Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang LAPORAN HARTA KEI(AYAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH I{ABUPATEN SITUBONDO
Berlaku: 7 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI SITUBONDO
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
LAPORAN HARTA KEI(AYAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH I{ABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
- , o.. bahwa dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah adalah mewajibkan kepada para pegawai Aparatur Sipil Negara di 1ingkungan Pemerintah Kabupaten situbondo untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Bupati Situbondo
- bahwa guna keseragaman penyampaian laporan harta kekayaan pegawai Aparatur sipil Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a Konsideran ini, dipandang perlu menetapkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur sipil Negara di Lingkungan pemerintah Kabupaten situbondo dengan Peraturan Bupati situbondo. b.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor rg , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); : 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nom or 2g rahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Lggg Nomor Ts, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 1); 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Lggg Nomor l4o, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); 3.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Ngara Tahun 2OO2 Nomor 1373 Tambahan Lembaran Negara Nomor 42so);Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; 4,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2Ot4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6); 6.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2OL 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a); 5.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 7.
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol0 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 8.
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2OO4 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 01 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah.
MEMUTUSI(AN :
Menetapkan
PERATURAN BUPATI TENTANG KEI(AYAAN PEGAWAI APARATUR LAPORAN HARTA SIPIL NEGARA DI KABUPATEN LINGKUNGAN SITUBONDO. PEMERINTAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
5. Instansi pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Badan KePegawaian disingkat BKD adalah Kabupaten Situbondo. Daerah, yang selanjutnYa Badan Kepegawaian Daerah
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya dislngkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemkab situbondo yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
3. 7 . Inspektorat adalah Situbondo. Inspektorat KabuPaten
- g. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah.
10. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempu.nyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
7. 1 1. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNSD dalam rangka memimpin suatu satuan Organisasi Perangkat Daerah.
13. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
14. Harta kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh Pegawai ASN di Daerah beserta istri/suami dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hakhak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Pegawai ASN di Daerah sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya.
15. Laporan Harta Kekayaan ASN yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Pegawai ASN di Daerah, yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud LHKASN adalah untuk :
1. penegasan dalam upaya pencegahan tindak korupsi, kolusi dan nepotisme pegawai ASN; pidana
2. untuk mencegah penyalahgunaan wewenang ASN; pegawai
3. sebagai bentuk transparansi pegawai ASN.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan LHKASN untuk mewujudkan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang bebas dari praktek kolusi, korupsi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.
BAB III - PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
Pasal 4

Pegawai ASNdi lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang wajib melaporkan harta kekayaan meliputi :
- a. Pejabat setingkat eselon III;
- b. Pejabat setingkat eselon IV;
- c. Pejabat Fungsional Umum;
- d. Pejabat Fungsional Tertentu.
BAB IV - TATA CARA PENYAMPAIAN FORMULIR LHI(ASN
Pasal 5

- LHI(ASN harus disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi, dan 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan (1)
- Formulir LHKASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang telah diisi oleh Pegawai ASN dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Bupati, 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Inspektorat dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip BKD. (2)
- (3) Penyampaian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dikoordinasikan oleh BKD selaku administrator pengelolaan LHKASN.
BAB V - APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH
Pasal 6

Inspektorat APIP bertugas untuk :
- b. berkoordinasi dengan BKD selaku koordinator LHKASN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- a. memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN oleh Pegawai ASN sebagaimana dimaksdu Pasal 4 kepada Bupati;
- c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- d. melakukan klarifikasi kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana pada huruf c mengindikasikan adanya ketidakwaj aran ;
- e. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
- f. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Menteri PAN dan RB;
BAB V - APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH
Pasal 7

Pegawai ASN sebagaimana dimaksud Pasal 4 yang lalai menyampaikan LHKASN sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) dan Pejabat di Lingkungan APIP yang membocorkan informasi tentang harta kekayaan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.
Ditetapkan di Situbondo pada tanggal t 1 }{AIl 2015
BUPATI SITUBONDO,
Diundangkan di Situbondo pada tanggal t 1 [rtIAR 2015
SEKRETARIS DAERAH I(ABUPATEN SITUBONDO, w SYAIFUVI/ATI
BERTTA DAERAH KABUPATEN STTUBONDO TAHUN 2OL5 NOMO*
7