PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 7 Tahun 2016
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
Berlaku: 7 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Mengingat :
WALIKOTA JAMBI PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
SALINAN
Menetapkan
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan RetribusiDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2011 Nomor 05 Seri B Nomor 01);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI
dan
WALIKOTA JAMBI
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.
PASAL I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2011 Nomor 5), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 5, dan angka 6 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 8

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebagai berikut :
- a. Hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- b. Rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) ditetapkan 9% (sembilan persen).
3. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf g diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 17

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. tontonan film;
- b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya;
- d. pameran;
- e. diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya;
- f. sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. permainan bilyar dan boling;
- h. pacuan kuda, balap kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/SPA, dan pusat kebugaran/fitness center; dan
- j. pertandingan olah raga.
- (3) Tidak termasuk obyek pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. penyelenggaraan hiburan kesenian rakyat/tradisional Indonesia, musik, dan tari tradisional Indonesia;
- b. pertandingan olahraga atau jenis hiburan lain yang diselenggarakan untuk kegiatan amal; dan
- c. pameran karya pendidikan, produk kerajinan tradisional, budaya daerah, dan industri kreatif/usaha mikro kecil dan menengah.
4. Ketentuan Pasal 20 huruf a dan huruf n diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 20

Tarif pajak untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut:
- a. tontonan film sebesar 20% (dua puluh persen);
- b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen);
- d. pameran sebesar 10% (sepuluh persen);
- e. diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- f. sirkus, akrobat dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen);
- g. permainan bilyar dan boling sebesar 15% (lima belas persen);
- h. pacuan kuda, balap kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 20% (dua puluh persen);
- i. panti pijat sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- j. refleksi sebesar 15% (lima belas persen);
- k. mandi uap/SPA sebesar 30% (tiga puluh persen);
- l. pusat kebugaran/fitness center sebesar 10% (sepuluh persen);
- m. pertandingan olah raga sebesar 10% (sepuluh persen);
- n. penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) ditempat - tempat keramaian antara lain taman rekreasi, kolam renang, kolam memancing, dunia fantasi dan tempat wisata lainnya dikenakan pajak hiburan dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen).
5. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah dan huruf d dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 33

- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan berdasarkan daya sebagai berikut :
- a. 450 Va dan 900 Va tidak dikenakan pajak (sosial/fasilitas umum);
- b. 900 Va s/d &lt;2200 Va ditetapkan 8% (delapan persen);
- c. 2200 Va keatas ditetapkan 9% (sembilan persen); dan
- d. Dihapus.
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen).
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
6. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) dtambah 1 (satu) huruf yakni huruf h, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 36

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi :
- a. batu koral;
- b. kerikil Kasar (agregat kasar);
- c. kerikil halus (agregat halus);
- d. pasir;
- e. tanah laterik;
- f. tanah urug;
- g. tanah liat untuk pembuatan batu bata, genteng dan sejenisnya; dan
- h. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata -nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; dan
- b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.
7. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 45

- Tarif Pajak Parkir adalah sebagai berikut :
- a. penyelenggara tempat parkir pada lokasi yang tidak menerapkan tarif progressif ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
- b. penyelenggara tempat parkir pada lokasi yang menerapkan tarif progressif ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).
8. Diantara BAB XXIV dan BAB XXV disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XXIVA, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Diundangkan di Jambi pada tanggal, 14 September 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI, ttd
DARU PRATOMO
BAB XXIV - PENGAWASAN
Pasal 96

A
- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan dan menempatkan personil dan/atau peralatan manual maupun program aplikasi online pada obyek pajak tertentu.
- (2) Obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir.
- (3) Penempatan personil dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan dalam rangka penataan dan pendataan potensi Wajib Pajak secara nyata.
- (4) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam tenggang waktu yang cukup dan seluruh biaya yang ditimbulkan akibat ditempatkannya peralatan tersebut menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.
- (5) Penempatan peralatan berfungsi sebagai alat control setiap kegiatan transaksi Wajib Pajak yang wajib dipergunakan oleh wajib pajak sebagaimana mestinya.
- (6) Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau hilangnya peralatan menjadi tangung jawab Wajib Pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) dan penetapan mengenai tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.
Ditetapkan di Jambi pada tanggal, 14 September 2016
WALIKOTA JAMBI, ttd
SYARIF FASHA
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI
EDRIANSYAH, SH., MM Pembina NIP.19720614 199803 1 005
LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI : (7/2016)