PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 6 Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 34 tahun 2006
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di daerah menyatakan Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan desa/kelurahan diatur dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Provinsi Sumatera Utara;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind.onesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
SALINAN
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OL5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8261;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 34 TAhun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan di Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Iembaran Dearah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN
GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEI{YELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN PROVINSI, KABUPATENIKOTA, KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA
BAB ] KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Gubemur ini , yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ra\yat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;
5. Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat isdadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pembinaan Pembauran Kebangsaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah bersama masyarakat untuk terciptanya iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat dalarn wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disebut FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan Pembauran Kebangsaan
8. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah kota.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan menguruls urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
BAB III - PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN Pasal 3
Pasal 4

- (1) FPK Provinsi dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi;
- (2) FPK Kabupaten/Kota dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabup aten I Kota;
- (3) FPK Kecamatan dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan;
- (4) FPK Desa/Kelurahan dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa/ Kelurahan ;
- (5) FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, ayat (3) dan ayat (4) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif dan koordinatif.
BAB III - PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN Pasal 3
Pasal 5

- {1} Pembentukan FPK Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- (2) Pembentukan FPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ay at (21 ditetapkan dengan Keputusan Bupati l Walikota;
- (3) Pembentukan FPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati/Walikota;
2. (a) Pembentukan FPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (41 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah atas nama Bupati/Walikota Ub. Camat;
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN DAN DEWAN PEMBINA
Pasal 6

- (1) FPK Provinsi mempunyai tugas dan fungsi:
- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang Pembauran Kebangsaan mewujudkan kebersarnaan dalam kebhinekaan;
- b. menyelenggarakan Forum dialog dengan pimpinan organisasi Pembauran, tokoh etnis, tokoh masyarakat dan akademisi peduli pembauran kebangsaan dalam bingkai NKRI;
- c. menyelenggarakan sosialisasi regulasi dan kebijakan yang terkait dengan Pembauran kebangsaan untuk memantapkan 4 (empat) konsensus nasional;
- d. merumuskan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam men5rusun kebijakan Pemerintah terkait Pembauran Kebangsaan untuk mewujudkan iklim kondusi{itas kehidupan berbangsa dan bernegara;
6. {21 FPK Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan fungsi:
- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang Pembauran Kebangsaan mewujudkan kebersalnaan dalam kebhinekaan;
- b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi Pembauran, tokoh etnis, tokoh masyarakat dan akademisi peduli pembauran kebangsaan dalam bingkai NKRI;
- c. menyelenggarakan sosialisasi regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan Pembauran kebangsaan untuk memantapkan 4 (empat) konsensus nasional;
- d. merumuskan rekomendasi kepada Bupati/Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam men5rusun kebijakan Pemerintah terkait Pembauran Kebangsaan untuk mewujudkan iklim kondusifitas kehidupan berbangsa dan bernegara;
- (3) FPK Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi:
- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang Pembauran Kebangsaan mewujudkan kebersarnaan dalam kebhinekaan;
- b. menyelenggarakan forum diatog dengan pimpinan organisasi Pembauran, tokoh etnis, tokoh masyarakat dan akademisi peduli pembauran kebangsaan dalam bingkai NKRI;
- c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan Pembauran Kebangsaan;
- d. merumuskan rekomendasi kepada Camat sebagai bahan pertimbangan dalam men)rusun kebijakan Pemerintah terkait Pembauran Kebangsaan untuk mewujudkan iklim kondusifitas kehidupan berbangsa dan bernegara;
- (4) FPK Desa/Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi:
- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang Pembauran Kebangsaan mewujudkan kebersarnaan dalam kebhinekaan;
- b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi Pembauran, tokoh etnis, tokoh masyarakat dan akademisi peduli pembauran kebangsaan dalam bingkai NKRI;
- c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan Pembauran Kebangsaan;
- d. merumuskan rekomendasi kepada Kepala Desa/Lurah sebagai bahan pertimbangan dalam men5rusun kebijakan Pemerintah terkait Pembauran Kebangsaan untuk mewujudkan iklim kondusifitas kehidupan berbangsa dan bernegara;
BAB V - KEANGGOTAAN DAN PENGURUS FPK Pasal 7
Pasal 8

- (1) FPK dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan 1 (satu) orang bendahara, dan anggota sesuai dengan kebutuhan yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.
- (2) Masa kerja keanggotaan FPK selama 5 (lima) tahun dan kepengurusannya d.apat dipilih kembati seeara musyawarah dan mufakat oleh anggota, khusus untuk ketua maksimal 2 (dua) periode;
- (3) Pembentukan pengurusan FPK Periode berikutnya dimusyawarahkan dan disusun oleh pengurus FPK yang sedang berjalan sesuai peraturan dan tata tertib yang berlaku. Kemudian diserahkan kepada Pemerintah/Kepala Daerah untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan sesuai tingkatannya.
- (4) Apabila anggota/pimpinan FPK meninggal dunia, pindah keluar daerah dan/atau berhalangan tetap dilakukan penggantian dengan pemilihan secara musyawarah dan mufakat oleh anggota.
- (5) FPK dibantu oleh 2 (dua) orang staf sekretariat di luar pengurus dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
BAB VI - PEMBINA FPK
Pasal 9

- (1) Dalam rangka membina FPK dibentuk Dewan Pembina FPK di Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan;
- (2) Dewan Pembina FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan Pembauran Kebangsaan;
- b. memfasilitasi hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaaan.
- (3) Masa kerja Dewan Pembina FPK selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Pembentukan Dewan Pembina FPK di Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- (5) Pembentukan Dewan Pembina FPK di KabupatenlKota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
- (6) Pembentukan Dewan Pembina FPK di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati/Walikota;
- (7) Pembentukan Dewan Pembina FPK di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah atas nama Bupati/Walikota Ub. Camat;
BAB VI - PEMBINA FPK
Pasal 1

O
Keanggotaan Dewan Pembina FPK Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan ditetapkan dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraarl Pembauran Kebangsaan di Daerah.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PELAPORAN Pasal 11"
Pasal 12

- ('l) Gubernur melakukan pembinaan penyelenggaraan Pembauran kebangsaan di tingkat Provinsi;
- (2) Bupati/Walikota melakukan pembinaan penyelenggara€rn Pembauran kebangsaan di tingkat Kabupatenl Kota;
- (3) Camat atau sebutan lain melakukan pembinaan penyelenggara€Ln Pembauran kebangsaan di tingkat Kelurahan/Desa;
BAB VII - PEMBINAAN DAN PELAPORAN Pasal 11"
Pasal 13

- (1) Laporan pembentukan FPK dan Dewan Pembina FPK serta pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan FPK di Provinsi disampaikan oleh Gubernur Kepada Menteri Dalam Negeri, dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Laporan pemhentukan FPK dan Dewan Pembina FPK serta pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan FPK di Kabupatenf Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan disampaikan oleh Bupati/Walikota Kepada Gubernur kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta unsur Pimpinan Daerah Provinsi; (21
3. Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan penyelenggaraan Pembauran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, pada bulan Januari dan Juli dan sewaktu-waktu jika diperlukan; (3)
4. Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporarl sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan secara lisan dan dapat melampaui hierarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hierarki. (4)
BAB VIII - PENDANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 14
Pasal 15

- (1) Anggaran penyelenggaraan kefuiatan FPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1), dipertanggungiawabkan oleh FPK melalui SKPD yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai tingkatannya.
- (2) Anggaran penyelenggaraan kegiatan FPK sebagaimana dimaksud Pasal 14 ay at {2}, dipertanggungi awabkan langsung sesuai tingkatannya.
BAB IX - KE.TENTUAN PENUTUP Pasal 16
Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.
Ditetapkan di Medan pada tanggal 25 Februan 2OL6
Plt, GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd
TENGKU ERRY NURADI
Diundangkan di Medan pada tanggal 1 Maret 2OL6
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd
HASBAN RITONGA
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2016 NOMOR 6
Aslinya KUM, Salinan KEP
Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590227 198003 1 004