PERATURAN DAERAH Unknown Nomor 1 Tahun 2005
Tentang KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN JENEPONTO
Berlaku: 1 TAHUN 2005
N/A
Preamble

Menimbang
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Aggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota DPRD Kab. Jeneponto perlu diadakan perubahan ;
- b. bahwa untuk maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) ;
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3363);
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851) ;
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomr 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;
Menetapkan
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokoleran Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan ( Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022 ) ;
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4029) ;
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090 ) ;
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2003 Nomor 86) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto ;
Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
DAN
BUPATI JENEPONTO
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN JENEPONTO .
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto di ubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 angka 19 diubah sehinga Pasal 1 angka 19 berbunyi :
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
19. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan, pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat / tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 14

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :
- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD
- d. Anggota 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehinggan Pasal 16 berbunyi, sebagai berikut :
N/A
Pasal 16

- (1). Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan usul DPRD;
- (2). Keluarga Pimpinan atau Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2(dua) orang anak ;
- (3). Besarnya premi asuransi sebagaimana dimakaud pada Ayat (1) termasuk biaya general check - up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan atau Anggota DPRD;
- (4). Pembayaran Premi ausransi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibebankan pada APBD.
4. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 20

- (1). Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan ;
- (2). Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah / janji;
- (3). Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga yang berlaku;
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 21

- (1). Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya;
- (2). Pakaian Dinas beserta atributnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- d. Pakaian Dinas Harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- (3). Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
6. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 24

- (1). Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- (2). Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD;
- (3). Rencana Kerja DPRD dapat berupa kegiatan :
- a. Rapat - rapat;
- b. Kunjungan Kerja ;
- c. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah, Pengkajian dan Penelaahan peraturan daerah;
- d. Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;
- e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakat;
- f. Posko pemantauan perda-perda.
7. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 25 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) dan ketentuan Pasal 25 Ayat (3) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 25

- (1). Sekretaris DPRD menyusun Belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD;
- (2). Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 10 dianggarkan dalam pos DPRD;
- (2a).Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam ketentuan dalam Pasal 20 dianggarkan dalam Pos DPRD;
- (3). Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 serta belanja penunjang kegiatan DPRD dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
- a. Belanja Pegawai ;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Perjalanan Dinas;
- d. Belanja Pemeliharaan;
- e. Belanja Modal.
- (4). Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan.
6. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 29

- (1). Peraturan Daerah ini dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (2). Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah.
- (1). Segala ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto, sepanjang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2). Setelah berlakunya Paraturan Daerah ini, diperintahkan penyusunannya dalam satu naskah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
Ditetapkan di : Jeneponto Pada Tanggal : 2005
BUPATI JENEPONTO
Drs. H. RADJAMILO, MP
Diundangkan di : Jeneponto
Pada Tanggal
: 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,
.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2005 NOMOR .....