PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 4 Tahun 2013
Tentang USAHA KETENAGALISTRIKAN
Berlaku: 4 TAHUN 2013
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan prinsip desentralisasi;
- b. bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah maka usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah Daerahatau Badan Usaha Milik DaerahKoperasi, atau swasta yang penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan daerah agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu;
- c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Usaha Ketenagalistrikan.
4. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerahTingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungun Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyedia Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Nomor 045 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia 046 Tahun 2006;
13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Nomor 1455 K/40/MEM/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahah di Bidang Usaha Penyedian Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyedian Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11Tahun 2007tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2011tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN dan
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA KETENAGALISTRIKAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan;
Menetapkan :
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
6. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik;
7. Usaha Ketenagalistrikan adalah kegiatan usaha yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik;
8. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak termasuk listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat;
9. Sistem Tenaga Listrik adalah rangkaian instalasi tenaga listrik dari pembangkitan, transmisi dan distribusi yang dioperasikan secara serentak dalam rangka penyediaan tenaga listrik;
10. Pengoperasian Sistem Tenaga Listrik adalah suatu kegiatan usaha untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan antarsistem pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik;
11. Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian;
12. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah usaha pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
13. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik;
14. Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen atau penyaluran tenaga listrik antar sistem;
15. Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada konsumen;
16. Penjualan Tenaga Listrik adalah suatu kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen;
17. Usaha Penjualan Tenaga Listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen;
18. Energi Primer adalah Energi yang langsung diberikan oleh alam dalam wujud aslinya dan belum mengalami perubahan (konversi)
19. Energi sekunder adalah energi primer yang telah mengalami proses lebih lanjut.
20. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik;
21. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah Izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
22. Izin Operasi adalah Izin untuk mengoperasikan instalasi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
23. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah daerah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik;
24. Instalasi Tenaga Listrik adalah bangunan-bangunan sipil, elektromekanik, mesin-mesin peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik;
25. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik dalam wilayah daerah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
26. Usaha Penunjang Tenaga Listrik adalah usaha yang menunjang penyediaan tenaga listrik;
27. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik adalah Izin untuk melaksanakan satu atau lebih kegiatan usaha Jasa penunjang tenaga listrik;
28. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi atau swasta, yang didirikan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha bersifat tetap dan terus menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
30. Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Usaha yang oleh Pemerintah Daerah diserahi tugas melaksanakan usaha ketenagalistrikan;
29. Badan Usaha Milik Negara adalah Badan Usaha yang oleh Pemerintah diserahi tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
31. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kebersamaan yang lingkup usahanya di bidang ketenagalistrikan;
33. Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah semua produk atau alat yang dalam pemanfaatannya menggunakan tenaga listrik untuk berfungsinya produk atau alat tersebut;
32. Swasta adalah badan hukum yang didirikan dan berdasarkan hukum di Indonesia yang berusaha di bidang ketenagalistrikan;
34. Keteknikan adalah mencakup aspek teknis antara lain tenaga teknik, instalasi tenaga listrik, standarisasi, keselamatan ketenagalistrikan, keamanan, keandalan, dan akrab lingkungan;
35. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pembangunan ketenagalistrikan menganut asas:
- a. manfaat;
- b. efisiensi;
- c. berkeadilan;
- d. berkelanjutan;
- e. optimalisasi ekonomi;
- f. kemandirian;
- g. persaingan yang sehat;
- h. keamanan dan keselamatan;
- i. kelestarian fungsi lingkungan; dan
- j. otonomi daerah.
- (2) Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
BAB III - PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN
Pasal 3

- (1) Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah.
- (2) Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.
Bagian Kedua
Pengusahaan
BAB III - PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN
Pasal 4

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh :
- a. pemerintah daerah;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. koperasi;
- d. swasta.
- (2) Penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk:
- (1) kelompok masyarakat tidak mampu;
- (2) pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;
- (3) pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan
- (4) pembangunan listrik perdesaan.
BAB IV - KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dibidang ketenagalistrikan;
- a. penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD);
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- b. penetapan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam kabupaten;
- d. penetapan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewa jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan;
- e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang Izin Usaha PenyediaTenaga Listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- f. penetapan izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah;
- g. penetapan Izin Usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal Dalam Negeri;
- h. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin Operasi yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- i. penetapan izin penggunaan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Izin Operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- j. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang Izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- k. pengangkatan dan atau Pemberhentian Inspektur ketenagalistrikan untuk Daerah; dan
- l. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- m. menerbitkan sertifikat laik operasi usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
BAB V - PEMANFAATAN SUMBER ENERGI PRIMER DAN SEKUNDER
Pasal 6

- (1) Energi primer bersumber dari alam sebelum dimanfaatkan, terlebih dahulu dilakukan pengkajian atau studi kelayakan (Feasibility Study).
- (2) Pemanfaatan Energi Sekunder dengan teknologiberasal dari Dalam Negeri dan atau dari Luar Negeri harus sesuai dengan standarisasi yang berlaku.
- (3) Pemanfaatan sumber energi primer yang terdapat di dalam kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kepentingan Kabupaten.
- (4) Pemanfaatan sumber energi sekunder sebagaimana dimaksud padaayat (2) harus dilaksanakan dengan mengutamakan sumber energi baru dan terbarukan.
BAB VI - RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH
Pasal 7

- (1) Rencana umum ketenagalistrikan daerah (RUKD) disusun berdasarkan pada rencana umum ketenagalistrikan nasional dan provinsidengan tujuan untuk merencanakan penyediaan tenaga listrik guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) RUKD disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun disesuaikan dengan perkembangan pembangunan.
- (3) Penyusunan dan penyesuaian RUKD didasarkan atas masukan dari para pihak di bidang ketenagalistrikan.
- (4) RUKD disusun dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, sosial, dan budaya serta kepentingan sektor lain.
- (5) RUKD meliputi :
- a. kondisi kelistrikan saat ini;
- b. prakiraaan kebutuhan tenaga listrik;
- c. potensi energi primer setempat;
- d. jalur transmisi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- (6) RUKD ditetapkan oleh Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Potensi Energi
BAB VI - RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan inventarisasi sumber energi
- (2) Inventarisasi sumber energi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. pemetaan;
- b. penyelidikan;
- c. penelitian;
- d. pengumpulan;
- e. pengolahan; dan
- f. evaluasi data.
- (3) Kepala Dinas dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi sumber energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB VII - USAHA KETENAGALISTRIKAN
Pasal 9

- (1) Usaha ketenagalistrikan terdiri atas:
- a. usaha penyediaan tenaga listrik; dan
- b. usaha penunjang tenaga listrik.
- (2) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
- b. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
- (3) Usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
- b. usaha industri penunjang tenaga listrik.
Bagian Kedua
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum
BAB VII - USAHA KETENAGALISTRIKAN
Pasal 10

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pembangkitan tenaga listrik;
- b. transmisi tenaga listrik;
- c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
- d. penjualan tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
BAB VII - USAHA KETENAGALISTRIKAN
Pasal 11

Usaha distribusi tenaga listrik, usaha penjualan tenaga listrik, dan usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi dilakukan dalam 1 (satu) wilayah usaha oleh satu badan usaha.
BAB VII - USAHA KETENAGALISTRIKAN
Pasal 12

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
BAB VII - USAHA KETENAGALISTRIKAN
Pasal 13

- (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi :
- a. badan usaha milik negara,
- b. badan usaha milik daerah,
- c. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia,
- d. koperasi, dan
- e. swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.
- (2) Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
- (3) Dalam hal badan usaha milik Negara tidak dapat memenuhi prioritas yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati memberikan kesempatan kepada :
- a. badan usaha milik daerah;
- b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia;
- c. koperasi; dan
- d. swadaya masyarakat untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
Bagian Ketiga
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri
BAB VII - USAHA KETENAGALISTRIKAN
Pasal 14

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. pembangkitan tenaga listrik;
- b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
- c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dapat dilaksanakan oleh :
- a. instansi pemerintah;
- b. pemerintah daerah;
- c. badan usaha milik Negara;
- d. badan usaha milik daerah;
- e. badan usaha swasta;
- f. koperasi;
- g. perseorangan;
- h. dan lembaga/badan usaha lainnya.
Bagian Keempat
Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
BAB VII - USAHA KETENAGALISTRIKAN
Pasal 15

Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
- b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
- c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
- d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
- e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
- f. penelitian dan pengembangan;
- g. pendidikan dan pelatihan;
- h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
- i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
- j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
- k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
BAB VII - USAHA KETENAGALISTRIKAN
Pasal 16

Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dilaksanakan oleh badan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan:
- a. klasifikasi;
- b. kualifikasi; dan/atau
- c. sertifikat usaha jasa penunjang tenaga listrik.
BAB VII - USAHA KETENAGALISTRIKAN
Pasal 17

Klasifikasi Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud Pasal 16 disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB VII - USAHA KETENAGALISTRIKAN
Pasal 18

- (1) Kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf j ditetapkan dalam:
- a. kualifikasi usaha besar;
- b. kualifikasi usaha menengah; dan
- c. kualifikasi usaha kecil.
- (2) Kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
- (1) tingkat kemampuan usaha; dan
- (2) keahlian kerja orang perseorangan.
- (3) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, huruf h, huruf i dan huruf k dikualifikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - USAHA KETENAGALISTRIKAN
Pasal 19

- (1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diperoleh melalui sertifikasi badan usaha.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j diberikan oleh lembaga sertifikasi badan usaha yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf k diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan oleh Menteri.
Bagian Kelima Usaha Industri Penunjang Tenaga Listrik
BAB VII - USAHA KETENAGALISTRIKAN
Pasal 20

- (1) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. usaha industri peralatan tenaga listrik; dan/atau
- b. usaha industri pemanfaat tenaga listrik.
- (2) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. badan usaha swasta; dan
- d. koperasi.
- (3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi dalam melakukan usaha industri penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- (4) Kegiatan usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - PERIZINAN
Pasal 21

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan setelah mendapat izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (2) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati untuk Badan Usaha yang :
- a. wilayah usahanya dalam daerah; dan
- b. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang izinnya diberikan oleh Bupati.
BAB VIII - PERIZINAN
Pasal 22

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
BAB VIII - PERIZINAN
Pasal 23

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. identitas pemohon;
- b. profil pemohon;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
- d. kemampuan pendanaan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- b. studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik;
- c. lokasi instalasi kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik;
- d. diagram satu garis;
- e. jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
- f. jadwal pembangunan; dan
- g. jadwal pengoperasian.
- (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Dalam hal Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diajukan untuk usaha distribusi, usaha penjualan, atau usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi penetapan wilayah usaha yang ditetapkan oleh Menteri dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
BAB VIII - PERIZINAN
Pasal 24

- (1) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) disusun oleh pemohon dengan memperhatikan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah.
- (2) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati.
BAB VIII - PERIZINAN
Pasal 25

- (1) Permohonan yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan diberikan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Bupati.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bersamaan dengan pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.
BAB VIII - PERIZINAN
Pasal 26

Ketentuan dan tata cara permohonan izin penyediaan tenaga listrik diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Izin Operasi
BAB VIII - PERIZINAN
Pasal 27

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik diatas 200 kVA wajib mendapatkan izin operasi.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik 25 kVA sampai dengan 200 kVA wajib mendapatkan surat keterangan terdaftar.
- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan 25 kVA wajib menyampaikan laporan.
- (4) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
BAB VIII - PERIZINAN
Pasal 28

- (1) Permohonan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. identitas pemohon;
- b. profil pemohon; dan
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. lokasi instalasi;
- b. diagram satu garis;
- c. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
- d. jadwal pembangunan; dan
- e. jadwal pengoperasian.
- (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
BAB VIII - PERIZINAN
Pasal 29

- (1) Izin operasi dapat diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin operasi diberikan menurut sifat penggunaannya, yaitu:
- a. penggunaan utama;
- b. penggunaan cadangan;
- c. penggunaan darurat; dan
- d. penggunaan sementara.
BAB VIII - PERIZINAN
Pasal 30

- (1) Pemegang Izin Operasi berhak melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang telah diberikan.
- (2) Pemegang Izin Operasi wajib:
- a. menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati;
- b. melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap instalasi tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan ketentuan-ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam persyaratan pemberian Izin Operasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaporan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - PERIZINAN
Pasal 31

Izin Operasi tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, kecuali mendapat persetujuan tertulisdari Bupati.
BAB VIII - PERIZINAN
Pasal 32

Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) wajib diperbaharui, apabila :
- a. terdapat perubahan peruntukan;
- b. terdapat perubahan kapasitas pembangkit tenaga listrik lebih dari 10 %.
BAB VIII - PERIZINAN
Pasal 33

Izin Operasi berakhir karena:
- b. di cabut.
- a. habis masa berlakunya;
BAB VIII - PERIZINAN
Pasal 34

- (1) Pemegang izin operasi yang mempunyai kelebihan tenaga listrik dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau masyarakat.
- (3) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Penjualan kelebihan tenaga listrik kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
BAB VIII - PERIZINAN
Pasal 35

Ketentuan dan tata cara permohonan izin operasi, surat keterangan terdaftar dan pelaporan diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
BAB VIII - PERIZINAN
Pasal 36

- (1) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik diberikan sesuai dengan Klasifikasi, Kualifikasi, dan/atau sertifikat yang dimiliki badan usaha.
- (2) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati untuk badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal Dalam Negeri.
BAB VIII - PERIZINAN
Pasal 37

- (1) Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang diberikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (2) tidak termasuk untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah.
- (2) Izin untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.
BAB VIII - PERIZINAN
Pasal 38

- (1) Untuk mendapatkan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), badan usaha mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- a. identitas pemohon;
- c. profil badan usaha;
- b. akta pendirian badan usaha;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kepemilikan:
- e. surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang.
- a. sertifikat badan usaha sesuai dengan Klasifikasi dan kualifikasinya, kecuali untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah;
- b. Tenaga Teknik yang bersertifikat;
- c. penanggung jawab teknik;
- d. sistem manajemen mutu.
BAB VIII - PERIZINAN
Pasal 39

Pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib:
- (1) memberikan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik sesuai dengan sistem manajemen mutu;
- (2) memenuhi standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;
- (3) mengutamakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) memberikan laporan secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada bupati.
- (5) mengutamakan produk dan potensi Dalam Negeri.
BAB VIII - PERIZINAN
Pasal 40

Ketentuan dan tatacara permohonan dan pemberian Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat Izin Usaha Industri Penunjang Tenaga Listrik
BAB VIII - PERIZINAN
Pasal 41

Penetapan izin usaha industri penunjang tenaga listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Konsumen
BAB VIII - PERIZINAN
Pasal 42

- (1) Konsumen Tenaga Listrik berhak untuk:
- a. mendapat pelayanan yang baik;
- b. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
- c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
- d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
- e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.
- (2) Konsumen Tenaga listrik wajib:
- a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
- b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
- c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
- d. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan
- e. menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.
- (3) Konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai ketentuan perundang-undangan.
BAB IX - DAN TARIF TENAGA LISTRIK
Pasal 43

- (1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik wajib mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa harga patokan.
- (3) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam mata uang rupiah.
- (4) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan berdasarkan perubahan unsur biaya tertentu atas dasar kesepakatan bersama yang dicantumkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik
- (5) Penyesuaian harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.
BAB IX - DAN TARIF TENAGA LISTRIK
Pasal 44

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan dilampiri paling sedikit kesepakatan harga jual beli tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Tarif Tenaga Listrik
BAB IX - DAN TARIF TENAGA LISTRIK
Pasal 45

- (1) Tarif tenaga listrik untuk konsumen ditetapkan oleh Bupati setelah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Dalam menetapkan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Bupati harus memperhatikan:
- a. keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik;
- b. kepentingan dan kemampuan masyarakat;
- c. kaidah industri dan niaga yang sehat;
- d. biaya pokok penyediaan tenaga listrik;
- e. efisiensi pengusahaan;
- f. skala pengusahaan dan interkoneksi sistem; dan
- g. tersedianya sumber dana untuk investasi.
- (3) Bupati mengatur biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik yang akan dibebankan kepada konsumen.
- (4) Untuk mendapatkan penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen, pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (5) Ketentuan dan tata cara permohonan tarif tenaga listrik dan biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB X - KETEKNIKAN
Pasal 46

- (1) Tenaga teknik dalam usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana wajib memenuhi standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang terakreditasi.
- (4) Dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga sertifikasi kompetensi yang terakreditasi, Bupati dapat menunjuk Lembaga Sertifikasi Kompetensi.
- (5) Dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga sertifikasi kompetensi yang dapat ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab mengenai sertifikasi kompetensi.
- (6) Menteri menetapkan standar kompetensi tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bagian Kedua Keselamatan Ketenagalistrikan
BAB X - KETEKNIKAN
Pasal 47

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.
- a. andal dan aman bagi instalasi;
- (2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi:
- b. aman bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dari bahaya; dan
- (3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- c. ramah lingkungan.
- a. pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
- c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.
- b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keselamatan ketenagalistrikan diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Instalasi Tenaga Listrik
BAB X - KETEKNIKAN
Pasal 48

- (1) Instalasi tenaga listrik terdiri atas instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
- (2) Instalasi penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- b. Instalasi transmisi tenaga listrik; dan
- a. Instalasi pembangkit tenaga listrik;
- c. Instalasi distribusi tenaga listrik.
- a. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi;
- (3) Instalasi pemanfaatan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan
- c. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
BAB X - KETEKNIKAN
Pasal 49

- (1) Setiap Instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri.
- (2) Untuk memperoleh sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh Lembaga Inspeksi Teknik yang terakreditasi.
- (4) Dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi, Bupati dapat menunjuk Lembaga Inspeksi Teknik.
- (6) Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi.
- (5) Dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang dapat ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab mengenai kelaikan operasi.
- (7) Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh Lembaga Inspeksi Teknik dan ditetapkan oleh Menteri.
- (8) Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan dan tata cara sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 50

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:
- b. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
- a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;
- c. pemenuhan persyaratan keteknikan;
- e. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
- d. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;
- f. penggunaan tenaga kerja asing;
- h. pemenuhan persyaratan yang ditentukan dalam Izin untuk kegiatan Usaha ketenagalistrikan; dan
- g. pemenuhan tingkat mutu pelayanan dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
- i. penerapan harga jual tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik dan tarif tenaga listrik.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat:
- j. Pengutamaan produk dan potensi dalam negeri
- a. melakukan inspeksi di lapangan;
- c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan kegiatan usaha ketenagalistrikan.
- b. meminta laporan pelaksanaan kegiatan usaha ketenagalistrikan; dan
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Inspektur Ketenagalistrikan.
BAB XII - PENYIDIKAN
Pasal 51

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
- d. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
- c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
- e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; dan
- f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
- h. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana di bidang ketenagalistrikan berdasarkan peraturan perundangundangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB XIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 52

- (1) Setiap pemegang izin untuk kegiatan usaha ketenagalistrikan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 30ayat (2),Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34 ayat (3), Pasal 39, Pasal 43 ayat (1),Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- b. penghentiansementara kegiatan; dan/atau
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran tertulis;
- c. pencabutan izin.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu teguran paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Dalam hal pemegang izin untuk kegiatan usaha ketenagalistrikan yang mendapat sanksi teguran tertulis setelah berakhirnya jangka waktu teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum melaksanakan kewajibannya, Bupati mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara.
- (6) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang izin untuk kegiatan usaha ketenagalistrikan dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajibannya.
- (8) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada pemegang izin untuk kegiatan usaha ketenagalistrikan yang terkena sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi pembekuan kegiatan sementara.
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 53

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 21 ayat (1), pasal 27 ayat (1), pasal 34 ayat (3), pasal 36 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1), dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 54

Semua Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri, izin usaha untuk ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, yang telah diberikan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Izin tersebut.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal, 4 Nopember 2013
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Cap/ttd
SYAMSUDDIN A. HAMID
Diundangkan di Pangkajene pada tanggal, 4 Nopember 2013
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2013 NOMOR ...
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional.
Tenaga listrik mempunyai peranan penting bagi daerah dalam menunjang pembangunan di segala bidang dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mengingat arti penting tenaga listrik tersebut, maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh daerah dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik, pemerintah daerah melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan usaha penyediaan tenaga listrik. Pemerintah daerah juga melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang pelaksanaannya dilakukan oleh BadanUsaha Milik Negara dan BadanUsaha Milik Daerah. Untukmeningkatkan kemampuan penyediaan tenaga listrik, pemerintah daerah serta dalamrangka keikutsertaan masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik, maka kepada badan usahaswasta,koperasi, dan swadaya masyarakat diberi kesempatan untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan berdasarkan izin usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dilakukan berdasarkan izin operasi yang dikeluarkan oleh bupati sesuai dengan kewenangannya.
Usaha jasa penunjang tenaga listrik berperan penting dalam menunjang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk mewujudkan penyediaan tenaga listrik yang andal, aman, dan ramah lingkungan. Untuk mewujudkan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang mampu memberikan pelayanan yang profesional, perlu dilakukan pengaturan terhadap usaha jasa penunjang tenaga listrik.
Usaha jasa penunjang tenaga listrik antara lain, konsultansi, pembangunan dan pemasangan, pemeriksaan dan pengujian, pengoperasian dan pemeliharaan instalasi tenaga listrik. Usaha jasa penunjang tenaga listrik harus dilakukan oleh badan usaha.
Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan mengenai Klasifikasi, Kualifikasi, dan sertifikasi, izin, pembinaan dan pengawasan usaha jasa penunjang tenaga listrik, serta sanksi administratif. Peraturan Daerah ini juga mengatur bahwa instalasi tenaga listrik dikerjakan oleh Tenaga Teknik yang memiliki kompetensi.
PENJELASAN
Pasal 2 :

Cukup jelasAyat (1)Yang dimaksuddengan 'asas defesiensi' adalah bahwaHuruf a Yang dimaksud dengan 'asas manfaat' adalah bahwa hasil pembangunan ketenagalistrikan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Huruf bpembangunan ketenagalistrikan harus dapat dilaksanakandengan biaya seminimal mungkin.Yang dimaksud dengan 'asas berkeadilan' adalah dengan hasil yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat## Huruf cHuruf d Yang dimaksud dengan 'asas bekelanjutan' adalah bahwa usaha penyediaan ketenagalistrik harus dikelola dengan baik agar dapat terus berlangsung secara berkelanjutan.Yang dimaksud dengan 'asas optimalisasi ekonomi' adalah bahwa penggunaan sumber daya energi untuk pembangkitan tenaga listrik harus dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan sumber energi.## Huruf eHuruf f## Huruf gYang dimaksud dengan 'asas kemandirian' adalah bahwa pembangunan ketenagalistrikan dilakukan dengan mengutamakan kemampuan Dalam Negeri.Yang dimaksud dengan 'asas persaingan yang sehat' adalah bahwa usaha ketenagalistrikan dilaksanakan denganmenerapkan prinsif-prinsif transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Huruf hHuruf iYang dimaksud dengan 'asas keamanan dan keselamatan' adalah penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harus memperhatikan keamanan instalasi, keselamatan manusia, dan lingkungan hidup di sekitar instalasi.Yang dimaksud dengan 'asas kelestarian fungsi lingkungan' adalah bahwa penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan lingkungan sekitar.Huruf jAyat (2) Cukup JelasYang dimaksud 'asas otonomi daerah' adalah Hak, wewenang, dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PENJELASAN
Pasal 3

:

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4

:

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5

:

Cukup Jelasayat (1) Contoh ; Minyak bumi jika baru digali (baru diproduksikan ke permukaan), gas bumi, batu bara, uranium (nuklir), tenaga air, biomassa, panas bumi, radiasi panas matahari ( solar ), tenaga angin, dan tenaga air laut dalam wujud aslinya disebut sebagai energi primer.Contoh ; Hasil olahan minyak bumi seperti bahan bakar minyak dan LPG, Air terjun, apabila sudah dipasang pembangkit tenaga listrik maka hasil olahannya, yaitu energi listrik, Matahari; apabila sudah dipasang photovoltaic maka hasil olahannya, yaitu energi listrik dan sebagainya.ayat (2)Ayat (4) Sumber energi baru dan terbarukan yang dimaksud adalah:antara lain : Pembanglit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), Pembanglit Listrik Tenaga Biomas (PLTBM), Pembanglit Listrik Tenaga Surya (PLTS), energi laut dan hidrogen.Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8

:

| | Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2)
PENJELASAN
Pasal 17 | Kualifikasi adalah menurut tingkat : |

|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------||
PENJELASAN
Pasal 32

:

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 33

:

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 34

:

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 35

:

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 36

:

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 37

:

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 38

:

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 39

:

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 40

:

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 41

:

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 42

:

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 43

:

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 44

:

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 45

:

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 46

:

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 47

:

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 48

:

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 49

:

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 50

:

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 51

:

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 52

:

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 53

:

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 54

:

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 55

:

Cukup JelasTAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2013 NOMOR 4