PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 46.A Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 9 Desember 2016
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu
Pasal 52

- (1) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Karossa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf p angka 5, merupakan UPTD Dinas Kehutanan, dipimpin oleh seorangKepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawabkepada Kepala Dinas Kehutanan.
- (2) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Karossa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan pengaturan dan koordinasi pengelolaan hutan diwilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam, dan pengembangan HutanHak/Hutan Rakyat;
- b. menyelenggarakan perumusan dan penjabaran teknis kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota dibidang kehutanan untuk diimplementasikan diwilayahnya sesuai peraturan perundangundangan;
- c. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan hutan di dalam kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian;
- d. menyelenggarakan pembinaan pengembangan Hutan Hak/Hutan Rakyat;
- e. menyelenggarakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan diwilayahnya;
- f. menyelenggarakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan yang ada diwilayahnya;
- g. menyelenggarakan pengembangan investasi, kerjasama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan diwilayahnya;
- h. melaksanakan kebijakan nasional dan daerah dalam pengelolaan hutan;
- i. menyelenggarakan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayahnya dan sekitar kawasan hutan;
- j. menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan diwilayahnya;
- k. memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pengurusan hutan diwilayahnya; dan
- l. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait baik pemerintah maupun swasta untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya.
- (3) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Karossa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan tata hutan, pengelolaan, penetapan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, koordinasi dan penilaian penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, serta Pembinaan Pengembangan Hutan Rakyat;
- b. penyelenggaraan rehabilitasi, reklamasi, perlindungan dan konservasi sumberdaya alam;
- c. penyelenggaraan pengembangan investasi, kerjasama, dan kemitraaan;
- d. penyelenggaraan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan teknis;
- f. penyelenggaraan penjabaran kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten/kota dibidang kehutanan untuk diimplementasikan;
- g. penyelenggaraan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, serta Pembinaan Pengembangan Hutan Hak/Hutan Rakyat; dan
- h. penyelenggaraan upaya-upaya membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan secara mandiri.
- (4) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Karossa, terdiri atas :
- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- c. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengkajian, konsultasi dan koordinasi dalam rangka menyusun bahan dan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
- b. melaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, dokumentasi, kearsipan dan kepustakaan;
- c. melaksanakan tugas-tugas kehumasan, pengembangan sistem informasi dan komunikasi;
- d. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan, pengendalian dan pengembangan pegawai;
- e. melaksanakan pengumpulan bahan dan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran;
- f. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan menyelenggarakan pengelolaan keuangan;
- g. melaksanakan pengumpulan bahan, koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya dari pimpinan.
- (6) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi hutan, pembagian blok dan petak, tata batas wilayah, dan pemetaan wilayah kerja;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek;
- c. melaksanakanpembinaan, pengawasan, dan pengendalian pemegang ijin pemanfaatan hutan, ijin pemanfaatan kayu (IPK), ijin koridor dan pemanfaatan wilayah tertentu, pinjam pakai dan/atau tukar menukar kawasan hutan;
- d. melaksanakan pemeliharaan blok, petak, tata batas, dan pengembangan sistem informasi tata hutan di KPH;
- e. menyusun dan menetapkan SOP Penataan Hutan HPH dan SOP Pemanfaatan Wilayah tertentu;
- f. memfasilitasi pendampingan investasidan kemitraaan dalam pengembangan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan bukan kayu di wilayah unit KPH;
- g. melaksanakan promosi pengembangan hasil hutan bukan kayu di wilayah KPH;
- h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, dan peredaran hasil hutan diwilayahnya;
- i. menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan;
- j. melaksanakan pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pengelolaan KPH;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penataan hutan KPH;
- m. melaksanakan pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu untuk masyarakat/koperasi/usaha kecil di wilayah KPH;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (7) Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan di wilayah unit KPH;
- b. melaksanakan pengamanan hutan dan penegakan hukum bidang kehutanan;
- c. melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah unit KPH;
- d. memfasilitasi pembentukan forum kolaboratif dalam perlindungan hutan di wilayah KPH;
- e. melaksanakan pelatihan, pendidikan, sosialisasi dan penyuluhan kegiatan perlindungan hutan, pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH;
- f. menyiapkan sistem informasi Dalkarhutla di wilayah unit KPH;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dalkarhutda di wilayah unit KPH;
- h. melaksanakan identifikasi dan analisis areal dan pihak-pihak terkait ekosistem esensial di wilayah KPH;
- i. melaksanakan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam diwilayahnya;
- j. melaksanakan pemberdayaan masyarakat penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam diwilayahnya;
- k. melaksanakan penyuluhan kehutanan kepada pihak-pihak terkait;
- l. melaksanakan identifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat desa di dalam dan di sekitar wilayah KPH;
- m. melaksanakan fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan Pada wilayah KPH;
- n. memfasilitasi pembentukan Kelompok Tani Hutan dan kelembagaan usaha masyarakat di sekitar dan di dalam wilayah KPH;
- o. memfasilitasi kemitraan masyarakat dengan pemangku kepentingan lainnya;
- p. memfasilitasi pengakuan hukum adat;
- q. melakukan pendampingan dan fasilitasi usulan penetapan areal kerja dan perijinan perhutanan sosial kepada Menteri Kehutanan;
- r. melaksanakan pengelolaan DAS, reklamasi hutan dan Rehabilitasi lahan di wilayah KPH;
- s. melaksanakan perbenihan tanaman hutan di wilayah KPH;
- t. melaksanakan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS di wilayah KPH;
- u. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (8) StrukturOrganisasi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Karossa sebagaimana yang termuat dalam Lampiran XLIX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Paragraf 6
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Karama
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu
Pasal 53

- (1) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Karama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf p angka 6, merupakan UPTD Dinas Kehutanan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawabkepada Kepala Dinas Kehutanan.
- (2) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Karama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan pengaturan dan koordinasi pengelolaan hutan diwilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam, dan pengembangan HutanHak/Hutan Rakyat;
- b. menyelenggarakan perumusan dan penjabaran teknis kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota dibidang kehutanan untuk diimplementasikan diwilayahnya sesuai peraturan perundangundangan;
- c. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan hutan di dalam kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian;
- d. menyelenggarakan pembinaan pengembangan Hutan Hak/Hutan Rakyat;
- e. menyelenggarakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan diwilayahnya;
- f. menyelenggarakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan yang ada diwilayahnya;
- g. menyelenggarakan pengembangan investasi, kerjasama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan diwilayahnya;
- h. melaksanakan kebijakan nasional dan daerah dalam pengelolaan hutan;
- i. menyelenggarakan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayahnya dan sekitar kawasan hutan;
- j. menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan diwilayahnya;
- k. memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pengurusan hutan diwilayahnya; dan
- l. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait baik pemerintah maupun swasta untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya.
- (3) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Karama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan tata hutan, pengelolaan, penetapan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, koordinasi dan penilaian penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, serta Pembinaan Pengembangan Hutan Rakyat;
- b. penyelenggaraan rehabilitasi, reklamasi, perlindungan dan konservasi sumberdaya alam;
- c. penyelenggaraan pengembangan investasi, kerjasama, dan kemitraaan;
- d. penyelenggaraan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan teknis;
- f. penyelenggaraan penjabaran kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten/kota dibidang kehutanan untuk diimplementasikan;
- g. penyelenggaraan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, serta Pembinaan Pengembangan Hutan Hak/Hutan Rakyat; dan
- h. penyelenggaraan upaya-upaya membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan secara mandiri.
- (4) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Karama, terdiri atas :
- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- c. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengkajian, konsultasi dan koordinasi dalam rangka menyusun bahan dan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
- b. melaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, dokumentasi, kearsipan dan kepustakaan;
- c. melaksanakan tugas-tugas kehumasan, pengembangan sistem informasi dan komunikasi;
- d. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan, pengendalian dan pengembangan pegawai;
- e. melaksanakan pengumpulan bahan dan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran;
- f. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan menyelenggarakan pengelolaan keuangan;
- g. melaksanakan pengumpulan bahan, koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya dari pimpinan.
- (6) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi hutan, pembagian blok dan petak, tata batas wilayah, dan pemetaan wilayah kerja;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pemegang ijin pemanfaatan hutan, ijin pemanfaatan kayu (IPK), ijin koridor dan pemanfaatan wilayah tertentu, pinjam pakai dan/atau tukar menukar kawasan hutan;
- d. melaksanakan pemeliharaan blok, petak, tata batas, dan pengembangan sistem informasi tata hutan di KPH;
- e. menyusun dan menetapkan SOP Penataan Hutan HPH dan SOP Pemanfaatan Wilayah tertentu;
- f. memfasilitasi pendampingan investasi dan kemitraaan dalam pengembangan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan bukan kayu di wilayah unit KPH;
- g. melaksanakan promosi pengembangan hasil hutan bukan kayu di wilayah KPH;
- h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, dan peredaran hasil hutan diwilayahnya;
- i. menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan;
- j. melaksanakan pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraaan dalam pengelolaan hutan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pengelolaan KPH;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penataan hutan KPH;
- m. melaksanakan pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu untuk masyarakat/koperasi/usaha kecil di wilayah KPH;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (7) Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan di wilayah unit KPH;
- b. melaksanakan pengamanan hutan dan penegakan hukum bidang kehutanan;
- c. melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah unit KPH;
- d. memfasilitasi pembentukan forum kolaboratif dalam perlindungan hutan di wilayah KPH;
- e. melaksanakan pelatihan, pendidikan, sosialisasi dan penyuluhan kegiatan perlindungan hutan, pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH;
- f. menyiapkan sistem informasi Dalkarhutla di wilayah unit KPH;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dalkarhutda di wilayah unit KPH;
- h. melaksanakan identifikasi dan analisis areal dan pihak-pihak terkait ekosistem esensial di wilayah KPH;
- i. melaksanakan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam diwilayahnya;
- j. melaksanakan pemberdayaan masyarakat penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam diwilayahnya;
- k. melaksanakan penyuluhan kehutanan kepada pihak-pihak terkait;
- l. melaksanakan identifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat desa di dalam dan di sekitar wilayah KPH;
- m. melaksanakan fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan Pada wilayah KPH;
- n. memfasilitasi pembentukan Kelompok Tani Hutan dan kelembagaan usaha masyarakat di sekitar dan di dalam wilayah KPH;
- o. memfasilitasi kemitraan masyarakat dengan pemangku kepentingan lainnya;
- p. memfasilitasi pengakuan hukum adat;
- q. melakukan pendampingan dan fasilitasi usulan penetapan areal kerja dan perijinan perhutanan sosialkepada Menteri Kehutanan;
- r. melaksanakan pengelolaan DAS, reklamasi hutan dan Rehabilitasi lahan di wilayah KPH;
- s. melaksanakan perbenihan tanaman hutan di wilayah KPH
- t. melaksanakan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS di wilayah KPH
- u. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (8) StrukturOrganisasi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Karama sebagaimana yang termuat dalam Lampiran L, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Paragraf 7
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bonehau Kalumpang
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu
Pasal 54

- (1) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Kalumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf p angka 7, merupakan UPTD Dinas Kehutanan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawabkepada Kepala Dinas Kehutanan.
- (2) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bonehau Kalumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan pengaturan dan koordinasi pengelolaan hutan diwilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam, dan pengembangan HutanHak/Hutan Rakyat;
- b. menyelenggarakan perumusan dan penjabaran teknis kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota dibidang kehutanan untuk diimplementasikan diwilayahnya sesuai peraturan perundangundangan;
- c. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan hutan di dalam kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian;
- d. menyelenggarakan pembinaan pengembangan Hutan Hak/Hutan Rakyat;
- e. menyelenggarakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan diwilayahnya;
- f. menyelenggarakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan yang ada diwilayahnya;
- g. menyelenggarakan pengembangan investasi, kerjasama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan diwilayahnya;
- h. melaksanakan kebijakan nasional dan daerah dalam pengelolaan hutan;
- i. menyelenggarakan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayahnya dan sekitar kawasan hutan;
- j. menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan diwilayahnya;
- k. memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pengurusan hutan diwilayahnya; dan
- l. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait baik pemerintah maupun swasta untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya.
- (3) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bonehau Kalumpang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan tata hutan, pengelolaan, penetapan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, koordinasi dan penilaian penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, serta Pembinaan Pengembangan Hutan Rakyat;
- b. penyelenggaraan rehabilitasi, reklamasi, perlindungan dan konservasi sumberdaya alam;
- c. penyelenggaraan pengembangan investasi, kerjasama, dan kemitraaan;
- d. penyelenggaraan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan teknis;
- f. penyelenggaraan penjabaran kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten/kota dibidang kehutanan untuk diimplementasikan;
- g. penyelenggaraan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, serta Pembinaan Pengembangan Hutan Hak/Hutan Rakyat; dan
- h. penyelenggaraan upaya-upaya membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan secara mandiri.
- (4) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bonehau Kalumpang, terdiri atas :
- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- c. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengkajian, konsultasi dan koordinasi dalam rangka menyusun bahan dan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
- b. melaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, dokumentasi, kearsipan dan kepustakaan;
- c. melaksanakan tugas-tugas kehumasan, pengembangan sistem informasi dan komunikasi;
- d. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan, pengendalian dan pengembangan pegawai;
- e. melaksanakan pengumpulan bahan dan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran;
- f. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan menyelenggarakan pengelolaan keuangan;
- g. melaksanakan pengumpulan bahan, koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya dari pimpinan.
- (6) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi hutan, pembagian blok dan petak, tata batas wilayah, dan pemetaan wilayah kerja;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pemegang ijin pemanfaatan hutan, ijin pemanfaatan kayu (IPK), ijin koridor dan pemanfaatan wilayah tertentu, pinjam pakai dan/atau tukar menukar kawasan hutan;
- d. melaksanakan pemeliharaan blok, petak, tata batas, dan pengembangan sistem informasi tata hutan di KPH;
- e. menyusun dan menetapkan SOP Penataan Hutan HPH dan SOP Pemanfaatan Wilayah tertentu;
- f. memfasilitasi pendampingan investasi dan kemitraaan dalam pengembangan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan bukan kayu di wilayah unit KPH;
- g. melaksanakan promosi pengembangan hasil hutan bukan kayu di wilayah KPH;
- h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, dan peredaran hasil hutan diwilayahnya;
- i. menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan;
- j. melaksanakan pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraaan dalam pengelolaan hutan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pengelolaan KPH;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penataan hutan KPH;
- m. melaksanakan pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu untuk masyarakat/koperasi/usaha kecil di wilayah KPH;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (7) Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan di wilayah unit KPH;
- b. melaksanakan pengamanan hutan dan penegakan hukum bidang kehutanan;
- c. melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah unit KPH;
- d. memfasilitasi pembentukan forum kolaboratif dalam perlindungan hutan di wilayah KPH;
- e. melaksanakan pelatihan, pendidikan, sosialisasi dan penyuluhan kegiatan perlindungan hutan, pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH;
- f. menyiapkan sistem informasi Dalkarhutla di wilayah unit KPH;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dalkarhutda di wilayah unit KPH;
- h. melaksanakan identifikasi dan analisis areal dan pihak-pihak terkait ekosistem esensial di wilayah KPH;
- i. melaksanakan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam diwilayahnya;
- j. melaksanakan pemberdayaan masyarakat penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam diwilayahnya;
- k. melaksanakan penyuluhan kehutanan kepada pihak-pihak terkait;
- l. melaksanakan identifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat desa di dalam dan di sekitar wilayah KPH;
- m. melaksanakan fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan Pada wilayah KPH;
- n. memfasilitasi pembentukan Kelompok Tani Hutan dan kelembagaan usaha masyarakat di sekitar dan di dalam wilayah KPH;
- o. memfasilitasi kemitraan masyarakat dengan pemangku kepentingan lainnya;
- p. memfasilitasi pengakuan hukum adat;
- q. melakukan pendampingan dan fasilitasi usulan penetapan areal kerja dan perijinan perhutanan sosialkepada Menteri Kehutanan;
- r. melaksanakan pengelolaan DAS, reklamasi hutan dan Rehabilitasi lahan di wilayah KPH;
- s. melaksanakan perbenihan tanaman hutan di wilayah KPH;
- t. melaksanakan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS di wilayah KPH;
- u. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (8) StrukturOrganisasi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bonehau Kalumpang sebagaimana yang termuat dalam Lampiran LI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Paragraf 8
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Malunda
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu
Pasal 55

- (1) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Malunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf P angka 8, merupakan UPTD Dinas Kehutanan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawabkepada Kepala Dinas Kehutanan.
- (2) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Malunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan pengaturan dan koordinasi pengelolaan hutan diwilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam, dan pengembangan HutanHak/Hutan Rakyat;
- b. menyelenggarakan perumusan dan penjabaran teknis kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota dibidang kehutanan untuk diimplementasikan diwilayahnya sesuai peraturan perundangundangan;
- c. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan hutan di dalam kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian;
- d. menyelenggarakan pembinaan pengembangan Hutan Hak/Hutan Rakyat;
- e. menyelenggarakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan diwilayahnya;
- f. menyelenggarakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan yang ada diwilayahnya;
- g. menyelenggarakan pengembangan investasi, kerjasama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan diwilayahnya;
- h. melaksanakan kebijakan nasional dan daerah dalam pengelolaan hutan;
- i. menyelenggarakan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayahnya dan sekitar kawasan hutan;
- j. menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan diwilayahnya;
- k. memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pengurusan hutan diwilayahnya; dan
- l. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait baik pemerintah maupun swasta untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya.
- (3) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Malunda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan tata hutan, pengelolaan, penetapan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, koordinasi dan penilaian penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Hutan
17. Produksi dan Hutan Lindung, serta Pembinaan Pengembangan Hutan Rakyat;
- b. penyelenggaraan rehabilitasi, reklamasi, perlindungan dan konservasi sumberdaya alam;
- c. penyelenggaraan pengembangan investasi, kerjasama, dan kemitraaan;
- d. penyelenggaraan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan teknis;
- f. penyelenggaraan penjabaran kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten/kota dibidang kehutanan untuk diimplementasikan;
- g. penyelenggaraan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, serta Pembinaan Pengembangan Hutan Hak/Hutan Rakyat; dan
- h. penyelenggaraan upaya-upaya membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan secara mandiri.
- (4) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Malunda, terdiri atas :
- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- c. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengkajian, konsultasi dan koordinasi dalam rangka menyusun bahan dan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
- b. melaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, dokumentasi, kearsipan dan kepustakaan;
- c. melaksanakan tugas-tugas kehumasan, pengembangan sistem informasi dan komunikasi;
- d. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan, pengendalian dan pengembangan pegawai;
- e. melaksanakan pengumpulan bahan dan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran;
- f. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan menyelenggarakan pengelolaan keuangan;
- g. melaksanakan pengumpulan bahan, koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya dari pimpinan.
- (6) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi hutan, pembagian blok dan petak, tata batas wilayah, dan pemetaan wilayah kerja;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pemegang ijin pemanfaatan hutan, ijin pemanfaatan kayu (IPK), ijin koridor dan pemanfaatan wilayah tertentu, pinjam pakai dan/atau tukar menukar kawasan hutan;
- d. melaksanakan pemeliharaan blok, petak, tata batas, dan pengembangan sistem informasi tata hutan di KPH;
- e. menyusun dan menetapkan SOP Penataan Hutan HPH dan SOP Pemanfaatan Wilayah tertentu;
- f. memfasilitasi pendampingan investasi dan kemitraaan dalam pengembangan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan bukan kayu di wilayah unit KPH;
- g. melaksanakan promosi pengembangan hasil hutan bukan kayu di wilayah KPH;
- h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, dan peredaran hasil hutan diwilayahnya;
- i. menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan;
- j. melaksanakan pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraaan dalam pengelolaan hutan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pengelolaan KPH;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penataan hutan KPH;
- m. melaksanakan pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu untuk masyarakat/koperasi/usaha kecil di wilayah KPH;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (7) Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan di wilayah unit KPH;
- b. melaksanakan pengamanan hutan dan penegakan hukum bidang kehutanan;
- c. melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah unit KPH;
- d. memfasilitasi pembentukan forum kolaboratif dalam perlindungan hutan di wilayah KPH;
- e. melaksanakan pelatihan, pendidikan, sosialisasi dan penyuluhan kegiatan perlindungan hutan, pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH;
- f. menyiapkan sistem informasi Dalkarhutla di wilayah unit KPH;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dalkarhutda di wilayah unit KPH;
- h. melaksanakan identifikasi dan analisis areal dan pihak-pihak terkait ekosistem esensial di wilayah KPH;
- i. melaksanakan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam diwilayahnya;
- j. melaksanakan pemberdayaan masyarakat penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam diwilayahnya;
- k. melaksanakan penyuluhan kehutanan kepada pihak-pihak terkait;
- l. melaksanakan identifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat desa di dalam dan di sekitar wilayah KPH;
- m. melaksanakan fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan Pada wilayah KPH;
- n. memfasilitasi pembentukan Kelompok Tani Hutan dan kelembagaan usaha masyarakat di sekitar dan di dalam wilayah KPH;
- o. memfasilitasi kemitraan masyarakat dengan pemangku kepentingan lainnya;
- p. memfasilitasi pengakuan hukum adat;
- q. melakukan pendampingan dan fasilitasi usulan penetapan areal kerja dan perijinan perhutanan sosialkepada Menteri Kehutanan;
- r. melaksanakan pengelolaan DAS, reklamasi hutan dan Rehabilitasi lahan di wilayah KPH;
- s. melaksanakan perbenihan tanaman hutan di wilayah KPH
- t. melaksanakan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS di wilayah KPH;
- u. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (8) StrukturOrganisasiUPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Malunda sebagaimana yang termuat dalam Lampiran LII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Paragraf 9
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mapilli
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu
Pasal 56

- (1) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mapilli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf p angka 9, merupakan UPTD Dinas Kehutanan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawabkepada Kepala Dinas Kehutanan.
- (2) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mapilli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan pengaturan dan koordinasi pengelolaan hutan diwilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam, dan pengembangan HutanHak/Hutan Rakyat;
- b. menyelenggarakan perumusan dan penjabaran teknis kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota dibidang kehutanan untuk diimplementasikan diwilayahnya sesuai peraturan perundangundangan;
- c. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan hutan di dalam kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian;
- d. menyelenggarakan pembinaan pengembangan Hutan Hak/Hutan Rakyat;
- e. menyelenggarakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan diwilayahnya;
- f. menyelenggarakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan yang ada diwilayahnya;
- g. menyelenggarakan pengembangan investasi, kerjasama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan diwilayahnya;
- h. melaksanakan kebijakan nasional dan daerah dalam pengelolaan hutan;
- i. menyelenggarakan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayahnya dan sekitar kawasan hutan;
- j. menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan diwilayahnya;
- k. memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pengurusan hutan diwilayahnya; dan
- l. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait baik pemerintah maupun swasta untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya.
- (3) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mapilli dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan tata hutan, pengelolaan, penetapan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, koordinasi dan penilaian penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, serta Pembinaan Pengembangan Hutan Rakyat;
- b. penyelenggaraan rehabilitasi, reklamasi, perlindungan dan konservasi sumberdaya alam;
- c. penyelenggaraan pengembangan investasi, kerjasama, dan kemitraaan;
- d. penyelenggaraan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan teknis;
- f. penyelenggaraan penjabaran kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten/kota dibidang kehutanan untuk diimplementasikan;
- g. penyelenggaraan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, serta Pembinaan Pengembangan Hutan Hak/Hutan Rakyat; dan
- h. penyelenggaraan upaya-upaya membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan secara mandiri.
- (4) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mapilli, terdiri atas :
- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- c. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengkajian, konsultasi dan koordinasi dalam rangka menyusun bahan dan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
- b. melaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, dokumentasi, kearsipan dan kepustakaan;
- c. melaksanakan tugas-tugas kehumasan, pengembangan sistem informasi dan komunikasi;
- d. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan, pengendalian dan pengembangan pegawai;
- e. melaksanakan pengumpulan bahan dan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran;
- f. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan menyelenggarakan pengelolaan keuangan;
- g. melaksanakan pengumpulan bahan, koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya dari pimpinan.
- (6) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi hutan, pembagian blok dan petak, tata batas wilayah, dan pemetaan wilayah kerja;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pemegang ijin pemanfaatan hutan, ijin pemanfaatan kayu (IPK), ijin koridor dan pemanfaatan wilayah tertentu, pinjam pakai dan/atau tukar menukar kawasan hutan;
- d. melaksanakan pemeliharaan blok, petak, tata batas, dan pengembangan sistem informasi tata hutan di KPH;
- e. menyusun dan menetapkan SOP Penataan Hutan HPH dan SOP Pemanfaatan Wilayah tertentu;
- f. memfasilitasi pendampingan investasi dan kemitraaan dalam pengembangan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan bukan kayu di wilayah unit KPH;
- g. melaksanakan promosi pengembangan hasil hutan bukan kayu di wilayah KPH;
- h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, dan peredaran hasil hutan diwilayahnya;
- i. menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan;
- j. melaksanakan pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraaan dalam pengelolaan hutan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pengelolaan KPH;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penataan hutan KPH;
- m. melaksanakan pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu untuk masyarakat/koperasi/usaha kecil di wilayah KPH;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (7) Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan di wilayah unit KPH;
- b. melaksanakan pengamanan hutan dan penegakan hukum bidang kehutanan;
- c. melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah unit KPH;
- d. memfasilitasi pembentukan forum kolaboratif dalam perlindungan hutan di wilayah KPH;
- e. melaksanakan pelatihan, pendidikan, sosialisasi dan penyuluhan kegiatan perlindungan hutan, pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH;
- f. menyiapkan sistem informasi Dalkarhutla di wilayah unit KPH;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dalkarhutda di wilayah unit KPH;
- h. melaksanakan identifikasi dan analisis areal dan pihak-pihak terkait ekosistem esensial di wilayah KPH;
- i. melaksanakan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam diwilayahnya;
- j. melaksanakan pemberdayaan masyarakat penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam diwilayahnya;
- k. melaksanakan penyuluhan kehutanan kepada pihak-pihak terkait;
- l. melaksanakan identifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat desa di dalam dan di sekitar wilayah KPH;
- m. melaksanakan fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan Pada wilayah KPH;
- n. memfasilitasi pembentukan Kelompok Tani Hutan dan kelembagaan usaha masyarakat di sekitar dan di dalam wilayah KPH;
- o. memfasilitasi kemitraan masyarakat dengan pemangku kepentingan lainnya;
- p. memfasilitasi pengakuan hukum adat;
- q. melakukan pendampingan dan fasilitasi usulan penetapan areal kerja dan perijinan perhutanan sosialkepada Menteri Kehutanan;
- r. melaksanakan pengelolaan DAS, reklamasi hutan dan Rehabilitasi lahan di wilayah KPH;
- s. melaksanakan perbenihan tanaman hutan di wilayah KPH;
- t. melaksanakan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS di wilayah KPH;
- u. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (8) Struktur Organisasi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mapilli sebagaimana yang termuat dalam Lampiran LIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Paragraf 10
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Tengah
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu
Pasal 57

- (1) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf p angka 10, merupakan UPTD Dinas Kehutanan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawabkepada Kepala Dinas Kehutanan.
- (2) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan pengaturan dan koordinasi pengelolaan hutan diwilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam, dan pengembangan HutanHak/Hutan Rakyat;
- b. menyelenggarakan perumusan dan penjabaran teknis kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota dibidang kehutanan untuk diimplementasikan diwilayahnya sesuai peraturan perundangundangan;
- c. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan hutan di dalam kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian;
- d. menyelenggarakan pembinaan pengembangan Hutan Hak/Hutan Rakyat;
- e. menyelenggarakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan diwilayahnya;
- f. menyelenggarakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan yang ada diwilayahnya;
- g. menyelenggarakan pengembangan investasi, kerjasama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan diwilayahnya;
- h. melaksanakan kebijakan nasional dan daerah dalam pengelolaan hutan;
- i. menyelenggarakan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayahnya dan sekitar kawasan hutan;
- j. menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan diwilayahnya;
- k. memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pengurusan hutan diwilayahnya; dan
- l. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait baik pemerintah maupun swasta untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya.
- (3) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Tengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan tata hutan, pengelolaan, penetapan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, koordinasi dan penilaian penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, serta pembinaan pengembangan Hutan Rakyat;
- b. penyelenggaraan rehabilitasi, reklamasi, perlindungan dan konservasi sumberdaya alam;
- c. penyelenggaraan pengembangan investasi, kerjasama, dan kemitraaan;
- d. penyelenggaraan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan teknis;
- f. penyelenggaraan penjabaran kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten/kota dibidang kehutanan untuk diimplementasikan;
- g. penyelenggaraan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, serta Pembinaan Pengembangan Hutan Hak/Hutan Rakyat; dan
- h. penyelenggaraan upaya-upaya membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan secara mandiri.
- (4) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Tengah, terdiri atas :
- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- c. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengkajian, konsultasi dan koordinasi dalam rangka menyusun bahan dan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
- b. melaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, dokumentasi, kearsipan dan kepustakaan;
- c. melaksanakan tugas-tugas kehumasan, pengembangan sistem informasi dan komunikasi;
- d. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan, pengendalian dan pengembangan pegawai;
- e. melaksanakan pengumpulan bahan dan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran;
- f. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan menyelenggarakan pengelolaan keuangan;
- g. melaksanakan pengumpulan bahan, koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya dari pimpinan.
- (6) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi hutan, pembagian blok dan petak, tata batas wilayah, dan pemetaan wilayah kerja;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pemegang ijin pemanfaatan hutan, ijin pemanfaatan kayu (IPK), ijin koridor dan pemanfaatan wilayah tertentu, pinjam pakai dan/atau tukar menukar kawasan hutan;
- d. melaksanakan pemeliharaan blok, petak, tata batas, dan pengembangan sistem informasi tata hutan di KPH;
- e. menyusun dan menetapkan SOP Penataan Hutan HPH dan SOP Pemanfaatan Wilayah tertentu;
- f. memfasilitasi pendampingan investasi dan kemitraaan dalam pengembangan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan bukan kayu di wilayah unit KPH;
- g. melaksanakan promosi pengembangan hasil hutan bukan kayu di wilayah KPH;
- h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, dan peredaran hasil hutan diwilayahnya;
- i. menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan;
- j. melaksanakan pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraaan dalam pengelolaan hutan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pengelolaan KPH;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penataan hutan KPH;
- m. melaksanakan pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu untuk masyarakat/koperasi/usaha kecil di wilayah KPH;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (7) Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan di wilayah unit KPH;
- b. melaksanakan pengamanan hutan dan penegakan hukum bidang kehutanan;
- c. melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah unit KPH;
- d. memfasilitasi pembentukan forum kolaboratif dalam perlindungan hutan di wilayah KPH;
- e. melaksanakan pelatihan, pendidikan, sosialisasi dan penyuluhan kegiatan perlindungan hutan, pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH;
- f. menyiapkan sistem informasi Dalkarhutla di wilayah unit KPH;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dalkarhutda di wilayah unit KPH;
- h. melaksanakan identifikasi dan analisis areal dan pihak-pihak terkait ekosistem esensial di wilayah KPH;
- i. melaksanakan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam diwilayahnya;
- j. melaksanakan pemberdayaan masyarakat penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam diwilayahnya;
- k. melaksanakan penyuluhan kehutanan kepada pihak-pihak terkait;
- l. melaksanakan identifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat desa di dalam dan di sekitar wilayah KPH;
- m. melaksanakan fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan Pada wilayah KPH;
- n. memfasilitasi pembentukan Kelompok Tani Hutan dan kelembagaan usaha masyarakat di sekitar dan di dalam wilayah KPH;
- o. memfasilitasi kemitraan masyarakat dengan pemangku kepentingan lainnya;
- p. memfasilitasi pengakuan hukum adat;
- q. melakukan pendampingan dan fasilitasi usulan penetapan areal kerja dan perijinan perhutanan sosialkepada Menteri Kehutanan;
- r. melaksanakan pengelolaan DAS, reklamasi hutan dan Rehabilitasi lahan di wilayah KPH;
- s. melaksanakan perbenihan tanaman hutan di wilayah KPH;
- t. melaksanakan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS di wilayah KPH;
- u. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (8) Struktur Organisasi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Tengah sebagaimana yang termuat dalam Lampiran LIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Paragraf 11
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Timur
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu
Pasal 58

- (1) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf p angka 11, merupakan UPTD Dinas Kehutanan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawabkepada Kepala Dinas Kehutanan.
- (2) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan pengaturan dan koordinasi pengelolaan hutan diwilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam, dan pengembangan Hutan Hak/Hutan Rakyat;
- b. menyelenggarakan perumusan dan penjabaran teknis kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota dibidang kehutanan untuk diimplementasikan diwilayahnya sesuai peraturan perundangundangan;
- c. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan hutan di dalam kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian;
- d. menyelenggarakan pembinaan pengembangan Hutan Hak/Hutan Rakyat;
- e. menyelenggarakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan diwilayahnya;
- f. menyelenggarakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan yang ada diwilayahnya;
- g. menyelenggarakan pengembangan investasi, kerjasama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan diwilayahnya;
- h. melaksanakan kebijakan nasional dan daerah dalam pengelolaan hutan;
- i. menyelenggarakan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayahnya dan sekitar kawasan hutan;
- j. menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan diwilayahnya;
- k. memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pengurusan hutan diwilayahnya; dan
- l. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait baik pemerintah maupun swasta untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya.
- (3) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Timur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan tata hutan, pengelolaan, penetapan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, koordinasi dan penilaian penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, serta Pembinaan Pengembangan Hutan Rakyat;
- b. penyelenggaraan rehabilitasi, reklamasi, perlindungan dan konservasi sumberdaya alam;
- c. penyelenggaraan pengembangan investasi, kerjasama, dan kemitraaan;
- d. penyelenggaraan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan teknis;
- f. penyelenggaraan penjabaran kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten/kota dibidang kehutanan untuk diimplementasikan;
- g. penyelenggaraan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, serta Pembinaan Pengembangan Hutan Hak/Hutan Rakyat; dan
- h. penyelenggaraan upaya-upaya membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan secara mandiri.
- (4) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Timur, terdiri atas :
- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- c. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengkajian, konsultasi dan koordinasi dalam rangka menyusun bahan dan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
- b. melaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, dokumentasi, kearsipan dan kepustakaan;
- c. melaksanakan tugas-tugas kehumasan, pengembangan sistem informasi dan komunikasi;
- d. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan, pengendalian dan pengembangan pegawai;
- e. melaksanakan pengumpulan bahan dan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran;
- f. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan menyelenggarakan pengelolaan keuangan;
- g. melaksanakan pengumpulan bahan, koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya dari pimpinan.
- (6) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi hutan, pembagian blok dan petak, tata batas wilayah, dan pemetaan wilayah kerja;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pemegang ijin pemanfaatan hutan, ijin pemanfaatan kayu (IPK), ijin koridor dan pemanfaatan wilayah tertentu, pinjam pakai dan/atau tukar menukar kawasan hutan;
- d. melaksanakan pemeliharaan blok, petak, tata batas, dan pengembangan sistem informasi tata hutan di KPH;
- e. menyusun dan menetapkan SOP Penataan Hutan HPH dan SOP Pemanfaatan Wilayah tertentu;
- f. memfasilitasi pendampingan investasi dan kemitraaan dalam pengembangan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan bukan kayu di wilayah unit KPH;
- g. melaksanakan promosi pengembangan hasil hutan bukan kayu di wilayah KPH;
- h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, dan peredaran hasil hutan diwilayahnya;
- i. menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan;
- j. melaksanakan pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraaan dalam pengelolaan hutan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pengelolaan KPH;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penataan hutan KPH;
- m. melaksanakan pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu untuk masyarakat/koperasi/usaha kecil di wilayah KPH; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (7) Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan di wilayah unit KPH;
- b. melaksanakan pengamanan hutan dan penegakan hukum bidang kehutanan;
- c. melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah unit KPH;
- d. memfasilitasi pembentukan forum kolaboratif dalam perlindungan hutan di wilayah KPH;
- e. melaksanakan pelatihan, pendidikan, sosialisasi dan penyuluhan kegiatan perlindungan hutan, pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH;
- f. menyiapkan sistem informasi Dalkarhutla di wilayah unit KPH;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dalkarhutda di wilayah unit KPH;
- h. melaksanakan identifikasi dan analisis areal dan pihak-pihak terkait ekosistem esensial di wilayah KPH;
- i. melaksanakan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam diwilayahnya;
- j. melaksanakan pemberdayaan masyarakat penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam diwilayahnya;
- k. melaksanakan penyuluhan kehutanan kepada pihak-pihak terkait
- l. melaksanakan identifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat desa di dalam dan di sekitar wilayah KPH;
- m. melaksanakan fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan Pada wilayah KPH;
- n. memfasilitasi pembentukan Kelompok Tani Hutan dan kelembagaan usaha masyarakat di sekitar dan di dalam wilayah KPH;
- o. memfasilitasi kemitraan masyarakat dengan pemangku kepentingan lainnya;
- p. memfasilitasi pengakuan hukum adat;
- q. melakukan pendampingan dan fasilitasi usulan penetapan areal kerja dan perijinan perhutanan sosialkepada Menteri Kehutanan;
- r. melaksanakan pengelolaan DAS, reklamasi hutan dan Rehabilitasi lahan di wilayah KPH;
- s. melaksanakan perbenihan tanaman hutan di wilayah KPH;
- t. melaksanakan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS di wilayah KPH;
- u. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (8) Struktur Organisasi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Timur sebagaimana yang termuat dalam Lampiran LV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Paragraf 12
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Barat
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu
Pasal 59

- (1) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf p angka 12, merupakan UPTD Dinas Kehutanan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawabkepada Kepala Dinas Kehutanan.
- (2) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan pengaturan dan koordinasi pengelolaan hutan diwilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana
4. pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam, dan pengembangan Hutan Hak/Hutan Rakyat;
- b. menyelenggarakan perumusan dan penjabaran teknis kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota dibidang kehutanan untuk diimplementasikan diwilayahnya sesuai peraturan perundangundangan;
- c. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan hutan di dalam kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian;
- d. menyelenggarakan pembinaan pengembangan Hutan Hak/Hutan Rakyat;
- e. menyelenggarakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan diwilayahnya;
- f. menyelenggarakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan yang ada diwilayahnya;
- g. menyelenggarakan pengembangan investasi, kerjasama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan diwilayahnya;
- h. melaksanakan kebijakan nasional dan daerah dalam pengelolaan hutan;
- i. menyelenggarakan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayahnya dan sekitar kawasan hutan;
- j. menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan diwilayahnya;
- k. memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pengurusan hutan diwilayahnya; dan
- l. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait baik pemerintah maupun swasta untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya.
- (3) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Barat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan tata hutan, pengelolaan, penetapan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, koordinasi dan penilaian penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, serta Pembinaan Pengembangan Hutan Rakyat;
- b. penyelenggaraan rehabilitasi, reklamasi, perlindungan dan konservasi sumberdaya alam;
- c. penyelenggaraan pengembangan investasi, kerjasama, dan kemitraaan;
- d. penyelenggaraan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan teknis;
- f. penyelenggaraan penjabaran kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten/kota dibidang kehutanan untuk diimplementasikan;
- g. penyelenggaraan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, serta Pembinaan Pengembangan Hutan Hak/Hutan Rakyat; dan
- h. penyelenggaraan upaya-upaya membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan secara mandiri.
- (4) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Barat, terdiri atas :
- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- c. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengkajian, konsultasi dan koordinasi dalam rangka menyusun bahan dan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
- b. melaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, dokumentasi, kearsipan dan kepustakaan;
- c. melaksanakan tugas-tugas kehumasan, pengembangan sistem informasi dan komunikasi;
- d. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan, pengendalian dan pengembangan pegawai;
- e. melaksanakan pengumpulan bahan dan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran;
- f. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan menyelenggarakan pengelolaan keuangan;
- g. melaksanakan pengumpulan bahan, koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya dari pimpinan.
- (6) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi hutan, pembagian blok dan petak, tata batas wilayah, dan pemetaan wilayah kerja;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pemegang ijin pemanfaatan hutan, ijin pemanfaatan kayu (IPK), ijin koridor dan pemanfaatan wilayah tertentu, pinjam pakai dan/atau tukar menukar kawasan hutan;
- d. melaksanakan pemeliharaan blok, petak, tata batas, dan pengembangan sistem informasi tata hutan di KPH;
- e. menyusun dan menetapkan SOP Penataan Hutan HPH dan SOP Pemanfaatan Wilayah tertentu;
- f. memfasilitasi pendampingan investasi dan kemitraaan dalam pengembangan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan bukan kayu di wilayah unit KPH;
- g. melaksanakan promosi pengembangan hasil hutan bukan kayu di wilayah KPH;
- h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, dan peredaran hasil hutan diwilayahnya;
- i. menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan;
- j. melaksanakan pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraaan dalam pengelolaan hutan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pengelolaan KPH
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penataan hutan KPH;
- m. melaksanakan pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu untuk masyarakat/koperasi/usaha kecil di wilayah KPH;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (7) Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan di wilayah unit KPH;
- b. melaksanakan pengamanan hutan dan penegakan hukum bidang kehutanan;
- c. melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah unit KPH;
- d. memfasilitasi pembentukan forum kolaboratif dalam perlindungan hutan di wilayah KPH;
- e. melaksanakan pelatihan, pendidikan, sosialisasi dan penyuluhan kegiatan perlindungan hutan, pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH;
- f. menyiapkan sistem informasi Dalkarhutla di wilayah unit KPH;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dalkarhutda di wilayah unit KPH;
- h. melaksanakan identifikasi dan analisis areal dan pihak-pihak terkait ekosistem esensial di wilayah KPH;
- i. melaksanakan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam diwilayahnya;
- j. melaksanakan pemberdayaan masyarakat penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam diwilayahnya;
- k. melaksanakan penyuluhan kehutanan kepada pihak-pihak terkait
- l. melaksanakan identifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat desa di dalam dan di sekitar wilayah KPH;
- m. melaksanakan fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan Pada wilayah KPH
- n. memfasilitasi pembentukan Kelompok Tani Hutan dan kelembagaan usaha masyarakat di sekitar dan di dalam wilayah KPH;
- o. memfasilitasi kemitraan masyarakat dengan pemangku kepentingan lainnya;
- p. memfasilitasi pengakuan hukum adat;
- q. melakukan pendampingan dan fasilitasi usulan penetapan areal kerja dan perijinan perhutanan sosialkepada Menteri Kehutanan;
- r. melaksanakan pengelolaan DAS, reklamasi hutan dan Rehabilitasi lahan di wilayah KPH;
- s. melaksanakan perbenihan tanaman hutan di wilayah KPH
- t. melaksanakan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS di wilayah KPH
- u. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (8) Struktur Organisasi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Barat sebagaimana yang termuat dalam Lampiran LVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Bagian Keenam Belas
UPT DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Paragraf 1
UPTD Laboratorium
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu
Pasal 60

- (1) UPTDLaboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf q angka 1, merupakan UPTD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawabkepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) UPTD Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan operasi teknis sarana dan fasilitas laboratorium, serta melaksanakan kegiatan analisis pengujian dalam rangka menunjang penelitian dan pelayanan jasa teknologi.
- (3) UPTD Laboratorium dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi melaksanakan pengkajian, bahan kebijakan teknis, mengumpulkan bahan dan data yang berkaitan dengan pengembangan,pembinaan dan pemvalidasian sumber-sumber pemanfaatan ketenagalistrikan, serta melakukan koordinasi dengan kepala dinas terkait kebijakan teknis dalam pemanfaatan, pengembangan, pengawasan ketenaga listrikan.
- (4) UPTD Laboratorium, terdiri atas :
- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Peralatan Pemboran, Eksplorasi, dan Produksi;
- c. Seksi Jasa Laboratoris dan Data/Informasi Geografis; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mempunyai tugas :
- a. mengelola urusan umum, tata usaha, kearsipan, pelengkapan dan kerumahtanggaan;
- b. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dinas;
- c. mengelola administrasi kepegawaian dan pengurusan pegawai; dan
- d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (6) Seksi Peralatan Pemboran, Eksplorasi, dan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, mempunyai tugas :
- a. Jasa Peralatan Pemboran
1. menyiapkan peralatan dan bahan kerja dengan mengecek kondisi dan kelengkapannya agar peralatan bengkel dapat dipergunakan;
2. memeriksa dan mengidentifikasi kerusakan mesin bor dan peralatan berat, dan membongkar (jika diperlukan);
3. menyiapkan dan mengganti suku cadang yang rusak;
4. memperbaiki dan menyetel bagian mesin yang rusak dengan mengganti suku cadang mesin bor dan peralatan yang rusak dengan yang baru; dan
5. memeriksa bagian mesin yang telah diperbaiki dan menguji coba kembali agar diperoleh hasilperbaikan mesin yang baik.
Jasa Eksplorasi
1. memberikan layanan informasi perkembangan kegiatan usaha eksplorasi;
2. melakukan analisis atas laporan kegiatan penyelidikan umum dan menyiapkan bahan persetujuan/penolakan atas usaha pertambangan untuk peningkatan ke tahap eksplorasi;
3. melakukan analisisi atas laporan kegiatan eksplorasi dan menyiapkan bahan persetujuan/penolakan;
4. menyiapkan bahan penyelenggaraan pengawasan atas laporan laporan studi kelayakan;
5. menyiapkan bahan pertimbangan atas usaha pertambangan untuk peningkatan ke tahap konstruksi;
6. mengevaluasi dan memberi rekomendasi pengambilan uji metalurgi dan 'Bulk Sampling';
7. menyiapkan bahan evaluasi kegiatan eksplorasi per perusahaan;
8. mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi dari badan usaha pemegang izin usaha pemanfaatan panas bumi;
9. melakukan analisis wilayah dan potensi sumber daya panas bumi dan/atau air tanah;
10. menyiapkan peta topografi dan geologi atau geofisika untuk kelancaran tugas di lapangan;
11. melakukan orientasi lapangan dan mengumpulkan data rencana lokasi penelitian;
12. mempelajari rencana kegiatan penelitian di lapangan dan menyiapkan alat penelitian, sesuai petunjuk Tim Penelitian;
13. melakukan survei lapangan, serta mengambil contoh batuan, pengambilan gambar, pembuatan peta atau tindakan penelitian lainnya sesuai petunjuk Tim Penelitian;
14. melaporkan hasil survei kepada Tim Penelitian;
15. melakukan pemeliharaan peralatan secara terbatas dan mengusulkan kebutuhan komponen peralatan yang diperlukan untuk perbaikan; dan
16. menyiapkan bahan kajian untuk penetapan besaran anggaran biaya eksplorasi (expenditure)
Jasa Teknis
1. memberikan bahan pertimbangan kelayakan teknik dan ekonomi atas permohonan badan usaha pertambangan mineral dan batubara;
2. memberikan bahan pertimbangan untuk penerbitan rekomedasi pencairan jaminan kesungguhan;
3. menyiapkan peta wilayah potensi sumber daya, peta prospek, peta tata ruang dan wilayah serta peta potensi panas bumi;
4. menelaah laporan study kelayakan pertambangan;
5. menyiapkan pemantauan kondisi dan lingkungan panas bumi;
6. menyiapkan bahan rekomendasi rencana kerja dan anggaran biaya usaha eksplorasi;
7. menganalisis laporan studi kelayakan panas bumi;
8. menyusun saran teknik pengelolaan dampak penting kegiatan pertambangan yang sedang berjalan;
9. menyiapkan bahan identifikasi dampak penting atas usulan kegiatan pertambangan;
10. memberikan bahan pertimbangan teknik untuk pengaturan keselamatan operasi pertambangan;
11. menyiapkan bahan rumusan standar kompetensi tenaga teknik pertambangan; dan
12. melakukan kajian atas standar kompetensi tenaga teknik yang diberlakukan.
Jasa Produksi
1. melakukan analisis atas laporan kegiatan usaha tahap konstruksi dan operasi produksi;
2. melakukan analisis atas laporan kegiatan usaha tahap konstruksi dan operasi Produksi;
3. menganalisis pengembangan usaha tahap konstruksi dan operasi produksi;
4. melakukan analisis laporan kegiatan konstruksi dan operasi produksi badan usaha;
5. menyiapkan bahan pertimbangan penetapan tahap kegiatan konstruksi dan operasi produksi badan usaha;
6. menyiapkan bahan kajian untuk penetapan besaran anggaran konstruksi dan operasi produksi(expenditure); dan
7. menyiapkan bahan rekomendasi rencana kerja dan anggaran biaya usaha konstruksi dan operasi Produksi pertambangan.
- (7) Seksi Jasa Laboratoris dan Data/Informasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, mempunyai tugas :
- a. Jasa Laboratoris :
1. menyediakan bahan dan peralatan yang diperlukan untuk analisis dengan cara mengambil dari gudang tempat penyimpanan dan mengumpulkan serta membuat larutan baku;
2. melakukan pengujian, analisis kimia dan/atau fisika sesuai dengan prosedur analisis;
3. mengelola sarana/fasilitas laboratorium kegiatan penelitian dan pengembangan;
4. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan atas kerusakan ringan peralatan laboratorium;
5. membuat laporan hasil uji dan kegiatan laboratorium; dan
6. mendokumentasikan data hasil pengujian.
- b. Jasa informasi Geografis :
1. mengembangkan sistem informasi untuk aplikasi database kegiatan usaha eksplorasi;
2. mengumpulkan data kegiatan usaha eksplorasi;
3. mengumpulkan data sumber daya geologi dan data pemanfaatan mineral, batubara, panas bumi dan air tanah, sesuai struktur/ skema neraca cadangan;
4. menyiapkan bahan penetapan neraca cadangan per wilayah;
5. melakukan pengolahan data Pada aplikasi database kegiatan usaha eksplorasi;
6. memonitor dan mengoptimalisasi performa dan keamanan (security) database;
7. melakukan dokumentasi peta wilayah kerja (hardcopy);
8. melaksanakan pengelolaan content data wilayah kerja Pada situs informasi dan pedoman pemanfaatannya;
9. menyiapkan peta dasar untuk pembuatan peta wilayah kerja;
10. menyiapkan data dan informasi penggunaan lahan sekitar wilayah kerja;
11. melakukan layanan informasi peta wilayah kerja;
12. melakukan dokumentasi data kegiatan usaha penunjang pertambangan;
13. melakukan penerapan sistem aplikasi informasi untuk pengelolaan database kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi;
14. memberikan pelayanan data kepada satuan organisasi yang memerlukan informasi pelayanan usaha kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi;
15. memberikan layanan informasi perkembangan kegiatan usaha operasi produksi; dan
16. melakukan dokumentasi kegiatan usaha operasi produksi.
- (8) StrukturOrganisasi UPTD Laboratorium sebagaimana yang termuat dalam Lampiran LVII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Paragraf 2
UPTD Wilayah I (Kabupaten Mamuju Utara dan Mamuju Tengah)
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu
Pasal 61

- (1) UPTDWilayah I (Kabupaten Mamuju Utara dan Mamuju Tengah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf q angka 2, merupakan UPTD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawabkepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) UPTD Wilayah I (Kabupaten Mamuju Utara dan Mamuju Tengah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- a. menyiapkan rencana kerja sebagai bahan kebijakan Pimpinan;
- b. menyiapkan bahan rumusan rencana kerja UPTD;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis UPTD; dan
- d. menyiapkan bahan dan penyelenggaraan sinkronisasi program kerja Dinas.
- (3) UPTD Wilayah I (Kabupaten Mamuju Utara dan Mamuju Tengah) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2), menyelenggarakan fungsi melaksanakan operasi teknis sarana dan fasilitas UPTD serta melaksanakan kegiatan dan rencana kerja pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) UPTD Wilayah I (Kabupaten Mamuju Utara dan Mamuju Tengah), terdiri atas:
- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Energi dan Ketenagalistrikan;
- c. Seksi Geologi, Mineral dan Batubara; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mempunyai tugas :
- a. mengelola urusan umum, tata usaha, kearsipan, pelengkapan dan kerumahtanggaan;
- b. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dinas;
- c. mengelola administrasi kepegawaian dan pengurusan pegawai;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (6) Seksi Energi dan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, mempunyai tugas:
- a. membantu pemeriksaan kelengkapan administrasi dalam rangkapenertiban izin usaha pemanfaatan ketenagalistrikan;
- b. membantu pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap standarkeamanan usaha pemanfaatan ketenagalistrikan;
- c. membantu pengujian kelayakan pembangkit jaringan dan peralatan tenaga listrik Pada usaha ketenagalistrikan;
- d. melaksanakan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan manajemen usaha ketenagalistrikan;
- e. melaksanakan Sosialisasi Pengembangan Desa Mandiri Energi;
- f. membantu pemberian Bimbingan Teknis dan Evaluasi PengelolaanEnergi Baru Terbarukan;
- g. membantuSosialisasi terhadap tatacara Perizinan Pengusahaan Aneka Energi Baru terbarukan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (7) Seksi Geologi, Mineral dan Batubarasebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, mempunyai tugas :
- a. membantu pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penertiban dalam kegiatan pemanfaatan, pengelolaan dan konservasi air tanah, pelaksanaanpengeboran air tanah dan pengusahaan air tanah;
- b. membantu Pelaksanaan Penertiban terhadap pengambilan air tanah;
- c. membantu melaksanakan kajian teknis dan sosial ekonomi terhadap pengajuan teknis perizinan air tanah, perizinan, pertambangan dan kelistrikan;
- d. membantu melaksanakan inventarisasi data potensi sumber daya mineral dan pengusahaan pertambangan umum, pembinaan, pengawasan dan penertiban pengusahaan pertambangan umum, air tanah, pemanfaatan batu bar, inventarisasi data potensi kegeologian,
serta bantuan sarana air bersih untuk daerah yang kekurangan bersih melalui program pengeboran; dan air
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (8) Struktur Organisasi UPTD Wilayah I (Kabupaten Mamuju Utara dan Mamuju Tengah) sebagaimana yang termuat dalam Lampiran LVIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Paragraf 3
UPTD Wilayah II (Kabupaten Mamuju dan Mamasa)
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu
Pasal 62

- (1) UPTDWilayah II (Kabupaten Mamuju dan Mamasa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf q angka 3, merupakan UPTD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawabkepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) UPTD Wilayah II (Kabupaten Mamuju dan Mamasa) sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. menyiapkan rencana kerja sebagai bahan kebijakan Pimpinan;
- b. menyiapkan bahan rumusan rencana kerja UPTD;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis UPTD; dan
- d. menyiapkan bahan dan penyelenggaraan sinkronisasi program kerja Dinas.
- (3) UPTD Wilayah II (Kabupaten Mamuju dan Mamasa) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2), menyelenggarakan fungsi melaksanakan operasi teknis sarana dan fasilitas UPTD serta melaksanakan kegiatan dan rencana kerja pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) UPTD Wilayah II (Kabupaten Mamuju dan Mamasa), terdiri atas:
- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Energi dan Ketenagalistrikan;
- c. Seksi Geologi, Mineral dan Batubara; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mempunyai tugas :
- a. mengelola urusan umum, tata usaha, kearsipan, pelengkapan dan kerumahtanggaan;
- b. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dinas;
- c. mengelola administrasi kepegawaian dan pengurusan pegawai;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (6) Seksi Energi dan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, mempunyai tugas:
- a. membantu pemeriksaan kelengkapan administrasi dalam rangkapenertiban izin usaha pemanfaatan ketenagalistrikan;
- b. membantu pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap standarkeamanan usaha pemanfaatan ketenagalistrikan;
- c. membantu pengujian kelayakan pembangkit jaringan dan peralatan tenaga listrik Pada usaha ketenagalistrikan;
- d. melaksanakan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan manajemen usaha ketenagalistrikan;
- e. melaksanakan Sosialisasi Pengembangan Desa Mandiri Energi;
- f. membantu pemberian Bimbingan Teknis dan Evaluasi PengelolaanEnergi Baru Terbarukan;
- g. membantuSosialisasi terhadap tatacara Perizinan Pengusahaan Aneka Energi Baru terbarukan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (7) Seksi Geologi, Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, mempunyai tugas :
- a. membantu pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penertiban dalam kegiatan pemanfaatan, pengelolaan dan konservasi air tanah, pelaksanaanpengeboran air tanah dan pengusahaan air tanah;
- b. membantu Pelaksanaan Penertiban terhadap pengambilan air tanah;
- c. membantu melaksanakan kajian teknis dan sosial ekonomi terhadap pengajuan teknis perizinan air tanah, perizinan, pertambangan dan kelistrikan;
- d. membantu melaksanakan inventarisasi data potensi sumber daya mineral dan pengusahaan pertambangan umum, pembinaan, pengawasan dan penertiban pengusahaan pertambangan umum, air tanah, pemanfaatan batu bar, inventarisasi data potensi kegeologian, serta bantuan sarana air bersih untuk daerah yang kekurangan air bersih melalui program pengeboran; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (8) Struktur Organisasi UPTD Wilayah II (Kabupaten Mamuju dan Mamasa) sebagaimana yang termuat dalam Lampiran LIX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Paragraf 3
UPTD Wilayah III (Kabupaten Polewali Mandar dan Majene)
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu
Pasal 63

- (1) UPTDWilayah III (Kabupaten Polewali Mandar dan Majene sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf p angka 4, merupakan UPTD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawabkepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) UPTD Wilayah III (Kabupaten Polewali Mandar dan Majene) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- a. menyiapkan rencana kerja sebagai bahan kebijakan Pimpinan;
- b. menyiapkan bahan rumusan rencana kerja UPTD;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis UPTD; dan
- d. menyiapkan bahan dan penyelenggaraan sinkronisasi program kerja Dinas.
- (3) UPTD Wilayah III (Kabupaten Polewali Mandar dan Majene) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi melaksanakan operasi teknis sarana dan
fasilitas UPTD serta melaksanakan kegiatan dan rencana kerja pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) UPTD Wilayah III (Kabupaten Polewali Mandar dan Majene) terdiri atas :
- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Energi dan Ketenagalistrikan;
- c. Seksi Geologi, Mineral dan Batubara; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mempunyai tugas :
- a. mengelola urusan umum, tata usaha, kearsipan, pelengkapan dan kerumahtanggaan;
- b. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dinas;
- c. mengelola administrasi kepegawaian dan pengurusan pegawai;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (6) Seksi Energi dan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, mempunyai tugas:
- a. membantu pemeriksaan kelengkapan administrasi dalam rangkapenertiban izin usaha pemanfaatan ketenagalistrikan;
- b. membantu pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap standarkeamanan usaha pemanfaatan ketenagalistrikan;
- c. membantu pengujian kelayakan pembangkit jaringan dan peralatan tenaga listrik Pada usaha ketenagalistrikan;
- d. melaksanakan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan manajemen usaha ketenagalistrikan;
- e. melaksanakan Sosialisasi Pengembangan Desa Mandiri Energi;
- f. membantu pemberian Bimbingan Teknis dan Evaluasi PengelolaanEnergi Baru Terbarukan;
- g. membantuSosialisasi terhadap tatacara Perizinan Pengusahaan Aneka Energi Baru terbarukan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (7) Seksi Geologi, Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, mempunyai tugas :
- a. membantu pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penertiban dalam kegiatan pemanfaatan, pengelolaan dan konservasi air tanah, pelaksanaanpengeboran air tanah dan pengusahaan air tanah;
- b. membantu Pelaksanaan Penertiban terhadap pengambilan air tanah;
- c. membantu melaksanakan kajian teknis dan sosial ekonomi terhadap pengajuan teknis perizinan air tanah, perizinan, pertambangan dan kelistrikan;
- d. membantu melaksanakan inventarisasi data potensi sumber daya mineral dan pengusahaan pertambangan umum, pembinaan, pengawasan dan penertiban pengusahaan pertambangan umum, air tanah, pemanfaatan batu bar, inventarisasi data potensi kegeologian, serta bantuan sarana air bersih untuk daerah yang kekurangan air bersih melalui program pengeboran; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (8) Struktur Organisasi UPTD Wilayah III (Kabupaten Polewali Mandar dan Majene) sebagaimana yang termuat dalam Lampiran LX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Bagian Ketujuh Belas
UPT DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
Paragraf 1
UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB)
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu
Pasal 64

- (1) UPTDBalai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf q angka 1, merupakan UPTD Dinas Perdagangan, P{erindustrian, Koperasi dan UKM,dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawabkepada Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM.
- (2) UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang pengujian dan sertifikasi mutu barang.
- (3) UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan dan pelaksanaan program dibidang standardisasi dan pengawasan mutu barang;
- b. pelaksanaan proses pengawasan dan sertifikasi mutu barang ekspor tertentu dan produk bertanda SNI;
- c. pelaksanaan pengawasan mutu barang yang beredar di pasaran baik produk dalam negeri, ekspor, impor dalam rangka perlindungan produk lokal;
- d. pelaksana pelayanan jasa dibidang standardisasi dan pengendalian mutu barang serta memberikan bimbingan teknis kepada dunia usaha;
- e. pelaksana pengembangan serta penyusunan standar metode pengujian;
- f. pelaksana pelatihan dibidang teknis pengawasan, pengujian dan kalibrasi;
- g. pelaksana kalibrasi teknis peralatan laboratorium penguji/pabrik/perusahaan;
- h. penyusunan rencana dan kebijakan operasional pengujian dan sertifikasi mutu barang;
- i. pemantauan, evaluasi, pelaporan pengujian dan sertifikasi mutu barang; dan
- j. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) terdiri atas :
- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi pengujian;
- c. Seksi jaminan mutu; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (5) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja UPTD;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta tata usaha dan kearsipan;
- c. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (6) Seksi pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perencanaan dan kebijakan operasional serta pelaksanaan program dibidang standarisasi dan pengujian mutu barang;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan proses pengujian mutu barang export tertentu dan produk sesuai dengan SNI;
- c. menyiapkan bahan pengujian mutu barang yang beredar dipasaran baik produk dalam negeri, eksport dan import dalam rangka perlindungan produk lokal;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan serta penyusunan standar metode pengujian;
- e. mengikuti pelatihan dibidang pengujian dan kalibrasi;
- f. mengikuti pelaksanaan kalibrasi teknis peralatan laboratorium penguji/pabrik/perusahaan;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengujian mutu barang; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (7) Seksi jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan program dibidang standarisasi dan pengawasan jaminan mutu barang;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan proses pengawasan jaminan mutu barang export tertentu dan produk sesuai dengan SNI;
- c. menyiapkan bahan pengawasan jaminan mutu barang yang beredar dipasaran baik produk dalam negeri, eksport dan import dalam rangka perlindungan produk lokal;
- d. melaksanakan pelayanan jasa dibidang standardisasi dan pengendalian mutu barang serta memberikan bimbingan teknis kepada dunia usaha;
- e. melaksanakan pengembangan serta penyusunan standar metode pengawasan;
- f. mengikuti pelatihan dibidang pengawasan jaminan mutu barang;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengawasan dan sertifikasi mutu barang; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (8) Struktur Organisasi UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) sebagaimana yang termuat dalam Lampiran LXI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Bagian Kesembilan Belas
UPTBADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Paragraf 1
UPTB Samsat Kabupaten Mamuju
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu
Pasal 65

- (1) UPTB Samsat Kabupaten Mamuju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf r angka 1, merupakan UPTBadan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah,dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawabkepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- (2) UPTB Samsat Kabupaten Mamuju sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penerimaan PKB/BBN-KB dan RPJK Pada kantor bersama samsat serta kerjasama bidang pajak, bidang retribusi dan pendapatan lain-lain serta melaksanakan intensifikasi/ekstensifikasi penerimaan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- (3) UPTB Samsat Kabupaten Mamuju dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pendaftaran dan penetapan, penagihan dan pelaporan pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan penatausahaan pemungutan pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) UPTB Samsat Kabupaten Mamuju, terdiri atas :
- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- c. Seksi Pembayaran dan Penagihan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan kegiatan Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, Pembekalan dan Urusan Rumah Tangga;
- b. melaksanakan pembinaan Organisasi dan ketatalaksanaan serta pengembangannya;
- c. memberi saran/pertimbangankepada kepala UPTD dan mempersiapkan rancangan saran tindak yang diajukan;
- d. mengumpulkan dan mengelola bahan/informasi serta mengajukan pertimbangan pemecahan masalah kepada kepala UPTD; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (6) Seksi Pendataan dan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pendataan dan penetapan di wilayah kerjanya;
- b. menyiapkan surat pemberitahuan pajak daerah;
- c. menetapkan Surat Ketetapan Pajak;
- d. merencanakan penerimaan pajak;
- e. melaksanakan pengurangan, penetapan dan pembatalan penetapan pajak;
- f. melaksanakan adminstrasi dan penyediaan bahan pertimbangan terkait retribusi:
- g. menyusun Laporan Data Objek dan Penetapan Pajak; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (7) Seksi Pembayaran dan Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, mempunyai tugas :
- a. meneliti dan menghimpun tindasan bukti pembayaran di Bendahara Penerimaan Pembantu dan pembukuan penerimaan pendapatan daerah berdasarkan surat setoran;
- b. menerima dan menghimpun tindasan penetapan pajak daerah sebagai bahan untuk melakukan penagihan;
- c. menerima pembukuan dan meninjaklanjuti surat teguran, surat ketetapan pajak Daerah dan menerbitkan surat tagihan, surat peringatan serta mendistribusikan kepada petugas dinas luar;
- d. melakukan pengecekan lapangan terkait dengan permohonan keberatan dan penghapusan penetapan pajak daerah dan laporan penerimaan kas dan mengirimkan ke dinas;
- e. menyusun laporan tunggakan dan pencairan tunggakan Pajak Daerah;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (8) Struktur Organisasi UPTB Samsat Kabupaten Mamuju sebagaimana yang termuat dalam Lampiran LXII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Paragraf 2
UPTB Samsat Kabupaten Mamuju Utara
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu
Pasal 66

- (1) UPTB Samsat Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 2 angka 2, merupakan UPT Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawabkepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- (2) UPTB Samsat Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penerimaan PKB/ BBN-KB dan RPJK Pada kantor bersama samsat serta kerjasama bidang pajak, bidang retribusi dan pendapatan lain-lain serta melaksanakan intensifikasi/ekstensifikasi penerimaan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- (3) UPTB Samsat Kabupaten Mamuju Utara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pendaftaran dan penetapan, penagihan dan pelaporan pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan penatausahaan pemungutan pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) UPTB Samsat Kabupaten Mamuju Utara, terdiri atas :
- a. Subbagian Tata Usaha
- b. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- c. Seksi Pembayaran dan Penagihan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan kegiatan ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, Pembekalan dan Urusan Rumah Tangga;
- b. melaksanakan pembinaan Organisasi dan ketatalaksanaan serta pengembangannya;
- c. memberi saran/pertimbangankepada kepala UPTD dan mempersiapkan rancangan saran tindak yang diajukan;
- d. mengumpulkan dan mengelola bahan/informasi serta mengajukan pertimbangan pemecahan masalah kepada kepala UPTD; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (6) Seksi Pendataan dan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pendataan dan penetapan di wilayah kerjanya;
- b. menyiapkan surat pemberitahuan pajak daerah;
- c. menetapkan Surat Ketetapan Pajak;
- d. merencanakan penerimaan pajak;
- e. melaksanakan pengurangan, penetapan dan pembatalan penetapan pajak;
- f. melaksanakan adminstrasi dan penyediaan bahan pertimbangan terkait retribusi:
- g. menyusun Laporan Data Objek dan Penetapan Pajak; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (7) Seksi Pembayaran dan Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, mempunyai tugas :
- a. meneliti dan menghimpun tindasan bukti pembayaran di Bendahara Penerimaan Pembantu dan pembukuan penerimaan pendapatan daerah berdasarkan surat setoran;
- b. menerima dan menghimpun tindasan penetapan pajak daerah sebagai bahan untuk melakukan penagihan;
- c. menerima pembukuan dan meninjaklanjuti surat teguran, surat ketetapan pajak Daerah dan menerbitkan surat tagihan, surat peringatan serta mendistribusikan kepada petugas dinas luar;
- d. melakukan pengecekan lapangan terkait dengan permohonan keberatan dan penghapusan penetapan pajak daerah dan laporan penerimaan kas dan mengirimkan ke dinas;
- e. menyusun laporan tunggakan dan pencairan tunggakan Pajak Daerah; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (8) Struktur Organisasi UPTB Samsat Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana yang termuat dalam LampiranLXIII, yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Paragraf 3
UPTBSamsat Kabupaten Mamasa
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu
Pasal 67

- (1) UPTB Samsat Kabupaten Mamasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf r angka 3, merupakan UPT Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawabkepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- (2) UPTB Samsat Kabupaten Mamasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penerimaan PKB / BBN-KB dan RPJK Pada kantor bersama samsat serta kerjasama bidang pajak, bidang retribusi dan pendapatan lain-lain serta melaksanakan intensifikasi/ekstensifikasi penerimaan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- (3) UPTB Samsat Kabupaten Mamasa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- (4) UPTB Samsat Kabupaten Mamasa, terdiri atas :
- a. Subbagian Tata Usaha
- b. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- c. Seksi Pembayaran dan Penagihan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan kegiatan ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, Pembekalan dan Urusan Rumah Tangga;
- b. melaksanakan pembinaan Organisasi dan ketatalaksanaan serta pengembangannya;
- c. memberi saran/pertimbangankepada kepala UPTD dan mempersiapkan rancangan saran tindak yang diajukan;
- d. mengumpulkan dan mengelola bahan/informasi serta mengajukan pertimbangan pemecahan masalah kepada kepala UPTD; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (6) Seksi Pendataan dan Penetapan sebagaimana pada ayat (4) huruf b, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pendataan dan penetapan di wilayah kerjanya;
- b. menyiapkan surat pemberitahuan pajak daerah;
- c. menetapkan Surat Ketetapan Pajak;
- d. merencanakan penerimaan pajak;
- e. melaksanakan pengurangan, penetapan dan pembatalan penetapan pajak;
- f. melaksanakan adminstrasi dan penyediaan bahan pertimbangan terkait retribusi:
- g. menyusun Laporan Data Objek dan Penetapan Pajak; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (7) Seksi Pembayaran dan Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, mempunyai tugas :
- a. meneliti dan menghimpun tindasan bukti pembayaran di Bendahara Penerimaan Pembantu dan pembukuan penerimaan pendapatan daerah berdasarkan surat setoran;
- b. menerima dan menghimpun tindasan penetapan pajak daerah sebagai bahan untuk melakukan penagihan;
- c. menerima pembukuan dan meninjaklanjuti surat teguran, surat ketetapan pajak Daerah dan menerbitkan surat tagihan, surat peringatan serta mendistribusikan kepada petugas dinas luar;
- d. melakukan pengecekan lapangan terkait dengan permohonan keberatan dan penghapusan penetapan pajak daerah dan laporan penerimaan kas dan mengirimkan ke dinas;
- e. menyusun laporan tunggakan dan pencairan tunggakan Pajak Daerah; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (8) Struktur Organisasi UPTB Samsat Kabupaten Mamasa sebagaimana yang termuat dalam Lampiran LXIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Paragraf 4
UPTB Samsat Kabupaten Polewali Mandar
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu
Pasal 68

- (1) UPTB Samsat Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf r angka 4, merupakan UPT Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawabkepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- (2) UPTB Samsat Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penerimaan PKB/ BBN-KB dan RPJK Pada kantor bersama samsat serta kerjasama bidang pajak, bidang retribusi dan pendapatan lain-lain serta melaksanakan intensifikasi/ekstensifikasi penerimaan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- (3) UPTB Samsat Kabupaten Polewali Mandar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pendaftaran dan penetapan, penagihan dan pelaporan pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan penatausahaan pemungutan pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) UPTB Samsat Kabupaten Polewali Mandar terdiri atas :
- a. Subbagian Tata Usaha
- b. Seksi Pendataan dan Penetapan; dan
- c. Seksi Pembayaran dan Penagihan.
- (5) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan kegiatan ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, Pembekalan dan Urusan Rumah Tangga;
- b. melaksanakan pembinaan Organisasi dan ketatalaksanaan serta pengembangannya;
- c. memberi saran/pertimbangankepada kepala UPTD dan mempersiapkan rancangan saran tindak yang diajukan;
- d. mengumpulkan dan mengelola bahan/informasi serta mengajukan pertimbangan pemecahan masalah kepada kepala UPTD; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (6) Seksi Pendataan dan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pendataan dan penetapan di wilayah kerjanya;
- b. menyiapkan surat pemberitahuan pajak daerah;
- c. menetapkan Surat Ketetapan Pajak;
- d. merencanakan penerimaan pajak;
- e. melaksanakan pengurangan, penetapan dan pembatalan penetapan pajak;
- f. melaksanakan adminstrasi dan penyediaan bahan pertimbangan terkait retribusi:
- g. menyusun Laporan Data Objek dan Penetapan Pajak; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (7) Seksi Pembayaran dan Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, mempunyai tugas :
- a. meneliti dan menghimpun tindasan bukti pembayaran di Bendahara Penerimaan Pembantu dan pembukuan penerimaan pendapatan daerah berdasarkan surat setoran;
- b. menerima dan menghimpun tindasan penetapan pajak daerah sebagai bahan untuk melakukan penagihan;
- c. menerima pembukuan dan meninjaklanjuti surat teguran, surat ketetapan pajak Daerah dan menerbitkan surat tagihan, surat peringatan serta mendistribusikan kepada petugas dinas luar;
- d. melakukan pengecekan lapangan terkait dengan permohonan keberatan dan penghapusan penetapan pajak daerah dan laporan penerimaan kas dan mengirimkan ke dinas;
- e. menyusun laporan tunggakan dan pencairan tunggakan Pajak Daerah; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (8) StrukturOrganisasi UPTB Samsat Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana yang termuat dalam Lampiran LXVmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Paragraf 5 UPTB Samsat Kabupaten Majene Pasal 69
- (1) UPTB Samsat Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf r angka 5, merupakan UPT Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawabkepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- (2) UPTB Samsat Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penerimaan PKB/BBN-KB dan RPJK Pada kantor bersama samsat serta kerjasama bidang pajak, bidang retribusi dan pendapatan lain-lain serta melaksanakan intensifikasi/ekstensifikasi penerimaan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- (3) UPTB Samsat Kabupaten Majene dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pendaftaran dan penetapan, penagihan dan pelaporan pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan penatausahaan pemungutan pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) UPTB Samsat Kabupaten Majene, terdiri atas :
- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- c. Seksi Pembayaran dan Penagihan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan kegiatan ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, Pembekalan dan Urusan Rumah Tangga;
- b. melaksanakan pembinaan Organisasi dan ketatalaksanaan serta pengembangannya;
- c. memberi saran/pertimbangankepada kepala UPTD dan mempersiapkan rancangan saran tindak yang diajukan;
- d. mengumpulkan dan mengelola bahan/informasi serta mengajukan pertimbangan pemecahan masalah kepada kepala UPTD; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (6) Seksi Pendataan dan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pendataan dan penetapan di wilayah kerjanya;
- b. menyiapkan surat pemberitahuan pajak daerah;
- c. menetapkan Surat Ketetapan Pajak;
- d. merencanakan penerimaan pajak;
- e. melaksanakan pengurangan, penetapan dan pembatalan penetapan pajak;
- f. melaksanakan adminstrasi dan penyediaan bahan pertimbangan terkait retribusi:
- g. menyusun Laporan Data Objek dan Penetapan Pajak; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (7) Seksi Pembayaran dan Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, mempunyai tugas :
- a. meneliti dan menghimpun tindasan bukti pembayaran di Bendahara Penerimaan Pembantu dan pembukuan penerimaan pendapatan daerah berdasarkan surat setoran;
- b. menerima dan menghimpun tindasan penetapan pajak daerah sebagai bahan untuk melakukan penagihan;
- c. menerima pembukuan dan meninjaklanjuti surat teguran, surat ketetapan pajak Daerah dan menerbitkan surat tagihan, surat peringatan serta mendistribusikan kepada petugas dinas luar;
- d. melakukan pengecekan lapangan terkait dengan permohonan keberatan dan penghapusan penetapan pajak daerah dan laporan penerimaan kas dan mengirimkan ke dinas;
- e. menyusun laporan tunggakan dan pencairan tunggakan Pajak Daerah; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (8) Struktur Organisasi UPTB Samsat Kabupaten Majene sebagaimana yang termuat dalam Lampiran LXVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB IV - JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 70

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kepala Unit Pelaksana TeknisBadanDaerah Kelas A merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan Administrator;
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Unit Pelaksana TeknisBadanDaerah Kelas B dan Kepala Seksi PadaUnit Pelaksana Teknis BadanDaerah Kelas A merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas; dan
- (3) Kepala SubbagianPada Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah kelas B, merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan Pengawas.
BAB IV - JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 71

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, padaunit pelaksana teknis dinas dan badan ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD dan UPTB sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk; dan
- (5) Jabatan Fungsionalsebagaimana dimaksud Pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Pengisian Jabatan
BAB IV - JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 72

- (1) UPTD dan UPTBsebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71, diisi oleh Pegawai Negeri Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pegawai Negeri Sipil Negara yang menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas Pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
- a. teknis;
- b. manajerial; dan
- c. sosial kultural.
- (3) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Negeri Sipil Negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan;
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidian, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi;
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan;
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan; dan
- (7) Ketentuan mengenai kompetensi teknis dan kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) dan ayat (3), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga Pengangkatan, Pemberhentian, Perpindahan
Jabatan, Promosi serta Kenaikan Pangkat
BAB IV - JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 73

Pengangkatan, pemberhentian, perpindahan jabatan, promosi, serta kenaikan pangkat dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 75

Setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah danKepala Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah, wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 76

Setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah danKepala Unit Pelaksana Teknis Badan Daerahdalam lingkungan satuan kerjanyabertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 77

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah danKepala Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 78

- (1) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diberikan,Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah danKepala Unit Pelaksana Teknis Badan Daerahwajib berkoordinasi dengan Kepala Dinas atau Kepala Badan untuk menyinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah danKepala Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) meliputi :
- a. sinkronisasi data;
- b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
- c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 79

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka semua Peraturan Gubernur Sulawesi Barat yang mengatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan Pejabat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerahberdasarkan Peraturan Gubernur ini.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 80

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
Ditetapkan di Mamuju Pada tanggal 9 Desember 2016
GUBERNUR SULAWESI BARAT,
H. ANWAR ADNAN SALEH
Diundangkan di Mamuju Pada tanggal 9 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd
H. ISMAIL ZAINUDDIN
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 46.a
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,
BUJAERAMY HASSAN, SH
Pangkat : Pembina
NIP.
: 19750630 200212 1 010