UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 8 Tahun 1964
Tentang No Description
Berlaku: 8 TAHUN 1964
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan dalam soal pemberian Tanda-tanda Kehormatan dan Penghargaan angkatan bersenjata khususnya Bintang Gerilya, perlu diadakan peninjauan kembali dan mengadakan perubahan dan penambahan dalam Undang-undang No. 21 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 65) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1958 (LembaranNegara tahun 1958 No. 154) tentang penggantian peraturan tentang Bintang Gerilya sebagai termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1949 sebagai Undang-undang;
- b. bahwa karena keadaan memaksa dan guna memungkinkan pelaksanaannya dengan segera, maka Pemerintah berdasarkan pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar, telah mengatur hal tersebut di atas dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- c. bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut perlu ditetapkan menjadi Undang-undang;
Mengingat : ________________
Mengingat
Pula
Mengingat : 1. Pasal-pasal 5 ayat 1, 15 dan 20 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 30 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 85) jo Undang-undang No. 22 Prp tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 131) tentang Tanda Kehormatan Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia dengan perubahan-perubahannya;
3. Undang-undang No. 65 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 116) jo. Undang-undang No. 20 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 64) tentang Tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma dengan perubahan-perubahannya;
4. Undang-undang No. 70 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 124) tentang Tanda-tanda khusus Kehormatan Militer;
5. Undang-undang No. 21 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 65) tentang Tanda Kehormatan Bintang gerilya;
5. : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960 dan No. III/MPRS/1963;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1964 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1964 NO. 1) TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 1959 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1959 TENTANG UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1958 (LEMBARANNEGARA TAHUN 1958 NO. 154) TENTANG PENGGANTIAN PERATURAN TENTANG BINTANG GERILYA SEBAGAI TERMAKTUB DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 1949, MENJADI UNDANG-UNDANG.
N/A
Pasal 1

.
Dalam Bab I Undang-undang No. 21 tahun 1959 diadakan perubahan dan tambahan sebagai berikut:
- (1) Pasal 1 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Kepada setiap Warganegara Indonesia yang berjuang dan berbakti kepada Tanah Air dan Bangsa selama Agresi Belanda ke I dan ke II dengan menunjukkan keberanian, kebijaksanaan dan kesetiaan yang luar biasa, dengan tidak mengingat golongan pangkat, jabatan dan kedudukan, dapat diberikan anugerah tanda jasa berupa Bintang Kehormatan bernama "Bintang Gerilya".
- (2) Sesudah pasal 1 ditambah satu pasal baru, yaitu pasal 1a yang berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 1a".
Presiden, menyimpang dari ketentuan yang mutlak tentang perbuatan jasa, yang menjadi syarat untuk menerima "Bintang Gerilya" ialah selama agresi Belanda ke I dan ke II dengan menunjukkan keberanian, kebijaksanaan dan kesetiaan yang lur biasa, dapat menetapkan pemberian Tanda Kehormatan itu kepada setiap Warga Negara Indonesia, yang dalam masa dan peristiwa tersebut mengikuti sepenuhnya secara aktip dengan menunjukkan keberanian dan kesetiaan dari tanggal 20 Juni 1947 sampai dengan 22 Pebruari 1948 dan dari tanggal 18 Desember 1948 sampai dengan 27 Desember 1949.
- (3) Ayat 2 dari pasal 2 dihapuskan seluruhnya dan diganti dengan 2 ayat, yaitu ayat 2 dan ayat 3 baru dan berbunyi sebagai berikut:
- (2) Pita dari Bintang Gerilya yang diberikan berdasarkan pasal 1 bercorak seperti dilukiskan dalam daftar lampiran I, berukuran lebar 35 milimeter, panjang 55 milimeter dan berwarna dasar merah dengan tiga strip tegak putih, lebar 5 milimeter yang membaginya dalam bagian-bagian yang sama, mempunyai satu bintang berbentuk kecil dengan ukuran garis tengah 5 milimeter dari logam berwarna kuning dan ditempatkan di tengah-tengah.
- (3) Pita dari Bintang Gerilya yang diberikan berdasarkan pasal 1a berbentuk seperti dilukiskan dalam daftar lampiran II, berukuran lebar 35 milimeter, panjang 55 milimeter dan berwarna dasar merah dengan tiga strip tegak putih, lebar 5 milimeter yang membaginya dalam bagian-bagian yang sama.
- (4) Pada pasal 2a diadakan perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut:
4. Kepada Warga Negara yang menurut ketentuan tersebut dalam pasal 1 dan 1a, berhak menerima Bintang Gerilya dan yang meninggal dunia sebelum Bintang Gerilya itu dianugerahkan kepadanya, diberikan anugerah tersebut secara anumerta.
N/A
Pasal 2

.
Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang tentang "Perubahan dan tambahan Undang-undang tentang Bintang Gerilya" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 1964. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. ttd SUKARNO.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 1964. WAKIL SEKRETARIS NEGARA, ttd SANTOSO S.H. Brig. Jend. T.N.I.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 69
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI MINAHASA TENGGARA PROVINS! SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR
b9
TAHUN 2016
TENTANG
PENGGANTI INDIKATQR KINERJA VTAMA PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2013-2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
- a. bahwa saJah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah dengan menetapkan lndikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09 / M. PAN/5/2007 ten tang Pedoman Urn um Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Jnstansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan lnstansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Nomor: Negara Pendayagunaan Per/020/M.PAN/ 11/2007 Aparatur ten tang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 81);
- 1 2 . Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 96).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGANTI INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
Menetapkan : TENGGARA TAHUN 2013-2018.
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Minahasa Tenggara ini yang dimaksud dengan :
- � 1.
- Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
6. IKU Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
7. IKU SKPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan sasaran strategis SKPD.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
9. Kinerja organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
BAB II - TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

- ( 1 ) Ruang lingkup IKU terdiri dari:
- a. IKU Pemerintah Daerah; dan
- b. IKU SKPD
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
BAB II - TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4

- ( 1 ) Setiap SKPD wajib menyusun IKU SKPD.
- (2) IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD dengan format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Format IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati 1n1.
BAB IV - PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 6

- ( 1 ) Penetapan IKU Pernerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018.
- (2) Penetapan IKU SKPD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis SKPD Tabun 2013-2018.
- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan basil (outcome) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator basil (outcome);
- b. IKU SKPD paling kurang memuat indikator keluaran (output) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
- (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
- a. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- b. Kebutuhan data statistik pemerintah; dan
- c. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetabuan.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB IV - PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 7

- ( 1 ) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati in dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
Ditetapkan di Ratahan Pada Tanggal ;,7- D,,«&gt;&lt;,�ec 2016
| Pcjabat Pengclola | Paraf Kuordinasi | Ket |
|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Kasubng Umum | \J | |
| Sckrctaris BAPl::DA | ' | |
| Kabag Hukum | | |
| Kcpala BAPEDA | | |
| lnspcktur | 71 , v | |
| Asistcn Bidang Perekonomian dan Pembarurunan | L/ | |
| Sckretaris Daerah | | |
| \Vakil Bupati | -l | |
| Bupati | Dcngan Muhon untuk taneani | Hormat rlitanda |
Diundangkan di Ratahan Pada tanggal ?.1- Cle,..,1,&amp; 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATE[;AHASA TENGGARA,
FARRY FREYKE LIWE
DERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NQ!\10� :&gt;"i&lt;
BUPATI MINAHASA TENGGARA
JAMES SUMENDAP
LAMPIRAN I
NOMOR
TANGGAL
PERJHAL
TENTANG PENGGANTI INDIKATOR KINERJA UTAIVIA PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2013-2018
| No. | Sasaran | Strategi | Arah l<ebijakan | lndikator | Bidang Urusan | SKPD Penanggung- jawab |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas | Peningkatkan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel. | Meningkatkan kualitas SOM birokrasi | Persentase Kasus Pengaduan yang ditindaklanjuf | Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | lnspektorat |
| 1 | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas | Peningkatkan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel. | Meningkatkan kualitas SOM birokrasi | Persentase Jumlah Temwan Ekstemal dan lntermal yang ditindaklanjuti | Urusan Adrnmistrash Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Inspektorat |
| 1 | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas | Peningkatkan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel. | Meningkatkan kualitas SOM birokrasi | Persentase pemenuhan kompetensi ASN | Urusan Administrasi Pemerintahan d'an Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | BKDD |
| 1 | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas | Peningkatkan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel. | Mengembangkan layanan birokrasi yang prima | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelengganaan Pemerintah Daerah | Urusan Admirustrast Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Setda |
| 1 | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas | Peningkatkan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel. | Mengembangkan layanan birokrasi yang prima | Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah | Urusan Administrasi Pemerintahan d'an Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Setda |
·-
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
� ,
| | | Persentase Layanan Perijinan yang diselesaikan sesuai dengan SOP | Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Sadan Perizinan . |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | Persentase cakupan kepemilikan KTP | Kependudukan dan Catalan Sipil | Disdukcapil |
| | | Persentase Penegakan Perda | urusan wajib pemerintahan umum | Satpol PP |
| | | Persentase pemilih yang berpartisipasi | Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat | Kesbangpol |
| | | Persentase pencapaian prolegda | Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat | Set DPRD |
| n an dan aerah. Peningkatan Kualitas perencanaa pembangun pengelolaan keuangan d | Meningkatkan Mutu SOM dan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan serta Aset Daerah | Persentase Keselarasan Program Kegiatan RKPD dengan RPJMD | Perencanaan | Bappeda |
| n an dan aerah. Peningkatan Kualitas perencanaa pembangun pengelolaan keuangan d | Meningkatkan Mutu SOM dan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan serta Aset Daerah | Opini Pemeriksaan BPK | urusan wajib pemerintahan umum | BPKBMD |
| n an dan aerah. Peningkatan Kualitas perencanaa pembangun pengelolaan keuangan d | Meningkatkan Mutu SOM dan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan serta Aset Daerah | Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes | urusan wajib pemerintahan umum | Kecamatan |
- --
("
e
| 2 | Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi | Peningkatan : · - cakupan dan kualitas layanan kesehatan | Meningkatkan Sarana Prasarana, SOM, dan Akses serta Mutu Pelayanan Kesehatan. | AKI per 100.000 kelahiran hidup | ---Kesehatan | Dinas Kesehatan . |
|-----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| 2 | Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi | | | AKB per 1000 kelahiran hidup | Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| 2 | Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi | | | Rata-rata jumlah anak dalam keluarga | Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | BKKBD |
| 2 | Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi | Peningkatan cakupan pangan dan kualitas gizi yang berimbang | Meningkatkan ketersediaan dan keragaman pangan secara berkelanjutan | Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan | Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| 2 | Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi | Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga | Meningkatkan prestasi olahraga | Persentase prestasi olahraga tingkat propinsi, nasional yang diikuti | Kepemudaan dan Olahraga | Dinas Pendidkan, Pemuda dan Olah Raga |
| 2 | Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi | Peningkatan keselamatan transportasi | Meningkatkan pencegahan kecelakaan transportasi | Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas | Perhubungan | Dishubkominfo |
| 3 | Terwujudnya akses dan pendidikan yang berkualitas | Peningkatan daya saing pendidikar:i | Memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan dasar termasuk akses pembiayaan bagj penduduk miskin. | Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni | Pendidikan | Dinas Pendidkan, Pemuda dan Olah Raga |
| 3 | Terwujudnya akses dan pendidikan yang berkualitas | Peningkatan daya saing pendidikar:i | Memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan dasar termasuk akses pembiayaan bagj penduduk miskin. | Angka Rata-Rata Lama Sekolah | Pendidikan | Dinas Pendidkan, Pemuda dan, Olah Raga |
.
.
| | | Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dalam mengembangkan proses belajar mengajar | Meningkatkan pemenutian standar nasional pendidikan | Persentase kelulusan SD, SMP, SMA | Pendidikan | Dinas Pendidkan,. Pemuda dan Olah Raga |
|----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| 4 | Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu | Peningkatan akses dan peluang usaha masyarakat | Meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan dan kemudahan usaha | Angka Pengangguran | Ketenagakerjaan | Disnakertransos |
| 4 | Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu | Pengurangan beban hidup warga kurang mampu | meningkatkan kesejahteraan keluarga | Nilai Tukar Petani | Pertanian | Dinas Pertanian/ Perkebunan |
| 5 | Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas | Peningkatan kualitas produktivitas masyarakat | Meningkatkan usaha produktif masyarakat yang kompetitif | Persentase Kecamatan yang memiliki Pasar yang Representatif | Perdagangan | DisPerindagkop |
| 5 | Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas | | Meningkatkan Realisasi Penanaman Modal dan Perizinan Sektoral yang berorientasi Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan | Jumlah Nilai lnvestasi PMAdan PMDN | Penanaman Modal | Sadan Perizinan |
| 6 | Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul | Peningkatan daya tarik dan pelayanan wisata | Meningkatkan kualitas destinasi pariwisata | Jumlah Objek Wisata yang memenuhi standar | Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 6 | Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul | | Pengembangan pariwisata melalui penambahan destinasi pariwisata dan peningkatan promosi pariwisata. | Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara | Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
...\_
| 7 | Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat | Akselerasi pemenuhan kebutwhan pangan masyarakat | lntensifikasi dan diversifikasi usaha tani | Produksi Tanaman Pangan | Pertanian | Dinas Pertanian/ • Perkebunan |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 7 | Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat | Akselerasi pemenuhan kebutwhan pangan masyarakat | lntensifikasi dan diversifikasi usaha tani | Produksi Tanaman Hortikultura | Pertanian | Dinas Pertanian/ Perkebunan |
| 7 | Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat | Akselerasi pemenuhan kebutwhan pangan masyarakat | lntensifikasi dan diversifikasi usaha tani | Produksi tanaman Perkebunan | Perkebunan | Dinas Kehutanan dan Perkebunan |
| 7 | Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat | Pengembangan peternakan berbasis industri | Meningkatkan kualitas sumberdaya peternakan | Peningkatan Produksi daging | Pertanian | Dinas Pertanian/ Perkebunan |
| 8 | Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat | Optimalisasi sumber daya perikanan | Meningkatkan kualitas Sumber Daya, Perekonomian, Kelembagaan dan sarana prasarana | Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap, Budidaya | Kelautan dan Perikanan | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 9 | Terpenuhinya sarana dasar masyarakat prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat | Peningkatan jumlah, kualitas, dan pemerataan sarana dan prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat | Meningkatkan aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana. | Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik | Pekerjaan Umum | Dinas Pekerjaan Umum |
| 9 | Terpenuhinya sarana dasar masyarakat prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat | Peningkatan jumlah, kualitas, dan pemerataan sarana dan prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat | Percepatan pemenuhan kebutuhan layanan dasar masyarakat. . | Persentase luas lrigasi kabupaten dalam kondisi baik | Pekerjaan Umum | Dinas Pekeriaan Umum |
| 10 | Terwujudnya lingkwngan hidup yang kualitas | Pelestarian fungsi lingkungan hidup berkelanjutan. | Meningkatkan pengendalian kualitas Lingkungan hidup | lndeks Pencemaran Air | Lingkungan Hidup | BLHKP |
| 10 | Terwujudnya lingkwngan hidup yang kualitas | Pelestarian fungsi lingkungan hidup berkelanjutan. | Meningkatkan pengendalian kualitas Lingkungan hidup | lndeks Tutupan Lahan | Lingkungan Hidup | BLHKP |
n
| | | | ' | Volume sampah yang tertangani | Lingkungan Hidup | BLHKP |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1 1 | Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana | Pengembangan edukasi kebencanaan | Meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana | Persentase kecepatan Reaksi Tanggap Darurat Bencana yang memenuhi respon time | Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | BPBD |
| 12 | Terwujudkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah | Peningkatan pemberdayaan budaya daerah secara berkelanjutan | Mengoptimalkan kualitas dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan budaya | Jumlah Situs Budaya yang dilestarikan | Kebudayaaan | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
I&gt;
| Pcjabat Pcngclo!a | Paraf Koordinasi | Ket |
|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Kasubag Umum | rr | |
| Sckretaris BAPEDA | ( | |
| Kabag Hokum | | |
| Kcpala BAPEDA | f | |
| lnspcktur | � | |
| Asisten Bidang Pcrckonomian dan Pembanuunan | ,0 | |
| Sckretaris Dacrah | | |
| \Vakil Bupati | � | |
| Bupati | Dengan Mohon untuk tanaani | !·format clitanda |
BUPA'l'I MINAHASA TENGGARA