PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 33 Tahun 2003
N/A
Pasal 2

l^X%%£££. S«ya dimasukKan selambat-lambatnya tangga, 5 (hma) atau^ Pegawai Negeri Keuangan dan Barang Milik Daerah dan Rekapitulasi Kehadiran kepada Badan Pengelolaan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten oleh Asisten Administrasi rninggu pertama setiap bulan dengan format permintaan tambahan penghasilan sebagaimana dalam lampiran II dan III peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 6Tahun 2013.
N/A
Pasal 3

Pemberian, Kriteria Pembayaran dan Tata cara untuk mendapatkan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1(satu) mengacu pada Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
N/A
Pasal 4

Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam oasal 1 (satu) dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Biaya yang timbul akibat Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara dalam DPA SKPD Sekretariat Daerah;
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 6Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara LAMPIRAN PERTAMA angka 1 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanhya dalam berita daerah Kabupaten Minahasa Utara.*
Ditetapkan di
Pada Tanggal
Airmadidi
3
Januari 2014
^
BUPATI MINAHASA UTARA
SOMPIE
SJF.
SINGAL
f
Diundangkan di
:
Airmadidi
Pada Tanggal
: J
Januari 2014
SEKRETAR*S DAERAH KABUPATENrMINAHASA UTARA
DRS. JOHANNES A. RUMAMBI PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 195411101976031011
Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2014 Nomor
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
11
TAHUN 2014
3 JANUARI2014
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA UNTUK SETIAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN JABATAN YANG ADA DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
| NO | URAIAN | JUMLAH YANG DITERIMA (Rp) |
|------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | SEKRETARIS DAERAH | 22.S0O.OOO.-f bulan |
| 2 | ASISTEN | 17.500.000,- /bulan |
| 3 | STAFAHLI | 10.000.000,-/bulan |
| NO | URAIAN | ESELON III a | ESELON IV a | NON ESELON |
|------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | BAG. HUKUM | 7.500.000,-/bulan | 1.250.000,-/bulan | 600.000,-/bulan |
| 2 | BAG. ORGANISASI | 7.500.000,-/bulan | 1.250.000,-/bulan | 600.000,- / bulan |
| 3 | BAG. UMUM | 7.500.000,-/bulan | 1.250.000,-/bulan | 600.000,-/bulan |
| 4 | BAG. PERLENGKAPAN | 7.500.000,-/bulan | 1.250.000,-/bulan | 600.000,-/bulan |
| 5 | BAG. HUMAS DAN PROTOKOL | 7.500.000,- /bulan | 1.250.000,-/bulan | 600.000,-/bulan |
| 6 | BAG. ADM PEMERINTAHAN UMUM | 7.500.000,-/bulan | 1.250.000,-/bulan | 600.000,-/bulan |
| 7 | BAG. ADM KESEJAHTERAAN RAKYAT | 7.500.000,*/ bulan | 1.250.000,- /bulan | I600.000,-/bulan |
| 8 | BAG. ADM KEMASVARAKATAN | 7.500.000,-/bulan | 1.250.000,-/bulan | 600.000,-/bulan |
| 9 | BAG. ADM PEMBANGUNAN | 7.500.000,-/bulan | 1.250.000,-/bulan | 600.000,-/bulan |
| 10 | BAG. ADM SDA | 7.500.000,- /bulan | 1.250.000,-/bulan | I 600.000,-/bulan |
| 11 | BAG. ADM PEREKONOM1AN | 7.500.000,-/bulan | 1.250.000,-/bulan | 1600.000,- /bulan |
&lt;6UPATI MINAHASA UTARA
SOMPIE S.F. SINQAL
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, besaran/tarif retribusi dapat ditinjau kembali;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Peraturan bupati Nomor 8 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Grosir dan/atau Pertokoan dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 perlu direvisi kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar .
SALINAN
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2009 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinasdinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2014;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Petunjuk tentang Perubahan kedua Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATUIRAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR, PASAR GROSIR DAN / ATAU PERTOKOAN DAN PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN DI PASAR.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :