PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 10 Tahun 2013
Tentang DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN dan
Berlaku: 11 September 2013
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH,
BADAN USAHA SWASTA, DAN KELOMPOK USAHA MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,
- a. bahwa guna lebih meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha yang ada di daerah untuk pengembangan dunia usaha, serta dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, perlu didukung dengan permodalan yang kuat;
- b. bahwa sejalan dengan pertumbuhan perekonomian daerah serta penyesuaian peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Kelompok Usaha Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2012 perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta sebagai pelaksanaan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Kelompok Usaha Masyarakat;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5261);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementrian Negara/Lembaga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 4/D);
Menetapkan
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 9/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 4/E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 1/D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 3/E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Sumber Pocong (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 3/D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Bangkalan Hilir Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 4/E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Bangkalan Hulu Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 5/E);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN dan
BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH, BADAN USAHA SWASTA DAN KELOMPOK USAHA MASYARAKAT.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah bermaksud agar badan usaha yang ada di daerah baik yang dikelola daerah sebagai aset yang dipisahkan maupun usaha yang dikelola swasta dan usaha yang dikelola kelompok masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan penyertaan modal daerah adalah:
- a. Untuk menumbuhkembangkan dunia usaha yang ada di daerah dalam rangka meningkatkan daya saing dan menyikapi perkembangan ekonomi regional, nasional, dan internasional;
- b. Untuk meningkatkan kapasitas manajemen dan kredibilitas perusahaan guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan daerah dan lapangan kerja; dan
- c. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan sesuai dengan kelayakan usaha yang transparan dan akuntable.
BAB III - JENIS BADAN USAHA, BENTUK, JUMLAH DAN WAKTU SERTA TATA CARA PENYERTAAN MODAL Bagian Kesatu
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah secara permanen kepada:
- a. Perusahaan Daerah 'SUMBER DAYA';
- b. Perusahaan Daerah Air Minum 'SUMBER POCONG';
- c. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan;
- d. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;
- e. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jatim;
- f. Perseroan Terbatas Bangkalan Hilir Energi; dan
- g. Perseroan Terbatas Bangkalan Hulu Energi.
- (2) Selain penyertaan modal daerah secara permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah juga melakukan penyertaan modal daerah secara non permanen dalam bentuk dana bergulir kepada Kelompok Usaha Masyarakat.
Bagian Kedua Bentuk Penyertaan Modal
BAB III - JENIS BADAN USAHA, BENTUK, JUMLAH DAN WAKTU SERTA TATA CARA PENYERTAAN MODAL Bagian Kesatu
Pasal 4

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g ditetapkan dalam bentuk pembelian saham.
BAB III - JENIS BADAN USAHA, BENTUK, JUMLAH DAN WAKTU SERTA TATA CARA PENYERTAAN MODAL Bagian Kesatu
Pasal 5

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bangkalan dalam tahun anggaran berjalan.
BAB III - JENIS BADAN USAHA, BENTUK, JUMLAH DAN WAKTU SERTA TATA CARA PENYERTAAN MODAL Bagian Kesatu
Pasal 6

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, sebesar Rp39.077.085.365,00 (tiga puluh sembilan milyar tujuh puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Sampai dengan Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp845.000.000,00 (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2013, sebesar Rp 17.932.085.365,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2014, sebesar Rp5.100.000.000,00 (lima milyar seratus juta rupiah);
- d. Tahun Anggaran 2015, sebesar Rp5.100.000.000,00 (lima milyar seratus juta rupiah);
- e. Tahun Anggaran 2016, sebesar Rp5.100.000.000,00 (lima milyar seratus juta rupiah);
- f. Tahun Anggaran 2017, sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
BAB III - JENIS BADAN USAHA, BENTUK, JUMLAH DAN WAKTU SERTA TATA CARA PENYERTAAN MODAL Bagian Kesatu
Pasal 8

Penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Sumber Pocong, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, sebesar Rp19.951.516.291,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus enam belas ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Sampai dengan Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp12.101.516.291,00 (dua belas milyar seratus satu juta lima ratus enam belas ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2013, sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2014, sebesar Rp2.950.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- d. Tahun Anggaran 2015, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- e. Tahun Anggaran 2016, sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- f. Tahun Anggaran 2017, sebesar Rp Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
BAB III - JENIS BADAN USAHA, BENTUK, JUMLAH DAN WAKTU SERTA TATA CARA PENYERTAAN MODAL Bagian Kesatu
Pasal 9

Penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, sebesar Rp 4.285.000.000,00 (empat milyar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Sampai dengan Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp2.405.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima juta rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2013, sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2014, sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
- d. Tahun Anggaran 2015, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- e. Tahun Anggaran 2016, sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- f. Tahun Anggaran 2017, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
BAB III - JENIS BADAN USAHA, BENTUK, JUMLAH DAN WAKTU SERTA TATA CARA PENYERTAAN MODAL Bagian Kesatu
Pasal 10

Penyertaan modal daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jatim, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, sebesar Rp12.498.364.750,00 (dua belas milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Sampai dengan Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp9.198.364.750,00 (sembilan milyar seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- b. Tahun Anggaran 2013, sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2014, sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. Tahun Anggaran 2015, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- e. Tahun Anggaran 2016, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- f. Tahun Anggaran 2017, Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah).
BAB III - JENIS BADAN USAHA, BENTUK, JUMLAH DAN WAKTU SERTA TATA CARA PENYERTAAN MODAL Bagian Kesatu
Pasal 11

Penyertaan modal daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jatim, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, sebesar Rp3.390.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Sampai dengan Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2013, sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2014, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- d. Tahun Anggaran 2015, sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- e. Tahun Anggaran 2016, sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- f. Tahun Anggaran 2017, sebesar Rp1.100.000.000 (satu milyar seratus ribu rupiah).
BAB III - JENIS BADAN USAHA, BENTUK, JUMLAH DAN WAKTU SERTA TATA CARA PENYERTAAN MODAL Bagian Kesatu
Pasal 12

Penyertaan modal daerah kepada Perseroan Terbatas Bangkalan Hilir Energi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, sebesar Rp237.500.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Sampai dengan Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp237.500.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2013, sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2014, sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. Tahun Anggaran 2015, sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- e. Tahun Anggaran 2016, sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- f. Tahun Anggaran 2017, sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
BAB III - JENIS BADAN USAHA, BENTUK, JUMLAH DAN WAKTU SERTA TATA CARA PENYERTAAN MODAL Bagian Kesatu
Pasal 13

Penyertaan modal daerah kepada Perseroan Terbatas Bangkalan Hulu Energi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, sebesar Rp237.500.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Sampai dengan Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp237.500.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2013, sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2014, sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. Tahun Anggaran 2015, sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- e. Tahun Anggaran 2016, sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- f. Tahun Anggaran 2017, sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
BAB III - JENIS BADAN USAHA, BENTUK, JUMLAH DAN WAKTU SERTA TATA CARA PENYERTAAN MODAL Bagian Kesatu
Pasal 14

Penyertaan modal daerah dalam bentuk dana bergulir kepada Kelompok Usaha Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), sebesar Rp5.458.730.000,00 (lima milyar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Sampai dengan Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp1.646.230.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2013, sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2014, sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- d. Tahun Anggaran 2015, sebesar Rp612.500.000,00(enam ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Tahun Anggaran 2016, sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- f. Tahun Anggaran 2017, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
BAB III - JENIS BADAN USAHA, BENTUK, JUMLAH DAN WAKTU SERTA TATA CARA PENYERTAAN MODAL Bagian Kesatu
Pasal 15

Perubahan jumlah dan waktu penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dilakukan melalui mekanisme pembahasan APBD dan persetujuan DPRD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berjalan, dengan mempertimbangkan kinerja penerima penyertaan modal.
- (1) Kepala Daerah berwenang memperoses penyertaan modal daerah sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.
- (2) Tata cara, sistem dan prosedur penyertaan modal akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Kelompok Usaha Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 2/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.
Ditetapkan di Bangkalan pada tanggal 11 September 2013
BUPATI BANGKALAN,
MUHAMMAD MAKMUN IBNU FUAD
Diundangkan di Bangkalan pada tanggal 25 September 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
EDDY MOELJONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2013 NOMOR 6/E
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Bahwa berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan diserahkan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.
Bahwa Penyertaan Modal Daerah yang selama ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Kelompok Usaha Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 telah mengatur dan menetapkan jumlah penyertaan modal serta Badan Usaha yang mendapatkannya.
Bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha yang ada di daerah untuk pengembangan dunia usaha, dan sejalan dengan pertumbuhan perekonomian daerah serta penyesuaian peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Kelompok Usaha Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 perlu ditinjau kembali.
Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Kelompok Usaha Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 perlu dicabut dan disempurnakan kembali.