UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 64 Tahun 1958
Tentang PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH TINGKAT I BALI, NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR
Berlaku: 64 TAHUN 1958
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
- a. bahwa berhubung dengan berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah untuk seluruh wilayah Republik Indonesia sejak tanggal 18 Januari 1957, perlu segera dibentuk daerah-daerah atas dasar Undangundang tersebut;
- b. bahwa setelah mendengar dan mempertimbangkan sedalamdalamnya pendapat dari Panitia Pembagian Daerah yang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 202/1956 perihal Nusa Tenggara dan laporan peninjauan Menteri Dalam Negeri tentang daerah itu serta memperhatikan kehendak masyarakat di Nusa Tenggara, Pemerintah berpendapat sudah tiba saatnya untuk membagi daerah Propinsi Nusa Tenggara termaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 21 tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat tahun 1950 No. 59) menjadi tiga daerah-daerah tingkat I dimaksud oleh Undangundang No. 1 tahun 1957;
- c. bahwa isi otonomi yang diberikan kepada daerah-daerah tingkat I dimaksud dalam sub b di atas tidak mengurangi otonomi yang mengingat sejarah perkembangannya dimiliki oleh daerah tingkat bawahannya;
- a. pasal-pasal 89, 131 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 6) sebagaimana sejak itu telah diubah;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
Memutuskan :
Menetapkan
- Undang-undang tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 2

.
- (1) Pemerintah Daerah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur masing-masing berkedudukan di Singaraja, Mataram dan Kupang.
- (2) Jika perkembangan keadaan di daerah menghendakinya, maka atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan, tempat kedudukan Pemerintah Daerah tersebut dalam ayat 1 dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dapat dipindahkan kelain tempat dalam wilayah daerahnya.
- (3) Dalam keadaan darurat, tempat kedudukan Pemerintah Daerah untuk sementara waktu dapat dipindahkan ke lain tempat oleh Dewan Pemerintah Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 3

.
- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 jo. ayat 1 b Undang-undang No. 1 tahun 1957 jo. Undang- undang No. 73 tahun 1957, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali terdiri dari 26 orang anggota, Daerah Nusa Tenggara Barat terdiri dari 35 orang anggota dan Daerah Nusa Tenggara Timur terdiri dari 23 orang anggota.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah Bali, Nusa Tenngara Barat dan Nusa Tenggara Timur masing-masing terdiri atas 5 orang, dalam jumlah mana tidak terhitung daerahnya.
BAB II - TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH DAN KEWAJIBAN DAERAH.
Pasal 4

.
- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 31 ayat 1 Undangundang No. 1 tahun 1957, urusan rumah tangga dan kewajiban daerah meliputi:
- A. Urusan Tata-Usaha Daerah;
1. menyusun dan menyelenggarakan sekretariat serta pembagiannya menurut yang diperlukan;
2. Menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan kepegawaian, perbendaharaan, pemeliharaan harta dan milik daerah, serta lain-lain hal untuk melancarkan pekerjaan daerah.
- B. Koordinasi dari kepentingan bersama dari daerah tingkat bawahan dan pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah bawahan itu.
- C. Urusan perhubungan antara daerah dan antar kepulauan diwilayah daerahnya.
- D. Urusan-urusan lain di lapangan perekonomian dan kesejahteraan.
- (2) Penyerahan urusan tersebut dalam sub C dan D selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah atau akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB II - TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH DAN KEWAJIBAN DAERAH.
Pasal 5

.
Untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga, daerah berhak membentuk dan menyusun dinas daerah menurut petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Menteri yang bersangkutan.
BAB III
Pasal 6

.
Tentang pegawai-pegawai daerah.
- (1) Dengan tidak mengurangi hak untuk mengangkat pegawai daerah termaksud dalam pasal 53 Undang-undang No. 1 tahun 1957, maka untuk menyelenggarakan hal-hal yang termaksud urusan rumah tangga dan kewajiban daerah, setelah mendengar Dewan Pemerintah Daerah dari daerah yang berkepentingan, dengan keputusan Menteri yang bersangkutan dapat:
- a. diserahkan pegawai negeri untuk diangkat menjadi pegawai daerah;
- b. diperbantukan pegawai negeri untuk dipekerjakan kepada daerah.
- (2) Dengan ## BAB IV KETENTUAN PERALIHAN.
BAB III
Pasal 8

.
- (1) Menjelang terbentuknya Pemerintah Daerah, maka segala tugas kewajiban daerah dijalankan oleh seorang petugas yang diangkat atau ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam waktu selambat-lambatnya 2 tahun terhitung mulai dari berlakunya Undang-undang ini, pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Undang-undang No. 19 tahun 1956 sebagai pengganti Dewan yang dapat dibentuk menurut Undang-undang No. 14 tahun 1956 harus sudah selesai.
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud dalam ayat 2 telah terbentuk menurut cara-cara yang ditentukan dalam ayat tersebut akan tetapi Kepala Daerah dari daerah yang bersangkutan belum dapat terpilih menurut ketentuan-ketentuan peraturan perundangan yang berlaku tentang hal pemilihan Kepala Daerah, maka petugas Kepala Daerah dimaksud dalam ayat 1 terus menjalankan tugas kewajibannya sebagai Kepala Daerah dari daerah yang bersangkutan sampai pada saat jabatan Kepala Daerah itu dapat diserahkannya kepada Kepala Daerah yang telah terpilih menurut peraturan pemilihan Kepala Daerah yang berlaku.
BAB III
Pasal 9

.
Penyelesaian tentang soal-soal pemindahan, kedudukan dan penempatan pegawai-pegawai daerah dari bekas-bekas daerah-daerah Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores dan Timor yang telah dibubarkan, yang dipekerjakan kepada daerah yang bersangkutan begitu pula mengenai penyerahan barang-barang milik bekas daerah-daerah tersebut yang diperlukan oleh daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya diatur oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB III
Pasal 10

.
Ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan yang masih berlaku hingga pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, baik yang dahulu ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, maupun oleh Pengusasa-penguasa yang berwenang di daerah termasuk peraturan-peraturan polisi (reglementen en keuren), sepanjang peraturanperaturan itu mengatur hal-hal yang menurut Undang-undang ini termasuk urusan daerah, sesudah mulai berlakunya Undang-undang ini terus berlaku dalam daerah hukumnya masing-masing sebagai peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, hingga diubah, ditambah atau dicabut oleh Pemerintah Daerah tersebut.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 11

.
Undang-undang ini dinamakan "Undang-undang tentang pembentukan daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur".
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1958. Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO.
Diundangkan, pada tanggal 14 Agustus 1958.
Menteri Kehakiman, ttd
G.A. MAENGKOM.
Menteri Dalam Negeri, ttd
SANUSI HARDJADINATA.
MENGENAI
UNDANG-UNDANG No. 64 TAHUN 1958
TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH TINGKAT I BALI, NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR.
UMUM.
1. Telah dimaklumi bahwa hingga dewasa ini Nusa Tenggara masih saja merupakan Propinsi Administratip yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat, No. 21 tahun 1950 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat tahun 1950 No. 59);
2. Sesuai dengan makna Undang-undang Dasar Sementara yang menghendaki terselenggaranya pemerintahan daerah-daerah otonomi yang demokratis, maka setelah berlakunya Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956 (Undang-undang No. 1 tahun 1957; Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6) tidak pada tempatnya keadaan yang dimaksud ad 1 di atas diteruskan, dan sudah layak wilayah Propinsi Nusa Tenggara selekas-lekasnya dibentuk menjadi daerah-daerah otonom berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1957 tersebut;
3. Keinginan serta hasrat dari rakyat daerah Nusa Tenggara itu telah dimaklumi oleh Pemerintah melalui baik dalam bentuk revolusi, mosi, pernyataan maupun di suratsurat kabar dan juga delegasi-delegasi kepada Pemerintah Pusat dengan tidak putus harapannya pasti tuntutan mereka itu akan dikabulkan oleh Pemerintah;
4. Berkenaan dengan perkembangan keadaan di seluruh wilayah negara serta mengingat keinginan-keinginan rakyat dari berbagai-bagai daerah yang telah disampaikan dalam bermacam-macam bentuk melalui beraneka-warna saluran kepada Pemerintah, maka oleh Pemerintah telah dibentuk Panitia Pembagian Daerah yang dibentuk dengan keputusan Presiden No. 202/1956 yang telah melaporkan hasil peninjauannya mengenai Nusa Tenggara kepada Pemerintah.
2. Begitu pula oleh Pemerintah telah ditugaskan kepada Menteri Dalam Negeri untuk meninjau sendiri keadaan Nusa Tenggara itu dari dekat dan membuat laporan peninjauan tentang keadaan, hasrat dan keinginan daerah itu;
5. Setelah mendengar dan mempertimbangkan sedalam-dalamnya pendapat dari Panitia Pembagian Daerah perihal Nusa Tenggara dan laporan peninjauan Menteri Dalam Negeri tentang daerah itu serta memperhatikan kehendak masyarakat di Nusa Tenggara, Pemerintah berpendapat sebaiknya membagi daerah Propinsi Nusa Tenggara termasuk dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 21 tahun 1950 itu menjadi tiga daerah tingkat I dimaksud dalam Undang-undang No. 1 tahun 1957 dengan penegasan bahwa isi otonomi yang diberikan kepada daerahdaerah tingkat I dimaksud tidak mengurangi otonomi yang mengingat sejarah perkembangannya dimiliki oleh "daerah- daerah" yang telah ada di Nusa Tenggara dan yang bersamaan dengan pembentukan daerah Tingkat I juga akan dibentuk atau dibagi-bagi dalam beberapa daerah tingkat II dimaksud dalam Undang-undang No. 1 tahun 1957.
Seperti telah dinyatakan dalam konsiderans Undang-undang ini, maka isi yang diberikan kepada daerah-daerah tingkat I dimaksudkan tidak mengurangi otonomi yang mengingat sejarah perkembangannya dimiliki oleh daerah tingkat bawahannya, dengan catatan bahwa apabila suatu urusan yang termasuk otonomi masuk urusan tingkat nasional, maka urusan tersebut dipegang Pemerintah Pusat yang berwenang untuk menyerahkan sebahagian atau seluruh urusan itu diselenggarakan oleh daerah tingkat I.
6. 1. Daerah tingkat I meliputi Daerah Bali, sebagai dimaksud dalam pasal 14 ayat I sub 6 dari Staatsblad 1946 No. 143;
2. Daerah tingkat I Nusa Tenggara Barat meliputi wilayah
- a. Daerah Lombok
4. b Daerah Sumbawa
5. a dan b sebagai dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 sub 7 dan 8 dari Staatsblad 1946 No. 143;
3. Daerah tingkat I Nusa Tenggara Timur meliputi wilayah;
- a. Daerah Flores,
- b. Daerah Sumba,
- c. Daerah Timor dan kepulauannya;
10. a sampai c sebagai dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 sub 9, 10 dan 11 dari
Staatsblad 1946 No. 143.
Penjelasan pasal demi pasal tidak perlu.
Diketahui:
Menteri Kehakiman,
G.A. MAENGKOM.