PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 47 Tahun 2001
Tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL
Berlaku: 8 Juni 2001
PENJELASAN
Pasal 45

A
Ketentuan ini dimaksudkan agar sebelum diserahkan secara resmi kepada Bank Indonesia, BPPN harus melakukan tindakan pengamatan guna menjamin bahwa Bank Dalam Penyehatan tersebut telah siap dan cukup sehat untuk memasuki wilayah kompetisi perbankan sebagaimana umumnya.
Dengan ketentuan ini, maka BPPN masih mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini terhadap Bank Dalam Penyehatan tersebut.
Angka 2
PENJELASAN
Pasal 46

Cukup jelas
Dengan ketentuan ini, divestasi atas Penyertaan Modal Sementara yang dilakukan BPPN dapat dilakukan baik melalui proses penawaran umum kepada masyarakat atau melalui penjualan terbatas kepada investor strategis tertentu, dengan memperhatikan upaya untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin serta manfaat lainnya yang dapat diperoleh untuk mengembalikan uang Negara yang telah tersalur dalam Bank yang bersangkutan.
Dalam proses divestasi atas Penyertaan Modal Sementara yang dilakukan BPPN dalam rangka program penyehatan perbankan dapat dilakukan langsung antara calon pembeli dan Pemerintah, bertindak melalui BPPN, sebagai pemegang saham.
Dalam pelaksanaannya, penjabaran yang rinci mengenai hal-hal yang merupakan pengecualian dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas seperti prosedur atau tata caranya akan diatur oleh Menteri Keuangan sebagaimana diamanatkan pula dalam Pasal 18.
Namun demikian, ketentuan, persyaratan dan tata cara yang menyangkut calon pembeli saham (misalnya fit and proper test) tetap berlaku sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Pasal III
Cukup jelas
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjangkau Bank yang telah diserahkan BPPN kepada Bank Indonesia, namun didalamnya masih terdapat modal saham yang berasal dari Penyertaan Modal Sementara. Dengan demikian, BPPN untuk melakukan pengalihan modal (divestasi) atas saham yang berasal dari Penyertaan Modal Sementara diberikan kewenangan untuk menggunakan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) paling lama 18 (delapan belas) bulan.
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4102