PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 19 Tahun 2014
Tentang KEBIJAKAN AKUNTANSI KAPITALISASI ASET TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
Berlaku: 26 Mei 2014
N/A
Preamble

Menimbang a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2 0 1 3 ten tang Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Labuhanbatu tentang Kebijakan Akuntansi Kapitalisasi Aset Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;
Mengingat
- 1 . Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Labuhanbatu Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun Lembaran Negara Nomor 1092) 1956 Nomor 58 dan Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat clan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pcdoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 ten tang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2006 Seri D Nomor 1 1 ) ;
- 1 5 . Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 21 Tahun 2008 Seri D Nomor 2);
- 1 6 . Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 34 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Ka bu paten Labuhanbatu Nomor 34 Tahun 2008 Seri D Nomor 5);
- 1 7 . Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah
Ka bu paten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008 Seri D Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 Seri D Nomor 7) sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 32 Tahun 2011 Seri D Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 37 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 37 Tahun 2008 Seri D Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 20 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;
21. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 37 Tahun 2012 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 37 Tahun 2012);
22. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2013 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Persediaan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2013).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI KAPITALISASI ASET TETAP DI LING KUN GAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- ( 1 ) Maksud disusunnya kapitalisasi aset tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu adalah untuk kesamaan perlakuan penentuan batas dan kriteria pengeluaran yang harus dikapitalisir sebagai aset tetap dan pengeluaran yang harus dibebankan sebagai belanja modal.
- (2) Tujuan kapitalisasi aset tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu agar terwujud efisiensi dan efektifitas dalam pencatatan nilai aset tetap serta tersedia informasi nilai aset tetap yang ekurat dalam laporan keuangan.
BAB III - PENGELUARAN YANG DIKAPITALISASI
Pasal 3

Pengeluaran pada SKPD /Unit Kerja yang dikapi talisasi terdiri atas :
- a. Pengeluaran belanja modal yang nilainya sama atau melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan daerah serta tidak untuk dijual, meliputi :
1. pembelian/pembuatan peralatan dan mesin serta bangunannya; dan
2. pembelian/pembangunan gedung dan bangunan.
- b. Pengeluaran belanja Rehabilitasi/Renovasi/ Restorasi yang dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika memenuhi persyaratan se bagai beriku t :
5. 1 . mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan/ atau umur aset tetap yang telah dimiliki; dan
2. nilainya sama dengan/melebihi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap.
- c. Pengeluaran yang digunakan untuk :
8. 1 . pengadaan tanah;
2. pembangunan jalan/irigasi/jaringan;
3. pembelian/pembuatan aset tetap lainnya.
BAB IV - JENIS KAPITALISASI ASET TETAP
Pasal 4

Pengeluaran yang dikapitalisasi pada saat perolehan terdiri dari:
- a. pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, dan dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi tanah dimaksud;
- b. pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan tersebut siap digunakan.
- c. pembuatan peralatan dan mesm serta bangunannya meliputi:
4. 1 . pembuatan peralatan dan mesin serta bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan;
2. pembuatan peralatan dan mesin serta bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola beru pa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan.
6. bangunan dan gedung d. pembangunan meliputi :
7. 1 . pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya
- perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pem bongkaran bangunan lama serta biaya langsung lainnya terkait pembangunan gedung yang dapat diatribusikan;
2. pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pem bongkaran bangunan lama.
- e. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi
- 1 . Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan serta biaya langsung lainnya terkait pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dapat diatribusikan;
2. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai melipu ti biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya
- pengosongan bangunan yang diperuntukkan pembangunan. dan pembongkaran ada diatas tanah yang untuk keperluan
- f. Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi serta biaya langsung lainnya yang dapat diatribusikan.
- g. Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya :
- 1 . pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya penzman;
2. pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola beru pa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
BAB IV - JENIS KAPITALISASI ASET TETAP
Pasal 5

- ( 1 ) Biaya perolehan aset tetap secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan terse but berdasarkan perbandingan nilai wajar masing masing aset tetap bersangkutan.
- (2) Nilai aset tetap yang berasal dari penerimaan hibah pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hibah atau nilai
- taksir, di tam bah dengan biaya pengurusan dan biaya langsung lainnya sampai aset tetap tersebut siap digunakan.
- (3) Nilai aset tetap yang berasal dari penerimaan aset tetap rampasan meliputi nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya dalam rangka perolehan hak kecuali untuk Tanah, Gedung dan Bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku serta ditambah dengan biaya dalam rangka perolehan hak dan biaya langsung lainnya sampai aset tetap tersebut siap digunakan.
Bagian Kedua Kapitaiisasi Setelah Perolehan
BAB IV - JENIS KAPITALISASI ASET TETAP
Pasal 6

Setelah Aset diperoleh, Pemerintah Daerah masih dapat melakukan pengeluran yang berhubungan dengan Aset tersebut yaitu :
Capital
- a. pengeluaran modal ( Expenditure/Perbaikan);
- b. pengeluaran pendapatan Expenditure/Pemeliharaan). (Revenue
BAB IV - JENIS KAPITALISASI ASET TETAP
Pasal 7

Pengeluaran pada SKPD /Unit Kerja yang tidak dikapi talisasi terdiri atas:
- a. pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar
kecilnya jumlah belanja misalnya pengecatan, penggantian genteng/ atap;
- b. pengeluaran belanja perbaikan/Rehabilitasi/ Renovasi/Restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap;
- c. pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan.
Bagian Pertama Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Pada Saat Perolehan
BAB IV - JENIS KAPITALISASI ASET TETAP
Pasal 8

- ( 1) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap merupakan pengeluaran pengadaan/pembangunan baru dan perbaikan aset tctap ( capital expenditure).
- (2) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap peralatan mesm dan gedung/bangunan yang dikeluarkan pada saat perolehan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan
aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian dan kebudayaan dan peralatan untuk proses belajar mengajar.
Bagian Kedua Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Setelah Perolehan
BAB IV - JENIS KAPITALISASI ASET TETAP
Pasal 9

- ( 1 ) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap setelah perolehan adalah pengeluaran pemeliharaan yang dapat menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut :
- a. memberikan manfaat ekonomi aset tetap yang dipelihara antara lain :
1. bertambah ekonomis/efisien;
2. bertambah umur ekonomis;
3. bertambah volume;
- produksi; kapasitas 4. bertambah dan/atau
5. bertambah estetika/ keindahan / kenyamanan.
- b. nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap terse but material/melebihi atau sama dengan batasan minimum kapitalisasi aset tetap.
- (2) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap per ala tan mesmn dan gedung/bangunan yang dikeluarkan setelah perolehan sebagaimana tercantum
pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB VI - PENGAKUAN DAN PENGUKURAN ASET TETAP
Pasal 10

- ( 1 ) Khusus untuk Golongan Peralatan dan Mesin dalam pengakuan dan pengukuran berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. Peralatan dan mesin yang dibeli dalam rangka dihibahkan tidak diakui se bagai aset tetap dan jika pada masa akhir periode akuntansi terdapat peralatan dan mesin yang belum dihibahkan diakui sebagai persediaan di neraca;
- b. peralatan dan mesin yang sudah tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah direklasifikasi menjadi aset lainnya;
- c. penggantian mesin alat angkutan tidak diakui menambah aset tetap alat angkutan;
- d. penggantian suku cadang yang sifatnya rutin dan tidak menambah umur aset tetap peralatan dan mesin diakui sebagai belanja pemeliharaan ringan dan tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap peralatan dan mesin;
- e. pengeluaran setelah pembelian peralatan dan mesin diakui sebagai pemeliharaan
- nngan dan tidak menambah nilai aset tetap;
- f. pembelian suku cadang komputer dan perlengkapan komputer dalam rangka penggantian mesk:ipun nilainya melebihi nilai minimum kapitalisasi aset tetap dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan, tetapi karena tidak menambah manfaat ekonomis komputer maka tidak diakui menambah aset tetap komputer;
- g. pembelian perlengkapan komputer yang terpisah dari unit satuan komputer seperti hardisk eksternal, dvd room eksternal, modem eksternal dan lain-lain diakui sebagai aset tetap alat-alat kantor dan rumah tangga;
- h. peralatan kantor dan rumah tangga seperti flashdisk, piring, sendok dan kursi plastik, yang karena sifatnya mudah hilang, rusak, berubah bentuk ataupun aus tidak diakui sebagai aset tetap;
1. peralatan dan perlengkapan rumah tangga di SKPD atau Unit Kerja yang memiliki fungsi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas diberikan pengecualian dalam pengelolaan ketersediaan aset;
- J . aset tetap sebagiamana dimkasud pada huruf i yang diadakan untuk tujuan jangka pendek, seperti kasur pasien,bantal,gorden/tirai yang setelah dipakai direncanakan dimusnahkan
maka tidak diakui sebagai aset tetap alat kantor dan rumah tangga;
- k. pembelian alat kedokteran dirinci berdasarkan rincian obyek alat kedokteran dan Alat kedokteran yang tidak memiliki umur ekonomis le bih dari 12 bulan tidak dapat diakui sebagai aset tetap alat kedokteran; dan
1. pembelian alat kedokteran dalam bentuk paket harus dirinci berdasarkan jenis barang, dibedakan antara alat kedokteran yang menambah aset tetap dan yang menjadi barang habis pakai.
- (2) Khusus untuk Golongan Gedung dan Bangunan dalam pengakuan dan pengukuran berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. apabila sampai dengan berakhimya periode akuntansi, gedung dan bangunan belum bisa digunakan 100%, maka dilakukan reklasifikasi dari aset tetap gedung dan bangunan menjadi konstruksi dalam pengerj aan;
- b. kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan dikapitalisasi menambah nilai aset tetap jika memenuhi ketentuan kapitalisasi dan memenuhi kriteria:
1. pemeliharaan dilakukan bidang bangunan tercatat, lebih dari 50% area bangunan tersebut; dan pada meliputi bidang
2. nilai pemeliharaan lebih dari 50% area nilai bangunan tercatat ( kecuali pengecatan ) .
- (3) Khusus untuk Golongan Jalan, Irigasi dan J aringan dalam pengakuan dan pengukuran berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila sampai dengan berakhirnya periode akuntansi, jalan, irigasi dan jaringan belum bisa digunakan 100%, maka dilakukan reklasifikasi dari aset tetap jalan, irigasi dan jaringan menjadi konstruksi dalam pengerjaan;
- b. penebalan jalan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas jalan dan menutup lubang tidak diakui sebagai penambah aset tetap jalan tetapi diakui sebagai pemeliharaan nngan jalan sepanjang penebalan tersebut tidak menambah umur dan kapasitas jalan;
- c. penambahan lebar jalan, pembuatan bahu jalan, penebalan jalan dengan teknologi dan bahan yang lebih berkualitas sehingga umur jalan menjadi lebih lama diakui sebagai belanja modal;
- d. kegiatan pemeliharaan jalan, irigasi dan jaringan dikapitalisasi menambah nilai aset tetap jika memenuhi ketentuan kapitalisasi dan memenuhi kriteria:
7. 1 . hasil pemeliharaan berumur lebih dari 12 bulan;
2. pemeliharaan dilakukan pada bidang jalan tercatat, meliputi lebih dari 50% area bidang jalan tercatat;
3. kegiatan pemeliharaan beru pa pelapisan aspal jalan dengan ketebalan &gt; 4 cm secara merata; dan
4. penambahan/pelebaran area bidang jalan.
- (4) Khusus untuk Aset Tetap Lainnya dalam pengakuan dan pengukuran berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak termasuk dalam golongan tanah, peralatan dan rnesin, jalan, irigasi dan jaringan, gedung dan bangunan tetapi memenuhi definisi aset tetap, meliputi buku dan perpustakaan, barang bercorak kebudayaan, alat olahraga lainnya, hewan dan ternak serta tan am an;
- b. buku perpustakaan diakui sebagai aset jika buku yang dikoleksi memenuhi kriteria sebagai aset tetap yang memiliki manfaat lebih dari 12 bulan dan terus dimanfaatkan;
- c. hasil penelitian, kajian dan himpunan peraturan daerah, peraturan bupati yang dikoleksi menjadi bagian dari buku kepustakaan diakui sebagai aset tetap lainnya senilai biaya pencetakan atau penggandaaannya;
- d. tidak termasuk buku perpustakaan adalah media cetak yang diterbitkan
harian dan mingguan seperti surat kabar dan majalah mingguan;
- e. hewan ternak yang diakui sebagai aset tetap lainnya adalah hewan ternak yang ditujukan untuk dipelihara dan memiliki umur ekonomis lebih dari 12 bulan dan memiliki nilai lebih dari atau sama dengan nilai satuan minimum kapitalisasi aset;
- f. ikan dan bibit hewan ternak yang dibeli diakui sebagai aset tetap lainnya jika pada akhir tahun pelaporan diestimasi bahwa ikan dan hewan tersebut memiliki daya tahan tubuh lebih dari 12 bulan secara medis dan memiliki nilai le bih dari a tau sama dengan nilai satuan minimum kapitalisasi asset;
- g. hewan ternak yang dimaksudkan untuk dihibahkan kepada masyarakat tidak diakui sebagai aset tetap lainnya melainkan diakui sebagai persediaan;
- h. penggemukan hewan ternak untuk dijual kembali kepada masyarakat dan penerimaan atas penggemukan hewan ternak tersebut digunakan untuk membeli hewan ternak lagi, maka tidak dapat dikategorikan aset tetap lainnya tetapi merupakan investasi non permanen;
1.
- pemberian pinjaman hewan kepada masyarakat yang dilakukan secara bergulir tidak diakui sebagai aset tetap lainnya, melainkan sebagai investasi non permanen;
- J . tanaman yang masuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah tanaman pelindung, dan tanaman hias yang memiliki daya tahan lebih dari 12 bulan dan memiliki nilai lebih dari atau sama dengan nilai satuan minimum kapitalisasi aset.
BAB VII - PENCATATAN ASET TETAP
Pasal 1

1
- ( 1) Pencatatan Aset Tetap dilakukan dalam buku inventaris.
- (2) Aset tetap yang memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dicatat dalam buku inventaris intrakomptabel.
- (3) Aset tetap yang memiliki nilai dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dicatat dalam buku inventaris ekstrakomptabel.