UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 11 Tahun 1964
Tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI PALEMBANG DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI MEDAN DAN DI JAKARTA
Berlaku: 11 TAHUN 1964
N/A
Preamble

Menimbang : perlu mengadakan Pengadilan Tinggi khusus untuk Daerah-daerah Tingkat I Jambi, Sumatera Selatan dan Lampung yang sekarang termasuk daerah hukum Pengadilan Tinggi di Medan dan di Jakarta, dan berhubung dengan itu perlu mengadakan perobahan pada daerah hukum Pengadilan Tinggi di Medan dan di Jakarta;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 1 Drt tahun 1951;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI PALEMBANG DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM
PENGADILAN TINGGI DI MEDAN DAN DI JAKARTA.
N/A
Pasal 1

.
Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku diadakan Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di Palembang.
N/A
Pasal 2

.
Daerah Hukum Pengadilan Tinggi tersebut pada pasal 1 meliputi daerah hukum semua Pengadilan Negeri dalam Daerah-daerah Tingkat I Jambi, Sumatera Selatan dan Lampung.
N/A
Pasal 3

.
Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Jakarta dikurangi dengan daerah hukum semua Pengadilan Negeri dalam Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Daerah Tingkat I Lampung.
N/A
Pasal 4

.
Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan dikurangi dengan daerah hukum semua Pengadilan Negeri dalam Daerah Tingkat I Jambi.
PERATURAN PERALIHAN.
N/A
Pasal 5

.
Perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan Negeri dalam Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Lampung yang pada saat berlakunya Undang-undang ini sudah terdaftar tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi di Palembang.
N/A
Pasal 6

.
Perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan-pengadilan Negeri dalam Daerah Tingkat I Jambi yang sudah terdaftar tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi di Medan, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi di Palembang.
PERATURAN PENUTUP.
N/A
Pasal 7

.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 8 September 1964 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 September 1964. WAKIL SEKRETARIS NEGARA, ttd SANTOSO S.H. Brig. Jend. T.N.I.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 84
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA