PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 1 Tahun 2017
Tentang PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA DI KOTA JAMBI
Berlaku: 1 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Mengingat
WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA DI KOTA JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi kemerdekaan dan memajukan kesejahteraan umum perlu mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan
- demokratis secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa melalui instrumen pembangunan di bidang keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusiasecara jasmaniah, rohaniah dan sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, sejahtera dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;
- c. bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana olahraga dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai standar dan kebutuhan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga di Kota Jambi.
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistim Keolahragaan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
SALINAN
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI
dan
WALIKOTA JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA DI KOTA JAMBI
N/A
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
3. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jambi di bidang Keolahragaan.
6. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
7. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk medorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
8. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan /atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengeolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
9. Pengolahraga adalah orang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
10. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
11. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang mimiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
12. Masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang olahraga.
13. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, ketrampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
14. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran dan kesenangan.
15. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara teratur, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk memcapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
16. Olahraga privat adalah olahraga yang dikelola oleh swasta.
17. Olahraga publik adalah olahraga yang dikelola oleh pemerintah daerah.
18. Industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
19. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan olahraga.
20. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
21. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan olahraga.
22. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
23. Setiap orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
24. Standar Nasional keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan olahraga.
25. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar nasional keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
26. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atau pemenuhan standar nasional keolahragaan.
BAB II - TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT
Pasal 2

Peningkatan sarana dan prasarana olahraga bertujuan untuk :
- a. mewujudkan ruang publik yang cukup bagi insan olahraga;
- b. untuk mendorong pelaksanaan keolahragaan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian;
- d. memelihara, meningkatkan kesehatan, kebugaran serta prestasi, kualitas sumber daya manusia, menanamkan nilai moral dan ahklak mulia, sportivitas, disiplin, serta mengembangkan minat dan bakat olahraga guna dapat mempererat, membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa.
Bagian Kedua Fungsi dan Manfaat
BAB II - TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT
Pasal 3

Peningkatan sarana dan prasarana olahraga berfungsi untuk :
- a. Memberikan fasilitas olahraga bagi masyarakat Kota Jambi;
- b. Meningkatkan prestasi olahraga Kota Jambi.
BAB II - TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT
Pasal 4

Manfaat Peningkatan sarana dan prasarana olahraga adalah sebagai berikut :
- a. masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga;
- b. peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan;
- c. masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan olahraga di daerah;
- d. masyarakat ikut serta mendorong upaya pembangunan, pembinaan dan pengembangan olahraga.
BAB III - PEMBANGUNAN DAN JENIS
Pasal 5

- (1) Peningkatan sarana dan prasarana olahraga dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana olahraga sesuai kemampuan APBD / APBN.
- (2) Jenis sarana dan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar Nasional yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Bagian kedua Jenis-Jenis Cabang Olahraga
BAB III - PEMBANGUNAN DAN JENIS
Pasal 6

Jenis-jenis Cabang Olahraga meliputi :
- a. Angkat Besi, Angkat Berat dan Binaraga;
- b. Atletik;
- c. Billyard;
- d. Bola basket;
- e. Bola volly;
- f. Brigde;
- g. Bulu Tangkis;
- h. Balap Motor;
- i. Catur;
- j. Dayung;
- k. Drum Band;
- l. Gulat;
- m. Judo;
- n. Karate;
- o. Kempo;
- p. Panjat Tebing;
- q. Pencak Silat;
- r. Panahan;
- s. Renang;
- t. Sepak Bola;
- u. Sepak Takraw;
- v. Sepeda Sport;
- w. Taekwondo;
- x. Tarung Derajat;
- y. Tenis Lapangan;
- z. Tenis Meja;
27. aa. Tinju;
28. bb. Wushu; dan
- cc. Dan lain-lainnya.
BAB III - PEMBANGUNAN DAN JENIS
Pasal 7

- (1) Jenis cabang olahraga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, dapat dikembangkan dengan sarana dan prasarana olahraga dengan fasilitas yang memadai.
- (2) Jenis sarana dan prasarana olahraga terdiri dari indoor, outdoor dan air sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu :
- a. Indoor, merupakan sarana dan prasarana olahraga yang menggunakan fasilitas gedung;
- b. Outdoor, merupakan sarana dan prasarana olahraga yang berada diluar gedung (alam ruang terbuka); dan
- c. Olahraga yang dilaksanakan pada permukaan air sungai, danau (olahraga dayung).
BAB IV - STANDAR SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA SPORT CENTER
Pasal 8

- (1) Standar sarana dan prasarana olahraga mencakup persyaratan :
- a. ruang dan tempat berolahraga yang sesuai persyaratan teknis cabang olahraga;
- b. lingkungan yang terbebas dari polusi air, udara, dan suara;
- c. keselamatan yang sesuai dengan keselamatan bangunan;
- d. keamanan yang dinyatakan dengan terpenuhinya persyaratan system pengamanan; dan
- e. kesehatan yang dinyatakan dengan tersedianya perlengkapan medis dan kebersihan.
- (2) Standar sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
- a. perlengkapan dan peralatan yang sesuai persyaratan teknis cabang olahraga;
- b. keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan, perlengkapan dan peralatan;
- c. kesehatan yang dinyatakan dengan dipenuhinya persyaratan kebersihan dan higienis; dan
- d. pemenuhan syarat produk yang ramah lingkungan.
BAB V - PENETAPAN SARANA DAN PRASARANA
Pasal 9

Penetapan prasarana olahraga meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan dan pengendalian.
Bagian Kedua Perencanaan
BAB V - PENETAPAN SARANA DAN PRASARANA
Pasal 10

- (1) Perencanaan prasarana dituangkan dalam rencana detil tata ruang kota.
- (2) Perencanaan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam rencana pembangunan jangka panjang kota.
BAB V - PENETAPAN SARANA DAN PRASARANA
Pasal 11

- (1) Luas prasarana olahraga disesuaikan standar cabang olahraga berdasarkan kemampuan APBD Kota Jambi dan APBN;
- (2) Sarana dan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh pemerintah kota secara bertahap;
- (3) Sarana dan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga swasta lainnya, perseorangan dan masyarakat.
Bagian Ketiga Pengadaan
BAB V - PENETAPAN SARANA DAN PRASARANA
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana olahraga.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana olahraga sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi olahraga;
- (3) Pengadaan sarana dan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pembangunan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan sarana dan prasarana indoor, outdoor dan diatas permukaan air dilakukan oleh SKPD terkait.
BAB V - PENETAPAN SARANA DAN PRASARANA
Pasal 13

- (1) Pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga dilakukan oleh pemerintah kota, dengan menyediakan lahan baru ataupun lahan yang sudah tersedia serta mengembangkan sarana dan prasarana olahraga yang sudah ada.
- (2) Pembangunan dan pemanfaatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.
BAB V - PENETAPAN SARANA DAN PRASARANA
Pasal 14

Pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Walikota;
BAB V - PENETAPAN SARANA DAN PRASARANA
Pasal 15

- (1) Pembangunan, Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga dilakukan oleh pemerintah kota dan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.
- (2) Pembangunan, Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga privat dilakukan oleh pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembangunan, Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB V - PENETAPAN SARANA DAN PRASARANA
Pasal 16

- (1) Pengamanan sarana dan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Pengamanan sarana dan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya mempertahankan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana olahraga agar tidak beralih fungsi dan terlindungi dari kerusakan.
- (3) Dalam melaksanakan pengamanan sarana dan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), walikota menugaskan kepada SKPD terkait.
Bagian Keempat
Pengawasan dan Pengendalian
BAB V - PENETAPAN SARANA DAN PRASARANA
Pasal 17

- (1) Pengawasan sarana dan prasarana olahraga dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Pemantauan;
- b. monitoring; dan
- c. evaluasi.
BAB V - PENETAPAN SARANA DAN PRASARANA
Pasal 18

- (1) Pengendalian sarana dan prasarana olahraga dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. Perizinan
- b. Penertiban; dan
- c. Penegakan hukum.
BAB V - PENETAPAN SARANA DAN PRASARANA
Pasal 19

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, ditugaskan kepada SKPD yang membidangi pengelolaan sarana dan prasarana olahraga sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketetuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB VI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 20

- (1) Penataan sarana dan prasarana olahraga melibatkan peran serta masyarakat, Swasta, Lembaga/badan Hukum dan/atau Perorangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil dan/atau kegiatan pelayanan olahraga.
BAB VII - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 21

Setiap orang atau badan hukum wajib :
- (1) Menjaga, memelihara, melindungi dan melestarikan sarana dan prasarana olahraga;
- (2) Melepaskan kepemilikan lahan dan bangunan yang akan ditetapkan sebagai sarana dan prasarana olahraga publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 22

Setiap orang atau badan hukum dilarang :
- a. merusak, memusnahkan, menghilangkan, memotong dan menebang pohon atau tanaman yang berada dalam kawasan sarana dan prasarana olahraga tanpa izin;
- b. mendirikan bangunan dalam kawasan sarana dan prasarana olahraga kecuali bangunan penunjang fungsi sarana dan prasarana olahraga;
- c. membuang sampah/kotoran/limbah dalam kawasan sarana dan prasarana olahraga, kecuali pada tempat yang ditentukan;
- d. mengalihfungsikan lahan yang telah ditetapkan sebagai sarana dan prasarana olahraga untuk kegiatan lain, kecuali telah mendapat izin dari Pemerintah Daerah dengan ketentuan telah direncanakan pembangunan sarana dan prasarana olahraga pengganti;
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 23

Pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga bersumber dari APBD, APBN, partisipasi dan swadaya masyarakat, badan usaha atau pihak swasta dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB IX
Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran tertulis
- b. denda administratif dan/atau
- c. sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penepatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.
Ditetapkan di jambi Pada tanggal, 2 Februari 2017
WALIKOTA JAMBI,
SYARIF FASHA
Diundangkan di jambi Pada tanggal, 2 Februari 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA JAMBI
DARU PRATOMO
LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2017 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI : (1/2017)
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI
EDRIANSYAH, SH., MM Pembina NIP.19720614 199803 1 005