PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PAJAK HIBURAN
Berlaku: 34 Tahun 2000
N/A
Preamble

Menimbang
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR1TAHUN2007
TENTANG
PAJAK HIBURAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,
: a.
- bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kegiatan hiburan merupakan salah satu potensi daerah yang dapat dikenakan pajak sebagai sumber pendapatan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan;
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahans Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Rangka Penegakan Peraturan Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA dan
BUPATI DHARMASRAYA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbats, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pendsiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
6. Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
8. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
9. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
11. Kas Daerah adalah Bank Nagari BPD Sumatera Barat Cabang Pembantu Pulau Punjung.
12. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, dan atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran tidak termasuk fasilitas tempat berolah raga.
13. Pajak Hiburan selanjutnya disebut Pajak adalah Pemungutan Pajak Daerah atas Penyelenggaraan hiburan.
14. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan bertindak untuk dan atas nama sendiri, atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjamin hiburan.
15. Penonton atau hiburan adalah seorang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan/atau mendengar atau menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis (para permain) dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawas.
16. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk tertentu yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak labih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukaSn tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
27. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
29. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II - NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.
BAB II - NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 3

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah semua penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
3. a.tontonan film bioskop;
- b. tontonan film pada bioskop keliling;
5. c.pertunjukan kesenian tradisional;
- d. pertunjukan di hotel dan restoran;
7. e.pertunjukan sirkus;
- f. pertunjukan pertandingan olah raga, usaha kolam renang, pemandian umum, dan usaha kolam pancing;
- g. pertunjukan kesenian;
- h. permainan sejenis bilyard;
- i. pertunjukan kesenian dan hiburan lainnya yang yang tidak bertentangan dengan Adat Basandi Sara' - Sara' Basandi Kitabulah (ABS-SBK).
- (3) Tidak termasuk objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adapt dan kegiatan keagamaan.
BAB II - NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 4

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.
BAB III - DASAR PENGANAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 5

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan/atau menikmati hiburan.
BAB III - DASAR PENGANAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 6

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah:
- a. tontonan film pada bioskop sebesar 20%;
- b. tontonan film pada bioskop leliling (layar tancap) sebesar 15%;
- c. pertunjukan kesenian yang mempunyai nilai tradisional sebesar 5%;
- d. pertunjukan di hotel dan restoran yang dipungut bayaran sebesar 15%;
- e. pertunjukan sirkus baik yang menggunakan tenaga binatang maupun yang dilakukan oleh orang sebesar 15%;
- f. pertunjukan pertandingan olahraga, pertunjukan hiburan dikolam renang, pemandian umum dan usaha kolam pancing sebesar 10%;
- g. pertunjukan kesenian seperti show, kreasi dan sejenisnya yang diselenggarakan ditempat terbuka atau tertutup sebesar 15%;
- h. permainan sejenis billyard 25%.
- i. pertunjukan kesenian dan hiburan lainnya yang yang tidak bertentangan dengan Adat Basandi Sara' -Sara' Basandi Kitabulah (ABS-SBK) tarif pajak ditetapkan oleh Bupati.
BAB III - DASAR PENGANAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 7

Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan penggenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
BAB IV - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8

Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan.
BAB V - MASA PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 9

Masa Pajak Hiburan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) kali pertujukan.
BAB V - MASA PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati atau pejabat paling lama 15 (lima belas) hari setelah tanggal pendaftaran SPTPD oleh penyelenggara hiburan..
- (4) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD.
BAB VI - TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Bupati menetapkan Pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat jangka waktu paling lama 30 (tiga Puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
- (3) Bentuk dan isi SKPD ditetapkan oleh Bupati.
BAB VI - TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 ( lima ) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
3. a.SKPDKB; b. SKPDKBT; c.SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan:
2. a.apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;
- b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;
4. c.apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 25 % (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila Pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan dengan keputusan Bupati.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan menggunakan SSPD.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati atau Pejabat dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi dan ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak Bupati atau Pejabat mengeluarkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terhutang.
- (3) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan oleh Bupati.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 17

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Bupati atau pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Bupati atau pejabat segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
- (1)
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 20

Setelah Kantor Lelang negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 21

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan jadwal atau tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 20 untuk melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Pajak seketika sekaligus.
- (2) Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penagihan Pajak seketika dan sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, surat perintah membayar pajak serta permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan tanpa memperhatikan tenggang waktu yang telah ditentukan.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 22

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan pajak ditetapkan oleh Bupati.
BAB IX - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak berdasarkan alasan yang jelas.
- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak ditetapkan oleh Bupati.
BAB X - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 24

- Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat: a.membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau
- kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- b. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar;
- c. mungurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekilafan Wajib Pajak atau bukan karna kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat, Bupati atau Pejabat tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.
BAB XI - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
- a. SKPD;
- b. SKPDKB;
- c. SKPDKBT;
- d. SKPDLB;
- e. SKPDN.
- f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku.
- (2) Permohonan keberatan harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN diterima oleh Wajib Pajak dan pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila wajib
- pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, harus memberikan keputusan.
- (6) Keputusan Bupati atas permohonan keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (7) Apabila setelah jangka waktu lewat 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati atau Pejabat tidak memberikan suatu keputusan, permohonan keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.
- (8) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB XI - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima dan melampirkan salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
BAB XI - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 27

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
BAB XII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan atas kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat diajukan secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
- a. nama dan alamat wajib pajak;
- b. masa pajak;
- c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
- d. alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus ditertibkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
BAB XII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 29

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (2) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
- (3) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), pembayaran yang dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XIII - KADALUWARSA
Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daearah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
3. a.ditertibkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
- b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XIV - TANGGAL MULAI BERLAKUNYA PAJAK
Pasal 31

Pajak yang terhutang dalam masa pajak mulai berlaku pada saat penyelenggaraan hiburan.
BAB XV - PEMERIKSAAN
Pasal 32

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanankan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan pajak ditetapkan oleh Bupati.
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 33

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau tidak melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 34

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.
BAB XVII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- g. menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diataur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.
Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 29 Januari 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
ttd.
H. FEBRI ERIZON, SH.
NIP. 010 123 030
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2007 NOMOR 1
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.
Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 22 Januari 2007
BUPATI DHARMASRAYA, ttd.
H. MARLON MARTUA
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah diberi keleluasaan dalam menggali dan memanfaatkan potensi daerah yang ada dalam bidang pajak dan retribusi daerah untuk digunakan memenuhi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan didaerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya..
Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Dharmasraya, diperlukan menggali sumber-sumber yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang hasilnya bermanfaat bagi percepatan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan yang merata. Salah satu upaya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah adalah dengan meningkatkan penerimaan daerah dari Pajak Hiburan yang semenjak 3 tahun berdirinya Kabupaten Dharmasraya ini pemungutan dan pengelolaannya kurang maksimal.
Kewajiban membayar pajak hiburan bagi setiap orang yang menikmati hiburan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan dan Pembangunan Daerah, untuk itu perlu lebih ditingkatkan.
Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber pajak hiburan tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan dan pengelolaan pajak hiburan.
PENJELASAN
Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas. Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 38

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 13