PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 5LF Tahun 2016
Tentang SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBAI-"GU~A :UAERAH KABUPATEN BOMBANA KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGI\S D./\N FU!!GS1,
Berlaku: 29 Tahun 2003
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI BOMBA! A PROVI NSI SULAWESI T 1 G ... i,
PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 5Lf TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUJ GSI: SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNM AJt:RAH
KABUPATEN BOMBANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pas· I 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahur ~.!016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Ka upaten Bombana, perlu menetapkan Pcraturan Bupati tcntang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Dae ah a upaten Bombana.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kab paten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara {Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 l l tcntang Pembentukan Peraturan Perundang-Un · angan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 te tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran N gara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2( 114 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repul lik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimaua telah diu ah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nornor q 'I'ah n 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-t ndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (L embaran Negara Republic Indonesia Tahun 2015 Nomor SH, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56'79);
Menimbang
Mengingat
RAN CAN GAN
PERATURAN BUPATI BOMBANA
TAHON 2016 NOMOR
TENTANG
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBAI-"GU~A :UAERAH KABUPATEN BOMBANA KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGI\S D./\N FU!!GS1,
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,
Bombana 1 ;. 1 il n--,.4, ,\_,,\_ ,-,,,.\_,\_,.; , , ; :,~ g LJU UUd:J.ld., pCllU U.lCHCLd.p.r..a.1 rCJ.clLl.HclU ..JU}.Jc:lll tern.an Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pas, 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun :m16 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah 'a upaten
- Pemberitukan Kabupaten Bombaria, K::i\_h11 aren Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 144, Tarnoananl.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); ten tang 2003 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun
- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234}; ten tang 2011 'T',. t., .. \_ 1 c:lJ.I U.J.1 1\T----1'tUH1U1 2. Undar1g-Undar1g 12
- ?Q14 Nomor f\ T!C!mh!C!h!Cln T.Pmh:-:ir~n Indonesia Nomor 5494); 3. Unctang-Unctang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 1 donesia Tahun Republik
- Republik Indonesia Nornor 5587) scbagairna.ia tclah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang N rnor ,;; Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5:, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor ,'i679); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Re ublik I donesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
,,
.Menetapkan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ornor l S Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lernbaran \_ ·ei::1.rn. Pepublik Indonesia Tahun 2016 Nornor 114 Tambe han Le mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Ka bupaten Born hana N mor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pe angkat Daerah Kaoupaten Bombana (Lembaran Daerah Ka· upaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3).
MEMUTUSKAN
BOMBA.NA. PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN. SUSUNAN :::::::.~:nsASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
BAB I - KETENTUAN Ulv1Ut.1
Pasal 1

Dalarn Peraturan ;,...; "l:.'"'ng dirnaksud ,-Ir:·.· ' ... CA.J.. UJ. J.. 1..1..1. ..f C...U...I. \...l..J. J. J.J.i..U. \J '-..I. U '\..., 1 J.. E,C..A..J..\_,;\_ ·
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Kabunaten 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Bombana.
3. I3upati adalah Bupati Bombana.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dae ah Kabupaten Bombana.
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembang.man Daerah
7. Jabatan fungsionai adalah jabatan Iungsionai diiingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kernenterian negara dan periyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk rnelindungi, rnelayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urus 1 Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
10. yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. 1,... J.V. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan
,,
BAB II
Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten y::mg melak sa naka n u rusa n pemerintahan bidang perencanaan pembangunan diwadahi daiam bentuk badan.
Bagian Kedua Nomenkiatur Perangkat Uaerah
BAB II
Pasal 3

sebagairnana Perencanaan daerah Kabuoaren 2 adalah Sadan Nomenklatur perangkat dimaksud dalam Pasal Pembangunan Daerah.
Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah
BAB II
Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B.
- (2) Penentuan tipe Badan Perencanaan Pcrnbangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (li 'oer dasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembang nan daerah.
3. pernerintahan sebagaimana dimaksud pao.a ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peratu an perundangundangan. urusan penyelenggar· an intensitas (3} penentuan
BAB Ill
Pasal 5

- ( 1) Badan Perencanaan Pernbangunan Daer ah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah cupimpm leh Kepala Badan yang berked'udu kan d bawah da n bertanggung jawab kepada Bupati mcl ilui Sekretaris Daerah.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan ur usan pcmeriritahan ycU1g menjadi kewenangan daerah dan tugas. pembant an di bidang -· ·-·· -· .· .. -. ·----· \_,\_\_1... '-----··-.P"'' LiiLGU.ic:1c:1.i.i \_pc;.tHUGU.ibU.i.iGU 1 Uc:1C1 GUL
BAB Ill
Pasal 7

menyeienggarakan fungsi : Daerah Pembangu .an Perencanaan tuoas sP.h:=w:=iim::in;::i rlirn:::1ks11Ci ria lam . . . Dalam melaksana kan Pasal 6, Badan
- \_\_\_ Perencanaan a. perumusan kebijakan tekrus dibidang PP.mh::ingnn::in Daerah;
- Badan-Badan, satuan Organisasi Perangka. daerah dalam Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten Bombana; \_\_\_\_\_ 1-,. \_\_ , \_\_ ··-----r-1'-'· ... .i..U.:l.ii.6~;...i.t~ ... ... \_... ... ,...,.\_\_...\_,...\_ }J\.,.l ;..,...t..i..V..;t..:..&amp;.-.A ~i-
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pem bangunan daerah;
- d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan uleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- e. pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Kegiatan Badan;
- f. pelak:sanaan fungsi lain yang diberikan olcl , Hupati terkait dengan tugas dan fungsi Badan.
BAB Ill
Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimans dimaksud dalam Pasal 7, Badan Perencanaan Pernbangunan Dae ah memiliki kewenangan sebagai berikut :
- pernbangunan daerah; pe rencanaan a. merumuskan kebijakan teknis di bidan
- bidang pe rencanaan penyusunan dan pelaksanaan di pembangunan daerah; khus SL)'u kegiatan b. melaksanakan kebijakan dacrah,
- pengkoordinasian pcnyusunan p~J li.,U auaan Jan pengendalian pembangunan daerah; kone.ultasi dan c. penyelenggaraan bimbingan,
- d. menyusun rencana pembangunan tahunan, rencana strategis dan perencanaan umum daerah
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan \_(JC.l c;Ut.;i::lUi::lcl.ll pembangunan daet a.l1,
- f. melakukan penilaian terhadap setiap keoijakai , khususnya di bidang perencanaan pembangunan daerah.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
BAB Ill
Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana, terdiri atas:
- a. kepala badan;
- b. sekretariat;
- c. bidang perencanaan, pengendalian ds n eval asi Pembangunan Daerah;
- d. bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana yang merupakan bagian yang tidak terpiss hkan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Da rah dibidang perencanaan Pembangunan Daerah serta enilaian atas Pelaksanaannya
Bagian Kedua
Sekretariat
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11

- ( 1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakai koordinasi dan mengendalikan pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyus nan program pengelolaan um um perlengkapan dan kepega waian serta pengelolaan keuangan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kcpada !-Cc1:;c..!~ I!.:: ________________::.:..;-~.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11

, Sekretariat menyelenggarakan fungsi : c aiam tugas ::;-::.t&amp;gaimana dimaks d T"\ ... 1 ,- ~, ----1 ... 1--... ---t - ,,... \_ ..., &lt;A.J.d..i..1..1. .&amp;..&amp;..&amp;.'-".&amp;.&lt;A-.0..., &lt;..l..1..1.~Gl.l. i
- ; :-:;~am. dan ... \_,..,,,\_,.\_ . ---- ---..l.: \_\_ .: ________________J .,.., ---- \_ \_ ,.\_, - .. .. - - - . J. - "..} - - -- • - - - -- • h
Pembangunan Daerah;
·n
.
·-
.
-
-
..
·-'
\.-.1-~-------·--
D...-
\_1\_
;.\_J"""'
...
\_ ... ~.
-
- a. pengoordinccicr;
- c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RP.JPD, RPJMD, dan RKPD;
- d. penyusunan kerangka regulasi dalarn perencanaan pembangunan daerah pada Bappeda;
- e. pembinaan dan pemberian dukungan admit istrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian , ke angan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubunga masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaar Pembangunan Daerah;
- f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Bappeda;
- h. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13

- ( 1) Sekretariat terdiri atas :
- a. sub bagian program dan keuangan;
- b. sub bagian umum dan kepegawaian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 14

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan mernpunyai tugas:
- a. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RP,)PD, RPJMD, dan RKPD;
- b. penyusunan kerangka regulasi dalarn perencanaan pembangunan daerah;
- c. menyiapkan bahan koordinasi penyu: sunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. menyiapkan bahan koordinasi penyus unan program dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- f. pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- h. mengajukan Rencana Kerja Anggaran melaJui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokurn.en Pengguna Anggaran;
1. melaksanakan pengelolaan adrninistr asi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
- J. mengkonsultasikan pelaksanaan tug s dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunj k lebih Ian jut;
- k. mengkoordinasikan pelaksanaan tugs s dengan kepalakepala sub Bagian melalui pertemua /rapat untuk menyatukan pendapa t;
1. menyusun laporan pelaksanaan tuga s secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasa 1.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. menghimpun kebijakan tekni ~ administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan ebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan penyusunan rencans pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pecloman untuk kelancaran tugas unit;
- c. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- d. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- e. menyusun daftar induk kepegawaian s suai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya adminitrasi kepegawaian;
- f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui Daftar Urut Kepegawaian dan Nornmatif un tuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk mempcroleh petunjuk lebih lanjut;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepalakepala Sub Bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
1. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- J. melaksanakan tugas lain yang di pe · n tahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan, Pengendalian l Ian Evaluasi Pembangunan Daerah
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan Koordinasi dan pengendalian pengelolaan perencanaan,
pengendalian dan evaluasi yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program kegiatan, pengendalir n pelaksanaan perencanaan serta evaluasi hasi I perencanaan pembangunan.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Eval asi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 15, Bidang Perencanaan, Pengendalian clan Eval asi Pembangunan Daerah menyelenggarakan f ungsi :
- a. melakukan analisa dan pengkajian per ncanaan clan pendanaan pembangunan daerah;
- b. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahar.,
- c. melakukan pengumpulan dan analisasi data clan informasi pembangunan untuk perencanaan pernbangunan daerah;
- d. pengintegrasian dan harmonisasi programrogram pembangunan di daerah;
- e. perumusan kebijakan penyusuna perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informa i pernbangunan daerah;
- f. mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran dr daerah;
- g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta basil rencana pembangunan daerah;
- h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
1. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- J. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- k. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
1. penyusunan evaluasi dan pelaporan program clan egiatan pembangunan daerah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan egiatan pembangunan daerah;
- n. pengelolaan basil analisis basil evaluasi u tuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pela sanaan program pembangunan daerah;
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepal Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17

- Evaluasi an (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian Pembangunan Daerah terdiri atas:
- a. seksi perencanaan dan pendanaan;
- b. seksi pengendalian dan evaluasi;
- c. seksi data dan pelaporan.
- Evaluasi. (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 J dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pe gendalian dan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 18

- (1) Seksi Perencanaan dan Pendanaan mernpun ai tugas:
- a. pengkajian, analisis, dan perumusan ker angka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi clan dan indikator ekonomi] melalui pendekatan holistik intcgratif;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta. kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- c. pengoordinasian dan sinkrcnisasi ana isis erencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daers h;
- d. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
- e. pengkajian, analisis, dan perumu ar. kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
- f. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk · ev ilayahan dan konektivitas;
- g. pengkajian, Pengordinasian dan Perumusan RTRW Daerah dan Sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah.
- (2) Seksi Pengendalian dan Evaluasi mernpunyai tugas:
- a. menghimpun bahan kebijakan teknis .istem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebut uhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. penyiapan bahan pengembangan sistern clan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegia.tan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan pe e1 canaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daera ;
- c. pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pem bangunan daerah;
- d. pelaksanaan pengendalian melal i pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan cegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daei ah.
- f. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyu: unan program pembangunan daerah selanjutnya;
- g. menghimpun data hasil evaluasi pemba gunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
5. penilaian; re-ncana dan sebagai bahan evaluasi daerah h. membuat laporan hasil pelaksanaan pembangunan
1. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
7. J· menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
- k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunj k lebih Ian jut;
1. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untul enyatuan pendapat;
- m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
Seksi Data dan Pelaporan mempunyai tugas :
- a. melakukan pengumpulan data pem angi nan daerah melalui survei untuk mengetahui perkem bangan ya;
- b. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
3. atas hasil «valuasi untuk program dan kegiatan c. mengelola hasil analisis penyiapan pelaporan pembangunan daerah;
- d. menyusun basil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- e. menyusun rencana kegiatan perigolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaks aan tugas unit terkait;
6. sesuai aerah pembangunan f. menyajikan data
kebutuhan sebagai bahan inforrnasi:
- g. melakukan pengamanan data hasil pernbangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik se bagai bahan dokumentasi;
- h. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
1. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- J. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunj k lebih lanjut;
- k. mengkoordinasikan pelaksanaan tug a , Ke pala sub bidang melalui rapat/pertemuan um.uk penyatuan pendapat;
1. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- m. melaksanakan tugas lain yang dipe intahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasa
Bagian Keempat
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 19

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Man sia mempunyai tugas melaksanakan se bagi 1 tugas pokok kepala Bappeda dalam Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pernbangunan daerah Ka upaten Bombana di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, kependudukan, pemberdayaan peremp an, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosiaJ :enaga kerja, kebudayaan, pemuda dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan umum, pemberdayas n masyarakat, kearsipan, komunikasi dan informasi.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Man isia dipimpin oleh Kepala Bida:ng yang berada di bawah dan berta:nggung jawab kepada Kepala Badan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 20

Dalam melaksa:naka:n tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pemerintahan dan Pembaruzunan Manusia menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusuna:n program kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pemba:nguna:n Ma:nusia berdasarka:n hasil e aluasi egiata:n tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan perencanaan dan koordinasi kegiatan perenca:naa:n pemba:ngunan urusan pendidikan, kesehatan, kependuduka:n, pemberdayaan perernp an, keluarga
- berencana dan keluarga sejahtera, sosial tenaga kerja, kebudayaan, pemuda dan olah raga, kesat an bangsa dan politik, pemerintahan umum, kepegawaian, pernberdayaan masyarakat, kearsipan, komunikasi dan informasi;
- c. mengkoordinasikan dan mernadukan rencana pembangunan yang disusun oleh SKPD d i hngkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana . 'ang berada di bawah koordinasi Bidang Pemerintahan clan Pembangunan Manusia;
- d. melakukan inventarisasi pengelolaan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
- e. melakukan dan atau mengkoordinasikan pr gram tahunan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, kependudukan, pemberdayaan perempuan, keluarga berericana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, kebudayaan, pemuda dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan umum, kepegawaian, pcm berdayaan masyarakat, kearsipan, komunikasi dan info masi dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- f. mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan antar Perangkat Daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan ole kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 21

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri atas:
- a. seksi pemerintahan umum;
- b. seksi pembangunan manusia dan keb dayaan;
- c. seksi kependudukan dan ketenagakerjaan.
- (2) seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clipim in oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertai ggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (1) Seksi Pemerintahan Umum mernpui yar tugas menyelenggarakan urusan perencanaan pernbangunan bidang pemerintahan umum, kearsipan, kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Seksi Pembangunan Manusia dan Kebuday an rnernpunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan bidang pembangunan manusia (kesehatan, gizi masyarakat, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan pemuda olahraga} dan kebudayaan.
- (3) Seksi kependudukan dan ketenagakerjaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan bidang kependudukan, perlindungan sosial, kesejahteraan sosial, perluasan kesempatan kerja, kemiskinan dan ketenagakerjaan.
Bagian Kelima
Bidang Perekonomian, Sumber Daya lam, lnfrastruktur dan Kewilayahan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 23

- (1) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, lnfrastruktur dan Kewilayahan mernpunyai tugas melaksanakan Perumusan kebijakan dan penyusu nan rencana pembangunan daerah Ka bu paten Born bs mt di Bidang Perekonomian, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Sumber Daya Alam, lnfrastruktur Wilayah dan Pengembangan Wilayah, , erta Penataan Ruang.
- (2) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, ] nfrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 23, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarnk n fungsi:
- a. melakukan perencanaan dan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan urusan Perekon mian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. mengkoordinasikan dan memadukan rencan· pernbangunan yang disusun oleh SKPD dilingkungan Pemenntah Daerah Kabupaten Bombana yang berada di bawah ko rdinasi Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- c. melakukan inventarisasi pengelolaan di Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
- d. melakukan dan atau mengkoordinasikan program tahunan di Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan yang meliputi uru an Pertanian, perkebunan, kehutanan, Kelautan dan perikanan, Industri, Perdagangan, Pengembangan Dunia U saha, Pariwisata, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- e. penetapan penyusunan program kerja kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan bidang Perekonornian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilavahan;
,.
- f. pelaporan pelaksanaan tugas penyusunan · erencanaan pembangunan bidang Perekonomian, Sumber Day· Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- g. pelaksanaan , evaluasi dan monitoring ter ac ap kegiatan perencanaan pembangunan bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur clan Kewilayahan;
- h. mengoordinasikan Dukungan Pelaksanaan egiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
1. mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepak, tan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
- J. pelaksanaan koorclinasi/ kerjasama dan kernit aan clengan unit kerja/instansi /lembaga atau pihak etiga dibidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastrukt r dan Kewilayahan;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Sadan sesuai clengan tugas clan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 25

- (1) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Aiarn, nfrastruktur dan Kewilayahan terdiri atas:
- a. seksi perekonomian;
- b. seksi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam; c. seksi infrastruktur dan kewilayahan.
- (2) seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian, Surnber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 26

- (1) Seksi Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan industri, perdagangan dan pengembangan dunia usaha, serta rnenyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan bi ang Koperasi, Perdagangan dan usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Surnber Daya Alam mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan bidang Pertanian, perkebunan, kela tan dan perikanan serta Penyusunan perencanaan pernbangunan pada urusan bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
- (3) Seksi Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas Penyusunan perencanaan pembangunan pada urusan Infrastruktur, prasarana wilayah, pengembangan wilayah, dan penataan ruang.
Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsiona.l
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas rnelaksanakan sebagian tugas teknis Badan sesuai bidang keahliannya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagairnana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri dari sejumlah Aparat ur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh seorang tenaga fu gsio al senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala adan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundangndangan yang berlaku.
- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib mencrapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun a .tar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Ka bu paten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kab · paten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prin .ip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal aupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masingmasmg.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakun pengawasan melekat.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 30

Kepala Badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-rnasing dan bila terjadi penyimpangan agar mengarnbil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 31

Kepala Badan, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 32

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian I Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab pada atasannya masing-masing dan menyarnpaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
r•
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 33

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 34

Dalam menyampaikan laporan, tembusan w jib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan diban tu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan da1am rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib rnengadakan rapat berkala.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 36

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Badan s suai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Badan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 37

Atas dasar pertimbangan dayaguna dan hasil guna masingmasing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Ka upaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan .e er.tu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB VI - KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONI .,A.SI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 38

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bornbana, oerpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan ol · h Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Perencanaan Pembanguna.n Daerah Kabupaten Bombana merupakan jabatan esel n II b.
- (4) Sekretaris dan Kepala Bidang lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon III a dan eselon III b.
- (5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingku Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabup ten Bombana
'
merupakan jabatan eselon IVa.
- (6) Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombaru cliangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Forrnasi dan persyaratan jabatan pada Ba a1J Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, esuai pedornan yang ditetapkan oleh Pemerintah Formasi dan persyaratan jabatan pada Badan Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang itetapkan oleh Pemerintah.
BAB VII
Pasal 39

Dengan berlakunya peraturan ini, maka erat uran Bupati Bombana Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pe jaoaran Togas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana dan ketentuan lain yan bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII
Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan enempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.
2016 Diundangkan di Rumbia pada tanggal, ').:~ ~ \; ~i ti\~ e ~
SEKRETARIS DAERAH,
H. BURHANUDDIN A. HS NOY
M~---~
BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2016 NOMOR : S l\
Ditetapkan di Rumbia pada tanggal, Z...'2.-. t'E.S·:M€&gt;€'1' 2016
Pj. BUPATI BO 81 NA,
Hj. SITTI SALEHA
-\_,.-!
I
LAMPIRAN:
PERATURAN
BUPA.Tl BOMBANA
NOMOR
~4 TAH 'JN 2016
TANGGAL
: 2..2. 'vtH.1' 1 \v,'€.(2- ~(&lt;;,,
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
Pj. BUPATI BOMBAr A,
Hj. SITII SALEHA