UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 23 Tahun 1951
Tentang PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PERALIHAN TAHUN 1944
Berlaku: 20 Oktober 1951
N/A
Preamble

Menimbang
- bahwa adalah baik kalau ordonansi pajak peralihan tahun 1944 ditambah dengan suatu peraturan tentang kewajiban untuk mengadakan suatu pembukuan oleh wajib pajak yang menjalankan suatu pekerjaan atau perusahaan;
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;
Mengingat
:
pasal-pasal 96 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Memutuskan :
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG DARURAT YANG MENGATUR KEWAJIBAN UNTUK MENGADAKAN SUATU PEMBUKUAN OLEH WAJIB PAJAK, YANG MENJALANKAN SUATU PEKERJAAN ATAU PERUSAHAAN, YANG DIKENAKAN PAJAK PERALIHAN.
Pasal I.
Ordonansi pajak peralihan tahun 1944 seperti telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No. 15), diubah dan ditambah lagi sebagai berikut
I. setelah pasal 10 disisipkan :
N/A
Pasal 10

- (1) Wajib pajak seperti yang dimaksudkan pada pasal 1 ayat 1, sekadar ia menjalankan suatu pekerjaan bebas atau perusahaan, apabila penghasilan kotor pekerjaan atau perusahaan itu dalam sesuatu tahun setelah tahun 1945 telah melebihi jumlah seratus ribu rupiah, ataupun apabila ia ditunjuk oleh pembesar yang dibebani ketetapan pajak untuk itu, diwajibkan untuk mengadakan pembukuan tentang apa yang dijalankan, demikian rupa, sehingga dari pembukuan dapat ternyata penghasilan bersih yang didapat dari pekerjaan atau perusahaan itu.
- (2) Wajib pajak seperti yang dimaksudkan pada pasal 1 ayat 2 diharuskan memenuhi kewajiban yang sama, akan tetapi semata-mata sekadar mengenai pekerjaan atau perusahaan yang dijalankan di Indonesia.
3. II.
- (3) Pembesar yang dibebani ketetapan pajak dapat menarik kembali petunjukkan yang dimaksudkan dalam ayat pertama, pun dapat memberikan pembebasan kewajiban untuk mengadakan suatu pembukuan yang dimaksudkan pada ayat pertama kalau wajib pajak menunjuk bahwa penghasilan setahun dari pekerjaan dan perusahaannya selama lima tahun berturut-turut telah dapat berjumlah seratus ribu rupiah atau kurang.
- (4) Pembukuan itu harus dilakukan dalam bahasa Indonesia dengan mempergunakan huruf-huruf Latin dan angka-angka yang lazim terpakai.
- (5) Menteri Keuangan dapat mengizinkan, baik untuk umumnya, maupun untuk hal-hal khusus, dipergunakan bahasa-bahasa lain sebagai bahasa pengantar dan diadakan pembukuan dengan mempergunakan huruf-huruf dan angkaangka lain.
- (6) Pembukuan itu harus muat catatan urut tentang keadaan kas dan daftar para debiteur dan krediteur, yang dikerjakan teratur dan disudahi setiap tahun, juga, jika mengenai suatu perusahaan bebas, suatu daftar kekayaan dan hutang yang disusun setiap tahun.
- (7) Pembukuan itu dan surat-surat yang menjadi dasarnya harus disimpan selama sepuluh tahun.
6. Dalam pasal 11 ayat 3 antara perkataan-perkataan "Indien" dan "de' disisipkan : "Niet of niet volledig is voldaan aan een in artikel 10a omschreven verplichting of indien".
Pasal II.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 1951.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 1951. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO.
MENTERI KEUANGAN,
JUSUF WIBISONO.
Diundangkan pada tanggal 16 Oktober 1951. MENTERI KEHAKIMAN a.i.,
M.A. PELLAUPESSY.