PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 14 Tahun 2011
Tentang RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Berlaku: 14 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
- a. bahwa izin gangguan merupakan sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha serta perlindungan terhadap lingkungan dan kepentingan umum;
- b. bahwa sehubungan dengan berlakunnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Izin Gangguan perlu ditinjau untuk diadakan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2004 Nomor 45);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 15);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDERENG RAPPANG
dan
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : TENTANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis selanjutnya SKPD teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokoknya antara lain menangani kewenangan dibidang Izin Gangguan.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak inventasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau menggangu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
8. Izin gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan atau gangguan.
9. Lokasi adalah suatu ruang dan atau kawasan tertentu yang diperuntukan untuk melakukan suatu usaha dan atau kegiatan.
10. Luas Ruang Tempat Usaha yang selanjutnya disebut LRTU adalah suatu lokasi tertentu dan terukur yang digunakan untuk melakukan suatu usaha dan atau kegiatan.
11. Ruang adalah suau kawasan dan/atau wilayah tertentu yang terdiri dari ruang daratan, ruang udara dan ruang perairan untuk dimanfaatkan melakukan usaha dan atau kegiatan dengan maksud untuk memperoleh suatu hasil.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Retribusi izin gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
15. Surat Keputusan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dari atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
17. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan usaha untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah ini adalah memberikan dasar hukum dan kepastian hukum dalam pelaksaaan pemberian perizinan kepada masyarakat serta sebagai upaya untuk mencegah timbulnya gangguan dan pencemaran lingkungan guna mendukung ketertiban umum dan pelestarian lingkungan.
BAB III - KRITERIA DAN KLASIFIKASI GANGGUAN
Pasal 3

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:
- a. lingkungan;
- b. sosial kemasyarakatan; dan
- c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
- a. Penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
- b. Penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.
- (1) Klasifikasi gangguan terdiri atas :
- a. Gangguan Kecil;
- b. Gangguan Sedang; dan
- c. Gangguan Berat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati
BAB IV - PERSYARATAN IZIN
Pasal 5

- (1) Untuk dapat memiliki Izin Ganggguan pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang dengan menggunakan formulir yang disediakan dengan dilampiri dokumen sebagai berikut :
- a. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- b. Salinan Status Kepemilikan Tanah;
- c. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tempat, jika tempat usaha tersebut bukan milik sendiri;
- d. Salinan Akta Pendirian dan Perubahannya, bagi perusahaan berbadan hukum;
- e. Rekomendasi tertulis dari SKPD yang bertanggungjawab di bidang pengendalian dampak lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, bentuk, isi formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PERSYARATAN IZIN
Pasal 6

- (1) Izin diberikan atas nama pemohon.
- (2) Izin dapat dipindahtangankan/balik nama atas pemohon pemegang izin dengan persetujuan Bupati dengan dilengkapi kelengkapan administrasi.
- (3) Apabila suatu perusahaan/ badan izinnya hilang harus minta ganti kepada pejabat yang berwenang.
- (4) Suatu perusahaan/ badan yang tidak berjalan/tutup wajib melaporkan dan mengembalikan izinnya kepada Bupati.
- (5) Izin memuat ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi/dipatuhi oleh pemegang izin.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan izin, penggantian izin, pengembalian izin serta bentuk, jenis, isi, dan ukuran Surat Izin diatur dengan Peraturan Bupati
BAB V - KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN
Pasal 7

- (1) Izin diterbitkan oleh SKPD Teknis setelah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5.
- (2) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pemohon membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
BAB VI - PENYELENGGARAAN PERIZINAN
Pasal 4

PENYELENGGARAAN PERIZINAN
Bagian Kesatu Kewajiban Pemberi Izin
BAB VI - PENYELENGGARAAN PERIZINAN
Pasal 8

Kepala SKPD yang berwenang memberikan izin, wajib :
- a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
- b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;
- c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
- d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;
- g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;
- h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PERIZINAN
Pasal 9

- (1) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan.
- (2) Setiap keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g wajib didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif disertai dengan alasan yang jelas.
Bagian Kedua Kewajiban dan Hak Pemohon Izin
BAB VI - PENYELENGGARAAN PERIZINAN
Pasal 10

Setiap pemohon izin wajib:
- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
- b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PERIZINAN
Pasal 11

Setiap pemohon izin mempunyai hak :
- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapnya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
- e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.
Perda Retribusi Izin Gangguan:2011
Bagian Ketiga Larangan
BAB VI - PENYELENGGARAAN PERIZINAN
Pasal 12

Petugas yang menangani pemberian izin, dilarang:
- a. meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;
- b. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
- c. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- d. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
- e. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- f. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PERIZINAN
Pasal 13

Pemohon izin dilarang memberikan uang jasa atau bentuk lainnya kepada petugas perizinan di luar ketentuan yang berlaku.
Bagian Keempat Kegiatan dan/atau Usaha yang Tidak Wajib Izin
BAB VI - PENYELENGGARAAN PERIZINAN
Pasal 14

Setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin kecuali:
- a. Kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. Kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan
- c. Usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.
Bagian Kelima
Masa Berlaku, Perubahan, dan Pencabutan Izin
BAB VI - PENYELENGGARAAN PERIZINAN
Pasal 15

- (1) Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.
- (2) Terhadap izin gangguan sebagaimana pada ayat (1), dilakukan registrasi setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Daftar ulang (registrasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo registrasi.
- (4) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan ke lokasi usaha.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PERIZINAN
Pasal 16

- (1) Setiap perusahaan/badan wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
- a. perubahan sarana usaha;
- b. penambahan kapasitas usaha;
- c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
- d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, perusahaan tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh perusahaan/badan, pemerintah daerah dapat mencabut Izin Usaha
Perda Retribusi Izin Gangguan:2011
- (1) Izin dicabut apabila :
- a. izin diperoleh secara tidak sah;
- b. pemegang izin tidak melakukan kegiatan usaha selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa memberikan alasan yang sah; dan
- c. pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan atau kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Izin serta peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara langsung tanpa peringatan.
- (3) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan melalui proses peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan.
- (4) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan diikuti dengan penutupan tempat usaha sementara.
- (5) Jika pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin dicabut diikuti dengan penutupan tempat usaha secara tetap.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PERIZINAN
Pasal 18

Izin dinyatakan tidak berlaku, apabila :
- a. usahanya bubar;
- b. pemegang izin meninggal dunia; dan/atau
- c. dipindah-tangankan oleh pemegang izin tanpa izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang berwenang
Bagian Keenam Peran Masyarakat
BAB VI - PENYELENGGARAAN PERIZINAN
Pasal 19

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
- b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
BAB VII - RETRIBUSI
Pasal 20

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan, dipungut retribusi atas pemberian izin gangguan.
BAB VII - RETRIBUSI
Pasal 21

Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
Perda Retribusi Izin Gangguan:2011
BAB VII - RETRIBUSI
Pasal 22

Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.
BAB VII - RETRIBUSI
Pasal 23

Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah
Bagian Kedua Golongan dan Wilayah Pemungutan Retribusi
BAB VII - RETRIBUSI
Pasal 24

Retribusi Izin Gangguan, digolongkan dalam retribusi perizinan tertentu.
BAB VII - RETRIBUSI
Pasal 25

Retribusi Izin Gangguan dipungut dalam wilayah Daerah.
Bagian Ketiga Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
BAB VII - RETRIBUSI
Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
Bagian Keempat Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB VII - RETRIBUSI
Pasal 27

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha, indeks lokasi, dan indeks gangguan;
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas ruang tempat usaha yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai;
- (3) Indeks lokasi dan gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Indeks lokasi :
1. Jalan Nasional
Indeks 5
2. Jalan Propinsi
Indeks 4
3. Jalan Kabupaten
Indeks 3
4. Jalan Desa
Indeks 2
- b. Indeks gangguan :
1. Gangguan berat
Indeks 4
2. Gangguan sedang
Indeks 3
3. Gangguan kecil
Indeks 2
Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
BAB VII - RETRIBUSI
Pasal 28

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha;
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 100/m 2
- (3) Besaran tarif retribusi untuk pemindahtanganan/balik nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif retribusi awal bersangkutan dikenakan
- (4) Besaran tarif retribusi untuk registrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif retribusi awal bersangkutan dikenakan.
Perda Retribusi Izin Gangguan:2011
Bagian Keenam Cara Penghitungan Retribusi
BAB VII - RETRIBUSI
Pasal 29

Retribusi terutang dihitung dengan mengalikan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).
Bagian Ketujuh Penentuan Pembayaran, Tempat pembayaran, Angsuran, Penundaan Pembayaran dan Penagihan
BAB VII - RETRIBUSI
Pasal 30

Retribusi Izin Gangguan dilarang diborongkan / di pihak ketigakan.
BAB VII - RETRIBUSI
Pasal 31

- (1) Besaran retribusi Izin Gangguan ditetapkan dan dipungut dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi Izin Gangguan harus dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya SKRD.
BAB VII - RETRIBUSI
Pasal 32

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan melalui SKPD teknis dan / atau petugas yang ditunjuk oleh Bupati dan / atau pejabat yang berwenang.
- (2) Hasil penerimaan dari Retribusi Izin Gangguan, harus di setor secara bruto ke kas daerah sesuai ketentuan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Tatacara pembayaran retribusi Izin Gangguan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - RETRIBUSI
Pasal 33

- (1) Retribusi Izin Gangguan tidak dapat diangsur.
- (2) Dalam keadaan tertentu, kepada orang pribadi atau badan dapat diberikan keringanan dalam bentuk penundaan pembayaran, pengurangan atau pembebasan retribusi.
- (3) Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - RETRIBUSI
Pasal 34

- (1) Penagihan retribusi dilakukan dengan menggunakan STRD dalam hal terdapat retribusi Izin Gangguan kurang bayar atau tidak terbayar tepat pada waktunya.
- (2) Pelaksanaan penagihan dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan surat teguran secara wajar.
- (3) Tatacara penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedelapan Penghapusan Piutang yang Kadaluwarsa
BAB VII - RETRIBUSI
Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutang retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh, jika : a. diterbitkan surat teguran; atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Yang dimaksud pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya.
Perda Retribusi Izin Gangguan:2011
- (5) Yang dimaksud pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
BAB VII - RETRIBUSI
Pasal 36

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi, karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tatacara penghapusan piutang yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesembilan Insentif Pemungutan
BAB VII - RETRIBUSI
Pasal 37

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Tatacara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 38

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
BAB IX - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 39

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak di bidang pidana retribusi daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. Melakukan penggeledahan, untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
3. j.
4. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB X - KETENTUAN PIDANA
Pasal 40

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 1999 Seri B Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal, 20 Desember 2011
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
RUSDI MASSE
Diundangkan di Pangkajene pada tanggal, 20 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,
RUSLAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2011 NOMOR 14
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat dalam bentuk Pajak dan Retribusi. Salah satu jenis Retribusi Daerah yang berhak dipungut Pemerintah Kabupaten yang terkait dengan aspek gangguan (Lingkungan) adalah Rertribusi izin gangguan
Dikenakannya Retribusi atas Izin gangguan tentu tidak sekadar pertimbangan keuntungan bagi daerah semata, tetapi jauh lebih penting adalah, biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan dan juga sebagai alat kontrol bagi pemerintah dalam menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan dari segala aktivitas/kegiatan masyarakatnya.
Dalam rangka mengantisipasi semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat serta perkembangan pembangunan dan ekonomi, yang berdampak semakin tumbuhnya tempat usaha serta semakin beragamnya jenis usaha masyarakat, maka diperlukan adanya pembinaan, pengendalian dan pengawasan sehingga dapat dicegah potensi timbulnya kerugian, bahaya dan gangguan terhadap lingkungan.
Untuk itu, instrumen yang dibutuhkan untuk mencegah potensi kerugian, bahaya dan gangguan terhadap lingkungan dan masyarakat adalah payung hukum dan salah satu bentuknya adalah Peraturan Daerah. Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan bahwa Retribusi Izin Gangguan merupakan kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, yang retribusinya digolongkan dalam retribusi perizinan tertentu.
Peraturan Daerah dianggap tidak lagi sesuai dengan kondisi terkini sehingga diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Izin Gangguan yang sesuai dengan berbagai aspek dan dan sejalan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
PENJELASAN
Pasal 1 s/d 43 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2011 NOMOR 24Perda Retribusi Izin Gangguan:2011