PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor TAHUN Tahun 2015
Tentang No Description
Berlaku: 35 Tahun 2007
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
BANGUNAN GEDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUBU RAYA,
- a bahwa penyelenggaraan Bangunan Gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan administratif dan teknis Bangunan Gedung agar menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi pengguna dan lingkungannya;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung;
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Undang-Undang Nomor 28 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); %
- 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
- 4 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4532);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31); 14) Raya
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 4);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA dan BUPATI KUBU RAYA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. 2 . Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. 4 . Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. 7 Bangunan gedung umum adalah Bangunan Gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
7. 6 Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan / atau yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. air,
8. 8 Bangunan Gedung Tertentu adalah Bangunan Gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan Bangunan fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan / atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
10. Laik Fungsi adalah suatu kondisi Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi Bangunan Gedung yang ditetapkan.
10. 9 Bangunan gedung adat adalah bangunan gedung yang didirikan menggunakan kaidah /norma adat masyarakat setempat sesuai budaya dan sistem nilai yang berlaku, untuk dimanfaatkan sebagai wadah kegiatan adat.
11. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan bangunan gedung yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran
13. Mendirikan bangunan gedung adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian, termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan kegiatan pengadaan bangunan gedung:
12. Penyelenggara bangunan gedung adalah pemilik, penyedia jasa konstruksi, dan pengguna bangunan gedung.
14. Mengubah bangunan gedung adalah pekerjaan mengganti dan / atau menambah atau mengurangi bagian bangunan.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya di Singkat RTRW adalah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kubu Raya.
15. Membongkar bangunan gedung adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan / atau prasarana dan sarananya
17. 17.Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, yang selanjutnya disebut RDTR adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten kota ke dalam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan.
18. 19 Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
18. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
20. Izin Mendirikan Bangunan gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawatbangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
21. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis maya pada atau tapak sebagai batas minimum diperkenankannya didirikan bangunan gedung, dihitung dari garis sempadan jalan, tepi sungai atau tepi pantai atau jaringan tegangan tinggi atau sempadan pagar atau batas persil atau tapak. persil garis
22. Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar Bangunan Gedung dan luas lahan / tanah perpetakan / daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
23. Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas Gedung dan luas tanah perpetakan / daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata dan rencana tata bangunan dan lingkungan ruang
24. Koefisien Daerah Hijau, yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar Bangunan Gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan / penghijauan dan luas tanah perpetakan / daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
25. Penyedia Jasa Konstruksi Bangunan Gedung adalah orang perorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi bidang Bangunan Gedung, meliputi perencana teknis, pelaksana konstruksi, pengawas /manajemen konstruksi, termasuk Pengkaji Teknis Bangunan Gedung dan Penyedia Jasa Konstruksi lainnya.
26. 26.Tim Ahli Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk memberikan Pertimbangan Teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan Bangunan Gedung Tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas Bangunan Gedung Tertentu tersebut
27. Pengawas adalah orang yang mendapat tugas untuk mengawasi pelaksanaan mendirikan bangunan sesuai dengan IMB.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN LINGKUP
Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pengaturan lebih lanjut dalam pemenuhan persyaratan dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung di daerah.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN LINGKUP
Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
- a. mewujudkan Bangunan Gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata Bangunan Gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menjamin keandalan teknis Bangunan Gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;
- C. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN LINGKUP
Pasal 4

- (1) Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan mengenai fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, Tim Ahli Bangunan Gedung, peran masyarakat, pembinaan dalam penyelenggaraan bangunan gedung, sanksi administratif, penyidikan, pidana, dan peralihan
- (2) Untuk bangunan gedung fungsi khusus, dalam hal persyaratan, penyelenggaraan dan pembinaan tidak diatur dalam peraturan daerah ini maka harus mengikuti Peraturan Pemerintah yang mengaturnya.
BAB III - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 5

- (1) Bangunan gedung fungsi hunian dengan fungsi utama sebagai tempat manusia tinggal dapat berbentuk:
- b. bangunan rumah tinggal deret;
3. bangunan rumah tinggal tunggal;
4. C bangunan rumah tinggal susun; dan
- d. bangunan rumah tinggal sementara.
- (2) Bangunan gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah keagamaan dapat berbentuk:
7. bangunan gereja, kapel;
- a. bangunan masjid, mushalla, langgar , surau;
- C. bangunan pura;
10. e bangunan kelenteng; dan
11. d bangunan vihara;
- f. bangunan keagamaan dengan sebutan lainnya.
- (3) Bangunan gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha dapat berbentuk:
- b. bangunan gedung perdagangan seperti bangunan pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, mall dan sejenisnya;
- a. bangunan gedung perkantoran seperti bangunan perkantoran pemerintah dan non pemerintah dan sejenisnya;
16. bangunan gedung pabrik;
17. e bangunan gedung wisata dan rekreasi seperti tempat rekreasi bioskop dan sejenisnya;
18. d bangunan gedung perhotelan seperti bangunan hotel, motel, hostel, penginapan dan sejenisnya;
- f. bangunan stasiun kereta api, terminal bus angkutan umum, halte terminal kemas, pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan perikanan, bandar udara; peti bus,
- h. bangunan tempat penangkaran atau budidaya seperti bangunan sarang burung walet, bangunan peternakan sapi dan sejenisnya.
21. bangunan gedung tempat penyimpanan sementara seperti bangunan gudang, gedung parkir dan sejenisnya; dan
- (4) Bangunan gedung sosial fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya serta pelayanan pemerintahan dapat berbentuk:
- b. bangunan gedung pelayanan kesehatan seperti bangunan puskesmas, poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit termasuk panti panti dan sejenisnya;
- a. bangunan gedung pelayanan pendidikan seperti bangunan sekolah taman kanak kanak, pendidikan dasar pendidikan menengah, pendidikan tinggi, kursus, sanggar dan sejenisnya;
- C. bangunan gedung kebudayaan seperti bangunan museum, gedung kesenian, bangunan gedung adat dan sejenisnya;
26. e bangunan gedung pelayanan umum seperti bangunan kantor pemerintah, stadion, gedung olah raga dan sejenisnya.
- d. bangunan gedung laboratorium seperti bangunan laboratorium fisika, laboratorium kimia, dan laboratorium lainnya; dan
- (5) Bangunan fungsi khusus dengan fungsi utama yang memerlukan tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional dan/atau yang mempunyai tingkat risiko bahaya yang tinggi.
- (6) Bangunan gedung lebih dari satu fungsi dengan fungsi utama kombinasi lebih dari satu fungsi dapat berbentuk:
- b. bangunan rumah toko penangkaran burung walet gudang;
31. a bangunan rumah toko (ruko);
32. C bangunan rumah kantor (rukan);
- e. bangunan gedung mall apartemen perkantoran perhotelan; dan
- d. bangunan gedung mall apartemen perkantoran;
- f. bangunan kombinasi lainnya.
BAB III - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 6

- (1) Fungsi bangunan gedung diusulkan oleh calon pemilik bangunan gedung dalam bentuk rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW Kabupaten Kubu Raya dan / atau RTBL dan persyaratan yang diwajibkan sesuai dengan fungsi bangunan gedung.
- (2) Penetapan fungsi bangunan gedung dilakukan oleh Bupati melalui penerbitan IMB
- (3) Perubahan fungsi bangunan gedung yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh persetujuan dan penetapan oleh Bupati.
BAB III - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 7

- Klasifikasi bangunan gedung menurut klasifikasi fungsi bangunan didasarkan pada pemenuhan syarat administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung:
- (2) Klasifikasi fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan kebakaran, zonasi gempa, lokasi, ketinggian dan /atau kepemilikan
- (3) Klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas meliputi:
- a. bangunan gedung sederhana yaitu bangunan gedung dengan karakter sederhana dan memiliki kompleksitas serta teknologi sederhana dan / atau bangunan gedung yang sudah ada desain prototipnya;
- b. bangunan gedung tidak sederhana yaitu bangunan gedung dengan karakter tidak sederhana dan memiliki kompleksitas serta teknologi tidak sederhana; dan
- C. bangunan gedung khusus yaitu bangunan gedung yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian dan /atau teknologi khusus
- 4) Klasifikasi berdasarkan Tingkat Permanensi meliputi:
- b. bangunan gedung semi permanen, yaitu Bangunan Gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun; serta
- bangunan gedung darurat atau sementara, yaitu Bangunan Gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan sampai dengan 5 (lima) tahun;
- bangunan gedung permanen, yaitu Bangunan Gedung yang karena fungsinya direncakan mempunyai umur layanan di atas 20 (dua puluh) tahun.
- (5) Klasifikasi berdasarkan Tingkat Resiko Kebakaran meliputi:
- b. tingkat resiko kebakaran sedang; dan
- tingkat resiko kebakaran rendah;
- C. tingkat resiko kebakaran tinggi.
- (6) wilayah berdasarkan Peta Zonasi Gempa Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum pada tanggal 1 Juli 2010 sebagai materi revisi SNI 03-1726-2002 Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk rumah dan gedung. tiaptiap
- (7) Lokasi meliputi:
- b. bangunan gedung di lokasi sedang; dan
- a. bangunan gedung di lokasi renggang;
- C bangunan gedung di lokasi padat.
- (8) Ketinggian bangunan gedung meliputi:
- b. bangunan gedung bertingkat sedang; dan
- a. bangunan gedung bertingkat rendah;
- C. bangunan gedung bertingkat tinggi.
- (9) Kepemilikan meliputi:
- b. bangunan gedung milik perorangan; dan
4
- a. bangunan gedung milik Negara/ Daerah;
- C. bangunan gedung milik badan usaha dan/atau yayasan.
BAB III - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 8

- (1) Penentuan klasifikasi bangunan gedung atau bagian dari gedung ditentukan berdasarkan fungsi yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan atau perubahan yang diperlukan pada Bangunan Gedung:
- (2) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW , RDTR, dan/atau RTBL.
- (3) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung diusulkan oleh Pemilik Bangunan Gedung dalam bentuk rencana teknis Bangunan Gedung melalui pengajuan permohonan IMB.
- (4) Penetapan fungsi bangunan gedung dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penerbitan IMB berdasarkan RTRW , RDTR kecuali Bangunan Gedung fungsi khusus oleh Pemerintah.
- (1) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dapat diubah dengan mengajukan permohonan IMB baru.
- (2) Perubahan fungsi dan Klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis Bangunan Gedung sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW RDTR Jatau RTBL. dan
- (3) Perubahan fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis Bangunan Gedung yang baru.
- (4) Perubahan fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung harus diikuti dengan perubahan data fungsi dan/ atau klasifikasi bangunan gedung:
- (5) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam IMB, kecuali Bangunan Gedung fungsi khusus ditetapkan oleh Pemerintah\_
BAB III - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendataan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 11

- Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.
- (2) Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi: 8. status hak atas tanah dan / atau izin pemanfaatan dari hak atas tanah; pemegangan
- C. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
- b status kepemilikan bangunan gedung;
- d. Perizinan yang terkait dengan lingkungan hidup untuk bangunan gedung tertentu.
- (3) Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi:
- 1) persyaratan peruntukan lokasi;
- a. persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang terdiri atas:
- 2) intensitas bangunan gedung;
- 4) pengendalian dampak lingkungan untuk bangunan gedung tertentu;
- 3) arsitektur bangunan gedung;
- 5) rencana tata bangunan dan lingkungan
- b. persyaratan keandalan bangunan gedung terdiri atas:
- 2) persyaratan kesehatan;
- 1) persyaratan keselamatan;
- 3) persyaratan kenyamanan;
- 4) persyaratan kemudahan.
Bagian Kedua Persyaratan Administratif Bangunan Gedung
Paragraf 1 Status Hak Atas Tanah
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 12

- (1) Setiap bangunan harus didirikan diatas tanah yang status kepemilikannya jelas baik milik sendiri maupun milik pihak lain
- (2) Dalam hal tanahnya milik lain, bangunan gedung hanya dapat didirikan dengan persetujuan /izin pemanfaatan tanah dalam bentuk perjanjian dengan pemilik bangunan secara tertulis. pihak
- (3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat hak dan kewajiban para pihak, luas, letak dan batas-batas tanah dan fungsi bangunan gedung dengan jangka waktu pemanfaatan tanah
- (4) Bangunan gedung yang karena faktor budaya atau tradisi setempat harus dibangun di atas air sungai, air laut, air danau harus mendapatkan izin dari Bupati
- (5) Bangunan gedung yang akan dibangun di atas tanah milik sendiri atau di atas tanah milik orang lain yang terletak di kawasan rawan bencana alam harus mengikuti persyaratan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 2 Status Kepemilikan Bangunan Gedung
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 13

- 1) Status kepemilikan bangunan gedung dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh Bupati, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah.
- (2) Penetapan status kepemilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat proses IMB dan/atau pada saat pendataan bangunan gedung, sebagai sarana tertib pembangunan tertib pemanfaatan dan kepastian hukum atas kepemilikan bangunan gedung.
- (3) Status kepemilikan rumah adat masyarakat hukum adat ditetapkan oleh masyarakat hukum adat bersangkutan berdasarkan norma dan kearifan lokal yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. pada
- (4) Pengalihan hak kepemilikan bangunan gedung kepada pihak lain harus dilaporkan kepada Bupati untuk diterbitkan surat keterangan bukti kepemilikan baru.
- (5) Pengalihan hak kepemilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh pemilik bangunan gedung yang bukan pemegang hak atas tanah, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan pemegang hak atas tanah.
- (6) Tata cara pembuktian kepemilikan bangunan gedung kecuali kepemilikan rumah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
Paragraf 1 Umum
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 14

Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan lingkungan dan persyaratan keandalan bangunan. dan
Paragraf 2 Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 15

- (1) Persyaratan tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi persyaratan peruntukan, intensitas, arsitektur dan pengendalian dampak lingkungan.
- (2) Setiap pengembang yang membangun kompleks perumahan menyediakan sebagian lahannya untuk dijadikan fasilitas sosial dan menyerahkan kepemilikan lahan tersebut kepada pemerintah Daerah wajib
- (3) Ketentuan mengenai luas lahan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. pada
Paragraf 3
Persyaratan Peruntukan dan Intensitas Bangunan Gedung
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 16

- Bangunan Gedung harus diselenggarakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang telah ditetapkan dalam ketentuan tentang rencana tata ruang dan ketentuan tentang tata bangunan dan lingkungan dari lokasi bersangkutan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan informasi mengenai rencana tata ruang dan tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada masyarakat secara cuma-cuma. pada
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi keterangan mengenai peruntukan lokasi, intensitas bangunan yang terdiri dari kepadatan bangunan, ketinggian bangunan, dan GSB
- (4) Bangunan Gedung yang dibangun diatas prasarana dan sarana umum di bawah prasarana dan sarana umum, di bawah atau di atas air, di daerah jaringan transmisi listrik tegangan tinggi, di daerah yang berpotensi bencana alam, dan di Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) , harus sesuai dengan peraturan perundangundangan dan memperoleh pertimbangan serta persetujuan dari Bupati dan / atau instansi terkait lainnya.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada belum ditetapkan, ketentuan mengenai peruntukan bangunan gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. pada
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi perubahan RTRW , RDTR dan/atau RTBL yang mengakibatkan perubahan peruntukan lokasi, fungsi Bangunan
@
- Gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan yang baru harus disesuaikan.
- (2) Terhadap kerugian yang timbul akibat perubahan peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan penggantian yang layak kepada Pemilik Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 18

- (1) Bangunan Gedung yang akan dibangun harus memenuhi persyaratan intensitas Bangunan Gedung yang meliputi persyaratan kepadatan, ketinggian dan jarak bebas Bangunan Gedung, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam RTRW , RDTR, dan / atau RTBL.
- (2) Kepadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan KDB dan Koefisien Daerah Hijau (KDH) pada tingkatan tinggi, sedang dan rendah
- (3) Ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan tentang jumlah lantai bangunan, tinggi bangunan dan KLB pada tingkatan KLB tinggi, sedang dan rendah.
- (4) Ketinggian dimaksud pada ayat (3) tidak boleh mengganggu lalu lintas penerbangan.
- (5) Jarak bebas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan tentang GSB Gedung dan jarak antara Bangunan Gedung dengan batas persil, jarak antar bangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman
- (6) Dalam hal ketentuan mengenai persyaratan intensitas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, maka ketentuan mengenai persyaratan intensitas Bangunan Gedung dapat diatur sementara untuk suatu lokasi dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan Pendapat TABG.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 19

- (1) KDB ditentukan atas dasar kepentingan daya dukung lingkungan, pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan.
- (2) Ketentuan besarnya KDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam RTRW, RDTR, RTBL dan/atau pengaturan sementara persyaratan intensitas Bangunan Gedung dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 20

- (1) KDH ditentukan atas dasar kepentingan daya dukung lingkungan, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, kesehatan dan kenyamanan bangunan.
- (2) Ketentuan besarnya KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW , RDTR, RTBL dan/atau pengaturan sementara persyaratan intensitas Bangunan Gedung dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 21

- (1) KLB ditentukan atas dasar dukung lingkungan, pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, daya
fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan, keselamatan dan kenyamanan umum
- (2) Ketentuan besarnya KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL dan/atau pengaturan sementara persyaratan intensitas Bangunan Gedung dalam Peraturan Bupati
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 22

- (1) Jumlah lantai Bangunan Gedung dan tinggi Bangunan Gedung ditentukan atas dasar pertimbangan keselamatan bangunan, keserasian dengan lingkungannya serta keselamatan lalu lintas penerbangan.
- (2) Bangunan Gedung dapat dibuat bertingkat ke bawah tanah sepanjang memungkinkan untuk itu dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang undangan.
- (3) Ketentuan besarnya jumlah lantai Bangunan Gedung dan tinggi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW , RDTR, RTBL dan/atau pengaturan sementara persyaratan intensitas Bangunan Gedung dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 23

- (1) GSB ditentukan atas pertimbangan keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keserasian dengan lingkungan dan ketinggian bangunan.
- (2) GSB Gedung meliputi ketentuan mengenai jarak Bangunan Gedung dengan jalan, tepi sungai, tepi pantai, rel kereta api dan/atau jaringan listrik tegangan tinggi, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan;
- (3) GSB meliputi GSB untuk bagian muka, samping, dan belakang:
- (4) Penetapan GSB berlaku untuk bangunan di atas permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah (basement) .
- (5) Ketentuan GSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW , RDTR, RTBL dan/atau pengaturan sementara dalam Peraturan Bupati.
- (6) Bupati dapat menetapkan lain untuk kawasan-kawasan tertentu dan spesifik.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 24

- (1) Jarak antara bangunan gedung dengan batas persil, jarak antar bangunan dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman ditetapkan untuk setiap lokasi sesuai dengan peruntukannya atas pertimbangan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, dan keserasian dengan lingkungan dan ketinggian bangunan.
- (2) Jarak antara bangunan gedung dengan batas persil, jarak antar bangunan dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman diberlakukan per kapling/ persil dan/ atau per kawasan
- (3) Penetapan jarak antarbangunan, dan jarak antara jalan dengan pagar halaman berlaku untuk di atas permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah (basement) .
- 4) Penetapan jarak antara bangunan gedung dengan batas persil, jarak antar bangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman untuk di bawah permukaan tanah didasarkan pada pertimbangan keberadaan atau rencana jaringan pembangunan utilitas umum
- (5) Ketentuan besarnya jarak antara bangunan gedung dengan batas persil, jarak antar bangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW , RDTR, RTBL dan/ atau pengaturan sementara persyaratan intensitas Bangunan Gedung dalam Peraturan Bupati.
- (6) Bupati dapat menetapkan lain untuk kawasan-kawasan tertentu dan spesifik.
Paragraf 4 Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 25

Persyaratan arsitektur Bangunan Gedung meliputi persyaratan penampilan Bangunan Gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya, serta mempertimbangkan adanya keseimbangan antara nilai-nilai adat / tradisional sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 26

- (1) Persyaratan penampilan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disesuaikan dengan penetapan tema arsitektur bangunan di dalam peraturan zonasi dalam RDTR dan/atau Peraturan Bupati tentang RTBL.
- (2) Penampilan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kaidah estetika bentuk, karakteristik arsitektur, dan lingkungan yang ada di sekitarnya serta dengan mempertimbangkan kaidah pelestarian
- (3) Penampilan Bangunan Gedung yang didirikan berdampingan dengan Bangunan Gedung yang dilestarikan, harus dirancang dengan mempertimbangkan kaidah estetika bentuk dan karakteristik dari arsitektur Bangunan Gedung yang dilestarikan.
4. Pemerintah Daerah dapat mengatur kaidah arsitektur tertentu pada suatu kawasan setelah mendengar pendapat ahli atau TABG dan pendapat masyarakat dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 27

- (1) Bentuk denah Bangunan Gedung harus dapat mengantisipasi kerusakan akibat bencana alam.
- (2) Bentuk Bangunan Gedung harus dirancang dengan memperhatikan bentuk dan karakteristik arsitektur di sekitarnya dengan mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan yang nyaman dan serasi terhadap lingkungannya.
- (3) Bentuk denah Bangunan Gedung adat atau tradisional harus memperhatikan sistem nilai dan kearifan lokal yang berlaku di lingkungan masyarakat adat bersangkutan.
- (4) Struktur , atap dan dinding Bangunan Gedung harus dibuat dari konstruksi dan bahan yang aman dari kerusakan akibat bencana alam
- (1) Persyaratan tata ruang dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus memperhatikan fungsi ruang, arsitektur Bangunan Gedung, dan keandalan Bangunan Gedung:
- (2) Bentuk Bangunan Gedung harus dirancang agar setiap ruang dalam dimungkinkan menggunakan pencahayaan dan penghawaan alami, kecuali fungsi Bangunan Gedung yang memerlukansistem pencahayaan dan penghawaan buatan.
- (3) Ruang dalam Bangunan Gedung harus mempunyai tinggi yang cukup sesuai dengan fungsinya dan arsitektur bangunannya.
- (4) Perubahan fungsi dan penggunaan ruang Bangunan Gedurg atau bagian Bangunan Gedung harus tetap memenuhi ketentuan penggunaan Bangunan Gedung dan dapat menjamin keamanan, keselamatan bangunandan kebutuhan kenyamanan bagipenghuninya
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 29

- Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar dan ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya yang diwujudkan dalam pemenuhan persyaratan daerah resapan, akses penyelamatan, sirkulasi kendaraan dan manusia serta terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana luar Bangunan Gedung.
- (2) Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) @ meliputi:
- b Persyaratan sempadan Bangunan Gedung; ruang
- a Ruang Terbuka Hijau Pekarangan (RTHP);
- c Persyaratan tapak besmen terhadap lingkungan;
- d . Ketinggian pekarangan dan lantai dasar bangunan;
- f. Tata tanaman;
- e Daerah hijau pada bangunan;
- g. Sirkulasi dan fasilitas parkir;
- i. Pencahayaan ruang luar Bangunan Gedung:
- h Pertandaan (Signage); dan
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 30

- 1) Ruang Terbuka Hijau Pekarangan (RTHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a sebagai ruang yang berhubungan langsung dengan dan terletak pada persil yang sama dengan Bangunan Gedung, berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman, peresapan air , sirkulasi, unsur estetik, sebagai ruang untuk kegiatan atau ruang fasilitas (amenitas) .
- (2) Persyaratan Ruang Terbuka Hijau Pekarangan (RTHP) ditetapkan dalam RTRW, RDTR dan / atau RTBL, secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk GSB, KDB, KDH, KLB, sirkulasi dan fasilitas parkir dan ketetapan lainnya yang bersifat mengikat semua berkepentingan\_ pihak
- (3) Dalam hal ketentuan mengenai persyaratan Ruang Terbuka Hijau Pekarangan (RTHP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, maka ketentuan mengenai persyaratan Ruang Terbuka Hijau Pekarangan (RTHP) dapat diatur sementara untuk suatu lokasi dalam Peraturan Bupati sebagai acuan bagi penerbitan IMB.
- (1) Persyaratan ruang sempadan depan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b harus mengindahkan keserasian lansekap pada ruas jalan yang terkait sesuai dengan ketentuan dalam RTRW RDTR, dan/atau RTBL, yang mencakup pagar dan gerbang, tanaman besar / pohon dan bangunan penunjang.
- (2) Terhadap persyaratan ruang sempadan depan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan karakteristik lansekap jalan atau ruas jalan dengan mempertimbangkan keserasian tampak depan bangunan, ruang sempadan depan bangunan, pagar, jalur pejalan kaki, jalur kendaraan dan jalur hijau median jalan dan sarana utilitas umum lainnya.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 32

- (1) Persyaratan tapak besmen terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c berupa kebutuhan besmen dan besaran Koefisien Tapak Basement (KTB) ditetapkan berdasarkan rencana peruntukan lahan, ketentuan teknis dan kebijakan daerah.
- (2) Untuk penyediaaan Ruang Terbuka Hijau Pekarangan (RTHP) yang memadai, lantai basement pertama tidak dibenarkan keluar dari tapak bangunan di atas tanah dan atap basement kedua harus berkedalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) meter dari permukaan tanah\_
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 33

- (1) Pengaturan ketinggian pekarangan adalah apabila tinggi tanah pekarangan berada di bawah titik ketinggian (peil) bebas banjir yang ditetapkan oleh Balai Sungai atau instansi berwenang setempat atau terdapat kemiringan yang curam atau perbedaan tinggi yang besar pada tanah asli suatu perpetakan, maka tinggi maksimal lantai dasar ditetapkan tersendiri.
- (2) Tinggi lantai dasar suatu Bangunan Gedung diperkenankan mencapai maksimal 1,50 m di atas tinggi rata-rata tanah pekarangan atau tinggi rata-rata jalan, dengan memperhatikan keserasian lingkungan
- (3) Apabila tinggi tanah pekarangan berada di bawah titik ketinggian (peil) bebas banjir atau terdapat kemiringan curam atau perbedaan tinggi yang besar pada suatu tanah perpetakan, maka tinggi maksimal lantai dasar ditetapkan tersendiri.
- (4) Permukaan atas dari lantai denah (dasar):
- a. Minimal 15 cm di atas titik tertinggi dari pekarangan yang sudah dipersiapkan;
6. b . Minimal 15 cm di atas titik tertinggi dari sumbu jalan yang berbatasan;
7. C . Dalam hal-hal yang luar biasa, ketentuan dalam huruf a, tidak berlaku untuk tanah-tanah yang miring:
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 34

- (1) Daerah hijau bangunan (DHB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e dapat berupa taman atap atau penanaman pada sisi bangunan.
- (2) Daerah hijau bangunan (DHB) merupakan bagian dari kewajiban permohonan IMB untuk menyediakan RTHP dengan luas maksimum 25% (dua puluh lima persen) dari Ruang Terbuka Hijau Pekarangan (RTHP) .
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 35

Tata Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf f meliputi aspek pemilihan karakter tanaman dan penempatan tanaman dengan memperhitungkan tingkat kestabilan tanah/wadah tempat tanaman tumbuh dan tingkat bahaya yang ditimbulkannya.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 36

- (1) Setiap bangunan bukan rumah tinggal wajib menyediakan fasilitas parkir kendaraan yang proporsional dengan jumlah luas lantai bangunan sesuai Standar Teknis yang telah ditetapkan.
- (2) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf g tidak boleh mengurangi daerah yang telah ditetapkan dan harus berorientasi pada pejalan kaki, memudahkan aksesibilitas dan tidak mengganggu sirkulasi kendaraan hijau
- (3) Sistem sirkulasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) huruf g harus saling mendukung antara sirkulasi ekternal dan sirkulasi internal Bangunan Gedung serta antara individu pemakai bangunan dengan sarana transportasinya.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 37

- (1) Pertandaan (Signage) sebagaimana dimaksud dalam huruf h yang ditempatkan pada bangunan, pagar, kaveling dan/atau ruang publik tidak boleh berukuran lebih besar dari elemen bangunan / pagar serta tidak boleh mengganggu karakter yang akan diciptakan / dipertahankan\_
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertandaan (signage) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 38

- (1) Pencahayaan ruang luar Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf 1 harus disediakan dengan memperhatikan karakter lingkungan, fungsi dan arsitektur bangunan, estetika amenitas dan komponen promosi.
- (2) Pencahayaan yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi keserasian dengan pencahayaan dari dalam bangunan dan pencahayaan dari penerangan jalan umum
Paragraf 5 Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 39

- (1) Setiap kegiatan dalam bangunan dan / atau lingkungannya yang mengganggu atau menimbulkan dampak besar dan penting harus
- (2) Kegiatan dalam bangunan latau lingkungannya yang tidak mengganggu atau tidak menimbulkan dampak besar dan penting tidak perlu dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tetapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) . dan
- (3) Kegiatan yang memerlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), UKL dan UPL disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 6 Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 40

- (1) RTBL memuat program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi dan ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
- (2) Program bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis, jumlah, besaran, dan luasan Bangunan Gedung, serta kebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas sosial prasarana aksesibilitas, sarana pencahayaan, dan sarana penyehatan lingkungan, baik berupa penataan prasarana dan sarana yang sudah ada maupun baru
- (3) Rencana umum dan panduan rancangan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan ketentuan-ketentuan tata bangunan dan lingkungan pada suatu lingkungan /kawasan yang memuat rencana peruntukan lahan makro dan mikro, rencana perpetakan, rencana tapak, rencana sistem pergerakan, rencana aksesibilitas lingkungan, rencana prasarana dan sarana lingkungan, rencana wujud visual bangunan, dan ruang terbuka hijau. pada
- (4) Rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan program investasi Bangunan Gedung dan lingkungannya yang disusun berdasarkan program bangunan dan lingkungan serta ketentuan rencana umum dan panduan rencana yang memperhitungkan kebutuhan nyata para pemangku kepentingan dalam proses pengendalian investasi dan pembiayaan dalam penataan lingkungan kawasan, dan merupakan rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk menghitungkelayakan investasi dan pembiayaan suatu penataan atau pun menghitung tolok ukur keberhasilan investasi, sehingga tercapai kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan.
- (5) Ketentuan pengendalian rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat mobilisasi peran masing-masing pemangku kepentingan pada masa pelaksanaan atau masa pemberlakuan RTBL sesuai dengan kapasitasnya dalam suatu sistem yang disepakati bersama, dan berlaku sebagai rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk mengukur tingkat keberhasilan kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan
- (6) Pedoman pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat mengarahkan perwujudan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan /kawasan yang berdasarkan dokumen RTBL, dan memandu pengelolaan kawasan agar dapat berkualitas, meningkat, dan berkelanjutan
7. RTBL disusun berdasarkan pada penataan Bangunan Gedung dan lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan / atau pola
@
- masyarakat serta dapat dilakukan melalui kemitraan Pemerintah Daerah dengan swasta dan / atau masyarakat sesuai dengan tingkat permasalahan lingkungan /kawasan bersangkutan dengan mempertimbangkan pendapat para ahli dan masyarakat. pada
- (8) Pola penataan Bangunan Gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada (7) meliputi pembangunan baru (new development) , pembangunan sisipan parsial (infill development) , peremajaan kota (urban renewal), pembangunan kembali wilayah perkotaan (urban redevelopment) , pembangunan untuk menghidupkan kembali wilayah perkotaan (urban revitalization) , dan pelestarian kawasan. ayat
- (9) RTBL yang didasarkan pada berbagai penataan Bangunan Gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ini ditujukan bagi berbagai status kawasan seperti kawasan baru yang potensial berkembang, kawasan terbangun, kawasan yang dilindungi dan dilestarikan, atau kawasan yang bersifat gabungan atau campcran dari ketiga jenis kawasan pada ayat ini pola
- (10) RTBL ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 7 Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 41

Persyaratan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
Paragraf 8 Persyaratan Keselamatan Bangunan Gedung
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 42

Persyaratan keandalan Bangunan Gedung terdiri dari persyaratan keselamatan Bangunan Gedung, persyaratan kesehatan Bangunan Gedung, persyaratan kenyamanan Bangunan Gedung dan persyaratan kemudahan Bangunan Gedung:.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 43

Persyaratan keselamatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 meliputi persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap beban muatan, persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya kebakaran dan persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya petir .
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 44

- Persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap beban muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi persyaratan struktur Bangunan Gedung, pembebanan pada Bangunan Gedung; struktur atas Bangunan Gedung struktur bawah Bangunan Gedung, pondasi langsung, pondasi dalam, keselamatan struktur, keruntuhan struktur dan persyaratan bahan.
- (2) Struktur Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus kuat /kokoh, stabil dalam memikul beban dan memenuhi persyaratan
keselamatan, persyaratan kelayanan selama umur yang direncanakan dengan mempertimbangkan:
- a. fungsi Bangunan Gedung, lokasi, keawetan dan kemungkinan pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung;
2. b pengaruh aksi sebagai akibat dari beban yang bekerja selama umur layanan struktur baik beban muatan tetap maupun sementara yang timbul akibat gempa, angin, korosi, jamur dan serangga perusak;
3. C . pengaruh gempa terhadap substruktur maupun struktur Bangunan Gedung sesuai zona gempanya;
4. d struktur bangunan yang direncanakan secara daktail pada kondisi pembebanan maksimum, sehingga pada saat terjadi keruntuhan, kondisi strukturnya masih memungkinkan penyelamatan diri penghuninya;
5. e struktur bawah Bangunan Gedung pada lokasi tanah yang dapat terjadi likulfaksi, dan;
- f. keandalan Bangunan Gedung:
- (3) Pembebanan pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dianalisis dengan memeriksa respon struktur terhadap beban tetap, beban sementara atau beban khusus yang mungkin bekerja selama umur pelayanan dengan menggunakan SNI 03-17262002 Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru; SNI 03-1727-1989 Tata cara perencanaan pembebanan untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru; atau standar baku dan/ atau Pedoman Teknis
- (4) Struktur atas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konstruksi beton, konstruksi baja, konstruksi konstruksi bambu, konstruksi dengan bahan dan teknologi khusus dilaksanakan dengan menggunakan standar sebagai berikut:
9. konstruksi beton: SNI 03-1734-1989 Tata cara perencanaan beton dan struktur dinding bertulang untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-2847-1992 Tata cara penghitungan struktur beton untuk Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-3430-1994 Tata cara perencanaan dinding struktur pasangan blok beton berongga bertulang untuk bangunan rumah dan gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-3976-1995 Tata cara pengadukan pengecoran beton, atau edisi terbaru, SNI 03-2834-2000 Tata cara pembuatan rencana campuran beton normal, atau edisi terbaru, SNI 03-34492002 Tata cara rencana pembuatan campuran beton ringan dengan agregat ringan, atau edisi terbaru; tata cara perencanaan dan palaksanaan konstruksi beton pracetak dan prategang untuk Bangunan Gedung, metode pengujian dan penentuan parameter perencanaan tahan gempa konstruksi beton pracetak dan prategang untuk Bangunan Gedung dan spesifikasi sistem dan material konstruksi beton pracetak dan prategang untuk Bangunan Gedung;
10. b . konstruksi baja: SNI 03-1729-2002 Tata cara pembuatan dan perakitan konstruksi baja, dan tata cara pemeliharaan konstruksi baja selama masa konstruksi;
11. konstruksi kayu: SNI 03-2407-1944 Tata cara perencanaan konstruksi kayu untuk Bangunan Gedung, dan tata cara pembuatan dan perakitan konstruksi kayu;
12. d konstruksi bambu: mengikuti kaidah perencanaan konstruksi bambu berdasarkan pedoman dan standar yang terkait, dan
13. e konstruksi dengan bahan dan teknologi khusus: mengikuti kaidah perencanaan konstruksi bahan dan teknologi khusus berdasarkan pedoman dan standar yang terkait.
- (5) Struktur bawah Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pondasi langsung dan pondasi dalam.
- (6) Pondasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus direncanakan sehingga dasarnya terletak di atas lapisan tanah yang mantap dengan daya dukung tanah yang cukup kuat dan selama berfungsinya Bangunan Gedung tidak mengalami penurunan yang melampaui batas.
16. Pondasi dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan dalam hal lapisan tanah dengan daya dukung yang terletak cukup jauh di bawah permukaan tanah sehingga pengguna pondasi langsung dapat menyebabkan penurunan yang berlebihan atau ketidakstabilan konstruksi.
- (8) Keselamatan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu penentuan tingkat keandalan struktur bangunan yang diperoleh dari hasil Pemeriksaan Berkala oleh tenaga ahli yang bersertifikat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung;
- (9) Keruntuhan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu kondisi yang harus dihindari dengan cara melakukan Pemeriksaan Berkala tingkat keandalan Bangunan Gedung sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung:
- (10) Persyaratan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan lingkungan dan Pengguna Bangunan Gedung serta sesuai dengan SNI terkait.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 45

- Persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya kebakaran meliputi sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif, persyaratan jalan ke luar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran, persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah ke luar dan sistem peringatan bahaya, persyaratan komunikasi dalam Bangunan Gedung, persyaratan instalasi bahan bakar gas dan manajemen penanggulangan kebakaran.
- (2) Setiap Bangunan Gedung kecuali rumah tinggal tunggal dal rumah deret sederhana harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan sistem proteksi aktif yang meliputi sistem pemadam kebakaran, sistem diteksi dan alarm kebakaran, sistem pengendali asap kebakaran dan pusat pengendali kebakaran.
- (3) Setiap Bangunan Gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan sistem proteksi dengan mengikuti SNI 03-1736-2000 Tata cara perencanaan sistem proteksi untuk pencegahan bahaya kebakaran pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru dan SNI 03 1746-2000 Tata cara perencanaan dan pemasangan sarana jalan ke luar untuk penyelamatan terhadap bahaya kebakaran pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru. pasif pasif
- (4) Persyaratan jalan ke luar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran meliputi perencanaan akses bangunan dan lingkungan
untuk pencegahan bahaya kebakaran dan perencanaan dan pemasangan jalan 1735-2000 Tata cara perencanaan bangunan dan lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan rumah dan gedung, atau edisi terbaru, dan SNI 03-1736-2000 Tata cara perencanaan sistem proteksi pasif untuk pencegahan bahaya kebakaran pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru.
- (5) Persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah ke luar dan sistem peringatan bahaya dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi pengguna gedung dalam keadaaan darurat untuk menyelamatkan diri sesuai dengan SNI 03-6573-2001 Tata cara perancangan pencahayaan darurat, tanda arah dan sistem peringatan bahaya pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru.
- (6) Persyaratan komunikasi dalam Bangunan Gedung sebagai penyediaan sistem komunikasi untuk keperluan internal maupun untuk hubungan ke luar pada saat terjadi kebakaran atau kondisi lainnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai telekomunikasi.
3. Persyaratan instalasi bahan bakar gas meliputi jenis bahan bakar gas dan instalasi gas yang dipergunakan baik dalam jaringan gas kota maupun gas tabung mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (8) Setiap Bangunan Gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai dan/ atau jumlah penghuni tertentu harus mempunyai unit manajemen proteksi kebakaran Bangunan Gedung
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 46

- Persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya petir dan bahaya kelistrikan meliputi persyaratan instalasi proteksi petir dan persyaratan sistem kelistrikan
- (2) Persyaratan instalasi proteksi harus memperhatikan perencanaan sistem proteksi petir, instalasi proteksi petir, pemeriksaan dan pemeliharaan serta memenuhi SNI 03-7015-2004 Sistem proteksi petir pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru Standar Teknis lainnya. petir
- (3) Persyaratan sistem kelistrikan harus memperhatikan perencanaan instalasi listrik, jaringan distribusi listrik, beban listrik, sumber daya listrik, transformator distribusi pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan dan memenuhi SNI 04-0227-1994 Tegangan standar, atau edisi terbaru, SNI 04-0225-2000 Persyaratan umum instalasi listrik, atau edisi terbaru, SNI 04-7018-2004 Sistem pasokan daya listrik darurat dan siaga, atau edisi terbaru dan SNI 04-7019-2004 darurat menggunakan energi tersimpan, atau edisi terbaru dan / atau Standar Teknis lainnya.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 47

- Setiap Bangunan Gedung untuk kepentingan umum harus dilengkapi dengan sistem pengamanan yang memadai untuk mencegah terancamnya keselamatan penghuni dan harta benda akibat bencana bahan peledak.
- (2) Sistem pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan pengamanan Bangunan Gedung untuk kepentingan
- umum dari bahaya bahan peledak, yang meliputi prosedur, peralatan dan petugas pengamanan
- (3) Prosedur pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tata cara proses pemeriksanaan pengunjung Bangunan Gedung yang kemungkinan membawa benda atau bahan berbahaya yang dapat meledakkan dan/ atau membakar Bangunan Gedung dan / atau pengunjung di dalamnya.
- (4) Peralatan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan peralatan detektor yang digunakan untuk memeriksa pengunjung Bangunan Gedung yang kemungkinan membawa benda atau bahan berbahaya yang dapat meledakkan dan/atau membakar Bangunan Gedung dan / atau pengunjung di dalamnya.
- (5) Petugas pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang yang diberikan tugas untuk memeriksa pengunjung Bangunan Gedung yang kemungkinan membawa benda atau bahan berbahaya yang dapat meledakkan dan / atau membakar Bangunan Gedung dan / atau pengunjung di dalamnya.
- (6) Persyaratan sistem pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang meliputi ketentuan mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, pemeliharaan instalasi sistem pengamanan disesuaikan dengan pedoman dan Standar Teknis yang terkait.
Paragraf 9 Persyaratan Kesehatan Bangunan Gedung
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 48

Persyaratan kesehatan Bangunan Gedung meliputi persyaratan sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi dan penggunaan bahan bangunan.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 49

- (1) Sistem penghawaan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat berupa ventilasi alami dan / atau ventilasi mekanik / buatan sesuai dengan fungsinya
- (2) Bangunan Gedung tempat tinggal dan Bangunan Gedung untuk pelayanan umum harus mempunyai bukaan permanen atau yang dapat dibuka untuk kepentingan ventilasi alami dan kisi-kisi pada pintu dan jendela.
- (3) Persyaratan teknis sistem dan kebutuhan ventilasi harus mengikuti SNI 03-6390-2000 Konservasi energi sistem tata udara pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-6572-2001 Tata cara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, standar tentang tata cata perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan sistem ventilasi dan/ atau Standar Teknis terkait.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 50

- Sistem pencahayaan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat berupa sistem pencahayaan alami dan / atau buatan dan / atau pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya.
- (2) Bangunan Gedung tempat tinggal dan Bangunan Gedung untuk pelayanan umum harus mempunyai bukaan untuk pencahayaan alami yang optimal disesuaikan dengan fungsi Bangunan Gedung dan fungsi tiap-tiap ruangan dalam Bangunan Gedung.
- (3) Sistem pencahayaan buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. mempunyai tingkat iluminasi yang disyaratkan sesuai fungsi ruang dalam dan tidak menimbulkan efek silau / pantulan;
- b sistem pencahayaan darurat hanya dipakai pada Bangunan Gedung fungsi tertentu, dapat bekerja secara otomatis dan mempunyai tingkat pencahayaan yang cukup untuk evakuasi;
- C . harus dilengkapi dengan pengendali manual / otomatis dan ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai / dibaca oleh pengguna ruangan.
- (4) Persyaratan teknis sistem pencahayaan harus mengikuti SNI 03-6197 sistem pencahayaan buatan pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-2396-2001 Tata cara perancangan sistem pencahayaan alami pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-6575-2001 Tata cara perancangan sistem pencahayaan buatan pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru dan/atau Standar Teknis terkait.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 51

- (1) Sistem sanitasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat berupa sistem air minum dalam Bangunan Gedung, sistem pengolahan dan pembuangan air limbah /kotor, persyaratan instalasi gas medik; persyaratan penyaluran air hujan, persyaratan fasilitasi sanitasi dalam Bangunan Gedung (saluran pembuangan air kotor, tempat sampah, penampungan sampah dan/ atau pengolahan sampah) .
- (2) Sistem air minum dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus direncanakan dengan mempertimbangkan sumber air minum, kualitas air bersih, sistem distribusi dan penampungannya
- (3) Persyaratan air minum dalam Bangunan Gedung harus mengikuti:
- a. kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai persyaratan kualitas air minum dan Pedoman Teknis mengenai sistem plambing;
5. b . SNI 03-6481-2000 Sistem Plambing 2000, atau edisi terbaru; dan
6. C . Pedoman dan/atau Pedoman Teknis terkait
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 52

- (1) Sistem pengolahan dan pembuangan air limbah /kotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat bahayanya yang diwujudkan dalam bentuk pemilihan sistem pengaliran / pembuangan dan dibutuhkan dan sistem pengolahan dan pembuangannya.
- (2) beracun dan berbahaya tidak boleh digabung dengan air limbah rumah tangga, yang sebelum dibuang ke saluran terbuka harus diproses sesuai dengan pedoman dan Standar Teknis terkait.
- (3) Persyaratan teknis sistem air limbah SNI 03-6481 2000 Sistem Plambing 2000, atau edisi terbaru, SNI 03-2398-2002 Tata cara perencanaan tangki septik dengan sistem resapan, atau edisi terbaru, SNI 03-6379-2000 Spesifikasi dan pemasangan perangkap bau, atau edisi terbaru dan/atau Standar Teknis terkait.
- (1) Persyaratan instalasi gas medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib diberlakukan di fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, rumah perawatan, fasilitas hiperbank, klinik bersalin dan fasilitas kesehatan lainnya.
- (2) Potensi bahaya kebakaran dan ledakan yang berkaitan dengan sistem perpipaan gas medik dan sistem vacum gas medik harus dipertimbangkan saat perancangan, pemasangan, pengujian, pengoperasian dan pemeliharaannya. pada
- (3) Persyaratan instansi gas medik harus mengikuti SNI 03-7011-2004 Keselamatan pada bangunan fasilitas pelayanan kesehatan, atau edisi terbaru dan/atau standar baku/ Pedoman Teknis terkait.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 54

- (1) direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan ketinggian permukaan air tanah, permeabilitas tanah dan ketersediaan jaringan drainase lingkungan kota.
- (2) Setiap Bangunan Gedung dan pekarangannya harus dilengkapi dengan sistem penyaluran air hujan baik dengan sistem peresapan air ke dalam tanah pekarangan dan / atau dialirkan ke dalam sumur resapan sebelum dialirkan ke jaringan drainase lingkungan.
- (3) Sistem penyaluran air hujan harus dipelihara untuk mencegah terjadinya endapan dan penyumbatan pada saluran.
- (4) Persyaratan penyaluran air hujan harus mengikuti ketentuan SNI 03 4681-2000 Sistem plambing 2000, atau edisi terbaru, SNI 03-2453 2002 Tata cara perencanaan sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan, atau edisi terbaru; Spesifikasi sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan, atau edisi terbaru, dan standar tentang tata cara perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan sistem penyaluran air hujan pada Bangunan Gedung atau standar baku dan/ atau pedoman terkait.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 55

- (1) Sistem pembuangan kotoran, dan sampah dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan fasilitas penampungan dan jenisnya.
- (2) Pertimbangan fasilitas penampungan diwujudkan dalam bentuk penyediaan tempat penampungan kotoran dan sampah pada Bangunan Gedung dengan memperhitungkan fungsi bangunan, jumlah penghuni dan volume kotoran dan sampah\_
- (3) Pertimbangan jenis kotoran dan sampah diwujudkan dalam bentuk penempatan pewadahan dan / atau pengolahannya yang tidak mengganggu kesehatan penghuni, masyarakat dan lingkungannya.
- (4) Pengembang perumahan wajib menyediakan wadah sampah, alat pengumpul dan tempat pembuangan sampah sementara, sedangkan pengangkatan dan pembuangan akhir dapat bergabung dengan sistem yang sudah ada.
- (5) Potensi reduksi sampah dapat dilakukan dengan mendaur ulang dan/ atau memanfaatkan kembali sampah bekas.
- (6) Sampah beracun dan sampah rumah sakit, laboratoriun dan pelayanan medis harus dibakar dengan insinerator yang tidak menggangu lingkungan
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 56

- (1) Bahan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 harus aman bagi kesehatan Pengguna Bangunan Gedung dan tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan serta penggunannya dapat menunjang pelestarian lingkungan.
- (2) Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan dan tidak menimbulkan dampak penting harus memenuhi kriteria:
3. b tidak menimbulkan efek silau bagi pengguna, masyarakat dan lingkungan sekitarnya;
- a. mengandung bahan berbahaya / beracun bagi kesehatan Pengguna Bangunan Gedung;
5. c tidak menimbulkan efek peningkatan temperatur;
6. e ramah lingkungan.
7. d sesuai dengan prinsip konservasi; dan
Paragraf 10
Persyaratan Kenyamanan Bangunan Gedung
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 57

Persyaratan kenyamanan Bangunan Gedung meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kenyamanan kondisi udara dalam ruang, kenyamanan pandangan, serta kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 58

- (1) Persyaratan kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari dimensi ruang dan tata letak ruang serta sirkulasi antar ruang yang memberikan kenyamanan bergerak dalam ruangan.
- (2) Persyaratan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan fungsi ruang, jumlah pengguna, perabot / furnitur, aksesibilitas ruang dan persyaratan keselamatan dan kesehatan.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 59

- Persyaratan kenyamanan kondisi udara di dalam ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari temperatur dan kelembaban di dalam ruang untuk terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung:
- (2) Persyaratan kenyamanan kondisi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti SNI 03-6389-2000 Konservasi energi selubung bangunan pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-6390 2000 Konservasi energi sistem tata udara pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-6196-2000 Prosedur audit energi pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-6572-2001 Tata cara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru dan/atau standar baku dan atau Pedoman Teknis terkait.
- 1) Persyaratan kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 merupakan kondisi dari hak pribadi pengguna yang di dalam melaksanakan kegiatannya di dalam gedung tidak terganggu Bangunan Gedung lain di sekitarnya.
- (2) Persyaratan kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kenyamanan pandangan dari dalam bangunan, ke luar bangunan, dan dari luar ke ruang-ruang tertentu dalam Bangunan Gedung.
- (3) Persyaratan kenyamanan pandangan dari dalam ke luar bangunan sebagaimana dimaksud pada (2) harus mempertimbangkan: ayat
- a. gubahan massa bangunan, rancangan bukaan, tata ruang dalam dan luar bangunan dan rancangan bentuk luar bangunan;
5. b . pemanfaatan potensi ruang luar Bangunan Gedung dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) .
- 4) Persyaratan kenyamanan pandangan dari ke dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan: luar
7. a rancangan bukaan, tata ruang dalam dan luar bangunan dan rancangan bentuk luar bangunan;
8. b . keberadaan Bangunan Gedung yang ada dan / atau yang akan ada di sekitar Bangunan Gedung dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
9. C . pencegahan terhadap gangguan silau dan pantulan sinar.
- (5) Persyaratan kenyamanan pandangan pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus memenuhi ketentuan dalam Standar Teknis terkait
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 61

- Persyaratan kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 merupakan tingkat kenyamanan yang ditentukan oleh satu keadaan yang tidak mengakibatkan pengguna dan fungsi Bangunan Gedung terganggu oleh getaran dan /atau kebisingan yang timbul dari dalam Bangunan Gedung maupun lingkungannya.
- (2) Untuk mendapatkan kenyamanan dari getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara Bangunan Gedung harus mempertimbangkan jenis kegiatan, penggunaan peralatan dan /atau sumber dan yang berada di dalam maupun di luar Bangunan Gedung. getar
- (3) Persyaratan kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan dalam Standar Teknis mengenai tata cara perencanaan kenyamanan terhadap getaran dan kebisingan pada Bangunan Gedung:
Paragraf 11 Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 62

Persyaratan kemudahan meliputi kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam Bangunan Gedung serta kelengkapan sarana dan prasarana dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung:
- (1) Kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman termasuk penyandang cacat, anak-anak, ibu hamil dan lanjut usia.
- (2) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan tersedianya hubungan horizontal dan vertikal antar ruang dalam Bangunan Gedung, akses evakuasi termasuk bagi penyandang cacat, anak-anak, ibu hamil dan lanjut usia.
- (3) Bangunan Gedung Umum yang fungsinya untuk kepentingan publik, harus menyediakan fasilitas dan kelengkapan sarana hubungan vertikal bagi semua orang termasuk manusia berkebutuhan khusus
- (4) Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan kemudahan hubungan horizontal berupa tersedianya pintu dan/atau koridor yang memadai dalam jumlah, ukuran arah bukaan pintu yang dipertimbangkan berdasarkan besaran ruangan, fungsi ruangan dan jumlah Pengguna Bangunan Gedung:
- (5) Ukuran koridor sebagai akses horizontal antar ruang dipertimbangkan berdasarkan fungsi koridor, fungsi ruang dan jumlah pengguna.
- (6) Kelengkapan sarana dan prasarana harus disesuaikan dengan fungsi Bangunan Gedung dan persyaratan lingkungan Bangunan Gedung:
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 64

- (1) Setiap bangunan bertingkat harus menyediakan sarana hubungan vertikal antar lantai yang memadai untuk terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung berupa tangga, ram, tangga berjalan (eskalator) atau lantai berjalan (travelaton). lift,
- (2) Jumlah, ukuran dan konstruksi sarana hubungan vertikal harus berdasarkan fungsi bangunan dan jumlah pengguna ruang serta keselamatan Pengguna Bangunan Gedung:
- (3) Bangunan Gedung dengan ketinggian diatas 5 (lima) lantai harus menyediakan lift penumpang:
- (4) Setiap Bangunan Gedung yang memiliki lift penumpang harus menyediakan lift khusus kebakaran, atau lift penumpang yang dapat difungsikan sebagai lift kebakaran yang dimulai dari lantai dasar Bangunan Gedung:
- (5) Persyaratan kemudahan hubungan vertikal dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti SNI 03-6573-2001 tentang tata cara perancangan sistem transportasi vertikal dalam gedung (lift), atau edisi terbaru, atau penggantinya.
Bagian Keempat
Persyaratan Pembangunan Bangunan Gedung di Atas atau di Bawah Tanah, Air atau Prasarana / Sarana Umum, dan pada Daerah Hantaran Udara Listrik Tegangan Tinggi atau Ekstra Tinggi atau Ultra Tinggi dan/ atau Menara Telekomunikasi dan/atau Menara Air
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 65

- Pembangunan Bangunan Gedung di atas prasarana sarana umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. sesuai dengan RTRW , RDTR dan/ atau RTBL;
- b tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada di bawahnya dan/ atau di sekitarnya;
- C . tetap memperhatikan keserasian bangunan terhadap lingkungannya;
- d mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang; dan
- e . mempertimbangkan pendapat ahli atau TABG dan pendapat masyarakat.
- (2) Pembangunan Bangunan Gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana dan / atau sarana umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- sesuai dengan RTRW
- b . tidak untuk fungsi hunian atau tempat tinggal;
- C . tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada di bawah tanah;
- d memiliki sarana khusus untuk kepentingan keamanan dan keselamatan pengguna bangunan; bagi
- f mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang; dan
- e . mempertimbangkan pendapat ahli atau TABG dan pendapat masyarakat.
- (3) Pembangunan Bangunan Gedung di bawah dan/atau di atas air harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a sesuai dengan RTRW , RDTR, dan/atau RTBL;
- b . tidak mengganggu keseimbangan lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
- C tidak menimbulkan pencemaran;
An.
- d. telah mempertimbangkan faktor keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan kemudahan bagi pengguna bangunan;
- g. mendapatkan persetujuan dari yang berwenang; dan pihak
3. e mempertimbangkan pendapat ahli atau TABG dan pendapat masyarakat.
4. Pembangunan Bangunan Gedung pada daerah hantaran udara listrik tegangan tinggi / ekstra tinggi / ultra tinggi dan / atau menara telekomunikasi dan / atau menara air harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. sesuai dengan RTRW , RDTR, dan /atau RTBL;
6. b telah mempertimbangkan faktor keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan kemudahan bagi pengguna bangunan;
7. khusus untuk daerah hantaran listrik tegangan tinggi harus mengikuti pedoman dan / atau Standar Teknis tentang ruang bebas udara tegangan tinggi dan SNI Nomor 04-6950-2003 tentang Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Nilai ambang batas medan listrik dan medan magnet;
8. khusus menara telekomunikasi harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi;
9. e . mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang; dan
- f. mempertimbangkan pendapat ahli atau TABG dan pendapat masyarakat.
Bagian Kelima Persyaratan Bangunan Gedung Adat, Bangunan Gedung Tradisional
dan Kearifan Lokal
Paragraf 1 Bangunan Gedung Adat
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 66

- (1) Bangunan gedung adat dapat berupa bangunan ibadah, kantor lembaga masyarakat adat, balai / gedung pertemuan masyarakat adat; atau sejenisnya.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung adat dilakukan oleh masyarakat adat sesuai ketentuan hukum adat yang tidak bertentangan dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan bangunan gedung adat dilakukan dengan mengikuti persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengatur persyaratan administratif dan persyaratan teknis lain yang bersifat khusus pada penyelenggaraan Bangunan Gedung adat dalam Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan Bangunan Gedung adat dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 2 Bangunan Gedung dengan Gaya/ Langgam Tradisional
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 67

- (1) Bangunan Gedung dengan gaya /langgam tradisional dapat berupa fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi perkantoran,dan / atau fungsi sosial dan budaya.
@
@
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan gaya/langgam tradisional dilakukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga swasta atau lembaga pemerintah sesuai ketentuan kaidah / norma tadisional yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- (3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan gaya/langgam tradisional dilakukan dengan mengikuti persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengatur persyaratan administratif dan persyaratan teknis lain yang besifat khusus pada penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan gaya/langgam tradisional dalam Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan gaya /langgam Peraturan Bupati.
Paragraf 3 Kearifan Lokal
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 68

- (1) Kearifan lokal merupakan petuah atau ketentuan atau norma yang mengandung kebijaksanaan dalam berbagai perikehidupan masyarakat setempat sebagai sebagai warisan turun temurun dari leluhur.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat setempat yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan kearifan lokal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keenam
Bangunan Gedung Semi Permanen dan Bangunan Gedung Darurat
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 69

- (1) Bangunan Gedung semi permanen dan darurat merupakan Bangunan Gedung yang digunakan untuk fungsi yang ditetapkan dengan konstruksi semi permanen dan darurat yang dapat ditingkatkan menjadi permanen \_
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap dapat menjamin keamanan, keselamatan, kemudahan, keserasian dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya.
- (3) Tata cara penyelenggaraan Bangunan Gedung semi permanen dan darurat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketujuh Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Bencana Alam
Paragraf 1 Umum
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 70

- Kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang kawasan rawan banjir, kawasan rawan angin topan dan kawasan rawan bencana alam geologi. Ax
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan tertentu yang mempertimbangkan keselamatan dan keamanan demi kepentingan umum
- (3) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam RTRW , RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (4) Dalam hal penetapan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur suatu kawasan sebagai kawasan rawan bencana alam dengan larangan membangun pada batas tertentu dalam Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan demi kepentingan umum
Paragraf 2 Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Tanah Longsor
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 71

- (1) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) merupakan kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap
2. perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW RDTR, peraturan zonasi dan /atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai peryaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan tanah longsor dalam Peraturan Bupati.
- (4) kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan Bangunan Gedung akibat kejatuhan material longsor dan / atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat longsoran tanah pada tapak
Paragraf 3
Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Gelombang Pasang
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 72

- (1) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) merupakan kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW RDTR, peraturan zonasi dan/ atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai persyaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gelombang pasang dalam Peraturan Bupati.
- (4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan /atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat hantaman gelombang pasang.
Paragraf 4 Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Banjir
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 73

- Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) merupakan kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW RDTR, peraturan zonasi dan / atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai persyaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan banjir dalam Peraturan Bupati.
- (4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi keselamatan penghuni dan/atau kerusakan Bangunan Gedung akibat genangan banjir.
Paragraf 5
Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Bencana Angin Topan
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 74

- (1) Kawasan rawan bencana angin topan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) merupakan kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam angin topan.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bencana angin topan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW , RDTR, peraturan zonasi dan/ atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai persyaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bencana angin topan dalam Peraturan Bupati.
- (4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bencana angin topan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi keselamatan penghuni dan/atau kerusakan Bangunan Gedung akibat angin puting beliung:
Paragraf 6
Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 75

Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) meliputi:
- a. kawasan rawan tsunami;
- b. kawasan rawan abrasi; dan
- C. kawasan rawan bahaya gas beracun.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 76

- (1) Kawasan rawan tsunami merupakan kawasan pantai dengan elevasi rendah dan/ atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW , RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai persyaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan tsunami dalam Peraturan Bupati
- (4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi keselamatan penghuni dan/atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat gelombang tsunami. pada
- (1) Kawasan rawan abrasi merupakan kawasan pantai yang berpotensi dan / atau pernah mengalami abrasi.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW RDTR, peraturan zonasi dan /atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai persyaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan abrasi dalam peraturan bupati / walikota
- (4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat abrasi
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 78

- (1) Kawasan rawan bahaya gas beracun merupakan kawasan yang berpotensi dan /atau pernah mengalami bahaya gas beracun
2. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bahaya gas beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW RDTR, peraturan zonasi dan/ atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai peryaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bahaya gas beracun dalam Peraturan Bupati.
- (4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bahaya gas beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi keselamatan penghuni Bangunan Gedung akibat bahaya gas beracun
BAB V
Pasal 79

- (1) Penyelenggaraan Bangunan Gedung terdiri atas kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.
- (2) Kegiatan pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui proses Perencanaan Teknis dan proses pelaksanaan konstruksi.
- (3) Kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan secara berkala, perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi, dan pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung:
- (4) Kegiatan pelestarian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penetapan dan pemanfaatan termasuk perawatan dan pemugaran serta kegiatan pengawasannya.
- (5) Kegiatan pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan pembongkaran dan pelaksanaan pembongkaran serta pengawasan pembongkaran.
- (6) Di dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara Bangunan Gedung wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis untuk menjamin keandalan Bangunan Gedung tanpa menimbulkan dampak penting bagi lingkungan.
7. Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh perorangan atau penyedia jasa di bidang penyelenggaraan gedung.
Bagian Kedua Kegiatan Pembangunan
Paragraf 1 Umum
BAB V
Pasal 80

Kegiatan pembangunan Bangunan Gedung dapat diselenggarakan secara swakelola atau menggunakan penyedia jasa di bidang perencanaan, pelaksanaan dan / atau pengawasan
BAB V
Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan teknis kepada Pemilik Bangunan Gedung dengan penyediaan rencana teknik sederhana atau gambar prototip.
- (2) Pengawasan pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
Paragraf 2 Perencanaan Teknis
BAB V
Pasal 82

- (1) Perencanaan Teknis Bangunan Gedung dirancang oleh perencana Bangunan Gedung yang mempunyai kompetensi di bidangnya.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan perencanaan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. pada
Bagian Ketiga Pelaksanaan Konstruksi
Paragraf 1 Pelaksanaan Konstruksi
- (1) Pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung meliputi kegiatan pematangan lahan, pembangunan baru, perbaikan, penambahan, perubahan dan/atau pemugaran Bangunan Gedung dan/atau instalasi dan/atau perlengkapan Bangunan Gedung:
- (2) Pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung dimulai setelah Pemilik Bangunan Gedung memperoleh IMB dan dilaksanakan berdasarkan dokumen rencana teknis yang telah disahkan
- (3) Pelaksana Bangunan Gedung adalah orang atau badan hukum yang telah memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundangundangan kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah Daerah
- (4) Dalam melaksanakan pekerjaan, pelaksana bangunan wajib mengikuti semua ketentuan dan syarat-syarat pembangunan yang ditetapkan dalam IMB
BAB V
Pasal 84

- (1) Pelaksanaan konstruksi didasarkan pada dokumen rencana teknis yang sesuai dengan IMB.
- (2) Pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembangunan Bangunan Gedung baru, perbaikan, penambahan, perubahan dan / atau pemugaran Bangunan Gedung dan /atau instalasi dan/atau perlengkapan Bangunan Gedung:
BAB V
Pasal 85

- Kegiatan pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 terdiri atas kegiatan pemeriksaan dokumen pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah, kegiatan persiapan lapangan kegiatan konstruksi, kegiatan pemeriksaan akhir pekerjaan konstruksi dan kegiatan penyerahan hasil akhir pekerjaan.
- (2) Pemeriksaan dokumen pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keterlaksanaan konstruksi dan semua pelaksanaan pekerjaan
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan akhir, Pemilik Bangunan Gedung atau penyedia jasa/ pengembang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebagaimana dimaksud ayat (3) , diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. pada
Paragraf 2
Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi
BAB V
Pasal 86

- (1) Pelaksanaan konstruksi wajib diawasi oleh petugas pengawas pelaksanaan konstruksi\_
- (2) Pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung meliputi pemeriksaan kesesuaian fungsi, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, dan IMB
BAB V
Pasal 87

Petugas pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 berwenang:
- konstruksi setelah menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas
- a. Memasuki dan mengadakan pemeriksaan di tempat pelaksanaan
- b . Menggunakan acuan peraturan umum bahan bangunan, rencana kerja syarat-syarat dan IMB
- C . Memerintahkan untuk menyingkirkan bahan bangunen dan membongkar bangunan yang tidak memenuhi syarat, yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan umum
- d. Menghentikan pelaksanaan konstruksi, dan melaporkan kepada instansi yang berwenang.
Paragraf 3 Pendataan Bangunan Gedung
BAB V
Pasal 88

- (1) Bupati wajib melakukan pendataan Bangunan Gedung untuk keperluan tertib administrasi pembangunan dan tertib administrasi Pemanfaatan Bangunan Gedung:
- (2) dimaksud pada ayat (1) meliputi Bangunan Gedung baru dan Bangunan Gedung yang telah ada.
- (3) Khusus pendataan Bangunan Gedung baru, dilakukan bersamaan dengan proses IMB, proses Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan proses sertifikasi kepemilikan Bangunan Gedung:
- (4) Bupati wajib menyimpan secara tertib data Bangunan Gedung sebagai arsip Pemerintah Daerah.
- (5) Pendataan Bangunan Gedung fungsi khusus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan berkoordinasi dengan Pemerintah
Bagian Keempat Kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung
Paragraf 1 Umum
BAB V
Pasal 89

Kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung meliputi pemanfaatan, pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan secara berkala, perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) , dan pengawasan pemanfaatan
BAB V
Pasal 90

- (1) Pemanfaatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 merupakan kegiatan memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam IMB setelah pemilik memperoleh Sertifikat Laik Fungsi (SLF) .
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertib administrasi dan tertib teknis untuk menjamin kelaikan fungsi Bangunan Gedung tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
- (3) Pemilik Bangunan Gedung untuk kepentingan umum harus mengikuti program pertanggungan terhadap kemungkinan kegagalan Bangunan Gedung selama Pemanfaatan Bangunan Gedung:
Paragraf 2 Pemeliharaan
BAB V
Pasal 91

- (1) Kegiatan pemeliharaan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 meliputi pembersihan, perapian, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan / atau penggantian bahan atau perlengkapan Bangunan Gedung dan / atau kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan Bangunan Gedung.
- (2) Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung harus melakukan kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat menggunakan penyedia jasa pemeliharaan gedung yang mempunyai kompetensi yang sesuai berdasarkan ikatan kontrak berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menerapkan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) .
- (4) Hasil kegiatan pemeliharaaan dituangkan ke dalam laporan pemeliharaan yang digunakan sebagai pertimbangan penetapan perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) .
Paragraf 3 Perawatan
BAB V
Pasal 92

- (1) Kegiatan perawatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 meliputi perbaikan dan/ atau penggantian bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarana berdasarkan rencana teknis perawatan Bangunan Gedung:
- (2) Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung di dalam melakukan kegiatan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyedia jasa perawatan Bangunan Gedung dengan dasar ikatan kontrak berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai jasa konstruksi.
- (3) Perbaikan dan/ atau penggantian dalam kegiatan perawatan Bangunan Gedung dengan tingkat kerusakan sedang dan berat dilakukan setelah dokumen rencana teknis perawatan Bangunan Gedung disetujui oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil kegiatan perawatan dituangkan ke dalam laporan perawatan yang akan digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan penetapan perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) .
- (5) Pelaksanaan kegiatan perawatan oleh penyedia jasa sebagaimana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) .
Paragraf 4 Pemeriksaan Berkala
BAB V
Pasal 93

- Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dilakukan untuk seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau sarana dan prasarana dalam
rangka pemeliharaan dan perawatan yang harus dicatat dalam laporan pemeriksaan sebagai bahan untuk memperoleh perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) .
- (2) Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung di dalam melakukan kegiatan Pemeriksaan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyedia jasa pengkajian teknis Bangunan Gedung atau perorangan yang mempunyai kompetensi yang sesuai.
- (3) Lingkup layanan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemeriksaan dokumen administrasi, pelaksanaan, pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung;
4. b . kegiatan pemeriksaan kondisi Bangunan Gedung terhadap pemenuhan persyaratan teknis termasuk pengujian keandalan Bangunan Gedung;
5. kegiatan analisis dan evaluasi, dan
6. d . kegiatan penyusunan laporan.
- (4) Bangunan yang tidak Laik Fungsi, Sertifikat Laik Fungsi (SLF)-nya dibekukan.
- (5) Dalam hal belum terdapat penyedia jasa pengkajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengkajian teknis dilakukan oleh pemerintah daerah dan dapat bekerja sama dengan asosiasi profesi yang terkait dengan bangunan gedung.
Paragraf 5 Pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung
BAB V
Pasal 94

Pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung dilakukan oleh Pemerintah Daerah:
- a pada saat pengajuan perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
- adanya laporan dari masyarakat; dan
- adanya indikasi perubahan fungsi dan/ atau Bangunan Gedung yang membahayakan lingkungan.
Paragraf 6 Pelestarian
BAB V
Pasal 95

- Pelestarian Bangunan Gedung meliputi kegiatan penetapan dan pemanfaatan, perawatan dan pemugaran, dan kegiatan pengawasannya sesuai dengan kaidah pelestarian.
- (2) Pelestarian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertib dan menjamin kelaikan fungsi Bangunan Gedung dan lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang undangan.
Paragraf 7
Penetapan dan Pendaftaran Bangunan Gedung yang Dilestarikan
BAB V
Pasal 96

- (1) Bangunan Gedung dan lingkungannya dapat ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan apabila telah
berumur paling sedikit 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan termasuk nilai arsitektur dan teknologinya, serta memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
- (2) Pemilik, masyarakat, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan Bangunan Gedung dan lingkungannya yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan
- (3) Bangunan Gedung dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diusulkan penetapannya harus telah mendapat pertimbangan dari tim ahli pelestarian Bangunan Gedung dan hasil dan harus mendapat persetujuan dari Pemilik Bangunan Gedung:
- (4) Bangunan Gedung yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Bangunan Gedung yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan klasifikasinya yang terdiri atos:
- a. klasifikasi utama Bangunan Gedung dan lingkungannya yang bentuk fisiknya sama sekali tidak boleh diubah; yaitu
5. b . klasifikasi madya yaitu Bangunan Gedung dan lingkungannya yang bentuk fisiknya dan eksteriornya sama sekali tidak boleh diubah, namun tata ruang dalamnya sebagian dapat diubah tanpa mengurangi nilai perlindungan dan pelestariannya;
6. C . klasifikasi pratama yaitu Bangunan Gedung dan lingkungannya yang bentuk fisik aslinya boleh diubah sebagian tanpa mengurangi nilai perlindungan dan pelestariannya serta tidak menghilangkan bagian utama Bangunan Gedung tersebut.
- (5) Pemerintah Daerah melalui instansi terkait mencatat Bangunan Gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan serta keberadaan Bangunan Gedung dimaksud menurut klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Keputusan penetapan Bangunan Gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ( disampaikan secara tertulis kepada pemilik. Ap
Paragraf 8 Pemanfaatan Bangunan Gedung yang Dilestarikan
BAB V
Pasal 97

- (1) Bangunan Gedung yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dapat dimanfaatkan oleh pemilik dan / atau pengguna dengan memperhatikan kaidah pelestarian dan Klasifikasi Bangunan Gedung cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bangunan Gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dengan mengikuti ketentuan dalam klasifikasi tingkat perlindungan dan pelestarian Bangunan Gedung dan lingkungannya.
- (3) Bangunan Gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijual atau dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa seizin Pemerintah Daerah
- (4) Pemilik Bangunan Gedung cagar budaya wajib melindungi Bangunan Gedung dan/atau lingkungannya dari kerusakan atau bahaya yang mengancam keberadaannya, sesuai dengan klasifikasinya.
- (5) Pemilik Bangunan Gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berhak memperoleh insentif dari Pemerintah Daerah.
- (6) Besarnya insentif untuk melindungi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan nyata
BAB V
Pasal 98

- (1) Pemugaran, pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan secara berkala Bangunan Gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas beban APBD.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan rencana teknis pelestarian dengan mempertimbangkan keaslian bentuk, tata letak; sistem struktur, penggunaan bahan bangunan, dan nilai nilai yang dikandungnya sesuai dengan tingkat kerusakan Bangunan Gedung dan ketentuan klasifikasinya.
Bagian Kelima Pembongkaran
Paragraf 1 Umum
BAB V
Pasal 99

- (1) Pembongkaran Bangunan Gedung meliputi kegiatan penetapan pembongkaran dan pelaksanaan pembongkaran Bangunan Gedung, yang dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah pembongkaran secara umum serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara tertib dan mempertimbangkan keamanan, keselamatan masyarakat dan lingkungannya.
- (3) Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketetapan perintah pembongkaran atau persetujuan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah, kecuali Bangunan Gedung fungsi khusus oleh Pemerintah.
Paragraf 2 Penetapan Pembongkaran
BAB V
Pasal 100

- Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah mengidentifikasi Bangunan Gedung yang akan ditetapkan untuk dibongkar berdasarkan hasil pemeriksaan dan/ atau laporan dari masyarakat.
- (2) Bangunan Gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bangunan Gedung yang tidak Laik Fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi;
- b Bangunan Gedung yang pemanfaatannya menimbulkan bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan lingkungannya;
- Bangunan Gedung yang tidak memiliki IMB; dan/atau
- d Bangunan Gedung yang pemiliknya menginginkan tampilan baru.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemilik / Pengguna Bangunan Gedung yang akan ditetapkan untuk dibongkar .
- (4) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilik / pengguna / pengelola Bangunan Gedung wajib melakukan pengkajian teknis dan menyampaikan hasilnya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Apabila hasil pengkajian tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah menetapkan Bangunan Gedung tersebut untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran atau surat pesetujuan pembongkaran dari bupati /walikota yang memuat batas waktu dan prosedur pembongkaran serta sanksi atas pelanggaran yang terjadi.
- (6) Dalam hal pemilik / pengguna / pengelola Bangunan Gedung tidak melaksanakan perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas beban pemilik / pengguna / pengelola Bangunan Gedung, kecuali bagi pemilik bangunan rumah tinggal yang tidak mampu, biaya pembongkarannya menjadi beban Pemerintah Daerah. biaya
Paragraf 3 Rencana Teknis Pembongkaran
BAB V
Pasal 101

- Pembongkaran Bangunan Gedung yang pelaksanaannya dapat menimbulkan dampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan harus dilaksanakan berdasarkan rencana teknis pembongkaran yang disusun oleh penyedia jasa Perencanaan Teknis yang memiliki keahlian yang sesuai.
- (2) Rencana teknis pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui oleh Pemerintah Daerah, setelah mendapat pertimbangan dari TABG.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pembongkaran berdampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan, pemilik dan / atau Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan pemberitahuan tertulis kepada masyarakat di sekitar Bangunan Gedung sebelum pelaksanaan pembongkaran
- (4) Pelaksanaan pembongkaran mengikuti prinsip-prinsip Keselamatan dan
Paragraf 4 Pelaksanaan Pembongkaran
BAB V
Pasal 102

- (1) Pembongkaran Bangunan Gedung dapat dilakukan oleh pemilik dan/ atau Pengguna Bangunan Gedung atau menggunakan penyedia jasa pembongkaran Bangunan Gedung yang memiliki keahlian yang sesuai
- (2) Pembongkaran Bangunan Gedung yang menggunakan peralatan berat dan /atau bahan peledak harus dilaksanakan oleh penyedia jasa
pembongkaran Bangunan Gedung yang mempunyai keahlian yang sesuai
- (3) Pemilik dan / atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidak melaksanakan pembongkaran dalam batas waktu yang ditetapkan dalam surat perintah pembongkaran, pelaksanaan pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas beban biaya pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung.
Paragraf 5 Pengawasan Pembongkaran Bangunan Gedung
BAB V
Pasal 103

- (1) Pengawasan pembongkaran Bangunan Gedung tidak sederhana dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan yang memiliki keahlian yang sesuai.
- (2) Pembongkaran Bangunan Gedung tidak sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana teknis yang telah memperoleh persetujuan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pengawasan pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan atas pelaksanaan kesesuaian laporan pelaksanaan pembongkaran dengan rencana teknis pembongkaran.
Bagian Keenam
Penyelenggaraan Bangunan Gedung Pascabencana
Paragraf 1 Penanggulangan Darurat
BAB V
Pasal 104

- (1) Penanggulangan darurat merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi sementara waktu akibat yang ditimbulkan oleh bencana alam yang menyebabkan rusaknya Bangunan Gedung yang menjadi hunian atau tempat beraktivitas.
1
- (3) Penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah terjadinya bencana alam sesuai dengan skalanya yang mengancam keselamatan Bangunan Gedung dan penghuninya.
- (2) Penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau kelompok masyarakat.
- (4) Skala bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam setiap tingkatan pemerintahan yaitu:
- a. Presiden untuk bencana alam dengan skala nasional;
5. b . Gubernur untuk bencana alam dengan skala provinsi; dan
6. c Bupati untuk bencana alam skala daerah.
- (5) Di dalam menetapkan skala bencana alam sebagaimana dimaksud ayat (4) berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait. pada
Paragraf 2 Bangunan Gedung Umum Sebagai Tempat Penampungan
BAB V
Pasal 105

- Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya penanggulangan darurat berupa penyelamatan dan penyediaan penampungan sementara
- (2) Penampungan sementara pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lokasi yang aman dari ancaman bencana dalam bentuk tempat tinggal sementara selama korban bencana mengungsi berupa tempat penampungan massal, penampungan keluarga atau individual\_
- (3) Bangunan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan fasilitas penyediaan air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai.
- (4) Penyelenggaraan bangunan penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan bupati / walikota berdasarkan persyaratan teknis sesuai dengan lokasi bencananya.
Bagian Ketujuh Rehabilitasi Pascabencana
BAB V
Pasal 106

- (1) Bangunan Gedung yang rusak akibat bencana dapat diperbaiki atau dibongkar sesuai dengan tingkat kerusakannya.
- (2) Bangunan Gedung yang rusak tingkat sedang dan masih dapat diperbaiki, dapat dilakukan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
- (3) Rehabilitasi Bangunan Gedung yang berfungsi sebagai hunian rumah tinggal pascabencana berbentuk pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat.
- (4) Bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi dana, peralatan, material, dan sumber daya manusia.
- (5) Persyaratan teknis rehabilitasi Bangunan Gedung yang rusak disesuaikan dengan karakteristik bencana yang mungkin terjadi di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya dan ekonomi. Ar
- (6) Pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud (5) dilakukan melalui bimbingan teknis dan bantuan teknis oleh instansi/ lembaga terkait. pada ayat
7. Tata cara dan persyaratan rehabilitasi Bangunan Gedung pascabencana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (8) Dalam melaksanakan rehabilitasi Bangunan Gedung hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada Pemilik Bangunan Gedung yang akan direhabilitasi berupa:
- a. Pengurangan atau pembebasan biaya IMB, atau
10. Pemberian desain prototip yang sesuai dengan karakter bencana, atau
11. Pemberian bantuan konsultansi penyelenggaraan rekonstruksi Bangunan Gedung, atau
12. d Pemberian kemudahan kepada permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
13. Bantuan lainnya.
- (9) Untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi Bangunan Gedung hunian sebagaimana pada ayat (3) Bupati dapat menyerahkan kewenangan penerbitan IMB kepada pejabat pemerintahan di tingkat bawah
- (10) Rehabilitasi rumah hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses Peran Masyarakat di lokasi bencana dengan difasilitasi oleh Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah.
- (11) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan IMB Bangunan Gedung hunian rumah tinggal pada tahap rehabilitasi pascabencana, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (12) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung hunian rumah tinggal pada tahap rehabilitasi pascabencana, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB V
Pasal 107

Rumah tinggal yang mengalami kerusakan akibat bencana dapat dilakukan rehabilitasi dengan menggunakan konstruksi Bangunan Gedung yang sesuai dengan karakteristik bencana.
BAB V - TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG)
Pasal 108

- (1) TABG dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah ditetapkan oleh Bupati paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku.
C
BAB V - TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG)
Pasal 109

- (1) Susunan keanggotaan TABG terdiri dari:
- a. Pengarah;
3. b Ketua;
4. C Wakil Ketua;
5. d Sekretaris; dan
6. e Anggota.
- (2) Keanggotaan TABG dapat terdiri dari unsur-unsur:
8. asosiasi profesi;
9. b . masyarakat ahli di luar disiplin Bangunan Gedung termasuk masyarakat adat;
10. c perguruan tinggi; dan
11. d instansi Pemerintah Daerah\_
- (3) Keterwakilan unsur-unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan masyarakat ahli termasuk masyarakat adat, minimum sama dengan keterwakilan unsur-unsur instansi Pemerintah Daerah.
- (4) Keanggotaan TABG tidak bersifat tetap.
- (5) Nama-nama anggota TABG diusulkan oleh asosiasi profesi, perguruan tinggi dan masyarakat ahli termasuk masyarakat adat yang disimpan dalam basis data daftar anggota TABG
Bagian Kedua Tugas dan Fungsi
BAB V - TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG)
Pasal 110

- (1) TABG mempunyai tugas:
2. a Memberikan Pertimbangan Teknis berupa nasehat, pendapat, dan pertimbangan profesional pada pengesahan rencana teknis Bangunan Gedung untuk kepentingan umum\_
3. b Memberikan masukan tentang program dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yang terkait.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, TABG mempunyai fungsi: pada
- a. Pengkajian dokumen rencana teknis yang akan disetujui oleh instansi yang berwenang;
6. b Pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan tentang persyaratan tata bangunan.
7. C . Pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan tentang persyaratan keandalan Bangunan Gedung:
- (3) Disamping tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), TABG dapat membantu: pada
- a. Pembuatan acuan dan penilaian;
10. b . Penyelesaian masalah;
11. c Penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar.
BAB V - TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG)
Pasal 111

- (1) Masa kerja TABG ditetapkan 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Masa kerja TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang kembali.
4
Bagian Ketiga Pembiayaan TABG
BAB V - TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG)
Pasal 112

- (1) Biaya pengelolaan database dan operasional anggota TABG diuebankan pada APBD Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Biaya pengelolaan basis data.
4. b . Biaya operasional TABG yang terdiri dari:
- 1) Biaya sekretariat;
- 2) Persidangan;
- 3) Honorarium dan tunjangan;
- 4) perjalanan dinas. Biaya
- (3) Ketentuan mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VI
Pasal 113

Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat terdiri atas:
- 8 pemantauan dan penjagaan ketertiban penyelenggaraan Bangunan Gedung;
- b. pemberian masukan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan Standar Teknis di bidang Bangunan Gedung;
- penyampaian pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap penyusunan RTBL, rencana teknis bangunan tertentu dan kegiatan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;
- d pengajuan Gugatan Perwakilan terhadap Bangunan Gedung yang mengganggu, merugikan dan/ atau membahayakan kepentingan umum
BAB VI
Pasal 114

- Obyek pemantauan dan penjagaan ketertiban penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a meliputi kegiatan pembangunan, kegiatan pemanfaatan, kegiatan pelestarian termasuk perawatan dan / atau pemugaran Bangunan Gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan dan/atau kegiatan pembongkaran Bangunan Gedung:
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- dilakukan secara objektif;
- b . dilakukan dengan penuh tanggung jawab;
- c dilakukan dengan tidak menimbulkan gangguan kepada pemilik / Pengguna Bangunan Gedung, masyarakat dan lingkungan;
- d dilakukan dengan tidak menimbulkan kerugian kepada pemilik / Pengguna Bangunan Gedung, masyarakat dan lingkungan\_
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau organisasi kemasyarakatan melalui kegiatan pengamatan, penyampaian masukan, usulan dan pengaduan terhadap:
- b . Bangunan Gedung yang pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan/ atau pembongkarannya berpotensi menimbulkan tingkat gangguan bagi pengguna dan / atau masyarakat dan lingkungannya;
- a. Bangunan Gedung yang ditengarai tidak Laik Fungsi;
- c dan/ atau pembongkarannya berpotensi menimbulkan tingkat
- bahaya tertentu bagi pengguna dan/ atau masyarakat dan lingkungannya
- d Bangunan Gedung yang ditengarai melanggar ketentuan perizinan dan lokasi Bangunan Gedung.
- (4) Hasil pantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah secara langsung atau melalui TABG.
- (5) Pemeritah daerah wajib menanggapi dan menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan melakukan penelitian dan evaluasi secara administratif dan secara teknis melalui pemeriksaan lapangan dan melakukan tindakan yang diperlukan serta menyampaikan hasilnya kepada pelapor.
BAB VI
Pasal 115

- Penjagaan ketertiban penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a dapat dilakukan oleh masyarakat melalui:
- a. pencegahan perbuatan perorangan atau kelompok masyarakat yang dapat mengurangi tingkat keandalan Bangunan Gedung;
- b pencegahan perbuatan perseorangan atau kelompok masyarakat yang dapat menggangu penyelenggaraan Bangunan Gedung dan lingkungannya.
- (2) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat melaporkan secara lisan dan / atau tertulis kepada:
- a Pemerintah Daerah melalui instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban, serta
- b
- (3) Pemeritah daerah wajib menanggapi dan menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan melakukan penelitian dan evaluasi secara administratif dan secara teknis melalui pemeriksaan lapangan dan melakukan tindakan yang diperlukan serta menyampaikan hasilnya kepada pelapor. pada
BAB VI
Pasal 116

- (1) Obyek pemberian masukan atas penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b meliputi masukan terhadap penyusunan dan/ atau penyempurnaan peraturan, pedoman dan Standar Teknis di bidang Bangunan Gedung yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menyampaikannya secara tertulis oleh:
- a. perorangan;
4. b kelompok masyarakat;
5. organisasi kemasyarakatan;
- d. masyarakat ahli; atau
7. e masyarakat hukum adat.
- (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dan / atau menyempurnakan peraturan, pedoman dan Standar Teknis di bidang Bangunan Gedung:
- (1) Penyampaian pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap penyusunan RTBL, rencana teknis bangunan tertentu dan kegiatan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf bertujuan untuk mendorong masyarakat agar merasa berkepentingan dan bertanggungjawab dalam penataan Bangunan Gedung dan lingkungannya.
- (2) Penyampaian pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh: pada
3. a perorangan;
4. b . kelompok masyarakat;
5. c organisasi kemasyarakatan;
6. d masyarakat ahli, atau
7. e masyarakat hukum adat.
- (3) Pendapat dan pertimbangan masyarakat untuk RTBL yang lingkungannya berdiri Bangunan Gedung Tertentu dan / atau terdapat kegiatan Bangunan Gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan dapat disampaikan melalui TABG atau dibahas dalam forum dengar pendapat masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, kecuali untuk Bangunan Gedung fungsi khusus difasilitasi oleh Pemerintah melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah
- (4) Hasil dengar pendapat dengan masyarakat dapat dijadikan pertimbangan dalam proses penetapan rencana teknis oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah
Bagian Kedua Forum Dengar Pendapat
BAB VI
Pasal 118

- (1) Forum dengar pendapat diselenggarakan untuk memperoleh pendapat dan pertimbangan masyarakat atas penyusunan RTBL, rencana teknis Bangunan Gedung Tertentu atau kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan
- (2) Tata cara penyelenggaraan forum dengar pendapat masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan tahapan kegiatan yaitu:
3. b . penyebarluasan konsep atau rencana sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada masyarakat khususnya masyarakat yang berkepentingan dengan RTBL dan Bangunan Gedung yang akan menimbulkan dampak penting bagi lingkungan;
4. a penyusunan konsep RTBL atau rencana kegiatan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menimbulkan dampak penting bagi lingkungan;
5. C . mengundang masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk menghadiri forum dengar pendapat.
- (3) Masyarakat yang diundang sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf adalah masyarakat yang berkepentingan dengan RTBL, rencana teknis Bangunan Gedung Tertentu dan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang akan menimbulkan dampak penting bagi lingkungan\_ pada
- (4) Hasil dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen risalah rapat yang ditandatangani oleh penyelenggara dan wakil dari peserta yang diundang:
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi simpulan dan keputusan yang mengikat dan harus dilaksanakan oleh Penyelenggara Bangunan Gedung:
Bagian Ketiga Gugatan Perwakilan
BAB VI
Pasal 119

- (1) Gugatan Perwakilan terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf d dapat diajukan ke pengadilan apabila hasil penyelenggaraan Bangunan Gedung telah menimbulkan dampak yang mengganggu atau merugikan masyarakat dan lingkungannya yang tidak diperkirakan pada saat perencanaan, pelaksanaan dan/atau pemantauan.
- (2) Gugatan Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan atau kelompok masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang bertindak sebagai wakil para pihak yang dirugikan akibat dari penyelenggaraan Bangunan Gedung yang mengganggu, merugikan atau membahayakan kepentingan umum
- (3) Gugatan Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengadilan yang berwenang sesuai dengan hukum acara Gugatan Perwakilan.
- (4) yang timbul akibat dilakukan Gugatan Perwakilan sebagaimana dimaksud ayat (3) dibebankan kepada pihak pemohon gugatan. Biaya pada
- (5) Dalam hal tertentu Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan menyediakan anggarannya di dalam APBD
Bagian Keempat
Bentuk Peran Masyarakat dalam Tahap Rencana Pembangunan
BAB VI
Pasal 120

Peran Masyarakat dalam tahap rencana pembangunan Bangunan dapat dilakukan dalam bentuk:
- a penyampaian keberatan terhadap rencana pembangunan Bangunan Gedung yang tidak sesuai dengan RTRW RDTR, Peraturan Zonasi dan/ atau RTBL;
- b pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rencana pembangunan Bangunan Gedung;
- pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pertemuan konsultasi dengan masyarakat tentang rencana pembangunan Bangunan Gedung:
Bagian Kelima
Bentuk Peran Masyarakat dalam Proses Pelaksanaan Konstruksi
BAB VI
Pasal 121

Peran Masyarakat dalam pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. menjaga ketertiban dalam kegiatan pembangunan;
2. b mencegah perbuatan perseorangan atau kelompok yang dapat mengurangi tingkat keandalan Bangunan Gedung dan/ atau mengganggu penyelenggaraan Bangunan Gedung dan lingkungan;
3. melaporkan kepada instansi yang berwenang atau kepada pihak yang berkepentingan atas perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
4. d melaporkan kepada instansi yang berwenang tentang aspek teknis pembangunan Bangunan Gedung yang membahayakan kepentingan umum;
5. e melakukan gugatan ganti rugi kepada Penyelenggara Bangunan Gedung atas kerugian yang diderita masyarakat akibat dari penyelenggaraan Bangunan Gedung:
Bagian Keenam
Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung
BAB VI
Pasal 122

Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung dapat dilakukan dalam bentuk:
- a menjaga ketertiban dalam kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung;
- b . mencegah perbuatan perorangan atau kelompok yang dapat mengganggu Pemanfaatan Bangunan Gedung;
- melaporkan kepada instansi yang berwenang atau kepada pihak yang berkepentingan atas penyimpangan Pemanfaatan Bangunan Gedung;
- d melaporkan kepada instansi yang berwenang tentang aspek teknis Pemanfaatan Bangunan Gedung yang membahayakan kepentingan umum;
- e melakukan gugatan ganti rugi kepada Penyelenggara Bangunan Gedung atas kerugian yang diderita masyarakat akibat dari penyimpangan Pemanfaatan Bangunan Gedung.
Bagian Ketujuh Bentuk Peran Masyarakat dalam Pelestarian Bangunan Gedung
BAB VI
Pasal 123

Peran Masyarakat dalam pelestarian Bangunan Gedung dapat dilakukan @ dalam bentuk:
- a memberikan informasi kepada instansi yang berwenang atau Pemilik Bangunan Gedung tentang kondisi Bangunan Gedung yang tidak terpelihara, yang dapat mengancam keselamatan masyarakat, dan yang memerlukan pemeliharaan;
- b memberikan informasi kepada instansi yang berwenang atau Pemilik Bangunan Gedung tentang kondisi Bangunan Gedung bersejarah yang kurang terpelihara dan terancam kelestariannya;
- C memberikan informasi kepada instansi yang berwenang atau Pemilik Bangunan Gedung tentang kondisi Bangunan Gedung yang kurang terpelihara dan mengancam keselamatan masyarakat dan lingkungannya;
- d melakukan gugatan rugi kepada Pemilik Bangunan Gedung atas kerugian yang diderita masyarakat akibat dari kelalaian pemilik di dalam melestarikan Bangunan Gedung: ganti
Bagian Kedelapan
Bentuk Peran Masyarakat dalam Pembongkaran Bangunan Gedung
BAB VI
Pasal 124

Peran Masyarakat dalam pembongkaran Bangunan Gedung dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. mengajukan keberatan kepada instansi yang berwenang atas rencana pembongkaran Bangunan Gedung yang masuk dalam kategori cagar budaya;
2. b . mengajukan keberatan kepada instansi yang berwenang atau Pemilik Bangunan Gedung atas metode pembongkaran yang mengancam keselamatan atau kesehatan masyarakat dan lingkungannya;
3. c melakukan gugatan ganti rugi kepada instansi yang berwenang atau Pemilik Bangunan Gedung atas kerugian yang diderita masyarakat dan lingkungannya akibat yang timbul dari pelaksanaan pembongkaran Bangunan Gedung;
4. d melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembongkaran Bangunan Gedung.
Bagian Kesembilan Tindak Lanjut
BAB VI
Pasal 125

Instansi yang berwenang wajib menanggapi keluhan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Pasal 121 dan Pasal 124 dengan melakukan kegiatan tindak lanjut baik secara teknis maupun secara administratif untuk dilakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
BAB VII - PEMBINAAN
Pasal 126

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.
7
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Penyelenggara Bangunan Gedung:
Bagian Kedua Pengaturan
BAB VII - PEMBINAAN
Pasal 127

- (1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan RTRW, RDTR, Peraturan Zonasi dan /atau RTBL serta dengan mempertimbangkan pendapat tenaga ahli di bidang penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- (3) Pemerintah Daerah menyebarluaskan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Penyelenggara Bangunan Gedung:
Bagian Ketiga Pemberdayaan
BAB VII - PEMBINAAN
Pasal 128

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Penyelenggara Bangunan Gedung.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan profesionalitas Penyelenggara Bangunan Gedung dengan penyadaran akan hak dan kewajiban dan peran dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung terutama di daerah rawan bencana.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pendataan, sosialisasi, penyebarluasan dan pelatihan di bidang penyelenggaraan Bangunan Gedung.
BAB VII - PEMBINAAN
Pasal 129

Pemberdayaan terhadap masyarakat yang belum mampu memenuhi persyaratan teknis Bangunan Gedung dilakukan bersama-sama dengan masyarakat yang terkait dengan Bangunan Gedung melalui:
- a. forum dengar pendapat dengan masyarakat;
2. b pendampingan pada saat penyelenggaraan Bangunan Gedung dalam bentuk kegiatan penyuluhan, bimbingan teknis, pelatihan dan pemberian tenaga teknis pendamping;
3. c pemberian bantuan percontohan rumah tinggal yang memenuhi persyaratan teknis dalam bentuk pemberian stimulan bahan bangunan yang dikelola masyarakat secara bergulir; dan/ atau
4. d bantuan penataan bangunan dan lingkungan yang serasi dalam bentuk penyiapan RTBL serta penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman.
Bagian Keempat Pengawasan
BAB VII - PEMBINAAN
Pasal 130

- Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini melalui mekanisme penerbitan IMB, Sertifikat Laik Fungsi (SLF) , dan surat persetujuan dan penetapan pembongkaran Bangunan Gedung:
- a dengan mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dalam pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pemerintah Daerah dapat melibatkan Peran Masyarakat:
- b . setiap tahapan penyelenggaraan Bangunan Gedung; dan pada
- dengan mengembangkan sistem pemberian penghargaan berupa tanda jasa dan / atau insentif untuk meningkatkan Peran Masyarakat.
BAB VIII - SANKSI
Pasal 131

- Setiap pemilik dan / atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, yang mengakibatkan lama 3 (tiga) tahun, dan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan dan penggantian kerugian yang diderita.
- (2) Setiap pemilik dan /atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, yang mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain atau mengakibatkan cacat seumur hidup diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari nilai bangunan dan penggantian kerugian yang diderita\_
- (3) Setiap pemilik dan / atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari nilai bangunan dan penggantian kerugian yang diderita.
- (4) Dalam proses peradilan atas tindakan sebagaimana dimaksud pada dan ayat (3) hakim memperhatikan pertimbangan TABG.
BAB VIII - SANKSI
Pasal 132

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan ini sehingga mengakibatkan bangunan tidak Laik Fungsi dapat dipidana kurungan, pidana denda dan penggantian kerugian
- (2) Pidana kurungan, pidana denda dan penggantian kerugian sebagaimana dimaksud (1) meliputi: pada ayat
- a. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 1% (satu seratus) dari nilai bangunan dan ganti kerugian jika mengakibatkan kerugian harta benda orang lain; per
4. b . Pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 2% (dua per seratus) dari nilai bangunan dan kerugian jika mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain sehingga menimbulkan cacat; ganti
5. C Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak 3% (tiga per seratus) dari nilai bangunan dan kerugian jika mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. ganti
7
BAB IX - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 133

- Penyidikan terhadap suatu kasus dilaksanakan setelah diketahui terjadi suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana bidang penyelenggaraan bangunan gedung berdasarkan laporan kejadian
- (2) Penyidikan dugaan tindak pidana bidang penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh penyidik umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 134

- 1) Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi dengan IMB sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dan IMB yang dimiliki sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini maka IMB yang dimilikinya dinyatakan tetap berlaku
- (2) Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi IMB sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, namun IMB yangdimiliki tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini maka Pemilik Bangunan Gedung wajib mengajukan permohonan revisi IMB, dan melakukan perbaikan (retrofitting) secara bertahap.
- (3) Bangunan Gedung yang sudah memiliki IMB sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, namun dalam proses pembangunannya tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam IMB, maka Pemilik Bangunan Gedung wajib mengajukan permohonan revisi IMB atau melakukan perbaikan (retrofitting) secara bertahap
- (4) Permohonan IMB yang telah masuk / terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diproses dengan disesuaikan pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. tetap
- (5) Bangunan Gedung yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini belum dilengkapi IMB , maka Pemilik Bangunan Gedung wajib mengajukan permohonan IMB.
- (6) Bangunan Gedung yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini belum dilengkapi IMB, dan bangunan yang sudah berdiri tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka Pemilik Bangunan Wajib mengajukan permohonan IMB dan melakukan perbaikan (retrofitting) secara bertahap.
- (7) Bangunan Gedung pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini belum dilengkapi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) , maka pemilik / Pengguna Bangunan Gedung wajib mengajukan permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) .
- (8) Permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang telah masuk / terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diproses dengan disesuaikan pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini
- (9) Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, namun Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang dimiliki tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka pemilik / Pengguna Bangunan Gedung wajib mengajukan permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) baru.
- (10) Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, namun kondisi Bangunan Gedung tidak Laik Fungsi, maka pemilik / Pengguna Bangunan Gedung wajib melakukan perbaikan (retrofitting) secara bertahap.
- (11) Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang dimiliki sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah
ini, maka Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang dimilikinya dinyatakan tetap berlaku.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 135

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan\_
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: 1/2015
PENJELASAN
Pasal 9

Ayat (1)

Bangunan Gedung hunian usaha permanen.Perubahan fungsi misalnya dari Bangunan Gedung fungsi hunian menjadi Bangunan Gedung fungsi usaha Perubahan klasifikasi misalnya dari Bangunan Gedung milik negara menjadi Bangunan Gedung milik badan usaha, atau Bangunan Gedung semi permanen menjadi Bangunan Gedung permanen. Perubahan fungsi dan klasifikasi misalnya semi permanen menjadi Bangunan GedungAyat (2)Perubahan dari dan / atau klasifikasi ke fungsi dan / atau klasifikasi yang lain akan menyebabkan perubahan persyaratan yang harus dipenuhi, karena sebagai contoh persyaratan administratif dan teknis Bangunan Gedung fungsi hunian klasifikasi permanen jelas berbeda dengan persyaratan administratif dan teknis untuk Bangunan Gedung fungsi hunian klasifikasi semi permanen; atau persyaratan administratif dan teknis Bangunan Gedung fungsi hunian klasifikasi permanen jelas berbeda dengan persyaratan administratif dan teknis untuk Bangunan Gedung fungsi usaha (misalnya toko) klasifikasi permanen. Perubahan fungsi (misalnya dari fungsi hunian menjadi fungsi usaha) harus dilakukan melalui proses izin mendirikan Bangunan Gedung baru. Sedangkan untuk perubahan klasifikasi dalam fungsi yang sama (misalnya dari fungsi hunian semi permanen menjadi hunian permanen) dapat dilakukan dengan revisi / perubahan pada izin mendirikan Bangunan Gedung yang telah ada.Ayat (3) Cukup jelas.Ayat (4) Cukup jelas.Ayat (5) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Ayat (3) Cukup jelas\_Ayat (4)Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan yaitu peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan prasarana umum, sumber air, jaringan tegangan tinggi, kebencana-alaman, dan perhubungan serta peraturan turunannya yang berkaitan. dayaAyat (5)Cukup jelas\_
PENJELASAN
Pasal 17

Ayat (1)

Fungsi Bangunan Gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan lokasi sebagai akibat perubahan RTRW RDTR, dan/ atau RTBL dilakukan penyesuaian paling lama 5 (lima) tahun, kecuali untuk rumah tinggal tunggal paling lama 10 (sepuluh) tahun, sejak pemberitahuan penetapan RTRW oleh pemerintah daerah kepada Pemilik Bangunan Gedung.Ayat (2)Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" yaitu peraturan perundang-undangan mengenai ganti rugi atau keperdataan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PENJELASAN
Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas .Ayat (2)609) , dan rendah (lebih kecil dari 30%) . padat pusat kota KDB tinggi dan/atau sedang, sedangkan untuk renggang dan/atau fungsi ditetapkan KDB rendah.Penetapan KDB untuk suatu kawasan yang terdiri atas beberapa kaveling/ persil dapat dilakukan berdasarkan pada perbandingan total luas Bangunan Gedung terhadap total luas kawasan dengan tetap mempertimbangkan peruntukan atau fungsi kawasan dan daya dukung lingkungan Penetapan KDB dibedakan dalam tingkatan KDB tinggi (lebih besar dari 60% sampai dengan 100%), sedang (30% sampai dengan Untuk daerah /kawasan dapat ditetapkan daerah /kawasan resapanAyat (3)Penetapan KLB untuk suatu kawasan yang terdiri atas beberapa kaveling/ persil dapat dilakukan berdasarkan pada perbandingan total luas Bangunan Gedung terhadap totalluas kawasan dengan tetap mempertimbangkan peruntukan atau fungsi kawasan dan daya dukung lingkungan.Penetapan ketinggian bangunan dibedakan dalam tingkatan ketinggian: bangunan rendah (jumlah lantai Bangunan Gedung sampai dengan 4 lantai) , bangunan sedang (jumlah lantai Bangunan Gedung 5 lantai sampai dengan 8 lantai), dan bangunan tinggi (jumlah lantai bangunan lebih dari 8 lantai) .Ayat (4) Cukup jelas.Ayat (5) Cukup jelas.Ayat (6)Yang dimaksud dengan "diatur sementara' adalah peraturan bupati / walikota mengenai ketentuan intensitas Bangunan Gedung diberlakukan sebagai dasar pemberian persetujuan mendirikan Bangunan Gedung sampai RTRW , RDTR dan/ atau RTBL untuk lokasi bersangkutan ditetapkan.
PENJELASAN
Pasal 19 Ayat (1)

Penetapan KDB dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keandalan Bangunan Gedung; keselamatan dalam hal bahaya kebakaran, banjir, air pasang, dan/atau tsunami; kesehatan dalam hal sirkulasi udara, pencahayaan, dan sanitasi; kenyamanan dalam hal pandangan, kebisingan, dan getaran; kemudahan dalam hal aksesibilitas dan akses evakuasi; keserasian dalam hal perwujudan wajah kota; ketinggian bahwa makin tinggi bangunan jarak makin besar .Yang dimaksud dengan dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menampung kegiatan dan segala akibat / dampak yang ditimbulkan yang ada di dalamnya, antara lain kemampuan resapan ketersediaan air bersih, volume limbah yang ditimbulkan dan transportasi. "daya daya air,Penetapan KDB dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keamanan misalnya pertimbangan keamanan pada daerah istana kepresidenan, sehingga ketinggian Bangunan Gedung di sekitarnya tidak boleh melebihi ketinggian tertentu. Juga untuk pertimbangan keselamatan penerbangan, sehingga untuk Bangunan Gedung yang dibangun di sekitar pelabuhan udara tidak diperbolehkan melebihi ketinggian tertentu. pulaDalam hal pemilik tanah memberikan sebagian area tanahnya untuk kepentingan umum, misalnya untuk taman atau prasarana / sarana publik lainnya, maka pemilik bangunan dapat diberikan kompensasi / insentif oleh pemerintah daerah Kompensasi dapat berupa kelonggaran KLB (bukan KDB) , sedangkan insentif dapat berupa keringanan pajak atau retribusi.Ayat (2) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Letak Garis Sempadan Bangunan Gedung terluar untuk daerah sepanjang sungai /danau, diperhitungkan berdasarkan kondisi sungai, letak sungai, dan fungsi kawasan, serta diukur dari tepi sungai. Penetapan Garis Sempadan Bangunan Gedung sepanjang sungai, yang juga disebut sebagai sempadan sungai, dapat digolongkan dalam: garisLetak Garis Sempadan Bangunan Gedung terluar untuk daerah di sepanjang jalan, diperhitungkan berdasarkan lebar daerah milik jalan dan peruntukan lokasi, serta diukur dari batas daerah milik jalan- garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan, perhitungan besaran garis sempadan dihitung sepanjang kaki tanggul sebelah luar.- sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan, perhitungan garis sempadan sungai didasarkan pada besar kecilnya sungai, dan ditetapkan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan. garis- garis sempadan sungai bertanggul dalam kawasan perkotaan, perhitungan besaran garis sempadan dihitung sepanjang kaki tanggul sebelah luar.- garis sempadan sungai tidak bertanggul dalam kawasan perkotaan, perhitungan garis sempadan sungai didasarkan pada kedalaman sungai.- garis sempadan sungai yang terletak di kawasan lindung, perhitungan sempadan sungai didasarkan pada fungsi kawasan lindung; besar-kecilnya sungai, dan pengaruh pasang surut air laut pada sungai yang bersangkutan. garisLetak Garis Sempadan Bangunan Gedung terluar untuk daerah pantai, diperhitungkan berdasarkan kondisi pantai, dan fungsi kawasan, dan diukur dari garis pasang tertinggi pada pantai yang bersangkutan.- kawasan pantai budidaya/ non-lindung, perhitungan garis sempadan pantai didasarkan pada tingkat kelandaian / keterjalan pantaiPenetapan Garis Sempadan Bangunan Gedung yang terletak di sepanjang pantai, yang selanjutnya disebut sempadan pantai, dapat digolongkan dalam:- kawasan pantai lindung, garis sempadan pantainya minimal 100 m dari pasang tertinggi pada pantai yang bersangkutan. garisPertimbangan keselamatan dalam penetapan garis sempadan meliputi pertimbangan terhadap bahaya kebakaran, banjir, air pasang, tsunami, dan / atau keselamatan lalu lintas.Letak Garis Sempadan Bangunan Gedung terluar untuk daerah sepanjang jalan kereta api dan jaringan tegangan tinggi, mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.Pertimbangan kesehatan dalam penetapan sempadan meliputi pertimbangan dan sanitasi garisAyat (3) Cukup jelas.Ayat (4) Cukup jelasAyat (5) Cukup jelas.Ayat (6) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24

Ayat (1)

Pertimbangan keselamatan dalam hal bahaya kebakaran, banjir, air pasang; dan/atau tsunami; Pertimbangan kesehatan dalam hal sirkulasi udara, pencahayaan, dan sanitasi Pertimbangan kenyamanan dalam hal pandangan, kebisingan, dan getaran. Pertimbangan kemudahan dalam hal aksesibilitas dan akses evakuasi; keserasian dalam hal perwujudan wajah kota; ketinggian bahwa makin tinggi bangunan jarak bebasnya makin besar .Ayat (2) Cukup jelas.Ayat (3) Cukup jelas.Ayat (4)Dalam hal ini jaringan utilitas umum yang terletak di bawah permukaan tanah, antara lain jaringan telepon, jaringanlistrik, jaringan gas, dll. yang melintas atau akan dibangun melintas kaveling/ persil / kawasan yang bersangkutan\_Ayat (5) Cukup jelas.Ayat (6) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26 Ayat (1)

Pertimbangan kaidah pelestarian yang menjadi dasar pertimbangan utama ditetapkannya kawasan tersebut sebagai cagar budaya, misalnya kawasan cagar budaya yang Bangunan Gedungnya berarsitektur cina, kolonial, atau berarsitektur melayu.Pertimbangan terhadap estetika bentuk dan karakteristik arsitektur dan lingkungan yang ada di sekitar Bangunan Gedung dimaksudkan untuk lebih menciptakan kualitas lingkungan, seperti melalui harmonisasi nilai dan gaya arsitektur, penggunaan bahan, warna dan tekstur eksterior Bangunan Gedung, serta penerapan penghematan energi pada Bangunan Gedung:Ayat (2) Cukup jelas .Ayat (3) Cukup jelas.Ayat (4)Misalnya suatu kawasan ditetapkan sebagai kawasan berarsitektur melayu, atau suatu ditetapkan sebagai kawasan berarsitektur modern Tim ahli misalnya arsitektur, pemuka adat setempat budayawan Pendapat publik, khususnya masyarakat yang tinggal pada kawasan yang bersangkutan dan sekitarnya, dimaksudkan agar ikut membahas, menyampaikan pendapat, menyepakati, dan melaksanakan dengan kesadaran serta ikut memiliki. Pendapat publik diperoleh melalui proses Dengar Pendapat Publik, atau forum dialog publik. pakar
PENJELASAN
Pasal 29 Ayat (1)

Persyaratan daerah resapan berkaitan dengan pemenuhan persyaratan minimal koefisien daerah hijau yang harus disediakan, sedangkan akses penyelamatan untuk bangunan umum berkaitan dengan penyediaan akseskendaraan penyelamatan, seperti kendaraan pemadam kebakaran dan ambulan, untuk masuk ke dalam tapak Bangunan Gedung yang bersangkutan.Ayat (2) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 39 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (Zukup jelas.Ayat (3)Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" yaitu peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, serta peraturan turunannya yang berkaitan. hidup, yaitu
PENJELASAN
Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan "stabil" adalah kondisi struktur Bangunan Gedung yang tidak mudah terguling, miring, atau tergeser selama umur bangunan yang direncanakan.Yang dimaksud dengan "kuat /kokoh" adalah kondisi struktur Bangunan Gedung yang kemungkinan terjadinya kegagalan struktur Bangunan Gedung sangat kecil, yang kerusakan strukturnya masih dalam batas-batas persyaratan teknis yang masih dapat diterima selama umur bangunan yang direncanakan.Yang dimaksud dengan 'persyaratan kelayanan (serviceability) adalah kondisi struktur Bangunan Gedung yang selain memenuhi persyaratan keselamatan juga memberikan rasa aman, nyaman, dan selamat bagi pengguna.Dalam hal Bangunan Gedung menggunakan bahan bangunan prefabrikasi, bahan bangunan prefabrikasi tersebut harus dirancang sehingga memiliki sistem sambungan yang baik dan andal, serta mampu bertahan terhadap gaya angkat pada saat pemasanganYang dimaksud dengan "keawetan struktur" adalah umur struktur yang panjang (lifetime) sesuai dengan rencana, tidak mudah rusak, aus, lelah (fatigue) dalam memikul beban.Perencanaan struktur juga harus mempertimbangkan ketahanan bahan bangunan terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh cuaca, serangga perusak dan/atau jamur keandalan Bangunan Gedung sesuai umur layanan teknis yang direncanakan.Yang dimaksud dengan beban muatan tetap adalah beban muatan mati atau berat sendiri Bangunan Gedung dan beban muatan hidup yang timbul akibat fungsi BangunanYang dimaksud dengan beban muatan sementara selain gempa dan angin, termasuk beban muatan yang timbul akibat benturan atau dorongan angin, dan lain-lain\_Daktail merupakan kemampuan struktur Bangunan Gedung untuk mempertahankan kekuatan dan kekakuan yang cukup, sehingga struktur gedung tersebut tetap berdiri walaupun sudah berada dalam kondisi di ambang keruntuhan.Ayat (3) Cukup jelas.Ayat (4) Cukup jelas.Ayat (5) Cukup jelas\_Ayat (6) Cukup jelas .Ayat (7) Cukup jelas.Ayat (8) Cukup jelas.Ayat (9) Cukup jelas .Ayat (10) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 45

Ayat (1)

Sistem proteksi pasif merupakan proteksi terhadap penghuni dan harta benda berbasis pada rancangan atau pengaturan komponen arsitektur dan struktur Bangunan Gedung sehingga dapat melindungi penghuni dan harta benda dari kerugian saat terjadi kebakaran. Pengaturan komponen arsitektur dan struktur Bangunan Gedung antara lain dalam penggunaan bahan bangunan dan konstruksi yang tahan kompartemenisasi dan pemisahan, dan perlindungan pada bukaan\_ Sistem proteksi aktif merupakan proteksi harta benda terhadap bahaya kebakaran berbasis pada penyediaan peralatan yang dapat bekerja baik secara otomatis maupun secara manual digunakan oleh penghuni atau petugas pemadam dalam melaksanakan operasi pemadaman. Penyediaan peralatan pengamanan kebakaran sebagai sistem proteksi antara lain penyediaan sistem deteksi dan alarm kebakaran, hidran kebakaran di luar dan dalam Bangunan Gedung, alat pemadam api ringan, dan / atau sprinkler . Dalam hal pemilik rumah tinggal tunggal bermaksud melengkapi Bangunan Gedungnya dengan sistem proteksi dan / atau aktif, maka harus memenuhi persyaratan perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sesuai pedoman dan Standar Teknis yang berlaku. api, aktif pasifAyat (2) Cukup jelas.Ayat (3) Cukup jelas .Ayat (4) Cukup jelas.Ayat (5) Cukup jelas.Ayat (6)Yang dimaksud dengan 'peraturan perundang-undangan yaitu peraturan perundang-undangan mengenai telekomunikasi UU No. 32 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan PP No. 53 Tahun 2000 tentang Telekomunikasi Indonesia, serta serta peraturan turunannya yang berkaitan\_ yaituAyat (7) Cukup jelas.Ayat (8)Yang dimaksud dengan fungsi, klasifikasi luas, jumlah lantai dan/ atau jumlah penghuni tertentu harus mempunyai unit manajemen proteksi kebakaran Bangunan Gedung adalah:- a. bangunan umum termasuk apartemen, yang berpenghuni minimal 500 orang, atau yang memiliki luas minimal 5.000 m? atau mempunyai ketinggian Bangunan Gedung lebih dari 8 lantai;2. C khusus bangunan industri yang menggunakan, menyimpan, atau memroses bahan berbahaya dan beracun atau bahan cair dan gas mudah terbakar, atau yang memiliki luas bangunan minimal 5.000 m?3. b khusus bangunan rumah sakit yang memiliki lebih dari 40 tempat tidur rawat inap; terutama dalam mengidentifikasi dan mengimplementasi-kan secara proaktif proses penyelamatan jiwa manusia;
PENJELASAN
Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas .Ayat (2)Bukaan permanen adalah bagian pada dinding yang terbuka secara tetap untuk memungkinkan sirkulasi udara.Ayat (3) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas .Ayat (2) Cukup jelasAyat (3)Yang dimaksud dengan 4 peraturan perundang undangan yaitu peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan kualitas air minum, yaitu PP No. Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Pengolahan Air Minum dan Permen Kesehatan No. 907 tahun 2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.Huruf a.Huruf bCukup jelas.Huruf c. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 63 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Yang dimaksud dengan "manusia berkebutuhan khusus" antara lain adalah manusia lanjut usia, penderita cacat fisikanak-anak, cacat fisik sementara. tetap,Ayat (4)Cukup jelas .Ayat (5) Cukup jelasAyat (6) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "prasarana dan/atau sarana umum seperti jalur kanal atau jalur hijau atau sejenisnya.Ayat (2) Cukup jelas.Ayat (3)Yang dimaksud dengan "di bawah air" yaitu Bangunan Gedung yang dibangun berada di bawah permukaan air. Yang dimaksud dengan "di atas air" yaitu Bangunan Gedung yang dibangun berada di atas permukaan air, baik secara mengapung (mengikuti naik-turunnya muka maupun menggunakan panggung (tidak mengikuti naik-turunnya muka air) . air)Ayat (4)Yang dimaksud dengan "daerah hantaran udara listrik tegangan tinggi atau ekstra tinggi atau ultra tinggi" adalah area di sepanjang jalur SUTT, SUTET atau SUTUT termasuk batas jalur sempadannya.huruf aCukup jelas.huruf b.Cukup jelas.huruf c.Cukup jelas.huruf d.Yang dimaksud dengan 'peraturan perundang undangan yaitu peraturan perundang-undangan mengenai pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi; yaitu Surat Keputusan Bersama 4 Menteri (Menteri Dalam Negeri nomor 18 Tahun 2009, Menteri Pekerjaan Umum nomor 07 PRT/M/2009, Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 3/P/2009 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 3/P/2009) tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi\_5Huruf eCukup jelas.huruf f.Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 81

Cukup jelas.

dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 3/P/2009) tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.huruf f.Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 78 Cukup jelas\_

jelas.
PENJELASAN
Pasal 83

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.Ayat (3)dimaksud dengan 'peraturan perundang-undangan" yaitu peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi yaitu UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, serta peraturan turunannya yang berkaitan. YangAyat (4)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 88

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'pendataan Bangunan adalah kegiatan inventarisasi data umum, data teknis, data status riwayat dan gambar legger bangunan ke dalam database Bangunan Gedung.Ayat (2) Cukup jelas.Ayat (3) Cukup jelas.Ayat (4) Cukup jelas.Ayat (5) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" yaitu peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi; yaitu UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, serta peraturan turunannya yang berkaitan.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas .Ayat (2)Yang dimaksud dengan 'peraturan perundang-undangan" yaitu peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi, yaitu UU No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, serta peraturan turunannya yang berkaitan.Ayat (3)Cukup jelas .Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)
PENJELASAN
Pasal 96

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan yaitu peraturan perundang-undangan mengenai cagar budaya, yaitu UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya serta peraturan turunannya yang berkaitan

Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2) Cukup jelasAyat (3) Cukup jelas .Ayat (4) Cukup jelas.Ayat (5)Yang dimaksud dengan "instansi terkait" adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung yang dilindungi dan dilestarikan.Ayat (6) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 97

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'peraturan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan mengenai cagar budaya, yaitu UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya serta peraturan turunannya yang berkaitan yaituAyat (2) Cukup jelasAyat (3) Cukup jelas.Ayat (4) Cukup jelas.Ayat (5)Ayat (6)Cukup jelas.Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 99 Cukup jelas.

PasalCLOQP \_ jelas.
PENJELASAN
Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2) Cukup jelas.Ayat (3) Cukup jelas.Ayat (4) Cukup jelas.Ayat (5)Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan antara lain adalah UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, PP Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penangulangan Bencana, Keputusan Presiden Nomor tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi serta peraturan turunannya yang berkaitan.
PENJELASAN
Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2) Cukup jelas .Ayat (3)Yang dimaksud dengan fasilitas penyediaan air bersih adalah penyediaan air bersih yang kualitasnya memadai untuk diminum serta digunakan untuk kebersihan pribadi atau rumah tangga tanpa menyebabkan risiko bagi kesehatan. Yang dimaksud dengan fasilitas sanitasi adalah fasilitas kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan saluran air (drainase), pengelolaan limbah cair dan/atau padat; pengendalian vektor dan pembuangan tinja.Ayat (4) Cukup jelas .
PENJELASAN
Pasal 106

Ayat (1)

Penentuan kerusakan Bangunan Gedung dilakukan oleh Pengkaji Teknis adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca-bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.Ayat (3)Yang dimaksud rumah masyarakat adalah rumah tinggal berupa rumah individual atau rumah bersama yangberbentuk Bangunan Gedung dengan fungsi sebagai hunian warga masyarakat yang secara fisik terdiri atas komponen Bangunan Gedung, pekarangan atau tempat berdirinya bangunan dan utilitasnya.dimaksud dengan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat adalah bantuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang rusak akibat bencana agar dapat dihuni kembali.## Ayat (4)Bantuan perbaikan disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Daerah.Ayat (5)Cukup jelasAyat (6) Cukup jelas .Ayat (7) Cukup jelas.Ayat (8)Cukup jelas.Ayat (9)Yang dimaksud dengan pejabat pemerintahan di tingkat paling bawah adalah Kepala Kecamatan atau Kepada Kelurahan / Desa.## Ayat (10)- masyarakat mendapatkan akses pada proses pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi rumah di wilayahnya;Proses Peran Masyarakat dimaksudkan agar:- masyarakat dapat bermukim kembali ke rumah asalnya yang telah direhabilitasi;- C. masyarakat membangun rumah sederhana sehat dengan dilengkapi dokumen IMB.Ayat (11)Cukup jelas.Ayat (12) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Dalam hal di daerah bersangkutan tidak tersedia tenaga ahli yang berkompeten untuk ditugaskan sebagai anggota TABG, maka dapat diangkat tenaga ahli dari daerah lain\_Ayat (3) Cukup jelas.Ayat (4) Cukup jelas.Ayat (5) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 113

huruf a

Cukup jelas.huruf bCukup jelas.huruf cCukup jelas huruf dYang dimaksud dengan "pengajuan Gugatan Perwakilan" adalah gugatan perdata yang diajukan oleh sejumlah orang (dalam jumlah tidak banyak misalnya satu atau dua orang) sebagai perwakilan kelas mewakili kepentingan dirinya sekaligus sekelompok orang atau pihak yang dirugikan sebagai korban yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antar wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud
PENJELASAN
Pasal 115

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "menjaga ketertiban" adalah sikap perseorangan untuk ikut menciptakan ketenangan, kebersihan dan kenyamanan serta sikap mencegah perbuatan kelompok yang mengarah pada perbuatankriminal dengan melaporkannya kepada yang berwenang. pihakYang dimaksud dengan "mengganggu penyelenggaraan Bangunan Gedung" adalah perbuatan perseorangan atau kelompok yang menjurus pada perbuatan negatif yang berpengaruh pada proses penyelenggaraan Bangunan Gedung seperti menghambat jalan masuk ke lokasi atau meletakkan benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan manusia dan lingkungan.Yang dimaksud dengan "mengurangi tingkat keandalan Bangunan Gedung" adalah perbuatan perseorangan atau kelompok yang menjurus pada perbuatan negatif yang dapat berpengaruh keandalan Bangunan Gedung seperti merusak, memindahkan dan / atau menghilangkan peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung:Ayat (2) Cukup jelas.Ayat (3) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 118

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.Ayat (3)Masyarakat yang diundang dapat terdiri atas perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, masyarakat ahli, dan/atau masyarakat hukum adat.Ayat (4) Cukup jelas.Ayat (5) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 119 Ayat (1) Cukup jelas .

Ayat (2) Cukup jelas.Ayat (3ang dimaksud dengan "hukum acara Gugatan Perwakilan" yaitu Surat Edaran Makamah Agung Nomor 1 tahun 2002 tentang Hukum Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.Ayat (4) Cukup jelas.Ayat (5)Bantuan pembiayaan oleh Pemeritah Daerah pada Gugatan Perwakilan dapat dilakukan misalnya apabila gugatan tersebut mewakili rakyat miskin yang menggugat kelompok tertentu yang secara ekonomi lebih kuat.
PENJELASAN
Pasal 135 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR .31
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 70 TAHUN 2013
TENT ANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALA) PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat ( 1) huruf g dan Pasal 30 Peraturan Bupati Sintang Nornor 49 Tahun 2008 tentang Susunan Organsiasi Dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sintang dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPf). Badan; Menimbang
- b. bahwa dengan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang optimal, sehingga dapat meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan petani, memudahkan tugas koordinasi penyuluhan antara kecamatan dan desa dan pelaksanaan tugas operasional penyuluhan lainnya;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b dan dalam rangka untuk melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten Sintang di bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Badan Di lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sintang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan Dan Kehutanan pada Badan Pelaksarm Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sintang.
1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Pe t . ne apan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 195 3 t . . en tang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Le b Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nornor 9) m bar � (Le b se aga1 Undang-Undang m a.ran Negara Republik I d . 1820). n onesu, Nornor ,
2. Undang-Undang ...
2. Pokok-Pokok Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang . T nun Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia a blik 1974 Nomor 55 Tambahan lembaran Negara Repu I ' ah d · bah dengan Indonesia Nomor 3041) sebagaimana tel iu Undang-Undang Nomor 43 'I'arnrn 1999 (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 teritang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dan Korupst, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahart Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286);
5. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4578); an
11. Peraturan
11. T hun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 79 a Penyelenggaraan P d bi D n Pengawasan · e oman Pem maan a R blik Indonesia Pemerintah Daerah (Lembaran Negara iu baran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tarnbahan m Republik Indonesia Nomor 4593);
12. 38 T rrun 2007 tentang Peraturan Pemerintah Nom\_or a Pemerintah, Pembagian Urusan Pemermtahan Anta � a D ah · · D Pemenntahan aer Pemerintahan Daerah Provmsi, an blik Indonesia Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repu N Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia Nomor 473 7);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Ka bu paten Sin tang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Dae rah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 ten tang Urusan Pemerintahan Ka bu paten Sin tang (Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 2008 Nomor 1, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran \_Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2) sebagrumana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintan Nomor 5); g
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSAN TEKNIS BALA! PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DA � KEHUTANAN PADA SADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAH ANAN
- Menetapkan PANGAN KABUPATEN SINTANG
N/A
Pasal 1

Dalarn Peraturun Bupati ini yang dimuksud dengan :
- l. Dueruh uduluh Kabupatcn Sintang;
3. Bupati adalah Bupati Sintang;
3. 2 Pcmcr intah D h k t Daerah scbagai unsur · aera adalah Bupati clan Perang a u penye::lcnggara Pemerintuh Daeruh:
'
4. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan Dan Ketahanan Pangan adalah Sadan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kchutanan Dan Kctahanan Pangan Kabupatcn Sintang;
5. Kepala Sadan adalah Kepala Sadan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Penkunan, Kehutunun Dun Ketuhnnun Pangan Kabupaten Sintang;
7. Balai Penyuluhan Pertaruan Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Smtang yang selanjutnya disingkat 0 (BP3K) adalah Unit Pelaksana Teknis Sadan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sintang.
6. Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) adalah unit pelaksana opera sional Sadan/ Lembaga Teknis Operasional Daerah Kabupaten Sintang; .
8. Kepala Balai adalah Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sintang;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintahan.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas,tanggung jawab,wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalarn pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
11. Jabatan Fungsional umum adalah kedudukan yang menunjukan tugas,tanggung jawab,wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta dalam melaksanakan tugasnya mendasarkan perintah atau petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan.
13. Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan yang selanjutnya disebut pcnyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan man:ipu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses inforrnasi pasar, tekn.ologi, permodaJan, dan sumberdaya Jainnya. Sebagai upaya u\_ntuk menmgkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendap � tan. dan keseJ � hteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestanan lmgkungan hidup;
12. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintahan dan atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan;
11. 14 \_ Pertanian yang mencakup Tanaman Pangan.' Hortikultura, Perkebunan, dan Perternakan yang selanjutnya d1seb � t Pertan � an adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tam, agro mdu\_stn, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan surnber daya alam hayati d\_alam agro ekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan . untuk mendapatkan rnanfaat sebesar-besarnya b · rnanajemen agi kesejahteraan masyarakat; .
15. Perikanan adalah semua keg1atan yang ?erhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan d � n hngkungannya secara berkelanjutan mulai dari pra produksi, produ � s,, pengol\_ahan. sampai dengan pemasara � ilak kan dalam suatu srstern bisnis penkanan· yang di sana '
16. Kehutanan ...
16. t dengan hutan, Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut pau rpadu dan ka h . kan secara te wasan utan, dan hasil hutan yang d1selenggara \_ berkelanjutan;
18. pengolah ikan, be � erta keluarga intinya: \_ h PNS adalah Penyuluh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyulu h k pegawai negeri sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang, \_d � n k a secara penuh oleh pejabat yang berw � nang pada satuan organisas1 ling up pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan·
17. yang Pelaku utama kegiatan pertanian perikanan, dan kehutanadi:1 ,,;tar . · di dalam dan i seiu selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat 1 . ik n k h mbud1daya 1 a · awasan . utan. Petani, pekebun, petemak, ne\ayan, pe ,
19. Penyuluh pertanian penyuluh perikanan atau penyuluh kchutanan, baik penyuluh PNS, swas'ta, maupun swadaya, � ang selanjutnya disebut pen � luh adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan;
21. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam � s � anya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya serrdiri mau dan mampu menjadi penyuluh;
20. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan;
22. Materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh\_ para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonorni, hukum, dan kelestarian lingkungan;
24. Rekomendasi adalah pemberian persetujuan terhadap teknologi yang akan digunakan sebagai materi penyuluhan;
23. Program penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut program penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan;
BAB Ii - PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan di Kabupaten Sintang.
- (2) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan nama dan wilayah kerja sebagai berikut:
- a. Balai Penyuluhan Pertani&lt;:'-n· Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) KETUNGAU berkedudukan di � e\_camatan Ketungau Hilir dengan wilayah kerja Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Ketungau Hulu.
- b. Balai Penyuluhan Pertanian, � e � i � anan, dan Kehutanan (BP3K) BINJAI berkedudukan di Kecamatan BmJa1 Hulu dengan wilayah kerja Kecamatan Binjai Hulu.
- c. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) KELAM berkedudukan di Kecamatan Kelam Permai dengan wilayah kerja Kecamatan Kelam Permai dan Kecamatan Dedai.
- d. Balai Penyuluhan Pertanian,KPerik � \_a l \_n, ddan Kehutanan (BP3K) KA YAN berkedudukan di Kecamatan ayan I Ir engan wilayah kerja Kecamatan K H . 1 . dan Kecamatan Kayan H11lu. ayan 1 ir ;
- . tanan (BP3K) SINTANG e. Balru Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Keh':11 ah kerja Kecarnatan berkedudukan di Kecamatan Sintang dengan WI ay Sintang dan Kecamatan Sungai Tebelian.
- . nan (BP3K) SEPAUK Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Keh\_uta Ker·a Kecamatan berkedudukan di Kecamatan Sepauk dengan Wilayah 1 Sepauk dan Kecamatan Tempunak. f.
- . (BP3K) SERA W Al g. Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan, dan Kehutanan . t n berkedudukan di Kecamata � Serawai dengan Wilayah KerJa Kecama a Serawai dan Kecamatan Ambalau.
BAB Ill - KEDUDUKAN
Pasal 3

Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan adalah Unit Pelaksana · ' ' · K h t an dan Tekms pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Penkanan, e u an Ketahanan Pangan yang bertanggung jawab menyelenggarakan penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan di wilayah kerjanya.
- (1) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugasnya wajib berkoordinasi dengan Carnal di wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Balai dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB Ill - KEDUDUKAN
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan, dan Kehutanan terdiri dari :
- a. Kepala BP3K;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan dan Struktur Organisasi Balai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mempunyai tu as me!aksanakan fasilitasi penyusunan programa penyuluhan pertanian, perikan!n, dan kehutanan berdasark � n progran:ia penyuluhan per � anian desa, penyediaan dan penyebaran informas1 tekno!ogi, proses pembelaJaran, percontohan dan pengembangan model us � a tam bagi petaru dan pelaku usaha pertanian perikanan dan kehutanan lamnya, serta menjadi satuan administrasi pangkal bagi para penyuluh di kecamatan.
I
1
. d dalam Pasal 6, Balai Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d1maJt:su f· ngsi : Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan menyelenggarakan\_ l:.J
- b. pelaksanaan penyuluhan berdasarkan programa penyuluh; . b. an di d · · oduks1 pem 1aya c. penye iaan an penyebaran informasi teknolop, sarana pr ' dan pasar; · ku
2. dengan ' ' K ma tan seja an a. penyusunan programa penyuluhan pada tingkat eca program penyuluhan kabupaten·
3. 1 d I k r. · · . d n kemitraan pe a · pe a sanaan ,as1htas1 pengembangan kelembagaan a utama dan pelaksana usaha· I h
- f. pelaksanaan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan modal usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. pelaksanaan fasilitasi pe � ingkatan kapasitas Penyuluh PNS, Penyu u Swadaya dan Penyuluh Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
BAB Ill - KEDUDUKAN
Pasal 8

Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan merupakan tempat pertemuan para penyuluh pelaku utama, dan pelaku usaha.
Bagian Kedua
Kepala BP3K
Pasa19
Kepala BP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal S ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinir, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan berdasarkan kebijaksanaan teknis dan petunjuk dari Kepala Sadan baik umum maupun teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB Ill - KEDUDUKAN
Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala BP3K menyelenggarakan fungsi:
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada lingkup bidang tugasnya;
- a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan teknis operasional dan/ a tau penunjang pada lingkup bidang tugasnya;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada lingkup bidang tugasnya;
- e. pelaksanaan kunjungan\_ dan supervisi penyelen � a � aan penyuluhan terhadap Penyuluh Pertanian, Penkanan, dan Kehutanan di wilayah kerjanya·
- d. pelaksanaan pemantaua � , peng � wasan, dan pengendalian tugas teknis operasional ctan/ atau tekms penunJa? � pada lmgkup bidang tugasnya;
- f. penyelenggaraan pertemuan Penyulu\_h Pertanian di BP3K secara be;kala;
- h. pemberian pelayanan terh � dap � e � u\_d � an akses pelaku utarna dan pelaku usaha ke sumber mforrnasi. te o ogi, arga pasar dan sumber daya lainnya k agar mere a dapat mengembangkan usahanya;
- g. pelaksanaan analisis da � penyelesaian masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usahanya;
- l k h dap bawahan; pea sanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan ter a as teknis J.
- dengan k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sadan sesuai bidang tugasnya.
- pelaks � naan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tug a· dan operasional dan/ atau teknis penunjang pada lingkup bidang tugasny '. j.
Bagian Ketiga
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
BAB Ill - KEDUDUKAN
Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat {l) huruf b, rnernpuriyai tugas melaksanakan urusan administrasi ketatausahaan, aparatur, keuangan dan arsip.
BAB Ill - KEDUDUKAN
Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana, program kerja dan jadwal kegiatan tata usaha sebagai pedoman pelaksanan tugas;
- c. pemberian bimbingan dan pembinaan administrasi pegawai melalui pembuatan penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar Jainnya yang berkaitan dengan kepegawaian guna meningkatkan disiplin pegawai;
- b. penyelenggaraan kegiatam administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokalan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan BP3K;
- d. pengawasan dan pengendalian penggunaan sarana dan prasarana BP3K agar digunakan sesuai kebutuhan;
- e. pemeriksaan kondisi dan jumlah barang inventaris guna mengetahui kesesuaian dengan daftar inventaris barang;
- f. penyelenggaraan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemuktahiran data yang berkaitan dengan tata usaha sebagai bahan informasi dan analisis;
- g. pelaksanaan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, derigan Jembaga masyarakat dan atau masyarakat terkait secara formal maupun informal guna mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas ;
1. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja;
- h. penyampaian informasi kebijakan teknis BP3K kepada pihak yang berkenpentingan untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis;
- J. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Tata Usaha kepada atasan sebagai pertanggungiawaban ke � 1ata\_n; dan
- k. pelaksanaan tugas Iain yan\_g diberikan ol\_eh atasan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapa1an tujuan orgarusasi.
Bagian Keernpat
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB Ill - KEDUDUKAN
Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1 ) huruf c, mempunyai tuga � melaksanakan sebagian tugas Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Penkanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan sesuai dengan keahlian dan keteramp1lannya
BAB Ill - KEDUDUKAN
Pasal 14

- 1 K I k J . di aksud dalam Pasa .' dr tam (I) e ompo abatan Fungsional sebagrumana irn . 1 g terbagi a d . . I . f gs10na yara an sej trrn ah tenaga dalam jenjang Jabatan un mpilannya. b b · k I k hi' n dan ketera er agai e ompok sesuai dengan bidang ea ia
l
3
terdiri
- . . kan sifat, jenis dan (2) Jems dan Iumlah jabatan fungsional ditentukan berdasar beban kerja.
- . d an peraturan (3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional diatur sesuai eng perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - ESELONERING
Pasal 15

- (1) Kepala BP3K adalah rnerupakan jabatan struktural eselon IV A.
2. (2 Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV 8 ·
BAB VII - TATA KERJA
Pasal 16

Kepala BP3K dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
BAB VII - TATA KERJA
Pasal 17

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BP3K.
BAB VII - TATA KERJA
Pasal 18

Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masingmasing dipimpin oleh pejabat fungsional dan ditunjuk oleh Kepala Badan.
BAB VII - TATA KERJA
Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BP3K, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan Horizontal baik di dalam Jingkungan kerja masing-masing maupun dengan unit kerja lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB VII - TATA KERJA
Pasal 20

- (1) Pimpinan satuan organisasi pada BP3K bawahannya dengan memberikan pedornan, pengawasan bagi pelaksanaan tugasnya .. wajib mengkoordinasikan bimbingan, pembinaan dan
- (2) Pimpinan satuan organisasi pada BP3K wajib mentaati peraturan Perundang-Undangan yang berl � ku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.
- (3) Setiap laporan ..Yan � diterima .oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya waJ.1b diolah dan dipergunakan se � agai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk membenkan petunJuk kepada bawahannya.
- (4) tembusan D I . ke ada atasan, a am menyampaikan laporan masing-masu!g P . 1 · yang secara laporan wajib disampaikan kepada satuan orgumsasi am fungsionaj mempunyai hubungan kerja.
- (5) Dal dib tu oleh bawahannya am melaksanakan tugas Pimpinan BP3K 1 an masingdan. dalam rangka pemberian biml'ingan kepada bawahannya masmg wajib mengadakan rapat secara berkala.
BAB VII - TATA KERJA
Pasal 21

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan Fungsional pada BP3K menyampaikan laporan kepada Kepala BP3K dan berdasarkan Laporan tersebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha rnenyusun laporan berkala BP3K.
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 22

- (1) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas desentraliaaei dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Smtang;
- (2) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (1) Rincian tugas jabatan struktural dan jabatan fungsional umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Sadan berdasarkan formasi jabatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sadan.
- (2) Pembentukan Sub-sub kelompok jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Sadan berdasarkan jumlah, sifat jenis dan beban kerja, serta mengutamakan prinsip organisasi yang efisien, efektif dan proporsional.
- (3) Sebagai petunjuk pelaksana yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.
BAB IX - KETENTUAN � AIN-LAIN
Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur substansi yang sa1:1a dan atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. '
·'
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN � AIN-LAIN
Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku sejak pada tanggal diundangkan.
. . , en ndangan Peraturan Agar senap orang mengetahuinya, memenn � ahkan P gu t Sintang. · · · d · D ah Kabupa en Bupat1 rm engan penempatannya dalam Senta aer
Ditetapkan di Sintang pada tanggal, )I O � J61L · 2013
(
�
TANG,
&lt;:
/
MIL TON CROSBY
· •. ,
.,
-. ;J
,,..\_
Diundangkan di Sintang pada tanggal ,1 L) �
1vibl,.·
2013
SE
�
DAERAH KABUPATEN S!NTANG,{
v ZULKIFLI HAJI AKHMAD
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NO MOR '!f I J
�
.;
;
,.
\_,,-,...
).
-
'
.
.,.
,, , .•
:
�
': ':. .• : ,1.\ •·
..
c
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALA! PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAHAN.'\N PANGAN KABUPAPATEN SINTANG