Unknown Unknown Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 Tahun 2023
Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA
Berlaku: 10 Juli 2014
BAB VIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA II
Pasal 310

Auditorat II.A terdiri atas:
- a. Subauditorat II.A.1; dan
- b. Subauditorat II.A.2.
BAB VIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA II
Pasal 311

Subauditorat II.A.1 mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan Laporan Akuntabiltas Kinerja Auditorat II.A.
BAB VIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA II
Pasal 312

Subauditorat II.A.2 mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan Laporan Akuntabiltas Kinerja Auditorat II.A.
Bagian Keempat Auditorat II.B
BAB VIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA II
Pasal 313

- (1) Auditorat II.B berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara II.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- (2) Auditorat II.B dipimpin oleh seorang kepala.
BAB VIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA II
Pasal 314

Auditorat II.B mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada:
- a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Badan Kebijakan Fiskal, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan pada Kementerian Keuangan;
- c. Komisi Pengawas Persaingan Usaha; dan
- d. lembaga terkait di lingkungan entitas.
BAB VIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA II
Pasal 315

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314, Auditorat II.B menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Auditorat II.B dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Auditorat II.B berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Auditorat II.B;
- c. pengusulan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat II.B;
- d. pemerolahan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat II.B;
- e. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas Auditorat II.B;
- f. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat II.B;
- g. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat II.B, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas Auditorat II.B, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- i. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat II.B dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat II.B;
- k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas Auditorat II.B yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas Auditorat II.B;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat II.B; dan
- n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Tortama Keuangan Negara II.
BAB VIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA II
Pasal 316

Auditorat II.B terdiri atas:
- a. Subauditorat II.B.1; dan
- b. Subauditorat II.B.2.
BAB VIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA II
Pasal 317

Subauditorat II.B.1 mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang pada Kementerian Keuangan serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat II.B.
BAB VIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA II
Pasal 318

Subauditorat II.B.2 mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Kebijakan Fiskal, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada Kementerian Keuangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat II.B.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
KETUA
III
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
Bagian Kelima
Auditorat II.C
BAB VIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA II
Pasal 319

- (1) Auditorat II.C berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara II.
- (2) Auditorat II.C dipimpin oleh seorang kepala.
BAB VIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA II
Pasal 320

Auditorat II.C mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PT Perusahaan Pengelola Aset (termasuk pengelolaan aset eks BPPN oleh Kementerian Keuangan), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Badan Pusat Statistik, Kementerian Perindustrian, Badan Standardisasi Nasional, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta lembaga terkait di lingkungan entitas.
BAB VIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA II
Pasal 321

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320, Auditorat II.C menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Auditorat II.C dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan AKN Auditorat II.C berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Auditorat II.C;
- c. pengusulan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat II.C;
- d. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat II.C;
- e. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas Auditorat II.C;
- f. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat II.C;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- g. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat II.C yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas Auditorat II.C, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- i. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat II.C dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat II.C;
- k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas Auditorat II.C yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas Auditorat II.C;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat II.C; dan
- n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Tortama Keuangan Negara II.
BAB VIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA II
Pasal 322

Auditorat II.C terdiri atas:
- a. Subauditorat II.C.1;
- b. Subauditorat II.C.2; dan
- c. Subauditorat II.C.3.
BAB VIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA II
Pasal 323

Subauditorat II.C.1 mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat II.C.
BAB VIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA II
Pasal 324

Subauditorat II.C.2 mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Lembaga Penjamin Simpanan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PT Perusahaan Pengelola Aset (termasuk pengelolaan aset eks BPPN oleh Kementerian Keuangan), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Badan Pusat Statistik, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat II.C.
BAB VIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA II
Pasal 325

Subauditorat II.C.3 mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Kementerian Perindustrian, Badan Standardisasi Nasional, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat II.C.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
KETUA
III
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
Bagian Keenam Sekretariat AKN II
BAB VIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA II
Pasal 326

- (1) Sekretariat AKN II berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara II.
- (2) Sekretariat AKN II dipimpin oleh seorang kepala.
BAB VIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA II
Pasal 327

Sekretariat AKN II mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi SDM, administrasi keuangan, dan ketatausahaan pada lingkup tugas AKN II.
BAB VIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA II
Pasal 328

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327, Sekretariat AKN II menyelenggarakan fungsi:
- a. penatausahaan dokumen administrasi SDM pada lingkup tugas AKN II;
- b. pengusulan kebutuhan diklat pegawai pada lingkup tugas AKN II;
- c. pengelolaan administrasi perjalanan dinas pada lingkup tugas AKN II;
- d. pengurusan akomodasi dan transportasi kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN II;
- e. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan pada lingkup tugas AKN II;
- f. pengurusan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN II; dan
- g. penyiapan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja AKN II.
BAB VIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA II
Pasal 329

Sekretariat AKN II terdiri atas:
- a. Subbagian Ketatausahaan AKN II;
- b. Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia AKN II; dan
- c. Subbagian Administrasi Keuangan AKN II.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
KETUA
III
ANGGOTA
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB VIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA II
Pasal 330

- (1) Subbagian Ketatausahaan AKN II mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, serta mengurus prasarana dan sarana pendukung kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN II.
- (2) Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia AKN II mempunyai tugas menatausahakan dokumen administrasi SDM, dan mengusulkan kebutuhan diklat pegawai pada lingkup tugas AKN II.
- (3) Subbagian Administrasi Keuangan AKN II mempunyai tugas mengelola administrasi perjalanan dinas, serta mengurus akomodasi dan trasportasi kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN II.
BAB IX - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA III
Pasal 331

- (1) Auditorat Utama Keuangan Negara III yang selanjutnya disebut AKN III adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota III BPK.
- (2) AKN III dipimpin oleh seorang Tortama.
- (3) Struktur Organisasi AKN III adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
BAB IX - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA III
Pasal 332

AKN III mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang lembaga negara, kesejahteraan rakyat, kesekretariatan negara, aparatur negara serta riset dan teknologi.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB IX - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA III
Pasal 333

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332, AKN III menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN III dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan AKN III berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi AKN III;
- c. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN III, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh AKN III maupun yang ditugaskan kepada BPK Perwakilan, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- d. pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas AKN III;
- e. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN III;
- f. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN III, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas AKN III, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN III yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian negara untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- i. penyiapan LHP pada lingkup tugas AKN III yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN III;
- k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas AKN III yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemanfaatan aplikasi SMP dan DEP;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja AKN III; dan
- n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
AKN III terdiri atas:
- a. Auditorat III.A;
- b. Auditorat III.B;
- c. Auditorat III.C;
- d. Sekretariat AKN III; dan
- e. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.
Bagian Ketiga Auditorat III.A
BAB IX - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA III
Pasal 335

- (1) Auditorat III.A berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara III.
- (2) Auditorat III.A dipimpin oleh seorang kepala.
BAB IX - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA III
Pasal 336

Auditorat III.A mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kementerian Sekretariat Negara (termasuk Rumah Tangga Kepresidenan, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Militer, Pasukan Pengamanan Presiden), Sekretariat Kabinet, Badan Pengelola Gelora Bung Karno, Badan Pengelola Komplek Kemayoran, Taman Mini Indonesia Indah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Arsip Nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Administrasi Negara, Perpustakaan Nasional, Ombudsman Republik Indonesia serta lembaga terkait di lingkungan entitas.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB IX - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA III
Pasal 337

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336, Auditorat III.A menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Auditorat III.A dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Auditorat III.A berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Auditorat III.A;
- c. pengusulan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat III.A;
- d. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat III.A;
- e. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas Auditorat III.A;
- f. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat III.A;
- g. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat III.A, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas Auditorat III.A, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- i. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat III.A dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat III.A;
- k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas Auditorat III.A yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas Auditorat III.A;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat III.A; dan
- n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Tortama Keuangan Negara III.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
Auditorat III.A terdiri atas:
- a. Subauditorat III.A.1; dan
- b. Subauditorat III.A.2.
BAB IX - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA III
Pasal 339

Subauditorat III.A.1 mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Ombudsman Republik Indonesia serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat III.A.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB IX - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA III
Pasal 340

Subauditorat III.A.2 mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Kementerian Sekretariat Negara (termasuk Rumah Tangga Kepresidenan, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Militer, Pasukan Pengamanan Presiden), Sekretariat Kabinet, Badan Pengelola Gelora Bung Karno, Badan Pengelola Komplek Kemayoran, Taman Mini Indonesia Indah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Arsip Nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Administrasi Negara, dan Perpustakaan Nasional serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat III.A.
Bagian Keempat Auditorat III.B
BAB IX - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA III
Pasal 341

- (1) Auditorat III.B berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara III.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- (2) Auditorat III.B dipimpin oleh seorang kepala.
BAB IX - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA III
Pasal 342

Auditorat III.B mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Perumahan Rakyat, Badan Pelaksana Tabungan Perumahan serta lembaga terkait di lingkungan entitas.
BAB IX - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA III
Pasal 343

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342, Auditorat III.B menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Auditorat III.B dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Auditorat III.B berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Auditorat III.B;
- c. pengusulan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat III.B;
- d. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat III.B;
- e. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas Auditorat III.B;
- f. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat III.B;
- g. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat III.B, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas Auditorat III.B, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- i. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat III.B dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat III.B;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas Auditorat III.B yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas Auditorat III.B;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat III.B; dan
- n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Tortama Keuangan Negara III.
BAB IX - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA III
Pasal 344

Auditorat III.B terdiri atas:
- a. Subauditorat III.B.1; dan
- b. Subauditorat III.B.2.
BAB IX - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA III
Pasal 345

Subauditorat III.B.1 mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Pemuda dan Olah Raga serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat III.B.
BAB IX - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA III
Pasal 346

Subauditorat III.B.2 mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Negara Perumahan Rakyat, dan Badan Pelaksana Tabungan Perumahan serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat III.B.
Bagian Kelima
Auditorat III.C
BAB IX - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA III
Pasal 347

- (1) Auditorat III.C berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara III.
- (2) Auditorat III.C dipimpin oleh seorang kepala.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
KETUA
III
ANGGOTA
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB IX - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA III
Pasal 348

Auditorat III.C mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Informasi Geospasial, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, dan lembaga terkait di lingkungan entitas.
BAB IX - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA III
Pasal 349

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348, Auditorat III.C menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Auditorat III.C dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Auditorat III.C berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Auditorat III.C;
- c. pengusulan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat III.C;
- d. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat III.C;
- e. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas Auditorat III.C;
- f. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat III.C;
- g. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat III.C yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas Auditorat III.C, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- i. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat III.C dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat III.C;
- k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas Auditorat III.C yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas Auditorat III.C;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat III.C; dan
- n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Tortama Keuangan Negara III.
BAB IX - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA III
Pasal 350

Auditorat III.C terdiri atas:
- a. Subauditorat III.C.1; dan
- b. Subauditorat III.C.2.
BAB IX - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA III
Pasal 351

Subauditorat III.C.1 mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat III.C.
BAB IX - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA III
Pasal 352

Subauditorat III.C.2 mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Informasi Geospasial, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat III.C.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
Bagian Keenam
Sekretariat AKN III
BAB IX - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA III
Pasal 353

- (1) Sekretariat AKN III berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara III.
- (2) Sekretariat AKN III dipimpin oleh seorang kepala.
BAB IX - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA III
Pasal 354

Sekretariat AKN III mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi SDM, administrasi keuangan dan ketatausahaan pada lingkup tugas AKN III.
BAB IX - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA III
Pasal 355

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 354, Sekretariat AKN III menyelenggarakan fungsi:
- a. penatausahaan dokumen administrasi SDM pada lingkup tugas AKN III;
- b. pengusulan kebutuhan diklat pegawai pada lingkup tugas AKN III;
- c. pengelolaan administrasi perjalanan dinas pada lingkup tugas AKN III;
- d. pengurusan akomodasi dan transportasi kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN III;
- e. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan pada lingkup tugas AKN III;
- f. pengurusan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN III; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja AKN III.
BAB IX - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA III
Pasal 356

Sekretariat AKN III terdiri atas:
- a. Subbagian Ketatausahaan AKN III;
- b. Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia AKN III; dan
- c. Subbagian Administrasi Keuangan AKN III.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
KETUA
III
ANGGOTA
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB IX - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA III
Pasal 357

- (1) Subbagian Ketatausahaan AKN III mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, serta mengurus prasarana dan sarana pendukung kegiatan pemeriksaan.
- (2) Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia AKN III mempunyai tugas menatausahakan dokumen administrasi SDM, dan mengusulkan kebutuhan diklat pegawai pada lingkup tugas AKN III.
- (3) Subbagian Administrasi Keuangan AKN III mempunyai tugas mengelola administrasi perjalanan dinas, serta mengurus akomodasi dan transportasi kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN III.
BAB X - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA IV
Pasal 358

- (1) Auditorat Utama Keuangan Negara IV yang selanjutnya disebut AKN IV adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota IV BPK.
- (2) AKN IV dipimpin oleh seorang Tortama.
- (3) Struktur Organisasi AKN IV adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
BAB X - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA IV
Pasal 359

AKN IV mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam, dan infrastruktur.
BAB X - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA IV
Pasal 360

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359, AKN IV menyelenggarakan fungsi:
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN IV dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan AKN IV berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi AKN IV;
- c. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN IV, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh AKN IV maupun yang ditugaskan kepada BPK Perwakilan, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- d. pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas AKN IV;
- e. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN IV;
- f. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN IV, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas AKN IV, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN IV yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian negara untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- i. penyiapan LHP pada lingkup tugas AKN IV yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN IV;
- k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas AKN IV yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemanfaatan aplikasi SMP dan DEP;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja AKN IV; dan
- n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
BAB X - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA IV
Pasal 361

ANGII
ANGGOTA
III
ANGGOTA
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
AKN IV terdiri atas:
- a. Auditorat IV.A;
WAKIL
KETUA
ANGGOTA I
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- b. Auditorat IV.B;
- c. Auditorat IV.C;
- d. Sekretariat AKN IV; dan
- e. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.
Bagian Ketiga
Auditorat IV.A
BAB X - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA IV
Pasal 362

- (1) Auditorat IV.A berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara IV.
- (2) Auditorat IV.A dipimpin oleh seorang kepala.
BAB X - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA IV
Pasal 363

Auditorat IV. A mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo serta lembaga terkait di lingkungan entitas.
BAB X - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA IV
Pasal 364

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363, Auditorat IV.A menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Auditorat IV.A dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Auditorat IV.A berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Auditorat IV.A;
- c. pengusulan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat IV.A;
- d. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat IV.A;
- e. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas Auditorat IV.A;
- f. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat IV.A;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- g. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat IV.A, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas Auditorat IV.A, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- i. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat IV.A dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat IV.A;
- k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas Auditorat IV.A yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas Auditorat IV.A;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat IV.A; dan
- n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Tortama Keuangan Negara IV.
BAB X - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA IV
Pasal 365

Auditorat IV.A terdiri atas:
- a. Subauditorat IV.A.1; dan
- b. Subauditorat IV.A.2.
BAB X - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA IV
Pasal 366

Subauditorat IV.A.1 mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat IV.A.
BAB X - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA IV
Pasal 367

Subauditorat IV.A.2 mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Kementerian Kehutanan dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat IV.A.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
Bagian Keempat Auditorat IV.B
BAB X - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA IV
Pasal 368

- (1) Auditorat IV.B berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara IV.
- (2) Auditorat IV.B dipimpin oleh seorang kepala.
BAB X - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA IV
Pasal 369

Auditorat IV.B mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, dan Kementerian Lingkungan Hidup serta lembaga terkait di lingkungan entitas.
BAB X - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA IV
Pasal 370

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369, Auditorat IV.B menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Auditorat IV.B dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Auditorat IV.B berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Auditorat IV.B;
- c. pengusulan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat IV.B;
- d. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat IV.B;
- e. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas Auditorat IV.B;
- f. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat IV.B;
- g. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat IV.B, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- h. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas Auditorat IV.B, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- i. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat IV.B dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat IV.B;
- k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas Auditorat IV.B yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas Auditorat IV.B;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat IV.B; dan
- n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Tortama Keuangan Negara IV.
BAB X - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA IV
Pasal 371

Auditorat IV.B terdiri atas:
- a. Subauditorat IV.B.1; dan
- b. Subauditorat IV.B.2.
BAB X - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA IV
Pasal 372

Subauditorat IV.B.1 mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat IV.B.
BAB X - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA IV
Pasal 373

Subauditorat IV.B.2 mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat IV.B.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
Bagian Kelima
Auditorat IV.C
BAB X - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA IV
Pasal 374

- (1) Auditorat IV.C berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara IV.
- (2) Auditorat IV.C dipimpin oleh seorang kepala.
BAB X - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA IV
Pasal 375

Auditorat IV.C mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta lembaga terkait di lingkungan entitas.
BAB X - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA IV
Pasal 376

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375, Auditorat IV.C menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Auditorat IV.C dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Auditorat IV.C berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Auditorat IV.C;
- c. pengusulan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat IV.C;
- d. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat IV.C;
- e. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas Auditorat IV.C;
- f. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat IV.C;
- g. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat IV.C yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas Auditorat IV.C, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- i. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat IV.C dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat IV.C;
- k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas Auditorat IV.C yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas Auditorat IV.C;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat IV.C; dan
- n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Tortama Keuangan Negara IV.
BAB X - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA IV
Pasal 377

Auditorat IV.C terdiri atas:
- a. Subauditorat IV.C.1; dan
- b. Subauditorat IV.C.2.
BAB X - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA IV
Pasal 378

Subauditorat IV.C.1 mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Kementerian Pertanian dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat IV.C.
BAB X - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA IV
Pasal 379

Subauditorat IV.C.2 mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat IV.C.
Bagian Keenam
Sekretariat AKN IV
BAB X - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA IV
Pasal 380

- (1) Sekretariat AKN IV berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara IV.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- (2) Sekretariat AKN IV dipimpin oleh seorang kepala.
BAB X - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA IV
Pasal 381

Sekretariat AKN IV mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi SDM, administrasi keuangan, dan ketatausahaan pada lingkup tugas AKN IV.
BAB X - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA IV
Pasal 382

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381, Sekretariat AKN IV menyelenggarakan fungsi:
- a. penatausahaan dokumen administrasi SDM pada lingkup tugas AKN IV;
- b. pengusulan kebutuhan diklat pegawai pada lingkup tugas AKN IV;
- c. pengelolaan administrasi perjalanan dinas pada lingkup tugas AKN IV;
- d. pengurusan akomodasi dan transportasi kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN IV;
- e. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan pada lingkup tugas AKN IV;
- f. pengurusan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN IV; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas AKN IV.
BAB X - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA IV
Pasal 383

Sekretariat AKN IV terdiri atas:
- a. Subbagian Ketatausahaan AKN IV;
- b. Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia AKN IV; dan
- c. Subbagian Administrasi Keuangan AKN IV.
BAB X - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA IV
Pasal 384

- (1) Subbagian Ketatausahaan AKN IV mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, serta mengurus prasarana dan sarana pendukung kegiatan pemeriksaan.
- (2) Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia AKN IV mempunyai tugas menatausahakan dokumen administrasi SDM, dan mengusulkan kebutuhan diklat pegawai pada lingkup tugas AKN IV.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- (3) Subbagian Administrasi Keuangan AKN IV mempunyai tugas mengelola administrasi perjalanan dinas, serta mengurus akomodasi dan transportasi kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN IV.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 385

- (1) Auditorat Utama Keuangan Negara V yang selanjutnya disebut AKN V adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota V BPK.
- (2) AKN V dipimpin oleh seorang Tortama.
- (3) Struktur Organisasi AKN V adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 386

AKN V mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 387

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 386, AKN V menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN V dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan AKN V berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi AKN V;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- c. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah pada lingkup tugas AKN V, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh AKN V maupun yang ditugaskan kepada BPK Perwakilan, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- d. pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah pada lingkup tugas AKN V;
- e. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR/DPRD, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN V;
- f. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN V, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas AKN V, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN V yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian negara untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- i. penyiapan LHP pada lingkup tugas AKN V yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN V;
- k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas AKN V yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemanfaatan aplikasi SMP dan DEP;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja AKN V; dan
- n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 388

AKN V terdiri atas:
- a. Auditorat V.A;
- b. Auditorat V.B;
- c. Sekretariat AKN V;
- d. BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- e. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- f. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
KETUA
III
ANGGOTA
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- g. BPK Perwakilan Provinsi Riau;
- h. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- i. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
- j. BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- k. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- l. BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- m. BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- n. BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta;
- o. BPK Perwakilan Provinsi Banten;
- p. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- q. BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa (D.I.) Yogyakarta;
- r. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- s. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur; dan
- t. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.
Bagian Ketiga
Auditorat V.A
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 389

- (1) Auditorat V.A berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara V.
- (2) Auditorat V.A dipimpin oleh seorang kepala.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 390

Auditorat V.A mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, serta lembaga terkait di lingkungan entitas.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 391

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390, Auditorat V.A menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Auditorat V.A dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- b. perumusan rencana kegiatan Auditorat V.A berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Auditorat V.A;
- c. pengusulan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat V.A;
- d. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat V.A;
- e. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas Auditorat V.A;
- f. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat V.A;
- g. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat V.A, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas Auditorat V.A, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- i. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat V.A dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat V.A;
- k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas Auditorat V.A yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas Auditorat V.A;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat V.A; dan
- n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Tortama Keuangan Negara V.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 392

Auditorat V.A terdiri atas:
- a. Subauditorat V.A.1; dan
- b. Subauditorat V.A.2.
WAKIL
ANGGOTA I
KETUA
ANGII
ANGGOTA
III
ANGGOTA
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 393

Subauditorat V.A.1 mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat V.A.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 394

Subauditorat V.A.2 mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Kementerian Agama, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
KETUA
III
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat V.A.
Bagian Keempat Auditorat V.B
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 395

- (1) Auditorat V.B berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara V.
- (2) Auditorat V.B dipimpin oleh seorang kepala.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 396

Auditorat V.B mempunyai tugas membantu AKN V dalam:
- a. menyusun strategi pemeriksaan keuangan daerah;
- b. menganalisis isu-isu strategis berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan daerah;
- c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat V.B; dan
- d. melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada Tortama Keuangan Negara V.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
Bagian Kelima
Sekretariat AKN V
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 397

- (1) Sekretariat AKN V berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara V.
- (2) Sekretariat AKN V dipimpin oleh seorang kepala.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 398

Sekretariat AKN V mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi SDM, administrasi keuangan, dan ketatatausahaan pada lingkup AKN V.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 399

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398, Sekretariat AKN V menyelenggarakan fungsi:
- a. penatausahaan dokumen administrasi SDM pada lingkup tugas AKN V;
- b. pengusulan kebutuhan diklat pegawai pada lingkup tugas AKN V;
- c. pengelolaan administrasi perjalanan dinas pada lingkup tugas AKN V;
- d. pengurusan akomodasi dan transportasi kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN V;
- e. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan pada lingkup tugas AKN V;
- f. pengurusan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN V; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja AKN V.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 400

Sekretariat AKN V terdiri atas:
- a. Subbagian Ketatausahaan AKN V;
- b. Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia AKN V; dan
- c. Subbagian Administrasi Keuangan AKN V.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
KETUA
III
ANGGOTA
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 401

- (1) Subbagian Ketatausahaan AKN V mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, serta mengurus prasarana dan sarana pendukung kegiatan pemeriksaan.
- (2) Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia AKN V mempunyai tugas menatausahakan dokumen administrasi SDM, dan mengusulkan kebutuhan diklat pegawai pada lingkup tugas AKN V.
- (3) Subbagian Administrasi Keuangan AKN V mempunyai tugas mengelola administrasi perjalanan dinas, serta mengurus akomodasi dan transportasi kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN V.
Bagian Keenam
BPK Perwakilan Provinsi Aceh
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 402

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Aceh berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Aceh dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Aceh adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 403

BPK Perwakilan Provinsi Aceh mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Aceh, kabupaten/kota di Provinsi Aceh, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 404

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403, BPK Perwakilan Provinsi Aceh menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Aceh dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Aceh berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Aceh yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 405

BPK Perwakilan Provinsi Aceh terdiri atas:
- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Aceh I;
- c. Subauditorat Aceh II;
- d. Subauditorat Aceh III; dan
- e. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 406

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Aceh.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 407

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Aceh dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 408

Sekretariat Perwakilan Provinsi Aceh terdiri atas:
- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 409

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Aceh, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Aceh.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Aceh.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Aceh.
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Aceh.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 410

Subauditorat Aceh I mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Bireuen, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 411

Subauditorat Aceh II mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kota Subulussalam, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
KETUA
III
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 412

Subauditorat Aceh III mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh.
Bagian Ketujuh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 413

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 414

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kota/kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 415

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 416

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terdiri atas:
- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Sumatera Utara I;
- c. Subauditorat Sumatera Utara II;
- d. Subauditorat Sumatera Utara III; dan
- e. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 417

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 418

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 419

Sekretariat Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terdiri atas:
- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 420

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 421

Subauditorat Sumatera Utara I mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Samosir, Kabupaten Langkat, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, Kota Binjai, Kabupaten Labuhan Batu Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 422

Subauditorat Sumatera Utara II mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Gunung Sitoli, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 423

Subauditorat Sumatera Utara III mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba Samosir, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Batubara, Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
Bagian Kedelapan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 424

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 425

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kota/kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 426

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 427

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terdiri atas:
- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Sumatera Barat I;
- c. Subauditorat Sumatera Barat II; dan
- d. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 428

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 429

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 430

Sekretariat Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terdiri atas:
- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 431

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 432

Subauditorat Sumatera Barat I mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Kota Sawahlunto, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kota Pariaman, Kota Solok, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 433

Subauditorat Sumatera Barat II mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Payakumbuh, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
Bagian Kesembilan BPK Perwakilan Provinsi Riau
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 434

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Riau berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Riau dipimpin oleh seorang kepala.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Riau adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 435

BPK Perwakilan Provinsi Riau mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Riau, kota/kabupaten di Provinsi Riau, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 436

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435, BPK Perwakilan Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Riau dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Riau berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Riau;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Riau yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 437

BPK Perwakilan Provinsi Riau terdiri atas:
- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Riau I;
- c. Subauditorat Riau II; dan
- d. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 438

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Riau.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 439

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 438, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Riau;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Riau;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Riau;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Riau dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Riau;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 440

Sekretariat Perwakilan Provinsi Riau terdiri atas:
- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 441

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Riau, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Riau.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Riau.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Riau.
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Riau.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 442

Subauditorat Riau I mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 443

Subauditorat Riau II mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kota Dumai, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Pekanbaru, Kabupaten Kepulauan Meranti, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
Bagian Kesepuluh BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 444

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 445

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kota/kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 446

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 445, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 447

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas:
- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Kepulauan Riau; dan
- c. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
KETUA
III
ANGGOTA
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 448

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 449

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 450

Sekretariat Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas:
- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.
WAKIL
ANGGOTA I
KETUA
ANGII
ANGGOTA
III
ANGGOTA
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 451

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 452

Subauditorat Kepulauan Riau mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
KETUA
III
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
Bagian Kesebelas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 453

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 454

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kota/kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 455

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan evaluasi rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 456

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas:
- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Sumatera Selatan I;
- c. Subauditorat Sumatera Selatan II; dan
- d. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 457

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 458

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 457, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 459

Sekretariat Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas:
- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum;
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 460

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 461

Subauditorat Sumatera Selatan I mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kota Palembang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 462

Subauditorat Sumatera Selatan II mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kota Prabumulih, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Pagar Alam, Kabupaten Empat Lawang, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
Bagian Kedua Belas BPK Perwakilan Provinsi Jambi
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 463

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Jambi berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Jambi dipimpin oleh seorang kepala.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jambi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 464

BPK Perwakilan Provinsi Jambi mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jambi, kota/kabupaten di Provinsi Jambi, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 465

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464, BPK Perwakilan Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan evaluasi rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Jambi dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Jambi berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 466

BPK Perwakilan Provinsi Jambi terdiri atas:
- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Jambi I;
- c. Subauditorat Jambi II; dan
- d. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 467

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jambi.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 468

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Jambi dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 469

Sekretariat Perwakilan Provinsi Jambi terdiri atas:
- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 470

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jambi, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jambi.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jambi.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jambi.
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jambi.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 471

Subauditorat Jambi I mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Batanghari, Kota Sungai Penuh, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 472

Subauditorat Jambi II mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Kota Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
Bagian Ketiga Belas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 473

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 474

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kota/kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 475

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan evaluasi rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPSpada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 476

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas:
- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Kepulauan Bangka Belitung; dan
- c. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 477

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 478

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 479

Sekretariat Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas:
- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 480

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 481

Subauditorat Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Bangka Barat, Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Bagian Keempat Belas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 482

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dipimpin oleh seorang kepala.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
KETUA
III
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 483

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Bengkulu, kota/kabupaten di Provinsi Bengkulu, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 484

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 483, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan evaluasi rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 485

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu terdiri atas:
- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Bengkulu I;
- c. Subauditorat Bengkulu II; dan
- d. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 486

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 487

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 488

Sekretariat Perwakilan Provinsi Bengkulu terdiri atas:
- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 489

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 490

Subauditorat Bengkulu I mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 491

Subauditorat Bengkulu II mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Lebong, Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
Bagian Kelima Belas BPK Perwakilan Provinsi Lampung
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 492

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Lampung berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Lampung dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Lampung adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 493

BPK Perwakilan Provinsi Lampung mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung, kota/kabupaten di Provinsi Lampung, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 494

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 493, BPK Perwakilan Provinsi Lampung menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan evaluasi rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Lampung dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Lampung berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 495

BPK Perwakilan Provinsi Lampung terdiri atas:
- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Lampung I;
- c. Subauditorat Lampung II; dan
- d. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
KETUA
III
ANGGOTA
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 496

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Lampung.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 497

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Lampung dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 498

Sekretariat Perwakilan Provinsi Lampung terdiri atas:
- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.
WAKIL
ANGGOTA I
KETUA
ANGII
ANGGOTA
III
ANGGOTA
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 499

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Lampung, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Lampung.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Lampung.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Lampung.
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Lampung.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 500

Subauditorat Lampung I mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
KETUA
III
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 501

Subauditorat Lampung II mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung.
Bagian Keenam Belas
BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 502

- (1) BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 503

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 504

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 505

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta terdiri atas:
- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat DKI Jakarta I;
- c. Subauditorat DKI Jakarta II;
- d. Subauditorat DKI Jakarta III;
- e. Subauditorat DKI Jakarta IV; dan
- f. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 506

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 507

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 506, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 508

Sekretariat Perwakilan Provinsi DKI Jakarta terdiri atas:
- a. Subbagian Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Hubungan Masyarakat;
- c. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- d. Subbagian Keuangan;
- e. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- f. Subbagian Hukum.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 509

- (1) Subbagian Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, dan mengelola perpustakaan.
- (3) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.
- (4) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.
- (5) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.
- (6) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 510

Subauditorat DKI Jakarta I mempunyai tugas:
- a. pada entitas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki fungsi pemerintahan dan unit pelaksana teknis daerah terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.
BAB XI - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
Pasal 511

Subauditorat DKI Jakarta II mempunyai tugas:
- a. pada entitas dalam lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki fungsi pengelolaan pajak daerah, unit pelaksana teknis daerah terkait di lingkungan entitas, serta BUMD, untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
KETUA
III
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.