PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 15 Tahun 2016
Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGOLAHAN, PEMASARAN DAN PENGAWASAN BAHAN OLAH KARET BERSIH YANG DIPERDAGANGKAN DI PROVINSI JAMBI
Berlaku: 15 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGOLAHAN, PEMASARAN DAN PENGAWASAN BAHAN OLAH KARET BERSIH YANG DIPERDAGANGKAN DI PROVINSI JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,
- a. bahwa komoditas Karet merupakan salah satu komoditi unggulan perkebunan yang mampu menghasilkan devisa bagi negara, menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat dan membantu pelestarian fungsi lingkungan;
- b. bahwa untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, meningkatkan daya saing pekebun, serta menjamin perlindungan konsumen dan masyarakat, maka perlu diatur Bahan Olah Karet (BOKAR) bersih yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Bahan Olah Karet (BOKAR) yang diperdagangkan di Provinsi Jambi;
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi , dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesias Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olahan Karet (BOKAR);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/MDAG/PER/10/2009 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor Standard Indonesian Rubber yang diperdagangkan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14), Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 6);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGOLAHAN, PEMASARAN DAN PENGAWASAN BAHAN OLAH KARET BERSIH YANG DIPERDAGANGKAN DI PROVINSI JAMBI.
BAB III - PENGOLAHAN Pasal 4
Pasal 5

- (1). Dalam mengolah BOKAR pekebun wajib menggunakan pembeku lateks/bahan penggumpal yang wajib direkomendasi oleh lembaga penelitian yaitu : deorub, asam formiat dan bahan lain yang tidak mencemari lingkungan.
- (2). Pekebun tidak diperbolehkan menggunakan pembeku lateks berupa :
- a. pupuk TSP;
- b. tawas;
- c. gadung;
- d. nanas dan atau
- e. air aki.
- (3). Pengolahan BOKAR diwajibkan untuk mengacu pada persyaratan kualitatif sesuai dengan SNI BOKAR.
<!-- formula-not-decoded -->
- (1). Upaya perbaikan mutu BOKAR dimulai dari semangat kebersamaan pekebun dalam suatu kelembagaan kelompok pekebun yang beranggotakan paling kurang 25 pekebun.
- (2). Untuk memperoleh BOKAR yang sesuai dengan baku mutu, kegiatan pengolahan BOKAR dipusatkan pada UPPB sebagai unit kerja yang dibentuk oleh 2 - 3 kelompok pekebun.
- (3). UPPB dimaksud berfungsi memberikan pelayanan teknis pengolahan maupun pengembangan usaha pemasaran BOKAR milik anggota kelompok.
- (4). UPPB dilengkapi dengan peralatan dan bahan yang diperlukan dalam proses pengolahan BOKAR serta didampingi oleh seorang tenaga teknis dan administrasi yang berasal dari salah satu anggota pekebun yang sudah terlatih.
BAB III - PENGOLAHAN Pasal 4
Pasal 7

- (1). Bupati/Walikota berkewajiban mendaftar UPPB yang berada diwilayah binaannya.
- (2). Pendaftaran UPPB dan penerbitan STR-UPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi Perkebunan.
- (3). UPPB yang telah didaftar sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Tanda Registrasi Unit Pengolahan dan Pemasaran BOKAR (STR-UPPB).
BAB III - PENGOLAHAN Pasal 4
Pasal 8

Guna mendukung permodalan, pekebun dapat membentuk kelembagaan yang berbadan hukum seperti koperasi.
BAB III - PENGOLAHAN Pasal 4
Pasal 9

- (1). Pelaku usaha dan pedagang informal dalam melakukan perdagangan BOKAR harus mendaftarkan usahanya kepada Bupati/Walikota.
- (2). Bupati/Walikota yang telah menerima pendaftaraan STPP-BOKAR menerbitkan surat tanda pendaftaran pedagang BOKAR.
- (3). Bupati/Walikota dapat melimpahkan kewenangannya kepada pejabat yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
PEMASARAN
BAB V - Pasal 10
Pasal 11

- (1). Pemasaran BOKAR milik petani diselenggarakan secara bersama dalam koordinasi UPPB.
- (2). Kegiatan pemasaran yang dikoordinir UPPB dapat diselenggarakan dengan cara kontrak kerjasama pemasaran maupun transaksi langsung dan atau lelang dengan pihak pabrik dan pedagang pengumpul yang memiliki STPPBOKOR SIR.
- (3). Guna menghindari manipulasi mutu BOKAR dalam pengangkutan, UPPB menerbitkan Surat Keterangan Asal BOKAR (SKA-B).
- (4). Perdagangan BOKAR tanpa dokumen SKA-B harus ditolak oleh pihak pabrik pengolahan BOKAR.
- (5). Harga BOKAR yang diperdagangkan berpedoman pada harga Indikasi yang dibuat oleh GAPKINDO Cabang Jambi yang diterbitkan setiap hari.
BAB V - Pasal 10
Pasal 12

- (1) Kemitraan merupakan bentuk yang ditempuh untuk mewujudkan pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi pekebun yang dilakukan berdasarkan azas manfaat, berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab dan saling memperkuat.
2. (2). Kemitraan pengolahan dan pemasaran BOKAR dilakukan antara UPPB dengan Pabrik pengolahan karet atau pihak ketiga/pelaku usaha yang telah memiliki STPP-BOKOR SIR yang difasilitasi oleh Asosiasi (APKARINDO dan GAPKINDO).
3. (3). Pengembangan usaha kelompok petani dalam hal pengolahan dan pemasaran BOKAR antara lain :
- a. kemitraan usaha melalui penyediaan pembeku lateks /bahan penggumpal, sarana produksi, pemasaran BOKAR, transportasi, fasilitasi pembiayaan dan atau permodalan;
- b. kemitraan pengolahan dilakukan antara UPPB dengan pabrik pengolahan BOKAR untuk menjamin ketersediaan bahan baku.
- (4). Kemitraan dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian kemitraan yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan, pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu dan mekanisme penyelesaian perselisihan dan ditanda tangani kedua belah pihak dan disaksikan oleh Asosiasi (APKARINDO dan GAPKINDO) dan Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/kota.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 14
Pasal 15

- (1). Pengawasan perdagangan dan peredaran BOKAR dilakukan secara berkala dan/atau pada saat adanya laporan dari masyarakat oleh Tim Koordinasi dan Pengawas Mutu Bokar.
- (2). Pelaksanaan Pengawasan dilakukan pada :
- a. kinerja UPPB;
- b. perdagangan dan peredaran BOKAR;
- c. Industri Crumb Rubber .
- (3). Tim Koordinasi dan Pengawasan Mutu BOKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 14
Pasal 16

Dalam kegiatan pembinaan dan/atau pengawasan dilapangan dapat mengikutsertakan aparat Pemerintah di daerah sampai pada tingkat Kepala Desa atau Lurah.