UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 10 Tahun 1955
Tentang "BADAN URUSAN TEMBAKAU"
Berlaku: 9 Juni 1955
N/A
Preamble

Menimbang
- bahwa dianggap perlu untuk mengadakan pemungutan sumbangan dari pabrikan rokok bagi Badan Urusan Tembakau (Krosok Centrale) termaksud dalam pasal 2 "Krosok Ordonnantie 1937" (Lembaran Negara tahun 1937 No. 604) untuk membiayai usaha-usaha Badan Urusan Tembakau sebagaimana ditetapkan dalam Ordonansi tersebut;
bahwa panen tembakau sigaret sudah sibuk dilakukan sejak pertengahan bulan Mei 1955 dan karena itu pemungutan sumbangan termaksud harus dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Juni 1955; bahwa berhubung dengan keadaan-keadaan yang mendesak pemungutan itu perlu ditetapkan dalam suatu Undang-undang Darurat;
Mengingat
- akan pasal 96 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan "Krosok Ordonnantie 1937" (Lembaran Negara tahun 1937 No. 604);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
- UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PEMUNGUTAN SUMBANGAN DARI PABRIKAN-PABRIKAN ROKOK BAGI "BADAN URUSAN TEMBAKAU" (KROSOK CENTRALE).
N/A
Pasal 2

.
- (1) Pabrikan-pabrikan rokok diwajibkan membayar sumbangan kepada Badan Urusan Tembakau (Krosok Centrale) termasuk dalam pasal 2 "Krosok-Ordonnantie 1937" (Lembaran Negara tahun 1937 No. 604) untuk pembiayaan usaha-usaha Badan Urusan Tembakau itu, sebagaimana ditetapkan dalam Ordonansi tersebut.
- (2) Besarnya sumbangan termaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh Menteri untuk tiaptiap tahun takwim dan untuk tiap-tiap kilogram tembakau kering, yang dihasilkan di Indonesia yang dipergunakan oleh pabrikan dalam perusahaannya.
- (3) Cara pembayaran sumbangan termaksud dalam ayat 1 pasal 2 dan cara pemberian keterangan termaksud dalam ayat 1 pasal 3 ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
- (4) Dengan menyimpang dari ketentuan dalam ayat 2 maka untuk tahun 1955 sumbangan termaksud ditetapkan sebesar Rp. 0,10 (sepuluh sen) untuk tiap-tiap kilogram tembakau kering, dan dihasilkan di Indonesia yang dipergunakan oleh pabrikan dalam perusahaannya.
N/A
Pasal 3

.
Pabrikan rokok diwajibkan memberi kepada Menteri dalam waktu yang ditetapkan oleh Menteri semua keterangan yang dianggap perlu untuk pemungutan sumbangan termaksud dalam pasal 2 ayat 1 secara yang sebaik-baiknya.
N/A
Pasal 4

.
- (1) Pelanggaran ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ayat 1 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).
- (2) Pabrikan yang dengan sengaja memberikan keterangan termaksud dalam ayat 1 pasal 3 yang tidak benar, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- (3) Tidak-tindak pidana termaksud dalam ayat 1 dan 2 dianggap sebagai pelanggaran.
N/A
Pasal 5

.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal hari pengundangannya dan berlaku surut sampai tanggal 1 Juni 1955.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 1955. Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO.
Menteri Pertanian, ttd. SADJARWO.
Menteri Perekonomian, ttd. ROOSSENO.
Diundangkan pada tanggal 9 Juni 1955.
Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO.