UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 11 Tahun 1952
Tentang PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN DARI "ORDONNANTIE OP DE ENNOOTSCHAPBELASTING 1952", YANG MEMBERIKAN PULA ATURAN KELENGKAPAN LEBIH LANJUT MENGENAI PUNGUTAN INI PUNGUTAN INI
Berlaku: 1 Januari 1953
N/A
Preamble

Menimbang
- bahwa berhubung dengan perkembangan dalam lapangan keuangan dan perekonomian di Indonesia, dianggap perlu untuk mengadakan perubahan dan penambahan dalam "Ordonnantie op de Vennootschapsbelasting 1925", pula untuk memberikan ketentuan tentang beberapa aturan kelengkapan lebih lanjut mengenai pemungutan pajak ini;
bahwa selanjutnya diperlukan penyesuaian ordonansi tersebut terhadap beberapa pokok lain;
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, perubahan dan tambahan serta penyesuaian ini perlu segera diadakan;
Mengingat :
pasal 96 dan 117 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Memutuskan:
Menetapkan
:
Undang-undang Darurat tentang perubahan dan penambahan dari "Ordonnantie op de Vennootschapsbelasting 1925", yang memberikan pula aturan kelengkapan lebih lanjut mengenai pemungutan pajak ini.
N/A
Pasal 2

.
- (1) Mengenai perusahaan-perusahaan, dari mana didapat laba yang dikenakan pajak menurut pasal 1 ayat 1 dari "Ordonnantie op de Vennootschapsbelasting 1925", maka oleh atau dari pihak pengurus dari perseroan, perkumpulan, maskapai, lembaga atau badan yang bersangkutan wajib disusun suatu neraca, yang menunjukkan bagian-bagian yang aktif dan pasif dari kekayaan perusahaan dan nilai dari sudut perusahaan yang harus diberikan pada bagian-bagian tersebut, keduanya menurut keadaan pada permulaan dari suatu masa, di mana termasuk tanggal 11 Mare 1950.
- (2) Menteri Keuangan menetapkan peraturan tentang bagian-bagian dari kekayaan yang harus diperhatikan untuk dimasukkan dalam neraca yang dimaksudkan pada ayat 1 dan tentang nilai dari sudut perusahaan yang harus diberikan terhadap bagian-bagian itu.
- (3) Neraca yang dimaksudkan pada ayat 1 merupakan pokok pangkal untuk menghitung laba guna pungutan pajak perseroan mengenai masa-masa yang berakhir sesudah 10 Mare 1950.
- (4) Penetapan dari pada pengenaan-pengenaan pajak untuk masa-masa seperti yang dimaksudkan pada ayat 3 oleh Menteri Keuangan dapat diserahkan kepada penjabat yang lain dari pada Kepala Inspeksi Keuangan yang wenang menurut pasal-pasal 20 sampai dengan 22 dan menurut pasal 32 dari ordonansi. Dalam hal ini untuk pelakuan dari pada pasal 22 ayat 2, pasal 24, pasal 27 ayat 2, pasal 31 ayat 2 dan pasal 32 ayat 2 dari ordonansi, maka Kepala Inspeksi Keuangan yang wenang diganti dengan penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- (5) Pengenaan-pengenaan pajak yang ditetapkan menurut pasal 4 dikirimkan kepada Kepala Inspeks Keuangan yang wenang, yang memperlakukan ketetapanketetapan pajak itu seperti yang ditentukan pada pasal 35 dari ordonansi dan yang mengurus penagihannya.
Menteri Keuangan,
SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO.
Diundangkan pada tanggal 17 Desember 1952. Menteri Kehakiman,
LOEKMAN WIRIADINATA.
N/A
Pasal 3

.
- (1) Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1953.
- (2) Ketentuan pada pasal I sub III berlaku untuk pertama kalinya terhadap keuntungan-keuntungan seperti yang diuraikan pada pasal 3 ayat 2a dari "Ordonanntie op de Vennootschapsbelasting 1925", yang diperoleh sesudah 31 Desember 1950.
- (3) Ketentuan-ketentuan pada pasal 1, sub IV dan sub VI untuk pertama kalinya adalah berkenaan dengan masa-masa yang berakhir sesudah 30 Juni 1952.
- (4) Ketentuan pada pasal 1 sub 1V untuk pertama kalinya adalah berkenaan dengan masa-masa yang berakhir sesudah 30 Juni 1953,
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 13 Desember 1952. Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.
PENJELASAN
Pasal 1

.
Umum.
Keharusan untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam ordonansi Pajak Perseroan 1925 dipergunakan sekali untuk menyesuaikan bunyi ordonansi dengan hubunganhubungan baru dilapangan ketata-negaraan dan administrasi yang dijelmakan oleh pengakuan kedaulatan.
Perubahan-perubahan yang diusulkan adalah mengenai :
- I. penyesuaian kata-kata yang ada dalam ordonansi yang bersangkutan dengan perhubungan-perhubungan baru dalam lapangan ketata-negaraan dan administrasi;
- II. pengluasan pembebasan badan koperasi (pasal 1 a sub c);
- III. akibat dari tidak lagi dipungutnya pajak bumi bagi pajak perseroan (pasal 3 ayat 2a);
- IV. beralihnya dari penghapusan yang bebas ke penghapusan yang ditentukan (pasal 4 ayat 2) demikian pula pengluasan dari perhitungan kerugian (pasal 7);
- V. memperkeras peraturan-peraturan mengenai dilakukan pembukuan dari perusahaan (pasal-pasal 13, 19, 23 dan 30);
- VI. pengluasan kemungkinan untuk mengadakan penetapan (pengenaan) sementara dan memperjelas redaksi dari ketentuan-ketentuan berkenaan dengan peristiwa pemberitahuan sementara (pasal-pasal 15, 17, 18, 19 dan 25);
- VII. penyesuaian istilah hukum dengan pengalaman dalam praktek (pasal 46);
- VIII. penambahan satu pasal baru untuk menyelaraskan dengan ordonansi Pajak Peralihan 1944 (pasal 54a).
KHUSUS.
- I. Perubahan-perubahan istilah, disebabkan hubungan baru dalam ketata-negaraan serta administrasi tidak memerlukan penjelasan.
Kata-kata "Directeur van Financien" atau "Directeur", yang harus diganti dengan Menteri Keuangan", dijumpai pada pasal-pasal :
12, ayat 7, huruf b
sekali
14, ayat-ayat 2 dan 3
dua kali
16, ayat 2
sekali
21, ayat 2
sekali
36, ayat 2
sekali
43, ayat 3
sekali
46,
sekali
Kata-kata "Hoofdinspecteur van Financien" atau Hoofdinspecteur", yang harus diganti dengan "Kepala Jawatan Pajak", dijumpai pada pasal-pasal :
12, ayat-ayat 2, 4 dan 7 huruf a
tiga kali
14, ayat 1
sekali
28, ayat-ayat 1, 2 dan 3
tiga kali
30
sekali
39, ayat 4
sekali
42, ayat 1
sekali
43, ayat 1
sekali
45
sekali
48 (1 e)
sekali
Kata-kata "Inspecteur van Financien" atau "Inspecteur", yang harus diganti dengan "Kepala Inspeksi Keuangan", dijumpai pada pasal-pasal :
12, ayat-ayat 3 dan 7, huruf a
dua kali
14, ayat 1
dua kali
16, ayat 3
sekali
18, ayat 1
sekali
19a, ayat 4 lama
sekali
22, ayat-ayat 1 dan 2
dua kali
24, ayat-ayat 1 dan 3
dua kali
27, ayat 2
sekali
31, ayat 2
sekali
32, ayat-ayat 1 dan 2
dua kali
35
dua kali
36, ayat 2
sekali
47, ayat 2
sekali
48 (1e)
dua kali
Kata "Batavia", yang harus diganti dengan "Jakarta", dijumpai pada pasal-pasal :
12, ayat 6
sekali
29
sekali
34
sekali
Tanda "f", yang harus diganti dengan "Rp.", dijumpai
pada pasal 11.
dua kali
Kata "gulden", yang harus diganti dengan "rupiah",dijumpai pada pasal-pasal :
49, ayat-ayat 1 dan 2
dua kali
49a, ayat-ayat 1 dan 2
dua kali.
- II. Sebagai pendorong berkembangnya koperasi di Indonesia, maka sejak dulu dalam pasal 1a diadakan pembebasan dari pungutan pajak terhadap badan-badan koperasi selama beberapa tahun sesudah pendiriannya. Bukankah telah dibuktikan oleh pengalaman bahwa badan demikian beberapa tahun pada awal berdirinya memerlukan pemeliharaan yang cermat. Apabila masa-pertumbuhan ini sudah dilampaui, serta koperasi telah membuktikan dapat hidup langsung, maka tidak dengan pertolongan khususpun terjaminlah sudah kehidupannya dan tidak ada alasan untuk memberikan pertolongan fiskal.
Berlangsungnya kebiasaan ini waktu pendudukan Jepang terganggu, oleh sebab badan-badan koperasi ini oleh pemerintah pendudukan dipergunakan untuk mengumpulkan barang-barang guna peperangan, yang berakibat hilangnya minat rakyat terhadap badan-badan ini, sehingga mengakibatkan kemusnahannya.
Sudah dalam tahun 1948 maka diperhatikan kejadian-kejadian ini, dan dengan Lembaran Negara 1948 Nr 45 badan-badan koperasi yang disusun menurut peraturan dalam Lembaran Negara 1927 Nr 91, sepanjang didirikan sebelum 1 Januari 1950 dan sepanjang didirikan sesudah 31 Desember 1946 selama tiga tahun yang pertama.
Pengalaman menunjukkan, bahwa pertumbuhan koperasi tidak cepat dapat mengatasi akibat-akibat buruk dari peraturan-peraturan pendudukan, seperti diharapkan dalam tahun 1948.
Mudah-mudahan ordonansi yang ditetapkan dalam Lembaran Negara 1949 Nr 179 sebagai pengganti ordonansi dalam Lembaran Negara 1927 Nr 91 demikian pula Undang-undang koperasi yang akan direncanakan berpengaruh baik terhadap berdirinya serta tumbuhnya badan-badan koperasi.
Sementara itu ternyata perlu memperpanjang masa pembebasan dalam arti seperti dicantumkan dalam perubahan.
Perlu diperhatikan, bahwa dalam praktek setiap badan koperasi selama beberapa bulan diawasi oleh Jawatan Koperasi, sebelum dilakukan pendaftaran dan dengan demikian mensyahkan pendiriannya.
Sudah barang tentu bahwa pembebasan dimaksud di sini melingkungi masa selama diadakan pengawasan; walau demikian guna melakukan pembebasan secara betul, maka perlu bahwa berakhirnya waktu pembebasan bergantung pada pendirian yang syah, dalam hal ini, pendaftarannya, dan bukan saat mulai diadakan pengawasan yang acap kali tidak dapat ditentukan dengan pasti.
- III. Pasal 3 ayat 2a -bahwa hasil dari tanah yang dikenakan pajak bumi tidak dianggap sebagai untung -dapat hapus, di mana ordonansi pajak bumi tidak berlaku lagi.
- IV. Sewaktu dalam tahun 1948 apa yang dinamakan "penghapusan Bebas" terhadap alat-alat perusahaan mulai dilakukan untuk pajak perseroan -dengan berlaku surut hingga tahun 1942 - maka demikian itu terjadi terutama oleh dua sebab.
Pertama-tama dianggap sebagai suatu tuntutan dari politik perekonomian, bahwa penetapan laba fiskal, seyogyanya lebih jauh lagi dari yang dahuludimungkinkan menuruti jumlah laba yang dihitung sendiri oleh pengusaha dalam waktu sesudah perang, di mana oleh karena pengaruh faktor-faktor ekonomi dan moneter, harga-harga bahan mentah, upah dan alat-alat perusahaan disatu pihak, dan harga-harga hasil akhir dilain pihak sangat membubung, sedang sebaliknya ada rasa takut terhadap berubahnya konjunktur.
Maka menyelaraskannya dilaksanakan dengan jalan memberi kebebasan untuk melakukan penghapusan tahunan, sehingga memungkinkan perusahaanperusahaan, untuk juga mencadangkan jumlah nominal yang lebih besar dari laba yang nominal lebih besar jumlahnya, guna pemeliharaan alat produksi.
Kedua, dapat diduga lebih dahulu, bahwa alat-alat administrasi dari jawatan pajak yang mendapat kerusakan demikian luasnya, tidak akan mampu melakukan cara pemeriksaan sebelum perang yang sangat cermat, dengan tidak menimbulkan sangat terlambatnya pengenaan pajak.
Sebab yang disebut pertama-tama untuk membolehkan diadakan penghapusan yang bebas, kini boleh dianggap tidak lagi mendesak, karena zaman sesudah perang dapat dianggap telah lampau, dan masa konjunktur yang lebih merata boleh diharapkan datang, meskipun dalam tingkat-harga yang sangat lebih tinggi daripada sebelum perang.
Dalam hubungan ini, maka Undang-undang Darurat ini bertujuan pertama agar jumlah-jumlah yang berupa penghapusan mempengaruhi penghitungan laba fiskal lebih merata, keduanya, agar diperlihatkan dalam jumlah-jumlah tadi daftar harga yang meningkat.
Mengenai usaha meratakan tadi, maka daya-upaya yang dipergunakan berupa kembali pada cara penghapusan yang ditentukan dari sebelum perang; yang berkenaan dengan daftar-harga yang meningkat, berupa dibuka kesempatan untuk satu kali menilai kembali alat-alat perusahaan hingga harga nominal yang lebih tinggi, sehingga dasar penghapusan lebih diselaraskan dengan kekuatan membeli uang rupiah (pasal 2 dari Undang-undang Darurat ini serta penjelasannya yang bersangkutan).
Sebab kedua yang disebut di atas, mengapa dalam tahun 1948 diputuskan untuk membolehkan penghapusan bebas - kurang sempurnanya alat-alat jawatan pajak masih saja belum dapat dianggap tiada berlaku lagi, betapapun usaha untuk membentuk suatu jawatan pajak dengan sepenuhnya mampu menyelesaikan tugasnya.
Oleh karenanya, maka ada dikandung maksud untuk mendapatkan cara penghapusan-fiskal yang jauh lebih mudah, jika kembali pada cara penghapusan yang ditentukan.
Dalam pada itu, cara ini dibiarkan tak diuraikan mendalam dalam Undang-undang Darurat.
Dari itu maka pada ayat 3 dari pasal 4 hanya dicantumkan prinsip umum dari apa yang dibenarkan secara fiskal untuk dihapuskan; asas demikian memuat makna, bahwa penghapusan dalam arti kata fiskal adalah membagi-bagi pengeluaran yang sesungguhnya, yang dilakukan guna alat produksi, dalam tahun-tahun kemanfaatannya.
Cara membagi-bagi pengeluaran ini dalam masa produksi yang bersangkutan, selalu harus mengandung unsur yang bersifat berdamai. Dalam peraturan penghapusan fiskal yang terdahulu diikhtiarkan menetapkan unsur ini dengan menunjuk kepada "adat kebiasaan dagang yang benar" dan dengan mengadakan syarat "kemunduran dalam nilai pemakaian".
Namun pengalaman memberikan pelajaran, bahwa isi dari kedua istilah itu terlalu samar untuk dapat digunakan dalam menetapkan apa yang patut diperbolehkan, yang pada satu pihak memenuhi kebutuhan jawatan pajak akan adanya pembagian beban secara merata, pada lain pihak memberi keleluasan bagi kebutuhan dunia perusahaan diwaktu goncangannya konjunktur. Apalagi pengertian "nilai-pakai" dalam hubungan ini tidak dapat digunakan, justru oleh karena penghapusan fiskal, terikat pada harga-pokok yang sesungguhnya (harga pengeluaran), dalam dasarnya tidak memberikan keleluasan untuk sesuatu "penilaian" dari alat perusahaan atau dari kekuatan memberikan manfaat yang dihasilkan; dipandang dari sudut ini ada suatu jurang yang tak dapat dilalui antara pengertian laba menurut ajaran ekonomi perusahaan mengenai nilaipenggantian dan pengertian laba-fiskal.
Maka kedua istilah tersebut pun tidak dipergunakan dalam bunyi pasal 4 ayat 3, melainkan apa yang patut diperbolehkan adalah dikuasai oleh peraturan lebih lanjut yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sehingga dapat dicapai aturan yang lunak, yang mengindahkan baik kebutuhan jawatan pajak, maupun kebutuhan di dunia perusahaan. Saran satu-satunya yang disajikan oleh pasal 4 ayat 3 ini kepada Menteri Keuangan mengenai apa yang patut diperbolehkan yang selanjutnya bersifat berdamai - adalah bahwa hendaknya selalu ada sesuatu hubungan antara masa-bermanfaat yang ditaksir dengan pengeluaranpengeluaran yang bersangkutan.
Syarat adanya hubungan berarti bahwa terhadap pengeluaran yang kemanfaatannya dapat dianggap tidak terbatas waktunya-umpamanya tanah milik - tidak sewajarnya diberikan penghapusan; selanjutnya bahwa pengeluaran terhadap mana dibolehkan mengadakan penghapusan, bukan saja dari sudut teknis, melainkan juga - demikian ini lebih-lebih pada zaman sekarang - diuji dari sudut ekonomis.
Maka dipandang dari sudut inipun tak beralasan lagi untuk mempertahankan perbedaan yang dulu diadakan antara "pengeluaran-pengeluaran modal" dan "pengeluaran-pengeluaran guna mengusahakan selama beberapa tahun", sehingga apa yang tersebut kemudian ini dimasukkan pula dalam ayat dari pasal ini.
Tetapi perihal mengikatnya peraturan-penghapusan yang ditetapkan oleh Menteri walau memberi keleluasan yang besar sekalipun -pada satu soal membawa bahaya yang tak boleh diremehkan. Penghapusan bebas memperbesar kemungkinan untuk apa yang dinamakan pembiayaan sendiri pengeluaran dari alat produksi di Indonesia oleh pengusaha. Hampir di mana saja di dunia nampak bahwa kebiasaan dahulu untuk membiayai alat perusahaan yang baru dengan meminta pertolongan dari harta simpanan yang tersedia, pada windu-windu yang terakhir ini memberikan tempatnya kepada pembiayaan sendiri, yakni membiayai perluasan dari laba yang dicengkolong.
Adalah salah satu manfaat yang dapat dianggap terbesar dari adanya penghapusan bebas, bahwa demikian itu mendorong adanya pembiayaan sendiri ini, dan tidaklah dapat dikatakan menguntungkan Negara jika disebabkan pembatalan dari penghapusan bebas, sumber dari mempertinggi kekuatan produksi Indonesia ini, akan tertutup. Ayat 4 dari pasal 4 kini mengadakan kemungkinan untuk mencegah demikian itu, oleh karena terhadap penanaman modal baru, yang dapat dianggap untuk kepentingan kemakmuran Indonesia, kepada Menteri diberi kuasa - dengan tidak dihalang-halangi oleh pertimbanganpertimbangan "lamanya memberi manfaat" -untuk menetapkan aturan penghapusan fiskal yang demikian baiknya, hingga ada dorongan yang baik pada kemakmuran.
Redaksi ada dipilih demikian rupa, bahwa titik berat diletakkan pada kemakmuran umum dari Indonesia, baik dipandang dari sudut ekonomi maupun sosial.
Jadi bukan kepentingan perusahaan yang bersangkutan, melainkan kemakmuran rakyat umum yang harus menentukan.
Memang kedua-duanya ini dalam banyak hal berjalan berdampingan, akan tetapi ada pula peristiwa-peristiwa di mana kedua pengertian ini tidak sepenuhnya identik.
Dari itu maka lebih cocok jika ketentuan ini dilakukan untuk suatu badan yang mendirikan rumah-rumah kediaman bagi kaum buruhnya dari pada untuk badan yang membeli rumah-rumah seperti itu: bukankah dalam hal yang terakhir, kepentingan suatu perusahaan menyebabkan berkurangnya persediaan rumahrumah kediaman untuk umum, sehingga adalah sangat mungkin, bahwa kemakmuran umum dari Indonesia tidak mendapat faedah dari penanaman ini.
Dengan memuat dalam ayat 5 kemungkinan untuk mengadakan penghapusan mengenai sara-sara (deelnemingen) jika ternyata bahwa manfaatnya berkurang, maka ini berarti membenarkan jurisprudensi yang ada tentang hal ini.
Akhirnya dengan mengubah pasal 7 sehingga jangka waktu untuk perhitungan kerugian diperpanjang dari dua menjadi empat tahun, maka telah dapat dipenuhi keberatan yang beralasan, bahwa penghapusan yang tertentukan juga dalam tahun-tahun dideritanya rugi, seperti sekarang diwajibkan dalam pasal 4 (3), menimbulkan ketidak adilan, jika kemungkinan untuk perhitungan itu teramat dibatasi.
Pokok pikiran tentang pajak perseroan adalah memungut pajak atas seluruh tambahan kekayaan, ditambah dengan pengambilan-pengambilan (onttrekkingen) selama masa hidup penuh dari badan-wajib pajak.
Bahwasanya seluruh jumlah laba ini dibagi-bagi dalam jumlah-jumlah untuk tiaptiap tahunnya, demikian itu adalah dipergunakan guna pungutan pajak berkala, akan tetapi pembayaran ini tidak boleh membawa akibat bahwa-karena adanya kerugian yang tidak diperhitungkan -pada akhirnya pungutan pajak dilakukan atas suatu jumlah yang melebihi seluruh jumlah laba tersebut di atas.
Agar ada jaminan bagi administrasi maka perhitungan kerugian yang tak ada batasnya harus dikesampingkan, kendatipun ini sebetulnya sesuai benar-benar dengan prinsip dari pungutan pajak atas laba ini; akan tetapi memangnya ada cukup alasan untuk perluasan yang secorak dengan apa yang berlaku di negaranegara lain.
- V. Perubahan-perubahan, yang dinyatakan dalam pasal 13 menurut teks yang baru, ada berhubungan dengan pembukuan badan-wajib pajak dan dokumen-dokumen tahunan yang harus dimasukkan olehnya.
Buat badan-badan luar negeri yang menjalankan perusahaan di sini, perubahanperubahan tersebut mempunyai arti penting yang khusus, sepanjang badan-badan tersebut untuk keperluan fiskal, diwajibkan, semata-mata mengenai perusahaan yang dijalankan di sini, mengadakan pembukuan di negeri ini dengan mata uang Indonesia.
Bukankah setelah Indonesia diakui kedaulatannya kesulitan-kesulitan, yang dialami mengenai pemeriksaan buku terhadap badan-badan luar negeri lain dari negeri Belanda, meluas pula sampai negeri yang disebut terakhir : juga di negeri Belanda tidak lagi mungkin bagi fiskus Indonesia untuk memaksakan pemeriksaan buku mengenai perusahaan yang dijalankan di Indonesia, jika pembukuannya diadakan di negeri Belanda.
Dengan diberinya kewajiban yang dimaksud di atas kesulitan-kesulitan itu dapat diatasi dan pula diperoleh sekali suatu jalan untuk mencapai cara menghitung laba fiskal berdasarkan apa yang dinamakan "comptabilite separee", hingga cara membagi-bagi seluruh laba yang dahulu disetujui untuk hampir semua peristiwa oleh fiskus Indonesia diganti dengan cara yang disebut "objectieve winsttoerekening".
Buat badan-badan dalam negeri, teks yang baru dari ayat pertama mengandung arti, bahwa jika badan-badan itu memperoleh laba dari luar negeri seperti diuraikan dalam pasal 8, maka laba itu wajib dinyatakan tersendiri dalam pembukuan dan dokumen-dokumen tahunan; ini dianggap perlu karena pasal yang disebut itu membebaskan laba yang dimaksud dari pajak.
Selanjutnya kesempatan digunakan untuk agak memperberat syarat-syarat pembukuan, demikian itu untuk mempermudah pekerjaan.
Di mana syarat-syarat di atas umumnya dapat dibebankan pada pembukuanpembukuan yang sederhana sekalipun, maka tidaklah terdapat sesuatu yang kurang adil pada pemberatan ini.
Berkenaan dengan ini maka pemberian-pemberian kelonggaran, yang dicantumkan dalam ayat dua dan empat pasal 19, penggantian dokumendokumen tahunan dengan lain macam "rekening" dan dapatnya diterima kutipankutipan yang ditandai, dapat hapus.
Perubahan, yang diadakan dengan Undang-undang Nr 9 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 Nr 53) mengenai ayat 3 pasal 13 yang ada semula, dijadikan kalimat pertama dari ayat 3 yang baru.
Kata-kata "dengan syarat-syarat yang diadakan olehnya yang ditambahkan pada ayat tiga yang ada, mempunyai tujuan agar dapat kemungkinan supaya, jika Menteri Keuangan membolehkan sesuatu bahasa lain daripada bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, dapat dipintakan syarat bahwa oleh badan-wajib pajak dibuat terjemahan untuk seluruhnya atau sebagian dalam bahasa Indonesia, jika yang demikian itu dipandang perlu untuk penelitian seperti termaksud dalam pasal 14, ayat 1 bagi penetapan pajak.
Tambahan pada pasal 14 ayat 1 mempunyai tujuan supaya pada peristiwaperistiwa, di mana di samping pembukuan yang diadakan dalam bahasa Indonesia ada pula pembukuan dalam bahasa lain, dilenyapkan keragu-raguan terhadap kemungkinan bahwa juga pembukuan yang dimaksud terakhir dapat diminta untuk ditunjukkan.
Perubahan dan penyederhanaan redaksi dari pasal-pasal 23 dan 30 yang berkenaan dengan perubahan-perubahan mengenai pasal 13 tidak memerlukan penjelasan setelah uraian di atas.
- VI. Dengan rangkaian perubahan-perubahan ini, maka dalam ordonansi diciptakan kemungkinan yang hingga kini belum ada, untuk mengadakan juga suatu penetapan pajak sementara menurut pemberitahuan rampung yang dimasukkan.
Bukankah ternyata dalam praktek bahwa ada peristiwa-peristiwa di mana penetapan yang demikian itu perlu.
Ditunjuk pada peristiwa di mana pemberitahuan sementara menyebutkan rugi, pemberitahuan rampung -misalnya karena angka-angka disusun dengan lebih tepat -menyebutkan laba, sedang jawatan pajak memandang perlu untuk meneliti pemberitahuan rampung lebih dalam. Dalam hal yang demikian hingga kini tidak mungkin untuk mengadakan pengenaan sementara, yang menyebabkan penyetoran uang pajak biasanya diperlambat sampai pemeriksaan yang dimaksud selesai.
Kesempatan ini dipergunakan untuk memperbaiki redaksi dari penentuanpenentuan tentang pemberitahuan sementara dan pengenaan pajak yang didasarkan atasnya, karena redaksi yang ada, ada kalanya kurang jelas.
Ikhtisar dari semua ketentuan-ketentuan yang berkenaan, ditinjau dari sudut hubungannya satu sama lain, ada seperti berikut :
Dalam pasal 15, mengenai penyerahan surat-surat pemberitahuan, dua kali katakata "in tweevoud" dihapuskan, supaya nampak dengan lebih jitu lagi bahwa resminya hanya ada satu pemberitahuan, yakni pemberitahuan rampung; pemberitahuan sementara seharusnya dipandang sebagai alat penolong administrasi belaka.
Agar ini menjadi lebih jelas lagi, maka pada pasal 19a disisipkan sebagai ayat 2 baru : "Untuk ini maka penyerahan yang dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 dilakukan dalam dua lembar".
Dengan alasan yang sama maka redaksi dari pasal-pasal 17 dan 18 diubah, agar peristiwa pemberitahuan sementara dimuat dalam sebuah pasal saja (pasal 19a), jadi terpisah dari pemberitahuan yang sesungguhnya.
Kemungkinan yang sampai sekarang ada untuk memperpanjang jangka waktu pemasukan pemberitahuan rampung (pasal 18 ayat 3) dihapuskan, sedang jika ada kepastian yang jangka waktu pemberitahuan yang 30 hari tidak akan mencukupi, diadakan keharusan yang mutlak (impreatif), bahwa suatu pemberitahuan sementara wajib dimasukkan (pasal 19a ayat 1).
Dalam hal yang sangat luar biasa masih juga dapat terjadi, bahwa pemberitahuan sementara yang demikian sekalipun, dengan laba yang dikirakan saja, tidak pula mungkin dalam tempo 30 hari; untuk hal-hal inilah sekarang diciptakan jalan penyelesaiannya pada pasal 19a ayat 3.
Perubahan-perubahan redaksi termaksud di atas pada dirinya membawa akibat adanya perubahan-perubahan serupa pada pasal 25, di mana diatur pengenaan pajak sementara. Perubahan-perubahan yang diadakan di sini tidak memerlukan penjelasan lagi setelah uraian di atas. Akhirnya ditambahkan sebuah ayat baru (ayat 6) pada pasal 25, memuat kemungkinan dimaksud di atas untuk mengadakan juga pengenaan sementara ataupun tambahan pengenaan sementara sekalipun pemberitahuan rampung sudah dimasukkan.
- VII. Dengan perubahan pasal 46 ini, maka penafsiran yang sampai sekarang diberikan tentang hal ini, yaitu bahwa wewenang untuk menghapuskan seluruhnya tambahan, mengandung pula wewenang untuk menghapuskan sebagian dari tambahan itu, diberi dasar hukum.
- VIII. Pasal 54a yang baru itu serupa dengan pasal 29a dari "Ordonansi Pajak Peralihan 1944" (ditambahkan dengan Lembaran Negara 1951 Nr 15) dan tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
PENJELASAN
Pasal 2

.
Seperti telah dijelaskan pada pasal 1 sub IV, maka dalam menjalankan ordonansi, perlu untuk memperhatikan daftar yang lebih tinggi yang diciptakan oleh peristiwaperistiwa dalam lapangan ekonomi dan moneter.
Ini dapat dicapai semudah-mudahnya dengan sekedar mendekatkan harga rupiah yang nominal dari aktiva perusahaan kepada daftar ekonomi yang meningkat itu dan selanjutnya menghitung kembali hutang-piutang yang berupa mata uang asing hingga bilangan rupiah dengan memakai dasar kurs-devisen pada 4 Pebruari 1952.
Kemungkinan untuk ini diadakan pada ayat-ayat 1 sampai dengan 3 dari pasal 2 ini.
Susunan kalimat yang telah dipilih membawa akibat, bahwa dalam keadaan yang biasa, di mana tahun buku jatuh bersamaan dengan tahun takwim, neraca yang menunjukkan kekayaan setelah dinilai kembali, wajib dibuat pada 1 Januari 1950, dan selanjutnya bahwa seumumnya penilaian kembali ini pada dirinya tidak mengakibatkan terjadinya sesuatu laba yang dikenakan pajak maupun sesuatu rugi yang harus diperhatikan pada pengenaan pajak.
Tentang pengolahan dasar-dasar tersebut di atas yang akan diselenggarakan dalam peraturan pelaksanaan Menteri Keuangan, dapat sudah diberitahukan di sini, bahwa penilaian kembali aktiva tetap dari perusahaan akan dilakukan menurut daftar angka perkalian seperti berikut :
Pembelian-pembelian sebelum perang : 4.
Pembelian-pembelian dalam: 1946
1947 1948 1949
dengan modal asing
kepunyaan sendiri
: 3,90 3,60 3,30 3
dengan modal Indonesia : 1,30 1,20 1,10 1
Angka perkalian 4 dilakukan pada harga sisa fiskal diakhir 1941, setelah harga ini dikurangi dengan kerugian akibat perang; angka perkalian lain-lainnya dilakukan pada biaya-biaya pembelian dalam tahun-tahun tersebut. Jumlah yang diperoleh secara demikian itu dikurangi dengan penghapusan-penghapusan yang sebenarnya dari 1942 sampai dengan 1949; saldo yang diperoleh merupakan harga setelah dinilai kembali pada 1 Januari 1950.
Aturan yang bersangkutan dengan sendirinya hanya berlaku buat pengenaan pajak perseroan, sehingga hal itu tiadalah dapat dipergunakan dalam hal-hal di luar lapangan fiskal.
Mengenai penghapusan-penghapusan aktiva setelah dinilai kembali yang memberatkan tahun-tahun buku 1950 dan 1951 tetap ditentukan oleh pembukuan badan-wajib pajak sendiri;
bukankah pelaksanaan dari penghapusan-penghapusan yang ditentukan (silahkan baca pada IV) menurut pasal 3 ayat 3 baru dimulai dengan tahun buku 1952.
Berkenaan dengan ini dicatat, bahwa juga biaya-biaya sertifikat-sertifikat devisen untuk transfer penghapusan atau pembayaran hutang yang memberatkan laba dalam tahun-tahun di atas, akan dipandang sebagai penghapusan yang telah dibukukan.
Karena satu dan lain hal maka pada umumnya tidak perlu diadakan perubahan pada ketetapan-ketetapan pajak yang telah terjadi.
Dalam ayat 3 akhirnya diadakan kemungkinan untuk mencapai pemusatan daripada penghitungan ketetapan-ketetapan pajak yang berkenaan dengan pajak perseroan. Di satu pihak pemusatan ada perlu supaya jumlah tenaga ahli yang banyak susutnya yang paham benar tentang teknik pajak yang sangat sulit itu, dapat dikerjakan lebih efficient, dilain pihak pemusatan memberikan kesempatan untuk mendidik suatu corps ahli khusus dalam lapangan ini yang kelak dapat mengganti mereka yang ada sekarang. Lagi pula dengan pemusatan ini dicipta suatu jaminan bahwa pelaksanaan maksudmaksud yang diterakan dalam rencana ini dapat sebesar mungkin disamakan.
PENJELASAN
Pasal 3

.
Penentuan-penentuan khusus tentang berlakunya beberapa bagian dari Undang-undang Darurat ini terbit pada dirinya dari persoalan yang dimuat dalam bagian-bagian itu. Masih ada satu hal yang perlu mendapat perhatian ialah, bahwa perluasan dalam memperhitungkan kerugian berlaku untuk pertama kali terhadap rugi, yang terjadi dalam masa, yang berakhir sesudah 30 Juni 1952.
CATATAN
RALAT
Dalam Lembaran-Negara Nr 83 tahun 1952, tentang Undang-undang Darurat Nr 11 tahun 1952, mengenai pengubahan dan penambahan dari "Ordonnantie op de Vennootschapsbelasting 1925", yang memberikan pula aturan kelengkapan lebih lanjut mengenai pungutan ini, terdapat kekhilafan-kekhilafan dan penambahan yang harus diubah dan ditambah sebagai berikut :
- I. Pada halaman 1, di dalam kepala Lembaran-Negara : kata-kata "pengubahan" harus diganti dengan "perubahan".
- II. Pada halaman 2, di bawah angka II huruf c : antara kata-kata "Desember" dan ,untuk" harus disisipkan tahun "1949".
- III. Pada halaman 4, ke-5, yang berbunyi :
kata-kata "verplichting ingevolge art. 13 tot het voeren van een boekhouding en de daaraan ten grondslag liggende bescheiden", diganti dengan "uit de artikelen 13 en 14 voortvloeiende verplichtingen".
harus dibaca seluruhnya sebagai berikut :
kata-kata "verplichting ingevolge art. 13 tot het voeren van een boekhouding of het bewaren van de boekhouding en de daaraan ten grondslag liggende bescheiden, of aan een aanvraag overeenkomstig artikel 14 tot het verlenen van inzage van de boekhouding en de daaraan ten grondslag liggende bescheiden" diganti dengan "uit de artikelen 13 en 14 voortvloeiende verplichtingen".
- IV. Pada halaman 5 :
- a. di bawah angka VI ke-3, setelah kalimat di bawah huruf b, harus ditambah kalimat yang berbunyi :
3. "d, ayat 4 dijadikan ayat 3";
- b. di bawah angka VI ke-4 huruf d : antara angka "4" dan kata "dijadikan" harus disisipkan kata "lama".
Sekretaris Kementerian Kehakiman,
Mr. ABIMANJOE.
LN 1952/83; TLN NO. 341