Unknown Unknown Nomor 27 Tahun 2012
Tentang No Description
Berlaku: 17 September 2012
N/A
Preamble

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PRE SI DEN REPUBLIK INDONESIA
-2
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN MAPP!, KABUPATEN BANTAENG, KABUPATEN MUARA ENIM, KABUPATEN PROBOLINGGO, KOTA LUBUKLINGGAU, DAN KOTA TASIKMALAYA.
N/A
Pasal 1

Membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BPSK, pada Kabupaten Mappi, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Probolinggo, Kota Lubuklinggau, dan Kota Tasikmalaya.
N/A
Pasal 2

Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK yang terdekat.
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-3
N/A
Pasal 4

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
ttd.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
17 September 2012
Keputusan
Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat
:
BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU SELATAN,
- a bahwa untuk tertib dan lancarnya melaksanakan pemilihan kepala desa antar waktu dalam Kabupaten Bengkulu Selatan, perlu dibentuk Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten -Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Menetapkan
:
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);sebagaimana telah diubah dengan Perturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 01)
M E M U T U S K A N :
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU.
BAB II - PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
Pasal 2

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa hasil musyawarah desa.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam ) bulan sejak kepala desa diberhentikan.
BAB II - PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
Pasal 3

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri dari panitia kabupaten dan panitia pemilihan kepala desa antar waktu.
- (3) Panitia pemilihan kepala desa ditetapkan dengan Keputusan Badan Pemusyawaratan Desa yang keanggotaannya terdiri dari :
- (2) Panitia Kabupaten ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- a. sekretaris desa sebagai ketua merangkap anggota;
- c. unsur masyarakat 3 (tiga) orang.
- b. kasi pemerintahan sebagai sekretaris merangkap anggota; dan
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf c di bahas dan disepakati oleh BPD dan Pemerintah Desa.
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada penjabat kepala desa.
- c. melakukan pendaftaran bakal calon
- d. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon.
- e. menerima dan melakukan Penelitian Administrasi persyaratan bakal calon untuk ditetapkan sebagai calon.
- f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan .
- g. menetapkan tata cara mekanisme pemilihan.
- h. mengajukan calon kepala desa yang telah memenuhi syarat kepada musyawarah desa untuk mendapat pengesahan.
- i. mengajukan calon kepala desa yang sudah mendapat
- pengesahan kepada musyawarah desa untuk dipilih.
- j. Mengajukan Kepala Desa yang terpilih kepada musyawarah desa untuk mendapatkan pengesahan
- k. menyampaikan kepala desa terpilih yang telah mendapatkan pengesahan oleh musyawarah desa kepada BPD.
- l. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara.
- m. Melaksanakan pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya.
- n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan serta mengumumkan hasil pemilihan.
- (6) Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab pada Badan Permusyawaratan Desa.
- (7) Panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa .
BAB II - PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
Pasal 4

Panitia Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 2 (dua) mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- b. melakukan bimbingan tekhnis pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu kepada panitia pemilihan kepala desa antar waktu tingkat desa ;
- c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa antar waktu; dan
- d. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu kepada Bupati;
BAB II - PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
Pasal 5

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Desa antar waktu.
- (3) Penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan persyaratan :
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa Antar waktu ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memilihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika
- d. berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat.
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
- f. terdaftar sebagai penduduk setempat
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekeuatan hukum tetap karena melakuakan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- j. berbadan sehat dan tidak narkoba.
- k. tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- l. tidak pernah melakukan perbuatan asusila berdasarkan sanksi Hukum Adat dan/atau Keputusan Pengadilan.
- (4) Dalam hal calon Kepala Desa Antar Waktu kurang dari 2 (dua), sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia melakukan perpanjangan waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (orang) setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD menunda pelaksanaan musyawarah desa pemilihan kepala desa antar waktu sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.
- (7) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud ayat (6), terdiri atas :
1. pengalaman di bidang pemerintahan desa skor nilai :
2. tingkat pendidikan SLTP skor nilai 5 (lima), SLTA skor nilai 7 (tujuh), tingkat pendidikan D I s/d D3 skor nilai 8 (delapan), tingkat pendidikan S1/D.IV ke atas skor nilai 10 (sepuluh)
3. Penetapan bakal calon menjadi calon berdasarkan urutan ranking dengan memperhatikan jumlah skor nilai.
- a. Mantan Kades
: 5 (lima)
- b. Mantan BPD
: 4 (empat)
- c. Mantan/Sekretaris Desa
: 3 (tiga)
- d. Mantan/Kasi, Kaur
: 2 (dua)
- e. Kepala Dusun
: 2 (dua)
- f. Staf pemerintah Desa
- 1 (satu)
- (8) Dalam hal seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat tujuh (7) jumlah calon masih lebih dari 3 (tiga), panitia melakukan seleksi tertulis dan wawancara dan dapat melibatkan lembaga pendidikan Peguruan Tinggi.
BAB II - PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
Pasal 6

- (1) Penjabat Kepala Desa tidak diperkenankan mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa.
- (2) Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa pergantian antar waktu harus mendapat izin tertulis dari Penjabat Pembina Kepegawaian.
- (5) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
BAB II - PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
Pasal 7

Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan sbb:
- a. persiapan;
- b. pelaksanaan;
- c. pelaporan
BAB II - PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
Pasal 8

Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 hurup a, terdiri atas kegiatan:
- b. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh panitia pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk.
- a. Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh badan permusyawaratan desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan.
- c. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
- terhitung sejak diajuka oleh panitia pemilihan.
- d. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa oleh Panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (Lima Belas) Hari.
- e. Penelitian Kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan.
- f. Penelitian kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud huruf e disertai klarifikasi pada Instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pihak berwenang dalam jangka waktu tujuh (7) Hari.
- g. Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- h. Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf g, wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.
- i. Penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- j. Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- k. Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada huruf (j), dihadiri oleh para calon.
- l. Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon kepala desa.
- m. Panitia pemilihan mengumumkan melalui papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- n. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (m) bersifat final dan mengikat.
BAB II - PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
Pasal 9

- (1) Tahapan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 hurup b, terdiri atas kegiatan:
- a. Penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia pemilihan.
- c. Pelaksanaan pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa.
- b. Pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- d. Pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah desa; dan
- (2) Peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa dan melibatkan unsur masyarakat.
- e. Pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari :
- a. Tokoh adat;
- c. Tokoh masyarakat;
- b. Tokoh agama;
- d. Tokoh pendidikan ;
- f. Perwakilan kelompok nelayan;
- e. Perwakilan kelompok tani;
- g. Perwakilan kelompok perajin;
- i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak ;
- h. Perwakilan kelompok perempuan;
- j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin;atau
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang.
- k. Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (5) Jumlah peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di desa yang ditetapkan oleh Keputusan BPD.
BAB II - PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
Pasal 10

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa.
- (3) Pemungutan suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (2) Dalam hal pemilihan Kepala Desa melalui pemungutan suara, dilakukan dengan memberikan surat suara yang diberi nomor, foto dan nama calon.
- (4) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (5) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
BAB II - PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
Pasal 11

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
- a. pembukaan kotak suara;
- b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
- c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
- d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia.
BAB II - PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
Pasal 12

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara di mulai dari unsur BPD, Pemerintahan Desa dan Unsur Masyarakat.
- (3) Apabila surat suara rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panita sebelum pemilih memasukan surat suara ke dalam kotak suara.
BAB II - PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
Pasal 13

Surat untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat pada salah satu calon; atau
- c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat pada salah satu calon.
BAB II - PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
Pasal 14

- (1) Penghitungan suara dilakukan di Kantor Desa/Balai Desa setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan daftar pemilih yang hadir.
- b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
- c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.
- (4) Dalam hal calon terpilih memperoleh suara sama, maka dilakukan pemilihan ulang hingga diperoleh pemenangnya pada hari itu juga.
- (5) Panitia menyerahkan berita acara hasil perhitungan suara,
surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan perhitungan suara kepada BPD segera setelah selesai perhitungan suara.
BAB II - PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
Pasal 15

Tahapan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 hurup c, meliputi :
- a. Pelaporan hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih
- b. Pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua BPD kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari.
- c. BPD menyampaikan laporan calon kepala desa terpilih hasil musyawarah desa kepada Bupati .
- d. Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan Keputusan Bupati.
- e. Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD dan
- f. Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - BIAYA
Pasal 16

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
- (2) Biaya Panitia Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengudangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan .
Ditetapkan di Manna pada tanggal 28 Agustus 2017 BUPATI BENGKULU SELATAN, ttd
H. DIRWAN MAHMUD
Diundangkan di Manna Pada tanggal 28 Agustus 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
H. DARMIN,SE NIP. 19581206 198102 1 004
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 25
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM
HENDRI DONAN NIP 19750825 200502 1 005