PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 10 Tahun 2017
Tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
Berlaku: 10 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI LAMONGAN PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
l
•
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
•
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Bupati adalah Bupati Lamongan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pimpinan DPRD, adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang› undangan.
5. Anggota DPRD, adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang› undangan.
6. Pemerintah Daerah, adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.
•
10. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
11. Vang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
12. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
13. Tunjangan ala! kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
14. Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
15. Tunjangan Komunikasi lntensif, selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
16. Tunjangan reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
17. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD beru.pa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
18. Vang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
19. Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
•
BAB II - PENGHASILAN PIMPJNAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :
- a. uang representasi ;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan beras ;
- d. uang paket ;
- e. tunjangan jabatan;
- f. tunjangan alat kelengkapan;
- g. tunjangan alat kelengkapan lain;
- h. tunjangan komunikasi intensif; dan
1. tunjangan reses.
BAB II - PENGHASILAN PIMPJNAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 3

- (1) Pajak Penghasilan untuk penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dibebankan kepada APED.
- (2) Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dan huruf i dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (3) Pembebanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan.
Bagian Kedua
Uang Representasi
BAB II - PENGHASILAN PIMPJNAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang representasi se bagaimana dimaksud dalam Pas al 2 h uruf a.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
BAB II - PENGHASILAN PIMPJNAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 5

- (I) Vang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
- (2) Vang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (I).
- (3) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bagian Ketiga Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras
BAB II - PENGHASILAN PIMPJNAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat Uang Paket
BAB II - PENGHASILAN PIMPJNAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% {sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
Bagian Kelima
Tunjangan Jabatan
BAB II - PENGHASILAN PIMPJNAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
Bagian Keenam Tunjangan Alat Kelengkapan
- ( 1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan :
- a. untuk jabatan ketua, sebesar 7 ,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- b. untuk jabatan wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- c. untuk jabatan sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD; dan
- d. untuk jabatan anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
Bagian Ketujuh
Tunjangan Alat Kelengkapan Lain
BAB II - PENGHASILAN PIMPJNAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam alat kelengkapan lain berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 h uruf f.
- (2) Besaran tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) secara mutatis mutandis berlaku untuk besaran tunjangan alat kelengkapan lain.
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
Bagian Kedelapan Tunjangan Komunikasi Intensif
BAB II - PENGHASILAN PIMPJNAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 11

Untuk meningkatkan kinerja, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h.
BAB II - PENGHASILAN PIMPJNAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 12

- (1) TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
BAB II - PENGHASILAN PIMPJNAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 13

- (1) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:
- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan kelompok keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB II - PENGHASILAN PIMPJNAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 14

- (I) Pemberian TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan keten tuan :
- a. untuk kelompok kemampuan daerah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1) huruf a, paling ban yak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD;
- b. untuk kelompok kemampuan daerah sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1) huruf b, paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD; dan
- c. untuk kelompok kemarnpuan daerah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian TKI sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kesembilan
Tunjangan Reses
BAB II - PENGHASILAN PIMPJNAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 15

Setiap melaksanakan reses, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
BAB II - PENGHASILAN PIMPJNAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 16

- (I) Ketentuan mengenai pemberian TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian tunjangan reses.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB Ill - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 17

- ( 1) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :
- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;
- c. jarninan kematian; dan
- d. pakaian dinas clan atribut.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD ctisediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. rumah negara dan perlengkapannya;
- b. kendaraan dinas jabatan; dan
- c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
- b. tunjangan transportasi.
Bagian Kedua
Jaminan Kesehatan
BAB Ill - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 18

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk suami/ istri dan anak sesuai dengan peraturan penmdang› undangan.
BAB Ill - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 19

- ( 1) Se lain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan dalam negeri serta tidak termasuk suami/ istri dan anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
BAB Ill - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 20

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 ayat ( 1) huruf b dan huruf c diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat Pakaian Dinas dan Atribut
BAB Ill - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d.
- (2) Pakaian dinas atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 ( lima) tahun;
- d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
- e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kelirna Tunjangan Rum.ah Negara dan Perlengkapannya Serta Tunjangan Kendaraan Dinas Jabatan
- ( 1) Pimpinan DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 17 ayat (2) huruf a dan huruf b sesuai standar peraturan perundang› undangan.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.
BAB Ill - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 23

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara clan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat I (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
BAB Ill - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 25

- ( 1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/ atau diubah status hukumnya.
- (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang ctisectiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.
BAB Ill - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 25

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
BAB Ill - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 26

- ( 1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, clan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang› undangan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB Ill - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 27

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.
BAB Ill - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 28

- (1) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/ atau Anggota DPRD pada DPRD di daerah hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati di daerah tidak diberikan tunjangan perumahan.
BAB Ill - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 29

Bagi Pimpinan dan/ atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
Bagian Keenam
Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD
- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, Pimpinan DPRD disediakan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 ayat (2) huruf c dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD yang dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (3) Dalam hal pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c.
BAB Ill - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 31

Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 33

- (1) Pembayaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan setelah Pimpinan atau Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Bagian Kesatu Umum
- (1) Untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD, disediakan belanja penunjang kegiatan DPRD.
- (2) Belanja penunjang DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. program;
- b. dana operasional Pimpinan DPRD;
- c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
- d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
- e. belanja sekretariat fraksi.
- (3) Belanja penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Program
BAB IV - UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 35

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a terdiri atas :
- a. penyelenggaraan rapat ;
- b. kunjungan kerja;
- c. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
- d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan D PRD;
- e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
- f. program lain sesuai dengan fungsi, tu.gas, dan wewenang DPRD.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan ke dalam beberapa kegiatan dalam rencana kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Dana Operasional Pimpinan DPRD
- (1) Untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari, Pimpinan DPRD diberikan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah se bagaimana dimaksud dalam Pas al 12 dan Pasal 13.
BAB IV - UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 37

- ( 1) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah :
1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali;
3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali;
- dari uang representasi Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;
3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali;
- dari uang representasi wakil ketua DPRD.
- (2) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :
- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (3) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk:
- a. representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan
- memasyarakatkan Keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD;
- b. pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi; dan
- c. kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.
- (4) Penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang› undangan.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penganggaran, pemberian, dan pengunaan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
Pimpinan DPRD dilarang menggunakan dana operasional untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/ atau golongan.
Bagian Keempat Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD
BAB IV - UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 39

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD dan sesuai kebutuhan, Anggota DPRD, pimpinan fraksi, dan/ atau pimpinan alat kelengkapan DPRD dapat mengusulkan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ( 1) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (2) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima Tenaga Ahli Fraksi
BAB IV - UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 41

- (1) Untuk mendukung tugas fraksi, disediakan 1 (satu) tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d.
- (2) Tenaga ahli fraksi diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris D PRD.
- (3) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 42

- ( 1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi clan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang› undangan.
Bagian Keenam
Belanja Sekretariat Fraksi
- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan dilingkungan kantor Sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Peiwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005 Nomor 11/E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 2 / E), sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah 1m ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah m1 diundangkan.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.
Diundangkan di Lamongan pada tanggal 15 Agustus 201 7
Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 15 Agustus 201 7
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN, ttd.
BUPATI LAMONGAN, ttd. FADEL!
YUHRONUR EFENDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 NOMOR 10
"
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN, PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR: 221-11/2017
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD diharapkan mampu membawa nilai-nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah.
Tolak ukur keberhasilan DPRD menjalankan amanat raeyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD. Untuk menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain. Peningkatan kerjasama secara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik disatu pihak dan tetap menJaga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah terse but.
Untuk dapat berjalannya pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai, selain untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.
Berdasarkan hal tersebut, sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2007 sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang› undangan, sehingga perlu disesuaikan.
PENJELASAN
Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pajak" adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang› undangan.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6

Ayat (1)

Tunjangan keluarga diberikan dalam bentuk tunjangan istri/ suami dan tunjangan anak kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang memiliki istri/ suami dan anak yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang› undangan.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemeriksaan kesehatan yang bertujuan un tuk mengetahui status kesehatan" adalah medical check up.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "rumah negara" adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi anggota DPRD tidak berlaku surut.
PENJELASAN
Pasal 29 Cukup jelas.

Pasal30 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal32 Cukup jelas.Pasal33 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 34

Ayat (1)

Belanja penunJang kegiatan DPRD bukan untuk mendanai pembayaran uang lelah/insentif/uang kehormatan/uang saku atau sejenisnya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan DPRD.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 36

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "representasi" antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan menyosialisasikan kebijakan DPRD kepada seluruh anggota DPRD. Yang dimaksud dengan "pelayanan" antara lain untuk pelayanan, keamanan, dan transportasi guna mendukung kelancaran tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD. Yang dimaksud dengan "kebutuhan lain" antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Bupati, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.

Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 42 Cukup jelas.

Pasal43 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 48 Cukup jelas.

Pasal49Cukup jelas.