PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 5 Tahun 2016
Tentang BUPATI BANDUNG,
Berlaku: 14 Juni 2016
N/A
Preamble

Menimbang : a.
bahwa pemerintahan daerah mempunyai kewenangan menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain berbentuk produk hukum daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan dalam satu kesatuan sistem hukum nasional;
3
- b. bahwa dalam rangka tertib regulasi, pembentukan produk hukum daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan sistematis guna mewujudkan metode dan standar yang tepat dalam pembentukan produk hukum daerah yang baik;
- c. bahwa dengan telah diundangkannya UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembentukan peraturan perundangundangan sehingga perlu diganti;
4
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Mengingat : 1.
- Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan PerundangUndangan Dalam Pembentukan Peraturan PerundangUndangan Dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
7
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah produk hukum berbentuk peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Peraturan Bupati adalah produk hukum berbentuk peraturan yang ditetapkan Bupati untuk melaksanakan amanat peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
9. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PBKDH adalah produk hukum berbentuk peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih kepala daerah.
10. Keputusan Bupati adalah produk hukum berbentuk penetapan yang ditetapkan Bupati yang memiliki sifat konkrit, individual, dan final.
11. Keputusan DPRD adalah produk hukum berbentuk penetapan yang ditetapkan Pimpinan DPRD yang memiliki sifat konkrit, individual, dan final.
12. Keputusan Pimpinan DPRD adalah produk hukum berbentuk penetapan yang ditetapkan Pimpinan DPRD yang memiliki sifat konkrit, individual, dan final.
13. Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah produk hukum berbentuk penetapan yang ditetapkan Ketua Badan Kehormatan DPRD yang memiliki sifat konkrit, individual, dan final.
14. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
15. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, berita daerah, atau tambahan berita daerah.
16. Autentifikasi adalah salinan Produk Hukum Daerah sesuai aslinya.
17. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat terhadap masukan atas Rancangan Produk Hukum Daerah.
18. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensidan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan/atau Gubernur kepada Daerah terhadap materi muatan Rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
19. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Perda yang diatur sesuai Undang-Undang dibidang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundangundangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.
20. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah Rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan Pengundangan.
14
21. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan Perda, Peraturan Bupati, PBKDH dan Peraturan DPRD karena bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan. 22. Bertentangan Dengan Kepentingan Umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
24. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
25. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
26. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan Bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
27. Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
28. Sekretaris Daerah adalah pimpinan Sekretariat Daerah.
29. Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, menyelenggarakan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
30. Sekretaris DPRD adalah pimpinan Sekretariat DPRD.
31. Bagian Hukum adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang hukum.
32. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang pembentukan Perda.
33. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
34. Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah pegawai negeri sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
36. Hari adalah hari kerja.
Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam pembentukan Produk Hukum Daerah meliputi :
- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.
Materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan asas:
- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
BAB II - BENTUK DAN JENIS PRODUK
Pasal 4

Produk Hukum berbentuk:
- a. peraturan; dan
- b. penetapan.
Daerah
Bagian Kedua Jenis Produk Hukum Daerah
Paragraf 1
Umum
BAB II - BENTUK DAN JENIS PRODUK
Pasal 5

Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
- a. Perda;
- b. Peraturan Bupati;
- c. PBKDH; dan
- d. Peraturan DPRD.
BAB II - BENTUK DAN JENIS PRODUK
Pasal 6

Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
- (1) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, memuat materi muatan:
- a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB II - BENTUK DAN JENIS PRODUK
Pasal 8

- (1) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat materi muatan untuk mengatur :
- a. kewenangan Daerah;
- b. kewenangan yang lokasinya dalam Daerah;
- c. kewenangan yang penggunanya dalam Daerah;
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.
- (2) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan atau pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Bupati ditetapkan Bupati untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa Peraturan Perundangundangan.
BAB II - BENTUK DAN JENIS PRODUK
Pasal 10

PBKDH ditetapkan Bupati dan kepala daerah lain untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundangundangan.
Paragraf 4
Peraturan DPRD ditetapkan oleh Pimpinan DPRD untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Peraturan DPRD tentang tata tertib;
- b. Peraturan DPRD tentang kode etik; dan
- c. Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.
Paragraf 5
Keputusan Bupati ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan Perda, Peraturan Bupati, serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Paragraf 6
Keputusan DPRD ditetapkan oleh Pimpinan DPRD untuk menetapkan hasil rapat paripurna DPRD.
Keputusan Pimpinan DPRD ditetapkan oleh Pimpinan DPRD untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD.
Paragraf 8 Keputusan Badan Kehormatan DPRD
BAB II - BENTUK DAN JENIS PRODUK
Pasal 15

Keputusan Badan Kehormatan DPRD ditetapkan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD untuk menetapkan hasil rapat paripurna DPRD mengenai penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang kode etik.
BAB IV - PERDA
Pasal 17

Perencanaan Rancangan Perda meliputi kegiatan:
- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan Rancangan Perda kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan Rancangan Perda di luar Propemperda.
Paragraf 2 Tata Cara Penyusunan
Bupati menugaskan pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
BAB IV - PERDA
Pasal 19

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
- b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
1. kewenangan;
2. materi muatan; atau
3. kebutuhan.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB IV - PERDA
Pasal 20

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.
Paragraf 3 Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD
BAB IV - PERDA
Pasal 21

- (1) Penyusunan Propemperda dilingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD.
Paragraf 4 Tata Cara Penyusunan Propemperda Pasal 22
- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar Rancangan Perda yang didasarkan atas:
- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan Daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (3) Penyusunan Propemperda memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.
- (5) Penetapan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d.
BAB IV - PERDA
Pasal 23

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
- a. akibat putusan Mahkamah Agung;
- b. APBD;
- c. penataan kecamatan; dan
- d. penataan desa.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau bencana alam;
- b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum;
- d. akibat Pembatalan oleh Gubernur; dan
- e. perintah dari ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
BAB IV - PERDA
Pasal 24

Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Bupati dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
BAB IV - PERDA
Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 diatur dengan Perda tersendiri.
Bagian Kedua Penyusunan
Paragraf 1 Umum
BAB IV - PERDA
Pasal 26

Penyusunan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda.
- (2) Penyusunan Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
BAB IV - PERDA
Pasal 27

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Rancangan Perda yang berasal dari pimpinan Perangkat Daerah mengikutsertakan Bagian Hukum.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Rancangan Perda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam Rancangan Perda.
- (5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (6) Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perda.
- (7) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan asas umum pengelolaan keuangan daerah.
BAB IV - PERDA
Pasal 28

- (1) Bagian Hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik Rancangan Perda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik Rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.
Paragraf 3 Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah
BAB IV - PERDA
Pasal 29

- (1) Bupati
memerintahkan
Perangkat
Daerah
pemrakarsa
untuk
menyusun
Rancangan berdasarkan
Perda
Propemperda.
- (2)
- Dalam menyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim penyusun Rancangan Perda.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Bupati;
- b. Sekretaris Daerah;
- c. Perangkat Daerah pemrakarsa;
- d. Bagian Hukum;
- e. Perangkat Daerah terkait; dan
- f. Perancang Peraturan Perundang- Undangan.
- (4) Bupati dapat mengikut sertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan Rancangan Perda yang disusun.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas tim penyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - PERDA
Pasal 30

Dalam penyusunan Rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.
BAB IV - PERDA
Pasal 31

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.
BAB IV - PERDA
Pasal 32

Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan Perangkat Daerah pemrakarsa.
BAB IV - PERDA
Pasal 33

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
BAB IV - PERDA
Pasal 34

Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
BAB IV - PERDA
Pasal 35

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 kepada pemrakarsa dan pimpinan Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman Rancangan Perda.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Setiap Rancangan Perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada Bupati.
Penyusunan Rancangan Perda
Paragraf 4 di Lingkungan DPRD
BAB IV - PERDA
Pasal 36

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.
BAB IV - PERDA
Pasal 37

- (1) Rancangan Perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
- b. daftar nama; dan
- c. tanda tangan pengusul.
- (3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat: dan
- a. latar belakang tujuan penyusunan;
48
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
BAB IV - PERDA
Pasal 38

Dalam hal Rancangan Perda mengatur mengenai:
- a. APBD;
- b. pencabutan Perda; atau
- c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi,
penyampaian Rancangan Perda tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
BAB IV - PERDA
Pasal 39

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan,dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda.
BAB IV - PERDA
Pasal 40

Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian Rancangan Perda kepada Pimpinan DPRD.
BAB IV - PERDA
Pasal 41

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
- a. pengusul memberikan penjelasan;
- b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
- c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
- a. persetujuan;
- b. persetujuan dengan pengubahan; atau
- c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Rancangan Perda tersebut.
Perda dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada Pimpinan
- (6) Penyempurnaan Rancangan sebagaimana DPRD.
BAB IV - PERDA
Pasal 42

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.
BAB IV - PERDA
Pasal 43

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
Bagian Ketiga Pembahasan Paragraf 1 Persiapan Pasal 44
Pembahasan Rancangan Perda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada Pimpinan DPRD.
BAB IV - PERDA
Pasal 45

- (1) Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, paling sedikit memuat:
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
- c. materi pokok yang diatur,
yang menggambarkan keseluruhan substansi Rancangan Perda.
- (2) Dalam hal Rancangan Perda yang berasal dari Bupati disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian Rancangan Perda.
BAB IV - PERDA
Pasal 46

Dalam rangka pembahasan Rancangan Perda di DPRD, Perangkat Daerah pemrakarsa memperbanyak Rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.
BAB IV - PERDA
Pasal 47

- (1) Bupati membentuk tim dalam pembahasan Rancangan Perda di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Perda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas tim pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - PERDA
Pasal 48

Pembahasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar Pimpinan DPRD kepada Bupati.
BAB IV - PERDA
Pasal 49

- (1) Surat pengantar Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 paling sedikit memuat:
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
- c. materi pokok yang diatur,
yang menggambarkan keseluruhan substansi Rancangan Perda.
- (2) Dalam hal Rancangan Perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian Rancangan Perda.
BAB IV - PERDA
Pasal 50

Dalam rangka pembahasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD di DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak Rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.
BAB IV - PERDA
Pasal 51

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
Paragraf 2
Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) meliputi:
- a. dalam hal Rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna DPRD mengenai Rancangan Perda;
2. pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi.
- b. dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna DPRD mengenai Rancangan Perda;
2. pendapat Bupati terhadap Rancangan Perda;
3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati; dan
- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
Paragraf 3 Pembicaraan Tingkat II
BAB IV - PERDA
Pasal 53

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) meliputi:
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD yang didahului dengan:
1. penyampaian laporan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
60
2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna DPRD.
- b. pendapat akhir Bupati.
BAB IV - PERDA
Pasal 54

Rancangan Perda yang telah mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) Hari sejak disetujui untuk ditetapkan.
Paragraf 4
- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.
BAB IV - PERDA
Pasal 56

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
BAB IV - PERDA
Pasal 57

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.
Bagian Keempat
- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) Hari sebelum ditetapkan oleh Bupati yang mengatur tentang:
- a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. pajak daerah;
- e. retribusi daerah;
- f. tata ruang daerah;
- g. rencana pembangunan industri; dan
- h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa.
- (2) Bupati menyampaikan Rancangan Perbup tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) Hari sebelum ditetapkan oleh Bupati.
BAB IV - PERDA
Pasal 59

Dalam hal Gubernur menyatakan hasil Evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau Bertentangan Dengan Kepentingan Umum, dan/atau kesusilaan, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil Evaluasi diterima.
Bupati menyampaikan Rancangan Perda kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima Rancangan Perda dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan Noreg Perda.
- (2) Bupati mengajukan permohonan Noreg kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
BAB IV - PERDA
Pasal 61

- (1) Rancangan Perda yang telah mendapat Noreg dari Gubernur ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak Rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak proses Keputusan Gubernur untuk Evaluasi dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Bupati tidak menandatangani Rancangan Perda yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, 'Perda ini dinyatakan sah'.
- (5) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum Pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.
BAB IV - PERDA
Pasal 62

Rancangan Perda yang belum mendapatkan Noreg belum dapat ditetapkan Bupati dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.
Bagian Keenam Penetapan, Penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi
Paragraf 1
Penetapan
BAB IV - PERDA
Pasal 63

Rancangan Perda yang telah diberikan Noreg ditetapkan Bupati untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan.
BAB IV - PERDA
Pasal 64

- (1) Penandatanganan Rancangan Perda yang telah diberikan Noreg dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan Rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat Bupati.
BAB IV - PERDA
Pasal 65

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
- a. DPRD;
- b. Sekretaris Daerah;
- c. Bagian Hukum berupa minute;dan
- d. Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah berupa Perda dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.
Paragraf 3
- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan secara resmi oleh Bupati.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
BAB IV - PERDA
Pasal 68

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan bersamaan dengan Pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.
BAB IV - PERDA
Pasal 69

- (1) Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam Perda yang bersangkutan.
- (2) Perda yang telah diundangkan disampaikan kepada Gubernur.
BAB IV - PERDA
Pasal 70

- (1) Sekretaris Daerah mengundangkan Perda. (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap Pengundangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Sekretaris Daerah.
BAB IV - PERDA
Pasal 71

Perda dimuat dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
Paragraf 4
- (1) Perda yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
BAB IV - PERDA
Pasal 73

Penggandaan dan pendistribusian Perda di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
Bagian Ketujuh Pembatalan
BAB IV - PERDA
Pasal 74

Bupati menyampaikan Perda kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
BAB IV - PERDA
Pasal 75

Dalam hal Gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri membatalkan keseluruhan materi muatan Perda, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Perda yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Perangkat Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut Perda dimaksud paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan diterima. (2) Dalam hal Gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri membatalkan sebagian materi muatan Perda, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Perda yang dibatalkan dengan
mengeluarkan surat kepada Perangkat Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Bupati merubah mengubah Perda dimaksud paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan diterima.
BAB IV - PERDA
Pasal 76

Dalam hal Bupati dan/atau DPRD tidak dapat menerima keputusan Pembatalan Perda, Bupati dan/atau DPRD dapat mengajukan keberatan beserta alasannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah paling lama 14 (empat belas) hari sejak keputusan Pembatalan Perda diterima.
BAB IV - PERDA
Pasal 77

- (1) Dalam hal alasan keberatan tidak dikabulkan seluruhnya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, maka DPRD bersama Bupati mencabut Perda dimaksud.
- (2) Dalam hal alasan keberatan dikabulkan seluruhnya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, maka Perda tetap berlaku.
- (3) Dalam hal alasan keberatan dikabulkan sebagian oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, maka materi muatan Perda yang tidak dibatalkan tetap berlaku.
Bagian Kedelapan
- (1) Penyebarluasan Perda dilakukan oleh Bupati dan DPRD sejak :
- a. penyusunan
Propemperda;
- b. penyusunan Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik; dan
- c. pembahasan
Rancangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
BAB IV - PERDA
Pasal 79

- (1) Penyebarluasan Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh anggota DPRD, komisi, atau gabungan komisi pemrakarsa atau Bapemperda.
- Penyebarluasan
Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
BAB IV - PERDA
Pasal 80

Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
BAB IV - PERDA
Pasal 81

Naskah Perda yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam lembaran daerah dan tambahan lembaran daerah.
BAB IV - PERDA
Pasal 82

Bupati menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah
BAB V - PERATURAN BUPATI DAN PBKDH
Pasal 83

Perencanaan penyusunan
Peraturan
Bupati
PBKDH
kewenangan disesuaikan
kebutuhan dan
merupakan dan
dengan
Pemerintah
Daerah.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dan PBKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan Perangkat Daerah atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dan PBKDH yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan Perangkat Daerah atau instansi masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.
- (1) Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundangundangan, Bupati menetapkan Peraturan Bupati dan/atau PBKDH.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun Rancangan Peraturan Bupati dan/atau Rancangan PBKDH.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum.
- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dan/atau Rancangan PBKDH dilakukan oleh Bupati bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Bupati membentuk tim pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dan/atau Rancangan PBKDH.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
Ketua
: pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
sekretaris :
Kepala Bagian Hukum; dan : sesuai kebutuhan.
anggota
- (4) Dalam hal ketua tim merupakan pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan Rancangan Peraturan Bupati dan/atau Rancangan PBKDH.
- (5) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Bupati dan/atau Rancangan PBKDH kepada Sekretaris Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas tim pembahasan Rancangan Perbup dan/atau Rancangan PBKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB V - PERATURAN BUPATI DAN PBKDH
Pasal 86

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan Peraturan Bupati dan/atau Rancangan PBKDH yang telah selesai dibahas. (2) Ketua tim mengajukan Rancangan Peraturan Bupati dan/atau Rancangan PBKDH yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB V - PERATURAN BUPATI DAN PBKDH
Pasal 87

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati dan/atau Rancangan PBKDH yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati dan/atau Rancangan PBKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati dan/atau Rancangan PBKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim.
- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan Peraturan Bupati dan/atau Rancangan PBKDH yang telah disempurnakan.
Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Bupati dan/atau Rancangan PBKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk ditetapkan.
Bagian Keempat Penetapan, Penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi
Paragraf 1
Penetapan
BAB V - PERATURAN BUPATI DAN PBKDH
Pasal 88

Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan PBKDH yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan.
Penandatanganan Rancangan Peraturan Bupati dan/atau Rancangan PBKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan PBKDH dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat Bupati.
BAB V - PERATURAN BUPATI DAN PBKDH
Pasal 89

- (1) Penandatanganan Peraturan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
- a. Sekretaris Daerah;
- b. Bagian Hukum berupa minute;dan
- c. Perangkat Daerah pemrakarsa.
BAB V - PERATURAN BUPATI DAN PBKDH
Pasal 90

- (1) Penandatanganan PBKDH dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan PBKDH melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PBKDH dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli PBKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh:
- a. Sekretaris Daerah masing-masing daerah;
- b. Bagian Hukum berupa minute; dan
- c. Perangkat Daerah masing-masing pemrakarsa.
- (1) Penomoran Peraturan Bupati dan PBKDH dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran Peraturan Bupati dan PBKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.
- (1) Peraturan Bupati dan PBKDH yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Peraturan Bupati dan PBKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Bupati dan PBKDH yang bersangkutan.
- (3) Peraturan Bupati dan PBKDH yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.
BAB V - PERATURAN BUPATI DAN PBKDH
Pasal 93

- (1) Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Bupati dan PBKDH.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap Pengundangan Peraturan Bupati dan PBKDH dilakukan oleh Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Sekretaris Daerah.
BAB V - PERATURAN BUPATI DAN PBKDH
Pasal 94

Peraturan Bupati dan PBKDH dimuat dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
Paragraf 4 Autentifikasi
BAB V - PERATURAN BUPATI DAN PBKDH
Pasal 95

- (1) Peraturan Bupati dan PBKDH yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
92
BAB V - PERATURAN BUPATI DAN PBKDH
Pasal 96

Penggandaan dan pendistribusian Peraturan Bupati dan PBKDH dilakukan oleh Bagian Hukum.
Bagian Kelima Pembatalan
BAB V - PERATURAN BUPATI DAN PBKDH
Pasal 97

Bupati menyampaikan Peraturan Bupati dan PBKDH kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.
BAB V - PERATURAN BUPATI DAN PBKDH
Pasal 98

Dalam hal Gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri membatalkan keseluruhan materi muatan Peraturan Bupati dan PBKDH, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Bupati dan PBKDH yang
dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Perangkat Daerah dan selanjutnya Bupati mencabut Peraturan Bupati dan PBKDH dimaksud paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan Pembatalan diterima.
Dalam hal Gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri membatalkan sebagian materi muatan Peraturan Bupati dan PBKDH, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Perda yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Perangkat Daerah dan selanjutnya Bupati mengubah Peraturan Bupati dan PBKDH dimaksud paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan Pembatalan diterima.
BAB V - PERATURAN BUPATI DAN PBKDH
Pasal 99

Dalam hal Bupati tidak dapat menerima keputusan Pembatalan Peraturan Bupati dan PBKDH, Bupati dapat mengajukan keberatan beserta alasannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah paling lama 14 (empat belas) Hari sejak keputusan Pembatalan Peraturan Bupati dan PBKDH diterima.
BAB V - PERATURAN BUPATI DAN PBKDH
Pasal 100

- (1) Dalam hal alasan keberatan tidak dikabulkan seluruhnya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, Bupati mencabut Peraturan Bupati dan PBKDH dimaksud.
- (2) Dalam hal alasan keberatan dikabulkan seluruhnya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, Peraturan Bupati dan PBKDH tetap berlaku.
- (3) Dalam hal alasan keberatan dikabulkan sebagian oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, materi muatan Peraturan Bupati dan PBKDH yang tidak dibatalkan tetap berlaku.
Bagian Keenam Penyebarluasan Peraturan Bupati
BAB V - PERATURAN BUPATI DAN PBKDH
Pasal 101

- (1) Penyebarluasan Peraturan Bupati dan PBKDH yang telah diundangkan dan diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Naskah Peraturan Bupati dan PBKDH yang disebarluaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam berita daerah.
BAB VI - PERATURAN DPRD
Pasal 102

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan DPRD.
Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundangundangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.
3. (1)
4. Pimpinan DPRD menyusun Rancangan Peraturan DPRD.
Bagian Kedua Penyusunan
Paragraf 1
BAB VI - PERATURAN DPRD
Pasal 103

Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda. (3) Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembahasan Rancangan Peraturan DPRD dengan Bapemperda untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan DPRD.
BAB VI - PERATURAN DPRD
Pasal 104

- (1) Pimpinan membentuk penyusunan
- (2) Tim disusun
DPRD tim Rancangan Peraturan DPRD. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas tim penyusunan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
BAB VI - PERATURAN DPRD
Pasal 105

- (1) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan Peraturan DPRD yang telah disusun. (2) Ketua Tim mengajukan Rancangan Peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD.
Paragraf 2 tentang Tata Tertib
- (1) Peraturan DPRD tentang tata tertib ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.
- (3) Peraturan DPRD tentang tata tertib paling sedikit memuat ketentuan tentang:
- a. pengucapan sumpah/janji anggota DPRD;
- b. penetapan Pimpinan DPRD;
- c. pemberhentian dan penggantian Pimpinan DPRD;
- d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
- e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga,serta hak dan kewajiban anggota DPRD;
- f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD;
- g. penggantian antarwaktu anggota DPRD;
- h. pembuatan pengambilan keputusan;
- i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan
Pemerintah Daerah;
- j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- k. pengaturan protokoler DPRD; dan
- l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.
Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
BAB VI - PERATURAN DPRD
Pasal 108

Materi muatan Peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 paling sedikit memuat:
- a. pengertian kode etik;
- b. tujuan kode etik;
- c. pengaturan mengenai:
1. sikap dan perilaku anggota DPRD;
2. tata kerja anggota DPRD;
3. tata hubungan antar penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. tata hubungan antar anggota DPRD;
5. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
7. kewajiban anggota DPRD;
8. larangan bagi anggota DPRD;
9. hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
11. rehabilitasi.
Penyusunan Peraturan DPRD
Paragraf 4 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan
BAB VI - PERATURAN DPRD
Pasal 109

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada badan kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PERATURAN DPRD
Pasal 110

Ketentuan mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.
BAB VI - PERATURAN DPRD
Pasal 111

Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 paling sedikit memuat:
- a. ketentuan umum;
- b. materi dan tata cara pengaduan;
- c. penjadwalan rapat dan sidang;
- d. verifikasi, meliputi:
1. sidang verifikasi;
2. pembuktian;
3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
4. alat bukti; dan
5. pembelaan;
- e. keputusan;
- f. pelaksanaan keputusan; dan
- g. ketentuan penutup.
Bagian Ketiga Pembahasan
Paragraf 1
Persiapan
BAB VI - PERATURAN DPRD
Pasal 112

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus.
Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
Paragraf 2
Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) meliputi:
- a. penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD;
- b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna DPRD; dan
- c. pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD oleh panitia khusus.
Paragraf 3
- (1) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD, yang meliputi:
- a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf c; dan
- b. permintaan persetujuan anggota DPRD secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
Bagian Keempat Penetapan, Penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi
Paragraf 1
Penetapan
BAB VI - PERATURAN DPRD
Pasal 115

Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan.
- (2) Penandatanganan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan DPRD.
BAB VI - PERATURAN DPRD
Pasal 116

Penandatanganan Peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Sekretaris Daerah;
- b. Sekretaris DPRD;
- c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
- d. Bagian Hukum.
Paragraf 2
Penomoran
BAB VI - PERATURAN DPRD
Pasal 117

- (1) Penomoran Peraturan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (1) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.
BAB VI - PERATURAN DPRD
Pasal 119

- (1)
Peraturan DPRD diundangkan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap Pengundangan Peraturan DPRD dilakukan oleh Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Sekretaris Daerah.
BAB VI - PERATURAN DPRD
Pasal 120

Peraturan DPRD dimuat dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
Paragraf 4 Autentifikasi
BAB VI - PERATURAN DPRD
Pasal 121

- (1) Peraturan DPRD yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
113
BAB VI - PERATURAN DPRD
Pasal 122

Penggandaan dan pendistribusian Peraturan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
Bagian Kelima
Pembatalan
BAB VI - PERATURAN DPRD
Pasal 123

Bupati menyampaikan Peraturan DPRD kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.
BAB VI - PERATURAN DPRD
Pasal 124

- (1) Dalam hal Gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri membatalkan keseluruhan materi muatan Peraturan DPRD, Pimpinan DPRD harus menghentikan pelaksanaan Peraturan DPRD yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada anggota DPRD, komisi, atau gabungan komisi
menteri pemerintahan negeri sebagian materi Peraturan Pimpinan DPRD menghentikan pelaksanaan DPRD yang dengan surat kepada DPRD, komisi, gabungan pemrakarsa Bapemperda selanjutnya DPRD Peraturan (tujuh) Hari keputusan pemrakarsa atau Bapemperda dan selanjutnya Pimpinan DPRD mencabut Peraturan DPRD dimaksud paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan Pembatalan diterima. Dalam hal Gubernur atau yang menyelenggarakan urusan dalam membatalkan muatan DPRD, harus Peraturan dibatalkan mengeluarkan anggota atau komisi atau dan Pimpinan mengubah DPRD dimaksud paling lama 7 setelah Pembatalan diterima.
BAB VI - PERATURAN DPRD
Pasal 125

Dalam hal Pimpinan DPRD tidak dapat menerima keputusan Pembatalan Peraturan DPRD, PimpinanDPRD dapat mengajukan keberatan beserta alasannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah paling lama 14 (empat belas) Hari sejak keputusan Pembatalan Peraturan DPRD diterima.
BAB VI - PERATURAN DPRD
Pasal 126

- (1) Dalam hal alasan keberatan tidak dikabulkan seluruhnya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, Pimpinan DPRD mencabut Peraturan DPRD dimaksud.
- (2) Dalam hal alasan keberatan dikabulkan seluruhnya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, Peraturan DPRD tetap berlaku.
- (3) Dalam hal alasan keberatan dikabulkan sebagian oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, materi muatan Peraturan DPRD yang tidak dibatalkan tetap berlaku.
Bagian Keenam
Penyebarluasan Peraturan DPRD
BAB VI - PERATURAN DPRD
Pasal 127

- (1) Penyebarluasan Peraturan DPRD yang telah diundangkan dan diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.
Naskah Peraturan DPRD yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam berita daerah.
BAB VII - KEPUTUSAN BUPATI
Pasal 128

Pimpinan Perangkat Daerah menyusun Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi. (2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum.
Sekretaris Daerah mengajukan Rancangan Keputusan Bupati kepada Bupati untuk mendapat penetapan.
Bagian Kedua Pembahasan
BAB VII - KEPUTUSAN BUPATI
Pasal 129

Pembahasan Rancangan Keputusan Bupati dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh Bagian Hukum.
Bagian Ketiga Penetapan, Penomoran, dan Autentifikasi
Paragraf 1
Penetapan
BAB VII - KEPUTUSAN BUPATI
Pasal 130

Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.
- Penandatanganan Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:
- a. Wakil Bupati;
- b. Sekretaris Daerah; atau
- c. pimpinan Perangkat Daerah.
BAB VII - KEPUTUSAN BUPATI
Pasal 131

- Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Bupati dimaksud pada ayat
Keputusan sebagaimana (1) oleh:
- a. Sekretaris Daerah;
- b. Bagian Hukum berupa minute;dan
120
- c. Perangkat Daerah Pemrakarsa.
Paragraf 2
Penomoran
BAB VII - KEPUTUSAN BUPATI
Pasal 132

- (1) Penomoran Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor kode klasifikasi.
Paragraf 3 Autentifikasi
BAB VII - KEPUTUSAN BUPATI
Pasal 133

- (1) Keputusan Bupati yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
BAB VII - KEPUTUSAN BUPATI
Pasal 134

Penggandaan dan pendistribusian Keputusan Bupati dilakukan oleh Bagian Hukum.
Bagian Keempat Penyebarluasan
BAB VII - KEPUTUSAN BUPATI
Pasal 135

- (1) Keputusan Bupati yang telah diautentifikasi, disebarluaskan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Naskah Keputusan Bupati yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi.
BAB VIII - KEPUTUSAN DPRD
Pasal 136

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dibentuk untuk menetapkan hasil rapat paripurna DPRD.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna DPRD.
BAB VIII - KEPUTUSAN DPRD
Pasal 137

Untuk menyusun Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dapat dibentuk melalui panitia khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD, Rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
- a. penjelasan tentang Rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
- b. pendapat fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD; dan
- c. persetujuan atas Rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
Bagian Kedua Pembahasan
BAB VIII - KEPUTUSAN DPRD
Pasal 138

Pembahasan Rancangan Keputusan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
Bagian Ketiga Penetapan, Penomoran, dan Autentifikasi
Paragraf 1
Penetapan
BAB VIII - KEPUTUSAN DPRD
Pasal 139

Rancangan Keputusan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.
BAB VIII - KEPUTUSAN DPRD
Pasal 140

Penandatangan Rancangan Keputusan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Penandatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
- a. Pimpinan DPRD;
- b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
- c. Sekretaris DPRD.
Paragraf 2
Penomoran
BAB VIII - KEPUTUSAN DPRD
Pasal 141

- (1) Penomoran Keputusan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor kode klasifikasi.
Paragraf 3 Autentifikasi
BAB VIII - KEPUTUSAN DPRD
Pasal 142

- (1) Keputusan DPRD yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
BAB VIII - KEPUTUSAN DPRD
Pasal 143

Penggandaan dan pendistribusian Keputusan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
Bagian Keempat Penyebarluasan
BAB VIII - KEPUTUSAN DPRD
Pasal 144

- (1) Keputusan DPRD yang telah diautentifikasi, disebarluaskan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.
- (2) Naskah Keputusan DPRD yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi.
BAB IX - KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD
Pasal 145

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dibentuk untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.
BAB IX - KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD
Pasal 146

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.
Bagian Kedua Pembahasan
BAB IX - KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD
Pasal 147

Pembahasan Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
Bagian Kedua Penetapan, Penomoran, dan Autentifikasi
Paragraf 1
Penetapan
BAB IX - KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD
Pasal 148

Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.
BAB IX - KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD
Pasal 149

- (1) Penandatangan Keputusan Pimpinan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Penandatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
- a. Pimpinan DPRD;
- b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
130
- c. Sekretaris DPRD.
Paragraf 2
Penomoran
BAB IX - KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD
Pasal 150

- (1) Penomoran Keputusan Pimpinan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor kode klasifikasi.
Paragraf 3 Autentifikasi
BAB IX - KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD
Pasal 151

- (1) Pimpinan telah ditandatangani dan diberi selanjutnya
2. Keputusan DPRD yang penomoran dilakukan Autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
BAB IX - KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD
Pasal 152

Penggandaan dan pendistribusian Keputusan Pimpinan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
Bagian Keempat Penyebarluasan
BAB IX - KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD
Pasal 153

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD yang telah diautentifikasi, disebarluaskan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.
- (2) Naskah Keputusan Pimpinan DPRD yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi.
BAB X - KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD
Pasal 154

Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dibentuk dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang tata tertib
dan/atau Peraturan DPRD tentang kode etik.
BAB X - KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD
Pasal 155

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh badan kehormatan DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang kode etik.
BAB X - KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD
Pasal 156

Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1)
disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
Bagian Kedua Pembahasan
BAB X - KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD
Pasal 157

Pembahasan Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh badan kehormatan DPRD dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
Bagian Kedua Penetapan, Penomoran, dan Autentifikasi
Paragraf 1
Penetapan
BAB X - KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD
Pasal 158

Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada badan kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.
BAB X - KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD
Pasal 159

- (1) Penandatangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Penandatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli Keputusan
Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
- a. Pimpinan DPRD;
- b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
- c. Sekretaris DPRD.
Paragraf 2
Penomoran
BAB X - KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD
Pasal 160

- (1) Penomoran Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor kode klasifikasi.
Paragraf 3 Autentifikasi
BAB X - KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD
Pasal 161

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah ditandatangani dan
diberi penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi. (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
BAB X - KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD
Pasal 162

Penggandaan dan pendistribusian Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
Bagian Keempat Penyebarluasan
BAB X - KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD
Pasal 163

- (1)
- Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diautentifikasi, disebarluaskan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.
- (2) Naskah Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang disebarluaskan harus merupakan salinan
138
naskah yang telah diautentifikasi.
BAB XII - TATA NASKAH Pasal 165
Pasal 166

- (1) Produk Hukum Daerah menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.
- (2) Setelah kop lambang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama provinsi dan nama pejabat pembentuk Produk Hukum Daerah.
BAB XIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 167

Setiap tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan, mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.
Selain Perancang Peraturan PerundangUndangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.
BAB XIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 168

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap Produk Hukum Daerah sebelum ditetapkan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau DPRD kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat.
BAB XIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 169

Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 Ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 170
Pasal 171

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.
Ditetapkan di Soreang pada tanggal 14 Juni 2016
BUPATI BANDUNG,
DADANG M NASSER
Diundangkan di Soreang pada tanggal 14 Juni 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG,
SOFIAN NATAPRAWIRA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 5...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT : (5/91/2016)
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM
DICKY ANUGRAH, SH. M.Si Pembina Tk I NIP.19740717 199803 1 003
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Pedoman Pembentukan Produk Hukum di Kabupaten Bandung merupakan sebuah regulasi yang mengatur ketentuan yang baku mengenai tata cara pembentukan Rroduk Hukum Daerah yang berlangsung dalam proses perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan dengan berpedoman pada teknik pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, terdapat beberapa perubahan substansi materi yang berkaitan dengan pembentukan produk hukum daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah. Selain itu Peraturan perundangan tersebut memuat amanat pencabutan terhadap:
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Pasal 1 angka 4, Pasal 314 sampai dengan Pasal 412, Pasal 418 sampai dengan Pasal 421 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta penyesuaian dengan dinamika perubahan regulasi peraturan terkait, diharapkan mweujudkan sebuah metode dan standar yang tepat dalam penyusunan produk hukum daerah sesuai dengan teknik pembentukan peraturan perundangundangan sehingga menghasilkan Produk Hukum Daerah yang baik di Kabupaten Bandung.
PENJELASAN
Pasal 2 Huruf a

Yang dimaksud dengan 'asas kejelasan tujuan', adalah bahwa setiap pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerahharus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai.## Huruf bYang dimaksud dengan 'asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat' adalah bahwa setiap jenis produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dibuat oleh lembaga /pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, peraturan perundangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/ pejabat yang tidak berwenang.## Huruf cYang dimaksud dengan 'asas kesesuaian antara jenis, hierarkhi dan materi muatan', adalah bahwa dalam pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarkhi perundangundangannya.## Huruf dYang dimaksud dengan 'asas dapat dilaksanakan', yaitu bahwa setiap pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangantersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.## Huruf eYang dimaksud dengan 'asas kedayagunaan dan kehasilgunaan', adalah bahwa setiap produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibuat karena memang benarbenar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.## Huruf fYang dimaksud dengan 'asas kejelasan rumusan', adalah bahwa setiap produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundangundangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.## Huruf gYang dimaksud dengan 'asas keterbukaan', adalah bahwa dalam proses pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, danpembahasan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-Iuasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Produk Hukum Daerah.##
PENJELASAN
Pasal 3

## Huruf a

Yang dimaksud dengan 'asas pengayoman', adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.## Huruf bYang dimaksud dengan 'asas kemanusiaan', adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak azasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk daerah secara proporsional.## Huruf cYang dimaksud dengan 'asas kebangsaan', adalah bahwa setiapmateri muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.## Huruf dYang dimaksud dengan 'asas kekeluargaan', adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.## Huruf eYang dimaksud dengan 'asas kenusantaraan', adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah daerah dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.Huruf f Yang dimaksud dengan 'asas bhinneka tunggal ika', adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalahmasalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Huruf g Yang dimaksud dengan 'asas keadilan' adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.## Huruf hYang dimaksud dengan 'asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan' adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.Huruf i Yang dimaksud dengan 'asas ketertiban dan kepastian hukum' adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.## Huruf jYang dimaksud dengan 'asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan' adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.
PENJELASAN
Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 27

Ayat (1)

Pada prinsipnya semua Rancangan Perda harus disertai Naskah Akademik, kecuali Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Pencabutan Peraturan Daerah, dan Rancangan Perda yang hanya mengubah beberapa materi yang sebelumnya sudah memiliki Naskah Akademik.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasAyat (5)Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7)Yang dimaksud dengan 'asas umum pengelolaan keuangan daerah' adalah keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan caramembandingkan keluaran dengan hasil.Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
PENJELASAN
Pasal 29 | |

|-----------------------------|--------|| Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 35 Cukup Pasal 36 | jelas. |

| Cukup | jelas. ||
PENJELASAN
Pasal 41 Cukup Pasal 42 | jelas. |

| Cukup
PENJELASAN
Pasal 43 | jelas. |

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 71 Cukup jelas. |

|--------------------------------||
PENJELASAN
Pasal 80 Cukup jelas. Pasal 81 |

| Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 82 |

| Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 83 |

| Cukup jelas. ||
PENJELASAN
Pasal 84 |

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 85 Cukup jelas. Pasal 86 Cukup jelas. Pasal 87 Cukup jelas. Pasal 88 Cukup jelas. Pasal 89 Cukup jelas. Pasal 90 Cukup jelas. Pasal 91 Cukup jelas. Pasal 92 Cukup jelas. Pasal 93 Cukup jelas. Pasal 94 Cukup jelas. Pasal 95 Cukup jelas. Pasal 96 Cukup jelas. Pasal 97 Cukup jelas. Pasal 98

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 99 Cukup jelas. Pasal 100 Cukup jelas. Pasal 101 Cukup jelas. Pasal 102 Cukup jelas. Pasal 103 Cukup jelas. Pasal 104 Cukup jelas. Pasal 105 Cukup jelas. Pasal 106 Cukup jelas. Pasal 107 Cukup jelas. Pasal 108 Cukup jelas. Pasal 109 Cukup jelas. Pasal 110 Cukup jelas. Pasal 111 Cukup jelas. Pasal 112

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 113 Cukup jelas. Pasal 114 Cukup jelas. Pasal 115 Cukup jelas. Pasal 116 Cukup jelas. Pasal 117 Cukup jelas. Pasal 118 Cukup jelas. Pasal 119 Cukup jelas. Pasal 120 Cukup jelas. Pasal 121 Cukup jelas. Pasal 122 Cukup jelas. Pasal 123 Cukup jelas. Pasal 124 Cukup jelas. Pasal 125 Cukup jelas. Pasal 126

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 127 Cukup jelas. Pasal 128 Cukup jelas. Pasal 129 Cukup jelas. Pasal 130 Cukup jelas. Pasal 131 Cukup jelas. Pasal 132 Cukup jelas. Pasal 133 Cukup jelas. Pasal 134 Cukup jelas. Pasal 135 Cukup jelas. Pasal 136 Cukup jelas. Pasal 137 Cukup jelas. Pasal 138 Cukup jelas. Pasal 139 Cukup jelas. Pasal 140

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 141 Cukup jelas. Pasal 142 Cukup jelas. Pasal 143 Cukup jelas. Pasal 144 Cukup jelas. Pasal 145 Cukup jelas. Pasal 146 Cukup jelas. Pasal 147 Cukup jelas. Pasal 148 Cukup jelas. Pasal 149 Cukup jelas. Pasal 150 Cukup jelas. Pasal 151 Cukup jelas. Pasal 152 Cukup jelas. Pasal 153 Cukup jelas. Pasal 154

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 155 Cukup jelas. Pasal 156 Cukup jelas. Pasal 157 Cukup jelas. Pasal 158 Cukup jelas. Pasal 159 Cukup jelas. Pasal 160 Cukup jelas. Pasal 161 Cukup jelas. Pasal 162 Cukup jelas. Pasal 163 Cukup jelas. Pasal 164 Cukup jelas. Pasal 165 Cukup jelas. Pasal 166 Cukup jelas. Pasal 167 Cukup jelas. Pasal 168

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 169 Cukup jelas. Pasal 170 Cukup jelas. Pasal 171 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 19