Unknown Unknown Nomor TAHUN2016 Tahun 2023
Tentang PEMBENTUKAN DANSUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Berlaku: 18 Tahun 2016
N/A
Preamble

Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Un~ang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3969);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR dan
BUPATI TANJUNG JABUNGTIMUR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURANDAERAH TENTANG PEMBENTUKANDAN SUSUNANPERANGKAT DAERAH.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasall 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional darr/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
14. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
15. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
16. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
17. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
18. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
19. Lurah adalah Kepala Kelurahan selaku perangkat Kecamatan.
20. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut dengan UPT adalah unsur pelaksana teknis yang dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
BABII
PEMBENTUKAN DANSUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Pasal2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe B mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, rnendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRDdalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan Inspektorat dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, terdiri dari :
1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipi1;
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustaakan dan urusan pemerintahan daerah bidang kearsipan;
3. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan daerah bidang kepemudaan dan olahraga;
4. Dinas Perikanan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
5. Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Dinas Pendidikan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan TipeAmenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
14. 10.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
15. 11.Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura;
16. 12.Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan dan sub urusan peternakan;
17. 13.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
18. 14.Dinas Kesehatan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
19. 15.Dinas Koperasi, Usaha Keeil dan Menengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
20. 16.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bereneana dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga bereneana;
21. 17.Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
I
- 18.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
- 19.Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
20. Dinas Perhubungan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa dengan Tipe C bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa; dan
22. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- e. Badan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, terdiri dari Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
2. Badan Keuangan Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; dan
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
f. Kecamatan terdiri dari:
| a. | Kecamatan Muara Sabak Timur | dengan | TipeA; |
|------|-------------------------------|----------|-----------|
| b. | Kecamatan Nipah Panjang | dengan | TipeA; |
| c. | Kecamatan Mendahara | dengan | Tipe A; |
| d. | Kecamatan Rantau Rasau | dengan | Tipe A; |
| e. | Kecamatan Sadu | dengan | TipeA; |
| f. | Kecamatan Dendang | dengan | TipeA; |
| g. | Kecamatan Muara Sabak Barat | dengan | TipeA; |
| h. | Kecamatan Mendahara Ulu | dengan | TipeA; |
| i. | Kecamatan Kuala Jambi | dengan | TipeA; |
| j. | Kecamatan Geragai | dengan | TipeA;dan |
| k. | Kecamatan Berbak | dengan | TipeA. |
I
Pasal3
Untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat dibentuk Kelurahan.
Pasa14
Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal5
Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:
- a. intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.
BABIII
PEMBENTUKANUNITPELAKSANA TEKNIS
Pasal6
Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT, untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
Pasal 7
Selain UPT Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPT Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
Pasal 8
- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPT dinas Daerah Kabupaten Tanjung
2. Jabung Timur di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
Pasal9
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPI' yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPTyang baru.
BABIV STAFAHLI
N/A
Pasal 10

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) stafahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Staf ahli Bupati berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Staf ahli Bupati bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
- (5) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli Bupati, dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangiurusan umum dan tata usaha.
PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH
N/A
Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan kompetensi:
- a. teknis;
- b. manajerial; dan
- c. sosial kultural.
- (2) Pengisianperangkat daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN PERALIHAN
N/A
Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang- undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan lain, perangkat daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
N/A
Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi rumah sakit daerah, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit daerah baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
N/A
Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalamPeraturan Daerahini dilaksanakanmulai 1Januari 2017.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Diundangkan di Muara Sabak pada tanggal4 Oktober 2016
NOREGPERATURAN DAERAHKABUPATEN TANJUNGJABUNGTIMUR, PROVINSIJAMBI: (5/2016)
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Dalam rangka mewujudkan organisasi kelembagaan pemerintah daerah yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah terhadap perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang makin beragam, maka upaya awal yang dapat dilakukan adalah dengan mengevaluasi kelembagaan pemerintah daerah yang selama ini diterapkan.
Pembentukan dan susunan perangkat daerah berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Sedangkan pemetaan Urusan Pemerintahan yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang intensitas Urusan Pemerintahan Wajib dan potensi Urusan Pemerintahan Pilihan serta beban kerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Pemetaan urusan dimaksud digunakan untuk menentukan susunan dan tipe Perangkat Daerah.
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melaksanakan validasi urusan pemerintahan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan Kementerian Dalam Negeri bersama Kernenterian/Lembaga terkait. Berdasarkan hasil validasi tersebut, perlu segera menetapkan Peraturan Daerah tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal8Cukup JelasPasal9Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 12

Cukupjelas

Pasal13Cukup JelasPasal14Cukup JelasPasal15CukupjelasPasal16Cukup JelasPasal17Cukup Jelas