PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 08TAHUN Tahun 2012
Tentang PAJAK DAERAH
Berlaku: 28 Tahun 2009
N/A
Preamble

Menimbang:bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2)Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahTingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang PenagihanPajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentangPelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang TataCara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang TataCara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan SuratPaksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang TataCara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan DariPenjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan PajakDengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4050);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang TataCara Penghapusan Piutang Negara/Daerah(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor31, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintahan Daerah,
Menetapkan :
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007- Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 4741).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2007 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 11).
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN TAKALAR
Dengan Persetujuan Bersama dan
BUPATI TAKALAR
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAKDAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerahadalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkatdaerah lainnya sebagai unsur penyelenggarapemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Takalar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembagaperwakilanrakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pengelola Keuangan atau SKPD yang menangani Pendapatan Daerahdi Kabupaten Takalar.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidangperpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yangterutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksaberdasarkan undangundang, dengan tidak mendapatkanimbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluandaerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yangmerupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupunyang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroanterbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badanusaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atauorganisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnyatermasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Takalar.
10. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah adalah nomor yangdiberikan kepada Wajib Pajak Daerah sarana dalamadministrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagaitanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalammelaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
11. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan olehhotel.
12. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatantermasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yangmencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wismapariwisata, pesanggrahan, cottage, villa, rumah penginapandan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebihdari 10 (sepuluh) kamar.
13. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan yangbertindak untuk dan atas namanya sendiri atau untuk danatas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yangmenyelenggarakan usaha hotel.
14. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakanoleh restoran.
15. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atauminuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup jugarumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnyatermasuk jasa boga/katering.
16. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan yangbertindak untuk dan atas namanya sendiri atau untuk danatas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yangmenyelenggarakan usaha restoran atau rumah makan,kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya serta jasaboga/katering.
17. Jasa Boga atau Katering adalah penyediaan makanandan/atau minuman lengkap dengan atau tanpa peralatan danpetugasnya, untuk keperluan tertentu berdasarkan kontrakatau perjanjian tertulis atau tidak tertulis.
18. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
19. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan,permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengandipungut bayaran.
20. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yangbertindak baik untuk dan atas namanya sendiri atau untukdan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yangmenyelenggarakan hiburan.
21. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
22. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yangbentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuankomersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan,atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa,orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar,dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
23. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yangbertindak untuk dan atas namanya sendiri atau untuk danatas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yangmenyelenggarakan reklame.
24. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenagalistrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh darisumber lain.
25. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak ataskegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baikdari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untukdimanfaatkan.
26. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukanlogam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturanperundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
27. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkirdi luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan denganpokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha,termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
28. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yangtidak bersifat sementara.
29. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/ataupemanfaatan air tanah.
30. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah ataubatuan di bawah permukaan tanah.
31. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatanpengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
32. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia,yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocaliaesculanta, dan collocalia linchi.
33. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalahpajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan,kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usahaperkebunan, perhutanan dan pertambangan.\
34. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah danperairan pedalaman serta laut wilayah Kota.
35. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam ataudilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairandan/atau laut.
36. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP,adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beliyang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapattransaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandinganharga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehanbaru, atau NJOP pengganti.
37. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapatdikenakan pajak daerah.
38. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputipembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yangmempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan perpajakandaerah.
39. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yangbertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakilyang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajaksesuai ketentuan peraturan perundangundangan perpajakandaerah.
40. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender ataujangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupatipaling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagiWajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkanpajak yang terutang.
41. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar padasuatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, ataudalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan daerah.
42. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai daripenghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuanbesarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihanpajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
43. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkatSPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untukmelaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objekpajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dankewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan daerah.
44. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkatSPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untukmelaporkan data subyek dan objek Pajak Bumi dan Bangunansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganperpajakan daerah.
45. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD,adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telahdilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukandengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaranyang ditunjuk oleh Bupati.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkatSKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukanbesarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
47. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnyadisingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untukmemberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yangterutang kepada Wajb Pajak.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnyadisingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yangmenentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kreditpajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnyasanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harusdibayar.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yangselanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajakyang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telahditetapkan.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkatSKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukanjumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kreditpajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnyadisingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yangmenentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karenajumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutangatau seharusnya tidak terutang.
52. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD,adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksiadministratif berupa bunga dan/atau denda.
53. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yangmembetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ataukekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturanperundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalamSurat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan PajakDaerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, SuratKetetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, SuratKetetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak DaerahLebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat KeputusanPembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
54. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan ataskeberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak DaerahKurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang BayarTambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, SuratKetetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadappemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yangdiajukan oleh Wajib Pajak.
55. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atasbanding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukanoleh Wajib Pajak.
56. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
57. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukansecara teratur untuk mengumpulkan data dan informasikeuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilandan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahanbarang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporankeuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periodeTahun Pajak tersebut.
58. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun danmengolah data, keterangan, dan/atau bukti yangdilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkansuatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhanpemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuktujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan daerah.
59. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalahserangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untukmencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itumembuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerahyang terjadi serta menemukan tersangkanya.
60. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusussebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidanadi bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
BAB II - JENIS PAJAK DAERAH
Pasal 2

Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi :
- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet; dan
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
BAB III - PAJAK HOTEL
Pasal 3

Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan di hotel.
BAB III - PAJAK HOTEL
Pasal 4

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan olehhotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagaikelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dankenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahfasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi,pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenislainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksudpada ayat (1) adalah :
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan olehPemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatankeagamaan;
- d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, pantijompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;dan
- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yangdiselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan olehumum.
BAB III - PAJAK HOTEL
Pasal 5

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yangmelakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badanyang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yangmengusahakan hotel.
Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif, dan CaraPenghitungan Pajak
BAB III - PAJAK HOTEL
Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atauyang seharusnya dibayar kepada hotel.
BAB III - PAJAK HOTEL
Pasal 7

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
BAB III - PAJAK HOTEL
Pasal 8

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan caramengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengandasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
Bagian Ketiga Saat Terutang Pajak
BAB III - PAJAK HOTEL
Pasal 9

- (1) Pajak Hotel yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan hotel diberikan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran.
Bagian Keempat
Kewajiban Penggunaan Bon Penjualan
BAB III - PAJAK HOTEL
Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak Hotel wajib menggunakan bon penjualanuntuk setiap transaksi pelayanan di hotel.
- (2) Wajib Pajak yang wajib menggunakan bon penjualan, tetapi tidak menggunakan bon penjualan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari dasar pengenaan pajak.
- (3) Tata cara penggunaan bon penjualan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PAJAK HOTEL
Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak hotel wajib melegalisasi/perporasi bon penjualan kepada Kepala Dinas.
- (2) Wajib Pajak Hotel yang wajib melegalisasi bon penjualan tetapi menggunakan bon penjualan yang tidak dilegalisasi dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari dasar pengenaan pajak.
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 12

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanandi restoran.
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 13

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan olehrestoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanandan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baikdikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksudpada ayat (1), adalah pelayanan yang disediakan oleh restoranyang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari.
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 14

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yangmembeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yangmengusahakan restoran.
Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif, dan CaraPenghitungan Pajak
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 15

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaranyang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 16

- (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluhpersen).
- (2) Khusus terhadap kegiatan usaha kecil dan/atau bersifatinsidentil dikenakan tarif pajak sebesar 5%(lima persen).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha kecil dan/atau bersifat insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 17

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengancara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalamPasal 15.
Bagian Ketiga Saat Terutang Pajak
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 18

- (1) Pajak Restoran yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan restoran diberikan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran.
Bagian Keempat
Kewajiban Penggunaan Bon Penjualan
- (1) Setiap Wajib Pajak Restoran wajib menggunakan bon penjualan untuk setiap transaksi pelayanan restoran.
- (2) Bagi Wajib Pajak Restoran yang wajib menggunakan bon penjualan, tetapi tidak menggunakan bon penjualandikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari dasar pengenaan pajak.
- (3) Tata cara penggunaan bon penjualan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 20

- (1) Wajib Pajak Restoran wajib melegalisasi/perporasi bon penjualan kepada Kepala Dinas.
- (2) Wajib Pajak Restoran yang wajib melegalisasi bon penjualan tetapi menggunakan bon penjualan yang tidak dilegalisasi dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari Dasar Pengenaan Pajak.
BAB V - PAJAK HIBURAN
Pasal 21

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraanhiburan dengan dipungut bayaran.
BAB V - PAJAK HIBURAN
Pasal 22

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburandengan dipungut bayaran, yaitu:
- a. tontonan film;
- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d. pameran;
- e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- f. sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. permainan bilyard, golf, dan boling;
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainanketangkasan;
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran( fitness center ); dan
- j. pertandingan olahraga;
- (2) Tidak termasuk objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraanhiburan yang tidak dipungut bayaran, antara lain hiburanyang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacaraadat, kegiatan keagamaan, dan sejenisnya.
BAB V - PAJAK HIBURAN
Pasal 23

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yangmenikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yangmenyelenggarakan hiburan.
Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif, dan CaraPenghitungan Pajak
BAB V - PAJAK HIBURAN
Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yangditerima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggarahiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimanadimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiketcuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.
BAB V - PAJAK HIBURAN
Pasal 25

- (1) Tarif pajak untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagaiberikut:
- a. Pagelaran kesenian rakyat/tradisional, sebesar 5 % (limapersen);
- b. Pameran, pertunjukan sirkus, akrobat, sulap,pertandingan olah raga, sebesar 15% (lima belas persen;
- c. tontonan film, sebesar 20% (dua puluh persen);
- d. pertunjukan pagelaran musik, tari, sebesar 25% (duapuluh lima persen);
- e. pacuan kuda, kendaraan bermotor sebesar 30% (tiga puluhpersen).
- (2) Tarif pajak untuk penyelenggaraan hiburan selainsebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagaiberikut:
- a. permainan ketangkasan sebesar 20% (dua puluh limapersen);
- b. Panti pijat, refleksi, permainan billyard, boling, golf,sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- c. mandi uap/spa, pagelaran busana, kontes kecantikan,sebesar 40% (empat puluh persen);
- d. karaoke, sebesar 45% (empat puluh lima persen);
- e. diskotik, klab malam, sebesar 60% (enam puluh persen).
- (3) Penyelenggaraan hiburan yang seharusnya menggunakantanda masuk tetapi tidak menggunakan tanda masuk atautidak mencantumkan harga tanda masuk sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dikenakan sangksi berupa denda sebesar 30%(tiga puluh persen).
BAB V - PAJAK HIBURAN
Pasal 26

Besarnya pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengancara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalamPasal 24.
Bagian Ketiga Saat Terutang Pajak
BAB V - PAJAK HIBURAN
Pasal 27

- (1) Pajak Hiburan yang terutang terjadi pada saat pembayarankepada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakanhiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum hiburandiselenggarakan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukanpembayaran.
Bagian Keempat Kewajiban Penggunaan Bon Penjualan
BAB V - PAJAK HIBURAN
Pasal 28

- (1) Penyelenggara Hiburan berupa diskotik, musik hidup (live show), karaoke, klub malam, ruang music (music room), balai gita (singing hall), pub, ruang salesa musik (music lounge), klub eksekutif dan kegiatan lainnya wajib menggunakan bon penjualanyang menunjukkan terjadinya pesanan atau transaksi pembayaran.
- (2) Pengecualian kewajiban Wajib Pajak Hiburan untuk menggunakan bon penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (3) Wajib Pajak yang wajib menggunakan bon penjualan, tetapi tidak menggunakan bon penjualan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari dasar pengenaan pajak.
BAB V - PAJAK HIBURAN
Pasal 29

- (1) Bon Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), harus mendapat pengesahan berupa legalisasi/perporasi dari Dinas.
- (2) Penyelenggara Hiburan dapat mengajukan permohonan dispensasi kewajiban melegalisasi/perporasi bon penjualansebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Wajib Pajak Hiburan yang wajib melegalisasi/perporasi bon penjualan tetapi menggunakan bon penjualan yang tidak dilegalisasi/perporasi dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari dasar pengenaan pajak
BAB VI - PAJAK REKLAME
Pasal 30

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraanreklame.
BAB VI - PAJAK REKLAME
Pasal 31

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
- a. reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron/ largeelectronic display (LED) dansejenisnya;
- b. reklame kain;
- c. reklame melekat, stiker;
- d. reklame selebaran;
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. reklame udara;
- g. reklame apung;
- h. reklame suara;
- i. reklame film/slide; dan
- j. reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame sebagaimanadimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio,warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dansejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yangdiperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dariproduk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang padabangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuaidengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usahaatau profesi tersebut;
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atauPemerintah Daerah, Perwakilan Diplomatik, Perwakilankonsulat, Perwakilan Persatuan Bangsa-Bangsa sertabadan/lembaga yang bernaung di bawahnya;
- e. reklame yang diselenggarakan semata-mata memuat namatempat ibadah dan tempat panti asuhan;
- f. reklame yang diselenggarakan untuk kegiatan sosial, PartaiPolitik dan Organisasi Kemasyarakatan.
BAB VI - PAJAK REKLAME
Pasal 32

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yangmenggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yangmenyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsungoleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalahorang pribadi atau badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihakketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.
Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif, dan CaraPenghitungan Pajak
BAB VI - PAJAK REKLAME
Pasal 33

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NilaiSewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkanberdasarkan Nilai Kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklamesebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung denganmemperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasipenempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, danukuran media reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud padaayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NilaiSewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktorsebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Cara perhitungan nilai sewa reklame adalah sebagai berikut :
6. NSR(Nilai Sewa Reklame)
NSR = Ukuran x Jenis x Jangka waktu x Lokasi.
- (6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PAJAK REKLAME
Pasal 34

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
BAB VI - PAJAK REKLAME
Pasal 35

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan caramengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dengandasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
Bagian Ketiga Saat Terutang Pajak
BAB VI - PAJAK REKLAME
Pasal 36

Pajak Reklame yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraanreklame atau saat diterbitkan SKPD.
BAB VII - PAJAK PENERANGAN JALAN
Pasal 37

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atassetiap penggunaan listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
BAB VII - PAJAK PENERANGAN JALAN
Pasal 38

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenagalistrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperolehdari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah danPemerintah Daerah;
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yangdigunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asingdengan asas timbal balik;
- c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengankapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansiteknis terkait; dan
- d. penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuktempat ibadah.
BAB VII - PAJAK PENERANGAN JALAN
Pasal 39

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi ataubadan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badanyang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, WajibPajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.
Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif, dan CaraPenghitungan Pajak
BAB VII - PAJAK PENERANGAN JALAN
Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai JualTenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan :
- a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain denganpembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlahtagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biayapemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekeninglistrik;
- b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual TenagaListrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkatpenggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, danharga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan;
- c. harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b ditetapkan dalam Peraturan Bupati denganberpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku untukPerusahaan Listrik Negara.
BAB VII - PAJAK PENERANGAN JALAN
Pasal 41

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut:
- a. penggunaan tenaga listrik dari sumber lain bukan untukindustri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar10% (sepuluh persen);
- b. penggunaan tenaga listrik dari sumber lain untuk industri,pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3% (tigapersen);
- c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, sebesar1,5% (satu koma lima persen).
BAB VII - PAJAK PENERANGAN JALAN
Pasal 42

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitungdengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalamPasal 41 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Dalam hal pajak yang terutang dipungut oleh PerusahaanListrik Negara, besaran pajak yang terutang sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah rekeninglistrik yang dibayarkan oleh pelanggan Perusahaan ListrikNegara.
- (3) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagiandialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
Bagian Ketiga Saat Terutang Pajak
BAB VII - PAJAK PENERANGAN JALAN
Pasal 43

Pajak Penerangan Jalan yang terutang terjadi pada saatpenggunaan tenaga listrik.
BAB VIII
Pasal 44

Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungutpajak atas setiap pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
BAB VIII
Pasal 45

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatanpengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi:
- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (halite);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. phospat;
28. aa. talk;
29. bb. tanah serap (fuller earth);
- cc. tanah diatome;
- dd. tanah liat;
32. ee. tawas (alum);
33. ff. tras;
34. gg. yarosif;
35. hh. zeolit;
- ii. basal;
37. jj. trakkit; dan
38. kk. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam danBatuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuanyang nyatanyata tidak dimanfaatkan secara komersial,seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumahtangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanamankabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
- b. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuanyang merupakan ikutan dari kegiatan pertambanganlainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.
BAB VIII
Pasal 46

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orangpribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukanlogam dan batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orangpribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam danbatuan.
Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif, dan CaraPenghitungan Pajak
BAB VIII
Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuanadalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam danBatuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung denganmengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilaipasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukanlogam dan batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 )sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
BAB VIII
Pasal 48

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar25% (dua puluh lima persen).
BAB VIII
Pasal 49

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yangterutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimanadimaksud dalam Pasal 48 dengan dasar pengenaan pajaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
Bagian Ketiga Saat Terutang Pajak
BAB VIII
Pasal 50

Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan yang terutang terjadipada saat kegiatan pengambilan mineral bukan logam danbatuan yang dimanfaatkan secara komersial.
BAB IX - PAJAK PARKIR
Pasal 51

Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraantempat parkir di luar badan jalan.
BAB IX - PAJAK PARKIR
Pasal 52

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokokusaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasukpenyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk objek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah:
- a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah danPemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yanghanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, danperwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
- d. penyelenggaraan tempat parkir yang semata-matadigunakan untuk usaha memperdagangkan kendaraanbermotor;
- e. penyelenggaraan fasilitas parkir tempat-tempat ibadah.
BAB IX - PAJAK PARKIR
Pasal 53

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yangmelakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yangmenyelenggarakan tempat parkir.
Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif, dan CaraPenghitungan Pajak
BAB IX - PAJAK PARKIR
Pasal 54

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atauyang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud padaayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cumayang diberikan kepada penerima jasa parkir.
BAB IX - PAJAK PARKIR
Pasal 55

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).
BAB IX - PAJAK PARKIR
Pasal 56

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan caramengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dengandasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
Bagian Ketiga Saat Terutang Pajak
BAB IX - PAJAK PARKIR
Pasal 57

Pajak Parkir yang terutang terjadi pada saat terjadinyapembayaran atas parkir.
BAB X - PAJAK AIR TANAH
Pasal 58

Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilandan/atau pemanfaatan Air Tanah.
BAB X - PAJAK AIR TANAH
Pasal 59

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/ataupemanfaatan air tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah:
- a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah olehPemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untukkeperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian danperikanan rakyat, serta peribadatan; dan
- c. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untukkeperluan pemadaman kebakaran.
BAB X - PAJAK AIR TANAH
Pasal 60

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yangmelakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yangmelakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif, dan CaraPenghitungan Pajak
BAB X - PAJAK AIR TANAH
Pasal 61

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan AirTanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dinyatakan dalam rupiah yang dihitung denganmempertimbangkan faktor-faktor berikut:
- a. jenis sumber air;
- b. lokasi sumber air;
- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air; dan
- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan olehpengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupatiyang dapat ditinjau kembali secara periodik paling lamasetahun sekali.
BAB X - PAJAK AIR TANAH
Pasal 62

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
BAB X - PAJAK AIR TANAH
Pasal 63

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengancara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalamPasal 61.
Bagian Ketiga Saat Terutang Pajak
BAB X - PAJAK AIR TANAH
Pasal 64

Pajak Air Tanah yang terutang terjadi pada saat diterbitkan SKPD.
BAB XI - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 65

Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak ataspengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
BAB XI - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 66

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilandan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Tidak termasuk objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang burungwalet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak(PNBP).
BAB XI - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 67

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi ataubadan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakanSarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi ataubadan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakanSarang Burung Walet.
Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif, dan CaraPenghitungan Pajak
BAB XI - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 68

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai JualSarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud padaayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaranumum sarang burung walet dengan volume sarang burungwalet.
- (3) Harga pasaran umum sarang burung walet sebagaimanadimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara periodik denganPeraturan Bupati.
BAB XI - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 69

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluhpersen).
BAB XI - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 70

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitungdengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalamPasal 68.
Bagian Ketiga Saat Terutang Pajak
BAB XI - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 71

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang terjadi pada saatpengambilan sarang burung walet.
BAB XII - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Pasal 72

Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan danPerkotaan dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan dan/ataupemanfaatan bumi dan/atau bangunan.
BAB XII - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Pasal 73

- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaanadalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecualikawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,perhutanan dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:
- a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleksbangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yangmerupakan suatu kesatuan dengan komplek bangunantersebut;
- b. jalan tol;
- d. kolam renang;
- e. pagar mewah;
- f. tempat olahraga;
- g. galangan kapal, dermaga;
- h. taman mewah;
- i. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipaminyak; dan
- j. menara.
- (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :
- a. digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untukpenyelenggaraan pemerintahan;
- b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umumdan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain di bidangibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaannasional;
- c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atauyang sejenis dengan itu;
- d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutanwisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebanisuatu hak;
- e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulatberdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f. digunakan oleh badan, atau perwakilan lembagainternasional yang ditetapkan dengan Peraturan MenteriKeuangan.
- (4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkansebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiapWajIb Pajak.
BAB XII - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Pasal 74

- (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaanadalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyaisuatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atasBumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperolehmanfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaanadalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyaisuatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atasBumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperolehmanfaat atas Bangunan.
Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif, dan CaraPenghitungan Pajak
BAB XII - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Pasal 75

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan danPerkotaan adalah NJOP.
- (2) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajaktertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai denganperkembangan wilayah.
- (3) Penetapan besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XII - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Pasal 76

- (1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaanditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- (2) Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan danPerkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarifsebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan dasar pengenaanpajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 setelah dikurangiNilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 73 ayat (4).
Bagian Ketiga Saat Terutang Pajak
BAB XII - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Pasal 77

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutangditentukan berdasarkan keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.
BAB XIII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 78

Pajak yang terutang dipungut di dalam wilayah Daerah.
BAB XIV - MASA PAJAK
Pasal 79

Masa pajak adalah jangka waktu 1 ( satu ) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 ( tiga ) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
BAB XV - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 80

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutangberdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri olehWajib Pajak.
- (3) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupatiadalah :
- a. Pajak Reklame;
- b. Pajak Air Tanah; dan
- c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (4) Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah :
- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Penerangan Jalan;
- e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- f. Pajak Parkir; dan
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkanpenetapan Bupati atau Pejabat,membayar dengan menggunakanSKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud padaayat (5) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (7) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendirimembayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atauSKPDKBT.
BAB XV - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan, pengisiandan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan,SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalamPasal 80 ayat (5) dan ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua SPTPD
BAB XV - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 82

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD dengan benar, lengkapdan jelas serta ditandatangani dan disampaikan kepada Dinas.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atautanda tangan elektronik atau digital yang semuanyamempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) Batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud padaayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnyamasa pajak.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur,maka SPTPD disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Apabila SPTPD tidak disampaikan sesuai batas waktusebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau melampaui bataswaktu 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dapatditerbitkan Surat Teguran.
BAB XV - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 83

Wajib Pajak atas kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPDdengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan ketentuan Dinasbelum mulai melakukan tindakanpemeriksaan.
Bagian Ketiga SPOP
BAB XV - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 84

- (1) Untuk pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan danPerkotaan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi denganjelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dandisampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang wilayahkerjanya meliputi letak objek pajak, selambatlambatnya 30(tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP olehSubjek Pajak.
BAB XVI - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 85

- (1) Bupati atau Pejabat menentukan tanggal jatuh tempopembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnyapajak, dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggalditerimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus dan lunas denganmenggunakan SSPD di Kas Daerah melalui BendaharawanKhusus Penerima atau di tempat lain yang ditunjuk Bupatidan dicatat pada Buku Penerimaan.
- (4) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yangditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerahpaling lama 1 x 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukanoleh Bupati atau Pejabat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran,penyetoran dan tempat pembayaran diatur dengan PeraturanBupati.
BAB XVI - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 86

- (1) Bupati atau Pejabat atas permohonan Wajib Pajak setelahmemenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikanpersetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pembayaran pajak yangterutang dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Angsuran pembayaran pajak yang terutang sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara teratur danberturut-turut.
- (3) Bupati atau Pejabat atas permohonan Wajib Pajak setelahmemenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikanpersetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak yang terutangsampai batas waktu yang ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuanpermohonan, persyaratan dan pembayaran angsuran sertapenundaan pembayaran pajak, diatur dengan PeraturanBupati.
BAB XVII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 87

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekuranganpembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salahhitung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bungadan/atau denda.
- (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyaikekuatan hukum yang sama dengan SKPD, SKPDKB danSKPDKBT.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 ( lima belas ) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
BAB XVII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 88

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutangdalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SuratKeputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan danPutusan Banding.
- (2) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yangsejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajakdikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat teguran atauSurat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak wajibmelunasi pajak yang terutang.
- (4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenissebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat.
- (5) Surat Teguran atau Surat peringatan atau surat lain yangsejenis sekurangkurangnya memuat:
- a. nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
- b. besarnya utang pajak;
- c. perintah untuk membayar;
- d. saat pelunasan utang pajak.
Bagian Kedua Penagihan Seketika dan Sekaligus
BAB XVII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 89

- (1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpamenunggu tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimanadimaksud dalam Pasal 81 ayat (5), apabila:
- a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkanIndonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahtangankanbarang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangkamenghentikan atau mengecilkan kegiatan usaha yangdikerjakannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau PenanggungPajak akan membubarkan kegiatan usahanya ataumenggabungkan atau memekarkan usahanya ataumemindahtangankan usaha yang dimiliki atau yangdikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. kegiatan usaha akan dibubarkan atau ditutup olehPemerintah Daerah;
- e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau PenanggungPajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tandakepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, sekurangkurangnyamemuat:
- a. nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
- b. besarnya utang pajak;
- c. perintah untuk membayar;
- d. saat pelunasan utang pajak.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkansebelum penerbitan Surat Paksa.
- (4) Ketentuan formal untuk pelaksanaan Penagihan Seketika danSekaligus, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga Surat Paksa
BAB XVII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 90

- (1) Apabila jumlah pajak yang belum dibayar oleh Wajib Pajak tidak dilunasi dalambatas waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguranatau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, ditagihdengan Surat Paksa.
- (2) Bupati atau Pejabat menerbitkan Surat Paksa setelah lewat21 (dua puluh satu) hari kerja sejak Surat Teguran atau SuratPeringatan atau surat lain yang sejenis diterima oleh WajibPajak.
- (3) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkanpenundaan pelaksanaan Surat Paksa.
BAB XVII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 91

- (1) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan denganpenyitaan sebelum lewat waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksadiberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
- (2) Ketentuan formal untuk pelaksanaan penagihan pajak denganSurat Paksa, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan.
Bagian Keempat Penyitaan
BAB XVII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 92

- (1) Apabila utang pajak tidak dilunasi oleh Wajib Pajak dalam jangkawaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1),Bupati atau Pejabat segera menerbitkan Surat PerintahMelaksanakan Penyitaan.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak Daerah dengandisaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang dikenal oleh Juru Sita PajakDaerah.
- (3) Setiap pelaksanaan penyitaan, Juru Sita Pajak Daerahmembuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatanganioleh Juru Sita Pajak Daerah, Wajib Pajak atau PenanggungPajak, dan saksi-saksi.
BAB XVII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 93

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajakatau Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempatusaha, tempat kedudukan atau di tempat lain yangpenguasaannya berada ditangan pihak lain atau yangdijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapatberupa:
- a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dandeposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro,atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasisaham, atau surat berharga lainnya, piutang, danpenyertaan modal pada perusahaan lain;
- b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dankapal dengan isi kotor tertentu.
- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakansampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukupoleh Juru Sita Pajak Daerah untuk melunasi utang pajak danbiaya penagihan pajak.
- (3) Pengajuan keberatan tidak mengakibatkan penundaanpelaksanaan penyitaan.
BAB XVII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 94

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:
- a. nilai barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal90 nilainya tidak cukup untuk melunasi utang pajak danbiaya penagihan pajak;
- b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untukmelunasi utang pajak dan penagihan pajak.
Bagian Kelima Pelelangan
BAB XVII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 95

- (1) Apabila utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidakdilunasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelahdilaksanakan penyitaan, Bupati atau Pejabat berwenangmelaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yangdisita melalui Kantor Lelang Negara.
- (2) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jamdan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita Pajak Daerahmemberitahukan dengan segera secara tertulis kepada WajibPajak atau Penanggung Pajak.
- (3) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka,tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yangdipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berhargalainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain,dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimanadimaksud pada ayat (1).
- (4) Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2),digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utangpajak dengan cara:
- a. uang tunai disetor ke Kantor Perbendaharaan dan KasDaerah atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk;
- b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giroatau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu,dipindahbukukan ke rekening Kantor Perbendaharaan danKas Daerah atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk ataspermintaan Pejabat kepada Bank yang bersangkutan;
- c. obligasi, saham atau surat berharga lainnya yangdiperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek ataspermintaan Pejabat;
- d. obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang tidakdiperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Pejabat;
- e. piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentangpengalihan hak menagih dari Wajib Pajak atau PenanggungPajak kepada Pejabat;
- f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan aktepersetujuan pengalihan hak menjual dari Wajib Pajak atauPenanggung Pajak kepada Pejabat.
- (5) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disitasebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melaluimedia massa.
- (6) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2),dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari setelahpenyitaan.
- (7) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu)kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.
- (8) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dengan nilai palingbanyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak harusdiumumkan melalui media massa.
BAB XVII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 96

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yangdiajukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belummemperoleh keputusan keberatan.
- (2) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri Wajib pajakdan/atau Penanggung Pajak.
- (3) Lelang tidak dilaksanakan jika Wajib Pajak atau PenanggungPajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak,atau berdasarkan putusan pengadilan, atau putusanpengadilan pajak atau objek lelang musnah.
BAB XVIII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 97

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsasetelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saatterutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukantindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud padaayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsungmaupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksasebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsapenagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengankesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak danbelum melunasinya kepada SKPD yang membidangi pendapatan.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuanpermohonan angsuran atau penundaan pembayaran danpermohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
BAB XVIII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 98

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hakuntuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapatdihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat(1).
- (3) Tata cara penghapusanpiutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan PeraturanBupati.
BAB XIX - KEBERATAN, BANDING, DAN GUGATAN
Pasal 99

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepadaBupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu:
- a. SKPD;
- b. SKPDKB;
- c. SKPDKBT;
- d. SKPDLB;
- e. SKPDN;
- f. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketigaberdasarkan ketentuan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan.
- (2) Keberatan harus diajukan secara tertulis dalam bahasaIndonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dalamjangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB,SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima Wajib Pajak, kecualijika Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebuttidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapanpajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikanketidakbenaran ketetapan pajak dimaksud.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayarpaling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidakdianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidakdipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan olehBupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengirimansurat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda buktipenerimaan surat keberatan.
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayarpajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- (8) Terhadap pengajuankeberatan oleh Wajib Pajak tersebut, Bupati atau Pejabat wajib memberikan keterangansecara tertulis hal-hal yang menjadi dasar penghitunganpengenaan pajak, pemotongan atau pemungutan pajak.
BAB XIX - KEBERATAN, BANDING, DAN GUGATAN
Pasal 100

- (1) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harusmemberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian,menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)telah lewat dan Bupati atau Pejabat tidak memberisuatu keputusan, maka permohonan keberatan yang diajukandianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajakuntuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.
Bagian Kedua Banding
BAB XIX - KEBERATAN, BANDING, DAN GUGATAN
Pasal 101

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenaikeberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasanyang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima,dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajibanmembayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggalpenerbitan Putusan Banding.
- (4) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuanpermohonan banding, Bupati atau Pejabat wajib memberikanketerangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar SuratKeputusan Keberatan yang diterbitkan.
- (5) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuanpermohonan banding belum merupakan pajak yang terutangsampai dengan Putusan Banding diterbitkan.
Bagian Ketiga Gugatan
BAB XIX - KEBERATAN, BANDING, DAN GUGATAN
Pasal 102

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan pajakterhadap:
- a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan
- b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusanperpajakan, atau
- d. penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan yangdalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tatacara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undanganperpajakan daerah.
- (2) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan paling lama 14(empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidakmengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhikarena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak, jangka waktudimaksud dapat diperpanjang.
- (4) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(3) adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnyakeadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak.
- (5) Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu)keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan.
BAB XX - PENGURANGAN, KERINGANAN, DANPEMBEBASAN PAJAK
Pasal 103

- (1) Bupati atau Pejabat berdasarkan permohonan Wajib Pajakatau Penanggung Pajak dapat memberikan pengurangan,keringanan atau pembebasan pajak.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukanterhadap pajak yang telah dan/atau belum ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberianpengurangan, keringanan dan pembebasan pajak diatur denganPeraturan Bupati.
BAB XXI - PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPANDAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGANSANKSIADMINISTRATIF
Pasal 104

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya,Bupati atau Pejabat dapat membetulkan SKPD, SKPDKB,SKPDKBT, atau STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang dalampenerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahanhitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentudalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Bupati atau Pejabat dapat:
- a. mengurangkan atau menghapus sanksi administratifberupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutangmenurut peraturan perundang-undangan perpajakandaerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karenakekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB,SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidakbenar;
- c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yangdilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tatacara yang ditentukan; dan
- e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkanpertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak ataukondisi tertentu objek pajak.
- (3) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima,harus memberi keputusan atas permohonan pembetulanyang diajukan Wajib Pajak.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)terlampaui,Bupati atau Pejabat tidak memberi suatukeputusan, permohonan pembetulan yang diajukan dianggapdikabulkan.
- (5) Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat wajibmemberikan keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yangmenjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagianpermohonan Wajib Pajak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan ataupenghapusan sanksi administratif dan pengurangan ataupembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XXII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 105

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapatmengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atauPejabat.
- (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu 12 (dua belas)bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihanpembayaran pajak sebagaimana dimaksud padaayat (1), harusmemberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat tidak memberikansuatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihanpembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harusditerbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihanpembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utangPajak tersebut.
- (5) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan denganutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4),pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan danbukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai buktipembayaran.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu palinglama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan PeraturanBupati.
BAB XXIII - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 106

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikitRp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajibmenyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan itikad baik dan jujur, serta mencerminkan keadaan kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tatacara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XXIII - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 107

- (1) Bupati atau Pejabat berwenang melakukan pemeriksaanuntuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakandaerah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan daerah ini.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku ataucatatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumenlain yang berhubungan dengan penghasilan/omzet yangdiperoleh, atau objek pajak yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atauruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan gunakelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan lain yang diperlukan.
- (3) Buku, catatan, atau dokumen, data, informasi dan keteranganlain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi olehWajib Pajak paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejakpermintaan disampaikan.
- (4) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, ataudokumen serta keterangan lain yang diminta, Wajib Pajakterikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, makakewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaanuntuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud padaayat (1).
- (5) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harusmemiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi denganSurat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepadaWajib Pajak yang diperiksa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajakdiatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XXIV - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 108

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak daerah dapatdiberikan Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan PeraturanBupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XXV - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 109

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lainsegala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanyaoleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannyauntuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undanganperpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jugaterhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untukmembantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) adalah:
- a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi ahlidalam sidang pengadilan;
- b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupatiuntuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaganegara atau instansi Pemerintah yang berwenangmelakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izintertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agarmemberikan keterangan, memperlihatkan buku tertulis dariatau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkarapidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai denganHukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupatidapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimanadimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkanbukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harusmenyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keteranganyang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdatayang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.
BAB XXVI - PENYIDIKAN
Pasal 110

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XXVII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 111

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
- a. SKPDKB dalam hal:
- (1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada kepala daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan
- (3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKB jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% ( seratus persen ) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% ( dua puluh lima persen ) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% ( dua persen ) sebulan dihitung dari
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24(dua puluh empat )bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
BAB XXVIII - SANKSI PIDANA
Pasal 112

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikanSPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkapatau melampirkan keterangan yang tidak benar sehinggamerugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidanakurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurangdibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPDatau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap ataumelampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikankeuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara palinglama 2(dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kalijumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
BAB XXVIII - SANKSI PIDANA
Pasal 113

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelahmelampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnyapajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.
BAB XXVIII - SANKSI PIDANA
Pasal 114

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yangkarena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakanhal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dan ayat(2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat)bulan dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empatjuta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yangdengan sengaja tidak memenuhi kewajiban atau seseorang yangmenyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2)dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulandan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduanorang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentinganpribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itudijadikan tindak pidana pengaduan.
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dan Pasal 112ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.
BAB XXVIII - SANKSI PIDANA
Pasal 116

- (1) Petugas pajak atau seseorang yang bekerja di lingkunganPemerintah Daerah yang dengan maksud menguntungkan dirisendiri atau orang lain secara melawan hukum denganmenyalahgunakan kekuasaan atau tugas pokok dan fungsinyamemaksa Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak untukmemberikan sesuatu, untuk membayar atau menerimapembayaran, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiridan/atau orang lain, sehingga merugikan keuangan daerahdiancam dengan pidana sesuaiperaturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.
- (2) Petugas pajak yang dalam melaksanakan tugasnya terbuktimelakukan pemerasan dan pengancaman kepada Wajib Pajakdengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lainsecara melawan hukum, dikenakan sanksi berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XXIX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 117

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, pajak terutang yangditetapkan berdasarkan:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 04 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor06 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan GalianGolongan C;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 03 Tahun2000 tentang Pajak Reklame;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten TakalarNomor 07 Tahun 2005 tentang Pajak Penerangan Jalan;
masih tetap merupakan pajak yang terutang dandapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejaksaat terutang, berdasarkan tata cara penagihan pajak yang diatur dalamperaturan daerah ini.
BAB XXX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 118

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka :
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 04 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 06 Tahun 1998tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Galian Golongan C;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan; dan
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 03 Tahun 2000 tentang Pajak Reklame;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2005tentang Pajak Penerangan Jalan;
2. Dan semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XXX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 119

Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimanadiatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal1 Januari 2014.
BAB XXX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 120

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah inisepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjutdalam Peraturan Bupati.
BAB XXX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 121

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orangmengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyadalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.
Ditetapkan di Takalar pada tanggal, 23 Agustus 2012
BUPATI TAKALAR,
H. IBRAHIM REWA,
Diundangkan di Takalar pada tanggal, 23 Agustus 2012 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR
H. NIRWAN
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19640228 199010 1 002
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2012 NOMOR 08
PENJELASAN
Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan fasilitas olahraga dan hiburan adalah fasilitas olah raga dan hiburan yang dikelola langsung oleh hotel dan diselenggarakan secara rutin.Orang pribadi atau badan yang memiliki beberapa rumah kos secara terpisah dalam wilayah Kabupaten Takalar yang tiap-tiap rumah kosnya kurang dari 10 (sepuluh) kamar dan setelah digabung jumlah kamarnya lebih dari 10 (sepuluh) kamar, maka termasuk ke dalam objek pajak ini.Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pengecualian apartemen, kondominium dan sejenisnya didasarkan atas izin usahanya. Huruf c s/d e Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Untuk mengontrol nilai pajak yang terutang pada setiap bulanya, Wajib Pajak Restoran diwajibkan menggunakan bon penjualan ( bill ) untuk setiap transaksi pelayanan di hotel. Pasal 11 Bon penjualan ( bill ) harus dilegalisasi oleh Kepala Dinas. Pelanggaran atas ketentuan ini dikenakan sanksi denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari dasar pengenaan pajak. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan peredaran usaha adalah jumlah keseluruhan penerimaan dari penjualan yang tidak melebihi Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari. Standar nilai tersebut dapat ditinjau kembali oleh Bupati untuk disesuaikan dengan perkembangan perekonomian di Kabupaten Takalar. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Usaha kecil dan/atau bersifat insidental ditentukan berdasarkan penggunaan tempat usaha dan omzet penjualan Wajib Pajak.Ayat (3) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a s/d Huruf d Cukp jelas.Huruf eTermasuk dan sejenisnya adalah bar, pub, ruang musik ( music room ), balai gita ( singing hall ), dan ruang salesa music ( music lounge ).Huruf fCukup jelas.Huruf gCukup jelas.## Huruf hTermasuk permainan ketangkasan adalah permainan ketangkasan manual, mekanik dan elektrik. Permainan ketangkasan manual antara lain arena menembak, lempar bola, balon udara, lempar gelang, sepeda air (jet sky), seluncur es (( ice skating ), banana boat, permainan wahana wisata air/waterpark, permainan anak-anak, kereta pesiar dan pertunjukan komedi putar, dan sejenisnya. Permainan ketangkasan mekanik antara lain permainan mesin keping ( coin game machine ), bola ketangkasan ( pinbal l), dan kiddyride. Permainan ketangkasan elektronik; meliputi permainan yangmenggunakan aplikasi komputer dan multi media serta teknologi lain. Permainan ketangkasan pacuan kuda dan kendaraan bermotor; meliputi arena pertandingan berkuda dan perlombaan balap yang menggunakan kendaraan bermotor roda dua atau roda empat.Huruf iTermasuk pusat kebugaran (finess center) adalah steambath, perawatan tubuh, perawatan rambut (creambath).Huruf jYang dimaksud dengan pertandingan olah raga adalah pertandingan olahraga dengan memungut bayaran.Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Huruf aPengertian papan adalah apabila sesuatu reklame ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu alat atau benda lain seperti tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya, maka termasuk reklame papan.## Huruf bTermasuk reklame kain adalah reklame yang berbentuk bendera, tenda, krey, umbul-umbul yang terbuat dari kain, karet, karung dan sejenisnya.Huruf c s/d Huruf eCukup jelas.## Huruf fYang dimaksud dengan reklame udara adalah diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, cahaya, pesawat udara atau alat lain yang sejenis. Menggunakan gas adalah reklame yang mengudara dengan bahan gas atau balon tanpa gas. Menggunakan laser atau cahaya adalah reklame yang dalam ekspresinya melalui pancaran sinar laser atau cahaya yang diarahkan ke suatu kawasan tertentu. Menggunakan pesawat udara adalah reklame yang dipertunjukan dengan ditarik oleh pesawat udara.Huruf g dan Huruf hCukup jelas.## Huruf iTermasuk dalam pengertian reklame slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan slide atau alat komputer atau dengan cara lain yang sejenis.Huruf jCukup jelas.Ayat (3)Huruf a dan Huruf bCukup jelas.## Huruf cPengertian reklame nama pengenal usaha atau profesi adalah reklame yang dibuat, ditempelkan, dilekatkan dan dipasang sendiri oleh pemilik usaha atau seseorang yang semata-mata sebagai pengenalan usaha atau profesinya, dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 0,25 m2, kecuali ditentukan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan profesi yang bersangkutan. Apabila penyelenggaraan reklame pengenalan usaha atau profesi didomplengkan dengan reklame lainnya yang bertujuan untuk pengenalan sesuatu produk, misalnya produk minuman A, maka termasuk ke dalam objek pajak reklame.## Huruf dPengecualian Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.Huruf e Cukup jelas.Huruf fYang dimaksud dengan reklame yang diselenggarakan Partai Politik dan/atau Organisasi Kemasyarakatan adalah penyelenggaraan reklame yang tidak bertujuan komersial dan tanpa sponsor.Ayat (1) Cukup jelas.Ayat (2) Cukup jelas.Ayat (3) badan bagiWajib Pajak dimaksud adalah orang pribadi atau yangmenyelenggarakan reklame untuk dimanfaatkan kepentingansendiri.Ayat (4)Wajib Pajak dimaksud adalah pihak ketiga yang menyelenggarakanreklame, misalnya perusahaan jasa periklanan.
PENJELASAN
Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkansendiri adalah pembangkit tenaga listrik yang diproduksi dari hasil upayanya sendiri .Yang dimaksud dengan penggunaan tenaga listrik yangdiperolehdari sumber lain adalah pembangkit tenaga listrik yang berasal daribukan Perusahaan Listrik Negara.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3) Huruf aCukup jelas.Huruf bKetentuan tentang pengecualian pengenaan Pajak PeneranganJalan bagi perwakilan lembaga-lembaga internasionalberpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan.Huruf cYang dimaksud dengan kapasitas tertentu adalah besarandaya terpasang setiap unit pembangkit tenaga listrik yangditetapkan dengan Keputusan Bupati.Huruf dCukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 51

Yang dimaksud dengan di luar badan jalan antara lain kawasan tertentu seperti pusat-pusat perbelanjaan bisnis, maupun perkantoran yang menyediakan fasilitas parkir untuk umum.

Yang dimaksud dengan tempat penitipan kendaraan bermotor adalah tempat menitipkan kendaraan bermotor dengan memungut bayaran. Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 52

Ayat (1)

Penyelenggaraan tempat parkir/penitipan kendaraan bermotor seperti garasi dan/atau bersifat insidental dengan memungut bayaran, termasuk objek pajak ini.Ayat (2)Huruf aPenyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak termasuk penyelenggaraan tempat parkir oleh BUMN/BUMD. Tempat parkir yang dimiliki oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang penyelenggaraannya diserahkan kepada pihak lain, seperti pihak swasta, koperasi dari instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikecualikan dari objek pajak ini.Huruf b dan Huruf cCukup jelas.## Huruf dYang dimaksud dengan penyelenggaraan tempat parkir yang semata-mata digunakan untuk usaha memperdagangkan kendaraan bermotor adalah tempat parkir kendaraan bermotor untuk diperjualbelikan, seperti show room kendaraan bermotor.## Huruf eCukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 53

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)Dalam hal pengelolaan penyelenggaraan tempat parkir dilakukan dengan pihak lain oleh karena sesuatu perjanjian, maka Wajib Pajak adalah pihak pengelola yang menyelenggarakan parkir.Ayat (1)Yang dimaksud dengan jumlah pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyelenggara (jumlah penerimaan kotor).Ayat (2) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 59

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)Huruf aTidak termasuk yang dikecualikan sebagai objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.## Huruf bPengecualian objek pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga dan tempat peribadatan adalah dimaksudkan nyata-nyata dipergunakan untuk keperluan dasar rumah tangga dan tempat peribadatan.Yang dimaksud dengan pengecualian pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan pengairan perikanan rakyat adalah pengecualian objek pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk usaha perikanan yang pengusahaannya dilakukan oleh masyarakat tani dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan tidak termasuk usaha perikanan yang dilakukan badan.Huruf c dan Huruf dCukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Huruf aCukup jelas.Huruf bTermasuk dalam pengertian lokasi sumber air adalah kedalaman sumber air yang disadap.Huruf cCukup jelas.Huruf dYang dimaksud dengan volume air yang diambil adalah jumlah volume air yang dihitung dalam 1 (satu) bulan berjalan berdasarkan alat mesin air atau alat pengukur luah (debit) air atau alat ukur lainnya.## Huruf eCukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.## Ayat (4)Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah untuk lokasi yang telah dijangkau pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) diperhitungkan lebih tinggi dibanding dengan tarif Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk kelipatan penggunaan lebih besar maka harga dasar airnya semakin tinggi.##
PENJELASAN
Pasal 66

Ayat (1)

Pengertian pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet adalah kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet yang berada pada habitat buatan, meliputi :- c. bangunan baru yang dibangun khusus untuk budidaya/penangkaran sarang burung walet;- d. rumah, gedung gardu, gudang tua, gudang kosong yang secara tidak sengaja menjadi sarang burung walet.Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 73

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kawasan adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Huruf aCukup jelas.Huruf bTidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Misalnya, masjid, gereja, vihara, rumah sakit, Sekolah madrasah, pesantren, panti asuhan, museum, atau candi.Huruf c s/d Huruf fCukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 75

Ayat (1)

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:- a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.- b. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi pisik objek tersebut.- c. Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.4. Ayat (2) Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali. Untuk daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya makamengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.Ayat (3) Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 76

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

## Contoh:Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa:- -Tanah seluas 800 m2 dengan harga jual Rp 300.000,00/m2;- -Bangunan seluas 400 m2 dengan nilai jual Rp 350.000,00/m2;- -Taman seluas 200 m2 dengan nilai jual Rp 50.000,00/m2;- -Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jualRp 175.000,00/m2.Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:1. NJOP Bumi: 800 x Rp 300.000,002. = Rp 240.000.000,002. NJOP Bangunan :- a. Rumah dan garasi 400 x Rp 350.000,00 = Rp 140.000.000,00- b. Taman 200 x Rp 50.000,006. = Rp 10.000.000,00- c. Pagar (120 x 1,5) x Rp 175.000,00 = Rp 31.500.000,00Total NJOP Bangunan = Rp 181.500.000,00 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp 10.000.000,00 Maka Nilai Jual Bangunan Kena Pajak = Rp 171.500.000,00- 3.- Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp 411.500.000,004. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,2%5. PBB terutang: 0,2% x Rp 411.500.000,00 = Rp 823.000,00Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 77

Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Contoh:

- a. Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2009 berupa tanah dan bangunan. Pada tanggal 10 Pebruari 2009 bangunannya terbakar, maka pajak yang terutang tetap berdasarkan keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari 2009, yaitu keadaan sebelum bangunan tersebut terbakar.- b. Objek Pajak pada tanggal 1 Januari 2009 berupa sebidang tanah tanpa bangunan di atasnya. Pada tanggal 25 Juli 2009 dilakukan pendataan, ternyata di atas tersebut telah berdiri suatu bangunan, maka pajak yang terutang untuk tahun 2009 tetap dikenakan berdasarkan keadaan pada tanggal 1 Januari 2009, sedangkan terhadap bangunannya baru akan dikenakan pada tahun 2010.##
PENJELASAN
Pasal 79

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dilarang diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak atau penghimpunan data objek dan subjek pajak.Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan pemeriksaan/penungguan objek pajak, perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak.## Ayat (2)Ketentuan ini mengatur tata cara pengenaan pajak, yaitu ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Cara pertama, pajak dibayar oleh Wajb Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat melalui SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.Cara kedua, pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD menggunakan SPTPD.Ayat (3)Cukup jelasAyat (4)Karcis dan nota perhitungan yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas merupakan alat bukti untuk melakukan pemungutan pajak yang berkekuatan hukum sama dengan SKPD.Ayat (5)Cukup jelasAyat (6)Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Jika Wajib Pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan.
PENJELASAN
Pasal 82

Pasal 83

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 88

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.Ayat (2) Cukup jelas.Ayat (3)Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah kepada petugas Jurusita untuk melakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus. Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus dapatdijadikan dasar untuk melakukan penagihan pajak dengan surat paksa.Ayat (4) Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 89

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan setelah jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima oleh Wajib Pajak atau Wajib Pajak tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak atau penundaan pembayaran pajak.Ayat (3) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 91

Ayat (1) dan ayat (2)

Cukup jelas.Ayat (3)Berita Acara Pelaksanaan Sita merupakan pemberitahuan kepada Penanggung Pajak dan masyarakat bahwa penguasaan barang Penanggung Pajak telah berpindah dari Penanggung Pajak kepada Pejabat. Oleh karena itu, dalam setiap penyitaan Jurusita Pajak harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita secara jelas dan lengkap yang sekurang-kurangnya membuat hari dan tanggal, nomor, nama Jurusita Pajak, nama Penanggung Pajak, nama dan jenis barang yang disita dan tempat penyitaan.##
PENJELASAN
Pasal 92

Ayat (1)

Tujuan penyitaan adalah untuk memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari Penanggung Pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang Penanggung Pajak baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan Penanggung Pajak atau di tempat lain maupun yang penguasaannya di tangan pihak lain.Pada dasarnya penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak, namun dalam hal keadaan tertentu penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak tanpa melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak. Keadaan tertentu, misalnya Jurusita Pajak tidak menjumpai barang bergerak yang dapat dijadikan objek sita, atau barang bergerak yang dijumpainya tidak mempunyai nilai, atau harganya tidak memadai jika dibandingkan dengan utang pajak.Yang dimaksud dengan penguasaan berada di tangan pihak lain, misalnya disewakan atau dipinjamkan, sedangkan yang dimaksud dengan dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, misalnya, barang yang dihipotekkan, digadaikan atau diagunkan.Ayat (2) Pada dasarnya penyitaan terhadap badan dilakukan atas barang milik perusahaan. Akan tetapi apabila nilai barang tersebut tidak mencukupi atau barang milik perusahaan tidak dapat ditemukan atau karena kesulitan dalam melaksanakan penyitaan terhadap barang milik perusahaan tidak mencukupi, maka penyitaan dapat kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau dilakukan terhadap barang-barang milik pengurus, ketua untuk yayasan.## Ayat (3)Dalam memperkirakan nilai barang yang disita, Jurusita Pajak harus memperhatikan jumlah dan jenis barang berdasarkan harga wajar sehingga Jurusita Pajak tidak dapat melakukan penyitaan secara berlebihan. Dalam hal tertentu Jurusita Pajak dimungkinkan untuk meminta bantuan Jasa Penilai.Yang dimaksud dengan biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.##
PENJELASAN
Pasal 94

Ayat (1) s/d Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5)Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk melunasi utang pajaknya sebelum pelelangan terhadap barang yang disita dilaksanakan. Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan lelang, setiap penjualan secara lelang harus didahului dengan pengumuman lelang.Ayat (6)Cukup jelas.Ayat (7)Dalam hal barang tidak bergerak yang akan dilelang bersama-sama barang bergerak, pengumuman lelang dilakukan dua kali untukbarang tidak bergerak, satu kali bersama-sama barang bergerak pada pengumuman pertama, sehingga penjualan barang bergerak dapat didahulukan.## Ayat (8)Pengertian tidak harus diumumkan melalui media massa misalnya dengan selebaran atau pengumuman yang ditempelkan di tempat umum, misalnya di Kantor Kelurahan atau di papan pengumuman kantor pejabat.##
PENJELASAN
Pasal 95

## Ayat (1)

Atas dasar bahwa lelang merupakan tindak lanjut eksekusi dari Surat Paksa yang kedudukannya sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sekalipun Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan keberatan dan belum memperoleh keputusan, lelang tetap dapat dilaksanakan.## Ayat (2)Dikarenakan barang yang disita telah berpindah dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada Pejabat, maka Pejabat yang bersangkutan mempunyai wewenang untuk menjual barang yang disita dimaksud. Mengingat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang memiliki barang yang disita telah diberitahukan bahwa barang yang disita akan dijual secara lelang pada waktu yang telah ditentukan, lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun tanpa dihadiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.## Ayat (3)Pada dasarnya lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Namun, dalam hal terdapat putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan pihak ketiga atas kepemilikan barang yang disita, atau putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atas pelaksanaan penagihan pajak, atau barang sitaan yang akan dilelang musnah karena terbakar atau bencana alam, lelang tetap tidak dilaksanakan walaupun utang pajak dan biaya penagihan pajak belum dilunasi.##
PENJELASAN
Pasal 98

## Ayat (1)

Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak dan pemotongan atau pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang menebitkan surat ketetapan pajak.Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi dari ketetapan pajak dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak.## Ayat (2)Alasan-alasan yang jelas disini bahwa Wajib Pajak dalam mengajukan keberatannya harus disertai dengan data atau bukti bahwa jumlah pajak terutang atau pemotongan/pemungutan pajak yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat tidak secara benar.Batas waktu pengajuan surat keberatan ditentukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Wajib Pajak atau sejak tanggal pemotongan/pemungutan pajak dengan maksud agar Wajib Pajak mempunyai waktu yang cukup memadai untuk mempersiapkan surat keberatan beserta alasannya.Apabila ternyata bahwa batas waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak (force majeur), tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh Bupati atau Pejabat.Ayat (3) Wajib Pajak harus dapat membuktikan atas ketidakbenaran ketetapan pajak secara jabatan. Surat Ketetapan Pajak secara jabatan (ex officio) diterbitkan karena Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) meskipun telah ditegur secara tertulis. Apabila Wajib Pajak tidak dapat membuktikan ketidakbenaran surat ketetapan pajak secara jabatan maka keberatannya ditolak.- Ayat (4) Persyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang harustelah disetujui Wajib Pajak, dan pelunasan tersebut dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan.## Ayat (5)Permohonan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan surat keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan.## Ayat (6)Ketentuan ini diperlukan dengan maksud agar Wajib Pajak tidak menghindar dari kewajiban untuk membayar pajak yang telahditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan daerah.## Ayat (7)Cukup jelas.## Ayat (8)Agar Wajib Pajak dapat menyusun keberatan dengan alasan yang kuat, Wajib Pajak diberi hak untuk meminta dasar pengenaan pajak, pemotongan atau pemungutan pajak yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Bupati atau Pejabat berkewajiban untuk memenuhi permintaan tersebut.##
PENJELASAN
Pasal 99

## Ayat (1)

Terhadap surat keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, kewenangan penyelesaian dalam tingkat pertama diberikan kepada Bupati atau Pejabat dengan ketentuan batasan waktu penyelesaian keputusan atas keberatan Wajib Pajak ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.Dengan ditentukannya batas waktu penyelesaian keputusan atas keberatan tersebut, berarti akan diperoleh suatu kepastian hukum bagi Wajib Pajak selain terlaksananya administrasi perpajakan daerah.Ayat (2) s/d Ayat (4)Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 101

Ayat (1)

Wajib Pajak/Penanggung Pajak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak dalam hal Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak setuju dengan pelaksanaan penagihan pajak yang meliputi pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang.## Ayat (2)Jangka waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan gugatan dianggap memadai dan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pengadilan Pajak. Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap Surat Paksa dihitung sejak pemberitahuan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, untuk sita dihitung sejak pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan untuk lelang dihitung sejak Pengumuman Lelang.Dengan demikian, lelang tidak boleh dilaksanakan sebelum lewat 14 (empat belas) harisejak pengumuman lelang. Apabila dalam jangka waktu dimaksud Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak mengajukan gugatan maka hak Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk menggugat dinyatakan gugur.##
PENJELASAN
Pasal 102

Ayat (1)

Pengurangan dapat diberikan untuk pokok pajak, yang merupakan perkalian antara tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.Pengurangan pokok pajak diberikan oleh Bupati atau Pejabat berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima, setinggitingginya 50% (lima puluh persen).## Misalnya:Pemberian pengurangan bagi kepentingan sosial dan keagamaan, dengan pengecualian bagi Wajib Pajak yang pemungutan pajaknya ditetapkan berdasarkan System Self Assessment maka pengurangan tidak dapat diberikan.Keringanan diberikan pada dasar pengenaan pajak yang akan digunakan untuk menghitung besarnya pokok pajak. Wajib Pajak yang telah mendapat putusan pemberian keringanan dasar pengenaan pajak untuk suatu ketetapan pajak, tidak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengurangan pokok.Pemberian keringanan berdasarkan pertimbangan Bupati atau Pejabat pada suatu keadaan tertentu, yang diberikan setinggitingginya 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan pajak atau pokok pajak.Pemberian persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak yang terutang kepada Wajib Pajak adalah merupakan bagian dari Keringanan Pajak. Bupati karena jabatannya dapat memberikan pembebasan pajak baik sebagian atau seluruhnya kepada Wajib Pajak atau terhadap objek pajak tertentu berdasarkan keadilan dan azas timbal balik (reciprocitas).Yang dimaksud dengan pembebasan pajak berdasarkan azas keadilan adalah ditujukan bagi Wajib Pajak golongan ekonomi lemah.Ayat (2) dan Ayat (3) Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 103

Ayat (1)

Pembetulan dokumen perpajakan dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi perlu dibetulkan sebagaimana mestinya. Sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung persengketaan antara fiskus dengan Wajib Pajak.Ayat (2) Huruf aYang dimaksud dengan 'kekhilafan Wajib Pajak' adalah keadaan Wajib Pajak secara sadar atau lupa atau dalam kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.## Huruf bBupati atau Pejabat karena jabatannya dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN, SKPDLB yang tidak benar. Misalnya, Wajib Pajak yang ditolak pengajuan pengurangannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat permohonan keberatan atau pengurangan tidak pada waktunya) meskipun pesyaratan materil terpenuhi.## Huruf c s/d Huruf eCukup jelas.## Ayat (3)Ketentuan ini memberikan penegasan batasan waktu bagi Bupati atau Pejabat untuk menerbitkan keputusan pembetulan paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima. Pembatasan waktu penerbitan Surat Keputusan Pembetulan diperlukan guna mendapatkan kepastian hukum kepada Wajib Pajak atas penyelesaian permohonan yang diajukannya.## Ayat (4)Dalam hal batas waktu 3 (tiga) bulan terlampaui, tetapi Bupati atau Pejabat belum memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.Dengan dianggap dikabulkannya permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.Ayat (5) dan Ayat (6) Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 104

## Ayat (1)

Untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan dengan menyebutkan sekurangkurangnya:- a. NPWPD;- b. masa pajak;- b. besarnya kelebihan pajak;- c. dokumen atau keterangan yang menjadi dasar pembayaran pajak;- d. perhitungan pajak menurut Wajib Pajak.Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diproses setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kepada Wajb Pajak untuk mengetahui kebenaran atas permohonan tersebut.## Ayat (2)Untuk menjamin kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan ketertiban administrasi perpajakan daerah, batas waktupenetapan keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterima permohonan.## Ayat (3)Dalam hal batas waktu 12 (dua belas) bulan terlampaui, tetapi Bupati atau Pejabat belum memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan. Dengan dianggap dikabulkannya permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat wajib menerbitkan SKPDLB dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya batas waktu pemberian keputusan.Ayat (4) s/d Ayat (6)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 106

## Ayat (1)

Bupati atau Pejabat dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk:- a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;- b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (Pemeriksaan Kantor) atau di tempat Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan) yang ruang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan.Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran data SPTPD, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha dan/atau perolehan omzet yang sebenarnya.Pemeriksaan lapangan dapat berupa penugasan petugas pada Dinas untuk melaksanakan kegiatan penungguan (penggedokan) dan/atau kegiatan monitoring di tempat objek pajak guna mendapatkan data yang sesungguhnya, dengan atau tanpa sepengetahuan Wajib Pajak.## Ayat (2)Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat ini disesuaikan dengan tujuan dilakukannya pemeriksaan baik dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.Bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan dengan menggunakan proses pengolahan data secara elektronik (electronic data processing/EDP), baik diselenggarakan sendiri maupun yang diselenggarakan melalui pihak lain, harus memberikan akses kepada petugas pemeriksa untuk mengakses dan/atau mengunduh data dari catatan, dokumen, dan dokumen lain yang berhubungan dengan omzet/penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha atau objek yang terutang pajak.Berdasarkan ayat ini Wajib Pajak yang diperiksa juga memiliki kewajiban memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang merupakan tempat penyimpanan dokumen, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang perolehan omzet/penghasilan Wajib Pajak dan melakukan peminjaman dan/atau pemeriksaan di tempat-tempat tersebut.Dalam hal petugas pemeriksa membutuhkan keterangan lain selain buku, catatan, dan dokumen lain, Wajib Pajak harus memberikan keterangan lain yang dapat berupa keterangan tertulis dan/atau keterangan lisan.Ayat (3)Cukup jelas.## Ayat (4)Untuk mencegah adanya dalih bahwa Wajib Pajak yang sedang diperiksa terikat pada kerahasiaan sehingga pembukuan, catatan, dokumen, serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan tidak dapat diberikan oleh Wajib Pajak, maka ayat ini menegaskan bahwa kewajiban merahasiakan itu ditiadakan.## Ayat (5)Pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas pemeriksa yang jelas identitasnya. Oleh karena itu, petugas pemeriksa pajak harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan, serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa. Petugas pemeriksa harus menjelaskan tujuan dilakukannya pemeriksaan kepada Wajib Pajak.Petugas pemeriksa harus telah mendapatkan pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Dalam menjalankan tugasnya, petugas pemeriksa harus bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengertian, sopan, dan objektif serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela.Pendapat dan simpul petugas pemeriksa harus berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Petugas pemeriksa harus melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.Ayat (6)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 108

## Ayat (1)

Setiap pejabat atau petugas perpajakan daerah dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajb Pajak yang menyangkut masalah perpajakan daerah, antara lain:- a. laporan omzet pendapatan dan/atau setoran pajak yang tertuang dalam SPTPD, dan lain-lain yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;- b. data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan;- c. dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;- d. dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.5. Ayat (2)Para ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, dan pengacara yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dilarang pula mengungkapkan kerahasiaan Wajib.## Ayat (3)Keterangan yang dapat diberitahukan adalah identitas Wajib Pajak dan informasi yang bersifat umum tentang perpajakan daerah. Identitas Wajib Pajak meliputi:1. Nama Wajib Pajak;2. Nomor Pokok Wajib Pajak;3. Alamat Wajib Pajak/Penanggung Pajak;4. Alamat kegiatan usaha;5. Jenis kegiatan usaha Wajib Pajak.Informasi yang bersifat umum tentang perpajakan daerah meliputi:1. penerimaan pajak secara global;2. penerimaan pajak per jenis pajak;3. jumlah Wajib Pajak yang terdaftar.4. register permohonan Wajib Pajak;5. tunggakan pajak secara global.## Ayat (4)Dalam rangka penyidikan, penuntutan, atau dalam rangka mengadakan kerjasama dengan Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lain, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Bupati.Dalam surat izin yang diterbitkan Bupati harus dicantumkan nama Wajib Pajak, nama pihak yang ditunjuk, dan nama pejabat, ahli, atau tenaga ahli yang diizinkan untuk memberikan keterangan atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak.Pemberian izin tertulis dilakukan secara terbatas dalam hal-hal yang dipandang perlu oleh Bupati.Untuk melaksanakan pemeriksaan pada sidang pengadilan dalam perkara pidana atau perdata yang berhubungan dengan masalah perpajakan daerah, demi kepentingan peradilan, Bupati memberikan izin pembebasan atas kewajiban kerahasiaan kepada pejabat pajak dan para ahli atas permintaan tertulis hakim ketua sidang.Ayat (6) Keterangan perpajakan daerah yang diminta hanya mengenai perkara pidana atau perdata tentang perbuatan atau peristiwa yang menyangkut bidang perpajakan daerah dan hanya terbatas pada tersangka yang bersangkutan.
PENJELASAN
Pasal 112

Ayat (1) Untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan tidak akan diberitahukan kepada pihak lain dan supaya Wajib Pajak dalam memberikan data dan keterangan tidak ragu-ragu, perlu adanya sanksi pidana bagi pejabat atau tenaga ahli yang menyebabkan terjadinya pengungkapan kerahasiaan, baik karena kealpaan atau lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban merahasiakan keterangan atau bukti-bukti yang ada pada Wajib Pajak.

Ayat (2) s/d Ayat (4) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 114

Ayat (1)

Petugas pajak yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menyalahgunakan kekuasaan atau tugas pokok dan fungsinya memaksa Wajib Pajak untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri atau orang lain sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan daerah, diancam dengan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.Penerapan sanksi tersebut juga berlaku bagi pegawai daerah lainnya yang secara melawan hukum melakukan tindakan di luar kekuasaannya atau tugas pokok dan fungsinya dengan memaksa Wajib Pajak untuk memberikan sesuatu, untukmembayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri atau orang lain atau kelompoknya sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan daerah.Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 119

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 08