PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor ? Tahun 2016
Tentang KEWAJIBAN KEPESERTAAN PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERlAN PELAYANAN PERIZINAN DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Berlaku: 40 Tahun 2004
N/A
Preamble

Menimbang a. bahwa jaminan sosial kesehatan merupakan hak setiap pekerja yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial;
- b. bahwa untuk meingkatkan kepesertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan serta memberikan manfaat bagi tenaga kerja Pi Kabupaten Minahasa Tenggara dan memberikan kepastian hukum mengenai perlindungan kesejahteraan sosial pekerja oleh pemberi kerja dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Kewajiban Kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Dalarn Pemberian Pelayanan Perizinan di Kabupaten Tenggara. ahas a
3. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Se lain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara blik­ Indonesia Nomor 5481);
Menetapkan :
8. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa Tenggara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak.
7. Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara adalah Dinas yang membidangi urusan Kesehatan.
8. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Min Tenggara adalah Dinas yang membidangi urusan Ketenagakerjaan.
..
9. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pin tu Kabupaten Minahasa Tenggara adalah Badan yang membidangi urusan pelayanan penzman.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
3. 1 1 . Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Kabupaten Minahasa Tenggara yang telah membayar iuran.
13. Perusahaan adalah setiap bentuk Badan Usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun negara.
14. Izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Oaerah kepada Perusahaan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.
15. Pelayanan perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan penzman sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
16. Pemberi kerja adalah orang perorangan, pengusaha, badan hukum atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
BAB II - TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini meliputi:
1. Meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan;
2. Memberi manfaat jaminan kesehatan kepada pemberi kerja, anggota keluarga pekerja yang berada di daerah.
Sasaran Peraturan Bupati ini adalah pemberi kerja, pekerja dan anggota keluarga pekerja yang berada di daerah.
KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN
BAB II - TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 4

- ( 1) Setiap pemberi kerja yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin tertentu kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan SKPD teknis lainnya, wajib melampirkan bukti legalisasi Kepesertaan BPJS Kesehatan setempat.
- @;) (2) Pengurusan atau perpanjangan izin tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan perizinan yang diberikan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan SKPD teknis lainnya, yaitu:
- a. Perizinan dan non perizinan terkait usaha;
- b. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
- c. Izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
- d. Izin perusahaan penyediajasa pekerja/buruh.
- (3) Bukti Legalisasi Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
- a. Kepesertaan BPJS Kesehatan bagi perusahaan besar, menengah dan kecil;
- b. Salinan bukti pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan BPJS Kesehatan.
BAB II - TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 5

Setiap perusahaan yang bergerak di bidang pekerjaan jasa konstruksi yang melakukan pengurusan surat perintah pembayaran dengan menggunakan belanja pasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Daerah wajib melampirkan bukti legalisasi Kepesertaan BPJS Kesehatan dari bat .. penyelenggara BPJS Kesehatan setempat.
SANKSI ADMJNISTRASI
- ( 1 ) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 5 dikenakan sanksi administrasi berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu;
- (2) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan SKPD teknis lainnya, yaitu meliputi:
- a. Perizinan dan non perizinan terkait usaha;
- b. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
- c. Izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
- d. Izin perusahaan penyediajasa pekerja/buruh.
BAB V - PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 7

- (1) Bupati melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara melakukan pembinaan dan pengawasan Program Kepesertaan BPJS Kesehatan pada Perusahaan;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan secara periodik setiap tahun;
- (3) Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan.
KETENTUANPERALIHAN
BAB V - PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua permohonan izin tertentu yang baru atau perpanjangan izin tertentu atau pengurusan sur permintaan pembayaran pekerjaan jasa konstruksi dengan menggun
..
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini agar dilakukan penyesuaian.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
Ditetapkan di Ratahan pada tanggal '?&gt; Ol&lt;TD 5E� 2016
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
---=d
JAMES SUMENDAP
Diundangkan di Ratahan
pada tanggal
4 Oi&lt;TO&amp;R
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATErSA TENGGARA,
2016
FARRY FREYKE LIWE
SERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 '3c£ NOMOR .