UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 5 Tahun 1968
Tentang PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA NEGARA DAN WARGANEGARA ASING MENGENAI PENANAMAN MODAL
Berlaku: 5 TAHUN 1968
N/A
Preamble

Menimbang:
- a. bahwa untuk mendorong dan membina penanaman modal asing di Indonesia dan sesuai dengan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat , Sementara No. XII/ MPRS/1966 dan No. XXIII/MPRS/1966, maka dianggap perlu agar Pemerintah Republik Indonesia ikut serta dalam Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warganegara Asing mengenai Penanaman Modal (Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States) :
- b. bahwa Republik Indonesia adalah Anggota Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development), sehingga memenuhi syarat untuk dapat ikut serta dalam Konvensi tersebut diatas;
- c. bahwa untuk tujuan tersebut pada huruf a Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Konvensi tersebut pada tanggal 16 Pebruari 1968.
Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), pasal 11 dan pasal 20 Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XII/MPRS/1966 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966.
3. Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (LembaranNegara tahun 1967 No. 1, Tambahan Lembaran-Negara No. 2818);
4. Undang-undang No. 9 tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development) (Lembaran Negara tahun 1966 No. 36);
5. Undang-undang No. 2 tahun 1967 tentang Perubahan Undang-undang No. 9 tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development) (Lembaran-Negara tahun 1967 No. 2, Tambahan LembaranNegara No. 2819).
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN ATAS KONVENSI TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA NEGARA DAN WARGANEGARA ASING MENGENAI PENANAM MODAL.
N/A
Pasal 2

.
Pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan persetujuan bahwa sesuatu perselisihan tentang penanaman modal antara Republik Indonesia dan Warganegara Asing diputuskan menurut Konvensi termaksud dan untuk mewakili Republik Indonesia dalam perselisihan tersebut dengan hak substitusi.
N/A
Pasal 3

.
- (1) Untuk melaksanakan putusan Mahkamah Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Konvensi tersebut mengenai perselisihan antara Republik Indonesia dan Warganegara Asing diwilayah Indonesia, diperlukan surat pernyataan Mahkamah Agung bahwa putusan tersebut dapat dilakanakan.
- (2) Mahkamah Agung mengirimkan surat pernyataan termaksud dalam ayat (1) pasal ini kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukum mana putusan itu harus dijalankan dan memerintahkan untuk melaksanakannya.
- (3) Surat pernyataan dan perintah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini disampaikan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Pengadilan Tinggi yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut.
N/A
Pasal 4

.
Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Undang- undang ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perundangan.
N/A
Pasal 5

.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 1968. Sekretaris Negara R.I.,
ALAMSYAH Mayor Jenderal T.N.I.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 1968. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEHARTO Jenderal T.N.I.
PENJELASAN
Pasal 1

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

.
Menurut Pasal-pasal 25 ayat (1) dan 36 ayat (2) Konvensi setiap perselisihan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari kedua belah pihak yang berselisih, sebelum dapat diajukan di depan Mahkamah Arbitrase (Arbitral Tribunal). Dengan
pasal ini dipastikan bahwa Pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan persetujuan yang dimaksud itu serta untuk mewakili Republik Indonesia dalam perselisihan tersebut dengan hak substitusi di mana perlu.
PENJELASAN
Pasal 3

.
.
- a.Pasal 54 ayat (1) dan ayat (3) Konvensi menentukan bahwa putusan Mahkamah Arbitrase dipersamakan dengan putusan terakhir dan Pengadilan Negara yang bersangkutan. Putusan tersebut harus dilaksanakan menurut hukum Negara itu.
Untuk kepastian cara pelaksanaan putusan itu di Indonesia maka Pasal 3 ayat (1) menentukan bahwa Mahkamah Agung harus terlebih dahulu menyatakan bahwa putusan Mahkamah Arbitrase itu dapat dijalankan dalam wilayah Republik Indonesia.
- c.Perselisihan yang dimaksud dalam ayat (1) ini ialah perselisihan antara Republik Indonesia dan Warganegara Asing mengenai Penanaman Modal di wilayah Indonesia. Tidak termasuk di dalamnya perselisihan antara Negara lain dengan Warganegara Asing lain pula yanghendak menjalankan putusan Mahkamah Arbitrase mengenai penanaman modal di dalam wilayah Indonesia (Pasal 55 Konvensi).
- d.Surat pernyataan diberikan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tertinggi yang berkedudukan di Ibu Kota Republik Indonesia.
.
Cukup jelas.
.
Surat pernyataan dan perintah diberikan kepada Pengadilan Tinggi sebagai tingkatan bawahan untuk diteruskan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
PENJELASAN
Pasal 4

.
Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur follow-up dari pelaksanaan penanda- tanganan Konvensi sepanjang yang sedemikian itu belum atau belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.
PENJELASAN
Pasal 5

.
Cukup jelas.
--------------------------------
CATATAN
Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.
Halaman 1-25 Sisa Halaman
Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1968 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber:
LN 1968/32; TLN NO. 2852