Unknown Unknown Nomor MOR Tahun 2017
Tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELaNJA DAERAH TAHUN 20l7
Berlaku: 3 Juli 2917
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATITUBAB PROVIN'SI JAWA TIMUR
PERATURANBUPATllVBAN NO MOR 31 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELaNJA DAERAH TAHUN 20l7
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
- a. bahwa sebagai pedoman da~am· penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017, Bupati harus menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peratu.ran Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Tuban Tahun 2017;
3. L Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-da.erah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 11 t Tambahan Lem.baran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Koru.psi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomo:r 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tent.ang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlmbangan Keuangan Antara Pemerlntah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96) Tatnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Norn.or 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Norn.or 8 Tahun 2008 Tent.ang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 20052025 {Ler.nbaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Seri E Nomor l);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1);
Menetapkan
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 23 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri A Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 20162021 {Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 63);
21. Peraturan Bupati Tuban Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 73 Tahun 2016;
22. Peraturan Bupati Tuban Nomor 78 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 9 Tahun 2017;
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2017.
SABI
KETENTUAN UMUM
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2

Perubahan RKPD merupakan penjabaran program RPJMD, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2017 yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 3

Ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah clan kerangka penclanaan, prioritas clan sasaran pembangunan, rencana dan kegiatan prioritas daerah;
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2016 harus digunakan untuk tahun anggaran 2017;
- c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pergeseran pagu kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan altematif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
BAB Ill - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4

- (1) Penetapan Perubahan RKPD dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja OPD, KUPA dan PPAS Perubahan, serta PAPBD Tahun Anggaran 2017.
- (2) Penetapan Perubahan RKPD mempunyai tujuan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergi dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Tuban serta dengan kabupaten berbatasan dengan berlandaskan pada perkembangan pelaksanaan RKPD Tahun 2017.
BAB Ill - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5

Sistematika Penibahan RKPD meliputi :
- a. BAB I :
PENDAHULUAN
BAB ll
BAB III
Memuat/ menjelaskan maksud, tujuan, dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD
Memuat kompilasi basil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun n-1 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA OPD
Memuat kegiatan Iajutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.
BAB IV
PENUTUP
Diundangkan di Tuban pada tanggal 3 Jill 2917
BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERI E NOMOR 25.
BAB V - ISi DAN URAIAN PERUBAHAN RKPD
Pasal 6

Isi beserta uraian sistematika Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpi&amp;ahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,. memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalatn Berita Daerah Kabupaten Tuban.
Ditetapkan di Tuban pada tanggal 3 Juli 2917