PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 115 Tahun 2000
Tentang No Description
Berlaku: 1 Januari 2001
N/A
Preamble

Menimbang
:
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 31 C ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan
1. Pasal 5 ayat Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan lembaran Negara Nomor 3985);
MEMUTUSKAN
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri adalah Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000, kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (8);
2. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000, termasuk Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final dan setoran akhir tahun.
N/A
Pasal 2

- (1) Penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan dengan imbangan sebagai berikut :
- a. 80% (delapan puluh persn) untuk Pemerintah Pusat;
- b. 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Daerah tempat Wajib Pajak terdaftar;
- (2) Bagian penerimaan Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dibagi antara Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dengan imbangan sebagai berikut:
- a. 40% (empat puluh persen) untuk Daerah Propinsi;
- b. 60% (enam puluh persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Pengalokasian bagian penerimaan Pemerintah Daerah kepada masing-masing Daerah Kabupaten/Kota diatur berdasarkan usulan Gubernur dengan pertimbangan faktor-faktor jumlah penduduk, luas wilayah, serta faktor-faktor lainnya yang relevan dalam rangka pemerataan.
N/A
Pasal 3

Bagian penerimaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pendapatan daerah untuk masing-masing Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan setiap tahun anggaran dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
N/A
Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang dipelrukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2000 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd.
DJOHAN EFFENDI
N/A
Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 5 Desember 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
ABDURRAHMAN WAHID
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
Pembagian hasil penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dikaitkan dengan tempat Wajib Pajak terdaftar, karena terdapat hubungan yang erat dengan daerah tempat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Pada umumnya Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terdaftar berdasarkan tempat tinggal (domisili), tempat usaha, tempat kegiatan atau pelaksanaan pekerjaan (lokasi).
dan (3)
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

d 5
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4034