UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 10 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016 yang diundangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, pelaksanaannya perlu dilakukan pemeriksaan dan dipertanggungjawabkan sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terhadap pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 telah
Mengingat
dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 30, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 harus ditetapkan dengan Undang-Undang;
- d. bahwa pembahasan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah dan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sesuai Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 59/DPD RI/V/20162017 tanggal 21 Juli 2017;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
4. : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
Menetapkan : UNDANG-UNDANG BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016.
N/A
Pasal 2

- (1) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:
- a. Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2016;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2016;
- c. Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2016;
- d. Laporan Operasional Tahun Anggaran 2016;
- e. Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2016;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2016; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.
N/A
Pasal 3

Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a memberikan informasi keuangan sebagai berikut:
- a. realisasi Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp1.555.934.150.832.790 (satu kuadriliun lima ratus lima puluh lima triliun sembilan ratus tiga puluh empat miliar seratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) yang berarti 87,11% (delapan puluh tujuh koma satu satu persen) dari APBN-P Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.786.225.025.908.000 (satu kuadriliun tujuh ratus delapan puluh enam triliun dua ratus dua puluh lima miliar dua puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu rupiah);
- b. realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp1.864.275.091.894.965 (satu kuadriliun delapan ratus enam puluh empat triliun dua ratus tujuh puluh lima miliar sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) yang berarti 89,5% (delapan puluh sembilan koma lima persen) dari APBN-P Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp2.082.948.885.885.000 (dua kuadriliun delapan puluh dua triliun sembilan ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- c. berdasarkan realisasi Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a dan realisasi Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp308.340.941.062.175 (tiga ratus delapan triliun tiga ratus empat puluh miliar sembilan ratus empat puluh satu juta enam puluh dua ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang berarti 103,92% (seratus tiga koma sembilan dua persen) dari APBN-P Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp296.723.859.977.000 (dua ratus sembilan puluh enam triliun tujuh ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- d. pembiayaan untuk menutup Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah sebesar Rp334.503.339.851.560 (tiga ratus tiga puluh empat triliun lima ratus tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh rupiah) yang berarti 112,73% (seratus dua belas koma tujuh tiga persen) dari APBN-P Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp296.723.859.977.000 (dua ratus sembilan puluh enam triliun tujuh ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- e. berdasarkan Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud
pada huruf d, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp26.162.398.789.385 (dua puluh enam triliun seratus enam puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah);
- f. realisasi Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk realisasi penerimaan minyak bumi dan gas alam yang dilaporkan berdasarkan asas neto.
N/A
Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b memberikan informasi keuangan sebagai berikut:
- a. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp107.913.549.522.565 (seratus tujuh triliun sembilan ratus tiga belas miliar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);
- b. penyesuaian SAL Awal Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp354.737.335.464 (tiga ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);
- c. berdasarkan SAL Awal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Penyesuaian SAL Awal Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat SAL Awal Tahun Anggaran 2016 Setelah Penyesuaian sebesar Rp108.268.286.858.029 (seratus delapan triliun dua ratus enam puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua puluh sembilan rupiah);
- d. penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar minus Rp19.011.062.000.000 (sembilan belas triliun sebelas miliar enam puluh dua juta rupiah);
- e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e sebesar Rp26.162.398.789.385 (dua puluh enam
triliun seratus enam puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah);
- f. berdasarkan SAL Awal Tahun Anggaran 2016 setelah penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dan SiLPA Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada huruf e, terdapat SAL Sebelum Penyesuaian sebesar Rp115.419.623.647.414 (seratus lima belas triliun empat ratus sembilan belas miliar enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah);
- g. penyesuaian SAL Tahun Anggaran 2016 sebesar minus Rp2.225.788.383.129 (dua triliun dua ratus dua puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh sembilan rupiah);
- h. berdasarkan SAL Sebelum Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf f dan Penyesuaian SAL Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada huruf g, terdapat SAL Akhir Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp113.193.835.264.285 (seratus tiga belas triliun seratus sembilan puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).
N/A
Pasal 5

Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c memberikan informasi keuangan sebagai berikut:
- a. jumlah aset sebesar Rp5.456.881.565.245.612 (lima kuadriliun empat ratus lima puluh enam triliun delapan ratus delapan puluh satu miliar lima ratus enam puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp3.889.949.813.238.968 (tiga kuadriliun delapan ratus delapan puluh sembilan triliun sembilan ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah);
- c. jumlah ekuitas sebesar Rp1.566.931.752.006.649 (satu kuadriliun lima ratus enam puluh enam triliun sembilan ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).
N/A
Pasal 6

Laporan Operasional Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d memberikan informasi keuangan sebagai berikut:
- a. pendapatan operasional Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.664.656.451.847.902 (satu kuadriliun enam ratus enam puluh empat triliun enam ratus lima puluh enam miliar empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus dua rupiah);
- b. beban operasional Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.872.337.960.471.773 (satu kuadriliun delapan ratus tujuh puluh dua triliun tiga ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- c. berdasarkan pendapatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a dan beban operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp207.681.508.623.871 (dua ratus tujuh triliun enam ratus delapan puluh satu miliar lima ratus delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);
- d. surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp67.956.520.850.893 (enam puluh tujuh triliun sembilan ratus lima puluh enam miliar lima ratus dua
puluh juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- e. berdasarkan defisit dari kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf c dan surplus dari kegiatan non operasional sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat Defisit Laporan Operasional Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp139.724.987.772.978 (seratus tiga puluh sembilan triliun tujuh ratus dua puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
N/A
Pasal 7

Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e memberikan informasi keuangan sebagai berikut:
- a. jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar minus Rp139.008.141.105.397 (seratus tiga puluh sembilan triliun delapan miliar seratus empat puluh satu juta seratus lima ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- b. jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar minus Rp258.158.575.310.459 (dua ratus lima puluh delapan triliun seratus lima puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);
- c. jumlah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp423.329.115.205.241 (empat ratus dua puluh tiga triliun tiga ratus dua puluh sembilan miliar seratus lima belas juta dua ratus lima ribu dua ratus empat puluh satu rupiah);
- d. jumlah arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar minus Rp18.993.603.610.887 (delapan belas triliun sembilan ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus tiga juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah).
N/A
Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f memberikan informasi keuangan sebagai berikut:
- a. ekuitas awal Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.669.790.895.690.636 (satu kuadriliun enam ratus enam puluh sembilan triliun tujuh ratus sembilan puluh miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
- b. penyesuaian ekuitas awal Tahun Anggaran 2016 sebesar minus Rp1.530.307.195.836 (satu triliun lima ratus tiga puluh miliar tiga ratus tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah);
- c. berdasarkan ekuitas awal Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada huruf a dan penyesuaian ekuitas awal Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat ekuitas awal Tahun Anggaran 2016 setelah penyesuaian sebesar Rp 1.668.260.588.494.800 (satu kuadriliun enam ratus enam puluh delapan triliun dua ratus enam puluh miliar lima ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- d. defisit Laporan Operasional Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e sebesar Rp139.724.987.772.978 (seratus tiga puluh sembilan triliun tujuh ratus dua puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- e. koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas sebesar Rp37.071.076.468.403 (tiga puluh tujuh triliun tujuh puluh satu miliar tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tiga rupiah);
- f. transaksi antar entitas sebesar minus Rp72.406.275.018 (tujuh puluh dua miliar empat ratus enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan belas rupiah);
- g. reklasifikasi kewajiban ke ekuitas sebesar Rp1.397.481.091.442 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh satu juta sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua rupiah);
- h. berdasarkan ekuitas awal Tahun Anggaran 2016 setelah penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, defisit laporan operasional Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada huruf d, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas sebagaimana dimaksud pada huruf e, transaksi antar entitas sebagaimana dimaksud pada huruf f, dan reklasifikasi kewajiban ke ekuitas sebagaimana dimaksud pada huruf g, terdapat ekuitas akhir Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.566.931.752.006.649 (satu kuadriliun lima ratus enam puluh enam triliun sembilan ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).
N/A
Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
N/A
Pasal 10

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilampiri juga Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, Badan Layanan Umum, dan Badan Lainnya.
N/A
Pasal 11

SAL dapat digunakan dalam hal realisasi anggaran pengeluaran melebihi realisasi anggaran penerimaan tahun
anggaran berjalan, dan/atau terdapat pengembalian pendapatan tahun-tahun yang lalu.
N/A
Pasal 12

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, telah diperiksa oleh BPK dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
N/A
Pasal 13

Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan secara efektif dan komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
N/A
Pasal 14

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd.
YASONNA H. LAOLY
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI BUTON
PERATURAN BllPATJ BCTON NOMOR4&gt;TAHUN 2016
TENT,".NG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGA.\IISASI, TUGAS DAN FLINGS! SERTA TATA KERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BUTON
DEN GAN RAJ-IMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON,
babwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Dacrah Kabupatcn Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentulmn don Su surian Perangkat Daerah Kabupateri Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tenrang Kcdudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupatcn Buton;
1. Pasal 18 Ayat (6) Unrlnng-I Inrlang D;,is:u Negara R~puhlik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il di Sulawesi [Lcmbaran Negara Republik lndonesia Nornor 74, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerirnbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesra Tahun '.LUU4 Nomor l'.L6, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438.);
4. Undang-undang Nornor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor G8, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.)
5. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 t.entang Pcrnbcntukan Pcraturan Perundung Undangan (Lembnrun Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornnr 8?., Tarnba ha n Lembaran Negara ReIYublik Indonesia Nomor 5234)
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 lentang Aparatur Sipil Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia
Menetapkan :
Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lernbaran Negara ReµuL!ik Indonesia No11101· 5494 )
- Indonesia Tahun 20)4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Irrdorieain Nornor 5587) sebugaimanu relah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tarnbahan Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ten tang Republik 23 Tanun 2014 (Lemba:an Negara 7. Undang-Uncang Nornor Pemerintahan Daerah
- 7.Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- ten tang Negara 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 201!3 Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Repubik Indonesia Tahun 2015 Nornor 5);
- 9.Peraturan Daerah Kabupaten Euton Nomor 2 Tahun 2016 ten tang Urusa.n Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pernerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonorn [Lembarau Daerah Kabupateu Butou Tahun 2016 Nomor 112);
- 10.Per·aturan Dacrah Kabupatcn Buton Nomor 6 Tahun 2016 tenrang ?embr.ntnk;.1n nan Ru~unan Perangkat Daerah Kabupaten Buton;
ME:MUTUSKAN:
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN !&lt;'UNGSI SERTA TATA l&lt;RR,.JA DAN PERPUSTAKAAN DAER&lt;\H PERATURAN BUPATI ORGANTSASI TUGAS DINAS KEARSJPAN KABUPATEN BUTON.
N/A
Pasal 1

Dalam Pcraturan ini, yang dirnaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pernerintah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Wakil Buµ&lt;1.Li adalah Wakil Bupati Buton.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan RakyaL Daerah Kabupaten Buton.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Oaerah Kabupaten Bu ton.
7. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah yang selanjntnya disebut Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dae rah adalah Dinas Kearsrpan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buton.
8. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah adalah Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buton.
9. Sckretariat adalah Sekrctariat Dinas Kearsipan da n Pcrpusta.kaan Dacrah Kabupatcn Euton.
10. Sekretarts Dmas yang selanjutnya disebut Sekretarts adalah Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buton.
11. Bidang adalah Bidang pads Dinas Kearaipan dan Perpuetolcaan Daerah Ko.bupnten Buton.
12. l2. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buton.
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupatcn Buton.
14. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dacrah Kabupaten Duton.
15. Seksi adalah Seksi pada uinas Uinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buton.
16. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buton.
17. Unit Peluksunn Tekrris Dinaa, yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buton yang melaksanakan kegiatan teknls operasional dan/ atau kegiatan teknis tertentu.
18. Kelompok .Jabaran Frmgsional adalah Kelompok Jabatan Fungeional di lingkungo.n Dinus Keursipan dan Perpustakaan .Uaerah Kabupaten Buton.
BAB II
Pasal 3

- (I) Dinas Kea1·sipru1 dan Perpustakaan Dacrah adalah Dinas Daernh Tipe 8.
- (2) Dirias Kearsipan dan Perpustakaan Daerah sebagairnana dimaksud pada ayaL (1) terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan;
- d. Bidang Pengelolaan Arsip;
- e. Bidang Perpustakaan;
- f. Uf'I'D; dan
- g. Kelompok ,Jal.Jatau Fungsiuual.
- (3) Sckrctariat scbagaimana dimaksud pada pudu Ayat (2) Huruf b terdiri atas :
- a. Rllhh;igian perencanaan, Keuangan dan Evapor: dan
- b. Subbagian Kepegawaian,Umum dan Perlengkapan
- {4) Bidang Pembinaan dan Pengawas Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Ayat (21 Huruf c terdiri atas :
- a. Seksi Pembinaan Pcrangkat Daerah.
- b. Seksi Pembinaan Perusahaan,Ormas/Orpol.
- c. Seksi Pengawasan dan K.earsipan.
- (5) Bidang Pengelolaan Arslp sebagaimana dirnaksud pada Aya; (2) Huruf d terdiri atas :
- a. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis
- b. Seksi Akuisisi, Pengola han dan Preservasi
- c. Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip.
- f6) Bidang Perpustakaan sebagaimana dirnaksud pada Ayat (2) Huruf e terdiri atas :
- a. Seksi Pengembangan Koleksi, Pengolahan, dan Konservasi Bahan Perpustakaan
- b. Seksi Layanan,Ahli Media dan Otomasi Perpustakaan
- c. Seksi Pengembangga'l Perpustakaan dan Pembudayaan Kcgcmaran Membaca.
- (7) Struktur Organisasi Dinas Kearsipan clan Perpustakaan Daerah tercantum dalam lampiran Peratnran Bupati ini
BAB II
Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dirnaksud datam pasal 3 ayat [2) huruf c.huruf d dau huruf e.dipirnpin oleh seorang Kepala Bidang yung bero.do. di bawah dan bcrtanggungjawab kepada Kepala Oinas melalui Sekretaris.
- (3) Subbagian sebagaimana dirnaksrid dalarn P:.s'll 3 ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepa)a Bidang masing-rnasing.
Bagian Kesatu
Umum
Paaal 5
- (1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah mempunyai tugas membanru Bupati dalam mclaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dae,ah dan Tugas Pembatuan yang dibcrikan oleh Kepala Daerah clibidang Kearsipan dan Pcrpustakaan.
- (2) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) rnenyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup iugasnya;
- d. Pelaksanaan adminsitrasi dines scsuai dcngan lingkup tugasriya;
7. r.. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
Kepala Dinas
- (1) Kepala Dinas mernpunyai tugas menumpm dan melaksanakan urusan Pernerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang Kearsipan dan perpustakaan daerah berazaskan otonomi daerah dan rnengkoordinasikan
2. pelaksanaan kegiatan dibidang Kearsipan dan perpustakaan daerah serta membina hubungan kerja dengan instansi Pernerinrah, Swasta darr Leml.JagcJ Kemasyarakaran lainnya.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyetenggarakan tungei :
- a. Memimpin dinas arsip daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. b, Merurnuskan kebijakari penyelenggaraan kearsipan daerah sesuai dengan rugas dan fungsi;
- c. Mcnetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- e. Melakukan pengawasan kearsipan daerah pada Perangkat Daerah, perusahaan swaste, organisaei kemasyarakatan/Organisasi politik, lernbaga pendidikan, kecamatar., dan desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain;
- d. Membma penyelenggaraan kearsipan daerah pada Pcrangkat Dacrah, perusahaan swasta, organisaei kemasyarakarari/Organisasi polirik, lr.mh,ig,i pcndldikan , kecamatan, dan desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain dan masyarakat;
- f. Mcnyclcnggarakan pcngclolaan arsip dinarnis;
- g. Menyelenggarakan pengelolaan arsip statis:
- i. Menyelenggarakan perencanaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, kcpcgawa.ian, kcuangan, cvaluasi clan pelaporan, serta 'urnum.
- h. Menyelenggarakan pelayanan, dan pemanfaatan arsip; dan
13. J· Menyusun renccna daerah di bidang kearsipan berdasarkan rencana nasional;
- k. Perumusan clan pelaksanaan kebijakan da.ernh &lt;Ii bidang kearsipan;
- l. Perumusan kebijakan sistern informasi daerah di hidang kearsipan;
- m. Membina pengelolaan arsip kepada perangkat daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan;
- n. Melakukan pengawasan internal kepada perangkat daerah, Iernbaga pendidikan, perusahaan, organisast politik, don orgo nisaei kemaeyarakatan;
- o. Melaksanakan pcnyelamatan serta pelestarian arsip vital dan arsip rerjaga selmg::ii aser nasional yang berada di daerah;
- p. Memberik::u1 Iaynnan dan pemanfaatan arsip statis.
Bagian Ketiga Sekrcrariat
BAB II
Pasal 7

- (1) Sekretaris Dinas mernpunyai tugas Melaksanakan tugas kcsekretariatan yang meliputi urusan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta. pelaporan, pengelolaan keuangan, surat menyurat, kearsipan, dokumenproduk
•
hukum dan kegiatan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pengelolaan kepegawaian.
- (2) Sekrctads DiHa,; utt.!1:J.m melaksanakan cugas sebagaimana dimulcsud pada Ayar (1) mcnyclenggarakan fungsi:
- a. Koordinsi, sinkronisasi, dan integritas pelaksanaan l.ligas dan fungsi organisasi,
- b. Penyelenggaraan urusan perencanaan, dan kepegawaian meliputi penyusunan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan dan kepegawaian,
- c. Penyelenggaraan urusan keuangan, tata usaaha, dan perlengkapan meliputi urusan persuratan, kersipan, pcrbcndaharaan, tl-untansi, verifikasi pcncatatan aset, clan perlengkapan.
BAB II
Pasal 8

Kepala Sub Bagian perencanaan, Kcuangan dan Evapor, mempunyai tugas Melaksanakan tugas perencanaan, pengelolaan keuangan, dan Evaluasi Pelaporan internal satuan kerja
Kepala Sul.J Bagian Kepegawaiau.Umum dau Perleugkapan, mcmpunyai tugas Mclaksanakan tugas pcngclolaan Kcpcgawaian, dokumentasi produk hukum bidang Kearsipan clan perpustakaan daerah dari pengelolaa.n kebutuhan rumah tangga dan pengclolaan Surat menyurat
Bagian Keempat Hidang Pembinaan dan Pengawas Kearsipan
BAB II
Pasal 10

- ( l) Kepala Bidang Pernbinaan dan Pengawas Kearsipan mernpunyai tugas Menye!enggarakan Perurousan Kebijakan texnis.pemberian birnbingan, Supervisi,Pemantauan dan Evaluasi Pcnyelcnggaraan Kearsipan.
- (2) Keoalu Bidang Pernbinaan dan Perigawas Kearsipan dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada avat 1 menyelenggarakan fungsi :
- a. koordinasi penyelenggaraan ke.arsipan;
- b. penyiapan bahan penvusunan kebutuhan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kearsipan:
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan t.eknis pernbinaan kearsipan;
- dau konsultasi d. pcrnberian bimbingan, supervisl, peluksorinan kearsipan;
- P.. pelaksanaan sosialisasi kearsipan: dan
- penyelenggaraan f. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kearsipan.
Pasa! I I
Kepala Seksi Pembinaan Perangkat Oaerah mempunyai tugas Melaksanakan Perencanaan,Sosialisasi dan Penyuluhan Kearsipan pada Perangkat Daerah dan Lembaga Kearsipan l)aerah ;
P:lsal 12
Kepala Seksi Pernbinaan Perusahaan.Ormasy Orpot mempunyai tugas Mclaksanaan Pcrcncanaan, Birnbingan Kearsipan serta melakukan Pemantuuun Superviai den Evaluasi I&lt;earsipan pada Perusa haan, Organisasi Kemasyarakatan / Organisasi Politik dun Masyarakat baik di Desa/Kelurahan :'!tau y;,ing disebur dengan nama lain yang sejenis
BAB II
Pasal 13

Kepala Seksi Pengawasan Kearsipan mempunyai tugas Melakukan persiapan bahan pcrumusan kebijakan teknis pengawasan keareipan.rneleksanakan program pengawasan kearsipan serta melakukan penilaian dan monitoring hasil peugawasan kcarsipan ;
Bagian Kelima
Bidang Per.gelolaan Arsip
Po.snl 1 '1
- (1) Kepala Bidang Pengelolaan Arsip mempunyai tugnsMelnkso.no.lmn sebagian tugus Dinos Kearaipan dan Perpustakaan Dacrah di bicang Pengelolaan Arsip rneliputi perumusan kebijakan Pengelolaan arsip dinamis,pelaksanaan alih media dan reproduksi arsip.pelaksauaan perefresian areip serta usutan pernusnahan dan akuisisi arsip;
- (2) Dalam mclaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam pasal 14, Bidang Pengelolaan Arsip menyelenggarakan Iungsi
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan arsip dinamis;
- b. pelakscnoon olih media dan reprodukei areip dinamis;
- d. pelaksanaan usulan pernusnahan dan akuisisi arsip;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengetolaan arsip statis;
- e. pelaksanaan pcngolahan ar sip; dan
- f. pclaksanaan preservasi arsip.
BAB II
Pasal 15

Kepala Seksi Pengelolaan Arsip D iriarnis, mempnnyai h1g:c,s Melaksanakan sebagian tugas pengelolaan arsip dalam mcnyiapkan daftar arsip aktif dan arsip inaktif serta melakukan pengaturan Iisik aktif, pengolahan informasi dan pernindahan arsip inaktif di lingkungan pernerintah daerah.
PasaJ 16
Kepala Seksi Akusisi,Pengolahan dan Preservasi mempunyai tugas Melaksanakan monitoring.penuaian dan ferifikasi terhadap fisik dan daftar arsip.serta melaksanakan Perawatan.perbaikan dan penyclamatan Arsip statis akibat bencana serta melakukan Pengujian Autensitas Arsip statis.
Paeal 17
KepaJa Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip mempunyai tugas Mclaksanaan Layanau Arsip :stali:s dan dlnamis.serta penyiapan buhun dalam pencrbitan riaskah sumbcr aktif dan Pameran arsip statis &lt;l::ilam mengelola pengaduan dar:i m::isyarakat.
Bagian Keenam
Bidang Perpustakaan
BAB II
Pasal 18

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalarn pasal 18, Bidang Perpustakaan menyelenggarakan fungsi :
2. (!) Kepala Bidang Perpustakaan rnempunyai tugas Melaksanakan sebagaian tugas Dinas Kearsipan dan Perpuetekaan Daerah daJam pcngcmbangan kolckai, otornaei pcrpustakaan dan pernbudayaan kegemaran membaca.
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang perpustakaan:
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perpustakaan:
- c. Menyiapkan bahan penyuaurtarr .norma.eaarular, prosedur, dan kriteric. layannn infrastruktur dan informasi bidang perpu st·a kaan:
- d. Menyiapkan bahan pemberian birnbingan teknis layanan infrastruktur dan informasi bidang perpustakaan;
- e. Melaksanakan pernantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perpustakaan;
- f. Mengkoordinasikan dan mcrcncanakan kcrjasama tcknis dalarn bidang pcrpustakaan;
- g. Melaksanakan tugas Jain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
BAB II
Pasal 19

Kepala Seksi Pengembangan Koleksi,Pengolahan, dan Konservasi Bahan Perpustakaan mempunyai tugas Mengembangkan koleksi daerah,pengadaan bahan perpustakaan,melaksanakan konscrvasi dengan melokukun peleetarian fisik perpustakaan termasuk naskah kuno melalui perawaum.rcstorasi clan meuibuat saraua penyirnpanan bahan perpustakaar:.
Kepala Seksi Layanan, Ahli media, dan Otornasi Perpustakaan mempunyal tugas Melaksanakan pelayanan dan kerjasama perpuetakaun meliputi unturu lain lcyanan eirkulosi.rujulccn dan layanan estensi,pelaksanaan alih media dengan melakukan pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan termasuk naskah kuno dan pelaksanaan otomasi perpustakaan,
l'asaJ '.21
Kepala Seksi Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca mempunyai tugas Melakukan koord.inasi pengembangan perpusrakaan anrara lain dengan sosialisasi scrta evaluasi pengcmbangan sarana pcrpustakaan scrta mcla.kuka.n pendataan tenaga perpustakaan,bimbingan teknis serta evaluasi pembinaan tenaga perpustakaan.
TATA KERJA
BAB II
Pasal 22

Setiap unsur di Lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah dalarn melaksanakan tugas dan fungsi harus merierapkan pr+nsip koordiuasi, iutegrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkur.gan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah sendiri maupun dalam hubungan antar Perangkat Daerah dan /atau lembaga Lain yang terkait.
BAB II
Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan Unit Organisasi bertanggungjawab memimpin dan rnengkoordinasikan hawahan clan memberikan pengarahan scrta petunjuk bagi pclaksanaan tugas seeuai dengan uraian tugas yang reran ditetapkan.
2. bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai derignn ketentuan Peraturan Perundang-Undangan bawahan secara harus diikuti dan dipatuhi oleh (2) Penyerahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Dalam rnelaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi harus rnelakukan pcmbinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.
BAB II
Pasal 25

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil gun a setiap pejabat di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan Pernruran Perundang-Undangan.
BAB VI - ESELON, PENGANGKATAN dan PEMBERHENTIAN Bagian Kesatu
Pasal 27

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UJ&gt;TDdan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Teta earn perigungkntan dan pcmberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (lj berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan
•
BAB VII - PEMBIAYAAN
Pasal 28

- (ll Segala biaya vang dipcrlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpriatakaan Daerah dibebaukan kepada Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah dalam melaksanakan +ugas dan fungsinya dapat diberikan bantuan pernbiayaan eeeuai dengan ketentuan Pcraruran Perundang-Undangan yang berlaku.
BAB Vlll - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29

Jenjang jabatan dan kcpangkatun eerto susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraruran Pertmdang-Urrdangan yang ber'laku
BAB Vlll - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 30

- (1) Di Lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah dapat dibcntuk UPTD sesuai dengan kebutuhan dan bcsarnya beban kerja berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pembcntukan dan sununan organisasi UPTD sebagrumana dimaksud pada ayat (1) diatur derigan Peraturan Bupati tersendiri.
BAB Vlll - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 31

- Di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dacrah dapat dibentuk kelornpok jabatan fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB Vlll - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 32

Pdaksan.aan 1'11e;is Pokok dan Fungsi scbagaimana diatur dalam Pcraturan Buputi irii dilaksanakan mulai Tahun 2017.
l:!AB X
PE NUT UP
BAB Vlll - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :
Peraturan Bupari Auton Nomor 53 Tahun 2013 tentang Kcdudukan, 'Tugas Pokok Pungsi clan Tata Kcrja Badan Kumunikasi Informatika PDE,Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Buton, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB Vlll - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 34

Peraruran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraruran Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupatcn Buton
| PARAF | PARAF | PARAF |
|---------|-----------|---------|
| Wt | Wt | |
| A.~ 3, | A.~ 3, | |
| ~c- | ~Cxl\'I'~ | |
| ~ | \,bk~ | < 9'j |
| \Q,~ | ~ | f· |
Ditetapkan di Pas a rw aj o pada tanggal t~ Oktober 2016
SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN
8ABX
PE:NUTUP
BAB Vlll - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :
Peraturan Bupari Auton Nomor 53 Tahun 2013 terrtarig Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi clan Tata Kcrja Badau Kurnunikasi Informatika PDE,Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Buton, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB Vlll - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daeruh Kabupatcn Outon
| PARAF | PARAF | PARAF |
|---------|-----------|---------|
| ~<; '3, | ~<; '3, | |
| ~-- | \Q:s.,~~ | |
| \~ | \t\v\:ocn | ~ |
| ~~ | ~ | j |
SAMSU UMAR ABDUL SA.JOUN
Cap/TIO
BUPATI BUTON,
Ditetapkan di P a s a r w a j o pada tanggal 13 Oktober 2016
KA
M. SH
Pembina Utama Muda, N /c Nip. 195801011989031012
SERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR .l~?.-: ________________
·
Pas a r w aj o
or-roQ,er- 20 1 6
S DAERAH KABUPATEN,
Diundangkan
tanggal pada