Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PEDOMAN PEMBENTUKA}I, PEMECA}IAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN
Berlaku: 22 Talnur 1999
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Datafir Perahuan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batanng IIri
2. Pernerintah Kabupaten adalah Pemrintah IGbupaten Batang }Iari;
3. Kepala Daerah adalatr Bupati Batang Hari
4. lVakil Kepala Daeratr adalah Wakil Bupati Batang }Iari.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan;
6. Luatr adalah Kepala Kehnahan;
7. Kecalatan adalatr Wilayah Kerja Canrat sebagai Perangkat Daeratr Kabupaten.
8. Kelualun adalatr Wilayah Keda Luratr sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawatr Kecarnatan-
9. Desa atau yang disebut dengan nama lain sela4iufrrya disebut desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yag memiliki kewenangan rmtrk mengafir dan mengunrs kepeirtingao masyaakat seteryat berdasakm asal usd de adat istiadat setempat yaog diakui dalam sistim Prcintahan Nalnal dan bffida diDsah XaU+aten-
Pemel ntah
10. Peinerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa.
11. Badm Peiwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adatah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka - pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfiurgsi mengayomi adat istiadaq mernbuat Peraturan Des4 mentmopung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat serta melakukan pengawasan teftadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
TUruAN, SYARAT, DAN MEKANISME PEMBENTUKAN Bagan Pertama Tujuan
Tujuan penrbeotukan Kehuatran adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaf,a:m Pemerintaharu Pembangunan dan sosial kernasyarakatan secara berdaya guna dan berhasilguna dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat s€$uai deng;an tingkat perkembangan penrbangunan;
Kehuahan baru dibentuk berdasarkan :
- a. Pemecahan;
- b. Penggabungan;
- c. Pembentukan Desa men-iadi Kehnahan.
- (1) Pembentukan Kelwatran diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Bupati ;
- (2) Pembentukan desa menjadi kelurahan diusulkan oleh Kepala Desa atas persetujuan BpD melalui Camat kepada Bupati.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud ayat (l) dan eyat (2) pasal ini oleh Bupati dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Bagan Kedua
Syarat-syarat Peinbentukaa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5

- (l) Didalam pembenarkn Kehrralra harrs dipqluhi syarat-syrat sebagai berikut :
- a- Jumlah Pendud."k pdhg s€dikit 1.750 jiwa dan 350 K€pala Ketuarga dan Paling ba$yak 50O0 jiwa atan 1000 K€pala Keluarga ;
- b. Luas Wilayah Yaitu mampu dijangtau socaf,a daya gma dalam rangka playanan masYarakat;
- c. Sarana komunikasi, transportasi dm jarak dengar pusat kegiatan Pemerintalnn serta pusatpusat pengembangan ;
- d. Prasarana perhubunganr pemasaraq sosial dan p,rasarana fisik pmerintalun ;
- e. Sosial Budaya" Agama dan adat istiadat ;
- f. kehidupan masyarakat, mata pencaharian dan ciri+iri kehidupan masyarakat-
- (2) Kelualan dibeirtuk dengan mempertratikm cirri-ciri sifat masyarakahrya antara lain :
- a. lvlajemuk;
- b. Lebih dinamis ;
- c. Sensitif dan Kritis ;
- d. Dukrmgan sosial ekmominya mayoritas zudah terpngmuh oleh kehidupan porkotaan'
Bagm Ketig
Mekanisme Pernbenhrkill
Pasl6
- (1) perrbentukan Kelurahan sebagaimanan dimaksud pasal 5 diusulkan oleh Lrratr melalui Camat ksp"da Bupati ;
- (2) Uzul Lurah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini oleh Bupati dimintakar persetujuan Dewan Perwakilm Rakyat Daerah ;
- (3) Atas persetujuan Dewan Pemrakilan Rakyat Daeralr, Bupati menerbitkan Perduran Da€rah"
4. (a) Unn* pembenftrkar desa menjadi ketrndrm b€rtaku maksud ayat (l), ryat (2) dan ayat (3) diatas.
Bagan KeemPat
Nam4 Batas5 dan Pembagie WilaYdt
PaslT
- (l) Ddalam pembe4tukan Kehrrah4 hrrs disobut nm4 luas wilayah dan batas kehrrahm ;
- (2) Uafirk menperlancar jalrrnya Pemerintahm Kehnahan, dapat dibilftk beb€r4a Linghtnge
- (3) Idah lingkuogp dalanr wahr Kehrrabm disesuaikan dengm pen&amp;r&amp;rk, kondisi wilayah dan jqg*4aa pelaksaaall Pemerintahan diwilayah 1ieft1Plran tersebul
BAB IV - PENGHAPUSAN DA}I PENGGABUNGA}{ KELURATIAN
Pasal 9

- (1) Keluratran yang kondisi masyarakat dm wilayahya tidak lag1 memei'rhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) dan (2) Peratran Daerah ini, dapat dihapus atau digabungkan setelatr dimusyawralrkan dengan tokoh-tokoh masymakat;
- (2) Penghapusan dan penggabungan sebagaimana dimaksud ayat (l) pasal in! diusulkan oleh Irrah melalui Camat kepada Bupati ;
- (3) usul Irrah sebagaimana dimalaud dalam ayat (2) pasal rr1t oleh Bupati dimintakan persetujum Dewan peiwakilan Rakyat Daerah ;
- (4) Atas persearjuan Dewan Perwakilan Rakyat Daeralq Bupati me4erbitkan peratgran Daerah.
BAB V - PERUBAHAN DESA MENJADI KELURATIAN
Pasal 10

- (l) Desa+sa di Wilayah Kabr@en yag memuhi persyratan sebagaimana dimaksud dalam Fe6al 5 ayat {l) de (2) Padrran Daerah ini, daed dib€nt* menj^di Kehnahan atas prakasa nrsyrataq
- (2) Penbeontm Kehrrahm sebaguimena dimaksud dalarr ayat (1) pasal ini, diusulkan Pemerintah D€sa atas perseutjuan Badan Pemrakilan Desa kepada Bupati melalui Camat ; oleh
- (3) Atas persefi$uan Dewan Penvakilan Rakyat Daerdq Bupati menetapkan Perafiran Daerah mengenai Perubahan Status Desa monjadi Kelwahan
BAB V - PERUBAHAN DESA MENJADI KELURATIAN
Pasal 11

Dengan ditetapkarmya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini, Kewenangan Desa sebagai suatu kesafuan masyarakat hukum yang borlrak mengatur dan mengrrus kepentingar masyarakat setefirpat berdasarkan asal-usril dan adat istiadat setempat berubah meirjadi kewenangan wilayah kerja Lrnah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecnmatan.
BAB V - PERUBAHAN DESA MENJADI KELURATIAN
Pasal 12

- (1) Kepala Desa dm Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desadesa yang ditetapkan meqiadi Kelurahan yang memenuhi persyaratan dryat dimgkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Penurdang-rmdangan ymg berlaku dan kemaarpuan keuangan Daerah;
2. (2)8ry Kepala Desa dan Perangkat Desa seda anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal int, yang tidak memenuhi persyaratan dibedr€fltikdr dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai kernampuan keuangan Daerah.
BAB V - PERUBAHAN DESA MENJADI KELURATIAN
Pasal 13

- (1) Seluruh kekayaan dan sunb€r-sumber pendapatan yang menjadi milik Psmerintatr Des4 dengan berubalrnya status desa menjadi KeluraharL diserahkan dan meqiadi milik Pemerintah Daeratr;
- (2) Kekayaan dan sumbor-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) pasal ini, dikelola melalui fuiggaran pe'ndapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepntingan Kehuahan yang benanngtutan.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Hal-hal yang behrm diatur dalam Perahran Daerah mi s€panjang mengenai teknis Pelaksanaannrya di^dr dengao Keprfirsan Bryati
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Prafira Datrah ini mulai b€daku sejak tanggal diundangkan.
fur setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini deogm penempataanya dalarn Lembaran Daerah Kabrryaten Batang rlari.
Disahkar di
: Muara Bulian
Pada Tanggal :
16 nmi 200f
BUPATI BATANG HARI
ABDUL FATTAH
Dundangkan di: Muara Bulian.
Pada tanggal : 16 Jrmi 2001.
SEKRETARIS DAERA}I KABTJPATEN BATA}{G HARI
EFf,'E{Dt
AERAII KABUPATEN BATA}{G HARI
TAHUN 2001 NOMOR: 27
S
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup Jelas
huruf a Cuhry Jelas.
hurd b Cukrlp Jelas.
huntr c Cukrp Jelas.
huntr d Cukup Jelas.
huntr e Sosial budaya" Agamadan adat istiadat didalam keluratrm yang dibentuk berrnacam-fiulcirm kehidupan masymakat, fumq kebiasaan-kebiasaan yang timbul dm berkEmbang di Kehnahan Srang bersangkutan.
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cnkup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup Jelas
Pasal I Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Culup Jelas
PENJELASAN
Pasal 1

l Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup Jelas