PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 3A Tahun 2013
Tentang PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN KEPADA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG TAHUN ANGGARAN 2013
Berlaku: 3 Januari 2013
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dan mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu diberikan tunjangan perumahan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung yang belum mendapat rumah dinas;
- b. bahwa pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung menyebutkan dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan
- Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 42 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 21);
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung;
17. Peraturan Walikota Bitung Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 28);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN KEPADA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG TAHUN ANGGARAN 2013.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Bitung.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung.
5. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung.
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kota Bitung dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung.
8. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung yang belum mendapatkan Rumah Jabatan/Rumah Dinas.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pemberian Tunjangan Perumahan dimaksudkan untuk Anggota DPRD yang belum dapat disediakan rumah dinas.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Anggota DPRD yang belum disediakan rumah dinas.
BAB III - BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DPRD
Pasal 4

Tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD yang belum mendapatkan Rumah Dinas, diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
BAB III - BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DPRD
Pasal 5

- (1) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 15% (lima belas persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DPRD
Pasal 6

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2013.
Diundangkan di Bitung Pada tanggal 3 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA,
Drs. EDISON HUMIANG, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP.19610804 198603 1 016
BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 57a
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Walikota Bitung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bitung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.
Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 3 Januari 2013
WALIKOTA BITUNG, ttd
HANNY SONDAKH