PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 13 Tahun 2013
Tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN NEGERI KABUPATEN SERANG
Berlaku: 7 Juni 2013
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG
Tahun 2013
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN NEGERI KABUPATEN SERANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang, perlu menata kembali Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Negeri Kabupaten Serang dengan Peraturan Bupati;
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Menetapkan
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2007 Nomor 767);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821);
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN NEGERI KABUPATEN SERANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Negeri yang selanjutnya disingkat UPTD SMKPN adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Negeri Kabupaten Serang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
10. Kepala adalah Kepala UPTD SMKPN Kabupaten Serang.
11. Pelaksana adalah Petugas Operasional pada UPTD SMKPN Kabupaten Serang.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwewenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD SMKPN Kabupaten Serang.
BAB III
Pasal 3

Kedudukan UPTD SMKPN Kabupaten Serang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Tugas Pokok
BAB III
Pasal 4

Tugas pokok UPTD SMKPN yaitu melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan, pelatihan, pengembangan program dan informasi Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Negeri Kabupaten Serang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
Bagian Ketiga
Fungsi
BAB III
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD SMKPN mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana program kegiatan sekolah pendidikan menengah kejuruan pertanian;
- b. pemberian layanan informasi kegiatan sekolah pendidikan menengah kejuruan pertanian;
- c. pembuatan percontohan berbagai macam program dan penilaian dalam pelaksanaan pendidikan menengah kejuruan pertanian;
- d. pelaksanaan kegiatan pembelajaran, bimbingan dan pelatihan dan pengembangan program pendidikan menengah kejuruan pertanian; dan
- e. pelaksanaan pengintegrasian dan pengkoordinasian kegiatan sektor bidang pendidikan menengah kejuruan pertanian.
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD SMKPN terdiri dari:
- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur dari Susunan Organisasi UPTD SMKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh koordinator jabatan fungsional yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
Bagian Kedua
Bidang Tugas Susunan Organisasi
Paragraf 1
Kepala
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 8

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta mengawasi seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan UPTD SMKPN.
Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, bertanggung jawab kepada Kepala dan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran, rumah tangga, pembayaran gaji dan perjalanan dinas;
- b. mengelola administrasi kepegawaian;
- c. memelihara, dan melakukan kegiatan administrasi barang daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. mengelola administrasi keuangan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
Paragraf 3
Pelaksana
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 10

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, bertanggung jawab kepada Kepala dan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengelolaan perlengkapan UPTD SMKPN;
- b. melaksanakan pengelolaan perpustakaan UPTD SMKPN;
- c. melaksanakan pengelolaan laboratorium UPTD SMKPN;
- d. memberikan pelayanan informasi perkembangan kegiatan UPTD SMKPN; dan
- e. menyampaikan laporan kegiatan kepada Kepala melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, bertanggung jawab kepada Kepala dan mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 12

Kepala sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dalam melaksanakan tugas pokok wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di dalam maupun di luar UPTD SMKPN;
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan
- c. memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan bawahannya yang berada dalam tanggungjawabnya.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 13

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dalam melaksanakan tugas pokok wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dengan Kepala, Pelaksana maupun Kelompok jabatan Fungsional di lingkungan UPTD SMKPN;
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala; dan
- c. memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan bawahannya yang berada dalam tanggungjawabnya.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 14

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dalam melaksanakan tugas pokok wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dengan Kepala, Kepala Sub Bagian Tata Usaha maupun Kelompok jabatan Fungsional di lingkungan UPTD SMKPN; dan
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dalam melaksanakan tugas pokok wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dengan Kepala maupun Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pelaksana di lingkungan UPTD SMKPN; dan
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.
Bagian Kedua
Pelaporan
BAB V - TATA KERJA
Pasal 16

Kepala wajib memberikan laporan tentang pengelolaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 17

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala tentang pengelolaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 18

Pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
Bagian Ketiga
Kewenangan Mewakili
BAB V - TATA KERJA
Pasal 19

Dalam hal Kepala berhalangan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional dapat mewakili sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keempat
Kepegawaian
BAB V - TATA KERJA
Pasal 20

- (1) Kepala dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Kepala Dinas.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- (4) Kepala berkewajiban dan bertanggungjawab dalam pembinaan kepegawaian di lingkungan UPTD SMKPN.
- (5) Kepala wajib menilai dan menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar Urutan Kepangkatan Pegawai bawahannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kepala wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 21

Pembiayaan penyelenggaraan UPTD SMKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB VII
Pasal 22

Ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
BAB VII
Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Serang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Negeri Kabupaten Serang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.
Ditetapkan di Serang pada tanggal 7 Juni 2013
BUPATI SERANG,
Cap/ttd
A. TAUFIK NURIMAN
LAMPIRAN
: PERATURAN BUPATI SERANG
Nomor
: 13 Tahun 2013
Tanggal
: 7 Juni 2013
Tentang :
Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Negeri Kabupaten Serang.
BAGAN STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN NEGERI KABUPATEN SERANG
BUPATI SERANG,
Cap/ttd
A. TAUFIK NURIMAN