PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor TENTANG Tahun 2011
Tentang TAMBAHAN SETORAN PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG KALIMANTAN BARAT
Berlaku: 15 Juli 2011
N/A
Preamble

Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha milik pemerintah dan/atau milik swasta sesuai dengan peraturan perundang -undangan;
- b. bahwa dalam rangka menunjang perekonomian di daerah dan dal pendapatan asli daerah, Pemerintah Kota Singkawang telah melakukan penyertaan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sejak tahun 2003 dan perlu ditambah setiap tahunnya am upaya menggali potensi sumber ;
- c. bahwa berdasarkan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Setoran Modal Pemerintah Kota Singkawang Perseroan Terbatas Kalimantan Barat ; pertimbangan sebagaimana Bank Pembangunan Daerah Tambahan Pada
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
Menetapkan :
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG dan
WALIKOTA SINGKAWANG
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan dengan imbalan tertentu.
5. Deviden adalah bagian keuntungan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
6. PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, yang selanjutnya disebut PT. Bank Kalbar adalah perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Singkawang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
BAB II - T U J U A N
Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Kalbar bertujuan selain untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha perusahaan dimaksud juga sebagai upaya menambah pendapatan asli daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
BAB III - PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

- (1) Modal disetor Pemerintah Kota Singkawang pada PT. Bank Kalbar sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp. 3.805.000.000,(Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Juta Rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Singkawang pada PT. Bank Kalbar yang dianggarkan pada Tahun 2011 sebesar Rp. 800.000.000,(Delapan Ratus Juta Rupiah).
- (3) Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Singkawang pada PT. Bank Kalbar menjadi sebesar Rp. 4.605.000.000,(Empat Milyar Enam Ratus Lima Juta Rupiah).
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Singkawang pada PT. Bank Kalbar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (5) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Singkawang pada PT. Bank Kalbar dilaksanakan oleh Walikota.
BAB IV - PENGAWASAN
Pasal 4

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Walikota dapat menunjuk Pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal daerah.
BAB V - PEMBAGIAN DEVIDEN
Pasal 5

- (1) Deviden dari Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Kalbar yang dibagikan setiap akhir tahun buku menjadi hak daerah.
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas Umum Daerah dan dicatat pada kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada
objek pendapatan bagian laba atau penyertaan modal pada Perusahaan Umum Milik Daerah / BUMD.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 15 Juli 2011
WALIKOTA SINGKAWANG, ttd.
HASAN KARMAN
Diundangkan di Singkawang pada tanggal 28 September 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, ttd.
SYECH BANDAR
LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2011 NOMOR 5
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah terdiri atas :
- a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
1. hasil pajak daerah;
2. hasil retribusi daerah;
3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. lain-lain pendapatan yang sah.
- b. Dana perimbangan.
- c. Lain-lain pendapatan yang sah.
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud huruf a angka (3) di atas antara lain bersumber dari bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga.
PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat merupakan salah satu sarana kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi sebagai sarana pengembangan ekonomi daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Untuk tetap dapat melaksanakan fungsinya dan menjalankan usaha perbankan yang sehat dan berkinerja tinggi, perlu meningkatkan permodalannya melalui penyertaan modal daerah.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan.
Oleh karena itu jumlah penyertaan modal daerah sebagai tambahan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan dalam tahun 2011 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
PENJELASAN
Pasal 3

## Ayat (1)

Modal disetor Pemerintah Kota Singkawang pada PT. Bank Kalbar sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp. 3.805.000.000,- (tiga miliar delapan ratus lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :- a. tahun 2003 disetor sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);- b. tahun 2004 disetor sebesar (dua puluh tujuh juta rupiah);Rp. 27.000.000,-- c.- tahun 2005 disetor sebesar Rp. 501.000.000,- (lima ratus satu juta rupiah);- d. tahun 2006 disetor sebesar Rp. 752.000.000,- (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah);- e. tahun 2007 disetor sebesar (lima ratus juta rupiah);Rp. 500.000.000,-- f. (lima ratus juta rupiah);- tahun 2008 disetor sebesar Rp. 500.000.000,-- g. tahun 2009 disetor sebesar (tujuh ratus juta rupiah); danRp. 700.000.000,-h. tahun 2010 disetor sebesar Rp. 750.000.000,(tujuh ratus lima puluh juta rupiah).Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasAyat (5)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 25