PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 5 Tahun 2014
Tentang PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
Berlaku: 5 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa' perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas yang
- dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas fungsi clan wewenang untuk kepentingan Negara atau Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan pembiayaan yang efektif dan efisien serta harus sesuai dengan kebutuhan nyata, memenuhi kaedah-kaedah pengelolaan keuangan daerah serta sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa untuk memudahkan pengguna peraturan, maka semua Peraturan Walikota yang mengatur tentang Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung perlu digabung dan disusun kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421 ); Mengingat
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2.
- ten tang Republik Lembaran Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3.
•
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua ataa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah . (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republ!k Indonesia Nomor 4845);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwala1an Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
"
Menetapkan
.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 ten tang Pedoman Perjalanan Din as ke Luar Negeri bagi Pejabat/pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kota .Bitung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Bitung;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2010 ten tang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung Nomor I Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bitung.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung.
5. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bi tung.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung.
9. Perjalanan \_Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan keluar tempat kedudukan di dalam wilayah Kota Bitung untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
10. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilakaanakan keluar tempat kedudukan/kantor diluar wilayah Kota Bitung tetapi masih dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah Pejabat yang berwenang.
12. Surat Perintah Togas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah Togas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bitung untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
11. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke Negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD serta Anggota DPRD dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
13. Surat Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPD, adalah Dokumen Perjalanan Dinas yang diterbitkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
15. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kata Bitung.
14. Pejabat yang berwenang adalah Sekretaris DPRD/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Lain Yang Diberi Kuasa oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kata Bitung.
16. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
18. Perhitungan Rampung (kalkulasi biaya) adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai dengan kebutuhan riil setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku.
17. Daftar Pengeluaran Riil adalah daftar pertanggungjawaban terhadap penggunaan uang sak.u, uang makan, transport lokal, transport dari tempat kedudukan ke terminal bis/bandara/pelabuhan ke tempat tujuan pergi-pulang dan biaya transit dari Jakarta ke Bandung dan/atau Bogar dan/atau Depok dan/atau Bekasi dan/atau Tangerang pergi-pulang.
19. Surat Pemyataan Pertanggungjawaban adalah surat pemyataan yang menyatakan benar telah melaksanakan perjalanan dinas yang dibuat oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kata Bitung setelah selesai melaksanakan Perjalanan Dinas dan ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
20.
- Kuitansi Biaya Perjalanan Dinas adalah bukti pembayaran dari bendahara pengeluaran kepada Pimpinan dan Anggota yang melaksanakan Perjalanan Dinas dengan menggunakan materai secukupnya.
21. Bukti Penginapan/Hotel adalah kuitansi/nota/ print out yang dikeluarkan oleh pihak hotel/penginapan pada saat check out (tidak termasuk biaya mini bar, laundry serta biaya service lainnya) atau berupa nilai tanggungan ( voucher) yang dikeluarkan oleh jasa pelayanan perhotelan di bandara.
23. Biaya jasa pelayanan penumpang pesawat udara (Ai,porl Taxj adalah biaya/retribusi yang dipungut oleh Perum Angkasa Pura/Pihak Bandara setempat sehubungan jasa pelayanan bandara.
22. Tiket Pesawat/Kapal Laut/Kereta Api/Bus adalah tiket/karcis yang dikeluarkan oleh perusahaan penerbangan/kapal laut/kereta api/bus pada saat Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bitung menggunakan jasa perusahaan/ armada tersebut.
24. Laporan Perjalanan Dinas adalah laporan yang dibuat oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kata Bitung setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas yang disampaikan kepada pejabat yang memberi perintah/ wewenang.
26. Tempat bertolak adalah tempat/kota untuk melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
25. Tern pat Kedudukan adalah tempat/kota dimana SKPD /Unit berada.
c
27. Tern pat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan din as.
28. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
29. Uang persediaan adalah uang yang berada di Kas Bendahara Pengeluaran yang sifatnya pengisian kas.
30. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Perjalanan Dinas adalah surat perintah membayar yang dikeluarkan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas dengan perhitungan rampung sesuai bukti riil yang diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD).
BAB II - JENIS, PELAKSANA DAN TUJUAN
Pasal 2

Jenis Perjalanan Dinas meliputi :
- b. perjalanan dinas luar daerah; dan
- a. perjalanan dinas dalam daerah;
- c. perjalanan dinas luar hegeri.
BAB II - JENIS, PELAKSANA DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas adalah:
- b. anggota DPRD.
- a. pimpinan DPRD; dan
- (2) Pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam 2 (dua) tingkatan perjalanan dinas, yaitu :
- a. tingkat A untuk Pimpinan DPRD; dan
- b. tingkat B untuk Anggota DPRD.
BAB II - JENIS, PELAKSANA DAN TUJUAN
Pasal 4

Tujuan Perjalanan Dinas adalah untuk melakukan kepentingan Negara dan/atau Daerah yang dapat membawa manfaat bagi Negara/Daerah atas perintah Pimpinan DPRD.
BAB II - JENIS, PELAKSANA DAN TUJUAN
Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
- a. detasering diluar tempat kedudukan;
- b. kegiatan reses;
- c. untuk mendapatkan pengobatan diluar tempat kedudukan;
- d. harus memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- e. ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis diluar tempat kedudukan; ·
- g. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.
- f. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; dan
Perjalanan Dinas yang merupakan Kegiatan Reses sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b, dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun per anggota.
BAB II - JENIS, PELAKSANA DAN TUJUAN
Pasal 7

Perjalanan Dinas hanya dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan yang sangat perlu/mendesak bagi kepentingan daerah, apabila tidak dapat menggunakan sarana komunikasi lain yang tersedia serta dilaksanakan dalam waktu yang singkat dengan hasil yang maksimal serta biaya sehemat mungkin.
BAB II - JENIS, PELAKSANA DAN TUJUAN
Pasal 8

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan melakukan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/surat perintah tugas dari Pimpinan DPRD.
BAB lll - PENANDATANGANAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 9

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, SPT ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, SPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.
Bagian Kedua Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
Paragraf 1 Jenis Biaya ·
BAB lll - PENANDATANGANAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 10

Jenis biaya perjalanan dinas terdiri atas :
- b. biaya transportasi; dan
- a. uang harian;
- c. biaya penginapan.
Paragraf 2 Uang Harian
BAB lll - PENANDATANGANAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 11

- (1) Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi :
- a. uang saku;
- b. uang makan; dan
- c. uang transport lokal.
- (2) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dibayarkan secara lumpsum.
,
,,.,,\_,,,,\_,
,,,
••...
\_
Besaran uang harian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Paragraf 3 Biaya Transportasi
BAB lll - PENANDATANGANAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 12

- (1) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri dari:
- b. airport tax;
- a. biaya tiket/karcis;
- c. biaya pass masuk lainnya;
- e. biaya transit;
- d. sewa kendaraan;
- f. biaya angkutan pergi-pulang diatas jarak 5 (lima) kilometer dari batas kota tempat kedudukan; dan
- g. biaya transportasi (taksi) dari tempat kedudukan ke tempat tujuan, terdiri dari : ·
1. tempat kedudukan ke terminal bis/bandara/pelabuhan;
3. tempat tujuan ke tempat tujuan lainnya;
2. terminal bis/bandara/pelabuhan ke tempat tujuan;
12. dan berlaku pula sebaliknya.
- (3) Sewa Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa sewa moda transportasi antar pulau di wilayah Indonesia (seperti perahu atau speed boa � yang diberikan kepada Pimpinan DPRD untuk keperiuan pelaksanaan tugas-tugas di tempat tujuan diluar Kota Bitung yang dilakukan secara selektif dan efisien serta dibayarkan secara riil (ad-cost).
- (2) Biaya Tiket/Karcis (Pesawat Udara, Kapa! Laut antar pulau, Bis antar Provinsi dan Kereta Api) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Airport Tax sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dan Biaya Pass masuk Iainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibayarkan secara riil (ad-ros � sesuai dengan harga yang tercantum dalam tiket/karcis.
- (4) Satuan biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk biaya untuk nakoda, bahan bakar minyak dan pajak.
- (5) Khusus Biaya Transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dari Bandara Soekarno Hatta ke Bandung dan/atau Bogor dan/atau Depok dan/atau Bekasi dan/atau Tangerang, begitu pula sebaliknya dari Bandung dan/atau Bogor dan/atau Depok dan/atau Bekasi dan/atau Tangerang kembali lagi ke Bandara Soekarno Hatta, dibayarkan secara riil (ad-rost) sesuai harga yang berlaku dan tidak melebihi satuan biaya tertinggi untuk daerah Bandung sebesar Rp. 850.000,· (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sekali jalan dan untuk daerah Bogor, Depok, Bekasi atau Tangerang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sekali jalan.
- (6) Biaya Angkutan pergi-pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dibayarkan secara riil (ad-cost) dan tidak melebihi satuan biaya tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (7) Dalam ha! menggunakan kendaraan dinas, pertanggungjawaban biaya angkutan pergi-pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah Nota Bahan Bakar Minyak (BBM).
- (8) Biaya Transportasi (Taksi) dari tempat kedudukan ke tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibayarkan secara riil (adcost) dan tidak melebihi dari satuan tertinggi biaya Transportasi (Taksi) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (9) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak diberikan bagi Pimpinan DPRD.
- (10) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf g dibayarkan secara :
- b. dibebankan kepada salah satu pelaksana, dalam ha! perjalanan dinas dilaksanakan oleh lebih dari 1 (satu) pelaksana maka diatur per kendaraan 3 (tiga) pelaksana dan kelipatannya.
- a. penuh, dalam ha! perjalanan dinas dilaksanakan oleh 1 (satu) pelaksana; dan
- (11) Biaya Transportasi pergi-pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka l , tidak diberikan bagi Anggota DPRD yang memiliki kendaraan dinas.
- (12) Besaran biaya transportasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Paragraf 4 Biaya Penginapan
BAB lll - PENANDATANGANAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 13

- (1) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap : a. di hotel; atau
- b. di tempat menginap lainnya.
- (2) Biaya Penginapan (biaya kamar) dibayarkan seluruhnya sesuai bukti pembayaran (print ou � yang dikeluarkan pihak hotel tempat menginap atau sejumlah nilai tanggungan berupa voucer dan kuitansi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa perhotelan di bandara.
- (3) Biaya Penginapan dibayar sesuai tingkatan perjalanan dinas dan tidak melebihi dari standar tertinggi biaya penginapan sesuai tingkatan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dibayarkan secara riil (ad-cos � .
- (5) Fasilitas Penginapan sesuai tingkat perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB lll - PENANDATANGANAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 14

Dalam ha! biaya penginapan Pimpinan DPRD melebihi Standar Tertinggi sebagaimana dimaksud pada lampiran VI Peraturan Walikota ini, maka biaya penginapan disesuaikan berdasarkan biaya riil (Ad-cost)
Bagian Ketiga
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
BAB lll - PENANDATANGANAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 15

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dibayarkan secara riil (ad-cost) dengan tidak melebihi satuan tertinggi biaya transportasi dalam Kota Bitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
.
Bagian Keempat
Biaya Pemetian dan Angkutan Jenasah
BAB lll - PENANDATANGANAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 16

- (1) Pelaksana perjalanan dinas yang meninggal dunia dalam melaksanakan perjalanan dinas/jenazah diberikan biaya pemetian dan angkutan jenazah sesuai tingkatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Keluarga dari jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat diberikan biaya perjalanan dinas menjemput dan mengantarkan jenazah ke tempat pemakaman.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas menjemput dan mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke tempat pemakaman diberikan biaya sesuai dengan tingkatan perjalanan dinas.
BAB IV - TATA CARA PERJALANAN DINAS
Pasal 17

Tidak dibenarkan melakukan pembayaran rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama dan/atau tempat tujuan yang sama.
BAB IV - TATA CARA PERJALANAN DINAS
Pasal 18

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan seluruhnya atau sebagian berupa panjar (uang harian) sebelum perjalanan dinas dilaksanakan dengan menggunakan Uang Persediaan yang ada dimasing-masing SKPD/Unit Kerja
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelab perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
BAB IV - TATA CARA PERJALANAN DINAS
Pasal 19

- (I) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas temyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPD, maka Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menyetor kembali uang harian dan biaya penginapan yang diterimanya.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas temyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPD, maka Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan memberi tambahan uang harian dan biaya penginapan, sepanjang kelebihan jumlah hari bukan disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana perjalanan dinas yang bersangkutan.
BAB IV - TATA CARA PERJALANAN DINAS
Pasal 20

- (!) Perjalanan Dinas hanya dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu, untuk hari minggu dan hari libur nasional tidak diberikan biaya perjalalanan dinas.
- (2) Perjalanan Dinas yang sifatnya untuk koordinasi dan/atau konsultasi, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kecuali ada pertimbangan lain dan disertai bukti tertulis penugasan dari Pimpinan DPRD.
- (4) Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri rapat, sosialisasi, rekonsiliasi, seminar, work.slwp, kursus, pendidikan dan pelatihan, dilaksanakan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPD oleh Pejabat yang berwenang dengan mengacu pada surat/undangan/pemberitahuan dari lembaga/instansi penyelenggara dan kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan uang harian sesuai jumlah hari yang tercantum dalam SPT dan SPD.
3. (3). Perjalanan Dinas dalam rangka studi banding dan/atau kunjungan kerja, dilaksanakan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPD oleh Pejabat yang berwenang.
- (5) Apabila perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat biaya kontribusi yang harus disetor oleh pelaksana perjalanan dinas, maka biaya kontribusi tersebut tidak dapat dimasukkan dalam komponen biaya perjalanan dine.a tetapi dianggarkan tersendlr! de.lam APBD.
- (6) Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan pada hari minggu dan/atau hari Ii bur nasional apabila untuk menghadiri rapat/ sosialisasi yang sifatnya resmi/penting yang diselenggarakan oleh Kementerian/ Departemen/Lembaga Pemerintah lainnya dimana waktu perlaksanaannya sesuai surat/undangan dimulai pada hari senin atau hari kerja sesudah hari libur nasional serta ada pertimbangan lain dan disertai perintah tertulis dari Pimpinan DPRD.
Bagian Kedua Perjalanan Dinas Luar Negeri
BAB IV - TATA CARA PERJALANAN DINAS
Pasal 21

- (!) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dilaksanakan dalam rangka :
- a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
- c. promosi potensi daerah;
- b. semmar/lokakarya/konferensi;
- d. kunjungan persahabatan/kebudayaan;
- f. penandatanganan perjanjian intemasional.
- e. pertemuan intemasional; dan/ a tau
- (3) Perjalanan dinas ke Iuar negeri dapat dilakukan apabila pelaksanaan tugas di daerah tidak ada yang mendesak.
- (5) P � IJalanan dinas ke luar negeri mengacu pada Pedoman sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 't4) Hasil-hasil dari\_ perjalanan dinas ke Iuar negeri secara kongkrit dapat be1;11anfaat b:3-g, pemngkatan kinerja dan kepentingan daerah.
- (6) Pembiayaari perjalanan dinas ke luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
BAB IV - TATA CARA PERJALANAN DINAS
Pasal 22

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan dibebankan pada APBD. ini
DOKUMEN PERTANGGUJAWABAN PERJALANAN DINAS
BAB IV - TATA CARA PERJALANAN DINAS
Pasal 23

- (1) Da!am melaksanakan perjalanan dinas, pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memiliki dokumen perjalanan dinas.
- (2) Dokumen perjalanan dinas terdiri dari SPT dan SPD yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Format SPT dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. ,
BAB IV - TATA CARA PERJALANAN DINAS
Pasal 24

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah selesai melaksanakan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban secara Administrasi dan Biaya.
- (2) Dokumen Pertanggungjawaban Administrasi Perjalanan Dinas Luar Daerah terdiri · dari SPT, SPD Rampung, Surat /Undangan/Pemberitahuan dari Kementerian/Departemen/Lembaga Pemerintah lainnya/lnstansi Penyelenggara dan Laporan Perjalanan Dinas.
- (3) Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah terdiri dari Kalkulasi Biaya, Kuitansi Tanda Terima Biaya Perjalanan Dinas, Daftar Pengeluaran Rill, Surat Pernyataan Tanggungjawab, Tiket/Karcis (pesawat udara, kapal laut, bis dan kereta api), Bukti Naik Pesawat (boarding pass), Bukti Biaya Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat (airport tax) atau Pass masuk lainnya, Nota Bahan Bakar Minyak (BBM), Kuitansi atau bukti pembayaran lainnya dan Bukti Biaya Penginapan/Hotel.
- (4) Jika biaya penginapan/hotel menggunakan jasa pelayanan perhotelan seperti PT. KAHA dan sejenisnya maka pertanggungjawabannya berupa invoice/kuitansi, voucher duplication dan bukti check-in check-out tempat Pimpinan dan Anggota DPRD menginap dan apabila salah satu bukti tidak dipenuhi maka biaya penginapan/hotel tidak dibayarkan.
- (6) Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah terdiri dari Kalkulasi Biaya, Kuitansi/Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas, Daftar Pengeluaran Riil, Surat Pernyataan Tanggungjawab dan Laporan Perjalanan Dinas.
- (5) Dokumen Pertanggungjawaban Administrasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah terdiri dari SPT dan SPD Rampung.
- (7) Dalam ha! bukti pengeluaran transportasi untuk Biaya Angkutan pergipulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f, Biaya Transportasi (Taksi) dari tempat kedudukan ke tempat tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g dan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 15 tidak diperoleh, maka pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat diuraikan dalam Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (8) Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menyampaikan Laporan Hasil Perjalanan Dinas secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sesudah kembali ke tempat kedudukan.
Bentuk SPT, SPD, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban (SPPJ), Daftar Pengeluaran Riil, Kalkulasi Biaya Perjalanan Dinas dan Laporan Perjalanan Dinas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, Lampiran Vlll, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :
2. Peraturan Walikota Bitung Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kota Bitung;
1. Peraturan Walikota Bitung Nomor 55 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung;
3. Peraturan Walikota Bitung Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalarn Negeri Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung;
4. Peraturan Walikota Bitung Nomor 41 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.
Diundangkan di Bitung Pada tanggal 3 Januari 2014
Salinan sesual dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETOAOCG, WEENAS CH.NOBEL, SH.MH PEMBINA NIP: 19741118 2001121 003
BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2014 NOMOR 116
LAMPIRAN I
: PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR
5
TAHUN 2014
TANGGAL:
3
Januari
2014
TENTANG : PERJALANAN
DINAS
BAGI
PIMPINAN
DAN
ANGGOTA
DEWAN
PERWAKILAN
RAKYAT
DAERAH KOTA BITUNG
SATUAN BIAVA UANO HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEOERI
| NO | URA!AN | TINQKATA !Ro.I | TINGKAT B I Ro.I | KETERANGAN |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I | DI LUAR PROVINS! SULAWESI UTARA - UangSaku - UangMakan - Transport Lokal | 3,800,000 1.500.000 1.200.000 1.100.000 | 2,400.000 1.000.000 800.000 600.000 | BERLAKU SELURUH PROVINSI/KAB/KOTA SErINDONESIA DI LUAR PROVINS! SULAWES! UTARA |
| !I | PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINS! SULAWES! UTARA - Uang Saku - UangMakan - Transport Lokal | 1.500.000 1.000.000 500.000 . | 1.400.000 700.000 400.000 300.000 | BERLAKU UNTUK : KAB.KEP. SANGIHE KAB.KEP. TAI.AUD KAB. KEP. SITARO KAB. BOLMONQ KAB. BOLMUT KAB. BOLTIM KAB. BOLSEL KOTA KOTAMOBAGU KAB. MINAHASA SELATAN KAB. MINAHASA TENGGARA |
| III | PERJALANAN DINAS DIATAS 5 (LIMA) KILO METER DARI BATAS KOTA - Uang Saku - Uang Makan | 900.000 600.000 300.000 | 700.000 450.000 250.000 | BERLAKU UNTUK : KOTAMANADO KOTA TOMOHON KAB. MINAHASA KAB.MINAHASAUTARA |
...
LAMPIRAN ll
PERATURAN WALIKOTA B!TUNG
NOMOR
5
TAHUN 2014
TANGGAL
�
Jenue � i 2014
TENTANG
PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA B!TUNG
FASILITAS TRANSPORTASI DAN PENGINAPAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA BITUNG
| | | | MODAL TRANSPORTASI | MODAL TRANSPORTASI | MODAL TRANSPORTASI | MODAL TRANSPORTASI | PENGINAPAN | PENGINAPAN |
|----|----------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| No | URAIAN | TINGKATAN PERJALANAN DINAS | PESAWAT UDARA | KAPALLAUT | KERETA AP! I BUS | LAINNYA | FASILITAS HOTEL | KELAS |
| 1. | PIMPINAN | A | BISNIS | EKSEKUTIF KELASIA | Spesial Eksekutif | Sesuai Kenvataan | BINTANG EMPAT | DELUXE |
| 2. | ANGGOTA | B | EKONOMI | EKSEKUTIF KELAS IB | Eksekutif | Sesuai Kenyataan | BINTANG EMPAT | DELUXE |
LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR
5
TAHUN 2014
TANGGAL:
3
Januari 2014
TENTANG : PERJALANAN
DINAS
BAGI
PIMPINAN
DAN
ANGGOTA
DEWAN
PERWAKILAN
RAKYAT
DAERAH KOTA BITUNG
STANDAR TERTINGGI BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH
| NO | URAIAN | TINGKAT | TINGKAT |
|------|----------------|----------------------------------------------|--------------|
| | | PIMPINAN | ANGGOTA |
| I. | BIAYA PEMETIAN | 6.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| II. | PENGANGKUTAN | MENURUT TARIF YANG ALAT ANGKUTYANG DIGUNAKAN | BERLAKU DAN |
Salinan scsual dcngan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
�
NG,
WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
PEMBINA
NIP: 19741118 2001121 003
LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA BITUNO
NOMOR
5
TAHUN ::2014
TANOOAL :
3 Januari 2014
TENTANO : PERJALANAN DINAS
BAO!
PIMPINAN
DAN
ANOOOTA
DEWAN
PERWAKILAN
RAKYAT
DAERAH KOTA BITUNO
SATUAN TERTINOOI BIAVA TRANSPORTASI/ BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) UNTUK PERJALANAN DINAS DIATAS JARAK 5 (LIMA) KILO METER DARI BATAS KOTA
| NO | KOTA/KABUPATEN | MENGGUNAKAN KENDARAAN KENDARAAN DINAS PIMPINAN DINAS DPRD | MENGGUNAKAN KENDARAAN KENDARAAN DINAS PIMPINAN DINAS DPRD | MENOGUNAKAN | TRANSPORTASI LAINNYA ( Rp.) |
|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 1, | KOTAMANADO | | 20 Liter | 15 Liter | 100 |
| 2. | KOTA TOMOHON | | 25 Liter | 20 Liter | 125 |
| 3. | KAB.MINAHASA | | 25 Liter | 20 Liter | 150 |
| 4. | KAB.MINAHASA UTARA | | 15 Liter | 10 Liter | 60 |
| 5. | KAB. MINAHASA SELATAN | | 30 Liter | 25 Liter | 175 |
| 6. | KAB. MINAHASA TENGOARA | | 35 Liter | 30 Liter | 200 |
| 7. | KOTAMOBAGU | | 35 Liter | 30 Liter | 200 |
| 8. | BOLAANG MONGONDOW | | 35 Liter | 30 Liter | 200 |
| 9. | BOLAANG MONGONDOW UTARA | | 40 Liter | 35 Liter | 250 |
| 10. | BOLAANG MONGONDOW TIMUR | | 40 Liter | 35 Liter | 250 |
| 11. | BOLAANO MONGONDOW SELATAN | | 40 Liter | 35 Liter | 250 |
KETERAll'GAN:
- -MENGGUNAKAN TRANSPORTASI LAINNYA BERUPA KENDARAAN UMUM (MIKROLET DAN BUS).
- -MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS DIBERJKAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PERTAMAX SESUAI HARGA PASAR YANG BERLAKU.
- UNTUK KENDARAAN DINAS JENIS DIESEL MENGGUNAKAN BAHAN BAKAR MINYAK IBBM\ NON SUBSIDI. MENYESUAIKAN DENGAN HARGA PASAR YANG BERLAKU.
LAMPIRAN V
: PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR
s
TAHUN 2014
TANGGAL :
3 Januari 2014 PERJALANAN DINAS BAGI PIMPJNAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
TENTANG :
SATUAN TERT!NGG! BIAYA TRANSPORTAS! DALAM KOTA BITUNG
| NO | URAIAN | TINGKAT A DAN T!NGKATB fRo.\ | KETERANGAN |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | KEC.LEMBEH UTARA DAN KEC.LEMBEH SELATAN | 850.000/HARI | SELAIN KECAMATAN LEMBEH UTARA DANLEMBEH SELATAN, BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD YANG MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS TIDAK |
| 2 | KEC. RANOWULU : 1. KEL. BATU PUT!H ATAS 2. KEL. BATUPUT!H BAWAH 3. KEL.KARONDORAN 4. KEL. KUMERSOT 5. KEL.PINASUNGKULAN KEC. AERTEMBAGA: 1. KEL. KASAWARI 2. KEL. PJNANGUN!AN KEL. MAKAWJDEY . | 200.000/HAR! | |
| 3 | PERJALANAN D!NAS KE KECAMATAN DAN/ATAU KELURAHAN SELAIN SEBAGAIMANA D!MAKSUD PADA NOMOR 1 DAN NOMOR 2 | 150.000/HARI | DIBERIKAN B!AYA TRANSPORTAS! |
LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR
s TAHUN 2014
TANGGAL
3 Januari 2014
TENTANG
PERJALANAN DINAS BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN
RAKYAT
DAERAH
KOTABITUNG
STANDAR TERTINGGI BIAYA HOTEL / PENGINAPAN
| No. | Uralan | Plmplnan DPRD | Anggota DPRD |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | Biaya Hotel/Penginapan Iainnya berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia | 1.600.000 | 1.250.000 |
LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR
s
TAHUN 2014
TANGGAL:
3 Januari 2014 PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
TENTANG :
FORMATSPT
| KOPDPRD SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR . | KOPDPRD SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR . | KOPDPRD SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR . |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kepada | !. Nama Pangkat/Gol NIP | :mmmmmmmmmmm : mmmmmmmmmmm :mmmmmmmmmmm |
| Untuk | : mmmmmmmmmmrn :lmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 2 mmmmmm.mmmmmmmmmmmmmm | : mmmmmmmmmmrn :lmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 2 mmmmmm.mmmmmmmmmmmmmm |
| | 3.mmmrmnmmmmmmmm.mmmmmmm : mmmmmmmmm.nunnunrmnn:LillltDIJ1111m:in | Ditetapkan di Pada Tanggal Pejabat Yang Berwenang ( ..•••.••••...••••••... ) |
LAMPIRAN VIII: PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR
5
TAHUN 2014
TANGGAL: 3 Januari 2014
TENTANG :
PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
| KOP SEKRETAR!AT DPRD | KOP SEKRETAR!AT DPRD | KOP SEKRETAR!AT DPRD |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. | PEJABAT YANG BERWENANG MEMBER! PERINTAH | |
| 2. | NAMA / NIP PEGAWAI YANG DIPERINTAHKAN | |
| 3. | a. PANOKAT DAN OOLONOAN RUANO OAJI b. JABATAN / INSTANSI c. TINGKAT MENURUT PERJALANAN DINAS | a. b. c. |
| 4. | MAKSUD PERJALANAN DINAS | |
| 5. | ALAT ANGKUTAN YANG DIGUNAKAN | |
| 6. | a. TEMPAT BERANOKAT b. TEMPAT TUJUAN | a. b. |
| 7. | a. LAMA PERJANAN DINAS b. LAMA BERANGKAT c. TANGGAL KEMBALI | a... ( ... ) HARi b... 2012 c ... 2012 |
| 8. | PENOIKUT | NAMA / JABATAN I. 2. |
| 9. | PEMBEBANAN ANOGARAN a. INSTANSI b. KODE REKENING / MATA ANOGARAN | a. b. |
| Dikeluarkan di : BITUNO Pada Tanggal PEJABAT YANG BERWENANO | Dikeluarkan di : BITUNO Pada Tanggal PEJABAT YANG BERWENANO | Dikeluarkan di : BITUNO Pada Tanggal PEJABAT YANG BERWENANO |
--------
,u..,.
.\_ \_
•······--·----
| I. | | Berangkat dari Kota Bitung (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Ke PA I KPA I ... 1 NIP. |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. | Tiba di : Pada tanggal : Kcpala ( ... ) NIP. | Berangkat dari : Pada tanggal : Kepala ( ... ) NIP. |
| III. | Tiba di : Pada tanggal : Kepala ( ... ) | Berangkat dari : Pada tanggal : Kepala ( ... ) NIP. |
| rv. | NIP. Tiba di : Pada tanggal : Kepala ( ... ) NIP. | Berangkat dari : Pada tanggal : Kepala ( ... ) NIP. Telah dipcriksa dengan keterangan |
| v. | | bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintah dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Tiba di Kota Bitung {Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Dari : PA I KPA ( ... ) NIP. |
VI. Catatan Lain-Iain :
VII.Perhatia.:n. :
I
Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan din as, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta pihak yang terlibat dalam penerbitan SPD bertanggungjawab berdasarkan pcraturan-peraturan keuangan nezara aoabila menderita rum akibat kesalahan kelalaian dan kealoaanva.
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETD � l1UNG, WEENAS CH.NOBEL, SH,MH PEMBINA NIP: 19741118 2001121 003
---- -----------
LAMPIRAN IX
PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR
s
TAHUN 2014
TANGGAL: 3
Januari
2014
TENTANG :
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI
PIMPINAN
DAN
ANGGOTA
DEWAN
PERWAKILAN
RAKYAT
DAERAH KOTA BITUNG
FORMAT SURAT Pl!:RNYATAAN Pl!:RTANGGUNGJAWABAN
SURAT Pl!:RNYATAAN Pl!:RTANGGUNGJAWABAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
...
Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Pelaksanaan Perjalanan Dinas sesuai dengan :
SPTNomor
SPD Nomor
Jumlah Dana
Rp
.
tanggal
tanggal
Dokumen pertanggungjawaban pcrjalanan dinas disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk keperluan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas.
Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Bitung,
.
Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas,
Matcrai Rp. 6.000, ·
( NAMA JELAS DAN OELAR J
LAMPIRANX
PERATURAN WALIKOTA BlTUNG
NOMOR
5
TAHUN 2014
TANGGAL:
3 Januari 2014
TENTANG :
PERJALANAN DINAS BAGI PIMP!NAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
FORMAT DAFTAR PEliGELUARAN Riil.
DAFTAR PEliGELUARAN Riil.
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
tanggal
... dengan ini saya menyatakan dcngan scsungguhnya bahwa:
1. Biaya uang saku, uang makan, biaya transportasi lokal dan transportasi dari tempat kedudukan kc terminal bis/bandara/pelabuhan, dari tempat tujuan kc tempat tujuan lainnya dan biaya transit clibawah ini yang tidak dapat dlperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :
2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk mengembalikan/menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kata Bitung.
| No. | Uraian | Jumlah |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | UangSaku ... Hari X Rp... UangMakan ... Harl X Rp... Transporta.si Lokal ... Hali X Transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bis/bandara/pelabuhan (PP) 2 x Rp. Transportasi dari terminal bis/bandara/ pelabuhan kc tempat tujuan (PP) 2 x Rp. Transportasi dari tempat tujuan ke tempat tujuan lainnya 2 x Rp. Biaya Transit l x Rp. Sewa Kendaraan"] . ... Hali X Rp. Ost... | |
| | ... ... . | |
| | Rp... | |
| | . | |
| | ... | |
| 9. | | |
| | Jumlah | |
Demikian dafter pengeluaran rill ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan menurut perlunya.
Mengetahui / Menyetujui : PA/ KPA
( NAMA JE!AS DAN GELAR)
NIP
.
•1 Khusus Pimpinan DPRD
NIP: 19741116 2001121 003
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETOA[ll;\_UNG, WEENAS CH.NOBEL, SH,MH PEMBINA
Bitung,
.
Pimpinan atau Anggota DPRD yang Melaksanakan Perjalanan Dinas,
( NAMA JELAS DAN GELAR)
NIP
.
K
�
·- ..
Nama
:
LAMPIRANXI
PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR
s TAHUN 2014
TANGGAL :
3 Januari 2014
TENTANG :
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI
PIMPINAN
DAN
ANGGOTA
DEWAN
PERWAKILAN
RAKYAT
DAERAH KOTA BITUNG
FORMAT KALKULASI BIAYA PERJALANA!f DINAS
KOP
KALKULASI BIAYA PERJALA!fA!f DIN AS
.
Tujuan
:
:
Lamanva
(
.
| 1. | Tiket Pesawat | : Manado -Tempat Tujuan Airport Tax Manado -Tempat Tujuan Tempat Tujuan - Manado AUJ>?rt Tax Tempat Tujuan - Manado | : Manado -Tempat Tujuan Airport Tax Manado -Tempat Tujuan Tempat Tujuan - Manado AUJ>?rt Tax Tempat Tujuan - Manado | Rp. Rp. Rp. Rp. |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2. | Tiket KapaJ Laut | ... pp ... X Rp . | ... pp ... X Rp . | Rp. |
| 3. | Tiket Bus / Kereta Api | : X Rp PP | : X Rp PP | Rp. |
| 4. | Iuran Wajib /. Kontribusi | : | : | Rp. |
| 5. | Uang Harian | ... X Rp . | ... X Rp . | Rp. |
| 6. | Biaya Hotel | : X Rp . | : X Rp . | Rp. |
| 7. | Biaya Transit | : X Rp . | : X Rp . | Rp. |
| 8. | Sewa Kendaraan | ... X Rp . | ... X Rp . | |
| 9. | Biaya Transportasi | : - Bitung - Bandara - Bandara-Tujuan | ... X Rp . ... X Rp . JUMLAH Dibulatkan | Rp. Rp. Rp. Rp. |
| Untuk Orang sclama Harl | Untuk Orang sclama Harl | Untuk Orang sclama Harl | Untuk Orang sclama Harl | Rp. |
PEJABAT YANG BERWENANG
( NAMA JELAS DAN GELAR )
NIP
.
\Hari
Bitung,
.
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN / PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEG!ATAN
( NAMA JELAS DAN GELAR )
NIP ...•...
- *) Khusus Sckrctariat Dacrah ditandatangani olch PPTK
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA[UUNG,
WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
PEMOINA
NIP: 19741118 2001121 003
'
LAMPIRAN xrr
PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR
s TAHUN 2014
TANGGAL:
3
Januari
2014
TENTANG :
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI
PIMPINAN
DAN
ANGGOTA
DEWAN
PERWAKILAN
RAKYAT
DAERAH KOTA BITUNG
FORMAT LAPORAN PERJALANAN DINAS
LAPORAN PERJALANAN DINAS
A. DASAR SURAT
1. Surat Perintah Togas Nomor:
';
2. Surat Perjalanan Dinas Nemer :
3. Surat/ Kawat/Undangan Nomor :
Tanggal
Tanggal
Tanggal
.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
C. KES!MPULAN / HAS!L
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Bitung,
.
Pimpinan atau Anggota DPRD Yang Melaksanakan Pcrjalanan Dinas,
( NAMA JELAS DAN GELAR)
NlP
.
.
.