PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 14 Tahun 2016
Tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
Berlaku: 14 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
BUPATI BIMA
PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI BIMA,
- a. bahwa bantuan keuangan kepada partai politik yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bima digunakan untuk membantu kelancaran administrasi dan atau sekretariat partai politik;
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- b. bahwa untuk kelancaran dan efektivitas pemberian bantuan keuangan kepada partai politik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIMA TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima.
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bima.
3. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
5. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disebut dengan DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik tingkat kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah daerah dan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
4. Partai Politik adalah partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima.
BAB II - BANTUAN KEUANGAN Pasal 2
Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum.
- (3) Bantuan keuangan kepada partai politik diberikan setiap tahun anggaran.
- (2) Bantuan keuangan kepada partai politik diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara partai politik hasil Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
BAB II - BANTUAN KEUANGAN Pasal 2
Pasal 4

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
- b. besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun untuk partai politik adalah jumlah perolehan suara hasil pemilihan umum dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- a. besarnya nilai bantuan per suara untuk partai politik adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- c. besarnya jumlah bantuan keuangan setiap tahun kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil pemilihan umum dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a.
BAB IV - PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 7

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan hasil verifikasi tim verifikasi menyampaikan besaran bantuan keuangan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Pencairan bantuan keuangan dilakukan setelah Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik menandatangani kuitansi di atas materai dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik.
- (2) Sekretaris Daerah memerintahkan Kepala Bagian Keuangan menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas partai politik dengan persetujuan Bupati.
BAB V - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 8

Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.
BAB V - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 9

- (1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran penggunaan bantuan keuangan.
- a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan parpol per kegiatan; dan
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- b. barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/ penggunaan jasa.
BAB V - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 10

- (1) Partai politik wajib mengirimkan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk diaudit.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan wajib disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain partai politik kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat paling lambat 1 (satu) bulan setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Partai politik wajib mengirimkan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Format pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
BAB V - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 11

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.
Ditetapkan di
: Bima.
Pada tanggal
:
4 Mei 2016
BUPATI BIMA,
Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI
Diundangkan di Bima. Pada tanggal 4 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,
H. M. TAUFIK HAK NIP. 196312311987021049
BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2016 NOMOR 342
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR : TANGGAL :
I. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI
BERITA ACARA BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI ... Pada hari ini ..... tanggal .... Bulan .... Tahun ....
Tim verifikasi administrasi bantun keuangan kepada partai politik yang dibentuk Keputusan Bupati Bima Nomor.../... tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi bantuan keuangan yang diajukan oleh DPC ...
Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, tim verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik menyatakan bahwa partai politik ... telah memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bima. Besarnya bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bima tersebut didasarkan pada hasil perolehan suara pada pemilihan umum yang sebanyak
Rp...
...
,00
.
Demikian berita hasil verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik ...ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik:
1.
)
...
Ketua
)
2.
...
Sekretaris
)
3.
...
Anggota
(...
4.
...
Anggota
)
5.
...
Anggota
)
6.
...
Anggota
)
II. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Nama Partai Politik
:
NPWP
:
Nomor rekening bank :
Alamat
:
Jumlah kursi :
Jumlah bantuan keuangan
:
Tahun Anggaran :
Kegiatan :
Pelaksanaan audit
:
Tanggal...bulan...tahun...
Bima,...
Kepada
Yth. Bupati Bima
Bima c.q. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat di
Bersama ini disampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik sebagai berikut:
| NO | JENIS PENGELUARAN | JUMLAH (Rp) | REALISASI (Rp) | KETERANGAN |
|------|--------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | PENDIDIKAN POLITIK | | | |
| B. | OPERASIONAL SEKRETARIAT | | | |
| | 1.Administrasi Umum a. Keperluan ATK | | | |
| | b.Rapat Internal Sekretariat | | | |
| | c. Ongkos | | | |
| | Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan | | | |
| | operasional | | | |
| | sekretariat | | | |
1. Langganan Daya dan Jasa
- a. Telepon dan listrik
- b. Air minum
- c. Jasa pos dan giro
- d. Surat menyurat
2. Pemeliharaan data dan arsip
3. Pemeliharaan Peralatan Kantor
Jumlah
Terbilang : ________________
Mengetahui:
KETUA UMUM/KETUA,
BENDAHARA UMUM,
(...)
BUPATI BIMA,
Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI