Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 2 TAHUN 2016
N/A
Pasal 11

Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum scbagaimana dimaksud, mempunyai tugas :
- a. mcnyusun rcncana kcrja scksi pemerintahan dan Pclayanan Umum;
- b. menyiapkan bshui kwrdmas, dengan satuan ke:ja perangkat daerah dan instansi vcrtikal dibidang penyek-ngga-aan kegiatan pemenntahan dan Pelayanan Umum;
- c. melaksanakan tugas yang diimpahkan bupati kepada carnat dalam buiang pemnntahan dan Petayanan Umum;
- d. :nenghimpun, mengolah dan menganalisa data scna penyapan data hasn kegiatan urusan ;:&gt;cmcnntahan dan Pelayanan Umum; seksr
- e. mempelajari. memahami dan mdaksanakan peraturan pcrundang-undangan yang berkaitan dengan tadang .uga:,,nya &gt;,dmgc1i p,::du11w..i1 Ual&gt;trn 1111:lak.:,anakan tuga-s,
- t. mcmbagr tugas kepada bawahan, member petuojuk, mcnilai dan mengevajuasr ha:.11 kerja ag.n dJJ.Jdl bet)alan lancar sc � uru dcngan kctcntuan yang bcrlaku,
- g. melaksanakan kegiatan pclayanan kepada masyarakat di ttngkat ktcamatan di bidang pcf"Ui11d.I1, uua pt:1Umli.l1 dan adrnini,tra,otif lainn\_}a;
- h. mcmberikan bunbmgan, rasnnast dan konsultasi pelaksanaan administrasi l.UilUID dan pelak,...naan pclayonon kep&lt;&gt;da mo.sysrakat
9. !. menyampaikan taporan mclaksau&lt;ilU111 Lugtt � &lt;.ld.Il/ttlau '.-ccgiatan kcp,da atasan,
- J. :nelaksanakan tugas kedtnasan lainnya yang diberikan u It, h a &gt;.a »&lt;i n .
11. 3 Kctentuan Pasal 12 Paragraf 4 drhapus, sehingga Pasal 12 bertrunyi sebagar benkut ·
N/A
Pasal 12

dllwpus
Pen,turan Bupat, mi mula, berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mcngc:ahuinya, memenntahkan pengundangan Pt:raturan Bupati ini dengan penempatennya dalam Serita Daerah Kabupaten Buton.
Drtetapkan c!i Pas a r
Pt..tA.B � T
µAQ•f
--
� Stf.tC.
Mi �� .0
.
11::.at � -"o •4lUP., � 1
..
\Cd!,PO v ��
w aj o 2016
-
•
padatanggal, !1 De""mhcr
Pit. BUPATI BUTON,
Peraturan Bupat.i iru mul:u berl.s.ku pada t.angga! d1undangkan.
Agar eeuap orang mcngctahumya, memerintahkan pengundar.gan Peraturan Bupal1 iru dengan penempatannya dalam Bcnta Daerah Kabupaten Buton.
Dllctapkan di Pasarwajo pada tanggal, l"l Dcsember 2016
1-'lt. tlUPA"J1 tlU'J"ON
Cap/TIU
EFFENDJ KALJAJUDDJN
Diundangka
pada tanggal
I
PasarwaJo
De!J'l&gt;I �
2016
' IS DARRAH KARlJPATKN,
l'cmbma Utama Muc:'a, JV/c Nip. 195B01011989031 012
KAGLM SH
DERITA DAERAH KABUPATEN BUTOI\ TAHUN 2016 NOMOR . ..!."&gt;. � ...
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
BUPATI TEBO PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokolerdan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo;
- b. bahwa dengan meningkatnya kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tebo yang masuk kategori tinggi perlu dilakukan penyesuaian terhadap tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo ( Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2008 Nomor 2);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
dan
BUPATI TEBO
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo ( Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2008 Nomor 12) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 10 ditambah 1 ( satu) huruf yakni huruf k, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:
- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Panitia Anggaran;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan;
- j. Tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah; dan
- k. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.
2. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 12

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dihapus.
3. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 17

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu:
- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.
- (3) Kabupaten Tebo dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 3 (tiga) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
4. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 18

Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dikelompokkan pada kemampuan Keuangan Daerah Tinggi, yaitu di atas Rp. 400.000.000.000,00 (Empat Ratus Milyar Rupiah).
5. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 19

Kabupaten Tebo dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disediakan paling banyak 6 (enam) kali Uang Representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah Uang Representasi seluruh wakil ketua DPRD.
6. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 20

- (1) Besaran TKI bagi Pimpinan dan Anggota dan BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan APBD berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dihapus.
7. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 22

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu, suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) dihapus.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.
Ditetapkan di Muara Tebo pada tanggal 6 April 2015
BUPATI TEBO,
SUKANDAR
Diundangkan di Muara Tebo pada tanggal 6 April 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,
NOOR SETYO BUDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2015 NOMOR 1
NOMOR REG : 1 /PERDA KABUPATEN TEBO, PROVINSI JAMBI (NOMOR 1/TAHUN 2015)