Unknown Unknown Nomor 2 Tahun 2014
Tentang PENANAMAN MODAL
Berlaku: 6 Juni 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
PENANAMAN MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,
- a. bahwa dalam upaya mempercepat pertumbuhan pembangunan ekonomi Provinsi Sumatera Barat, diperlukan penambahan penanaman modal yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, guna mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil yang berkelanjutan:
- b. bahwa untuk mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing, perlu diciptakan suatu iklim penanaman modal yang lebih kondusif dan promotif di wilayah Provinsi Sumatera Barat:
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum kepada penanam modal di Provinsi Sumatera Barat, maka diperlukan pengaturan tentang Penanaman Modal,
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf Cc, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal,
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra 1 Sumatera
Tingkat Barat, Jambi dan Riau sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646):
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844): 2
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), 3.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846), 4.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038): 5.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585): 6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 7.
s)
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861), 8
- Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, 9
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal,
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal,
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal:
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik:
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota:
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal:
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun
Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
- Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. 9
- 10.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
12. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
13. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
14. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
15. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
16. Promosi adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial yang dilaksanakan di dalam maupun di luar negeri.
17. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang
Ld)
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria usaha kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yag meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
21. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
22. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
23. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, pemberian insentif dan kemudahan serta informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah arahan kebijakan dan Strategi pemanfaatan ruang wilayah Provinsi.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten/Kota adalah rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.
26. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip,
adalah izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
27. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh lahan yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan lahan tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
28. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, dan/atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.
29. Izin Gangguan, yang selanjutnya disebut HO adalah izin kegiatan usaha kepada orang pribadi/badan dilokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, ketentraman dan ketertiban umum tidak termasuk kegiatan/tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Daerah.
30. Izin Usaha adalah izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
31. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal.
32. Lokasi usaha adalah tempat berusaha terhadap tanah yang belum ataupun yang telah bersertifikat.
33. Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
34. Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
35. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara
minimal.
Bagian Kedua
Asas
Pasal 2
Penanaman modal di daerah diselenggarakan berdasarkan asas:
- a. kepastian hukum,
- b. keterbukaan:
3. . akuntabilitas:
4. . perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal: d.
5. kebersamaan: e.
6. efisiensi berkeadilan, f£
- g. berkelanjutan,
8. berwawasan lingkungan: h.
9. 1.
10. kemandirian,
11. kenyamanan dan keamanan berusaha: dan j.
12. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah dan nasional. k.
Bagian Ketiga
Tujuan dan Sasaran
Pasal 3
Penyelenggaraan penanaman modal, bertujuan:
- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah:
- b. menciptakan lapangan kerja di daerah:
3. Cc. meningkatkan kemampuan daya saing daerah:
4. . mengembangkan kemitraan dan kerjasama di antara pelaku usaha: d.
5. . meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan: e.
6. optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan melindungi f keberlangsungan sumber daya alam dan lingkungan:
- g. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan:
2. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan h. menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dan
3. meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 1.
Pasal 4
Sasaran penanaman modal:
- a. terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif:
- b. meningkatnya sarana dan prasarana pendukung penanaman modal:
3. Cc. meningkatnya kemampuan sumber daya manusia,
4. d.. meningkatnya jumlah penanam modal:
5. . e. meningkatnya realisasi penanaman modal, dan
6. meningkatnya potensi peluang penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. f
Bagian Keempat
Ruang Lingkup
Pasal 5
Ruang lingkup penyelenggaraan penanaman modal, meliputi:
- a. perencanaan penanaman modal,
- b. promosi penanaman modal:
- C. bidang usaha dan pengembangan,
4. hak, kewajiban dan tanggungjawab: d.
5. -pelayanan perizinan dan nonperizinan dibidang penanaman modal: e.
6. insentif dan kemudahan penanaman modal: f
7. kerjasama dan koordinasi: 8
8. peran serta masyarakat, dan h.
9. pembinaan, pengawasan dan pengendalian. L
BAB II - KEWENANGAN
Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal, meliputi:
- a. menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah provinsi dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah provinsi, berkoordinasi dengan Pemerintah:
2. merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala provinsi terhadap penyelenggaraan kebijakan dan b. perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah:
3. mengkoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah provinsi di bidang penanaman modal meliputi:
1. penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup,
2. penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan:
3. penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi dalam skala provinsi:
4. penyusunan peta investasi daerah dan potensi sumberdaya daerah terdiri dari sumberdaya alam, kelembagaan dan sumberdaya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar berdasarkan masukan dari daerah kabupaten/kota: dan
5. usulan dan pemberian fasilitas penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan provinsi.
9. mendorong, melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi d. kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat provinsi:
10. mendorong, melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi e. kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat provinsi,
11. mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan £ pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di
tingkat provinsi,
8
- mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah Provinsi baik di dalam negeri maupun ke luar negeri yang melibatkan lebih dari satu kabupaten/kota,
- mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi h. promosi skala Provinsi:
- mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang bersifat lintas kabupaten/kota berdasarkan pedoman tata cara dan i. pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh pemerintah,
- pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan nonperizinan yang menjadi kewenangan provinsi: j
- melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan provinsi, k.
- pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi, 1
- mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di provinsi: m.
- melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan berkoordinasi dengan Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten/Kota: n.
- mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala provinsi, 0
- membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota: p
- mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala provinsi: 9
- memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah: r.
- membina dan mengawasi pelaksanaan instansi penanaman modal s.
kabupaten/kota di bidang sistem informasi penanaman modal:
- t. 'mmengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala provinsi kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha, dan
2. Uu. mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala provinsi.
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan Rencana Strategis Daerah dalam pengembangan penanaman modal.
- (2) Rencana Umum Penanaman Modal dan Rencana Strategis Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan penanaman modal partisipatif.
Bagian Kedua
Data dan Informasi Penanaman Modal
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun data dan informasi penanaman modal daerah serta sarana prasarana pendukung untuk pengembangan penanaman modal di daerah, yang meliputi :
- a. sumberdaya alam:
- b. sarana dan prasarana pendukung,
- c. kelembagaan:
- d. sumberdaya manusia,
- e. Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi: dan
- f. usaha besar.
- (2) Penyusunan data dan informasi penanaman modal daerah serta sarana prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal di bidang penanaman modal.
Bagian Ketiga
Promosi Penanaman Modal
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan promosi penanaman modal melalui sistem pemasaran dan komunikasi kepada penanam modal potensial di dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
- a. bimbingan dan konsultasi:
- b. analisis minat penanaman modal:
5. Cc. pameran,
- d. temu usaha,
- e. seminar investasi:
- f. fasilitasi misi investasi, dan
- g. penyebarluasan informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik.
- (3) Dalam penyelenggaraan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana.
- (4) Penyelenggaraan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikoordinasikan oleh Badan.
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 10

- (1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diselenggarakan dengan memperhatikan pengembangan peluang potensi daerah dan perkembangan ekonomi Daerah, Nasional dan Internasional.
- (2) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara mandiri dan/atau bersama-sama dengan pemerintah, Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota dan lembaga non pemerintah.
BAB IV - BIDANG USAHA DAN PENGEMBANGAN
Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi usaha untuk memenuhi kebutuhan penanaman modal, berpedoman kepada RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota.
- (2) Penanam modal yang melakukan penanaman modal dapat mengajukan permohonan hak atas tanah atau perubahan status hak atas tanah yang digunakan untuk lokasi usaha sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
Bagian Kedua
Bidang Usaha
BAB IV - BIDANG USAHA DAN PENGEMBANGAN
Pasal 12

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah, sesuai dengan kriteria dan persyaratan bidang usaha serta prioritas dan kepentingan daerah.
- (3) Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal ditetapkan
berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.
- (4) Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan dengan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumberdaya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, peningkatan partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah.
2. (S5) Penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal harus memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
Bagian Ketiga
Pengembangan
BAB IV - BIDANG USAHA DAN PENGEMBANGAN
Pasal 13

- (1) Perusahaan penanaman modal dapat melakukan pengembangan usaha di bidang-bidang usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perluasan usaha atau penambahan bidang usaha.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi serta Badan Usaha Milik Daerah melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta sosialisasi ketentuan penanaman modal dan penyebaran informasi seluas-luasnya.
BAB V - HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 14

Setiap penanam modal berhak mendapatkan:
- a. kejelasan prosedur penanaman modal:
BAB VI - PELAKSANAAN
Pasal 19

- (1) Penanaman modal di daerah, meliputi:
- a. penanaman modal dalam negeri: dan
- b. penanaman modal asing.
- (2) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanaman modal asing dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Penanam modal yang berkantor pusat di luar wilayah daerah dapat membuka kantor cabang/kantor perwakilan di ibukota provinsi dan/atau ibukota kabupaten/kota.
- (5) Dalam hal penanam modal tidak dapat membuka kantor cabang/kantor perwakilan maka penanam modal wajib menunjuk penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek yang berfungsi sebagai wakil perusahaan terkait dengan pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
BAB VI - PELAKSANAAN
Pasal 20

Penanam modal dalam negeri wajib melaksanakan ketentuan dan persyaratan bidang usahanya yang ditetapkan oleh instansi teknis yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan.
BAB VI - PELAKSANAAN
Pasal 21

- (1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) wajib memiliki :
- a. izin prinsip:
- b. izin lokasi:
- c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB),
- d. izin gangguan (Hinderordonnantie/HO), dan
- e. izin usaha.
- (2) Pemerintah Daerah menerbitkan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB VI - PELAKSANAAN
Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal, meliputi:
- a. perizinan dan nonperizinan penanaman modal:
- b. pelayanan insentif dan kemudahan, dan
4. Cc. pengaduan masyarakat.
- (2) Pelayanan Terpadu Satu Pintu bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan.
Bagian Kedua
Insentif dan Kemudahan
BAB VI - PELAKSANAAN
Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada penanam modal untuk mendorong peningkatan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan daerah, yang dilakukan berdasarkan prinsip :
- a. kepastian hukum,
- b. kesetaraan,
- C. transparansi:
- d. akuntabilitas: dan
- e. efektif dan efisien.
- (2) Pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat:
- b. menyerap banyak tenaga kerja daerah:
- . menggunakan sebagian besar sumberdaya dan bahan baku lokal:
- . memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik: d.
- . memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional e. bruto,
- berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, f.
- termasuk memiliki skala prioritas tinggi, 8
- termasuk pembangunan infrastruktur: h.
- melakukan alih teknologi: 1.
- melakukan industri pionir: j.
- berlokasi di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan perkotaan, k.
- melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi, 1
- . bekerjasama dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau Koperasi: m. dan/atau
- industri yang menggunakan barang modal dan mesin atau peralatan n. yang diproduksi di dalam negeri dan pelaku Usaha Kecil dan Menengah.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
- a. pemberian penghargaan,
- b. pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah:
- pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah: C.
- pemberian dana stimulan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, dan/atau
- pemberian bantuan modal untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan e. Koperasi.
- (4) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi penanaman modal:
- b. penyediaan sarana dan prasarana,
- Cc. penyediaan lahan atau lokasi,
- d. pemberian bantuan teknis: dan/atau
- e. pencepatan pemberian perizinan penanaman modal.
- (5)Ketentuan mengenai tata cara, dasar penilaian, jenis usaha, dan
pembinaan serta pengawasan pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Ketenagakerjaan
BAB VI - PELAKSANAAN
Pasal 24

- (1) Penanam modal harus memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan mengutamakan tenaga kerja di daerah.
- (2) Penanam modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
3. (3 Penanam modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pelatihan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penanam modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing, wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Kerjasama dan Koordinasi
BAB VI - PELAKSANAAN
Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak swasta dalam rangka percepatan penanaman modal atas dasar prinsip kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan potensi daerah dan berbagai arah kebijakan pembangunan di daerah.
BAB VI - PELAKSANAAN
Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan koordinasi kebijakan penanaman modal, meliputi :
- a. perencanaan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah:
- b. pelayanan dan fasilitasi penanaman modal daerah:
- Cc. promosi penanaman modal, dan
- d. pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Koordinasi penanaman modal di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan.
BAB VII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 27

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, penolakan tentang rencana penanaman modal, dan/atau
- b. penyampaian informasi tentang potensi daerah.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:
- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup:
- b. menumbuhkembangkan potensi kemampuan masyarakat dalam menjalin kemitraan dengan penanam modal:
8. Cc. mencegah pelanggaran dan dampak negatif sebagai akibat penanaman modal:
- d. menumbuhkan keserasian dan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal: dan
- e. menciptakan keamanan sosial dengan prinsip saling menguntungkan antara masyarakat dengan penanam modal.
BAB VIII - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 28

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penanaman modal di daerah dan kabupaten/kota.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. inventarisasi data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi penanam modal:
- b. bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi penanam modal,
4. Cc. melakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dan melakukan tindak lanjut atas penyimpangan yang dilakukan oleh penanam modal: dan
- d. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Badan.
BAB VIII - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 29

Sasaran pengendalian penanaman modal adalah tercapainya kelancaran pelaksanaan penanaman modal, serta tersedianya data perkembangan penanaman modal daerah, yang meliputi :
- a. jenis bidang usaha,
- b. penanam modal:
- c. bentuk badan usaha:
- d. perizinan:
- e. jangka waktu penanaman modal:
- f. hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal:
- g. lokasi penanaman modal: dan
- h. evaluasi pelayanan terpadu satu pintu.
BAB VIII - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 30

Data hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian, harus dijadikan rujukan untuk penyusunan rancangan kebijakan pengembangan penanaman modal.
BAB IX - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadi sengketa antara penanam modal dengan masyarakat yang berada di lokasi penanaman modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa melalui musyawarah dan mufakat pada tingkat daerah maupun pusat.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrase.
- (4) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan.
BAB X - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 32

- (1) Setiap penanam modal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis,
- b. pembatasan kegiatan usaha,
4. Cc. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal: dan/atau
- d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.
Diundangkan di Padang
Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 Juni 2014
GUBERNUR SUMATERA BARAT,
Tail
pada tanggal 6 Juni 2014
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014
NOMOR 2
Ditengah persaingan antar daerah dan global, maka Sumatera Barat perlu segera mengambil langkah dan kebijakan yang dapat mendorong dan meningkatkan penanaman modal di daerah.
Peraturan Daerah ini mencakup semua kegiatan investasi yang menjadi wewenang daerah dan wewenang yang diterima dari pelimpahan oleh pemerintah pusat. Peraturan daerah ini memberikan kepastian hukum, serta memuat asas-asas dan jaminan terhadap pelaksanaan dan perlindungan bagi kenyamanan investasi di daerah. Peraturan daerah ini memberikan perlindungan yang seimbang bagi penanaman modal dengan adanya hak dan kewajiban penanaman modal serta juga memberikan hak dan kewajiban bagi pemerintah daerah. Untuk menarik penanam modal menanamkan modalnya di daerah, pemerintah daerah memberikan berbagai kemudahan pelayanan dan perizinan penanaman modal sesuai dengan prinsip efektivitas dan efisiensi.
Permasalahan pokok yang sering menjadi keluhan penanaman modal adalah kurang adanya kepastian hukum dalam penanaman modal. Oleh sebab itu Peraturan Daerah ini menekankan perlunya kepastian hukum baik dalam jaminan pelaksanaan dan kenyamanan penanaman modal ataupun kepastian hukum dalam pelayanan dan perizinan, baik dari segi waktu ataupun biaya perizinan dalam penanaman modal.
Lemahnya koordinasi antara instansi pemerintah daerah dalam penanaman modal diupayakan langkah perbaikan melalui adanya koordinasi, baik dalam kebijakan penanaman modal ataupun pemberian pelayanan. Koordinasi dan kerjasama dapat dilakukan baik antar instansi pemerintahan daerah, antar pemerintahan daerah ataupun dengan pemerintah pusat ataupun dengan luar negeri atau dengan dunia usaha.
Aktivitas penanaman modal dapat melahirkan sengketa, baik secara keperdataan, administratif bahkan kepidanaan, sehingga menjadi faktor yang tidak kondusif bagi penanaman modal. Peraturan daerah ini mengupayakan adanya penyelesaian yang lebih bersifat kekeluargaan dan penyelesaian secara damai (win-win solution) dengan semaksimal mungkin menghindari penyelesaian melalui pengadilan. Untuk itu pemerintah daerah harus menjadi fasilitator dalam upaya-upaya penyelesaian secara kekeluargaan tersebut.
Perekonomian dunia yang ditandai dengan globalisasi ekonomi, menimbulkan kompetisi yang ketat antar negara, sesuai dengan kesepakatan internasional yang tertuang dalam perjanjian World Trade Organization (WTO). Oleh sebab itu Peraturan Daerah ini sudah mengakomodasi berbagai prinsip WTO, sehingga daerah yang juga dibebani kewajiban internasional tidak melanggar kesepakatan internasional yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Walaupun demikian pelaksanaannya juga tetap memperhatikan kepentingan daerah.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1

Cukup jelas.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2

Huruf a
Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum' adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan' adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas' adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari
penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal' adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan perundangundangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan' adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan' adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan' adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.
Huruf h
Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan' adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
Huruf ii
Yang dimaksud dengan "asas kemandirian' adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
Hurufj
Yang dimaksud dengan "asas kenyamanan dan keamanan berusaha' adalah asas yang berupaya memberikan kenyamanan dan keamanan bagi investor didalam berusaha.
Huruf k
Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah dan nasional' adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi daerah antar wilayah di daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Huruf a
Yang dimaksud dengan 'meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah' adalah untuk pengembangan ekonomi yang bersifat strategis untuk menjaga keseimbangan dan kemajuan daerah.
Huruf b
Yang dimaksud dengan 'menciptakan lapangan kerja di daerah' adalah keharusan penanam modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan mengutamakan tenaga kerja lokal, sesuai kompetensi dan kebutuhan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan 'meningkatkan kemampuan daya saing daerah' adalah upaya untuk mendorong perekonomian daerah menuju perekonomian nasional maupun perekonomian global, serta untuk mengantisipasi berbagai konsekuensi yang harus dihadapi terkait dengan kerjasama internasional, baik secara bilateral, regional maupun multilateral (World Trade Organization/WTO).
Huruf d
Yang dimaksud dengan 'mengembangkan kemitraan dan kerjasama di antara pelaku usaha' adalah mengembangkan kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
Huruf e
Yang dimaksud dengan 'meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan' yaitu kebijakan yang terkait secara langsung dengan konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan, seperti kewajiban penanam modal untuk melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (corporate social responsibility/CSR), menanggung dan menyelesaikan kewajiban dan kerugian dalam hal penghentian usaha secara sepihak, menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, dan mencegah praktik monopoli.
Huruf f
Yang dimaksud dengan 'optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan melindungi keberlangsungan sumber daya alam dan lingkungan' adalah pemanfaatan sumberdaya alam dengan tetap melindungi keberlangsungan sumberdaya alam serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Huruf g
Yang dimaksud dengan 'mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan' adalah Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya kemitraan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam berbagai bidang usaha, antara lain peningkatan daya saing, pengembangan inovasi, perluasan pasar, dan penyebaran informasi.
Huruf h
Yang dimaksud dengan 'mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri' adalah mempercepat pembangunan ekonomi daerah dan nasional, serta mewujudkan
kedaulatan politik dan ekonomi untuk mengolah potensi daerah menjadi kekuatan ekonomi riil, dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
Hurufi
Yang dimaksud dengan 'meningkatkan kesejahteraan masyarakat' adalah tujuan yang tercermin dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Huruf a
Yang dimaksud dengan 'terciptanya iklim investasi yang kondusif' adalah memperkuat kelembagaan pelayanan investasi, penyusunan regulasi dan kebijakan penanam modal di daerah, percepatan pendirian perusahaan dan perizinan, meningkatkan ekspor dan investasi, pelayanan informasi dan perizinan investasi secara online, serta sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan 'meningkatnya sarana dan prasarana pendukung penanaman modal' adalah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai seperti jaringan transportasi, jaringan dan akses informasi, lahan dan infrastruktur.
Huruf c
Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dilaksanakan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, serta program magang pada perusahaan besar.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Peluang penanaman modal dengan memberikan kesempatan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi sesuai daftar bidang usaha tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Cukup jelas
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Ketentuan ini merupakan aktualisasi dari kewenangan Provinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Cukup jelas
Rencana Umum Penanaman Modal dan Rencana Strategis Penanaman Modal merupakan subordinasi dari dokumen perencanaan makro yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan dokumen perencanaan lainnya.
Yang dimaksud dengan Perencanaan Penanaman Modal Partisipatif adalah proses penyusunan kerangka kebijakan penanaman modal melalui metoda dan pendekatan sistematis dan terarah serta bertitik tolak dari aspirasi Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan (stakeholders), yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi daerah.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Yang dimaksud dengan data dan informasi penanaman modal adalah data dan informasi yang berhubungan dengan
perencanaan, promosi, pelayanan dan pengendalian serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berupa data dan informasi statistik, images dan spasial.
Cukup jelas
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Cukup jelas
Cukup jelas
Penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka promosi penanaman modal seperti gedung pusat pertemuan dan pameran (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition/MICE).
Cukupjelas
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Cukup jelas
Lembaga Non Pemerintah seperti KADIN, Asosiasi Pengusaha dan Asosiasi Profesi Lainnya.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Cukup jelas
Yang dimaksud 'Hak-hak atas tanah' adalah wewenang yang diberikan oleh pemerintah untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan 'kepastian hak' adalah jaminan Pemerintah Daerah bagi penanam modal untuk memperoleh hak, sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan. Yang dimaksud dengan 'kepastian hukum' adalah jaminan Pemerintah Daerah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal. Yang dimaksud dengan 'kepastian perlindungan' adalah jaminan Pemerintah Daerah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Huruf a
Prinsip tata kelola perusahaan yang baik merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah fvalue added) untuk semua stakeholder dengan penekanan pada pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial perusahaan' adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang
serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat lokal/setempat. Setiap perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan ini mengacu pada ISO 26000 dan mengikuti ketentuan peraturan perundangundang.
Huruf c
Menjaga kelestarian lingkungan hidup bertujuan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penanaman modal.
Huruf d
Yang dimaksud dengan hukum adat adalah aturan yang tertulis dan tidak tertulis yang berlaku di Suatu Wilayah berdasarkan ciri khas dan kekhususan.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan adanya gesekan akibat adanya kegiatan penanaman modal, penanam modal wajib menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan penanaman modal.
Huruf e
Laporan kegiatan penanam modal memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal, dan disampaikan secara berkala kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Badan.
Huruf f
Tenaga kerja yang harus diserap oleh penanam modal berkaitan dengan jenis keahlian yang dimungkinkan untuk dilaksanakan oleh tenaga kerja lokal, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
Huruf g
Cukupjelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan praktek monopoli adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penanaman modal.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Cukup jelas
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Cukup jelas
Badan usaha yang berbentuk badan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT), dan koperasi. Badan usaha yang tidak berbadan hukum berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) dan Firma (Fa).
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukupjelas
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Cukup jelas
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Cukup jelas
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Huruf a
Yang dimaksud dengan perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Cukup jelas
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Cukupjelas
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukupjelas
Huruf g
Penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal yang mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi, memperkuat struktur industri nasional, memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar internasional, dan memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanarnan modal strategis di bidang pangan, infrastruktur, dan energi.
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Hurufj
Yang dimaksud dengan 'industri pionir' adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
Huruf k
Cukup jelas
Huruf 1
Cukup jelas
Huruf m
Cukup jelas
Huruf n
Cukup jelas
Huruf a
Penghargaan diberikan kepada penanam modal yang memenuhi kriteria tertentu.
Huruf b
Cukupjelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Pemberian bantuan modal dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bermitra dengan Usaha Besar.
Cukup jelas
Cukup jelas
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Ketentuan ini dimaksudkan agar penanaman modal di daerah secara nyata menyerap tenaga kerja daerah.
Cukup jelas
Cukup jelas
Hal ini dimaksudkan agar terjadi pengalihan penguasaan teknologi (transfer of technology) dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja daerah.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Cukup jelas
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Cukup jelas
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Cukup jelas
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Cukup jelas
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Cukup jelas
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Cukup jelas
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Cukup jelas
Cukup jelas
Yang dimaksud dengan 'penyelesaian sengketa melalui arbitrase' adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan, yang didasarkan pada kesepakatan tertulis oleh para pihak yang