Unknown Unknown Nomor 5 Tahun 2007
Tentang SUMBER PENDAPATAN DESA
Berlaku: 31 Juli 2007
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa perlu didukung dengan penerimaan keuangan desa dari Sumber Pendapatan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.
Menetapkan :
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG DAN
BUPATI BENGKAYANG
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Kepala Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kepala Desa adalah Pemimpin Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Bengkayang;
11. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintahan Desa yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah bagian desa yang ada di Kabupaten Bengkayang;
12. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD;
14. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
BAB II - PENDAPATAN DESA
Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa, meliputi:
- a. Pendapatan Asli Desa terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya desa dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong masyarakat, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten dan retribusi daerah Kabupaten;
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten;
- d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- e. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dokelola oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil oleh Pemerintah Kabupaten.
Bagian Kedua Kekayaan Desa
BAB II - PENDAPATAN DESA
Pasal 3

Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Tanah Kas Desa;
- b. Pasar Desa;
- c. Pasar Hewan;
- d. Tambatan Perahu;
- e. Bangunan Desa;
- f. Pelelangan Ikan yang dikelola oleh desa dan;
- g. Lain-lain kekayaan milik desa.
Bagian Ketiga
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
BAB II - PENDAPATAN DESA
Pasal 4

- (1) Sumber Pendapatan Desa dari bagi hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b diperuntukkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) bagi desa;
- (2) Pengalokasian bagian desa dari bagi hasil bagi hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi desa.
BAB II - PENDAPATAN DESA
Pasal 5

- (1) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di desa baik dalam bentuk pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa;
- (2) Pungutan retribusi dan pajak yang telah dipungut oleh desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten.
Bagian Keempat Dana Perimbangan
BAB II - PENDAPATAN DESA
Pasal 6

- (1) Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh persen) diperuntukan bagi desa;
- (2) Pengalokasian bagian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sebagai alokasi dana desa.
Bagian Kelima Hibah dan Sumbangan
BAB II - PENDAPATAN DESA
Pasal 7

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang;
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa;
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN
Pasal 8

Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dituangkan dan disusun dalam APB Desa yang merupakan bagian penerimaan keuangan desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN
Pasal 9

- (1) Pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan hasilnya menjadi penerimaan keuangan desa yang sepenuhnya harus dimanfaatkan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- (2) Tata Cara pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan desa ditetapkan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.
BAB IV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

- (1) Sumber Pendapatan Asli Desa dan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini, bagi desa yang statusnya berubah menjadi Kelurahan diserahkan dan menjadi milik kekayaan Pemerintah Kabupaten yang dikelola oleh Kelurahan yang bersangkutan;
- (2) Kekayaan Pemerintah Kabupaten yang dikelola oleh Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengurusannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui APBD yang diperuntukan bagi kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan yang bersangkutan.
BAB V - ATURAN PERALIHAN
Pasal 11

- (1) Sumber Pendapatan Desa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diurus dan dikelola sebagai sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah wajib memberikan sebagian pendapatan dimaksud kepada Pemerintah Desa yang besarnya ditentukan berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;
- (2) Sumber Pendapatan Desa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diurus dan dikelola sebagai sumber pendapatan desa, maka Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk membantu mengembangkan agar dapat memberikan hasil yang sebesar-besarnya;
- (3) Desa mempunyai kewenangan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki terhadap Sumber Pendapatan Desa dan Kekayaan Desa yang belum dimanfaatkan sepenuhnya.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan dan Peraturan Daerah yang mengatur hal yang sama, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.
Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal 31 Juli 2007
BUPATI BENGKAYANG
JACOBUS LUNA
Perda ini dinyatakan Sah Sejak tanggal diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Pada tanggal 8 Agustus 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
ttd
Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si Pembina Tk.I NIP 010 182 156
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2007 NOMOR 5
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Desa serta untuk meningkatkan pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa harus didukung dengan penerimaan keuangan desa dari sumber pendapatan desa.
Penyediaan penerimaan keuangan desa untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban dari penyelenggaraan otonomi desa, agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri.
Sebagai upaya pemenuhan hak dan kewajiban desa dalam menyelenggarakan otonomi desa, pemerintah desa harus mampu mengembangkan pengelolaan potensi desa sebagai Sumber Pendapatan Desa.
Dengan demikian, sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 212 yang berkenaan dengan pengaturan Sumber Pendapatan Desa, maka untuk menjadi dasar dan pedoman lebih lanjut bagi Pemerintah Desa, pengaturan Sumber Pendapatan Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
PENJELASAN
Pasal

1

Pasal

Cukup jelas 2Ayat (1)Huruf aCukup jelasHuruf bCukup jelasHuruf cYang dimaksud dengan ' bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah 'adalah terdiri dari dua bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.Dana dari Kabupaten diberikan langsung kepada desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD, serta 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.Pasal## Huruf dBantuan dari Pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, bantuan dari Propinsi dan Kabupaten digunakan untuk percepatan atau akselarasi pembangunan desa.## Huruf eYang dimaksud dengan 'Sumbangan dari pihak ketiga dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.Yang dimaksud dengan 'wakaf' adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menggerakkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.Ayat (3)Cukup jelas3Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Sumbangan yang berbentuk uang yang diterima pada tahun anggaran berjalan dimasukkan dalam APB Desa pada tahun berikutnya.
PENJELASAN
Pasal 13

Pasal 14

```Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas```LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2007 NOMOR 5