PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 5 Tahun 2016
Tentang PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PESONA PESISIR SELATAN
Berlaku: 5 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PESONA PESISIR SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESISIR SELATAN,
:
- a. bahwa kepariwisataan merupakan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin;
- b. bahwa kepariwisataan merupakan sektor usaha potensial yang dapat dimanfaatkan guna meningkatkan penerimaan Daerah demi kesejahteraan rakyat yang mana pengelolaannya diselenggarakan melalui penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan budaya masyarakat lokal;
- c. bahwa untuk melaksanakan usaha-usaha kepariwisataan perlu dibentuk sebuah Badan Usaha Milik Daerah sebagai perusahaan yang handal, bersih, transparan dan menjunjung prinsip tata kelola perusahaan yang baik, menciptakan lapangan kerja, serta sebagai pendorong pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan
Mengingat huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perseroan Terbatas (PT.) Pesona Pesisir Selatan;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643); E
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Menetapkan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2008 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2025
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
dan
BUPATI PESISIR SELATAN
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PESONA PESISIR SELATAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung dan berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
6. Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
7. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
8. Perseroan Terbatas (PT) Pesona Pesisir Selatan selanjutnya disingkat Perseroan adalah BUMD yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah dimana tujuan pendiriannya adalah untuk melakukan kegiatan usaha secara menguntungkan di bidang kepariwisataan baik yang diusahakan sendiri maupun bekerjasama dengan BUMN, BUMD ataupun dengan pihak Swasta nasional/ asing sebagai basis Pendapatan Asli Daerah (PAD).
9. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar.
11. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
13. Pemegang Saham Pemerintah Daerah adalah Bupati.
14. Pegawai adalah Pegawai BUMD sebagaimana Pegawai Perseroan.
15. Kerjasama adalah usaha bersama antara BUMD dengan Pemerintah, swasta maupun pihak ketiga lainnya di dalam mauapun di luar negeri dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan dalam bentuk usaha patungan atau kerjasama lainnya yang pelaksanaannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan Daerah.
BAB II - PENDIRIAN
Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini didirikan BUMD yang berbentuk Perusahaan Perseroan Terbatas dengan nama PT. Pesona Pesisir Selatan.
- (2) Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Tentang Perseroan Terbatas.
- (3) Pelaksanaan Pendirian Perseroan Terbatas di lakukan oleh Bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Maksud didirikannya Perseroan adalah :
- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan ekonomi Daerah;
- b. Mencari keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan;
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang bermutu tinggi, berdaya saing, dan memadai bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bidang kepariwisataan;
- d. Meningkatkan tata kelola aset Pemerintah Daerah;
- e. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha kepariwisataan yang
- belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; dan
- f. Turut aktif membina, mengembangkan, dan memberdayakan ekonomi kerakyatan secara professional sebagai perwujudan Visi dan Misi Daerah.
- (2) Tujuan didirikannya Perseroan adalah :
- a. Meningkatkan pelayanan publik dalam bidang kepariwisataan;
- b. Meningkatkan pendapatan Daerah; dan
- c. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
BAB IV - ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 4

- (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan dibuat dalam bentuk akta Notaris.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan dalam RUPS.
BAB V - KEDUDUKAN DAN BIDANG USAHA
Pasal 5

- (1) Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di luar daerah dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan/atau di luar negeri atas keputusan Direksi sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB V - KEDUDUKAN DAN BIDANG USAHA
Pasal 6

- (1) Perseroan melakukan kegiatan dengan menyelenggarakan kegiatan usaha di dalam ruang lingkup prioritas bidang usaha kepariwisataan, meliputi :
- a. daya tarik wisata;
- b. pengelolaan kawasaan pariwisata;
- c. jasa transportasi pariwisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa penyediaan makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konfrensi dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. usaha SPA (solus per aqua).
- (2) Kegiatan usaha di dalam ruang lingkup prioritas bidang usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan usaha kecil menengah dan koperasi yang telah dan akan dilaksanakan oleh masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun melalui kelompok usaha.
BAB VI - PEMBENTUKAN ANAK PERUSAHAAN DAN DIVISI
Pasal 7

- (1) Perseroan dapat membentuk Perseroan Anak Perusahaan (Subsidary Company) dan Divisi-Divisi dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan porto folio dan ketentuan Peraturan Perundanganundangan.
BAB VII - KERJASAMA
Pasal 8

- (1) Dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perseroan dapat membentuk kerjasama dengan Pihak Lain di dalam dan di luar negeri.
- (2) Kerjasama dengan Pihak Lain di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan kepada DPRD.
BAB VIII - MODAL DAN SAHAM
Pasal 9

- (1) Modal Dasar yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah pada Perseroan adalah sebesar Rp.4.900.000.000,(empat milyar Sembilan ratus juta rupiah).
- (2) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya sesuai peraturan perundangundangan.
- (3) Penyertaan modal dalam bentuk barang milik Daerah terlebih dahulu dilakukan penilaian harga (appraisal) dari lembaga independen,
- (4) Hasil penilaian harga (appraisal) sebagaiman dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan dan menambah besarnya penyertaan modal pemerintah daerah sebagiman dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (6) Penambahan modal dapat dilakukan melalui penjualan saham berdasarkan persetujuan RUPS.
- (7) Ketentuan lain-lain mengenai perubahan modal dasar Perseoran ditetapkan oleh RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Pemenuhan modal Pemerintah Daerah pada perseroan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (9) Untuk membentuk Perseroan Anak Perusahaan ( Subsidary Company ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal tambahan pada Perseroan Anak Perusahaan tersebut.
BAB VIII - MODAL DAN SAHAM
Pasal 10

- (1) Modal Perseoran terbagi atas saham-saham.
- (2) Pemerintah Daerah memiliki saham paling sedikit 65% (enam puluh lima persen) dari seluruh saham.
BAB VIII - MODAL DAN SAHAM
Pasal 11

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama pemiliknya.
- (2) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Pengalihan saham milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan.
- (4) Perubahan pengalihan saham milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), ditetapkan oleh RUPS sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - MODAL DAN SAHAM
Pasal 12

Ketentuan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham ditetapkan oleh RUPS.
BAB VIII - MODAL DAN SAHAM
Pasal 13

Setiap pemegang saham, menurut hukum harus tunduk dan patuh pada keputusan yang secara sah oleh RUPS.
BAB IX - RUPS
Pasal 14

- (1) RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam Perseroan.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku ditutup.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) RUPS dihadiri oleh pemegang saham, Komisaris dan Direksi.
- (8) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berpedoman kepada tata tertib RUPS.
- (9) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS pertama dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.
BAB X - DIREKSI
Pasal 15

- (1) Perseroan dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur maka salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Direksi diangkat oleh RUPS berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, jujur, prilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perseroan.
- (3) Calon Direksi yang diangkat oleh RUPS harus terlebih dahulu mengikuti uji kelayakan dan kepatutan oleh Lembaga/ Tim Ahli yang anggotanya berasal dari kalangan akademisi, profesional dan masyarakat.
- (4) Direksi bertugas untuk menjalankan persero secara profesional sesuai Anggaran Dasar dan Bussines Plan dengan mengacu peraturan perundang-undangan.
- (5) Kewajiban Direksi adalah :
- a. Menyiapkan Rancangan Rencana Jangka Panjang dalam bentuk Bussines Plan lima tahunan yang memuat rencana kerja dan anggaran;
- b. Menyiapkan Bussines Plan yang telah ditandatangani oleh komisaris kepada RUPS untuk mendapat pengesahan; dan
- c. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan setelah ditandatangani oleh komisaris.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas dan Kewajiban Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.
- (7) Untuk Pertama kalinya Direksi ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan oleh Lembaga/Tim Seleksi independen yang berasal dari kalangan akademisi, profesional, dan masyarakat.
- (8) Tata cara penetapan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB X - DIREKSI
Pasal 16

Prosedur dan persyaratan pemilihan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.
BAB XI - DEWAN KOMISARIS
Pasal 17

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (2) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Untuk pertama kalinya Dewan Komisaris ditetapkan oleh Bupati.
BAB XII - KEPEGAWAIAN
Pasal 18

- (1) Pegawai Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perseroan memberikan kesempatan pada masyarakat lokal untuk menjadi Pegawai Perseroan dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
- (3) Tata cara dan kuota penerimaan pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan.
BAB XIII
Pasal 20

- (1) Paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup, Direksi membuat laporan tahunan untuk diajukan dan dibahas dalam RUPS tahunan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap penutup tahun buku, terdiri atas Neraca, Perhitungan laba Rugi, perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan keuangan Persero diatur di dalam Anggaran Dasar.
BAB XIV - PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH
Pasal 21

- (1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- (2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif .
- (3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan.
- (4) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan oleh RUPS.
- (5) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
- (6) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai laba bersih dan pembagian deviden ditetapkan oleh RUPS sesuai anggaran dasar.
BAB XV
Pasal 22

Dalam pengelolaan kegiatan usaha, Perseroan menyelaraskan kegiatannya dengan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat serta melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), yang meliputi :
- a. Transparansi;
- b. Akuntabilitas
- c. Rensponsibilitas
- d. Kemandirian
- e. Keadilan
BAB XVI - PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN
Pasal 23

- (1) Perseroan dapat bergabung dan melebur dengan BUMD lain dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
- (2) Penggabungan dan Peleburan Perseroan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilaksanakan dengan persetujuan DPRD.
BAB XVI - PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN
Pasal 24

Perseroan dapat mengambil alih BUMD dan/atau perseroan terbatas lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
BAB XVI - PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN
Pasal 25

- (1) Pembubaran Perseroan terjadi :
- a. berdasarkan keputusan RUPS;
- b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- c. berdasarkan ketetapan pengadilan;
- d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan;
- e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam UndangUndang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
- f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Ditetapkan di Pesisir Selatan. Pada tanggal 25 Agustus 2016
BUPATI PESISIR SELATAN, dto
HENDRAJONI
Diundangkan di Pesisir Selatan. pada tanggal 25 Agustus 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN, dto
E R I Z O N
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016 NOMOR:5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT: (4/2016).
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Disadari bersama bahwa Kabupaten Pesisir Selatan menjadi salah satu Daerah dengan cadangan sumber daya alam yang sangat terbatas untuk diolah guna pemenuhan kesejahteraan masyarakatnya. Sejalan dengan itu, pada sisi lain Allah SWT telah menganugerahkan Kabupaten Pesisir Selatan dengan alam yang indah serta keramahan penduduknya yang dapat dimanfaatkan guna pembangunan dan pengembangan sektorsektor usaha kepariwisataan. Melalui potensi sebagaimana tersebut sektor kepariwisataan diharapkan tetap dapat menopang kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sehingga mampu bersaing dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia.
Untuk mewujudkan kepariwisataan yang berdaya guna dan berhasil guna, sektor usaha kepawisataan perlu dikelola dengan sedemikian rupa melalui partisipasi semua pihak. Menjadi keprihatinan bersama apabila sektor kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan yang sangat potensial belum terkelola dengan baik sehingga tidak mampu berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan latar belakang tersebut sudah tepat rasanya apabila Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bermaksud mendirikan BUMD Kepariwisataan dengan nama PT. Pesona Pesisir Selatan yang prioritas kegiatan usahanya meliputi usaha-usaha dalam bidang kepariwisataan.
Sejalan dengan tujuan suatu badan usaha, pendirian PT. Pesona Pesisir Selatan tetap berorientasi kepada keuntungan sebagai bagian dari upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan yang bersumber dari pembiayaan. Untuk mencapai tujuan tersebut pengelolaan PT. Pesona Pesisir Selatan harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik/ Good Corporate Governance (GCG) yang mana kegiatan usahanya selaras dengan nilainilai agama dan budaya masyarakat lokal. Pada sisi lain untuk mewujudkan tujuan bersama yakni menciptakan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan secara menyeluruh dan menjamin
iklim usaha yang kondusif maka setiap kegiatan usaha PT. Pesona Pesisir Selatan harus bersinergi dengan kegiatan-kegiatan usaha kecil, menengah dan koperasi baik yang dilaksanakan secara perorangan maupun melalui kelompok usaha serta Pemerintah Daerah selaku penanggungjawab pelaksanaan urusan kepariwisataan di Kabupaten Pesisir Selatan.
PENJELASAN
Pasal 4

Ayat (1)

Untuk pertama kalinya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan diketahui oleh BupatiAyat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Kegiatan usaha yang dalam prioritas bidang-bidang usaha Perseroan dilaksanakan dalam rangka mendorong kegiatan usaha dalam prioroitas bidang-bidang usaha yang dilaksanakan oleh usaha kecil, menengah dan koperasi.
PENJELASAN
Pasal 15


Transparansi (Keterbukaan Informasi) terlihat dari adanya kewajiban mengumumkan pendirian Perseroan Terbatas dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ataupun Surat Kabar. Serta keterbukaan yang dilakukan oleh perusahaan menyangkut masalah keterbukaan informasi ataupun dalam hal penerapan management keterbukaan, informasi kepemilikan Perseroan yang akurat, jelas dan tepat waktu baik kepada share holders maupun stakeholder .

Akuntabilitas adalah kesesuaian dan kepatuhan di dalam pengelolaan perseroan terhadap prinsip korporasi yang sehat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.Responsibilitas (dapat dipertanggung jawabkan) bermakna bahwa organ perusahaan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadapsegala keputusan yang dibuatnya tidak hanya kepada s hare holders tapi juga stake holders lainnya.Kemandirian bermakna terlepas dari intervensi pihak di luar perseroan. Keadilan bermakna sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Di samping itu keadilan juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor - khususnya pemegang saham minoritas - dari berbagai bentuk kecurangan. Bentuk kecurangan ini bisa berupa insider trading (transaksi yang melibatkan informasi orang dalam), fraud (penipuan), dilusi saham (nilai perusahaan berkurang), KKN, atau keputusan-keputusan yang dapat merugikan seperti pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan, penerbitan saham baru, merger, akuisisi, atau pengambil-alihan perusahaan lain.Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) diaplikasikan melalui dokumen pedoman pelaksanaan (GCG) yang disusun oleh Direksi dan diketahui oleh Dewan Komisaris.
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR:216