PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 11 Tahun 2016
Tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
Berlaku: 11 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang :
PROVINSI MALUKU BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,
- a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan partai politik dan penguatan kelembagaan serta peningkatan peran dan fungsi Partai Politik di Kabupaten Seram Bagian Timur, perlu adanya bantuan keuangan kepada Partai Politik,
- b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan huruf a dan dalam rangka memberikan landasan hukum dalam pengalokasian anggaran bantuan keuangan kepada partai Politik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu diatur dalam peraturan daerah,
3. Cc. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012, maka dipandang perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur,
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik,
5. Mengingat : Dasar
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ),
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ):
4.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten ' Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350 ),
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ), 5.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ): 6.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189 ), 7.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233 ), 8.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316): 9.
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ),
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351 ),
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negera Republik Indonesia Nomor 310 ),
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik:
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR : dan BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik, yang selanjutnya disingkat DPP, adalah pengurus partai politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/Kongres/ Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. |
9. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik, yang selanjutnya disingkat DPD atau sebutan lainnya, adalah pengurus partai politik di tingkat provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
10. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik, yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya, adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
BAB II - PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 2

- (1 Bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan setiap tahunnya dalam APBD.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
BAB II - PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 3

- (1) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil
Pemilihan Umum DPRD.
- (2) Jumlah perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
BAB II - PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 4

- (1) Tata cara penghitungan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 adalah sebagai berikut:
- a. besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD adalah jumlah bantuan keuangan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum,
- b. besarnya jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan adalah jumlah perolehan suara Partai Politik hasil Pemilu DPRD periode berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan sebagai berikut:
-
5 bantuan APBD thn sebelumnya
x ), perolehan suara
Pemilu sebelumnya
Parpol Yperolehan suara
.
- (1) APBD Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah APBD Tahun Anggaran 2008 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2009-2014 dan seterusnya.
- (2) Perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah perolehan suara hasil pemilu DPRD tahun 2004 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 20092014, perolehan suara hasil pemilu DPRD tahun 2009 'untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2014-2019 dan seterusnya.
BAB III - PENGANGGARAN DALAM APBD
Pasal 6

Bantuan keuangan kepada partai politik yang dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.
BAB III - PENGANGGARAN DALAM APBD
Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD dianggarkan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah. n D
- (2) Penentuan besarnya anggaran bantuan keuangan kepada partai politik memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
BAB IV - PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal 8

- (1) Pengajuan bantuan keuangan partai politik tingkat daerah disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lainnya ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
- a. Fotocopy surat keputusan Dewan Pimpinan Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Partai Politik tingkat daerah yang dilegalisir oleh Dewan Pimpinan Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik,
3. . fotocopy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), b.
4. . surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah,
5. .nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan d. pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan,
6. 0 . rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik,
7. -laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya,
8. . surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik,
- (2) Lampiran kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
BAB V - VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK
Pasal 9

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Daerah dan unsur Sekretariat Daerah.
- (4) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB V - VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK
Pasal 10

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini. |
BAB V - VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK
Pasal 11

Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disampaikan oleh tim verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
BAB VI - PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
Pasal 12

Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Bupati.
BAB VI - PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
Pasal 13

Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat daerah menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
BAB VII - PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal 14

Bantuan keuangan kepada partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.
BAB VII - PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal 15

- (1) Kegiatan Pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
berkaitan dengan:
- a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,
2. Cc. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan
- (2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.
BAB VII - PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal 16

Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berkaitan dengan:
- a. administrasi umum,
- b. berlangganan daya dan jasa,
- C. pemeliharaan data dan arsip, dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.
BAB IX - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal 17

Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.
BAB IX - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal 18

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. rekapitulasi realiasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik perkegiatan, dan
- b. barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
BAB IX - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal 19

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD kepada Pemerintah Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali.
BAB IX - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal 20

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan oleh Ketua DPC atau sebutan lain kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
BAB IX - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal 21

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terbuka untuk diketahui masyarakat.
BAB X - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 22

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diterima oleh Bupati.
BAB XI - LAIN-LAIN
Pasal 23

Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - LAIN-LAIN
Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
Diundangkan di Bula pada tanggal 23 Januari 2016
SEKRETL PES KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, (BLS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 173
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR PROVINSI MALUKU NOMOR 7/2/2017.
PENJELASAN
Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 24 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 137## PENJELASANPERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2016 | TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN## I. PENJELASAN UMUM## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1

- Cukupjelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 136