PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 18 Tahun 2016
Tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2017
Berlaku: 25 Mei 2016
N/A
Preamble

Menimbang : a. tentang Sistem Perencanaan 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2017.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 2);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
- PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2017.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ketapang.
4. Bupati adalah Bupati Ketapang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ketapang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Kabupaten Ketapang.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Ketapang, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut dengan Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Prioritas Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang diutamakan dan didahulukan dari yang lain dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang yang berkorelasi dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan provinsi dan nasional.
18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
20. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Ketapang.
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
22. Program dan Kegiatan Prioritas Daerah adalah program dan kegiatan utama dan harus didahulukan dari yang lainnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2021.
23. Penunjang tugas pokok dan fungsi SKPD adalah program dan kegiatan rutin dan tertentu menunjang pelaksanaan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2016-2021, menunjang tugas pembantuan, dan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan prioritas Nasional, prioritas Provinsi, SDGs, HAM dan lainlain.
24. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
25. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
26. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
27. Keluaran ( output ) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
28. Hasil ( outcome ) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
29. Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
30. e-Musrenbang adalah aplikasi untuk mendukung terwujudnya database program dan kegiatan prioritas daerah sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang.
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai
tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. (2) RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
- a. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Ketapang Tahun 2017;
- b. pedoman bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (RenjaSKPD) dan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2017;
- c. dasar penyusunan rencana program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, APB Desa, BUMN, BUMD, dan Swasta; dan
- d. dasar penilaian, pengendalian dan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah dan kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (3) RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem aplikasi e-musrenbang dan bersifat online serta dapat diakses oleh publik.
- (4) Tujuan e-musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
- a. mencegah dan menutup peluang masuknya program dan kegiatan setelah batas waktu ditetapkan;
- b. terwujudnya database program dan kegiatan yang akurat sesuai dengan prioritas daerah untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati;
- c. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- d. transparan, memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang rencana pembangunan daerah; dan
- e. memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan kewajaran.
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAB I :
- b. BAB II :
- c. BAB III :
- d. BAB IV :
- e.
- BAB V :
- f. BAB VI :
PENDAHULUAN;
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2015;
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2017;
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2017 ;
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2017; DAN
PENUTUP
BAB III - PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Pasal 4

- (1) Dalam rangka melaksanakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, selanjutnya dijabarkan dalam Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2017.
- (2) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata;
- c. meningkatkan pengembangan ekonomi daerah yang unggul dan bernilai tambah tinggi melalui pengembangan sektor dan komoditas unggulan di setiap Desa dan Kecamatan;
- d. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehat dan produktif;
- e. pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan
- f. meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
BAB III - PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Pasal 5

- (1) Program kegiatan Belanja SKPD yang termasuk dalam Program dan Kegiatan Prioritas Daerah ditetapkan berdasarkan hasil Musrenbang Penyusunan RKPD Tahun 2017.
- (2) Pembiayaan program dan kegiatan prioritas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana APBD Kabupaten Ketapang, APBD Provinsi, APBN, BUMN, BUMD, dan CSR ( Corporate Social Responsibility ) Perusahaan Swasta, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Penetapan Program kegiatan SKPD yang termasuk dalam Program Prioritas Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas berdasarkan kriteria sebagai berikut :
- a. urgensi;
- b. kewenangan;
- c. kemampuan kendali;
- d. biaya;
- e. hasil musrenbang desa/kelurahan, hasil musrenbang kecamatan dan hasil musrenbang Kabupaten Ketapang;
- f. hasil kajian Fisiability Study (FS)/Detail Engineering Design/Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- g. kesesuaian dengan RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 20162021, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 dan RPJM Nasional Tahun 2015-2019; dan
- h. landasan legalitas.
BAB III - PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Pasal 6

- (1) Program dan Kegiatan rutin/tertentu yang menunjang pelaksanaan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 20162021, menunjang tugas pembantuan, dan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan prioritas Nasional, prioritas Provinsi dan lainlain termasuk dalam kategori penunjang tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) SKPD
- (2) Program dan kegiatan SKPD yang termasuk kategori penunjang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) SKPD disusun berdasarkan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
BAB IV - RENCANA KERJA SKPD
Pasal 7

- (1) Setiap Kepala SKPD wajib menyusun Renja-SKPD dengan mengacu dan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan.
- (2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diverifikasi oleh Tim Verifikasi Renja SKPD.
- (3) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disahkan oleh Bupati paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD Tahun 2017 ditetapkan.
- (4) Renja-SKPD yang sudah disahkan, harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (5) Renja-SKPD yang sudah disahkan dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebagai dasar dan pedoman setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKASKPD).
- (6) Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda Kabupaten Ketapang paling lama bulan Juli setiap tahunnya.
BAB V - PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 8

- (1) Dalam rangka upaya menjamin dan memastikan tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam RPJMD yang telah ditetapkan perlu dilakukan pengendalian.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Ketapang.
BAB V - PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 9

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas program kegiatan Belanja SKPD, terutama Belanja Modal, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. bahwa fokus anggaran hanya pada Program Kegiatan Prioritas Daerah dan harus didahulukan dari yang lainnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang yang telah ditetapkan dalam RPJMD Ketapang Tahun 2016 - 2021;
- b. kegiatan belanja modal terdiri dari belanja modal dan belanja pegawai. Khusus Belanja Pegawai hanya diperuntukkan honor pejabat pengadaan, honor pejabat pengawasan, honor pejabat penerimaan barang;
- c. belanja ATK, belanja perjalanan dinas dan belanja makanan dan minuman pada belanja modal diakomodir pada belanja Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) SKPD.
BAB V - PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 10

- (1) Evaluasi dilakukan untuk menilai daya serap, capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan ( input ), keluaran ( output ) dan hasil ( outcome ).
- (2) Kepala SKPD menyampaikan laporan triwulan sesuai dengan format yang telah ditetapkan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda Kabupaten Ketapang.
- (3) Bappeda Kabupaten Ketapang melakukan evaluasi terhadap laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk menilai capaian indikator kinerja makro pembangunan daerah dan realisasi program dan kegiatan SKPD Kabupaten Ketapang yang tertuang dalam APBD Kabupaten Ketapang.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.
Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 25 Mei 2016
BUPATI KETAPANG, ttd
MARTIN RANTAN
Diundangkan di Ketapang pada tanggal 25 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG, ttd
M. MANSYUR
BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2016 NOMOR 18.
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
EDI RADIANSYAH, SH.,M.H .
Pembina
NIP. 19700617200031001