PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 53 Tahun 2014
Tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BITUNG
Berlaku: 1 September 2014
N/A
Preamble

Menimbang a. bahwa guna peningkatan akses masyarakat terhadap untuk dan/ atau dan
- pelayanan pencatatan sipil di Kota Bitung serta melaksanakan sebagian kegiatan operasional kegiatan teknis penunjang Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, perlu dibentuk UPTD di kecarnatan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, menyebutkan pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan dan Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah menyebutkan Pengaturan ten tang UPT Dinas dan Badan mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota serta Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kata Bitung, rnenyebutkan jumlah dan jenis, susunan organisasi tugas dan fungsi UPTD diatur Jebih Janjut dengan Peraturan Walikota Bitung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Negara Tambahan
- Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung {Lembaran Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ten tang Republik Lembaran
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 75);
8. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeiolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 736);
10. Peraturan Pernerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Oaerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Menetapkan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Keclua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Namer 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Namer 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Namer 32);
17. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2007 ten tang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kata Bitung Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 66);
18. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kata Bitung (Lembaran Daerah Kata Bitung Tahun 2008 Namer 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kata Bitung Namer 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kata Bitung Tahun 2014 Namer 19);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN PELAKSANA TEKNJS DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPJL KOTA BITUNG. UNIT DAN
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

Pembentukan UPTD diprioritaskan pada kecamatan yang:
- a. kondisi geografis terpencil, sulit dijangkau transportasi umum dan sangat terbatas akses pelayanan publik; dan/ atau
- b. memerlukan pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD, terdiri dari:
- a. kepala UPTD;
- b. kepala sub bagian tata usaha; dan
- c. unsur staf pelaksana.
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (!) digambarkan ke dalam bentuk bagan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB lII - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN
Pasal 4

Kedudukan UPTD, meliputi :
- a. UPTD 1 dengan wilayah kewenangan Kecamatan Lembeh Selatan dan Kecamatan Lembeh Utara berkedudukan di Kecamatan Lembeh Selatan; dan
- b. UPTD 2 dengan wilayah kewenangan Kecamatan Matuari, Kecamatan Girian dan Kecamatan Ranowulu berkedudukan di Kecamatan Matuari.
BAB lII - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN
Pasal 5

- (1) UPTD adalah eatuan kerja yang merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil di Kecamatan,
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
BAB lII - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN
Pasal 6

- ( I) UPTD mempunyai tugas melakukan pelayanan pencatatan sipil di kecamatan.
- (2) Tugas pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. lahir mati;
- d. perkawinan;
- e. perceraian;
- g. pengesahan anak;
- f. pengakuan anak;
- h. pengangkatan anak;
- i. perubahan nama;
- k. pembatalan perkawinan;
- j. perubahan status kewarganegaraan;
- I. pembatalan perceraian;
- n. kutipan kedua akta pencatatan sipil.
- m. peristiwa penting lainnya; dan
- (3) Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n adalah kutipan Akta Pencatatan sipil yang penerbitannya oleh UPTD bersangkutan.
BAB lII - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN
Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD menyelenggarakan fungsi :
- a. melaksanakan proses pencatatan sipil, serta melaksanakan kegiatan ketatausahaan yang berhubungan dengan pencatatan sipil;
- b. koordinasi dengan instasi pelaksana untuk kepentingan pelaksanaan pencatatan sipil; dan
- c. melaksanakan verifikasi dan penerbitan dokumen pencatatan sipil.
BAB lII - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN
Pasal 8

Tata cara/ persyaratan pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB lII - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN
Pasal 9

Pejabat Pencatat sipil pada UPTD berwenang menandatangani dan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang meliputi akta :
- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. kutipan kedua akta pencatatan sipil.
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10

- (!) Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merencanakan dan menyelenggarakan kebijakan di bidang pencatatan sipil di wilayah kerja UPTD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (!) Kepala UPTD menjalankan fungsi, meliputi :
- a. merencanakan, mengendalikan dan memimpin UPTD serta bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
- b. menyelenggarakan verifikasi dokumen sebagai persyaratan pencatatan sipil;
- c. menyelenggarakan pelayanan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- d. menyelenggarakan penatausahaan dokumen;
- e. mengevaluasi pelak:sanaan pelayanan pencatatan sipil di lingkungan UPTD;
- f. menyelenggarak:an tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pelayanan pencatatan sipil di lingkungan UPTD; dan
- g. menyampaikan laporan rutin dan berkala tentang pelaksanaan tugas fungsi UPTD.
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11

- (I) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, pengarsipan serta pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi, meliputi :
- a. membantu Kepala UPTD dalam bidang tugasnya;
- c. melakukan pembinaan teknis administrasi dan ketatausahaan di lingkungan UPTD; dan
- b. memberikan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan UPTD;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12

Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian pada UPTD merupakan jabatan struktural dengan eselonisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan usulan Kepala Dinas.
- (2) Penempatan Pegawai/Staf Pelaksana pada UPTD berdasarkan kemampuan teknis yang dibutuhkan.
BAB VI - SARANA, PRASARANA DAN PEMBIAYMN
Pasal 14

Agar tugas fungsi dapat berlangsung secara efektif dan produktif, diperlukan penyiapan sarana dan prasarana yang memadai.
BAB VI - SARANA, PRASARANA DAN PEMBIAYMN
Pasal 15

Pernbiayaan penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bi tung dan sumber-sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalarn Serita Daerah Kota Bitung.
Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 1 September 2014
HANNY SONDAKH
BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2014 NOMOR 1G4
Salinan sesual dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA � G, WEENAS CH.NOBEL, SH,MH PEMBINA NIP: 19741118 2001121 003