PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 15 Tahun 2012
Tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
Berlaku: 15 Oktober 2012
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo. Undang-Undang No. 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 125 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
24. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Pesisir Selatan;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 163 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 Kabupaten Pesisir Selatan;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN dan
BUPATI PESISIR SELATAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
N/A
Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
0
0
| a. Belanja Tidak Langsung | a. Belanja Tidak Langsung | a. Belanja Tidak Langsung | a. Belanja Tidak Langsung | a. Belanja Tidak Langsung |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 579.327.032.910 | | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 21.317.236.616 | | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan | Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan | Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan | Rp. | 600.644.269.526 |
| b. Belanja Langsung | | | | |
| 1. Semula | Rp. | 279.498.498.858 | | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 36.901.935.124 | | |
| Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan | Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan | Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan | | 316.400.433.982 |
| Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a a. Belanja Pegawai | Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a a. Belanja Pegawai | Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a a. Belanja Pegawai | Rp. | |
| terdiri dari jenis belanja : | terdiri dari jenis belanja : | terdiri dari jenis belanja : | terdiri dari jenis belanja : | terdiri dari jenis belanja : |
| 1. Semula | Rp. | 530.100.242.960 | | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 13.973.965.623 | | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Rp. | 544.074.208.583 |
| b. Belanja Bunga | | | | |
| 1. Semula | Rp. | 0 | | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0 | | |
| Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan | Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan | Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan | Rp. | 0 |
| c. Belanja Subsidi | | | | |
| 1. Semula | Rp. | 0 | | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0 | | |
| Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan | Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan | Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan | Rp. | 0 |
| d. Belanja Hibah | d. Belanja Hibah | d. Belanja Hibah | | |
| 1. Semula | Rp. | 4.363.100.000 | | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 1.945.000.000 | | |
| Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan | Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan | Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan | Rp. | 6.308.100.000 |
| 1. Semula | Rp. | 1.698.250.000 | | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 200.000.000 | | |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan | Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan | Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan | | 1.898.250.000 |
| Belanja Bagi Hasil | Belanja Bagi Hasil | Belanja Bagi Hasil | Rp. | |
| 1. Semula 2. | Rp. | 284.030.000 | | |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0 | | |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan | Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan | Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan | Rp. | 284.030.000 |
| g. Belanja Bantuan Keuangan | g. Belanja Bantuan Keuangan | g. Belanja Bantuan Keuangan | Rp. | |
| 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Bantuan Keuangan | Rp. Rp. | 40.381.409.950 255.000.000 | | |
| setelah Perubahan | setelah Perubahan | setelah Perubahan | | 40.636.409.950 |
h. Belanja Tidak Terduga
0
| 1. Semula | Rp. | 2.500.000.000 | | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 4.943.270.993 | | |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan | Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan | Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan | Rp. | 7.443.270.993 |
| (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari | (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari | (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari | jenis belanja : | jenis belanja : |
| a. Belanja Pegawai | | | | |
| 1. Semula | Rp. | 11.638.395.417 | | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 806.108.685 | | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Rp. | 12.444.504.102 |
| b. Belanja Belanja Barang dan Jasa | | | | |
| 1. Semula | Rp. | 134.026.529.263 | | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 19.051.471.198 | | |
| Jumlah Belanja Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan | Jumlah Belanja Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan | Jumlah Belanja Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan | Rp. | 153.078.000.461 |
| c. Belanja Modal | | | | |
| 1. Semula | Rp. | 133.833.574.178 | | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 17.044.355.241 | | |
| Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan | Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan | Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan | Rp. | 150.877.929.419 |
| Pasal 4 | Pasal 4 | Pasal 4 | | |
| (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : | (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : | (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : | | |
| a. Penerimaan sejumlah Rp. 55.716.395.122 | a. Penerimaan sejumlah Rp. 55.716.395.122 | a. Penerimaan sejumlah Rp. 55.716.395.122 | | |
| 1. Semula | Rp. | 36.387.858.460 | | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 19.328.536.662 | | |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | Rp. | 55.716.395.122 |
| b. Pengeluaran sejumlah Rp. 6.817.083.244 | b. Pengeluaran sejumlah Rp. 6.817.083.244 | b. Pengeluaran sejumlah Rp. 6.817.083.244 | | |
| 1. Semula | Rp. | 4.591.327.000 | | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 1.441.799.794 | | |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | Rp. | 6.033.126.794 |
| (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis | (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis | (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis | pembiayaan : | |
| a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 55.716.395.122 | a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 55.716.395.122 | a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 55.716.395.122 | | |
| 1. Semula | Rp. | 36.387.858.460 | | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 19.328.536.662 | | |
| Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan | Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan | Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan | Rp. | 55.716.395.122 |
| b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0 | b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0 | b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0 | | |
| 1. Semula | Rp. | 0 | | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0 | | |
| Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan | Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan | Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan | Rp. | 0 |
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0 | c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0 | c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0 | | |
| 1. Semula | Rp. | 0 | | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0 | | |
| Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah | Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah | Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah | | |
| Perubahan | | | Rp. | 0 |
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0
1. Semula
Rp.
0
2. Bertambah/(berkurang)
- Rp. 0
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan
- Rp. 0
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0
1. Semula Rp. 0
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan
- Rp. 0
- f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0
1. Semula
- Rp. 0
2. Bertambah/(berkurang)
- Rp. 0
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan
Rp.
0
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0
1. Semula
- Rp. 0
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan
Rp.
0
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 3.695.436.669
1. Semula Rp.
2.396.000.000
2. Bertambah/(berkurang)
Rp.
1.299.436.669
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah
Perubahan
Rp.
3.695.436.669
- c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 2.337.690.125
1. Semula
Rp.
2.195.327.000
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 142.363.125
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan
Rp.
2.337.690.125
- d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0
1. Semula
- Rp. 0
2. Bertambah/(berkurang)
- Rp. 0
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan
- Rp. 0
N/A
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
| 1. | Lampiran I | Ringkasan Perubahan APBD; |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Lampiran II | Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; |
| 3 | Lampiran III | Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 4 | Lampiran IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; |
| 5 | Lampiran V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6 | Lampiran VI | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
- 8.
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
dan
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
N/A
Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
N/A
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Ditetapkan di Painan pada tanggal 15 Oktober 2012 BUPATI PESISIR SELATAN,
NASRUL ABIT
Diundangkan di Painan pada tanggal 15 Oktober 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
Ir. ERIZON, M. TP
Pembina Utama Muda - IV/c NIP. 19630323 199003 1 005
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 124