PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 23 Tahun 2001
Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK TABUNGAN NEGARA
Berlaku: 18 Mei 2001
N/A
Preamble

Menimbang :
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK TABUNGAN NEGARA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Tabungan Negara, perlu menambah penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Tabungan Negara;
- b. bahwa kekayaan Negara yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995, konversi saldo Kredit Likuiditas Bank Indonesia per tanggal 30 September 1994, dividen yang menjadi hak Negara pada tahun buku 1992, 1993, 1996 dan 1997, dan kapitalisasi cadangan pada tahun buku 1992 sampai dengan tahun buku 1996 pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Tabungan Negara, dapat ditetapkan sebagai penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Tabungan Negara;
- c. bahwa penambahan penyertaan modal Negara tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
4. Mengingat : (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan
1. Pasal 5 ayat Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 44);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2000 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4008);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK TABUNGAN NEGARA.
N/A
Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Tabungan Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1992.
N/A
Pasal 2

- (1) Nilai penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Tabungan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari :
- a. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995 sebesar Rp18.500.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah);
- b. Konversi saldo Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) per tanggal 30 September 1994 sebesar Rp348.900.000.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus juta rupiah);
- c. Dividen yang menjadi hak Negara pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Tabungan Negara sebesar Rp139.003.009.859,16 (seratus tiga puluh sembilan miliar tiga juta sembilan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah enam belas sen), dengan perincian :
1. Dividen Negara Tahun Buku 1992 sebesar Rp4.559.398.408,56 (empat miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan rupiah lima puluh enam sen);
2. Dividen Negara Tahun Buku 1993 sebesar Rp13.889.997.120,60 (tiga belas miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah enam puluh sen);
3. Dividen Negara Tahun Buku 1996 sebesar Rp62.089.800.000,00 (enam puluh dua miliar delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Dividen Negara Tahun Buku 1997 sebesar Rp58.463.814.330,00 (lima puluh delapan miliar empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
- d. Kapitalisasi cadangan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Tabungan Negara pada Tahun Buku 1992 sampai dengan Tahun Buku 1996 sebesar Rp143.596.990.140,84 (seratus empat puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus empat puluh rupiah delapan puluh empat sen).
BAB II - PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Tabungan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd
ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2001 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd DJOHAN EFFENDI