PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 34 Tahun 2016
Tentang BUPATI BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR 34 TAHUN 2016
Berlaku: 34 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
BUPATI BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG
KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU OLEH PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATU BARA,
a.
bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakeijaan, Pemerintah Daerah berwenang tidak memberikan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Keija sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Keija, Pekeija, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakeijaan Dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu Oleh Pemerintah Daerah;
2. : 1.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
3. Undang-Undang Ketenagakeijaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 13 Tahun 2003 tentang
- 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekeija, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
14. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 69 Tahun 2009, Nomor : M.HH08.AH.01.01.2009, Nomor : 60 / M-DAG / PER / 12 / 2009, Nomor : Per.30 / MEN / XII / 2009 dan Nomor : 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Ketenagakeijaan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Keija, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah;
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun;
19. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan program jaminan kecelakaan keija dan jaminan kematian bagi pekeija harian lepas, borongan dan peijanjian kerja waktu tertentu pada sektor usaha jasa konstruksi;
20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah;
21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 tahun 2016 tentang Tata cara Pengenaan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraaturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSISAL KETENAGAKERJAAN DAN PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU OLEH PEMERINTAH DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakeijaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakeijaan adalah badan hukum yang di bentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Keija, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.
5. Kepala BPJS Ketenagakeijaan adalah Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kisaran yang memiliki wilayah keija Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai Asahan, Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura), Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Labusel).
6. Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Keija Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, pengelola dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pemberi Keija Selain Penyelenggara Negara adalah :
- a. orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
9. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya dan tenaga keija mandiri / pelaku ekonomi.
10. Tenaga Keija Tidak Tetap Non PNS atau dengan sebutan lainnya adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- ll. Setiap Orang selain Pemberi Keija, Pekeija dan Penerima Bantuan Iuran adalah pekeija di luar hubungan keija atau pekerja mandiri yang termasuk dalam golongan bukan penerima upah.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
13. Perangkat Desa adalah yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
14. Izin adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada setiap orang atau perusahaan sesuai peraturan perundangundangan dalam rangka untuk pembinaan,pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.
15. Pelayanan Publik Tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang -undangan bagi setiap orang atau Badan Usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
16. Perizinan terkait adalah pelayanan publik tertentu yang diterbitkan oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah meliputi Izin Usaha, Izin Mengikuti Tender Proyek, Izin Memperpanjang Tenaga Asing, Izin Perusahaan Penyedia Jasa Pekeija / Buruh dan Izin Mendirikan Bangunan(IMB).
7. 17.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
18. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekexja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
19. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi keija, dan / atau penyelenggara negara dan / atau Pemerintah.
20. Unit Pelayanan Publik Tertentu terdiri dari Satuan Keija Perangkat Daerah.
21. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan / bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
22. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran
Iangsung kepada pihak ketiga atas dasar peijanjian kontrak keija atau surat perintah keija Iainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
23. Program jasa konstruksi jaminan sosial ketenagakeijaan adalah program BPJS ketenagakeijaan pada sektor jasa konstruksi bagi pekeija yang bekeija pada proyek fisik meliputi perlindungan jaminan kecelakaan keija dan jaminan kematian.
24. Sanksi administratif adalah tidak mendapatkan layanan publik tertentu dari unit pelayanan publik instansi pemerintah atas permintaan Badan Penyelenggara atau inisiatif Pemerintah Daerah tanpa permintaan dari Badan Penyelenggara.
25. Keadaan memaksa (force majeure) adalah segala keadaan atau peristiwa yang teijadi di luar kekuasaan Para Pihak, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari salah satu pihak dan atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu pihak, atau keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara Iangsung atau tidak Iangsung untuk terlaksananya Peraturan ini.
BAB II - TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakeijaan di daerah dengan seluruh Satuan Keija Perangkat Daerah (SKPD) dan mempersyaratkan kepesertaan BPJS Ketenagakeijaan bagi seluruh pemberi keija, pekeija dan setiap orang terkait perizinan, pengawasan dan penindakan serta Pengenaan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu di bidang Izin Usaha, Izin Mengikuti Tender Proyek, Perpanjangan Izin Mempekeijakan Tenaga Asing, Izin Perusahaan Penyedia Jasa Pekeija / Buruh dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Pemberi Keija selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Keija dan Pekeija dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakeijaan.
BAB III - SASARAN KEPESERTAAN
Pasal 3

Sasaran pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah :
- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik milik Negara / Daerah yang mempekeijakan pekeija / buruh dengan membayar upah atau swasta maupun imbalan dalam bentuk lain.
- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain termasuk perusahaan-perusahaan Sub Kontraktor dan Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Keija yang mendapatkan pekeijaan / kontrak di Kabupaten Batu Bara yang mempunyai pengurus dan mempekeijakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- c. Penerima bantuan sumber dana dari APBD yang tersedia pada setiap SKPD dapat diikutsertakan menjadi peserta BPJS Ketenagakeijaan.
- d. Tenaga Keija Tidak Tetap Non PNS atau dengan sebutan lainnya yang berada di setiap SKPD dapat diikutsertakan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakeijaan.
- e. Kepala Desa dan Perangkat Desa selain Pegawai Negeri Sipil yang berada di Pemerintahan Desa dapat diikut sertakan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakeijaan.
- f. Perangkat Kelurahan selain Pegawai Negeri Sipil yang berada di Pemerintahan Kelurahan.
BAB IV - KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU
Pasal 4

- (1) Setiap pemberi keija dan pekerja dalam memperoleh pelayanan publik tertentu dari pemerintah daerah wajib mempunyai sertifikat kepesertaan jaminan sosial
- ketenagakeijaan dan bukti lunas pembayaran iuran terakhir kepesertaan jaminan sosial ketenagakeijaan.
- (2) Sertifikat kepesertaan jaminan sosial ketenagakeijaan dan bukti lunas pembayaran iuran terakhir kepesertaan jaminan sosial ketenagakeijaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat tambahan dalam pemberian pelayanan publik tertentu oleh pemerintah daerah.
- (3) Syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. fotokopi sertifikat kepesertaan jaminan sosial ketenagakeijaan; dan
- b. bukti lunas pembayaran iuran terakhir kepesertaan jaminan sosial ketenagakeijaan;
- yang dilegalisir oleh pejabat BPJS Ketenagakeijaan.
- (4) Syarat-syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan terhadap pemberian pelayanan publik tertentu, meliputi :
- a. perizinan terkait usaha;
- b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
- c. izin perpanjangan mempekeijakan tenaga keija asing;
- d. izin operasional perusahaan penyedia jasa pekeija / buruh;
- e. izin mendirikan bangunan.
- f. pengurusan kelengkapan administratif dan yang sejenisnya,
- (5) Khusus bagi pemohon yang berbentuk Badan Usaha terhadap permohonan izin mendirikan bangunan tetap diberlakukan syarat-syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Bagi setiap pemohon perorangan atau Badan Usaha yang memohon izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e wajib mengikut sertakan pekerjanya dalam kepesertaan program jasa konstruksi jaminan sosial ketenagakeijaan, apabila akan memulai mendirikan bangunan.
- (7) Setiap pemohon perorangan atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib membuat surat pemyataan dalam untuk mengikutsertakan pekeija bangunan kepesertaan program jasa konstruksi jaminan sosial ketenagakeijaan.
BAB V - PELAKSANA PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU
Pasal 5

- (1) Pemberian pelayanan publik tertentu dilaksanakan oleh seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
- (2) Unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekwan;
- c. Dinas tenaga kerja;
- d. Dinas Pekeijaan Umum;
- e. Dinas Pendidikan;
- f. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- g. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika;
- h. Dinas Kesehatan;
- i. Dinas Pertanian;
- j. Dinas Petemakan;
- k. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- l. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- m. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil;
- n. Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Kebersihan;
- o. Dinas Pendapatan;
- p. Dinas Sosial;
- q. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- r. Inspektorat;
- s. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- t. Badan Kepegawaian Daerah;
- u. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- v. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- w. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
- x. Badan Keuangan Dan Aset Daerah;
- y. Satuan Polisi Pamong Prajaan;
- z. Kantor Lingkungan Hidup;
29. aa. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
30. bb. Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi;
- cc. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- dd. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
- ee. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri;
- ff. Kecamatan;
- gg. Kelurahan;
- hh. RSUD.
BAB V - PELAKSANA PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU
Pasal 6

SKPD yang melaksanakan fungsi dan kewenangan dalam memberikan perizinan terkait usaha dan atau sejenisnya, terkait pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakeijaan wajib melaksanakan :
- a. mempersyaratkan pihak-pihak yang akan mengurus perizinan tertentu, antara lain Izin Usaha, Izin Mengikuti Tender Proyek, Perpanjangan Izin Mempekeijakan Tenaga Keija Asing, Izin Perusahaan Penyedia Jasa Pekeija / Buruh dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Pengurusan kelengkapan administratif yang sejenisnya, untuk ikut serta dalam kepesertaan program jaminan sosial ketenagakeijaan.
- b. pembinaan dan Pengawasan terkait dengan kepatuhan dalam rangka implementasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakeijaan.
- c. memproses permintaan pengenaan dan pencabutan sanksi administratif dalam hal pelanggaran kepada Pemberi Keija Selain Penyelenggara Negara yang diatur dalam peraturan perundangan.
BAB V - PELAKSANA PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU
Pasal 7

Pemberi keija yang bergerak di bidang pekeijaan jasa konstruksi yang melakukan pengurusan SPP-LS yang disampaikan kepada BPKAD wajib melampirkan syarat tambahan diantaranya bukti pendaftaran dan pembayaran iuran kepesertaan program Jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh Kantor Cabang BPJS Ketenagakeijaan Kisaran dan Kantor Cabang Perintis Batu Bara atau pejabat yang ditunjuk untuk melegalisir persyaratan tersebut.
BAB V - PELAKSANA PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU
Pasal 8

Untuk memastikan kewajiban pemberi keija dan kepastian hak Tenaga Keija dalam memperoleh pelayanan optimal maka diwajibkan bagi Perusahaan Daerah, Perusahaan Besar, Sedang
dan Kecil, Perusahaan Jasa Alih Daya, Sub Kontraktor, Koperasi, Yayasan dan Perguruan Tinggi Swasta yang berdomisili dan operasionalnya berada diwilayah Kabupaten Batu Bara maka harus mentaati ketentuan sebagai berikut :
- a. mendaftarkan seluruh tenaga keijanya ke dalam Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Batu Bara sehingga wajib lapor dan pengawasan ketenagakerjaan serta pelayanan yang optimal dapat lebih efektif dirasakan manfaatnya oleh seluruh pekeija.
- b. melaporkan upah yang sebenamya dan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan dengan tepat waktu.
BAB VI - HUBUNGAN KERJA SAMA
Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemberian pelayanan publik tertentu melakukan hubungan keija sama dengan BPJS Ketenagakerjaan diatur tersendiri melaluirapat keija yang dituangkan dalam bentuk rencana keija.
- (2) Rencana keijasebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakeijaan.
- (3) Dalam hal melakukan pengawasan dan pembinaan bersama terkait kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan dapat bekerjasama dengan SKPD terkait melalui pembentukan tim.
- (4) Pemerintah Daerah mendukung terselenggaranya Ikatan Kerjasama Trauma Centre Program Kecelakaan Kerja antara BPJS Ketenagakeijaan dengan Fasilitas Kesehatan baik milik Pemerintah Daerah maupun Swasta.
BAB VII - SANKSI ADMINISTRATE
Pasal 10

- (1) Pemberi Keija dan Pekeija yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), ayat (5), ayat (6), dan Pasal 7 dikenai sanksi administrate.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. teguran tertulis;
- b. denda; dan
- c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu;
BAB VII - SANKSI ADMINISTRATE
Pasal 11

- (1) Pengenaan sanksi dan pencabutan tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerahsampai tingkat kecamatan atas permintaan BPJS Ketenagakeijaan atau inisiatif Pemerintah Daerah tanpa permintaan BPJS Ketenagakeijaan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu di verifikasi dan ditindaklanjuti oleh unit Pelayanan Publik pada instansi pemerintah daerah yang mengeluarkan sanksi.
- (3) Jangka waktu pengenaan sanksi dan pencabutan tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari keija setelah seluruh kewajibannya terpenuhi akan diberlakukan kembali segala bentuk izinnya.
BAB VII - SANKSI ADMINISTRATE
Pasal 12

Dalam hal pengawasan dan pembinaan terkait dengan kepatuhan pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan maka dapat dibentuk Tim Kepatuhan baik di tingkat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) maupun Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCA) yang ditetapkan oleh Bupati.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Pemberian atau perpanjangan pelayanan publik tertentu yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.
Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal \8 Ofcfeotor 2016
BUPATI BATU BARA,
Diundangkan di Lima Puluh pada tanggal 19 October 061&amp;
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA
BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA 2016 NOMOR 36
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
RAHMAD SIRAIT, SH NIP. 196607071986021001