PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 16 Tahun 2017
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI TERMINAL
Berlaku: 25 Juli 2017
N/A
Preamble

Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang­ Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 35 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 ten tang Retribusi Jasa Usaha, perlu dilakukan peninjauan kembali tarif retribusi terminal paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- b. bahwa tarif retribusi terminal sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada sehingga perlu diganti dengan memperhatikan indeks harga dan pertumbuhan ekonomi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Terminal;
Mengingat
1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 22009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Togas Sapu Bersih Pungu tan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok­ pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kot:a Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lernbaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lernbaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 33);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tarnbahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
16. Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Kedudukan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 52);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI TERMINAL.
N/A
Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Terminal ( Berita Daerah Kata Singkawang Tahun 2014 Nomor 9) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, 5, 9, 11, 12 dan 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
- I. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Singkawang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kata Singkawang.
6. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/ atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
7. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
8. Kendaraan Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
9. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bennotor yang dilengkapi sebanyak banyaknya 1 7 (tujuh belas) sampai dengan 25 (dua puluh lima) atau lebih dari 26 (dua puluh enam) tempat duduk tanpa perlengkapan bagasi.
10. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan berm.otor yang dilengkapi sebanyak banyaknya 1 s/d 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
11. Mobil Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 16 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4-6,5 meter.
12. Mobil Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 17 s/d 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal; tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 meter sampai dengan 9 meter.
13. Mobil Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.
14. Mobil Barang/ Pick Up adalah kendaraan bermotor selain yang dimaksud pada angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12 dan angka 13.
15. Petugas Pengelola Terminal adalah petugas yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan terminal, penumpang, angkutan jalan dan mengelola fasilitas penunjang yang tersedia di kawasan terminal.
16. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penggunaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang dilingkungan kerja terminal yang dimliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah dan/atau pelayanan pemberian izin penempatan Ruko/ Kios/ Los di lingkungan kerja terminal kepada orang pribadi atau badan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Tanda Pembayaran Retribusi Terminal atau karcis yang selanjutnya disebut TPR adalah tanda bukti pembayaran retribusi terminal untuk kendaraan penumpang umum pada saat singgah di terminal.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang dilakukan oleh wajib retribusi kepada petugas pemungut retribusi Dinas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
20. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti pembayaran retribusi yang disetorkan oleh bendahara penerima Dinas ke Kas Daerah dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jurnlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ a tau denda.
24. Surat Perjanjian Kerjasama atau Kontrak, yang selanjutnya disingkat SPK adalah Kesepakatan mengenai Hak dan Kewajiban masing-masing pihak yang sating mengikatkan diri untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besamya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
BAB IV - TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN DAN/ATAU PEMAKAIAN FASILITAS DI DALAM TERMINAL
Pasal 4

- ( 1) Setiap Orang atau Badan yang akan memanfaatkan dan / atau memakai fasilitas di dalam terminal untuk kegiatan usaha, wajib mendapatkan izin dari Kepala Dinas.
- (2) Izin Pemanfaatan dan/ atau Pemakaian Fasilitas Dalam Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Persyaratan izin se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah sebagai berikut:
- a. surat permohonan tertulis kepada Kepala Dinas;
- b. surat pernyataan bermaterai cukup terkait kesanggupan memenuhi ketentuan yang ditetapkan;
- c. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- f. bagi badan usaha disertakan foto copy akta pendirian dan NPWP.
BAB IV - TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN DAN/ATAU PEMAKAIAN FASILITAS DI DALAM TERMINAL
Pasal 5

- (1) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin habis.
- (2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. surat permohonan perpanjangan tertulis kepada Kepala Dinas;
- b. foto copy izin pemakaian tempat yang dimiliki sebelumnya;
- c. foto copy Kartu Tanda Pendud uk ( KTP);
- d. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
- e. bukti setor retribusi.
BAB V - KETENTUAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL
Pasal 6

Besarnya tarif Retribusi Terminal sebaga:i berikut :
1. Parkir kendaran penumpang/bus umum :
- a. Mobil bus antar negara (ALBN)
Rp. 25.000 /sekali masuk
- b. Mobil bus antar kota antar propinsi (AKAP)
Rp. 10.000 /sekali masuk
- c. Mobil bus penumpang antar Kota dalam Propinsi (AKDP)
Rp. 3.000 /sekali masuk
- d. Mobil angkutan kota/pedesaan
Rp. 2.000 /sekali masuk
2. Parkir kendaraan pribadi/barang:
- a. Kendaraan roda dua/tiga
Rp. 1.000 / sekali masuk
- b. Kendaraan roda empat
Rp. 2.000 /sekali masuk
- c. Kendaraaan roda enam atau le bih
Rp. 3.000
/ sekali masuk
3. Parkir gerobak berjualan/pedagang
Rp. 2.000
/ unit perhari
4. Sewa Kios
Rp. 1.000
/ m? perhari
5. Sewa Tanah /Lahan Bangu nan
Rp.500
/ m? perhari
6. Pemakaian fasilitas WC/kamar kecil (toilet)
- a. Mandi/Buang air besar (BAB) b. Buang air kecil
Rp. 2.000
/ sekali pemakaian
Rp. 1.000
/ sekali pemakaian
BAB VI - TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL
Pasal 7

- (1) Pelayanan penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bus umum untuk pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk sesuai frekwensi penggunaan berdasarkan tarif retribusi terminal secara tunai.
- (2) Pembayaran retribusi terminal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh wajib retribusi melalui petugas yang ditunjuk menggunakan tanda bukti penyetoran berupa TPR.
- (3) Berdasarkan TPR menjadi acuan menerbitkan SKRD.
- (4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pemungutan retribusi.
BAB VI - TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL
Pasal 8

- (1) Pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan pribadi/barang, dan parkir gerobak berjualan /pedagang, pemungutan retribusi melalui akad perjanjian dengan menerbitkan Surat Perjanjian Kerjasama.
- (2) Sebelum diterbitkan Surat Perjanjian Kerjasama, pengelola retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (3) Surat Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu maksimal 6 ( enam ) bulan dan dapat diperpanjang kembali untuk 6 (enam) bulan berikutnya, apabila pemohon dapat mematuhi ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama.
- (4) Surat Perjanjian Kerjasama menjadi acuan menerbitkan SKRD.
- (5) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pemungutan retribusi.
BAB VI - TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL
Pasal 9

- (1) Penyewaan kios, tanah lahan bangunan dan pelayanan pemakaian fasilitas WC/kamar kecil (toilet) di dalam terminal, pemungutan retribusi melalui akad perjanjian dengan menerbitkan Surat Perjanjian Kontrak.
- (2) Sebelum diterbitkan Surat Perjanjian Kontrak, wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (3) Surat Perjanjian Kontrak sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dalamjangka waktu maksimal 1 ( satu) Tahun.
- (4) Surat Perjanjian Kontrak menjadi acuan menerbitkan SKRD.
- (5) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pemungutan retribusi.
BAB VI - TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL
Pasal 10

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan teguran tertulis atau Surat Peringatan (SP) maksimal sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Apabila wajib retribusi tidak mengindahkan SP selama 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 3 (tga) bulan maka dapat dijatuhkan sanksi beru pa pemutusan Perjanjian Kerjasama atau Kontrak.
BAB VII - PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI TERMINAL
Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa TPR dan SSRD.
- (3) Bentuk TPR dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB VII - PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI TERMINAL
Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi terminal sebagairnana dimaksud Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk dengan surat tugas.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pungutan ke masing-masing wajib retribusi dengan menyerahkan TPR dan SSRD sesuai dengan nilai retribusi yang terutang.
- (3) Petugas yang ditunjuk berdasarkan TPR dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5) melakukan penyetoran Retribusi Terminal melalui bendahara penerima Dinas ke rekening kas umum daerah.
BAB VII - PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI TERMINAL
Pasal 13

- (1) Seluruh pembayaran retribusi terminal yang diterima oleh bendahara penerima Dinas disetorkan ke kas daerah dalam waktu satu kali 24 (dua puluh empat) jam dengan mengunakan STS.
- (2) STS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembar 2 s/d 4 diserahkan kepada Badan Keuangan Daerah.
- (3) Bendahara penerima mencatat seluruh pembayaran retribusi terminal pada buku penerimaan.
BAB VIII - PEMANFAATAN
Pasal 14

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Terminal, minimal 40% (empat pul uh persen) dimanfaatkan untuk biaya operasional peningkatan pelayanan penyelenggaraan terminal.
BAB IX - SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRlBUSI
Pasal 15

- (1) Walikota berdasarkan permohonan tertulis dari wajib retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi.
- (2) Syarat dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi adalah sebagai berikut:
- a. Wajib retribusi menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya SKRD;
- b. Walikota melalui Dinas dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima, harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan;
- c. Keputusan atas pennohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berupa menerima atau menolak; dan
- d. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lewat dan tidak memberi keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
BAB IX - SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRlBUSI
Pasal 16

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana climaksud pada ayat ( 1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan menyebutkan sekurangkurangnya sebagai berikut :
1. Narna dan alamat wajib retribusi;
2. Besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan
3. Alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Kepala Dinas memerintahkan kepada Kepala Bidang yang menangani retribusi sesuai tugas pokok dan fungsi untuk rnelakukan penelitian dan/ atau pemeriksaan terhadap wajib retribusi;
- c. Berdasarkan laporan hasil penelitian dan/ a tau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Bidang yang menangani retribusi sesuai tugas pokok dan fungsi menganalisa dan mempertimbangkan permohonan dapat diterima atau ditolak; dan
- d. Berdasarkan pertimbangan Kepala Bidang yang menangani retribusi sesuai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas dapat menerbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos belanja tidak langsung belanja tak terduga.
BAB XI - TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan Retribusi oleh Walikota.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap akhir tahun takwim Walikota membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi Wajib Retribusi, jumlah Retribusi yang terutang, jumlah Retribusi yang dibayar, sisa piutang Retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.
- (5) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan yang berlaku.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Hal­hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.
Diundangkan di Singkawang
Pada tanggal 25 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
SYECH BANDAR
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2017 NOMOR 12
Salinan sesuai dengan aslinya
YASMALIZAR, S.H.
NIP. 19681016 199803 l 004
KEPALA BAGIAN HUKUM,
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 25 Juli 2017
WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISHAK
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI TERMINAL
BENTUK DAN ISi SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH BERUPA TPR, SKRD, SSRD DAN STS
A. Bentuk dan Isi TPR (Karcis)
•
J
B. Bentuk dan Isi SKRD
PEERIN TAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUN GAN
Jalan Terminal Induk No. 01 Telp : (0562) 637847 Fax : (0562) 637847
SINGKAWANG
.­
u
PEMERlNTAH KOTA SINGKAWANG
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAER AH (SKR-DAERAH)
MASA TAHUN
BULAN
20...
No. Urut
NAMA
NAMA BADAN HUKUM
ALAMAT
NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI DAERAH (NPWRD)
JENIS RETRIBUSI DAERAH
1­­­
�
­­­­­­­­­­­­ ­­­
�
­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­ ­­­
�
­­­­­­­­­1
Parkir Berlangganan
e
JUMLAH
(g.
URAIAN RETRIBUSI DAERAH NO ...«
JUMLAH KETETAPAN POKOK
RETRIBUSI
­­­­­­­­­­
JUMLAH SANKSI
Bunga
Kenaikan
KODE REKENING
1.
2.
3.
4.
5. ­­­­...a.
DEN GAN RINCIAN SBB :
OMZET=
JUMLAH KESELURUHAN
DEN GAN HURUF : ==
==
PERHATIAN
1. Pembayaran dilakukan kepada Petug a s Pemungut Retribusi Daerah.
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurnng bayar setelah SKRD ini diterima atau lewat waktu jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa denda (bunga) sebesar 2% perbulan.
Singkawang,
2017
n WALIKOTA SINGKAWANG KEPALA DINAS PERHUBU NGAN u. b KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN DARAT
««.««...«
NIP
.
I
+
J
C. Bentuk dan Isi SSRD
SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD]
No. URUT
NAMA
ALAMAT
NPWRD
UNTUK MASA RETRIBUSI
UANG SEJUMLAH
Rp.
DITERIMA TGL
NAMA
(
)
'-------------------·--·-·-------
4
t
D. Bentuk dan lsi STS
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG SURAT TANDA SETORAN ( STS)
STS No.:
Harap diterima uang sebesar
Rp.
( dengan huruf )
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut:
| NO. | KODE REKENING | URAIAIN RINCIAN OBVEK | JUMLAH (RP) |
|-------|-----------------|-------------------------|---------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
Uang tersebut diterima pada tanggal: ________________
Mengetahui :
Ka. UPT PKB Kota
An. Pengguna Anggaran Dishub Singkawang
(+911$11$$99111$$99$7797%$91$71$1$999$$19$199199119$11$727999$99$
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
YASMALIZAR, S.H.
NIP. 19681016 199803 l 004
Bendaharawan Penerima,
4
19$$111$$91911$$91117$$11 1$$$$$13111$$1$$$9$11$1$$1$119$19%
WALIKOTA SINGKAWANG, ttd
AWANG ISHAK
I STS / Penerimaan
Bank
BANK KALBAR SINGKAWANG
No. Rekening
2001001661