PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PEMERINTAH Nomor 13 Tahun 1959
Tentang PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PERSEROAN 1925 (STAATSBLAD 1925 NO. 319)
Berlaku: 26 September 1959
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan keadaan keuangan Negara pada dewasa ini dianggap perlu untuk mengadakan perubahan dan tambahan pada pasal-pasal 1, 7, 11, 25 dan 36 Ordonansi Pajak Perseroan 1 925 (Staatsblad 1 925 No. 31 9), sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Lembaran-Negara 1954 No. 106;
- b. bahwa karena keadaan yang memaksa perubahan tersebut perlu segera diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang;
Mengingat
:
pasal 23 ayat (2) juncto pasal 22 ayat (1) Undang- undang Dasar;
Mendengar
:
Menteri Keuangan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PERSEROAN 1925 (STAATSBLAD 1925 NO. 319), SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH TERAKHIR DENGAN LEMBARAN-NEGARA 1954 NO. 106.
N/A
Pasal 2

.
- (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
- (2) Ketentuan pada pasal 1 ke-4 untuk pertama kalinya berlaku bagi kerugian yang diderita dalam tahun-buku yang berakhir sesudah tanggal 30 Juni 1957, dengan pengertian, bahwa kerugian- kerugian untuk masa-masa yang berakhir sebelum tanggal 1 Juli 1957 tidak lagi dapat diperhitungkan dengan laba yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir sesudah tanggal 30 Juni 1959.
pada tanggal 29 September 1959. Menteri Muda Kehakiman,
SAHARDJO.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 106.
- (3) Ketentuan pada pasal 1 ke-5 dan ke-6 untuk pertama kalinya berlaku terhadap laba tahun-buku yang berakhir sesudah tanggal 30 Juni 1959.
- (4) Ketentuan-ketentuan pada pasal 1 ke-7 berlaku untuk pertama kalinya bagi tunggakan-tunggakan hutang pajak perseroan yang ada pada tanggal 1 Januari 1960.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 26 September 1959. Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.