PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 19 Tahun 2016
Tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN OLEH DOKTER SPESIALIS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN DAN KEPULAUAN DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
Berlaku: 19 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
: a. bahwa masyarakat yang berada di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas, perlu dilakukan pelayanan kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan dengan melibatkan dokter spesialis;
- c. bahwa dengan keterlibatan dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diatur tentang pola pelayanan dan besaran jasa bagi dokter spesialis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Dokter Spesialis di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Dalam Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
Mengingat : 1.
- Udang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/ Menkes/ Per/ IX/ 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
Menetapkan :
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil Dan Sangat Terpencil;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN OLEH DOKTER SPESIALIS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN DAN KEPULAUAN DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Jasa adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip intangibel dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksinya bisa terkait dan bisa juga tidak terikat pada suatu produk fisik.
7. Dokter spesialis adalah dokter yang mengkhususkan diri dalam suatu bidang ilmu kedokteran tertentu, seorang dokter harus menjalani pendidikan profesi dokter pasca sarjana (spesialisasi) untuk dapat menjadi dokter spesialis.
8. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan, mencegah penyakit, mendiagnosa dan mengobati penyakit, memantau perkembangan penyakit, mencegah kecacatan dan merehabilitasi kesehatan pasien.
9. Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau paramedis kepada semua pasien yang berkunjung ke Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling, Pos Kesehatan Desa ( PKD), Posyandu dalam rangka pemeriksaan anamnesa, observasi, diagnosis sampai dengan pemberian obat per oral dengan atau tanpa obat injeksi serta tidak perlu tinggal di rawat inap.
10. Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten/kota yang relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional dan berpenduduk relatif tertinggal.
11. Daerah perbatasan adalah kabupaten/wilayah geografis yang berhadapan dengan negara tetangga, dengan penduduk yang bermukim di wilayah tersebut disatukan melalui hubungan sosial-ekonomi, dan sosial-budaya dengan cakupan wilayah administrasi tertentu setelah ada kesepakatan antar-negara yang berbatasan.
12. Daerah kepulauan adalah pulau-pulau terluar berpenduduk yang memerlukan perhatian dalam masalah kesehatan.
13. Surat Tanda Registrasi selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup dokter spesialis yang diatur dalam peraturan Bupati ini meliputi :
- a. dokter Spesialis Peyakit Dalam;
- b. dokter Spesialis Kandungan;
- c. dokter Spesialis Bedah;
- d. dokter Spesialis Anak;
- e. dokter Spesialis Mata; dan
- f. dokter Spesialis lainnya.
BAB IV - PERSYARATAN ADMINISTRASI
Pasal 4

Dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan harus menyerahkan berkas Fotokopi STR dan surat izin praktek masing-masing 2 (dua) rangkap.
BAB V - PENDEKATAN PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di tertinggal, perbatasan dan kepulauan harus sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi dan standar prosedur operasional.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
- a. kebutuhan masyarakat; dan
- b. permasalahan kesehatan yang ada.
- (3) Kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dipenuhi melalui pendekatan aksesibilitas dan ketersediaan pelayanan.
- (4) Permasalahan kesehatan yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diperoleh berdasarkan analisa masalah kesehatan, termasuk masalah penyakit tidak menular ( Non Comunicable Diseas e) dan penyakit infeksi baru ( New Emerging Disease )
- (5) Selain penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, penyelenggaraan pelayanan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan harus memperhatikan upaya penyelamatan nyawa.
- (6) Upaya penyelamatan nyawa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi pelayanan kesehatan darurat medis yang harus diberikan segera untuk mencegah kematian, keparahan, dan/atau kecacatan.
BAB VI - POLA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 6

- (1) Pola pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kesehatan bergerak.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan:
- a. telah dilakukan analisa situasi;
- b. dilaksanakan oleh Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak (TPKB); dan
- c. memiliki sarana dan prasarana pendukung.
- (3) Analisa situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penilaian terhadap:
- a. kebutuhan pelayanan kesehatan dan dukungan dalam pelaksanaannya;
- b. letak dan geografis lokasi tujuan; dan
- c. ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan lokasi tujuan.
- (4) Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak (TPKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. dokter spesialis;
- b. dokter dan/atau dokter gigi;
- c. perawat;
- d. bidan;
- e. tenaga promosi kesehatan;
- f. tenaga kesehatan lingkungan;
- g. tenaga gizi;
- h. tenaga kesehatan lainnya; dan/atau
- i. tenaga non kesehatan.
- (5) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
- a. puskesmas rawat inap, non rawat inap maupun puskesmas pembantu yang dapat digunakan sebagai tempat pemberian pelayanan kesehatan;
- b. rumah sakit sebagai rujukan;
- c. perbekalan kesehatan;
- d. peralatan komunikasi; dan
- e. transportasi pendukung lainnya.
BAB VII - JASA PELAYANAN
Pasal 7

- 1) Dokter spesialis yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan mendapatkan jasa pelayanan.
- 2) Besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rp300.000,00/jam/hari/dokter spesialis.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

Pembinaan teknis penyelengaraan Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak (TPKB) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dalam bentuk pemberian petunjuk teknis, bimbingan teknis, dan arahan.
Bagian Kedua Pengawasan
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Selain pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan pengawasan, juga dapat dilakukan oleh pengawas internal Dinas Kesehatan.
- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Tim Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
BAB IX - PELAPORAN
Pasal 11

Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak (TPKB) menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu. Selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan melaporkan kepada Bupati.
BAB X - PEMBIAYAAN
Pasal 12

Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan sumber lain yang sah.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Ditetapkan di Putussibau pada tanggal
BUPATI KAPUAS HULU,
A.M. NASIR