PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 39 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 282 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk penyelengaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2016 saat ini masih dalam proses pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga penetapannya tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2016;
Mengingat : 1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Tingkat II Sarolangon Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
Menetapkan :
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah mereka yang meresmikan keanggotannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.
8. Pengeluaran Daerah adalah semua Pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
10. Pegawai tidak tetap adalah Pegawai Non PNS yang ditunjuk dan atau oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan kerja di lingkungan Pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Barat yang pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
N/A
Pasal 2

- (1) Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah mendahului penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahunan Anggaran 2016, dipergunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 sebagai dasar dalam melaksanakan pengeluaran daerah;
- (2) Pengeluaran Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atas, di pergunakan untuk membiayai kebutuhan Belanja Tidak Langsung dan Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah, meliputi :
- a. Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah;
- b. Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- c. Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil;
- d. Belanja Langsung lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaran Pemerintah.
N/A
Pasal 3

- (1) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c disesuaikan dengan kebutuhan pembayaran berdasarkan hasil perhitungan teknis yang dilakukan oleh penjabat yang melaksanakan fungsi perbendaharan;
- (2) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d ditetapkan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016.
N/A
Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Pejabat yang melaksanakan fungsi Perbendaharaan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D).
- (2) Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan ini dilakukan dengan penerbitan SP2D LS Gaji dan Tambahan Uang (TU) sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengajuan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dapat dilakukan setelah diterbitkan:
- a. Surat Penyedia Dana (SPD) yang disesuaikan dengan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
- b. Bukti Penyampaian Surat Pertanggung Jawaban bulan Desember tahun Anggaran 2015.
N/A
Pasal 5

- (1) Pengajuan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang (SPM-TU) oleh Pengguna Anggaran dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Tambah Uang (SP2D-TU) oleh Pejabat yang berwenang tidak dirinci penggunaannya.
- (2) Penggunaan dana atas penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang (SP2D-TU) dilakukan dengan ketentuan :
- a. Untuk keperluan pembayaran yang tidak termasuk dalam kategori pembayaran dengan cara Beban Langsung (LS).
- b. Pertanggung jawabannya dirinci sampai dengan rincian objek belanja yang dilampiri dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah dengan ketentuan yang berlaku, dan:
- c. Tidak melebihi anggaran objek belanja yang tercantum dalam DPA-SKPD
- (3) Pengajuan Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) untuk bulan-bulan berikutnya sebanyak-banyaknya sejumlah pengguna kas yang telah dipertangung jawabkan secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selama DPA APBD 2016 belum disahkan.
N/A
Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan pembayaran dalam rangka merealisasi pengeluaran daerah, terlebih dahulu ditunjuk Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas.
- (2) Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan usulan tertulis Kepala Satuan kerja Perangkat Daerah dari PNS yang memenuhi persyaratan.
- (3) Dalam Pelaksanaan Pembayaran harus diperhatikan :
- a. Ketentuan yang mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa;
- b. Ketentuan yang mengatur perpajakan;
- c. Kelengkapan dan keapsahan bukti pengeluaran; dan
- d. Ketentuan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
N/A
Pasal 8

Pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 disesuaikan kembali berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, apabila:
- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 telah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
N/A
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Ditetapkan di Kuala Tungkal pada tanggal 30 Desember 2015
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
USMAN ERMULAN
Diundangkan di Kuala Tungkal pada tanggal 30 Desember 2015
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
FIRDAUS KHATAB
BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 39