PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 5 Tahun 2007
Tentang No Description
Berlaku: 4 Januari 2007
N/A
Preamble

Menimbang
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG
PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN ACEH TIMUR DARI WILAYAH KOTA LANGSA KE WILAYAH KECAMATAN IDI RAYEUK KABUPATEN ACEH TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
:
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur berkedudukan di Langsa;
- b. bahwa dengan terbentuknya Kota Langsa sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa, maka perlu dilakukan pemindahan Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur dari wilayah Kota Langsa;
- c. bahwa berdasarkan usulan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Bupati Aceh Timur, dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Timur, serta hasil Kajian Tim Pemerintah, wilayah Kecamatan Idi Rayeuk layak menjadi Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur dari wilayah Kota Langsa ke Kecamatan Idi Rayeuk wilayah Kabupaten Aceh Timur;
2. Mengingat : Negara
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom KabupatenKabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN ACEH TIMUR DARI WILAYAH KOTA LANGSA KE WILAYAH KECAMATAN IDI RAYEUK KABUPATEN ACEH TIMUR.
N/A
Pasal 1

Dengan Peraturan Pemerintah ini, Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur dipindahkan dari wilayah Kota Langsa ke wilayah Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.
N/A
Pasal 2

- (1) Kecamatan Idi Rayeuk mempunyai batas-batas sebagai berikut :
- a. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Peudawa;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Darul Ikhsan dan Kecamatan Idi Tunong;
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Darul Aman.
- (2) Batas wilayah Kecamatan Idi Rayeuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
N/A
Pasal 3

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pemindahan Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan sumber pendanaan lain yang sah serta tidak mengikat.
- (2) Selain biaya pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya pemindahan juga dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kemampuan keuangan daerah/negara.
N/A
Pasal 4

Hal-hal yang timbul dari dan berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sepanjang yang menyangkut instansi vertikal diatur lebih lanjut oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen yang membawahi instansi yang bersangkutan.
N/A
Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kabupaten Aceh Timur dipindahkan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur.
N/A
Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2007 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd.
HAMID AWALUDIN
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, ttd
Wisnu Setiawan
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Sejalan dengan gerak laju pembangunan saat ini, Kabupaten Aceh Timur tumbuh dan berkembang cepat, baik fisik maupun non fisik, termasuk aktivitas perekonomian, sosial, budaya maupun perkembangan jumlah penduduk.
Pembangunan di Kabupaten Aceh Timur perlu terus dipacu dengan menumbuhkembangkan pusat pelayanan jasa, perdagangan, sosial budaya, pendidikan maupun kegiatan lainnya di seluruh wilayah yang diimbangi dengan pengaturan tata ruang wilayah, khususnya bagi penyelenggaraan pusat pemerintahan/Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa, Kota Langsa telah menjadi daerah otonom yang merupakan pemekaran Kabupaten Aceh Timur, namun pusat penyelenggaraan pemerintahan/Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur masih berkedudukan di wilayah Kota Langsa. Oleh karena itu, untuk . . .
- 2 - untuk meningkatkan fungsi pelayanan dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, maka pusat penyelenggaran pemerintahan/Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur perlu dipindahkan ke lokasi di dalam wilayah Aceh Timur.
Sejalan dengan hal tersebut, pemindahan pusat pemerintahan dari Kota Langsa ke Kecamatan Idi Rayeuk telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Aceh Timur dengan Keputusan Nomor 37 Tahun 2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Persetujuan Penetapan Pusat Pemerintahan dan Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur dan usulan Bupati Aceh Timur dengan Surat Nomor 130/9919 tanggal 31 Agustus 2006 perihal Penetapan Pusat Pemerintahan/Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur, serta surat Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 140/22583 tanggal 12 September 2006 perihal Penetapan Pusat Pemerintahan Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur.
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR## LAMPIRANPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 5 Tahun 2007 TANGGAL : 4 Januari 2007Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO