PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 1 Tahun 2014
Tentang No Description
Berlaku: 1 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENGELOLAAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
- a. bahwa sehubungan urusan pemerintahan dibidang Energidan sumber daya mineral berdasarkan Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 01/SE/BPMD-PPT-4/ESDM/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
3. : 1. Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang -undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Menetapkan
:
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENGELOLAAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
N/A
Pasal 1

Ketentuan Pasal 5 diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 5

Perijinan dan Non Perijinan yang didelegasikan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai berikut :
A. PERIJINAN
2. Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
1. Surat Ijin Tempat Usaha ( SITU );
3. Ijin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK );
5. Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB );
4. Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah;
6. Ijin Undang Undang Gangguan/Hider Ordonatic ( HO );
8. Ijin Pemanfaatan Air Limbah ( Land Aplication );
7. Ijin Pembuangan Limbah Cair ( IPLC ) ;
9. Ijin Mengadakan Riset/Penelitian;
11. Ijin Usaha Industri ( IUI );
10. Ijin Usaha Perdagangan ( SIUP );
12. Tanda Daftar Perusahaan ( TDP );
14. Tanda Daftar Industri ( TDI );
13. Tanda Daftar Gudang ( TDG );
15. Ijin Praktek Dokter;
17. Ijin Kerja Perawat;
16. Ijin Praktek Dokter Gigi;
18. Ijin Perawat Gigi;
20. Ijin Praktek ahli Gizi;
19. Ijin Praktek Bidan;
21. Ijin Pengobatan Tradisional Menetap;
23. Ijin Kerja Apoteker;
22. Ijin Pengobatan Tradisional yang tidak menetap;
24. Ijin Kerja Asisten Apoteker;
26. Ijin Penggunaan Jalan diluar kepentingan lalu lintas;
25. Ijin Trayek Angkot/Angdes dalam kabupaten;
27. Ijin Usaha Ketenaga Listrikan untuk kepentingan sendiri;
29. Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah;
28. Ijin Usaha Ketenaga Listrikan untuk kepentingan umum;
30. Ijin Pengambilan Air Permukaan;
32. Ijin Usaha Perikanan ( IUP ) Penangkapan;
31. Ijin Mendirikan Bangunan Menara;
33. Ijin Usaha Perikanan ( IUP ) Budidaya;
35. Ijin Praktek Perawat;
34. Ijin Usaha Perikanan ( IUP ) Penampungan;
36. Ijin Optical;
38. Ijin Toko Obat;
37. Ijin Kerja Refraksionis Optician;
39. Ijin Apotek;
41. Ijin Balai Pengobatan;
40. Ijin Klinik Bersalin;
42. Ijin Labor;
44. Ijin Praktek Fisioterapi
43. Ijin Kerja Bidan;
45. Ijin Usaha Pulau untuk Wisata;
47. Ijin Usaha Pondok Wisata;
46. ijin Usaha Bumi Perkemahan;
48. Ijin Usaha Panti Pijat dan Pijat Mandi Uap;
50. Ijin Usaha Taman Laut;
49. Ijin Usaha Dunia Fantasi;
51. Ijin Usaha Taman Rekreasi;
53. Ijin Usaha Taman Satwa;
52. Ijin Usaha Pemandian Alam;
54. Ijin Usaha Konsultan Pariwisata;
56. Ijin Hotel Bintang dan Melati;
55. Ijin Usaha Wisata Tirta;
57. Ijin Usaha Rumah Makan, Bar, dan Restoran;
58. Ijin Usaha Jasa Boga dan Catering;
59. Ijin Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata;
61. Ijin Usaha Angkutan Wisata;
60. Ijin Usaha Pramuwisata;
62. Ijin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Intensif dan Pameran;
64. Ijin Kegiatan Kebudayaan Antar Kabupaten
63. Ijin Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
65. Ijin Membawa Benda Cagar Budaya dari satu Kabupaten ke Kabupaten/Kota lainnya dalam satu Provinsi;
67. Ijin Usaha Karaoke, Playstation dan Video Games;
66. Ijin Penyelenggaraan Festival Kesenian dan Budaya;
68. Ijin Usaha Bioskop dan Theater panggung terbuka dan tertutup;
70. Ijin Usaha Tempat Pagelaran Kesenian Tradisional dan sejenisnya;
69. Ijin Usaha Diskotik dan Klub Malam;
71. Ijin Usaha Balai Pertemuan/Pameran;
73. Ijin Usaha Pasar Seni dan Souvenir Shop;
72. Ijin Usaha Salon Kecantikan dan Barber Shop;
74. Ijin Usaha Musik Hidup dan Panggung Remaja;
76. Ijin Usaha Kolam Pemancingan;
75. Ijin Usaha Pusat Kesehatan (Health Center) dan Pusat Kesegaran Jasmani (Fitnes Center);
77. Ijin Usaha Sarana dan Fasilitas Olahraga di tempat terbuka;
79. Ijin Usaha Gelanggang Olahraga;
78. Ijin Usaha Rumah Billiyard;
80. Ijin Usaha Gelanggang Permainan/Ketangkasan;
82. Ijin Usaha Gelanggang Renang/Kolam Renang;
81. Ijin Usaha Lapangan Golf;
83. Ijin Reklame;
85. Ijin Lokasi;
84. Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
86. Ijin Operasional Rumah Sakit;
- a. Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B)
87. Ijin Usaha Perkebunan (IUP) :
- b. Ijin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P)
- a. Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi
88. Ijin Usaha Pertambangan (IUP) :
- b. Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi
90. Ijin Lingkungan;
89. Ijin Usaha Jasa Pertambangan;
91. Ijin Pertambangan Rakyat (IPR);
93. Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
92. Ijin Prinsip Penanaman Modal;
94. Ijin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
96. Ijin Usaha Penanaman Modal;
95. Ijin Prinsip Penggabungan Perusahaan;
97. Ijin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
99. Ijin Usaha Penggabungan Penanaman Modal;
98. Ijin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
B. NON PERIJINAN
2. Surat Keterangan Perjalanan Hewan
1. Surat Keterangan Kesehatan Hewan ( SKKH )
3. Surat Rekomendasi
4. Ijin Prinsip
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Di tetapkan di Kuala Tungkal pada tanggal, 21 Januari 2014
BARAT,
Diundangkan di Kuala Tungkal pada tanggal, 21 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, dto
MUKLIS
BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR 1
Salinan/Fhoto Copy sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
MASKURI, SH Pembina NIP. 19710429 200003 1 003
BUPATI TANJUNG JABUNG
dto
USMAN ERMULAN
N/A
Pasal 1

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 Nomor 7) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :
- b. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 12)
- a. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 Nomor 19)
- c. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 9)
Diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- d. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 1)
N/A
Pasal 5

Perijinan dan Non Perijinan yang didelegasikan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai berikut :
PERIJINAN
2. Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
1. Surat Ijin Tempat Usaha ( SITU );
3. Ijin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK );
5. Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB );
4. Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah;
6. Ijin Undang Undang Gangguan/Hider Ordonatic ( HO );
8. Ijin Pemanfaatan Air Limbah ( Land Aplication );
7. Ijin Pembuangan Limbah Cair ( IPLC ) ;
9. Ijin Mengadakan Riset/Penelitian;
10. Ijin Usaha Perdagangan ( SIUP );
12. Tanda Daftar Perusahaan ( TDP );
11. Ijin Usaha Industri ( IUI );
13. Tanda Daftar Gudang ( TDG );
15. Ijin Prakter Dokter;
14. Tanda Daftar Industri ( TDI );
16. Ijin Praktek Dokter Gigi;
18. Ijin Perawat Gigi;
17. Ijin Kerja Perawat;
19. Ijin Praktek Bidan;
21. Ijin Pengobatan Tradisional Menetap;
20. Ijin Praktek ahli Gizi;
22. Ijin Pengobatan Tradisional yang tidak menetap;
24. Ijin Kerja Asisten Apoteker;
23. Ijin Kerja Apoteker;
25. Ijin Trayek Angkot/Angdes dalam kabupaten;
27. Ijin Usaha Perikanan ( IUP ) Penangkapan;
26. Ijin Mendirikan Bangunan Menara;
28. Ijin Usaha Perikanan ( IUP ) Budidaya;
30. Ijin Praktek Perawat;
29. Ijin Usaha Perikanan ( IUP ) Penampungan;
31. Ijin Optical;
33. Ijin Toko Obat;
32. Ijin Kerja Refraksionis Optician;
34. Ijin Apotek;
36. Ijin Balai Pengobatan;
35. Ijin Klinik Bersalin;
37. Ijin Labor;
39. Ijin Praktek Fisioterapi
38. Ijin Kerja Bidan;
40. Ijin Usaha Pulau untuk Wisata;
42. Ijin Usaha Pondok Wisata;
41. ijin Usaha Bumi Perkemahan;
43. Ijin Usaha Panti Pijat dan Pijat Mandi Uap;
45. Ijin Usaha Taman Laut;
44. Ijin Usaha Dunia Fantasi;
46. Ijin Usaha Taman Rekreasi;
48. Ijin Usaha Taman Satwa;
47. Ijin Usaha Pemandian Alam;
49. Ijin Usaha Konsultan Pariwisata;
51. Ijin Hotel Bintang dan Melati;
50. Ijin Usaha Wisata Tirta;
52. Ijin Usaha Rumah Makan, Bar, dan Restoran;
54. Ijin Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata;
53. Ijin Usaha Jasa Boga dan Catering;
55. Ijin Usaha Pramuwisata;
57. Ijin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Intensif dan Pameran;
56. Ijin Usaha Angkutan Wisata;
58. Ijin Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
59. Ijin Kegiatan Kebudayaan Antar Kabupaten
60. Ijin Membawa Benda Cagar Budaya dari satu Kabupaten ke Kabupaten/Kota lainnya dalam satu Provinsi;
62. Ijin Usaha Karaoke, Playstation dan Video Games;
61. Ijin Penyelenggaraan Festival Kesenian dan Budaya;
63. Ijin Usaha Bioskop dan Theater panggung terbuka dan tertutup;
65. Ijin Usaha Tempat Pagelaran Kesenian Tradisional dan sejenisnya;
64. Ijin Usaha Diskotik dan Klub Malam;
66. Ijin Usaha Balai Pertemuan/Pameran;
68. Ijin Usaha Pasar Seni dan Souvenir Shop;
67. Ijin Usaha Salon Kecantikan dan Barber Shop;
69. Ijin Usaha Musik Hidup dan Panggung Remaja;
71. Ijin Usaha Kolam Pemancingan;
70. Ijin Usaha Pusat Kesehatan (Health Center) dan Pusat Kesegaran Jasmani (Fitnes Center);
72. Ijin Usaha Sarana dan Fasilitas Olahraga di tempat terbuka;
74. Ijin Usaha Gelanggang Olahraga;
73. Ijin Usaha Rumah Biliyard;
75. Ijin Usaha Gelanggang Permainan/Ketangkasan;
77. Ijin Usaha Gelanggang Renang/Kolam Renang;
76. Ijin Usaha Lapangan Golf;
78. Ijin Reklame;
80. Ijin Lokasi;
79. Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
81. Ijin Operasional Rumah Sakit;
82. a). Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B)
82. Ijin Usaha Perkebunan (IUP) :
84. b). Ijin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P)
84. Ijin Prinsip Penanaman Modal;
83. Ijin Lingkungan;
85. Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
87. Ijin Prinsip Penggabungan Perusahaan;
86. Ijin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
88. Ijin Usaha Penanaman Modal;
90. Ijin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
89. Ijin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
91. Ijin Usaha Penggabungan Perusahaan;
NON PERIJINAN
2. Surat Keterangan Perjalanan Hewan
1. Surat Keterangan Kesehatan Hewan ( SKKH )
3. Surat Rekomendasi
4. Ijin Prinsip
Diundangkan di Kuala Tungkal pada tanggal, 23 Juli 2015
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
FIRDAUS KHATAB
BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 20
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Di tetapkan di Kuala Tungkal pada tanggal, 23 Juli 2015
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, ttd
USMAN ERMULAN
N/A
Preamble

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pemulihan kembali kehidupan masyarakat dan pembangunan kembali di wilayah pascabencana banjir bandang di Kota Bima pada tanggal 21 sampai dengan 23 Desember 2016, diperlukan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir Bandang di Kota Bima Tahun 2017-2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Bandang di Kota Bima Tahun 20172018;
2. Mengingat: 1. 2002 Nomor Negara Republik Indonesia Nomor
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 26, Tambahan Lembaran 4188);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5879);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
16. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat;
23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
25. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 ten tang Standarisasi Data Kebencanaan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2014 ten tang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 149 Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 77);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA BANJIR BANDANG DI KOTA BIMA TAHUN 2017-2018. Menetapkan
N/A
Pasal 1

Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir Bandang di Kota Bima Tahun 2017-2018 merupakan acuan bagi Pemerintah Kota Bima serta pihak yang terkait dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang di Kota Bima.
N/A
Pasal 2

Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.
N/A
Pasal 3

Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.
M. QURAIS H. ABIDIN
Ditetapkan pada tanggal
di Kota Bima ~1 fcl?ruav-·1 2017
f
WALIKOTA BIMA, ~
H KOTA BIMA, Pit. SEKRETARIS
Diundangkan di Kota Bima pada tanggal zr f~\"Vor\ 2017
MUKHTAR
LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2017 NO MOR . }!J.~ ..
,~
KATA PENGANTAR
Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sesuai dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah terdampak, Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana akan melibatkan peran berbagai pihak yang menyediakan sumberdaya. Di tingkat pusat, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana akan dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan di tingkat daerah akan dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Untuk efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana wilayah pascabencana yang akan dilaksanakan oleh berbagai pihak, maka perlu disusun dan ditetapkan suatu dokumen Rencana Aksi. Rencana Aksi akan diharapkan dapat dijadikan acuan untuk menyamakan persepsi dan langkah penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bagi seluruh pihak yang terkait.
Oleh karenanya, penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir bandang di Kota Bima Tahun 2017-2018 dilaksanakan melalui proses koordinasi dengan berbagai sektor terkait pada lingkup Pemerintah Kota Sima. Selain itu juga penyusunan dokumen ini dilaksanakan melalui proses konsultasi kepada BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan SKPD terkait lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Koordinasi telah dilaksanakan sejak pelaksanaan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana serta pengkajian kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. W alaupun demikian, Rancangan Dokumen Rencana Aksi masih dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil pembahasan pada tingkat Kementerian dan atau Lembaga dengan difasilitasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (SNPB). Komitmen Pendanaan yang bersumber dari APSD Kota Sima telah dibahas dan disepakati melalui Rapat Koordinasi Daerah Lingkup Pemerintah Kota Sima.
Dengan demikian harapan kami agar dapat memperoleh dukungan komitmen pendanaan yang memadai berdasarkan kebutuhan baik yang bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi SNPS, Anggaran Kementerian dan atau Lembaga terkait serta sumber lainnya.
Melalui kesempatan ini kami haturkan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam menyusun Rancangan Dokumen Rencana Aksi ini terutama kepada Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB). Semoga Dokumen ini berguna sebagai pedoman pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir bandang di Kota Bima tahun 2017-2018.
\,
M. Qurais. H. Abidin
Bima, Januari 2017
~ Walikota Bima, ~
v
,,--
REKAPITULASI PENILAIAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN PASCABENCANA BANJIR BANDANG KOTA BIMA ·PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2016
| NO | SEKT.OR/ SUBSEKTOR | NILAI KERUSAKAN ( Rp) | NILAI KERUGIAN ( Rp) | TOTALKERUSAKAN DAN KERUGIAN( Rp) | PORSENTASE PERKIRAAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN ('le ) |
|------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 | PERMUKIMAN | 402,548,345,000 | 15,210,400,000 | 417,758,7'5,000 | 31.630% |
| | 1. PERUMAHAN | 358,636,400,000 | 12,992,800,000 | 371,629,200,000 | 28.137% |
| | 2. PRASARANALINGKUNGAN | - --- - 43,911,945,000 | 2,217,600,000 | 46,129,545,000 | 3.493% |
| 2 | INFRASTRUKTUR | 415,004,859,291 | 7,500,204,912 | 422,504,864,203 | 31.989% |
| | 1. TRANSPORTASI | 274,534,826,213 | 2,731,475,000 | 277,266,301,213 | 20.993% |
| | 2. ENERGI | 7,615,113,210 | 13,700,000 | 7,628,813,210 | 0.578% |
| | 3. AIRDAN SANITASI | 17,720,500,000 | 594,700,000 | 18,315,200,000 | 1.387% |
| | 4. SUMBERDAYAAIR | 113,634,212,788 | | 113,634,212,788 | 8.604% |
| | 5. TELEKOMUNIKASI | 1,500,007,080 | 4, 160,329,912 | 5,660,336,992 | 0.429% |
| 3 | SOSIAL | 83,611,110,280 | 70,098,655,000 | 153,709,785,280 | 11.838% |
| | 1. KESEHATAN | 40,809,452,760 | 10,196,275,000 | 51,005,727,760 | 3.862% |
| | 2. PENDIDIKAN | 37,297,197,500 | 467,840,000 | 37,765,037,500 | 2.859% |
| | 3.AGAMA | 5,229,020,000 | 9,125,200,000 | 14,354,220,000 | 1.087% |
| | 4. LEMBAGASOSIAL | 141,440,000 | 22,600,000 | 164,240,000 | 0.012% |
| | 5. SENI BUDAYA | 105,000,000 | 210,000,000 | 315,000,000 | 0.024% |
| | 6. CAGARBUDAYADAN BANGUNAN BERSEJARAH | 29,000,000 | 50,052,240,000 | 50,081,240,000 | 3.792% |
| | 7. GEDUNG SERBAGUNA | | 24,300,000 | 24,300,000 | 0.002% |
| 4 | EKONOMIPRODUKTIF | 24,510,235,805 | 140,384,769,000 | 164,895,004,805 | 12.485% |
| | 1. PERTANIAN | 5,031,500,000 | 2,840,500,000 | 7,672,000,000 | 0.596% |
| | 2.PETERNAKAN | 265,310,000 | 1,984,335,000 | 2,249,645,000 | 0.170% |
| | 3. PERIKANAN | 13,278,611,000 | 6,547,258,000 ~~ - | 19,825,869,000 ---- | 1.501% |
| | 4. PERDAGANGAN | 707,745,000 | 114,225,670,000 | 114,933,415,000 | 8.702% |
| | 5. KOPERASI DAN UKM | 573,119,605 | 10,368,256,000 | 10,961,375,805 | 0.630% |
| | 6. PERINDRUSTRIAN | 3,665,350,000 | 1,902,250,000 | 5,567,600,000 | 0.422% |
| | 7. PARIWISATA | 988,600,000 | 2,496,500,000 | 3,485,100,000 | 0.264% |
| 5 | UNTASSEKTOR | 15,055,471,853 | 146,848,746,341 | 181,904,218,194 | 12.258% |
| | 1. PEMERINTAHAN | 10,735,m,213 | 5,089,397,000 | 15,825,174,213 | 1.198% |
| | 2. KEUANGANDAN PERBANKAN | 3,295,610,000 | 140,043,954,341 | 143,339,564,341 | 10.853% |
| | 3. KEAMANANDAN KETERTIBAN ( POLRI) | 75.5,486,240 | | 755.4S6.i40 | 0.057% |
| | 4. PERTAHANAN ( TNI) | 235,895,000 | 602,240,000 | 838,135,000 | 0.063% |
| | 5. LINGKUNGAN HIDUP | 32,703,400 | 1,113,155,000 | 1, 145,858,400 | 0.087% |
f
\.
M. Qurais H. Abidin
v
)
)
REKAPITULASI PENILAIAN KEBUTUHAN DAN SUMBER PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA BANJIR KOTA BIMA - PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017 dan 2018
| | PERUMAHAN | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------------|--------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | 1. 2. PRASARANAUNGKUNGAN | | | | | | 15,491,250,000 | 12,600,000,000 | |
| 2 | INFRASTRUKTUR | 1,218,030,317 ,301 | 57.42% | 19,171,8Dl,714 | ...114,229,790 | 188,738,7ll0,338 | 333,804,111,419 | | 4,100,000,000 |
| | 1. TRAN.SPORTASI | 312,590,590 551 | 14.83% | 6,042,691,839 | 36. 400, 000,000 | 185,081,990,276 | 85,065,908, 436 | | |
| | 2. AIR DANSANITASI | 100,841,006,750 | 4.78% | 10, 129, 114,875 | 17,714,229,750 | 41,997,760,063 | 30,999,002, 003 | | |
| | 3 SUMBER DAYAAIR | 792,498,800,000 | 37.60% | 3,000,000,00J | 12,000,!lOO,OOO | 559,660,000,000 | 217,838,800,000 | | |
| | 4. TELEKOMUNIKASI | 4,100,000,000 | 0.19% | | | | | | 4,100,000,000 |
| 3 | S061Al | 151,021,427 | 7.17% | 11,302,349,790 | 27,414,900,000 | 59,187,311,250 | 50,9811,081,200 | | 2, 108,1t2,000 |
| | KESEHATAN | 62,004, 148,200 | 2.94% | 2,776,713,000 | 120,000,000 | 44,643,686,000 | i2,355,377,200 | | 2, 108, 172,000 |
| | 1. 2. PENDIDIKAN | 68,995,039,000 | 3.27% | 5,346,393,750 | 26,894,500,000 | 9,543,425,250 | 27,210,720,000 | | |
| | 3. KEAGAMAAN | 12,650,000,000 | 0.60% | 600,000,000 | | 3,800,000,000 | 8,250,000,000 | | |
| | 4. KELEMBAGAANSOSIAL | 614,240,000 | 0.03% | 164,240,000 | | 450,000,000 | | | |
| | 5. SENIBUDAYA | 4,840,000,000 | 0.23% | 2,415,000,000 | 450, 000,000 | 750,000,000 | 1,225,000,000 | | |
| | 6. CAGAR BUDAYA DAN SANGUNAN BERSEJARAH | 1,925,000,000 | 0.09% | | | | 1,925,000,000 | | |
| 4 | EKONOMI | 71,7111,481,000 | 3.74"/o | 22,053,588,000 | 8,317,175,000 | 17,835,0I0,000 | 30,535,108,000 | | |
| | 1. PERTt\NIAN | 4,010,000,000 | 0.19% | 465,000,000 | 1,600.000,000 | 1,945,000,000 | | | |
| | 2. PETERNAKAN | 1,883,750,000 | 0.09% | 231,250,000 | 1,402,500,000 | | 250,000,000 | | |
| | 3. PERIKANAN | 43, 421,711,000 | 206% | 17,859,836,000 | 926,n5,000 | | 24,635, 100,000 | | |
| | 4. PERDAGANGAN | 16,531,000,000 | 0.78% | 1,500JXXJ.OOO | 861,000,000 | 14,170,000,000 995,000,000 | 5,170,000,000 | | |
| | 5. PERINDUSTRIAN | 11,285,000,000 | 0.54% | 1,797,500,000 | 3,322,500,000 | | 480,000,000 | | |
| | 6. KOPERASI | 1,660,000,000 | 0.08% | 200,000,000 | 255,000,000 | 725,000,000 | | | |
| 5 | UNTASSEKTOR | 284, 101,834,800 | 1153% | 18,017,522,000 | 700,000,000 | 188,709,570,000 | 38,843,208,800 | | 14,031,3311,000 |
| | 1 PEMERINTAHAN DAN BUMN | 41,085,564,600 | 1.95% 0.29% | 5,467,522,000 | | 9,585,000,000 6,044,000,000 | 18,518,206,600 | | 7,514,836,000 |
| | 2 KETERTIBAN(POLRI) KEAWINAN(ft.II) | 6,044,000,000 | 0.91% | | | 19,134,320,VOO | | | |
| | 3 | HI,134,320,000 | | | | | | | |
| | 4 PERBANKAN DAN KEUANGAN | 3,616,500,000 | 0.17% 1.63% | | 700,QOO,OOO | 33,621,250,000 | | | 3.616,500,000 |
| | 5 LINGKUNGANHIDUP | 34,321,250,000 | 7.59% | 10,550,000.000 | | 128.325,000,000 | | | |
| | PENGURANGANRISIKO BENCANA (PRB) | 1~,900,000,000 | | | | | 18, 125,000,000 | | |
¥"'
\