UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 2023
Tentang PERJANJIAN INTERNASIONAL MENGENAI PEMBERITAAN JARAK JAUH
Berlaku: 1 Januari 1954
N/A
Preamble

Menimbang
: 1. bahwa Republik Indonesia, sebagai anggota "1' Union Internationale des Telecommunications" telah turut menandatangani perjanjian: "Convention internationale des Teleconununications Buenos Aires 1952";
2. bahwa perjanjian tersebut perlu disetujui dengan undang-undang;
Mengingat
: a. Pasal 15 ayat (1) dari Convention tersebut di atas;
- b. Pasal 89 dan Pasal 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL MENGENAI PEMBERITAAN JARAK JAUH.
N/A
Pasal 1

Dengan ini disetujui perjanjian "Convention Internationale des Telecommunications -Buenos Aires 1952" yang bertanggal Buenos Aires 22 Desember 1952, dan yang salinannya dilampirkan pada undangundang ini.
N/A
Pasal 2

Perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1954.
N/A
Pasal 3

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai 31 Desember 1953.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO
Diundangkan pada tanggal 13 Februari 1957. MENTERI KEHAKIMAN a.i., ttd SUNARJO
MENTERI LUAR NEGERI, ttd RUSLAN ABDULGANI.
MENTERI MUDA PERHUBUNGAN, ttd A.B. de ROZARI
LEMBARAN NEGARA NOMOR 15 TAHUN 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MENGENAI
USUL UNDANG-UNDANG TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL
MENGENAI PEMBERITAAN JARAK JAUH (UU No.2)
I. Umum
A. Sejarah pembentukan Perhimpunan Telegrap Internasional
Untuk melaksanakan keinginan manusia akan menyampaikan berita-berita dengan cepat ke tempat-tempat yang jauh letaknya, sejak dahulu kala dipergunakan bermacam-macam cara dan alat, baik yang dapat dilihat (berupa gumpalan asap, tanda-tanda dengan lampu, bendera dan sebagainya), maupun yang dapat didengar (berupa suara pukulan tong-tong, bedug dan sebagainya).
Masing-masing negara pada umumnya mempergunakan cara-cara yang berlainan, sehingga jaringan dari sesuatu sistem pemberitaan terbatas pada negerinya masingmasing.
Baru setelah dipergunakan alat-alat yang dirasakan pada ilmu magnetisme-listrik (Electromagnetisme), maka timbullah pemakaian alat-alat telegrap secara umum, lebihlebih setelah seorang sarjana bernama Morse dalam tahun 1832 mendapatkan alat yang baik dan sederhana dalam pemakaian, bersama dengan abjad terdiri dari tanda-tanda titik dan garis (abjad morse). Berturut-turut mulai tahun 1835 alat ini dipergunakan oleh beberapa negara.
Indonesia mulai mempergunakan alat telegrap ini dalam tahun 1856 antara Jakarta dan Bogor (hanya untuk berita-berita pemerintah saja sampai tahun 1857, dalam tahun mana dibuka perhubungan untuk umum juga antara Jakarta dan Surabaya).
Dengan dipergunakannya alat ini oleh beberapa negara, mulailah timbul kemungkinan untuk mengirim berita-berita antara negara-negara itu satu sama lain.
Sebelum dua negara dapat tukar-menukar berita-berita, harus diadakan perjanjian telebih dahulu, terutama mengenai jalan/sistem perhubungan, waktu bekerja, tarip-tarip dan sebagainya.
Dengan demikian, maka dalam tahun 1849 untuk pertama kali telah diadakan perjanjian antara Prussia dan Austria tentang "mendirikan dan memakai telegrap electromagnetis untuk pertukaran telegram-telegram Pemerintah."
Perjanjian ini dalam tahun-tahun berikutnya diadakan juga antara Austria di satu pihak dan negara-negara yang merupakan "Jerman" di lain pihak, sehingga terbentuklah sebuah perhimpunan telegrap internasional (terbatas) dengan mempergunakan perjanjian baru yang dibuat dalam konperensi di Dresden dalam tahun 1850. Antara tahun-tahun 1850 dan 1865 praktis seluruh negara-negara di Eropa Utara dan Barat mempunyai perjanjian-perjanjian telegrap satu sama lain dalam gabungan-gabungan perhimpunan telegrap internasional.
Dalam tahun 1865, atas undangan Perancis,negara-negara itu mengadakan konperensi di Paris.Di sana tercapai suatu perjanjian baru yang ditandatangani oleh wakilwakil 20 negara. Tahun 1865 ini dapat dianggap sebagai tahun pembentukan "Perhimpunan Telegrap Internasional."
Indonesia masuk sebagai anggota dalam Perhimpunan ini dalam tahun 1872 pada konperensi di Roma. Pemasukan Indonesia dalam kalangan telegrap internasional telah dimungkinkan oleh adanya perhubungan kabel antara Jakarta-Singapore kepunyaan Maskapai Inggris-Australia yang telah dapat diselesaikan akhir tahun 1870.
Perjanjian yang telah dibuat di Paris tahun 1865 itu setiap kira-kira 5 tahun ditinjau/dirubah dalam konperensi-konperensi yang diadakan di berbagai tempat (pada umumnya di ibu kota negara-negara di Eropa dan Amerika).
- B. Pembentukan Perhimpunan Internasional mengenai Telekomunikasi (International Telecommunication Union = I.T.U.).
Dalam permulaan abad ke-20, mulailah muncul suatu pendapat baru dalam perhubungan telegrap (dan telepon), ialah radio.
Berhubung alat baru ini pesat sekali kemajuannya dan memberi lapangan kemungkinan yang luas sekali, maka negara-negara yang mempunyai perhatian dan mempergunakan alat ini, mengadakan konperensi-konperensi dan perjanjian-perjanjian tersendiri, lepas dari Perhimpunan Telegrap.
Dengan demikian, maka pada tahun 1906 di Berlin terbentuklah sebuah "Perhimpunan Radio;" perjanjian yang dibuat di Berlin itu dalam tahun-tahun 1912 dan 1927 ditinjau/diubah pada konperensi masing-masing di London dan Washington.
Pada konperensi-konperensi itu, juga pada konperensi-konperensi dari Perhimpunan Telegrap Internasional yang diadakan setelah habis Perang Dunia I, terasa dengan nyata, bahwa dalam lapangan bekerja dari kedua Perhimpunan itu banyak sekali ahli-ahli yang sama. Maka dari itu telah dinyatakan keinginan dari kedua belah pihak untuk menggabungkan dua Perhimpunan itu menjadi satu (fusie).
Fusie ini terlaksana dalam konperensi bersama yang diadakan di Madrid pada tahun 1932; Perhimpunan baru ini diberi nama: Perhimpunan Internasional mengenai Telekomunikasi.
Namanya yang resmi ialah: "Union Internationale des Telecommunications" (U.I.T.); nama yang sudah lazim dipergunakan dalam kalangan teknik ialah: "international Telecommunication Union" (I.T.U.).
- II. Conventions (Perjanjian) dari I.T.U.
- A. Convention Madrid 1932.
Perjanjian (convention) yang dibuat di Madrid pada tahun 1932 itu, dan yang menjadi anggaran dasar dari Perhimpunan, untuk sebahagian besar didasarkan pada perjanjian dari Perhimpunan Telegrap Internasional.
Menurut Perjanjian Madrid, bentuk structuur dari I.T.U. adalah sebagai berikut :
1. Konperensi Perjanjian (Konperensi dari Utusan-utusan yang Berkuasa penuh = "conference plenipotentiaire") sebagai badan tertinggi dari I.T.U.; di antaranya berhak mengubah Perjanjian:
2. Konperensi administrasi, dibagi lagi dalam 2 golongan:
- a) konperensi administrasi mengenai urusan Telegrap dan Telepon;
- b) konperensi administrasi mengenai Radio. Konperensi-konperensi administrasi meninjau/mengubah peraturan-peraturan Telegrap, Telepon atau Radio, peraturan-peraturan mana sebagai lampiran dari Perjanjian berlaku untuk anggota-anggota yang menyetujuinya.
3. Tiga Panitia Penasihat, masing-masing:
- a) mengenai urusan telegrap (C.C.I.T.);
- b) mengenai urusan telepon (C.C.I.F.);
- c) mengenai urusan radio (C.C.I.R.).
4. Biro Internasional, sebagai sekretariat dari I.T.U., berkedudukan di Berne (Swis).
Dalam perjanjian dinyatakan pula, bahwa konperensi-konperensi yang tersebut di atas pada umumnya diadakan setiap 5 tahun sekali. Berhubung dengan penetapan ini, maka dalam akhir tahun 1937 di Cairo (Mesir) diadakan konperensi-konperensi, ialah konperensi-konperensi administrasi Telegrap/Telepon dan Radio. Konperensi Perjanjian tidak diadakan.
Berhubung dengan pecahnya perang dunia II maka baru dalam tahun 1946 dapat diadakan lagi pertemuan di Moskow. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh wakil-wakil dari negara-negara besar saja (the Big 5). Maksudnya pertemuan ini ialah supaya - berhubung dengan keadaan-keadaan yang istimewa dan agak sulit - diperoleh sebuah dasar untuk Konperensi Perjanjian dan Konperensi-konperensi administratif yang akan datang, terutama mengenai Radio, yang dalam waktu perang pesat sekali kemajuannya dan membuka jalan-jalan pemakaian dan kemungkinan yang luas sekali. Yang terpenting pembicaraan-pembicaraan di sana ditujukan pada susunan Perhimpunan yang sesuai dengan keadaan baru dan soal-soal mengenai pemakaian frekwensi (gelombang radio) yang telah menyebabkan kesulitan-kesulitan yang harus diselesaikan, agar pelbagai dinas radio dapat bekerja dengan tidak ganggu-mengganggu.
Pertemuan Negara-negara besar di Moskow dalam tahun 1946 itu diikuti oleh Konperensi Perjanjian dan Konperensi Radio di Atlantic City (U.S.A.) dalam tahun 1947, konperensi-konperensi mana dihadiri oleh semua anggota I.T.U.
Konperensi-konperensi di Atlantic City itu mengadakan perubahan-perubahan yang penting masing-masing dalam Perjanjian (Convention) dan Peraturan Radio.
- B. Convention Atlantic City 1947.
Konperensi yang dimaksud, diadakan di Atlantic City (New Jersey) dari tanggal 15 Mei 1947 sampai dengan 2 Oktober 1947.
Menurut peraturan-peraturan dari Convention Madrid, Perhimpunan ini tidaklah kempal (compact) dan tidak dapat mengambil sesuatu keputusan selama Konperensi tidak ada, sehingga sangat perlu dirasakan supaya bentuk dari I.T.U. dirubah, agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Selain dari itu dianggap perlu juga yang I.T.U. mengadakan hubungan dengan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) seperti yang telah dilakukan oleh Badan-badan internasional lain-lainnya.
Bentuk dari I.T.U. menurut Perjanjian Atlantic City adalah sebagai berikut:
1. Konperensi Perjanjian (Konperensi dari Utusan-utusan yang berkuasa penuh) sebagai badan tertinggi dari I.T.U.
2. Konperensi Administrasi, terbagi atas 2 golongan:
- a) Konperensi Administrasi mengenai Telegrap dan Telepon,
- b) Konperensi Administrasi mengenai Radio.
Tugas a) dan b) meninjau/mengubah Peraturan-peraturan Telegrap, Telepon atau Radio.
3. Badan-badan tetap (permanent organs) terdiri dari:
- a) Dewan Tata-Usaha (Administrative Council),
- b) Sekretariat Jenderal,
- c) Panitia Internasional untuk Pendaftaran Frekwensi (International Frequency Registration Board (I.F.R.B.),
- d) Panitia Penasehat Telegrap Internasional (Comite Consultatif International Telegraphique (C.C.I.T.),
e)
Panitia...
- e) Panitia Penasihat Telepon International (Comite Consultatif International Telephonique (C.C.I.F.),
- f) Panitia Penasihat Radio Internasional (Comite Consultatif International des Radiocommunications (C.C.I.R.).
Perubahan-perubahan yang penting dari Perjanjian Atlantic City dibandingkan dengan Perjanjian Madrid adalah:
1. mengenai keanggotaan, yang terbagi atas Anggota-anggota biasa dan Anggotaanggota luar biasa. Anggota-anggota biasa dibagi lagi atas 3 bagian :
- a. anggota-anggota lama seperti termuat dalam lampiran 1 dari Perjanjian Atlantic City,
- b. Negara-negara, anggota dari P.B.B. yang menurut pasal 17 dari Perjanjian Atlantic City masuk jadi anggota I.T.U.
- c. Negara-negara yang berdaulat, bukan anggota dari P.B.B., yang masuk jadi anggota I.T.U. menurut pasal 17 dari Perjanjian Atlantic City, sesudah mendapat persetujuan dari 2/3 dari jumlah anggota-anggota yang sudah ada.
Anggota-anggota luar biasa terbuka untuk
- a. Negara-negara yang dimaksud dalam sub c. di atas dan yang tidak mendapat hak sebagai anggota biasa,
- b. Negara-negara yang tidak berdaulat,
- c. Daerah-daerah di bawah perwalian (trust territory), untuk keperluan siapa P.B.B. memasuki Perjanjian I.T.U. menurut pasal 19 dari Convention Atlantic City.
2. pembentukan dari Dewan Tata-Usaha (Administrative Council) yang terdiri dari 18 orang anggota Perhimpunan yang dipilih oleh Konperensi dari Utusan-utusan yang Berkuasa hak penuh. Dewan tersebut mempunyai tugas mengambil langkahlangkah yang diperlukan untuk melancarkan pelaksanaan dari peraturan-peraturan dalam Perjanjian Internasional, peraturan-peraturan dalam Peraturan-peraturan penyertai Perjanjian tersebut dan keputusan-keputusan dari Konperensi.
3. pembagian biaya pengeluaran dari Perhimpunan yang terbagi atas 2 bagian:
- a. pengeluaran biasa yang terdiri dari biaya untuk pertemuan-pertemuan dari Dewan Tata-Usaha, gaji para pegawai, biaya untuk Sekretariat Jenderal, I.F.R.B., Badan-badan Penasihat C.C.I. dan pengeluaran untuk laboratorium dan Badan teknik yang didirikan oleh Perhimpunan. Pengeluaran ini dipikul oleh semua anggota dan anggota luar biasa.
- b. pengeluaran luar biasa ialah semua pengeluaran yang berhubungan dengan Konperensi para utusan yang Berkuasa penuh, Konperensi-konperensi Administrasi dan pertemuan Badan-badan Penasihat C.C.I., Biaya ini dipikul oleh para anggota, anggota luar biasa, perusahaan-perusahaan dan badan-badan partikelir yang menyatakan turut serta dalam Konperensikonperensi dan pertemuan-pertemuan ini. Anggota-anggota dan anggotaanggota luar biasa dibagi dalam 8 kelas pembayaran (Convention Madrid 6 kelas pembayaran). Masing-masing Negara menetapkan kelas pembayarannya dengan memberitahukannya pada Sekretaris Jenderal. Indonesia memilih kelas 5.
4. pengakuan bahwa Perhimpunan I.T.U., adalah satu dari "specialized Agencies" dari P.B.B. Hubungan antara PBB dengan I.T.U. ditetapkan dalam perjanjian yang rumusnya termuat dalam Conventiona Atlantic City sebagai Lampiran No.5.
5. bahasa-bahasa Perancis, Inggris, Spanyol, Tionghwa dan Russia adalah bahasa resmi dari I.T.U., dari bahasa mana jika timbul selisih faham, tekad dari bahasa Perancis yang mengikat.
6. perubahan dari "Biro Internasional" menjadi "Sekretarita Jenderal" yang dikepalai oleh seorang Sekretaris Jenderal dan dibantu oleh 2 orang Ajun Sekretaris Jenderal.
7. pembentukan dari "Spesialized Secretariats" dari Badan-badan tetap, diantara mana yang baru adalah dari international Frequency Registration Board (I.F.R.B.).
8. penunjukkan Geneva sebagai tempat kedudukan yang baru dari I.T.U. dan Badanbadan tetapnya.
C. Convention Buenos Aires 1952
Konperensi ini diadakan di Buenos Aires dari tanggal 3 Oktober sampai dengan 22 Desember 1952.
Pada umumnya perubahan-perubahan yang penting dalam Perjanjian tidak banyak diadakan, karena tendensi dari Konperensi ini adalah sedapat-dapatnya mempertahankan keadaan yang lama (Status quo).
Perubahan-perubahan yang penting adalah :
1. Prosedur baru tentang pemilihan anggota-anggota Administrative Council. Menurut Convention Atlantic City anggota-anggota I.T.U. dibagi dalam 4 daerah, yaitu daerah A, B, C dan D dan masing-masing daerah memilih calon-calon (negara) dari daerahnya masing-masing sebanyak masing-masing 8, 8, 5 dan 8 calon.
Dari calon-calon ini oleh Plenary Assembly dipilih untuk masing-masing daerah 5, 5, 3 dan 5 anggota, berjumlah 18 anggota.
Menurut Convention Buenos Aires pembagian anggota-anggota I.T.U. dalam 4 daerah tinggal tetap; perbedaannya ialah bahwa semua Negara dapat mencalonkan diri untuk jadi anggota Administrative Council (A.C.). Nama dari calon-calon ini dimuat dalam "voting bulletins" disusun menurut darah-daerah A, B, C dan D dan dibagi-bagi sehari sebelum pemilihan dalam Plenary Assembly kepada delegasidelegasi yang harus mencoret nama-nama calon yang mereka tidak pilih untuk duduk dalam A.C. Jadi oleh masing-masing delegasi dalam "voting bulletins" tidak docoret 5, 5, 3 dan 5 nama Negara dalam daerah A, B, C dan D. Dengan jalan prosedur baru ini, maka pemilihan secara "regional" dihapuskan. (Lihat selanjutnya laporan Delegasi halaman 17 sampai dengan 24).
2. Pembagian anggota-anggota dan anggota luar biasa dalam 8 kelas pembayaran (Convention Atlantic City) sekarang diganti dengan iuran menurut satuan (units), yaitu sebagai berikut
2. 30-units class,
25 " "
20 " "
| 18 | " | " |
|--------|-----|-----|
| 15 | " | " |
| 13 | " | " |
| 10 | " | " |
| 8 | " | " |
| 5 | " | " |
| 4 | " | " |
| 3 | " | " |
| 2 | " | " |
| 1 unit | " | |
1/2 "
"
Indonesia memilih golongan 10-satuan (10-units class). (lihat juga laporan Delegasi halaman 33/34).
3. Ratipikasi dari Convention harus dilakukan selekas mungkin, akan tetapi paling lambat 2 tahun dihitung mulai berlakunya Perjanjian ini. Tanggal mulai berlakunya adalah 1 Januari 1954, sehingga masa untuk meratifikasi adalah sampai tanggal 31 Desember 1955 (Lihat selanjutnya laporan Delegasi halaman 40.
III. Indonesia di dalam I.T.U.
Sebagai "Nederlands-Indie" Indonesia telah menjadi anggota I.T.U. semenjak tahun 1872.
Tanggal 19 Juli 1950 oleh saudara Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerjaan Umum atas nama Pemerintah Republik Indonesia Serikat telah dimajukan pernyataan kepada Sekretaris Jenderal dari I.T.U. bahwa Republik Indonesia Serikat sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat dan sebagai pengganti dari "Nederlands-Indie" mengakui akte-akte dari I.T.U. yang telah ditanda tangani oleh para utusan dari "Nederlands-Indie" di Atlantic City tahun 1947 dan di Paris tahun 1949 (Konperensi Administrasi mengenai perubahan Reglemen Telegrap/Telepon) dan akan menghormati semua peraturanperaturannya.
Dengan cara demikian maka Republik Indonesia formeel sudah dianggap sebagai anggota I.T.U.
- IV. Penjelasan tentang Convention I.T.U. Buenos Aires 1952.
Menurut garis besarnya akte I.T.U. sesudah Kongres yang terakhir disusun sebagai berikut:
- A. Convention dengan 6 lampirannya,
- B. Final Protocol,
- C. Additional Protocols,
- D. Resolutions, Recommendations and Opinions.
Susunan pasal-pasal dan redaksi dari akte tersebut, sesudah Kongres yang terakhir, pada umumnya adalah sedemikian rupa, sehingga di dalam Penjelasan sepasal demi sepasal untuk sebagian besar dirasa cukup dengan mencantumkan hanya inti dari pasalpasal itu saja.
A. Convention
Kata pembukaan: Pengakuan penuh hak kedaulatan masing-masing Negara untuk mengatur pengiriman berita jarak jauh; para utusan-utusan yang berkuasa penuh telah sepakat mengadakan perjanjian yang berikut.
Susunan, tujuan dan bentuk Perhimpunan.
N/A
Pasal 1

.
Susunan dari Perhimpunan. Memuat apa artinya anggota dan anggota luar biasa beserta syarat-syaratnya.
N/A
Pasal 2

.
Menentukan Geneva sebagai tempat kedudukan dari Perhimpunan dan Badan-badan tetapnya.
N/A
Pasal 3

.
Menentukan tujuan dari Perhimpunan. (tidak ada perubahan).
N/A
Pasal 4

.
Bentuk dari Perhimpunan (sama dengan Convention Atlantic City).
N/A
Pasal 5

.
Dewan Tata-Usaha (Administrative Council)
- A. Organisasi dan cara bekerja. Dirubah cara memilih Ketua dan Wakil Ketua dari A.C., yaitu sekarang pada tiap permulaan dari sidang tahunan dari A.C. dipilih seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
- B. Tugas: Ditambah beberapa kekuasaan dari A.C., yaitu:
- a) melaksanakan atas nama Perhimpunan perjanjian sementara dengan badanbadan internasional dan dengan P.B.B., selaras dengan Perjanjian yang termuat dalam Lampiran 6 dari Convention; perjanjian sementara ini haruslah disahkan oleh "Plenipotentiary Conference" yang berikutnya.
- b) menetapkan susunan dari Staf Sekretariat Jenderal dan "Specialized secretariats" dari Badan-badan tetap dari Perhimpunan.
- c) menetapkan gaji-gaji dari Sekretaris Jenderal, anggota-anggota dari I.F.R.B. dan semua pegawai dari Perhimpunan dengan memperhatikan skala-skala gaji yang ditetapkan oleh "Plenipotentiary Conference."
- d) memberikan saran-saran pada "Plenipotentiary Conference" yang mungkin dapat dipergunakan.
- e) memperbuat laporan tentang pekerjaannya dan juga dari Perhimpunan untuk dipertimbangkan oleh "Plenipotentiary Conference."
N/A
Pasal 6

.
International Frequency Registration Board.
Tugas dari I.F.R.B. ditambah dengan : melaksanakan pekerjaan mengenai tujuan dan kegunaan dari frekwensi yang ditetapkan oleh Konperensi yang berhak dari Perhimpunan atau oleh A.C. dengan persetujuan dari sebagian besar dari anggota-anggota Perhimpunan yang mempelajarinya atau selaras dengan keputusan-keputusan dari Konperensi tersebut.
Ditentukan juga bahwa pengetahuan dari anggota-anggota dari I.F.R.B. harus tetap sejajar dengan perkembangan-perkembangan dari teknik radio dan mempunyai pengalaman yang praktis dalam tujuan dan kegunaan dari frekwensi-frekwensi.
Selain dari itu, ditetapkan pula bahwa jika dalam masa antara dua Konperensi administrasi mengenai urusan radio seorang anggota meletakkan jabatannya atau melalaikan kewajibannya selama tiga bulan dengan tidak beralasan, maka Ketua dari I.F.R.B. meminta pada anggota Perhimpunan yang mengangkatnya itu untuk mengangkat penggantinya selekas mungkin. Jika anggota Perhimpunan tersebut dalam tempo tiga bulan tidak memenuhi permintaan tersebut, maka hilanglah hak anggota tersebut untuk menempatkan orangnya dalam Badan itu. Ketua I.F.R.B. akan meminta anggota Perhimpunan, yang dalam pemilihan yang terakhir mendapat suara yang nomor dua terbanyak, untuk mengangkat seorang untuk duduk dalam Badan itu buat sisa masa yang tinggal.
N/A
Pasal 7

.
Panitia-panitia Penasihat
Ditambahkan peraturan bahwa Direktur-direktur Panitia-panitia Penasihat dan Wakil-Direktur dari Panitia Penasihat Radio Internasional haruslah warga-negara dari berbagai-bagai Negara.
N/A
Pasal 8

.
Sekretariat Jenderal
Ditegaskan di sini bahwa Sekretaris Jenderal dan Kedua Ajun Sekretaris Jenderal haruslah terdiri dari warga-negara dari berlain-lainan Negara anggota dari Perhimpunan.
Ditambahkan pula bahwa Sekretaris Jenderal bertanggung jawab kepada A.C. buat semua kekuasaan yang diberikan kepada Sekretariat Jenderal dan buat semua pekerjaan administrasi dan keuangan dari Perhimpunan.
Kedua Ajun Sekretaris Jenderal itu bertanggung jawab pada Sekretaris Jenderal.
N/A
Pasal 9

.
Plenipotentiary Conference
Memuat tugas dari konperensi tersebut. Tugas yang sudah ada ditambah dengan:
- a) menetapkan skala gaji pokok dari Sekretaris Jenderal, semua pegawaipegawai dari Perhimpunan dan anggota-anggota dari I.F.R.B.
- b) mempelajari tiap-tiap persetujuan sementara yang diadakan oleh A.C. atas nama Perhimpunan dengan Badan-badan internasional yang lain dan mengambil tindakan-tindakan yang dirasa perlu untuk keperluan tersebut.
N/A
Pasal 10

.
Konperensi-konperensi Administrasi
Memuat tugas dari konperensi-konperensi itu. Ditegaskan sekarang bahwa Konperensi-konperensi administrasi itu terdiri atas :
- a) Konperensi administrasi biasa,
- b) Konperensi administrasi luar biasa,
- c) Konperensi khusus, dalam mana termasuk konperensi-konperensi daerah dan konperensi-konperensi jabatan.
Dalam...
(Tidak ada perubahan).
N/A
Pasal 12

.
Memuat peraturan, bahwa Peraturan Umum yang termuat sebagai lampiran 5 dari Convention mempunyai kekuatan dan masa yang sama dengan Convention.
Selain dari itu memuat juga peraturan bahwa Convention ini disertai oleh Peraturan-peraturan Telegrap, Peraturan Telepon, Peraturan Radio dan Peraturan Radio Tambahan yang mengikat pada semua anggota dan anggota luar biasa.
N/A
Pasal 13

.
Memuat Keuangan dari Perhimpunan
Perubahan yang penting ialah mengenai pembagian iuran dari anggota-anggota dan anggota-anggota luar biasa menurut satuan. (lihat keterangan diatas dalam Pasal C sub 2 Convention Buenos Aires 1952).
N/A
Pasal 14

.
Memuat tentang bahasa dan cara-cara mempergunakannya.
Ditegaskan bahwa bahasa yang resmi dari Perhimpunan adalah bahasa Tionghoa, Inggris, Prancis, Russia dan Spanyol, sedangkan bahasa pengantar adalah bahasa Inggris, Prancis dan Spanyol. Jika ada perselisihan faham, maka teks bahasa Prancis yang mengikat.
Dalam Convention Atlantic City ditetapkan antara lain bahwa, jika ada maksud akan merubah tanggal dan tempat dari konperensi administrasi biasa, sekurang-kurangnya 20 anggota Perhimpunan harus mengajukan permintaan pada A.C.; dalam Convention Buenos Aires dirubah, yaitu permintaan harus diajukan pada Sekretaris Jenderal.
Ditetapkan pula prosedur baru jika akan mengadakan Konperensi administrasi luar biasa.
N/A
Pasal 11

.
Memuat Peraturan Tata-tertib Konperensi
BAB II
Pasal 15

.
Memuat soal Ratifikasi dari Convention. (Lihat keterangan di atas dalam pasal C sub 3 Convention Buenos Aires 1952).
BAB II
Pasal 16

.
Memuat peraturan bagaimana cara-caranya jika sesuatu Negara ingin ikut dalam Convention (Tidak ada perubahan).
BAB II
Pasal 17

.
Memuat peraturan yang harus dipakai jika Negara-negara atau Daerah-daerah yang tidak berdaulat dan hubungan Luar Negerinya dilakukan oleh Negara lain anggota dari Perhimpunan, akan masuk dalam Perhimpunan. (Tidak ada perubahan).
BAB II
Pasal 18

.
Memuat peraturan cara Perserikatan Bangsa-Bangsa memasuki Convention atas nama daerah-daerah di bawah Perwaliannya. (Tidak ada perubahan).
BAB II
Pasal 19

.
Memuat cara-cara menjalankan peraturan-peraturan dari Convention dan peraturan-peraturan. (Tidak ada perubahan).
BAB II
Pasal 20

.
Memuat cara-cara anggota-anggota dan anggota-anggota luar biasa menarik diri dari Perhimpunan. (Tidak ada perubahan).
BAB II
Pasal 21

.
Memuat cara-cara Negara-negara atau Daerah-daerah yang tidak berdaulat dan hubungan Luar Negerinya dilakukan oleh Negara lain, anggota dari Perhimpunan, mengundurkan diri dari Perhimpunan. (Tidak ada perubahan).
BAB II
Pasal 22

.
(Baru). Penarikan kembali dari Convention yang terdahulu.
Dalam hubungan antara Pemerintah-pemerintah yang mengadakan perjanjian, Convention ini menganti Convention Atlantic City 1947.
BAB II
Pasal 23

.
(Baru). Berlakunya Peraturan-peraturan.
Peraturan-peraturan yang dimaksud dalam pasal 12 &amp; 2 dianggap sebagai lampiran dari Convention ini dan akan tetap berlaku sampai saat berlakunya Peraturan-peraturan baru yang diperbuat oleh Konperensi-konperensi administrasi biasa yang berhak untuk itu atau jika perlu, oleh Konperensi administrasi luar biasa.
BAB II
Pasal 24

.
Memuat peraturan mengenai perhubungan dengan Negara-negara bukan Perjanjian. (Tidak ada perubahan).
BAB II
Pasal 25

.
Memuat peraturan mengenai menyelesaikan perselisihan-perselisihan antara Negara-negara anggota atau anggota-anggota luar biasa. (Tidak ada perubahan).
Hubungan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan
Badan-badan Internasional.
BAB II
Pasal 26

.
Memuat peraturan mengenai hubungan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dikuatkan dengan perjanjian, perjanjian mana termuat sebagai lampiran 6 dari Convention.
BAB II
Pasal 27

.
Hubungan dengan Badan-badan Internasional
Untuk membantu terlaksananya sebuah Susunan Internasional yang lengkap dalam lapangan pengiriman berita jarak jauh, Perhimpunan bekerja sama dengan badan-badan internasional, yang mempunyai kepentingan dan pekerjaan dalam lapangan tersebut. (Tidak berubah).
Peraturan Umum tentang Pengiriman Berita Jarak Jauh.
BAB II
Pasal 28

.
Memuat hak khalayak ramai untuk mempergunakan dinas pengiriman berita jarak jauh internasional. (Tidak berubah).
BAB II
Pasal 29

.
Memuat peraturan mengenai penahanan telegram-telegram partikelir atau penyetopan pembicaraan-pembicaraan partikelir dengan telepon yang membahayakan keselamatan Negara atau yang bertentangan dengan undang-undang, dengan ketenteraman atau ketertiban. (Tidak berubah).
BAB II
Pasal 30

.
Memuat peraturan bahwa tiap-tiap anggota atau anggota luar biasa berhak untuk memperhentikan buat sementara waktu dinas telekomunikasi internasional, baik sama sekali maupun sebagian dan/atau untuk jenis-jenis berita yang tertentu saja, dengan memberitahukan hal ini dengan perantara Sekretaris Jenderal kepada anggota-anggota dan anggota-anggota luar biasa. (Tidak berubah).
BAB II
Pasal 31

.
Memuat peraturan bahwa anggota dan anggota luar biasa tidak bertanggung jawab terhadap para pemakai dari dinas telekomunikasi internasional, teristimewa akan permintaan pengganti kerugian. (Tidak berubah).
BAB II
Pasal 32

.
Memuat peraturan tentang cara memegang rahasia berita jarak jauh oleh para anggota/anggota luar biasa. (Tidak berubah).
BAB II
Pasal 33

.
Memuat peraturan tentang mendirikan, melayani dan menyelamatkan instansi-instansi dan saluran-saluran telekomunikasi. (Tidak berubah).
BAB II
Pasal 34

.
Memuat peraturan bahwa para anggota/anggota luar biasa satu sama lain harus memberitahukan pelanggaran-pelanggaran peraturan Convention dan Peraturan-peraturan penyertainya (Tidak berubah).
BAB II
Pasal 35

.
Peraturan mengenai tarip-tarip berita telekomunikasi dan bermacam-macam hal di mana dapat diberi pembebasan ongkos-ongkos, ditetapkan dalam peraturan-peraturan penyertai Convention. (Tidak berubah).
BAB II
Pasal 36

.
Mendahulukan pengiriman berita-berita jarak jauh mengenai keselamatan jiwa manusia. Selain dari memberi pendahuluan terhadap pergiriman berita-berita seperti dimaksud di atas, dalam Convention ini ditambahkan: dan juga berita-berita jarak jauh mengenai penyakit menular (epidemilogical telecommunication) dari "World Health Organization" yang luar biasa pentingnya.
BAB II
Pasal 37

.
Memuat peraturan bahwa telegram-telegram Pemerintah, dan percakapan telepon dari Pemerintah, jika diminta oleh si pengirim, harus didahulukan d, -i telegram-telegram atau percakapan-percakapan yang lain. (Tidak berubah).
BAB II
Pasal 38

.
Menentukan bahwa telegram-telegram Pemerintah dan Jawatan dalam semua perhubungan dapat dikirim dalam tulisan rahasia dan telegram-teleggram partikelir dalam tulisan rahasia, hanya jika diizinkan oleh Negara-negara Anggota.(Tidak berubah).
BAB II
Pasal 39

.
Menentukan cara-cara membuat dan menyelesaikan perhitungan-perhitungan. (Tidak berubah).
BAB II
Pasal 40

.
Menentukan satuan mata uang.(Tidak berubah).
BAB II
Pasal 41

.
Menentukan bahwa anggota-anggota/anggota-anggota luar biasa dapat mengadakan peraturan-peraturan istimewa yang mengenai daerah mereka itu saja, dengan beberapa syarat. (Tidak berubah).
BAB II
Pasal 42

.
Menentukan bahwa para anggota/anggota luar biasa berhak mengadakan Konperensi daerah, mengadakan perjanjian daerah dan mendirikan badan-badan regional. (Tidak berubah).
Bab. V.
Aturan Istimewa untuk Perhubungan Radio.
BAB II
Pasal 43

.
Memuat peraturan pemakaian frekwensi dan ruangan spektrum yang ada secara rasionil. (Tidak ada perubahan).
BAB II
Pasal 44

.
Memuat peraturan perhubungan sesama anggota. (Tidak berubah).
BAB II
Pasal 45

.
Memuat peraturan-peraturan mengenai kewajiban untuk menghindarkan gangguan-gangguan yang merintangi. (Tidak ada perubahan).
BAB II
Pasal 46

.
Menyatakan kewajiban dari stasiun-stasiun radio untuk mendahulukan menerima panggilan-panggilan dan berita-berita bahaya, serta mendahulukan pula membalasnya dan segera mengerjakan seperlunya. (Dalam Convention Atlantic City pasal ini masuk pasal 45 &amp; 1).
BAB II
Pasal 47

.
Menentukan kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk menghindarkan mengirim/menyiarkan berita-berita bahaya atau aman yang tidak benar dan pemakaian nama panggilan yang tidak diberi dengan resmi kepada sesuatu stasiun. (Tidak berubah).
BAB II
Pasal 48

.
Menetapkan bahwa instalasi-instalasi listrik radio dari jawatan pertahanan nasional dibebaskan sama sekali dari kewajiban perjanjian telekomunikasi, akan tetapi jawatanjawatan itu, pada umumnya, sedapat mungkin harus mengindahkan peraturan-peraturan reglemen tentang: pemberian pertolongan ketika ada bahaya, gangguan-gangguan listrik yang merintangi, type penyiaran, frekwensi dan cara pekerjaan dalam perhubungan umum. (Tidak ada perubahan).
BAB II
Pasal 49

.
Menetapkan bahwa jika tidak bertentangan dengan teks Convention:
- a) istilah-istilah yang diuraikan dalam lampiran 2 mempunyai arti yang diberikan dilampirkan itu;
istilah-...
- b) istilah-istilah lain yang diuraikan dalam peraturan-peraturan yang dimaksud dalam pasal 12, mempunyai arti yang diberikan dalam peraturan-peraturan tersebut. (Tidak berubah).
BAB II
Pasal 50

.
Menentukan bahwa Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1954 untuk negeri-negeri yang akte ratifikasinya atau akte masuknya sebelum tanggal itu sudah tersimpan.
Kalimat penghabisan dari Convention Buenos Aires, yang sesudah itu disusul oleh tanda-tanda tangan dari para delegasi dari semua Negara-negara yang mengunjungi konperensi tersebut berbunyi sebagai berikut:
"Sebagai buktinya para utusan yang berkuasa hak penuh menanda-tangani Perjanjian ini, pada satu lembar dalam bahasa Tionghwa, Inggris, Prancis, Russia dan Spanyol, akan tetapi dengan pengertian bahwa jika terdapat perselisihan, maka teks bahasa Perancislah yang dianggap benar; lembar itu disimpan di arsip dari Pemerintah Republik Argentina dan salinannya akan dikirimkan sebuah kepada tiap-tiap Pemerintah yang turut menanda-tanganinya.
Lampiran-lampiran.
Dalam Lampiran 1.
Dimuat nama-nama negeri, atau kumpulan daerah-daerah, yang menurut pasal 1 ayat 2a dianggap sebagai anggota I.T.U. (Dalam Convention Atlantic City termuat 70 Negaranegara; dalam Convention Buenos Aires 90 Negara-negara).
Dalam Lampiran 2.
Dimuat nama-nama daerah yang menurut pasal 1 ayat 4a dianggap sebagai anggota luar biasa dari I.T.U.; 2 buah (Dalam Convention Atlantic City kosong).
Dalam Lampiran 3.
Dimuat istilah-istilah yang dipakai dalam perjanjian ini dan lampiran-lampirannya, ditambah dengan beberapa istilah yang baru; selain dari itu dari beberapa istilah-istilah yang termuat dalam Convention Atlantic City artinya dijelaskan lagi.
Dalam Lampiran 4.
Ditetapkan cara prosedur penyelesaian perselisihan mengenai soal-soal tentang menafsirkan perjanjian ini atau peraturan-peraturannya.
Lampiran 5.
Ialah peraturan umum, dibagi atas 2 bagian, yaitu bagian I memuat peraturan-peraturan umum mengenai konperensi-konperensi dan bagian II memuat peraturan-peraturan tentang Panitia Penasihat Internasional (C.C.I.'s).
Bagian I.
Menguraikan cara mengundang dan izin utusan-utusan pemerintah ke konperensikonperensi wakil yang berkuasa penuh dan utusan-utusan administrasi ke konperensikonperensi administrasi, batas waktu (tijdslimiet) untuk mengajukan usul-usul kepada konperensi-konperensi dan syarat-syarat mengemukakannya, peraturan-peraturan istimewa untuk konperensi-konperensi yang diadakan pada tempat kedudukan I.T.U., surat-surat-kepercayaan (credentials) untuk konperensi-konperensi, mengadakan konperensi administrasi luar biasa atau tempat konperensi-konperensi itu, peraturan tatatertib konperensi.
Bagian II.
Menguraikan peraturan-peraturan umum, syarat-syarat ikut serta, tugas dan pertemuan rapat lengkap, bahasa dan cara memungut suara di sidang rapat lengkap, susunan komisi pelajar dan sekretariat terdiri dari ahli-ahli, menyiapkan usul-usul kepada konperensi administrasi, perhubungan antara panitia-panitia dengan badan-badan internasional, keuangan panitia-panitia penasihat.
Dalam Lampiran 6.
Ditetapkan perjanjian antara I.T.U. dengan P.B.B. (U.N.O.) dalam mana P.B.B. mengakui bahwa I.T.U. adalah badan istimewa (specialized agency) yang diserahi mengambil semua tindakan, yang dalam akte mendirikannya dianggap cakap untuk mencapai maksud-maksud yang telah menjadi tujuannya dalam akte itu.
Selanjutnya dalam lampiran ini diatur hal-hal kirim mengirim wakil, menempatkan soal-soal dalam acara, anjuran-anjuran Perserikatan Bangsa-Bangsa, pertukaran keterangan-keterangan dan surat-surat, membantu Perserikatan Bangsa-Bangsa, perhubungan dengan mahkamah pengadilan internasional, peraturan tentang pegawai I.T.U. dan U.N.O., pekerjaan statistik, peraturan pekerjaan administrasi dan teknik, aturan-aturan anggaran belanja dan keuangan, membiayai jawatan-jawatan khusus, aturan-aturan pemakaian "lainsez-passer" P.B.B., persetujuan antara badan-badan, perhubungan antara I.T.U. dan P.B.B., jawatan-jawatan telekomunikasi P.B.B., melaksanakan persetujuan perbaikan dan mulai berlakunya persetujuan.
(Selanjutnya minta dilihat Laporan Delegasi mengenai soal ini, halaman 45 dan 46).
B. Final Protocol
Dalam final protocol diberi kesempatan kepada wakil-wakil berkuasa penuh untuk menerangkan bahwa mereka menanda-tangani Perjanjian ini dengan syarat-syarat.
Beberapa wakil-wakil berkuasa penuh mempergunakan kesempatan ini,antara lain dari Indonesia yang menerangkan sebagai berikut :
"Sewaktu menanda-tangani Convention ini, delegasi Indonesiapada konperensi para Utusan yang berkuasa hak penuh di Buenos Aires atas nama Pemerintah Republik Indonesia menetapkan haknya mengenai pemakaian nama "New Guinea" di belakang dan di bawah nama "The Netherlands" dalam dokumen-dokumen dari Perhimpunan dan di dalam Lampiran 1 dari Convention ini, berhubung dengan keadaan, bahwa Irian Barat masih merupakan daerah persengketaan.
C. Additional Protocols
Dalam Additional Protocols, yang menyertai Convention, yang ditanda-tangani oleh wakil-wakil yang berkuasa penuh dimuat
Protocol I
Cara memilih skala iuran oleh para anggota/anggota luar biasa.
Protocol II
Menentukan soal kemungkinan bersatunya Badan Penasihat Telegrap Internasional (C.C.I.T.) dengan Badan Penasihat Telepon Internasional (C.C.I.F.) yang mungkin akan ditentukan dalam Konperensi Administrasi Telegrap dan Telepon yang akan datang.
Protocol III
Memuat anggaran biasa dari Perhimpunan untuk tahun 1953.
Protocol IV
Memuat anggaran pengeluaran biasa dari Perhimpunan untuk masa tahun 1954-1958.
- D. Resolutions, Recommendations and Opinions
Resolusi no. 1.
Memutuskan bahwa "International Frequency Registration Board" (I.F.R.B.) akan terus mempunyai 11 orang anggota.
Resolusi no. 2.
Memutuskan supaya dalam rapat lengkap dari C.C.I.T. dan C.C.I.F. yang akan datang dimasukkan dalam agendanya hasil dari pelajaran yang seksama dari disatukannya kedua Badan Penasihat tersebut dan menyimpulkan anjurannya kepada konperensi administrasi Telegrap dan Telepon yang akan datang.
Resolusi no. 3.
Menentukan bahwa Administrative Council dikuasakan untuk menyetujui anggarananggaran tahunan biasa dan luar biasa dan perhitungan dari Badan Kesatuan itu yang terjelma dari C.C.I.T. dan C.C.I.F. yang sekarang, dimulai dari tanggal yang akan ditetapkan menurut peraturan dalam Protocol.
Resolusi no. 4.
Membicarakan tentang pemeliharaan dari saluran-saluran telekomunikasi.
Resolusi no. 5.
Memerintahkan kepada Badan Penasihat Radio Internasional (C.C.I.R.) untuk mempelajari soal-soal baru, terutama mengenai "broadcast" dan "mobile services."
Resolusi no. 6.
Mengenai organisasi beserta ongkos-ongkos dari konperensi-konperensi dan rapat-rapat supaya dibatasi sedapat mungkin.
Resolusi no. 7.
Menyetujui perjanjian antara Administrasi Argentina dan Sekretaris Jenderal I.T.U. mengenai Resolusi no. 83 (yang sudah dirubah) dari Administrative Council dalam pertemuannya dalam tahun 1952, yaitu fasal organisasi pembayaran dan perhitungan dari biaya konperensi-konperensi dan rapat-rapat.
Resolusi no. 8.
Untuk perumahan dari I.T.U. diputuskan memberikan kredit tambahan buat setiap tahun 1955 sampai 1958 sebanyak fres. Swiss 60.000,- kepada Administrative Council.
Resolusi no. 9.
Mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Pemerintah Swiss berhubung dengan kerja samanya agar kerja sama ini dapat hendaknya diteruskan buat masa depan.
Resolusi no. 10.
Persetujuan tentang perhitungan I.T.U. dalam masa 1974 sampai dengan 1951.
Resolusi no. 11.
Memerintahkan kepada Administrative Council untuk mempelajari soal-soal perhitunganperhitungan dan tunggakan-tunggakan dari pembayaran dokumen-dokumen yang belum diselesaikan oleh para anggota.
Resolusi no. 12.
Mengenai penghapusan dari iuran-iuran dari beberapa anggota-anggota yang belum diselesaikan oleh karena akibat perang dunia kedua.
Resolusi no. 13.
Mengenai utang-utang yang belum diselesaikan oleh para anggota/anggota luar biasa dari ongkos-ongkos konperensi-konperensi dan rapat-rapat, karena perbedaan penafsiran dari pasal 14 &amp; 3 (1) dari Convention Atlantic City.
Resolusi no. 14.
Mengenai iuran-iuran yang belum diselesaikan oleh "Recognized Private perating Agencies" dari ongkos-ongkos konperensi-konperensi dan rapat-rapat; karena perbedaan penafsiran dari pasal 14 &amp; 3 (2) dari Convention Atlantic-City.
Resolusi no. 15.
Mengenai ongkos-ongkos yang belum diselesaikan oleh beberapa anggota-anggota fasal pemakaian dari bahasa Russia dalam beberapa konperensi-konperensi dari rapat-rapat dalam tahun 1948 dan 1949.
Resolusi no. 16.
Mengenai peringatan pada anggota-anggota yang belum membayar ongkos-ongkos dari pemakaian bahasa-bahasa pengantar lnggris, Perancis dan Spanyol dalam konperensi luar biasa dari Administrasi Radio di Geneva 1951 untuk melunaskan utang itu.
Resolusi no. 17.
Memerintahkan kepada Sekretaris Jenderal I.T.U. untuk memperingati anggota-anggota yang belum membayar bagiannya dari pengeluaran luar biasa untuk I.F.R.B. dalam tahun 1949 sampai dengan 1950.
Resolusi no. 18.
Mengenai peringatan kepada anggota yang belum membayar bagiannya dari ongkosongkos yang dikeluarkan oleh Administrasi Nederland untuk persiapan-persiapan konperensi luar biasa dari Administrasi Radio di Den Haag yang tidak jadi diadakan.
Resolusi no. 19.
Mengenai perintah kepada Administrative Council untuk mempelajari soal anggaran kesatuan dan modal bergerak.
Resolusi no. 20.
Mengenai penetapan gaji-gaji, tunjangan-tunjangan kehidupan dan tunjangan-tunjangan kediaman di luar tanah air Sekretaris Jenderal, anggota-anggota I.F.R.B. dan pegawaipegawai dari Perhimpunan.
Resolusi no. 21.
Mengenai penetapan tunjangan pendidikan anak-anak untuk Sekretaris Jenderal, anggotaanggota I.F.R.B. dan pegawai-pegawai dari Perhimpunan.
Resolusi no. 22.
Mengenai penyusunan baru dari beberapa tugas pegawai Perhimpunan dan selaras dengan itu menambah biaya pengeluaran-pengeluaran.
Resolusi no. 23.
Mengenai perintah kepada Sekretaris Jenderal supaya, sebelum dapat merubah gaji-gaji pokok dari pegawai-pegawai Perhimpunan, mempelajari pelbagai tugas dari pegawaipegawai itu.
Resolusi no. 24.
Mengenai Dana Pensiun dari pegawai-pegawai Perhimpunan yang oleh Administrative Council harus dipelajari rangkanya yang sekarang.
Resolusi no. 25.
Mengenai ikut sertanya I.T.U. dalam acara lengkap (expanded programme) dari "Technical Assistance of the United Nations."
Resolusi no. 26.
Mengenai pemakaian dari saluran telekomunikasi P.B.B. untuk perhubungan telegrap oleh "Specialized Agencies."
Resolusi no. 27.
Mengenai telegram-telegram dan berita-berita telepon dari "Specialized Agencies" yang bisa dapat hak istimewa untuk pengirimannya, akan tetapi untuk mana terlebih dahulu haru ada persetujuan dari sebagian besar dari anggota-anggota/anggota-anggota luar biasa.
Resolusi no. 28.
Mengenai perminaan kepada Sekretaris Jenderal dari P.B.B. untuk mempertimbangkan kembali tentang hak mendahului dan pembebasan dari ongkos-ongkos untuk telegramtelegram yang dikirim oleh "Specialized Agencies," karena "Plenary Assembly" dari I.T.U. di Buenos Aires tidak menyetujuinya.
Resolusi No. 29.
Mengenai ucapan terima kasih kepada Administrasi Nederland yang ia tidak meminta bunga dari uang yang sudah terlebih dahulu dibayarkannya untuk persiapan-persiapan dari konperensi luar biasa Administrasi Radio di Den Haag tahun 1950.
Resolusi no. 30.
Memutuskan bahwa tiap-tiap peraturan dari Perjanjian konperensi luar biasa Administrasi Radio (E.A.R.C. - Agreement) Geneva 1951 yang dirasa berlawanan dengan peraturanperaturan radio Atlantic City atau dengan Resolusi "Relating to Participation in the Provinsional Frequency Board of Members of the I.F.R.B.", dianggap menggantikan peraturan-peraturan tersebut dari Reglemen Radio tersebut atau dari Resolusi itu.
Resolusi no. 31.
Mengundang Konperensi Administrasi Radio yang akan datang memeriksa kemungkinan Iraq dimasukkan dalam daerah Eropa seperti dimaksud dalam peraturan Radio dan mengundang I.F.R.B. untuk memberikan pertolongan istimewa untuk memecahkan masalah frekwensi-frekwensi yang berhubungan dengan kenyataan bahwa Iraq berada di luar daerah Eropa.
Resolusi no. 32.
Mengenai perintah kepada C.C.I.F. dan C.C.I.R. untuk mempelajari dan memberikan saran-saran agar daerah yang terbelakang, antara lain Timur Tengah dan Asia Selatan, dapat dihubungkan dengan saluran telepon dunia.
Resolusi no. 33.
Mengenai penetapan tunjangan harian untuk anggota-anggota dari Administrative Council yaitu franc swiss 80,- sehari dan franc swiss 30,- sehari waktu dalam perjalanan laut dan udara.
Resolusi no. 34.
Memberi kuasa kepada Administrative Council atas nama Perhimpunan untuk mengadakan persetujuan-persetujuan antara I.T.U. dengan pelbagai Pemerintahpemerintah, antara lain dengan Pemerintah Swiss, mengenai hubungan antara Perhimpunan, Badan-badannya dan pegawai-pegawainya di satu pihak dan pemerintah itu di lain pihak.
Recommendation no. 1.
Menganjurkan agar jabatan-jabatan di atas kelas 4 pada umumnya dianggap sebagai mempunyai sifat internasional, sehingga untuk ini berlaku peraturan pasal 8 &amp; 4 dari Convention ini.
Recommendation no. 2,
Menganjurkan kepada anggota-anggota/anggota luar biasa untuk pengiriman berita-berita dengan tidak dibatasi.
Recommendation no. 3.
Menganjurkan kepada Konperensi Telegrap dan Telepon Internasonal yang akan datang untuk mengadakan tarip telegrap istimewa untuk orang-orang tawanan perang dan orangorang preman yang diasingkan dalam waktu perang.
Opinion.
Anggota-anggota dan anggota luar biasa mengakui cita-cita untuk menghindarkan diberatinya tiap-tiap berita jarak jauh internasional dengan suatu bea fiskal. (fiscal taxes).
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1159