Unknown Unknown Nomor 2015 Tahun 2015
Tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2014
Berlaku: 23 Tahun 2014
N/A
Preamble

Menimbang
:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 320 ayat (4) Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Walikota Kotamobagu telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 246 Tahun 2015 tanggal 5 Oktober 2015 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu tentang Pelaksanaan Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 47Prp Tahun 1960 Jo. UndangUndang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593 ) ;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738 ) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Penetapan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu;
31.Peraturan Daerah. ...
| 31. | Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kotamobagu; |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kotamobagu; |
| 33 | Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kota Kotamobagu; |
| 34 | Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 46 Tahun 2008 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Kotamobagu; |
| 35 | Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Kotamobagu; |
| 36 | Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Kotamobagu; |
| 37 | Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kotamobagu; |
| 38 | Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah; |
| 39 | Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; |
| 40 | Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; |
| 41 | Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; |
| 42 | Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir; |
| 43 | Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Di tepi Jalan Umum; |
| 44 | Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal; |
| 45 | Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan; |
| 46. | Peraturan Daerah Kota Kotamobagu tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan; | Nomor 5 | Tahun | 2012 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|
| 47 | Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor tentang Retribusi Rumah Potong Hewan; | 6 | Tahun | 2012 |
| 48 | Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; | 7 | Tahun | 2012 |
| 49 | Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; | 8 | Tahun | 2012 |
| 50 | Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor tentang Retribusi Penggantian Biaya KTP Sipil; | 9 dan | Tahun Akte | 2012 Catatan |
| 51 | Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam | 10 | Tahun | 2012 Kebakaran; |
| 52 | Peraturan Daerah Kota Kotamobagu tentang Retribusi Izin Trayek; | Nomor | 12 | Tahun 2012 |
| 53 | Peraturan Daerah Kota Kotamobagu tentang Retribusi Pelayanan Pasar; | Nomor | 13 | Tahun 2012 |
| 54 | Peraturan Daerah Kota Kotamobagu tentang Retribusi Izin Gangguan/ Keramaian; | Nomor | 14 | Tahun 2012 |
| 55 | Peraturan Daerah Kota Kotamobagu tentang Retribusi IMB; | Nomor | 15 | Tahun 2012 |
| 56 | Peraturan Daerah Kota Kotamobagu tentang Pajak Hiburan; | Nomor | 16 | Tahun 2012 |
| 57 | Peraturan Daerah Kota Kotamobagu tentang Pajak Restoran/ Rumah Makan; | Nomor | 17 | Tahun 2012 |
| 58 | Peraturan Daerah Kota Kotamobagu tentang Pajak Reklame; | Nomor | 18 | Tahun 2012 |
| 59 | Peraturan Daerah Kota Kotamobagu tentang Pajak Penerangan Jalan; | Nomor | 19 | Tahun 2012 |
| 60 | Peraturan Daerah Kota Kotamobagu tentang Pajak Mineral bukan Logam dan | Nomor Batuan; | 20 | Tahun 2012 |
| 61 | Peraturan Daerah Kota Kotamobagu 2012 tentang Pajak Hotel; | Nomor | 21 | Tahun |
| 62 | Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 6 Tahun tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Kotamobagu | | | 2014 Pada |
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU
dan
WALIKOTA KOTAMOBAGU
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2014
N/A
Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:
1. Pendapatan
Rp.
479.525.120.830,00
2. Belanja Daerah
Rp.
479.669.347.318,00
Surplus/(Defisit) Rp.
(144.226.488,00)
3. Pembiayaan Daerah :
- a. Penerimaan
Rp.
69.568.061.244,00
- b.
- Pengeluaran Rp. Pembiayaan Netto
2.500.000.000,00
Rp. 67.068.061.244,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan
Rp. 66.923.834.756,00
N/A
Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
Rp.
24.664.876.568,00
- b. Pendapatan Transfer
Rp.
452.987.297.155,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
Rp.
1.872.947.107,00
Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah sejumlah
Rp.
9.048.900.330,00
- b. Retribusi Daerah sejumlah
Rp.
3.669.284.428,00
- c. Hasil
- PengelolaanKekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah
Rp.
0,00
- d. Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang sah sejumlah
Rp.
11.946.691.810,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
- b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil
Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah
Rp. 18.622.320.508,00
- b. Dana Alokasi Umum sejumlah
Rp. 333.000.351.150,00
- c. Dana Alokasi Khusus sejumlah
Rp.
37.428.140.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan
- a.
- Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 15.802.071.497,00
- b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Rp.
48.134.414.000,00
- c. BantuanKeuanganDari
ProvinsiatauPemerintah Daerah
Lainnya
Rp.
1.796.000.000,00
- d. Pendapatan Lainnya
Rp.
76.947.107,00
N/A
Pasal 3

- (1)
- Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal terdiri dari :
- a. sejumlah
- Belanja Tidak Langsung Rp.
228.489.292.661,00
- b. Belanja-belanja Langsung sejumlah Rp. 251.180.054.657,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai sejumlah
Rp.
223.142.920.968,00
- b. Belanja bunga sejumlah
Rp.
0,00
- c.
- Belanja subsidi sejumlah Rp.
102.000.000,00
- d.
- Belanja hibah sejumlah
Rp.
2.600.000.000,00
- e.
- Belanja bantuan Sosial Rp.
511.250.000,00
- f. sejumlah
- Belanja bagi Hasil Rp.
0,00
- g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp.
2.133.121.693,00
- h. sejumlah
- Belanja tidak terduga
Rp.
0,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah
Rp.
24.202.961.488,00
- b. sejumlah
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 91.461.840.811,00
- c. Belanja Modal sejumlah
Rp.
135.515.252.358,00
N/A
Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri dari :
- a.
- Penerimaan sejumlah
Rp.
69.568.061.244,00
- b. Pengeluaran sejumlah
Rp.
2.500.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a.
- Sisalebihperhitungan anggaranTahunAnggaran sebelumnya (Silpa)sejumlah
Rp.
69.568.061.244,00
- b. Pencairandanacadangansejumlah Rp.
0,00
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
- d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00
- f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. .Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
7. b.
8. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah sejumlah 2.500.000.000,00
9. Rp.
10. c.
11. d.
Daerah sejumlah
- Pembayaran pokok utang sejumlah 0,00
- Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00
N/A
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
1. Lampiran I
Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Lampiran I.I
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran I.2
Rincian LRA Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
- 4.
- Lampiran I.3
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi Program dan kegiatan;
5. Lampiran I.4
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran I.5
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
- 7.
- Lampiran I.6
Daftar Piutang Daerah;
- 8.
- Lampiran I.7
Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah);
9. Lampiran I.8
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran I.9
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran I.10
Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 12.
- Lampiran I.11 Daftar Dana Cadangan Daerah;
13. Lampiran I.12 Daftar Pinjaman Daerah.
14. Lampiran II
N E R A C A
- 15.
- Lampiran III Laporan Arus Kas
16. Lampiran IV
Catatan Atas Laporan Keuangan
C. Hasil ...
Ditetapkan di
: Kotamobagu
Pada Tanggal
:
8 Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
Drs. Hi. MUSTAFA LIMBALO PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19610119 198803 1 008
LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2015 NOMOR 5 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA : (5/2015)
N/A
Pasal 6

Walikota Kota Kotamobagu menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu TA. 2014
N/A
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu
Ditetapkan di
: Kotamobagu
Pada Tanggal
:
8 Oktober 2015
WALIKOTA KOTAMOBAGU
TATONG BARA