UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1994
Tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1994/1995
Berlaku: 1 April 1994
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 disusun berdasarkan prinsip anggaran berimbang yang dinamis;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Pertama dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam
Bab IV - Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pembangunan Lima Tahun Keenam;
Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1994/95 diperoleh dari :
- a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri;
- b. Sumber-sumber Penerimaan Pembangunan;
- (2) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.59.737.100.000.000,00
- (3) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.012.000.000.000,00
- (4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1994/95 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) direncanakan sebesar Rp.69.749.100.000.000,00
Bab IV - Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pembangunan Lima Tahun Keenam;
Pasal 3

- (1) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :
- a. Penerimaan pajak sebesar Rp.33.991.900.000.000,00
- b. Penerimaan bea masuk dan cukai sebesar Rp.6.066.100.000.000,00
- c. Penerimaan lain-lain sebesar Rp. 15.386.600.000.000,00
- d. Penerimaan bukan pajak sebesar Rp. 4.292.500.000.000,00
- (2) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :
- a. Bantuan program sebesar nihil
- b. Bantuan proyek sebesar Rp. 10.012.000.000.000,00
Bab IV - Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pembangunan Lima Tahun Keenam;
Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 terdiri dari :
- a. Pengeluaran Rutin;
- b. Pengeluaran Pembangunan.
- (2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.42.350.800.000.000,00
- (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.27.398.300.000.000,00
- (4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) direncanakan sebesar Rp. 69.749.100.000.000,00
Bab IV - Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pembangunan Lima Tahun Keenam;
Pasal 5

- (1) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dirinci menurut sektor :
- 01 Sektor industri sebesar
Rp.
45.521.732.000,00
- 02 Sektor Pertanian
- dan Kehutanan
sebesar
Rp.
152.637.768.000,00
- 03 Sektor Pengairan
sebesar
Rp.
21.369.974.000,00
- 04 Sektor Tenaga
kerja sebesar
Rp.
88.065.861.000,00
- 05 Sektor perdagangan,
pengembangan usaha
nasional,keuangan
dan Koperasi
sebesar
Rp.
23.467.942.759.000,00
- 06 Sektor transportasi,
meteorologi dan
geofisika
sebesar
Rp.
183.730.798.000,00
07 Sektor
pertambangan
dan energi
sebesar
Rp.
49.673.617.000,00
- 08 Sektor Pariwisata,
pos dan
Telekomunikasi
sebesar
Rp
12.259.739.000,00
- 09 Sektor pembangunan
daerah dan
transmigrasi
sebesar
Rp.
7.206.419.246.000,00
10 Sektor lingkungan
hidup dan tata
ruang sebesar
Rp.
111.057.240.000,00
- 11 Sektor pendidikan,
kebudayaan nasional,
kepercayaan
terhadap Tuhan
Yang Maha Esa,
pemuda dan olah
raga sebesar
Rp.
2.320.384.129.000,00
12 Sektor kependudukan
dan keluarga sejahtera
sebesar
Rp.
165.498.275.000,00
- 13 Sektor kesejahteraan
sosial, kesehatan, peranan wanita
anak dan remaja
sebesar
Rp.
303.015.780.000,00
- 14 Sektor perumahan
dan permukiman
sebesar
Rp.
9.691.953.000,00
- 15 Sektor agama
sebesar
Rp.
720.750.478.000,00
- 16 Sektor ilmu
pengetahuan
dan teknologi
sebesar
Rp.
201.024.031.000,00
- 17 Sektor hukum
sebesar
Rp.
427.953.618.000,00
- 18 Sektor aparatur
negara dan pengawasan
sebesar
Rp.
2.213.042.524.000,00
- 19 Sektor politik, hubungan luar
negeri,penerangan, komunikasi
dan media massa
sebesar
Rp.
797.250.478.000,00
- 20 Sektor pertahanan dan
keamanan
sebesar
Rp.
3.853.510.000.000,00
- (2) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
- (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dirinci menurut sektor :
01 Sektor industri
sebesar
Rp.
450.496.000.000,00
- 02 Sektor Pertanian
dan Kehutanan
sebesar
Rp.
989.630.000.000,00
- 03 Sektor Pengairan
sebesar
Rp.
1.687.034.000.000,00
- 04 Sektor Tenaga
kerja sebesar
Rp.
146.532.000.000,00
- 05 Sektor
perdagangan,
pengembangan
usaha nasional,
keuangan dan
Koperasi
sebesar
Rp.
736.250.000.000,00
- 06 Sektor
transportasi,
meteorologi dan
geofisika
sebesar
Rp.
5.225.515.000.000,00
07 Sektor
pertambangan
dan energi
sebesar
Rp.
3.581.922.000.000,00
08 Sektor
Pariwisata,
Pos dan
Telekomunikasi
sebesar
Rp.
721.850.000.000,00
09 Sektor
pembangunan
daerah dan
transmigrasi
sebesar
Rp. 5.504.326.000.000,00
10 Sektor
lingkungan
hidup dan tata
ruang sebesar
Rp. 452.300.000.000,00
11 Sektor pendidikan,
kebudayaan nasional,
kepercayaan
terhadap
Tuhan Yang Maha Esa,
Pemuda dan
olah raga
sebesar
Rp. 3.061.310.000.000,00
12. Sektor...
kependudukan
dan keluarga
sejahtera
sebesar
Rp.
290.221.000.000,00
13 Sektor kesejahteraan
sosial, kesehatan,
peranan wanita
anak dan remaja
sebesar
Rp. 1.031.033.000.000,00
- 14 Sektor
perumahan dan
permukiman
sebesar
Rp.
887.922.000.000,00
- 15 Sektor agama
sebesar
Rp.
121.870.000.000,00
- 16 Sektor ilmu
pengetahuan
dan teknologi
sebesar
Rp.
529.805.000.000,00
- 17 Sektor hukum
sebesar
Rp.
111.365.000.000,00
- 18 Sektor aparatur
negara dan
pengawas
an sebesar
Rp. 556.991.000.000,00
- 19 Sektor politik,
hubungan, luar
negeri
penerangan,
komunikasi dan
media massa
sebesar
Rp.
157.335.000.000,00
- 20 Sektor
pertahanan dan
keamanan
sebesar
Rp. 1.154.593.000.000,00
- (4) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
Bab IV - Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pembangunan Lima Tahun Keenam;
Pasal 6

Perincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) ke dalam kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Bab IV - Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pembangunan Lima Tahun Keenam;
Pasal 7

...
Perincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) ke dalam proyek-proyek ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Bab IV - Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pembangunan Lima Tahun Keenam;
Pasal 8

- (1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 1994/95 Pemerintah membuat laporan Semester I mengenai:
- a. Realisasi Penerimaan Dalam Negeri;
- b. Realisasi Penerimaan Pembangunan;
- c. Realisasi Pengeluaran Rutin;
- d. Realisasi Pengeluaran Pembangunan;
- e. Perkembangan Moneter dan Perkreditan;
- f. Perkembangan Neraca Pembayaran dan Perdagangan Luar Negeri.
- (2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah menyusun prognosa untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya akhir bulan Oktober untuk dibahas bersama oleh DPR dengan Pemerintah.
- (4) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersama-sama oleh DPR dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95.
- (1) Sisa kredit anggaran proyek-proyek pada Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1994/95 yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 1995/96 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1995/96.
- (2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya pada akhir triwulan I Tahun Anggaran 1995/96.
Bab IV - Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pembangunan Lima Tahun Keenam;
Pasal 10

Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1994/95 dapat digunakan untuk membiayai anggaran belanja negara tahun-tahun anggaran berikutnya.
Bab IV - Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pembangunan Lima Tahun Keenam;
Pasal 11

Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 berdasarkan Tambahan dan atau Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 1994/95 berakhir.
- (1) Setelah Tahun Anggaran 1994/95 berakhir, Pemerintah membuat Perhitungan Anggaran Negara mengenai pelaksanaan anggaran yang bersangkutan.
- (2) Perhitungan Anggaran Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) bulan setelah Tahun Anggaran 1994/95 berakhir.
Bab IV - Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pembangunan Lima Tahun Keenam;
Pasal 13

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
Bab IV - Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pembangunan Lima Tahun Keenam;
Pasal 14

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1994.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
pada tanggal 22 Maret 1994 REPUBLIK INDONESIA
MOERDIONO
Disahkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 1

Pasal ini memuat rumusan mengenai pengertian umum yang digunakan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Undang-undang ini. Dengan adanya salah pengertian tentang istilah-istilah tersebut dapat dicegah adanya salah pengertian atau salah penafsiran dalam pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga dapat dicapai kesatuan cara pandang dan kelancaran dalam pelaksanaan. Pengertian ini diperlukan karena bersifat teknis dan baku, khususnya dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
PENJELASAN
Pasal 2

cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

(dalam rupiah)
Penerimaan pajak sebesar Rp 33.991.900.000.000,00 dari:
0110 Pajak penghasilan (PPh)
18.842.900.000.000,00
0120 Pajak pertambahan nilai (PPN)
13.238.600.000.000,00
0130 Pajak lainnya
281.700.000.000,00
0134 Bea meterai
261.700.000.000,00
0135 Bea lelang
20.000.000.000,00
0140 Pajak Bumi dan bangunan (PBB)
1.628.700.000.000,00
Penerimaaan bea masuk dan cukai sebesar
Rp.6.066.100.000.000,00 terdiri dari :
0210 Penerimaan bea masuk
3.443.300.000.000,00
0220 Penerimaan cukai
2.622.800.000.000,00
0221 Cukai tembakau
2.463.700.000.000,00
0222 Cukai gula
81.000.000.000,00
0223 Cukai bir
57.000.000.000,00
0224 Cukai alkohol sulingan
21.100.000.000,00
Penerimaan lain-lain sebesar
Rp.15.386.600.000.000,00 terdiri dari :
0311 Penerimaan minyak bumi dan gas alam
12.851.200.000.000,00
0314 Pajak ekspor, pungutan ekspor
16.400.000.000,00
0315 Penerimaan dari laba bersih minyak
2.519.000.000.000,00
Penerimaan bukan pajak sebesar
Rp. 4.292.500.000.000,00 terdiri dari :
0320 Penerimaan bukan pajak, di luar
negeri
17.500.000.000,00
0330 Penerimaan khusus
2.350.000.000.000,00
0331 Penerimaan khusus pembagian laba dari perusahaan negara bank pemerintah, BUMN
1.550.000.000.000,00
0332 Penerimaan lain-lain (penerimaan kembali pinjaman)
800.000.000.000,00
0410 Penerimaan pendidikan
261.877.200.000,00
0411 Uang pendidikan 0412 Uang ujian masuk,kenaikan tingkat, akhir pendidikan
259.141.200.000,00
2.736.000.000,00
0510 Penerimaan penjualan
33.972.700.000,00
0511 Penjualan hasil pertanian, perkebuna 0512 Penjualan hasil peternakan 0513 Penjualan hasil perikanan 0514 Penjualan sitaan, rampasan
890.000.000,00
2.711.000.000,00
500.000.000,00
7.888.000.000,00
0515 Penjualan rumah, tanah
327.000.000,00
0516 Penjualan barang yang
telah dihapuskan, yang
lebih, yang rusak
1.418.600.000,00
0517 Penjualan obat-obatan
vaksin,hasil farmasi lainnya
743.000.000,00
0518 Penjualan penerbitan,potret,
film, poster,gambar, peta
493.500.000,00
0519 Penjualan...
pelelangan
6.257.100.000,00
0521 Penjualan kendaraan bermotor
123.500.000,00
0522 Penjualan sewa beli
11.000.000.000,00
0523 Penjualan lain-lain
1.621.000.000,00
0600 Penerimaan sewa dan jasa
1.166.726.700.000,00
0610 Penerimaan sewa
14.797.400.000,00
0611 Sewa rumah negeri,
rumah dinas
4.527.900.000,00
0612 Sewa gedung
1.997.500.000,00
0613 Sewa benda-benda tak
bergerak lainnya
574.000.000,00
0614 Sewa benda-benda
bergerak (alat-alat
berat,kendaraan
bermotor
7.581.000.000,00
0615 Sewa lainnya
117.000.000,00
0620 Penerimaan jasa
1.151.929.300.000,00
0621 Penerimaan rumah sakit,
dan instansi kesehatan
lainnya
58.024.000.000,00
0622 Penerimaan tempat hiburan,
taman, museum
1.390.000.000,00
0623 Pemberian surat keterangan
56.240.000.000,00
0624 Penerimaan sertifikat
pendaftaran tanah
28.000.000.000,00
0625 Pemberian hak dan perijinan
150.159.000.000,00
0626 Penerimaan sensor,karantina pengawasan,pemeriksaan
6.754.000.000,00
0627 Penerimaan jasa tenaga,jasa
pekerjaan
89.051.000.000,00
0628 Penerimaan...
-8 - urusan nikah,talak,cerai
dan rujuk (NTCR)
15.500.000.000,00
0629 Penerimaan jasa bandar
udara dan pelabuhan
17.404.000.000,00
0630 Penerimaan jasa lembaga
keuangan (jasa giro)
69.788.800.000,00
0631 Penerimaan iuran hasil
hutan,laut,royalti,denda
605.984.000.000,00
0632 Penerimaan iuran lelang
untuk fakir miskin
1.500.000.000,00
0633 Penerimaan jasa kantor
catatan sipil
11.600.000.000,00
0634 Penerimaan biaya penagihan
pajak-pajak negara dengan surat paksa
1.000.000.000,00
0635 Penerimaan jasa lainnya
39.534.500.000,00
0710 Penerimaan kejaksaan dan
peradilan
13.639.000.000,00
0711 Legalisasi,tanda tangan
3.534.500.000,00
0712 Pengesahan surat di
bawah tangan
15.000.000,00
0713 Uang meja (leges)
750.000.000,00
0714 Hasil denda,denda tilang
6.500.000.000,00
0715 Ongkos perkara
820.000.000,00
0716 Penerimaan kejaksaan dan
peradilan lainnya
2.200.000.000,00
0800 Penerimaan kembali dan penerimaan
lain-lain
448.784.400.000,00
0810 Penerimaan...
anggaran yang lalu
229.900.000,00
0811 Penerimaan kembali kelebihan pembayaran, terlanjur membayar belanja pegawai tahun anggaran yang lalu
(bukan gaji PNS DO
berdasarkan SPMU-DO)
229.900.000,00
0830 Penerimaan lain-lain
448.554.500.000,00
0831 Penerimaan kembali
porsekot, uang muka
gaji
463.700.000,00
0832 Penerimaan denda
keterlambatan
penyelesaian pekerjaan
2.324.500.000,00
0833 Penerimaan ganti rugi
atas kerugian yang di
derita oleh negara
1.722.600.000,00
0834 Penerimaan anggaran
rutin yang tidak
digunakan (SIAR)
2.000.000.000,00
0835 Penerimaan anggaran
pembangunan yang tidak
digunakan (SIAP)
30.000.000.000,00
0836 Penerimaan anggaran
lainnya
307.043.700.000,00
0837 Penerimaan kembali
perhitungan sisa lebih
subsidi gaji PNS daerah otonom berdasarkan SPM
Nihil KPKN
100.000.000.000,00
0838 Penerimaan kembali
kelebihan pembayaran,
terlanjur membayar
gaji, pensiun daerah
otonom (tanpa memandang
tahun anggaran kapan
penyetoran dilakukan)
3.000.000.000,00
0839 Penerimaan kembali
pensiun daerah otonom
2.000.000.000,00
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4

,(2),(3), dan (4)
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas
Pengeluaran...
Rp.42.350.800.000.000,00 terdiri dari :
(dalam rupiah)
01 SEKTOR INDUSTRI
45.521.732.000,00
01.1 Subsektor Pertanian
45.521.732.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN 152 637.768.000,00
02.1 Subsektor Pertanian
92.863.839.000,00
02.2 Subsektor Kehutanan
59.773.929.000,00
03 SEKTOR PENGAIRAN
21.369.974.000,00
03.1 Subsektor Pengembangan Sumber
Daya Air
8.874.739.000,00
03.2 Subsektor Irigasi
12.495.235.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA
88.065.861.000,00
04.1 Subsektor Tenaga Kerja
88.065.861.000,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN PENGEMBANG
AN USAHA NASIONAL, KEUANGAN
DAN KOPERASI
23.467.942.759.000,00
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam
Negeri
42.620.071.000,00
05.2 Subsektor Perdagangan Luar
Negeri
13.081.308.000,00
05.4 Subsektor Keuangan
23.345.449.877.000,00
05.5 Subsektor Koperasi dan
Pengusaha Kecil
66.791.503.000,00
| METEOROLOGI DAN GEOFISIKA | 183.730.798.000,00 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 06.1 Subsektor Prasarana Jalan | 14.294.780.000,00 |
| 06.2 Subsektor Transportasi Darat | 16.156.310.000,00 |
| 06.3 Subsektor Transportasi Laut | 93.115.731.000,00 |
| 06.4 Subsektor Transportasi Udara | 35.770.177.000,00 |
| 06.5 Subsektor Meteorologi, | |
| Geofisika,Pencarian dan | |
| Penyelamatan (SAR) | 24.393.800.000,00 |
| 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI 49.673.617.000,00 | |
| 07.1 Subsektor Pertambangan | 47.251.906.000,00 |
| 07.2 Subsektor Energi | 2.421.711.000,00 |
| 08 SEKTOR PARIWISATA,POS DAN | |
| TELEKOMUNIKASI | 12.259.739.000,00 |
| 08.1 Subsektor Pariwisata | 8.625.583.000,00 |
| 08.2 Subsektor Pos dan Teleko | |
| komunikasi | 3.634.156.000,00 |
| 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI 7.206.419.246.000,00 | |
| 09.1 Subsektor Pembangunan Daerah | 7.160.542.800.000,00 |
| 09.2 Subsektor Transmigrasi dan | |
| Pemukiman Perambah Hutan | 45.876.446.000,00 |
| 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN | |
| TATA RUANG | 111.057.240.000,00 |
| 10.1 Subsektor Lingkungan Hidup | 3.219.183.000,00 |
| 10. 2 Subsektor Tata Ruang | 107.838.057.000,00 |
11 SEKTOR...
NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA
| DAN OLAH RAGA | 2.320.384.129.000,00 |
|------------------------------------------------------------|------------------------|
| 11.1 Subsektor Pendidikan | 2.109.751.345.000,00 |
| 11.2 Subsektor Pendidikan Luar | |
| Sekolah dan Kedinasan | 152.926.394.000,00 |
| 11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional | |
| Tuhan Yang Maha Esa | 50.913.107.000,00 |
| 11.4 Subsektor Pemuda dan Olah | |
| Raga | 6.793.283.000,00 |
| 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN | |
| KELUARGA SEJAHTERA | 165.498.275.000,00 |
| 12.1 Subsektor Kependudukan | |
| dan Keluarga Berencana | 165.498.275.000,00 |
| 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, | |
| ANAK DAN REMAJA | 303.015.780.000,00 |
| 13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial | 66.398.008.000,00 |
| 13.2 Subsektor Kesehatan | 236.617.772.000,00 |
| 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN | |
| PERMUKIMAN | 9.691.953.000,00 |
| 14.1 Subsektor Perumahan dan | |
| Permukiman | 6.247.242.000,00 |
| 15 SEKTOR AGAMA | 720.750.478.000,00 |
| 15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan | |
| Beragama | 105.721.337.000,00 |
15.2 Subsektor...
| Pendidikan Agama | 615.029.141.000,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI | 201.024.031.000,00 |
| 16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar | 133.579.357.000,00 |
| 16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | 18.451.527.000,00 |
| 16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik | 48.079.483.000,00 |
| 17 SEKTOR HUKUM | 427.953.618.000,00 |
| 17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional | |
| 17.2 Subsektor Pembinaan | 379.985.787.000,00 |
| Aparatur Hukum 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN | 477.967.831.000,00 |
| 18.1 Subsektor Aparatur Negara | 2.213.042.524.000,00 2.064.873.483.000,00 |
| 18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan | 148.169.041.000,00 |
| 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA | 797.250.478.000,00 |
| 19.1 Subsektor Politik 19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri | 46.762.650.000,00 |
| | 551.007.708.000,00 |
| 19.3 Subsektor Penerangan, | |
| Komunikasi dan Media Massa | 199.480.120.000,00 |
20
SEKTOR...
KEAMANAN
3.853.510.000.000,00 3.853.360.683.000,00 149.317.000,00
20.1 Subsektor ABRI
20.2 Subsektor Pendukung
Cukup jelas
Pengeluaran Anggaran pembangunan sebesar Rp.27.398.300.000.000,00 terdiri dari :
(dalam rupiah)
| | Nilai Rupiah | Nilai Rupiah | Nilai Rupiah |
|---------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|
| | Rupiah | Bantuan Proyek dan Kredit Ekspor | Jumlah |
| 01. SEKTOR INDUSTRI | 143.856.000.000,00 | 306.640.000.000,00 | 450.496.000.000,00 |
| 01.1 Subsektor Industri | 143.856.000.000,00 | 306.640.000.000,00 | 450.496.000.000,00 |
| 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN | 662.380.000.000,00 | 327.250.000.000,00 | 989.630.000.000,00 |
| 02.1 Subsektor Pertanian | 656.630.000.000,00 | 299.710.000.000,00 | 956.340.000.000,00 |
| 02.2 Subsektor Kehutanan | 5.750.000.000,00 | 27.540.000.000,00 | 33.290.000.000,00 |
| 03 SEKTOR PENGAIRAN | 809.434.000.000,00 | 877.600.000.000,00 | 1.687.034.000.000,00 |
| 03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air | 380.533.000.000,00 | 399.600.000.000,00 | 780.133.000.000,00 |
| 03.2 Subsektor Irigasi | 428.901.000.000,00 | 478.000.000.000,00 | 906.901.000.000,00 |
| 04 SEKTOR TENAGA KERJA | 119.412.000.000,00 | 27.120.000.000,00 | 146.532.000.000,00 |
| 04.1 Subsektor Tenaga Kerja | 119.412.000.000,00 | 27.120.000.000,00 | 146.532.000.000,00 |
NASIONAL, KEUANGAN
| DAN KOPERASI | 144.800.000.000,00 | 591.450.000.000,00 | 736.250.000.000,00 |
|--------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 05.1 Subsektor Perdagangan | | | |
| Dalam Negeri | 16.800.000.000,00 | 0,00 | 16.800.000.000,00 |
| 05.2 Subsektor Perdagangan | | | |
| Luar Negeri | 38.000.000.000,00 | 241.560.000.000,00 | 279.560.000.000,00 |
| 05.3 Subsektor Pengembang | | | |
| an Usaha Nasional | 22.350.000.000,00 | 161.910.000.000,00 | 184.260.000.000,00 |
| 05.4 Subsektor Keuangan | 4.800.000.000,00 | 115.950.000.000,00 | 120.750.000.000,00 |
| 05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusahaan Kecil | 62.850.000.000,00 | 72.030.000.000,00 | 134.880.000.000,00 |
| 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGIDAN | | | |
| GEOFISIKA | 3.606.565.000.000,00 | 1.618.950.000.000,00 | 5.225.515.000.000,00 |
| 06.1 Subsektor Prasarana | | | |
| Jalan | 2.971.260.000.000,00 | 559.320.000.000,00 | 3.530.580.000.000,00 |
| 06.2 Subsektor | | | |
| Transportasi Darat | 234.638.000.000,00 | 354.390.000.000,00 | 589.028.000.000,00 |
| 06.3 Subsektor | | | |
| Transportasi Laut | 205.717.000.000,00 | 261.060.000.000,00 | 466.777.000.000,00 |
| 06.4 Subsektor | | | |
| Transportasi Udara | 178.450.000.000,00 | 427.020.000.000,00 | 605.470.000.000,00 |
| 06.5 Subsektor | | | |
| Meteorologi,Geofisika Pencarian dan Penyelamatan (SAR) | 16.500.000.000,00 | 17.160.000.000,00 | 33.660.000.000,00 |
| 07 SEKTOR PERTAMBANGAN | 07 SEKTOR PERTAMBANGAN | | |
| DAN ENERGI | 803.782.000.000,00 | 2.778.140.000.000,00 | 3.581.922.000.000,00 |
| 07.1 Subsektor | 07.1 Subsektor | | |
| Pertambangan | 36.040.000.000,00 | 31.830.000.000,00 | 67.870.000.000,00 |
| 07.2 Subsektor Energi | 767.742.000.000,00 | 2.746.310.000.000,00 | 3.514.052.000.000,00 |
| NIKASI | 69.500.000.000,00 | 652.350.000.000,00 | 721.850.000.000,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 08.1 Subsektor Pariwisata | 38.000.000.000,00 | 10.730.000.000,00 | 48.730.000.000,00 |
| 08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi | 31.500.000.000,00 | 641.620.000.000,00 | 673.120.000.000,00 |
| 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI | 5.119.576.000.000,00 | 384.750.000.000,00 | 5.504.326.000.000,00 |
| Pembangunan Daerah 09.2 Subsektor | 4.282.151.000.000,00 | 265.740.000.000,00 | 4.547.891.000.000,00 |
| Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan | 837.425.000.000,00 | 119.010.000.000,00 | 956.435.000.000,00 |
| 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG | 243.290.000.000,00 | 209.010.000.000,00 | 452.300.000.000,00 |
| 10.1 Subsektor Lingkungan Hidup | 173.580.000.000,00 | 183.300.000.000,00 | 356.880.000.000,00 |
| 10.2 Subsektor Tata Ruang | 69.740.000.000,00 | 25.710.000.000,00 | 95.420.000.000,00 |
| 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHAESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 2.358.740.000.000,00 | 702.570.000.000,00 | 3.061.310.000.000,00 |
| 11.1 Subsektor Pendidikan | 2.169.971.000.000,00 | 613.360.000.000,00 | 2.783.331.000.000,00 |
| 11.2 Subsektor Pendidik an Luar Sekolah dan Kedinasan | 105.621.000.000,00 | 89.210.000.000,00 | 194.831.000.000,00 |
11.3 Subsektor...
| Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa | 52.750.000.000,00 | 0,00 | 52.750.000.000,00 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga | 30.398.000.000,00 | 0,00 | 30.398.000.000,00 |
| 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN | 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN | | |
| SEJAHTERA 12.1 Subsektor Kependuduk | 244.761.000.000,00 | 45.460.000.000,00 | 290.221.000.000,00 |
| an dan Keluarga Berencana | 244.761.000.000,00 | 45.460.000.000,00 | 290.221.000.000,00 |
| 13 SEKTOR KESEJAHTERA AN SOSIAL,KESEHATAN, PERANAN WANITA,ANAK | 13 SEKTOR KESEJAHTERA AN SOSIAL,KESEHATAN, PERANAN WANITA,ANAK | | |
| DAN REMAJA | 816.593.000.000,00 | 214.440.000.000,00 | 1.031.033.000.000,00 |
| Kesejahteraan Sosia | 71.125.000.000,00 | 5.080.000.000,00 | 76.205.000.000,00 |
| 13.2 Subsektor Kesehatan | 736.968.000.000,00 | 209.360.000.000,00 | 946.328.000.000,00 |
| 13.3 Subsektor Peranan | 13.3 Subsektor Peranan | | |
| Remaja | 8.500.000.000,00 | 0,00 | 8.500.000.000,00 |
| 14 SEKTOR PERUMAHAN | 14 SEKTOR PERUMAHAN | | |
| DAN PERMUKIMAN | 469.362.000.000,00 | 418.560.000.000,00 | 887.922.000.000,00 |
| 14.1 Subsektor Perumahan | 14.1 Subsektor Perumahan | | |
| dan Permukiman | 444.270.000.000,00 | 396.030.000.000,00 | 840.300.000.000,00 |
| 14.2 Subsektor Penataan | 14.2 Subsektor Penataan | | |
| Kota dan Bangunan | 25.092.000.000,00 | 22.530.000.000,00 | 47.622.000.000,00 |
| 15 SEKTORAGAMA | 112.340.000.000,00 | 9.530.000.000,00 | 121.870.000.000,00 |
| 15.1 Subsektor Pelayanan | 15.1 Subsektor Pelayanan | | |
| Kehidupan Beragama | 20.590.000.000,00 | 1.860.000.000,00 | 22.450.000.000,00 |
| 15.2 Subsektor Pembinaan | 15.2 Subsektor Pembinaan | | |
| Pendidikan Agama | 91.750.000.000,00 | 7.670.000.000,00 | 99.420.000.000,00 |
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN
| TEKNOLOGI | 423.745.000.000,00 | 106.060.000.000,00 | 529.805.000.000,00 |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 16.1 Subsektor Teknik | | | |
| Produksi dan Teknologi | 117.306.000.000,00 | 30.300.000.000,00 | 147.606.000.000,00 |
| 16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan dan | | | |
| Dasar | 52.925.000.000,00 | 18.430.000.000,00 | 71.355.000.000,00 |
| 16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana | | | |
| Teknologi | 102.827.000.000,00 | 4.380.000.000,00 | 107.207.000.000,00 |
| 16.4 Subsektor Kelautan | 33.461.000.000,00 | 52.950.000.000,00 | 86.411.000.000,00 |
| 16.5 Subsektor | | | |
| Kedirgantaraan | 28.850.000.000,00 | 0,00 | 28.850.000.000,00 |
| 16.6 Subsektor Sistem Informasi dan | | | |
| Teknologi | 88.376.000.000,00 | 0,00 | 88.376.000.000,00 |
| 17 SEKTORHUKUM | | | |
| | 101.445.000.000,00 | 9.920.000.000,00 | 111.365.000.000,00 |
| 17.1 Subsektor Pembina | | | |
| an Hukum Nasional | 9.718.000.000,00 | 4.430.000.000,00 | 14.148.000.000,00 |
| 17.2 Subsektor Pembina | | 550.000.000,00 | |
| an Aparatur Hukum | 29.630.000.000,00 | | 30.180.000.000,00 |
| 17.3 Subsektor Sarana | | | |
| dan Prasarana Hukum | 62.097.000.000,00 | 4.940.000.000,00 | 67.037.000.000,00 |
| 18 SEKTOR APARATUR | | | |
| PENGAWASAN | 468.721.000.000,00 | 88.270.000.000,00 | 556.991.000.000,00 |
| 18.1 Subsektor Aparatur | | | |
| Negara | 431.784.000.000,00 | 88.270.000.000,00 | 520.054.000.000,00 |
Pelaksanaan
Pengawasan
36.937.000.000,00
0,00
36.937.000.000,00
19 SEKTOR POLITIK,
HUBUNGAN LUAR
NEGERI,PENERANGAN,
KOMUNIKASI DAN
MEDIA MASSA
78.745.000.000,00
78.590.000.000,00
157.335.000.000,00
19.1 Subsektor Politik
2.850.000.000,00
0,00
2.850.000.000,00
19.2 Subsektor Hubungan
Luar Negeri
3.900.000.000,00
0,00
3.900.000.000,00
19.3 Subsektor Penerang
an, Komunikasi dan
Media Massa
71.995.000.000,00
78.590.000.000,00
150.585.000.000,00
20 SEKTOR PERTAHANAN
DAN KEAMANAN
589.253.000.000,00
565.340.000.000,00 1.154.595.000.000,00
20.1 Subsektor Rakyat
Terlatih dan Per-
lindungan Masya
rakat
2.280.000.000,00
0,00
2.280.000.000,00
20.2 Subsektor ABRI
535.000.000.000,00
565.340.000.000,00 1.100.340.000.000,00
203. Subsetor Pendukung
51.973.000.000,00
0,00
51.973.000.000,00
PENJELASAN
Pasal 6

Keputusan Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini ditetapkan pada bulan April 1994.
PENJELASAN
Pasal 7

Keputusan Presiden sebagaimana yang dimaksud Pasal ini ditetapkan pada bulann April 1984
PENJELASAN
Pasal 8

...
Huruf a,b,c dan d cukup jelas Huruf c dan f
Masalah perkembangan moneter dan perkreditan serta neraca pembayaran dan perdagangan luar negeri sebagian besar berada di sektor bukan pemerintah. Oleh sebab itu, penyusunan kebijaksanaan kredit dan devisa dalam bentuk dan arti seperti Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan sukar untuk dilaksanakan, sehingga untuk itu dibuat dalam bentuk prognosa.
, (3), dan (4)
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9

dan (2)
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Apabila pada akhir Tahun Anggaran 1994/95 terdapat sisa anggaran lebih, maka sisa tersebut merupakan tambahan saldo kas negara, yang dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja tahun-tahun anggaran berikutnya.
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12

...
dan (2)
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Pasal-pasal ICW yang dinyatakan tidak berlaku adalah :
1. Pasal 2 Ayat (1) tentang Susunan anggaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal;
2. Pasal 2 Ayat (3) tentang Kewenangan Gubernur Jenderal menetapkan perincian lebih lanjut pos; dan
3. Pasal 72 yang mengatur bahwa pengajuan perhitungan anggaran negara (PAN) kepada DPR paling lambat tiga tahun setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3543.