PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 1 Tahun 2016
Tentang KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN ANGGARAN 2016
Berlaku: 8 Januari 2016
N/A
Preamble

Menimbang
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 89 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 di Provinsi Kalimantan Barat, kebutuhan pupuk bersubsidi dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2016;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang
Menetapkan
- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/ OT.140/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/ SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 89 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 di Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN ANGGARAN 2016.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kayong Utara.
5. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kayong Utara.
6. Pupuk adalah bahan kimia atau bahan organik yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
7. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara Kimia, Fisika, dan/atau Biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
8. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
9. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
10. Kebutuhan Pupuk bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per provinsi yang dihitung berdasarkan usulan dari Gubernur atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di provinsi.
11. Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/Kelompoktani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
12. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
13. Petani adalah Perorangan warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
14. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang.
15. Kelompok tani adalah kumpulan petani atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
16. Pelaksana Subsidi pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
17. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian yang berlaku.
18. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian yang berlaku.
19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompoktani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompoktani atau penyalur sarana produksi pertanian.
20. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat kabupaten.
21. Direktur Jenderal adalah pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II - JENIS PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
- (2) Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP36, ZA dan NPK.
BAB III - PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 3

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diperuntukkan bagi petani yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau Petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.
BAB III - PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 4

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai anjuran Pemupukan Berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun anggaran 2016.
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis, jumlah, sub sektor, kecamatan, dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan dan diketahui Kepala Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan setempat.
BAB III - PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 5

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati dapat melakukan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas diwilayah masing-masing.
BAB III - PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 6

Dinas Pertanian dan Peternakan bersama Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan wajib melaksanakan pembinaan kepada Petani, Petambak dan/atau Kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan Pupuk Bersubsidi di tingkat petani, Petambak dan/atau Kelompok tani di daerah.
BAB IV - REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 7

- (1) Dalam hal kebutuhan Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar kecamatan, waktu dan sub sektor.
- (2) Perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran Pupuk Bersubsidi di daerah dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun, melalui realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB V - PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Petani, Petambak dan/atau Kelompoktani melalui penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri perdagangan tentang Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke Petani, Petambak dan/atau Kelompoktani diatur sebagai berikut:
- a. penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV ke Petani, Petambak dan/atau Kelompoktani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada petani, petambak dan/atau kelompoktani;
- b. penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani dan alokasi di masing-masing wilayah.
- (3) Untuk Kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani, petambak dan/atau Kelompoktani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pertanian dan Peternakan berkoordinasi dengan Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan guna melakukan pendataan RDKK di daerah, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi di tingkat Petani, Petambak dan/atau Kelompoktani dilakukan melalui pendampingan penerapan Pemupukan Berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani, Petambak dan/atau Kelompoktani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KP3 di daerah.
- (6) Dinas yang memperoleh alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2016, melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Direktur Jenderal.
- (7) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2016 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
BAB V - PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 9

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan Petani, Petambak dan/atau Kelompoktani di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan Kabupaten untuk penyerapan pupuk Bersubsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - HET DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 10

- (1) Penyalur di lini IV yang ditunjuk wajib menjual pupuk bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, Petambak dan/atau Kelompoktani di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:
- a.
- Pupuk Urea
: Rp. 1.800,- per kg;
- b. Pupuk SP-36
: Rp. 2.000,- per kg;
- c. Pupuk ZA
: Rp. 1.400,- per kg;
- d. Pupuk NPK
: Rp. 2.300,- per kg;
- e.
- Pupuk Organik
: Rp. 500,- per kg;
- a.
- pupuk urea
: 50 kg;
- b. pupuk SP-36
- 50 kg;
- c. pupuk ZA
: 50 kg;
- d. pupuk NPK
: 50 kg;
- e. pupuk organik
: 40 kg.
BAB VI - HET DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 11

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan:
'Pupuk Bersubsidi Pemerintah'
Barang Dalam Pengawasan
- (2) Khusus penyediaan dan penyaluran Pupuk urea bersubsidi berwarna merah muda (pink) dan Pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (orange).
BAB VII - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 12

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku serta melakukan pengawalan terhadap penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini IV ke Petani, Petambak dan/atau Kelompoktani.
- (2) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Petani, Petambak dan/atau Kelompoktani setiap bulannya kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal.
BAB VII - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 13

- (1) KP3 Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi diwilayahnya.
- (2) KP3 Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.
BAB VII - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 14

- (1) KP3 Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi diwilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan Laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
BAB VII - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.
Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 8 Januari 2016
BUPATI KAYONG UTARA,
HILDI HAMID
Diundangkan di Sukadana pada tanggal 8 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,
HILARIA YUSNANI
BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2016 NOMOR 1