Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 4 TAHUN 2002
N/A
Preamble

Menimbang : a. dan dalam upaya dan usaha-usaha untuk menambah Sumber bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perkembangan perekonomian Daerah, penyelenggaraan Otonomi Daerah diperlukan upayaPendapatan Daerah;
- b. bahwa mengadakan usaha-usaha Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga adalah merupakan salah satu sarana untuk menambah dan meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Jeneponto.
Mengingat
II
- 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Tingkat di Sulawesi ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952 );
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021) ;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139) ;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundangundangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70) ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk - Produk Hukum Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk - produk Hukum Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah dan DPRD menurut asas desentralisasi .
- d. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto.
- f. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah baik yang berwujud uang maupun barang bergerak dan tidak bergerak.
- g. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
- h. Pihak Ketiga adalah Perseroan atau badan hukum yang berada diluar organisasi Pemerintah daerah termasuk swata asing yang tunduk pada hukum Indonesia.
- i. Badan Pengelola adalah badan pengelola penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga yang dibentuk oleh Kepala Daerah.
- j. Prinsip Ekonomi Perusahaan adalah suatu kegiatan usaha yang menggunakan modal seefesien mungkin dan mendapatkan keuntungan sebesar - besarnya.
BAB III - TATA CARA PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga dapat dilaksanakan dengan cara :
- a. Pembelian Saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan Hukum dan mempunyai masa depan baik .
- b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT).
BAB III - TATA CARA PENYERTAAN MODAL
Pasal 4

1. Untuk melakukan Penyertaan modal pada pihak ketiga perlu disediakan dananya terlebih dahulu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Pelaksanaan Penyertaan Modal pada pihak ketiga ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
3. 3 Setiap melakukan Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga ditetapkan oleh Kepala Daerah.
4. Perjanjian Dasar Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga memuat materi pokok :
- a. Identitas masing-masing pihak.
- b. Jenis dan Nilai Modal saham para pihak.
- c. Bidang Usaha.
- d. Perbandingan Modal.
- e. Hak, Kewajiban dan sanksi-sanksi.
- f. Lain-lain yang dianggap perlu.
5. Berdasarkan Keputusan Kepala Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dan Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) pasal ini kemudian dibuat penetapan dihadapan notaris.
6. Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
BAB III - TATA CARA PENYERTAAN MODAL
Pasal 5

Untuk melaksanakan penilaian terhadap Barang yang disertakan sebagai Modal / Saham Daerah dalam Penyertaan Modal pada Pihak ketiga dan atau menentukan nilai barang Daerah, Kepala Daerah membentuk panitia yang terdiri dari unsur-unsur :
- a. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto.
- b. Badan Penanaman Modal Parawisata dan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Jeneponto.
- c. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto.
- d. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto.
- e. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto.
- f. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto.
- g. Bagian Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto.
- h. Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto.
BAB IV - P E M B I N A A N Pasal 6
Pasal 7

1. Dalam Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai Anggota Dewan Komisaris, jika Daerah ada hak untuk duduk, dalam Dewan Komisaris, sesuai saham yang dimiliki berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
2. Para Pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus memahami kewirausahaan yang Propesional dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengelola (jika dibentuk).
BAB V - PENGAWASAN
Pasal 8

1. Kepala Daerah berwenang melakukan Pengawasan Umum sehubungan dengan Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga.
2. Para Pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sehubungan dengan Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga Sebagaimana di maksud Pasal 7 ayat (1) dan (2), menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengelola (jika dibentuk) secara berkala sekali 3 ( tiga) bulan.
3. Badan Pengelola dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) menyampaikan laporan . dimaksud ayat (2) pasal ini kepada Kepala Daerah sekali dalam setahun.
4. Kepala Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan dari hasil Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga sekali setahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
BAB VI - HASIL USAHA
Pasal 9

Bagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga yang di peroleh selama Tahun Anggaran Perusahaan yang menjadi hak Daerah disetor ke Kas Daerah secara bruto dan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya.
BAB VII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 10

1. Barang siapa yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini di ancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan Dan sebanyak banyaknya Rp. 5.000.000 ( Lima Juta Rupiah).
2. Tindak pidana yang di maksud ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.
BAB VIII - PENYIDIKAN
Pasal 11

Selain pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas Pelanggaran tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
BAB IX - PENENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB IX - PENENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.
BAB IX - PENENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabuapten Jeneponto.
Ditetapkan di : Jeneponto.
Pada tanggal : 24 Juni 2002.
BUPATI JENEPONTO
BAHARUDDIN BASO TIKA
Diundangkan di : Jeneponto.
Pada tanggal
: 29 Juni 2002
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
Drs. H. SYAHRIR WAHAB
Pangkat
: Pembina Utama Muda
Nip
: 580 007 694
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2002 NOMOR : 58