PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 29 Tahun 2016
Tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI DIBIDANG PERIJINAN KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BATU BARA
Berlaku: 29 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
•
BUPATI BATU BARA PROVINSI SUMATERATJTARA PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR 29 TAHUN 2016
lr
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI DIBIDANG PERIJINAN KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BATU BARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATU BARA,
- a.
bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan dan percepatan pelayanan perijinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, maka perlu adanya pelimpahan kewenangan Bupati di bidang perijinan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batu Bara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
2. : 1. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3. 5038);
2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia TahUn 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
T*
U
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan .Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. 10.Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46 / M-DAG / PER / 9 / 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 / M DAG/PER/ 9 / 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor Penyelenggaraan 37 / M-DAG / PER / 9 / 2007 Pendaftaran Perusahaan; tentang
8. 12.Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 41 / M - DAG / PER / 9 / 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Peluasan dan Tanda Daftar Industri;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Keija Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI DIBIDANG PERIJINAN KEPADA SATUAN KERJA
Menetapkan : PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BATU BARA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan Iainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
6. Pelimpahan kewenangan adalah penyerahan sebagian kewenangan Bupati dalam bidang perijinan dan non perijinan kepada Kepala SKPD.
7. Satuan Keija Perangkat Daerah Teknis selanjutnya disebut SKPD Teknis adalah Badan, Dinas, Kantor dan Perangkat Daerah Lainnya yang mengelola pelayanan perizinan.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetepkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum kepada penyelenggarakan pelayanan perijinan di Kabupaten Batu Bara. SKPD dalam
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan dan percepatan pelayanan serta kemudahan di bidang perijinan kepada masyarakat.
BAB III - BATASAN PELIMPAHAN KEWENANGAN
Pasal 4

- (1) Bentuk pelimpahan kewenangan adalah pendelegasian kewenangan dari Bupati di bidang Perijinan kepada kepala SKPD, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelimpahan kewenangan di bidang perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada kepala SKPD teknis.
BAB III - BATASAN PELIMPAHAN KEWENANGAN
Pasal 5

Pelimpahan kewenangan pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi :
- a. menetapkan mekanisme perijinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan ijin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menetapkan kelengkapan persyaratan berkaitan dengan kegiatan administrsi perijinan;
- c. menandatangani perijinan atas nama Bupati;
- d. memberikan kelancaran pelayanan perijinan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
BAB III - BATASAN PELIMPAHAN KEWENANGAN
Pasal 6

- (1) Perizinan yang memerlukan survey lapangan dilakukan oleh tim teknis terkait.
- (2) Tim teknis memberikan laporan hasii survey sebagai dasar penerbitan izin.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 7

- (1) Kepala SKPD berkewenangan melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap perijinan yang diterbitkan sesuai kewenangan yang dilimpahkan Bupati.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap ketaatan permohonan atas segala ketentuan yang ada pada ijin yang diterbitkan.
- (3) Pelaporan ijin dilakukan setiap tahun sesuai dengan tanggal dan bulan ijin diterbitkan.
- (4) Kepala SKPD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap perijinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada Bupati secara berkala.
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, perijinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhimya masa berlaku perijinan dimaksud.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Batu Bara, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.
¥
Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal 12 3UU 80i&amp; .
BUPATI BATU BARA,
Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal I?
\
- Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,
BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR 31
&amp;
- Salinan sesuai dengan aslinya
- KEPALA BAGIAN HUKUM
RAHMADSIRAIT, SH NIP. 19660707 198602 1 001
9
w
»
*
(
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR
:
29 ! TAHUN 2016
TANGGAL
:
\ % arULl Do\b
PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI DIBIDANG PERIJINAN KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BATU BARA
| NO | JENIS PERiJINAN | DASARHUKUM | SKPD PENYELENGGARA | KET |
|------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 1 . | IZIN PEMANFAATAN RUANG | PERDA NOMOR10 TAHUN 2013 | DINAS TARUKIM | NON RETRIBUSI |
| 2 . | IZIN REKLAME | UU NOMOR 28 TAHUN 2009 | DINAS PENDAPATAN | NON RETRIBUSI |
| 3 . | SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) | Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M - DAG/ PER/ 9 / 2009 | DINAS KOPERINDAG | NON RETRIBUSI |
| 4 . | IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) | PERDA NOMOR 2 TAHUN 2014 | DINAS PU DAN PERTAMBANGAN | NON RETRIBUSI |
| 5 . | IZIN USAHA PARIWISATA | UU NOMOR 9 TAHUN 1990 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERMUDA DAN OLAHRAGA | NON RETRIBUSI |
| 6 . | IZIN PENGOLAHAN LIMBAH CAIR | UU NOMOR 32TAHUN 2009 | KANTOR LINGKUNGAN HIDUP | NON RETRIBUSI |
| 7. | TANDA PERUSAHAAN (TDP) DAFTAR | UU NOMOR 3TAHUN 1982 | DINAS KOPERINDAG | NON RETRIBUSI |
| 8 . | TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) | PERMENDAG RI NOMOR 16 / M- DAG / PER / 3/ 2006 | DINAS KOPERINDAG | NON RETRIBUSI |
| 9 . | IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) | PP NOMOR 13 TAHUN 1995 | DINAS KOPERINDAG | NON RETRIBUSI |
| 10 . | IZIN LEMBAGA KERJA | PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI NOMOR PER-17 / MEN/VI / 2007 TANGGAL 15 JULI 2007 | DINASTENAGA KERJA | NON RETRIBUSI |
BUPATI BATU BARA,
OK ARYA ZULKARNAIN