Unknown Unknown Nomor DAERAH Tahun 2023
Tentang KEWENANGAN KABUPATEN
Berlaku: 15 TAHUN 2000
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- a. bahrva untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur Kewenangan Kabupaten Batang Hari sebagai Daerah Otonom;
2. b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas" perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kewenangan Kabupaten Batang Hari sebagai Daerah Otonom.
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat iI Tanlung Jabung;
4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 2
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Penmbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran l'{egara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 72: Tambahan Lembaran \egara \omor 38-i8 r: J.
6. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 19Y-&lt; tentarg Fenrerahan Sebagaian Lrusan Pemenntahan kepa.fu l6 ]aerah Tln,-luat Il Percontohan lLembaran \egara R.ep';birk "nnionesla Ta,:un nyv-i \onior iS. Talnbahan tr-embaran \esara \t-rrtot :i;--+
.
'
5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian unsan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106; Tambahan Lembaran NegaraNomor 3769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG IIARI MEMUTUSKAN:
MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEWENANGAN KABUPATEN
BATANG HARI SEBAGAI DAERAH OTONOM