PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 3 TAHUN 2013
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat 1.
- a. bahwa guna mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan berkembangnya potensi peser � didik yang berilmu, beriman, cakap, kreatif dan mandiri yang diselenggarakan melalui proses pembelajaran dengan metode komprehensif yang menyentuh unsur demokratis, berkeadilan, sisternik, peinbudayaan, keteladanan dan pemberdayaan keteladanan dan pemberdayaan semua komponen masyarakat sehingga tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
- b. bahwa upaya pemerataan pembangunan di bidang pendidikan di Kecamatan dan meningkatkan daya tampung bagi Lulusan Sekolah Tingkat Pertama serta meningkatkan mutu dan efisiensi Sekolah Menengah Kejuruan dipandang perlu untuk mengatur Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Sintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darur � .t Nornor 3 Tanun 1953 tentang Pembentukan D � erah T1ngkat 11 Di Kalimantan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
•,
.
'
-'
t
,
I
2. Undang-Undang ...
2. 1999 tentan � 28 Tahun b Dan 2. Undang-Undang Nomor Yan Bersih Dan Be as ublik Penyelenggaraan Negara . : (Lembaran Negara Re � aran Korupsi Kolusi Dan Nepotism 75 Tambahan Lem : ah 1999 Nomor ' Indonesia T un . Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. 1999 tentang 31 Tahun N a 3 · �� = �� :=gTin:: � dana �� ruJ; �� 1;": ��� amb � Republik Indonesia Tahu � IJ9 Indonesia Nomor 3874) Lembaran Negara . Repu ,&lt; Undang-Undang Nornor sebagaimana telah diubah den � :n ara Republik Indonesia 20 Tahun 2001 (Lembaran � h Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Ta � a an Republik Indonesia Nomor 4150 ), Nomor
4. n 2003 tentang Keuangan 4. Undang-Undang Nomor 17RTah � lik Indonesia Tahun 2003 Negara (Lembaran Negara epu N a Republik Indonesia Nornor 47, Tarnbahan Lernbaran egar Nomor 4286);
5. 2003 tentang Sistem 5. Undang-Undang Nomor 20 TahNun Republik Indonesia Pendidikan Nasional (Lernbaran b:fiara Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tarn an Republik Indonesia Nomor 430l):
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 6 . Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nornor 4355); ten tang Republik Lembaran
7. 15 Tahun 2004 tentang 7. Undang-Undang Nomor b Pemeriksaan Pengelolaan, ·Dan Tanggungn Jaw � Keuangan N � gara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4400);
8. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 200 � tcnt � g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '.2008 Nomor 5\J, Tambahan Lembaran Negara l{epublik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerinlah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran tgara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 82, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. 17 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor p didikan (Lembaran Pengelolaan dan Penyelen � araan unen 2010 Nomor 23, Negara Republik Indonesia Tah blik Indonesia Nomor Tambahan Lembaran Negara � e �� dengan Peraturan 5105) sebagaimana telah diu tan Perubahan Atas Pemerintah Nomor 66 Tahun 20l07 te;ahu � 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 1 Pendidikan (Lembaran PengeloJaan Dan Penyelenggaraan 2010 Nomor 112, Negara Republik Indonesia Tahunblik I doncsia Nomor Tambahan Lcmbaran Negara Rcpu n 5157);
13. S. Nomor 25 Tahun Peraturan Daerah Kabupaten mtang b 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lem 31; � Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006\_ Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Smtang No mo; 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor 3);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah · I Pemermtahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Pera � ran. Pemerintah Nornor 41 Tahun 2007 tentan Orgarus � s1 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republi! Indonesia Tah\_un 2007 Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Noznor 4 7 41);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Penge1o1aan dan p I Tahun 20 l O ten tang enye enggaraan p didik Negara Republik Ind,.mesia 'fahunen 210 � Oan N (Lembaran Tambahan Lembaran Ne . omor 23, 5105). sebagaimana tel:ra d: � :lik Indonesia Nomor Pemenntah Nomor 66 Tahu 2010 dengan Peraturan Peraturan Pemerintah N n tentang Perubahan Atas Pengelolaan Dan PenyeJ omor 17 Tahun 2010 ten tang Negara Republik Ind en � araan Pendidikan (Lembaran Tambahan Lcmbaran ;es1: Tahun . 2010 Nomor 112 5157); cga.a Rcpublik lndoncsia Noma;
8. 20 Tc1.hun Kriteria Di Pt:raturan Menteri Pend.id. , . . 2010 tentang No i.kan Nc:1.s10r1ct1 Nomor Bid rrna, Stanctar Pr d 1 ang Pendidikan; · ose ur, Dan 19.
Menetapkan
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nornor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nornor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pernerintahan Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 );
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
MEMUTUSY.AN
PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENG.AH KEJURUAN NEGERI DI KABUPATEN SINTANG.
BAB I - KETENTUAN UMTJM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati d Penyelenggara Pemerintah Daerah. an Perangkat Daerah sebagai Unsur
3. Pemerintah Daerah adalah Pe 1 p . rive enggaraan Uru p . emenntah Daerah dan Dewan Perwakilan R san emenntahan oleh dan tugas pembantuan dengan prinsi t � at menurut asas Otonomi dan prinsip Negara Kesatuan Repueli � ot � m1 se\_luas-luasnya dalam sistem dalam Undang-Undang Dasar Negara Repub � ·ko;edsia s � bagaimana d1maksud 1 n onesia Tahun 1945
4. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
.
5. Dinas adalah Dinas p didi . . en 1 ikan Kabupaten Sintang.
,.. n 1, � 7
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.
7. Menteri adalah Menteri Pendidikan Republik Indonesia.
8. Kepala Sekolah adalah Pimpinan Sekolah yang menduduki jabatan fungsional.
9. Wakil Kepala Sekolah adalah Wakil Pimpinan Sekolah yang membidangi kurikulum, kcsiswaan, dan konscling.
10. Kepala Tata Usaha adalah Pemegang Tata Usaha dan Administrasi dalam Jabatan Struktural Eselon !Vb.
11. Sekolah Menengah Kejuruan adalah Jenjang Pendidikan Menengah Tingkat Atas yang rnemiliki kekhususan Kejuruan tertentu yang di!aksanakan setelah lulus pada Sekolah Menengah Tingkat Pcrtama.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan sebagai Pelaksana Teknis Daerah sebagai Pengelola pelaksana jalannya pendidikan sekolah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.
14. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan sussana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
15. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai Tujuan Pendidikan Nasional.
16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengernbangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
17. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
18. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong pelajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana ?engaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, untuk rnencapai tujuan pendidikan tertentu.
20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
21. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai componen pendidikan pada setiap jalar, jenjang dan jenis pendidikan sebagai suatu bentuk pcrtanggungjawaban pcnyclcnggaraan pcndidikan.
� rH1 ;i S
22. Akreditasi adalah k · . . dalam suatu didik b egiatan pemlaian kelayakan program pen 1 an erdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
2. 23, Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan . dalam penyelenggaraan pendidikan yang memliputi tenaga kepend1d1kan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.
24. Dewan Pendidikan adalah Lembaga Mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
25. Komite Sekolah adalah Lembaga Mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
26. Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah.
BAB II - PENDIRIAN SEKOI,AH
Pasal 2

- (1) Latar belakang didi.rikannya Sekolah Menengah Kejuruan Negeri adalah guna mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bennartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta agar menjadi manusia yang briman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, sehat, berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- (2) Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri bertujuan :
- a. meningkalkan daya tampung Iulu san Sekolah Menengah Pertarna guna memenuhi pembangunan dan pengembangan bidang pendidikan di daerah;
- b. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya, semesta serta dapat melanjutkan pendidikan pendidikan pada jcnjang yang lebih tinggi.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan berpedoman kepada Tujuan Pendidikan Nasional.
BAB II - PENDIRIAN SEKOI,AH
Pasal 3

Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dengan nama dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
BAB II - PENDIRIAN SEKOI,AH
Pasal 4

Peserta didik berasal dari lulusan Sekolah Menengah Tingkat Pertama, Madrasah Tsanawiyah/ sederajat.
BAB II - PENDIRIAN SEKOI,AH
Pasal 5

- (1) P � ngelolaan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebag � ana dun � sud Pasal 3 Peraturan ini sebagai bagian dari Sistem Pen � d1kan Nasional adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Kepala Dmas.
- (2) Pirnpinan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri terdiri atas Kepala Sekolah dan seorang atau lebih Wakil Kepala Sekolah berdasarkan kebutuhan.
- (3) Kepala Sekolah dibantu oleh Tenaga Kependidikan lainnya dan tenaga adrninistrasi yang jurnlahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Susunan organisasi, tugas dan wewenang Sekolah Menengah Kejuruan Negeri ditetapkan oleh Pernerintah LJaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Struktur Organisasi dari Sekolah Menengah Kejuruan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) Pasal ini tercanturn pada larnpiran I Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,
BAB II - PENDIRIAN SEKOI,AH
Pasal 6

Pengadaan, pendayagunaan dan pengernbangan tenaga pendidik, kurikulurn, buku acuan, peralatan pendidikan, tanah dan gedung serta pemeliharaannya pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri rnenjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
BAB II - PENDIRIAN SEKOI,AH
Pasal 7

Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan sarana dan prasarana,
BAB III - RENCANAINDUKPENGEMBANGANSEKOLAH
Pasal 8

- (I) Jsi Rencana Induk Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan menengah dalam rangka upaya mencapai tujuan pendidikan.
- (2) lsi Kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan wajib memuat bahan kajian dari mata pelajaran tentang :
- a. Pendidikan Agama;
- b. Pendidikan Kewarganegaraan;
- c. Pendidikan Bahasa;
- d. Pendidikan Matematika· ·
- e. Pendidikan Pengetahuan Alam;
- f. Pendidikan Pengetahun Sosial;
- g. Pendidikan Seni Budaya;
- h. Pendidikan Jasmani dan Olahraga;
- i. Pendidikan Teknologi Infonnasi dan Komunikasi;
- j. Muatan Lokal.
- (3) Kurikulum yang berlaku secara Nasion � yang ditetapkan Menteri.
8. . d menambah mata (4) Sekolah Menengah Kejuruan dapat menJabarkan an . . kh Sekolah pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan cm .a:urikulum Menengah Atas yang bersangkutan dengan tidak mengurangi yang berlaku secara nasional;
9. . b kan dan menambah (5) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dapat menja ar . . . · d an kebutuhan setempat. bahan kajian dan mata pelajaran sesuai eng
BAB III - RENCANAINDUKPENGEMBANGANSEKOLAH
Pasal 9

- ( 1) Untuk dapat diterima sebagai siswa Sekolah Menengah Kejuruan seseorang harus: · t
- a. Tamatan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/sederaJa;
- b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Sekolah Menengah Atas yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur oleh Menteri melalui Dinas.
BAB III - RENCANAINDUKPENGEMBANGANSEKOLAH
Pasal 10

- (I) Siswa mempunyai hak sebagai berikut:
- a. mendapatkan hak yang sama untuk rr.endapatkan pendidikan;
- b. memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
- c. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang dibukukan;
- d. mendapat bantuan fasilitas belajar bea siswa atau bantuan lainnya sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
- e. pindah ke Sekolah Menengah Kejuruan yang sejajar atau yang tingkatannya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan srswa pada Sekolah Menengah Kejuruan yang hendak dimasuki.
- (2) Siswa mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. i � t m � nanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bilamana siswa dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai den tu beriaku. . gan pera ran yang ·
- c. menghormati tenaga pendidik;
- b. mematuhi semua peraturan yang berlaku;
- d. menghormati tenaga kependidikan·
- e. ikut memelihara sarana d ' dan ke an prasarana serta keberhasilan, ketertiban, arnanan Sekolah Menengah Kejuruan yang bersangkutan.
Pelaksanaan ...
PENGAWASAN
BAB III - RENCANAINDUKPENGEMBANGANSEKOLAH
Pasal 14

- (I) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka pembinaan, pengembangan, � erlindung:, peningkatan mutu dan pelayanan Sekolah Menengah KeJuruan Y g bersangkutan.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan administrasi sekolah;
- (J) Pt:ngawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (21 dilakukan olt:h pengawas Sekolah Menengah Kejuruan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Dinas.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Segala Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.
,
Ditetapkan di Sintang pada tanggal 2013
t"° MILTON CROSBY
Diundangkan di Sintang pada tanggal
2013
DAERAH KABUPATEN SINTANG1
BERITA DAERAH KAB UPATEN SINTANG TAHON 2011 NOMOR
J,AMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
?J
TAHUN
2013
TANGGAL
:Z.'{ Jun,
2013
NG
TENTANG
PENDIRIAN
UNIT SEKOLAH BARU JENJA MENENGAH KEJURUAN NEGERl DI
SEKOLAH
KABUPATEN SINTANG
DAFTAR NAMA PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU JENJANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI KABUPATEN SINTANG
\
| NO | NAMA SEKOLAH | KECAMATAN | ALAMAT | KETERANGAN |
|------|--------------------------|-------------|--------------|------------------------------|
| l | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | SMK NEGERI 1 KAYAN HILIR | KAYAN HlLIR | NA.NGA l\1AU | TAHUN OPER1\SIONAL 2013/2014 |
I
BUPATI SINTANG,f
/
� MILTON CROSBY
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
TANGGAL
TENT ANG
-3 � TAH\_UN 2013
'Al Jun,
2013
PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU JENJANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI KABUPATEN SINTANG
STRUKTUR ORGANISASI UNIT SEKOLAH BARU JENJANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI KABUPATEN SINTANG
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dengan diserahkannya kewenangan dibidang Perhubungan, maka Perhubungan Darat Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pengujian Kendaraan Bermotor menjadi Kewenangan Daerah ;
- b. bahwa untuk menjamin keselamatan penumpang, barang dan kendaraan bermotor perlu diadakan pengujian kendaraan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan dan membentuk Peraturan Daerah.
Mengingat
- 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186);
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3480);
4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
6. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ( Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan ( Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ( Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran RI Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ( Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139) ;
13. Peraturan Daerah kabupaten Jeneponto Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto ( Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2000 Nomor 01);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk - Produk Hukum Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk - produk Hukum Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH KABUPATEN JENEPONTO
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah .
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto.
- e. Kantor adalah Kantor Perhubungan Daerah Kabupaten Jeneponto.
- f. Tempat Pengujian adalah Tempat Pengujian Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto .
- g. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakan oleh peralatan Teknik yang berada pada kendaraan itu.
- h. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak - banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- i. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 ( delapan ) tempat duduk, tidak termasuk tempat pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- j. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain yang tidak termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
- k. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, Mobil Bus yang penggunaannya untuk keperluan dan untuk mengangkut barang khusus.
- l. Pengujian adalah pengujian kendaraan bermotor yang laik jalan .
- m. Uji Ulang adalah pelaksanaan ujian bagi kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji dan telah dilakukan perbaikan - baikan sesuai petunjuk teknis petugas penguji kendaraan bermotor.
- n. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran .
- o. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Retribusi Jasa Umum.
- p. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan pengujian kendaraan bermotor adalah :
- a. Untuk menjaga agar kendaraan bermotor selalu laik jalan.
- b. Mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan, kebakaran dan mengurangi kebisingan serta pencemaran lingkungan.
- c. Menentukan daya angkut dan penentuan kelas jalan yang dapat dilalui.
- d. Meningkatkan perawatan kendaraan bermotor .
BAB III
Pasal 3

Obyek Retribusi adalah semua kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang laik jalan.
BAB III
Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang atau perseorangan dan Badan Hukum yang memiliki kendaraan roda 4 (empat) atau lebih.
BAB IV - PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 5

1. Setiap kendaraan bermotor wajib uji harus memenuhi syarat - syarat Teknis untuk laik jalan .
2. Untuk menetapkan kendaraan bermotor laik jalan dan memenuhi syarat sesuai ayat (1) pasal ini di lakukan penelitian berupa pengujian.
3. Untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor pemilik kendaraan mengisi Formulir yang telah disediakan oleh Bupati atau Unit Kerja yang ditunjuk.
4. Permohonan perpanjangan masa berlaku tanda uji kendaraan harus diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa uji berakhir.
5. Pengujian kendaraan bermotor berpedoman kepada petunjuk teknis sesuai ketentuan yang berlaku .
6. Bukti masa uji hasil pemeriksaan dituliskan pada surat uji (buku uji) diketok pada tanda uji ( plat uji) yang wajib melekat pada plat nomor kendaraan bermotor dan ditulis pada samping kendaraan bermotor yang bersangkutan.
BAB IV - PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 6

1. Jenis kendaraan bermotor yang wajib uji adalah :
- a. Mobil Penumpang.
- b. Mobil Bus
- c. Mobil Barang
- d. Kendaraan khusus
- e. Kendaraan Milik Daerah / Negara.
2. Di kecualikan dari kewajiban pengujian adalah kendaraan bermotor baru sebagai barang dagangan dan kendaraan bermotor wajib uji yang dalam keadaan rusak.
BAB IV - PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 7

Kendaraan Bermotor wajib uji setelah diadakan pemeriksaan dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dapat di uji ulang setelah dipenuhi syarat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB IV - PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 8

Tata cara permohonan dan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor wajib uji ditetapkan dengan keputusan Bupati.
BAB V - TARIF RETRIBUSI DAN JENIIS KENDARAAN WAJIB UJI Pasal 9
Pasal 10

Apabila Surat uji (buku uji) dan tanda uji (plat uji) hilang atau rusak sebelum habis masa berlakunya dilakukan penggantian dengan memungut biaya sebagai berikut :
- a. Untuk surat uji ( buku uji) sebesar Rp. 3.500,(tiga ribu lima ratus rupiah)
- b. Untuk tanda uji (plat uji) sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) satu pasang.
BAB V - TARIF RETRIBUSI DAN JENIIS KENDARAAN WAJIB UJI Pasal 9
Pasal 11

1. Keterlambatan pendaftaran perpanjangan masa berlaku tanda uji seperti dimaksud ayat (4) pasal 5 Peraturan Daerah ini, dikenakan tambahan biaya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap kendaraan.
2. Kendaraan bermotor wajib uji yang telah didaftar pengujiannya ternyata tidak datang pada waktu yang ditentukan tanpa alasan syah, dikenakan biaya tambahan pengujian sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah) setiap kendaraan.
3. Kendaraan bermotor wajib uji yang masa berlaku ujinya telah habis dan ternyata tidak diuji ulang tepat pada waktunya tanpa alasan dan dikenakan tambahan biaya uji sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk bulan berikutnya sebesar Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah) setiap bulan keterlambatan.
BAB VI - MASA RETRIBUSI
Pasal 12

Masa uji di tetapkan 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang atau diperbaharui.
BAB VI - MASA RETRIBUSI
Pasal 13

Tata cara pelaksanaan Retribusi pegujian pengadaan dan buku uji (surat uji), plat uji (tanda uji) diatur dengan Keputusan Bupati.
BAB VI - MASA RETRIBUSI
Pasal 14

Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini di setor ke kas Daerah secara bruto.
BAB VI - MASA RETRIBUSI
Pasal 15

Kepada petugas pemungut / kolektor diberikan upah pungut / insentif 5 % (lima persen) dari jumlah penerimaan.
BAB VII
Pasal 16

Pengawasan terhadap pelaksanaan masa uji kendaraan bermotor dilakukan oleh unit kerja yang ditunjuk oleh Bupati .
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 17

1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya merugikan keuangan Daerah diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan didenda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah )
.
2. Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran
BAB IX - PENYIDIKAN
Pasal 18

Selain oleh pejabat penyidik umum , penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
BAB IX - PENYIDIKAN
Pasal 19

1. Penyidik karena tugas dan Kewajibannya menpunyai wewenang untuk :
- a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara tentang ;
- a. Pemeriksaan Tersangka
- b. Pemasukan Rumah
- c. Penyitaan Benda
- d. Pemeriksaan Surat
- e. Pemeriksaan Saksi
- f. Pemeriksaan ditempat kejadian.
3. Menyerahkan berkas perkara hasil - hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentang dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.
Ditetapkan di
: Jeneponto.
Pada tanggal
: 24 Juni 2002
BUPATI JENEPONTO
H. BAHARUDDIN BASO TIKA
Diundangkan di : Jeneponto
Pada Tanggal
: 29 Juni 2002
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
Drs. H. SYAHRIR WAHAB
Pangkat
: Pembina Utama Madya
Nip
: 580 007 694
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2002 NOMOR : 63