Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 97 Tahun 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dipandang perIu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Di Bidang Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering 1\it.
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat H dan Kotapraja cit Sumatera Se1atan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor25 Tabun 2007 tentang Penanaman Moda.l (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4724); .
3. Undang-Undang Nornor25iahun 2\)\)9 'tentang Pe\ayanan Publik [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112$ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sl"P\\ Negara (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 20~4 Nornor 6,. Tarnbahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nornor 5494};
5. Undang-Undang Nctuor 23 Tahun 2014 temeng Pemerintahan Daerah [Lembaran Nega.r:a RepubHk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetspen Peraruran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah MenjaQl Undang-Undang {tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24t Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor5657);
6. Peraturan ...
Menetapkan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian lnsentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
7. Peraturan Pemerintah NomOI" 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran NegaTa Republik In-donesia Nomor 5357~;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 2211;
9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha MOOo dan Kecil (Lembaran Negara Republik Inoonesia Tahun 2014 NomOI"222);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Teriun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kaoupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2J;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG nr BIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA REPALA D1NAS PENANJL~ MODAL DAN PELAYANAl'\l TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING lUR.