG di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - PELAPORAN. PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 21

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi
- ( 1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l} dilakukan pada setiap SKPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan t.ahun berikutnya.
- (4) BAPPEDA melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja SKPD.
- (S) Pelaksanaan evaluasi dapat di1akukan melaJui kerja sama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita/Gender, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.
BAB VIII - PEMBINAAN
Pasal 23

Bupati melakukan pembinaan pelaksanaan PUG yang meliputi:
- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di desa/kelurahan dan pada SKPD;
- d. peningkatan kapasitas Focal Point dan Pokja PUG Daerah; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.
BAB IX - PENDANAAN
Pasal 24

- (1) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di 'desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Alokasi Dana Desa.
BAB IX - PENDANAAN
Pasal 25

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 24,· dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah· dan tidak mengikat.
PENGHARGAAN
BAB IX - PENDANAAN
Pasal 26

- ( 1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada lembaga Pemerintahan Daerah, organisasi masyarakat, badan usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah melaksanakan PUG untuk mewujudkan Kesetaraan Gender.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

RPJMD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD yang telah disusun disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu] tahun sejak ditetapkan.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.
Ditetapkan di Raha
~!l!!!!l!lllllll.,.ndangkan di Raha
--~Wlla·~,.
anggal 2. -
J
-2016
DAERAH,
NURDIN PAMONE
M\_@ DEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2016 NOMOR
P
PARAF KOORDINASI
UNIT/SATUAN KERJA
P 1 RAF/TGL (J , ...
SEKDA KAB. MUNA
AS IS TEN
1
BAGIAN HUKUM
•
PEN GEL OLA . . · 1?,PPR °i&lt;B ...
'"-
.
Diundangkan di Raha pada tanggal 01.-oJ-2016
SE~S DAERAH,
NURDIN PAMONE
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2016 NOMOR ...
KETENTUANPENUTUP
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur tebih \an.jut den.gan. Peraturan Bupati.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

RPJMD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD yang telah disusun disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu} tahun sejak ditetapkan.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.
Ditetapkan di Raha pada tanggal 9 O .2 2016
Pj. BUPATI MUNA,
MU~
KAIMOEDDIN