PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 17 Tahun 2014
Tentang No Description
Berlaku: 17 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Mengingat
WALIKOTA TOMOHON PROVlNSISULAWESIUTARA
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 17 TAHUN 2014
TENT ANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWAB AN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEiLANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TOMOHON,
bahwa unruk melaksanakan ketenruan Pasal 10 Peraturan Daerah Kora Tomohon Nemer 4' 2 Tahun 2014 tcntang Pertar:ggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran P(jrtanggungjawaban Pclaksanaan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- I. Undang-Undang .\lomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangurian (Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun J 985 Nomor 68, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndouesia Nornor 3312) sebagaimana Lelah diubah dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 1994 (Lembaran, Negara Ropublik Indonesia Tahun 1994 Nornor 62, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Peroleban Hak Atas Tarrah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nornor 44, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang·Unda.ng Nornor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tariah dan Bangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 3988);
3. 3, Undang-lJndang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih clan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 1999 Nornor 75. Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor IO tahun 2003 teutang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sularesi Utara, (Lembara.n Negara Tah un 2003 Nomor 30; Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4273);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lem baran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355j; ten tang Republik Lernbaran
7. Undarig-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Ur.dang-Undang Nornor 25 'I'ahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pernbangunan Nasional (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undaug-Undang Nomor 3.2 Tahun 2004 ten.tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 .Nomor J 25, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana teJah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Perneriruah Pusat clan Pernermtahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndoncsia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5233);
13. l3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tarnbahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 4138);
14. Pcraturan Pemeriutah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pernerintah Nemer 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan clan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lernbaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tarnbahan Lembaran, Negara Republik Indonesia Nomor 44 I 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pernerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraruran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 centang Kedudukan Protokoler dan Keu~
Pirnpirian dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran Negara Tahun 2007 Nomor '1·7, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712):
16. Pera turan Pernerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Urnurn [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor '1502);
17. Peraturan Pernerinrah Nornor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerinrahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 49, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraruran Pemerintah Nornor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnforrnasi Kcuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 200S Nornor 138, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tcntang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistern Inforrnasi Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tarnbahan Lernbaran Negara.Republik Indonesia Nomor 5155);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeiolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nornor 65 Tahun 2005 tentang Pedornan Penyusunan dan Pcnerapan Standar Pelayanan Minimal (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 150, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemcrintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedornan Pembinaan clan Pengawasan Penyclenggaraai1 Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4594);
23. Peraturan Pernerintah Nornor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 20 I 1 tentang Pinjnrnan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraruran Pemerintah Nornor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah [Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nornor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae rah sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 21 Tahun 2011
Q\_
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri ·Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Mcnteri Dalarn Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tcrrtang Pernbentukan Produk Hukurn Daerah;
2. 21,. Pera ti I ran Daerah Kora To mo hon Nornor 11 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tornohon Tahun 2012 Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Kota Tornohon Nornor 15 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2012 Nomor 15);
30. Peraturan Daerah Kata Tomohon Nornor 5 Tahun 2013 ientang Perubahan Anggaran Peridapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. [Lembaran Daerah Kata 't'omohon Tahun 2013 Nornor 5);
31. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lernbaran Daerah Kata Tornohon 'I'ahun 2014 Nomor ); ·
Dengan Perse tujuan Bersama
DEWAN PERWAK ILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON
dan
WALIKOTA TOMOHON
MEMUTUSKAN:
Menetap kan
PERATURAN WALIKOTA TENT ANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.
BAB II - PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD Pasal 2
Pasal 4

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalarn Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran
BAB II - PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD Pasal 2
Pasal 5

Ringkasan Laporan Realisasl Anggaran seoagairnana dirnaksud dalarn Pasal 4 tcrcanrum dalarn Lampiran II Peraturan Walikota
BAB II - PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD Pasal 2
Pasal 6

~ampir,lnsebagaima1~a dirnaksud cla(am Pa sal 3 dan Paaal 5 merupakan bagian yang tidak terp1sahkan dari Peraturan, Walikota.
SEKRETARIS DAERAH,
Diundangkan di Tomohon pada tanggal 26 ! -, ,:u.,&lt;1ttw 20 l 4 .. ~.
ARNOLD POLI
.LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2014 NOMOR 96
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Derita Daerah Kota Tomohon.
tr:
Ditctapkan di Tornohon pada tanggal 26 .:~uatua 2014
1(,