Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK I{ABUPATEN SELUMA
Berlaku: 8 Tahun 1974
N/A
Preamble

Mengingat
:
PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR ,O TATIUN 2OL4
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK I{ABUPATEN SELUMA
DENGAN RATIMAT TUHAN YANG MATIA ESA
BUPATI SELUMA,
Menimbang : a. bahwa tugas pokok, fungsi dan uraian tugas merupakan pedoman satuan kerja perangkat daerah/unit kerja dalam melaksanakan peran dan kedudukan sebagai pembantu kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Seluma;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 16 Tahun 2OO7 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Seluma Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seluma;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (f.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 t' Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a266);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaa\;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTaI);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2QO7 tentang Pedoman Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 06ll4942lSJ Tanggal 17 Desember 2OIO perihal Pedoman Teknis Pemberdayaan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Badan f Kantor Kesbangpol Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 16 Tahun 2OO7 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Seluma sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 9 Tahun 2073 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 16 Tahun 2OO7 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2Ol3 Nomor 9).
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI SELUMA POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS BADAN KESATUAN BANGSA TENTANG TUGAS DAN TATA KERJA DAN POLITIK
KABUPATEN SELUMA. Menetapkan :
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Seluma.
3. Bupati adalah Bupati Seluma.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.
5. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Seluma.
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seluma.
7. Sekretaris adalah kepala sekretariat pada badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Seluma.
9. Kepala sub bagian adalah kepala sub bagian pada badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Seluma.
- B. Kepala bidang adalah kepala bidang pada badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Seluma.
10. Kepala sub bidang adalah kepala sub bidang pada badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Seluma.
11. 1 1. Jabatan struktural adalah satuan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
12. Jabatar. fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
13. Kelompok jabatan fungsional lainnya adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II - KEDUDUI{AN, TUGAS DAN FUNGSI BADAN Pasal 2
Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,badan mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan pembinaan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengkoordinasian, perumusan kebdakan teknis operasional dan evaluasi dan laporan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;;
- d. penyelenggaraan bina ideologi, wawasan kebangsaan, politik, kewaspadaan daerah, ketahanan seni, budaya, agama, dan kemasyarakatan serta ekonomi;
- f. koordinasi penetapan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik komunal dan sosial;
- e. pemberian pertimbangan dalam penyelenggaraan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- g. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penangan konflik pemerintahan, penanganan konflik komunal dan sosial, pengawasan orang asing;
- h. koordinasi penetapan kebijakan teknis dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran atau akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten ;
- i. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, budaya, agama dan kepercayaan, pembauran atau akulturasi budaya, organisasi
ri arnlNll''1
n"
i:
6ps,rfr
FtrhU!:
f- 1 )Ll kemasyarakatan dan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten;
- k. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dibidang kesbangpol dan sistem implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, buadaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pemilukada skala kabupaten;
- j. koordinasi penetapan kebijakan teknis dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas Pemilu, Pilpres dan Pemilukada skala kabupaten;
- l. pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah dan pihak terkait lainnya dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- m. pemberian penghargaan dibidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencanaf program kerja, evaluasi dan pelaporan.
2. Uraian tugas Kepala Sub Bagian Pen5rusunan Program: (21
- a. mengompilasikan dan menyusun bahan rencana strategis dan rencana program Badan;
- b. menganalisa dan menyusun usulan program, rencana kerja dan anggaran tahunan;
- c. menganalisa pedoman dan memfasilitasi penyusunan RKA, DPA, Pergeseran dan DppA kegiatan tahunan;
- d. mendistribusikan, memberikan arahan dan bimbingan kepada pegawai dalam melaksankan tugas;
- f. menganalisa permasalahan-permasalahan dihadapi untuk mencarikan solusinya; yang
- e. mengkonsultasikan dan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan;
- g. mengendalikan administrasi program, evaluasi dan pelaporan Badan;
- i. mengevaluasi bahan pelaksanaan program, kegiatan dan rencana kerja tahunan Badan;
- h. menghimpun, mengolah) menganalisa, mengevaluasi dan membuat pelaporan statistik kegiatan;
- j. membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja;
- k. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu
Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mempunyai tugas pokok kegiatan pengagendaan dan pelaksanaan ekspedisi, administrasi kepegawaian, tata persuratan, umum serta pengumpulan data penyusunan laporan.
2. (21 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha:
- b. Mengagendakan surat masuk dan surat keluar;
- a. menJrusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan rencana kerja badan;
- c. Melakukan koordinasi dalam mengagendakan konsep nota dinas dan/atau konsep surat/keputusan beserta verbal dan berkas pendukung yang disampaikan oleh Sub Bagian atau Bidang guna penataan dan kerapian proses penyelesaian surat;
- d. Melakukan urusan ketatausahaan dan kearsipan pada Badan;
- e. Menyiapkan dan memproses usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, pemberian sanksi disiplin, pemberian tanda penghargaanf tanda jasa;
- f. Menyiapkan dan memproses permohonan rzin dan cuti, tugas belajar, perpindahan (mutasi), perkawinan dan perceraian;
9. Mengusulkan penerbitan kartu pegawai, kartu isteri/suami, kartu tabungan asuransi pensiun (Taspen), Bapertarum dan kartu asuransi kesehatan (Askes); (t b'
10. Melakukan koordinasi pembuatan dan penatausahaan konsep surat, nota dinas dan persuratan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Tata Usaha; h.
11. menganalisa bahan-bahan untuk penyusunan laporan bulanan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LppD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKpJ); 1
12. menganalisa laporan bulanan baik keuangan maupun fisik dan menyusun LAKIP, LppD dan LKPJ Badan; J.
13. Membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja; k.
14. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan 1.
pelaksanaan
- m. melaporkan hasil
!-
PFMERINTA+I t{AB St I l[{a
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu
Pasal 9

- (1) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c mempunyai tugas pokok melakukan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, urusan rumah tangga dan perlengkapan badan.
- (2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan:
- a. menyusun rencanaf program kegiatan Sub Bagian Keuangan dan PerlengkaPan;
- b. melakukan inventarisasi barang dan aset badan;
- c. melaksanakan penatausahaan keuangan yang meliputi penerimaan dan pengeluaran;
- d. melaksanakan pembayaran gaji dan honorarium pegawai;
- e. melaksanakan pembukuan, perbendaharaan dan pertanggungj awaban keuangan ;
- f. menyiapkan bahan usulan perencanaan anggaran dan verifikasi pelaksanaan anggaran;
- g. menyiapkan pengajuan surat permintaan pembayaran;
- h. melakukan pengeloiaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- i. Membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja;
- f. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Bagian Ketiga
- (1) Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala badan dalam melaksanakan urusan bina ideologi, wawasan kebangsaan dan politik.
- (2) Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan politik dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan melalui sekretaris.
- (3) Kepala bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan .dan politik mempunyai tugas mernbantu kepala
.ri.;,.;;;Tf?l]-=
,.'
badan dalam melaksanakan urusan Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan politik serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu
Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan politik menyelenggarakan fungsi:
- a. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja.
- b. Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.
- c. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantallan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten;
- d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten;
- e. Koordinasi penetapan kebijakan teknis dengan merujuk kepada kebijakan umum nasional di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan antar partai; dan
- f. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu
Pasal 12

- (1) Bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari :
- a. sub bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan; b. sub bidang politik.
- (2) Sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu
Pasal 13

Sub bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan mempunyai tugas membantu kepala bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan politik dalam melaksanakan urusan bina ideologi dan wawasan kebangsaan, dengan rincian tugas sebagai berikut :
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
- a. menyusun rencana kerja sub bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
- c. melaksanakan sosialisasi pencegahan pengaruh ideologi lain terhadap nilai-nilai Pancasila;
- e. melaksanakan fasilitasi dalam penghayatan ideologi negara;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- f. melaksanakan sosialisasi wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, ketahanan bangsa, bela negara dan penguatan nilai-nilai sejarah kebangsaan;
- h. Pendataan dan penganalisaan data dan informasi yang berkaitan dengan Bina ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- g. melaksanakan fasilitasi dalam pengembangan dan penguatan pemahaman ideologi negara;
- i. Penyiapan rumusan kebijakan dan fasilitas pelaksanaan Bina ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- k. melaksanakan fasilitasi, pengawasan dan tinjauan penguatan nilai-nilai sejarah kebangsaan;
- j. melaksanakan fasilitasi, pengawasan dan tinjauan pelaksanaan pendidikan bela negara;
1. menyiapkan surat tzin peneiitian/ survei dan rekomendasi keramaian ;
- n. membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja; dan
- m. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu
Pasal 14

Sub bidang politik mempunyai tugas membantu kepala bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan politik
dalam melaksanakan urusan bidang politik, dengan rincian tugas sebagai berikut :
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang politik;
- a. men5rusun rencana kegiatan sub bidang politik;
- c. melaksanakan sosialisasi perundang-undangan tentang partai politik;
- e. melaksanakan fasilitasi bantuan partai politik;
- d. melaksanakan pengembangan etika politik dan pendidikan budaya politik;
- f. melaksanakan pengawasan dan tinjauan dalam penyelenggaraan pendidikan budaya politik;
- h. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- g. melaksanakan pengamatan dan tinjauan terhadap implementasi kebijakan politik;
- i. Pendataan dan penganalisaan data dan informasi yang berkaitan dengan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi profesi;
- k. membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja; dan
- j. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keempat
- (1) Bidang kewaspadaan nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), huruf d mempunyai tugas pokok membantu kepala badan dalam melaksanakan urusan bidang kewaspadaan nasional.
- (2) Bidang kewaspadaan nasional dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan melalui sekretaris.
- (3) Kepala bidang kewaspadaan nasional mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan urusan bidang kewaspadaan nasional serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu
Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1), Bidang Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan fungsi :
- a. koordinasi penetapan kebijakan teknis dengan merujuk kepada kebijakan umum nasional di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina
2. masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik;
- b. fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan skala provinsi;
- c. koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintah (bimbingan, supervisi dan konsultasi perencanaan, penelitian, Pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten;
- d. pengawasan penyelenggara pemerintah di bidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelkam,bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing, penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasiaonal) dibidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten; dan
6. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggara pemerintah bimbingan, supervisi dan konsultasi perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni budaya,agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten. e.
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu
Pasal 17

- Bidang Kewaspadaan Nasional sebagaimana
- (1) dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari : a. sub bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing;
- b. sub bidang penanganan konflik.
- (2) Sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu
Pasal 18

Sub bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional daiam . melaksanakan urusan bidang kewaspadaan nasional dengan rincian tugas sebagai berikut :
- a. men)rusun rencana kerja sub bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang kewaspadaan nasional;
- c. menyiapkan bahan kerjasama dengan intelijen keamanan dalam pengawasan dan tinjauan pemantapan kewaspadaan daerah;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dalam penyusunan kebijakan kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial dan pengawasan orang asing serta lembaga asing (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi);
- f. menyiapkan bahan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kewaspadaan daerah;
- e. menyiapkan bahan pengumpulan dan pengolahan data di bidang kewaspadaan dini, intelkam, bina masyarakat dan tenaga kerja;
- g. melaksanakan fasilitasi forum kewaspadaan dini masyarakat dan komunitas intelijen daerah;
- i. melaksanakan fasilitasi penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial di daerah;
- h. melaksanakan pemantauan perkembangan kehidupan masyarakat terkait dengan kewaspadaan daerah;
- j. men)rusun laporan pelaksanaan kegiatan;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- k. membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja; dan
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu
Pasal 19

Sub bidang penanganan konflik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dalam melaksanakan urusan bidang kewaspadaan nasional dengan rincian tugas sebagai berikut :
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pencegahan konflik.
- a. menyusun rencana kerja sub bidang penanganan konflik;
- c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan kewaspadaan dini, intelkam dan bina masyarakat;
- e. menyiapkan bahan pengumpulan dan pengolahan data dibidang pencegahan dan penanganan konflik;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan kapasitas dibidang penanganan konflik sosial;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanganan konflik;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan situasi
daerah konflik dan mendamaikan pihak dan/atau kelompok yang terlibat konflik;
- i. menyiapkan bahan pengolahan data dan informasi yang berkaitan dengan penyebab kemungkinan terjadinya konflik sebagai bahan penyusunan kebijakan;
- h. menyiapkan bahan pemetaan daerah rawan konflik;
- j. menyiapkan bahan fasilitasi serta meningkatkan pembauran antar golongan, etnis, suku, umat beragama serta sosial budaya diberbagai aspek kehidupan masyarakat guna rekonsiliasi dan rehabilitasi;
1. membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja; dan
- k. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kelima
Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu
Pasal 20

- (1) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), huruf e mempunyai tugas pokok membantu kepala badan dalam melaksanakan urusan bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.
- (2) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan melalui sekretaris.
- (3) Kepala bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan urusan bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu
Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1), Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi menyelenggarakan fungsi :
- a. pen5rusunan rencana program kerja dan kegiatan bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- b. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- c. pelaksanaan koordinasi bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- d. pelaksanaan identifikasi dan kompilasi organisasi kemasyarakatan;
- e. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
7. fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi masyarakat, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten ; g
8. koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaran pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantatlan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten; h.
9. pengawasan penyelenggara pemerintah di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi masyarakat, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten;
10. fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi masyarakat, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten; dan J.
11. koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, Investasi, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan Ormas skala kabupaten. k.
- Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri dari: a. sub bidang Ketahanan Seni dan Budaya; b. sub bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi. (1)
- Sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. (21
- Sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (U dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang. (3)
'reurHrrryrrn^*,
I
Sub bidang Ketahanan Seni dan Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi dalam melaksanakan urusan bidang Ketahanan Seni dan Budaya dengan rincian tugas sebagai berikut :
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang ketahanan seni dan budaya;
- a. menyusun rencana kerja sub bidang ketahanan seni dan budaya;
- c. melaksanakan fasilitasi forum pertemuan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya daerah;
- e. melaksanakan fasilitasi dalam pengembangan nilainilai kebudayaan dan pelestarian kebudayaan;
- d. melaksanakan fasilitasi dalam pengembangan nilainilai kesenian dan pelestarian seni dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan;
- f. melaksanakan pengawasan dan tinjauan ketahanan seni dan budaya;
- h. melaksanakan pengawasan dampak negatif arus global kebudayaan asing;
- g. melaksanakan pengawasan dan tinjauan pelaksanaan pembauran dan akulturasi budaya;
- i. melakukan upaya dan usaha pencegahan degradasi budaya oleh budaya luar yang tidak sejalan dan bertentangan dengan nilai-nilai agama dan/atau Pancasila;
- k. menJrusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- j. membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja;
1. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu
Pasal 24

Sub bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi dalam melaksanakan urusan bidang Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi dengan rincian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja sub bidang ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- c. menghimpun dan menganalisa data yang berkaitan dengan ketahanan Agama, Kemasyaratan dan Ekonomi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- d. merencanakan dan mempersiapkan kegiatan yang berhubungan dengan analisis ketahanan Agama, Kemasyaratan dan Ekonomi'
- e. melaksanakan fasilitasi forum pertemuan ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- f. menyiapkan bahan konsultasi dan koordinasi dengan pihak/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
7. membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja; g.
8. melaksanakan tugas iain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnYa. i.
9. men5rusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan h.
Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu
Pasal 25

- Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala badan dalam . menyelenggarakan tugas dan fungsinya. (1)
- Tenaga fungsional senior sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan ditetapkan oleh kepala badan dengan memperhatikan senioritas, kepangkatan dan profesionalitas. (3)
- Kelompokjabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. (2)
- Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah. (4)
BAB V - TATA KERJA Pasal 26
Pasal 27

- (1) Kepala badan berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan badan,
2. Sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala sub bidang berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya. (2\
3. Kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala sub bidang bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan masing-masing. (3)
BAB VII - PENUTUP Pasal 29
Pasal 3

O
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Be Seluma. ta Daerah Kabupaten
Diundangkan di Tais pada tanggal "...7...M!.1... 20 L 4
SEKRETARIS DAERAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2OI4 NOMOR 20