Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
Berlaku: 29 Mei 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD):
- . bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada b. huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016.
- . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, tentang 1 Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423):
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 2.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 3.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), 4.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), 5.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 6.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234): 7.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), 8.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 9.
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657),
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817):
2. 11, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199),
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 28):
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16):
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5),
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7),
19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 21),
20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 22).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN
WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat kebijakan pembangunan baik yang akan didanai dengan dana APBD Kota, APBD Provinsi maupun APBN serta diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016.
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 3

Rumusan materi dan uraian program serta kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Walikota ini.
BAB III - SISTEMATIKA
Pasal 4

: PENDAHULUAN
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 disusun dalam sistematika sebagai berikut :
BABI
BAB IV - ARAH DAN PEDOMAN
Pasal 5

SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini dalam penyusunan rencana kerja tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 sesuai dengan tugasnya masing-masing.
BAB IV - ARAH DAN PEDOMAN
Pasal 6

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali jika diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dan strategis.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto
Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal 29 Mei 2015
WALIKOTA SAWAHLUNTO,
Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal 29 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,
3
Y ABDAMS
Rovh
BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015 NOMOR 16
PENUTUP
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sawahlunto Tahun 2016 merupakan penjabaran dari tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 20132018. RKPD ini memuat berbagai prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah serta rencana kerja dan pendanaan pembangunan yang bersifat indikatif dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032 dan RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025.
Selanjutnya diharapkan bagi SKPD Kota Sawahlunto, serta seluruh pelaku mendukung dan melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Sawahlunto tahun 2016 ini. RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2016 ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2016. RKPD Tahun 2016 ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2016.
Melalui RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2016 ini, berbagai prioritas pembangunan sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kota sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Sawahlunto diharapkan akan menjadi faktor akselerasi dalam pencapaian tujuan pembangunan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan secara bersama antara SKPD dan Stakeholder kota terjadi koordinasi, integrasi dan sinergitas pembangunan dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan. pembangunan agar
WALIKOTA SAWAHLUNTO,
ALI