PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor DAN Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 3 Tahun 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI BOMBI.J. A
PROVINSI SULAWESI T ., G A
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 4S TAHUN 2016
TENT ANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN F'UNG·H, SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN AN OLAHRAG KABUPATEN BOMBANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal i Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, perlu menetapkan Peraturan Bupat; tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fung ·i Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan O' ahraga Kabupaten Bombana;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2 U3 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Kai upate n Born bana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2(03 N mor 144, Tambahan Lembaran Negara Republi Indo esia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 L 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan :Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tenta ng Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 l4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rep blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Norn r 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DaeraJ (L~m aran N gara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 T hun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887};
Menetapkan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bornbana Norror 3 T hun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Per igkat Dr erah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA l\El JA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUP TEN BOMBANA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Ka u aten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabu aten Bombana.
6. Dinas adalah Dinas Pariwisata, Kepemudaan clan Olahraga Kabupaten Bombana.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanj itnys, disi gkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ a tau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan J ernerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksana nnya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, rnel yani, memberdayakan, dan mensejahterakan rnasyarak.at.
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urus Pernerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah se suai dengan potensi yang dimiliki daerah.
BAB II
Pasal 2

Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga di ·aclahi alam bentuk dinas.
Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah
BAB II
Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah sebagaimana dimaksud d lam Pasal 2 adalah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan 1)lahraga.
Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah
BAB II
Pasal 4

- ( 1) Tipe perangkat daerah se bagaimana dirnaksud d alam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.
- (2) Penentuan tipe Dinas Pariwisata, epern uc.aan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata, Kepern daan dan olahraga.
- (3) penentuan intensitas penyelenggaraar: urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pad' ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perun angundangan.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANI ASI
Pasal 5

- (1) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga rnerupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dipim in oleh kepala Dinas yang berkedudukan di awah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalu i Sekretaris Daerah.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANI ASI
Pasal 6

Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga punyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan perneri tahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pariwisata, Kepemudaan dan O lahraga
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANI ASI
Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dims ksud alam Pasal 6, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
- a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pernerintahan daerah dibidang pariwisata, Kepemudaan an olahraga meliputi pariwisata, pembinaan Kepernudaan dan pembinaan olahraga;
- b. menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan 1 ahunan;
- c. menyelenggarakan fasilitasi yang berkait an dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, koordinasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidung J. ariwisata, Kepemudaan dan olahraga meliputi pariwisata, pembinaan Kepemudaan dan pembinaan olahraga;
- e. menyelenggarakan koordinasi penyusunan la oran program dan kegiatan dinas;
- d. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasa ma dengan instansi terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas;
- f. menyelenggarakan koordinasi serta mern berikan pelayanan bahan dan informasi dalam rangka pemeriksaan keuangan dinas;
- h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- g. melaksanakan pembinaan kepegawaian sesuai peraturan perundang undangan;
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANI ASI
Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaiman. t dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Pariwisata, Kepernudaan an Ola raga memiliki kewenangan sebagai berikut:
- a. melaksanakan kebijakan nasional, provirrsi dan penetapan kebijakan skala kabupaten;
- b. menyusun RIPP Kabupaten;
- d. pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata;
- c. melaksanakan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pengembar.gan sistem informasi pariwisata;
- e. pelaksanaan kebijakan nasional dan pr vmsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata ska1a kabu aten;
- f. P~!'!~t:?\_p~ dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran pariwisata skala kabupaten;
- g. penetapan dan pelaksanaan pedoman partiuipasi dan penyelenggaraan pameran/event budaya dan pariwisata skala kabupaten;
- h. penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kabupaten;
1. pemberian izin usaha pariwisata skala kabups te.n.
- J. pelaksanaan kerjasama internasional pcngernb ngan destinasi pariwisata skala kabupaten;
- k. monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kabtrpaten;
1. penetapan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga skala kabupaten;
- m. pengembangan keserasian kebijakan dan pern e rdayaan;
- n. peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral;
- p. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ);
- o. pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas;
- q. peningkatan profesionalisme, kepemirnpin.an dan kepeloporan;
- r. pengaturan sistem penganugerahan prestas.;
- s. Peningkatan prasarana dan sarana;
- t. kriteria dan standarisasi lembaga kekepemudaa an;
- u. Pembangunan kapasitas dan kornpeten.·i lembaga keKepemudaanan;
- v. aktivitas keKepemudaanan yang berskala kabupaten, provinsi, nasional dan intemasional;
- w. fasilitasi dan dukungan aktivitas keKepemudaanan lintas kecamatan skala kabupaten;
- x. pembangunan pusat pemberdayaan Kepemudaan;
- y. pendidikan dan pelatihan keKepemudaanan tingkat kabupaten;
- z. pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan kala kabupaten;
11. aa. fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahn gaan lintas kecamatan skala kabupaten;
12. bb. kerjasama an tar kecamatan skala ka bupaten , provinsi, pemerintah dan intemasional;
- cc. pendanaan keolahragaan;
- dd. pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
15. ee. pembangunan sentra pembinaan prestasi olah aga;
16. ff. pembinaan dan pengawasan di bidang keolah agaan kala kabupaten;
17. gg. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan;
18. hh. pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan;
11. pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan;
20. Ilpembinaan dan pengembangan industri olahrs ga, dan
21. kk. pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran / dana
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANI ASI
Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana, terdiri atas:
- a. kepala dinas;
- b. sekretariat;
- c. bidang pemasaran pariwisata;
- d. bidang.industri dan destinasi pariwisata;
- e. bidang pengembangan ekonomi kreatif;
- f. bidang Kepemudaan dan olahraga; dan
- g. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana tercan :um yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam lam piran Peraturan Bupati ini.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10

Kepala dinas mempunyai tugas melakukan koordinasi, pelaksanaan pengendalian dalam pembangunan dan pengembangan, Kepemudaan dan olahraga.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut :
- a. melakukan perumusan kebijakan Pemcrintah Kabupaten Bombana di bidang pariwisata, Kepemudaan dan olahraga sesuai dengan program kerja dan kctentuan serta perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengkoordinasikan tugas-tugas sekretans dan para kepala bidang dalam lingkup Dinas Pariwisata, Kepernudaan dan Olahraga sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;
- c. menyelenggarakan rapat secara berkala dengan para pejabat struktural dan staf lingkup Dinas Pariwisata, Kepernudaan dan Olahraga untuk mendapatkan ma sukan dan mengetahui hambatan pelaksanaan tugas masing-rnasing serta mengupayakan pemecahannya;
- d. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas sekretaris dan para kepala bidang sesuai dengan · et n tuan yang berlaku agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung untuk mencapai sasaran yang telab ditetapkan;
- e. menganalisa kebijaksanaan atau instruk ... i pimpinan pemerintah daerah yang menyangkut tuga -tugas lingkup Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, baik secara tertulis maupun secara lisan untuk sekretaris dan para kepala bidang untuk dijadikan pedoman alam melaksanakan tugas;
- f. melaksanakan tugas koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka peningkatan keterpaduan penyusunan rencana program pembangunan di bidang pariwisata, Kepemudaan dan olahraga;
- g. melaksanakan tugas penyusunan perunjuk teknis pembinaan kepariwisataan, Kepemudaan dan ola raga lingkup pemerintah kabupaten sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
- h. melaksanakan tugas pembinaan bidang ke ariwisataan, Kepemudaan dan olahraga sesuai petunjuk pimpinan dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
1. memfasilitasi kegiatan promosi di bidang pariwisata, Kepemudaan dan olahraga dalam rangka peningkatan mutu pariwisata, Kepemudaan dan olahraga daerah;
- J. melaksanakan pembinaan dan mengevaluasi kegiatan di lingkup Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Ola hraga sesuai
dengan program yang direncanakan;
1. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- k. memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan ditanda tangani oleh pimpinan dengan membubuhi pa a: terhadap naskah dinas yang telah dianggap benar; dan
Bagian Kedua
Sekretariat
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas, penyusunan program dan pelaporan, pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta pelayanan administrasi umum dan kepegawaian dinas parwisata, Kepemudaan dan olahraga.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris Y' ng berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dmas.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dims ks.ud alam Pasal 11, sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas sesuai data tahun sebelumnya dan petunjuk atasan agar alam pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ket ntuan yang berlaku;
- b. membagi tugas kepada para kepala sub bagian dengan mendisposisi sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih alam pelaksanaan tugas ;
- c. memberi petunjuk dan mengarahkan para kepala sub bagian dengan menjelaskan pokok permasalaban dan pemecahannya agar setiap tugas yang di erikan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. mengevaluasi dan mengecek langsung tuga ·-tugas para kepala sub. bagian agar dapat diketahui ken ala maupun hambatan dalam penyelesaian tugas serta m ngupayakan pemecahannya;
- e. memberikan pelayanan teknis administratif perkantoran dan rumah tangga dalam lingkup Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- g. melaksanakan penyusunan program kerjs dalam rangka mendukung kelancaranan pelaksanaan tugas sekr taris sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku ;
- f. melaksanakan tugas, penyusunan program ds n pelaporan, pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta pelayanan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga ;
- h. melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga ds lam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas berdasarks n ketentuan dan peraturan yang berlaku ;
1. menganalisa dan menyediakan kebutuhan rurnah tangga Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahr ga dengan memeriksa daftar kebutuhan dan pendistribusiannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
- J. memeriksa konsep surat dan nota dinas sesuai etentuan administrasi dan peraturan yang berlaku serta raengorekai Usul Kenaikan Pangkat, KGB, serta izin cuti pegawai untuk disampaikan pada unit kerja yang berwenang; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh epala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13

- ( 1) Sekretariat terdiri atas :
- a. sub bagian program dan pelaporan;
- b. sub bagian keuangan; dan
- c. sub bagian umum dan kepegawaian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 14

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporanmempun.yai tugas melaksanakan menyusun rencana dan angga an t:ahunan menengah dan jangka panjang, melakukan pernantauan dan evaluasi program kegiatan.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, de n verifikasi anggaran di lingkungan dinas.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mernpu: yai tugas melaksanakan tugas urusan umum surat-rnenyurat dan Tatausaha perkantoran, kebutuhan barang, pemeliharaan inventaris kantor, pemeliharaan kantor dan urusan rumah tangga serta melakukan pengelolaan urusan admini trasi kepegawaian.
Bagian Ketiga Bidang Pemasaran Pariwisata
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata mempuny ai tugas melaksanakan merumuskan serta melaksanakan. kebijakan dan standarisasi teknis dibidang pema aran Kepariwisataan.
- (2) Bidang Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh K pala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pemasaran Pariwisata meny lenggarakan fungsi:
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas sesuai data tahun sebelumnya dan petunjuk atasan agar dalam pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ket ntuan yang berlaku;
- b. membagi tugas kepada para kepala e s. dengan mendisposisi sesuai dengan permasalahan dan biclang tugas masing-rnasing agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas ;
- d. melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas agar tugas dapat berjalan dengan baik dan benar.
- c. memberi petunjuk dan mengarahkan para · epala seksi dengan menjelaskan pokok perrnasalahan dan pemecahannya agar setiap tugas yang dibe rikan apat diselesaikan dengan baik ;
- e. melaksanakan tugas penyusunan dan penetapar. pedoman perencanaan pemasaran skala provinsi se uai kctentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlakr ;
- g. melaksanakan tugas penyusunan dan pen eta pan standar pembinaan dan penyelenggaraan widyawisata skala provinsi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melaksanakan tugas penyusunan dan penetapan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/ event pariwisata dan budaya skala provinsi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan tugas penyusunan dan penetapan ped man kerjasama pemasaran skala provinsi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
1. melaksanakan tugas koordinasi dengan pernerintah usat dalam rangka penyelenggaraan pameran / event, roo chon sesuai petunjuk teknis yang berlaku;
- J. mengevaluasi dan mengecek langsung tuga- -tugas para kepala seksi agar dapat diketahui kendala maupun hambatan dalam penyelesaian tugas serta mengupayakan pemecahannya ;
1. melaksanakan tugas penerapan kebijakan pemerintah di bidang pengembangan pasar, promosi luar negeri, promosi dalam negeri sesuai standar dan ketentua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. melaksanakan tugas perumuskan kebijak an pemerintah daerah dibidang pemasaran dan promosi kebudayaan dan pariwisata, promosi luar negeri, promosi dalam negeri sesuai standar dan ketentuan peraluran perundangundangan yang berlaku ;
- m. melaksanakan tugas penyusunan standar, orma kriteria dan prosedur dibidang pengembangan pasar, promosi luar negeri, promosi dalam negeri sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- o. melaksanakan tugas penyelenggaraan widya wisata skala provinsi serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata sesuai standar dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ;
- n. melaksanakan tugas pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang pengembangan pasar, promosi dalam / luar negeri dan sarana promosi sesuai . itandar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- p. melaksanakan tugas pengadaan sarana pcm saran skala provinsi sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- q. melaksanakan tugas penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata nasional dan pembentukan pusat pelayanan informas pari isata skala provinsi sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- r. melaksanakan tugas pelaksanaan event promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah, pengernbangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala provinsi erta penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata skala provinsi;
- s. memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan ditanda tangani oleh pimpinan dengan membubuhi pa a: terhadap naskah dinas yang telah dianggap benar; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh · epala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata terdiri atas:
- a. Seksi Pemasaran Pariwisata Dal am d-Luar egen Daya Tarik;
3. Destinasi; dan b. Seksi Pe ma saran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
- c. Seksi Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Kawasan Strategis.
- (2) Seksi sebagaimana terse but di atas dipimpin o .eh K pala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 18

- ( 1) Seksi Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar N egeri Daya Tarik mempunyai tugas membantu kepala bidang menyiapkan bahan tentang standarisasi, bite ia, prosedur dan bimbingan teknis di bidang pemasaran dalam dan luar negeri daya tarik.
- (2) Seksi Pemasaran Pariwisata Dalam dan Ltar Negeri Destinasi mempunyai tugas membantu kepala bidang menyiapkan bahan tentang standarisasi, bite ia, prosedur dan bimbingan teknis di bidang pemasaran dalam dan luar negeri destinasi.
- (3) Seksi Pemasaran Pariwisata Dalam dan Lt.ar Negeri Kawasan Strategis mempunyai tugas membantu kepala bidang menyiapkan bahan tentang standarisas.i, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis di bidang pem. saran alam dan luar negeri kawasan strategis.
Bagian Keempat
Bidang Industri dan Destinasi Pariwisata
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 19

- (1) Bidang lndustri dan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang pengembangan industri dan destinasi pariwisata.
- (2) Bidang lndustri dan Destinasi Pariwisata drpimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnuksrud alam Pasal 19, Bidang Industri dan De stinasi Pari · sata menyelenggarakan fungsi :
- pelaksanaan tugas se suai data petunjuk atasan agar alam sesuai dengan ketentuan yang a. menyusun rencana kerja tahun sebelumnya dan pelaksanaannya berjalan berlaku;
- b. membagi tugas kepada para kepala seks.i dengan mendisposisi sesuai dengan permasalahan da bidang tugas masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih alam pelaksanaan tugas;
- seksi dan dapat c. memberi petunjuk dan mengarahkan para kepala dengan menjelaskan pokok perrnas ahan pemecahannya agar setiap tugas yang dib.-rian diselesaikan dengan baik;
- d. melaksanakan penyusunan pedoman dan · et ur.juk teknis pelaksanaan tugas agar tugas dapat berjalan dcngan baik dan benar;
- e. mengevaluasi dan mengecek langsung tuga ·-tugas para kepala seksi agar dapat diketahui kendala maupun hambatan dalam penyelesaian tugas serta mengupa -akan pemecahannya;
- f. melaksanakan tugas perumusan kebijakan clar standarisasi teknis di bidang industri dan destinasi pariv isata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan tugas penerapan kebijakar, nasional dan penetapan kebijakan skala kabupaten se suai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan tugas penerapan standarisasi bidang pariwisata sesuai peraturan perundang-un arigan yang berlaku;
1. melaksanakan tugas pengembangan industri dan destinasi pariwisata skala kabupaten sesuai peratu ar perundangundangan yang berlaku;
- J. melakukan analisa tentang perkembangan kt pariwis taan baik Wisatawan Nusantara (wisnus) rnaupui 1 Wisatawan Mancanegara (wisman) dalam skala kabupaten:
- k. melaksanakan tugas kebijakan nasional dan penetapan kebijakan Kabupaten dalam pembinaan u ~aha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala ka bi.paten esuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. melaksanakan tugas kerjasama dengan instansi dan lembaga teknis lainnya serta lembaga Internasional alam rangka pengembangan destinasi pariwisata skala abupaten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku:
1. menyusun program pengembangan kepari -isa.aan, baik menyangkut infrastuktur maupun sarana dan pra sarana;
- n. melaksanakan tugas fasilitasi kerjasama pt ngemb ngan industri dan destinasi pariwisata skala kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. melaksanakan tugas monitoring dan eval iasi pcngemb: ngan
pariwisata skala kabupaten sesuai pet njuk teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. menyiapkan data pendukung pengembangan kepariwisataan baik data obyek wisata, hotel, sarana hiburan, rumah makan serta pendukung lainnya;
- q. melaksanakan tugas pembinaan pengembangar daya tarik dan usaha pariwisata serta pembentukan kelompok adar wisata pariwisata;
- r. memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan ditanda tangani oleh pimpinan dengan membubuhi pa a: terhadap naskah dinas yang telah dianggap benar; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan ale h · epala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 21

- (1) Bidang Industri dan Destinasi Pariwisata terdiri atas :
- a. Seksi Pengelolaan Daya Tarik;
- b. Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata; dan
- c. Seksi Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisa:a.
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oieh K pala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri dan Destinasi Pariwisata.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 22

- (1) Seksi Pengelolaan Daya Tarik mempunyai tugas rnembantu kepala bidang dalam melaksanakan pe nyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administrasi bidang pengelolaan daya tarik wisata.
- (2) Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis da Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakar kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibii lsu g in ustri dan destinasi pariwisata.
- (3) Seksi Penetapan Tanda Daftar U saha Pariwisata mernp nyai tugas melaksanakan penyiapan data dan bahan alam rangka perumusan kebijakan teknis penetapan tanda daftar usaha pariwisata, melaksanakan penelitian dan pengel laan administrasi penerbitan penetapan tanda ciaf tar usaha pariwisata, penerimaan dan penetapan biaya dan penyusunan laporan.
Bagian Kelima
Bidang Pengembangan Ekonomi Kreati f
- (1) Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif mern unyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebrjakan dan standarisasi teknis bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif di pimp in oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dima sud dalam Pasal 23, Bidang Pengembangan Ekonorni Kreatif menyelenggarakan fungsi :
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas se suai data tahun sebelumnya dan petunjuk atasan agar dalam pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidan g ekonomi kreatif berbasis SBMDI;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan krite ria di bidang ekonomi kreatif berbasis SBMDI;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bid ang ekonomi kreatif berbasis SBMDI;
- e. membagi tugas kepada para kepala se ksi dengan mendisposisi sesuai dengan permasalahan clan bidang tugas masing-masing agar tidak terjadi turnpang tindih dalam pelaksanaan tugas;
- f. memberi petunjuk dan mengarahkan para kepala seksi dengan menjelaskan pokok permasalahan dan pemecahannya agar setiap tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik;
- g. mengevaluasi dan mengecek langsung tuga: -tugas para kepala seksi agar dapat diketahui kendi a maupun hambatan dalam penyelesaian tugas serta mcn.gupayakan pemecahannya;
- h. melaksanakan tugas perumuskan kebijakan pernerintah daerah mengenai perlindungan HK.I, penetapan kebijakan skala perfilman sesuai petunjuk pimpinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
1. menganalisa kinerja bidang pengembangan ekon mi kreatif sesuai petunjuk pimpinan dan kebijakan pernerintahan daerah untuk kelancaran clan terarahnya pelaksanaan tugas;
- J. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksariaan tugas bidang pengembangan ekonomi kreatif scsuai rencana kerja agar setiap kegiatan dapat terkontrol dengan baik sesuai dengan program kerja;
- k. memeriksa dan meneliti naskah dinas yang ukan ditanda tangani oleh pimpinan dengan membubuhi paraf terhadap naskah dinas yang telah dianggap benar;
1. melaporkan basil pelaksanaan tugas kepada a :asan baik secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala diria s sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif terdiri ats.s :
- a. Seksi Riset Edukasi, Pengembangan clan Inc ustri;
- b. Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran;
- c. Seksi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelekrua l (HKI) dan Regulasi
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung j iwab kepada Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 26

- (1) Seksi Riset Edukasi, Pengembangan dun In ustri mempunyai tugas membantu kepala bidang bertanggung jawab dalam perumusan, penetapan, k o rd.nasi dan sinkronisasi kebijakan dengan progra riser edukasi dan pengembangan industri pariwisata.
- (3) Seksi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual [HKl) dan Regulasi mempunyai tugas memban u kepala bidang bertanggung jawab dalam perurnusai , :;&gt;enetapan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dengan rogram bi dang.
- (2) Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran mern unyai tugas membantu kepala bidang bertanggung jaw.ab alam perumusan, penetapan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dengan program bidang.
Bagian Keenam Bidang Kepemudaan dan Olahraga
- tu gas dan dan dan Olahraga memp nyai melak.sanakan ke b rja kan di bidang kekepernu. la. nan ( 1) Bidang Kepemudaan merumuskan serta standarisasi teknis olahraga.
- (2) Bidang Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertangg rng jawab kepada Kepala Dinas.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud alam Pasal 27, Bidang Kepemudaan clan Olahraga merry lenggarakan fungsi:
- a. penyusunan, pendataan, perencanaan dan pelakss naan pemberdayaan kepemudaan, pembinaan ke: embagaan kepemudaan dan kerjasama lembaga kepemuds an;
- c. penyusunan, pendataan, perencanaan dan pelaksi naan pembinaan manajemen keolahragaan, pernbinaan dan pemasyarakatan olah raga serta peningka ta i pr stasi keolahragaan;
- b. pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka p mberdayaan Kepemudaan, pembinaan kelembagaan kepemudaan dan kerjasama lembaga kepemudaan;
- d. pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangk., pembinaan manajemen keolahragaan, pembinaan dan . emasyarakatan olah raga serta peningkatan prestasi keolahragaar ;
- pelaksanaan tugas se suai data petunjuk atasan agar dalam sesuai dengan ketentuan yang e. menyusun rencana kerja tahun sebelumnya dan pelaksanaannya berjalan berlaku;
- f. membagi tugas kepada para kepala sexsl dengan mendisposisi sesuai dengan permasalahan dan oidang tugas masing-masing agar tidak terjadi tumpang .indih dalam pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan penyusunan pedoman an petunjuk t knis pelaksanaan tugas agar tugas dapat berjalan dcngan baik dan benar;
- g. memberi petunjuk dan mengarahkan para kepala seksi dengan menjelaskan pokok perma alahan dan pemecahannya agar setiap tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik;
1. melaksanakan tugas penyusunan dan penetapan ped man perencanaan kepemudaan dan olahraga skala ka u aten sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 29

- (1) Bidang Kepemudaan dan Olahraga terdiri ata ~
- a. seksi lembaga kepemudaan dan kemitraan;
- b. seksi pemberdayaan dan kreatifitas Kepernudaan; dan
- c. seksi pembinaan dan pengembangan olahraga.
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin o]eh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung ~ avzab kepada Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- (1) Seksi Lembaga Kepemudaan dan Kernitraar mempunyai tugas membantu kepala bidang membentuk dan membina lembaga kepemudaan dan kemitraan.
- (2) Seksi Pemberdayaan dan Kreatifitas Kepern daan mempunyai tugas membantu kepala bidang da1am pemberdayaan dan kreatifitas Kepemudaan.
- (3) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahrag me punyai tugas membantu kepala bidang dalam uru an pembinaan dan pengembangan olahraga.
Bagian Ketuju
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas r ielaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimar a dimaksud dalam Pasal 31 terdiri dari sejumlah Apa.rat. 1 Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang t&lt; rtagi dalam
berbagai kelompok sesuai bi dang keahliannya ..
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tug' snya bertanggungjawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana din iaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan c.an beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksuc. pad ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
TATA KERJA
- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib meners pkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi oaik alarn lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instan si lain diluar Pernerintah Daerah sesuai dengan tugas masingmasing.
2. masing. (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala. Oma s, Sekr taris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan t gas pckok masing-
3. di lingkungan pengawasan orgarusasi melaksanaka n satuan wajib (3) Setiap pemimpin Pemerintah Daerah melekat.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 34

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas b wahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil Iangkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan J erundangundangan yang berlaku.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 35

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordina si b.awahannya masing-masing dan memberikan bimbingan se rta pet njuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 36

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian 'Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab pada atasannya masing-masing dan menvampa ikan laporan berkala tepat pada waktunya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 37

Kepala Dinas dari ebagai bahan ntuk untuk memberikan Setiap laporan yang diterima oleh bawahannya, wajib diolah dan digunakan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk teknis kepada bawahannya.
Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib &lt; isampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang, secant fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh K pala Satuan Organisasi bawahannya dan data rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib rnengadakan rapat berkala.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 40

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretar s: elakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan per ndangundangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaks ana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Jir1as'.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 41

Atas dasar pertimbangan daya guna dan basil guna masingmasing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan te rte n tu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB VII - PENUTUP
Pasal 43

Dengan berlakunya peraturan ini, maka perat uran Bupati Bombana Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tugas , .Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kebudayaan clar Pari isata Kabupaten Bombana dan ketentuan lain yang oerten ngan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan ticlak berlaku.
BAB VII - PENUTUP
Pasal 44

-Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di ur.dang an.
Agar setiap orang mengetahuinya, &lt; merin · hkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.
Ditetapkan di Rum bia pada tan~al: . ~ 7... D~s-E~~t:\'i. 2016 1:~' ,. l
,,
'
'
;1
',)
,,,,,. -·-
...
11
1
••
Bf
BUPATl
BOMB..\NA,
I
, • /
\
'd
'
'
\I
.•
I
l,J.'.i.
I,
I.
I
I
·,.
-.
\
~:
· ,S
•
&gt;
\ ~
c; \ \
•
&lt;G
•
\
(I
'·,-
...
::-:
1-lj.
SI
'&lt;~~:-·:
;
:
Diundangkan di Rumbia pada tanggal '-:~ \)~t~\'11 ~~r-. 2016
SEKRETARIS DAERAH,
H.BURHANUDDIN A.HS NOY
BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2016 NOM&lt; &gt;R Ys
..
LAMPIRAN
: PERATURAN
BUPAT!BOMB
A
NOMOR
:
4'J
111-IJ;N
2016
TANGGAL
:
!,2-
tHEM\~E:(2..
~ri;.,
··--·- -·--·----
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOMBANA
-