PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 09 Tahun 2014
Tentang PENGELOLAAN AIR TANAH
Berlaku: 09 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa sumber daya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dalam segala bidang;
- b. bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat sejalan dengan perkembangan di Kabupaten Maros, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras;
c.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan tersebut diatas, perlu pengaturan Pengelolaan Air Tanah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
- Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859;
SALINAN
6. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17. Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;
18. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 tahun 2012 tentang Penghematan Pengggunaan Air Tanah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 558);
19. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451/K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 1989 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
dan
BUPATI MAROS
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Maros sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi daerah dn Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Maros.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwaklan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
6. Dinas adalah Dinas yang mempunyai kewenangan di Bidang Pertambangan dan Energi.
7. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang diberi kewenangan di Bidang Pertambangan dan Energi.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat SKPD bidang perizinan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan di bidang perizinan.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat SKPD bidang lingkungan hidup adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan di bidang lingkungan hidup.
10. Badan adalah suatu usaha yang meliputi perseroaan terbatas, perseroaan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
11. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini adalah air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
12. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau bantuan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
13. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bantuan di bawah permukaan tanah.
14. Akuifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis.
15. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
16. Hidrogeologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai air tanah yang bertalian dengan lingkungan geologi dan cara terdapatnya, penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat kimia air tanah.
17. Pengambilan air adalah pengambilan dan atau penggunaan air oleh para pengambil air yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya, untuk dimanfaatkan airnya dan atau untuk tujuan lainnya.
18. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasilguna dan berdayaguna.
19. Pengelolaan air tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha inventarisasi, pengaturan, pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta konservasi air tanah.
20. Pengelolaan sumber air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber air dan pendayagunaan sumber air.
21. Dewatering adalah kegiatan pengontrolan air untuk kepentingan mengeringkan areal penggalian yang akan dimanfaatkan sebagai bangunan bawah atau untuk berbagai kepentingan.
22. Hak Guna Air adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan.
23. Hak Guna Pakai Air adalah hak untuk memperoleh dan memakai air.
24. Hak Guna Usaha Air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air.
25. Sumur bor adalah sumur yang dibuat dengan cara pengeboran untuk mengambil air tanah pada satu atau lebih akuifer dalam menggunkan konstruksi dengan pipa bergaris tengah lebih dari 2 inchi.
26. Sumur pasak adalah sumur yang dibuat dengan cara pengeboran untuk mengambil air tanah pada akuifer dangkal.
27. Sumur gali adalah sumur yang dibuat dengan cara penggalian untuk mengambil air tanah pada akuifer dangkal.
28. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan mutu air dari akuifer tertentu.
8. 29 Sumur imbuh adalah sumur yang digunakan untuk usaha penambahan cadangan air tanah dengan cara memasukkan air ke dalam akuifer.
30. Penurapan mata air adalah kegiatan mempertinggi permukaan mata air, menampung dan atau melakukan pemipaan yang dialirkan atau dipompa sesuai dengan keperluannya tanpa mengubah bentuk alamiah/cara pemunculan mata air.
31. Izin pengeboran eksplorasi air tanah adalah izin untuk melakukan pengeboran eksplorasi air tanah dalam rangka penyelidikan atau penelitian.
32. Izin pengeboran eksploitasi air tanah adalah izin untuk melakukan pengeboran eksploitasi untuk mengambil air tanah.
33. Izin penurapan adalah izin untuk melakukan pembuatan konstruksi bangunan penurapan.
34. Izin pengambilan air tanah adalah izin pengambilan dan atau penggunaan air tanah yang berasal dari sumur bor, sumur pasak, sumur gali, serta mata air.
35. Izin usaha perusahaan pengeboran air tanah adalah izin melakukan kegiatan usaha pengeboran air tanah yang diberikan kepada Badan.
36. Izin juru bor air tanah adalah izin untuk menjalankan mesin bor dalam rangka pengeboran air tanah.
37. Meter air adalah alat ukur yang telah tertera oleh instansi berwenang untuk mengukur volume pengambilan air tanah.
38. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
39. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan air tanah.
40. Konservasi sumber air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
BAB II - ASAS, TUJUAN, DASAR, DAN HAK
Pasal 1

Pengelolaaan air tanah berasaskan :
- a. kemanfaatan;
- b. keadilan;
- c. kelestarian;
- d. keseimbangan;
- e. keterpaduan;
- f. keserasian;
- g. partisipasif.
- h. akuntabilitas; dan
- i. transparansi.
Bagian Kedua Tujuan
BAB II - ASAS, TUJUAN, DASAR, DAN HAK
Pasal 2

Pengelolaan air tanah diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Bagian Ketiga Dasar
BAB II - ASAS, TUJUAN, DASAR, DAN HAK
Pasal 3

- (1) Pengelolaan air tanah didasarkan pada satuan wilayah cekungan air tanah.
- (2) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Cekungan Air Tanah Pangkajene seluas 2229 km² melintasi Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep.
- (3) Kewenangan Kabupaten pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah yang berada dalam batas wilayah kabupaten.
- (4) Kewenangan pengelolaan air tanah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keempat Hak
BAB II - ASAS, TUJUAN, DASAR, DAN HAK
Pasal 4

- (1) Hak atas air tanah merupakan hak guna air tanah yang terdiri dari hak guna pakai dan hak guna usaha air.
- (2) Hak guna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.
BAB III - WEWENANG
Pasal 5

- (1) Kewenangan Bupati dalam pengelolaan air tanah meliputi :
- a. menyelenggarakan inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan air tanah;
- b. menetapkan dan mengelola kawasan lindung air tanah;
- c. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan air tanah dalam rangka pengelolaan air tanah;
- d. mengatur dan memberikan izin pengeboran eksplorasi air tanah, izin pengeboran eksploitasi air tanah, izin pengambilan air tanah, izin penurapan, izin pengambilan air mata air dan izin pengusahaan air tanah;
- e. mengatur dan memberikan izin juru bor, izin usaha jasa konstruksi pengeboran air tanah;
- f. menetapkan dan mengatur jaringan sumur pantau air tanah;
- g. mengelola sistem informasi air tanah;
- h. mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka pengelolaan air tanah.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, huruf g dan huruf h dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan oleh satuan kerja dibidang perizinan.
- (4) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) berkoordinasi dengan satuan kerja terkait dan/ atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - KEGIATAN PENGELOLAAN
Pasal 6

- (1) Kegiatan inventarisasi air tanah untuk menentukan :
- a. sebaran cekungan air tanah;
- b. daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
- c. karakteristik akuifer;
- d. potensi air tanah;
- e. perencanaan pengelolaan air tanah;
- f. pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
- g. upaya konservasi air tanah.
- (2) Kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan untuk penyusunan rencana atau pola induk pengembangan terpadu air tanah.
- (3) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan konservasi dan pendayagunaan air tanah.
- (4) Semua data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum.
Bagian Kedua Konservasi
Paragraf 1 Umum
BAB IV - KEGIATAN PENGELOLAAN
Pasal 7

- (1) Konservasi air tanah dilakukan untuk menjaga :
- a. kelestarian;
- b. kesinambungan ketersediaan;
- c. daya dukung lingkungan;
- d. fungsi air tanah, dan
- e. keberlanjutan pemanfaatan air tanah.
- (2) Konservasi air tanah dilakukan sekurang-kurangnya melalui :
- a. penentuan zona konservasi air tanah;
- b. perlindungan dan pelestarian air tanah;
- c. pengendalian pengambilan air tanah;
- d. pengawetan air tanah;
- e. pemulihan air tanah;
- f. pengendalian pencemaran air tanah;
- g. pengendalian kerusakan air tanah.
- (3) Konservasi air tanah menjadi salah satu pertimbangan pendayagunaan air tanah.
Paragraf 2 Perlindungan dan Pelestarian
BAB IV - KEGIATAN PENGELOLAAN
Pasal 8

- 1) Perlindungan dan pelestarian sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) huruf b ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber air tanah beserta lingkungan keberadaanya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan baik oleh alam maupun manusia.
- 2) Perlindungan dan pelestarian sumber air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
- b. pengendalian pemanfaatan air tanah;
- c. pengisian air pada sumber air tanah;
- d. perlindungan sumber air tanah dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air tanah;
- e. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
- f. pengaturan daerah sempadan sumber air tanah yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. rehabilitasi hutan dan lahan;
- h. pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
- 3) Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar dalam penatagunaan lahan.
Paragraf 3 Pengendalian Pengambilan
BAB IV - KEGIATAN PENGELOLAAN
Pasal 9

- (1) Pengendalian pengambilan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) huruf c ditujukan untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan pemanfaatan air tanah sehingga tidak merusak kondisi dan lingkungan air tanah.
- (2) Pengendalian pengambilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya dengan cara :
- a. penerapan perizinan air tanah;
- b. pengaturan debit pengambilan air tanah;
- c. pengaturan pelaksanaan dewatering;
- d. pengaturan debit penurapan mata air;
- e. pengaturan pemanfaatan air tanah;
- f. penerapan pajak penggunaan air tanah.
Pragraf 4 Pengawetan
BAB IV - KEGIATAN PENGELOLAAN
Pasal 10

- (1) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) huruf d. ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air tanah atau kuantitas air tanah sesuai dengan fungsi dan manfaat.
- (2) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. mengendalikan penggunaan air tanah;
- b. menghemat penggunaan air tanah;
- c. memelihara kualitas air tanah;
- d. meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah;
- e. memprioritaskan penggunaan air permukaan dan air hujan.
Pragraf 5
Penghematan Penggunaan
BAB IV - KEGIATAN PENGELOLAAN
Pasal 11

Upaya penghematan air tanah dilakukan dengan cara :
- a. menggunakan air tanah secara efektif dan efesien untuk berbagai macam kebutuhan;
- b. mengurangi penggunaan, menggunakaan kembali, dan mendaur ulang air tanah;
- c. mengambil air tanah sesuai dengan kebutuhan;
- d. menggunakan air tanah sebagai alternatif terakhir;
- e. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air;
- f. memberikan insentif bagi pelaku penghematan air tanah dan / atau;
- g. memberikan disinsetif bagi pelaku pemborosan air.
Pragraf 6 Pemulihan
BAB IV - KEGIATAN PENGELOLAAN
Pasal 12

- (1) Pemulihan air tanah sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) huruf e ditujukan untuk memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah yang telah mengalami penurunan kuantitas dan kualitas.
- (3) Pemulihan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. membuat imbuhan air tanah buatan;
- b. menetralisir pencemaran air tanah;
- c. merehabilitasi daerah imbuhan air tanah.
Pragraf 7
Pemantauan
BAB IV - KEGIATAN PENGELOLAAN
Pasal 13

- (1) Untuk menjamin keberhasilan konservasi, dilakukan kegiatan pemantauan air tanah secara berkala.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas, kuantitas, dan dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
- (3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. pemantauan perubahan kedudukan muka air tanah;
- b. pemantauan perubahan kualitas air tanah;
- c. pemantauan jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
- d. pemantauan pencemaran air tanah;
- e. pemantauan perubahan debit dan kulitas air mata air
- f. pemantauan perubahan lingkungan air tanah.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. membuat sumur pantau;
- b. mengukur dan mencatat kedudukan muka air tanah pada sumur pantau dan atau sumur produksi terpilih;
- c. mengukur dan mencatat debit mata air;
- d. memeriksa sifat fisika, komposisi kimia, dan kandungan biologi air tanah pada sumur pantau, sumur produksi, dan mata air;
- e. memetakan perubahan kualitas dan atau kuantitas air tanah;
- f. mencatat jumlah pegambilan dan pemanfaatan air tanah;
- g. mengamati dan mengukur perubahan lingkungan fisik akibat pengambilan air tanah.
BAB IV - KEGIATAN PENGELOLAAN
Pasal 14

1. Sumur pantau sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (4) huruf a berikut alat pantaunya wajib diadakan oleh badan usaha atau perorangan sebanyak 1 (satu) buah untuk setiap satu titik pengambilan air dengan debit 50 liter perdetik atau lebih.
2. Lebih dari 1 (satu) titik pengambilan air tanah dengan total debit pengambilan 50 liter perdetik atau lebih dalam areal pengambilan kurang dari 10 hektar.
3. Setiap keberadaan 5 (lima) titik pengambilan air dalam areal pengambilan kurang dari 10 hektar.
Pragraf 8
Pengendalian Pencemaran
BAB IV - KEGIATAN PENGELOLAAN
Pasal 15

- (1) Pengedalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) huruf f ditujukan untuk menjaga kualitas air tanah agar tetap dalam kondisi alamiah.
- (2) Pengendalain pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencegah, menanggulangi dan/ atau memulihkan kualitas air tanah yang telah tercemar.
Pragraf 9 Pengendalian Kerusakan
BAB IV - KEGIATAN PENGELOLAAN
Pasal 16

- (1) Pengendalian kerusakan air tanah sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) huruf g ditujukan untuk menjaga mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kuantitas air tanah.
- (2) Pengendalian kerusakan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. pengaturan kerapatan lokasi pengambilan air tanah;
- b. pembatasan debit pengambilan air tanah;
- c. perlindungan zona jenuh air tanah di daerah batu gamping;
- d. pengaturan kedalaman akuifer yang disadap;
- e. pembatasan penyadapan air tanah pada akuifer yang sudah rawan dan kritis;
- f. penerapan SPPL atau UKL dan UPL dan/atau AMDAL.
BAB IV - KEGIATAN PENGELOLAAN
Pasal 17

- (1) Dinas dan satuan kerja bidang lingkungan hidup melaksanakan konservasi air tanah.
- (2) Setiap pemegang izin pengambilan air tanah, izin pengambilan mata air, dan izin pengusahaan air tanah melaksanakan konservasi air tanah.
- (3) Kegiatan selain sebagaimana dimaksud ayat (1) dan berpotensi mengubah atau merusak kondisi dan lingkungan air tanah wajib melaksanakan upaya konservasi air tanah.
Bagian Ketiga Pendayagunaan
Pragraf 1 Umum
BAB IV - KEGIATAN PENGELOLAAN
Pasal 18

- (1) Pendayagunaan air tanah ditujukan untuk memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
- (2) Pendayagunaan air tanah dilaksanakan berdasarkan rencana penelolaan air tanah.
- (3) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui :
- (3)
- a. penatagunaan;
- b. penyediaan;
- c. penggunaan;
- d. pengembangan; dan
- e. pengusahaan.
- (4) Dinas menyelenggarakan pendayagunaan air tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.
Pragraf 2 Penatagunaan
BAB IV - KEGIATAN PENGELOLAAN
Pasal 19

- (1) Penatagunaan air tanah ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan dan peruntukan air tanah.
- (2) Zona pemanfaatan dan peruntukan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mempertimbangkan :
- a. potensi air tanah;
- b. ketersediaan sumber daya air;
- c. kawasan lindung air tanah;
- d. prioritas untuk kebutuhan air minum dan rumah rangga;
- e. kepentingan masyarakat dan pembangunan;
- f. data dan informasi hasil inventarisasi.
9. Zona pemanfaatan dan peruntukan air tanah sebagaimana dimaksud ayat
- (1) menjadi dasar penyusunan :
- a. rencana penyediaan air tanah;
- b. rencana pengambilan air tanah;
- c. pengembangan air tanah; dan
- d. rencana tata ruang wilayah.
- (4) Bupati menetapkan zona pemanfaatan dan peruntukan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pragraf 2
Penyediaan dan Penggunaan
BAB IV - KEGIATAN PENGELOLAAN
Pasal 20

- (1) Penyediaan air tanah sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (3) huruf b ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dari pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya.
- (2) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (3) huruf c ditujukan untuk pemanfaatan air tanah dan prasarana air tanah.
Pragraf 3 Pengembangan
BAB IV - KEGIATAN PENGELOLAAN
Pasal 21

- (1) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (3) huruf d ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah.
- (2) Pengembangan air tanah diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.
- (3) Pengembangan air tanah dilakukan dengan mempertimbangkan :
- a. potensi ketersediaan dan kemampuan pasokan air tanah;
- b. kelestarian atau kesinambungan ketersediaan air tanah;
- c. proyeksi kebutuhan air tanah;
- d. pemanfaatan air tanah yang sudah ada;
- e. data dan informasi hasil inventarisasi.
Pragraf 4
Prioritas Peruntukan Pemanfaatan
BAB IV - KEGIATAN PENGELOLAAN
Pasal 21

- (1) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah ditetapkan sebagai berikut:
- a. air minum;
- b. air untuk rumah tangga;
- c. air untuk peternakan dan pertanian sederhana;
- d. air untuk irigasi;
- e. air untuk sanitasi lingkungan;
- f. air untuk industri;
- g. air untuk usaha pertambangan;
- h. air untuk usaha perkotaan;
- i. air untuk kepentingan lainnya.
- (2) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.
- (3) Prioritas peruntukan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan memperhatikan kelestarian air tanah, daya dukung air tanah, jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya, perhitungan dan proyeksi kebutuhan air tanah serta pemanfaatan air yang sudah ada.
Pragraf 5 Pengusahaan
BAB IV - KEGIATAN PENGELOLAAN
Pasal 22

- (1) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (3) huruf e merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:
- a. bahan baku produksi;
- b. pemanfaatan potensi;
- c. media usaha;
- d. bahan pembantu atau proses produksi.
- (2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat setempat terpenuhi.
- (3) Pengusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berbentuk :
- a. penggunaan air tanah pada suatu lokasi tertentu;
- b. penyadapan akuifer pada kedalaman tertentu;
- c. pemanfaatan daya air tanah suatu lokasi tertentu.
- (4) Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan:
- a. rencana pengelolaan air tanah;
- b. kelayakan teknis dan ekonomi;
- c. fungsi sosial air tanah;
- d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; dan
- e. ketentuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengusahaan air tanah dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 23

- (1) Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi meliputi pengeboran, penggalian, penurapan dan pengambilan air tanah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. izin juru bor;
- b. izin usaha perusahaan pengeboran air tanah;
- c. izin pengeboran eksplorasi air tanah;
- d. izin pengeboran eksploitasi air tanah;
- e. izin penurapan mata air;
- f. izin pengambilan air tanah; dan
- g. izin pengusahaan air tanah.
- (3) Pelaksanaan kewenangan dalam pelayanan perizinan dilakukan oleh satuan kerja bidang perizinan.
- (4) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati cq. satker bidang perizinan dengan tembusan kepada Gubernur untuk area pemohon masuk dalam cekungan air tanah lintas kabupaten.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diberikan setelah memperoleh rekomendasi teknis yang bersifat mengikat dari :
- a. dinas untuk di luar cekungan air tanah;
- b. pemerintah provinsi untuk cekungan air tanah lintas kabupaten.
- (6) Pengajuan rekomendasi teknis kepada Gubernur diajukan setelah persyaratan permohonan izin sudah terpenuhi secara lengkap;
- (7) Izin penurapan mata air diberikan setelah dilakukan pengkajian hidrogeologi yang hasilnya menyatakan tidak mengganggu pemunculan dan lingkungan mata air serta tidak mengganggu kepentingan masyarakat disekitarnya.
- (8) Tata cara permohonan dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Pengecualian Izin
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 24

- (1) Hak guna pakai air meliputi penurapan mata air, pengambilan air tanah dan pengambilan air mata air diperoleh tanpa izin untuk keperluan air minum, air rumah tangga, perkebunan dan pertanian rakyat sampai batas-batas tertentu tidak diperlukan izin.
- (2) Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
- a. penggunaan air tanah dengan sumur gali;
- b. penggunaan air tanah dengan menggunakan sumur bor dengan diameter pipa kurang dari 2 (dua) inci atau kurang dari 5 (lima) centimeter;
- c. penggunaan air tanah kurang dari 100 (seratus) meter kubik perbulan tanpa didistribusikan;
- d. keperluan peribadatan yang tidak menimbulkan kerusakan pada sumber air bawah tanah dan lingkungannya.
Bagian Ketiga
Proses Perizinan
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 25

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2), ditetapkan berdasarkan kelengkapan persyaratan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik pengeboran dan/ atau setiap titik pengambilan air.
- (3) Izin sebagaiman dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan persetujuan Bupati.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) diterbitkan setelah mendapat Rekomendasi teknis dari Dinas.
- (5) Prosedur dan tata cara untuk mendapatkan izin pengelolaan air tanah diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Masa Berlaku dan Daftar Ulang Izin
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 26

- (1) Masa berlaku izin usaha perusahaan pengeboran air tanah dan izin juru bor diberikan selama (3) tiga tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Masa berlaku izin pengeboran eksplorasi air tanah diberikan selama (1) satu tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Masa berlaku izin pengeboran eksploitasi air tanah diberikan selama (1) satu tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Masa berlaku izin penggunaan air tanah diberikan selama maksimum 3 (tiga) tahun dengan ketentuan wajib daftar ulang setiap (1) satu tahun sekali serta dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Masa berlaku izin pengusahaan air tanah diberikan selama maksimum 3 (tiga) tahun dengan ketentuan wajib daftar ulang setiap (1) satu tahun sekali serta dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (6) Prosedur dan tata cara untuk melakukan daftar ulang maupun perpanjangan izin pengelolaan air tanah diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 27

Pengeboran air tanah hanya dapat dilakukan oleh :
- a. Badan usaha yang mempunyai Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah dan Juru Bor yang telah mendapat Izin Juru Bor.
- b. Instansi/lembaga Pemerintah yang instalasi bornya telah mendapat Surat Tanda Instalasi Bor dari Asosiasi, dan telah memperoleh registrasi dari lembaga pengembangan jasa konstruksi (LPJK) sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kelima
Masa Berakhirnya, Pengembalian, dan Pembatalan Izin
Pragraf 1 Masa Berakhirnya Izin
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 28

Izin pengelolaan air tanah berakhir karena :
- a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
- b. dibatalkan dan atau dicabut;
- c. dikembalikan oleh pemegang izin kepada Bupati.
Pragraf 2 Pengembalian Izin
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 29

- (1) Pemegang izin dapat menyerahkan kembali izinnya dengan surat pernyataan tertulis kepada Bupati disertai alasan-alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian izin dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati atau apabila dalam waktu 75 (tujuh puluh lima) hari setelah pernyataan disampaikan, Bupati tidak memberikan jawaban maka pengembalian dianggap sah.
- (3) Apabila alasan-alasan yang disampaikan tak bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana ayat (1) tersebut diatas, maka izin dicabut secara sepihak.
Pragraf 3 Pembatalan
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 30

Izin pengelolaan air tanah dibatalkan karena :
- a. tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam surat izin dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. demi kepentingan umum yang lebih luas dan berdasarkan pertimbangan teknis menimbulkan dampak negatif terhadap keseimbangan lingkungan hidup yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya;
- c. tidak melanjutkan usahanya;
- d. tidak sesuai peruntukannya;
- e. izin dipindahtangankan atau dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa persetujuan Bupati;
- f. tidak melaksanakan kegiatan pengeboran eksplorasi air tanah atau pengeboran eksploitasi air tanah setelah 3 (tiga) bulan izin diterbitkan;
- g. pemegang izin tidak melakukan kegiatan pengeboran eksplorasi air tanah atau pengeboran eksploitasi air tanah sesuai dokumen rencana eksplorasi atau eksploitasi yang telah disahkan;
- h. tidak melaksanakan kegiatan pengambilan air tanah atau pengusahaan air tanah setelah 6 (enam) bulan izin pengambilan air tanah diterbitkan;
- i. pemegang izin tidak melakukan kegiatan pengelolaan serta pemantauan lingkungan sesuai dokumen SPPL atau UKL-UPL dan/atau AMDAL yang telah disahkan :
1. pembatalan izin dilakukan setelah diberikan kesempatan kepada pemegang izin untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
2. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah surat pemberitahuan/teguran/ peringatan dari Bupati.
Bagian Keenam Hak dan Kewajiban Pemegang Izin
Pragraf 1
Hak Pemegang Izin
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 31

- (1) Pemegang izin usaha perusahaan pengeboran air tanah dan izin juru bor berhak melakukan usaha dibidang pengeboran air tanah sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Pemegang izin pengeboran eksplorasi air tanah berhak melakukan pengeboran eksplorasi air tanah sesuai dengan izin yang diberikan.
- (3) Pemegang izin pengeboran eksploitasi air tanah berhak melakukan pengeboran dan penggalian sesuai dengan izin yang diberikan.
- (4) Pemegang izin penggunaan air tanah berhak melakukan penggunaan air tanah sesuai dengan izin yang diberikan.
- (5) Pemegang izin pengusahaan air tanah berhak melakukan pengusahaan air tanah sesuai dengan izin yang diberikan.
Pragraf 2
Kewajiban Pemegang Izin
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 32

- (1) Pemegang izin usaha perusahaan pengeboran air tanah dan pemegang izin juru bor berkewajiban:
- a. melaporkan hasil kegiatan secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas;
- b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin.
- (2) Pemegang izin pengeboran eksplorasi air tanah berkewajiban:
- a. melaporkan hasil kegiatan pengeboran eksplorasi air tanah secara tertulis setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Dinas;
- b. memelihara dan bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan;
- c. menghentikan kegiatan pengeboran eksplorasi air tanah serta mengusahakan penanggulangannya apabila dalam pelaksanaan ditemukan kelalaian-kelalaian yang dapat mengganggu kelestarian sumber air tanah, dan lingkungan hidup;
- (3) Pemegang izin pengeboran eksploitasi air tanah dan izin penurapan mata air berkewajiban :
- a. melaporkan hasil kegiatan selama proses pengeboran, penggalian atau penurapan mata air secara tertulis setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Dinas;
- b. memberitahukan secara tertulis kepada Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum melaksanakan pengeboran, pemasangan kontruksi atau penurapan mata air uji pemompaan dan pemasangan pompa;
- c. melakukan pemasangan konstruksi sumur atau penurapan mata air sesuai dengan dokumen rencana pengeboran dan petunjuk teknis atau saran teknis dari Dinas atau instansi berwenang;
- d. menghentikan kegiatan pengeboran air tanah atau penurapan mata air dan mengusahakan penanggulangannya apabila dalam pelaksanaannya ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air tanah dan lingkungan hidup;
- (4) Pemegang izin pengunaan air tanah dan pemegang izin pengusahaan air tanah berkewajiban :
- a. menyediakan dan memasang meter air serta alat pembatas debit air (stop kran) pada setiap titik pengambilan air harus sesuai dengan sfesifikasi teknis yang ditentukan oleh Dinas;
- b. melaporkan jumlah pengambilan air setiap bulan sesuai pencatatan volume atas dasar angka meter air paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya kepada Dinas;
- c. memelihara dan bertanggungjawab atas kerusakan meter air dan alat pembatas debit (stop kran);
- d. membayar pajak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku;
- e. membuat sumur imbuh sesuai peraturan yang berlaku;
- f. menghentikan kegiatan penggunaaan air tanah dan mengusahakan penanggulangannya apabila dalam pelaksanaannya ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air tanah dan lingkungan hidup;
- g. menyediakan air untuk kepentingan masyarakat sekitarnya apabila diperlukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dihitung dari jumlah debit yang ditetapkan dalam izin;
- h. menyediakan sumur pantau dan alat ukur, memelihara kondisi sumur pantau serta melaporkan hasil rekaman setiap bulan kepada Dinas;
- i. melaporkan pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada satuan kerja bidang lingkungan hidup;
- j. memberikan kemudahan bagi aparat untuk pelaksanaan tugas sesuai dengan surat tugas;
- k. membantu memberdayakan masyarakat sekitar.
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 33

Dalam menggunakan hak guna air, semua pihak yang melakukan pengambilan air tanah berkewajiban memperhatikan kepentingan umum yang diwujudkan melalui perannya dalam konservasi air tanah serta perlindungan dan pengamanan sumber air tanah.
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 34

- (1) Setiap kegiatan pengambilan air tanah wajib dilengkapi dokumen minimum Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (2) Pengambilan air tanah wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) apabila :
- a. Pengambilan air tanah dengan jumlah debit lebih dari 50 liter/detik yang berasal dari 1 (satu) sumur;
- b. Pengambilan air tanah dengan jumlah debit lebih dari 50 liter/detik yang berasal dari 1 (satu) buah sumur atau lebih dalam areal kurang dari 10 (sepuluh) hektar.
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 35

- (1) Setiap pengambilan air tanah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama wajib menyediakan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi alat untuk memantau muka air tanah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
- a. pada suatu lokasi yang dimiliki terdapat 5 (lima) buah sumur;
- b. pengambilan air tanah dengan jumlah debit lebih dari 50 liter/detik yang berasal dari 1 (satu) buah sumur atau lebih dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
- c. pengambilan air tanah dengan debit lebih dari 50 liter/detik yang berasal dari 1 (satu) buah sumur.
- (3) Lokasi dan konstruksi sumur pantau ditentukan oleh Dinas bersama-sama instansi teknis berwenang.
- (4) Tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB V - LARANGAN
Pasal 36

Setiap orang atau Badan dilarang :
- a. melakukan pengeboran dan atau pengambilan air tanah tanpa izin;
- b. menyembunyikan titik atau lokasi air;
- c. merusak, melepas, menghilangkan, mengubah, memperlambat, membalik arah meter air atau merusak segel pada meter air atau alat pembatas debit;
- d. mengambil atau menyadap air tanah dari pipa sebelum meter air;
- e. memindahkan letak titik atau lokasi air pengambilan air tanah tanpa persetujuan Bupati;
- f. mengangkut dan atau menjual air tanah dalam bentuk bahan keluar daerah kecuali mendapat izin khusus dari Bupati.
BAB V - LARANGAN
Pasal 37

- (1) Tata cara dan persyaratan pemberian izin khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (6) serta hak dan kewajibannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.
BAB V - LARANGAN
Pasal 38

Pemegang IPAT yang diperbolehkan mengangkut dan atau menjual air tanah:
- a. perusahaan pembangunan perumahan yang lokasinya tidak terjangkau oleh Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. perusahaan yang terdapat dalam kawasan industri di dalam daerah;
- c. perusahaan industri yang di daerah sekitarnya secara teknis tidak memungkinkan untuk mengambil air secara teknis dan tidak
memungkinkan untuk mengambil air secara sendiri-sendiri dan atau belum terjangkau oleh Perusahaan Daerah Air Minim;
- d. pihak-pihak yang diizinkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PEMASANGAN METER AIR DAN PENGHITUNGAN VOLUME
Pasal 39

- (1) Meter air atau alat ukur lainnya dan alat pembatas debit yang terpasang disetiap titik pengambilan air, baru dianggap sah setelah dilakukan penyegelan oleh Dinas.
- (2) Membuka atau melepas segel bagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan atas seizin Dinas.
- (3) Barangsiapa yang dengan yang sengaja merusak segel sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bentuk dan bahan serta ukuran segel meter air ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Penghitungan Volume
BAB VI - PEMASANGAN METER AIR DAN PENGHITUNGAN VOLUME
Pasal 40

- (1) Hasil pencatatan volume pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (4) huruf b dipergunakan sebagai dasar penetapan pajak pengambilan air tanah atau pajak.
- (2) Apabila volume hasil perhitungan bulan yang bersangkutan melebihi ketentuan debit maksimum pengambilan sebagaimana yang tertera dalam naskah IPAT, dikenakan sanksi.
BAB VIII - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 41

- (1) Dinas melakukan pengawasan pemasangan meter air dan alat pembatas debit.
- (2) Dinas melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan penghematan penggunaaan air tanah oleh pemegang izin atas dasar informasi perkembangan kondisi air tanah dari pemegang izin.
- (3) Dinas melakukan pengawasan pada pelaksanaan pengeboran air tanah.
- (4) Dinas melakukan pengawasan pemasangan konstruksi sumur bor produksi air tanah.
- (5) Dinas melakukan pengawasan pelaksanaan uji pemompaan.
- (6) Dinas melakukan pengendalian penggunaan air tanah dengan cara memberikan debit maksimum tertentu pengambilan air mengikuti ketentuan yang berlaku disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat.
BAB IX - HAK DAN PERAN MASYARAKAT
Pasal 42

Dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah, masyarakat berhak untuk :
- a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah;
- b. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat;
- c. memperoleh manfaat atas pengelolaan air tanah;
- d. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan air tanah yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu.
Bagian Kedua Peran Masyarakat
BAB IX - HAK DAN PERAN MASYARAKAT
Pasal 43

Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam perencanaan dan pengawasan terhadap pengelolaan air tanah.
BAB X - SANKSI ADMINISTRASI DAN DENDA
Pasal 44

- (1) Pelanggaran terhadap salah satu maupun keseluruhan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi, berupa :
- a. peringatan tertulis;
- b. penyegelan sumur;
- c. penutupan sumur;
- d. pembatalan izin.
- (2) Peringatan tertulis dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga dikenakan sanksi penyegelan sumur untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (4) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penyegelan dikenakan sanksi penutupan sumur untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (5) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penutupan sumur dikenakan sanksi pembatalan izin.
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berarti menghapus kewajiban perusahaan/pengambil air tanah.
Bagian Kedua Denda
BAB X - SANKSI ADMINISTRASI DAN DENDA
Pasal 45

- (1) Bila volume pengambilan air yang dilaporkan tidak sesuai dengan kenyataan pengambilan air oleh perusahaan, maka akan dikenakan denda.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap volume yang tidak dilaporkan.
- (3) Besarnya denda ditetapkan berdasarkan perhitungan volume pengambilan yang tidak dilaporkan dikalikan 10 (sepuluh) besarnya tarif pajak.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Pendapatan Daerah.
BAB XI - SISTEM INFORMASI AIR TANAH
Pasal 46

- (1) Bupati menyelenggarakan sistem informasi air tanah.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian jaringan informasi sumber daya air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data pada tingkat kabupaten.
- (3) Penyelenggaraan sistem informasi air tanah dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan informasi tentang :
- a. konfigurasi cekungan air tanah;
- b. hidrogeologi;
- c. potensi air tanah;
- d. konservasi air tanah;
- e. pendayagunaan air tanah;
- f. kondisi dan lingkungan air tanah;
- g. pengendalian dan pengawasan air tanah;
- h. kebijakan dan pengaturan dibidang air tanah; dan
- i. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah.
BAB XI - SISTEM INFORMASI AIR TANAH
Pasal 47

Pengelolaan sistem informasi air tanah dilakukan melalui tahapan :
- a. pengambilan dan pengumpulan data;
- b. penyimpanan dan pengolahan data;
- c. pembaharuan data; dan
- d. penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi.
BAB XI - SISTEM INFORMASI AIR TANAH
Pasal 48

- (1) Dinas menyediakan informasi air tanah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang air tanah.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari
- a. instansi pemerintah;
- b. organisasi;
- c. lembaga;
- d. perseorangan; dan
- e. badan usaha.
- (3) Sumber informasi sebagaimana dimasud ayat (2), berdasarkan pada kegiatan yang berkaitan dengan air tanah.
- (4) Sumber informasi sebagaimana dimaksud ayat (2), wajib menjamin keakuratan, kebenaran dan ketepatan waktu atas informasi yang diberikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut engenai sistem informasi air tanah diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - PENYIDIKAN
Pasal 49

Penyedikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik POLRI dan atau Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XII - PENYIDIKAN
Pasal 50

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada pasal 42 berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan pemeriksaan dan atau penyitaan surat dan benda;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada dibawah koordinasi Polisi Republik Indonesia.
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 51

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Daerah.
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tindak pidana yang mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan diancam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Diundangkan di Maros pada tanggal
SEKERTARIS DAERAH,
BAHARUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2014 NOMOR
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; PERUNDANG-UNDANGAN
AGUSTAM,S.IP,M.Si
Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
Nip
: 19730820 199202 1 001
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 52

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang telah melakukan pengambilan dan/ atau pengusahaan air tanah tanpa izin, diwajibkan mengajukan permohonan izin paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan tindakan penertiban sesuai ketentuan peraturan perundangn-undangan
- (3) Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, semua perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berkahir.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupatan Maros.
Ditetapkan di Maros pada tanggal
BUPATI MAROS,
M. HATTA RAHMAN
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN : 6 TAHUN 2014