Unknown Unknown Nomor 4 Tahun 2017
Tentang KAWASAN TANPA ROKOK
Berlaku: 1 Agustus 2017
N/A
Preamble

Menimbang:
Mengingat:
GUBERNUR BENGKULU
PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU, a. bahwa rokok mengandung zat psikoaktif membahayakan yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat kesehatan manusia, oleh karena itu perlu mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok yang merupakan pemenuhan atas hak masyarakat untuk mendapatkan jaminan kesehatan yang layak;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Juncto Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, maka Pemerintah Provinsi Bengkulu wajib menetapkan kawasan tanpa rokok dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Kawasan Tanpa Rokok;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
SALINAN
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 );
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3971);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
10. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU dan
GUBERNUR BENGKULU MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Bengkulu dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota di Provinsi Bengkulu.
4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica , dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung Nikotin dan Tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
9. Merokok adalah kegiatan membakar Rokok dan/atau menghisap asap Rokok.
10. Perokok Aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan/atau secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar.
11. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok orang lain.
12. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk menkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
13. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa pyrrolidine yang terdapat dalam nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
14. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat Rokok dibakar setelah dikurangi Nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.
15. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan.
16. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi tentang Produk Tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
17. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui Promosi Produk Tembakau atau penggunaan Produk Tembakau.
18. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
19. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
20. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat, seperti rumah sakit, Puskesmas, tempat praktik dokter, rumah bersalin, dan tempat praktik bidan.
21. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan, termasuk perpustakaan, ruang praktik/laboratorium, dan museum.
22. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak, seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, dan arena bermain anak-anak.
23. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga, seperti masjid, mushola, gereja, kapel, pura, wihara, dan kelenteng.
24. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi.
25. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya, seperti pabrik, perkantoran, ruang rapat, dan ruang sidang/seminar.
26. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat, seperti hotel, restoran, bioskop, bandara, stasiun, pusat perbelanjaan, mall, dan pasar swalayan.
27. Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
28. Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
29. Jalan Utama/Protokol adalah jalan utama yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah.
30. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berasaskan:
- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. kemanfaatan umum;
- c. keterpaduan;
- d. keserasian;
- e. kelestarian dan keberlanjutan;
- f. partisipatif;
- g. keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- h. keadilan;
- i. perlindungan hukum;
- j. keterbukaan dan peran serta; dan
- k. akuntabilitas.
Bagian Kedua
Tujuan
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:
- a. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan Zat Adiktif dalam Produk
Tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
- c. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau;
- d. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
- e. melindungi kesehatan masyarakat dari asap Rokok orang lain.
BAB III - PENYELENGGARAAN
Pasal 4

Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dimaksudkan untuk memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat di Provinsi Bengkulu.
BAB IV - KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 5

Kawasan Tanpa Rokok meliputi:
- a. fasilitas pelayanan kesehatan yang kewenangannya menjadi urusan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota;
- b. tempat proses belajar mengajar yang kewenangannya menjadi urusan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota;
- c. kawasan tempat anak bermain yang kewenangannya menjadi urusan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota;
- d. tempat ibadah yang kewenangannya menjadi urusan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota;
- e. fasilitas olahraga yang kewenangannya menjadi urusan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota;
- f. angkutan umum yang kewenangannya menjadi urusan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota;
- g. tempat kerja yang kewenangannya menjadi urusan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota; dan
- h. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan oleh daerah sesuai dengan kewenangannya.
BAB IV - KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 6

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dan huruf h merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat kerja dan tempat umum serta tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala OPD yang menangani Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan.
BAB V - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 7

- (1) Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 wajib untuk:
- a. melakukan pengawasan internal pada pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. melarang setiap perokok di Kawasan Tanpa Rokok di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. memasang tanda-tanda peringatan dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.
- e. menyediakan area khusus untuk merokok ( smoking area ) yang memiliki saluran pembuangan udara yang baik dan terpisah dari ruangan lain.
- (2) Bentuk atau tanda peringatan dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d,ditetapkan oleh Kepala OPD yang menangani urusan kesehatan.
BAB V - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Larangan menjual dan membeli rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki ijin untuk menjual rokok.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok di kabupaten/kota.
- (2) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok di desa/kelurahan.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota dapat melimpahkan kepada camat.
Bagian Kesatu
Pembinaan
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dengan cara:
- a. mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
- b. mencegah perokok pemula dan melakukan konseling untuk tidak merokok;
- c. memberikan informasi, edukasi, dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;
- d. bekerja sama dengan badan/atau lembaga internasional atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan Kawasan Tanpa Rokok;
- e. memberikan penghargaan kepada orang yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.
Bagian Kedua
Pengawasan
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

- (1) Kepala Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

- (1) Kepala Daerah menunjuk OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan tentang penjualan, iklan,
sponsor, dan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui:
- a. ketaatan setiap orang terhadap ketentuan tentang penjualan, iklan, sponsor, dan Kawasan Tanpa Rokok; dan
- b. ketaatan Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok terhadap ketentuan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum melakukan koordinasi dengan Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum berwenang:
- a. mengawasi pelaksanaan ketentuan tentang penjualan, pemasangan iklan, dan sponsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. memasuki Kawasan Tanpa Rokok, kantor Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok, dan/atau tempat-tempat tertentu;
- c. meminta keterangan kepada Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok, petugas pengawas Kawasan Tanpa Rokok, dan setiap orang yang diperlukan;
- d. memotret atau membuat rekaman audio visual;
- e. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- f. menegur Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok yang melakukan pelanggaran;
- g. memerintahkan Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu guna memenuhi ketentuan
Peraturan Daerah ini; dan menghentikan pelanggaran di Kawasan Tanpa Rokok.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14

- (1) Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok berwenang: a. menegur setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya, kecuali bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan dan produksi Produk Tembakau sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3); b. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a, untuk meninggalkan Kawasan Tanpa Rokok; dan
- c. menghentikan penjualan, iklan, dan/atau promosi Produk Tembakau pada Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok dapat menunjuk petugas pengawas yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB VII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Tanpa Rokok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan dengan cara:
- a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
- b. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
- c. ## BAB VIII PEMBIAYAAN
BAB VII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kewenangan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 15 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Alokasi penganggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari Pajak Rokok maksimal sebesar 50 % (Lima Puluh Persen) dari jumlah pendapatan bagi hasil pajak rokok setiap tahunnya.
BAB IX - PENYIDIKAN
Pasal 17

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
BAB X - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 18

- (1) Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok yang melanggar ketentuan Pasal 8 dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan izin;
- (2) Tata cara pemberian Sanksi Administratif padaKawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kepala Daerah atau Kepala OPD yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya memberikan peringatan tertulis kepada Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.
- b. apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada pimpinan/penanggungjawab kawasan dimaksud diberikan sanksi berupa pencabutan izin.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana kurungan paling sedikit 3 (tiga) hari paling lama 3 bulan
dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) paling banyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 20

Setiap orang/badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) hari dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 21

Setiap Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok yang tidak melakukan pengawasan internal, membiarkan orang merokok, tidak menyingkirkan asbak atau sejenisnya, dan tidak memasang tanda-tanda dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 22

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 adalah pelanggaran.
BAB XII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 23

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Ketentuan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 18, dan Ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Agustus 2018.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.
Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 1 Agustus 2017 Plt.GUBERNUR BENGKULU, ttd
H. ROHIDIN MERSYAH
Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 1 Agustus 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, ttd
H.GOTRI SUYANTO
LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 4. NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU: (4/113/2017)
Salinan dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM ,