PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 077 Tahun 2012
Tentang KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Berlaku: 26 November 2012
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 077 TAHUN 2012
TENTANG
KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan tentang ketentuan tata tertib keprotokolan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035) ;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang JenisJenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil ;
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengucapan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5) ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1) ;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 29) ;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.
BAB II - ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Keprotokolan diatur berdasarkan asas :
- a. kebangsaan ;
- b. ketertiban dan kepastian hukum ;
- c. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan ; dan
- d. timbal balik.
BAB II - ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Pengaturan Keprotokolan bertujuan untuk :
- a. memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional, serta Tokoh Masyarakat tertentu, dan/atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam Negara, Pemerintahan dan Masyarakat ;
- b. memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional ;
- c. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antarbangsa ; dan
- d. mendapatkan kepastian hukum terhadap status dan kedudukan protokoler bagi Pejabat Pemerintahan dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di Pemerintah Provinsi.
BAB II - ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan keprotokolan meliputi :
- a. Tata Tempat ;
- b. Tata Upacara ; dan
- c. Tata Penghormatan.
- (2) Pengaturan Keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan hanya dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi bagi :
- a. Pejabat Negara ;
- b. Pejabat Pemerintahan ;
- c. Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional ; dan
- d. Tokoh Masyarakat tertentu.
BAB III - ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI
Pasal 5

- (1) Acara Kenegaraan diselenggarakan oleh Negara dan dilaksanakan oleh panitia negara yang diketuai oleh menteri yang membidangi urusan kesekretariatan negara.
- (2) Acara Kenegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi, pelaksanaannya dilakukan oleh petugas protokol yang merupakan bagian dari kesekretariatan Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan panitia negara.
BAB III - ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI
Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan acara resmi dapat dilaksanakan di Ibukota Provinsi atau di luar Ibukota Provinsi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Organisasi lain.
- (3) Penyelenggaraan Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh petugas protokol Pemerintah Provinsi dan/atau petugas Protokol Instansi lain yang berkoordinasi dengan protokol Pemerintah Provinsi.
BAB IV - TATA TEMPAT
Pasal 7

Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing atau Organisasi Internasional, tokoh masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi mendapat tempat sesuai dengan pengaturan tata tempat.
BAB IV - TATA TEMPAT
Pasal 8

Tata Tempat dalam Acara Kenegaraan atau acara resmi di Ibukota Provinsi atau di luar Ibukota Provinsi, yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden ditentukan dengan urutan sebagai berikut :
- a. Presiden Republik Indonesia ;
- b. Wakil Presiden Republik Indonesia ;
- c. Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ;
- d. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ;
- e. Ketua dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ;
- f. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ;
- g. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ;
- h. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
- i. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ;
- j. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia ;
- k. Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan ;
- l. Duta Besar/Kepala Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional ;
- m. Wakil Ketua MPR RI, Wakil Ketua DPR RI, Wakil Ketua DPD RI, Gubernur Bank Indonesia, Ketua KPU, Wakil Ketua BPK RI, Wakil Ketua MA RI, Wakil Ketua MK RI, dan Wakil Ketua Komisi Yudisial RI ;
- n. Menteri, Pejabat setingkat menteri, anggota DPR RI, anggota DPD RI, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia ;
- o. Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Repolisian Republik Indonesia ;
- p. Pemimpin Partai Politik yang mewakili wakil di DPR Republik Indonesia ;
- r. Pemimpin Lembaga Negara yang ditetapkan sebagai pejabat negara, pemimpin lembaga negara lainnya yang ditetapkan Undang-Undang, Deputi Senior Gubernur BI, dan Deputi Gubernur BI, serta Wakil Ketua KPU ;
- s. Gubernur ;
- t. Pemilik Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan tertentu ;
- u. Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Wakil Menteri, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, TNI, Wakil Kapolri, Wakil Jaksa Agung RI, Wakil Gubernur, Mantan Wakil Gubernur, Ketua DPRD Provinsi, Kepala Perwakilan Negara Asing di Provinsi, Wakil Ketua DPRD Provinsi, Sekretaris Daerah Provinsi ;
- v. Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota ; dan
- w. Pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh Pemerintah dan masyarakat.
BAB IV - TATA TEMPAT
Pasal 9

- (1) Tata Tempat dalam acara resmi yang tidak dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia dan Pejabat Pusat di Pemerintah Provinsi ditentukan dengan urutan sebagai berikut :
- a. Gubernur ;
- b. Wakil Gubernur ;
- c. Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur ;
- d. Ketua DPRD Provinsi ;
- f. Sekretaris Daerah Provinsi, Komandan Korem 101/Antasari, Kepala Kepolisian Daerah Kalsel, Komandan Pangkalan Angkatan Udara, Komandan Pangkalan Angkatan Laut, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel, Ketua Pengadilan Tinggi Kalsel, Ketua Pengadilan Tinggi Militer, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin ;
- g. Pemimpin Partai Politik di Kalsel yang memiliki wakil di DPRD Provinsi ;
- h. Anggota DPRD Provinsi, Kepala Staf Korem 101/Antasari, Pejabat TNI dan Kepolisian di Banjarmasin, Kepala Rumah Sakit TNI AD, Kepala Rumah Sakit TNI AU, Kepala Rumah Sakit Bhayangkara, Pejabat Instansi Vertikal di Provinsi ;
- i. Bupati/Walikota ;
- j. Kepala Perwakilan BPK RI, Pemimpin Bank Indonesia di Banjarmasin, Ketua KPUD ;
- k. Pemuka Agama dan tokoh masyarakat tertentu tingkat provinsi ;
- l. Ketua DPRD Kabupaten/Kota ;
- m. Wakil Bupati/wakil walikota dan wakil ketua DPRD Kabupaten/Kota di Kalsel ;
- n. Anggota DPRD Kabupaten/Kota ;
- o. Asisten Sekretaris Daerah Provinsi, Kepala SKPD Provinsi, Kepala Biro Setda Provinsi ;
- p. Pemimpin Organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi ; dan
- q. Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi/setingkat.
- (2) Dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Kepala Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional, serta tokoh masyarakat tertentu berhalangan hadir pada acara kenegaraan atau acara resmi, tempatnya tidak diisi oleh yang mewakilinya.
- (3) Seorang yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatannya.
BAB IV - TATA TEMPAT
Pasal 10

Tata Tempat bagi penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah dalam pelaksanaan Acara Resmi sebagai berikut :
- a. dalam hal Acara Resmi dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi Presiden dan/atau Wakil Presiden ; dan
- b. dalam hal Acara Resmi tidak dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tertinggi kedudukannya.
BAB IV - TATA TEMPAT
Pasal 11

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan dan/atau Acara Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat didampingi isteri atau suami.
- (2) Isteri atau suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempati urutan sesuai dengan tata tempat isteri atau suami.
BAB V - TATA UPACARA
Pasal 12

- (1) Penyelenggara Upacara Bendera kenegaraan atau acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai tata tertib yang ditetapkan Protokol Pemerintah Provinsi.
BAB V - TATA UPACARA
Pasal 13

Upacara Bendera hanya dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi :
- a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ;
- b. Hari Besar Nasional ;
- c. Hari Ulang Tahun Lahirnya Lembaga Negara ;
- d. Hari Ulang Tahun Lahirnya Instansi Pemerintah ; dan
- e. Hari Ulang Tahun Lahirnya Provinsi.
BAB V - TATA UPACARA
Pasal 14

Tata Upacara Bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi meliputi :
- a. Tata Urutan dalam upacara Bendera ;
- b. Tata Bendera Negara dalam upacara bendera ;
- c. Tata Lagu Kebangsaan dalam upacara bendera ; dan
- d. Tata Pakaian dalam upacara bendera.
BAB V - TATA UPACARA
Pasal 15

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan tata urutan upacara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sampai dengan huruf e.
BAB V - TATA UPACARA
Pasal 16

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sekurangkurangnya meliputi :
- a. Pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya ;
- b. Mengheningkan Cipta ;
- c. Pembacaan Naskah Pancasila ;
- d. Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; dan
- e. Pembacaan Do'a.
BAB V - TATA UPACARA
Pasal 17

Tata urutan upacara bendera dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemederkaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, sekurang-kurangnya meliputi :
- a. Pengibaran Bendera Negara diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya ;
- b. Mengheningkan Cipta ;
- c. Mengenang detik-detik Proklamasi diiringi dengan tembakan meriam, sirine, bedug, lonceng gereja dan lain lain selama satu menit ;
- d. Pembacaan Teks Proklamasi ; dan
- e. Pembacaan Doa .
BAB V - TATA UPACARA
Pasal 18

Tata bendera negara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi :
- a. Bendera dikibarkan sampai dengan saat matahari terbenam ;
- b. Tiang bendera didirikan di tempat upacara ; dan
- c. Penghormatan pada saat pengibaran dan penurunan bendera.
BAB V - TATA UPACARA
Pasal 19

- (1) Tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi :
- a. Pengibaran atau penurunan bendera denaga diiringi dengan Lagu Kebangsaan ; dan
- b. Iringan lagu kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan bendera negara dilakukan oleh korps musik atau genderang dan/atau sangkakala, sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat,
- (2) Dalam hal tidak ada korps musik atau genderang dan/atau sangkakala pengibaraan atau penurunan bendera negara dapat diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh paduan suara atau seluruh peserta upacara.
- (3) Waktu mengiringi lagu untuk pengibaran atau penurunan bendera tidak dibenarkan menggunakan musik dari alat rekam.
BAB V - TATA UPACARA
Pasal 20

- (1) Tata pakaian dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara.
- (2) Dalam Acara Kenegaraan digunakan pakaian sipil lengkap (PSL), pakaian dinas, pakaian kebesaran atau pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat.
- (3) Dalam Acara Resmi dapat digunakan pakaian sipil harian (PSH), atau seragam resmi lain yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian sipil harian atau seragam resmi diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB V - TATA UPACARA
Pasal 21

- (1) Pelaksanaan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi menjadi tanggung jawab Protokol Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan kelengkapan dan perlengkapan.
- (3) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
- a. Inspektur Upacara ;
- b. Komandan Upacara ;
- c. Perwira upacara ;
- d. Peserta upacara ;
- e. Pembawa Naskah ;
- f. Pembaca naskah ;
- g. Pembawa acara ; dan
- h. Pembaca Doa.
- (4) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
- a. Bendera ;
- b. Tiang Bendera dengan tali ;
- c. Mimbar Upacara ;
- d. Naskah Proklamasi ;
- e. Naskah Pancasila ;
- f. Naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- g. Teks doa.
BAB V - TATA UPACARA
Pasal 22

Dalam hal terjadi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan terlaksananya Tata Upacara Bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tata upacara dilaksanakan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi tersebut.
Bagian Kedua
Pakaian Dinas Upcara Gubernur dan Wakil Gubernur
BAB V - TATA UPACARA
Pasal 23

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur dalam melaksanakan kegiatan upacara resmi dan upacara kenegaraan, memakai Pakaian Dinas Upacara (PDU) warna putih.
- (2) Pakaian Dinas Upacara atau disingkat PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pakaian Dinas Upacara yang dipakai Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat pelantikan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (3) Upacara Resmi dan Upacara Kenegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan PDU meliputi :
- a. Upacara Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan ;
- b. Upacara Pengukuhan Paskibraka ;
- c. Upacara Hari Besar TNI dan Polri ; dan
- d. Upacara Hari Proklamasi TNI Divisi ALRI Kalimantan.
- (4) Pakaian Dinas Upacara Gubernur dan Wakil Gubernur dilengkapi dengan atribut, tanda jabatan dan tanda jasa/kehormatan yang diperoleh.
- (5) PDU Gubernur dan Wakil Gubernur meliputi :
- a. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan serta 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup, warna putih, kancing berlambang garuda warna kuning mas ;
- b. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos ;
- c. celana panjang warna putih ;
- d. atribut terdiri dari topi warna hitam berlambang garuda, papan nama, tanda jabatan, tanda jasa, tanda pangkat upacara ; dan
- e. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit bertali dan kaos kaki, semuanya warna putih.
Bagian Ketiga
Upacara Bukan Upacara Bendera
BAB V - TATA UPACARA
Pasal 24

- (1) Upacara bukan upacara bendera dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
- (2) Tata upacara bukan upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi meliputi tata urutan upacara dan tata pakaian upacara.
- (3) Tata urutan acara bukan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, antara lain meliputi :
- a. Menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya ;
- b. Pembukaan ;
- c. Acara Pokok ; dan
- d. Penutup.
- (4) Tata Pakaian upacara bukan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - TATA UPACARA
Pasal 25

Bendera Negara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi upacara bukan upacara bendera dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah kanan mimbar.
BAB VI - TATA PENGHORMATAN
Pasal 26

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau organisasi Internasional, serta tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi mendapat penghormatan.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Penghormatan dengan bendera negara.
- b. Penghormatan dengan lagu kebangsaan ; dan/atau
- c. Bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Tata Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII - TAMU NEGARA,TAMU PEMERINTAH, DAN/ATAU TAMU LEMBAGA NEGARA LAINNYA
Pasal 27

Tamu Negara, tamu Pemerintah, dan/atau tamu lembaga negara lain yang berkunjung ke Kalimantan Selatan mendapat pengaturan keprotokolan sebagaimana penghormatan kepada negaranya sesuai dengan azas timbal balik, norma-norma, dan/atau kebiasaan dalam tata pergaulan internasional.
BAB VII - TAMU NEGARA,TAMU PEMERINTAH, DAN/ATAU TAMU LEMBAGA NEGARA LAINNYA
Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan keprotokolan terhadap Tamu Negara, Tamu Pemerintah, dan/atau tamu lembaga negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Pasal 29

Sebelum memangku jabatannya, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengucapkan sumpah/janji menurut agama yang dianutnya.
BAB VIII - PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Pasal 30

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terlebih dahulu ditanyakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah/janji dan agama yang dianutnya, oleh Penjabat yang memandu pengucapan sumpah/janji.
BAB VIII - PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Pasal 31

Kata-kata sumpah/janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
BAB VIII - PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Pasal 32

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bagi penganut agama diatur sebagai berikut :
- a. Bagi Penganut Agama Islam diawali dengan pengucapan 'Demi Allah Saya Bersumpah' ;
- b. Bagi penganut Agama Kristen Protestan/Katolik diawali dengan pengucapan 'Saya Bersumpah/Berjanji' dan diakhiri/ditutup dengan pengucapan kalimat 'Semoga Tuhan Menolong Saya' ;
- c. Bagi penganut Agama Hindu diawali dengan pengucapan kalimat 'Om Atah Paramawisesa' ;
- d. Bagi penganut Agama Budha diawali dengan pengucapan kalimat 'Demi Sang Hyang Adi Buddha'.
- (2) Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang karena keyakinannya berkeberatan mengucapkan sumpah, diganti dengan mengucapkan janji.
BAB IX - PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 33

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi sebelum memangku jabatannya dilantik oleh Presiden atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota sebelum memangku jabatannya dilantik oleh Presiden atau Pejabat yang ditunjuk.
BAB IX - PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 34

- (1) Kepala Daearah dan Wakil Kepala Daerah dilantik di Ibukota Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di gedung DPRD dan atau gedung lain dan tidak dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi-fraksi, Anggota DPRD dan Pejabat-pejabat Pemerintah baik Sipil maupun TNI dan POLRI serta undangan lainnya atas undangan Pemerintah Daerah.
- (4) Apabila dengan pertimbangan keadaan atau situasi yang tidak memungkinkan, pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilaksanakan di Ibukota Negara atau Ibukota Provinsi.
BAB IX - PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 35

- (1) Pada acara Pengucapan Sumpah/Janji dan Kata Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan juga serah terima jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dihadapan Pejabat yang melantik.
- (2) Dengan pertimbangan keadaan atau situasi yang tidak memungkinkan, serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditentukan kemudian selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah tanggal pelantikan.
Bagian Kedua
Tata Tempat, Tata Pakaian, dan Tata Urutan Acara
BAB IX - PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 36

- (1) Tata Tempat Upacara Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diatur sebagai berikut :
- a. Di Meja Pimpinan terdiri dari :
1. Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Pejabat yang akan memandu pengucapan Sumpah/Janji dan melantik ;
2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada acara pelantikan, duduk secara berurutan di sebelah kanan Pejabat yang akan memandu pengucapan Sumpah/Janji dan melantik ;
3. Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah yang akan diambil Sumpah/Janji, duduk secara berurutan di sebelah kiri Ketua DPRD ; dan
4. Pejabat Kepala Daerah dan Pejabat Wakil Kepala Daerah yang lama setelah acara pelantikan, duduk secara berurutan di sebelah kiri Ketua DPRD.
- b. Undangan diatur sesuai dengan kondisi ruangan.
- (2) Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik pada saat pelaksanaan Pengucapan Sumpah/Janji dan Kata-kata Pelantikan, berdiri berhadapan dengan Pejabat yang akan melantik menghadap ke arah Meja Pimpinan.
- (3) Meja untuk penandatanganan Berita Acara Sumpah/Janji, diletakkan di sebelah kiri Pejabat yang akan melantik.
- (4) Rohaniawan berdiri di belakang/di samping Pejabat yang akan mengucapkan Sumpah/Janji.
- (5) Pada saat terima jabatan, Pejabat Kepala Daerah yang lama berdiri di sebelah kanan Kepala Daerah.
BAB IX - PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 37

- (1) Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik, menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991 dan Pasal 23 Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pejabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama, Anggota DPRD dan para Undangan, menggunakan Pakaian Sipil Lengkap dengan Peci Nasional, dan bagi TNI dan POLRI berpakaian PDU-IV.
- (3) Perempuan berpakaian Nasional.
BAB IX - PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 38

Acara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan dengan urutan acara sebagai berikut :
- a. Kata Pengantar oleh Ketua DPRD Provinsi atau yang mewakili ;
- b. Pembacaan Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Pejabat dari Pemerintah Provinsi ;
- c. Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Pejabat yang ditunjuk atas nama Presiden, yaitu :
1. Pengambil Sumpah/Janji Jabatan ;
2. Penandatangan Naskah Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan ;
3. Kata-kata Pelantikan ;
4. Pemasangan Tanda Pangkat Jabatan, Penyematan Tanda Pangkat Jabatan serta Penyerahan Petikan Keputusan Presiden ; dan
5. Penandatanganan Naskah Berita Acara Serah Terima Jabatan dilanjutkan dengan Penyerahan Memori Pelaksanaan Tugas Jabatan.
- d. Sambutan Pejabat yang ditunjuk ;
- e. Pembacaan do'a ; dan
- f. Penyampaian Ucapan Selamat.
BAB IX - PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 39

Acara Pelantikan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dilaksanakan dengan urutan acara sebagai berikut :
- a. Kata Pengantar oleh Ketua DPRD Kabupaten/Kota atau yang mewakili ;
- b. Pembacaan Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Bupati/Walikota oleh Pejabat dari Pemerintah Kabupaten/Kota ;
- c. Pelantikan Bupati/Walikota oleh Pejabat yang ditunjuk atas nama Presiden, yaitu :
1. Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan ;
2. Penandatangan Naskah Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan ;
3. Kata-kata Pelantikan ;
4. Pemasangan Tanda Pangkat Jabatan, Penyematan Tanda Jabatan dan Penyerahan Petikan Keputusan Presiden ; dan
5. Penandatanganan Naskah Berita Acara Serah Terima Jabatan dilanjutkan dengan Penyerahan Memori Pelaksanaan Tugas Jabatan.
- d. Sambutan Pejabat yang ditunjuk ;
- e. Pembacaan do'a ; dan
- f. Penyampaian Ucapan Selamat.
BAB IX - PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 40

Dalam keadaan khusus, Pakaian para undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3), disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.
BAB IX - PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 41

Bentuk dan susunan Kata Pengantar Sumpah/Janji, Naskah Sumpah/Janji, Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Kata-kata Pelantikan serta Naskah Berita Acara Serah Terima Jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB X - PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN PENJABAT KEPALA DAERAH
Pasal 42

- (1) Penjabat Kepala Daerah sebelum memangku jabatannya dilantik oleh Pejabat yang ditunjuk atas nama Presiden.
- (2) Pelantikan Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diawali dengan pengambilan Sumpah/Janji menurut Agama yang dianut.
BAB X - PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN PENJABAT KEPALA DAERAH
Pasal 43

Pengucapan Sumpah/Janji Penjabat Kepala Daerah berpedoman pada Pengucapan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32.
BAB X - PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN PENJABAT KEPALA DAERAH
Pasal 44

Penjabat Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang dirangkap oleh Kepala Daerah Provinsi tidak dilantik dan dapat dilaksanakan Serah Terima Jabatan dari Mantan Kepala Daerah kepada Penjabat Kepala Daerah.
BAB X - PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN PENJABAT KEPALA DAERAH
Pasal 45

Pelantikan Penjabat Kepala Daerah Provinsi, Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Daerah yang baru dibentuk, dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk atas nama Presiden dan bertempat di Ibukota Provinsi, Ibukota Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, bersamaan dengan peresmian pembentukannya.
BAB X - PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN PENJABAT KEPALA DAERAH
Pasal 46

Pelantikan Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, diselenggarakan dalam satu Acara Resmi bertempat di :
- a. Lapangan, yang dihadiri oleh para undangan dan barisan upacara ; dan
- b. Halaman Gedung atau di dalam Gedung, yang dihadiri oleh para undangan.
BAB X - PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN PENJABAT KEPALA DAERAH
Pasal 47

Dalam keadaan khusus, Pelantikan Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dapat diselenggarakan di Ibukota Negara atau Ibukota Provinsi.
BAB XI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 48

Pada saat pengambilan Sumpah/Janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau Penjabat Kepala Daerah tidak diadakan Pengukuhan Sumpah/Janji oleh Rohaniawan.
BAB XI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 49

Dalam Acara Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau Penjabat Kepala Daerah tidak ada penghormatan/pelaporan dari Pejabat yang akan dilantik kepada Pejabat yang melantik dan tidak dibenarkan menyertakan acara lain.
BAB XI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 50

Pada Acara Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk masa jabatan kedua, Penyematan Tanda Jabatan tetap dilaksanakan, kecuali Tanda Pangkat Jabatan telah dipakai terlebih dahulu.
BAB XI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 51

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pelayanan keprotokolan sehari-hari didampingi oleh ajudan dan pengawalan.
- (2) Ajudan dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur Pegawai Negeri Sipil atau Aparat lainnya yang diperbantukan.
- (3) Pendanaan Keprotokolan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi melalui DPA-SKPD Sekretariat Daerah.
BAB XII - PENUTUP
Pasal 52

Pada sat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka segala ketentuan dan aturan keprotokolan yang sebelumnya berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 26 november 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, ttd MUHAMMAD ARSYADI
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 77
BAB XII - PENUTUP
Pasal 53

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 26 November 2012
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. RUDY ARIFFIN