Unknown Unknown Nomor 5 Tahun 2013
Tentang No Description
Berlaku: 5 TAHUN 2013
N/A
Preamble

Menimbang
Mengiogal
BUPATISAROLANGUN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENT ANG
PROGRAM BANTUAN Sl!-:RATUS JUTA SATU DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUP/\1'\ SAROLANGUN,
- pern bangunan desa harus rnampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa merniliki dan iurut serta bertanggungiawab terhadap perkern bangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa; dan pemerintahan penye lenggaraan a. bahwa
- b. bahwa peningkatan kapasitas clan parti.sipa.si rnasyarakat dalarn pengelolaan pembangunan yang partisipasif perlu rnendapat dukungan dari Pernerintah Daerah rnelalui Program Bantuan Seratus .Juta Satu Desa;
- c. bahwa untuk payung hukum bagi Program Bantuan Seratus Juta Satu Desa perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbanga.n sebagairnana dirnaksud dalarn huruf a, huruf b, dan huruf c perlu rnenetapkan Peraturan Daerah tentang Program Bantuan Seratus .Juta Satu Desa.
- l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pernbentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung .Jabung Timur (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) se bagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pernbentukan Kabupaten Sarulangun, Kabupalen Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung .Jabung 1'imur [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomorl25, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tent.ang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Dengan Persetujuan Bersama
DF:WAN 1·1,:RWAKII.AN RAKYAT DAJ&lt;:RAH KABUPATF:N SAROLANGUN
dan
BUPATI SAROl\_ANGUN
MEMUTUSlv\N:
P\ DhERAH 1'EN1"f\NG PROGRAM B.Mn'UAN M.enetapk.a.n:.
,,.\URhN SI· . \TlJS ,JUTA SATI.J OESA.
DAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalarn Pcraruran Dar-rah ini, yang dirnakstrd dr.ng,m:
1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Sadan Pembeniayaan MasyarJ..kat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pernberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sarolangun.
5. Camat adalah Peraogkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecama tan.
6. Desa adalah kesatuan perangkat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk rnengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan a.sa1 usul dan ad.at istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republi.k Indonesia.
7. Program Bantuan Serarus Juta Satu Desa selanjutnya disingkat dengan Serjusade adalah bantuan keuangan dari Pernerintah Daerah kepada Pemerintah Desa untuk membia\_yai kegiatan percepeuut pembangunan dcsa yang di luar AJokasi Dana Desa.
BAB II - P.d~3
Pasal 2

Pengaturan Program Bantuan Seratus Juta Satu Desa dimaksudkan untuk mernberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan bantuan kepada desa-desa secara berk.esinambung di Kabupatcn Sarolangun.
P.d~3
Penyelenggaraan Program Bantuan Seratus Juta Satu Desa bertujuan untuk:
- a meningkatkan perekonornian desa;
- b. meningkatkan partisipasi seluruh rnasyarakat, khususnya Masyarakat Prasejahtera, dalarn pengam bilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemant.auan dan pclestarian pembangunan;
- mendayagunakan sumberdaya desa; partisipatif dengan c. melembagakan pengelolaan pembangunan
- d, mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilit.asi pengelolaan pembangunan partisipatif;
- e. mcnycdiakan insfrastruktur dasar;
- f. mendorong terbentuknya dan bcrkernbangnya kerja sama antara desa; dan
- g. mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalarn upaya penangguJangan kerniskinan.
Bagian Kedua
Asas
BAB II - P.d~3
Pasal 4

Asas pengelolaan Program Banruan Serat.us .Juta Satu Desa dalam Peraturan Daerah ini adalah:
- a asas Langgung jawab;
- b. asas berkelanjutan;
- c. asas manfaat;
- d. asas keadilan;
- e. asas kesadaran;dan
- f. asas kebersamaan
Bagian Ketiga RUANG LINGKUP
BAB II - P.d~3
Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalarn Peraturan Daerah ini, meliputi:
- a. sasaran Program Bantuan Seratus Jut.a Satu Desa;
- b. pendanaan Program Bantuan Seratus .Juta Satu Desa;
- c. k.etentuan dasar Program Bantuan Seratus Juta Satu Desa;
- d. penyelenggara Program Bantu.an Seratus J ula Sa.tu Desa.
BAB III - PROGRAM BANTUAN SERATUS JUTA SATU DESA
Pasal 6

- ( I) Pernerintah Daerah mernberikan Program Bantuan Seratus Juta Satu Desa.
- ~2\ Pend.a.pan 0\::.'.&gt;a 'j41\~ m\::.ndapa\. pnlgtall\. \.)an\.uan di\.e\.apk.an Buµati berdasarkan usulan dari Sadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerinranan Desa sesuai rlengan kemampuan keuangan daerah.
BAB III - PROGRAM BANTUAN SERATUS JUTA SATU DESA
Pasal 7

Kelompok sasorun duri Program Bantuen Seratus -Jute Setu Dese adalah kelompok usaha masya.ralrat di pcdesaan dan kelembagaan masyara.kat di pedesaan.
BAB III - PROGRAM BANTUAN SERATUS JUTA SATU DESA
Pasal 8

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa setiap tahun membuat rancangan usulan desa yang akan rnendapatkan Program Bantuan Seratus J uta Satu Desa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Usulan desa yang mcndapal Program Bantuan Seratus Juta Satu Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dcngan Keputusan Bupati.
I3Ail IV PENDANAAN PROGRAM BANTUAN SERATUS JUTA SATU DESA
BAB III - PROGRAM BANTUAN SERATUS JUTA SATU DESA
Pasal 9

- ( 1) Pendanaan penyelenggaraan Program Bantuan Seratus Juta Satu Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- ~2') Se.lam bet~umber dari hnggaran Pendapatan dan Belanja Dae.rah sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( l) dapat pula bersumber dari:
- a. swadaya masyaruka t; dan
- b. partisipasi duriia us.aha
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pendanaao yang berasal dari swadaya rnasyarakat dan partsipasi dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BJ\B \J
KETENTIJAN DASAR PROGRAM SANTI.JAN SERATUS .JUTA SATU DESA
BAB III - PROGRAM BANTUAN SERATUS JUTA SATU DESA
Pasal 10

- (1) Seluruh desa di keeamatan penenma Program Bantuan Seratus Juta Satu Desa wajib oerpartisipasi da1am seuap tanap program.
2. (2} Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) ikut serta sccara aktif menghadiri pertemuan-pertcmuan musyawarah yang diselenggarakan.
BAB III - PROGRAM BANTUAN SERATUS JUTA SATU DESA
Pasal 11

Kegiatan Program Bantuan Scratus Juta Satu Desa diutamakan untuk kegiat..an yang mernenuhi kriteria sebagai berikut;
- a. lebih bermanfaat bagi masyarakat pra sejahtera;
- b. berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan;
- c. dapat dikerjakan oleh rnasyarakat;
- d. didukung oleh sumber daya yang ada; dan
- e. merniliki potensi berkembang dan berkelanjutan.
BAB III - PROGRAM BANTUAN SERATUS JUTA SATU DESA
Pasal 12

- diutamakan untuk kegiatan pembangunan: Program Seratus Jum Satu De&amp;J yang akan dibiayai /1) Kegiat.an
- perikanan; a. Kegiatan pemba.gunan bidang pertaruan, peruermnan, peternakan dan
- b. kegiatan ekonorni lain yang bermanfaat /Usaha Milcro Kecil dan Menengah;
- c. Kegiatan pembangunan infrastruktur pedesaan.
- (2) Kegiatan yang dibiayai pada tahun anggaran berjalan akan di atur dalam Peraturan Bupati.
BAB v - K~TENTUAN PEN UTU P
Pasal 14

Peraturan Daerah ini rnulai berlak u sejak tanggal diundangkan.
A~r ~p nmng mrngf"fRhuinys:1 1 mrmerintsahlmn pengundangan Peraturan Daerah ini dtn~\ ~ne..mpalolu\-ya tlala.nl lx.muat&amp;\ Oo..\'.'..tah. Kabupate.n Sarolangun.
r&gt;itetapkan di Sarolangun pada tanggal 24 Oktober 2013
DUPATI SAROLANGUN, ttd.
CEK ENDRA