PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor S-TAHUN Tahun 2017
Tentang PEDOMAN PENGELOLAAN .KEUANGAN DESA . .
Berlaku: 13 Tahun 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI MINAHASA TENGGARA PROVINSISULAWESIUTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR S-TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN .KEUANGAN DESA . .
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MINAHASA TENGGARA,
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa serta untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Pemerintahan Desa perlu mengatur Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran · Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
\'
•
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaran Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2015 Nomor 87);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggara 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 107).
----
-
-
- - - -
•
•
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
18. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Hukum Tua untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa, yang terdiri dari koordinator PTPKD, pelaksana kegiatan dan bendahara Desa.
19. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
20. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
21. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
23. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
24. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa .
25. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
9. 26.Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa dengan belanja desa.
10. 27.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
28. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Hukum Tua setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. 29.Peraturan Hukum Tua adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Hukum Tua.
•
30. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
BAB II - ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Pasal 2
Pasal 3

Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31Desember .
BAB III - PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 4

- ( 1) Hukum Tua adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Hukum Tua sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa melalui penetapan Peraturan Hukum Tua;
- b. menetapkan PrPKD;
- c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Hukum Tua dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PrPKD.
•
BAB III - PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 5

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri dari :
- a. koordinator PTPKD;
- b. pelaksana kegiatan; dan
- c. bendahara Desa.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Hukum Tua.
BAB III - PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 6

- ( 1) Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator PTPKD.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan
- APBDesa;
- b. menyusun rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa; dan
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
BAB III - PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 7

- (1) Bendahara Desa diangkat dari unsur staf pada Urusan Keuangan.
- (2) Apabila unsur staf tidak tersedia, jabatan Bendahara Desa dijabat oleh Kepala Urusan Keuangan/Umum.
- (3) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l)mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan,dan mempertanggungjawabkan penenmaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
•
- ( 1) APBDesa, terdiri atas:
- a. pendapatan Desa;
- b. belanja Desa; dan
- c. pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, danjenis.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak Desa dalam
Paragraf 2
Pendapatan Desa
BAB III - PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 8

Kepala Urusan Keuangan Desa mempunyai tugas:
- a. pengurusan administrasi keuangan Desa;
- b. pengurusan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
- c. verifikasi administrasi keuangan dan penghasilan Hukum Tua, Perangkat Desa dan Lembaga Pemerintahan Desa lainnya.
- d. menyusun pelaporan pelaksanaan APBDesa . dan pertanggunroawaban
Bagian Kedua
APBDesa
Paragraf 1
Umum
BAB III - PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 9

- 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
- a. pendapatan asli Desa;
- b. transfer; dan
- c. pendapatan lain-lain.
- (3) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis :
- a. hasil usaha;
- b. hasil aset;
- c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
- d. lain-lain pendapatan asli Desa.
- (4) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil badan usaha milik Desa dan tanah kas desa.
- (5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum,jaringan irigasi.
- (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- (7) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan desa, pendapatan bunga atas rekening kas desa.
BAB III - PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 1

1
- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
- a. dana Desa;
- b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari Pemerintah Derah;
- c. alokasi dana Desa;
- d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah.
- (2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/ atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.
BAB III - PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 12

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis :
- a. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
- b. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
BAB III - PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 13

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ke tiga.
- (2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.
- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l)dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
Paragraf 3
Belanja Desa
BAB III - PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 15

- (1) Belanja Desa diklasifikasikan atas kelompok:
- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. belanja tak terduga.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
- a. pegawai;
- b. barang danjasa; dan
- c. modal.
BAB III - PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 16

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Hukum Tua dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
BAB III - PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 17

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) antara lain:
- a. alat tulis kantor;
- b. benda pos;
- c. bahan/ material;
- d. pemeliharaan;
8. e.cetak/penggandaan;
- f. sewa kantor desa;
- g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
- h. makanan dan minuman rapat;
- i. pakaian dinas dan atributnya;
- j. perjalanan dinas;
- k. upah kerja;
1. honorarium narasumber / ahli; m.operasional Pemerintah Desa;
- n. operasional BPD;
- o. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
18. masyarakat/kelompok pada (3) Pemberian barang masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
BAB III - PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 18

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/ pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
BAB III - PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 19

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/ atau Keadaan Luar Biasa (KLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/ atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1), antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan Luar Biasa (KLB) sebagai�ana dimaksud ayat ( 1) disebabkan karena wabah.
- (5) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB) sebagaimana ayat ( 1 ) pemerintah desa dapat melakukan pekerjaan yang bukan menjadi kewenangan desa.
Paragraf 4
Pembiayaan Desa Pasal 20
- ( 1 ) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
- a. penerimaan pembiayaan; dan b. pengeluaran pembiayaan.
BAB III - PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 21

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, mencakup:
- a. SILPA tahun sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan; dan
- c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (3) SllPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (4) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (5) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- ( 1) Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Hukum Tua.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Hukum Tua kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
BAB III - PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 23

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), disampaikan oleh Hukum Tua kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 {tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 {dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. ·
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang­ undangan yang lebih tinggi, Hukum Tua melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 24

Bupati dapat mendelegasikan pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada Camat.
BAB III - PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 25

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Hukum Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dan Hukum Tua tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Apabila terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Hukum Tua hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (4) Hukum Tua memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Hukum Tua bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.
Bagian Keempat
Pelaksanaan APBDesa
Paragraf 1
Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran
BAB III - PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 26

- ( 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Dalam rangka pengelolaan kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Desa membuka Rekening Kas Desa pada bank milik Pemerintah.
- (3) Penunjukan bank milik Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Hukum Tua dan diberitahukan kepada BPD.
- (4) Penyetoran dan pengambilan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Hukum Tua dan Bendahara Desa.
- (5) Semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (6) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap bukti­ bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- (7) Dokumen anggaran atas beban pengeluaran yang terdiri atas bukti-bukti pengeluaran seperti yang dimaksud pada ayat (5) disiapkan oleh pelaksana kegiatan.
BAB III - PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 27

- ( 1) Dokumen anggaran atas be ban pengeluaran seperti dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7) terdiri atas:
- a. Pembayaran Honorarium
- -Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan
- -daftar penerimaan honor
- -kwitansi
- -bukti setoran pajak,
- b. Pengadaan Barang dan Jasa
- -Kontrak
- -Berita acara pemeriksaan barang/ pekerjaan
- -Berita acara penerimaan barang/ pekerjaan
- -Berita acara pembayaran
- -Kwitansi
- -Bukti setoran pajak
- -Dokumentasi
- -Dokumen pendukung lainnya
- c. Perjalanan Dinas
- -Surat Tugas
- -Surat Perintah Perjalanan Dinas
- -Kwitansi
- -Foto dokumentasi
- -Laporan perjalanan dinas
- (2) Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku tentang pengadaan barang danjasa di desa.
BAB III - PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 28

- ( 1) Bendahara Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (2) Setiap penerimaan Desa wajib disetorkan ke Rekening Kas Desa paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat)jam.
BAB III - PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 29

- ( 1) Penatausahaan Pengeluaran dilakukan oleh Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan.
- (2) Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan wajib melakukan pencatatan setiap penenmaan dan pengeluaran serta melakukan penutupan kas setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa dan pelaksana kegiatan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Hukum Tua dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
BAB III - PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 30

- Laporan dengan Desa menyusun ( 1) Bendahara Desa wajib Pertanggungjawaban APB mempergunakan :
- a. Buku Kas Umum Kas Desa;
- b. Buku Bank Kas Desa;
- c. Buku Kas Pembantu Pajak;
- d. Buku Kas Pembantu Kegiatan (yang tunai/kegiatan Sekretariat);
- e. Buku Kas Pembantu Kegiatan (yang melalui transfer/ Pemindahbukuan);
- f. Buku Pembantu Pendapatan;
•
- g. Buku Pembantu Belanja;
- h. Bukti Penerimaan Pendapatan;
- i. Bukti Bukti Pembayaran yang sah;
BAB III - PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 31

Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara dan kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 2
Tata Cara dan Tahapan Pencairan Anggaran Kegiatan
BAB III - PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 32

- ( 1) Pencairan Anggaran kegiatan dilaksanakan berdasarkan tahapan kegiatan dan atau usulan rencana kebutuhan.
- (2) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen:
- a. Rencana Anggaran Biaya;
- b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- (3) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dilampiri dengan :
- a. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Belanja; dan
- b. bukti transaksi (untuk pencairan tahap II dan seterusnya);
- (4) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan dan bukti-bukti belanja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.
BAB III - PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 33

- (1) Dalam pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana Pasal 32 ayat (2), Sekretaris Desa berkewajiban untuk :
- a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran -diajukan oleh pelaksana kegiatan;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud;dan
- d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hukum Tua menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Berdasarkan SPP Hukum Tua dalam menyetujui permintaan pembayaran menerbitkan eek yang akan digunakan oleh bendahara untuk melakukan permintaan pembayaran pada Bank Pelaksana Rekening Kas Desa.
- (4) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
Paragraf 3
Tahapan Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Kegiatan
BAB III - PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 34

- (1) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksana Kegiatan disampaikan kepada Hukum Tua melalui Sekretaris Desa, yang terdiri dari :
- a. laporan kemajuan pekerjaan;
- b. rekapitulasi belanja barang dan jasa;
- c. bukti pembayaran yang sah;
foto dokumentasi.
- (1) Hukum Tua menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat berupa:
- a. laporan semester pertama; dan
- b. laporan semester akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa;
- (3) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, disampaikan paling lam bat pada akhir bulan Juli tahun berjalan;
- (4) Laporan semester akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
BAB III - PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 36

- (1) Hukum Tua menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
•
•
- a.format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apbdesa tahun anggaran berkenaan;
- b. format laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan; dan
- c. format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.
- (5) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
BAB III - PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 37

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) .
BAB III - PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 38

- ( 1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) antara lain papan pengumuman, radio dan media informasi lainnya .
Bagian Keenam
Perubahan APBDesa
BAB III - PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 39

- ( 1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
- a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
- b. keadaan yang menyebabkan SllPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/ atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/ atau
- e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APBDesa ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Tata cara penyusunan, pengajuan dan penetapan Perubahan APBDesa sama dengan tata cara penyusunan, pengajuan dan penetapan APBDesa.
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 40

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan · pengawasan atas pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan Desa meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi pendidikan dan pelatihan sebagimana pada ayat (1) dapat berupa: · a. pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. petunjuk pencairan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. sosialisasi atas kebijakan mengenai Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Desa dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
•
- (4) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan keuangan Desa melalui :
- a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesaf dan Peraturan Hukum Tua tentang Pelaksanaan APBDesa;
3. dan Desa keuangan b.fasilitasi pengelolaan pendayagunaan aset Desa;
- c. fasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa;
- d. fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. fasilitasi kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pembangunan Desa, bidang kemasyarakatan Desa, bidang pemberdayaan Desa yang bersumber dari APBDesa; dan
- f. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya terkait dengan pengelolaan keuangan desa.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 42

Bendahara Desa dapat menyimpan uang tunai (cash on hand) tidak boleh lebih dari Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah).
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 43

Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan Desa selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
BAB VII
Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 1n1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
Ditetapkan di Ratahan pada tanggal t; J anuari 201 7 BUPATI MINAHASA TENGGARA,
JAMES SUMENDAP
Diundangkan di Ratahan pada tanggal S Januari 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INAHASA TENGGARA,
FARRY FREYKE LIWE BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR ?.55
| 110 | PEJABAT PEIIGELOLA | PARAF KOORJ>lllASI | KBT |
|-------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | KASUBID | -i. | |
| 2 | KABIDPEIIDEII | � | |
| 3 | SBIIRl!:T ABIS DPll·PD | \"" | |
| 4 | KAIIAGHUKUM | " | |
| 5 | KEPALA DIIIAS PM-PD | ) r ,r | |
| 6 | ASlllTZII PBIIERJIIT AJIA!f DAiii KJ:IIRA | j( � | |
| 7 | IIEKRB'l' ARJS DAERAH KABUPA'n!B IIIIIAHASA TBRCOARA. | f .. | |
| 8 | WAKIL BUPATI IIIN AHASATEIIGGARA I | I - | |
| 9 | IIUPATI JIIIIAHA8A TIIIIGOARA | Db. Mabon Vntalr. Dtt:evdetenpnl | Db. Mabon Vntalr. Dtt:evdetenpnl |
•
•
BAB VII
Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
Ditetapkan di Ratahan pada tanggal SJanuari 2017 f BUPATI MINAHASA TENGGARA, t
JAMES SUMENDAP
LAMPI RAN PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA, RENCANA ANGGARAN BIAVA, BUKU KAS PEMBANTUAN KEGIATAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN SERTA PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA, PENATAUSAHAAN, LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA SEMESTER, SERTA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA
A. RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa
•
•
LAMBANG PEMDES
BAB VII
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa
2. Belanja Desa
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- b. Bidang Pembangunan
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- e. Bidang Tak Terduga
- Jumlah Belanja
- Surplus/Defisit
Rp .•..••...•...•.
3. Pembiayaan Desa
- a. Penerimaan Pembiayaan
- b. Pengeluaran Pembiayaan
Selisih Pembiayaan ( a - b )
Rp .•.•...•.••.•..•...•...
Pasal2
Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/ atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.
BAB VII
Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
, Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.
Ditetapkan di
.
Pada tanggal
.
KEPALA DESA
.
Lampiran Peraturan Desa
I
Nomor
Tahun
Tentang
: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
FORMAT
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA . TAHUN ANGGARAN .
| KODE REKENI NG | KODE REKENI NG | KODE REKENI NG | KODE REKENI NG | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | KETERANG AN |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | | | | PENDAPATAN | | 4 |
| 1 | 1 | | | Pendaoatan. Asli Desa | | |
| 1 | 1 | 1 | | Hasil Usaha | | |
| 1 | 1 | 2 | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | | |
| 1 | 1 | 3 | | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | | |
| | | | | Pendapatan Transfer | | |
| 1 1 | 2 2 | 1 | | | | |
| 1 | 2 | 2 | | DanaDesa Bagian dari hasil pajak &retribusi | | |
| | | | | daerah kabupaterr/ kota | | |
| 1 | 2 | 3 | | Alokasi Dana Desa | | |
| 1 | 2 | 4 | | Bantuan Keuangan | | |
| 1 | 2 | 4 | 1 | Bantuan Provinsi | | |
| 1 | 2 | 4 | 2 | Bantuan Kabupaten I Kota Pendapatari Lain lain | | |
| 1 | 3 3 | 1 | | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke- 3 yang tidak menzikat | | |
| 1 | | 2 | | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | | |
| 1 | 3 | | | | | |
| | | | | JUMLAH PENDAPATAN | | |
| | | | | BELANJA | | |
| 2 2 | 1 | | | Bidanq Penuelenqqaraan Pemerintahan Desa | | |
| 2 | 1 | 1 | | Penzhasilan Tetap dan Tuniangan | | |
| | 1 | | 1 | Belania Pezawai: | | |
| 2 | | 1 | | | | |
| | | | | - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat | | |
| | | | | - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat | | |
| | | | | - Tunjangan BPD | | |
| 2 | 1 | 2 | | Onerasional Perkantoran | | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | | |
| | | | | - Alat Tulis Kantor | | |
| | | | | - Benda POS | | |
| | | | | - Pakaian Dinas dfan Atribut | | |
•
| | - Pakaian Dinas |
|----------------------------------------------|-------------------|
| - Alat dan Bahan | |
| - Perjalanan Dinas | |
| - Pemeliharaan | |
| - Air, Listrik,dasn | |
| - Honor | |
| - dst.. . . . . . . . . . . . | |
| . 2 1 2 3 Belania Modal | |
| - Komputer | |
| - Meja dan Kursi | |
| - Mesin TIK | |
| - dst. . . . . . . . . . . . . . | |
| 2 1 3 Operasional | |
| 2 1 3 2 Belanja Barang | |
| - ATK | |
| - Penggandaan | |
| - Konsumsi Rapat | |
| - dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . RW | |
| 2 1 4 Operasional RT/ dan | |
| 2 1 4 2 Belanja Barang | |
| -ATK - Penggandaan | |
| - Konsumsi Rapat | |
| . | |
| - dst . . . . . . . . . . . . . . | |
| Bidang Pelaksanaan | 2 2 |
| Desa Perbaikan Saluran | 2 2 1 |
| 2 2 1 2 Belanja Barang | |
| - Upah Keria | |
| - Honor | |
| - dst. . . . . . . . . . . . . . . . | |
| . 3 Belanja Modal | |
| - Semen | 2 2 1 |
| - Material | |
| - dst.. . . . . . . . . . . | |
| 2 2 2 Pengaspalan jalan 2 Belania Baranz | 2 2 2 |
| -Upah Keria | |
| -Honor | |
| . . | |
| -dst.. . . . . . . . . . . . . | |
| 2 2 2 3 Belania Modal: | |
| -Aspal | |
| - Pasir . | |
| -dst . . . . . . . . . . . . . | |
| 2 2 3 Keziatan... . . . | |
| 2 3 Bidang Pembinaan | |
| 3 1 Kegiatan Pembinaan | 2 Ketertiban |
| 2 | 3 | Belania Barang dan Jasa: |
|-------|-----|-------------------------------------------------------|
| | | - Honor Pelatih |
| | | -Konsumsi |
| | | - Bahan Pelatihan |
| | | -dst... . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| | | . |
| 2 | 3 | Keziatan... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 2 | 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat |
| 2 | 4 | Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Jasa: |
| 2 3 3 | 4 | Belanja Barang dan - Honor pelatih |
| | | -Konsumsi |
| | | - Bahan |
| | | pelatihan |
| | | - dst... . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 2 | 4 | Kegiatan... . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| | | . . . |
| | | Bidang Tak Terduga |
| 2 2 | 5 5 | Keziatan Keiadian Luar Biasa Belania Barang dan Jasa: |
| 2 | | -Honortim |
| | 5 | -Konsumsi - Obat-obatan |
| | | -dst... . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| | | . . . |
| | 5 | Keziatan... . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 2 | | SURPLUS I DEFISIT |
| | | PEMBIAYAAN |
| | 1 | Penerimaan |
| | 1 | Pembiauaari SILPA |
| 3 | | |
| | 1 | Pencairan Dana |
| 3 3 | 1 | Cadangan Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan |
| | | JUMLAH ( RP) |
| 3 | 2 | |
| 3 | 2 | Penaeluaran Pembiauaan. Pembentukan Dana Cadangan |
| 3 | 2 | Penyertaan Modal Desa |
| | | JUMLAH (RP) |
DISETUJUI OLEH KEPALADESA
'ITD
(
)
e
B. format Rencana Anggaran Biaya (RAB)
RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA
1. Bidang
:
2. Kegiata.n :
KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN
.
.
3. W aktu Pelaksanaan
Rincian Pendanaan
| NO. | URAIAN | VOLUME | HAR GA SATUAN {Rp.) | JUMIAH (Rp.) |
|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| JUMIAH (Ro.) | JUMIAH (Ro.) | JUMIAH (Ro.) | JUMIAH (Ro.) | JUMIAH (Ro.) |
. . . . . . . . . . . . . . . . . ' ta.nggal
.
Disetujui/ mengesahkan Kepala Desa
Pelaksana Kegiata.n
Cara pengisian :
1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasi.fikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
3. kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. kolom 2 diisi dengan uraian. berupa rincian: kebutuhan dalam kegiatan.
5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/ barang.
6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/ barang
7. kolom 5 diisi denganjumlahperkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.
.
.
C. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
DESA..
.. . . . . .. . . . . . . . KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN
.
1. Bidang
.
2. Ke iatan
| | | | Penerimaan (Rp.) | Penerimaan (Rp.) | Pengeluaran(Rp.) | Pengeluaran(Rp.) | Jumlah Pengembalian ke Bendahara |
|-----|---------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------|
| No. | Tanggal | Uraian | Dari Bendahara | Swadaya Masyarakat | Belanja Barang dan Jasa | Belanja Modal | Jumlah Pengembalian ke Bendahara |
| | | Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya | | | | | |
| | | Jumlah | | | | | |
| | | Total Penerimaan | | | Total Pengeluaran | Total Pengeluaran | |
| | | | | | Total Pengeluaran + | Total Pengeluaran + | Saldo Kas |
Cara pengisian:
1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.
2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa.
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.
5. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi.
6. Kolom. 4 diisi denganjumlah rupiah yang diierima bendahara.
7. Kolom. 5 diisi denganjumlah rupiah yang diterima dari masyarakat.
8. Kolom 6 diisi dengan nomor bukii transaksi.
9. Kolom 7 diisi denganjenis pengeluaran belanja barang danjasa.
10. Kolom 8 diisi denganjenis pengeluaran belanja modal.
11. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara.
12. Kolom 10 diisi denganjumlah saldo kas dalam rupiah.
Desa
.
. . . . . . . ,Tanggal .
Pelaksana Kegiatan
D. Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP)
DESA
1. Bidan.g
2. Kegiatan. :
KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN
.
.
3. W aktu Pelaksan.aan.
Rincian. Pendan.aan.
| NO. | URAIAN | PAGU ANGGARAN | PENCAIRAN S.D.YG LALU | PERMINTAAN SEKARANG | JUMLAH SAMPAI SAAT INI | SISA DANA |
|-------|----------|-----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| | | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) |
| | JUMLAH | | | | | |
. . . . . . . . . . . . . . . . . ' tan.ggal
.
Telah dilakukan. verifikasi Sekretaris Desa
Setujui untuk dibayarkan. Kepala Desa
Pelaksan.a Kegiatan.
Telah dibayar lunas Bendahara
Petunjuk pengisian:
1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APB Des a.
3. Kolom 1 dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana keqiaian:
5. Kolom. 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
7. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
8. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
9. Kolom 7 disi dengan sisa anggaran.
.
.
E. Format Pernyataan Tanggungjawab Belanja
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
DESA
1. Bidang
KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN
.
2. Kegiatan:
.
| NO. | PENERIMA | URAIAN | JUMLAH {Rp.) |
|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| JUMLAH (Rp.) | JUMLAH (Rp.) | JUMLAH (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemerikasaan sesuai peraturan perundang­ undangan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,tanggal
Pelaksana Kegiatan
Cara penqisian:
1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok: belanja desa.
2. Kegi,atan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutari keqiatari dalam APBDesa
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja
5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja
6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja
7. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan
.
.
.
- F. Format Penatausahaan
1. Buku Kas Umum
BUKU KAS UMUM
DESA
KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN
.
.
| No. | Tgl. | KODE REKENING | URAIAN | PENERIMAAN R . | PENGELUARAN R . | NO BUKTI | JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF | SALDO |
|--------|--------|-----------------|----------|------------------|-------------------|------------|--------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | R . | JUMLAH | | |
MENGETAHUI KEPALA DESA,
. . . . . . . . . . . . . . . . , tanggal
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
BENDAHARA DESA,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor unit penerima kas atau pengeluaran kas
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas
Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas
Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi
Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas
Kolom 9 diisi dengan saldo kas.
Catatan:
sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib di perik.sa dan di paraf oleh Sekretaris Desa.
2. Buku Kas Pembantu Pajak
.
DESA
BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
KECAMATAN
.
TAHUN ANGGARAN
.
| No. | TANGGAL | URAIAN | PEMOTONGAN (Ro.) | PENYETORAN (Rp.) | SALDO (Ro.) |
|-------|-----------|----------|--------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | JUMLAH | | | | |
. . . . . . . . . . . . . . . . , tanggal
.
MENGETAHUI KEPALA DESA,
,
. . . .
Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 4 diisi denganjumlah rupiah penerimaan. kas.
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.
Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.
BENDAHARA DESA,
.
.
3. Buku Bank Desa
DESA
BUKU BANK DESA
KECAMATAN
.
TAHUN ANGGARAN
.
BULAN
BANKCABANG
REK. NO.
. . . . . . . . . . . . . , tanggal
BENDAHARA DESA,
| | No. | PEMASUKAN | PENGELUARAN | PENGELUARAN | PENGELUARAN | | | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | No. | | | BIAY A ADMINISTRASI | | | | | |
| TOTAL TRANSAKSI BULAN INI | TOTAL TRANSAKSI BULAN INI | TOTAL TRANSAKSI BULAN INI | TOTAL TRANSAKSI BULAN INI | TOTAL TRANSAKSI BULAN INI | TOTAL TRANSAKSI BULAN INI | TOTAL TRANSAKSI BULAN INI | TOTAL TRANSAKSI BULAN INI | TOTAL TRANSAKSI BULAN INI | TOTAL TRANSAKSI BULAN INI |
| TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF | TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF | TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF | TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF | TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF | TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF | TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF | TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF | TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF | TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF |
.
MENGETAHUI KEPALA DESA,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cara Pengisian :
Kolom. 1 diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluarandengan Bank.
Kolom. 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.
Kolom 3 diisi dengan uraian transaksipemasukan dan pengeluaran.
Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.
Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.
Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bung a bank ..
Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.
Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.
Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.
Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- G. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
1. Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Semester Pertama)
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER PERTAMA PEMERINTAH DESA .
TAHUN ANGGARAN .
| KODE REKENI NG | KODE REKENI NG | KODE REKENI NG | KODE REKENI NG | URAIAN | JUMLAH ANGGAR AN (Rp.} | JUMLA H REALIS ASI (Rp.) | LEBIH/ KURAN G (Rp.) | KET. |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|--------|
| | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | 4 |
| 1 | | | | PENDAPATAN | | | | |
| 1 | 1 | | | Pendapatan. Asli Desa | | | | |
| 1 | 1 | 1 | | Hasil Usaha | | | | |
| 1 | 1 | 2 | | Swadaya, Partisipasi dan Gotona Royong | | | | |
| 1 | 1 | 3 | | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | | | | |
| 1 | 2 | | | Pendapatan Transfer | | | | |
| 1 | 2 | 1 | | Dana Desa | | | | |
| 1 | 2 | 2 | | Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaterr/ kota | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | Alokasi Dana Desa | | | | |
| 1 | 2 | 4 | | Bantuan Keuangan | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 1 | Bantuan Provinsi | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 2 | Bantuan Kabupaten / Kota | | | | |
| 1 | 3 | | | Pendapaian. Lain lain | | | | |
| 1 | 3 | 1 | | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak menzikat | | | | |
| 1 | 3 | 2 | | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | | | | |
| | | | | JUMLAH PENDAPATAN | | | | |
| 2 | | | | BELANJA | | | | |
| 2 | 1 | | | Bidang Penyelenggaraan Pemeri.ntahan Desa | | | | |
| 2 | 1 | 1 | | Penghasilan Tetap dan Tunianzan | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Belania Pegawai: | | | | |
| | | | | - Penzhasilan Tetap Keo ala | | | | |
| | | | | Desa dan Perangkat | Desa dan Perangkat |
|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | | | -Tunjangan Kepala dan Perangkat | Desa |
| | | | | - Tunjangan BPD | |
| 2 | 1 | 2 | | Operasional Perkantoran | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belania Barang dan | Jasa |
| | | | | -Alat Tulis Kantor | |
| | | | | - Benda POS | |
| | | | | -Pakaian Dinas Atribut | dfan |
| | | | | - Pakaian Dinas - Alat dan | |
| | | | | Kebersihan | Bahan |
| | | | | - Perialanan Dinas | |
| | | | | - Pemeliharaan | |
| | | | | - Air, Listrik,dasn | Telepon |
| | | | | - Honor | |
| | | | | - dst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | Belanja Modal | |
| | | | | - Komputer | |
| | | | | - Meja dan Kursi | |
| | | | | - Mesin TIK | |
| | | | | - dst. . . . . . . . . . . . . . . | . |
| | | | | . . . . . | . . . . . |
| 2 | 1 | 3 | | Operasional BPD | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | |
| | | | | -ATK | |
| | | | | - Penggandaan | |
| | | | | - Konsumsi Rapat | |
| | | | | - dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |
| 2 | 1 | 4 | | Operasional RT I RW | |
| 2 | 1 | 4 | 2 | Belanja Barang dan -ATK | Jasa |
| | | | | - Penaaadaan | |
| | | | | - Komsumsi Rapat | |
| | | | | - dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . |
| 2 | 2 | | | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | |
| 2 | 2 | 1 | | Perbaikan Saluran | lrigasi |
| 2 | 2 | 1 | 2 | Belanja Barang dan jasa | |
| | | | | - U'pa.h Keria | |
| | | | | - Honor | |
| | | | | - dst.. . . . . | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | . . . . . . . . . . . . . . Belanja Modal | |
| | | | | - Semen | |
| | | | | - | |
| | | | | Material | |
| | | | | - dst. . . . . . . . . . . . | |
| 2 | 2 | 2 | | Pengaspalan jalan desa |
|-----|-----|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 2 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa . . |
| | | | | -Upah Kerja |
| | | | | -Honor |
| | | | | -dst... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 2 | 2 | 2 | 3 | Belanja Modal: |
| | | | | -Aspal |
| | | | | -Pasir |
| | | | | -dst . . . . . . . . . . . . . . . |
| 2 | 2 | 3 | | Kegiatan... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 2 | 3 | | | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan |
| 2 | 3 | 1 | | Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban |
| 2 | 3 | 1 | 2 | Belania Barang dan Jasa: |
| | | | | - Honor Pelatih |
| | | | | -Konsumsi |
| | | | | - Bahan Pelatihan |
| | | | | -dst... . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 2 | 3 | 2 | | Keziatan... . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 2 | 4 | | | Bidang Pemberdayaan Masyarakat |
| 2 | 4 | 1 | | Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Peranzkat |
| 2 | 4 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: |
| | | | | - Honor pelatih |
| | | | | -Konsumsi |
| | | | | - Bahan pelatihan |
| | | | | - dst... . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 2 | 4 | 2 | | Kegiatan... . . . . . . . . . . . . . . |
| | | | | . . . . . |
| 2 | 5 | | | Bidang Tak Terduqa |
| 2 | 5 | 1 | | Kegiatan Kejadian Luar Biasa |
| 2 | 5 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: |
| | | | | -Honor tim |
| | | | | -Konsumsi |
| | | | | <Obat-obatan -dst... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 2 | 5 | Kegiatan... . . . . . . . . . . |
|-----|-----|----------------------------------------------|
| | | JUMLAH BELANJA |
| | | SURPLUS I DEFISIT |
| 3 | | PEMBIAYAAN |
| 3 3 | 1 1 | Peneri.maan Pembiauaari SILPA Pencairan Dana |
| 3 | 1 | Cadangan |
| 3 | 1 | |
| | | Hasil Kekayaan Desa |
| | | Yang di pisahkan JUMLAH ( RP } |
| 3 3 | 2 2 | Penqeluaran. Pembiayaan |
| | | Pembentukan Dana Cadangan |
| 3 | 2 | Penyertaan Modal Desa JUMLAH ( RP} |
| | 2 | |
DISETUJUI OLEH KEPALADESA
TI'D
(
)
2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Semester Akhir Tahun)
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER AKHIR TAHUN
PEMERINTAH DESA
.
TAHUN ANGGARAN
.
| KODE REKENI NG | KODE REKENI NG | KODE REKENI NG | KODE REKENI NG | URAIAN | JUMLAH ANGGAR AN (Rp.) | JUMLAH REALISA SI (Rp.) | LEBIH/ KURAN G (Rp.) | KET. |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------|
| | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 4 |
| | | | | PINDAHAN SALDO (SEMESTER PERTAMA) | 3 | | | |
| 1 | | | | PENDAPATAN | | | | |
| 1 | 1 | | | Pendapatan Asli Desa | | | | |
| 1 | 1 | 1 | | Basil Usaha | | | | |
| 1 | 1 | 2 | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Rovong | | | | |
| 1 | 1 | 3 | | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | | | | |
| 1 | 2 | | | Pendapatan Transfer | | | | |
| 1 | 2 | 1 | | DanaDesa | | | | |
| 1 | 2 | 2 | | Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaterr/ kota | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | Alokasi Dana Desa | | | | |
| 1 | 2 | 4 | | Bantuan Keuanzan | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 1 | Bantuan Provinsi | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 2 | Bantuan Kabupaten I Kota | | | | |
| 1 | 3 | | | Pendapatan Lain lain | | | | |
| 1 | 3 | 1 | | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak menzikat | | | | |
| 1 | 3 | 2 | | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | | | | |
| | | | | JUMLAH PENDAPATAN | | | | |
| 2 | | | | BELANJA | | | | |
| 2 | 1 | | | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | | |
| 2 | 1 | 1 | | Penghasilan Tetap dan Tuniangan | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Belania Pegawai: | | | | |
| | | | | - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat |
|-----|-----|-----|----|---------------------------------------------------------------|
| | | | | -Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat |
| | | | | - Tunjangan BPD |
| 2 | 1 | 2 | | Operasional Perkantoran Jasa |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belania Barang dan - Alat Tulis Kantor |
| | | | | - Benda POS |
| | | | | -Pakaian Dinas dfan Atribut |
| | | | | - Pakaian Dinas |
| | | | | - Alat dan Bahan Kebersihan |
| | | | | - Perjalanan Dinas |
| | | | | - Pemeliharaan - Air, Listrik,dasn Telepon |
| | | | | - Honor |
| | | | | - dst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| | 1 | 2 | | . Belania Modal |
| 2 | | | | . . . |
| | | | 3 | - Meia dan Kursi |
| | | | | - Mesin TIK |
| | | | | - dst.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| | 1 | | | . . . |
| 2 2 | 1 | | | -ATK - Penggandaan |
| | | | | - Konsumsi |
| | | | | Rapat - dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 2 2 | 1 1 | 4 4 | 2 | Belanja Barang dan Jasa -ATK |
| | | | | - Penzzadaan - Konsumsi Rapat |
| | | | | - dst |
| | | | | . |
| | | | | . . |
| 2 | 2 | | | Bidang Pelaksanaan Pembanaunan Desa |
| 2 | 2 | 1 | | Perbaikan Saluran lrigasi |
| 2 | 2 | 1 | 2 | Belania Baranz dan iasa |
| | | | | - Upah Kerja |
| | | | | - Honor |
| | | | | - dst.. . . . . . . . . . . . . . |
| | | | | . . . . . |
| 2 | 2 | 1 | 3 | Belania Modal |
| | | | | - Semen |
| | | | | - Material |
| | | | | - dst.. . . . . . . . . . . |
|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 2 | 2 | | Pengaspalan jalan desa |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa . |
| | | | | -Upah Kerja |
| | | | | -Honor . . |
| | | | | -dst... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 2 | 2 | 2 | 3 | Belanja Modal: |
| | | | | -Aspal |
| | | | | -Pasir |
| | | | | -dst . . . . . . . . . . . . . . . |
| 2 | 2 | 3 | | Kegiatan... . . . . . . . . . . . . . . . . |
| | | | | . . . . . .. . .. . |
| 2 | 3 | | | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan |
| 2 | 3 | 1 | | Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban |
| 2 | 3 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: |
| | | | | - Honor Pelatih |
| | | | | -Konsumsi |
| | | | | - Bahan Pelatihan |
| | | | | -dst... . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 2 | 3 | 2 | | Keziatan... . . . . . . . . . . . . . . |
| 2 | 4 | | | Bidang Pemberdayaan Masyarakat |
| 2 | 4 | 1 | | Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat |
| 2 | 4 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: |
| | | | | - Honor pelatih |
| | | | | -Konsumsi |
| | | | | - Bahan pelatihan |
| | | | | - dst... . . . . . . . . . . . . . . . |
| 2 | 4 | 2 | | Kegiatan... . . . . . . . . . . |
| 2 | 5 | | | Bidanq Tak Terduga |
| 2 | 5 | 1 | | Kegiatan Kejadian Luar Biasa |
| 2 | 5 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: |
| | | | | -Honor tim |
| | | | | -Konsumsi |
| | | - Obat-obatan -dst... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|----|----|------------------------------------------------------------------|
| 2 | 5 | Keziatan... . . . . . . . . . . . . . |
| | | JUMLAH BELANJA |
| | | SURPLUS I DEFISIT |
| 3 | 1 | PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan |
| 3 | | Pencairan. Dan.a |
| 3 | 1 | SILPA |
| 3 | 1 | Cadangan Hasil Kekayaan |
| 3 | 1 | Desa Yang di pisahkan JUMLAH ( RP) |
| | | Pengeluaran |
| 3 | 2 | Pembiauaan |
| 3 | 2 | Pembentukan Dana Cadangan |
| 3 | 2 | Penyertaan. Modal Desa |
| | | JUMLAH ( RP) |
DISETUJUI OLEH KEPALADESA
(
)
•
•
H. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA
LAMBANG PEMDES
PEMERINTAH DESA
.
KECAMATAN
.
KABUPATEN
.
RANCANGAN PERATURAN DESA .•.••..•...
NOMOR
TAHUN
.
T E N T A N G
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN .·..·.··...·..
KEPALA DESA •••..••...•..•.•...
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten . Nomor Tahun tentang , Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .. .. . Tahun Anggaran;
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .. Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang ... (Lembaran daerah Kabupaten Tahun Nomor ... );
6. Dst ...
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ..•...
MEMUTUSKAN
Menetapkan
- RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI
PELAKSANAAN
ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ...•..•...•...•... TAHUN
ANGGARAN
20 ...•.. MENJADI
PERATURAN
DESA
. . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . • .
TENTANG
LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA ...•..•.•••..•... TAHUN ANGGARAN 20 .•..•••.
- ## Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa
2. Belanja Desa
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- b. Bidang Pembangunan
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- . e. Bidang Tak Terduga
- Jumlah Belanja
Surplus/Defisit
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan Selisih Pembiayaan ( a - b )
Pasa12
Rp
.
Rp
.
Rp
.
Rp
.
Rp
.
Rp. ·························
Rp
.
Rp
.
Rp
.
Rp .
Rp
.
Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:
1. Lampiran I
: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesaTahun Anggaran
;
2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam
Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.
Ditetapkan di
.
Pada tanggal
.
KEPALA DESA
.
•
e
Lampiran I Peraturan Desa
Nomor
: .
Tentang : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anzzaran .
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN
.
.
| KODE REKENIN G | KODE REKENIN G | KODE REKENIN G | KODE REKENIN G | URAIAN | ANGGARA N (Rp.) | REALISA SI (Rp.) | LEBIH/ KURAN G (Rp.) | KET. |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------|
| | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | PENDAPATAN | | | | |
| 1 | 1 | | | Pendapatan Asli Desa | | | | |
| 1 | 1 | 1 | | Hasil Usaha | | | | |
| 1 | 1 | 2 | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | | | | |
| 1 | 1 | 3 | | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | | | | |
| 1 | 2 | | | Pendapatan. Transfer | | | | |
| 1 | 2 | 1 | | DanaDesa | | | | |
| 1 | 2 | 2 | | Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | Alokasi Dana Desa | | | | |
| 1 | 2 | 4 | | Bantuan Keuangan | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 1 | Bantuan Provinsi | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 2 | Bantuan Kabupaten / Kota | | | | |
| 1 | 3 | | | Pendapatan. Lain lain | | | | |
| 1 | 3 | 1 | | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak menzikat | | | | |
| 1 | 3 | 2 | | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | | | | |
| | | | | JUMLAH PENDAPATAN | | | | |
| 2 | | | | BELANJA | | | | |
| 2 | 1 | | | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | | |
| 2 | 1 | 1 | | Penghasilan Tetap dan Tunjangan | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Belanja Pegawai: | | | | |
| | | | | - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat | | | | |
•
| | | | | - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat | |
|----|----|----|----|---------------------------------------------------------|-------------|
| 2 | 1 | 2 | | - Tunjangan BPD Perkantoran | Operasional |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belania Barang dan Jasa | |
| | | | | Tulis Kantor | - Alat |
| | | | | POS | - Benda |
| | | | | -Pakaian Dinas dfan Atribut | |
| | | | | - Pakaian Dinas | |
| | | | | - Alat dan Bahan Kebersihan | |
| | | | | - Perialanan Dinas | |
| | | | | Pemeliharaan | - |
| | | | | - Air, Listrik,dasn Telepon | |
| | | | | | - Honor |
| | | | | - dst. . . . . . . . . . . | |
| | | | | . . . . . . . . . . . . | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | Belanja Modal | |
| | | | | - Komputer | |
| | | | | - Meja dan Kursi | |
| | | | | - Mesin TIK | |
| | | | | - dst.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |
| | | | | Operasional BPD | |
| 2 | 1 | 3 | | | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | |
| | | | | -ATK | |
| | | | | - Penggandaan | |
| | | | | - Konsumsi Rapat | |
| | | | | . . . . . . . . . . | |
| | | | | - dst . . . . . . . . . . . . . . . | |
| 2 | 1 | 4 | | Operasional RT/ RW | |
| 2 | 1 | 4 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | |
| | | | | | -ATK |
| | | | | Penzzadaan | - |
| | | | | Komsumsi Rapat | - |
| | | | | - dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |
| | | | | . . . . | |
| 2 | 2 | | | Bidang Pelaksanaan Pembanzunan Desa | |
| 2 | 2 | 1 | | Perbaikan Saluran Irigasi | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | Belania Barang dan jasa Kerja | - Upah |
| | | | | - Honor | |
| | | | | . . . . . . . . | - dst. . . |
| 2 | 2 | 1 | 3 | . . . . . . . . . Belania Modal | |
| | | | | - Semen | |
| | | | | - Material | |
| | | | | dst.. . . . . . . . | - . . . |
| 2 | 2 | 2 | | jalan desa | Pengaspalan |
i
•
•
| 2 | 2 | 2 | 2 | Belania Barang dan Jasa : |
|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| | | | | +Upah Kerja |
| | | | | -Honor |
| | | | | -dst... . . . . . . . . . . . . . . |
| 2 | 2 | 2 | 3 | . . . . . . . . . . . . . Belanja Modal: |
| | | | | -Aspal |
| | | | | -Pasir |
| | | | | -dst . . . . . . . . |
| | | | | . . . . . . . |
| 2 | 2 | 3 | | Kegiatan... . . . . . . . . . |
| 2 | 3 | | | Bidang Pembinaan Kemasvarakatan |
| 2 | 3 | 1 | | Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan |
| | | | | Ketertiban |
| 2 | 3 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: |
| | | | | - Honor Pelatih |
| | | | | -Konsumsi |
| | | | | - Bahan Pelatihan |
| | | | | -dst... . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 2 | 3 | 2 | | Keziatan... . . . . . . . . . . . . . . . |
| 2 2 | 4 4 | 1 1 | 2 | Bidang Pemberdayaan Masvarakat Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat |
| 2 | 4 | | | Belanja Barang dan Jasa: - Honor pelatih |
| | | | | -Konsumsi |
| | | | | -Bahan pelatihan |
| | | | | - dst... . . . . . . . . . . . . |
| 2 | 4 | 2 | | Keziatan... . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 2 2 | 5 5 | 1 | | Bidana Tak Terduqa Kegiatan Kejadian Luar |
| | | | 2 | Belania Barang dan |
| 2 | 5 | 1 | | Biasa Jasa: |
| | | | | -Honortim |
| | | | | -Konsumsi |
| | | | | - Obat-obatan |
| | | | | -dst... . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| | | | | . . . |
| 2 | 5 | 2 | | Keziatan... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| | | | | JUMLAH BELANJA |
| | | | | SURPLUS I DEFISIT |
| 3 | | | | PEMBIAYAAN |
•
•
| 3 | 1 | Penerimaan Pembiayaan |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 1 | SILPA |
| 3 | 1 | Pencairan Dana Cadangan |
| 3 | 1 | Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan |
| | | JUMLAH ( RP) |
| 3 | 2 | Pengeluaran Pembiayaan |
| 3 | 2 | Pembentukan Dana Cadangan |
| 3 | 2 | Penyertaan Modal Desa |
| | | JUMLAH ( RP) |
| | | - Pembiayaan Ne