PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 16 Tahun 2014
Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN
Berlaku: 21 April 2014
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,
:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu, telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda);
- b. bahwa agar penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah terselenggara dengan efektif, efesien dan berkesinambungan diperlukan pedoman pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Negara Repoblik Indonesia Nomor 5256);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Menetapkan :
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Jaminan Kesehatan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Perjanjian Kerjasama selanjutnya disingkat PKS adalah perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan pihak ketiga yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak dalam jangka waktu tertentu.
7. Program Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Program Jamkesda adalah program bantuan sosial dalam bentuk jaminan pemeliharaan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Kapuas Hulu yang tidak memiliki jaminan asuransi kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Penyelenggara Program Jamkesda adalah satuan unit kerja yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Program Jamkesda.
9. Bantuan Dana adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu yang dipergunakan sebagai pembayaran sebagian atau keseluruhan iuran peserta Program Jamkesda.
10. Masyarakat miskin yang selanjutnya disebut Maskin adalah penduduk Kabupaten Kapuas Hulu yang terdaftar sebagi masyarakat miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
11. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang selanjutnya disingkat JPK adalah salah satu manfaat Jaminan Sosial berupa Pelayanan Kesehatan yang diperlukan dalam upaya pencegahan, penanggulangan, pengobatan dan pemulihan gangguan kesehatan yang dialami peserta.
12. Kartu Peserta Jamkesda adalah bukti identitas sebagai peserta Program Jamkesda yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai haknya.
13. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah fasilitas kesehatan yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta yang terdiri dari puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah.
14. PPK Tingkat Lanjutan adalah fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang bekerjasama dengan pihak pelaksana Program Jamkesda yang memberikan pelayanan bagi peserta atas dasar rujukan PPK tingkat pertama maupun gawat darurat.
15. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Bergerak, Pusat Kesehatan Masyarakat, Pos Kesehatan Desa, Pos Bersalin Desa dan Puskesmas Pembantu.
16. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang merupakan sarana untuk melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat.
17. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit organisasi kesehatan yang merupakan penunjang kegiatan puskesmas.
18. Puskesmas keliling yang selanjutnya disebut Pusling adalah pelayanan kesehatan secara keliling pada wilayah kerja puskesmas.
19. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah tempat pelayanan kesehatan ibu hamil, Persalinan, nifas, keluarga berencana dan pelayanan kesehatan dasar yang merupakan bagian dari kegiatan puskesmas.
20. Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
21. Rumah Sakit Umum Daerah adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan (sarana pelayanan) medik dasar dan spesialistik, pelayanan penunjang medik, instalasi farmasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap yang dimiliki Pemerintah Daerah yang merupakan rumah sakit kelas C.
22. Rumah Sakit Bergerak adalah rumah sakit bergerak milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang terletak di Kecamatan Badau yang merupakan rumah sakit kelas D.
23. Kapitasi adalah suatu pembayaran kepada PPK dengan perhitungan berdasarkan jumlah peserta perbulan yang besaranya ditetapkan sebelum pelayanan kesehatan diberikan dan kekurangan atau kelebihan merupakan tanggung jawab PPK.
24. Klaim adalah suatu cara pembayaran kepada PPK berdasarkan pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada peserta yang dibayarkan setelah melaksanakan pelayanan.
25. Manfaat adalah faedah Program Jamkesda yang menjadi hak peserta berdasarkan iuran yang dibayar dan ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara Program Jamkesda.
26. Keluarga adalah istri, anak atau anggota keluarga lain yang menjadi tanggungan dari Peserta.
27. Jaminan mutu pelayanan kesehatan adalah upaya yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan dengan mutu sebaik-baiknya sesuai dengan standar yang ditetapkan, dengan tujuan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan harapan peserta dan kode etik pelayanan medik.
28. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat.
29. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas kasus penyakit atau masalah yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal dari satu strata sarana pelayanan kesehatan ke strata sarana pelayanan kesehatan lainnya, maupun horizontal dalam arti antar sarana pelayanan kesehatan yang sama.
30. Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat adalah upaya pemberian jaminan pelayanan kesehatan masyarakat yang memungkinkan warga masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu yang tidak memiliki jaminan kesehatan terbebas dari biaya pada rawat inap puskesmas dan rawat inap kelas III (tiga) Rumah Sakit Umum Daerah.
31. Dana amanat adalah bahwa iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesarbesarnya untuk kepentingan peserta jaminan sosial.
32. Nirlaba adalah prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.
33. Portabilitas adalah prinsip memberikan jaminan berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
34. Transparansi atau keterbukaan adalah prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar dan jelas bagi setiap peserta.
35. Akuntabilitas adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
36. Stakeholder adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejateraan dan kelangsungan hidup suatu organisasi.
37. Rumah sakit pratama adalah rumah sakit kelas D yang memiliki 50 (lima puluh) tempat tidur dan/atau 10 (sepuluh) tempat tidur.
38. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
39. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah Fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta Jaminan Kesehatan.
40. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Pemerintah yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
41. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
42. Daftar dan Plafon Harga Obat yang selanjutnya disingkat DPHO adalah daftar obat beserta harganya yang digunakan untuk pelayanan obat.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud diselenggarakannya Program Jamkesda adalah untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya Program Jamkesda adalah untuk menjamin agar masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan masyarakat dan badan asuransi kesehatan lainnya, dapat memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
BAB III - ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN
Pasal 4

Program Jamkesda diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi masyarakat.
BAB III - ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN
Pasal 5

Penyelenggaraan Program Jamkesda bertujuan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien bagi seluruh peserta Program Jamkesda.
BAB III - ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN
Pasal 6

Program Jamkesda diselenggarakan dalam mekanisme asuransi kesehatan sosial dengan menggunakan prinsip sebagai berikut :
- a. dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan untuk sematamata peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- b. menyeluruh sesuai dengan standar pelayanan medik;
- c. pelayanan terstruktur dan berjenjang dengan portabilitas ;
- d. transparan dan akuntabilitas.
BAB IV - RUANG LINGKUP PENYELANGGARAAN
Pasal 7

- (1) Ruang lingkup kepesertaan Program Jamkesda hanya berlaku bagi pendudukKabupaten Kapuas Hulu yang belum memiliki jaminan asuransi kesehatan lainnya.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi peserta hanya berlaku pada Pemberi Pelayanan Kesehatan yang sudah ditunjuk sebagai jaringan program Jamkesda baik di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Penunjukan Pemberi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan pihak pelaksana Program Jamkesda.
BAB V - TATA CARA PENGELOLAAN
Pasal 8

- (1) Pengelolaan penyelengaraan Program Jamkesda dapat dilakukan dengan cara:
- a. dikelola sendiri oleh Pemerintah Kabupaten, dan/atau;
- b. bekerja sama dengan pihak lain yang memenuhi syarat dengan system asuran sisosial kesehatan.
- (2) Pengelolaan penyelenggaraan Program Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah serta tetap berdasarkan prinsip saling menguntungkan antara daerah, masyarakat dan seluruh unsur yang terkait dalam penyelenggaraannya.
BAB VI - PENGORGANISASIAN
Pasal 9

Untuk menjamin terselenggaranya Program Jamkesda secara merata, bermutu dan berkesinambungan dilakukan pengendalian oleh tim yang terdiri dari tim koordinasi dan tim pengelola tingkat kabupaten serta tingkat puskesmas dan rumah sakit.
BAB VII - TIM KOORDINASI PROGRAM JAMKESDA
Pasal 10

- (1) Tim koordinasi berada di tingkat kabupaten melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Program Jamkesda yang melibatkan lintas sektor dan stakeholder terkait dalam berbagai kegiatan, antara lain koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengendalian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pelindung, Ketua Pelaksana, Sekretaris dan beberapa anggota ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim koordinasi Program Jamkesda mempunyai tugas antara lain:
- a. menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi Program Jamkesda;
- b. melaksanakan pertemuan berkala dalam rangka evaluasi kebijakan;
- c. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi Program Jamkesda;
- d. mengidentifikasi permasalahan lintas program dan lintas sektor serta menyampaikan usulan penyelesaian kepada tim pengelola Program Jamkesda.
BAB VIII - TIM PENGELOLA PROGRAM JAMKESDA
Pasal 11

- (1) Tim pengelola Program jamkesda bersifat internal lintas program dilingkungan Dinas Kesehatan dan tiap-tiap PPK dengan susunan tim terdiri dari:
- a. Penanggung Jawab;
- b. Koordinator Operasional;
- c. Staf Koordinator Bidang Kepesertaan;
- d. Staf Koordinator Bidang Pelayanan dan staf Koordinator Bidang Administrasi dan Keuangan.
- (2) Struktur tim pengelola Program Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Tim pengelola Program Jamkesda mempunyai tugas antara lain :
- a. bertanggung jawab mengelola manajemen penyelengaraan Program Jamkesda secara keseluruhan;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan serta pengendalian terhadap unit-unit kerja terkait dalam penyelenggaraan Program Jamkesda a di wilayah kerja (termasuk pada sarana pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya dan PPK Lanjutan);
- c. memfasilitasi pertemuan berkala dengan tim koordinasi sesuai kebutuhan dalam rangka review , evaluasi dan penyelesaian masalah lintas sektor yang terkait dengan penyelenggaraan Program Jamkesda;
- d. mengkoordinasikan manajemen kepesertaan, pelayanan dan administrasi keuangan dalam penyelenggaraan Program Jamkesda;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan atas semua pelaksanaan tugas penyelenggaraan Program Jamkesda kepada Bupati;
- f. melakukan pengelolaan kepesertaan yang mencakup pencatatan dan updating data kepesertaan;
- g. menangani penyelesaian keluhan yang belum dapat dipecahkan di PPK;
- h. menyiapkan bahan laporan tentang kepesertaan di PPK (baik pelayanan kesehatan dasar maupun pelayanan kesehatan tingkat lanjutan);
- i. membantu koordinator dalam memfasilitasi PPK yang meliputi: penyiapan rekomendasi berdasarkan hasil penilaian kelengkapan dokumen calon PPK tingkat lanjut yang baru;
- j. menyiapkan PKS dengan PPK yang menyelenggaraan Program Jamkesda;
- k. menyiapkan bahan laporan pelayanan kesehatan (yang meliputi pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan);
- l. penanganan keluhan peserta yang menyangkut pelayanan di PPK;
- m. pembuat rekapitulasi laporan penyelenggaraan Program Jamkesda yang meliputi laporan kepesertaan dan laporan pelayanan kesehatan.
BAB IX - SUMBER DAN LOKASI DANA JAMKESDA
Pasal 12

- (1) Sumber dana Program Jamkesda berasal dari APBD, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu atau pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Alokasi dana Program Jamkesda Kabupaten Kapuas Hulu diperhitungkan berdasarkan prakiraan jumlah sasaran yang tidak memiliki kartu jaminan kesehatan lainnya.
BAB IX - SUMBER DAN LOKASI DANA JAMKESDA
Pasal 13

Alokasi dana Program Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), adalah dana kapitasi sebagai jasa pelayanan di tempat pelayanan kesehatan dasar sedangkan di fasilitas kesehatan lanjutan berdasarkan Klaim, termasuk Klaim Rawat Inap di Puskesmas.
BAB IX - SUMBER DAN LOKASI DANA JAMKESDA
Pasal 14

Dana Kapitasi di puskesmas Program Jamkesda diperuntukkan sebagai jasa rawat jalan;
BAB IX - SUMBER DAN LOKASI DANA JAMKESDA
Pasal 15

Dana Kapitasi Program Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah jasa pelayanan kesehatan Program Jamkesda di pemberi Pelayanan Kesehatan Dasar dengan komposisi sebagai berikut:
- a. 40% jasa pelayanan Kesehatan di Pemberi Pelayanan Kesehatan Dasar;
- b. 60% Jasa Sarana yang terdiri dari:
1. 20% jasa pelayanan kesehatan dipergunakan untuk sarana dan operasional Puskesmas;
2. 40% Jasa pembelian Obat dan Alat Kesehatan Habis Pakai (AKHP).
BAB IX - SUMBER DAN LOKASI DANA JAMKESDA
Pasal 16

Dana kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah alokasi dana yang diperhitungkan sesuai dengan kapitasinya sehingga dana tersebut setelah dibayarkan oleh Tim pengelola Program Jamkesda ke Puskesmas maka dana tersebut merupakan pendapatan Puskesmas/Penerimaan Fasilitas Kesehatan Pemerintah, sehingga dana tersebut belum dapat digunakan langsung Puskesmas dan wajib disetorkan ke Kas Daerah dan pemanfaatannya dana tersebut tahun berikutnya melalui Dokumen Penguna Anggaran.
BAB IX - SUMBER DAN LOKASI DANA JAMKESDA
Pasal 17

Jasa Pelayanan Kesehatan di rumah sakit adalah jasa pelayanan di fasilitas kesehatan lanjutan yang tidak diperhitungkan dalam kapitasi.
BAB IX - SUMBER DAN LOKASI DANA JAMKESDA
Pasal 18

Jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 adalah jasa pelayanan kesehatan peserta Program Jamkesda dan pemanfaatan atau pengunaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - SUMBER DAN LOKASI DANA JAMKESDA
Pasal 19

Pemanfaatan jasa pelayanan Kesehatan oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan komposisi sebagai berikut:
- a. 40% jasa pelayanan Kesehatan.
- b. 60% dipergunakan sebagai jasa sarana yang terdiri dari:
1. 20% dipergunakan untuk jasa sarana dan Oprasional Rumah Sakit;
2. 40% untuk pembelian obat dan Alat Kesehatan Habis Pakai (AKHP).
BAB IX - SUMBER DAN LOKASI DANA JAMKESDA
Pasal 20

Jasa pelayanan kesehatan peserta Program Jamkesda di rumah sakit umum Achmad Diponegoro Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu dan Rumah Sakit Bergerak Kabupaten Kapuas Hulu atau Rumah Sakit diluar Kabupaten Kapuas Hulu yang telah melakukan PKS dengan penyelenggara Program Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah jasa pelayanan kesehatan yang dapat diklaim pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai penyelenggara jaminan kesehatan daerah di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
BAB X - PELAKSANA PROGRAM JAMKESDA
Pasal 22

- (1) Pelaksana Program Jamkesda adalah lembaga yang ditunjuk dan/atau ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Keputusan Bupati yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk PKS.
- (2) Pelaksana Program Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan secara berkala tentang penyelenggaraan Program Jamkesda kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Pelaksana Program Jamkesda wajib memberikan informasi tentang hak dan kewajiban kepada peserta untuk mengikuti ketentuan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB XI - PEMBIAYAAN
Pasal 23

- (1) Pembiayaan Program Jamkesda diperuntukan bagi pembayaran iuran/premi untuk peserta maupun untuk kegiatan operasional penyelenggaraan lainnya berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Penyaluran dana kepada pihak pelaksana Program Jamkesda diatur berdasarkan PKS dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu atau yang ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai penyelenggara Program Jamkesda.
- (3) Pembayaran dana ke PPK lanjutan sebagai akibat pemberian pelayanan kesehatan kepada peserta berdasarkan sistem klaim melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Pelaksana Program Jamkesda.
BAB XII - BESARAN TARIF
Pasal 24

Tarif jasa pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit dr. Achmad Diponegoro Putusibau dan Rumah Sakit Bergerak di Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu mengikuti tarif berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 atau INA-CBG 2013 Reginal IV.
BAB XII - BESARAN TARIF
Pasal 25

Tarif jasa pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan tingkat pertama atau Puskesmas berdasarkan tarif Peraturan Daerah Kabupatern Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
BAB XIII - KEPESERTAAN PROGRAM JAMKESDA
Pasal 26

- (1) Peserta Program Jamkesda adalah penduduk Kabupaten Kapuas Hulu yang dibuktikan dengan KTP atau KK atau surat keterangan berdomisili dari kepala desa yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS.
- (2) Peserta Program Jamkesda ditetapkan status kepesertaannya berdasarkan Keputusan Bupati yang selanjutnya akan dijadikan database sebagai quota peserta Program Jamkesda.
- (3) Bayi yang terlahir dari keluarga peserta Program Jamkesda otomatis menjadi peserta Program Jamkesda dan berhak mendapatkan hak kepesertaan sepanjang orang tua bayi tersebut sebagai peserta Program Jamkesda dan bila membutuhkan pelayanan kesehatan dapat langsung diberikan, dengan menggunakan kartu Program Jamkesda orang tuanya.
- (4) Setiap peserta Program Jamkesda akan diberikan kartu peserta Program Jamkesda.
- (5) Kartu peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dipergunakan oleh pemiliknya dan tidak dapat dipergunakan bagi orang lain kecuali bagi bayi yang terlahir dari pemilik kartu tersebut.
- (6) Kartu peserta hanya berlaku dan dapat dipergunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan rawat inap di Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu serta rawat inap Kelas III (tiga) Rumah sakit yang ditunjuk dalam jaringan Program Jamkesda.
- (7) Bila terjadi kehilangan kartu Program Jamkesda, peserta tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan dengan dilakukan pengecekan database kepesertaan dan selanjutnya dilaporkan kepada pelaksana Program Jamkesda untuk mendapatkan penggantian kartu baru dan kartu yang hilang dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (8) Bagi peserta yang pindah domisili antar desa dan/atau kecamatan, hak kepesertaan masih dimiliki dengan melaporkan kepindahannya kepada aparat/pengelola/PPK setempat dan pelaksana Program Jamkesda.
- (9) Hak kepesertaan peserta Program Jamkesda akan hilang atau gugur dengan sendirinya apabila:
- a. peserta meninggal dunia;
- b. pindah tempat tinggal dan/atau domisili ke luar Kabupaten Kapuas Hulu.
BAB XIV - VERIFIKASI KEPESERTAAN
Pasal 27

- (1) Verifikasi merupakan kegiatan menguji kebenaran administrasi dan pertanggungjawaban atas klaim biaya pelayanan yang telah dilaksanakan oleh PPK.
- (2) Pelaksana Program Jamkesda bertugas melakukan verifikasi kepesertaan dengan mencocokkan KTP, KK atau Surat Keterangan berdomisili dari Kepala Desa setempat dari peserta yang berobat dengan kepesertaan untuk selanjutnya diterbitkan Surat Keabsahan Peserta (SKP) terhadap peserta yang memanfaatkan pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam verifikasi kepesertaan harus dilengkapi dengan dokumen berupa KTP atau KK untuk pengecekan kebenarannya.
- (4) Verifikasi atas pelayanan kesehatan dalam Program Jamkesda meliputi:
- a. verifikasi administrasi kepesertaan meliputi KTP atau KK atau Kartu Peserta, nomor SKP dan surat rujukan;
- b. administrasi pelayanan meliputi: nama pasien, nomor SKP, nama dan tanda tangan dokter penanggung jawab, surat rujukan, tanda tangan komite medik atau direktur pelayanan atau supervisor yang ditunjuk untuk dan yang diberi tanggung jawab oleh PPK.
BAB XV - PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 28

- (1) Manfaat jaminan yang diberikan kepada peserta bukan berupa uang tunai melainkan dalam bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh berdasarkan kebutuhan medik sesuai dengan standar pelayanan medik, kecuali beberapa hal yang dibatasi dan tidak dijamin.
- (2) Setiap peserta Program Jamkesda mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan pada rawat inap di puskesmas dan rawat inap kelas III (tiga) Di Rumah Sakit Umum Daerah atau Rumah Sakit yang telah melakukan PKS dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan kesehatan di PPK berdasarkan paket pelayanan kesehatan yang ditetapkan berdasarkan PKS dengan pihak Pelaksana Program Jamkesda.
- (4) Pelayanan kesehatan dalam Program Jamkesda menerapkan pelayanan kesehatan terstruktur dan berjenjang berdasarkan rujukan.
- (5) Pelayanan tingkat lanjutan dan rawat inap kelas III (tiga) Rumah Sakit Umum Daerah dilaksanakan berdasarkan rujukan yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Pelaksana Jaminan Kesehatan Daerah.
- (6) Pelayanan rawat inap diberikan di Puskesmas Perawatan dan ruang inap kelas III (tiga) di Rumah Sakit yang telah ditunjuk sebagai PPK Dasar dan PPK Lanjutan.
- (7) Pada keadaan gawat darurat ( emergency ) seluruh PPK wajib memberikan pelayanan penanganan pertama keadaan gawat darurat kepada peserta Program Jamkesda walaupun tidak sebagai PPK jaringan Program Jamkesda sebagai bagian dari fungsi sosial PPK dan selanjutnya PPK tersebut segera merujuk ke PPK jaringan Program Jamkesda untuk penanganan lebih lanjut.
- (8) Prosedur pelayanan kesehatan bagi peserta Program Jamkesda mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
- (9) Dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada peserta tidak dikenakan biaya oleh PPK dengan alasan apapun, kecuali atas biaya pelayanan kesehatan yang dibatasi dan tidak dijamin berdasarkan PKS dengan pihak pelaksana Program Jamkesda.
- (10) Pemberian obat di PPK Dasar dan PPK lanjutan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu DPHO (Formularium Generik).
BAB XVI - PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 29

- (1) Ruang lingkup pemantauan dan evaluasi meliputi:
- a. database kepesertaan, kepemilikan kartu Program Jamkesda, dokumentasi dan penanganan keluhan;
- b. pelaksanaan pelayanan kesehatan meliputi jumlah kunjungan Program Jamkesda ke Puskesmas dan Rumah Sakit, jumlah kasus rujukan, pola penyakit rawat jalan dan rawat inap.
- (2) Mekanisme pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala melalui:
- a. pertemuan dan koordinasi;
- b. pengelolaan pelaporan program (pengolahan dan analisis);
- c. kunjungan lapangan dan supervisi;
- d. penelitian langsung (survey/kajian).
BAB XVII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 30

- (1) Pembinaan dilakukan oleh tim koordinasi dan tim pengelola sesuai tugas dan fungsinya secara berjenjang.
- (2) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Program Jamkesda dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional.
BAB XVIII - PELAPORAN
Pasal 31

- (1) Puskesmas dan rumah sakit wajib melakukan pencatatan dan pelaporan tentang penyelenggaraan Program Jamkesda secara rutin setiap bulan kepada tim pengelola kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelaksana Program Jamkesda wajib menyampaikan pelaporan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program Jamkesda setiap Bulan kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melaui tim pengelola Program Jamkesda Kabupaten Kapuas Hulu dengan alamat sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, jalan Diponegoro Nomor 27 Putussibau.
BAB XIX
Pasal 32

Penyelenggara Program Jamkesda, PPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. peringatan atau teguran tertulis;
- b. pembekuan sementara kegiatan usaha kesehatan;
- c. pencabutan izin usaha kesehatan.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Petunjuk teknis penyelenggaraan Program Jamkesda bagi masyarakat sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Petunjuk teknis keuangan penyelenggaraan Program Jamkesda bagi masyarakat sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Jenis pelayanan kesehatan dan tarif pelayanan kesehatan peserta Program Jamkesda di Rumah Sakit Umum Daerah Achmad Diponegoro Rumah Sakit Bergerak Kabupaten Kapuas Hulu sesuai tarif Peraturan Menteri Kesehatan Repoblik Indonesia nomor 69 tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Tarif Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 21 April 2014
BUPATI KAPUS HULU, ttd
A.M. NASIR
Diundangkan di Putussibau pada tanggal 22 April 2014
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
YOHANA ENDANG
BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014 NOMOR 16
B