PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor ST Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 17 THhw1 2003
N/A
Preamble

Mengingat
bahwa untuk tertJbnya pengeloalan keuangan daerah dan untuk meningkatkan efisien&amp;i b1aya dAn efektifi � w pelaksanaan Ania;:amn Pendapatan dan Bclanja Daerah Kabupaten Butcln Tahun Anggamn 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupatl tentang Standar Biaya Umum Tahun AnGgaran 2017 di Lingkungan Po.merintah Kabupat"'1 Buton;
1. Pa!!a.l 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndoneSJa Tahun 1945;
2. Undang-Undang No:mor :.!Y "fahun 1959 tentang f'cmbcntuken Daeroh Daero.h Tingkat JI di Sula.wes1 Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonema Nomor H:122);
3. Undang-Undang Nomor 17 THhw1 2003 teutang Kcuangan Negara (Leml).Qran Negara Repubhk Tndnnf':!IUl Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No:mor 4286);
4. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 Pt:,bendaharaan Negara { � baran Negara lnilor,,.;a Tehun 2004 Nomor 5, Ta.mbahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); tentang Republik Lembaran
•
•
5. Undang-Undana Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Siptl Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 0, Tambahan Lembaran fl'.egara Republik lndonesi11. Nomor 5494);
2. 6 UndAng-UndAng Nornor ?3 TAhun :.&gt;014 tentRng Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Ta.mbahan Lembaran Negara Rc,publik lmlum:Olili Numuc 5587), :.cUtt � to.imttiw Lt:la.h cliul.itih """"'""I"' lmli diuhs!h lf'rakhir df'ng,,n Undang-Und1&gt;ng Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pen.tbahan Kedua Atas Undang-Undang Nomoc 23 Tahun 2014 tentang P&lt;;menntahan DacrM (Lembaran Negara Rcpublik Indoneeia Tahun 2015 Nomor 58, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Norn.or 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pcngelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republik !ndoneeia Tahun 2005 Nomor 140, Tmnb&gt;JlAn Lemb=an Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Harang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia THhw, 2014 Numur 92, Tawbaha.tl L..mbaran N.,gara R.,publik Tndon.,siA Nnmnr 5:i'\ � J;
5. ') Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tcntang Standar Akunumsi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran NcFa Rcpublik lndoncaia Nomor 5165);
10. Pemtunm Menteri Dalam N.,geri Nomor 13 T.;ulun 2006 tentang P.,doman Pensetcleen Keuangan Daerah sebagaimpna telah beberapa kali diubah terakhir dengan 1-'eraturan Mentcn Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 l tcnto.ng Perubnhan Kedua Ataa Peraturan Menteri Dal.am Ne11:en Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 t.t:nlHng Pt:t.!uww, Penyu'&gt;un.an Anggaran Pcndapatan dan Belanja D11en,h TAhun Anggar.1in 2017;
12. Peraturan Menteri xeuenaen Nomor 33/PMK.02/2016 tcntang Standar Biaye. Masukan Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Mentcri Keue.ngan Norn.or Hl6/PMK.02/2016 tentang Standar Braye Keluaran Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 201!&gt; tcntang Pokok-Pokok Penge!olaan Keuangan Daerah;
'
•
•
MEMt:TUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANO STANUAh'. t:IIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2017 DI LINGKUNGAN PEMERIN'l'AH
KABUPATEN BUTON.
N/A
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati mi, ditetapkan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2017 yang bcrtungSJ sebagai acuan hagi SKPO untuk menyuaun biaya kegiatan d'll&lt;om RenClUW Kerja dan Anggaran SKPD berba!lis kinerja Tahun Anggaran 2017.
- (2) Selain berfuugsi sebagai acuan untuk menyusun kegiatan dalam Rencana Ketji, &lt;hn Angst.ran SKPD =ba.gaimou111 dimaksud pada ayat Ill. dalam rangka pelaksanaan anp,garan Standar Biaya Um-um juga berfungsi scbagai:
- a. batas tertinggi; dan
- b. estimasi
5. \3) Fungsi Stander Biaya Umum aebagai ba.tas t.ertinggl sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a merupalw.n be saran bi.a ya yang tidalc de.pat dila.mpaui
6. (41 Ji'ung,ii RtanrlRr Biay11 Umum 11ebag,,i e,itim,u,i ...,hegaimsn11 dimak.aud pada eyet (2] huruf b merupakan prakiraan bcsaran biaya yang dapat dilampaui dengan mcmpcrtimbangkan:
7. II.. hnrga po.:,w-;
- b. prc11ea pengadaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; l&lt;ctentuan
- c. ketersediaan alokasi anggaran; dan
- d. prinsip ekonamis, efisienSJ dan efektifitas.
- (5) Standar Braya Umum yang berfungsi sebag.ai batasan tertinggi sebegaimana dm!aksud pada ayat [2) huruf a, tcrcantum dalam Lampiren I sebagai bngian yuns tidnk terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Standar Biava Umum yang berfungsi sebagai estimasi sebagairnana dimabuil pada ayat (2) huruf b, teramtum dalam Lam.piran 11 sebagal baglan yang tldak terpisahlcan dan Peraturan Eupati ini.
•
•
•
BAB III - KETENTUAN LAIN-LAI �
Pasal 3

- (1) Standar Biaya Umum sebagaimana dJmaksud dalarn Peraturan Bupatl rm dapat dilalrnkan pcrubahan bcrdu.sarkan kebutullan daerah dcngan mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
2. {2) Pembahan Standar l::lra.ya Umum sebagaimana cllmaksud pada nynt 11) ditetapknn dcngan PcraturanBupati.
"""' Sa.tuan biaya yang belum diatur dalam Pf!niturnn Rups&gt;ti im dap.e.t mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Bw.ya Umum dan/atau peraturan penindangundangan lainnya.
Pesa! 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar eetiap orang mengetahuinya, pengundangan Pemturan Bupati ini dengan dalam Berlta Daerah Kabupaten Buron. memerintahkan penempatannya
Ditt:tapkan di Pa.:wu-wajo pndo. tnnggnl 7 November 2016
Ph BU
EFFENYI KALIMUDDIN
•
'