Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 40 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang a.
- bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 81 dan pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang­ Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka setiap Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif berhak memperoleh penghasilan tetap dan tunjangan yang dianggarkan dalam APB Negeri/N egeri Administratif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/ Negeri Administratif di Kabu paten Maluku Tengah;
Mengingat 1.
- Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 1 1 1 Tambahan Lembaran . Negara Nomor 2645 );
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); . . .
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang­ Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 NomOr 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
;
.
.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peratu.ran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
8. 1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomnor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahu.n 2014 Nomor 2093);
12. Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahu.n 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
,.
Menetapkan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2026);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 183);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor OS Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 184);
18. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor O7 Tahun 2009 tentang Penetapan Rincian Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 07);
19. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 268);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF DAN PERANGKAT NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF DI KABUPATEN MALUKU TENGAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui. Sekretaris Daerah.
-
­
­
\
°
'
6. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis territorial yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan · masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat berada di Kabupaten Maluku Tengah yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Negeri Administratif adalah kesatuan masyarakat hukum di Luar Negeri geneologis yang memiliki wewenang melaksanakan urusan Pemerintahan Negeri Administratif sebagaimana di atur dalam ketentuan Perundang­ undangan yang berlaku.
8. Pemerintahan Negeri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri dala.m mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Negeri Administratif adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Negeri adalah Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Pemerintah Negeri sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.
6. 1 1 . Pemerintah Negeri Administratif adalah Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan Perangkat Pemerintah Negeri Administratif sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.
12. Kepala Pemerintah Negeri adalah Pejabat Pemerintah Negeri yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Negerinya dan mela.ksana.kan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Kepala Pemerintah Negeri Administratif adalah Pejabat Pemerintah Negeri yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Negerinya dan melaksan.akan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Saniri Negeri adalah lembaga/badan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negeri, berfungsi sebagai badan legislatif yang bersama-sama kepala pemerintah negeri membentuk Peraturan Negeri, mengawasi pelaksanaan tugas dari
kepala pemerintah Negeri serta merupakan badan yang mendampingi kepala pemerintah Negeri dalam memimpin Negeri, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya. · 15. Badan Permusyawaratan Negeri adalah lembaga· yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibentuk ditingkat pemerintahan Negeri administratif dan merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Negeri Administratif. 16. Perangkat Negeri adalah unsur Pembantu Kepala Pemerintah Negeri dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Negeri, dan unsur pendukung tugas Kepala Pemerintah Negeri dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana telrnis dan unsur kewilayahan. 17. Perangkat Negeri Administratif adalah unsur Pembantu Kepala Pemerintah Negeri Administratif dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Negeri Administratif, dan unsur pendukung tugas Kepala Pemerintah Negeri Administratif dalam pelaksanaan kebijakan yang di wadahi dalam bentuk pelaksana tekhnis dan unsur kewilayahan. 18. Sekretaris Negeri/Negeri Administratif adalah kepala sekretariat Negeri/Negeri Administratif. 19. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis pembantu Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif sebagai pelaksana tugas operasional. 20. Kepala Urusan adalah unsur staf sekretariat Negeri/Negeri Administratif 21. Kepala Dusun adalah unsur pembantu Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif sebagai satuan tugas kewilayahan. 22. Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif adalah dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 23. Penghasilan tetap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif (APBNegeri). 24. Tunjangan adalah tambahan penerimaan di luar gaji tetap yang diterima setiap bulan oleh Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif.
J
t+
'
·
'
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif, yang selanjutnya disingkat APB Negeri, ; adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negeri/ Negeri. Administratif.
BAB II - BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF DAN PERANGKAT NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 2

- (1) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif berhak untuk memperoleh penghasilan tetap atas beban pekerjaan, tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Pemerintah - Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif bersumber dari Alokasi Dana Negeri yang diterima oleh masing-masing Negeri/Negeri Administratif yang dianggarkan dalam APB Negeri/Negeri Administratif.
BAB II - BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF DAN PERANGKAT NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 3

- ( 1 ) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang memperoleh Penghasilan tetap terdiri dari : -
- a. Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif;
- b. Sekretaris Negeri/Negeri Administratif;
- c. Kepala Seksi;
- d. Kepala Urusan dan/ atau sebutan lain; dan
- e. Kepala Dusun /Kampung.
- (2) Besaran penghasilan tetap sebagaimana di maksud pada ayat ( 1) di bayarkan setiap bulan untuk masing- masing sebesar:
- a Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Rp 3.000.000 Administratif
- b Sekretaris Negeri/Negeri
- Rp 2.000.000 - . e
- Administratif
- C Kepala Seksi
- . Rp 1.250.000 .
- d Kepala Urusan
Rp
900.000
- e
- Kepala Dusun/Kampung
- Rp 500.000
+
-
-
--
.
--
.
-
·-
-
-
-·-·=-:=-:.-
C
a
\_
. \_
L
.
'
,
,
-7­
- (3) Besaran penghasilan tetap Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif sebagaimana di maksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah Alokasi . Dana Negeri/Negeri Administratif yang diterima oleh masing-masing negeri.
- (4) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang bukan Pegawai Negeri Sipil.
Bagian Kedua
Tunjangan
BAB II - BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF DAN PERANGKAT NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 4

- (1) Bagi Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang tidak memperoleh penghasilan tetap diberikan tunjangan atas beban tugas dan tanggungjawabnya.
- (2) Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Ad.ministratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif bersumber dari Alokasi Dana Negeri/Negeri Ad.ministratif yang diterima oleh masing-masing Negeri/Negeri Administratif yang dianggarkan dalam APB Negeri/Negeri Administratif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negeri/Negeri Administratif.
- (3) Besaran tunjangan bagi Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif setinggi-tingginya 50% dari penghasilan tetap Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif;
Sekretaris .
Negeri/Negeri
Administratif setinggi-
tingginya 50%
dari penghasilan tetap
Sekretaris
Negeri/Negeri Administratif;
- c. Kepala Seksi (KASI) setinggi-tingginya 50% dari penghasilan teta.p Kepala Seksi (KASI);
- d. Kepala Urusan (KAUR) setinggi-tingginya 50% dari penghasilan tetap Kepala Urusan (KAUR); dan
- e. Kepala Dusun/Kampung setinggi-tingginya 50% dari penghasilan tetap Kepala Dusun/Kampung.
BAB II - BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF DAN PERANGKAT NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 5

- (1) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan memperoleh tunjangan terdiri dari :
- a. Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif;
- b. Sekretaris Negeri/Negeri Administratif;
- c. Kepala Urusan;
- d. Kepala Seksi; dan
- e. Kepala Dusun/Kampung.
- (2) Besaran tunjangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri. Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagaimana di maksud pada ayat (1) dibayarkan selama 12 bulan dengan besaran sebagai berikut: · ·
- a Kepala Pemerintah Negeri/Negeri : Rp 1.500.000. - - Administratif
- b
- Sekretaris Negeri/Negeri Administratif
- Rp 1.000.000
- C
- Kepala Seksi Rp 625.000
- d Kepala Urusan
Rp 450.000
- e
- Kepala Dusun/Kampung
- Rp 250.000
BAB II - BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF DAN PERANGKAT NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 6

- (1) Setiap Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif selain memperoleh penghasilan tetap, juga dapat diberikan tunjangan kinerja yang bersumber dari Pendapatan Asli Negeri dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri dan memperhatikan kemampuan keuangan negeri.
- (2) Besaran tunjangan kinerja bagi Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administrati.f dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang bersumber dari Pendapatan Asli Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif setinggi-tingginya 50% dari penghasilan tetap Sekretaris Negeri/Negeri Administratif;
- b. Sekretaris Negeri/Negeri Administratif setinggitingginya 50% dari penghasilan tetap Kepala Seksi (KASI) Negeri/Negeri Administratif;
- c. Kepala Seksi (KASI) setinggi-tingginya 50% dari penghasilan tetap Kepala Urusan (KAUR);
- d. Kepala Urusan (KAUR) setinggi-tingginiya 50% dari penghasilan tetap Kepala Dusun/Kampung; dan
- e. Kepala Dusun/Karnpung setinggi-tingginya 25% dari penghasilan tetap Kepala Dusun/Kampung.
-
.
--
-
:-z"
-
-------
- (3) Jumlah tunjangan kinerja yang diperoleh Kepala Pemerintah Neg~ri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak termasuk dalam ketentuan komposisi belanja negeri dalam APB Negeri paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja negeri yang digunakan untuk pembayaran pengasilan tetap dan tunjangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif, operasional pemerintah negeri, tunjangan dan operasional BPN /Saniri Negeri dan insentifRT dan RW.
BAB II - BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF DAN PERANGKAT NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 7

Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan 3 adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri yang telah diangkat dan dilantik oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku dengan membuktikan kehadirannya pada setiapthari kerja.
BAB III - PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
Pasal 8

- (1) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Pemerintah Negeri/ Negeri Ad.ministratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif selama 12 (dua belas) :bulan yang dibayarkan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember tahun berjalan serta dibuktikan dengan daftar kehadirannya setiap hari kerja.
- (2) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif wajib menetapkan Peraturan Negeri/Negeri Administratif tentang hari kerja dan Jam Kerja Kantor Negeri/Negeri Administratif dan disampaikan kepada Bupati.
- (3) Camat wajib melaporkan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang telah berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru kepada Bupati.
- (4) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan daiam APBNegeri/Negeri Administratif masing-masing pada kode rekening 2.1.1.1 Belanja Pegawai.
- (5) Bagi Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang meninggal dunia dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh penghasilan tetap/ dan atau tunjangan selama 3 bulan terhitung mulai dari tanggal yang bersangkutan dikebumikan.
-
.
.
.
"
j
BAB III - PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
Pasal 9

- (1) Pembayaran penghasilan tetap Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan perangkat Negeri/Negeri Administratif dan tunjangan Kepala Pemerintah N egeri/ Negeri Administratif dilakukan bagi Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang aktif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- (2) Dalam hal terdapat Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab selama 3 bulan berturut-turut maka pembayaran penghasilan tetap dan atau tunjangan lainnya dihentikan dan di setor kembali ke Kas Negeri.
BAB III - PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
Pasal 10

- ( 1) Dalam hal terjadi pergantian Kepala Pemerintah Negeri /Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif maka Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Adm.inistratif yang telah diganti berhak memperoleh pembayaran atas kekurangan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya yang belum di bayarkan sampai berakhir masa jabatan yang bersangkutan.·
- (2) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif berhak memperoleh penghasilan tetap dan tunjangan sejak dilakukan pelantikan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Bagi Sekretaris Negeri/Negeri Administratif yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif maka yang bersangkutan berhak memperoleh pembayaran penghasilan tetap dan atau tunjangan lainnya sebagai Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/ Negeri Administratif maka pembayaran atas penghasilan tetap dan tunjangan lainnya dit.angguhkan dan penghasilan tetap dan tunjangan yang tidak dibayarkan, disetorkan ke Kas Negeri/Negeri Administratif.
BAB III - PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
Pasal 1

1
- ( 1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif diproses pembayaran oleh bendahara Negeri/Negeri Administratif setiap bulan melalui Rekening Kas Negeri/Negeri Administratif sesuai mekanisme pengelolaan keuangan yang berlaku.
- (2) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang memperoleh pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan adalah kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang diangkat dan telah dilantik oleh pejabat yang bexwenang dan aktif menjalankan tugas-tugas pemerintahannya. rs z· ; 5 : .°
BAB III - PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
Pasal 12

Apabila dikemudian hari terjadi kesalahan administrasi atas pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif maka wajib di kembalikan ke Kas Negeri/Negeri Administratif.
BAB III - PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
Pasal 13

Alokasi Penghasilan tetap Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan perangkat Negeri/Negeri Administratif serta tunjangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif dalam 1 (satu) tahun anggaran, jika tidak terserap akan menjadi SILPA untuk di masukan dalam APB Negeri/Negeri Administratif tahun berikutnya.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 233) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
n
t
[
pada tanggal
�
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
i Masohi
7
Maret 2017
W«KU TENGAH,
4!g/Ht3yHM
DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR 3\l BERI TAHUN
€