PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 21 Tahun 2009
Tentang PELARANGAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Berlaku: 22 Agustus 2009
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa akal manusia adalah salah satu Anugerah Tuhan yang wajib dipelihara agar tetap dapat melaksanakan fungsinya untuk membedakan antara yang benar/baik dengan yang salah/buruk;
- b. bahwa minuman beralkohol dapat merusak fungsi akal dan mengakibatkan gangguan kesehatan dan kemerosotan moral bangsa;
- c. bahwa salah satu penyebab utama terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan tindakan kriminal dalam masyarakat adalah pengaruh minuman beralkohol;
- d. bahwa untuk menghindari dampak negatif minuman beralkohol, maka perlu adanya upaya pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk melakukan pelarangan pengedaran dan penjualannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten
Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57/MENKES/PER/ II/1992 tentang Larangan Peredaran Produksi dan Pengedar Minuman Keras yang Tidak Terdaftar pada Departemen Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/MENKES/IV/1997 tentang Minuman Keras;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 329/MENKES/XII/1997 tentang Produksi dan Peredaran Makanan;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 03);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
dan
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELARANGAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Perindustrian dan Perdagangan serta Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Pariwisata;
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang menangani urusan Perindustrian dan Perdagangan serta Kepala SKPD yang menangani urusan Pariwisata;
7. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dengan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol;
8. Minuman Beralkohol Tradisional adalah minuman yang diambil dari pohon aren atau pohon talak (lontar), dan pohon kelapa yang diberikan campuran dari berbagai bahan yang berasal dari tumbuhan atau tanaman yang tidak berbahaya bagi kesehatan;
9. Penjual langsung untuk diminum adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat;
10. Pengedaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk di perdagangkn di daerah;
11. Pengecer adalah perusahaan dan atau usaha individu yang menjual secara eceran minuman beralkohol dalam kemasan;
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
BAB III - PENGEDARAN, PENJUALAN DAN PENGGUNAAN Pasal 3
Pasal 4

Setiap orang dilarang menjadi pengecer untuk penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C.
BAB III - PENGEDARAN, PENJUALAN DAN PENGGUNAAN Pasal 3
Pasal 5

Setiap orang dilarang menjadi penjual langsung untuk diminum di tempat minuman beralkohol golongan A, B dan C, kecuali di :
- a. hotel berkualifikasi bintang 3, bintang 4, bintang 5; dan/atau
- b. tempat - tempat tertentu atau obyek wisata yang ditetapkan oleh Bupati.
BAB III - PENGEDARAN, PENJUALAN DAN PENGGUNAAN Pasal 3
Pasal 6

Setiap orang dilarang :
- a. menggunakan atau meminum minuman beralkohol di tempat-tempat umum yang bukan diperuntukkan untuk itu, seperti pasar, lapangan, tepi jalan, gelanggang olahraga, tempat keramaian umum dan tempat umum lainnya;
- b. melintas/berjalan di jalan umum baik berjalan kaki atau berkendaraan yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas atau ketentraman umum selama pengguna/peminum minuman beralkohol tersebut masih dalam pengaruh minuman beralkohol;
- c. menyimpan dan/atau menggunakan minuman beralkohol selain di tempat-tempat yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
BAB III - PENGEDARAN, PENJUALAN DAN PENGGUNAAN Pasal 3
Pasal 7

Penjual langsung untuk diminum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilarang :
- a. menjual minuman beralkohol kepada Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. menjual minuman beralkohol di tempat/lokasi lainnya yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, pemukiman dan perkantoran.
BAB VI - PENGAWASAN Pasal 10
Pasal 11

Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 17
Pasal 18

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 17
Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
Ditetapkan di Benteng pada tanggal 22 Agustus 2009
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,
H. SYAHRIR WAHAB
Diundangkan di Benteng pada tanggal 22 Agustus 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,
H. ZUBAIR SUYUTHI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2009 NOMOR 21
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Bahwa minuman beralkohol merupakan produk yang sangat terkait dengan efek kesehatan dan moral masyarakat, sehingga perlu adanya upaya untuk melakukan pelarangan terhadap Pengedran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan bentuk pelarangan terhadap Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol kecuali pada Hotel berbintang 3, 4 dan 5 serta tempat-tempat tertentu atau obyek wisata yang telah ditentukan oleh Bupati dan hanya diperuntukkan bagi tamu mancanegara.
PENJELASAN
Pasal 2

- -Jenis Minuman beralkohol golongan A adalah : Bir, Langer, ale, Stout, Low Alcohol Wine, Minuman Beralkohol Berkarbonasi dan Brem;

- -Jenis Minuman beralkohol Golongan B adalah : Anggur/wine, Sparking wine, Champagne, Carbonated Wine, Reduced Alcohol Wine, Wine Coktail, Quinine Tonic Wine, Meat Wine atau Beef Wine, Malt Wine, Anggur Buah/Fruit Wine, Cider, Perry, Anggur Beras/Rice Wine, Vegetable Wine, Honey Wine/Mead, dan Tuak/Toddy, Minuman Beralkohol Beraroma, Beras Kencur dan Anggur Ginseng;- -Jenis Minuman Beralkohol Golongan C adalah Brandy, Brandy Buah/Fruit Brandy, Gin/Genever, Likeur/Liquer, Rum, Vodka, Whisky dan Arak/Samsu```
PENJELASAN
Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15

``````Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas

```TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 14