PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 24/E Tahun 2010
Tentang TATA CARA PEMBUKAAN, PENUTUPAN DAN PENEMPATAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
Berlaku: 12 Agustus 2010
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Menetapkan
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pemegang Kas Daerah dalam Pengurusan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62);
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN, PENUTUPAN DAN PENEMPATAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
8. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
14. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
BAB II - PEMBUKAAN REKENING
Pasal 2

- (1) SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat membuka rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran dengan persetujuan Walikota melalui BUD.
- (2) SKPD dapat membuka rekening lainnya setelah mendapat persetujuan Walikota melalui BUD.
BAB II - PEMBUKAAN REKENING
Pasal 3

Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dan rekening atas nama SKPD.
BAB III - PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING
Pasal 4

- (1) Permohonan persetujuan pembukaan rekening dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah disampaikan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran kepada Walikota melalui BUD dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini, dengan dilampiri :
- a. Keputusan Walikota tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan SKPD; dan
- b. Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (2) Walikota berwenang untuk menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening yang diajukan apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat persetujuan atau penolakan Walikota menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.
BAB III - PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING
Pasal 5

- (1) Permohonan persetujuan pembukaan rekening lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Walikota melalui BUD dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan
Walikota ini, dengan dilampiri Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (2) Walikota berwenang untuk menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening yang diajukan apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat persetujuan atau penolakan Walikota menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.
BAB III - PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING
Pasal 6

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib melampirkan persetujuan tertulis dari Walikota pada saat membuka rekening pada Bank Umum.
BAB IV - PENUTUPAN REKENING
Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, Walikota dapat memerintahkan penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Rekening SKPD yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Kepala SKPD dan saldonya dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dilaporkan kepada Walikota melalui BUD.
BAB V - PELAPORAN
Pasal 8

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib melaporkan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Walikota melalui BUD dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Walikota ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening.
BAB V - PELAPORAN
Pasal 9

- (1) Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus dilaporkan dan disajikan dalam daftar lampiran pada laporan keuangan SKPD yang bersangkutan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Walikota ini.
- (2) Daftar rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada Walikota setiap akhir tahun.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

- (1) Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran dan rekening lainnya yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, harus dimintakan persetujuan kepada Walikota dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Walikota ini.
- (2) Walikota berwenang untuk menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening yang diajukan apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat persetujuan atau penolakan Walikota menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (4) Rekening yang ditolak permohonan persetujuannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.
Ditetapkan di Malang pada tanggal 12 Agustus 2010
WALIKOTA MALANG, ttd.
Drs. PENI SUPARTO, M.AP
Diundangkan di Malang pada tanggal 12 Agustus 2010
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd.
DR. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19580415 198403 1 012
BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2010 NOMOR 24 SERI E
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd.
DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003