PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 18 Tahun 2005
Tentang No Description
Berlaku: 18 TAHUN 2005
N/A
Preamble

Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004, maka perlu disusun perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2004;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas berupa Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi, Neraca Daerah, Laporan Aliran Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2004;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undangundang Darurat Nomor 21 Tahun 1957, tentang Pengubahan Undangundang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (LN Tahun 1958 Nomor 108, TLN Nomor 1643 );
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Daerah (LN. Tahun 1985 Nomor 68, TLN. Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (LN. Tahun 1994 Nomor 62, TLN Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN. Tahun 1997 Nomor 41, TLN. Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 Nomor 246, TLN Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (LN Tahun 1997 Nomor 44, TLN Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 19999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 72, TLN Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LN Tahun 1999 Nomor 75, TLN Nomor 3851);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keungan Negara (LN Tahun 2003 Nomor 47, TLN Nomor 4286);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LN Tahun 2004 Nomor 5, TLN Nomor 4355);
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN Tahun 2004 Nomor 54, TLN Nomor 4389);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437);
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 126, TLN Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (LN Tahun 1997 Nomor 56, TLN Nomor 3693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (LN Tahun 2000 Nomor 201, TLN Nomor 4021);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LN Tahun 2000 Nomor 202, TLN Nomor 4022);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (LN Tahun 2000 Nomor 204, TLN Nomor 4024);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (LN Tahun 2000 Nomor 256, TLN Nomor 4026);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (LN Tahun 2001 Nomor 118 , TLN Nomor 4138);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (LN Tahun 2001 Nomor 119, TLN Nomor 4139);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengurusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2004;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2004;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI Dan BUPATI KERINCI
M E M U T U S K A N :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2004 .
N/A
Pasal 2

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar minus Rp. 7.333.918.702,36 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 243.580.291.430,17
- b. Realisasi Pendapatan sebesar
Rp. 236.246.372.727,81
Selisih lebih / (kurang)
Rp. 7.333.918.702,36
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar Rp. 11.943.156.044,72 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran belanja setelah perubahan
Rp. 253.262.667.707,67
- b. Realisasi Belanja sebesar
Rp. 241.319.511.662,95
Selisih lebih / (kurang)
Rp.11.943.156.044,72
3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah minus Rp. 4.609.237.342,36 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Surplus/deficit setelah perubahan sebesar minusRp. 9.682.376.277,50
- b. Realisasi surplus/defisit sebesar Selisih lebih/ (kurang)
Rp. 5.073.138.935,14
Rp. 4.609.237.342,36
4. Selisih anggaran dengan relaisasi pembiayaan sejumlah Rp. 4.609.237.342,36 dengan rincian sebagai berikut :
Penerimaan
1. Setelah Perubahan
Rp. 12.872.211.775,54
2. Realisasi
Rp. 12.872.214.646,66
Selisih lebih / (kurang)
Rp. 2.871,12
Pengeluaran
1. Setelah Perubahan
2. Realisasi
Selisih lebih / (kurang)
Rp. 3.189.835.498,04
Rp. 7.799.075.711,52
Rp.4.609.240.213,48
N/A
Pasal 3

- (1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini, posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Neraca Daerah adalah sebagai berikut :
- a. Jumlah Aktiva sebesar
Rp. 656.898.844.450,30
- b. Jumlah Utang sebesar
Rp. 8.732.565.257,67
- c. Jumlah Ekuilitas Dana sebesar
Rp. 648.166.279.192,63
- (2) Berdasarkan perhitungan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini, Saldo Kas daerah pada tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 5.185.958.295 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Saldo Kas Daerah pada tanggal 1 Januari 2004 sebesar
Rp. 9.723.914.646,66
- b. Jumlah Penerimaan Kas selama Tahun Anggaran 2004 sebesar
Rp. 239.394.672.727,81
Rp. 249.118.587.374,47
- c. Jumlah Pengeluaran Kas sebesar
Rp. 243.932.629.079,47
- d. Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2004 yakni jumlah pada huruf c dikurangi dengan jumlah pada huruf d sebesar
Rp. 5.185.958.295
N/A
Pasal 4

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 yang disusun dalam bentuk Laporan Keuangan meliputi :
- a. Laporan Realisasi;
- b. Neraca Daerah;
- c. Laporan Aliran Kas, dan;
- d. Catatan atas Laporan Keuangan
N/A
Pasal 5

- (1) Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a Peraturan daerah ini, tercantum pada lampiran I Peraturan Daerah ini
- (2) Neraca Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b Peraturan Daerah ini beserta penjelasannya, tercantum pada lampiran II Peraturan Daerah ini
- (3) Laporan Analisa Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c Peraturan Daerah ini, tercantum pada lampiran III Peraturan Daerah ini
- (4) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d Peraturan Daerah ini, tercantum pada lampiran IV Peraturan Daerah ini
N/A
Pasal 6

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
N/A
Pasal 7

Penjabaran lebih lanjut atas Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
N/A
Pasal 8

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.
Ditetapkan di Sungai Penuh Pada tanggal 04 Oktober 2005
BUPATI KERINCI
dto
H. FAUZI SIIN