Unknown Unknown Nomor DAN Tahun 2023
Tentang PENGELOLAANTEMPATPEMAKAMAN
Berlaku: 28 Tabun 1959
N/A
Preamble

Menimbang
2. meningkatkan pula kebutuhan tanah pemakaman yang merata di setiap tempat;
- b. bahwa dengan meningkatnya kebutuhan areal pemakaman sebagai fasilitas umum perlu dilakukan penataan secara lebih baik, tertib, teratur, dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Mengingat
6. Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1959 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia iahun 1959 Nomor 73, iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara=Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang ...
Menetapkan
2
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kaIi, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering!lir Tahun 2013 Nomor 9). 8
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENOGANKOMERINGlLIR dan BUPATIOGANKOMERINGILIR
MEMUTUSKAN:
PERATURANDAERAHTENTANG PENGELOLAANTEMPAT PEMAKAMAN
BABI KETENTUANUMUM
Pasall
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 2
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir 3
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penye1enggara pemerintahan daerah. 4
5. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diserahi tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan makam di Daerah. 5
6. Pemakaman
...
3
6. Pemakaman adalah kegiatan menguburkan jenazah, mengkremasi, dan I atau menyimpan abu jenazah.
7. Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, tempat pemakaman khusus dan makam keluarga. 7
8. Tempat Pemakaman Umum yang se1anjutnya disingkat TPUadalah areal tanah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 8
9. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial dan atau Badan Keagamaan. 9
10. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
11. Tempat Pemakaman Keluarga adalah tempat pemakaman yang disediakan, dikelola dan diperuntukan khusus oleh keluarga.
12. Tanah makam fasilitas adalah tanah makam yang disediakan oleh pengembang perumahan dengan luasan tertentu.
13. Tanah makam wakaf adalah sebidang tanah yang diwakafkan oleh pemegang hak atas tanah untuk pemakaman.
14. Nisan makam adalah batu nisan yang memuat keterangan tentang nomor, blok, nama serta tanggal lahir dan meninggalnya seseorang.
15. Usaha pelayanan pemakaman adalah kegiatan atau usaha yang bergerak dibidang pelayanan pemakaman.
16. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
18. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PEMAKAMAN
Pasal 5

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia, jenazahnya berhak dimakamkan, diperabukan dan/ atau disimpan sesuai agama atau kepereayaan yang dianutnya.
- (2) Pemakaman jenazah hanya boleh dilakukan di tempat yang telah ditentukan dengan memperhatikan adat-istiadat penduduk setempat.
- (3) Penggunaan tanah makam untuk setiap jenazah berukuran panjang maksimal 250 em (dua ratus lima puluh eenti meter) x lebar 150 em (seratus lima puluh eenti meter) dengan kedalaman minimal 150 em (seratus lima puluh eenti meter dan jarak antar makam tidak lebih dari 50 em (limapuluh eenti meter).
- (4) Untuk kepentingan pemakaman masal, Bupati dapat menetapkan tanah makam melebihi ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (I) Setiap orang pribadi, ke1ompok darr/utau keluarga jenazah berhak mendirikan hiasan dan I atau bangunan di atas makam sesuai Peraturan Daerah ini.
- (2) Hiasan danj'atau bangunan di atas makam sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diselenggarakan dengan asas kesederhanaan baik dalam bentuk maupun ukuran.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PEMAKAMAN
Pasal 7

Pemerintah Daerah wajib mengurus dan menyelenggarakan pemakaman bagi jenazah orang terlantar atas beban biaya daerah.
Setiap orang yang berkunjung ke tempat pemakaman wajib memelihara kebersihan, keberadaan dan kehormatan tempat makam.
- (1) Penetapan lokasi untuk keperluan tempat pemakaman umum krematorium dan/ atau tempat penyimpanan abu jenazah yang dikelola Pemerintah Daerah ditetapkan Bupati.
Penetapan ...
5
- (2) Penetapan lokasi tanah untuk ternpat pemakaman bukan umum, termasuk tanah wakaf yang dipakai untuk tempat pemakaman, krematorium danjatau tempat penyimpanan abu jenazah yang dikelola badan hukum swasta/yayasan, harus mendapat izin Bupati.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berdasarkan pada rencana pembangunan daerah danfatau rencana tata ruang wilayah dengan ketentuan:
- a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya; a
- c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup; C
- b. menghindari penggunaan tanah yang subur; b
- d. mencegah perusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
- e. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan. e
- (I) Tempat pemakaman bukan umum, krematorium danjatau tempat penyimpanan abu jenazah yang dikelola badan danj atau badan hukumjyayasan diberikan hak pakai.
- (2) Badan dan I atau badan hukumjyayasan yang dapat mengelola tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai akta pendirian badan danjatau badan hukumjyayasan yang terdaftar di Pengadilan Negeri setempat dengan kegiatan dibidang sosial dan/ atau keagamaan.
- (1) Tanah untuk tempat pemakaman bukan umum, diberikan status hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanah wakaf yang diperuntukkan bagi tempat pemakaman diberikan status hak milik.
- (1) Permohonan izin penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas dengan mengisi formulir yang tersedia.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- b. fotokopi akta tanahj sertifikat atau bukti kepemilikanjpelimpahan hak atas tanah;
- c. fotokopi akta pendirian badan dan I atau badan hukuru/yayasan; dan
- d. fotokopi Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) danfatau fotokopi surat keputusan ganti nama, bagi Warga Negara Indonesia keturunan Asing.
Penetapan lokasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipersiapkan oleh Dinas setelah mendapat pertimbangan dari tim yang ditetapkan Bupati.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PEMAKAMAN
Pasal 14

...
6
- ( 1) Setiap orang yang memakamkan jenazah di tempat pemakaman umum, krematorium danl atau tempat penyimpanan abu jenasah yang dikelola pemerintah daerah atau pemerintah desa diberikan hak pakai dengan jangka waktu tertentu.
- Setiap orang yang memakamkan jenazah di tempat pemakaman bukan umum, krematorium danyatau tempat penyimpanan abu jenazah yang dikelola badan dau/atau badan hukurrr/yayasan diberikan hak pakai denganjangka waktu 10 (sepuluh) tahun, dan dapat diperpanjang. (2)
- (1) Tempat pemakaman umum, krematorium danj'atau tempat penyimpanan abu jenazah milik pemerintah daerah dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Tempat pemakaman umum di desa dikelola Pemerintah Desa.
- (1) Hiasan dan/atau bangunan di atas makam tidak dapat dibangun tempat pemakaman umum yang dikelola Pemerintah Daerah.
di
- (2) Hiasan danj atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi tokoh masyarakat dan I atau orang tertentu yang ditetapkan Bupati.
Tempat· pemakaman bukan umum, krematorium darr/ atau tempat penyimpanan abu jenazah milik badan dan Zatau badan hukurrr/yayasan dikelola oleh badan dan/ atau badan hukurrr/yayasan yang bersangkutan yang mendapatkan izin dari Bupati.
- (1) Syarat dan tata cara pemberian izin pengelolaan tempat pemakaman bukan umum, krematorium dan/ atau tempat penyimpanan abu jenazah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pengelolaan tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat tidak dapat dilakukan oleh perorangan darr/atau bersifat komersial.
- (1) Untuk ketertiban dalam pemakaman, tempat makam yang terletak di luar tempat pemakaman umum dan/ atau tempat pemakaman bukan umum, diupayakan pemindahannya ke tempat pemakaman umum atau tempat pemakaman bukan umum.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, tidak diperbolehkan adanya penambahan pemakaman jenazah baru.