PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 24 Tahun 2013
Tentang PEMANFAATAN ATAS PENERIMAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN DI PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA SE-KOTA BITUNG
Berlaku: 1 Januari 2013
N/A
Preamble

Mengingat :
WALIKOTA BITUNG
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 24 TAHUN 2013
TENTANG
PEMANFAATAN ATAS PENERIMAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN DI PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA SE-KOTA BITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu, telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang ditetapkan melalui UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- b. bahwa dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Anak telah ditetapkan kebijakan bahwa setiap ibu melahirkan, biaya persalinannya ditanggung oleh Pemerintah Pusat melalui Program Jaminan Persalinan (Jampersal);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur pemanfaatan atas penerimaan dana pelayanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Program Jaminan Persalinan di Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama seKota Bitung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemanfaatan atas Penerimaan Dana Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Program Jaminan Persalinan di Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama se-Kota Bitung;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Persalinan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANFAATAN ATAS PENERIMAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN DI PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA SE-KOTA BITUNG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Dinas Kesehatan Kota Bitung yang selanjutnya disebut Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di Kota Bitung.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bitung.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
7. Kepala Puskesmas adalah seorang yang memimpin pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya pada wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
8. Jaminan Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah bentuk belanja bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Program ini diselenggarakan secara nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
9. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah perluasan kepesertaan Jamkesmas yang tidak hanya mencakup masyarakat miskin saja tetapi dengan sasaran ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir.
10. Peserta adalah penduduk yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam kuota Peserta Jamkesmas maupun sasaran Jampersal di Kota Bitung.
11. Kartu Peserta Jamkesmas adalah identitas yang diberikan kepada setiap peserta sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Kepesertaan Jamkesmas maupun Jampersal berlaku azas portabilitas.
13. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
14. Pemberi Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disingkat PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesmas maupun Jampersal.
15. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, yang selanjutnya disingkat PPK I adalah Puskesmas Perawatan dan Puskesmas non Perawatan serta jejaring Puskesmas meliputi Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan Pondok Bersalin Desa (Polindes).
16. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga paramedis pada PPK I dan/atau pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi serta akibat-akibatnya.
17. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang meliputi rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama.
18. Tenaga Medis adalah dokter yang memberikan pelayanan kesehatan.
19. Tenaga Paramedis adalah selain Kepala Puskesmas dan dokter yang membantu tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan.
20. Pengelola Program Jamkesmas adalah petugas yang memegang Program Jamkesmas dan Program Jampersal, yang berhubungan dengan Dinas Kesehatan untuk pelaporan yang berkaitan dengan Program Jamkesmas dan Program Jampersal.
21. Bidan Koordinator adalah tenaga bidan di PPK I yang mengkoordinir para petugas yang memberikan pertolongan persalinan untuk mengajukan tagihan atas jasa persalinannya.
22. Bendahara Program Jamkesmas adalah petugas yang ditentukan untuk mengurus keuangan, menerima dan mengelola dana Program Jamkesmas-Jampersal di PPK I sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
23. Petugas Administrasi adalah petugas di PPK I yang membantu dalam melengkapi administrasi pengajuan klaim dana pelayanan kesehatan Program Jamkesmas-Jampersal ke Dinas.
24. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan PPK I untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
25. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada PPK I yaitu puskesmas perawatan, untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
26. Pelayanan Persalinan adalah pelayanan terhadap proses lahirnya bayi baik kurang bulan maupun cukup bulan, secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis termasuk pasca persalinannya.
27. Klaim adalah sistem pembayaran dana pelayanan kesehatan kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan jumlah tagihan atas pelayanan yang diberikan kepada peserta.
28. Jasa Pelayanan adalah biaya yang disediakan atau diberikan untuk tujuan observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, konsultasi, visite dan/atau pelayanan medis lainnya, serta bentuk pelaksanaan pelayanan administrasi.
29. Jasa Persalinan adalah biaya yang disediakan atau diberikan untuk tujuan manfaat Program Jampersal terbatas pada pelayanan kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan KB pasca persalinan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan dari Peraturan Walikota ini, meliputi :
- a. sebagai penjabaran atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; dan
- b. memberikan acuan bagi Dinas dan PPK I mengenai Pemanfaatan atas Penerimaan Dana Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Program Jaminan Persalinan di Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama se-Kota Bitung.
BAB III - TATA CARA PEMBAYARAN DANA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 3

- (1) Pembayaran dana pelayanan kesehatan Program Jamkesmas dan Program Jampersal ke PPK I adalah dengan sistem klaim atas pelayanan kesehatan dasar maupun persalinan.
- (2) Dana Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diklaim oleh PPK I adalah dana untuk jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan dasar maupun persalinan.
- (3) Jasa pelayanan kesehatan dasar diklaim pada dana Program Jamkesmas berdasarkan tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota untuk tarif jenis pelayanan kesehatan yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah.
- (4) Jasa persalinan diklaim pada dana Program Jampersal berdasarkan tarif pada Petunjuk Teknis Program Jampersal yang berlaku.
- (5) Tata cara klaim jasa pelayanan kesehatan dasar diatur dalam Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas yang berlaku.
- (6) Tata cara klaim jasa persalinan diatur dalam Petunjuk Teknis Jampersal yang berlaku.
BAB IV - ALOKASI PEMANFAATAN ATAS PENERIMAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 4

- (1) Pemanfaatan atas penerimaan dana pelayanan kesehatan Program Jamkesmas diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar di PPK I.
- (2) Pemanfaatan atas penerimaan dana pelayanan kesehatan Program Jampersal diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan persalinan di PPK I.
- (3) Alokasi pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.
BAB IV - ALOKASI PEMANFAATAN ATAS PENERIMAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 5

- (1) Pembayaran dana pelayanan kesehatan ke PPK I dilakukan secara bertahap sesuai dengan waktu pemasukan klaim tagihan atas pelayanan kesehatan dari PPK I ke Dinas.
- (2) Jumlah dana pelayanan kesehatan yang diterima PPK I berdasarkan jumlah tagihan yang dimasukkan oleh PPK I sebagai klaim ke Dinas setelah melalui verifikasi.
BAB IV - ALOKASI PEMANFAATAN ATAS PENERIMAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 6

- (1) Pemanfaatan atas penerimaan dana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperhitungkan atas jumlah klaim yang diajukan PPK I setelah melalui verifikasi oleh Dinas.
- (2) Dana pelayanan kesehatan yang diterima PPK I setelah melalui verifikasi, dimanfaatkan untuk jasa pelayanan petugas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dasar maupun persalinan.
- (3) Penerimaan dana pelayanan kesehatan Program Jamkesmas diberikan sebesar 100% untuk jasa pelayanan petugas kesehatan di PPK I, dengan rincian pembagian sebagai berikut :
- (4) Penerimaan dana pelayanan kesehatan Program Jampersal diberikan sebesar 75% sebagai jasa pelayanan bagi petugas kesehatan yang langsung memberikan pertolongan persalinan dan sebesar 25% sebagai jasa pelayanan bagi petugas lainnya yang mendukung administrasi pelayanan persalinan Program Jampersal di PPK I.
- (5) Jasa pelayanan bagi petugas yang mendukung administrasi pelayanan persalinan Program Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar 25%, setelah dikonversi menjadi 100%, maka rincian pembagian adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Puskesmas
- a.
- Kepala Puskesmas 15 %
- b. Tenaga Medis
10 %
- c. Tenaga Paramedis
75 %
25 %
- b.
- Pengelola Program Jamkesmas 20 %
- c.
- Bidan Koordinator Jampersal 20 %
- d. Bendahara Program Jamkesmas
20 %
- e.
- Petugas Administrasi 15 %
BAB V - TATA CARA PENYALURAN PEMBAYARAN DANA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 7

- (1) Dana pelayanan kesehatan Program Jamkesmas dan Program Jampersal ditransfer ke rekening Jamkesmas dan Jampersal Dinas.
- (2) Dana yang telah sah ditransfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan secara langsung.
- (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di setor ke kas daerah dan mekanisme pelaksanaan berdasarkan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB VI - TATA CARA PEMERIKSAAN PEMANFAATAN DANA
Pasal 8

Pemeriksaan atas pemanfaatan dana pelayanan kesehatan Program Jamkesmas dan Program Jampersal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku 1 Januari 2013.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.
PARAF HIERARKHI
Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 9 Juli 2013
WALIKOTA BITUNG, ttd
HANNY SONDAKH
ETARIS D
Diundangkan di Bitung Pada tanggal 9 Juli 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA, ttd
Drs. EDISON HUMIANG,M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19610804 198603 1 016
BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 79