PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor : Tahun 2012
Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
Berlaku: 18 Oktober 2012
N/A
Preamble

Menimbang : a.
bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati perlu dibantu oleh Perangkat Daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 22), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010 Nomor 09) yang dalam perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu dilakukan penataan kembali sehingga Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 22), perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maros.
Mengingat : 1. Pasal
- 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
SALINAN
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010 Nomor 10);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS dan
BUPATI MAROS
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MAROS
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maros;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi atau tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan;
5. Bupati adalah Bupati Maros;
6. Lembaga Teknis adalah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah;
7. Sekretariat, bidang, sub bidang, seksi dan sub bagian adalah sekretariat, bidang, sub bidang, seksi dan sub bagian pada lembaga teknis lingkup pemerintah Kabupaten Maros;
8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada badan yang bersangkutan;
9. Eselon adalah tingkat jabatan struktural;
10. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional yang berada pada lembaga teknis daerah.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (3) Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
5. (2)
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya .
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (4) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk badan , kantor dan rumah sakit
- (5) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor dan yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur .
- (6) Kepala dan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan .
BAB III - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- d. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
- e. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah;
- f. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat;
- g. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;
- h. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- i. Rumah Sakit Umum Daerah Salewangang;
- j. Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas;
- k. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal;
- l. Kantor Perpustakaan dan Arsip;
- m. Kantor Komunikasi dan Informasi.
BAB IV - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perencanaan Umum;
- d. Bidang Perencanaan Teknis;
- e. Bidang Perencanaan Sektor Ekonomi dan Sosial Budaya;
- f. Bidang Monev dan Litbang;
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok jabatan fungsional.
10. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
11. dari :
- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Perencanaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Sub Bidang Perencanaan Makro;
- b. Sub Bidang Perencanaan Pembiayaan Pembangunan.
- (4) Bidang Perencanaan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Sub Bidang Perencanaan Teknis Jalan, Jembatan dan Irigasi;
- b. Sub Bidang Perencanaan Teknis Gedung dan Lainnya.
- (5) Bidang Perencanaan Sektor Ekonomi Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. Sub Bidang Perencanaan Sektor Ekonomi;
- b. Sub Bidang Perencanaan Sektor Sosial Budaya.
- (6) Bidang Monev dan Litbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
- a. Sub Bidang Monev dan Pelaporan;
- b. Sub Bidang Litbang dan Statistik.
- (7) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kelompok Jabatan Fungsional dibentuk sesuai kebutuhan instansi masing-masing.
- (8) Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah akan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (9) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB V - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengembangan Nilai Nilai Kesatuan Bangsa;
- d. Bidang Pengembangan dan Pendidikan Politik;
- e. Bidang Penanganan Konflik;
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan
- b. Sub Bidang Pembauran
- (4) Bidang Pengembangan dan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga; b. Sub Bidang Pembinaan Parpol dan Ormas.
- (5) Bidang Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. Sub Bidang Investigasi dan Intelijen;
- b. Sub Bidang Pembinaan Masyarakat Terhadap Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional dibentuk sesuai kebutuhan Instansi masing-masing.
- (7) Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (8) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB VI - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
Pasal 6

- (1) Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam
2. Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Pasal 3 huruf c terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Bidang Kelembagaan Masyarakat;
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Sub Bagian program;
- b. Sub Bagian kepegawaian dan Umum;
- c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pemerintahan Desa;
- b. Sub Bidang Pemerintahan Kelurahan.
- (4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Sub Bidang Teknologi Tepat Guna;
- b. Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Masyarakat.
- (5) Bidang Kelembagaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan;
- b. Sub bidang Pengawasan Kelembagaan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional dibentuk sesuai kebutuhan Instansi masing-masing.
- (7) Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan akan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (8) Bagan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB VII - BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Ketenagaan Penyuluh;
- d. Bidang Kelembagaan dan Pembinaan Petani;
- e. Bidang Penyelenggaraan Kerjasama Penyuluhan;
- f. Bidang Ketahanan Pangan;
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Sub Bagian program;
- b. Sub Bagian kepegawaian dan Umum;
- c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Ketenagaan Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan;
- b. Sub Bidang Akreditasi Fungsional Penyuluh.
- (4) Bidang Kelembagaan dan Pembinaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluh;
- b. Sub Bidang Kelembagaan Petani.
- (5) Bidang Penyelenggaraan Kerjasama Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. Sub Bidang Program, Monitoring dan Evaluasi;
- b. Sub Bidang Materi, Metode dan Kerjasama Penyuluhan.
- (6) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
- a. Sub Bidang Keamanan Pangan;
- b. Sub Bidang Distribusi Pangan.
- (7) Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional dibentuk sesuai kebutuhan Instansi masing-masing.
- (8) Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan akan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (9) Bagan struktur organisasi Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB VIII - BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengendalian Penduduk;
- d. Bidang Keluarga Berencana;
- e. Bidang Keluarga Sejahtera;
- f. Bidang Advokasi, Pergerakan dan Informasi;
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Sub Bagian program;
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Sub Bidang Penyerasian Kebijakan dan Kerja Sama Pendidikan Kependudukan;
- b. Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Dampak Kependudukan.
- (4) Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Sub Bidang Bina Kesertaan KB;
- b. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi.
- (5) Bidang Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. Sub Bidang Bina Ketahanan Keluarga;
- b. Sub Bidang Bina Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
- (6) Bidang Advokasi, Pergerakan dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
- a. Sub Bidang Advokasi dan Pergerakan;
- b. Sub Bidang Data dan Informasi.
- (7) Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional dibentuk sesuai kebutuhan Instansi masing-masing.
- (8) Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah akan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (9) Bagan struktur organisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB IX
Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat
2. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perencanaan, Data dan Informasi;
- d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
- e. Bidang Mutasi Kepegawaian;
- f. Bidang Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai;
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
12. dari :
- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Perencanaan, Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c terdiri dari :
- a. Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian;
- b. Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian.
19. (4). Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Sub Bidang Diklat Struktural;
- b. Sub Bidang Diklat Fungsional.
22. (5). Bidang Mutasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. Sub Bidang Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala; b. dan
24. Sub Bidang Pengangkatan, Pemindahan Pemberhentian.
25. (6).Bidang Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
- a. Sub Bidang Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai;
- b. Sub Bidang Disiplin dan Kedudukan Hukum Pegawai.
- (7) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kelompok Jabatan Fungsional dibentuk sesuai kebutuhan Instansi masing-masing.
29. (8). Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat akan diatur dalam Peraturan Bupati.
30. (9).Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB X - BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan;
- d. Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pengendalian Lingkungan;
- e. Bidang Kebersihan;
- f. Bidang Pertamanan dan Pemakaman;
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan
15. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari : a. Sub Bidang Penataan Lingkungan;
- b. Sub Bidang Pengelolaan Pencemaran air, Udara dan Tanah;
- c. Sub Bidang Pengelolaan Pencemaran Kebisingan Gangguan dan Penegakan Hukum.
- (4) Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pengendalian Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan;
- b. Sub Bidang Baku Mutu Lingkungan dan Status Lingkungan;
- c. Sub Bidang Konservasi dan Keanekaragaman Hayati.
- (5) Bidang Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pemeliharaan Kebersihan;
- b. Sub Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah/Sampah;
- c. Sub Bidang Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.
- (6) Bidang Pertamanan dan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pemeliharaan Tanaman dan Penataan Taman;
- b. Sub Bidang Pengembangan Ruang Terbuka Hijau
- c. Sub Bidang Pelayanan Pemakaman dan Penataan Makam.
- (7) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kelompok Jabatan Fungsional dibentuk sesuai kebutuhan Instansi masingmasing.
- (8) Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan akan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (9) Bagan struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XI - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Pasal 11

- (1) Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengelolaan Keuangan;
- d. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi;
- e. Bidang Monitoring dan Evaluasi;
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana disebutkan pada ayat 1 huruf b
10. terdiri dari :
- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Sub Bidang Anggaran;
- b. Sub Bidang Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Sub Bidang Pembukuan.
- (4) Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari : a. Sub Bidang Perbendaharaan; b. Sub Bidang Belanja Pegawai dan Non Pegawai;
- c. Sub Bidang Akuntansi dan Verifikasi.
20. Bidang Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- (5) a. Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan;
Sub Bidang Pertanggungjawaban dan Evaluasi.
- (6) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kelompok Jabatan Fungsional dibentuk sesuai kebutuhan Instansi masingmasing.
- (7) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah akan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XII - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SALEWANGANG
Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Salewangang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i terdiri dari :
- a. Direktur;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang Pelayanan Medik dan Non Medik;
- d. Bidang Keperawatan;
- e. Bidang Sarana dan Pelayanan Masyarakat;
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pelayanan Medik dan Non Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pelayanan Medik;
- b. Sub Bidang Pelayanan Non Medik;
- c. Sub Bidang Rekam Medik dan Sistem Informasi.
- (4) Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Sub Bidang Asuhan Keperawatan;
- b. Sub Bidang Manajemen Keperawatan.
- (5) Bidang Sarana dan Pelayanan Masyarakat sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. Sub Bidang Humas dan Pemasaran;
- b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana.
- (6) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kelompok Jabatan Fungsional dibentuk sesuai kebutuhan Instansi masingmasing.
- (7) Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Salewangang akan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (8) Bagan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Salewangang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XIII - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS
Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j terdiri dari :
- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Penegakan Perundang - Undangan Daerah
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- e. Bidang Sumber Daya Aparatur;
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Sub Bagian Program
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
13. (3)Bidang Penegakan Perundang -Undangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- (4) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
- b. Seksi Kerjasama.
- (5) Bidang Sumber Daya Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. Seksi Pelatihan Dasar;
- b. Seksi Teknis Fungsional.
- (6) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
- a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
- b. Seksi Bina Potensi Masyarakat
- (7) Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas akan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (8) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB XIV
Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Sumber Daya Alam;
- d. Seksi Jasa Usaha;
- e. Seksi Penataan Wilayah;
- f. Seksi Penanaman Modal;
- g. Tim Teknis.
- (2) Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal akan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB XV - KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perpustakaan;
- d. Seksi Arsip;
- e. Seksi Dokumentasi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi Kantor Perpustakaan dan Arsip akan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB XVI - KANTOR KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Kantor Komunikasi dan Informasi sebagaimana Pasal 3 huruf m terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengolahan data;
- d. Seksi Penyiaran;
- e. Seksi Jaringan dan Komunikasi Data;
- f. Seksi Sistim Informasi dan Aplikasi;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penjabaran Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Komunikasi dan Informasi akan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Kantor Komunikasi dan Informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB XVII
Pasal 17

Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan Spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan Ketentuan.
BAB XVII
Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.
BAB XVII
Pasal 19

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
- (2). Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk langsung bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jenjang dan Pembinaan Jabatan Fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (5) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB XVIII
Pasal 20

- (1) Kepala Badan dan Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah .
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Sub. Bagian, Kepala Sub Bidang. Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati;
- (4) Pejabat fungsional pada struktur daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB XIX - TATA KERJA
Pasal 21

Dalam melakanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sikronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkup Pemerintah Daerah dengan Instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masingmasing.
BAB XIX - TATA KERJA
Pasal 22

Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Setiap pimpinan satuan organisasi unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
BAB XIX - TATA KERJA
Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
BAB XIX - TATA KERJA
Pasal 25

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
BAB XIX - TATA KERJA
Pasal 26

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB XIX - TATA KERJA
Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing,wajib mengadakan rapat berkala.
BAB XX
Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka
1. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 22);
2. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maros ( Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010 Nomor 04);
3. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010 Nomor 09), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XX
Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.
Ditetapkan di Turikale Pada tanggal 18 Oktober 2012
BUPATI MAROS,
M. HATTA RAHMAN
Diundangkan di Turikale Pada tanggal 18 Oktober 2012
SEKRETARIS DAERAH,
BAHARUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2012 NOMOR 12
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; PERUNDANG-UNDANGAN
AGUSTAM,S.IP,M.Si
Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
Nip
: 19730820 199202 1 001