PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 34 Tahun 2009
Tentang No Description
Berlaku: 22 April 2009
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2009 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- bahwa untuk memberikan pedoman bagi pemerintahan daerah dalam membentuk peraturan daerah mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan;
:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN.
BAB II - BENTUK KAWASAN PERKOTAAN
Pasal 2

Kawasan Perkotaan dapat berbentuk:
- a. kota sebagai daerah otonom;
- b. bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan;
- c. bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan.
BAB II - BENTUK KAWASAN PERKOTAAN
Pasal 3

- (1) Pembentukan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Pembentukan Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diatur dengan peraturan daerah kabupaten.
- (3) Pembentukan Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diatur dengan peraturan daerah kabupaten masing-masing.
BAB II - BENTUK KAWASAN PERKOTAAN
Pasal 4

- (1) Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih daerah kabupaten yang berbatasan langsung dalam satu provinsi ditetapkan berdasarkan:
- a. kesepakatan bersama antarpemerintahan daerah kabupaten;
- b. persetujuan gubernur; dan
- c. persetujuan Menteri.
- (2) Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih daerah kabupaten yang berbatasan langsung antarprovinsi ditetapkan berdasarkan:
- a. kesepakatan bersama antarpemerintahan daerah kabupaten;
- b. persetujuan gubernur; dan
BAB II - BENTUK KAWASAN PERKOTAAN
Pasal 5

Peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat nama, batas, luas, fungsi, dan pengelolaan Kawasan.
BAB II - BENTUK KAWASAN PERKOTAAN
Pasal 6

Batas, luas, dan fungsi Kawasan ditentukan berdasarkan:
- a. rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten;
- b. rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- c. hasil kajian kebutuhan ruang bagi pengembangan kegiatan dan pelayanan perkotaan; dan
- d. batas Kawasan yang menggunakan batas desa atau sebutan lain.
BAB III - PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN
Pasal 7

- (1) Kawasan Perkotaan yang merupakan daerah otonom dikelola oleh pemerintah kota.
- (2) Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian daerah kabupaten dikelola oleh pemerintah kabupaten atau Lembaga Pengelola yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada pemerintah kabupaten.
- (3) Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dikelola bersama oleh pemerintah kabupaten terkait dan dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi.
Bagian Kedua
Lembaga Pengelola
BAB III - PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN
Pasal 8

- (1) Lembaga Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dibentuk dengan peraturan daerah.
- (2) Lembaga Pengelola mempunyai tugas mengelola Kawasan Perkotaan dan mengoptimalkan peran serta Masyarakat serta badan usaha swasta.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lembaga Pengelola mempunyai fungsi:
- a. penggalian dan pendayagunaan sumber daya badan usaha swasta dan Masyarakat;
- b. penjaringan aspirasi Masyarakat dan badan usaha swasta Kawasan Perkotaan;
- c. pengembangan informasi Kawasan Perkotaan;
- d. pemberian pertimbangan kepada bupati dalam kebijakan operasional, implementasi kebijakan, dan pemberdayaan Masyarakat; dan
- e. perumusan dan pemberian rekomendasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan, serta isu-isu strategis Kawasan Perkotaan.
BAB III - PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN
Pasal 9

- (1) Anggota Lembaga Pengelola paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang dan paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (2) Keanggotaan Lembaga Pengelola terdiri atas:
- a. pakar/ahli di bidang pengelolaan Kawasan Perkotaan; dan/atau
- b. unsur Masyarakat pemerhati Kawasan Perkotaan.
- (3) Keanggotaan Lembaga Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan anggota partai politik.
- (4) Masa jabatan anggota Lembaga Pengelola selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode masa jabatan.
BAB III - PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN
Pasal 10

- (1) Lembaga Pengelola dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretariat Lembaga Pengelola yang dibentuk oleh bupati.
- (2) Sekretariat Lembaga Pengelola mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Lembaga Pengelola; dan
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan Lembaga Pengelola.
- (3) Sekretariat Lembaga Pengelola dipimpin oleh sekretaris Lembaga Pengelola.
- (4) Sekretaris Lembaga Pengelola secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan Lembaga Pengelola dan secara administratif bertanggung jawab kepada sekretaris daerah melalui asisten yang membidangi ekonomi dan pembangunan.
- (5) Struktur organisasi dan eselonering sekretariat Lembaga Pengelola ditetapkan Menteri dengan persetujuan menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara.
BAB III - PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN
Pasal 11

Pendanaan Lembaga Pengelola bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendanaan lainnya yang sah.
BAB III - PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN
Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pengelola.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Pengelola menyampaikan laporan triwulan dan tahunan atau laporan lainnya kepada bupati.
BAB III - PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN
Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, tata kerja, dan hak keuangan Lembaga Pengelola diatur dengan peraturan bupati.
Bagian Ketiga
Pengelolaan Bersama
BAB III - PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN
Pasal 14

- (1) Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dalam hal penataan ruang dan penyediaan fasilitas pelayanan umum tertentu dikelola bersama oleh daerah terkait.
- (2) Penyediaan fasilitas pelayanan umum tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas pelayanan umum yang merupakan urusan kewenangan daerah.
- (3) Pemilihan penyediaan fasilitas pelayanan umum tertentu yang dikelola bersama oleh daerah terkait harus mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, sinergitas, dan saling menguntungkan.
- (4) Bentuk kelembagaan, susunan, kedudukan, dan tugas pokok pengelolaan bersama berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.
Bagian Keempat
Perencanaan Pembangunan Kawasan Perkotaan
BAB III - PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN
Pasal 15

- (1) Perencanaan pembangunan Kawasan Perkotaan didasarkan pada kondisi, potensi, karakteristik Kawasan, dan keterkaitan dengan Kawasan di sekitarnya.
- (2) Keterkaitan pembangunan Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
- a. keterpaduan pembangunan antar Kawasan Perkotaan dengan Kawasan Perkotaan lainnya; dan
- b. optimalisasi peran dan fungsi masing-masing Kawasan Perkotaan.
BAB III - PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN
Pasal 16

Substansi rencana pembangunan Kawasan Perkotaan tertuang dalam dokumen:
- a. rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota;
- b. rencana tata ruang Kawasan Perkotaan;
- c. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota; dan
- d. rencana kerja pembangunan daerah kabupaten/kota.
BAB III - PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN
Pasal 17

- (1) Lingkup perencanaan Kawasan Perkotaan memuat pengembangan, peremajaan, pembangunan, reklamasi pantai atau rawa, dan/atau perubahan fungsi lahan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima
Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perkotaan
BAB III - PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN
Pasal 18

Pembangunan Kawasan Perkotaan dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota di Kawasan Perkotaan.
Bagian Keenam
Pengendalian Pembangunan Kawasan Perkotaan
BAB III - PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN
Pasal 19

Pengendalian pembangunan Kawasan Perkotaaan dilaksanakan terhadap:
- a. rencana pembangunan; dan
- b. pelaksanaan rencana pembangunan.
BAB III - PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN
Pasal 20

Pengendalian terhadap rencana pembangunan dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dokumen rencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB III - PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN
Pasal 21

Pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan melalui kegiatan perizinan, pengawasan, dan/atau penertiban.
BAB III - PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN
Pasal 22

- (1) Pengendalian Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari daerah kabupaten dilakukan oleh bupati.
- (2) Pengendalian Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih kabupaten dilakukan oleh gubernur.
- (3) Pengendalian Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih kabupaten antarprovinsi dilakukan oleh Menteri.
BAB IV - KAWASAN PERKOTAAN BARU
Pasal 23

- (1) Kawasan perdesaan dapat direncanakan untuk menjadi Kawasan Perkotaan Baru.
- (2) Perencanaan Kawasan Perkotaan Baru diprioritaskan untuk:
- a. menyediakan ruang permukiman;
- b. menyediakan ruang baru bagi kebutuhan industri, perdagangan, dan jasa;
- c. menyediakan ruang bagi pelayanan jasa pemerintahan; dan/atau
- d. menyediakan ruang bagi pembangunan pusat kegiatan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten.
BAB IV - KAWASAN PERKOTAAN BARU
Pasal 24

Kawasan perdesaan yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten;
sesuai . . .
- 10 -
- b. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- c. memiliki daya dukung lingkungan yang memungkinkan untuk pengembangan fungsi perkotaan;
- d. bukan merupakan kawasan pertanian beririgasi teknis maupun yang direncanakan beririgasi teknis; dan
- e. bukan merupakan kawasan lindung.
BAB IV - KAWASAN PERKOTAAN BARU
Pasal 25

- (1) Usulan Lokasi rencana Kawasan Perkotaan Baru dapat diajukan oleh pihak swasta dan/atau unsur pemerintah daerah.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada bupati.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
- a. hasil studi kelayakan;
- b. rencana induk pembangunan perkotaan baru; dan
- c. rencana pembebasan lahan.
- (4) Bupati melakukan kajian terhadap pengajuan usul lokasi rencana Kawasan Perkotaan Baru berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (5) Penetapan lokasi Kawasan Perkotaan Baru harus mendapat persetujuan gubernur.
Bagian Kedua
Badan Pengelola
BAB IV - KAWASAN PERKOTAAN BARU
Pasal 26

- (1) Dalam hal pembangunan Kawasan Perkotaan Baru dilaksanakan sendiri oleh pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat membentuk Badan Pengelola yang mempunyai tugas meliputi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perkotaan Baru.
- (2) Pembentukan Badan Pengelola ditetapkan dengan peraturan bupati.
- (3) Peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat susunan, kedudukan, rincian tugas, tata kerja, dan pendanaan Badan Pengelola.
BAB IV - KAWASAN PERKOTAAN BARU
Pasal 27

- (1) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dibentuk untuk jangka waktu sampai dengan selesainya pembangunan Kawasan Perkotaan Baru.
- (2) Setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengelola Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru menyerahkan hak pengelolaan beserta aset kepada bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pengelola diatur dengan peraturan Menteri.
Bagian Ketiga
Pendanaan
BAB IV - KAWASAN PERKOTAAN BARU
Pasal 28

Sumber pendanaan Badan Pengelola Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru dapat berasal dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi/kabupaten;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
- c. sumber pendanaan lainnya yang sah.
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29

Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan Kawasan Perkotaan, pemerintah daerah mengikutsertakan Masyarakat sebagai upaya pemberdayaan Masyarakat.
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 30

Pemerintah provinsi dan kabupaten melakukan identifikasi untuk menetapkan Kawasan Perkotaan di wilayahnya selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd
ANDI MATTALATTA
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
SEKRETARIAT NEGARA RI Bidang Perekonomian dan Industri,
Setio Sapto Nugroho
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Pengaturan Kawasan Perkotaan dalam Bab X Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan cermin pengakuan negara atas arti strategis Kawasan Perkotaan sebagai simpul utama pertumbuhan pembangunan guna perwujudan tujuan pembangunan nasional.
Pasal 199 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menetapkan Kawasan Perkotaan ke dalam 3 (tiga) bentuk yaitu kota sebagai daerah otonom, bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan, dan bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan. Mengingat sistem pemerintahan Indonesia yang membagi seluruh wilayah tanah air Indonesia ke dalam wilayah pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, maka dalam penetapan batas Kawasan Perkotaan menganut prinsip sebagai berikut:
- a. tidak ada Kawasan Perkotaan di dalam Kawasan Perkotaan. Prinsip ini memiliki makna bahwa di Kawasan Perkotaan daerah otonom tidak dikenal adanya Kawasan Perkotaan lainnya termasuk pembentukan Kawasan Perkotaan Baru.
- b. tidak ada Kawasan Perkotaan yang berada di perbatasan antara daerah kabupaten dengan perbatasan kota sebagai daerah otonom. Kawasan Perkotaan yang seperti itu diasumsikan sebagai Kawasan Perkotaan yang berdiri tunggal di wilayah daerah kabupaten.
Pengakuan negara atas keberadaan Kawasan Perkotaan membawa konsekuensi perlunya pengaturan secara khusus model pengelolaan Kawasan Perkotaan dipandang dari sudut penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah. Pengaturan model lain pengelolaan Kawasan Perkotaan guna optimalisasi tujuan pembangunan nasional dan daerah yang diemban berbagai sektor dimungkinkan namun hendaknya diupayakan sejalan dengan model pengelolaan Kawasan Perkotaan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini.
Pembentukan
.
.
.
Pembentukan Kawasan Perkotaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di kota sebagai daerah otonom telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam undangundang pembentukan kota sebagai daerah otonom. Oleh karena itu titik berat dari Peraturan Pemerintah ini lebih banyak diarahkan pada pengaturan Kawasan Perkotaan di luar kota sebagai daerah otonom. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu Peraturan Pemerintah ini juga berlaku bagi Kawasan Perkotaan yang merupakan kota sebagai daerah otonom.
Tujuan pengaturan tentang pengelolaan Kawasan Perkotaan ini adalah sebagai berikut:
- a. meningkatkan fungsi Kawasan Perkotaan secara serasi, selaras, dan seimbang antara kawasan perdesaan dengan Kawasan Perkotaan;
- b. mendorong dinamika kegiatan pembangunan perkotaan sehingga dicapai kehidupan perkotaan yang layak, dinamis, optimal, berwawasan lingkungan, berkeadilan, serta menunjang pelestarian nilai-nilai budaya;
- c. menyelenggarakan pemerintahan di Kawasan Perkotaan yang mampu memberikan pelayanan perkotaan secara efektif dan efisien kepada Masyarakat Kawasan Perkotaan;
- d. meningkatkan peran pemerintah dan Masyarakat termasuk dunia usaha dalam pembangunan Kawasan Perkotaan sebagai usaha bersama sesuai dengan tatanan yang efisien, efektif, demokratis, dan bertanggung jawab;
- e. mendayagunakan seluruh potensi yang dimiliki oleh pemerintah dan Masyarakat termasuk dunia usaha dalam upaya menciptakan Kawasan Perkotaan sebagai ruang kehidupan yang serasi, selaras, seimbang, layak, berkeadilan, berkelanjutan, dan menunjang pelestarian nilai-nilai sosial budaya.
PENJELASAN
Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud 'peraturan daerah kabupaten' adalah peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Huruf aCukup jelas.Huruf bPersetujuan gubernur yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah persetujuan dari gubernur pada provinsi masingmasing yang berbatasan.Huruf cCukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Pemerintah provinsi melakukan koordinasi di bidang integrasi perencanaan dan pengendalian pembangunan.##
PENJELASAN
Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Huruf aPendayagunaan sumber daya badan usaha swasta dan Masyarakat dilaksanakan melalui pembentukan badan usaha di wilayahnya.Penggalian dan pendayagunaan sumber daya badan usaha swasta dilakukan dalam rangka pengembangan Kawasan Perkotaan tanpa menggunakan sumber-sumber dana dari Pemerintah atau pemerintah daerah. Kegiatan ini tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf e. ..## Huruf eCukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Pegawai negeri sipil yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak termasuk pejabat fungsional antara lain peneliti, guru, dosen, widyaiswara, dan perencana.Ayat (4)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'peremajaan' adalah penataan kembali area terbangun bagian Kawasan Perkotaan yang mengalami degradasi kualitas lingkungan, degradasi fungsi kawasan, dan/atau penyesuaian bagian Kawasan Perkotaan terhadap rencana pembangunan Kawasan Perkotaan.Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Pengendalian dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin agar rencana pembangunan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan 'daya dukung lingkungan' adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) . . .

Ayat (2)Yang dimaksud dengan 'aset' adalah tanah dan bangunan untuk prasarana dan sarana lingkungan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang sesuai dengan rencana tapak ( site plan ).Ayat (3) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 31 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5004