PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 5 Tahun 2013
Tentang PAJAK SARANG BURUNG WALET
Berlaku: 5 TAHUN 2013
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa burung walet merupakan salah satu satwa yang dapat dimanfaatkan secara alami menjadi potensi daerah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, disamping juga dapat merupakan potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga diperlukan jaminan akan kelestarian
populasi dan jenis pemanfaatannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 75 dan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, tarif pajak sarang burung walet ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet;
3. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
4. Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
3
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
dan
WALIKOTA BANJARBARU
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
5. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
6. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang burung walet.
7. Pengambilan sarang burung walet adalah kegiatan pengambilan sarang burung walet yang berasal dan burung walet di luar habitat alami yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan.
8. Pengusahaan sarang burung walet adalah kegiatan pemanfaatan sarang burung walet yang berasal dari pengusahaan burung walet yang dilakukan oleh pribadi atau badan.
9. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fucliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
10. Sarang Burung Walet adalah hasil produksi burung walet yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang dan bertelur serta menetaskan anakan burung walet.
11. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
12. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
13. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang.
14. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15. Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dengan penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan hutang pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan /atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih hams dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
24. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
25. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
26. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
27. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjarbaru.
BAB II
Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet diambil pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
BAB II
Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/ atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
BAB III
Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.
- ( 3 ) Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Walikota.
BAB III
Pasal 5

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).
BAB III
Pasal 6

Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
BAB IV - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 7

Pajak yang terutang dipungut di Daerah.
BAB V - MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
BAB V - MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
BAB VI - SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan
BAB VI - SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 11

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang dengan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan Perundang-undangan perpajakan.
- (3) Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar dengan berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
BAB VI - SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan:
- a. SKPDKB dalam hal :
- 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
- 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
- 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dan pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
9. ( 3 ) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dan jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dan pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
BAB VI - SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak
BAB VI - SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 14

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD jika :
- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dan hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
BAB VI - SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 15

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB VI - SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 16

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat Keberatan dan Banding
BAB VI - SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 17

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atas suatu:
- a. SKPD;
- b. SKPDKB;
- c. SKPDKBT;
- d. SKPDLB;
- e. SKPDN; dan
- f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
9. ( 3 ) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
11. ( 5 ) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Walikota atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.
13. ( 7 ) Pengajuan Keberatan tidak Menunda kewajiban membayar pajak dan Pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (8) Apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar penghitungan pengenaan pajak, pemotongan atau pemungutan pajak.
BAB VI - SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 18

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, hams memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota atau Pejabat tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB VI - SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 19

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
BAB VI - SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 20

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
Bagian Kelima
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif
BAB VI - SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 21

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota atau Pejabat dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Walikota dapat :
- a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- d. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB VIII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hams memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Walikota.
BAB IX - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
BAB X - TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG YANG KEDALUWARSA
Pasal 24

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XI - TATA CARA PENGURANGAN DAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 25

- (1) Dengan alasan tertentu Walikota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dalam hal:
- a. terjadi suatu bencana;
- b. pemberian stimulus kepada masyarakat/wajib pajak dengan memperhatikan kemampuan wajib pajak;
- c. usaha pengentasan kemiskinan;
- d. usaha peningkatan perekonomian masyarakat; dan
- e. terdapat alasan lain dari wajib pajak yang dapat dipertanggungjawabkan dan diatur dengan Keputusan Walikota.
- (2) Persyaratan serta tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XII - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 26

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XII - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 27

- (1) Walikota atau Pejabat berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- C. memberikan keterangan yang diperlukan.
6. ( 3 ) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XIII - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 28

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Besaran jumlah insentif dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
5. Walikota.
BAB XIV - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 29

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- ( 3 ) Dikecualikan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
- b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Walikota berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- ( 5 ) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Walikota dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.
BAB XV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 30

Pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota dan Pejabat yang ditunjuk.
BAB XVI - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 31

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XVII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 32

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat diancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XVIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 33

Pelaksanaan teknis Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh instansi yang ditunjuk oleh Walikota.
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.
Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 4 Juli.
2013
$WALIKOTA BANJARBARU,
H.M. RUZAIDI NOOR
Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 5 Juli
2013
SEKRET.
H. SYAHRIANI
LEMBARA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR 5
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang sah sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai dasar dari adanya perluasan objek pajak daerah, maka semua pengaturan pajak daerah harus menyesuaikan dengan Undang-Undang tersebut, tidak terkecuali pengaturan mengenai jenis pajak Sarang Burung Walet sebagai pajak yang dapat dipungut oleh daerah.
Bahwa sarang burung walet merupakan salah satu jenis satwa liar yang dapat dimanfaaatkan secara alami balk di habitat alaminya maupun di luar habitat alaminya sehingga dapat dijadikan sebagai potensi daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tidak melupakan kelestarian lingkungan dan penataan yang baik dalam pengelolaannya.
Karena peraturan daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu dibentuk dalam rangka memberikan kepastian hukum, dan kedepannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam melaksanakan pajak daerah.
PENJELASAN
Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Tarif pajak sebesar 5 % (lima persen) merupakan tarif paling tinggi yang diberlakukan kepada Wajib Pajak. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Yang dimaksud 1 (satu) bulan takwim sama dengan 1 (satu) bulan kalender adalah jumlah hari dalam satu bulan kalender bersangkutan, misalnya mulai 22 Januari sampai dengan tanggal 21 Pebruari. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Yang dimaksud dilarang diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Huruf a. angka 3) Yang dimaksud dengan "dihitung secara jabatan" adalah pajak yang dihitung oleh pejabat yang berwenang yang diberi tugas melakukan perhitungan pajak. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14

Ayat (1)

Huruf aCukup jelas.Huruf bYang dimaksud penelitian adalah penelitian kantor.## Huruf cSanksi administrasi berupa bunga dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak atau kurang membayar pajak yang terutang, sedangkan sanksi administratif berupa denda dikenakan karena tidak terpenuhinya ketentuan formal misalnya tidak atau terlambat menyampaikan SPTPD.## Ayat (2)Ayat ini mengatur pengenaan sanksi administratif berupa bunga atas STPD yang diterbitkan karena :- a. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;- b. pemeriksaan SPTPD yang menghasilkan pajak kurang dibayar karena terdapat salah tulis dan atau salah hitung.##
PENJELASAN
Pasal 17

Ayat (1)

Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota yang menerbitkan surat ketetapan pajak.Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi dan isi dan ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak, Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu bulan pajak.Ayat (2) terutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan oleh petugas pajakYang dimaksud dengan "alasan-alasan yang jelas" adalah mengemukakan dengan data atau bukti bahwa jumlah pajak yang tidak benar.## Ayat (3)Yang dimaksud dengan "keadaan di luar kekuasaannya" adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib Pajak. Misalnya, Wajib Pajak sakit atau terkena musibah bencana alam.Ayat (4)Ketentuan yang mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakan yang telah disetujui Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir basil pemeriksaan, pelunasan tersebut hams dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan.Ayat (5)Cukup jelas. Ayat (6)Tanda bukti penerimaan surat keberatan sangat diperlukan untuk memenuhi ketentuan formal.Diterima atau tidaknya hak mengajukan surat keberatan dimaksud, tergantung dipenuhinya ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang dihitung mulai diterbitkannya surat ketetapan pajak sampai saat diterimanya Surat keberatan tersebut oleh Walikota. Tanda bukti penerimaan tersebut oleh Wajib Pajak dapat juga digunakan sebagai alat kontrol baginya untuk mengetahui sampai kapan batas waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 19 ayat (1) berakhir. Tanda bukti penerimaan itu diperlukan untuk memastikan bahwa keberatannya dikabulkan, apabila dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak tidak menerima surat keputusan dari Walikota atas

Surat Keberatan yang diajukan.Ayat (7) Ketentuan ini diperlukan agar Wajib Pajak tidak menghindar dan kewajiban untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan daerah.Ayat (8) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Dalam keputusan keberatan tidak menutup kemungkinan utang pajaknya bertambah berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain karena ada data baru yang tadinya belum terungkap atau belum dilaporkan.Ayat (3)Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak maupun Petugas pajak dan dalam rangka tertib administrasi , oleh karena keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak hams diberi keputusan oleh Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Surat keberatan diterima.
PENJELASAN
Pasal 21

Pasal 22

Cukup Jelas. Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 23

Ayat (1)

Saat kedaluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tersebut dapat ditagih lagi. Kedaluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak SPTPD,SKPD, SKPDKB, SKPDKBT diterbitkan.Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding dan peninjauan kembali, kedaluwarsa pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal Surat Keputusan Pembentulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Banding dan Surat Keputusan Peninjauan Kembali.Perhitungan kedaluwarsa penagihan tersebut di atas tidak dapat diberlakukan kepada Wajib Pajak apabila melakukan Tindak Pidana di bidang perpajakan.Ayat (2) Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4) Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 32

Ayat (1)

Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya.Yang dimaksud kealpaan adalah tidak sengaja , lalai, tidak hati-hati atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan daerah.Ayat (2)Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang dilakukan dengan sengaja, dikenakan sanksi yang lebih berat daripada kealpaan, mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi daerah.Ayat (3) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 34 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR