PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DOKTER/BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH PADA DINAS KESEHATAN
Berlaku: 10 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah diperlukan jumlah Dokter dan Bidan yang cukup, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya;
- b. bahwa di Dinas Kesehatan khususnya pada puskesmas masih mengalami kekurangan tenaga Dokter dan Bidan, sehingga perlu dilakukan pengangkatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah;
- c. bahwa agar pelaksanaan pengangkatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah dapat berjalan dengan lancar dan berhasil guna, maka perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan Dan Penempatan Dokter Dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Pada Dinas Kesehatan;
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Selama Masa Bakti;
SALINAN
Menetapkan
:
5. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2000;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2014;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DOKTER DAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH PADA DINAS KESEHATAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.
6. Puskesmas adalah seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Barat.
7. Dokter adalah dokter dan dokter gigi lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Tidak Tetap, yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
10. Dokter PTT adalah dokter yang bukan pegawai negeri, diangkat oleh pejabat yang berwenang pada fasilitas pelayanan kesehatan, untuk selama masa penugasan dan jangka waktu tertentu.
11. Bidan sebagai PTT adalah Bidan yang bukan pegawai negeri, diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pekerjaan sebagai Bidan dalam rangka pelaksanaan program pemerintah.
12. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan atau memberhentikan Pegawai Tidak Tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Atasan yang berwenang adalah Pejabat yang karena kedudukannya atau jabatannya membawahkan langsung seorang atau lebih PTT termasuk melakukan pembinaan dan pengendalian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Formasi Pegawai adalah jumlah dan susunan pegawai yang diperlukan ditetapkan dalam formasi untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja yang harus dilaksanakan.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengangkatan, penempatan, pengangkatan kembali, pemindahan, pemberhentian, lama penugasan, pembiayaan dan penggajian, kewajiban dan hak, serta pembinaan dan pengawasan Dokter dan Bidan sebagai tenaga PTT Daerah.
BAB III - TUJUAN
Pasal 3

Tujuan peraturan ini adalah sebagai peraturan pelaksanaan pengangkatan dan penempatan Dokter dan Bidan sebagai PTT daerah.
BAB IV - PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DOKTER DAN BIDAN SEBAGAI PTT DAERAH
Pasal 4

Pengangkatan dan penempatan Dokter dan Bidan sebagai PTT daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan pada puskesmas.
BAB IV - PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DOKTER DAN BIDAN SEBAGAI PTT DAERAH
Pasal 5

- (1) Kebijakan Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai
2. PTT Daerah dilakukan dengan memperhatikan :
- a. formasi Kebutuhan Pegawai;
- b. analisa beban kerja; dan
- c. ketersediaan Anggaran;
- (2) Kebijakan Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai PTT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DOKTER DAN BIDAN SEBAGAI PTT DAERAH
Pasal 6

- (1) Mekanisme Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai PTT Daerah melalui tahapan :
- a. penyusunan dan penetapan formasi kebutuhan;
- b. pendaftaran dan seleksi;
- c. pengangkatan; dan
- d. penempatan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi internal Dinas Kesehatan dan dibantu oleh lintas sektor terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan dan penempatan Dokter dan Bidan sebagai PTT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DOKTER DAN BIDAN SEBAGAI PTT DAERAH
Pasal 7

Pembiayaan dalam pelaksanaan pengangkatan dan penempatan Dokter dan Bidan sebagai PTT Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
BAB IV - PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DOKTER DAN BIDAN SEBAGAI PTT DAERAH
Pasal 8

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Dokter dan Bidan sebagai PTT Daerah adalah:
- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian;
- c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap;
- d. Tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
- e. Dokter sebagai PTT Daerah memiliki pendidikan kedokteran dan memiliki persyaratan lain guna memberikan pelayanan medis kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku;
- f. Bidan sebagai PTT Daerah memiliki pendidikan kebidanan dan memiliki persyaratan lain guna memberikan pelayanan kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku;
- g. Sehat jasmani dan rohani;
- h. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai di suatu instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta dan
- i. Mengajukan lamaran secara tertulis dan ditujukan ke Kepala Dinas Kesehatan.
Bagian Kedua Dokter sebagai PTT Daerah
BAB IV - PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DOKTER DAN BIDAN SEBAGAI PTT DAERAH
Pasal 9

- (1) Masa penugasan Dokter sebagai PTT terdiri dari:
- a. 1 (satu) tahun untuk dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil;
- b. 2 (dua) tahun untuk dokter atau dokter gigi yang ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil; atau
- c. 3 (tiga) tahun untuk dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria biasa.
- (2) Masa penugasan Dokter sebagai PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa penugasan atau sesuai kebutuhan.
BAB IV - PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DOKTER DAN BIDAN SEBAGAI PTT DAERAH
Pasal 10

- (1) Apabila dalam kurun waktu masa penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang bersangkutan diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik di dalam maupun diluar kabupaten atau sakit yang menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat bekerja maksimal,
2. maka yang bersangkutan dapat berhenti dari Dokter sebagai PTT
3. Daerah dengan memberikan keterangan tertulis.
- (2) Apabila sebelum masa penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berakhir yang bersangkutan keluar dari Dokter sebagai PTT Daerah dan bukan didasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga Bidan sebagai PTT Daerah
BAB IV - PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DOKTER DAN BIDAN SEBAGAI PTT DAERAH
Pasal 11

- (1) Pengangkatan Bidan sebagai PTT Daerah berlaku untuk 3 (tiga) tahun dengan ketentuan dapat diperpanjang apabila pelaksanaan pekerjaannya dinilai baik.
- (2) Perpanjangan masa tugas Bidan sebagai PTT Daerah paling banyak 2 (dua) kali masa penugasan atau sesuai kebutuhan.
BAB IV - PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DOKTER DAN BIDAN SEBAGAI PTT DAERAH
Pasal 12

- (1) Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yang bersangkutan diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik di dalam kabupaten maupun di luar kabupaten atau sakit yang menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat bekerja maksimal, maka yang bersangkutan dapat berhenti dari Bidan sebagai PTT Daerah dengan memberikan keterangan tertulis.
- (2) Apabila sebelum masa penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berakhir yang bersangkutan keluar dari Bidan sebagai PTT Daerah dan bukan didasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Pengangkatan Kembali Dokter dan Bidan sebagai PTT Daerah
BAB IV - PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DOKTER DAN BIDAN SEBAGAI PTT DAERAH
Pasal 13

- (1) Untuk dapat diangkat kembali sebagai PTT Daerah, Dokter dan Bidan harus mengajukan permohonan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa penugasan berakhir.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan dapat menolak permohonan pengangkatan kembali apabila:
- a. tidak terpenuhinya persyaratan administrasi;
- b. alokasi kebutuhan Dokter dan Bidan sebagai PTT Daerah di Kabupaten Lampung Barat sudah terpenuhi; atau
- c. alokasi anggaran tidak mencukupi atau tidak tersedia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan kembali Dokter dan Bidan sebagai PTT Daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB V - PERJANJIAN KERJA DAN PERNYATAAN KERJA
Pasal 14

- (1) Sebelum diangkat menjadi Dokter dan Bidan sebagai PTT Daerah, pelamar yang telah dinyatakan lulus ujian penyaringan, wajib menandatangani Perjanjian Kerja dan Pernyataan Kerja.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan pelamar yang telah dinyatakan lulus ujian penyaringan yang isinya paling sedikit memuat:
- a. identitas para pihak;
- b. hak dan kewajiban para pihak;
- c. jenis pekerjaan;
- d. besaran upah;
- e. jangka waktu perjanjian kerja;
- f. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
- g. pemutusan perjanjian kerja; dan
- h. tanda tangan para pihak.
- (3) Bentuk perjanjian kerja tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB V - PERJANJIAN KERJA DAN PERNYATAAN KERJA
Pasal 15

- (1) Selain membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja, Dokter dan Bidan sebagai PTT Daerah wajib membuat dan menandatangani Pernyataan Kerja.
- (2) Pernyataan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis yang isinya paling sedikit memuat:
- a. kesediaan dan kesanggupan untuk mematuhi semua aturan yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan; dan
- b. tidak menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Bentuk Pernyataan Kerja tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VI - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 16
Pasal 17

Dokter dan Bidan sebagai PTT Daerah wajib:
- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar
1945, Negara dan Pemerintah;
menyimpan rahasia Negara dan Jabatan;
- c. melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan;
- d. mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, termasuk ketentuan kedinasan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
- e. mentaati hari kerja dan jam kerja yang berlaku di puskesmas;
- f. membayar pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja;
- h. melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan oleh atasan yang berwenang pada satuan kerjanya dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. membuat laporan akhir pelaksanaan masa penugasan sebagai persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan selesai penugasan yang disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan, yang sekurangsekurangnya memuat tentang profil tempat penugasan, hasil kegiatan selama penugasan, dan permasalahan.
BAB VI - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 16
Pasal 18

Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. memberikan gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menjamin keselamatan dan keamanan bagi Dokter dan Bidan sebagai PTT Daerah dalam melaksanakan tugas;
- c. menyediakan sarana, prasarana, dan fasilitas tempat tinggal yang layak untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- d. menerbitkan surat izin praktik untuk Dokter dan Bidan yang mengikuti program PTT Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 16
Pasal 19

Setiap larangan yang dikenakan bagi PNS diberlakukan bagi Dokter dan Bidan sebagai PTT Daerah.
BAB VII - PEMBERHENTIAN
Pasal 20

Pemberhentian Dokter dan Bidan sebagai PTT Daerah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara:
- a. pemberhentian dengan hormat;
- b. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (1) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan dengan alasan:
- a. berakhir masa waktu perjanjian;
- b. meninggal dunia;
- c. mengikuti pendidikan spesialis bagi dokter;
- d. kepentingan Pemerintah Daerah;
- e. tidak sehat jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya.
- (2) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan dengan alasan:
- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Dokter dan Bidan sebagai PTT Daerah dengan baik;
- b. tidak menunjukkan kesungguhan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya sehingga prestasi kerjanya tidak memuaskan. dan unsur-unsur penilaian pekerjaan tidak terpenuhi;
- c. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
BAB VII - PEMBERHENTIAN
Pasal 22

Dalam hal dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) Dokter dan Bidan sebagai PTT Daerah dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - PEMBERHENTIAN
Pasal 23

- (1) Pemberhentian Dokter dan Bidan sebagai PTT Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberhentian Dokter dan Bidan sebagai PTT Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan untuk pengangkatan dan penempatan Dokter dan Bidan sebagai PTT Daerah dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala UPT Puskesmas yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan dan penempatan Dokter dan Bidan sebagai PTT Daerah ditujukan untuk:
- a. meningkatkan kedisiplinan, kinerja dan pelaksanaan program kesehatan di Kabupaten Lampung Barat;
- b. meningkatkan pelayanan mutu kesehatan yang diberikan oleh Dokter dan Bidan sebagai PTT Daerah kepada masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penyuluhan peraturan perundang-undangan dan etika profesi;
- b. pertemuan ilmiah/seminar;
- c. pendidikan dan pelatihan keterampilan yang menunjang pelaksanaan program; dan
- d. pemberian penghargaan;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. Supervisi;
- b. Penilaian;
- c. Monitoring; dan
- d. Evaluasi.
- (4) Dokter dan Bidan sebagai PTT Daerah dapat mengikuti program pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b,dan huruf cdilaksanakan sesuai dengan kebutuhan program dengan jangka waktu pelaksanaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 26

Untuk lebih menjamin obyektifitas dalam pembinaan Dokter dan Bidan sebagai PTT Daerah ditempuh melalui penilaian pelaksanaan pekerjaan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 27

- (1) Unsur-unsur yang dinilai dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan
2. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, sebagai berikut: a. prestasi;
- b. tanggung jawab;
- c. disiplin;
- d. kejujuran;
- e. kerjasama dan
- f. ketaatan.
- (2) Ketentuan mengenai Bentuk Daftar Hasil Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Dokter dan Bidan sebagai PTT daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Kesehatan.
BAB IX - PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.
Ditetapkan diLiwa pada tanggal 4 April 2016
BUPATI LAMPUNG BARAT,
Diundangkan di Liwa pada tanggal 4 April 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR: 10
LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR
: 10 TAHUN 2016
TANGGAL
: 4
April 2016
A. Mekanisme Pengangkatan dan Penempatan:
1. Tahap penyusunan dan penetapan formasi kebutuhan
- a. Dinas Kesehatan melakukan analisis kebutuhan tenaga dokter dan bidan untuk seluruh puskesmas di Kabupaten Lampung Barat;
- b. Kepala Dinas Kesehatan mengajukan usulan rekruitmen tenaga Dokter dan Bidan sebagai PTT Daerah kepada Bupati berdasarkan hasil analisis kebutuhan tenaga dokter dan bidan tersebut.
2. Tahap pendaftaran dan seleksi
- a. Dokter sebagai PTT Daerah
- 1) Kepala Dinas Kesehatan mengumumkan penerimaan Dokter sebagai PTT Daerah sesuai alokasi dan formasi kebutuhan yang tersedia melalui organisasi profesi yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Lampung Barat.
- 2) Syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam seleksi Dokter sebagai PTT Daerah adalah:
- a) surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- b) biodata / daftar riwayat hidup.
- c) surat keterangan sehat dari dokter pemerintah (puskesmas/RSUD).
- d) fotokopi ijasah pendidikan profesi dokter yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- e) fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter.
- f) surat pernyataan perjanjian yang ditandatangani di atas meterai yang menyatakan bahwa:
- (1) tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta;
- (2) bersedia bertugas di lokasi penugasan dan lama tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan ini;
- (3) tidak mengambil cuti pada tahun pertama penugasan sebagai Dokter PTT Daerah.
- g) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah disahkan pejabat yang berwenang.
- h) pas foto 4 x 6 sebanyak 2 lembar.
- 3) Kepala Dinas Kesehatan dibantu panitia seleksi Dokter dan Bidan sebagai PTT Daerah Dinas Kesehatan melakukan seleksi administratif terhadap setiap permohonan yang masuk dan menetapkan Dokter yang dinyatakan diterima sebagai Dokter PTT Daerah sesuai permintaan dan alokasi formasi kebutuhan.
Bidan sebagai PTT Daerah
- 1) Kepala Dinas Kesehatan mengumumkan penerimaan Bidan sebagai PTT Daerah sesuai alokasi dan formasi kebutuhan yang tersedia melalui organisasi profesi yaitu Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Lampung Barat dan melalui media publik.
- 2) Syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam seleksi Bidan sebagai PTT Daerah adalah:
- a) surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- b) biodata / daftar riwayat hidup.
- c) surat keterangan sehat dari dokter pemerintah (puskesmas/RSUD).
- d) fotokopi ijasah pendidikan bidan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- e) fotokopi Surat Izin Bidan/Surat Tanda Registrasi Bidan (SIB/STRB).
- f) surat pernyataan perjanjian yang ditandatangani di atas meterai yang menyatakan bahwa:
- (1) tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta;
- (2) bersedia bertugas di lokasi penugasan dan lama tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan ini;
- (3) tidak mengambil cuti pada tahun pertama penugasan sebagai Bidan PTT Daerah.
- g) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah disahkan pejabat yang berwenang (diutamakan KTP Lampung Barat).
- h) pas foto 4 x 6 sebanyak 2 lembar.
- 3) Kepala Dinas Kesehatan dibantu panitia seleksi Dokter dan Bidan sebagai PTT Daerah Dinas Kesehatan melakukan seleksi penerimaan Bidan sebagai PTT Daerah dengan tahapan sebagai berikut:
- a) seleksi administratif, dilakukan pada berkas permohonan peserta oleh panitia seleksi Dokter dan Bidan sebagai PTT Daerah Dinas Kesehatan.
- b) tes tertulis, peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi selanjutnya mengikuti tes tertulis.
- c) tes tertulis dilakukan oleh Pihak Ketiga yang bekerjasama dengan Dinas kesehatan dengan materi tes berupa tes Kompetensi Dasar, tes Intelegensia, dan tes Keahlian Profesi.
- d) hasil tes akan diumumkan secara terbuka.
- e) berdasarkan hasil tes pada huruf d, maka Kepala Dinas Kesehatan menetapkan Bidan yang dinyatakan diterima sebagai Bidan PTT Daerah sesuai dengan alokasi dan formasi kebutuhan.
3. Tahap pengangkatan
Pengangkatan Dokter dan Bidan sebagai PTT Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan kepada yang bersangkutan diberikan petikan keputusan.
4. Tahap penempatan
- a. Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan Keputusan Penugasan berdasarkan Surat Pengangkatan Dokter dan Bidan sebagai PTT Daerah.
- b. Dokter dan Bidan yang dinyatakan telah diterima sebagai PTT Daerah segera melapor kepada Dinas Kesehatan.
- c. Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan Keputusan Penempatan ke lokasi penugasan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) berdasarkan Keputusan sebagai syarat pengusulan gaji.
- d. Dinas Kesehatan bertanggung jawab terhadap penempatan Dokter dan Bidan sebagai PTT Daerah sampai ke lokasi penugasan.
5. Masa Penugasan
- a. Dokter dan Bidan sebagai PTT Daerah bertugas di UPT Puskesmas yang menjadi lokasi penempatannya berdasarkan SK Penempatan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- b. Masa penugasan Dokter sebagai PTT Daerah pada puskesmas dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil adalah selama 2 (dua) tahun sesuai dengan perjanjian kerja untuk.
- c. Masa penugasan Dokter sebagai PTT Daerah pada puskesmas dengan kriteria biasa adalah selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan perjanjian kerja untuk.
- d. Masa penugasan Bidan sebagai PTT daerah adalah selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan perjanjian kerja.
- e. Selama masa tugasnya, Dokter dan Bidan sebagai PTT Daerah bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan.
B. Mekanisme Pengangkatan Kembali Dokter dan Bidan sebagai PTT Daerah
1. Pengangkatan kembali Dokter dan Bidan sebagai PTT Daerah tidak ada jeda/tenggang waktu dengan penugasan sebelumnya.
2. Pengajuan permohonan pengangkatan kembali sebagai Dokter dan Bidan PTT Daerah ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan:
- a. Surat keterangan/rekomendasi dari Kepala UPT Puskesmas.
- b. Surat Keputusan Pengangkatan Dokter dan Bidan sebagai PTT Daerah dan surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) terakhir.
- c. Bagi Dokter dan Bidan sebagai PTT Daerah yang akan diusulkan untuk diangkat kembali dengan perubahan lokasi penugasan harus melampirkan surat persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.
C. Mekanisme Pemberhentian
1. Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan berwenang untuk memberhentikan Dokter dan Bidan sebagai PTT Daerah dengan menerbitkan Keputusan Pemberhentian Dokter dan Bidan sebagai PTT Daerah.
2. Pengunduran diri Dokter dan Bidan sebagai PTT Daerah sebelum melaksanakan tugas dan menerima penghasilan berupa gaji dan penghasilan lainnya, yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa tidak dapat mendaftar sebagai PTT Daerah pada 1 (satu) periode berikutnya.
3. Dokter dan Bidan sebagai PTT Daerah yang diberhentikan tidak dengan hormat, dikenakan sanksi sebagai berikut:
- a) tidak diangkat kembali sebagai PTT Daerah.
- b) rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi
- c) pencabutan surat izin praktik
- d) wajib mengembalikan 50% dari seluruh penghasilan yang sudah diterima dari Dinas Kesehatan.
D. Penggajian
1. Penggajian Dokter dan Bidan sebagai PTT Daerah ditetapkan sebagai berikut:
2. Gaji dan insentif Dokter dan Bidan sebagai PTT Daerah dapat diberhentikan sementara oleh Kepala Dinas Kesehatan selaku Penanggung Jawab Pembuatan Daftar Gaji dan Insentif PTT Daerah.
3. Pembayaran gaji dan insentif Dokter dan Bidan sebagai PTT Daerah dilaksanakan pada awal bulan berikutnya, setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas.
| No. | Profesi | Gaji Pokok / bulan (Rp) | Insentif / bulan (Rp) | Total Gaji / bulan (Rp) |
|-------|--------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | Dokter/Dokter Gigi | 2,636,000.- | 2,364,000.- | 5,000,000.- |
| 2 | Bidan | 1,800,000.- | - | 1,800,000.- |
E. Pengelolaan Administrasi PTT Daerah
Seluruh proses administrasi PTT dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
F. Pembinaan dan Pengawasan
1. Pembinaan
Pembinaan terhadap Dokter dan Bidan sebagai PTT Daerah dalam menjalankan tugasnya dilakukan secara berjenjang, dimulai dari Kepala UPT Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan yang dilakukan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pada jenjang terakhir, Kepala Dinas Kesehatan dapat mengambil langkah-langkah hukum atau tindakan administratif sesuai kewenangannya.
2. Pengawasan
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat wajib melakukan updating data keberadaan Dokter dan Bidan sebagai PTT Daerah secara periodik 3 (tiga) bulan sekali.
BUPATI LAMPUNG BARAT,
LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR
: 10 TAHUN 2016
TANGGAL
: 4 April 2016
PERJANJIAN KERJA ANTARA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DENGAN
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DOKTER/BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH PADA DINAS KESEHATAN
NOMOR : 800/
/II.03/2016
Pada hari ini... Tanggal... Tahun...
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Alamat :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama :
Tempat/Tgl. Lahir
:
Pendidikan terakhir :
Alamat :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersamasama disebut sebagai Para Pihak dengan ini setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja tentang Pengangkatan dan Penempatan Dokter/Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat dengan ketentuan sebagai berikut:
BAB I - OBYEK PERJANJIAN
Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA sebagai Pegawai Tidak Tetap yang ditugaskan pada Puskesmas-puskesmas yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
BAB II - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 2

- (1) Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah memberikan kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA, yaitu:
- a. gaji dan insentif, setelahnya PIHAK KEDUA melaksanakan tugas, yang dibayarkan setiap awal bulan pada bulan berikutnya sebesar Rp... (...);
- b. cuti, setelah PIHAK PERTAMA melaksanakan tugas paling sedikit selama 1 (satu) tahun);
- c. biaya perjalanan dinas, apabila PIHAK KEDUA mendapat perintah melaksanakan tugas ke luar daerah; dan
Hak PIHAK PERTAMA:
- a. mendapatkan manfaat atas pelaksanaan tugas/kinerja yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
- b. mengalihtugaskan PIHAK KEDUA antar puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;
- c. memperhatikan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Dinas Kesehatan.
Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mentaati semua ketentuan yang berlaku bagi pegawai tidak tetap pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, termasuk peraturan jam kerja, disiplin kerja, mengenakan tanda pengenal, memakai pakaian dinas, dan melaksanakan perintah atasan;
- c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian dan rasa tanggung jawab;
- d. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan; dan
- e. melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja ini.
Hak PIHAK KEDUA:
- a. menerima upah dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf a;
- b. apabila PIHAK KEDUA berhenti atau diberhentikan sebelum genap 1 (satu) bulan, maka perhitungan upahnya ditentukan sebagai berikut:
1. sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja, tidak mendapatkan upah;
2. di atas 10 (sepuluh) hari kerja, mendapatkan upah 1 (satu) bulan penuh; dan
3. meninggal dunia, kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan yang berkenaan, mendapatkan upah 1 (satu) bulan penuh;
- c. mendapatkan hak cuti sesuai ketentuan yang berlaku pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;
- d. mendapatkan biaya perjalanan dinas, apabila PIHAK KEDUA mendapat perintah melaksanakan tugas keluar daerah; dan
BAB III - PENEMPATAN
Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA menempatkan PIHAK KEDUA pada UPT Puskesmas di Kabupaten Lampung Barat untuk melaksanakan tugas sebagai...
- (2) PIHAK PERTAMA dapat mengalihtugaskan atau memperbantukan PIHAK KEDUA pada UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik tetap atau sementara sesuai dengan kebutuhan UPT Puskesmas yang dimaksud.
BAB IV - JANGKA WAKTU
Pasal 4

- (1) Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu selama...tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya naskah Perjanjian Kerja ini sampai dengan tanggal...
- (2) Perjanjian Kerja ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu berdasarkan Para Pihak dengan mempertimbangkan kebutuhan dan penilaian kinerja.
BAB V - PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJA
Pasal 5

Dengan mengenyampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, Perjanjian Kerja ini dapat diakhiri apabila PIHAK KEDUA:
- a. tidak memenuhi syarat kesehatan;
- b. melanggar ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja;
- c. tidak masuk kerja selama 6 (enam) hari berturut-turut tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. tidak dapat melaksanakan sepenuhnya tugas/pekerjaan yang dibebankan kepadanya; dan/atau
- e. melanggar peraturan yang telah ditentukan untuk pegawai non PNS pada Dinas Kesehatan.
BAB VI - ADDENDUM / AMANDEMEN
Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan diatur tersendiri oleh Para Pihak dalam Addendum / Amandemen Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja ini.
BAB VII - PENUTUP
Pasal 7

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana diuraikan pada awal Perjanjian Kerja ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK KEDUA,
PIHAK PERTAMA,
PEGAWAI YANG BERSANGKUTAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BUPATI LAMPUNG BARAT,
LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR
: 10 TAHUN 2016
TANGGAL :
4 April 2016
SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Tempat/Tanggal Lahir
:
Jenis Kelamin :
Pendidikan/Tahun :
Status perkawinan :
Alamat :
Dengan ini menyatakan bahwa saya:
1. Bersedia menjadi Pegawai Tidak Tetap di UPT Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan tugas setiap saat sesuai dengan perintah atasan;
3. Bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat dan semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamatan kerja dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Selama dalam menjalankan tugas dinas sanggup memakai pakaian seragam, mengenakan tanda pengenal dan perlengkapan yang berlaku pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;
6. Bersedia untuk tidak bekerja rangkap pada instansi lain yang dapat mengakibatkan terganggunya kelancaran tugas saya sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;
7. Bersedia menerima upah setiap bulannya sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku di wilayah Kabupaten Lampung Barat serta sesuai dengan kemampuan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;
8. Tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
9. Tidak menuntut kesejahteraan lain di luar kemampuan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;
10. Bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila oleh karena sesuatu hal sehingga tenaga saya tidak diperlukan lagi, dalam hal ini saya tidak akan menuntut uang pesangon dan tuntutan lain yang berhubungan dengan pekerjaan saya sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) diantaranya dibubuhi meterai secukupnya dan agar yang berkepentingan maklum adanya.
Liwa,
2016
YANG MEMBUAT PERNYATAAN,
Meterai
(NAMA PEGAWAI YANG BERSANGKUTAN)
BUPATI LAMPUNG BARAT,