PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 32 Tahun 2017
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Berlaku: 5 Juli 2017
N/A
Preamble

Mengingat :
WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 32 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SURABAYA,
Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kota Surabaya, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: S6K.1076/KP.108/DRJD/2005 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 1/C);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 64);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 89).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.
Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 47) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 ditambahkan 1 ayat baru yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 4
- (1) Untuk memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menunjukan dan/atau melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Uji Berkala Kendaraan Bermotor meliputi:
1. Uji Berkala Pertama
- a) Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) beserta bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor;
- b) Asli sertifikat registrasi uji tipe;
- c) Surat keterangan uji berkala pertama dari Dinas Perhubungan dan/atau kode registrasi;
- d) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
- e) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
- f) Surat keterangan domisili perusahaan jika kendaraan bermotor milik perusahaan;
- g) Surat Kuasa bermeterai jika dikuasakan;
- h) Gesekan nomor rangka dan nomor mesin.
2. Uji Berkala Lanjutan
- a) Asli dan fotokopi kartu uji;
- b) Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor;
- c) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
- d) Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
- e) Surat keterangan domisili perusahaan jika kendaraan bermotor milik perusahaan;
- f) Surat Kuasa bermeterai jika dikuasakan;
- g) Gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji.
- b. Numpang Uji meliputi:
1. Numpang Uji Masuk
- a) Asli dan fotokopi kartu uji;
- b) Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) serta bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor;
- c) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
- d) Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
- e) Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;
- f) Surat Kuasa bermeterai jika dikuasakan;
- g) Surat keterangan atau rekomendasi numpang uji dari daerah asal;
- h) Gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji.
2. Numpang Uji Keluar
- a) Asli dan fotokopi kartu uji;
- b) Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor;
- c) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
- d) Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
- e) Surat keterangan persetujuan numpang uji dari daerah tujuan numpang uji;
- f) Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;
- g) Surat Kuasa bermeterai jika dikuasakan;
- c. Mutasi Uji meliputi:
1. Mutasi Uji Masuk
- a) Asli dan fotokopi kartu uji;
- b) Asli kartu induk kendaraan bermotor;
- c) Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) serta bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor terbaru;
- d) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
- e) Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
- f) Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;
- g) Surat Kuasa bermeterai jika dikuasakan;
- h) Surat keterangan mutasi uji kendaraan dari Dinas Perhubungan dan/atau kode registrasi;
- i) Surat keterangan atau rekomendasi mutasi dari daerah asal;
- j) Gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji.
2. Mutasi Uji Keluar
- a) Asli dan fotokopi kartu uji;
- b) Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor terbaru;
- c) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
- d) Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
- e) Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;
- f) Surat Kuasa bermeterai jika dikuasakan.
- d. Uji Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk (modifikasi):
1. Asli dan fotokopi kartu uji;
2. Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor terbaru;
3. Sertifikat registrasi uji tipe;
4. Surat keterangan ubah bentuk kendaraan dari Dinas Perhubungan kota dan/atau kode registrasi;
.
[
5. Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
6. Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
7. Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;
8. Surat Kuasa bermeterai jika dikuasakan;
9. Gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji.
- e. Ubah Sifat Kendaraan Bermotor:
1. Asli dan fotokopi kartu uji;
2. Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor terbaru;
3. Menunjukan dan/atau melampirkan surat keterangan ubah sifat dan/atau surat pencabutan izin trayek dari dinas perhubungan;
4. Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
.
5. Asli kartu tanda penduduk pemohon;
6. Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;
7. Surat Kuasa bermeterai jika dikuasakan;
8. Gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji.
- f. Penilaian kondisi teknis kendaraan usulan penghapusan:
1. Asli dan fotokopi kartu uji;
2. Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor terbaru;
3. Surat permohonan penilaian kondisi teknis kendaraan;
4. Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
5. Asli kartu tanda penduduk pemohon;
6. Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;
7. Surat Kuasa bermeterai jika dikuasakan;
8. Gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji.
8. (2a) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 huruf g), angka 2 huruf f), huruf b angka 1 huruf f), angka 2 huruf g), huruf c angka 1 huruf g), angka 2 huruf f ), huruf d angka 8, huruf e angka 7, huruf f angka 7 hanya diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara atau hubungan staf/bawahan/kerja dengan pemohon izin, yang dibuktikan dengan :
- a. fotokopi Kartu Keluarga atau surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga/saudara, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara; atau
- b. surat keterangan bermeterai terkait status kepegawaian/surat penempatan kerja, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan staf/bawahan/kerja.
- (3) Pemohon yang mengajukan permohonan uji melalui online, selain melengkapi dan/atau menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga harus menunjukkan dan/atau melampirkan:
1. Bukti cetak atau print out pendaftaran online;
2. Code referensi bagi pemohon yang telah melakukan pembayaran retribusi secara elektronik.
2. Setelah ayat (2) Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :