PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 20TAHUN Tahun 2014
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA B!TUNG NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN D!NAS
Berlaku: 4 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BITUNG
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 20TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA B!TUNG NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN D!NAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA B!TUNG,
- a. babwa perjalanan dinas dilaksanakan daJam rangka menunjang tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan secara tertib, efektif, transparan dan bertanggungjawab serta peruntukannya membawa dampak. positif bagi Pemerintah Kota Bitung;
- b. bahwa perjalanan dinas dilaksanakan atas perintah Pejabat yang berwenang dengan memperhatikan pembiayaan yang lebih efisien, ekonomis, sesuai kebutuhan nyata/riil, memenuhi kaedah-kaedah pengelolaan keuangan daerah serta sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa Peraturan Walikota Bitung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas terdapat beberapa rumusan yang harus disesuaikan sehingga perlu dilakukan perubahan dan/atau penambahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bitung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoensia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoensia Nomor 3889);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 11 Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
I
Menetapkan
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/ pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS
I
Pasal I
Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Walikota Bitung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas (Serita Daerah Kota Bitung Tahun 2014 Nomor 115) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 4
- (1) Tujuan Perjalanan Dinas adalah untuk melakukan kepentingan Negara dan/atau Daerah yang dapat membawa manfaat bagi kemajuan Negara/Daerah atas perintah Pejabat yang berwenang,
- (2) Perjalanan Dinas dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab serta hanya untuk kepcntingan dinas.
2. Kctcntuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 14

- (1) Uang Harian sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 12 huruf a meliputi:
- b. Uang Makan; dan
- a. Uang Saku;
- c. Uang Transport Lokal.
- (2) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum.
- (3) Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri rapat/bimbingan teknis/ pendidikan dan pelatihan/ sosialisasi/ seminar /workshop/ kursus dan lain-lain yang dikenakan biaya kontribusi (transportasi, akornodasi, makanan dan minuman) pemberian uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dibayarkan 2 (dua) hari yaitu hari pertarna {check-in) dan hari terakhir {check-out) sesuai Surat Perintah Tugas (SP'I1 dan Surat Perjalanan Dinas (SPD).
- (5) Besaran uang harian adalah sebagaimana tercantum dalarn Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Perjalanan dinas dalarn rangka mengikuti bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan/kursus yang dikenakan biaya kontribusi {transportasi, akomodasi, makanan dan minuman) maupun dibiayai langsung oleh instansi/ lembaga penyelenggara yang pelaksanaannya lebih 6 (enam) hari, pemberian uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sebesar 25% (dua puluh lima prosen) kepada pelaksana perjalanan dinas sesuai jumlah hari yang tercantum dalarn Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD). ·
3. Ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut : ·
N/A
Pasal 24

- (1) Perjalanan Dinas hanya dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu, untuk hari minggu dan hari libur nasional tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Perjalanan Dinas yang sifatnya untuk koordinasi dan/ atau konsultasi, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kecuali ada pertimbangan lain dan disertai perintah tertulis dari W alikota.
- (3) Perjalanan Dinas dalam rangka studi banding dan/ a tau kunjungan kerja, dilaksanakan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SP!' dan SPD oleh Pejabat yang berwenang.
- (5) Apabila perjalanan dinas dalam rangka meilghadiri rapat, sosialisasi, rekonsiliasi, seminar, workshop, kursus, pendidikan dan pelatihan terdapat biaya kontribusi yang harus disetor oleh pelaksana perjalanan dinas, maka biaya kontribusi tersebut tidak dapat dimasukkan dalam komponen biaya perjalanan dinas tetapi dianggarkan tersendiri dalam APBD.
- (4) Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri/mengikuti rapat/bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan/sosialisasi/ rekonsiliasi /seminar/ workshop/ kursus, dilaksanakan sesuai jumle.h hari yang ditetapkan dalam SP!' dan SPD oleh Pejabat yang berwenang dengan mengacu pada surat/undangan/pemberitahuan dari lembaga/instansi penyelenggara.
- (6) Pcrjalanan Dinas dapat dilaksanakan pada hari minggu dan/atau hari libur nasional apabila untuk menghadiri rapat I soeialisasi yang sifatnya resmi/penting yang diselenggarakan oleh Kemcnterian/ Departemen/Lembaga Pemerintah lainnya dimana waktu pelaksanaannya sesuai surat/undangan dimuiai pada hari senin atau hari kerja sesudah hari libur nasional serta ada pertimbangan lain dan disertai perintah tertulis dari Walikota berupa Surat Perintah Tugas.
Peraturan Walikota ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengctahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kata Bitung.
Diundangkan di Bitung Pada tanggal 3 Maret 2014