PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 17 Tahun 2001
Tentang RETRIBUSI LEGES
Berlaku: 27 Februari 2001
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 17 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI LEGES
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa dalam rangka menggali pendapatan asli daerah dalam Kabupaten Muaro Jambi, Retribusi Leges merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Retribusi Leges dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
1. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang - Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara ( Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomr 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); Juncto Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman tata cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II:
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Tarif Retribusi;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG RETRIBUSI LEGES.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
3. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
5. Leges adalah benda berharga yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten sebagai pengganti biaya administrasi Pemerintah Kabupaten.
6. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi adalah badan hukum yang menurut peraturan perundang -undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Leges;
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Leges dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa administrasi Pemerintah Kabupaten dalam bentuk pemberian izin, akte penyerahan barang- barang atau tanda penyerahan legalisasi dan surat - surat lainnya dikenakan uang leges.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan pemakaian/pemanfaatan leges yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa administrasi dari Pemerintah Kabupaten.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Leges digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan bentuk izin, jenis akta dan surat -surat lainnya yang menggunakan jasa administrasi Pemerintah Kabupaten.
BAB V - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi dimaksud untuk menutup biaya administrasi dengan mempertimbangkan aspek kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
BAB VI - BESARNYA TARIF
Pasal 8

Besarnya tarif Leges sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :
1. Surat Izin Tempat Usaha Dagang.
- a. Pedagang Besar ... Rp. 15.000,-
- b. Pedagang Menengah ... Rp. 7.500,-
- a. Pedagang Kecil ... Rp. 2.000,-
2. Surat Izin Usaha Industri.
- a. Industri Besar ...
Rp. 25.000,-
- b. Industri Menengah ... Rp. 15.000,-
- c. Industri Kecil ...
Rp. 5.000,-
3. Surat Izin Usaha Bidang Jasa.
- a.
Jasa Besar ... Rp. 10.000,-
- b. Jasa Menengah ... Rp. 5.000,-
- c.
Jasa Kecil ... Rp. 2.500,-
4. Surat Izin Mendirikan Bangunan
- a. Bangunan Permanen ...
Rp. 5.000,-
- b. Bangunan semi permanen...
Rp. 3.000,-
- c. Bangunan Sementara .. . ...
Rp. 2.000,-
5. Surat Izin Undang-Undang Gangguan
- a. Intensitas Gangguan Besar/Kecil...
Rp.100.000,-
- b. Intensitas Gangguan Sedang ...
RP. 50.000,-
- c. Intensitas Gangguan Kecil ...
Rp. 15.000,-
6. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi
- a. Golongan Besar ...
Rp. 50.000,-
- b. Golongan Menengah ...
Rp. 35.000,-
- c.
- Golongan Kecil (K1) ...
Rp. 15.000,-
- d. Golongan Kecil (K2) ...
Rp. 5.000,-
7. Surat Izin Pemasangan Reklame ...
Rp. 15.000,-
| 8. | Surat Izin Trayek Kendaraan... | Rp. 5.000,- |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. Izin Pemanfaatan kayu rakyat | 9. Izin Pemanfaatan kayu rakyat | 9. Izin Pemanfaatan kayu rakyat |
| a. Dibawah 50 ha... | Rp. | 50.000,- |
| b. 50 ha s/d 100 ha... | | Rp.100.000,- |
| Izin Pengambilan hasil Hutan | Rp. | 25.000,- |
| 10. ikutan... | | |
| 11. Surat Keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) berupa kayu dan | 11. Surat Keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) berupa kayu dan | 11. Surat Keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) berupa kayu dan |
| atau hasil hutan ikutan : a. Untuk Ekspor ... | Rp. | 5.000,- |
| b. Untuk antar | pulau | menggunakan |
| angkutanLaut/Sungai... menggunakan | Rp. | 3.500,- |
| c. Untuk antar Pulau | angkutan darat... Rp. | 2.500,- |
| d. Untuk hasil hutan ikutan... | Rp. | 2.500,- |
| 12. Izin Prinsip ... Rp.500.000,- | 12. Izin Prinsip ... Rp.500.000,- | 12. Izin Prinsip ... Rp.500.000,- |
| 13. Izin Prinsip Lokasi ... Rp. | 13. Izin Prinsip Lokasi ... Rp. | 50.000,- |
| 14. Rekomendasi Perubahan kendaraan ... Rp. | 14. Rekomendasi Perubahan kendaraan ... Rp. | 5.000,- |
| 15. Rekomendasi perpindahan wilayah kendaraan... Rp. | 15. Rekomendasi perpindahan wilayah kendaraan... Rp. | 5.000,- |
| 16. Surat Keterangan Numpang uji kendaraan... Rp. | 16. Surat Keterangan Numpang uji kendaraan... Rp. | 5.000,- |
| 17. Surat Keterangan Pendirian Perusahaan Angkutan Umum... Rp. | 17. Surat Keterangan Pendirian Perusahaan Angkutan Umum... Rp. | 7.500,- |
| 19. Kontrak Usaha Jasa Kontruksi | 19. Kontrak Usaha Jasa Kontruksi | 19. Kontrak Usaha Jasa Kontruksi |
| a. Klasifikasi Besar | ... Rp.100.000,- | |
| b. Klasifikasi Menengah | ... ... Rp. | 20.000,- |
| c. Klasifikasi KI | ... Rp. | 10.000,- |
| d. Klasifikasi K2 ... | Rp. | 5.000,- |
| 20. Pengesahan Surat Keterangan/Surat kuasa... Rp. | 20. Pengesahan Surat Keterangan/Surat kuasa... Rp. | 5.000,- |
| 21. Akta Ganti nama ... Rp. | 21. Akta Ganti nama ... Rp. | 3.500,- |
| 22. Salinan Daftar pemilik... Rp. | 22. Salinan Daftar pemilik... Rp. | 3.500,- |
| 23. Kwitansi pembayaran PDAM ... Rp. | 23. Kwitansi pembayaran PDAM ... Rp. | 1.000,- |
| 24. Surat keterangan tanah/Sporadik ... Rp. | 24. Surat keterangan tanah/Sporadik ... Rp. | 10.000,- |
| 25. Surat Izin Pemutaran Film ... Rp. | 25. Surat Izin Pemutaran Film ... Rp. | 15.000,- |
| 26. Pengesahan Surat Perjanjian Sewa-menyewa: | 26. Pengesahan Surat Perjanjian Sewa-menyewa: | 26. Pengesahan Surat Perjanjian Sewa-menyewa: |
| a. barang bergerak ... Rp. | a. barang bergerak ... Rp. | 5.000,- |
| b. barang tidak bergerak... Rp. | b. barang tidak bergerak... Rp. | 10.000,- |
| 27. Surat Keterangan jalan/pas jalan a. WNA ... Rp. 2.500,- | 27. Surat Keterangan jalan/pas jalan a. WNA ... Rp. 2.500,- | |
| 28. Advis terhadap Izin tempat usaha dari Kepala Dinas Teknis tertentu ... Rp. | 28. Advis terhadap Izin tempat usaha dari Kepala Dinas Teknis tertentu ... Rp. | 2.500,- |
| 29. Surat Pendaftaran kembali WNAketurunan asing... Rp. | 29. Surat Pendaftaran kembali WNAketurunan asing... Rp. | 12.500,- |
| 30. Surat keterangan persyaratan masuk WNI... Rp. | 30. Surat keterangan persyaratan masuk WNI... Rp. | |
| 31. Surat keterangan pengiriman hewan ... | 31. Surat keterangan pengiriman hewan ... | Rp. 3.000,- |
| 32. Surat Keterangan pindah bagi WNA... | Rp. 12.500,- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 33. Surat keterangan menetap sementara bagi tenaga Kerja asing... | RP. 50.000,- |
| 34. Surat keterangan pindah bagi WNI... | Rp. 1.000,- |
| 35. Rekomendasi izin usaha perikanan... | Rp. 2.500,- |
| 36. Surat izin keramaian : Komersial... | Rp. 15.000,- |
37. Setiap pemborong/kontraktor yang melaksanakan pekerjaan pembangunan dalam Kabupaten yang menggunakan/melampirkan Fiskal Daerah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah dikenakan Leges ... Rp. 50.000,-
38. Akte pendirian dan perubahan AD/ART koperasi... Rp. 10.000,-
39. Setiap surat keterangan, rekomendasi, akte dan surat menyurat lainnya yang tidak tercantum pada angka 1 s/d 35 tersebut diatas yang dikeluarkan oleh pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dikenakan uang leges... Rp. 1.000,-
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Kabupaten tempat jasa leges diberikan.
BAB VIII - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Surat atau dokumen sebagaimana dimaksud Pasal (7) Peraturan Daerah ini yang tidak menggunakan Leges, maka surat atau dokumen tersebut dinyatakan tidak berlaku.
BAB IX - KEBERATAN
Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRDLB , diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dalam pasal ini tidak dianggap sebagai syarat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan Pelaksanaan penagihan Retribusi.
BAB IX - KEBERATAN
Pasal 12

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB IX - KEBERATAN
Pasal 13

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengambilan kelebihan pembayaran Retribusi dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, Permohonan pengembalian Retribusi dianggab dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengambilan kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
BAB IX - KEBERATAN
Pasal 14

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurang menyebutkan :
- a. Nama dan alamat wajib retribusi.
- b. Masa retribusi.
- c. Besarnya kelebihan pembayaran
- d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XI - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.
BAB XII - DALUWARSA
Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, daluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana Retribusi.
- (2) Daluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran/peringatan/surat lain yang atau;
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung;
- c. diterbitkan SKRDKB atau SKRDKBT.
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah Kabupaten diancam pidana kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atau denda paling sebanyak-banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XIV - PENYIDIKAN
Pasal 18

- (1) Pejabat Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. Memeriksa buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 27 Februari 2001
BUPATI MUARO JAMBI,
DTO
Z.BACHRI SALEH, SH
Diundangkan di Sengeti pada tanggal 13 Maret 2001
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,
DTO
Drs. MUCHTAR MUIS.
DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2001 NOMOR 17 SERI B TANGGAL 13 MARET 2001
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup Jelas