Unknown Unknown Nomor 17 Tahun 2011
Tentang RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Berlaku: 23 Desember 2011
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,
- a. bahwa Retribusi Ijin Gangguan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 24 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Gangguan telah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan .
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor )
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN
dan
BUPATI TABANAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN GANGGUAN.
DAERAH
TENTANG
RETRIBUSI
IZIN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Bupati adalah Bupati Tabanan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian perijinan tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Retribusi Perijinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau Badan Hukum yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menurut perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap .
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besaran jumlah retribusi terhutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
13. Investasi adalah seluruh modal yang ditanam dalam perusahaan tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha.
14. Gangguan adalah kegiatan usaha yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
15. Ijin Gangguan adalah ijin yang diberikan bagi kegiatan usaha yang menimbulkan dampak penting dan pencemaran lingkungan.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Ijin Gangguan.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan izin Gangguan.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PERIJINAN
Pasal 6

Tingkat perijinan diukur dari golongan usaha berdasarkan atas besarnya investasi usaha diluar tanah dan bangunan serta dampak penting kegiatan usaha terhadap lingkungan.
BAB V - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa Perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagiam atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.
- (2) Biaya penyelengaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran tarif digolongkan berdasarkan besarnya infestasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditentukan sebagai berikut;
| No | Nilai investasi | Tarif (Rp) |
|------|-------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Nilai infestasi sampai dengan Rp.50 juta | 250.000 |
| 2 | Nilai infestasi diatas 50 juta sampai 100 juta | 500.000 |
| 3 | Nilai infestasi diatas 100 juta sampai 200 juta | 750.000 |
| 4 | Nilai infestasi diatas 200 juta sampai 500 juta | 1.300.000 |
| 5 | Nilai infestasi diatas 500 juta sampai 1milyar | 1.900.000 |
| 6 | Nilai infestasi diatas 1 milyar sampai 5 milyar | 6.500.000 |
| 7 | Nilai infestasi diatas 5 milyar | 12.500.000 |
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga ) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Kabupaten Tabanan.
BAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis,kupon,dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
Pasal 12

Berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib retribusi wajib membayar / melunasi retribusi yang terutang.
BAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain/unit pelayanan terpadu dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatatkan dalam buku daftar penerimaan retribusi
- (5) Tata cara pembayaran, penetapan tempat pembayaran,angsuran dan penundan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB X - PENAGIHAN
Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran dengan peringatan/surat lainnya yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
BAB XI - PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a. diterbitkan surat teguran; dan
- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi .
BAB XI - PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ,sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini , Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 24 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2002 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.
Ditetapkan di Tabanan pada tanggal 23 Desember 2011
BUPATI TABANAN,
NI PUTU EKA WIRYASTUTI
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola keuangan dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan di Daerah. Penyerahan sebagian urusan kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan adalah merupakan realisasi nyata dari pelaksanaan Otonomi Daerah yang memberikan wewenang dalam upaya pencegahan,penanggulangan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan usaha yang dapat menimbulkan gangguan atau pencemaran terhadap lingkungan .Upaya ini bertujuan untuk menekan atau meminimalisasi setiap usaha yang berpotensi menimbulkan ganguan atau pencemaran..
Bahwa dalam upaya memberikan landasan hukum yang kuat terhadap retribusi Izin gangguandi Kabupaten Tabanan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR