PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 71 Tahun 2012
Tentang BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JEMBER
Berlaku: 6 November 2012
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JEMBER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER,
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan memperhatikan kondisi Kabupaten Jember berdampingan dengan gunung berapi yang aktif, mempunyai banyak sungai, daerah pegunungan dan berada di tepi lautan bebas sehingga memungkinkan terjadinya bencana, perlu penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinir dan terpadu;
- b. bahwa agar bencana yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis, sehingga dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan, perlu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4560);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2010;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN JEMBER dan
BUPATI JEMBER
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JEMBER.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Kabupaten adalah Sekretaris Kabupaten Jember.
6. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan/desa.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat BPBD Kabupaten adalah perangkat daerah di Kabupaten Jember yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga bisa mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
Menetapkan :
10. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
11. Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas adalah sebuah komponen dari suatu kelompok tugas yang diselenggarakan oleh BPBD Kabupaten Jember.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2

Pembentukan BPBD Kabupaten Jember ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
BAB III - KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) BPBD Kabupaten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BPBD Kabupaten dipimpin oleh Kepala Badan.
BAB IV - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 5

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang ahlinya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB V - SATUAN TUGAS
Pasal 6

- (1) Kepala BPBD wajib membentuk Satuan Tugas Pusat pengendalian operasi dan dapat membentuk Satuan tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur-unsurnya meliputi kelompok masyarakat/lembaga yang memiliki kompetensi dan pengalaman dibidang penanggulangan bencana.
- (3) Satuan tugas bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala seksi, kepala sub bagian, kepala Unit Pelaksana Teknis, kelompok jabatan fungsional, dan satuan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah kabupaten serta instansi lain di luar pemerintah kabupaten sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta memberi petunjuk tugas bawahannya.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 8

- (1) Badan penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana.
- (2) BPBD kabupaten melaksanakan tugas penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:
- a. Pra bencana
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.
- (3) BPBD kabupaten melaksanakan tugas penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:
- a. Koordinasi;
- b. Komando; dan
- c. Pelaksana.
- (4) Penjabaran tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - ESELON DAN JABATAN
Pasal 9

- (1) Kepala BPBD adalah jabatan struktural eselon IIb
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIIb.
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah jabatan struktural eselon IVa.
BAB VIII - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 10

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Satuan tugas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BPBD Kabupaten Jember.
BAB IX - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis administratif serta fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Sekretaris Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala BPBD.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

- (1) Uraian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan struktural serta hal-hak lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut hal-hal teknis, pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana daerah yang melekat pada unit-unit kerja penyelenggara penanggulangan bencana daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.
Ditetapkan di Jember Pada tanggal 6 November 2012
BUPATI JEMBER, ttd MZA DJALAL
Diundangkan di Jember pada tanggal 11 Desember 2012
Salinan suai dengan aslinya
SEKRETARIS KABUPATEN,
SUGIARTO, SH Pembina Utama Muda NIP. 19580609 198603 1 013
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2012 NOMOR 7