Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2009
Tentang PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.
Berlaku: 18 Mei 2009
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa untuk pengendalian dan pengawasan lingkungan serta kelestarian sarang burung walet, dipandang perlu adanya pengaturan mengenai izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
2. Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1931 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dari Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konservasi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
4. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
2
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang -Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
7. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Baru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3542);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3 Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI
dan
BUPATI MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.
BAB II - LOKASI DAN TEMPAT SARANG BURUNG WALET Pasal 2
Pasal 3

Penempatan lokasi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet harus memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut :
- a. kesehatan lingkungan.
- b. keindahan dan nilai estetika lingkungan.
- c. sosial budaya.
BAB II - LOKASI DAN TEMPAT SARANG BURUNG WALET Pasal 2
Pasal 4

Pengembangan, pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dapat dilakukan pada kawasan atau lokasi yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.
BAB III - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di luar habitat alami harus memiliki izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang burung walet dari Bupati.
- (2) Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang burung walet pada bangunan rumah toko (ruko) dan bangunan tempat tinggal hanya dapat diberikan 7 (tujuh) meter ke atas dari lantai dasar bangunan.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati Muaro Jambi.
BAB III - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 6

Untuk memperoleh Izin Pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mengajukan permohonan kepada Bupati Muaro Jambi.
- b. melampirkan Photo Copy KTP.
- c. proposal pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
- d. rekomendasi dari camat.
- e. Surat pernyataan sanggup mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Bupati Muaro Jambi maupun instansi tekhnis.
- f. Photo Copy Izin Tempat Usaha.
- g. Photo Copy Izin Undang-Undang Gangguan.
- h. Photo Copy Izin Mendirikan Bangunan.
- i. Persetujuan tetangga terdekat yang diketahui oleh Ketua RT setempat.
BAB III - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 7

- (1) Setelah memenuhi semua persyaratan, dilakukan penelitian/pengecekan lapangan tempat pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet.
- (2) Hasil penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara, sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam penerbitan izin.
BAB III - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 8

- (1) Pemberian atau penolakan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet diberikan oleh Bupati setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.
BAB III - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 9

- (1) Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang burung walet diberikan selama 3 (tiga) Tahun.
- (2) Untuk mempermudah pelaksanaan pengendalian dan pengawasan maka diwajibkan melakukan pendaftaran ulang (heregistrasi) setiap 1 (satu) kali setahun.
BAB III - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 10

Perubahan dan penambahan bentuk bangunan sebagai tempat pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet harus mendapat persetujuan dari Bupati.
BAB III - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 11

Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang burung walet dapat dialihkan/dipindahtangankan Kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Bupati.
BAB III - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 12

- (1) Bupati dapat melimpahkan wewenang penandatangan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet kepada pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyuluhan, bimbingan tekhnis dan pemasaran produksi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pemeriksaan, penertiban dan pengendalian.
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14

- (1) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
BAB V - RETRIBUSI
Pasal 16

Objek retribusi adalah pelayanan pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
BAB V - RETRIBUSI
Pasal 17

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang burung walet.
BAB V - RETRIBUSI
Pasal 18

Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang burung walet digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum
Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi
BAB V - RETRIBUSI
Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet didasarkan atas volume ruangan tempat kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
Bagian Ketiga
Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk pengganti biaya Survey, Pengukuran dan biaya Pengawasan.
- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif dihitung berdasarkan luas keseluruhan bangunan tempat usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Tarif Retribusi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah:
4. -Klasifikasi Kecil (luas Bangunan 1-150 M) sebesar Rp. 375.000.-
5. -Klasifikasi Sedang (luas Bangunan 151-400 M) sebesar Rp. 600.000.-
6. -Klasifikasi Besarl (luas Bangunan 401 M) sebesar Rp. 1.000.000.-
Bagian Kelima
Wilayah dan Tata Cara Pemungutan Retribusi
BAB V - RETRIBUSI
Pasal 22

Wilayah Pemungutan adalah Kabupaten Muaro Jambi.
BAB V - RETRIBUSI
Pasal 23

- (1) Pemungutan dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor ke Kas Daerah.
- (3) Instansi pemungut adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidanginya.
Bagian Keenam
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Retribusi
BAB V - RETRIBUSI
Pasal 24

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan ke Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Muaro Jambi.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang di tunjuk, maka hasil pemungutan pembayaran harus disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Setiap pembayaran diberikan bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
BAB V - RETRIBUSI
Pasal 25

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/ Peringatan/ Syarat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat teguran peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
BAB VI - KEBERATAN
Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRDKB atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan Keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dalam Pasal ini tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda Kewajiban membayar Retribusi dan Pelaksanaan Penagihan Retribusi.
BAB VI - KEBERATAN
Pasal 27

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB VII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 28

- (1) Atas kelebihan Pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan Permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, Permohonan Pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan Imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
10
BAB VII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 29

- (1) Permohonan Pengembalian kelebihan Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. nama dan alamat wajib Retribusi;
- b. masa Retribusi;
- c. besarnya kelebihan Pembayaran;
- d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.
- (3) Bukti Penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti Pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat Permohonan diterima oleh Bupati.
BAB VII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 30

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Apabila Kelebihan Pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), Pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan;
BAB IX - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 32

Pemegang Izin pengelolaan dan Pengusahaan Sarang burung walet diwajibkan :
- a. Memenuhi ketentuan yang diterapkan dalam Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang burung walet.
- b. Melakukan kegiatan usahanya paling lama 6 (enam) bulan setelah Izin diterbitkan.
- c. Melakukan pengecatan dan pemasangan lampu pada bangunan tempat pengelolaan sarang burung walet.
- d. Menjaga kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban lingkungan di sekitar tempat usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
- e. Mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
- f. Melakukan aktifitas usaha atau tempat tinggal pada lantai dasar bangunan tempat pengelolaan sarang burung walet.
BAB IX - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 33

Pemegang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dilarang :
- a. melakukan penyimpanan barang-barang yang membahayakan keselamatan masyarakat umum yang berada di sekitar lokasi atau tempat pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara.
- c. mengelola dan mengusahakan sarang burung walet di tempat-tempat pribadatan, perkantoran pemerintah, sarana pendidikan dan fasilitas umum.
- d. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan (kebisingan, getaran, kebauan, pencemaran lingkungan).
- e. melakukan Kegiatan usaha yang bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
BAB X - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 34

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian atau penutupan tempat usaha dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% perbulan dari retribusi terutang.
- (3) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan usaha atau pencabutan izin dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (4) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (5) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan usaha atau penutupan tempat usaha.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) baru dapat dilaksanakan setelah dilakukan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
BAB X - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 26 dan 27 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing selama 10 (sepuluh) hari.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan maka dilanjutkan dengan pencabutan izin dan penutupan tempat usaha.
BAB XI - PENYIDIKAN
Pasal 36

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Peraturan Daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana dibidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
- d. memeriksa buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau Dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pengelolaan sarang burung walet;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan kegiatan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Koordinasi penyidik Polri.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan yang menjalankan kegiatan usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 38

Pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini semua kegiatan usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang telah ada wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 18 Mei 2009 BUPATI MUARO JAMBI,
dto
H.BURHANUDDIN MAHIR
Diundangkan di Sengeti pada tanggal 18 Mei 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,
dto,
H. SYAIFUDDIN ANANG
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 11.
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET
Berdasarkan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 telah menempatkan Retribusi Daerah sebagai salah satu perwujudan kewajiban warga negara terhadap Pemerintah Kabupaten, dalam Pasal 4 Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 ditegaskan bahwa Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Daerah, yang aturan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
Dalam penjelasan umum Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang pada prinsipnya menegaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah, antara lain Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan ontonomi, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
Sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan pembentukan Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah menetapkan ketentuan ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam pelaksanaan pemungutan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
Walaupun pada hakekatnya Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet merupakan beban masyarakat namun tetap dijaga kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1

Cukup Jelas.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2

Cukup Jelas.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Cukup Jelas.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Cukup Jelas.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Cukup Jelas.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Cukup Jelas.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Cukup Jelas.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Cukup Jelas.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Cukup Jelas.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Cukup Jelas.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Cukup Jelas.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Cukup Jelas.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Cukup Jelas.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Cukup Jelas.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Cukup Jelas.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Cukup Jelas.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Cukup Jelas.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Cukup Jelas.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Cukup Jelas.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Cukup Jelas.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Cukup Jelas.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Cukup Jelas.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Cukup Jelas.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Cukup Jelas.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Cukup Jelas.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Cukup Jelas.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Cukup Jelas.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Cukup Jelas.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Cukup Jelas.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Cukup Jelas.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Cukup Jelas.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Cukup Jelas.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Cukup Jelas.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Cukup Jelas.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Cukup Jelas.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Cukup Jelas.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Cukup Jelas.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Cukup Jelas.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Cukup Jelas.