PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 20 Tahun 2015
Tentang No Description
Berlaku: 20 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang a. bahwa dalam Peraturan Walikota Bitung Nomor 8 Tahun 2015 ten tang Ketentuan Pemberian Togas Belajar dan Izin Belajar Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerinta.h Kota Bitung terdapat beberapa rumusan yang akan disesuaikan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bitung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pemberian Togas Belajar dan lzin Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kata Bitung;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang
| Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20153 Nomor 24, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); \ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); |
| 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan StrukturaJ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); |
| 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); |
| 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); |
| 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278); |
| 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); |
| 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kepend.idikan Bagi Guru Dalam Jabatan; |
| 13. Peraturan Menteri Pend.idikan Nasional Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi diluar Domisili Perguruan Tinggi; |
| 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); |
15. Peraturan Walikota Bitung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pemberian Tugas Belajar dan lzin Belajar Kepada Pegawa.i Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung (Serita Daerah Kota Bitung Tahun 2015 Nomor 8);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN !ZIN BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bitung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Kepada Pegawa.i Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2015 Nomor 8) diubah sebaga.i berikut :
1. Ketentuan Pasal I angka 8 diubah dan ditambahkan 1 angka ya.itu angka 11, sehingga berbunyi sebaga.i berikut:
Pasal I
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bitung.
- I. Daerah adalah Daerah Kota Bitung.
3. Walikota adalah Walikota Bitung selaku Pejabat Pembina Kepegawa.ian Daerah Kota Bitung.
5. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bitung, yang selanjutnya disingkat BKD-PP adalah Badan yang membidangi Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Pegawa.i Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekcrja dilingkungan Pemerintah Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Tugas Belajar adalah penugasan seorang PNS untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan formal, dapat dibiayai dari Pemerintah Daerah atau mendapat program beasiswa dari Swasta atau Instansi Pemerintah non Pemerintah Daerah guna memperoleh ilmu pengetahuan yang sangat dibutuhkan dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah.
7. Satuan Unit Kerja adalah satuan unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada PNS untuk meningkatkan kemampuan melalui jenjang pendidikan formal dengan biaya sendiri tanpa mengganggu pelaksanaan tugas dari Pegawai Negeri yang bersangkutan.
11. Tim Seleksi adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota untuk menentukan PNS yang dapat diberikan Tugas Belajar dcngan pembiayaan Pemerintah Daerah, dengan tugas dan susunan keanggotaan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
10. Kewajiban Kerja adalah masa waktu bagi PNS yang telah melaksanakan Tugas Belajar untuk bekerja kembali pada Pemerintah Daerah.
2. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3
- (1) Tugas Belajar dapat diberikan di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (3) Pemberian Tugas Belajar dengan Pembiayaan bersumber dari Pemerintah Daerah akan disampaikan melalui Surat Pengumuman.
- (2) Tugas Belajar di luar negeri pada dasarnya hanya diberikan untuk 1 (satu) kali, kecuali dalam hal-hal luar biasa menurut pertimbangan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 4 huruf b dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 4
Tugas Belajar dapat diberikan kepada PNS yang antara lain :
- b. dihapus;
- a. diusulkan dan/ atau direkomendasikan oleh Kepala SKPD atau Unit Kerja untuk mengikuti tes dalam program khusus Tugas Belajar dengan pembiayaan Pemerintah Daerah;
- c. mendapatkan Program Beasiswa baik dari Swasta maupun Instansi , Pemerintah non Pemerintah Daerah.
4. Ketentuan Pasal 8 huruf a angka 6, huruf b angka 6, huruf c angka 6 dan huruf d angka 6 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 8
Persyaratan Khusus yang wajib dipenuhi PNS yang bersangkutan meliputi :
- a. untuk Program Diploma I, Diploma II, Diploma Ill atau yang setara :
1. minimal berpangkat Pengatur Muda, II/ a;
2. berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
3. surat Persetujuan/Rekomendasi dari BKD-PP untuk mengikuti Seleksi program Khusus Tugas Belajar;
5. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang sederajat dengan nilai rata-rata paling rendah 7 (tujuh), kecuali ditentukan lain oleh lembaga pendidikan dan/ a tau penyelenggara seleksi Program Khusus Tugas Belajar yang bersangkutan;
4. lulus seleksi yang telah ditentukan dan dibuktikan dengan Surat Keputusan dan/ atau Surat Keterangan Lulus Seleksi dari Lembaga Pendidikan dan/ atau Penyelenggara Seleksi Program Khusus Tugas Belajar;
6. dihapus;
7. membuat pernyataan bersedia bertanggungjawab apabila dikenakan ganti rugi bagi PNS yang mengikuti program Beasiswa baik dari Swasta maupun Instansi Pemerintah non Pemerintah Daerah.
- b. untuk Program Strata I (S-1) atau yang setara :
2. berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun bagi yang mempunyai pendidikan terakhir SMU atau yang setara maupun yang mempunyai pendidikan terakhir Program Diploma I, Diploma II, Diploma III atau yang setara;
1. minimal berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, 11/b;
3. surat Persetujuan/Rekomendasi dari BKD-PP untuk mengikuti Seleksi program khusus Tugas Belajar;
4. lulus seleksi yang telah ditentukan yang dibuktikan dengan surat Keputusan dan/ atau Surat Keterangan Lulus Seleksi dari Lembaga Pendidikan dan/ atau penyelenggara seleksi Program Khusus Tugas Belajar;
- a. 7 (tujuh) bagi yang berijazah SMU atau yang setara, kecuali ditentukan lain oleh lembaga pendidikan dan/atau penyelenggara seleksi program khusus Tugas Belajar yang bersangkutan; dan
5. berijazah paling rendah SMU atau yang setara, dengan nilai ratarata atau lndeks Prestasi Kumulatif (!PK) paling rendah :
- b. 2,5 (dua koma lima) bagi yang berijazah Diploma I, Diploma II, Diploma III atau yang setara.
6. dihapus;
7. membuat pemyataan bersedia bertanggungjawab apabila dikenakan ganti rugi bagi PNS yang mengikuti program Beasiswa dari Swasta maupun lnstansi Pemerintah non Pemerintah Daerah.
- c. untuk Program Strata Dua (S-2) atau yang setara :
1. minimal berpangkat Penata Muda III/a;
2. berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
4. lulus seleksi yang telah ditentukan yang dibuktikan dengan Surat Keputusan dan/ atau Surat Keterangan Lulus Seleksi dari lembaga pendidikan dan/atau penyelenggara seleksi program khusus Tugas Bela jar;
3. surat Persetujuan/Rekomendasi dari BKD-PP untuk mengikuti Seleksi program Khusus Tugas Belajar;
5. berijazah paling rendah Sarjana/Strata Satu (S-1) atau yang setara dengan !PK 2,75 (dua koma tujuh lima), kecuali ditentukan oleh lembaga pendidikan dan/atau penyelenggara Program Khusus Tugas Belajar yang bersangkutan;
6. dihapus;
- d. Untuk Program Strata Tiga (S-3) atau yang setara :
7. membuat pemyataan bersedia bertanggungjawab apabila dikenakan ganti rugi bagi PNS yang mengikuti program Beasiswa baik dari Swasta maupun lnstansi Pemerintah non Pemerintah Daerah.
1. minimal berpangkat Penata Muda Tingkat I, III/b;
3. surat Persetujuan/Rekomendasi dari BKD-PP untuk mengikuti Seleksi program Khusus Tugas Belajar;
2. berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun, kecuali ditentukan lain oleh lernbaga pendidikan yang bersangkutan;
4. lulus seleksi yang telah ditentukan yang dibuktikan dengan Surat Keputusan dan/ a tau Surat Keterangan Lui us Seleksi dari lembaga pendidikan dan/atau penyelenggara seleksi program khusus Tugas Bela jar;
5. berijazah paling rendah Strata Dua (S-2) atau yang setara dengan !PK 3,0 (tiga koma nol), kecuali ditentukan oleh lembaga pendidikan dan/ atau penyelenggara Program Khusus Tugas Belajar yang bersangkutan;
6. dihapus;
- e. untuk daerah terpencil, tertinggal dan terluar atau jabatan sangat diperlukan, usia maksimal dapat ditetapkan menjadi :
7. membuat pernyataan bersedia bertanggungjawab apabila dikenakan ganti rugi bagi PNS yang mengikuti program Beasiswa baik dari Swasta maupun lnstansi Pemerintah non Pemerintah Daerah.
- I. program Diploma I, Diploma II, Diploma III dan program strata I (SI) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
2. program Strata Dua (S-2) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun; atau
3. program Strata Tiga (S-3) atau setara berusia paling tinggi 4 7 (empat puluh tujuh) tahun.
5. Ketentuan Pasal 7 huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 7
Persyaratan Umum yang wajib dipenuhi PNS yang bersangkutan meliputi :
- b. untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi;
- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS, bukan Galon PNS;
- c. mendapatkan surat izin dari Kepala SKPD/Unit Kerja tempat PNS yang bersangkutan bertugas;
- e. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat selama 2 (dua) tahun tcrakhir;
- d. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bemilai baik;
- f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pemberhentian sementara sebagai PNS;
- h. berbadan sehat yang dinyatakan oleh Dokter Penguji Kesehatan dari Rumah Sakit atau Pusat Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah; dan
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat;
- i. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja serta perencanaan sumber daya aparatur instansi masing-masing.
6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 11

Mekanisme pengusulan dan pemberian Tugas Belajar meliputi :
- b. PNS yang bersangkutan apabila diizinkan, kemudian mengajukan permohonan kepada Kepala BKD-PP untuk mengikuti tes di Tempat Pendidikan yang dituju dengan melampirkan dokumen-dokumen yang merupakan persyaratan administrasi sebagai berikut :
- a. PNS yang bersangkutan mengajukan surat permohonan tugas belajar kepada Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja;
1. surat izin dari Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja;
3. salinan/fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan PNS yang dilegalisir;
2. salinan/fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan CPNS yang dilegalisir;
4. salinan/fotokopi Surat Keputusan Pangkat terakhir yang dilegalisir;
6. salinan/fotokopi Kartu Pegawai (Karpeg) yang dilegalisir;
5. salinan/fotokopi Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3)/Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 tahun terakhir yang dilegalisir;
7. daftar hadir 3 (tiga) bulan terakhir;
8. Surat Keterangan Belum Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang dan/ atau Tingkat Berat Dalam 2(Dua) Tahun
- Terakhir dan Tidak Sedang Menjalani Pernberhentian Sementara Sebagai PNS;
10. salinan/fotokopi ljazah Terakhir dan Daftar Nilai yang dilegalisir;
9. Surat Keterangan Berbadan Sehat yang dinyatakan oleh Dokter Penguji kesehatan dari Rumah Sakit atau Pusat Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah;
11. surat keterangan telah menunjukkan prestasi kerja yang baik dalam melaksanakan tugas sehari-hari yang dinyatakan dengan secara tertulis oleh kepala SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan; dan
- c. BKD-PP meneliti persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan melaksanak.an seleksi administrasi PNS calon Tugas Belajar dan selanjutnya memberikan Rekomendasi untuk mengikuti tes di lembaga pendidikan yang dituju;
12. surat keterangan bidang ilmu yang dilempuh sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja serta perencanaan sumber daya aparatur instansi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kata Bitung.
- d. PNS calon Tugas Belajar yang lulus tes sebagaimana dimaksud pada huruf c, selanjutnya dapat diproses untuk ditetapkan sebagai PNS Tugas Belajar;
- f. PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e mengajukan permohonan kepada Walikota dan melengkapi berkas sebelumnya dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
- e. Khusus untuk PNS calon Tugas Belajar dengan Pembiayaan Daerah, untuk dapat ditetapkan menjadi PNS Tugas Belajar, maka penentuannya dilakukan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Walikota;
1. rekomendasi dari BKD-PP untuk ikut seleksi;
2. surat Keterangan Lulus Seleksi dari lembaga pendidikan yang dituju;
4. surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Biaya Pendidikan apabila terjadi ha! yang mengharuskan PNS Tugas Belajar untuk mengem balikan biaya pendidikan
3. surat yang menyatakan pembebasan dari jabatan struktural/ jabatan fungsional (apabila menduduki jabatan struktural/ fungsional);
- g. PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- I. mengajukan Surat Permohonan Dana kepada Walikota;
- h. Pemberian Dana Tunjangan Tugas Belajar bagi PNS Tugas Belajar )'ang dibiayai oleh Pemerintah Daerah dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
2. melampirkan berkas antara lain :
- b) Surat dari Lembaga Pendidikan yang memberikan perincian tentang Dana Pendidikan dan Dana Pendukung yang diperlukan oleh PNS yang bersangkutan.
- a) salinan/fotokopi Surat Keputusan Walikota tentang Pemberian Tugas Belajar; dan
3. apabila disetujui oleh Walikota, permohonan dana tersebut akan dirapatkan o1eh Tim Seleksi urrtuk menentukan besaran Dana Pendukung yang akan diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan tetap mengacu pada kemampuan keuangan daerah; dan
4. Setelah ditentukan besaran dana yang akan diterima, selanjutnya dapat diproses pencairan dana yang akan langsung diterima melalui rekening bank milik PNS yang bersangkutan.
7. Ketentuan Pasal 13 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 13

- (1) PNS Togas Belajar selama mengikuti pendidikan tetap diberikan gaji sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) bagi PNS Togas Selajar yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) dan ayat (2).
- (2) bagi PNS Togas Belajar di luar negeri, gaji aktif dibayarkan sampai tanggal keberangkatan ke tempat belajar dan akan aktif kembali dibayarkan setelah meyelesaikan Togas Belajar dan kembali ke Daerah, dengan ketentuan wajib segera melaporkan diri pada Walikota melalui SKD-PP dengan menyampaikan Ijazah Kelulusan dan hasil Karya Ilmiah/Skripsi/Tesis/Disertasi atau yang sejenisnya.
- (4) bagi PNS Togas Selajar yang akan mengikuti seleksi pada Tempat Belajar di luar Provinsi Sulawesi Utara, dapat diberikan bantuan biaya transportasi yang disesuaikan dengan keuangan daerah.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Bitung.
Diundangkan di Bitung Pada tanggal 24 Februari 2015
SERITA DAERAH KOTA SITUNG TAHUN 2015 NOMOR 20