PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 5 Tahun 2015
Tentang KETENTUAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
Berlaku: 11 Pebruari 2015
N/A
Preamble

Menimbang:
Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang khususnya pengembangan Sumber Daya Aparatur yang mampu mengoptimalkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, perlu meningkatkan kemampuan intelektual, pengembangan wawasan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil melalui pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;
- b. bahwa agar pemberian tugas belajar dan izin belajar dapat memberikan manfaat yang maksimal, baik bagi Pemerintah Daerah maupun bagi pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, maka perlu diatur ketentuan pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil dan untuk memenuhi kebutuhan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang serta guna efisiensi dalam penetapan Peraturan Bupati, maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang perlu diganti untuk dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ketapang tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 10);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KETAPANG.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ketapang;
2. Bupati adalah Bupati Ketapang;
3. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang yang gajinya dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang;
4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PNS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pimpinan Unit Kerja adalah pimpinan unit organisasi/satuan kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
6. Atasan langsung adalah pejabat yang secara langsung membawahi PNS di Lingkungan Unit Kerjanya;
7. Jam kerja adalah jam kerja yang berlaku secara umum maupun secara khusus sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Tugas Belajar adalah penugasan secara kedinasan kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan formal pada Perguruan Tinggi yang dilakukan secara berjenjang dan bertahap;
9. Izin belajar adalah izin belajar yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi pada suatu lembaga pendidikan tertentu di luar jam kerja;
10. Tunjangan tugas belajar adalah bantuan berupa uang diluar gaji yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang kepada PNS yang menjalankan tugas belajar;
11. Unit Kerja Yang Menangani Kepegawaian adalah Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang;
12. Perguruan Tinggi tempat tugas belajar dan izin belajar adalah Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang memiliki akreditasi serta pendidikan kedinasan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang;
13. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian;
14. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang telah ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan;
15. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
16. Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS;
17. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja;
18. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS;
19. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu organisasi Negara;
20. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;
21. Pejabat berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan atau memberhentikan PNS dari jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
22. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin PNS;
23. Bersifat khusus adalah Tugas Belajar yang diberikan kepada PNS dibidang teknis dan strategis serta dinilai jurusan yang akan diambil sangat dibutuhkan oleh daerah.
24. Ijazah adalah tanda bukti tertulis yang menunjukkan seseorang yang telah berhasil lulus menempuh tingkat pendidikan formal.
BAB II - PERSYARATAN
Pasal 2

Persyaratan tugas belajar bagi PNS, sebagai berikut :
- a. berstatus sebagai PNS;
- b. memiliki masa kerja paling rendah selama 1 (satu) tahun setelah pengangkatan sebagai PNS;
- c. bagi PNS yang dimutasikan/pindah ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, paling rendah memiliki masa kerja selama 4 (empat) tahun pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
- d. bagi PNS yang telah atau pernah mengikuti Tugas Belajar paling rendah melaksanakan tugas 3 (tiga) tahun terhitung sejak yang bersangkutan menyelesaikan Tugas Belajar terakhir yang diikutinya;
- e. memiliki prestasi kerja yang baik dan dinyatakan dengan rekomendasi tertulis dari atasan langsung;
- f. memiliki unsur nilai paling rendah baik selama 2 (dua) tahun terakhir dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS;
- g. belum pernah dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku paling rendah dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari Kepala Unit Kerja;
- h. berbadan sehat yang dinyatakan secara tertulis oleh dokter penguji yang telah ditentukan;
- i. diusulkan oleh Kepala Unit Kerja dengan memperhatikan kebutuhan daerah;
- j. memiliki ijazah yang sesuai dengan jenjang pendidikan yang akan diambil;
- k. memiliki kemampuan untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang dibuktikan dengan lulus seleksi penerimaan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun Perguruan Tinggi tempat belajar;
- l. memiliki usia paling tinggi :
1. 35 tahun untuk tugas belajar pada Program Diploma (I, II, dan III);
2. 40 tahun untuk tugas belajar pada Program Diploma IV dan Strata I (S.1);
3. 42 tahun untuk tugas belajar pada Program Strata 2 (S.2) dan Spesialis I (Sp.1);
4. 45 tahun untuk tugas belajar pada Program Strata 3 (S.3) dan Spesialis II (Sp.2).
- m. memiliki pangkat (golongan ruang) paling rendah :
1. Pengatur Muda (II/a) untuk tugas belajar pada Program Diploma (I, II, dan III);
2. Pengatur Muda Tk. I (II/b) untuk tugas belajar pada Program Diploma IV dan Strata I (S.1);
3. Penata Muda (III/a) untuk tugas belajar pada Program Strata 2 (S.2) dan Spesialis I (Sp.1);
4. Penata Muda Tk. I (III/b) untuk tugas belajar pada Program Strata 3 (S.3) dan Spesialis II (Sp.2).
- n. mengisi surat pernyataan yang telah disiapkan Unit Kerja yang menangani kepegawaian;
- o. bagi PNS yang sudah berkeluarga, harus memperoleh surat izin tertulis dari suami/istri yang bersangkutan;
- p. memenuhi persyaratan yang ditentukan lembaga pendidikan.
BAB II - PERSYARATAN
Pasal 3

Persyaratan izin belajar bagi PNS, sebagai berikut :
- a. berstatus sebagai PNS;
- b. memiliki masa kerja paling rendah selama 1 (satu) tahun setelah pengangkatan sebagai PNS;
- c. diusulkan oleh Kepala Unit Kerja dengan memperhatikan kebutuhan daerah;
- d. memiliki unsur nilai paling rendah baik selama 2 (dua) tahun terakhir dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS;
- e. memiliki ijazah yang sesuai dengan jenjang pendidikan yang akan diambil;
- f. pendidikan yang akan diikuti dilaksanakan di luar jam kerja serta tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari dan dibuktikan dengan surat pernyataan tidak berkeberatan dari Pimpinan Unit Kerja;
- g. melampirkan surat pernyataan tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- h. melampirkan surat pernyataan akan menanggung segala biaya pendidikan secara mandiri;
- i. melampirkan fotocopy ijazah terakhir dan transkip nilai yang telah dilegalisir;
- j. melampirkan surat tanda lulus seleksi atau surat keterangan sudah diterima di sekolah atau perguruan tinggi tempat pendidikan;
- k. status sekolah atau perguruan tinggi tempat belajar adalah sekolah atau perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah diakreditasi pemerintah;
- l. lokasi sekolah atau perguruan tinggi tempat belajar harus mudah dijangkau sehingga memungkinkan yang bersangkutan mengikuti pendidikan tanpa mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari.
BAB III - KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
Pasal 4

- (1) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dipertimbangkan untuk diberi tugas belajar.
- (2) PNS yang diberikan tugas belajar dibebaskan dari jabatannya.
- (3) Tugas belajar PNS diberikan oleh Bupati setelah memperhatikan saran pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
- (4) Seorang PNS dapat diberikan tugas belajar, paling rendah memiliki ijazah jenjang pendidikan sebagai berikut :
- a. program Diploma bagi PNS yang memiliki ijazah SLTA atau yang sederajat;
- b. program Strata I (S-1) bagi PNS yang memiliki ijazah Sarjana Muda/Diploma atau yang sederajat;
- c. program Strata II (S-2) atau setara bagi PNS yang memiliki ijazah Strata I (S-1) atau yang sederajat;
- d. program Strata III (S-3) bagi PNS yang memiliki ijazah Strata II (S-2) atau yang sederajat.
- (5) Pemberian surat tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditetapkan oleh :
- a. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang bagi PNS yang tugas belajar pada Program Diploma;
- b. Sekretaris Daerah bagi PNS yang tugas belajar pada program Strata 1, Strata 2 dan Strata 3 serta program Spesialisasi (Sp.1 dan Sp.2).
BAB III - KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan dan kebutuhan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, Bupati dapat memberikan tugas belajar yang bersifat khusus kepada PNS yang memiliki potensi untuk mengembangkan wawasan pengetahuan di bidang keahlian tertentu dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dapat dikecualikan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) juga berlaku terhadap PNS yang akan mengikuti tugas belajar dengan pembiayaan ditanggung oleh pihak ketiga dalam hal ini oleh Pemerintah Pusat dan atau pihak sponsor lainnya.
Bagian Kedua Ketentuan Pemberian Izin Belajar
BAB III - KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
Pasal 6

- (1) PNS yang mengikuti pendidikan di luar Kabupaten Ketapang, dapat diberikan izin belajar dengan ketentuan :
- a. Pendidikan yang diikuti harus sesuai dengan latar belakang pendidikan sebelumnya dan/atau tugas pokok PNS yang bersangkutan;
- b. Bagi Suami / Istri PNS yang sedang mengikuti Tugas Belajar, dapat diberikan Izin Belajar dengan status sebagai PNS titipan pada unit kerja di lokasi pendidikan di laksanakan;
- c. PNS titipan tersebut berkewajiban menyampaikan laporan kehadiran secara rutin kepada kepala unit kerja asal.
- (2) Izin belajar PNS diberikan oleh pejabat yang berwenang setelah memperhatikan saran pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
- (3) Pemberian Surat Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan oleh :
- a. Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang bagi PNS yang Izin Belajar pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I dan Akta I;
- b. Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang bagi PNS yang Izin Belajar pada Program Diploma (II, III, dan IV), Program Akta (II dan III) dan Strata I;
- c. Bupati Kabupaten Ketapang pada Program Strata II dan Strata III, serta program Spesialisasi (Sp.1 dan Sp.2).
BAB IV - PROSEDUR PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
Pasal 7

Prosedur pemberian tugas belajar sebagai berikut :
- a. pejabat berwenang melakukan analisis untuk menentukan jenjang pendidikan dan program studi yang akan direncanakan dalam tahun anggaran berkenaan serta memberitahukan kepada seluruh Pimpinan Unit Kerja tentang rencana tugas belajar;
- b. Kepala Unit Kerja berdasarkan analisis kebutuhan mengusulkan PNS di lingkungan unit kerjanya yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk mengikuti tugas belajar kepada Unit Kerja yang menangani kepegawaian dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan;
- c. Unit Kerja Yang Menangani Kepegawaian meneliti kelengkapan persyaratan dan menetapkan calon peserta tugas belajar untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
BAB IV - PROSEDUR PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
Pasal 8

Prosedur pemberian izin belajar adalah sebagai berikut :
- a. PNS yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan :
1. Penilaian Prestasi Kerja PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir;
2. surat keputusan pengangkatan sebagai PNS dan surat keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir;
3. surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan kesanggupan untuk menanggung seluruh biaya pendidikan serta tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada pimpinan Unit Kerja melalui atasan langsung;
- c. Kepala Unit Kerja berdasarkan analisis kebutuhan mengusulkan PNS dilingkungan unit kerjanya yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mengikuti izin belajar kepada Unit Kerja Yang Menangani Kepegawaian dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan;
- d. Unit Kerja Yang Menangani Kepegawaian meneliti kelengkapan persyaratan dan menetapkan calon peserta izin belajar untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
BAB V - BATAS WAKTU PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
Pasal 9

- (1) Batas waktu tugas belajar yang diberikan sesuai batas waktu pendidikan yang telah ditentukan oleh lembaga pendidikan tempat tugas belajar;
- (2) Perpanjangan waktu tugas belajar hanya dapat diberikan setelah memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai alasan dan atau aspek yang relevan serta dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Perpanjangan batas waktu tugas belajar diberikan paling lama selama 2 (dua) semester;
- (4) Pada semester pertama setelah diberikan perpanjangan batas waktu tugas belajar ternyata belum dapat menyelesaikan pendidikan, Pejabat berwenang dapat memberikan peringatan tertulis;
- (5) Setelah berakhirnya perpanjangan batas waktu paling lama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata masih juga belum dapat menyelesaikan pendidikannya, Pejabat berwenang dapat memberikan peringatan tertulis kedua serta memberikan toleransi waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
- (6) Setelah berakhirnya masa toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ternyata masih belum menyelesaikan pendidikan, pemberian tugas belajar dicabut.
B A B VI
PEMBIAYAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
BAB V - BATAS WAKTU PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
Pasal 10

Ketentuan mengenai pembiayaan tugas belajar dan izin belajar sebagai berikut :
- a. berdasarkan sumber dan jenis pembiayaannya, tugas belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
1. tugas belajar dengan biaya dari Pemerintah Daerah;
2. tugas belajar dengan biaya dari Pihak Ketiga;
3. tugas belajar dengan biaya Cost Sharing;
- b. Tugas belajar dengan biaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1(satu) adalah tugas belajar yang biaya pendidikan dan biaya lain-lain yang timbul dibiayai sepenuhnya Pemerintah Daerah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ketapang dan diberikan berdasarkan batas waktu yang telah ditentukan;
- c. Tugas belajar dengan biaya Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 (dua) adalah tugas belajar yang biaya pendidikan dan biaya lain yang timbul dibiayai sepenuhnya oleh Pihak Ketiga;
- d. Tugas belajar dengan biaya Cost Sharing sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 (tiga) adalah tugas belajar yang biaya pendidikan dan biaya lain yang timbul dibiayai secara bersama oleh Pemerintah Daerah dengan yang bersangkutan dan / atau Pihak Ketiga;
- e. besarnya bantuan biaya pendidikan diberikan sesuai mata anggaran yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- f. PNS suami dan istri yang melaksanakan tugas belajar dengan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 (satu) pada tempat/kota dan tahun ajaran yang sama, menerima bantuan perumahan, pemberangkatan dan biaya pulang hanya 1 (satu) orang atas nama kepala keluarga.
- g. Biaya pendidikan bagi PNS izin belajar ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan.
B A B VII
HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
Bagian Pertama
Hak Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar dan Izin Belajar
BAB V - BATAS WAKTU PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
Pasal 11

PNS yang mengikuti tugas belajar mempunyai hak :
- a. dibebaskan dari tugas pekerjaan dan jabatan sehari-hari;
- b. menerima gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. diberikan tunjangan tugas belajar yang besaran dan bentuknya ditetapkan oleh Bupati tiap tahun anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- d. tidak berhak menerima tunjangan jabatan struktural / tunjangan jabatan fungsional.
BAB V - BATAS WAKTU PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
Pasal 12

PNS yang mengikuti izin belajar mempunyai hak :
- a. diperlakukan sama sebagaimana PNS lainnya oleh pimpinan Unit Kerja tempat bekerja;
- b. menerima gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menerima tunjangan jabatan struktural / tunjangan jabatan fungsional.
BAB V - BATAS WAKTU PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
Pasal 13

PNS yang selama melaksanakan tugas belajar dan izin belajar merasa hak-haknya terhambat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang dengan disertai keterangan-keterangan yang menyebabkan terjadinya hambatan itu.
Bagian Kedua
Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar dan Izin Belajar
BAB V - BATAS WAKTU PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
Pasal 14

PNS selama melaksanakan tugas belajar berkewajiban :
- a. mentaati segala peraturan yang dikeluarkan lembaga pendidikan;
- b. mentaati peraturan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. menjaga nama baik Pemerintah Daerah;
- d. melaporkan perkembangan kemajuan pendidikan secara berkala minimal setiap akhir semester kepada Bupati Ketapang c.q Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang;
- e. sedapat mungkin memilih topik tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi mengenai masalahmasalah di Kabupaten Ketapang;
- f. setelah selesai mengikuti pendidikan agar menyampaikan laporan tertulis kepada pejabat yang berwenang, dengan melampirkan :
1. surat keterangan telah menyelesaikan pendidikan atau surat pengembalian dari lembaga pendidikan tempat tugas belajar;
2. menyerahkan copy ijazah dan transkip nilai yang diperoleh;
3. menyerahkan 1 (satu) ekslempar tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi.
- g. mengabdikan dirinya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang selama 2 kali masa studi ditambah satu tahun (2n + 1).
- (1)
- PNS selama melaksanakan izin belajar berkewajiban : a. mengutamakan pelaksanaan tugas kedinasan sehari-hari yang dipercayakan kepadanya.
- b. apabila diperlukan untuk melaksanakan tugas kedinasan diluar jam kerja, wajib mengutamakan pelaksanaan tugas kedinasan tersebut.
- (2) Apabila terjadi pergeseran kegiatan proses belajar mengajar di Sekolah atau Perguruan Tinggi tempat belajar yang dapat mengganggu jam kerja, PNS yang memperoleh izin belajar wajib melapor secara tertulis kepada Pimpinan Unit Kerjanya dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Ketapang.
- (3) Pimpinan Unit Kerja memberikan pertimbangan keberatan/tidak keberatan atas pergeseran proses belajar mengajar tersebut kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Ketapang.
- (4) Apabila berdasarkan pertimbangan pergeseran proses belajar mengajar tersebut sangat mengganggu pelaksanaan tugas sehari-hari, maka izin belajar yang telah diberikan dapat dicabut oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Ketapang.
- (5) PNS yang mendapat izin belajar dan telah menyelesaikan pendidikannya, wajib melapor secara tertulis kepada Pimpinan Unit Kerja tempat yang bersangkutan bertugas untuk kemudian diteruskan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Ketapang.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan surat keterangan lulus/tamat pendidikan dan meyerahkan ijazah serta transkip nilai dari Kepala Sekolah / Dekan / Rektor / Direktur / Pimpinan Perguruan Tinggi.
B A B VIII PENGAWASAN
BAB V - BATAS WAKTU PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
Pasal 16

Pengawasan terhadap PNS tugas belajar dan izin belajar dilakukan oleh Tim Pengawas PNS Tugas Belajar yang dibentuk Pejabat yang berwenang.
B A B IX SANKSI ADMINISTRATIF
BAB V - BATAS WAKTU PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
Pasal 17

- (1) PNS Tugas Belajar yang tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dijatuhi hukuman disiplin menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) PNS tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena dikeluarkan dan/atau mengundurkan diri dari lembaga pendidikan dengan alasan-alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dicabut tugas belajarnya dan wajib mengembalikan biaya pendidikan yang telah diberikan sebesar 100% (seratus persen) ke Kas Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun;
- (3) PNS yang dicabut tugas belajarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) wajib mengembalikan biaya pendidikan yang telah diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) ke Kas Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun;
- (4) PNS yang dicabut Tugas Belajarnya tidak bisa melanjutkan pendidikan yang sedang ditempuhnya ke Perguruan Tinggi Negeri / Perguruan Tinggi Swasta lainnya;
- (5) PNS tugas belajar yang tidak mengabdikan dirinya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (g) wajib mengembalikan biaya pendidikan yang telah diberikan sebesar 100% (seratus persen) ke Kas Daerah dalam jangka watu paling lama 3 (tiga) tahun.
BAB V - BATAS WAKTU PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
Pasal 18

- (1) Apabila pemberian izin belajar dinilai mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari atau PNS yang diberikan izin belajar tidak mentaati kewajiban sebagaimana di atur dalam Pasal 15, maka izin belajar yang diberikan dapat dicabut dan dibatalkan;
- (2) Pencabutan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada surat usulan pencabutan izin belajar dari Pimpinan Unit Kerja tempat PNS yang mendapatkan izin belajar bertugas setelah sebelumnya memberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali kepada PNS yang bersangkutan;
- (3) Pencabutan izin belajar merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Ketapang.
B A B X LAIN-LAIN
BAB V - BATAS WAKTU PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
Pasal 19

- (1) PNS yang saat berlakunya keputusan ini sedang mengikuti pendidikan dan belum mendapatkan izin belajar, agar mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin belajar sebagaimana di atur dalam Peraturan ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini berlaku.
- (2) PNS yang tidak mengajukan permohonan izin belajar setelah enam bulan sejak Peraturan ini berlaku, maka dianggap tidak mendapatkan izin belajar.
B A B XI P E N U T U P
BAB V - BATAS WAKTU PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ketapang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB V - BATAS WAKTU PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.
Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 11 Pebruari 2015
BUPATI KETAPANG,
t.d
H E N R I K U S
BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2015 NOMOR 5