PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 48 Tahun 2012
Tentang TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARMASIN
Berlaku: 48 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang
WALIKOTA BANJARMASIN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN $ NOMOR 48 TAHUN 2012
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARMASIN
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,
- bahwa sebagai realisasi Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin maka perlu untuk mengatur dan menyusun tugas pokok dan fungsi unsur-unsur organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin; a
- bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin; b
rs Mengingat 1
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) Sebagai UndangUndang;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
/-v
/«. ^
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
^
^
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23);
r&gt;
^
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARMASIN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin;
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin;
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin;
8. Sekretariat/Bidang/Sub Bagian/Sub Dinas/Seksi Dinas adalah Sekretariat/Bagian/Sub Bagian/Seksi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok PNS Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing;
10. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.
^
^
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

Unsur-Unsur Dinas Pertanian dan Perikanan adalah :
Dinas ;
Sekretariat:
- -Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- -Sub Bagian Perencanaan;
- -Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pertanian dan Perkebunan :
- -Seksi Perlindungan Tanaman Pertanian dan Perkebunan;
- -Seksi Bina Usaha Pertanian dan Perkebunan;
- -Seksi Produksi Pertanian dan Perkebunan.
Bidang Peternakan :
- -Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner;
- -Seksi Bina Usaha Peternakan;
- -Seksi Produksi Peternakan.
Bidang Perikanan :
- -Seksi Perlindungan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan;
- -Seksi Bina Usaha Perikanan.
- -Seksi Produksi Perikanan.
- f. Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan :
- -Seksi Ketersediaan Pangan;
- -Seksi Distribusi dan Pengendalian Mutu Pangan;
- -Seksi Pengembangan SDM Pertanian.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
n
~
Bagian Kedua
Dinas
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

Dinas Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan penyuluhan.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pertanian dan perikanan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian dan perikanan;
- c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pertanian dan perkebunan;
- d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan peternakan;
- e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perikanan;
- f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan penyuluhan;
- g. pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis;
- h. pengelolaan urusan kesekretariatan.
n
n
Bagian Ketiga
Sekretariat
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan adininistratif meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan Dinas.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. penyusun program kerja urusan umum, rumah tangga dan pengelolaan administasi Kepegawaian;
- b. pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data, penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
- c. pengumpulan bahan dan penyiapan penyusunan anggaran serta pengelolaan adminstrasi keuangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, urusan kepegawaian, perlengkapan serta urusan rumah tangga dan umum.
- (2) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mengolah, menganalisa data serta menyusun rencana dan membuat laporan Dinas.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan pertanggungjawaban anggaran serta mengelola administrasi keuangan.
{-}
o
Bagian Keempat
Bidang Pertanian dan Perkebunan
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 8

Bidang Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, mengkoordinasikan progran kegiatan perlindungan tanaman pertanian dan perkebunan, bina usaha pertanian dan perkebunan dan peningkatan produksi pertanian dan perkebunan.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Bidang Pertanian dan Pekebunan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan dan peningkatan perlindungan tanaman pertanian dan perkebunan;
- b. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan dan peningkatan bina usaha pertanian dan perkebunan;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan dan peningkatan produksi pertanian dan perkebunan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 10

- (1) Seksi Perlindungan Tanaman Pertanian dan Perkebunan mempunyaj tugas pp^pk mengumpulkan bahan dan menyusun renpana, melaksanakan pembinaan, pengawasan sistem pengendalian dan penanggulangan hama penyakit terpadu.
- (2) Seksi Bina Usaha Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan menyusun rencana dan menjabarkan pelaksanaan teknis serta melakukan bimbingan usaha dan menfasilitasi permodalan.
(~)
- (3) Seksi Prosuksi Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan inventarisasi, identdfikasi dan analisa kebutuhan, pengadaan dan pemanfaatan sarana dan pengendalian produktivitas atas mutu sarana dan prasarana produksi pertanian TPH dan perkebunan.
Bagian Kelima
Bidang Peternakan
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 11

Bidang Peternakan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, mengkoordinasikan kegiatan produksi peternakan, bina usaha pertemakan dan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Bidang Peternakan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan dan peningkatan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner ;
- b. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan dan peningkatan bina usaha peternakan;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan dan peningkatan produksi peternakan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 13

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dan masyarakat veteriner mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan, menyusun rumusan kebijakan dan monitoring sistem pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
- (2) Seksi Bina Usaha Peternakan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan, menyiapkan, merumuskan dan menjabarkan pelaksanaan teknis serta melakukan bimbingan usaha dan menfasilitasi permodalan peternakan.
&gt;-s
- (3) Seksi Produksi Peternakan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan, inventarisasi, identifikasi dan analisa kebutuhan, pengadaan dan pemanfaatan sarana dan pengendalian produkuvitas atas mutu sarana dan prasarana produksi peternakan.
Bagian Keenam
Bidang Perikanan
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 14

Bidang Perikanan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, mengkoordinasikan program kegiatan perlindungan dan pengawasan sumber daya perikanan, bina usaha perikanan dan produksi perikanan.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Perikanan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan dan peningkatan perlindungan dan pengawasan sumber daya perikanan;
- b. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan dan peningkatan bina usaha perikanan;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan dan peningkatan produksi perikanan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 16

- (1) Seksi Perlindungan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis, membina dan mengendaHkan sistem perlindungan dan pengawasan sumber daya perikanan.
- (2) Seksi Bina Usaha Perikanan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan, penyusunan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis, membina usaha dan memfasilitasi permodalan perikanan.
'-•'riyf
'.
.11
,
n
O
- (3) Seksi Produksi Perikanan mengumpulkan bahan inventarisasi, identdfikasi dan analisa kebutuhan, pengadaan dan pemanfaatan sarana dan pengendalian produktivitas atas mutu sarana dan prasarana produksi perikanan.
Bagian Ketujuh
Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 17

Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, mengkoordinasikan program kegiatan ketersediaan pangan, distribusi dan pengendalian mutu pangan serta pengembangan sumber daya manusia pertanian.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan dan peningkatan ketersediaan pangan;
- b. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan dan peningkatan distribusi dan pengendalian mutu pangan;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan dan peningkatan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 19

- (1) Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan penyusunan perumusan kebijakan, monitoring sistem pengendalian dan penanggulangan ketersediaan pangan.
- (2) Seksi Distribusi dan Pengendalian Mutu Pangan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan penyusunan perumusan kebijakan, melaksanakan analisa distribusi dan pengendalian mutu pangan.
;r :;.-?•-
^•s
- (3) Seksi Pengembangan Sumber Daya Pertanian mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan penyusunan perumusan kebijakan, melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pertanian.
Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditempatkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 21

- (1) Pada Organisasi Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan pada Dinas yang bersangkutan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi, serta dengan instansi lain diluar Dinassesuai denganbidangtugasnya masing-masing.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan ^ bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 25

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi ^ penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 26

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.
Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Sekretaris Dinas sebagai pejabat yang menjalankan tugas Kepala Dinas, atau apabila Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan bersamaan, sebagai pejabat yang menjalankan tugas Kepala Dinas adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Dinas yang tertinggi dalam pangkat dan jabatan.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 28

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan kepada Walikota secara tertib dan berkala melalui Sekretaris Daerah.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 29

Laporan Kepala Bidang pada Dinas dihimpun oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan melalui Sekretaris dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Dinas.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur tugas pokok, fungsi ^ dan tata kerja Dinas Pertanian Kota Banjarmasin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
;i/J;»c:'v.?
.rsJ
r^
/^v
f
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.
Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 6 juli 2 012
WALIKOTA BANJARMASIN, ^~
Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 7 Juli 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,
/"· [. ZULFADLI GAZALI
Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 43