PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 18 Tahun 2015
Tentang PEDOMAN PENGELOLAAN
Berlaku: 22 Juni 2015
N/A
Preamble

Menimbang
:
a.
I bahwa dalam rangka menjamin [pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional . . I yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melaluil fasilitas kesehatan tingkat pertama serta dalam rahgka tertib administrasi penatausahaan keuangan daerah maka perlu mengatur mekanisme . penggunlan ·. dana -· · t kapitasi dalam penyelenggaraan progra1 Jam . inan Kesehatan Nasional;
\_-
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan selagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman P � ngeiolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasr i onal pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Perta a Milik Pemerintah Kota Singkawang;
Mengingat 1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LembarF Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No or 75, Tambahan Lenibaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
•
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ten tang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
2. Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
10.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUnd~ng Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 363);
13.
14.
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
16.
17.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Juran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
18.
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
20.
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat Dengan Prosedur E-Purchasing Berdasarkan EKatalog (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 999);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1610);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 ten tang Urusan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran
Menetapkan
Daerah Kata Singkawang tahun 2008 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kata Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kata Singkawang Nomor 14);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom (sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kata Singkawang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Singkawang.
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
8. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang diselenggarakan oleh Puskesmas dan J aringannya.
9. Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat I beserta Jaringannya (Puskesmas Pembantu).
10. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat.
11. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tan pa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
12. Peserta Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut peserta adalah setiap warga masyarakat dan/atau anggota keluarganya yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan.
13. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
16. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Singkawang
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
18. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
19. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKASKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan rencana belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Walikota dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi.
23. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan/ a tau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang memerlukan kewenangan menjalankan pelayanan kesehatan yang digaji dari dana APBN / APBD Provinsi/ APBD Pemerintah Daerah (CPNS/PNS, PTT dan Kontrak Pemerintah Daerah).
24. Tenaga Non Kesehatan adalah tenaga diluar ketentuan sebagai tenaga kesehatan yang digaji dari dana APBN / APBD Provinsi/ APBD Pemerintah Daerah (CPNS/PNS, PTT dan Kontrak Pemerintah Daerah).
25. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP3B adalah dokumen yang diajukan SKPD Dinas Kesehatan kepada PPKD sebagai dasar penerbitan dokumen pengesahan atas pendapatan dan belanja dari dana kapitasi JKN.
26. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B adalah dokumen yang digunakan sebagai pengesahan atas pendapatan dan belanja dana kapitasi yang diterbitkan oleh PPKD selaku BUD.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan Dana kapitasi JKN di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah:
- a. terwujudnya kelancaran dan efektifitas pengelolaan dan pemanfaatan Dana kapitasi JKN di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
- b. memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi JKN di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4

- (1) Kepala FKTP menyusun rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu padajumlah peserta yang terdaftar di FKTP dan besaran Kapitasi JKN, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan menyusun RKA-SKPD.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 5

- ( 1) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) memuat rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN
- (2) Rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah, obyek Dana Kapitasi pada FKTP, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP sesuai kode rekening berkenaan.
- (3) Rencana belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung dan diuraikan ke dalam jenis,obyek, dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 6

- (1) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipergunakan sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan, Kepala Dinas Kesehatan menyusun DPA-SKPD pendapatan dan belanja sesuai dengan RKA-SKPD.
Bagian Kedua Penatausahaan Keuangan
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 7

- ( 1) Walikota menetapkan Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP atas usul Kepala Dinas Kesehatan melalui PPKD.
- (2) Bendahara Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat untuk setiap tahun anggaran.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 8

- (1) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), membuka rekening Dana Kapitasi JKN.
- (2) Rekening Dana Kapitasi JKN untuk setiap FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Rekening BUD.
- (4) Rekening Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala FKTP kepada BPJS Kesehatan.
- (1) Pembayaran Dana Kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai pendapatan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP.
- (3) Dalam hal pendapatan Dana Kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, Dana Kapitasi tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.
Bagian Ketiga
Pencatatan
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 10

- ( 1) Bendahara Dana kapitasi JKN mencatat pendapatan dan belanja pada \_buku kas Bendahara Dana Kapitasi JKN dan menyampaikan setiap bulan kepada Kepala FKTP dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah.
- (2) Penyampaian buku kas bendahara Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan paling lam bat pada tanggal akhir bulan pada bulan tersebut untuk pengesahan oleh Kepala FKTP.
- (3) Berdasarkan buku kas Bendahara Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Dana Kapitasi JKN menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja FKTP.
- (4) Format Buku Kas Bendahara Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 11

- (1) Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan clan belanja FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab paling lambat tanggal 1 bulan berikutnya.
- (2) Format laporan realisasi pendapatan dan belanja FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (1) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Pennintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP kepada PPKD.
- (2) Surat Permintaan Pengesahaan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk sisa dana kapitasi yang belum digunakan pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) Format Surat Permintaan Pengesahaan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 13

- (1) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahaan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP.
- (2) Berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP sebagimana dimaksud pada ayat (1), PPK-SKPD dan PPKD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja FKTP
- (3) Format Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.
- ( 1) Kepala FKTP bertanggungjawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN.
- (2) Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disajikan dalam laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 15

- (1) Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk:
- a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
- b. dukunganbiaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP ditetapkan sekurang­ kurangnya 60% (enam puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi.
- (3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Walikota atas usulan Kepala Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan:
- a. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
·
- b. kegiatan operasiona.1 pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan; dan
- c. besar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah.
BAB VI - JASA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 16

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
- (2) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dengan mempertimbangkan variabel:
- a. jenis ketenagaan dan/ atau jabatan; dan
- b. kehadiran:
- (3) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dinilai sebagai berikut:
- a. tenaga medis, diberi nilai 150;
- b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100;
- c. tenaga kesehatan setara S 1 /D4, diberi nilai 60;
- d. tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan setara D3, atau tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, diberi nilai 40;
- e. tenaga kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25; dan
- f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 15
- (4) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merangkap tugas administratif sebagai Kepala FKTP diberi tambahan nilai 100, Kepala Tata Usaha diberi tambahan nilai 30, dan Bendahara Dana Kapitasi JKN diberi tambahan nilai 60.
- (5) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai sebagai berikut:
- a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari; dan
- b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin.
6. Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau penugasan ke luar dikecualikan dalam penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sakit yang didukung surat keterangan dokter; dan
- b. dinas luar daerah rapat/workshop/bimbingan teknis yang didukung Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kesehatan atau Kepala FKTP.
- (7) Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
BAB VIII - PENGAWASAN
Pasal 18

- ( 1) Kepala Dinas dan Kepala FKTP melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP.
- (2) Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Internal melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengawasan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menyakinkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi.
BAB IX - PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan ini sepanjang terkait dengan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional tetap mengacu kepada petunjuk yang telah diatur oleh Menteri Kesehatan.
Diundangkan di Singkawang Pada tanggal 23 September 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, ttd
SYECH BANDAR
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2015 NOMOR 24
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
BAB IX - PENUTUP
Pasal 20

Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 22 Juni 2015
WALIKOTA SINGKAWANG, ttd
AWANG ISHAK