PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 14 Tahun 2016
Tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Berlaku: 18 Agustus 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATIBALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
Dan
BUPATIBALANGAN
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Menetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaiman dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupatenjkota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi,
9. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan
3
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perangkat Daerah adalah un sur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 10.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
- 11.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 12.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.
13. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.
14. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
- 15.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Balangan.
- 16.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Balangan.
17. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan.
- 18.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Balangan.
- 19.Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah un sur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
20. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
21. Kecamatan adalah Kecamatan yang merupakan bagian wilayah Kabupaten Balangan.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
BAB III - PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 12

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
8
KETENTUAN PERALIHAN
- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundangundangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tat a kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Daerah yang terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Daerah yang baru.
Penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Daerah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
Penyusunan dan penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 serta pelaksanaannya, tetap dilaksanakan berdasar kan :
1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor2 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor23);
sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2016.
Pengisian Jabatan pada perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini untuk pertama kali dilakukan pada akhir Tahun 2016.
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari un sur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam Dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat. Selain itu dibentuk Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.
Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah adalah adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor keuangan, jumlah penduduk , kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.
Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pembentukan dan susunan perangkat Daerah. Selain itu juga mengatur tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Daerah, Staf Ahli dan Kelompok Jabatan Fungsional pada perangkat Daerah.
Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD,inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat kepada Bupati.
Demikian Peraturan Daerah ini disusun sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Balangan dalam menata perangkat daerah secara efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan profesionalitas aparatur sesuai tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan, optimalisasi perencanaan dan penganggaran serta yang paling utama adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Balangan.
PENJELASAN
Pasal 1

Yang dimaksud dengan "unit organisasi bersifat fungsional" adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional.

Ayat (2)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Cukupjelas

Pasal13Cukup jelasPasal14Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Cukupjelas

Pasal19CukupjelasPasa120Cukup jelasTAMBAHAN LEMBARANDAERAHKABUPATEN BALANGAN NOMOR123
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
SALINAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
dan
GUBERNUR SULAWESI SELATAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian
- negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
10. Sekretariat DPRD adalah Unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
11. Inspektorat Daerah adalah Unsur pengawas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Dinas Daerah adalah Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Badan Daerah adalah Unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana yang dapat dibentuk dan diberi kewenangan untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Daerah di bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus, energi sumber daya mineral, kehutanan, dan kelautan.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
BAB II
Pasal 2

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah berdasarkan asas:
- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektifitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.
BAB III - PRINSIP
Pasal 3

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berdasarkan prinsip:
- a. memperhatikan kondisi Daerah;
- b. kebutuhan Daerah;
- c. beban kerja Daerah;
- d. tepat ukuran; dan
- e. tepat fungsi.
BAB IV - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah; dan
- e. Badan Daerah.
Perangkat Daerah terdiri atas :
- a. Sekretariat Daerah, Tipe A.
- b. Sekretariat DPRD, Tipe A.
- c. Inspektorat Daerah, Tipe A.
- d. Dinas Daerah, terdiri atas:
1. Dinas Pendidikan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. Dinas Kesehatan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya Dan Tata Ruang, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
6. Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
7. Dinas Sosial, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
8. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
10. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang pertanian;
11. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13. Dinas Perhubungan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
14. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
16. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
17. Dinas Kepemudaan Dan Olahraga, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
18. Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
19. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
20. Dinas Kelautan Dan Perikanan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
21. Dinas Perkebunan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
22. Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
23. Dinas Kehutanan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
24. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
25. Dinas Perindustrian, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
26. Dinas Perdagangan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan
27. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- e. Badan Daerah, terdiri atas:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
3. Badan Pendapatan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
4. Badan Kepegawaian Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian;
5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan;
6. Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana; dan
8. Badan Penghubung Daerah, melaksanakan fungsi dalam rangka menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat.
BAB IV - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 6

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
BAB V - CABANG DINAS
Pasal 7

- (1) Pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan Urusan Pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada Daerah dapat dibentuk Cabang Dinas di Kabupaten/Kota.
- (2) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu:
- a. Kelas A; dan
- b. Kelas B.
- (3) Urusan Pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan di bidang:
- a. pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- b. energi sumber daya mineral;
- c. kehutanan; dan
- d. kelautan.
- (4) Wilayah kerja Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi 1 (satu) atau lebih Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan :
- a. kondisi Daerah;
- b. kebutuhan Daerah; dan
- c. beban kerja Daerah.
- (5) Pembentukan Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Menteri Dalam Negeri.
- (6) Dalam hal pembentukan Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), maka unit organisasi terendah pada Dinas bersangkutan dihapus kecuali Sekretariat.
- (7) Perangkat Daerah yang telah dibentuk Cabang Dinas di Kabupaten/Kota, maka jabatan terendah pada Perangkat Daerah tersebut setingkat administrator, kecuali Sekretariat.
BAB VI - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis.
- (2) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu:
- a. Kelas A; dan
- b. Kelas B.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang pendidikan berupa satuan pendidikan berbentuk satuan pendidikan formal dan program kesetaraan pendidikan menengah.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berbentuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat non struktural yang merupakan jabatan fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (6) Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (7) Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dipimpin oleh Direktur.
- (8) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (9) Dalam hal rumah sakit Daerah belum menerapkan pengelolaan badan layanan umum Daerah, maka pengelolaan rumah sakit Daerah tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.
- (10) Rumah sakit Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibina dan bertanggung jawab kepada kepala dinas kesehatan.
- (11) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit Daerah kepada kepala dinas kesehatan.
- (12) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (9), dan ayat (10) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
- (13) Penetapan klasifikasi unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Menteri Dalam Negeri.
- (15) Organisasi dan tata hubungan kerja serta pengelolaan keuangan Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang kesehatan mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia.
- (16) Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (15) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Menteri Dalam Negeri.
BAB VII - STAF AHLI GUBERNUR
Pasal 9

- (1) Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli Gubernur berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 3 (tiga) Staf Ahli.
- (4) Staf Ahli Gubernur diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (5) Pembentukan, nomenklatur, serta perincian tugas dan fungsi Staf Ahli Gubernur diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

- (1) Pejabat struktural pada satuan kerja Perangkat Daerah tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural pada satuan kerja Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penetapan pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada akhir Bulan Desember Tahun 2016.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

- (1) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, Pasal 32 hingga Pasal 40 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 242) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 6), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah sampai dengan peraturan perundangundangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan pembinaan dan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten/Kota sampai dengan terbentuknya perangkat Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

- (1) Rumah sakit yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah Provinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- (2) Penyesuaian pengisian jabatan direktur rumah sakit umum Daerah dan direktur rumah sakit khusus Daerah sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lambat Bulan Juni Tahun 2018.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, unit pelaksana teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang baru.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
- a. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 239) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 10);
- b. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 7);
- c. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 11);
- d. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 242) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 6);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Diundangkan di Makassar pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, ttd
ABDUL LATIF
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN : (10/301/2016)
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
Ditetapkan di Makassar pada tanggal
GUBERNUR SULAWESI SELATAN, ttd
SYAHRUL YASIN LIMPO
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur pembentukan perangkat daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran ( rightsizing ) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.
Perangkat daerah dikelompokkan berdasarkan konsepsi pembentukan organisasi, yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala daerah ( strategic apex ), sekretaris daerah ( middle line ), dinas daerah ( operating core ), badan/fungsi penunjang ( technostructure ), dan staf pendukung ( supporting staff ).
Dinas daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan daerah melaksanakan fungsi penunjang ( technostructure ) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core).
Pembentukan perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam dinas daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah diwadahi dalam badan daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelengaraan pemerintahan daerah diwadahi dalam Inspektorat.
Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, dan inspektur bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Fungsi sekretaris daerah dalam pertanggungjawaban tersebut adalah pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, dan inspektur kepada kepala Daerah.
Dasar utama pembentukan perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Pembentukan perangkat daerah harus mempertimbangkan faktor keuangan, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah.
Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah, cabang dinas, serta unit pelaksana teknis dinas dan badan. Perangkat Daerah ditetapkan dalam 3 (tiga) tipe, yaitu Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. Penetapan tipe perangkat daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
PENJELASAN
Pasal 2 Huruf a

Yang dimaksud dengan asas 'Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah' adalah Perangkat Daerah dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.## Huruf bYang dimaksud dengan asas 'intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah' adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.## Huruf cYang dimaksud dengan asas 'efisiensi' adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.## Huruf dYang dimaksud dengan asas 'efektifitas' adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.## Huruf eYang dimaksud dengan asas 'pembagian habis tugas' adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.## Huruf fYang dimaksud dengan asas 'rentang kendali' adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.## Huruf gYang dimaksud dengan asas 'tata kerja yang jelas' adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.## Huruf hYang dimaksud dengan asas 'fleksibilitas' adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.##
PENJELASAN
Pasal 3

## Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip 'memperhatikan kondisi daerah' adalah perangkat daerah dibentuk dengan mempertimbangkan kondisi daerah sehingga perangkat daerah dapat melaksanakan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien.## Huruf bYang dimaksud dengan prinsip 'kebutuhan daerah' adalah dalam pembentukan perangkat daerah mempertimbangkan kebutuhan daerah, sehingga perangkat daerah yang terbentuksesuai kebutuhan daerah.## Huruf cYang dimaksud dengan prinsip 'beban kerja daerah' adalah pembentukan perangkat daerah berdasarkan beban kerja daerah, sehingga secara rasional urusan pemerintahan daerah sesuai beban kerja terwadahi dalam perangkat daerah secara proporsional.Huruf dYang dimaksud dengan prinsip 'tepat ukuran' adalah bentuk, susunan, dan besaran setiap perangkat daerah disesuaikan dengan besarnya beban kerja yang akan diselenggarakan oleh setiap perangkat daerah.## Huruf eYang dimaksud dengan prinsip 'tepat fungsi' adalah setiap perangkat daerah memiliki tugas dan fungsi yang jelas, berdasarkan kewenangan, serta tidak tumpang tindih dengan fungsi peangkat daerah yang lainnya.
PENJELASAN
Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan' dalam ketentuan ini adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan, sub urusan manajemen pendidikan yang terkait dengan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.Ayat (2) Cukup jelas.Ayat (3) Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6) Cukup jelas.Ayat (7) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ' kegiatan teknis operasional ' adalahkegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.Yang dimaksud dengan ' kegiatan teknis penunjang tertentu ' adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.Ayat (2) Cukup jelas.Ayat (3) Cukup jelas.Ayat (4) Cukup jelas.Ayat (5)Yang dimaksud dengan 'unit organisasi bersifat fungsional' adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional.Ayat (6) Cukup jelas.Ayat (7) Cukup jelas.Ayat (8) Cukup jelas.Ayat (9)Cukup jelas.Ayat (10)Cukup jelas.Ayat (11)Cukup jelas.Ayat (12) Cukup jelas.Ayat (13) Cukup jelas.Ayat (14) Cukup jelas.Ayat (15)Cukup jelas.Ayat (16) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 293