UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 77 Tahun 1958
Tentang PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 18 TAHUN 1957 TENTANG BANK TANI DAN NELAYAN (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 70)" SEBAGAI UNDANG-UNDANG
Berlaku: 8 Oktober 1958
N/A
Preamble

Menimbang : Bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang- dan
- a. undang Darurat No.18 tahun 1957 tentang Bank Tani Nelayan (Lembaran Negara tahun 1957 No. 70);
- b. Bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang- undang darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang- undang.
Mengingat
- Indonesia.
- Pasal-pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANGUNDANG DARURAT NO.18 TAHUN 1957 TENTANG BANK TANI DAN NELAYAN" (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NO.70), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Pasal I.
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 18 tahun 1957 tentang Bank Tani dan Nelayan (Lembaran Negara tahun 1957 No.70) ditetapkan sebagai undang-undang dengan perubahanperubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 2

.
- (1) Maksud dan tujuan Bank Tani dan Nelayan dalam pasal 1 ialah membantu para petani, buruh tani dan nelayan.
- a. Untuk meninggikan produksi usaha pertanian, perikanan dan peternakan serta untuk menyempurnakan pengolahan dan penjualan hasil-hasilnya guna mencapai taraf penghidupan yang lebih tinggi.
- b. Dalam usaha tambahan dari tani dan nelayan yang terletak diluar lapangan pertanian, perikanan dan peternakan.
- c. Melepaskan dan menghindarkan diri dari ikatan woeker dan memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha-usahanya;
- d. Membiayai pembelian alat-alat, bahan-bahan yang penting bagi usaha pertanian dalam arti yang luas.
- (2) Bank Tani dan Nelayan akan menerima uang simpanan giro atau deposito dan menyimpang serta mengerjakan administrasi dari effecten, saham dan lain-lain surat berharga dan pada umumnya mengerjakan pekerjaan Bank biasa lainnya.
N/A
Pasal 3

.
Perkreditan kepada tani dan nelayan diberikan dengan langsung dan diselenggarakan dengan melalui badan-badan perkreditan lokal yang bersifat otonom yang dianjurkan oleh Kepala Daerah Swatantra tingkat I dan/atau tingkat II.
N/A
Pasal 4

.
- (1). Bank Tani dan Nelayan pada waktu didirikan mempunyai modal yang ditempatkan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Saham-saham Bank Tani dan Nelayan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Swatantra yang selanjutnya akan memindahkannya kepada koperasi-koperasi dan badan-badan hukum lain yang bersifat koperatif dan yang bertujuan sama, terkecuali serosero prioriteit yang tetap dipegang oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Swatantra.
N/A
Pasal 5

.
Dengan berdirinya Bank Tani dan Nelayan ini, maka semua pemberian kredit untuk tani dan nelayan yang hingga sekarang dijalankan oleh Yayasan-yayasan Perkreditan Pemerintah, selanjutnya akan diserahkan kepada Bank Tani dan Nelayan.
N/A
Pasal 6

.
Bank Tani dan Nelayan termaksud dalam pasal 1 diberikan hak istimewa untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum berdasarkan hukum adat dan memegang atau memperoleh barang-barang yang menurut hukum yang berlaku hanya dapat diperoleh oleh orang-orang yang bertakluk kepada hukum adat dapat mengadakan "ikatan kredit" termaksud dalam peraturan yang tercantum dalam stbl. 1908 No.542 dan stbl. 1909 No.584.
N/A
Pasal 7

.
Pelaksanaan undang-undang ini diserahkan kepada Menteri Pertanian dengan mengindahkan struktur masyarakat tani dan nelayan di Indonesia serta memperhatikan petunjuk-petunjuk Menteri Keuangan.
N/A
Pasal 8

.
Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Bank Tani dan Nelayan.
Pasal II.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Diundangkan pada tanggal 8 Oktober 1958 Menteri Kehakiman, ttd.
G.A. MAENGKOM
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 September 1958. Presiden Republik Indonesia, ttd.
SOEKARNO.
Menteri Pertanian, ttd. SADJARWO.
MENGENAI
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO.18 TAHUN 1957 TENTANG - BANK TANI DAN NELAYAN" (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NO.70) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Kebutuhan akan sesuatu Bank yang khusus melayani masyarakat tani dan masyarakat nelayan sangat terasa. Masyarakat Tani yang merupakan sebagian besar dari seluruh rakyat Indonesia keadaannya ekonomis masih sangat rendah. Mereka ini terdiri atas tani yang mempunyai hak atas tanah dan yang tidak.
Dari mereka yang mempunyai tanah itu, kira-kira 70% hanya mempunyai tanah ratarata tiap orang kurang dari setengah h.a.
Begitupun pula keadaan masyarakat nelayan. Diantara nelayan Indonesia sebahagian besar tidak mempunyai perahu dan alat-alat perikanan lainnya.
Struktur masyarakat tani dan nelayan yang demikian ini menyebabkan bahwa tidak suatu bank-pun tertarik untuk melayani kebutuhan mereka karena tidak ada syarat-syarat bank tekhnis yang cukup. Sedangkan kebutuhan akan modal dari masyarakat tani dan nelayan untuk memperkembangkan usaha-usahanya pada waktu ini masih begitu besar, hingga dapat dikatakan tidak terbatas.
Kebutuhan akan modal tersebut di atas sebagian terbesar pada waktu ini dicukupi oleh pelepas-pelepas uang dengan woekerrente yang sangat tinggi, yang telah mengikat tani dan nelayan bertahun-tahun dan menimbulkan keadaan sosial seperti dialami sekarang ini, sehingga para petani dan nelayan yang bersangkutan berada dalam keadaan yang sangat sukar dan tidak berdaya lagi untuk menguasai produksi yang dihasilkannya.
Mereka ini jika tidak ditolong dengan kredit akan selamanya berada dalam genggaman woeker.
Dengan gambaran ini, maka nyata disamping kebutuhan kredit untuk memajukan produksi juga dibutuhkan kredit untuk memungkinkan petani dan nelayan melepaskan diri dari genggaman woeker, dan selanjutnya untuk memungkinkan mereka menguasai serta mengatur sendiri penjualan produksinya dengan sebaik-baiknya dan dengan demikian memperbaiki penghidupannya.
Dalam pada itu Pemerintah berusaha adanya keseimbangan pembangunan dibidang agraria dalam artikata yang luas disatu fihak dan dilain fihak dibidang sumber perekonomian di lautan dan perairan Negara (land resources disamping aquatic resources).
Mengingat besarnya dan acuutnya kebutuhan kredit untuk memajukan pertanian dalam arti yang luas untuk meninggikan taraf penghidupan tani dan nelayan, maka BANK TANI &amp; NELAYAN, yang sudah lama dinanti-nantikan, perlu lekas didirikan.
Keperluan akan bank ini lebih-lebih sangat terasa, sejak diubahnya Bank Rakyat Indonesia menjadi Bank Golongan Menengah (Middenstans Bank) mulai tahun 1952, Dengan demikian maka Bank Rakyat makin mengurangi kreditnya untuk tani dan mengalihkannya kepada golongan menengah.
Bank Tani dan Nelayan berbentuk N.V. di mana saham-sahamnya ditangan Pemerintah semua. Jadi suatu N.V. dari Pemerintah.
Untuk menghindarkan pengeluaran bea pembentukan perseroan terbatas yang lazimnya harus dibayar kepada Notaris, maka dengan undang-undang ini diadakan penyimpangan dari ketentuan dalam pasal 38 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan ditetapkan bahwa pembentukan Bank Tani dan Nelayan dapat dilakukan dengan surat keputusan Menteri Pertanian (Pasal 1 ayat 2).
Mengapa bentuk N.V. dan bukan bentuk lain (misalnya Koperasi) maka dapat diterangkan bahwa pada phase pertumbuhan ini, di mana keuangan sebagian besar asal dari Pemerintah, bentuk N.V. ini akan dapat lebih menjamin suatu hasil yang diharapkan.
Dengan bentuk N.V. ini dimaksudkan untuk memungkinkan penjualan saham kepada koperasi dan badan-badan hukum lain yang bersifat koperatif dan yang mempunyai tujuan yang sama sehingga akhirnya Bank tersebut menjadi kepunyaan Koperasi.
Pengoperan saham-saham Bank Tani dan Nelayan seperti di= tetapkan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-undang ini berarti juga Pemerintah membuka kesempatan bagi koperasikoperasi dan badan-badan hukum lain yang bersifat koperatif dan yang bertujuan sama untuk membeli saham-saham Bank Tani dan Nelayan dari Pemerintah.
Bank tersebut sebagai N.V. tunduk pada hukum B.W., tetapi seperti halnya dengan Bank Industri Negara (Undang-undang Darurat No.5 tahun 1952 tentang Bank Industri Negara) diberi hak istimewa untuk dapat menjalankan perbuatan-perbuatan dalam lapangan hukum adat, seperti mempunyai/jual beli hak milik atas tanah, credietverbank dan sebagainya (lihat pasal 6 Undang- undang ini).
Modal ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000,sebagai kapital yang ditempatkan (geplaatstkapitaal) pada waktu Bank didirikan. Jika kita mengingat jumlah kredit yang dikeluarkan oleh Pemerintah dengan pelbagai salurannya pada waktu ini, yaitu untuk Tani dan Nelayan berkisar pada Rp. 300.000.000,- jumlah yang diusulkan ini dapat dikatakan rendah. Apalalagi kalau dibandingkan dengan jumlah kebutuhan kredit yang sebenarnya, maka semakin nampak bahwa uang Rp. 100,- juta ini masih jauh kurang mencukupi.
Jumlah yang tidak besar ini dimaksudkan untuk dapat mempercepat pengoperan Bank ini oleh Koperasi dengan jalan mengambil oper saham-sahamnya.
Direncanakan agar saham dibagi atas coupures dari Rp. 1000,Rp. 5.000,Rp. 10.000,- Rp. 100.000,--; dan 1.000.000,-
Pemupukan modal (capital-accumulation) akan dijalankan dengan mewajibkan tiaptiap peminjam baik koperasi/badan lain yang mempunyai tujuan yang sama maupun perseorangan untuk menyimpang sebesar 5-10% jumlah pinjamannya di Bank tersebut.
Mengingat struktur masyarakat Tani dan juga Nelayan yang digambarkan di atas maka cara pemberian kredit akan diatur demikian rupa, sehingga tidak saja para petani dan nelayan yang mempunyai jaminan (borg) cukup yang dapat dilayani, tetapi juga mereka yang tidak mempunyai cukup borg, asal memenuhi beberapa syarat-syarat lain. Dalam hal-hal yang akhir ini maka syarat yang penting ialah bonafiditeit yang telah nampak pada masyarakat desa serta adanya kemungkinan untuk tumbuhnya usaha itu dengan diberinya kredit.
Dengan perkataan lain, maka untuk kredit tani dan nelayan akan dijalankan "supervised credit", di mana jawatan-jawatan yang bersangkutan selalu turut serta memberikan bimbingan dan pengawasan, dan di mana sebanyak mungkin kredit akan disalurkan melalui koperasi-koperasi dan badan-badan lain yang mempunyai tujuan yang sama.
Pekerjaan Bank biasa yang menurut pasal 2 ayat 2 dapat juga dijalankan oleh Bank Tani dan Nelayan merupakan perkecualian dan tidak boleh sampai mengganggu pekerjaannya pokok dari Bank Tani dan Nelayan yakni memberikan kredit kepada Tani/Nelayan.
Selain daripada itu maka pemberian kredit oleh Bank Tani dan Nelayan disalurkan melalui badan-badan perkreditan lokal yang bersifat otonoom, misalnya gabungangabungan koperasi di Daerah dan sebagainya. Perkreditan kepada tani dan nelayan diberikan dengan langsung dan diselenggarakan dengan melalui badan-badan perkreditan lokal yang bersifat otonoom harus diartikan bahwa badan-badan perkreditan lokal dipergunakan sebagai saluran akan semata-mata bekerja sebagai saluran dan tidak sebagai debitur Bank Tani dan Nelayan dan tidak sebagai kreditur dari tani dan nelayan. Dengan demikian maka badan-badan saluran akan tunduk kepada semua peraturan perkreditan dari Bank Tani dan Nelayan.
Perkreditan diberikan kepada Tani/Nelayan baik kepada organisasi tani/nelayan maupun kepada tani/nelayan perseorangan, dengan pengertian bahwa koperasi dan badanbadan hukum, yang bersifat koperatif dan mempunyai tujuan yang sama akan mendapat prioritet di atas tani/nelayan perseorangan.
Bank Tani dan Nelayan dalam memberikan kreditnya menggunakan badan-badan perkreditan lokal yang bersifat otonoom yang dianjurkan oleh Kepala Daerah Swatantra tingkat I dan/atau tingkat II. Manfaatnya antara lain, bahwa dengan demikian terdapat suatu keja sama antara Bank Tani dan Nelayan dan badan-badan salurannya di Daerah dalam memperluas perkreditan dan menarik perhatian badan-badan partikelir kejurusan usaha pertanian. Dengan diikut-sertakannya badan perkreditan lokal itu maka Bank Tani dan Nelayan yang hendak melayani tani dan nelayan sampai kepelosok-pelosok daerah tidak perlu mempunyai aparatur yang besar, yang mengingat kekurangan tenaga dan sebagainya sukar akan dapat dipenuhi.
Dalam penunjukan badan saluran maka Pemerintah Daerah diikut-sertakan pula. Kepala Daerah Swatantra tingkat I dan/atau II-lah yang menganjurkan badan-badan mana kiranya sebaiknya dapat ditunjuk sebagai badan saluran Bank Tani dan Nelayan. Akhirnya yang akan menetapkan penunjukan badan saluran adalah Direksi Bank Tani dan Nelayan yang dalam hal ini mengindahkan seperlunya bonafiditeit dan keberesan administrasi badan saluran itu. Dalam pasal 4 Anggaran Dasar Bank Tani dan Nelayan ditetapkan lebih lanjut bahwa badan saluran harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan lebih lanjut, oleh Bank Tani dan Nelayan dalam menjalankan perkreditan uang yang beasal dari Bank Tani dan Nelayan, sistim perkreditan Bank Tani dan Nelayan. Mengingat luasnya suatu Daerah Swatantra tingkat I maka sekali-kali bukanlah maksudnya untuk menunjuk hanya satu badan saluran saja dalam suatu daerah, akan tetapi menurut keperluan akan ditunjuk beberapa badan saluran dalam suatu daerah Swatantra tingkat I.
Yang dapat ditunjuk sebagai badan saluran ialah badan-badan perkreditan lokal yang bersifat otonoom (pasal 3 Undang-undang). Dalam Anggaran Dasar Bank Tani dan Nelayan ditetapkan lebih lanjut bahwa kredit kepada tani, buruh tani dan nelayan diselenggarakan melalui koperasi-koperasi dan badan perkreditan otonoom lainnya. Dengan koperasi dimaksud koperasi-koperasi yang bergerak dilapangan tugas Bank Tani dan Nelayan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang tentang Bank Tani dan Nelayan. Demikian juga badan perkreditan lainnya haruslah badan perkreditan dalam rangka tugas Bank Tani dan Nelayan.
Suatu badan perkreditan yang berusaha dilapangan import-export tidaklah dapat ditunjuk sebagai badan saluran Bank Tani dan Nelayan, dengan tidak mengurangi kemungkinan bagi Bank Tani dan Nelayan untuk melakukan "voorfinancieering" import bahan dan alat-alat pertanian. Dengan badan-otonoom dimaksud suatu badan yang berdiri sendiri atau setidak-tidaknya mempunyai wewenang untuk menjalankan kebijaksanaan sendiri dalam lapangan perkreditan, meskipun badan itu merupakan suatu cabang dari suatu badan lain. Disamping koperasi dapat juga ditunjuk badan-badan lain asal memenuhi syarat-syarat seperti diuraikan di atas.
Dengan penjelasan umum ini maka penjelasan pasal demi pasal dipandang tidak perlu.