PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 7 Tahun 2017
Tentang No Description
Berlaku: 28 April 2017
N/A
Preamble

Mengingat :
BUPATI PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2017
T E N T A N G
PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,
Menimbang : a.
- bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien dan terpadu;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat, Bupati melimpahkan wewenang pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten kepada kepala unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun
1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11 UndangUndang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285 );
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Menetapkan :
- 16 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 18 Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- 21 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
M E M U T U S K A N
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adala Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati Adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggung jawaban Perizinan dan Non Perizinan termasuk penandatangannya oleh Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan serta informasi mengenai perizinan sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.
11. Tim Teknis Perizinan adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari OPD Teknis terkait yang bertugas melakukan pemeriksaan lapangan, pembahasan teknis atas temuan di lokasi kegiatan usaha dan memberikan rekomendasi yang berisikan keharusan dan larangan bagi pemohon yang dituangkan dalam berita acara, serta Kepala Dinas wajib menyampaikan kepada pemohon untuk dilaksanakan agar kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Masyarakat adalah seluruh pihak yang berkedudukan sebagai penerima manfaat dari pelayanan perizinan dan non perizinan baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan maupun badan hukum.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi.
BAB III - AZAZ PELAYANAN
Pasal 3

Azas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan:
- a. Transparan, yaitu bersifat terbuka, mudah dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan serta mudah di mengerti;
- b. Akuntabel, yaitu dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Kesamaan Hak, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.;
- e. Efisien, yaitu proses pelayanan perizinan dan non perizinan tidak berbelit-belit dan tidak melibatkan personel yang melebihi beban dan volume kerja yang berdampak pada biaya;
- f. Efektif, yaitu proses pelayanan perizinan dan non perizinan di lakukan berdasarkan tata cara yang cepat tepat sesuai dengan yang telah di tetapkan;
- g. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu pemberi dan penerima pelayanan perizinan dan non perizinan harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- h. Profesional, yaitu pemprosesan perizinan dan non perizinan melibatkan keahlian yang di perlukan, baik dalam memberikan pelayanan, pengadministrasian, penelitan lapangan, pengukuran dan penilaian
kelayakan, yang masing-masing di laksanakan berdasarkan tata urutan dan preosedur yang telah di tetapkan.
BAB IV - RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup pendelegasian wewenang Bupati ini mencakup pelayanan untuk semua jenis perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah.
BAB V
Pasal 5

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang Pelayanan Perizinan dan non Perizinan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:
- a. Pelayanan Perizinan, meliputi :
1. Izin Mendirikan Bangunan Fungsi Hunian;
2. Izin Mendirikan Bangunan Fungsi Usaha;
3. Izin Mendirikan Bangunan Fungsi Khusus;
4. Izin Mendirikan Bangunan Fungsi Keagamaan;
5. Izin Mendirikan Bangunan Fungsi Sosial dan Budaya;
6. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Baru;
7. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Perpanjangan;
8. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Mengganti Alamat Perusahaan;
9. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Mengganti Data Direksi Pengurus Badan Usaha;
10. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Mengganti Nama Perusahaan;
11. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Mengganti Data Nilai Kontrak Pekerjaan;
12. Surat Izin Jasa Konstruksi Mengganti Klasifikasi/Kualifikasi;
13. Izin lokasi;
14. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
15. Surat Izin Usaha Perdagangan Besar;
16. Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah;
17. Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil;
18. Surat Izin Usaha Perdagangan Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan;
19. Surat Izin Usaha Perdagangan Perubahan;
20. Surat Izin Usaha Perdagangan Yang Hilang;
21. Surat Izin Usaha Perdagangan Yang Rusak;
22. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
23. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
24. Izin Usaha Toko Modern;
25. Tanda Daftar Perusahaan Berbentuk PT;
26. Tanda Daftar Perusahaan Berbentuk Koperasi;
27. Tanda Daftar Perusahaan Berbentuk CV;
28. Tanda Daftar Perusahaan Berbentuk Firma;
29. Tanda Daftar Perusahaan Berbentuk Badan Usaha Lain;
30. Tanda Daftar Perusahaan Perorangan;
31. Tanda Daftar Perusahaan Pendaftaran Ulang;
32. Tanda Daftar Perusahaan Pembukaan Kantor Cabang;
33. Tanda Daftar Perusahaan Perubahan;
34. Tanda Daftar Perusahaan Penggantian Yang Hilang;
35. Tanda Daftar Perusahaan Penggantian Yang Rusak;
36. Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
37. Izin Usaha Industri Kecil;
38. Izin Usaha Industri Menengah;
39. Tanda Daftar Gudang;
40. Izin Usaha Angkutan Barang;
41. Izin Trayek Angkutan Pedesaan;
42. Izin Pas Kecil dibawah 7 GT;
43. Izin Usaha Jasa Layanan Internet/Warnet;
44. Izin Usaha Jasa Multimedia;
45. Izin Usaha Jasa Layanan Wi-Fi Hotspot dan RT/RW net;
46. Izin Usaha Penggilingan Padi/Huller;
47. Izin Usaha Pabrik Pengolahan;
48. Izin Usaha Perkebunan Budi Daya;
49. Izin Usaha Tanda Daftar Perkebunan Budidaya;
50. Izin Usaha Peternakan Komersil Sapi Potong dan Sapi Bibit;
51. Izin Usaha Peternakan Komersil Ayam Pedaging Kemitraan antara Inti dengan Plasma;
52. Izin Usaha Peternakan Rakyat Sapi Potong dan Sapi Bibit;
53. Izin Usaha Peredaran Obat Hewan (Toko/Depo/Kios);
54. Izin Usaha Peternakan Rakyat Ayam Petelur dan Ayam Potong;
55. Izin Usaha Peternakan Rakyat Ayam Pedaging Kemitraan Antara Inti dan Plasma;
56. Izin Praktek Medis/Para Medis (Dokter Hewan);
57. Surat Izin Pembudidayaan Ikan;
58. Tanda Daftar Usaha Jasa PerjalananWisata;
59. Tanda Daftar Usaha Jasa Akomodasi;
60. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
61. Tanda Daftar Usaha Jasa Kawasan Pariwisata;
62. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Pariwisata;
63. Tanda Daftar Usaha Jasa Daya Tarik Wisata;
64. Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi;
65. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramu Wisata;
66. Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelengaraan Pertemuan , Perjalanan Insentif, Konfersi dan Pameran.
67. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Wisata.
68. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata.
69. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta.
70. Tanda Daftar Usaha SPA.
71. Izin Mendirikan Rumah Sakit.
72. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tetap.
73. Izin Operasional Rumah Sakit.
74. Izin Operasional Klinik.
75. Izin Klinik Bersalin.
76. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik.
77. Izin Operasional Puskesmas.
78. Izin Kerja Dokter /dr. Gigi.
79. Izin Praktek Dokter /dr. Gigi.
80. Izin Kerja Bidan.
81. Izin Praktek Bidan.
82. Izin Kerja Perawat.
83. Izin Praktek Perawat.
84. Izin Kerja Perawat Gigi.
85. Izin Praktek Perawat Gigi.
86. Izin Kerja Tenaga Gizi.
87. Izin Kerja Teknologi Laboratorium.
88. Izin Tukang Gigi.
89. Surat Izin Kerja Apoteker.
90. Surat Izin Praktek Apoteker.
91. Izin Apotik.
92. Izin Kerja Refraksionis Optisien.
93. Izin Optikal.
94. Izin Toko Obat.
95. Izin Pengobatan Tradisional.
96. Izin Praktek Fisioterapis.
97. Izin Kerja Fisioterapis.
98. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian.
99. Izin Tenaga Kerja Sanitarian.
100. Izin Kerja Radiografer.
101. Izin Gangguan.
102. Izin Pemasangan Papan Reklame.
103. Izin Operasional Organisasi Sosial.
104. Tanda Pendaftaran Orsos .
105. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Ketrampilan Swasta.
106. Izin Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Ketrampilan Swasta.
107. Izin Penambahan Program Pelatihhan Kerja.
108. Perpanjangan Izin Lembaga Pendidikan Ketrampilan.
109. Izin Lingkungan.
110. Izin Pembuangan Limbah Cair ke Badan Air.
111. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
112. Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Formal Dan Informal.
113. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal Dan Informal.
114. Izin Prinsip Penanaman Modal
115. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
116. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.
117. Izin Usaha Penanaman Modal.
118. Izin Usaha Perluasan Penanamann modal.
119. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal.
120. Izin usaha Penggabungan Penanaman Modal.
- b. Pelayanan Non Perizinan, meliputi :
1. Layanan Informasi dan Pengaduan; dan
2. Non Perizinan lainnya.
8. (2). Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan meliputi persetujuan, penolakan, penerbitan, penandatanganan dan pencabutan perizinan dan non perizinan serta penarikan retribusi.
9. (3). Persyaratan perizinan dan non perizinan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
10. (4). Bentuk dan format blanko/formulir yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PROSES PENYELENGGARAAN PELAYANAN
Pasal 6

- (1) Proses Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mengacu kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu.
BAB VI - PROSES PENYELENGGARAAN PELAYANAN
Pasal 7

- (1) OPD Teknis menempatkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugas pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Teknis Perizinan di bawah Koordinasi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
- (3) Tim teknis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-masing wakil dari OPD teknis terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.
- (4) Tim teknis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
BAB VII
Pasal 8

- (1). Perizinan dan Non Perizinan dimaksud Pasal 5 ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (2). Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan diterbitkan setelah adanya Berita Acara dari Tim Teknis/Rekomendasi dan/atau pertimbangan teknis dari Organisasi Perangkat Daerah Teknis Terkait (apabila disyaratkan).
- (3). Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan dengan menggunakan Kop Surat dan Stempel Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
BAB VIII - PEMBINAAN
Pasal 9

- (1) Pembinaan penyelenggaran pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan kewenangan pengurusannya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dilakukan oleh OPD yang secara teknis terkait melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan agar penyelenggaran penerbitan izin dan non izin berlangsung sesuai dengan standar pelayanan.
- (2) Pembinaan terhadap perizinan dan non perizinan yang ditelah diterbitkan dilakukan oleh OPD terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan yang dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan kepada pejabat dan petugas pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Kabupaten Pesisir Selatan.
BAB IX - PENGADUAN
Pasal 10

- (1) Masyarakat yang merasa dirugikan atas pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dapat melakukan pengaduan baik secara langsung (melalui petugas loket pengaduan, telepon dan lain-lain) maupun secara tidak langsung (pengaduan tertulis melalui kotak pengaduan, media cetak dan media elektronik).
- (2) Berdasarkan tingkatnya pengaduan dibagi atas :
- a. Pengaduan ringan yaitu pengaduan oleh orang atau badan usaha berkaitan dengan prosedur dan proses perizinan;
- b. Pengaduan sedang yaitu pengaduan oleh sesorang atau badan usaha berkaitan dengan penolakan atas perizinan dan non perizinan yang dimohonkan; dan
- c. Pengaduan berat yaitu pengaduan oleh orang atau badan usaha berkaitan dengan permasalahan yang muncul atas izin dan non izin yang telah diterbitkan.
- (3) Penanganan dan tindak lanjut pengaduan berdasarkan tingkatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan dengan :
- a. jenis pengaduan ringan dapat dijawab oleh petugas/seksi informasi, pengaduan, pemantauan dan evaluasi pada Dinas;
- b. jenis pengaduan sedang dapat dilakukan oleh Kepala Dinas setelah melakukan koordinasi dengan tim teknis perizinan/OPD terkait; dan
- c. jenis pengaduan berat dapat dilakukan melalui rapat tim teknis perizinan.
BAB X - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 11

- (1) Pengawasan dan Pengendalian terhadap izin yang telah diterbitkan dilaksanakan oleh OPD teknis sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bupati menunjuk pejabat terkait untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan ini terhadap penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Terhadap terjadinya penyimpangan dalam penerapan peraturan ini, Bupati memberikan teguran dan sanksi kepada penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB XI - PELAPORAN
Pasal 12

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, menyampaikan laporan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan kepada Bupati secara berkala setiap bulannya.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Penanaman Modal, Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Diundangkan di Painan pada tanggal 28 April 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
dto
E R I Z O N
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 7
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Ditetapkan di Painan pada tanggal 28 April 2017
BUPATI PESISIR SELATAN , dto
HENDRAJONI
N/A
Preamble

Menimbang Men ang
[ SALINAN ALI A
l
[
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN ERITA AERA K TA TANGERANG ELAT N
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN. Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. EMERINTAH A ANGERANG EL TAN. er b an t P r t r ali t No or a u 2014 tent g enjab ran gg endapata elanja ra ahun gg r 014.
PROVINSI BANTEN PROVINSI BAN'TEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG OMOR AHUN 014 E ANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 ER B T ERATURA LI OT OMOR AHUN 014 N PENJABARA NG RA ENDAPAT AN ELA AERA AHUN NG RAN 014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA E G RAHMAT UHAN ANG AHA S
WALIKOTA TANGERANG SELATAN, ALIK T ANGERANG EL TAN,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; . a w nt k el et n a s er ur a omor h n 014 ent ng n enda a e anja g 014 el it r li omor ahun 014 ent ng njaba end a e nja a hu 014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; c. ba erdas er m g e ag dimaksud uruf , ur f uru men t n er r ali entang erub Atas Per ur alik t omor ahun 014 en Penjaba Anggaran endapat a ja a r Tahun An 014;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 PMK.07 /2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014 terkait pembayaran alokasi dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 berimplikasi terhadap Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud huruf a; . a deng i n er ent e om r 1 MK.07 2014 ent g edom m a lok s unjang fes uru Negeri Sipil a ep a rovinsi abupaten, a ot ahun 014 pembay ran lokasi a unjan ro es Pegawa Neg ri ipil a r h ada g Penda a el nja e ahun n 014 berimplik si erha er ali t b dim uruf ;
Mengingat Men ng
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1. as l 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Ne Republik Indones Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang eua Neg (Lemb n Ne a Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar n Ne Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. ndang-Und g Nomor 1 Tahun 2004 tent ng Perbend n Neg (Lemb n Neg a Republik Indones Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lemba an Ne epublik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); . Undang-Und g Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriks Pengelolaan dan Tanggung Jawa Keuan Ne (Lem Ne Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lemba Ne Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. ndang-Un g Nomor 32 Tahun 2004 tent ng Pemerintahan Daerah (Lembaran Ne Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambaha Lemba Neg Republik Indonesia Nomor 4437) seb m a tela diubah beb r pa kali, terakhir deng n Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Un g Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lemb Ne Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambaha Lem n Neg ra Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 6. ndang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru da Dosen (Lemb n Negar Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lemb n Neg Republik Indones a Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935); 7. Undang-Un g Nomor 51 Tahun 2008 tent ng emben k n Kota Tangerang Sela n Di Provinsi Banten (Lem a n Ne a Republik Indonesia Tahun 2008 No r 188, Tambaha Lemb n Neg a epubli Indonesia Nomor 4935);
8. Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); . n g U omor 2 ahun 011 en emben er erundang-u L m epubiik n ones ahun 011 om r 2, amba emb n e epublik nd omor 234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Beianja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462); . ndang-Un om r 3 ahun 013 entan en a ei ja e ahun 014 L m eg epublik n o es 013 omor 82, ambah em epublik nd n s om r 462);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 0. er emer om r 1 0 9 en unjang ofes L mb n e epubli ndones ahun 006 omor 5, ambahan em e epubli ndones omor 614);
4. 1 1. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloiaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 310); 1. er t r e a e om r 3 ah 006 entang edom engeloi eu a eb aimana elah iubah eb r p ali, erakhir e er r e r a m e om r 1 ahu 011 ent ng erubaha edua t s er e a e omor 3 ah 0 ent edo engelol eu a Be e epublik nd nesi ahun 011 omor 310);
5. 1 2 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 2. er en r a am eger omor 6 ahun 007 entang a a valuasi anca er t r a ent n end e ja a an anc eratur epala a ent ng enjab ng r enda a e ja aerah;
6. 1 3 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690); 3. er e ri a e r omor 7 ahun 013 ent edo enyusun en a e ja a ahu An 014 B e epublik ndones ahun 013 o 690);
7. 1 4 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 4. er en r a e r omor ahu 014 ent emb roduk u m a (Be Ne Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 1 5 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 PMK.07 /2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 433); 5. er t r en r euan Nomor 61 PMK.07 /2014 ent ng edom m a Alokas Tunjang ofes uru g e r ipil a r Kepa a a rovinsi, abupaten, a Kot Tah n n 014 Be e r epublik ndonesia ahu 014 om r 33);
16. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kata Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2 0 1 1 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 16); 6. er anger e an o h 011 ent ng rus emerin a a o ang r n el L mb a r ot ang r g el ahun 011 omor , amb a em a ot Tanger ng Sel Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 20); 17. a o anger ng e o 2 h 011 ent g okok-P kok eng l Keu a Lemb a ot angera g e a ahu 011 o 2, amba a emb a r Tangerang Se om r 0);
18. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Pembangunan lnvestasi Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 48); 8. Tangerang e o ahu 014 en en oda a ada ers a erbat embangunan In s si an e t L mba a r ot Tanger ng e a hu 014 o r , amb a m ar ang r Sela omor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kata Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Sela tan Nomor 52); 9. er a Ko anger ng e t omor hu 014 n n en pat a lanja hu 014 Le ar ot e u 014 omo , amb a em a r t ang e t o 2);
20. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 1); 0. r k ng e om r 014 ent edom n a e l i enet n r end t la ja a hu n n 014 B r a ang e ahu 014 o );
Menetapkan en t
- 2 1. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kata Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 2); 1. r t a i o 014 en an nja en a anja ahu 014 B a t ng r e at ahu 014 om );
MEMUTUSKAN : EMU USKA
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014. ERATURA ALIK EN ANG ERUB H A ERATURAN AL KOT OMOR AHUN 014 EN ANG N RA NG RAN ENDAPAT E AERA AHUN NGGARAN 014.
Pasall asall
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kata Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 2) diubah sebagai berikut: Beb r a eten a er ali t omor ahun 014 ent Penjabar n end a e ja a ahun n 014 (Ber a anger ng e a ahu 014 o or ) berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 28, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 1. Keten asa di (s n akni ng 8, eh g Pasal 1 er se beriku t:
N/A
Pasal 1

asa
Dalam Peraturan Walikata ini yang dimaksud dengan: Da Per n Walikot ini yang im ks engan:
1. Daerah adalah Kata Tangerang Selatan. 1. Da r adal h Kat Tang rang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kata Tangerang Selatan. 2. Pem ri Da r adal h Wali t a er n aer eb unsur penyele gg Pemerint ha Da Ka Tang r g Selatan.
3. Walikota adalah Walikata Tangerang Selatan. 3. Walikat adal Walikot Tangeran Sela an.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang. 4. Sa ua Kerja Perang Da yang sel nju is g SK da per g at da pada Pemerint h Daer h sel u pen una ang n/ peng una barang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 5. Ang Penda n da Bel ja Da r h yang sel ju dis APBD adala rencana keuang tahuna pemerintaha da y dibahas dan dis t jui ersa a oleh Pemerint h Daer h da DPRD, da dit t den er tur n Daerah.
6. Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Pendapatan adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 6. Pendapa an Da r yang se ju dis but Pendapa ada ha Pemerint h Da r yang di ui seb pena nila kek y bersih.
- GLYPH&lt;4&gt; GLYPH&lt;5&gt; GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;6&gt;GLYPH&lt;7&gt;GLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;9&gt;GLYPH&lt;10&gt;GLYPH&lt;11&gt;GLYPH&lt;12&gt;GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;13&gt;GLYPH&lt;14&gt;GLYPH&lt;15&gt; GLYPH&lt;16&gt; GLYPH&lt;17&gt;GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;18&gt;GLYPH&lt;14&gt;GLYPH&lt;19&gt;GLYPH&lt;20&gt;GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;21&gt;GLYPH&lt;7&gt;GLYPH&lt;22&gt;GLYPH&lt;23&gt;GLYPH&lt;19&gt;GLYPH&lt;24&gt;GLYPH&lt;25&gt;GLYPH&lt;26&gt;GLYPH&lt;27&gt;GLYPH&lt;28&gt;GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;29&gt; GLYPH&lt;30&gt; GLYPH&lt;31&gt;GLYPH&lt;15&gt; !"GLYPH&lt;0&gt; #$%GLYPH&lt;23&gt;GLYPH&lt;19&gt;&amp;GLYPH&lt;14&gt;GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;14&gt;'GLYPH&lt;14&gt; %GLYPH&lt;23&gt;GLYPH&lt;17&gt;GLYPH&lt;0&gt; ($)*&amp;+ GLYPH&lt;23&gt;GLYPH&lt;27&gt;GLYPH&lt;0&gt; ,-./GLYPH&lt;16&gt;+012GLYPH&lt;17&gt;GLYPH&lt;0&gt; 3GLYPH&lt;12&gt;45GLYPH&lt;14&gt;GLYPH&lt;17&gt;GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;28&gt;*GLYPH&lt;19&gt;6GLYPH&lt;0&gt; 7+GLYPH&lt;12&gt;8GLYPH&lt;25&gt;GLYPH&lt;30&gt;GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;31&gt; GLYPH&lt;15&gt;9GLYPH&lt;14&gt;:GLYPH&lt;23&gt;GLYPH&lt;30&gt; GLYPH&lt;0&gt; ;$GLYPH&lt;19&gt;&lt;=GLYPH&lt;14&gt;GLYPH&lt;27&gt;&gt;GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;27&gt;?GLYPH&lt;23&gt;+GLYPH&lt;0&gt; ($(GLYPH&lt;23&gt;@GLYPH&lt;14&gt;GLYPH&lt;27&gt;GLYPH&lt;0&gt; $5GLYPH&lt;31&gt;GLYPH&lt;30&gt; GLYPH&lt;17&gt; A GLYPH&lt;0&gt; 7. Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Belanja adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- BCGLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;13&gt; $DGLYPH&lt;21&gt; +"GLYPH&lt;0&gt; EGLYPH&lt;27&gt;FGLYPH&lt;14&gt;5GLYPH&lt;12&gt;GGLYPH&lt;0&gt; HGLYPH&lt;23&gt;$GLYPH&lt;16&gt; *IGLYPH&lt;0&gt; JKLFGLYPH&lt;0&gt; M$%*LNOPLQRGLYPH&lt;0&gt; STUVWXPGLYPH&lt;0&gt; H$DUYPGLYPH&lt;0&gt; *ZGLYPH&lt;23&gt;%GLYPH&lt;14&gt;[GLYPH&lt;0&gt; \$]^+GLYPH&lt;17&gt;GLYPH&lt;0&gt; \_`=GLYPH&lt;14&gt;GLYPH&lt;19&gt;GLYPH&lt;20&gt;GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;23&gt;L"GLYPH&lt;14&gt;GLYPH&lt;16&gt;GLYPH&lt;0&gt; a$GLYPH&lt;19&gt;ZGLYPH&lt;23&gt; b2"GLYPH&lt;23&gt;GLYPH&lt;27&gt;GLYPH&lt;0&gt; 'GLYPH&lt;23&gt; GLYPH&lt;27&gt; GLYPH&lt;0&gt; cGLYPH&lt;15&gt; %*de*fGLYPH&lt;0&gt; 8. Defisit Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatan dan Belanja.
- ghGLYPH&lt;0&gt; i4.jGLYPH&lt;30&gt;GLYPH&lt;12&gt;kKGLYPH&lt;14&gt;GLYPH&lt;19&gt;GLYPH&lt;0&gt; HGLYPH&lt;23&gt;VGLYPH&lt;16&gt;GLYPH&lt;23&gt; l GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;18&gt;2GLYPH&lt;27&gt;GLYPH&lt;20&gt; GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;21&gt;$GLYPH&lt;22&gt;GLYPH&lt;23&gt;GLYPH&lt;27&gt; &amp;X"GLYPH&lt;19&gt;GLYPH&lt;28&gt;GLYPH&lt;23&gt;GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;29&gt; +GLYPH&lt;31&gt; GLYPH&lt;15&gt; ` " GLYPH&lt;0&gt; m$n +GLYPH&lt;23&gt;GLYPH&lt;28&gt;*GLYPH&lt;27&gt;GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;23&gt;'GLYPH&lt;9&gt;GLYPH&lt;22&gt;GLYPH&lt;12&gt;lGLYPH&lt;0&gt; \GLYPH&lt;15&gt;o!GLYPH&lt;14&gt;GLYPH&lt;0&gt; bGLYPH&lt;7&gt;GLYPH&lt;19&gt;GLYPH&lt;15&gt; =GLYPH&lt;30&gt; .GLYPH&lt;23&gt; GLYPH&lt;19&gt; GLYPH&lt;0&gt; pGLYPH&lt;14&gt;GLYPH&lt;27&gt;:GLYPH&lt;0&gt; qGLYPH&lt;15&gt;GLYPH&lt;16&gt;r!GLYPH&lt;0&gt; 'Y9GLYPH&lt;23&gt;pGLYPH&lt;23&gt;GLYPH&lt;16&gt;GLYPH&lt;0&gt; ($n GLYPH&lt;14&gt;sGLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;29&gt; GLYPH&lt;14&gt; GLYPH&lt;27&gt; tGLYPH&lt;23&gt; "GLYPH&lt;23&gt; ! GLYPH&lt;0&gt; u$GLYPH&lt;27&gt;GLYPH&lt;20&gt;$GLYPH&lt;22&gt;!GLYPH&lt;14&gt;=vGLYPH&lt;0&gt; w2xyGLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;9&gt;zGLYPH&lt;14&gt;GLYPH&lt;27&gt;GLYPH&lt;0&gt; '+{4=GLYPH&lt;30&gt;.KGLYPH&lt;0&gt; (GLYPH&lt;15&gt; n | 2]}GLYPH&lt;0&gt; WGLYPH&lt;23&gt;+(GLYPH&lt;0&gt; ;*'*GLYPH&lt;0&gt; P*[`LGLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;14&gt;GLYPH&lt;27&gt;::*GLYPH&lt;16&gt;GLYPH&lt;14&gt;GLYPH&lt;27&gt;GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;28&gt;GLYPH&lt;14&gt;GLYPH&lt;27&gt;yGLYPH&lt;0&gt; ~4=GLYPH&lt;21&gt;GLYPH&lt;12&gt;xy(!PGLYPH&lt;23&gt;GLYPH&lt;27&gt;GLYPH&lt;0&gt; n*`·GLYPH&lt;27&gt;GLYPH&lt;0&gt; bGLYPH&lt;14&gt;'*GLYPH&lt;0&gt; {GLYPH&lt;23&gt;l!L€PGLYPH&lt;14&gt;[`LGLYPH&lt;0&gt; *GLYPH&lt;27&gt;FGLYPH&lt;20&gt; GLYPH&lt;23&gt; GLYPH&lt;16&gt; GLYPH&lt;27&gt;GLYPH&lt;0&gt; ·$5Y,OƒG'*AGLYPH&lt;0&gt; 9. Pembiayaan Daerah yang selanjutnya disebut Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- ... † ‡ GLYPH&lt;0&gt; ˆ$GLYPH&lt;19&gt;$=GLYPH&lt;30&gt;o*GLYPH&lt;14&gt;GLYPH&lt;19&gt;GLYPH&lt;0&gt; 32$=GLYPH&lt;14&gt;l‰GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;28&gt;vGLYPH&lt;20&gt;GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;21&gt;GLYPH&lt;7&gt;rGLYPH&lt;14&gt;GLYPH&lt;27&gt;&amp;!GLYPH&lt;26&gt;GLYPH&lt;27&gt;p*GLYPH&lt;0&gt; 'YGLYPH&lt;31&gt;$ !"GLYPH&lt;0&gt; i$GLYPH&lt;27&gt;GLYPH&lt;15&gt; GLYPH&lt;16&gt; + nGLYPH&lt;23&gt; LGLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;23&gt;'GLYPH&lt;14&gt;rGLYPH&lt;14&gt;lGLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;25&gt;2GLYPH&lt;27&gt;6GLYPH&lt;0&gt; kGLYPH&lt;23&gt;GLYPH&lt;19&gt;6GLYPH&lt;0&gt; .GLYPH&lt;14&gt; GLYPH&lt;21&gt; GLYPH&lt;25&gt;(GLYPH&lt;0&gt; Š$GLYPH&lt;0&gt; \_*GLYPH&lt;31&gt;GLYPH&lt;0&gt; 3GLYPH&lt;14&gt; GLYPH&lt;7&gt; GLYPH&lt;16&gt; GLYPH&lt;14&gt; GLYPH&lt;17&gt; f GLYPH&lt;0&gt; 10. Penerimaan Daerah, yang selanjutnya disebut Penerimaan adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
- ‹ ... Œ GLYPH&lt;0&gt; ˆGLYPH&lt;7&gt;GLYPH&lt;19&gt;y4GLYPH&lt;22&gt;GLYPH&lt;141&gt;K=GLYPH&lt;12&gt;0GLYPH&lt;0&gt; 32$=GLYPH&lt;23&gt;GLYPH&lt;17&gt;GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;18&gt;*LGLYPH&lt;20&gt;GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;21&gt;4GLYPH&lt;22&gt;2GLYPH&lt;27&gt;&amp;X"GLYPH&lt;19&gt;pGLYPH&lt;23&gt;GLYPH&lt;0&gt; 'YGLYPH&lt;31&gt; GLYPH&lt;15&gt; `PGLYPH&lt;0&gt; iVGLYPH&lt;27&gt;6GLYPH&lt;15&gt;r!GLYPH&lt;14&gt;GLYPH&lt;16&gt;GLYPH&lt;23&gt;GLYPH&lt;19&gt;GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;14&gt;'GLYPH&lt;14&gt;GLYPH&lt;22&gt;[GLYPH&lt;0&gt; Ž2GLYPH&lt;19&gt;yGLYPH&lt;0&gt; kGLYPH&lt;12&gt;LGLYPH&lt;20&gt;GLYPH&lt;0&gt; \_ GLYPH&lt;15&gt; rXGLYPH&lt;23&gt; GLYPH&lt;143&gt;GLYPH&lt;0&gt; '*GLYPH&lt;144&gt; GLYPH&lt;0&gt; '''GLYPH&lt;0&gt; ' · - - ˜ ™ š GLYPH&lt;0&gt; 11. Pengeluaran Daerah yang selanjutnya disebut Pengeluaran adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
- › œ GLYPH&lt;157&gt; GLYPH&lt;0&gt; ž +GLYPH&lt;21&gt; 2 GLYPH&lt;0&gt; Ÿ ·YlGLYPH&lt;0&gt; i¡¢£Y ƒ ` LGLYPH&lt;20&gt; GLYPH&lt;23&gt; L GLYPH&lt;0&gt; ¤xyyGLYPH&lt;12&gt;5GLYPH&lt;23&gt;GGLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;18&gt;RL¥GLYPH&lt;0&gt; U$¦RG&amp;XƒGJRGLYPH&lt;0&gt; STUVWXPGLYPH&lt;0&gt; §Y¨a¤GLYPH&lt;0&gt; 272r2GLYPH&lt;17&gt;GLYPH&lt;0&gt; U$%YGLYPH&lt;31&gt;GLYPH&lt;30&gt; l GLYPH&lt;0&gt; %$ +GLYPH&lt;17&gt;GLYPH&lt;0&gt; 54KGLYPH&lt;22&gt;+UGLYPH&lt;23&gt;GLYPH&lt;21&gt;YGLYPH&lt;0&gt; a$LV5+.GLYPH&lt;23&gt;GLYPH&lt;27&gt;GLYPH&lt;0&gt; Z GLYPH&lt;23&gt;LGLYPH&lt;0&gt; aVGLYPH&lt;27&gt;:$%XGLYPH&lt;23&gt;5GLYPH&lt;23&gt;LGLYPH&lt;0&gt; *GLYPH&lt;27&gt;¥GLYPH&lt;23&gt;GLYPH&lt;16&gt; GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;31&gt; $rGLYPH&lt;23&gt;.GLYPH&lt;23&gt; GLYPH&lt;0&gt; UGLYPH&lt;23&gt;"!GLYPH&lt;0&gt; uGLYPH&lt;15&gt; GLYPH&lt;16&gt; + © ' VGLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;23&gt;L&gt;&gt;*GLYPH&lt;16&gt;GLYPH&lt;23&gt;GLYPH&lt;19&gt;AGLYPH&lt;0&gt; 12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi Penerimaan dan Pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
- ... ª ‡ GLYPH&lt;0&gt; 3GLYPH&lt;23&gt;0GLYPH&lt;14&gt;GLYPH&lt;0&gt; «¬-®¯°±²³´µGLYPH&lt;0&gt; ¶·¸¹º»GLYPH&lt;0&gt; ¼½¾¿GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;28&gt; GLYPH&lt;23&gt; GLYPH&lt;27&gt;¥GLYPH&lt;0&gt; VGLYPH&lt;16&gt;GLYPH&lt;31&gt; X . GLYPH&lt;15&gt; GLYPH&lt;143&gt; GLYPH&lt;0&gt; '*ÀGLYPH&lt;0&gt; Á¡GLYPH&lt;27&gt;GLYPH&lt;29&gt; GLYPH&lt;14&gt; uGLYPH&lt;14&gt; GLYPH&lt;26&gt; v GLYPH&lt;0&gt; ÂGLYPH&lt;19&gt;ÃÄ2GLYPH&lt;16&gt;KGLYPH&lt;27&gt;GLYPH&lt;0&gt; iGLYPH&lt;7&gt;xÅ*q*P*LGLYPH&lt;0&gt; 'GLYPH&lt;12&gt; GLYPH&lt;27&gt; GLYPH&lt;0&gt; Æ¡ÇGLYPH&lt;23&gt;LÈ*GLYPH&lt;0&gt; É$:*GLYPH&lt;143&gt;*GLYPH&lt;0&gt; Ê*LGLYPH&lt;20&gt;GLYPH&lt;0&gt; ZY*¦©,*MY,RLGLYPH&lt;0&gt; ($qGLYPH&lt;23&gt;Z*GLYPH&lt;0&gt; 3GLYPH&lt;23&gt;GLYPH&lt;15&gt; GLYPH&lt;16&gt; GLYPH&lt;23&gt; GLYPH&lt;17&gt;GLYPH&lt;0&gt; !GLYPH&lt;19&gt;GLYPH&lt;26&gt; !\_ GLYPH&lt;0&gt; .$GLYPH&lt;27&gt;'GLYPH&lt;23&gt; GLYPH&lt;27&gt; GLYPH&lt;12&gt; Y GLYPH&lt;0&gt; \_ $·`"`lGLYPH&lt;23&gt;GLYPH&lt;27&gt; GLYPH&lt;0&gt; 3GLYPH&lt;23&gt; V5*[GLYPH&lt;0&gt; ZGLYPH&lt;14&gt;%*ËGLYPH&lt;0&gt; 5GLYPH&lt;14&gt;GLYPH&lt;19&gt;&gt;,GLYPH&lt;23&gt;GLYPH&lt;0&gt; u$rGLYPH&lt;12&gt;\_\2GLYPH&lt;27&gt;2GLYPH&lt;12&gt;GLYPH&lt;19&gt;GLYPH&lt;0&gt; Å$GLYPH&lt;31&gt;GLYPH&lt;15&gt; GLYPH&lt;27&gt; " = 2]GLYPH&lt;21&gt; * \ +GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;21&gt;4 GLYPH&lt;23&gt;6*+.GLYPH&lt;14&gt;GLYPH&lt;27&gt;GLYPH&lt;23&gt;GLYPH&lt;0&gt; Z +nGLYPH&lt;14&gt;\_GLYPH&lt;31&gt; ! ' GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;29&gt; GLYPH&lt;23&gt;GLYPH&lt;22&gt;.GLYPH&lt;0&gt; a$5GLYPH&lt;23&gt;P`=GLYPH&lt;23&gt;GLYPH&lt;19&gt;GLYPH&lt;0&gt; a4.GLYPH&lt;7&gt;ÌGLYPH&lt;27&gt;"GLYPH&lt;14&gt;lGLYPH&lt;0&gt; ÍÎn©GLYPH&lt;16&gt;GLYPH&lt;0&gt; ÏÐGLYPH&lt;0&gt; ÑÒÓÔÕGLYPH&lt;0&gt; Ö×ØÙGLYPH&lt;0&gt; ÚÛÜÝÞßàGLYPH&lt;0&gt; 3*GLYPH&lt;27&gt; GLYPH&lt;14&gt; GLYPH&lt;0&gt; iGLYPH&lt;15&gt; Ào GLYPH&lt;23&gt;GLYPH&lt;19&gt; GLYPH&lt;20&gt; * GLYPH&lt;27&gt; A GLYPH&lt;0&gt; 13. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- áâAGLYPH&lt;0&gt; iGLYPH&lt;14&gt;ãGLYPH&lt;14&gt;\_GLYPH&lt;0&gt; ä*$GLYPH&lt;16&gt;ÒlGLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;28&gt;GLYPH&lt;14&gt;L6GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;31&gt;$rGLYPH&lt;23&gt;GLYPH&lt;19&gt;&amp;X"LkGLYPH&lt;23&gt;GLYPH&lt;0&gt; 'YGLYPH&lt;31&gt;$ `PGLYPH&lt;0&gt; a*&amp;GLYPH&lt;23&gt;(GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;23&gt;'GLYPH&lt;14&gt; %*GLYPH&lt;17&gt;GLYPH&lt;0&gt; \_ÎGLYPH&lt;27&gt; P5YW!GLYPH&lt;31&gt;+GLYPH&lt;0&gt; åGLYPH&lt;14&gt;&amp;Y GLYPH&lt;0&gt; ($bGLYPH&lt;12&gt;Å2GLYPH&lt;0&gt; HGLYPH&lt;23&gt;GLYPH&lt;15&gt; GLYPH&lt;16&gt; * [ GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;18&gt; GLYPH&lt;23&gt;GLYPH&lt;27&gt;:GLYPH&lt;0&gt; ƒ$5Xƒ2LFGLYPH&lt;0&gt; Î%VlGLYPH&lt;0&gt; ÎGLYPH&lt;16&gt; * LFGLYPH&lt;0&gt; æGLYPH&lt;143&gt; Y · * Z T GLYPH&lt;0&gt; çƒ*XGLYPH&lt;0&gt; WçZ*LGLYPH&lt;0&gt; è*G¥GLYPH&lt;0&gt; 9$GLYPH&lt;16&gt;GLYPH&lt;31&gt; +éPGLYPH&lt;0&gt; .$n*,U*GLYPH&lt;0&gt; · $GLYPH&lt;16&gt; Z *GLYPH&lt;31&gt; GLYPH&lt;23&gt; GLYPH&lt;16&gt; , GLYPH&lt;23&gt;LGLYPH&lt;0&gt; êLZ*GLYPH&lt;27&gt;GLYPH&lt;20&gt; € ê L ' GLYPH&lt;14&gt; G &gt; ë GLYPH&lt;0&gt; Z$Lì*LGLYPH&lt;0&gt; ƒGLYPH&lt;30&gt;'GLYPH&lt;23&gt; (GLYPH&lt;0&gt; n$GLYPH&lt;27&gt;'GLYPH&lt;23&gt; u*P\_GLYPH&lt;23&gt;GLYPH&lt;27&gt; GLYPH&lt;0&gt; YË *%GLYPH&lt;23&gt;GGLYPH&lt;0&gt; U$í*5*GLYPH&lt;0&gt; %GLYPH&lt;23&gt; GLYPH&lt;27&gt; &gt; GLYPH&lt;31&gt; X L F GLYPH&lt;0&gt; Z GLYPH&lt;23&gt; GLYPH&lt;27&gt; GLYPH&lt;0&gt; ZTîLGLYPH&lt;23&gt;(*GLYPH&lt;27&gt;GLYPH&lt;0&gt; `L"X(GLYPH&lt;0&gt; \_$u$ïð*GLYPH&lt;27&gt;GLYPH&lt;0&gt; HGLYPH&lt;23&gt;GLYPH&lt;15&gt; GLYPH&lt;16&gt; GLYPH&lt;23&gt; [GLYPH&lt;0&gt; ·*6YGLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;31&gt;GLYPH&lt;15&gt;·VGLYPH&lt;21&gt; KGLYPH&lt;16&gt; € 9 $M*5GLYPH&lt;27&gt;p*GLYPH&lt;0&gt; \_VË*\_n`GLYPH&lt;143&gt;GLYPH&lt;23&gt;LGLYPH&lt;0&gt; 5GLYPH&lt;23&gt;ñ*"fGLYPH&lt;0&gt; 14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- ... ò‡GLYPH&lt;0&gt; óGLYPH&lt;15&gt;GLYPH&lt;26&gt; -+ ðGLYPH&lt;31&gt;GLYPH&lt;30&gt;GLYPH&lt;0&gt; 3GLYPH&lt;12&gt;4=GLYPH&lt;23&gt;[GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;28&gt;GLYPH&lt;14&gt;GLYPH&lt;19&gt;ÃGLYPH&lt;0&gt; ^GLYPH&lt;15&gt;GLYPH&lt;22&gt;2GLYPH&lt;10&gt;GLYPH&lt;24&gt;ôPGLYPH&lt;19&gt;GLYPH&lt;28&gt;*GLYPH&lt;0&gt; Z+UV X"GLYPH&lt;0&gt; óVP5+ !UYGLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;14&gt;GLYPH&lt;29&gt;GLYPH&lt;23&gt;rGLYPH&lt;23&gt;lGLYPH&lt;0&gt; ;`Lõ"GLYPH&lt;23&gt;GLYPH&lt;27&gt;GLYPH&lt;0&gt; 32¡¢2»GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;31&gt;$jGLYPH&lt;14&gt;ö2+GLYPH&lt;0&gt; uGLYPH&lt;15&gt; Ë|RÊ*GLYPH&lt;16&gt;2xGLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;23&gt;"*MGLYPH&lt;0&gt; ÷*GLYPH&lt;31&gt;*GLYPH&lt;0&gt; *PROGLYPH&lt;0&gt; æ$Ë·V5Y*GGLYPH&lt;0&gt; YøTGLYPH&lt;27&gt;GLYPH&lt;0&gt; ƒV5"GLYPH&lt;15&gt;GLYPH&lt;19&gt;ƒ`GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;28&gt;2GLYPH&lt;19&gt;ÃGLYPH&lt;0&gt; Šl!^!GLYPH&lt;31&gt;GLYPH&lt;0&gt; 'YU$GLYPH&lt;29&gt;+GLYPH&lt;23&gt;(GLYPH&lt;14&gt;GLYPH&lt;19&gt; GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;29&gt; GLYPH&lt;12&gt; GLYPH&lt;27&gt;ùGLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;23&gt;"*`GLYPH&lt;0&gt; '+ GLYPH&lt;15&gt;5+\_GLYPH&lt;23&gt;GLYPH&lt;27&gt;GLYPH&lt;0&gt; Îr$GLYPH&lt;17&gt;GLYPH&lt;0&gt; aV.$5TLP*lGLYPH&lt;0&gt;HGLYPH&lt;14&gt;$GLYPH&lt;16&gt;GLYPH&lt;23&gt;GLYPH&lt;17&gt;GLYPH&lt;0&gt; !GLYPH&lt;19&gt;{ ô\_GLYPH&lt;0&gt; ($ú4GLYPH&lt;19&gt;"YGLYPH&lt;27&gt;GLYPH&lt;20&gt;*GLYPH&lt;19&gt; GLYPH&lt;0&gt; Î5GLYPH&lt;23&gt;GLYPH&lt;27&gt; 6GLYPH&lt;0&gt; û5üjGLYPH&lt;23&gt;'YGLYPH&lt;0&gt; *"GLYPH&lt;23&gt;XGLYPH&lt;0&gt; ýGLYPH&lt;14&gt; ' GLYPH&lt;23&gt; GLYPH&lt;27&gt; fGLYPH&lt;0&gt; 15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- GLYPH&lt;1&gt; GLYPH&lt;2&gt; GLYPH&lt;3&gt; GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;4&gt; GLYPH&lt;5&gt; GLYPH&lt;6&gt; GLYPH&lt;5&gt; GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;7&gt;GLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;9&gt;GLYPH&lt;10&gt;GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;11&gt; GLYPH&lt;8&gt; GLYPH&lt;12&gt; GLYPH&lt;13&gt; GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;14&gt; GLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;15&gt; GLYPH&lt;16&gt; GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;17&gt;GLYPH&lt;18&gt;GLYPH&lt;19&gt;GLYPH&lt;5&gt;GLYPH&lt;6&gt;GLYPH&lt;20&gt;GLYPH&lt;21&gt;GLYPH&lt;22&gt; GLYPH&lt;6&gt;GLYPH&lt;23&gt; GLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;24&gt; GLYPH&lt;10&gt;GLYPH&lt;12&gt; GLYPH&lt;10&gt; GLYPH&lt;6&gt; GLYPH&lt;25&gt; GLYPH&lt;26&gt; GLYPH&lt;27&gt; GLYPH&lt;28&gt; GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;4&gt; GLYPH&lt;29&gt; GLYPH&lt;30&gt; GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;31&gt;GLYPH&lt;24&gt;GLYPH&lt;8&gt; GLYPH&lt;5&gt;!GLYPH&lt;0&gt; "GLYPH&lt;31&gt;#GLYPH&lt;5&gt;GLYPH&lt;0&gt; $%&amp;GLYPH&lt;0&gt; '()GLYPH&lt;17&gt;*+,-.GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;24&gt;GLYPH&lt;8&gt;/GLYPH&lt;0&gt; 0GLYPH&lt;18&gt; GLYPH&lt;6&gt; 1 GLYPH&lt;27&gt; 0 GLYPH&lt;8&gt; 2 3GLYPH&lt;15&gt; GLYPH&lt;0&gt; 4GLYPH&lt;15&gt;56GLYPH&lt;8&gt;)GLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;6&gt;GLYPH&lt;0&gt; 7GLYPH&lt;18&gt; GLYPH&lt;6&gt; 1GLYPH&lt;27&gt; 0 GLYPH&lt;8&gt; GLYPH&lt;28&gt; GLYPH&lt;8&gt; GLYPH&lt;15&gt; GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;24&gt;GLYPH&lt;8&gt;#GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;29&gt;(8GLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;6&gt;9GLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;0&gt; :GLYPH&lt;18&gt; 5GLYPH&lt;8&gt;);GLYPH&lt;0&gt; &lt;GLYPH&lt;8&gt;#=GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;24&gt;&gt;GLYPH&lt;8&gt;8?@AGLYPH&lt;17&gt;GLYPH&lt;10&gt;GLYPH&lt;26&gt;GLYPH&lt;27&gt;GLYPH&lt;6&gt;GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;26&gt;-BGLYPH&lt;27&gt;1GLYPH&lt;27&gt;GLYPH&lt;0&gt; CGLYPH&lt;8&gt;(.GLYPH&lt;27&gt;!GLYPH&lt;0&gt; ,()GLYPH&lt;24&gt; GLYPH&lt;27&gt; GLYPH&lt;12&gt; 3 . D 3 E GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;8&gt; GLYPH&lt;15&gt; GLYPH&lt;16&gt;D3GLYPH&lt;0&gt; F ()GLYPH&lt;12&gt; ( GLYPH&lt;15&gt; GLYPH&lt;28&gt; GLYPH&lt;27&gt; GLYPH&lt;12&gt;-GLYPH&lt;0&gt; GGLYPH&lt;6&gt;2GHGLYPH&lt;0&gt;IGLYPH&lt;18&gt;#JAGLYPH&lt;6&gt;GLYPH&lt;27&gt;GLYPH&lt;10&gt;GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;26&gt;-'GGLYPH&lt;28&gt;K!GLYPH&lt;5&gt;GLYPH&lt;15&gt;GLYPH&lt;0&gt; LGLYPH&lt;27&gt; - . GLYPH&lt;27&gt; M GLYPH&lt;0&gt; NGLYPH&lt;27&gt; OGLYPH&lt;27&gt; I GLYPH&lt;0&gt; .GLYPH&lt;27&gt; GLYPH&lt;15&gt;5@PGLYPH&lt;0&gt; QRGLYPH&lt;19&gt; PGLYPH&lt;26&gt; SGLYPH&lt;5&gt;TGLYPH&lt;5&gt;UVGLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;4&gt; ( GLYPH&lt;12&gt; ( GLYPH&lt;6&gt; W ) GLYPH&lt;27&gt; X GLYPH&lt;12&gt; A GLYPH&lt;12&gt; GLYPH&lt;10&gt; GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;17&gt;-'GLYPH&lt;27&gt; Y AGLYPH&lt;10&gt;+ZGLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;0&gt; JGLYPH&lt;10&gt;+AGLYPH&lt;26&gt;GLYPH&lt;12&gt;[GLYPH&lt;24&gt;GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;24&gt; GLYPH&lt;27&gt; GLYPH&lt;19&gt; GLYPH&lt;27&gt;IGLYPH&lt;0&gt; \()GLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;28&gt;])GLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;15&gt;GLYPH&lt;0&gt; ^-I(.\_GLYPH&lt;6&gt;GLYPH&lt;28&gt;GLYPH&lt;5&gt;`GLYPH&lt;0&gt; a?b?)GLYPH&lt;0&gt; cdGLYPH&lt;0&gt;eA!GGLYPH&lt;6&gt;GLYPH&lt;0&gt; fghiGLYPH&lt;0&gt; W-GLYPH&lt;6&gt;2GLYPH&lt;31&gt;j6GLYPH&lt;0&gt; CGLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;15&gt; AGLYPH&lt;0&gt; 7()GLYPH&lt;10&gt;+'AGLYPH&lt;6&gt;6GLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;6&gt;kGLYPH&lt;0&gt; 16. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- l mnGLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;4&gt;GLYPH&lt;27&gt;oAGLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;7&gt;GLYPH&lt;27&gt;6pGLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;11&gt; GLYPH&lt;8&gt; GLYPH&lt;12&gt; GLYPH&lt;13&gt; GLYPH&lt;0&gt; 7GLYPH&lt;8&gt;qGLYPH&lt;27&gt;GLYPH&lt;26&gt;GLYPH&lt;0&gt; rGLYPH&lt;5&gt;GLYPH&lt;6&gt;&amp;GLYPH&lt;0&gt; s(OGLYPH&lt;27&gt;GLYPH&lt;15&gt;tGuGLYPH&lt;15&gt;vGLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;0&gt; 1wx('[GLYPH&lt;28&gt;GLYPH&lt;0&gt; yGLYPH&lt;29&gt; GLYPH&lt;11&gt; GLYPH&lt;0&gt; ^GLYPH&lt;5&gt;z;GLYPH&lt;26&gt;GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;5&gt;"GLYPH&lt;31&gt;{GLYPH&lt;5&gt;|GLYPH&lt;0&gt; }GLYPH&lt;31&gt;GLYPH&lt;9&gt;pAGLYPH&lt;6&gt;GLYPH&lt;0&gt; J~(·A!GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;14&gt;GLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;6&gt;6GLYPH&lt;0&gt; '-)GLYPH&lt;5&gt;€GLYPH&lt;31&gt;8GLYPH&lt;0&gt; JGLYPH&lt;8&gt;·GLYPH&lt;0&gt; ,GLYPH&lt;18&gt;GLYPH&lt;6&gt; ()w+GLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;15&gt;GLYPH&lt;0&gt; \ ƒ GLYPH&lt;31&gt; GLYPH&lt;26&gt; GLYPH&lt;0&gt; ' ]I...GLYPH&lt;0&gt; "GLYPH&lt;5&gt;TGLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;29&gt;GLYPH&lt;5&gt; #†#GLYPH&lt;31&gt;o‡GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;29&gt;GLYPH&lt;18&gt;AGLYPH&lt;0&gt; ^()?8(ˆGLYPH&lt;27&gt;GLYPH&lt;6&gt;GLYPH&lt;0&gt; ‰ GLYPH&lt;5&gt; @ GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;8&gt;WAGLYPH&lt;12&gt;GLYPH&lt;0&gt; eAGLYPH&lt;15&gt;GLYPH&lt;8&gt;!GLYPH&lt;0&gt; Š‹ŒGLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;141&gt; Ž GLYPH&lt;143&gt; GLYPH&lt;144&gt; ' ' ' ' GLYPH&lt;0&gt; · - -˜™GLYPH&lt;0&gt; ^(#GLYPH&lt;25&gt;ˆGLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;12&gt;GLYPH&lt;13&gt;A#GLYPH&lt;0&gt; 7AGLYPH&lt;17&gt;GLYPH&lt;8&gt;8GLYPH&lt;0&gt; š iGLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;24&gt;GLYPH&lt;8&gt;EGLYPH&lt;0&gt; ^AGLYPH&lt;12&gt;GLYPH&lt;8&gt;OGLYPH&lt;0&gt; › œ GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;157&gt;GLYPH&lt;8&gt;žGLYPH&lt;10&gt;'GLYPH&lt;0&gt; ^GLYPH&lt;8&gt;žGLYPH&lt;8&gt;@GLYPH&lt;0&gt; Ÿ.AGLYPH&lt;6&gt;GLYPH&lt;25&gt;GLYPH&lt;0&gt; ^)p'GLYPH&lt;27&gt;GLYPH&lt;24&gt;&gt;GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;4&gt;A AIGLYPH&lt;0&gt; :(GLYPH&lt;25&gt; (·GLYPH&lt;10&gt; GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;24&gt;A#GLYPH&lt;0&gt; 7¡AGLYPH&lt;26&gt;GLYPH&lt;0&gt; 7(GLYPH&lt;6&gt;GLYPH&lt;16&gt;!GLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;12&gt;¢AGLYPH&lt;6&gt;GLYPH&lt;0&gt; \AGLYPH&lt;12&gt;AOGLYPH&lt;0&gt; › l GLYPH&lt;0&gt; x-'GLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;16&gt; GLYPH&lt;8&gt; &gt;+AGLYPH&lt;6&gt;GLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;24&gt;p+GLYPH&lt;8&gt;@GLYPH&lt;12&gt;[GLYPH&lt;24&gt;GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;24&gt;A8A£GLYPH&lt;0&gt; ^()A2G)GLYPH&lt;8&gt;#GLYPH&lt;0&gt; 7(+-·GLYPH&lt;15&gt;GLYPH&lt;28&gt;GLYPH&lt;8&gt; !GLYPH&lt;0&gt; ¤?I¥.GLYPH&lt;0&gt; iiGLYPH&lt;0&gt; ¦GLYPH&lt;8&gt;M[GLYPH&lt;15&gt;GLYPH&lt;0&gt; ›hgiGLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;28&gt;GLYPH&lt;18&gt;GLYPH&lt;6&gt;2GLYPH&lt;27&gt;GLYPH&lt;6&gt;6GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;4&gt; GLYPH&lt;8&gt; EGLYPH&lt;31&gt; GLYPH&lt;0&gt; \-/+'A#6GLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;6&gt;kGLYPH&lt;0&gt; 17. Dana Bagi Hasil Pajak yang elanjutnya disebut DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- GLYPH&lt;1&gt; § nGLYPH&lt;0&gt; CAoAGLYPH&lt;0&gt; ¨O©@GLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;12&gt;GLYPH&lt;10&gt;GLYPH&lt;0&gt; ª+[+GLYPH&lt;0&gt; rAGLYPH&lt;15&gt;GLYPH&lt;9&gt;GLYPH&lt;0&gt; s(OGLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;6&gt;q[2GLYPH&lt;6&gt;&lt;GLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;0&gt; J&gt;GLYPH&lt;12&gt;&gt;GLYPH&lt;6&gt;GLYPH&lt;25&gt; GLYPH&lt;26&gt; A uGLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;4&gt; « ª GLYPH&lt;0&gt; A"A GLYPH&lt;31&gt;!GLYPH&lt;0&gt; "GLYPH&lt;31&gt;GLYPH&lt;6&gt;GLYPH&lt;5&gt;GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;23&gt;GLYPH&lt;8&gt;#6GLYPH&lt;0&gt; ¬()GLYPH&lt;12&gt; GI'()GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;24&gt; GLYPH&lt;27&gt; · GLYPH&lt;0&gt; -(GLYPH&lt;15&gt; GLYPH&lt;24&gt; GLYPH&lt;8&gt; ® GLYPH&lt;8&gt; GLYPH&lt;28&gt; GLYPH&lt;8&gt; GLYPH&lt;6&gt; GLYPH&lt;0&gt; ¨GLYPH&lt;15&gt;GLYPH&lt;25&gt;6GLYPH&lt;8&gt;)GLYPH&lt;27&gt;GLYPH&lt;15&gt;GLYPH&lt;0&gt; ^ (GLYPH&lt;6&gt;GLYPH&lt;24&gt; GLYPH&lt;27&gt; - GLYPH&lt;27&gt; GLYPH&lt;28&gt; GLYPH&lt;27&gt; GLYPH&lt;6&gt; GLYPH&lt;0&gt; "PGLYPH&lt;6&gt;GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;141&gt;¯8GLYPH&lt;5&gt;#GLYPH&lt;20&gt;°GLYPH&lt;0&gt; aGLYPH&lt;18&gt;6A)GLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;23&gt;GLYPH&lt;8&gt;#GLYPH&lt;25&gt;GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;24&gt; GLYPH&lt;10&gt;GLYPH&lt;8&gt;8©GLYPH&lt;26&gt;GLYPH&lt;27&gt; GLYPH&lt;12&gt; GLYPH&lt;10&gt; GLYPH&lt;26&gt; GLYPH&lt;27&gt; GLYPH&lt;6&gt; GLYPH&lt;0&gt; J(GLYPH&lt;6&gt;6GLYPH&lt;27&gt;GLYPH&lt;6&gt;GLYPH&lt;0&gt; 2[qGLYPH&lt;27&gt;GLYPH&lt;6&gt;GLYPH&lt;0&gt; ®(IGLYPH&lt;18&gt;)GLYPH&lt;27&gt;2AGLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;15&gt;GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;26&gt;-+GLYPH&lt;5&gt;I-GLYPH&lt;21&gt;P#GLYPH&lt;0&gt; @GLYPH&lt;18&gt;GA#=GLYPH&lt;27&gt;#GLYPH&lt;0&gt; AGLYPH&lt;6&gt;2A·GLYPH&lt;0&gt; JGLYPH&lt;8&gt;()GLYPH&lt;8&gt;ˆGLYPH&lt;0&gt; GGLYPH&lt;15&gt;2KGLYPH&lt;26&gt;GLYPH&lt;0&gt; ±(GLYPH&lt;6&gt;NGLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;6&gt;GLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;10&gt;GLYPH&lt;0&gt; @-'[GLYPH&lt;28&gt;K²GLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;6&gt;GLYPH&lt;0&gt; CGLYPH&lt;8&gt;(³GLYPH&lt;8&gt;!GLYPH&lt;0&gt; NGLYPH&lt;8&gt; A±GLYPH&lt;0&gt; ·AGLYPH&lt;6&gt;GLYPH&lt;16&gt;HGLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;0&gt; B( A@xAGLYPH&lt;6&gt;GLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;6&gt;GLYPH&lt;0&gt; L-GLYPH&lt;12&gt; -GLYPH&lt;6&gt; GLYPH&lt;28&gt; . GLYPH&lt;27&gt; ´ GLYPH&lt;12&gt; GLYPH&lt;8&gt; GLYPH&lt;12&gt; &gt; GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;12&gt; -,GLYPH&lt;27&gt; GLYPH&lt;16&gt; GLYPH&lt;8&gt; &gt; I GLYPH&lt;8&gt; GLYPH&lt;6&gt; GLYPH&lt;27&gt; GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;24&gt; GLYPH&lt;10&gt; IGLYPH&lt;27&gt; GLYPH&lt;26&gt; µ [ GLYPH&lt;24&gt; GLYPH&lt;0&gt; NGLYPH&lt;8&gt;OGLYPH&lt;27&gt;£GLYPH&lt;0&gt; 7GLYPH&lt;18&gt;·AW*¶3GLYPH&lt;6&gt;GLYPH&lt;0&gt; 7GLYPH&lt;18&gt;+-·GLYPH&lt;10&gt;GLYPH&lt;6&gt;2GLYPH&lt;8&gt;ˆGLYPH&lt;0&gt; a·¸·)GLYPH&lt;0&gt; iiGLYPH&lt;0&gt; eA!GGLYPH&lt;6&gt;GLYPH&lt;0&gt; f¹gcGLYPH&lt;0&gt; 2GLYPH&lt;18&gt;GLYPH&lt;6&gt;GLYPH&lt;22&gt; P#&amp;GLYPH&lt;0&gt; ºGLYPH&lt;31&gt;TGLYPH&lt;31&gt;GLYPH&lt;0&gt; ^(/+'GLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;6&gt;6GLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;6&gt;»GLYPH&lt;0&gt; 18. Dana Alokasi Umum yang elanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- GLYPH&lt;1&gt; ¼nGLYPH&lt;0&gt; CGLYPH&lt;8&gt;#GLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;0&gt; «O©GLYPH&lt;26&gt;AGLYPH&lt;12&gt;GLYPH&lt;10&gt;GLYPH&lt;0&gt; ½M[GLYPH&lt;12&gt;[GLYPH&lt;12&gt; GLYPH&lt;0&gt; ¾3GLYPH&lt;6&gt;&amp;GLYPH&lt;0&gt; s(8AGLYPH&lt;15&gt;žKuGLYPH&lt;15&gt;rGLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;0&gt; 1GLYPH&lt;10&gt;GLYPH&lt;12&gt; w GLYPH&lt;15&gt; ¿ GLYPH&lt;26&gt; GLYPH&lt;27&gt; u GLYPH&lt;0&gt; À«½GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;8&gt;NGLYPH&lt;8&gt;8GLYPH&lt;8&gt;!GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;24&gt;AGLYPH&lt;6&gt;GLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;23&gt;GLYPH&lt;8&gt;#6GLYPH&lt;0&gt; ¬()GLYPH&lt;12&gt; GI'(.GLYPH&lt;0&gt; JGLYPH&lt;8&gt;)GLYPH&lt;10&gt;GLYPH&lt;0&gt; B-EÁPQGLYPH&lt;5&gt;GLYPH&lt;28&gt;GLYPH&lt;8&gt;ÂGLYPH&lt;0&gt; ¨GLYPH&lt;15&gt;6GLYPH&lt;16&gt;GLYPH&lt;8&gt;.GLYPH&lt;27&gt;EGLYPH&lt;0&gt; \ -GLYPH&lt;15&gt; N 3Ã3GLYPH&lt;28&gt;GLYPH&lt;27&gt; GLYPH&lt;15&gt; GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;24&gt; GLYPH&lt;27&gt; GLYPH&lt;15&gt;GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;141&gt;-OGLYPH&lt;8&gt;EÄGLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;0&gt; a(¿GLYPH&lt;8&gt;.GLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;0&gt; ¾GLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;6&gt;GLYPH&lt;16&gt;GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;24&gt;wAO?GLYPH&lt;26&gt;GLYPH&lt;27&gt;GLYPH&lt;12&gt; &gt;DGLYPH&lt;8&gt;EGLYPH&lt;0&gt; D(QGLYPH&lt;27&gt;NGLYPH&lt;27&gt;NGLYPH&lt;8&gt;(.GLYPH&lt;8&gt;MGLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;28&gt;(.u-EuKGLYPH&lt;0&gt;N-GLYPH&lt;15&gt;¿GLYPH&lt;27&gt;GLYPH&lt;15&gt;GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;28&gt;[qGLYPH&lt;27&gt;GLYPH&lt;15&gt;GLYPH&lt;0&gt; KGLYPH&lt;15&gt; GLYPH&lt;28&gt; K DGLYPH&lt;0&gt; +GLYPH&lt;18&gt; +'GLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;15&gt;GLYPH&lt;28&gt; GGLYPH&lt;0&gt; +-GLYPH&lt;15&gt; GLYPH&lt;24&gt; GLYPH&lt;8&gt; GLYPH&lt;6&gt; GLYPH&lt;27&gt; GLYPH&lt;10&gt; GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;26&gt;(ÅGLYPH&lt;10&gt;GLYPH&lt;5&gt;GLYPH&lt;28&gt;GLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;6&gt;GLYPH&lt;0&gt; @ ![x[GLYPH&lt;12&gt; GLYPH&lt;0&gt; ÆGLYPH&lt;27&gt;GLYPH&lt;15&gt; GLYPH&lt;25&gt; GLYPH&lt;0&gt; ±()G-GLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;26&gt;GLYPH&lt;5&gt;GLYPH&lt;6&gt;GLYPH&lt;0&gt; ])[sGLYPH&lt;5&gt;#GLYPH&lt;0&gt; CA(·AˆGLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;24&gt;AGLYPH&lt;6&gt;GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;12&gt; GLYPH&lt;18&gt;GLYPH&lt;12&gt;KGLYPH&lt;8&gt;pGLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;24&gt;(#GLYPH&lt;9&gt;GLYPH&lt;27&gt;GLYPH&lt;15&gt;GLYPH&lt;0&gt; Q)&gt;?)GLYPH&lt;10&gt;uGLYPH&lt;27&gt;GLYPH&lt;12&gt;GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;6&gt; GLYPH&lt;27&gt; GLYPH&lt;12&gt;&gt;¥GLYPH&lt;6&gt;GLYPH&lt;8&gt; OGLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;12&gt;GLYPH&lt;18&gt;¬GLYPH&lt;27&gt;5AGLYPH&lt;10&gt;+GLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;6&gt;AGLYPH&lt;0&gt; Jp+GLYPH&lt;31&gt;GLYPH&lt;26&gt;sÇÈGLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;24&gt;~ A+GLYPH&lt;0&gt; ^GLYPH&lt;18&gt;)AGLYPH&lt;28&gt;[)AGLYPH&lt;15&gt;GLYPH&lt;0&gt; ^(+GLYPH&lt;18&gt;)ÉGLYPH&lt;6&gt;2GLYPH&lt;8&gt;!GLYPH&lt;0&gt; Ê?±?.GLYPH&lt;0&gt; idGLYPH&lt;0&gt; eGLYPH&lt;27&gt; MKGLYPH&lt;15&gt;GLYPH&lt;0&gt; š ghiGLYPH&lt;0&gt; uGLYPH&lt;18&gt;GLYPH&lt;6&gt;GLYPH&lt;28&gt; GLYPH&lt;8&gt; #6GLYPH&lt;0&gt; CGLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;6&gt;GLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;0&gt; ^(/+¬GLYPH&lt;27&gt;#GLYPH&lt;25&gt;AGLYPH&lt;6&gt;nGLYPH&lt;0&gt; 19. Dana Alokasi Khusus yang elanjutnya disingkat OAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepadadaerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- ËhnGLYPH&lt;0&gt;CGLYPH&lt;8&gt;#GLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;0&gt; ÌAJA#6AGLYPH&lt;6&gt;GLYPH&lt;0&gt; AGLYPH&lt;24&gt;AOAˆGLYPH&lt;0&gt;GLYPH&lt;24&gt;GLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;6&gt;GLYPH&lt;31&gt;GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;23&gt;A#GLYPH&lt;16&gt;GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;24&gt; GLYPH&lt;10&gt; x GLYPH&lt;10&gt; GLYPH&lt;12&gt; p ! D GLYPH&lt;8&gt; GLYPH&lt;6&gt; GLYPH&lt;0&gt; ÍGLYPH&lt;6&gt;GLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;0&gt; IGLYPH&lt;18&gt; GLYPH&lt;6&gt; GLYPH&lt;24&gt; GLYPH&lt;27&gt; GLYPH&lt;6&gt; GLYPH&lt;27&gt; GLYPH&lt;10&gt; GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;26&gt;GLYPH&lt;18&gt;6GLYPH&lt;10&gt;AWGLYPH&lt;27&gt;GLYPH&lt;6&gt;GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;23&gt;GLYPH&lt;8&gt;#GLYPH&lt;25&gt;GLYPH&lt;0&gt; b(+() *@GLYPH&lt;27&gt;GLYPH&lt;6&gt;GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;24&gt;GLYPH&lt;8&gt;oAGLYPH&lt;0&gt; .(8GLYPH&lt;5&gt;GLYPH&lt;22&gt;GLYPH&lt;10&gt;ÎGLYPH&lt;0&gt; '(µGLYPH&lt;8&gt;)GLYPH&lt;0&gt; &lt;GLYPH&lt;8&gt;#=GLYPH&lt;0&gt;2&gt;GLYPH&lt;24&gt;A@GLYPH&lt;0&gt; JGLYPH&lt;8&gt;ÃA2GLYPH&lt;0&gt; JpÃ(GLYPH&lt;6&gt;GÏpGLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;24&gt;A8GLYPH&lt;27&gt;IGLYPH&lt;0&gt; €GLYPH&lt;8&gt;WGGLYPH&lt;0&gt; 2GLYPH&lt;8&gt;!GGLYPH&lt;6&gt;GLYPH&lt;0&gt;GLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;6&gt;GLYPH&lt;9&gt;&amp;A)GLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;15&gt;kGLYPH&lt;0&gt; 20. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- ÐÑÒGLYPH&lt;0&gt; ^GLYPH&lt;10&gt;GLYPH&lt;6&gt;-GLYPH&lt;31&gt;+P#GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;4&gt;GLYPH&lt;5&gt;GLYPH&lt;18&gt; ) GLYPH&lt;5&gt;ˆ GLYPH&lt;0&gt; ÓGLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;6&gt;GLYPH&lt;9&gt;GLYPH&lt;0&gt; ÔRÕGLYPH&lt;5&gt;TGLYPH&lt;20&gt;]GLYPH&lt;28&gt;GLYPH&lt;15&gt;¾GLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;24&gt; wGLYPH&lt;12&gt; ( , KGLYPH&lt;28&gt; GLYPH&lt;0&gt; ^&gt;EtGLYPH&lt;8&gt;±AGLYPH&lt;15&gt;GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;8&gt; N3OGLYPH&lt;8&gt;!GLYPH&lt;0&gt; x(IKGLYPH&lt;5&gt;GLYPH&lt;0&gt; Ö)GLYPH&lt;5&gt;GLYPH&lt;6&gt;€GLYPH&lt;5&gt;D€GLYPH&lt;10&gt;GLYPH&lt;0&gt;GLYPH&lt;23&gt;GLYPH&lt;31&gt;GLYPH&lt;6&gt;&amp;GLYPH&lt;0&gt; ±(GLYPH&lt;15&gt;5GLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;26&gt; &gt;×PØ™GLYPH&lt;5&gt;EGLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;24&gt; GLYPH&lt;27&gt;-.GLYPH&lt;27&gt; MGLYPH&lt;0&gt; ±-GLYPH&lt;15&gt; ( ³ w±3GLYPH&lt;0&gt; µ(žK±Ù3MGLYPH&lt;0&gt; ÚGLYPH&lt;27&gt; E5GLYPH&lt;0&gt; 32ÛÜGLYPH&lt;0&gt; IGLYPH&lt;18&gt; GLYPH&lt;6&gt; ( ) &gt;±AGLYPH&lt;0&gt; +GLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;6&gt;ÝGLYPH&lt;27&gt;GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;28&gt; GLYPH&lt;0&gt; ¾GLYPH&lt;27&gt;E6GLYPH&lt;0&gt; Þ(.GLYPH&lt;15&gt;¢GLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;10&gt;GLYPH&lt;0&gt; KGLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;15&gt; 6GLYPH&lt;0&gt; NGLYPH&lt;8&gt;)wGLYPH&lt;0&gt; ®ÉMGLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;26&gt;GLYPH&lt;0&gt;OGLYPH&lt;8&gt;&gt;GLYPH&lt;15&gt;GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;17&gt;(!&gt;#ßGLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;0&gt; àCGLYPH&lt;8&gt;(·AMGLYPH&lt;0&gt; JGLYPH&lt;10&gt;,('GLYPH&lt;8&gt;GLYPH&lt;6&gt;GLYPH&lt;10&gt;GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;26&gt;-áGLYPH&lt;8&gt;q&gt;×GLYPH&lt;5&gt;TGLYPH&lt;0&gt; ]GLYPH&lt;6&gt; Ö[DGLYPH&lt;0&gt; +GLYPH&lt;18&gt; I,GLYPH&lt;27&gt; ÆGLYPH&lt;27&gt; .GLYPH&lt;0&gt; GLYPH&lt;26&gt;(IâAX»GLYPH&lt;0&gt; 21. Pinjaman Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaa t yang bernilai uang dari pihak lain sehingga .Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
22. Piutang Daerah yang selanjutnya disebut Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang­ undangan atau akibat lainnya yang sah. 2. iut ng a nju isebut iutan adalah juml ua ji i ay ep emerint a an/at ha em a a i il en a e kibat erja ji a akib lainn berdas er r eru -unda kib ain ah.
23. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 3. Inves da en guna aset nt k emperoleh anfa t konomis e ung , deviden, oyalti, anfa os an/at a fa a n eh ngg ap en ngk t kem e int n el na ep a a akat.
24. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. 4. g ada a enja a eb ja K alam en k an er s ebih eg a en en una umber is diak en a a il ang er es e is KPD.
5.
25.
Kegiata