PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 3 Tahun 2016
Tentang TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
Berlaku: 13 September 2016
N/A
Preamble

Menimbang
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,
a.
Bahwa upaya pembangunan berkelanjutan harus dilakukan secara sinergi antara Pemerintah Daerah dengan perusahaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian fungsi lingkungan;
- b. Bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi lingkungan;
- c. Bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap masyarakat, diperlukan pengaturan dalam pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
N/A
Pasal 18

Undang-Undang Dasar Negara Republik
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS Pasal 2
Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah adalah:
- a. terwujudnya batasan yang jelas penyelenggaraan TSLP;
- b. terwujudnya penyelenggaraan TSLP secara terarah dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan daerah;
- c. tercapainya sinergi antara Pemerintah Daerah dan perusahaan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian fungsi lingkungan;
- d. mencegah timbulnya resiko sosial dan lingkungan yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat;
- e. terpenuhinya tujuan pembangunan daerah secara optimal;
- f. melindungi perusahaan dari pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang dan/ atau tidak bertanggung jawab; dan
- g. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha melalui TSLP secara terpadu dan berdaya guna.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS Pasal 2
Pasal 4

Penyelenggaraan TSLP didasarkan pada asas:
- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan umum;
- c. kebersamaan;
- d. keterbukaan;
- e. kemitraan;
- f. keseimbangan;
- g. keserasian;
- h. keterpaduan;
1. keadilan;
- J. kesepakatan;
- k. berkelanjutan; dan
1. berwawasan lingkungan.
BAB III - KUALIFIKASI PERUSAHAAN Pasal 5
Pasal 6

- (1) TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi kewajiban bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam berdasarkan UU.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan.
- (3) TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak menghalangi perusahaan yang bergerak selain di bidang Sumber Daya Alam berperan serta melaksanakan TSLP.
BAB III - KUALIFIKASI PERUSAHAAN Pasal 5
Pasal 7

Perusahaan yang telah berperan serta melaksanakan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.
BAB IV - SASARAN DAN PROGRAM TSLP Pasal 8
Pasal 9

- (1) Program TSLP meliputi:
- a. bina lingkungan dan sosial;
- b. kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
- c. program langsung kepada masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.
BAB IV - SASARAN DAN PROGRAM TSLP Pasal 8
Pasal 10

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) huruf a merupakan program yang bertujuan untuk melestarikan dan memulihkan fungsi lingkungan dan memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran yang meliputi kegiatan bina lingkungan dan sosial, serta bina lingkungan usaha mikro, kecil, dan koperasi.
BAB IV - SASARAN DAN PROGRAM TSLP Pasal 8
Pasal 11

- ( 1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b adalah program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang berupa:
- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
- b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
- c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
- d. pelatihan dan pendampingan manajemen perusahaan, akuntansi keuangan;
- e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan disain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
- f. pelatihan dan pendampingan penggunaan dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi;
- g. meningkatkan kemampuan produktifitas; dan/ a tau manajemen dan
- h. mendorong tumbuhnya produktivitas. . . 1novas1, kreatifitas, dan
BAB IV - SASARAN DAN PROGRAM TSLP Pasal 8
Pasal 12

Program langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) huruf c adalah berupa:
- a. hibah kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan;
- b. bantuan beasiswa pendidikan kepada karyawan atau masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi;
- c. subsidi yang berupa penyediaan pembiayaan untuk kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada pan ti-pan ti sosial/ jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- e. pelayanan sosial yang berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. perlindungan sosial yang berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah puma bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.
BABV PENYELENGGARAAN TSLP Bagian Kesatu Umum Pasal 13
- ( 1) TSLP diselenggarakan berdasarkan pada prinsip kesepakatan antara perusahaan dan Pemerintah Daerah yang diadakan dalam Forum TSLP.
- (2) Prinsip kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Pasa 14
Penyelenggraan TSLP dilakukan untuk mendukung program pembangunan daerah.
BAB IV - SASARAN DAN PROGRAM TSLP Pasal 8
Pasal 15

Dalam penyelengaraan TSLP, perusahaan berhak:
- a. menyusun rencana program TSLP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bagian dari kebijakan internal perusahaan;
- b. menentukan tempat sasaran yang akan menerima manfaat dari program TSLP; dan
- c. mendapatkan fasilitas dan/ atau penghargaan dari Pemerintah Daerah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TSLP.
BAB IV - SASARAN DAN PROGRAM TSLP Pasal 8
Pasal 16

Dalam penyelengaraan TSLP, perusahaan:
- a. menyusun perencanaan TSLP sesuai dengan jenis program dan besaran biaya TSLP yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
- b. melakanakan setiap program TSLP sesuai dengan perencanaan;
- c. memberikan laporan atas hasil pelaksanaan TSLP kepada Bupati melalui Tim Fasilitator TSLP.
- d. menerima saran dan masukan dari masyarakat baik perorangan maupun kelompok dalam proses penyusunan perencanaan dan pelaksanaan TSLP.
BAB IV - SASARAN DAN PROGRAM TSLP Pasal 8
Pasal 17

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan TSLP:
- a. memfasilitasi perusahaan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program TSLP; dan
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan TSLP.
BAB IV - SASARAN DAN PROGRAM TSLP Pasal 8
Pasal 18

Dalam penyelenggaraan TSLP meliputi tahapan:
- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. pelaporan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.
Bagian Kedua
Perencanaan
BAB IV - SASARAN DAN PROGRAM TSLP Pasal 8
Pasal 19

- ( 1) Setiap perusahaan harus menyusun rencana program dan besaran biaya TSLP dengan memprioritaskan masyarakat dan lingkungan yang terkena dampak kegiatan usaha perusahaan.
- (2) Penyusunan rencana program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan masyarakat untuk mendapatkan saran dan masukan.
- (3) Rencana program dan besaran biaya TSLP dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
BAB IV - SASARAN DAN PROGRAM TSLP Pasal 8
Pasal 20

- (1) Forum TSLP menghimpun dan memverifikasi usulan rencana program dan besaran biaya TSLP dari masing› masing perusahaan untuk disinergikan dengan program Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana program TSLP yang dibuat oleh perusahaan disinergikan dengan program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk mencapai sinergisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. perusahaan dan/ atau Forum TSLP menyusun arah dan rencana program TSLP; dan
- b. arah dan rencana program TSLP yang telah dibentuk oleh perusahaan dan/ atau Forum TSLP disampaikan kepada Tim Fasilitator TSLP.
- (4) Dokumen rencana program dan besaran biaya TSLP yang telah diserahkan kepada Tim Fasilitator TSLP, disampaikan kepada Pemerintah Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari.
- (5) Sinergisme program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Naskah Kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak perusahaan dengan Bupati.
Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pasal 21
- ( 1) Setiap perusahaan wajib melaksanakan TSLP sesuai dengan rencana program dan besaran biaya TSLP.
- (2) Pelaksanaan TSLP dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Dalam hal TSLP dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak ketiga, perusahaan yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Bupati melalui Tim Fasilitator TSLP.
BAB IV - SASARAN DAN PROGRAM TSLP Pasal 8
Pasal 22

- ( 1) Pelaksana TSP adalah perusahaan yang berstatus badan hukum.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Daerah.
- (3) Perusahaan pelaksana TSP tidak dibedakan antara .t"" c .. ..18aflaan mlllK swasta maupun m111K 1-..egara aan; atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang
BAB IV - SASARAN DAN PROGRAM TSLP Pasal 8
Pasal 23

- (1) Dalam keadaan tertentu, perusahaan dapat tidak melaksanakan rencana program dan besaran biaya TSLP sebagaimana yang telah disepakati dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menjadi korban bencana alam;
- b. pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- c. dibubarkan oleh pejabat atau badan yang berwenang.
- (3) Dalam hal perusahaan menjadi korban bencana dan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, perusahaan yang bersangkutan mengajukan perubahan rencana program dan besaran biaya TSLP kepada Bupati melalui Tim Fasilitator TSLP.
- (4) Dalam hal perusahaan dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, perusahaan yang berangkutan dibebaskan dari kewajiban TSLP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan teknis dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Pelaporan
BAB IV - SASARAN DAN PROGRAM TSLP Pasal 8
Pasal 24

- ( 1) Setiap perusahaan wajib melaporkan hasil pelaksanaan TSLP kepada Bupati melalui Forum dan Tim Fasilitator TSLP.
- (2) Pelaporan atas pelaksanaan TSLP disampaikan kepada Bupati 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. realisasi pelaksanaan TSLP;
- b. realisasi penggunaan biaya TSLP;
- c. capaian kinerja pelaksanaan TSLP;
- d. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
- e. rencana tindak lanjut.
Bagian Kelima
Monitoring dan Evaluasi
BAB IV - SASARAN DAN PROGRAM TSLP Pasal 8
Pasal 25

- ( 1) Tim Fasilitator TSLP melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan TSLP.
- (2) Monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB VI - FORUM TSLP Pasal 26
Pasal 27

- ( 1) Anggota Forum TSLP menyusun rencana program dan besaran biaya TSLP untuk disampaikan dalam Forum TSLP.
- (2) Anggota Forum TSLP dapat mewakilkan kepada pengurus Forum TLSP dalam rapat pembahasan bersama mengenai kesepakatan rencana program dan besaran biaya TSLP dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Rapat pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Dalam hal keadaan tertentu, Pengurus Forum TSLP dan Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan rapat kordinasi untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapai dalam penyelenggaraan TSLP.
- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. anggota Forum TSLP tidak menyusun rencana program dan besaran biaya TSLP sampai terselenggaranya rapat pembahasan bersama mengenai kesepakatan rencana program dan besaran biaya TSLP dengan Pemerintah Daerah;
- b. anggota Forum TSLP tidak melaksanakan rencana program dan besaran biaya TSLP hasil kesepakatan dengan Pemerintah Daerah;
- c. anggota Forum TSLP melaksanakan TSLP tidak sesuai dengan rencana program dan besaran biaya TSLP yang sudah disepekati dengan Pemerintah Daerah; dan
- d. anggota Forum TSLP tidak menyerahkan laporan pelaksanaan TSLP.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan Forum TSLP diatur dalam Peraturan Bupati
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
BAB XII - SANKS! ADMINISTRATIF Pasal 33
Pasal 34

- ( 1) Setiap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaiana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 35
Pasal 36

Dalam hal Forum TSLP belum terbentuk, rapat pembahasan bersama dan rapat dikoordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (4) dilakukan secara mandiri oleh perusahaan bersama Pemerintah Daerah.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 37
Pasal 38

Peraturan Daerah 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.
Ditetapkan di Bangkalan pada tanggal 13 September 2016
Diundangkan di Bangkalan pada tanggal 13 3~~~
• ==----
SEKRETARKQ
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2016 NOMOR 2/E.
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Program pembangunan berkelanjutan di Daerah memerlukan upaya yang sinergi antara Pemerintah Daerah dan perusahaan yang dapat dilakukan dengan instrumenTanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TSLP) atau Corporate Social Responsibilit).Keterlibatan perusahaan dalam program pembangunan daerah melalui TSLP didasarkan pada duaalasan, pertama, behwa kegiatan usaha perusahaan telah banyak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan. Kedua, TSLPmerupakan upaya untuk keberlangsungan usaha perusahaan sesuai dengan prinsip Triple Bottom Line, bahwausahaperusahaan akan dapat berkelanjutan (sustain), jika memperhatikan 3P, yaitu mendatangkan keuntungan (profit}, memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (people), dan ikut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet).
Berdasarkan atas alasan di atas, sejak tahun 2007 negara telah mewajibkan bagi perusahaan untuk melaksanakan TSLPsebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Untuk memastikan terlaksananya TSLPdi Daerah, tentunya memerlukan pengawasan internal dan ekxternal yang jujur, sehingga tujuan dan manfaat TSLP untuk pembangunan berkelanjutan mampu tercapai. Pengawasan Pemerintah Daerah sangat diperlukan supaya instrumen hukumTSLPlamban laun berubah menjadi instrumen sukarela perusahaan. Pengawasan Pemerintah Daerah dapat dilakukan baik secara preventif maupun refresif. Pengawasan preventif dapat dilakukan dengan cara membentuk Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan dari asas desentralisasi. Sedangkan pengawasan refresif dapat berwujud pemberian sanksi terjadap perusahaan yang nyata dan terbukti tidak melaksanakan kewajiban TSLP.
Berdasarkan atas pertimbangan di atas, maka Daerah Kabupaten Bangkalan sangat berkepentingan untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka beberapa materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:
1. Penentuan kualifikasi perusahaan yang diwajibkan untuk melakanakan TSLP. Kualifikasi perusahaan dimaksud adalah a) badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang berkedudukan dan/atau melakukan kegiatan usahanya di Daerah; b) bukan perusahaan yang menjalankan Usaha Mikro dan Kecil; c) perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan; dand) kegiatan usaha perusahaan memiliki dampak sosial dan lingkungan;
2. Penyesuaian sasaran dan program TSLP dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Sasaran TSLP ditujukan untuk masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah kerja perusahaan yang terkena dampak kegiatan usaha; dan/ ataumasyarakat di sekitar atau di luar wilayah kerja Perusahaan yang tidak terkena dampak kegiatan usaha perusahaan. Sedangkan program TSLPmeliputi : bina sosial dan lingkungan; kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi; dan program langsung kepada masyarakat.
3. Penyelenggaraan TSLP ditentukan melalui 4 (empat) tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan, dan monitoring dan evaluasi. Perencanaan TSLP ini didasarkan pada prinsip kesepakatan bersama yang dilakukan dalam Forum TSLP antara pihak perusahaan dengan pihak Pemerintah Daerah. Pelaksanaan TSLP harus sesuai dengan perencanaan TSLP yang sudh disepakati bersama. Sedangkan pelaporan TSLP merupakan instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan TSLP.
4. Menempatkan perusahaan sejajar dengan Pemerintah Daerah, maka perusahaan membentuk Forum TSLP yang bersifat independen yang berfungsi sebagai wadah kerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan TSLP. Forum TSLP 1n1 dapat memperjuangkan kepentingan anggotanya dalam rapat pembahasan bersama dan rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah.
5. Pembentukan Tim Fasilitator TSLP oleh Bupati yang berfungsi untuk penyambung kepentingan daerah terhadap perusahaan sebagai melaksanakan kewenangan pembinaan dan pengawasan, Bupati.
6. Pemberian penghargaan kepada perusahaan berprestasi oleg Bupati untuk meningkatkan kinerja TSLP. Adapun kriteria perusahaan berprestasi adalah memiliki program TSLP yang berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan/ atau kelestarian fungsi lingkungan; danmelaksanakan TSLP secara konsisten dengan rencana program dan besaran biaya TSLP yang telah ditetapkan oleh Bupati.
7. Memastikan perlindungan hak masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan TSLP.
8. Pemberian sanksi administrative melaksanakan kewajiban TSLP bagi perusahaan yang tidak berupa :Peringatan tertulis; Pembekuan Izin Kegiatan Usaha Perusahaan; danPencabutan Izin Kegiatan U saha Perusahaan.
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas. Pasal 2 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c

Yang dimaksud dengan "standar internasional" adalah menurut ISO 26000, meliputi :Guidance Standard on Social Responsibility 1) pengembangan masyarakat; 2) perlindungan konsumen; 3) praktek kegiatan perusahaan yang sehat; 4) lingkungan; 5) praktek ketenagakerjaan yang baik; 6) Hak asasi manusia; dan 7) tata laksana organiassi yang baik.## Pasal3Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 4

## Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah penyelenggaraan TSLP harus didasarkan kepada peraturan dan pedoman yang berlaku sehingga menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat baik dalam penyelanggaraan TSLP.## Huruf bYang dimaksud dengan "asas kemanfaatan umum" adalah TSLP yang dilaksanakan harus membawa kemanfaatan bagi semua pihak baik perusahaan, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat.## Huruf cYang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah TSLP diselenggarakan oleh perusahaan dengan melibatkan pihak terkait serta masyarakat serta ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat di Kabupaten Bangkalan.## Huruf dYang dimaksud dengan "asas dilaksanakan secara terbuka keterbukaan" adalah TSLP sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui kewajiban perusahaan yang direncanakan dan dilaksanakan.
PENJELASAN
Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Huruf aCukup jelas.Huruf bYang dimaksud dengan "pailit" dalam ayat ini adalah dalam hal harta kekayaan perusahaan tidak cukup untuk membayar utang kepada semua kriditor.Huruf cCukup jelas...
PENJELASAN
Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 34