Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 64 Tahun 2013
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI MUNA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
...
TENTANG
.
~J KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUNA,
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah perlu disusun kebijakan akuntansi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang , Penerapan Standar Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, kebijakan akutansi Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Muna.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbenda.haraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali tera.khir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peru bah.an Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerint.ahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,
Menetapkan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
4. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 450) sebagaimana telah diubah kedua beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua '. atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ' .' ,. ' Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 310);
5. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425).
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2016.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna.
3. Keuangan daerah adalah sernua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. i\_
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya idisingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan. disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. ·
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna Barang Milik Daerah.
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
13. Kuasa Penguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SK.PD.;
14. Pejabat Penatausahaan · Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang, selanjutnya disingkat PPK- SK.PD, adalah pejabat yang melaksanakan fungs{Tpenatausahaan keuangan ' ,·I , pada SKPD. . ,, '
15. Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK, adalah pejabat pada unit kcrja SKPD yang melaksanakan APBD pada SK.PD.
16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SK.PD.
10. 1 7. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
18. Laporan Keuangan Daerah adalah laporan pertanggungjawaban Bupati atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan kebijakan akuntansi keuangan daerah.
19. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklarifikasian, pengikhtisan transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterprestasian atas hasilnya.
20. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat menjadi SAP, adalah prinsipprinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan ketiangan Pemerintah.
21. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat PSAP, adalah SAP yang diberi jud ul, nomor dan tanggal efektif.
22. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturanaturan dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh suatu! entitas pelaporan dalarn penyusunan dan penyajian laporan keuangan. .
23. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
24. Berbasis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
25. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
26. Basis kas menuju akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.
27. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
28. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
29. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
30. Laporan Realisasi Anggaran selanjutnya disingkat LRA, adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapata.n-LRA, belanja, transfer, surplus/ defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
31. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya :uisingkat LPSAL, adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikkan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SILPA/SIKPA, koreksi dan SAL akhir. . .
32. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
33. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO, adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
34. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK, adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
,,, 35.
Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE, adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
36. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK,. adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau ~alisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
37.
- Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan. menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
38.
- Entitas Pelaporan adala.h unit Pemerintah yang terdiri satu atau lebih entitas akuntanst atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib rnenyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
39. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode anggaran bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
40. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
41. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
42. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
43. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
44. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ a tau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
45. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
46. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerimah Daerah.
47. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar a.kim/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan seharusnya.
48. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.
49. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS, adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
BAB II - KEBIJAKAN AKUNTANSI
Pasal 2

SKPD dan SKPKD wajib melaksanakan kebijakan akuntansi keuangan daerah.
BAB II - KEBIJAKAN AKUNTANSI
Pasal 3

Tujuan kebijakan akuntansi keuangan daerah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.
BAB II - KEBIJAKAN AKUNTANSI
Pasal 4

- (1) Kebijakan akuntansi dibangun atas dasar kerangka konseptual kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada kerangka konseptual SAP.
- (2) Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan. aturan dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- (3) Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi 'dalam menyusun laporan keuangan dalam lingkup Pemerintah Daerah.
- (4) Basis yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah menggunakan basis akrual. Namun dalam hal anggaran disusun dan dila.ksana.kan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.
Kebijakan akuntansi mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan um.um dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.
BAB II - KEBIJAKAN AKUNTANSI
Pasal 6

Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas:
- a.
- Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Muna;
- Lam piran I
- b. Lampiran II
- c. Lampiran
- III
- d. Lampiran IV
- e. Lampiran V
Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan;
Kebijakan Akuntansi Pendapatan;
- Kebijakan Akuntansi Belanja dan Pembiayaari:
Kebijakan Akuntansi Transfer;
- f. Lampiran VI
Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
- g.
- h.
- Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas; Lampiran VII
- Kebijakan Akuntansi Piutang; Lampiran VIII
- 1.
- Lampiran IX Kebijakan Akuntansi Persediaan;
- j. Lampiran X Kebijakan Akuntansi lnvestasi;
- k. Lampiran XI Kebijakan Akuntansi Aset dan Penyusutan;
1. Lampiran XII
- Kebijakan Akuntansi Konstruksi dalam; Pengerjaan;
- m. Lampiran
- XIII
- Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan;
- n. Lampiran XIV
Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya;
- o. Lampiran XV
Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
- p. Lampiran XVI
Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan;
- q. Lampiran XVII
Kebijakan Akuntansi Penyajian Kembali (Restatement) Neraca;
- r.
- Lampiran XVIII: Daftar lstilah dan Penutup.
BAB Ill - PELAPORAN KEUANGAN
Pasal 8

- (1) Laporan keuangan tahunan entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b disertai dengan pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Laporan keuangan tahunan entitas akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Kepala SKPD.
,.
- (3) Laporan keuangan entitas akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh PPKD selaku BUD.
- (4) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan SAP.
BAB IV - KETENTUANPENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berla.ku pada tanggal ditetapkan. "!
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Serita Daerah Kabupaten Muna.
Diundangkan di Raha pada tanggal 2016
SE~n~~~ DAERAH,
~ NURDIN PAMONE
BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2016 NO MOR
.