PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 2 Tahun 2017
Tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA DI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2017
Berlaku: 2 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA DI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017.
: 1.
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
SALINAN
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 8).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA DI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2017
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya;
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya;
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syara, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
5. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai bidang pembangunan nagari dan bidang pemberdayaan masyarakat;
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
7. Jumlah Nagari adalah jumlah Nagari di Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari;
9. Indeks Kemahalan Konstruksi, yang selanjutnya disingkat IKK, adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah;
10. Indeks Kesulitan Geografis Nagari, yang selanjutnya disebut IKG Nagari, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Nagari berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk memberikan kepastian hukum dalam menetapkan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan indikator dan formula yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014.
BAB III - PEMBAGIAN DAN BESARAN DANA DESA Pasal 3
Pasal 4

- (1) Besaran pembagian formula pengalokasian Dana Desa, yang besarannya 10% (sepuluh persen) dari anggaran Dana Desa dihitung dengan bobot sebagai berikut:
- a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Angka kemiskinan Nagari dan tingkat kesulitan geografis Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Nagari dan IKG Nagari.
- (3) Pembagian dan Besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dihitung dengan rumus sebagai berikut:
AF Kabupaten Dharmasraya = {(0,25*Y1) + (0,35*Y2) + (0,10*Y3) + (0,30*Y4)} * (0,10*DD)
Keterangan:
- A = Alokasi Formula Daerah
F
- Y1 = Rasio jumlah penduduk Nagari di Daerah terhadap total penduduk Desa Nasional
- Y2 = Rasio jumlah penduduk miskin Nagari di Daerah terhadap total penduduk miskin Desa secara Nasional
- Y3 = Rasio luas wilayah Nagari di Daerah terhadap luas wilayah Desa secara nasional
- Y4 = Rasio IKK Daerah terhadap total IKK Kabupaten/Kota yang memiliki Desa/Nagari
- D = Pagu Dana Desa Nasional
D
=
- (4) Data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
BAB III - PEMBAGIAN DAN BESARAN DANA DESA Pasal 3
Pasal 5

IKG setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
BAB V - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA Pasal 7
Pasal 8

Pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pembangunan Nagari dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Nagari
BAB V - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA Pasal 7
Pasal 9

Nagari dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dapat mempertimbangkan tipologi Nagari berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Nagari, meliputi:
- a. Nagari tertinggal dan/atau sangat tertinggal, memprioritaskan kegiatan pembangunan nagari pada;
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu nagari satu produk unggulan.
- b. Nagari berkembang, memprioritaskan kegiatan pembangunan Nagari pada;
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu nagari satu produk unggulan; dan
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat nagari terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Nagari maju dan/atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu nagari satu produk unggulan; dan
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat nagari terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
BAB V - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA Pasal 7
Pasal 10

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi Nagari berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Nagari, meliputi:
- a. Nagari Tertinggal dan/atau Nagari Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari untuk merintis Lumbung Ekonomi Nagari yang meliputi:
1. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMNagari/BUMNagari Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Nagari lainnya melalui pemberian askes modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan; dan
2. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Nagari.
- b. Nagari Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Nagari yang meliputi:
1. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMNagari/BUMNagari Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan;
2. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Nagari; dan
3. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Nagari.
- c. Nagari Maju dan/atau Nagari Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Nagari yang meliputi:
1. Perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMNagari/BUMNagari Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan;
2. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Nagari; dan
3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Nagari;
4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Nagari;
- d. Nagari Tertinggal dan/atau Nagari Sangat Tertinggal, Nagari Berkembang maupun Nagari Maju dan/atau Nagari Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari meliputi:
1. Merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira Nagari yang meliputi:
- a) pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Nagari penyandang disabilitas;
- b) pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- c) pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- d) pengembangan kapasitas masyarakat Nagari untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Nagari secara transparan dan akuntabel; dan
- e) peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Nagari yang demokratis dan berkeadilan sosial.
2. Merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Nagari yang meliputi:
- a) membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Nagari;
- b) membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Nagari yang partisipatif dan komunikatif; dan
- c) penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Nagari.
BAB V - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA Pasal 7
Pasal 11

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Nagari berdasarkan tingkat kemajuan Nagari untuk penyusunan prioritas penggunaan Nagari, Pemerintah Nagari harus menggunakan data Indeks Nagari Membangun yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Informasi penggunaan data Indeks Nagari Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Daerah dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan informasi tentang data rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seluruh Nagari, bersamaan dengan penjelasan tentang indikatif atau pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan informasi lain terkait, sebelum pelaksanaan musyawarah Nagari perencanaan.
BAB VI - MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS
Pasal 12

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari perencanaan pembangunan Nagari.
BAB VI - MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS
Pasal 13

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Nagari yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Nagari.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan APB Nagari.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari.
- (4) Pemerintah Daerah menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Desa sebagai informasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Nagari.
BAB VI - MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS
Pasal 14

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Nagari berdasarkan tingkat kemajuan Nagari untuk penyusunan prioritas penggunaan Nagari, Pemerintah Nagari menggunakan data Indeks Desa Membangun.
- (2) Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Daerah dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Diundangkan di Pulau Punjung pada tanggal 3 Januari 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH, ttd.
LELIARNI
BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 N0M0R 2