PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 1 Tahun 2015
Tentang PEMBERIAN JASA BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS KEPADA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN YANG BERTUGAS DI DAERAH KEPULAUAN, DAERAH SANGAT TERPENCIL DAN DAERAH TERPENCIL DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA
Berlaku: 1 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN JASA BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS KEPADA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN YANG BERTUGAS DI DAERAH KEPULAUAN, DAERAH SANGAT TERPENCIL DAN DAERAH TERPENCIL DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,
: a.
bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja para penyelenggara pemerintahan yang bertugas di daerah kepulauan, daerah sangat terpencil dan daerah terpencil dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara guna memaksimalkan kinerja perangkat daerah, Pemerintah Daerah memandang perlu memberikan jasa bagi Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di instansi Pemerintah dan bertugas di daerah kepulauan, daerah sangat terpencil dan daerah terpencil dalam Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. bahwa pemberian jasa berdasarkan tempat bertugas merupakan bentuk penghargaan, perhatian dan apresiasi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara atas kinerja dan pengabdian para penyelenggara pemerintahan yang bertugas di daerah dengan keterbatasan aksesbilitas,infrastuktur yang kurang memadai dan kondisi sosial ekonomi yang cukup sulit.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara.
3. : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
SALINAN
Menetapkan
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indionesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indionesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
MEMUTUSKAN :
:
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA TENTANG PEMBERIAN JASA BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS KEPADA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN YANG BERTUGAS DI DAERAH KEPULAUAN, DAERAH SANGAT TERPENCIL DAN DAERAH TERPENCIL DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan peraturan daerah kabupaten.
8. Desa Persiapan adalah Desa yang dipersiapkan untuk menjadi desa definitif, namun belum mendapat legalitas melalui Peraturan Daerah Kabupaten dan pengakuan dalam Sistem Pemerintahan Nasional.
9. Pemberian jasa berdasarkan tempat bertugas kepada penyelenggara pemerintahan yang bertugas di daerah kepulauan, daerah terpencil dan daerah sangat terpencil dimaksudkan sebagai pemberian penghargaan, perhatian dan apresiasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara kepada para Non Pegawai Negeri Sipil yang telah memberikan kontribusi kepada daerah dengan melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan pelayanan publik.
BAB II - PENERIMA PEMBERIAN JASA BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS
Pasal 2

Pemberian jasa berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada tenaga Non Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di daerah kepulauan, daerah sangat terpencil dan daerah terpencil dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
BAB II - PENERIMA PEMBERIAN JASA BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS
Pasal 3

Yang dimaksud dengan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan sebagian tugas tertentu dalam tugas pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu dan/atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
BAB II - PENERIMA PEMBERIAN JASA BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS
Pasal 4

Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, meliputi :
1. Guru Bantu Daerah (GBD)
2. Guru Tidak Tetap (GTT)
3. Dokter Pegawai Tidak Tetap (Dokter PTT)
4. Bidan Pegawai Tidak Tetap (Bidan PTT)
5. Tenaga Harian Lepas (THL)
6. Pegawai Kontrak
7. Pegawai Tidak Tetap
8. Dan lain - lain yang sejenis dengan yang disebutkan di atas.
BAB II - PENERIMA PEMBERIAN JASA BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS
Pasal 5

Penerima pemberian jasa berdasarkan tempat bertugas adalah tenaga Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Bupati ini, yang memenuhi syarat sebagai berikut :
1. Bertugas di Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, dibuktikan dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas/Instansi eselon II atau eselon III mandiri, sekurang-kurangnya Surat Keputusan atau Surat Tugas Kepala Instansi yang diketahui oleh Pejabat Struktural eselon II atau pejabat di bawahnya yang memiliki kewenangan untuk itu.
2. Bertugas di daerah yang merupakan daerah kepulauan, daerah sangat terpencil dan daerah terpencil dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
3. Bertugas dalam tahun anggaran dimaksud.
4. Memiliki etos kerja yang baik.
5. Dibutuhkan oleh organisasi dalam membantu pelaksanaan tugas pemerintahan.
6. Diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kepala Instansi.
BAB II - PENERIMA PEMBERIAN JASA BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS
Pasal 6

Penerima pemberian jasa berdasarkan tempat bertugas bagi tenaga non pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkulu Utara.
BAB III - BESARAN NOMINAL YANG DIBERIKAN
Pasal 7

Besaran nominal yang diberikan untuk pemberian jasa berdasarkan tempat bertugas disesuaikan dengan kemampuan dan keuangan daerah.
BAB III - BESARAN NOMINAL YANG DIBERIKAN
Pasal 8

Nilai nominal yang diberikan untuk pemberian jasa berdasarkan tempat bertugas dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kriteria daerah tempat bertugas. Besaran pemberian jasa yang diterima tidak melebihi besaran nominal tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil pangkat Pengatur Muda Golongan II/a. kecuali dokter Pegawai Tidak Tetap yang disejajarkan dengan Pegawai Negeri Sipil pangkat Penata Muda Golongan III/a.
BAB III - BESARAN NOMINAL YANG DIBERIKAN
Pasal 9

Besaran nominal sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 dan pasal 7 disusun dalam Keputusan Bupati Bengkulu Utara.
BAB IV - SISTEM PEMBAYARAN
Pasal 10

Pemberian jasa berdasarkan tempat bertuags diberikan dua belas bulan dalam satu tahun anggaran, dengan teknis pembayaran dapat dilaksanakan perbulan atau pertriwulan atau persemester disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah dan memperhatikan kondisi di lapangan.
BAB IV - SISTEM PEMBAYARAN
Pasal 11

Pembayaran pemberian jasa berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan selama yang bersangkutan bertugas di daerah yang termasuk dalam kriteria daerah kepulauan, daerah sangat terpencil dan daerah terpencil dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
BAB V - KRITERIA DAERAH KEPULAUAN, DAERAH SANGAT TERPENCIL DAN DAERAH TERPENCIL
Pasal 12

Kriteria daerah penerima Pemberian Jasa Berdasarkan Tempat Bertugas bagi tenaga non pegawai negeri sipil dalam Kabupaten Bengkulu utara berdasarkan indikator :
1. Daerah yang terletak di pulau - pulau kecil, gugusan pulau yang berpenduduk dan memiliki kesulitan akses ke daerah lain yang lebih maju;
2. Daerah yang terletak di wilayah yang sulit dijangkau, pedalaman, pegunungan, rawa - rawa dan rawan bencana alam yang pada umunya tidak atau belum memiliki akses ke daerah yang lebih maju;
3. Keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi, transportasi, pendidikan, kesehatan, penerangan dan pelayanan lainnya.
BAB V - KRITERIA DAERAH KEPULAUAN, DAERAH SANGAT TERPENCIL DAN DAERAH TERPENCIL
Pasal 13

Berdasarkan kriteria daerah penerima Pemberian Jasa Berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana maksud Pasal 12 perlu dilakukan verifikasi bagi daerah daerah yang menghadapi kesulitan aksesbilitas ke daerah lain yang lebih maju dan menetapkan klasifikasi daerah kepulauan, daerah sangat terpencil dan daerah terpencil dengan keputusan Bupati Bengkulu Utara.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur/ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Bengkulu Utara.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
Ditetapkan di Arga Makmur Pada Tanggal 6 Januari 2015
B
BUPATI BENGKULU UTARA, ttd H. M. IMRON ROSYADI
Diundangkan di Arga Makmur Pada Tanggal 6 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
Drs. SAID IDRUS ALBAR, MM
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 1
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM Setdakab.Bengkulu Utara
ZULKARNAIN Pembina Tingkat I (IV/b) Nip.196407051988031010