Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang BUPATI KUBU RAY, 6�;
Berlaku: 3 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Menimbang
- vlengingat
BUPATI KUBU RAYA PROVINS! KALIMAI�TAN BARAT
NOMOR .3 TAHUN 2014 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TENTANG
NOMOR i4 TAHUN 2009 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERAJ-IGKAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUBU RAY, 6�;
- penyelenggaraan mewujudkan untuk pemerintahan yang baik dan dapat berjalan secara dinamis, perlu didukung dengan perangkat daerah yang ef ektif dan efisien sesuai karakteristik dan potensial daerah; a. bahwa
- �.C::. ... �"' ... ,..,. L'-,.lH.Q..J..l!:, perlu Daerah, Perangkat ... ... .. -· .. --· .. .. -... \_ ,... \_\_ Kabupaten l"'!i.. unu xa:;ra rsomor 14 ·rat1un :2UUY Susunan Organisasi disesuaikan; b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Daerah
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- l . Pasal i8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. U11.da.r1g-U11dai1g Nornor 17 Tal1u11 2003 terrtarig Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah ciiubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lernbaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 4844}: � , ,
•
4. Undang-Undang Nomor 0� Tahun 4VV, tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia No111or 5495); 6
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Orga.11.isasi Perai-1gkat Daer�l-1 {Len1ba.rru.-1 r�egara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekriis Organisasi dan Tata Ke1ja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
7. Tahun 2011 Nomor 590}; tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Palisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 40 Tahun 2011
8. 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pron111&lt; Hukum n�Pr�h (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 ten tang urusan r-emenntanan rang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Ta.h.un 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA dan
BUPATI KUBU RAYA
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PER.i\.NGK..i\.T D1\.ERA.H K.A�UPA.TEN KUBU Rli..Y.A ... Menetapkan
•
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 1 11 \ diubah cooh..,,..,...,; ho..;1.,..,,+ · ..a. · 1 : '--1...1..'-A.IJ .I. O"-'tJc.t.5CA...l. U'\,,.,.1..1..0..'-A.'-·
1. Ketentuan huruf c angka 1, angka 5 dan angka 15, huruf d angka 1, .,... ... ,...frn k Aa.,... anzka 0 ,.,,,.,.."'"'..,.. 1 1 1 n,...n,...1 · I diubah rln- ,.;.;,...\_..,.."'\_""' --rrirn V ,.;,...\_ cu15=a. v ua..u 15n.a. :;J a.\_ya.L \ .L J 1 a..::,cu ,£, UlU. a.u UC:Ul UlCUlLa.JO. a.i15n.a. u UC:Ul angka 9 ayat (1) huruf d disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 8a, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya, yang meliputi:
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya;
- c. Dinas Daerah Kabupaten Kubu Raya, terdiri dari:
1. Dit1as Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Dinas Kesehatan;
7. 3\_ Dinas R1nR MRrgR nRn Pengairan;
4. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan;
5. Dinas Pendapatan Daerah.;
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Dinas Perhubungan;
9. Dinas Komunikasi dan Informatika;
14. 10\_ Din.as Koperasi dan. Usaha Mikro Kecil, dan Menengah:
15. 1 1 . Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
12. Dinas Pertanian dan Peternakan;
13. Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan;
14. Dinas Perikanan dan Kelautan; dan
15. Dinas Par'iwiaa.ta, Ekor10111i Kreatif, Pemuda dan O!al-1 Raga.
- d. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari:
21. L Inspektorat Kabupaten;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Kepegawaian Daerah;
4. Badan Lingkungan Hidup;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
6. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
7. Badan Pelakasana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
8. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
29. 8a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
9. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
10. Karrtor: Kearsipan dan Perpustakaan Daerah ; dan
32. 1 1 . Rumah Sakit Umum Daerah.
f
•
•
- e. Satuan Polisi Pamong Praja.
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- g. Staf .t\11!.i.
- h. Kecamatan.
- i. Kelurahan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak te1 pisahkan dari .Peraturan Daerah ini.
7. 1 1'"\ ,.i ; , , 1--,. � i... I '\..I '\. .J I � \..10 I I ; berbunyi sebagai berikut: 2. Keterrtuan h'uruf c, hurlJf e dari lvur-uf h Pasal
N/A
Pasal 10

Asisten Pernerintahan membantu Sekretaris Daerah mengkoordinir:
- Sekretariat DPRD; a.
- 1 . LJ. Dinas Kependudukan dan Pencalalan Sipil;
- Inspektorat Kabupaten; c.
- HAnAn PP.mhP.rnAyAAn Masyarakat nan Pemerintahan nP.�A; d\_
- Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; e.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah; r I.
- Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah; g.
- ,\_ rr. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Satpol PP; 1.
- Kecamatan.dan 1 J-
- Kelurahan. k.
3. Ketentuan huruf a dan huruf l Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 23

Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial membantu Sekretaris Daerah mengkoordinir:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Bina Marga dan Pengairan;
- d. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan;
- e. Dinas Perhubungan;
- f. Dirra.s Kornunikasi da.n !r1forr11a.tika;
- g. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah;
- h. Dinas PP.rinn11�triAn nan Perdagangan;
1. Dinas Pertanian dan Peternakan;
- J. Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan;
- k. Dinas Perikanan dan Kelautan;
1. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga;
13. rn, Diria's Sosial, Terraga Kerja dan Tr'arrs'migra si;
- n. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
(\-t
CQ
I
-
•
- o. Badan Lingkungan Hidup;
2. dan Perikanan Pertanian, Keh u ta.11 a.. 11 ; dan p. Badan Pelaksana Penyuluhan
- q. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
4. Ketentuan huruf b Pasal 36 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf c sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 36

Asisten Administrasi membantu Sekretaris Daerah mengkoordinir:
- a. Badan Kepegawaian Daerah;
2. Dinas Pendapalan Dacrah;dan
- c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
5. BAB V Bagian Kesatu diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kesatu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6. Ketentuan ayat ( 1) dan ayat (2) Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 54

- ( I] Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 1, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan asas otcnomi dan tugas pembarrtuan .
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- berbunyi sebagai berikut: 7 Ketentuan Iruruf a sarrroai denzan huruf "" P"'"'"'1 c;c; · . ' ' ' . , . r ... '"' ... ... ... ... ""'4...&amp;...L ... , ... .t-'"4.J,. '"' ... E&gt; A ... .,. ... ..., ""'-""IA..&amp;. ""'""" a1uoan, sen1ngga
N/A
Pasal 55

Untuk melaksanakan taigas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat ( 1 ) , Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;dan
••
•
- f. peiaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 56

- a. Kepala Dinas; {1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:
- b. Sekretariat terdiri dari:
- 1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
- 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;dan
- 3) Sub Bagiat1 Perlengkapan dar1 Umurn.
- c. Bidang Kebudayaan dan Pendidikan Anak Usia Dini terdiri dari:
- 1) Seksi PAUD dan TK;
- 2) Seksi Pengembangan Seni Budaya dan Kajian Sejarah; dan
- 3) Seksi Pendidikan Kemasyarakatan dan Kursus.
- d. Bidang Pendiciikan Dasar terdiri dari:
- 1) Seksi Kurikulum;
12. \_, ,... 1 · ,.. .,.. · 1 :.lj ;:;eKs1 l'&gt;..es1swaan;aaiTJ.
- 3) Seksi Sarana Prasarana.
- e. Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari:
- 1) Seksi Kurikulum;
- 2) Seksi Kesiswaan;dan
- 3) Seksi Sarana Prasarana.
- f. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri dari:
- l) Seksi Analisis .Jabatan dan Pernberdayaan TPK;
- 2) Seksi Pendidikan dan Pelatihan TPK;dan
21. 3} Scksi Kescjahteraan dan Pembinaan disiplin TPK.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok . fa h:::ib=m Fungsional,
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9. BAB V Bagian Kelima diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kelima
Dinas Pendapatan Daerah
10. Ketentuan ayat ( 1 ) dan ayat (2) Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 66

- (1) Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud nAlAm Pasal 2 huruf c angka 5, mempunyai tugas melaksanakan urusan
.,
•
pemerintahan daerah dibidang Pendapatan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( I } , dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. 1 1 · b · '1 ... , oerounyr se agar oerucut: 1 1 . Ketentuan huruf a sampai dengan huruf e Pasal 67 diubah, sehingga
N/A
Pasal 67

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat ( 1 ) , Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
- n a.. penyusunan program di bidang Pendapatan Daerah;
- perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah; b.
- penyelenggaraan trrusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan Daerah; c.
- pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan Daerah; d.
- pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah; dan e.
- pelaksariaan tugas lain yang disera hkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. f.
12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah, pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e diubah dan huruf f Pasal 68 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 68

- ( 1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari: a. Kepala Dinas;
- b. Sek . . retariat terdiri dari:
- 1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
- 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
- 3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
- c. Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya terdiri dari:
- 1) Seksi Peiayanan, Pendataan dan Penetapan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya; dan
- 2} Seksi Penagihan Pajak dan Pendapatan Lainnya;
- 3) Seksi Pengendalian dan Pelaporan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya.
- d. Bidang PBB dan BPHTB terdiri dari:
- 1) Seksi Pelayanan, Pendataan dan Penetapan PBB P2 dan BPHTB;
- 2) Seksi Penagihan PBB dan BPHTB; dan
- 3) Seksi Pengendalian dan Pelaporan PBB dan BPHTB.
- e. Bidang Pengawasan terdiri dari:
- 1) Seksi Pengawasan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya; dan
- 2) Seksi Pengawasan PBB dan BPHTB;
•
- f. Dihapus.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok .Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , tercantum dalam Lampiran HI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
13. BAB V bagian Kelima belas diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagia.11 Keli111abelas Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga
14. Ketentuan ayat ( 1 ) dan ayat (2) Pasal 96 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 96

- { 1} Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pernuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 15, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang · · · 1 · 1 I · r 1 .. 'f .. 11 'I .. parrwisata, exonorm xreatn, pemuna can oianraga ceruasaruan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
15. Ketentuan huruf a sampai dengan huruf e Pasal 97 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Paaal 97
Untnk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat ( 1 ) , Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program di bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata, Ekonorni Kreatif, Pemuda dan Olahraga;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga;
- e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 98 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
'*-
I
•
•
- 1 1 ' &lt;::n;;.nnAn n,oAni;;.A;;.i Dinas P�riUr-i;;.;::.t,:. �k- · · norni TT,F:Atif, Prm,,ds:. d;::.n \ .!. } U-------o-----u- ---..J - �-··----, � Olahraga, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari:
- 1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
- 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.dan
- 3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
- c. Bidang Pariwisata terdi..ri dari:
- 1) Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;dan
- 2) Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
- d. Bidang Ekonomi Kreatif terdiri dari:
- 1) Seksi Ekonomi Kreatif Ber basis Seni dan Budaya;dan
- 2) Sek.si Eko110111i Kreatif Berbasis !vledia, Deaairi da.n iPTEK.
- e. Bidang Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari:
- 1) Seksi Kepemudaan.dan
- 2) Seksi Olahraga.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- dimaksud pada ayat ( 1), merupakan bagian tidak Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang +�T"'T"'l;C" hl.r .,., Mt:t · 'O,=. turan Daerah ;.,.,; l..'v..l. \_p.1.ua.I.a..n . .aI.a. , .. . u.A. ..a. T""J. .a. 'vra ... \.,,U. ..&amp;. .LJCA.'v .I. .1...1...&amp;..&amp;.. (2) Bagan Susu.11a..11 Organisasi Dinas Pariwisata, Ekonorni Kreatif,
17. R.AB V! Bagian Pertarna diubah, sehingga hPrh1myl sebagai hPnln1t·
B.&amp;-\B vi LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Bagian Pertama Inspektorat Kabupaten
18. Ketentuan ayat ( 1 ) dan ayat (2) Pasal 99 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 99

- T nsoektor .. af l,[:::. buoaten �.=-1-,�u:::. i ,-,-,� ,-,:::. , - l i , - 1 - 1 :::. ksud ,-1::;.1-=- . - , - , P��� l ') �,,�t f 1 \ 444�.t''-'4-�� -4--� r-�-4 ...,\_, �...\_l::&gt;�444...\_4- �4 �-� -��44 4 ... �� -J ...\_� \ 4 I huruf d angka 1, mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan urusan pemerintahan desa.
- (2) I11spPkto1:.:it KAb11pAtr11 �'=b��ai111cU1ct dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang lnspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif rnerrda.pat pembinaan dari Sekretaris Daera.h.
�
w
l
-
I
•
- i9. Ketentuan Pasal 100 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 100

TJnt11k melaksanakan tugas SP.hRgRiIDRnR dimaksud nR1Rm PRsRl qq �yat ( 1 ) , Inspektorat Ka bu paten mempunyai fungsi:
- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan;
3. penilaian tugas dan pengujian pengusutan, . pengawasan; nan c. pemeriksaan,
4. 0,,9',..,..; sesuai denca ... tuaas da ... f u ... rrn.: ________________ -.-r.L..I LA' IJ Cl' LL .. ,.\_� a-1. 1...1. .1. �a.1..1. L c:::::- a .. cr.t.J. .1 .1.1.5 .. ,.1. .1. .1. v cr . � � � J d. pelaksanaan tugas lain di bidang pengawasan yang diserahkan oleh
20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 101 diubah dan ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 3, huruf d angka 1 sampai dengan angka 3, huruf e angka 1 sampai dengan angka 3 dan huruf f angka 1 sampai dengan angka 3 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 101

- Ci,,-,,nnn A\_,..,,,,\_..; .; Irisrscktorat Kabtrnatcn .,\_ \_\_ .,..1 .; \_; �-\_;. 1.\_J\_..(,:tl..(. rc::tr '\.\_II 50\_1 ff,':'1(:2\_,:,1 f f 1,:,1-n.\_, t\_.t\_ll (:I\_(.. f'-(".l\_l\_l\...{.f.-10\_ .C.\_,I I (.C..,11...ffl I C.\_.((."21 I . ( 1 \ I 1 1 ' I
- a. Inspektur;
- b. Sekretariat terdiri dari:
- 1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
- 2) Sub Bagian Evaluasi Pelaporan; dan
- 3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- 1) Dihapus;
- 2) Dihapus;
- 3) Dihapus.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- l} Dihapus:
- 2) Dihapus;
- 3) Dihapus .
- .::. ·----1,...,,\_ Pembarrtu \ii..;i,... "'"" 1 ,1. \., . J.J.l.:)\_l.J\...1'.l.l .. .U J. \., J. O.J.lt.U ¥¥ ua.ya.1.1 u,
- 1) Dihapus;
- 2) Dihapus;
- 3) Dihapus.
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- 1) Dihapus;
- 2) Dihapus;
- 3) Dihapus.
- ,.. K.01,..,.,..,... ... ok T,., bata ... 1.'. masio ... "1 5· &gt;.. ... .l.'-li..L.l.f-"' �CA.LI c..Gl...L.£ .I. . \.A. .1.5".1. ..l.l.cc...&amp;..
- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1 ) , tercanturn dalarn Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 2 l , BAB Vl Bagian Keenam diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
•
Bagian Keenam Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
22. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 1 1 4 diubah, sehingga berbunyi seb ... � h.o�l .. , , ... '-'LJC..l.f:;U-1. '-''-'.1. .1.�'-A..\...
N/A
Pasal 1

1 4
- ( 1) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf d angka 6, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- {2) Badan Pernberdayaan Perempuan, Perlindurigan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
23. Ketentuan huruf a sarnpai dengan huruf d Pasal 1 1 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 1

1 5
1 1 A !. .l 't ayat ( 1 ) , Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi: Untuk dinaksud dalann Pasal
- penyusunan program di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; a.
- perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; b.
- pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; c .
- pemmnaan dan pelaksanaan tugas cu bidang Pernberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; dan , a.
- pP1� 1r��l'laa.!" tugas 1�1n yang rl1�prahlr�n olPh B11p�t1 �P�ll�l rlPngan tugas dan fungsinya. e.
24. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 1 1 6 diubah dan diantara huruf c dan huruf d ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf cl, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 1

1 6
- ( 1 ) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri dari:
- 1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
- 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;dan
- 3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
)
•
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari:
- 1) Sub Bidang Perlindungan Perempuan;dan
- 2) Sub Bidang Pcngarus Utama dan Kcsctaraan Gender.
- cl. Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak terdiri dari:
- 1) Sub Bidar1g Perlindungan Anak.dan
- 2) Sub Bidang Kesejahteraan Anak.
- 1) Sub Bidang Keluarga Berencana;dan
- 2) Sub Bidang Keluarga Sejahtera.
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan r-erempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
25. Diantara Bagian Kedelapan dan Bagian Kesembilan BAB VI disisipkan l (satu) bagian, yakni Bagian Kedelapan A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kedelapan A Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
26. Diantara Pasal 122 dan Pasal 123 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 122A, Pasal 122B dan Pasal 122C, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 122

A
- pembantuan. Keuangan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 8a, mempunyai tugas rnelaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pengelolaan 1) Aset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
- (2) Hadan. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati rnelalui Sekretaris Daerah.
Pasai 122B
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A ayat ( 1 ) , Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. penyelenggaraan urusan pernerintahan dan pelayanan u. 111 u. 111 di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
•
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
N/A
Pasal 122

C
- ( 1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri dari:
- 1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
- 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;dan
- 3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
- c. Bidang Anggaran dan Penatausahaan terdiri dari:
- 1) Sub Bidang Anggaran;
- 2) Sub Bidang Penatausahaan.
- d. Bidang Pelaporan dan Akuntansi terdiri dari:
- 1) Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah;dan
- 2) Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah.
- e. Bidang Aset Daerah terdiri dari:
- 1) Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan;
- 2) Sub Bidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Penghapusan Aset.
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
27. BAB VI Bagian Kesembilan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kesembilan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
28. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 123 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 123

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 9, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan kesatuan bangsa dan politik.
•
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
29. Ketentuan huruf a sampai dengan huruf d Pasal 124 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 124

Untuk rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat ( 1 ) , Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
30. Ketentuan ayat ( 1 ) dan ayat (2) Pasal 125 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 125

- Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Kesatuan Bangsa;
- d. Seksi Kewaspadaan Dini;
- e. Seksi Politik; dar1
- f. Kelompok Jabatan Fungsional .
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- "' · 1 r 1 1 1 r Ja.l' � TI 1 rrurui e 1 aai ?J rrurur sehingga berbunyi sebagai berikut: dan huruf f disisipkan 2 (dua) Iruruf, 31. Ketentuan ayat ( 1 ) dan ayat (2) Pasal 134 diubah dan diantara huruf e
N/A
Pasal 134

- \ 1) S11su1ia.11 Orga.ni'sa s] Satt1a.11 Polisi Pa111011g Praja terdiri dai�i:
- a. Kepala Satuan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah;
- d. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- e. Seksi Pengembangan Kapasitas;
- e 1 . Seksi Sarana dan Prasarana;
- e2. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
•
- (2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
32. Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
33. Lampiran IV diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
34. Lampiran VIII diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
35. Lampiran XVIII diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
36. Lampiran XIX diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
37. Lampiran XXIV diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
38. Lampiran XXVII diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
39. Lampiran XXX diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya .
Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal P,8 A3�lus 2014
{d3UPATI KUBU RAYA,� :;;-
c---
::&gt;---- s� �
7
RUSMAN ALI
i' -
•