PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor J59 Tahun 2012
Tentang PANITIA PENGADAAN TANAH PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL MANADO BITUNG
Berlaku: 59 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang
- Mengingat
- bahwa dalam rangka mendukung pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Manado Bitung khususnya di wilayah Kabupaten Minahasa Utara maka dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum Nomor 65 Tahun 2006, dipandang membentuk Panitia Pengadaan Tanah; perlu
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk Pembangunan Jalan Tol Manado Bitung; perlu
- 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesiae~ Prp Yang
tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2106);
- 3 . Undang-Undang Nomor 20 tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada diatasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324);
- 4 Undang-Undang Nomor Nomor 33 Tahun 2003 tentang Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tembahan Lembaran Negara Nomor 4343);
- 5 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 6 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 68,tambahan Lembaran Negara nomor 4725);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 18); pada
- 9 Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah~
Menetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- 10.Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
- 11.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
MEMU TUSKAN
PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG PANITIA PENGADAAN TANAH PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA PEMBANGUNAN JALAN TOL MANADO BITUNG
N/A
Pasal 1

- (1) Panitia Pengadaan Tanah dibentuk di Kabupaten Minahasa Utara untuk proses penyediaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan a
umum,khususnya pembangunan jalan tol Manado Bitung;
- (2) Susunan Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud ayat 1) tersebut dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
N/A
Pasal 2

Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud 1, bertugas pasal
- a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
2. b Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan; tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah; yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- C. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- d. Mengumumkan hasil penelitian dan Inventarisasi sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c; pada
- e. Menerima hasil penelitian harga tanah danatau bangunan danlatau tanaman danlatau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan danlatau tanaman danlatau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk danlatau besarnya rugi; ganti
7. Menetapkan besarnya rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan; ganti
- h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan rugi kepada para pemilik; ganti
- i. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak; ~
10. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dan kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara;
11. k Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati Minahasa Utara apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan;
N/A
Pasal 3

Untuk kelancaran tugas Panitia Pengadaan Tanah dibentuk Sekretariat berkedudukan Kantor BPN Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini,dan untuk mendukung tanah dapat membentuk tim Satuan Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
N/A
Pasal 4

Dalam melaksanakan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara harus berpedoman Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006.ø pada
N/A
Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Utara. pada
N/A
Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara h
Ditetapkan di
Airmadidi
Pada Tanggal
BUPATI MINAHASA
UTARA
SOMPIE $
F
SINGAL
Diundangkan di
Airmadidi
Pada Tanggal
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
Drs. JOHANNES ARUMAMBI PEMBINA UTAMA MUDA NIP.195411101976031011
BERITA DAERAH KABUPATEN MNAHASA UTARA TAHUN 2012 NOMOR
LAMPRRAN I
PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TAHUN 2012
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
PANITIA PENGADAAN TANAH PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA UNTUK PEMBEBASAN JALAN TOL MANADO BITUNG
SUSUNAN PANITIA PENGADAAN TANAH PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
KETUA MERANGKAP ANGGOTA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
WAKIL KETUA
MERANGKAP ANGGOTA
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDAKAB MINAHASA UTARA
WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA
ASISTEN ADMNISTRASI UMUM SETDAKAB MNAHASA UTARA
SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
KEPALA KANTOR BPN KABUPATEN MINAHASA UTARA
WAKIL SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. MINAHASA UTARA 1. KEPALA BAPPELITBANG KABUPATEN MNAHASA UTARA
ANGGOTA
- 2 KEPALA DINAS PU KABMNAHASA UTARA
- 3 CAMAT SETEMPAT
- 4 LURAH
BUPATI MINAHASA UTARA
SOMPIE
F. SINGAL
LAMPRAN II
PERATURAN BUPATI MNAHASA UTARA TAHUN 2012
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
PANITIA
PENGADAAN
TANAH PEMERINTAH
KABUPATEN
MINAHASA
UTARA
UNTUK
PEMBEBASAN JALAN TOL
SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PENGADAAN TANAH PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA UNTUK PEMBEBASAN JALAN TOL
- 1 . LUCKY SAGAY ST
- 2 BOBY HNAJOAN,SH
3. PUJI RAHARDJO
- 4 MUNTER MANULLANG
- WINDARTO,Ssi
6. MAIKEL NELWAN,SSi
- GREISYE LONGDONG,SH
8. BONY HEYDEMANS,SH
- 9 UNSUR KECAMATAN SETEMPAT
10. UNSUR PEMERINTAH DESA SETEMPAT \_
ABUPATI MINAHASA UTARA
SOMPIE
F. SINGAL
(