Unknown WALIKOTA Nomor 14 Tahun 2014
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11TAHUN2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS
Berlaku: 14 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
/
WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINS! KALIMANTAN BARAT PERATURAN .WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11TAHUN2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,
- a. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat ( 1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Um um, dapat dilakukan perubahan;
- b. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2012 sudah tidak sesuai dengan perkembangan indeks harga dan perkembangan ekonomi sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan. pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota. tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas;
1.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
- 2.. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran . Negara Republik · Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun · 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik ·Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
...
!
'
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang"'."undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737};
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas · Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
Menetapkan
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/MENKES/SK/11/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
3. 1 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 ten tang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Singkawang Nomor 11Tahun2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas diubah sehingga berbunyi :
1. Ketentuan