PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 13 Tahun 2017
Tentang PENATAAN BANGUNAN TERAS DAN KANOPI DIKAWASAN PERDAGANGAN
Berlaku: 15 Mei 2017
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
WALIKOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PENATAAN BANGUNAN TERAS DAN KANOPI DIKAWASAN PERDAGANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SOLOK,
- a. bahwa dalam rangka menciptakan keamanan, keindahan, pengawasan, dan penertiban bangunan teras dan kanopi dikawasan perdagangan agar sesuai dengan tata ruang kota dan estetika, dipandang perlu mengatur penataan bangunan teras dan kanopi dikawasan perdagangan yang sesuai dengan rencana kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan Bangunan Teras Dan Kanopi di Kawasan Perdagangan;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 385).
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
18. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2003 tentang Izin Bangunan;
19. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintah Kota Solok;
20. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012- 2031;
21. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN BANGUNAN TERAS DAN KANOPI DIKAWASAN PERDAGANGAN
BAB II - Bagian Kesatu Penggunaan Kanopi Pasal 2
Pasal 3

Pemasangan kanopi pada bangunan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Bagian depan dan samping bangunan yang bersisian dengan jalan dapat dibenarkan sepanjang 2 meter dengan konstruksi tanpa tiang.
- b. Bagian depan dan samping bangunan yang bersisian dengan jalan dapat dibenarkan sepanjang 50 persen dari dinding terluar bangunan dengan daerah milik jalan.
- c. Panjang kanopi sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung dari jarak lantai 2 (dua) bangunan dengan bentukseragam dengan blok bangunan di sekitarnya; dan
- d. Bangunan kanopi tidak dibenarkan untuk dimanfaatkan sebagai bangunan tambahan, tempat berjualan atau menempatkan barang dagangan.
- (1) Lokasi pertokoan pada ruas jalan tertentu dan Kawasan Perdagangan pada ruas Jalan Ir.Soekarno, Jl.DR.Moh.Hatta, Jl.Jenderal Sudirman, Jl.KH.Ahmad Dahlan, Jl.Prof.DR.Moh.Yamin, Jl.Pemuda, lokasi Terminal Angkutan Kota Solok, Jl.Jamil Jambek Dt.Perpatih Nan Sabatang, Jl. Natsir Pamuncak, Jl. Proklamasi, Jl. Diponegoro, Jl. Bandar Pandung, dan sepanjang Jl. Lingkar Utara.
- (2) Lokasi pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk yang menggunakan teras dan kanopi untuk kegiatan usaha.
Pemanfaatan area garis sempadan bangunan tidak dibenarkan untuk fungsi apapun kecuali fasilitas pejalan kaki, penghijauan dan perparkiran.
Bagian Kelima Pengawasan
BAB II - Bagian Kesatu Penggunaan Kanopi Pasal 2
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengawasan terhadap bangunan Gedung dengan Kanopi yang memiliki indikasi sebagai berikut :
- a. perubahan fungsi;
- b. membahayakan lingkungan;
- c. melebihi ukuran yang telah ditetapkan;dan
- d. kanopi yang tidak layak fungsi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pengamatan petugas, tim dan/atau laporan dari masyarakat.
- (3) Masyarakat berkewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Apabila laporan sebagamana dimaksud pada ayat (4) tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah maka masyarakat dapat menuntut Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undagan yang berlaku.
BAB II - Bagian Kesatu Penggunaan Kanopi Pasal 2
Pasal 7

- (1) Terhadap bangunan gedung dengan Kanopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan identifikasi dan kajian untuk dapat dilakukan penetapan perbaikan atau pembongkaran.
- (2) Terhadap bangunan teras dan kanopi yang melanggar aturan diberikan surat peringatan kepada pemilik atau pengguna bangunan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Setelah diberikan surat peringatan 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinas PU dan Penataan Ruang bersama tim menyampaikan rekomendasi pembongkaran kepada Walikota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Bagian Keenam Pelaksanaan Pembongkaran
BAB II - Bagian Kesatu Penggunaan Kanopi Pasal 2
Pasal 8

- (1) Pembongkaran bangunan teras dan Kanopi dapat dilakukan sendiri oleh pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan pembongkaran bangunan teras dan kanopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan gangguan, kecelakaan dan kerugian harta benda orang lain, menjadi tanggung jawab pengguna dan/atau pemilik bangunan gedung.
- (3) Apabila pemilik dan/atau pengguna bangunan teras dan kanopi tidak melaksanakan pembongkaran sendiri dalam batas waktu yang ditetapkan dalam surat penetapan pembongkaran, maka pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).