PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 7 Tahun 2011
Tentang SURAT iZIN USAHA PERDAGANGAN
Berlaku: 12 Agustus 2011
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
SURAT iZIN USAHA PERDAGANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT! HUMBANG HASUNDUTAN,
- Menimbang a.
- bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi, perlu didukung dengan penyelenggaraan pelayanan penerbitan SIUP yang prima kepada dunia usaha;
- b. bahwa penetapan penggolongan Surat Izin Usaha Perdagangan (SlUP) yang didasarkan pada modal perlu disesuaikan dengan ketentuan kriteria usaha yang didasarkan pada kekayaan bersih sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. bahwa penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai legalitas usaha di bidang perdagangan, perlu dilakukan pengaturan sehingga dapat meningkatkan kelancaran pelayanan publik;
- d. bahwa sesuai dengan Pasal 136 ayat (1) ' Jndang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa peraturan daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- e: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Surat Izin Usaha Perdagangan.
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 2: Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
1
s
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 5.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053); 6 .
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 7.
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4389); 8.
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahi:n 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nomor : 4437) sebagimana telsh diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9.
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1144), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1467);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, sebagai Pengganti Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 596/MPP/9/2004 tentang Pembentukan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/MDAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan PIlihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1).
3
Menetapkan
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN dan
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan 1 .
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah di Kabupaten Humbang Hasunduntan. 2 .
- Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan. 3.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. 4.
- Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Humbang Hasundutan. 5.
- Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual - beli, sewa beli, sewa - menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. 6 .
- Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha disektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan, untuk tujuan memperoleh keUntungan dan atau laba. 7.
- Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SP-SIUP adalah Formulir Permohonan izin yang diisi oleh perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil/Menengah/Besar. 8 .
- Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SiUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP. 9.
10. Perubahan perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, kegiatan usaha dan barang/jasa dagangan utama;
- 11: Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya;
12. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurussnnya menurut kewenangan yang teiah ditentukan sesuai dengan yang diberikan.
13. Daerah Terpencil adalah Wilayah Kecamatan yang secara geogrsfis letaknya sulit dijangkau dan hanya dapat dicapai dengan pesawat udara atau angkutan laut/ sungai.
14. Pejabat Penerbit SIUP adalah Kepala Dinas yang bertanggungjawab di Bidang Perdagangan di wilayah kerjanya atau pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau pejabat lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan ini.
15. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
16. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
V
17. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
18. Pendaftaran Perusahaan adalah daftar catata . n resmi yang mencatat bahan-bahan ketentuan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha yang lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha bagi dunia usaha.
BAB II - JENIS SIUP
Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib merniliki SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. SIUP Kecil;
- b. SIUP Menengah;
- c. SIUP Besar.
- (3) Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan SIUP Mikro kepada Perusahaan Perdagangan Mikro.
BAB II - JENIS SIUP
Pasal 3

- (1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersihnya (netto) lebih dari Rp. 50.000.000,-( lima puluh juta rupiah), sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersihnya (netto) lebih dari Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah),sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 ,- ( sepuluh milyar rupiah), xidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersihnya (netto) lebih dari Rp. 10.000.000.000. -( sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
BAB II - JENIS SIUP
Pasal 4

- (1) Kewajiban merniliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikecualikan terhadap :
- a. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan;
- b. Kantor Cabang Perusahaan atau Kantor Perwakilan Perusahaan;
- c. Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria sebagai berikut ;
5. -Usaha perseorangan atau persekutuan;
6. -Kegiatan usaha diurus, dijalankan atau dikelola oteh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan
7. -Merniliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000, -( lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- d. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat diberikan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) apabila dikehehdaki yang bersangkutan.
BAB III - PENERBITAN DAN PEMBCRIAN SIUP
Pasal 5

- (1) SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3, diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan perdagangan.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk melakukan usaha perdagangan diseluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemilik/pengurus/ penanggungjawab perusahaan perdagangan atas nama perusahaan.
- (4) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanam modal dalam negeri dan kepada penanaman modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
- s
MASA BERLAKU SIUP
BAB V - PELIMPAHAN PENERBITAN SIUP
Pasal 7

- (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP sebagaimana dalam Pasal 5 kepada Kepala SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berubah nomenklatur, maka tugas dan fungsi SKPD tersebut dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pelayanan terpadu satu pintu.
BAB V - PELIMPAHAN PENERBITAN SIUP
Pasal 8

Kepala SKPD atau pejabat yang bertugas dan bertanggunjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dalam menerbitkan SIUP, harus berdasarkan rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang perdagangan yang selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - PELAPORAN
Pasal 17

Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaar kegiatan usahanya kepada Bupati dengan menggunakan formulir pelaporan yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - PELAPORAN
Pasal 18

- (1) Pemilik SIUP yang akan melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli.
- (2) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi selaku Pejabat Penerbit SIUP mengeluarkan formulir yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - PELAPORAN
Pasal 19

- (1) Pejabat Penerbit SIUP harus menyampaikan laporan perkembangan penerbitan dan pencabutan SIUP serta penutupan perusahaan kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusallaan dengan tembusan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Bupati dan Kepaia Dinas yang bertanggungjawab di Bidang Perdagangan pada Pemerintah Daerah Provinsi dengan menggunakan formulir yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (1) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis oleh Pejabat Penerbit SIUP.
BAB XIV
Pasal 20

*
'
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi paling banyak 3 (tiga) kali berturut - turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Pejabat Penerbit SIUP.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV
Pasal 21

- (1) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP yang tidak menghiraukan peringatan tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara SIUP paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP.
- (3) Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV
Pasal 22

- (1) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 20 ayat (1) dikenakan sanksi administrate berupa Pencabutan SIUP.
- (2) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat penerbit SIUP. dengan mengeluarkan Keputusan Pencabutan SIUP.
- (3) Keputusan Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV
Pasal 23

Pelanggaran terhadap ketentuan daiam Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 24

- (1) Peianggar atas ketentuan daiam Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selamalamanya 6 (enam ) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
BAB XVI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

- (1) SIUP Kecil, SIUP Menengah, SIUP Besar, SIUP PT. Tbk dan SIUP Mikro yang diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku selama perusahaan menjalankan usaha perdagangan;
- (2) Penerbitan SIUP berdasarkan ketentuan ini dilaksanakan selembat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkan peraturan ini.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Usaha Industri, Perdagangan dan Gudang (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2005 Nomor 9, Seri C Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
f
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
Ditetapkan di Doloksanggul pada tanggal 12 Agustus 2011
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN, dto
MADDIN SIHOMBING
Diundangkan di Doloksanggul pada tangga l5;Agustus 2011
^ SEKRETASIS ;DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN, '
MARTUAMAN S. SILALAHI , SH PEMBINA UTAMAMUDA NIP . 19561002 198503 1004
LEMBARANDAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2011 NOMOR.. I