PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 2. Tahun 2015
Tentang PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
Berlaku: 11 Tahun 2010
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI MELAWI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 2. TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELAWI
a.
- bahwa cagar budaya sebagai asset budaya bangsa memiliki arti dan nilai yang sangat tinggi dalam rangka memahami perilaku dan berbagai peristiwa dalam kehidupan manusia masa lalu, yang perlu dilestarikan sebagai pijakan dan pedoman dalam melangkah dan merencanakan kehidupan di masa mendatang;
- b. bahwa untuk melestarikan cagar budaya, baik di darat maupun di air, Pemerintah Kabupaten Melawi bertanggungjawab dalam pengaturan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan untuk melaksanakan kewenangan daerah dalam mengamankan dan melindungi keberadaan cagar budaya yang merupakan asset budaya bangsa, perlu adanya payung hukum berupa Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Cagar Budaya.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. · Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Vomor Q 'Tahmn on 1 +a.+n--1'
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI dan
BUPATI MELAWI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN BUDAYA.
DAERAH
TENTANG
PENGELOLAAN
CAGAR
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.
5. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/ atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan melalui penetapan.
6. Benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia baik bergerak maupun tidak bergerak berupa kesatuan, atau kelompok, atau bagian­ bagiannya, atau sisa­sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
7. Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/ atau tidak berdinding dan beratap.
8. Struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/ ata.u benda buatan manusia untuk memenuhi kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
9. Situs ca.gar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/ atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
10. Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/ atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
11. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/ kota
12. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
13. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk sebesar­besarnva keseiahteraan rakvat
15. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
16. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/ atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai cagar budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
17. Penetapan adalah pemberian status cagar budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan pada rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
18. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/ atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
19. P-engamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/ atau gangguan.
20. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
21. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
22. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak dan/atau teknik pengerjaan untuk . . memperpanjang usranya.
23. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai,informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
24. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan dan pengembangan kebudayaan.
25. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesarbesarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
26. Rehabilitasi adalah upaya mengembalikan kondisi suatu bangunan atau unsurunsur kawasan kota yang telah mengalami kerusakan, kemunduran, atau degr a dasi, kepada kondisi aslinya sehingga dapat berfungsi kembali sebagaimana mestinya.
27. Preservasi adalah upaya memelihara dan melestarikan bangunan atau lingkungan pada kondisinya yang ada dan mencegah terjadinya proses kerusakannya.
28. Renovasi adalah upaya untuk mengubah sebagian atau seluruh interior bangunan sehubungan dengan perlunya adaptasi bangunan akan fungsi baru.
29. Restorasi adalah upaya mengembalikan kondisi suatu tempat atau bangunan pada kondisi awalnya dengan menghilangkan tambahan-tambahan yang baru serta memasang/mengadakan kembali unsur-unsur semula yang telah hilang tanpa menambahkan unsur baru.
30. Rekonstruksi adalah upaya mengembalikan kondisi atau membangun kembali suatu tempat atau bangunan sedekat mungkin dengan bentuknya semula.
30. 31.Adaptasi adalah upaya mengubah suatu tempat atau bangunan agar dapat digunakan untuk fungsi baru yang sesuai.
BAB II - TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- b. meningkatkan kepedulian, kesadaran, dan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya.
- d. membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi, dan memperluas wawasan cagar budaya yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan di masyarakat.
- c. membangkitkan semangat cinta tanah air.
BAB II - TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan meliputi :
- a. Cagar budaya yang meliputi benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang berada di wilyah Kabupaten Melawi, baik yang berada di darat maupun di air.
- b. Pelestarian yang meliputi pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya.
BAB III - WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4

- ( 1) Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan cagar budaya, baik di darat maupun di air;
- (2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Dinas;
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan cagar budaya dapat berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Samarinda Wilayah Kerja Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan/atau instansi lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
BAB III - WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan cagar budaya sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 4 Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. pembuatan rekomendasi bagi Bupati dalam menetapkan dan menghapus cagar budaya.
- b. pembuatan rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf a pasal 5 Peraturan Daerah ini berdasarkan hasil penelitian Tim yang ditunjuk oleh Dinas.
- c. pendataan, pencatatan, dan pendokumentasian terhadap cagar budaya yang tersebar di wilayah Kabupaten Lingga dan/atau yang dikuasai masyarakat, baik yang di darat maupun di bawah air.
- d. penyelamatan dan pengamanan terhadap penemuan cagar budaya yang berada di lapangan maupun di dalam ruangan, baik di dalam tanah maupun di bawah a1r
- e. pengkajian awal, pengkajian ulang dan penggalian (ekskavasi) terhadap cagar budaya.
- g. mengatur lebih lanjut hal-hal khusus dalam suatu perencanaan dan/ atau pelaksanaan kegiatan pelestarian cagar budaya;
- f. menetapkan prosedur dan persyaratan pelestarian cagar budaya;
- h. kewenangan lain yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku.
Bagian Kedua
Kewajiban
BAB III - WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 6

- (1) "Untuk kepentingan pengelolaan cagar budaya, Dinas Pemuda Olahraga, Iahlaroo - n..-A"-1
- c. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan, kompetensi, tugas, fungsi dan tanggung jawab bidang pengelolaan cagar budaya;
- d. menumbuh kembangkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pelestarian cagar budaya;
- e. menyelenggarakan penelitian cagar budaya;
- f. mencari dan menerapkan tata cara dalam pemberian penghargaan terhadap pelestarian cagar budaya;
- g. menyediakan informasi yang benar, jelas dan akurat tentang pengelolaan cagar budaya;
- h. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan cagar budaya kepada masyarakat;
1. mendorong partisipasi masyarakat dan membangun kemitraan dengan dunia usaha di bidang pengelolaan cagar budaya;
- j. memberikan pelayanan kepada setiap orang yang berkepentingan dalam pengelolaan cagar budaya.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat, para ahli dan pihak-pihak lain yang berkepentingan;
BAB IV - PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
Pasal 7

Pelindungan cagar budaya meliputi pelindungan secara non fisik dan pelindungan secara fisik
BAB IV - PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
Pasal 8

- (1) Pelindungan secara non fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 meliputi kegiatan:
- b. penetapan;
- a. pendaftaran;
4. c.pengamanan dan penyelamatan; dan
5. d.zonasi.
- (2) Pendaftaran cagar budaya dilakukan melalui kegiatan:
- a. pendataan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografi dengan cara pencatatan, penggambaran, pemetaan, dan pemotretan;
- b. pengkajian cagar budaya untuk identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai cagar budaya kabupaten;
- c. penginventarisasian cagar budaya;
- d. penyusunan pangkalan data (data base) cagar budaya Kabupaten.
- (3) Penetapan cagar budaya dilakukan melalui kegiatan yang berupa;
- a. penilaian dan pengakajian ulang (verifikasi) terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang sudah terdaftar dalam data base cagar budaya;
- b. pengusulan rancangan Surat Keputusan Penetapan Cagar budaya;
- c. penerbitan Surat Keputusan Penetapan Cagar Budaya.
- (4) Pengamanan cagar budaya dilakukan dengan cara;
- a. pengamanan langsung (SATPAM);
- c. koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat;
- b. pemantauan rutin;
- (5) Zonasi atau pemintakatan cagar budaya dimaksudkan sebagai upaya pembagian ruang di lingkungan cagar budaya yang terdiri dari:
- b. zona/ mintakat penyangga;
- a. zona/mintakat inti;
- c. zona/mintakat pengembangan; dan
- (6) ketentuan mengenai zonasi dan tata cara pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- d. zona/ mintakat alternatif
BAB IV - PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
Pasal 9

Pelindungan cagar budaya secara fisik dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan, pemugaran dan penyelamatan cagar budaya.
BAB IV - PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
Pasal 10

- ( 1) Pemeliharaan cagar budaya dilakukan dengan cara perawatan dan pemugaran.
- (2) Perawatan/konservasi cagar budaya dilakukan melalui kegiatan:
- a. studi teknis perawatan/konservasi dengan tujuan melakukan analisis kebutuhan dan kemungkinan tingkat kerusakan benda karena faktor mikrooragnisme, seperti jamur (lichen), ganggang (algae) dan lumut (mosch), dan menentukan jenis bahan yang dapat digunakan untuk menanggulanginya;
- b. pelaksanaan perawatan, yang meliputi perawatan pencegahan (preventif], perawatan penanggulangan ( kuratif], perawatan tradisional dengan bahan, alat dan cara tradisional perawatan modem dengan penggunaan bahan-bahan kimia; dan
- c. Penyimpanan, untuk cagar budaya yang mudah dipindahkan
- (3) Pemugaran cagar budaya yang didahului dengan kegiatan:
- a. Studi kelayakan yang bertujuan untuk menilai suatu cagar budaya layak atau tidaknya untuk ditangani secara fisik berdasarkan pada kajian arkeol-ogis, historis dan teknis;
- b. Studi teknis yang bertujuan untuk menghitung tingkat kerusakan dan keterawatan suatu bangunan dan tata cara serta teknik penanganan pemugarannya lengkap dengan rencana anggaran biaya dan gambar-gambar rencananya.
- (5) Ketentuan dan prosedur pemugaran cagar budaya dilakukan sesuai dengan peraturan dan/ atau pedoman yang berlaku.
- (4) Pemugaran cagar budaya dilakukan sesuai dengan kondisi dan tingkat keterawatan/kerusakan bangunan yang mencakup rehabilitasi, preservasi, renovasi, restorasi, rekonstruksi dan adaptasi.
- (6) Penyelamatan cagar budaya dilakukan dengan cara:
- a. pengumpulan data cagar budaya yang rawan bencana;
- b. pemindahan cagar budaya dari tempat yang rawan;
- c. penyelamatan melalui kegiatan penggalian arkeologis.
Bagian Kedua Pengembangan
BAB IV - PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
Pasal 11

- (1) Pengembangan cagar budaya dapat dilaksanakan oleh pihak yang berkepentingan dengan berdasarkan kepada kaidah pelestarian cagar budaya.
- (2) Dalam pelaksanaan pengembangan cagar budaya dilakukan sesuai dengan zonasi yang ada.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan caoar bdava menves»+i1+
Bagian Ketiga Pemanfaatan
BAB IV - PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
Pasal 12

- (1) Pemanfaatan cagar budaya dapat digunakan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Dalam pelaksanaan pemanfataan cagar budaya perlu didahului dengan kajian, penelitian, dan/ a tau analisis mengenai dampak lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan cagar budaya menyesuaikan dengan peraturan dan/ atau pedoman yang berlaku.
BAB IV - PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
Pasal 13

Dalam rangka pelestariannya, terhadap cagar budaya yang sudah ditetapkan dilakukan penggolongannya.
Bagian Kesatu Penggolongan
BAB IV - PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
Pasal 14

- ( 1) Penentuan penggolongan cagar budaya didasarkan pada nilai pen ting cagar budaya.
- (2) Penggolongan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi:
- a. Cagar budaya Golongan A, yaitu semua cagar budaya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan cukup tinggi yang didukung dengan kondisi keaslian cagar budaya yang relatif masih belum mengalami perubahan berarti;
- b. Cagar budaya Golongan B, yaitu semua cagar budaya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan sedang dan kondisi keaslian cagar budaya telah mengalami perubahan;
- c. Cagar budaya Golongan C, yaitu semua cagar budaya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan rendah dan kondisi keaslian cagar budaya banyak mengalami perubahan.
Bagian Kedua Penanganan Pelestarian Cagar Budaya
BAB IV - PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
Pasal 15

- (1) Penentuan penanganan pelestarian cagar budaya didasarkan pada jenis golongan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2).
- (2) Pengaturan penanganan pelestarian bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan situs cagar budaya meliputi:
- I. tidak diperkenankan melakukan perubahan fisik bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, yang meliputi bentuk, bahan, tata letak, sistem pengerjaan, dan wama yang telah ada.
- a. Pelestarian bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan situs cagar budaya dengan klasifikasi A dilakukan dengan cara restorasi dan rehabilitasi dengan ketentuan sebagai berikut:
2. tidak diperkenankan melakukan penambahan bangunan baru yang dapat mengubah bentuk clan tata ietak bangunan cagar budaya dan/ atau struktur cagar budaya.
3. dalam upaya pelindungan bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya dimungkinkan dilakukan kegiatan rekonstruksi sesuai aslinya berdasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan. . . . A
5. dalam upaya pengembangan dan pemanfaatannya perlu dilakukan pemintakatan/zonasi (pembagian lahan sesuai peruntukannya) terhadap bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan situs cagar budaya.
6. setiap bentuk perubahan atau kerusakan yang terjadi pada bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, wajib menyampaikan laporan dan izin kepada pihak yang berwenang
- b. Pelestarian bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan situs cagar budaya dengan klasifikasi B dilakukan dengan cara restorasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi dengan ketentuan sebagai berikut:
1. tidak diperkenankan melakukan perubahan fisik bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya yang meliputi bentuk, bahan, tata letak, sistem pengerjaan, dan warna yang telah ada.
2. penambahan komponen baru diperkenankan tetapi yang bersifat semi permanen dan memiliki jarak t e rt e ntu dengan cagar budaya sesuai pemintakan yang ada.
3. penambahan/pembuatan ruangan untuk mengakomodasi fungsi baru diperkenankan dengan bahan semi permanen.
4. pemanfaatan cagar budaya sesuai dengan fungsi asli a tau fungsi baru yang sesuai atau mendekati dengan karakteristik cagar budaya tersebut.
5. setiap bentuk perubahan atau kerusakan yang terjadi pada cagar budaya, sengaja maupun tidak sengaja wajib menyampaikan laporan dan izin kepada pihak yang berwenang
- c. Pelestarian bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya dan situs cagar budaya dengan klasifikasi C dilakukan dengan cara restorasi, rehabilitasi, rekonstruksi, dan adaptasi dengan ketentuan sebagai berikut:
1. diperkenankan melakukan perubahan fisik bangunan cagar budaya dan/ atau struktur cagar budaya yang bukan bagian utama, sementara bagian aslinya wajib dipertahankan.
2. penambahan dan/atau pembuatan komponen baru diperkenankan dengan menyesuaikan karakterisitik bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya dan situs cagar budaya cagar budaya yang tersisa.
3. penambahan/pembuatan komponen untuk mengkomodasi fungsi baru diperkenankan dengan bahan semi permanen dan/atau permanen.
4. pemanfaatan bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya dan situs cagar budaya sesuai dengan fungsi asli atau fungsi baru yang sesuai atau jauh berbeda dengan karakteristik cagar budaya tersebut, selama tidak mengganggu keterawatan cagar budaya secara keseluruhan.
5. pelestarian benda cagar budaya dengan klasifikasi a, b dan c dilakukan dengan melakukan penyimpanan dan perawatan di dalam museum.
6. Penyimpanan dan perawatan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas dilakukan oleh Ahli sesuai dengan jenis dan karakteristiknya.
7. Benda cagar budaya yang berada dan/ atau disimpan oleh masyarakat dilakukan oleh masyarakat dan/atau dibantu oleh ahli yang·ditunjuk oleh dinas.
8. Tata cara dan ketentuan penyimpanan dan perawatan benda cagar budaya mengikuti kaidah penyimpanan dan perawatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
BAB IV - PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
Pasal 16

- (1) Pelestarian kawasan cagar budaya meliputi kawasan cagar budaya di darat dan di air.
- (2) Kawasan cagar budaya di darat dapat meliputi seluruh wilayah darat yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budava, dan/atau situs cagar bdava
3. ( 4) Pelestarian kawasan cagar budaya dilakukan dengan cara:
- a. melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan masyarakat di wilayah perairan yang didu g a mencari benda cagar budaya dan/atau barang muatan kapal yang tenggelam;
- b. melakukan survei dan/ atau ekskavasi benda cagar budaya;
- c. melakukan pengangkatan benda cagar budaya yang ditemukan di bawah air;
- d. menentukan batas kawasan pelindungan kawasan cagar budaya.
- e. pembuatan zonasi kawasan cagar budaya didasarkan pada hasil studi, yang meliputi zona inti, zona penyangga, zona pengembang, dan zona penunjang;
- f. melakukan kegiatan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan kawasan cagar budaya sesuai zonasi yang ada.
BAB VI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 17

- ( 1) Masyarakat berperan serta dalam pengelolaan cagar budaya.
- a.menerima dan memberikan informasi tentang cagar budaya dan upaya pelestariannya;
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan dalam bentuk:
- b.menyatakan keberatan secara tertulis maupun lisan terhadap kebijakan pemerintah yang menimbulkan dampak negatif bagi cagar budaya;
- c. menyampaikan laporan ten tang temuan, kerusakan, dan kehilangan cagar budaya;
- d.memberikan masukan sebagai bahan pengambilan keputusan;
- (3) Terhadap masyarakat, lembaga, kelompok, perorangan yang aktif dalam pelestarian dan/ atau dalam memberikan informasi ten tang cagar budaya, pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas dilakukan berdasarkan pada rekomendasi tim yang dibentuk oleh dinas.
BAB VII - PEMBIAYAAN
Pasal 18

Pembiayaan pengelolaan cagar budaya berasal dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB VIII - PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 19

Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas dan dikoordinasikan dengan instansiterkaitlainnya.
BAB IX - PENYIDIKAN
Pasal 20

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melakukan penvidikan
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana perlindungan benda cagar budaya agar keterangan atau laporan terse but menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perlindungan benda cagar budaya;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tidak pidana perlindungan benda cagar budaya;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perlindungan benda cagar budaya;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainnya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melakui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana
BAB IX - PENYIDIKAN
Pasal 21

Sanksi pidana merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ringan yang meliputi:
- a. pemindahan hak kepemilikan cagar budaya yang tidak dilaporkan kepada dinas;
- c. kegiatan pembangunan yang dapat menyebabkan rusaknya cagar budaya;
- b. penambahan, pengurangan, dan pengambilan sebagian unsur cagar budaya tanpa seijin dinas;
- d. kegiatan pelindungan cagar budaya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/ atau tidak sesuai dengan ijin yang diberikan oleh Dinas;
- f. pelanggaran lain yang sifatnya ringan yang dapat menyebabkan tercemar, rusak dan berubahnya bentuk cagar budaya.
BAB IX - PENYIDIKAN
Pasal 22

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. pencabutan izin;
- d. pembatalan izin;
- e. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- f. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran lain yang sifatnya berat dan/atau dapat menyebabkan rusak, hilang, dan hancurnya cagar budaya dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 23
Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.
Ditetapkan di Nanga Pinoh pada tanggal
BUPATI MELAWI,
FIRMAN MUNTACO
PENJELASAN
Pasal 3

huruf a
Maksud cagar budaya di darat dan di perariran adalah seluruh cagar budaya yang ada di darat yang sudah diinvetarisasi dan ditetapkan dan/ atau yang belum ditetapkan maupun cagar budaya yang diduga masih banyak terpendam di bawah perairan wilayah Kabupaten Melawi, namun belum diinventarisasi dan ditetapkan.
PENJELASAN
Pasal 4

Cukupjelas
Cukupjelas
Koordinasi dengan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Samarinda dimaksudkan sebagai langkah koordinatif dan konsultatif dalam pelestarian cagar budaya, mengingat sumberdaya manusia di bidang cagar budaya belum optimal, baik secara kuantitaif maupun kualitatif. Di samping itu, sesuai cakupan wilayah kerjanya, maka Kabupaten Melawi merupakan wilayah BP3 Samarinda sampai saat ini. Perubahan wilayah kerja maupun perubahan nama dan tugas pokok bidang pelestarian cagar budaya di masa mendatang disikapi dengan perubahan pada ayat ini.
PENJELASAN
Pasal 5

Pembuatan rekomendasi dalam penetapan dan penghapusan dilakukan melalui kegiatan awal berupa pendataan benda, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diduga sebagai cagar budaya. Langkah berikutnya dilakukan verifikasi data untuk memastikan benda, lokasi, dan satuan ruang georafis tersebut sebagai cagar budaya atau bukan. Apabila berdasarkan verifikasi data cagar budaya tersebut, ternyata benda, lokasi, dan satuan ruang geografis sebagai cagar budaya, maka kemudian diusulkan kepada Bupati (melalui Dinas teknis) untuk ditetapkan sebagai cagr budaya kabupaten.
huruf a
Namun apabila dalam penetapan yang sudah dilakukan terdapat benda yang bukan cagar budaya, maka Bupati berwenang menghapusnya dari daftar cagar budaya. Penghapusan juga dapat dilakukan terhadap cagar budaya yang hilang dan musnah atau sebab lain yang menjadikannya layak untuk dihapuskan berdasarkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.
hurufb
Rekomendasi untuk penetapan dilakukan oleh sebuah Tim yang ditunjuk dan dibentuk oleh Dinas Teknis yang membidangi kebudayaan, yang meliputi tenaga ahli di bidang cagar budaya dan tenaga ahli lain yang diperlukan sebagai pendukung Tim ahli cagar budaya
huruf c
Cukupjelas
huruf d
Penyelamatan dan pengamanan cagar budaya di bawah tanah dilakukan melalui kegiatan penggalian arkeologis (ekskavasi) sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang berlaku.
huruf e
Cukupjelas
huruf f
Cukupjelas
huruf g
Cukupjelas
hurufh
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukupjelas
Pelindungan cagar budaya yang bersifat fisik adalah kegiatan menjaga keberadaan dan keterpeliharaan cagar budaya tujuan mempertahankan, melindungi, dan mengantisipasi kemungkinan kerusakan lebih lanjut yang dilakukan secara langsung terhadap fisik cagar budaya mkaupun lingkungan sekitarnya. Beberapa kegiatan pelindungan fisik meliputi pembuatan fasilitas pelindungan (cungkup, pagar, turap, dsb), pemeliharaan fasilitas cagar budaya (perbaikan-perbaikan fasilitas dan lingkungannya), pemeliharaan mellaui perawatan (pembersihan cagr budaya secara tradisional maupun dengan bahan kimia), pemugaran (penggantian komponen cagar budaya yang rusak dengan bahan sesuai aslinya dengan tata cara sesuai peraturan yang berlaku, penyelamatan (memindahkan cagar budaya dari daerah rawan bencana, penggalian penyelamatan, dsb). Semua kegiatan fisik tsb didahului dengan kajian/ studi pelestarian terkait dengan permasalahan cagar budaya yang ada). Sedangkan pelindungan non fisik meliputi kegiatan pendokumentasian dan pengarsiapan data-data cagar budaya serta pelindungan secara hukum (penetapan dan pengaturan pengeolaannya)
PENJELASAN
Pasal 11

Cukupjelas
Pemanfaatan untuk kepentingan agama antara lain; untuk ziarah, berkaul, dan prosesi keagamaan lainnya. Kepentingan Sosial misalnya kegiatan musyawarah/pertemuan khusus, kepentingan pendidikan melalui studi tour, pengajaran dan pendidikan budaya, penelitian bidang pendidikan; kepentingan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian ilmiah, pengujian, dsb; kepentingan teknologi melalui penelitian teknologi pengerjaan, pengujian bahan, kepentingan kebudayaan melalui kegiatan seni budaya, penelitian budaya, penggalian inspirasi seni budaya, dsb; kepentingan pariwisata melalui berbagai kegiatan wisata yang ada.
Pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya perlu didahului dengan kajian, penelitian, dan/ atau analisis mengenai dampak lingkungan dimaksudkan agar di dalam memanfaatkan cagar budaya dan lingkungan harus benar-benar didasarkan pada kajian-kajian yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pemanfaatan yang ada tidak menimbulkan dampak bagi kelestarian cagar budaya dan lingkungannya.
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 13

Penggolongan dimaksudkan memberikan kategori dan klasifikasi/ bobot cagar budaya berdasarkan pada variable-variabel penilaian yang ada, yang kemudian setiap kategori dan bobotnya diperlakukan berbeda antara satu dengan lainny sesuai kategori/bobot cagar budaya tersebut.
PENJELASAN
Pasal 17

kawasan cagar budaya di air dimaksudkan adalah satuan ruang perairan yang ditentukan berdasarkan pada potensi cagar budaya bawah air berdasarkan pada hasil kajian dan/atau informasi yang dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya. Batas kawasan dilakukan pada luas persebaran cagar budaya bawah air dan/atau didasarkan pada antisipasi kemungkinan bergesernya cagar budaya bawah air, melalui pembuatan/penentuan titik-titik koordinat secara tepat clan akurat.
Cukupjelas
yang dimaksudkan dengan zona ekonomi eksekutif (ZEE) adalah batas perairan yang sudah ditetapkan berdasarkan pada pembagian wilayah perairan sesuai peraturan yang berlaku
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22

Cukupjelas
jenis pelanggaran berat dan ketentuan pidananya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
PENJELASAN
Pasal 25

Cukupjelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR..7
PENJELASAN
Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.
Ditetapkan di Nanga Pinoh pada tanggd II Me1 2 0 \5
/"
Diundangkan di Nanga Pinoh pada tanggal 12 Me1 2015...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI
L
IVO TI US MULYONO
LEMBARAN DAE) H KABUPATEN MELAWI TAHUN 20l5 \0mM09
2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.
Ditetapkan di Nanga Pinoh pada tanggal
Diundangkan di Nanga Pinoh pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI
«
IVO TI US MULYONO
LEMBARAN DAE H KABUPATEN MELAWI TAHUN
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI, PROVINS! KALIMANTAN BARAT: