PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor N/A Tahun 2023
Tentang KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DIKOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2011
Berlaku: 24 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BANJARMASIN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG
KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DIKOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARMASIN,
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan /SR.130/9/2010 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2010 jo Nomor 32/Permentan/SR.130/4/2010 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 dan dengan adanya perubahan anggaran Subsidi Pupuk Tahun Anggaran 2010;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan konsideran huruf a perlu mengubah Lampiran Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 86 Tahun 2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota;
1. Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3478);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 NO. 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3821);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
r^
&lt;;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia 4437);
8. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3210);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1977 tentang Usaha Petemakan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1977 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11. Peraturan Pemerintan Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, PemerintahDaerah Propinsidan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan:
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 40/Permentan/OT/l40/2/2007 tentang Syarat dan Tata Carapendaftaran Pupuk An Organik;
10. 16.Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40/Permentan/OT/4/2007 tentang Rekomendasi PupukN,P danK pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
11. 17.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan PenyaluranPupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/SR 130/11/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran tertyinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Srktor PertanianTahun Anggaran 2010;
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor ; 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang/JasaYang Beredar di Pasar,
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/l/2003 tentang Syarat danTataCara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 Tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk AnOrganik;
16. ^
17. Menetapkan
18. 22.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT210/42003 tentang PengawasanFormulaPupuk An-Organik;
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 015 Tahun 2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan;
24. Peraturan Daerah Kota BanjarmasinNomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembar Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin ( Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
26. Pearaturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2011(Lembaran Daerah Tahun2010Nomor23);
MEMUTUSKAN
- PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2011
BAB I - KETENTUANUMUM
Pasal 1

- /^ Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Dinas Pertanian danPerikanan adalah Dinas Pertanian danPerikanan Kota Banjarmasin;
5. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin;
6. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung;
7. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasilindustri ataupabrik pembuat pupuk;
n
8. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar dan seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau dari hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplay bahan organik, menperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah;
9. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesui dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan;
3. 10.Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di pengecer resmi;
4. ll.Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan atau udang;
12. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura;
13. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.;
7. r^ 14. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha;
15. Pembudidayaan Beanatau Udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha;
16. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk an-organik (Urea, NPK, ZA, Superphos) dan pupuk organik di dalam negeri;
10. 17.Penyalur Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/MDAG/PER/6/2008 tentangpengadaandan penyaluranPupukbersubsidiuntuk sektorPertanian;
18. Penyalur Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang pengadaan danpenyaluran Pupukbersubsidi untuksektorPertanian;
12. 19.Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktifitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi;
20. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah Perhitungan rencana kebutuhan, pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi;
14. 21.Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupukdanpestisida yangdibentuk olehWalikota Banjarmasin.
BAB II - PERUNTUKAN PUPUKBERSUBSIDI
Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluasluasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudaya ikan dan atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
{*}
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, petemakan atauperusahaan perikanan budidaya.
BAB III - ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2011 diKota Banjarmasin.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Sub sektor , jenis dan jumlah kebutuhan adalah, seperti tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan.
- (4) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang berdasarkan Rencana DefinitifKebutuhan Kelompok tani (RDKK) yang disetujui olehpetugas teknis, penyuluh setempat.
- (5) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, Petemakan, perkebunan dan pembudidaya ikan dan atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan atau kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani di wilayahnya.
BAB III - ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi disuatu wilayah sebagaimanadalam Pasal 3 ayat (2) dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kota Banjarmasin ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.
3. f"^ (3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat dilaksanakan terlebih dahulu, atas dasar rekomendasi Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin guna memenuhi kebutuhan petani dilapangan.
- (4) Apabila alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi disuatu kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi diwilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu)tahun.
BAB IV - PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksidan diadakanoleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana pada ayat (1) yaitu PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Petrokimia Gresik.
BAB IV - PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Subsidi Untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke Petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut:
- a. Penyalur pupuk bersubsidi ditingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya; dan
- b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada hurup a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam Peraturan Walikota Banjarmasin.
- (3) Untuk Kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV petani atau kelompok tani sebagaimana O pada ayat 92), Pemerintah Kota melakukan pendataan RDKK diwilayahnya sebagai bahan pertimbangan dalam mengalokasikan pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/ kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari komisi pengawasan pestisida dan pupuk (KP3) Kota Banjarmasin.
BAB IV - PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 7

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hams diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang / terhapus, yang bertuliskan:
"
Pupuk Bersubsidi Pemerintah "
- O Barang Dalam Pengawasan
BAB IV - PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), distributor dan penyalur di Lini IVwajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan / atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan fleksibelitas penyaluran yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian setempat, bagi daerah-daerah yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasinya, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
BAB IV - PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk haras menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
r^
- a. Pupuk Urea
- = Rp. 1.600,-per kg
- b. Pupuk ZA
- = Rp. 1.400,- per kg
- c. Pupuk SP-36
- = Rp. 2.000,-per kg
- d. Pupuk NPKphonska (15:15:15)
- = Rp. 2.300,- per kg
- e. Pupuk NPK pelangi (20 :10 :10)
- = Rp. 2.300,- per kg
- f. Pupuk Organik
=
- Rp. 700,-per kg
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana pada ayat (2) untuk kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang di Penyalur lini IV secara tunai.
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
BAB IV - PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 10

Sehubungan dengan pupuk bersubsidi merapakan barang dalam pengawasan maka mulai dari perencanaan RDKK, pengajuan ke Distributor dan penyaluran oleh pengecer resmi perlu dilakukan pengawasan.
BAB IV - PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 11

- (1) Untuk melakukan pengawasan perlu dibentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dan atau Tim Monitoring dan Evaluasi Kota Banjarmasin.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dan atau Tim Monitoring Kota Banjarmasin wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
3. s~s (3)Tugas dan wewenang Tim Monitoring diatas kemudian ditetapkan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.
BAB IV - PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 12

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dan atau Tim Monitoring Kota Banjarmasin wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayahnya kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota BanjarmasinWalikota.
- (2) Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin melaporankan hasil monitoring kepada Walikota Banjarmasin dan selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya ditetapkan dengan / berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin atas nama Walikota.
LAMPIRAN: PERATURANWALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR
:
24 Tahun 2011
TANGGAL :
30 Mei 2011
REKAPITULASI PUPUK BERSUBSIDI T.A 2011 MENURUT KEBUTUHAN PADA MASING-MASING KECAMATAN DI KOTA BANJARMASIN
| NO | KECAMATAN (Jlh Kel. Tani) | LUAS | RENCANA KEBUTUHAN SAPRODI (KG] | RENCANA KEBUTUHAN SAPRODI (KG] | RENCANA KEBUTUHAN SAPRODI (KG] | RENCANA KEBUTUHAN SAPRODI (KG] | RENCANA KEBUTUHAN SAPRODI (KG] | RENCANA KEBUTUHAN SAPRODI (KG] | JADWAL TANAM |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| NO | KECAMATAN (Jlh Kel. Tani) | TANAM(HA) | BENIH(KG) | UREA (KG) | SP-36 (KG) | ZA(KG) | NPK(KG) | PUPUK(KG) | JADWAL TANAM |
| 1 | Banjarmasin Barat (7 Kelomp. Tani) | 38,2 | 955 Unggul Lokal 3.070 | 81 | - | 72 | - | MARET | |
| 2 | Banjarmasin Timur 273,67 | - | 40.000 | 19.975 | 2.090 | | 10.630 | - | JAN-PEB |
| 3 | Banjarmasin Utara 248,25 | ~ | 26.875 | 1.800 | - | - | | - | JAN-PEB-MAR |
| 4 | Banjarmasin Selatan (26 Kelomp. Tani) | 637,28 - | 88.526 | | 24.928 | 245 | 5 | - | JANUARI |
| JUMLAH ( 57 Kelompok) | JUMLAH ( 57 Kelompok) | 1.197,4 | 955 | 158.471 | 46.784 | 2335 | 10.707 | - | - |
JpVALIKOTA BANJARMASIN^
iMUHIDIN
I-
c
LAMPIRAN : PERATURANWALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR
:
24 Tahun 2011
TANGGAL
:
20 Mei 2011
REKA lPITULASI JADWA]L KEBU1rUHANPlJPUKBERSUBSIEHT.A2011 PADA MASING-MASING KECAMATAN DI KOTA BANJARMASIN
| | | RENCANA KEBUTUHAN PERBULAN (Kg) | RENCANA KEBUTUHAN PERBULAN (Kg) | RENCANA KEBUTUHAN PERBULAN (Kg) | RENCANA KEBUTUHAN PERBULAN (Kg) | RENCANA KEBUTUHAN PERBULAN (Kg) | RENCANA KEBUTUHAN PERBULAN (Kg) | RENCANA KEBUTUHAN PERBULAN (Kg) | RENCANA KEBUTUHAN PERBULAN (Kg) | RENCANA KEBUTUHAN PERBULAN (Kg) | RENCANA KEBUTUHAN PERBULAN (Kg) | RENCANA KEBUTUHAN PERBULAN (Kg) | RENCANA KEBUTUHAN PERBULAN (Kg) | JUMLAH (Kg) |
|--------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NO | KECAMATAN | OKT | NOP | DES | JAN | PEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEP | JUMLAH (Kg) |
| 1 | Banjarmasin Barat | | 1.0233 | 1.0233 81 0 72 955 | 1.0233 | | | | | | | | | 3.070 kg Urea 81 kg SP -36 0kg ZA 72kgNPK 955 kg (Benin Lokal) |
| 2 | Banjarmasin Timur | | | 2.000 | 38.000 19.975 2.090 10.630 | | | | | | | | | 40.000 kg Urea 19.975 kg SP-36 2.090 kg ZA 10.630 kg NPK |
| 3 | Banjarmasin Utara | | | 1.650 | 15.025 | 10.200 1.800 | | | | | | | | 26.875 kg Urea 1.800 kg SP-36 |
| 4 | Banjarmasin Selatan | | | 88.526 24.928 245 5 | | | | | | | | | | 88.526 kg Urea 24.928 kg SP-36 245kgZA 5kg NPK |
| JUMLAH | | | 1.0233 | 93.1993 25.009 245 77 955 | | 54.0483 19.975 2.090 10.630 10.200 1.800 | | | | | | | | 158.471 kg Urea 46.784 kg SP-36 2.335 kg ZA 10.707 kg NPK 955 kg (Benin Unggul Lokal) |
ALIKOTA BANJARMASIN,.
r
/