PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 21 Tahun 2015
Tentang HARGA ECERAN TERTINGGI BAHAN BAKAR MINYAK JENIS MINYAK TANAH UNTUK PANGKALAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
Berlaku: 22 Mei 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
BUPATI PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2015
TENTANG
HARGA ECERAN TERTINGGI BAHAN BAKAR MINYAK JENIS MINYAK TANAH UNTUK PANGKALAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,
: a. bahwa untuk menjaga stabilitas harga pada tingkat yang wajar dan terjangkau oleh konsumen, perlu ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah di Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 93 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi Bahan Bakar Minyak Tanah untuk Pangkalan Di Ibukota Kabupaten/ Kota Dalam Propinsi Sumatera Barat, perlu ditetapkan pengaturannya di Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Eceran Tertinggi Bahan Bakar Jenis Minyak Tanah Bersubsidi Untuk Pangkalan di Kabupaten Pesisir Selatan.
1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
4. 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Konsumen Pengguna Tertentu;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 93 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi Bahan Bakar Minyak Tanah Untuk Pangkalan di Ibukota Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Sumatera Barat;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI BAHAN BAKAR (BBM) JENIS MINYAK TANAH UNTUK PANGKALAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN.
KETENTUAN UMUM
BAB II - HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) JENIS MINYAK TANAH BERSUBSIDI
Pasal 2

- (1) Harga Eceran Tertinggi BBM jenis minyak tanah bersubsidi untuk pangkalan disetiap Kecamatan ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui Peraturan Bupati;
- (2) HET BBM jenis minyak tanah bersubsidi yang berlaku di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
BAB II - HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) JENIS MINYAK TANAH BERSUBSIDI
Pasal 3

Harga Eceran Tertinggi Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah bersubsidi untuk pangkalan di Ibukota Kabupaten Pesisir Selatan sudah termasuk harga ex.pertamina (PPN 10%), biaya angkutan, margin agen penyalur, dan keuntungan pangkalan, ditetapkan sebesar Rp.2.910,- (dua ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
BAB II - HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) JENIS MINYAK TANAH BERSUBSIDI
Pasal 4

Pangkalan Bahan Bakar Minyak Tanah Bersubsidi yang berada di luar radius 40 Km dari Supply Point Pertamina ditambah upah angkut sebesar Rp.4,06/Liter/Km.
BAB II - HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) JENIS MINYAK TANAH BERSUBSIDI
Pasal 5

Harga Eceran Tertinggi BBM jenis minyak tanah bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hanya berlaku untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga/masyarakat dan usaha kecil.
BAB III - KEWAJIBAN AGEN DAN PANGKALAN Pasal 6
Pasal 7

Agen diwajibkan membuat laporan pelaksanaan penyaluran BBM jenis minyak tanah bersubsidi sekali dalam 3 (tiga) bulan disampaikan kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan serta Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
BAB III - KEWAJIBAN AGEN DAN PANGKALAN Pasal 6
Pasal 8

Setiap pangkalan BBM jenis minyak tanah bersubsidi diwajibkan untuk memasang HET BBM jenis minyak tanah bersubsidi ditempat pangkalan yang mudah diketahui oleh masyarakat umum.
BAB IV - PENYALURAN MINYAK TANAH
Pasal 9

- (1) Untuk menjual dan/atau menyalurkan BBM jenis minyak tanah bersubsidi hanya dapat dilakukan oleh AMT yang diangkat oleh PT. Pertamina berdasarkan perjanjian Kerjasama dan dengan rekomendasi serta Izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah;
- (2) AMT hanya dapat menjual dan/atau menyalurkan BBM jenis minyak tanah bersubsidi kepala pangkalan minyak tanah yang ditunjuk dan terdaftar dalam jaringan distribusinya;
- (3) AMT dilarang menjual dan/atau menyalurkan BBM jenis minyak tanah bersubsidi kepada pangkalan minyak tanah yang tidak termasuk dalam daftar jaringan distribusinya.
BAB IV - PENYALURAN MINYAK TANAH
Pasal 10

- (1) Pangkalan minyak tanah ditunjuk dan diangkat oleh AMT bersama pemerintah daerah dan harus terdaftar dalam jaringan distribusi AMT yang bersangkutan;
- (2) Pangkalan minyak tanah hanya dapat menjual dan/atau menyalurkan BBM jenis minyak tanah bersubsidi kepada pengecer yang terdaftar dalam jaringan distribusinya.
- (3) Dalam melaksanakan penyaluran dan/atau penjualan BBM jenis minyak tanah bersubsidi, AMT, pangkalan dan pengecer wajib menggunakan peralatan yang standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - LARANGAN
Pasal 11

Agen dan/atau pangkalan minyak tanah dalam melakukan kegiatan usaha penjualan dan/atau penyaluran BBM jenis minyak tanah bersubsidi dilarang :
- a. melakukan kegiatan pengoplosan BBM jenis minyak tanah bersubsidi yang dapat merubah standar mutu dari BBM yang bersangkutan;
- b. menjual dengan sengaja BBM jenis minyak tanah bersubsidi kepada yang tidak berhak;
- c. menjual BBM jenis minyak tanah bersubsidi kepada pihak lain yang seharusnya membeli kepada PT.Pertamina;
- d. membuat pengecer minyak tanah fiktif atau pengecer yang dilaporkan ternyata tidak pernah menyalurkan BBM jenis minyak Tanah Bersubsidi.
- e. menjual dan/atau memperdagangkan BBM jenis minyak Tanah Bersubsidi yang dialokasikan untuk Kabupaten Pesisir Selatan keluar wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;
- f. menimbun BBM jenis minyak Tanah Bersubsidi melebihi dari kuota yang telah ditetapkan;
- g. menyalurkan BBM jenis minyak tanah bersubsidi tidak sesuai dengan kontraknya;
- h. menjual BBM jenis minyak tanah bersubsidi dengan harga di atas HET yang telah ditetapkan;
- i. menggunakan alat ukur dan/atau takar yang tidak standar
BAB VII - SANKSI
Pasal 13

- (1) Agen dan/atau Pangkalan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11, diberikan peringatan berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender teguran tertulis tidak diindahkan maka diberikan teguran tertulis kedua dengan masa tenggang waktu 7 hari kelender ;
- (3) Apabila peringatan berupa teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka diberikan sanksi administrative berupa pencabutan Izin Usaha.
BAB VIII - PENUTUP
Pasal 14

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 500/323/Kpts/BPT-PS/2013 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Bahan Bakar Minyak Tanah Untuk Pangkalan Di Kabupaten Pesisir Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Diundangkan di Painan
Pada tanggal 22 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DTO
ERIZON
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 NOMOR: 21
BAB VIII - PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Ditetapkan di Painan Pada tanggal 22 Mei 2015
BUPATI PESISIR SELATAN
DTO
NASRUL ABIT