Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PEDOMAN TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA . KAEUPATEN EUTON UTARA
Berlaku: 43 Tahun 2014
N/A
Preamble

Menimbang
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Euton Utara;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) d.an ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan alokasi dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran dan ketentuan mengenai ta.ta cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
��������
til'ii?tl""'
�
.l
��
n
�
:r;:,a..--:;ay.m11
�
a:1 ••
�
...
�
i;,:,i,\,t!ZZ1.::E ...
,J.Mi¥#'&amp;•"Ut!:i .. :M;Cil ... UJ$J
�
k
���
m
�
o
�
r.:-C',-::;;-.::;:::z
�
::::.'.,::.; •.• ,.·
I
.
BUPATI BUTON UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN EUPATI EUTON UTARA NOMOR \\ TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA . KAEUPATEN EUTON UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
EUPATI EUTON UTARA,
- a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa., salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
.\_ ...
.-:
i
!
I
).
.J .
&lt;"'[
f
,:
... ('
�
-0,-.:;'
•'
0
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); .
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung J awab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara. di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) . sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua ·atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentarig Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun- 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemeriritah Nomor 4 7 Tahun 2015 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
!
I
i
1.
I.•
I
I
f
!
I
I
I:
'
.
0 .
Menetapkan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,· Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/ PMK.07 /2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1972);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/ PMK.07 /2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1981);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015
7. Nomor 3);
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BUTON UTARA.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
i.
I
I
1.
I
t
!
i
i,
I
I'
,.
I:
1/
Ji
I•
q
l
I
f;
I
i
'
i
:
I
i
;
0
--
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara. Kesatuan Republik Indonesia.·
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakari fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. ·
9. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untukjangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Bendahara Desa adalah pejabat yang· diangkat oleh Kepala Desa dari unsur staf sektretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan atau dari unsur lain untuk menatausahakan keuangan desa.
14. Alokasi Dana Desa yang· selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaari yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP · Pasal 2
Pasal 4

- 0 Prinsip pengelolaan ADD meliputi:
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- c. ADD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.
- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja .daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa dan luas wilayah
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masingmasing Desa dengan mempertimbangkan:
5. Desa.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP · Pasal 2
Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa mengajukan permohonan ADD kepada Bupati setiap triwulan.
- a. usulan rencana kegiatan dalam RKPDesa yang disepakati BPD dan direkomendasikan Camat;
- (2) Permohonan ADD dilampiri dengan:
•'
0
0
- b. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa; dan
- (3) ADD diberikan kepada Pemerintah Desa melalui rekening Pemerintah Desa masing-masing desa dan merupakan bagian dari pendapatan desa
- c. Siklus Tahunan Desa.
- (4) Penyaluran ADD dilakukan dalam 4 (empat) tahap sebagai berikut:
- b. triwulan II diberikan pada bulan Juni sebesar 30% (tigapuluh persen);
.
- a. triwulan I diberikan pada bulan Maret sebesar 20% (duapuluh persen);
- c. triwulan III diberikan pada bulan September sebesar 30% (tigapuluh persen);
- d. triwulan IV diberikan pada bulan Desember sebesar 20% (duapuluh persen).
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP · Pasal 2
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan ADD apabila Pemerintah Desa telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Pemerintah Daerah menU:nda penyaluran ADD bagi Desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat ( 1) dan ayat (2).
BAB IV - PENGHITUNGAN ADD Pasal 8
Pasal 9

- (1) Rumus ADD yang dipergunakan untuk menghitung besarnya ADD untuk setiap Desa sebagai berikut:
- a. Rumus Penetapan ADD
L ADDx = L (ADDM + ADDP)
Keterangan:
ADD yang diberikan kepada Desa x;
Alokasi Dana Desa Minimum (Perolehan Desa sama) sebesar 60% ;
- Alokasi Dana Desa Proporsional (Berdasarkan koefisiensi variabel- variabel) sebesar 40%.
- c. ADDP
- a. ADDx
- b. ADDM
Rumus Penerimaan ADD Kepada Desa
ADD = ADDM + BDx X (ADDP)
BDx adalah Nilai Bobot Desa (BD) pada Desa x
Rumus Penetapan Nilai Bo bot Desa (BDx) Desa x
BDx = ((0,25 X KVlx) + (0, 10 X KV2x) + (0,35 X KV3x)+ {0,30 X K.V4x)
0 Keterangan:
- a. BDx
- b. KVlx koefisien variabel jumlah penduduk Desa x;
KV2x koefisien variabel luas wilayah Desa x;
- d. KV3x koefisien variabel angka kemiskinan Desa x.
nilai bobot desa untuk Desa x;
- (2) Nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c merupakan nilai Desa x yang ditentukan berdasarkan variabel.
- (3) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. jumlah penduduk;
- b. luas wilayah Desa;
- c. angka kemiskinan;
- (4) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan koefisien dan indeks sebagai berikut:
..
..
0
�
.
| huruf | variabel ·• | koefiaien | indeks |
|---------|----------------------------|-------------|----------|
| a. | Jumlah penduduk | KVl | 0,25 |
| b. | Luas wilayah Desa | KV2 | 0,10 |
| c. | Angka kemiskinan | KV3 | 0,35 |
| d. | lndeks Kesulitan Geografis | KV4 | 0,30 |
BAB IV - PENGHITUNGAN ADD Pasal 8
Pasal 10

Penggunaan alokasi ADD untuk kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB IV - PENGHITUNGAN ADD Pasal 8
Pasal 11

- (1) Rencana penggunaan ADD dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (3) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, lembaga kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa bertujuan agar penggunaan ADD didasarkan atas proses perencanaan.partisipatif
- (4) Hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam usulan RKPDesa.
- (5) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
BAB IV - PENGHITUNGAN ADD Pasal 8
Pasal 12

- Q Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD berpedoman pada RKPDesa.
- ( 1) Penatausahaan ADD tidak terpisahkan dari pengelolaan APBDesa.
- (3) Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan ADD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ·
- (2) Penatausahaan ADD dilakukan oleh Bendahara Desa.
BAB IV - PENGHITUNGAN ADD Pasal 8
Pasal 14

- (1) Penatausahaan ADD berupa laporan pelaksanaan kegiatan dan surat pertanggungjawaban disertai dengan bukti-bukti pengeluaran dilakukan oleh Bendahara Desa.
.J,,QIQU&amp;ilil
...x:AAdlWA •
���
W,t.;"iiwt4tii
�
::z;u:l!ml
�
Lk-..m.m.
��
liaJ
����
ffii.Ws
�
t
��
I
'
\_':. ;:JJ
Q,',&lt;.,:;w,,·.,, •..
I•
t
i
I
I'
ii ii
I
1:
Ii
I
I
��
-
..
•
•
0
- (2) Bendahara Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan penatausahaan ADD kepada Kepala Desa setiap bulan.
- (4) Camat melaporkan pelaksanaan pengelolaan ADD kepada Bupati yang meliputi laporan perkembangan fisik dan keuangan serta laporan permasalahan yang dihadapi.
- (3) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Camat setiap 3 (tiga) bulan.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP Pa.sal 17
Pasal 18

Peraturan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Euton Utara.
Ditetapkan di Buranga pada tanggal 1 l{ 2016
EUPATI EUTON UTARA,
H.AEU HASAN
I
1
i
\:
f
i
I,
i
L
I.
r;
,,
Ii ii
r:
11
I
I
I
l
I
I:
I
r
l
I
I
t
i
I
I
I
i
.