Unknown Unknown Nomor 1F3' Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 6 Tahun 2016
N/A
Pasal 1

Dularn Peruturun Bupati mi, yang dirnaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemcrintah Daerah adalah Pernerintah Kabupaten Buron.
3. Bupat: adalah Bupati Buton.
4. Wakil Bupati adalah \Vakil Bupati Buton.
5. R11tnn. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang sclanjutnya disebut DPRD adalan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
6. Sckrctaris Dacrab adalah 8ckrctaris Daerah Kabupaten Bu ton.
7. Inspcktorat adalah Inspektorat Kabupaten Buton.
8. Tnspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Buton.
9. Sekretariat adalah Sekretariat lnspektorat Kabupaten Buton.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Buton.
11. Inspektur Pcmbarn,u adalah Jnspektur Pc::111bar1Lu pada lnspektorat Kabupatcn Buton.
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Euton.
13. pemcriksaaan/ audit kcuangan di lingkungan Inspcktorat Kabupaten BuLOn. adalah Pungsional .Jabatan 13. Kelompok pelaksana
B.'\B lJ KEDUDUKAN
N/A
Pasal 2

- (1) lnspektorat rnerupakau un sur pengawas penelenggaraan pernerintahan daerah.
- (2) Inspektorat sebsgaimana dima.ksud pads ayat /1) dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertangg11.ng jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Dacrah.
BAB I - Pasa13
Pasal 4

- ( 1) Sckrctariat sebagairnana dimaksud dalam Pasal ::1 ayat (2) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah clan bertanggungjawab kepada lnspektur.
- (2) Inspektur Pembanrn Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, huruf d, dun huruf e, bcradu dibawah dan bertanggungjawab kepada fnspektur rnelalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dipimpin olch seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah da.n bertanggung jawab ke pada Sekretaris.
- (4) Kclornpok Jabatan fo'ungsional scbagaimana dimakeud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f. terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kclornpok .Iabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayar (4) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, bcrada dibawah dan bertauggung jawab kcpada lnspcktur.
- (6) Jurnlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja berdasarkan peraturan perundangundangan yang bertaku.
Bagian Kesaru lnspektur
BAB I - Pasa13
Pasal 5

- (JJ Inspektur mempunyai tugas membantu Hupa(.i membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (?.) lnspekmr dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnakaud pada ayat (:) mcnyclcnggarakan fuugsl:
- a. perumusan dan Penetapan xenstra lnspektorat mengacu pada Renstra, RPJM, RPJP sesuai Visi dan Misi Pemerintah Daerah;
- b. perurnusan kebijakan tcknis bidang 'pengawasan dan fasilitcei pengawaf'.'ln;
- c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kir.crja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas pcnugasan Bupati;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- r. pelaksanaan administrasi lnspektorat; dan
- g. pelaksanaan fungsi Jain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua Sckrctaria:
Pasa16
- (1) Sekretaris mempunyai tugas rnelaksanakan pengelolaan dan pernbinaan adrninistrasi umum, kcpegawaian, keuangan dan p&lt;&gt;,nyn:«nn::m program, rnenyia?ki,n bahan koordinasi pcngawasan scrta mcmbcrikan pela,Yanun udrninistrutif dun fungsional kepada sernuan unsur di tmgkungan fnspektorat.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1.) menyelenggara.kan fungsi:
- a. penyusunan program keria Inspektorat:
- b. pengelolaan dan pernbinaan adrnmistr-asi rrrrnrm,
kepegawaian dan keuangan;
- c. pemberian dukungan administratif bagi unit organisasi di lingkt mgan tnspekrorat;
- d. pcngoordinaeian pclakeanaan tugas unit o-ganisaei di lingkungan lnspektorat; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB I - Pasa13
Pasal 7

- (1) Kcpala Sub Bagian Urnum, Kepegawaian, dan Keuangan mcmpunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayar:an administrasi umum , kP.pP.enwaian, dan keuangan di li.ngkungan Inspcktorat.
- (2) KepaJa sue Bagian urnum, Kepegawaian, dan Keuangan dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan fasilit.asi penyusunan rancangan produk hukum Inspektorat;
- b. pelaksanaan penyusunau reucaua kegiatan sub bagian umurn, kepegawaian dan keuangan Inspektorat;
- c. pelaksanaan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, kearsipan, pengelolaan rurnah tangga, pengclolaan perpustakaan, pe.n~rimaan ramu dan protokoler;
- d. pelaksanaan pengelolaan adminisrrast kepegawaian, pendidikan dar pelatihan di lingkungan Tnspektorat;
- e. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Inspektorat;
- f. pelalcsancan analisis keburuhan dan pengadaan barang;
- g. penyiapan bahan kuun.li.nasi kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/ sarans kerja serta inventaris, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan barang Inspektcrat; dan
- h. pelaksariaan tugas lain yime diberikan oleh Sekretaris te rkait dcngan tugae dan fungeinya.
- pengawasan. ( 1) Kepa In 811 h Bagia n Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mcmpunyai tugas mcnyiapkan bahan pcnyusunan dan pengendaJian rencana/ program kerja pengawasan, menyiapkan bahan penyusunan, menghirnpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan rnelakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun Iaporan kegiatan
- (2) Kepala Sub Bagian Percncanaan, Evaluasi, dan Pelaporan daJam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1), menvelenggarakan fungsi:
- a. pcnyiapan bahan penyusunan renoana strntt,gis In spektora t;
- b. pengoordinasian dan fasilitasi penyiapan rencana dan program kerja pengawasan Inspektorat;
- c. penyusunan anggaran inspektorat;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT);
- e. penginventarlsasiau tindak lanjut hasil kcgiatan pengawasan;
- r. pelaksanaan evaluasi hasil kegiatan pcngawasan;
- .e?:· pcnyusunan laporan hasil kegiatan pengawasan;
- h. pengadmlrrist ras.ian laporan hasil kegiatan pengawasan: dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekrctaris terkait dengan :ugas dan Iungsinya.
Bagian Ketiga lnspektur Pernbantu
BAB I - Pasa13
Pasal 9

- (1) lnspekrur Pembantu mernpunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pclaksanaan urusan pernerintahan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah serta kasris pengaduan di wilayah kerjanya.
2. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: tugas melaksanakan calam Pembant:u (2) Inspektur
3. a, pcrurrrusan dan pcnguaulan program pcngawasan di wilayah kerjanya;
- b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan pengawasan terhadap penelenggaraan urusan pernerinrahan daerah dan tugas pembantuan;
- cl. perneriksaan, pcnguautan, pengujian dan periilaian rugas pengawasan di wilayah kcrjanya;
7. penyelesaian tindak lanjut hasil ternuan pengawasan internal dan eksternal: dan pengendalian dan pemancauan e. pelaksanaan
- I. pclaksanaan tugas lain yang dibcrikan olch Inapektur terkait dcngan rugas dan rungsinya.
Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional
- (1) Di lingkungan lnspcktorat dibeutuk Kelompok .Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perur.dang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional rnempunyai tugas melaksanakan scbagian rugas Pemerintah Daerah dibidang pcngawasan acauai dengo.n keahlicn don keburuban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 11

Setiap unsur di lingkungan lnspektorat dalam melaksanakan tuzas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, intcg,·asi, dan siT'.kronisasi bai.k dalam lingkimg:rn Dinas Kesehatan sendiri, maupun dalarn hubungun urrtar Dinas Kesenatan dengan perangkat daeran dan/atau Iernbaga Iain yang terkait.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 12

- f lJ Sctiap pimpman unit orgar.isasi bcrtanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan membcrikan pcngarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang tclah ditetapkan.
- (2J Pengarahan dan perunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) harus diikuti dun dipatuhi oleh bawohnn secure
- bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 13

Oalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit orgnnisasi harus melakukan pembinaan dan pcngawasan terhadap unit organisasi dfoawahnya.
Pasat 14
Atas dasar pertirnbangan daya guna dan hasil guna, setiap pejabat di lingkungan Inspektorat dapat mendelega.sikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketcnruan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - ESELON, PE'.llGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 16

- (1) Inspektur, Sekrctaris, lnspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian, 'dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupaii.
- (2) Pengangkatan dari pemberhentian aebagaimana dimaksud paua ayat (1) berpedoman pada keteruuan peraturan perundang-undangan.
BAB Vll - PEMDIAYAAN
Pasal 17

- ( l} segata biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan lnspcktorat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dcngan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dirnaksud dalarn ayat (1), fnspektorat dapat diberikan bantuan pernbiayaan scesueu keteutuau peraruran perundaugundangan yang berlaku.
BAB VI
Pasal 18

.Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dcngan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pelaksanaan tugas pokok dan fungal sebagairnana diatur dalaiu Pcraturan Bupati ini dilaksanakan mulai tahun 2017.
BAB VI
Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 46 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Jnspektorat Kabup,:iten Bi.rtori, dicabur dan dinyatakan tidak bertaku.
BAB VI
Pasal 21

Peratura.n Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diudangkan.
pengundanga.n Peraturan Bupari ini dengan penempatannya dalam Berita Doerah Kabupatcn 13uton. memerintahkan mengetahuinya, orang setiap Agar
| PARAF | PARAF |
|-------------------|---------|
| ~Qi:,&, | j - |
| ~ '2., | |
| lMOe'i<.-1:u(" | |
| \t~. ~CA:' | °* |
| ~'*'°1 · ().;~!') | f |
Diteto.pkan di Pas a rw aj o pada tanggal f3 Oktobe'.2016
BAB VI
Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 46 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Togas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Buron, clicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI
Pasal 21

Pcraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diudangkan.
Agar setiap orang mengctahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Bcrita Dacrah Kabupatcn Buton.
| PARAF | PARAF |
| ().<;, ?, | |
| I t'l,\'t'..~ (' | |
| \':°000<3 • ~ | ~ |
| \C"o'o~ . OtQ Q.j | f |
SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN
Cap/TTD
BUPATI BUTON,
Ditetapkan di P a s a r w a j o pada tanggal fj Oktober 2016
Pembina UtamaMuda, IV/c
Nip. 19580101 1Q890:\ 1 012
BERITA DAERAH KADUPAT(];N DUTON TA!IUN 2016 NOMOR J.J.&lt;? ...
i
Pasarwajo
Cf:TW:\l...
'2016
Diur.dangkan
pada tanggal
Plt, SEKRETA}
$ DAERAH KABUPATEN
,
N/A
Pasal 1

- 9Ketentuan dalam Pasal f 6 Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kapitalisasi Barang M � Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa l Tenggara diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
f.
f
f.
1
Bagian Ketiga Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap
I
- ' ! Pasal 6 ( 1) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah l pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset I . tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan i . restorasi.
I
l
i
r
I
i
i
!
i
i
!
)
f
- (2) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap meliputi :
- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Pengeluaran untuk pemeliharaan gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah); dan
- c. Pengeluaran untuk pemeliharaan jalan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- (4) Untuk belanja peralatan kesehatan dan peralatan belajar mengajar masuk pada belanja modal.
KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
| NO. | PENGOLAH | _ PARAF |
|-------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Kepala Sub Bidang Penaamanan | v,,v, |
| 2 | Kepala Bidang Aset | "' � |
| 3 | Sekretaris BKD | � / |
| 4 | Kepala Bagian Hukum dan Perundanz-undanzan | f ' , |
| 5 | KepalaBKD | |
| 6 | Inspektur | � l |
| 7 | Asisten Bidang Administrasi Umum | o/ ,,,, |
| 8 | Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra | |
| 9 | Sekretaris Daerah | � ' I/ |
| 10 | Wakil Bupati Minahasa Tenggara | '- |
| 11 | Bupati Minahasa Tenggara | DH. Mohon untuk ditanda tanzani |
Diundangkan di Ratahan
Pada tanggal '; Janv«i
201 7
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN 'f,r.NAHASATENGGARA,
�
/
FARRY FREYKE LIWE
BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR .. ). � .
--
-