PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 25 Tahun 2003
Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
Berlaku: 15 Desember 2003
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 25 TAHUN 2003
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang Perencanaan dan Pembangunan maka perlu dibentuk organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
- b. bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja Badan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan
MENETAPKAN :
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI.
KETENTUAN UMUM
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 3

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah mempunyai tugas merumuskan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Jangka pendek, menengah maupun jangka panjang dalam rangka mempercepat laju pembangunan berdasarkan potensi daerah.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di atas, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan;
- c. Perencanaan pembangunan perekonomian daerah;
- d. Perencanaan pembangunan sosial budaya;
- e. Perencanaan pembangunan prasarana fisik daerah;
- f. Pengelolaan tata usaha;
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 di atas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan perencanaan umum;
- b. Pengelolaan urusan keuangan;
- c. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- d. Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga;
- e. Pengelolaan surat menyurat;
- f. Pengelolaan kearsipan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 7

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan/mengelola urusan keuangan, meliputi perencanaan anggaran, perbendaharaan dan pembukuan serta pembuatan laporan keuangan sesuai dengan peraturan, pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 8

Sub Bagian Umum dan perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, meyelenggarakan administrasi kepegawaian, dan mengelola perlengkapan serta arsip.
Bagian Kedua BIDANG PEREKONOMIAN Pasal 9
Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan sektor perekonomian.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 di atas, Bidang Perekonomian mempunyai fungsi :
- a. Perumusan program;
- b. Perencanaan pembangunan sektor pertanian dan kehutanan;
- c. Perencanaan pembangunan sektor pertambangan, pariwisata dan lingkungan hidup;
- d. Perencanaan pembangunan sektor industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- e. Pendataan dan pelaporan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 11

Sub Bidang Pertanian dan Kehutanan, Pertambangan, Pariwisata dan lingkungan hidup mempunyai tugas menghimpun dan mempelajari data serta merumuskan perencanaan kegiatan pembangunan sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan dan pertambangan, pariwisata dan lingkungan hidup dengan memperhatikan skala prioritas rencana strategis daerah.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 12

Sub Bidang Industri Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menghimpun dan mempelajari data serta merumuskan perencanaan kegiatan pembangunan sektor industri Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Penanaman Modal dengan memperhatikan skala prioritas rencana strategis daerah.
Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah dalam rangka penyelenggaraan perencanaan pembangunan sektor sosial budaya.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 di atas, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi:
- a. Perumusan program;
- b. Perencanaan pembangunan sektor sumber daya manusia dan mental spiritual;
- c. Perencanaan pembangunan sektor kesejahteraan rakyat dan budaya;
- d. Perencanaan pembangunan sektor kependudukan dan tenaga kerja;
- e. Pendataan dan pelaporan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 15

Sub Bidang Sumberdaya Manusia dan Mental Spiritual mempunyai tugas menghimpun, mempelajari data dan merumuskan perencanaan pembangunan sektor pendidikan, aparatur pemerintah dan agama dengan memperhatikan skala prioritas rencana strategis daerah.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 16

Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Budaya mempunyai tugas menghimpun, mempelajari data dan merumuskan perencanaan pembangunan sektor kesehatan, keluarga berencana, pemuda, olah raga, kebudayaan dan pemberdayaan perempuan, kependudukan, catatan sipil, ketenagakerjaan dan transmigrasi.
Bagian Keempat
Bidang Prasarana Fisik dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah dalam rangka penyelenggaraan perencanaan di bidang prasarana fisik dan pengembangan wilayah.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 di atas, Bidang Prasarana Fisik dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:
- a. Perumusan Program;
- b. Perencanaan Pembangunan prasarana fisik di bidang perhubungan dan telekomunikasi;
- c. Perencanaan Pembangunan prasarana fisik di bidang pemukiman dan pengembangan wilayah;
- d. Perencanaan Pembangunan prasarana fisik di bidang pengairan;
- e. Pendataan dan pelaporan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 19

Sub Bidang Perhubungan, telekomunikasi dan Pemukiman mempunyai tugas menghimpun, mempelajari data dan merumuskan perencanaan pembangunan prasarana jalan, jembatan, terminal, dermaga, telekomunikasi dan pembangunan pemukiman dan penyehatan lingkungan perumahan dengan memperhatikan skala prioritas rencana strategis daerah.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 20

Sub Bidang Pengairan dan Bina Marga mempunyai tugas menghimpun, mempelajari data dan merumuskan perencanaan pembangunan prasarana pengairan berupa irigasi dan jaringannya, cek dan drainase kota, air bersih dan pengendalian banjir serta bina marga dengan memperhatikan skala prioritas rencana strategis daerah.
- (1). Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah berdasarkan bidang keahlian tertentu.
- (2). Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior.
- (3). Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, terdiri dari peneliti dan pejabat fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 22

- (1). Kelompok jabatan fungsional peneliti mempunyai tugas melakukan kegiatan penelitian ilmiah dalam rangka pengembangan guna percepatan, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan.
- (2). Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dalam melaksanakan berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
BAB IV - Pasal 24
Pasal 25

Pejabat dilingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari kalangan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat-syarat jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - Pasal 24
Pasal 26

Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud Pasal 25 di atas harus melalui Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 27
Pasal 28

Uraian tugas serta hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 27
Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 15 Desember 2003
BUPATI MUARO JAMBI, dto
H. AS'AD SYAM
Diundangkan di Sengeti pada tanggal 11 Februari 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,
dto
MUCHTAR MUIS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2004 NOMOR 15 SERI D NOMOR 15
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
LAMPIRANAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MUARO JAMBI
NOMOR
:
25
TAHUN 2003
TANGGAL
: 15 DESEMBER TAHUN 2003
DTO
H. AS'AD SYAM
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 28

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 29

Cukup Jelas