PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 17 Tahun 2011
Tentang PEMBENTUKAN DESA KABURU KECAMATAN BONTOMANAI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Berlaku: 9 Desember 2011
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA KABURU KECAMATAN BONTOMANAI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dengan memperhatikan kondisi wilayah desa, dinamika dan aspirasi masyarakat desa, maka dipandang perlu melakukan upaya pemekaran desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Kaburu Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2001 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar
Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa atau Kelurahan, Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dan Pemekaran Kelurahan Menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 5);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR dan
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA KABURU KECAMATAN BONTOMANAI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Camat adalah Camat Bontomanai.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di daerah.
6. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru sebagai akibat pemecahan, penggabungan dan penghapusan.
7. Dusun adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
BAB II - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 2

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dalam wilayah Kecamatan Bontomanai dibentuk Desa Kaburu.
BAB III - PEMBAGIAN WILAYAH
Pasal 3

- (1) Desa Kaburu merupakan hasil pemekaran dari Desa Jambuiya Kecamatan Bontomanai yang wilayahnya meliputi :
- a. Dusun Kaburu Timur;
- b. Dusun Tana Bau; dan
- c. Dusun Batu-Batu.
- (2) Wilayah Desa Kaburu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Desa Jambuiya.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Kaburu, maka wilayah Desa Jambuiya meliputi :
- a. Dusun Lembang Matene;
- b. Dusun Panaikang; dan
- c. Dusun Batupannyu.
- (4) Batas wilayah Desa Kaburu adalah :
11. -Sebelah Utara : Dusun Batu-Batu dan Dusun Lembang Matene Desa
Jambuiya
- -Sebelah Timur : Desa Bonto Marannu
- -Sebelah Selatan : Dusun Cinimabela Desa Parak
- -Sebelah Barat :
Desa Parak yang selanjutnya dituangkan dalam peta yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - PEMBAGIAN WILAYAH
Pasal 4

Ibukota Desa Kaburu berkedudukan di Kaburu.