PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 13 Tahun 2015
Tentang PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Berlaku: 16 November 2015
N/A
Preamble

Menimbang bMengingat
- a. bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di wilayah pedesaan serta untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat, perlu adanya perencanaan pembangunan desa;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam proses perencanaan pembangunan desa, maka diperlukan pengaturan tentang pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU dan BUPATI KAPUAS HULU
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
13. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarustamaan perdamaian dan keadilan sosial.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
15. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan objektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
16. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Daftar Usulan RKP Desa, yang selanjutnya disebut DURKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang tugas pokok dan fungsinya antara lain membidangi pembinaan Pemerintahan Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Desa didampingi oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh SKPD.
- (4) Dalam rangka mengoordinasikan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
- (5) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
BAB II - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 4

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
- a. RPJM Desa; dan
- b. RKP Desa.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan APB Desa.
- (3) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
BAB II - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 5

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. organisasi dan tata laksana Pemerintahan Desa;
- c. keuangan Desa;
- d. profil Desa;
- e. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.
Bagian Kedua RPJM Desa
BAB II - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 6

- (1) RPJM Desa disusun untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan Daerah.
- (4) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa.
BAB II - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 7

RPJM Desa bertujuan:
- a. mewujudkan Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, potensi dan kondisi setempat;
- b. menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di Desa;
- c. memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan di Desa; dan
- d. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di Desa.
Bagian Ketiga RKP Desa
BAB II - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 8

- (1) RPJM Desa dijabarkan dalam RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah.
BAB II - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 9

RKP Desa bertujuan:
- a. menyiapkan DURKP Desa tahunan yang sifatnya baru, rehab maupun lanjutan kegiatan pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan dasar Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
- b. menyiapkan DURKP Desa tahunan untuk dianggarkan dalam APB Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat.
Bagian Keempat Musrenbang Desa
BAB II - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 10

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dalam Musrenbang Desa.
- (3) Musrenbang Desa menetapkan prioritas, program dan kegiatan Pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
- a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- f. pendayagunaan sumber daya alam;
- g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
- h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
- i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.
- (5) Peserta Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Pemerintah Desa;
- b. BPD;
- c. unsur masyarakat; dan
- d. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
BAB II - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sebagai berikut:
- a. Musrenbang Desa untuk pembahasan RPJM Desa setiap 6 (enam) tahun; dan
- b. Musrenbang Desa untuk pembahasan RKP Desa setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Kepala desa bertanggung jawab atas pelaksanaan Musrenbang Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Musrenbang Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima Musyawarah Desa
Paragraf 1 Musyawarah Desa untuk Pembahasan RPJM Desa
BAB II - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 12

- (1) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala Desa.
BAB II - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 13

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, membahas dan menyepakati sebagai berikut:
- a. laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa;
- b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
- c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut:
- a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
- c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan
- d. rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
BAB II - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 14

- (1) Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.
Paragraf 2
Musyawarah Desa untuk Pembahasan RKP Desa
BAB II - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 15

- (1) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
- (2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan DURKP Desa.
- (3) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
BAB II - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 16

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
- b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
- c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau SKPD.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.
BAB III - TATA CARA PENYUSUNAN RPJM DESA dan RKP DESA
Pasal 17

Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
- a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
- b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
- c. pengkajian keadaan Desa;
- d. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa;
- e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
- f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musrenbang Desa; dan
- g. penetapan RPJM Desa.
BAB III - TATA CARA PENYUSUNAN RPJM DESA dan RKP DESA
Pasal 18

- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. kepala Desa selaku pembina;
- b. sekretaris Desa selaku ketua;
- c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
- d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan perempuan.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
BAB III - TATA CARA PENYUSUNAN RPJM DESA dan RKP DESA
Pasal 19

Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah;
- b. pengkajian keadaan Desa;
- c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.
BAB III - TATA CARA PENYUSUNAN RPJM DESA dan RKP DESA
Pasal 20

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara tentang hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa.
- (4) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh kepala Desa, dilaksanakan Musrenbang Desa.
- (6) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (7) Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
BAB III - TATA CARA PENYUSUNAN RPJM DESA dan RKP DESA
Pasal 21

Kepala desa menyerahkan Peraturan Desa tentang RPJM Desa kepada Bupati untuk diklarifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan.
BAB III - TATA CARA PENYUSUNAN RPJM DESA dan RKP DESA
Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJM Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua RKP DESA
BAB III - TATA CARA PENYUSUNAN RPJM DESA dan RKP DESA
Pasal 23

- (1) Pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa yang merupakan penjabaran RPJM Desa.
- (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada bulan Juli tahun berjalan.
- (3) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.
BAB III - TATA CARA PENYUSUNAN RPJM DESA dan RKP DESA
Pasal 24

Penyusunan RKP Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
- a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa;
- b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
- d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- e. penyusunan rancangan RKP Desa;
- f. penyusunan RKP Desa melalui Musrenbang Desa;
- g. penetapan RKP Desa;
- h. perubahan RKP Desa; dan
- i. pengajuan DURKP Desa.
BAB III - TATA CARA PENYUSUNAN RPJM DESA dan RKP DESA
Pasal 25

- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. kepala Desa selaku pembina;
- b. sekretaris Desa selaku ketua;
- c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan
- d. anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan perempuan.
- (4) Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (5) Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
BAB III - TATA CARA PENYUSUNAN RPJM DESA dan RKP DESA
Pasal 26

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- d. penyusunan rancangan DURKP Desa.
BAB III - TATA CARA PENYUSUNAN RPJM DESA dan RKP DESA
Pasal 27

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:
- a. hasil kesepakatan Musyawarah Desa;
- b. pagu indikatif Desa;
- c. pendapatan asli Desa;
- d. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- g. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
- h. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
BAB III - TATA CARA PENYUSUNAN RPJM DESA dan RKP DESA
Pasal 28

Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
- a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
- b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
- c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
- d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
- e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
BAB III - TATA CARA PENYUSUNAN RPJM DESA dan RKP DESA
Pasal 29

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa dilampiri rancangan DURKP Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun rancangan RKP Desa.
- (2) Dalam hal kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa.
BAB III - TATA CARA PENYUSUNAN RPJM DESA dan RKP DESA
Pasal 30

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam rancangan DURKP.
- (2) Kepala Desa menyampaikan DURKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui camat.
- (3) Penyampaian DURKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (4) DURKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan Daerah.
- (5) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan DURKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Informasi tentang hasil pembahasan DURKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima oleh Pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterima Pemerintah Desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.
BAB III - TATA CARA PENYUSUNAN RPJM DESA dan RKP DESA
Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKP Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PERUBAHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 32

- (1) Kepala desa melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Perencanaan Pembangunan Desa.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap:
- a. kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa; dan
- b. pelaksanaan rencana pembangunan Desa.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
- a. kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
- b. pelaksanaan rencana pembangunan Desa; dan
- c. hasil pelaksanaan rencana pembangunan Desa.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan bagi penyusunan rencana pembangunan Desa untuk periode berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Perubahan RKP Desa
BAB IV - PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PERUBAHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 33

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
- b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
- c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
- d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
- b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
- c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
- d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
BAB IV - PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PERUBAHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 34

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Penyelenggaraan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.
BAB V - PENDANAAN
Pasal 35

Pendanaan Perencanaan Pembangunan Desa dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. APB Desa.
BAB VI - PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN OLEH MASYARAKAT
Pasal 36

- (1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa.
- (2) Masyarakat melakukan pengawasan dan pemantauan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa.
- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa.
- (4) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.
- (5) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (6) Masyarakat Desa berpatisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa.
BAB VII - PELAPORAN
Pasal 37

- (1) Kepala desa menyampaikan Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH BUPATI
Pasal 38

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perencanaan Pembangunan Desa berupa bimbingan dan arahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, RPJM Desa yang sudah ada disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2007 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2007 Nomor 9) sepanjang mengatur tentang musyawarah perencanaan pembangunan di desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 16 November 2015
PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,
MARIUS MARCELLUS TJ.
Diundangkan di Putussibau pada tanggal 17 November 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
MUHAMMAD SUKRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 NOMOR 15
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (14)/(2015)
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Desa menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan APB Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musrenbang Desa.
Musrenbang Desa menetapkan prioritas, program, dan kegiatan yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Upaya untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan baik di daerah maupun di Desa, maka diatur suatu pedoman Perencanaan Pembangunan Desa oleh Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah sebagai pedoman bagi Desa untuk menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan Desa yang lebih partisipatif, akuntabel, efektif dan efisien serta berkelanjutan.
Perencanaan Pembangunan Desa tersebut dituangkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dalam Peraturan Daerah dilaksanakan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ketentuan Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Atas dasar pertimbangan tersebut maka diperlukan Peraturan Daerah tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.
PENJELASAN
Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan 'keuangan Desa' adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut. Huruf d Yang dimaksud dengan 'profil Desa' adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa. Huruf e Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan unsur masyarakat terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan

kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak, dan perwakilan kelompok masyarakat miskin.Huruf dCukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 29