PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 11 Tahun 2011
Tentang PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN
Berlaku: 1 Januari 2013
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa pajak daerah m eru pakan salah satu su m ber pendapatan daerah yang penting dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;
- b. bahwa kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prin sip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta m asyarakat dan aku n tabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa dengan berlaku n ya Undang-Undang Nomor 28 Tahu n 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribu si Daerah , ditegaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak kabupaten/kota;
- d. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di wilayah Kota Malang serta sebagai pelaksan aan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 t en t a n g Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peratu ran Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peratu ran Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 t en t a n g Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lin gku n ga n Propinsi J a wa -Tim u r, J a wa -Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Is t im ewa Yogyakarta s ebagaimana telah diu bah den gan Un dan g-Undang Nomor 13 Tahu n 1954 (Lem baran Negara Repu blik In don esia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 t en t a n g Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 t en t a n g Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 1997 Nom or 42, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 3686) s ebagaimana t ela h diu bah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2000 Nom or 129, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 t en t a n g Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahu n 2002 Nomor 4199);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 t en t a n g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4437) s ebagaimana t ela h diu bah kedua kalin ya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2008 Nom or 59, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 t en t a n g Pajak Daerah dan Retribu si Daerah (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2009 Nom or 130, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 t en t a n g Pembentukan Peratu ran Peru n dan g-undangan (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peratu ran Pemerintah 15 Tahun 1987 t en t a ng Peru bahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tin gkat II Ma la n g da n Ka bu pa ten Da era h Tin gka t II Malang (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
10. Peratu ran Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 t en t a n g Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2000 Nom or 247, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4049);
11. Peratu ran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 t en t a n g Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2005 Nom or 140, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4578);
12. Peratu ran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 t en t a n g Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4593);
13. Peratu ran Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 t en t a n g Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan In s en tif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribu si Daerah (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peratu ran Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang J en is Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lem baran Negara Republik In don esia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 5179);
15. Peratu ran Presiden Nomor 1 Tahu n 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarlu asan Peraturan Perundang-undangan;
13
16. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2006 t en t a n g Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diu bah kedua kalinya dengan Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6
17. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor Tahun 2008 t en t a n g Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tam bah an Lem baran Daerah Kota Malang Nomor 59);
18. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62);
5
19. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kota Malang Tahu n 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 73);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG dan
WALIKOTA MALANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi t u ga s t er t en t u di bidang perpajakan daerah sesu ai den gan ketentuan peratu ran peru n dan gundangan.
6. Pajak Daerah yang s ela n ju tn ya disebu t Pajak adalah kontribu si wajib kepada daerah yang teru tan g oleh oran g pribadi atau badan yang bersifat m em aksa berdasarkan u n dan g-u n dan g den gan t id a k mendapatkan imbalan s eca ra la n gs u n g dan digu n a ka n u n tu k keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah seku mpu lan orang dan / atau m odal yan g m eru pakan kesatu an, baik yang melakukan u s a h a maupun yang t id a k melakukan u s a h a yang melipu ti perseroan t er b a t a s , perseroan komanditer, perseroan lain n ya, Badan Usah a Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentu k apapu n , firm a , kon gs i, kopera s i, da n a pen s iu n , pers eku tu a n , perku mpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi la in n ya , lembaga dan bentu k badan la in n ya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/ atau ban gu n an yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dim an faatkan oleh orang pribadi atau Badan u ntu k perkotaan kecu ali kawasan yang digu n akan u n t u k kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
9. Bumi adalah permu kaan bu mi yang melipu ti tan ah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
10. Bangunan adalah konstru ksi teknik yang ditan am atau dilekatkan s eca ra t et a p pada tanah dan/ atau perairan pedalaman dan/ atau laut.
11. Nilai J u a l Objek Pajak yang selanju tn ya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yan g diperoleh dari tran saksi ju al beli yan g terjadi s eca ra wa ja r, d a n b ila m a n a tid a k terd a p a t tra n s a k s i ju a l b eli, NJ OP diten tu kan melalu i perbandingan harga dengan objek la in yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
13. Wajib Pajak adalah oran g pribadi atau Badan, melipu ti pem bayar pajak, pem oton g pajak, dan pem u n gu t pajak, yan g m em pu n yai h a k dan kewajiban perpajakan s es u a i dengan ketentu an peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Tahun Pajak adalah ja n gka waktu yang lamanya 1 (s a t u ) tahun kalender.
15. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu s a a t , dalam Masa Pajak, dalam Tahu n Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak s es u a i dengan ketentu an peratu ran peru n dan gundangan perpajakan daerah.
16. Surat Pemberitahu an Objek Pajak yan g selan ju tn ya disingkat SPOP adalah su rat yan g digu n akan oleh Wajib Pajak u n tu k m ela porkan data su bjek dan objek Pajak Bu m i dan Ban gu n an Perkotaan sesuai dengan ketentu an peratu ran peru n dan g-undangan perpajakan daerah.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanju tn ya disingkat SKPD adalah s u r a t ketetapan pajak yang menentu kan besarnya ju m lah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang t ela h dilakukan dengan menggunakan formulir atau t ela h dilakukan dengan cara lain ke kas u m u m daerah m elalu i tem pat pembayaran yan g ditunjuk oleh Walikota.
19. Surat Pemberitahu an Pajak Teru tan g yang selanju tn ya disin gkat SPPT adalah s u r a t yang digu n a ka n u n tu k memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang t er u t a n g kepada Wajib Pajak.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya ju m la h pokok pajak, ju m la h kredit pajak, ju m la h kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya s a n k s i administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah su rat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang s ela n ju tn ya disingkat SKPDLB adalah su rat ketetapan pajak yan g m en en tu kan ju m la h kelebih an pembayaran pajak karena ju m la h kredit pajak lebih besar daripada pajak yang teru tan g atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang s ela n ju tn ya disingkat STPD adalah su rat u n tu k melakukan t a gih a n pajak dan/ atau s a n k s i administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Banding adalah u pa ya hukum yang dapat dilaku kan oleh Wajib Pajak atau pen an ggu n g pajak terh adap su atu kepu tu san yan g dapat diaju kan banding berdasarkan peratu ran peru n dan g-undangan perpajakan.
25. Putu san Banding adalah putu san badan peradilan pajak atas banding terhadap Su rat Kepu tu san Keberatan yang diaju kan oleh Wajib Pajak.
26. Pemungutan adalah s u a t u rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan su bjek pajak, penentu an besarnya pajak yan g teru ta n g s a m pa i k egia ta n pen a gih a n pa ja k k ep a d a Wa jib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
27. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang diten tu kan oleh Walikota u n tu k menampung seluruh penerimaan daerah dan digu n a ka n u n tu k membayar s elu ru h pengelu aran daerah.
28. Menara Telekomunikasi yang selanju tnya disebu t Menara adalah bangunan-bangunan u n tu k kepentingan u m u m yang didirikan diatas t a n a h , atau bangunan yang merupakan s a t u kesatu an konstru ksi dengan bangunan gedu n g yang dipergu n akan u n tu k kepentingan u mu m yan g stru ktu r fisikn ya dapat beru pa ran gka baja yang diikat oleh beberapa s im pu l atau berbentu k t u n gga l t a n p a s im pu l, dimana fu n gs i, desain dan konstru ksin ya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
29. Pemeriksaan adalah s era n gka ia n kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan s eca ra objektif dan profesion al berdasarkan s u a t u s t a n d a r pemeriksaan u n tu k menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/ atau u n tu k t u ju a n la in dalam rangka melaksanakan ketentu an peratu ran peru n dan g-undangan perpajakan daerah.
30. Penyidikan t in d a k pidana di bidang perpajakan daerah adalah s era n gka ia n t in d a k a n yang dilakukan oleh Pen yidik u n tu k m en cari s erta m en gu m pu lka n bu kti ya n g den ga n bu kti itu membuat terang t in d a k pidana di bidang perpajakan daerah yang t er ja d i s erta menemukan tersangkanya.
BAB II - NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK
Pasal 2

Setiap Bumi dan/ atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan u n tu k perkotaan kecu ali kawasan yang digunakan u n tu k kegiatan u s a h a perkebunan, perhutanan dan pertambangan dipungut pajak dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
BAB II - NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK
Pasal 3

- (1) Objek Pajak Bu m i dan Ban gu n an Perkotaan adalah Bu m i dan / atau Bangunan yang dimiliki, diku asai dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan u n tu k perkotaan , kecu ali kawasan yang digu n a ka n u n tu k kegiatan u s aha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :
- a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangun an s eperti h otel, pa brik da n em pla s em en n ya ya n g m eru pa ka n s u a tu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
- b. jalan tol;
- c. kolam renang;
- d. pagar mewah;
- e. tempat olahraga;
- f. taman mewah;
- g. tempat penampungan minyak, air dan gas, pipa minyak; dan h. menara.
- (3) Objek Pajak yang t id a k dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang :
- a. digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b. digu n a ka n s em a ta -m a ta u n tu k melayani kepentingan u mu m di bidang ibadah, sosial, keseh atan , pen didikan dan kebudayaan nasional, yang t id a k dimaksudkan u n tu k memperoleh keuntungan;
- c. digu n a ka n u n tu k kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- d. merupakan hutan lin d u n g, hutan s u a k a alam, hutan wisata, t a m a n nasional dan t a n a h negara yang belu m dibebani su atu hak.
- (4) Besarnya NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan s ebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
BAB II - NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK
Pasal 4

Subjek Pajak Bu m i dan Ban gu n an Perkotaan adalah oran g pribadi atau Badan yang secara nyata m empu nyai su atu h ak atas Bu m i dan / atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
BAB II - NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK
Pasal 5

- (1) Wajib Pajak Bu m i dan Ban gu n an Perkotaan adalah oran g pribadi atau Badan yang secara nyata mempu nyai su atu hak atas Bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Dalam hal atas Objek Pajak belu m jelas diketah u i Wajib Pajakn ya, Walikota dapat menetapkan Subjek Pajak sebagai Wajib Pajak.
- (3) Subjek Pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat memberikan keterangan s eca ra t er t u lis kepada Walikota bahwa ia bukan Wajib Pajak terhadap Objek Pajak dimaksud.
- (4) Bila keterangan yang diaju kan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetu ju i, maka Walikota membatalkan penetapan s ebagai Wajib Pajak s ebagaimana dimaksud pada ayat (2), d a la m ja n gk a wa k tu 1 (s a tu ) b u la n s eja k d iterim a n ya surat keterangan dimaksud.
- (5) Bila keteran gan yan g diaju kan itu t id a k disetu ju i, m a ka Walikota mengeluarkan keputusan penolakan dengan disertai alasanalasannya.
- (6) Apabila s etela h ja n gka waktu 1 (s a t u ) bulan s eja k t a n gga l diterimanya keterangan s ebagaim ana dimaksud pada ayat (3), Walikota t id a k memberikan keputusan, maka keterangan yang diaju kan itu dian ggap disetu ju i dan Walikota segera m em batalkan penetapan s ebagai Wajib Pajak s ebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK Pasal 6
Pasal 7

- (1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :
- a. untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar ru piah ) ditetapkan sebesar 0,1 % (n ol koma satu persen) per tahun;
- b. u n tu k NJ OP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar r u p ia h ) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) per tahun.
- (2) Dalam hal pemanfaatan bumi dan/ atau bangunan ramah lin gku n ga n da n / a ta u merupakan bangunan atau lingku ngan cagar budaya, maka dapat diberikan pengurangan sebesar 50 % (lima pulu h persen) dari t a r if Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga menjadi sebagai berikut :
- a. untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,05 % (nol koma nol lima persen) per tahun;
- b. u n tu k NJ OP diatas Rp.1.000.000.000,00 (s a t u milyar ru piah ) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) per tahun.
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK Pasal 6
Pasal 8

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang dih itu n g dengan cara mengalikan tarif sebagaiman a dim aksu d dalam Pasal 7, den gan dasar pengenaan pajak sebagaim an a dim aksu d dalam Pasal 6 ayat (1), setelah diku ran gi NJOP Tidak Ken a Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
BAB IV - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan terutang dipungut di wilayah daerah.
BAB V - MASA PAJAK
Pasal 10

- (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.
- (3) Masa pajak dimulai t anggal 1 J a n u a r i dan berakhir 31 Desember pada tahun berkenaan.
BAB VI - PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 11

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), haru s diis i d engan jela s , benar dan len gkap s erta ditan datan gan i dan disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yan g ditu n ju k, selam bat-lambatnya 30 (tiga pulu h ) h a ri k erja s etela h t a n gga l diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pendataan dan pelaporan Objek Pajak s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB VI - PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SPPT.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditu n ju k dapat mengelu arkan SKPD dalam hal-hal, sebagai berikut :
- a. apabila SPOP sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 11 ayat (2), tidak disam paikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Walikota atau Pejabat yang ditu n ju k s ebagaim ana ditentukan dalam Surat Teguran;
- b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan la in t er n ya t a ju m la h pajak yang teru tan g lebih besar dari jumlah pajak yang dih itu n g berdasarkan SPOP yan g disam paikan oleh Wajib Pajak.
BAB VII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 13

- (1) Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak teru tang berdasarkan SPPT atau SKPD.
BAB VII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) t a h u n s es u d a h s a a t t er u t a n gn ya pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan :
- a. SKPDKB jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- b. SKPDN jika ju m lah pajak yan g teru tan g sam a besarn ya den gan ju m la h kredit pajak atau pajak t id a k t er u t a n g dan t id a k ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang t er u t a n g dalam SKPDKB s ebagaimana dimaksu d pada ayat (1) h u ru f a, diken akan s a n k s i administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dih itu n g dari pajak yang ku ran g atau t er la m b a t dibayar u n tu k ja n gka waktu paling lam a 24 (du a pu lu h empat) bu lan , dih itu n g sejak saat terutangnya pajak.
- (3) J u m la h pajak yang t er u t a n g dalam SKPDKB s ebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u ru f a, diken akan s a n k s i administrasi beru pa ken aikan sebesar 25% (du a pu lu h lim a persen ) dari pokok pajak ditam bah san ksi adm in istrasi beru pa bu n ga sebesar 2% (du a persen) s etia p bulan, dih itu n g dari pajak yang kurang atau t er la m b a t dibayar u n tu k ja n gka wa ktu pa lin g la m a 24 (du a puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
BAB VII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 15

- (1) Tata cara penerbitan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) s erta Pasal 14 ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPOP, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDN s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak
BAB VII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 16

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD jika : a. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian SPOP terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) J u m la h k ek u ra n ga n p a ja k ya n g teru ta n g d a la m STPD s eb a ga im a n a dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan s a n k s i a d m in is t r a t if b er u p a bunga sebesar 2% (du a persen ) setiap bulan u n tu k paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang t id a k atau kurang dibayar s etela h ja t u h t em po pembayaran dikenakan s a n k s i administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih melalui STPD.
Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
BAB VII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 17

- (1) Pajak yang t er u t a n g berdasarkan SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), haru s dilu n a s i s ela m ba t-lam batnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) SKPD, SKPDKB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putu san Banding, yang menyebabkan ju m la h pajak yang haru s dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilu n asi dalam ja n gka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Pajak yang teru tan g s ebagaiman a dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pa da s a a t ja tu h tem p o p em b a yarannya tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan s a n k s i administratif beru pa bunga sebesar 2% (du a persen) sebu lan yang dihitu n g dari saat ja t u h t em po s a m pa i d en ga n h a ri p em b a ya ra n u n tu k ja n gk a wa k tu p a lin g lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Walikota atau Pejabat yan g ditu n ju k atas perm oh on an Wajib Pajak s etela h m em en u h i pers ya ra ta n ya n g diten tu ka n da pa t memberikan persetu ju an kepada Wajib Pajak u n tu k m en gan gsu r atau m en u n da pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga s ebesar 2% (du a persen) setiap bulan.
- (5) Pajak yang teru tan g dibayar di Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota.
- (6) Ketentuan mengenai t em pat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota, tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak, akan diatur lebih la n ju t dengan Peraturan Walikota.
BAB VII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 18

- (1) Pajak yang teru tan g berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau ku ran g dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat Keberatan dan Banding
BAB VII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 19

- (1) Wajib Pajak dapat m en gaju kan keberatan h an ya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu : a. SPPT;
- b. SKPD;
- c. SKPDKB;
- d. SKPDLB; dan
- e. SKPDN.
- (2) Keberatan diajukan secara tertu lis dalam Bahasa In don esia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan haru s diajukan dalam jan gka waktu palin g lam a 3 (tiga) bulan s eja k t a n gga l s u r a t s ebagaimana dimaksu d pada ayat (1), kecu ali jika Wajib Pajak dapat m enunju kkan bah wa jan gka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diaju kan apabila Wajib Pajak t ela h membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan Su rat Keberatan yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yan g ditu n ju k a ta u ta n da pen girim a n Su ra t Kebera ta n melalu i su rat pos t er ca t a t s ebagai tan da bukti pen erim aan Surat Keberatan.
BAB VII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 20

- (1) Walikota atau Pejabat yan g ditu n ju k dalam jangka waktu paling la m a 12 (du a bela s ) bu la n s eja k ta n gga l Su ra t Keb era ta n d iterim a , harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atau Pejabat yang ditu n ju k atas keberatan dapat beru pa menerima selu ru h n ya atau s ebagian , m en ola k atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jan gka waktu sebagaim an a dim aksu d pada ayat (1), telah lewat dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB VII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 21

Ketentu an m en gen ai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB VII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat m en gaju kan perm oh on an ban din g h an ya kepada Pengadilan Pajak terh adap kepu tu san m en gen ai keberatan n ya yan g ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan banding s ebagaim an a dimaksud pada ayat (1), diaju kan s eca ra t er t u lis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam ja n gka waktu 3 (t iga ) bulan s eja k keputusan diterim a, dilampiri s a lin a n dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengaju an permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak s a m p a i dengan 1 (s a t u ) bulan s eja k t a n gga l penerbitan Putusan Banding.
BAB VII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 23

- (1) J ik a pengaju an keberatan atau permohonan banding dikabu lkan s ebagian atau s elu ru h n ya , kelebih an pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bu nga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat bulan).
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak diken ai san ksi adm in istratif beru pa den da sebesar 50% (lim a pulu h persen) dari ju m la h pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang t ela h dibayar s ebelu m mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak m engaju kan perm oh on an ban din g, sanksi administratif beru pa denda s ebesar 50% (lim a pulu h persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai s a n k s i administratif berupa denda sebesar 100% (seratu s persen) dari ju m la h pajak berdasarkan Putu san Banding diku rangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
Bagian Kelima
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif
BAB VII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 24

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota atau Pejabat yang ditu n ju k dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya
t er d a p a t kesalahan t u lis dan/ atau kesalahan hitu n g dan/ atau kekeliru an penerapan ketentu an t er t en t u dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat :
- a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif beru pa bunga, denda dan kenaikan pajak yang t er u t a n g menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal s a n k s i t er s eb u t dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
- e. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak t er u t a n g dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
- f. mengurangkan ketetapan pajak t er u t a n g berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih la njut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan s a n k s i administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksu d pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB VIII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 25

- (1) Atas kelebih an pem bayaran Pajak, Wajib Pajak dapat m en gaju kan permohonan pengembalian kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Walikota atau Pejabat yan g ditu n ju k dalam jangka waktu palin g la m a 12 (du a belas) bulan, s eja k diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaim ana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Walikota atau Pejabat yang ditu n ju k tidak memberikan s u a t u keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabu lkan dan SKPDLB haru s diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), lan gsu n g diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pem bayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (du a ) bulan, Walikota atau Pejabat yang ditu n ju k memberikan imbalan bu nga sebesar 2% (du a persen ) setiap bu lan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanju t m en gen ai tata cara pen gem balian kelebihan pembayaran pajak s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB IX - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedalu warsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat t er u t a n gn ya pajak, kecu ali apabila Wajib Pajak m elaku kan tin dak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila : a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau la n gs u n g
- b. ada pengakuan u ta n g pajak dari Wajib Pajak, baik maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Su rat Tegu ran dan Su rat Paksa sebagaim an a dimaksud pada ayat (2) h u ru f a, kedalu warsa pen agih an dih itu n g sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara la n gs u n g s ebagaim ana dimaksud pada ayat (2) h u ru f b, a da la h Wajib Pajak den gan kesadarannya menyatakan masih mempunyai u t a n g Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan u ta n g s eca ra t id a k la n gs u n g s ebagaim an a dimaksud pada ayat (2) h u ru f b, da pa t diketa h u i da ri pen ga ju a n perm oh on a n angsuran atau penu n daan pem bayaran dan perm ohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
BAB IX - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 27

- (1) Piu ta n g Pa ja k yang tidak m u n gkin ditagih lagi karen a h ak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditu n ju k menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang s u d a h kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentu an lebih la n ju t mengenai tata cara penghapu san piutang Pajak yang su dah kedaluwarsa, akan diatur lebih la n ju t dengan Peraturan Walikota.
BAB X - PEMERIKSAAN
Pasal 28

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditu n ju k berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhu bu n gan dengan Objek Pajak yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dian ggap perlu dan m em berikan ban tu an gu n a kelan caran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat pem eriksaan , Wajib Pajak tidak m elaksan akan kewajiban s ebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan Pajak, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB XI - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 29

- (1) In s t a n s i yang melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian in s en tif s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentu an m en gen ai tata cara pem berian dan pem an faatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih la n ju t dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XII - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 30

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala s es u a tu yang diketahu i atau diberitah u kan kepadan ya oleh Wajib Pajak dalam ran gka jabatan atau pekerjaan n ya u n tu k menjalankan ketentuan peraturan perundang-u ndangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ju ga t er h a d a p t en a ga a h li ya n g d it u n ju k oleh Walikota untu k m em b a n tu dalam pelaksanaan ketentu an peratu ran peru n dang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), adalah :
4. pada
- a. Pejabat dan ten aga ah li yan g bertin dak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
- b. Pejabat dan/ atau t en a ga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan keterangan kepada Pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Walikota berwenang memberi izin t er t u lis kepada Pejabat sebagaim ana dim aksu d pada ayat (1), dan t en a ga a h li s eb a ga im a n a d im a k s u d p a d a a ya t (2 ), a ga r m em b erik a n keterangan, memperlihatkan bukti tertu lis dari atau ten tan g Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas perm in taan h akim sesu ai den gan Hu ku m Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Walikota dapat memberi izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan t en a ga ahli s ebagaim an a dimaksud pada ayat (2), u n tu k memberikan dan memperlihatkan bukti t er t u lis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim s ebagaiman a dimaksud pada ayat (5), haru s menyebutkan nama t er s a n gk a atau nama tergu gat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.
BAB XIII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil terten tu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus s ebagai Penyidik u n tu k melakukan penyidikan tindak pidana di bidan g perpajakan daerah s ebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesu ai dengan ketentu an peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), terdiri dari :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau la p ora n berkenaan dengan t in d a k pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau la p ora n t er s eb u t menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan t en t a n g kebenaran perbuatan yang dilakukan s eh u b u n ga n dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehu bu ngan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- e. melakukan penggeledahan u n tu k mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantu an tenaga ahli dalam ran gka pelaksan aan tu gas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang m eninggalkan ru a n ga n a t au tem pa t pa da s a a t p em erik s a a n s ed a n g b erla n gsung dan memeriksa identitas oran g, ben da, dan / atau doku m en yan g dibawa;
- h. memotret s es eora n g yang berkaitan dengan t in d a k pidana perpajakan Daerah;
- i. memanggil orang u ntu k diden gar keteran gan n ya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan yang perlu u ntu k kelan caraan pen yidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah s es u a i dengan ketentuan peraturan perundang-u ndangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), m em beritah u kan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalu i Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Repu blik In don esia, sesu ai den gan ketentu an yan g diatu r dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 32

- (1) Wajib Pajak yan g karen a kealpaan n ya tidak m en yampaikan SPOP atau mengisi dengan t id a k benar atau t id a k len gkap atau melampirkan keterangan yang t id a k benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidan a denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yan g den gan sen gaja tidak m en yam paikan SPOP atau mengisi dengan tidak ben ar atau tidak len gkap atau m elam pirkan keterangan yang tidak ben ar seh in gga m eru gikan keu an gan Daerah dapat dipidan a den gan pidan a ku ru n gan palin g lam a 2 (du a) tah u n atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 33

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah t id a k dituntu t s etela h melampaui jangka waktu 5 (lim a) tah u n sejak saat teru tan gn ya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 34

- (1) Pejabat atau ten aga ah li yan g ditu n ju k oleh Walikota yang karena kealpaanya t id a k memenuhi kewajiban merahasiakan hal s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana ku ru n gan palin g lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditu n ju k oleh Walikota yang dengan sengaja tidak m em en u h i kewajiban n ya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), dipidan a den gan pidana kurungan palin g la m a 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) da n a ya t (2 ), h a n ya d ila k u k a n atas pen gadu an oran g yan g kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) dan ayat (2), s es u a i dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi s es eora n g atau Badan s ela k u Wajib Pajak, karena it u dijadikan tindak pidana pengaduan.
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 35

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), merupakan penerimaan negara.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Hal-hal yang belu m cu ku p diatu r dalam Peratu ran Daerah in i, s epan ja n g m en gen a i pela ks a n a a n n ya akan diatu r lebih la n ju t dengan Peraturan Walikota.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.
Agar s etia p orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratu ran Daerah in i den gan pen em patan n ya dalam Lem baran Daerah Kota Malang.
Ditetapkan di Malang pada tanggal 30 Nopember 2011
WALIKOTA MALANG, ttd.
Drs. PENI SUPARTO, M.AP
Diundangkan di Malang
pada tanggal 7 Desember 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd. Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19580415 198403 1 012
LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2011 NOMOR 5
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
28
Bahwa dengan berlaku n ya Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribu si Daerah maka jenis Pajak Bu mi dan Bangunan Perkotaan ditetapkan menjadi jenis Pajak Kota.
Pajak Bu m i dan Ban gu n an Perkotaan pada dasarn ya merupakan beban wajib pajak seh in gga kegiatan pem u n gu tan n ya h aru s dijaga agar memberikan beban yang adil dan untuk efektifitas pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas.

Yang dimaksu d dengan kawasan adalah semu a tan ah dan bangunan yang digu n a ka n peru sah aan perkebunan, perhutanan dan pertambangan di t a n a h yang diberi h ak gu n a u s a h a p erk eb u n a n , ta n a h ya n g d ib eri h a k p en gu a s a a n hutan dan t a n a h yang menjadi wilayah u s a h a pertambangan.Ayat (1)Cukup jelas.Huruf aCukup jelas.Yang dimaksud dengan t id a k d im a k s u d k a n u n tu k memperoleh keuntungan adalah bahwa objek pajak itu diu s a h a k a n u n tu kAyat (3)Ayat (4)melayani kepentingan u m u m dan nyatanyata t id a k ditu ju ka n u n tu k mencari keuntungan. Hal ini dapat diketah u i an tara la in dari anggaran dasar dan anggaran ru m ah t a n gga dari yayasan/ badan yang bergerak dalam bidang ibadah, s os ial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional tersebu t. Term asu k pen gertian in i adalah hutan wisata milik Negara s es u a i dengan ketetu an peratu ran peru n dan gundangan.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelas.Huruf gCukup jelas.Huruf hCukup jelas.Cukup jelas.Yang dimaksud dengan Nilai J u al Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah besaran ju m la h s ebagai pengurang dari Nilai J u a l Bumi dan Bangunan untuk mendapatkan Nilai Jual Kena Pajak.Contoh :1. Nilai Jual Bumi dan Bangunan: Rp 10.000.000,00Batas Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak : Rp 10.000.000,00Nilai Jual Kena Pajak (NJKP): Rp NIHIL- 2.- Nilai Jual Bumi dan Bangunan: Rp 25.000.000,00Batas Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak : Rp 10.000.000,00Nilai Jual Kena Pajak (NJKP): Rp 15.000.000,00
PENJELASAN
Pasal 6

Ayat (1)

## Ayat (2)Ayat (3)##
PENJELASAN
Pasal 7

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan :

- a. perbandingan harga dengan objek la in yang s ejen is , adalah s u a t u pendekatan/ metode penentuan nilai ju a l s u a t u objek pajak dengan cara m em ban din gkan n ya den gan objek pajak lain yang s ejen is yang leta kn ya berdekatan dan fu n gs in ya s a m a dan t ela h diketahu i harga jualnya;- b. nilai perolehan baru adalah s u a t u pendekatan/ metode penentu an nilai ju a l s u a t u objek pajak dengan cara menghitung s elu ru h biaya yan g dikelu arkan u n tu k m em peroleh objek t er s eb u t pada s a a t penilaian dilaku kan , yang diku ran gi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut;- c. nilai ju a l pengganti, adalah s u a tu pendekatan/ metode penentu an nilai ju a l s u a t u objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.Pada dasarnya penetapan NJ OP adalah 3 (t iga ) t a h u n s ekali. Untuk daerah t er t en t u yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJ OP yang cu ku p besar, m aka pen etapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.Cukup jelas.Ayat (1)Nilai ju a l u n tu k bangunan sebelu m diterapkan tarif pajak diku ran gi t er leb ih dahulu dengan Nilai J u a l Tidak Kena Pajak s ebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).## Contoh :Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa :- tanah seluas 800 m 2 dengan harga jual Rp. 300.000/m 2 ;- bangunan seluas 400 m 2 dengan nilai jual Rp. 350.000,00/m 2 ;Besarnya pokok pajak yang terutang, sebagai berikut :1. NJOP Bumi : 800 x Rp. 300.000,002. = Rp. 240.000.000,002. NJOP Bangunan : 400 x Rp. 350.000,004. = Rp. 140.000.000,00 +3. Total NJOP Bumi dan Bangunan = Rp. 380.000.000,004. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak7. = Rp. 10.000.000,005. Nilai Jual Kena Pajak9. = Rp. 370.000.000,006. Tarif pajak 0,1 %7. PBB terutang : 0,1 % x Rp 370.000.000,00 = Rp. 370.000,00Ayat (2)Untuk pemanfaatan bumi dan/atau bangunan ramah lin gku n ga n dan/ atau merupakan bangunan atau lingkungan cagar bu daya yang mendapat potongan 50 % (lim a pu lu h prosen ) ya itu ba n gu n a n ya n g tela h ditetapkan oleh Walikota dengan Keputusan Walikota.##
PENJELASAN
Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dilaran g diborongkan adalah bahwa selu ru h proses kegiatan pem u n gu tan Pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, t et a p i b u k a n berarti bah wa Pem erin tah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pih a k ketiga. Dalam proses pemu ngu tan Pajak, Pem erin tah Daerah dapat bekerja s a m a dengan badan-badan tertentu karena profesion alism en ya la ya k dipercaya u n tu kmelaksanakan s ebagian t u ga s pemungutan jen is Pajak dengan lebih efis ien . Kegiatan pemungutan Pajak yan g tidak dapat dikerjasam akan den gan Pih ak Ketiga adalah kegiatan perhitu n gan besarnya Pajak yang t er u t a n g, pengawasan penyetoran Pajak dan penagihan Pajak.Ayat (2)Penetapan SKPD ini hanya u ntu k Pajak Bu m i dan Bangunan Perkotaan.##
PENJELASAN
Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)- Yang dimaksud dengan Surat Keputusan Pembetulan adalah s u r a t keputusan yang membetulkan kesalahan t u lis , kesalahan hitu n g, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peratu ran peru n dan g-u n dan gan perpajakan yang terdapat dalam su rat ketetapan pajak, Su rat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Su rat Kepu tu san Pem berian Imbalan Bunga;- -Yang dimaksud dengan Surat Keputusan Keberatan adalah su rat kepu tu san atas keberatan t er h a d a p s u r a t ketetapan pajak atau t er h a d a ppemotongan atau pemungutan oleh pih a k ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;- -Yang dimaksud dengan Pu tu san Banding adalah putu san badan peradilan pajak atas banding t er h a d a p Surat Keputusan Keberatan yang diaju kan oleh Wajib Pajak, putu san badan peradilan pajak atas banding t er h a d a p Surat Keputusan Keberatan yang diaju kan oleh Wajib Pajak.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 37

Cukup jelas.

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR