PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 6 Tahun 2012
Tentang No Description
Berlaku: 6 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang :
- a. bahwa pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan kondisi geografis kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan aspek sosial politis, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban serta dengan meningkatnya beban tugas dan volume kerja dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, perlu dilakukan pembentukan dan penggabungan desa di Kecamatan Kayu Aro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Sangir Tengah, Desa Tanjung Bungo dan Desa Bendung Air Timur di Kecamatan Kayu Aro.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisai, dan Tata Kerja Perangkat Daeah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisai, dan Tata Kerja Perangkat Daeah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 13);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
dan
BUPATI KERINCI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG PEMBENTUKAN DESA SANGIR TENGAH, DESA TANJUNG BUNGO DAN DESA BENDUNG AIR TIMUR DI KECAMATAN KAYU ARO.
BAB II - PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH DAN BATAS WILAYAH
Pasal 3

- (1) Desa Sangir Tengah dengan jumlah penduduk 843 Jiwa (232 KK) adalah berasal dari sebagian penduduk desa Koto Tengah yang cakupan wilayahnya terdiri atas :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Sangir.
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Sungai Sampun dan desa Koto Periang.
- c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Batang Sangir.
- d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Koto Tengah.
- (2) Desa Tanjung Bungo dengan jumlah penduduk 885 Jiwa (250 KK) adalah berasal dari sebagian penduduk Desa Sangir yang cakupan wilayahnya terdiri atas :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Sangir.
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Sungai Sampan.
- c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Bengkolan dua.
- d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Sangir Tengah.
- (3) Desa Bendung Air Timur dengan jumlah penduduk 903 Jiwa (271 KK) adalah berasal dari sebagian penduduk Desa Sungai Bendung Air yang cakupan wilayahnya terdiri atas :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Sungai Rumpun.
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Sungai Bendung Air.
- c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Sangir.
- d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Sungai Rumpun.
- (1) Batas desa dan Luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) secara definitif akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penegasan batas desa secara pasti dilapangan ditetapkan oleh Bupati paling lama 1 (satu) tahun sejak diresmikannya desa yang baru dibentuk.
BAB III - PEMERINTAHAN DESA
Pasal 5

- (1) Urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangundangan.
- (2) Peresmian Desa dan Pelantikan Penjabat Kepala Desa dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Camat dan/atau staf Camat yang ditunjuk oleh Bupati dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Penjabat Kepala Desa mempunyai tugas memfasilitasi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serta menunjuk dan mengangkat Perangkat Desa.
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Sebelum Pemerintah Desa yang baru dibentuk menetapkan peraturan desa dan peraturan kepala desa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, semua peraturan desa dan peraturan kepala desa asal sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah desa yang baru dibentuk.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.
Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal April 2012
BUPATI KERINCI, dto
H. MURASMAN
Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal April 2012
SEKRETARIS DAERAH KERINCI,