PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor /7 Tahun 2017
Tentang DAFTAR FORMAT PENGADAAN BARANG/JASA
Berlaku: 43 Tahun 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATf"MUNA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR /7 TAHUN :2017
'·1
TENTANG
t; TAtA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DJ DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUNA,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor · 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara · Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- b. bahwa Peraturan Bupati Muna Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa dipandang belum memadai dalam mengatur tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
5. 2." Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambah.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa yang bersumber dari J\nggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari J\nggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Perrtturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/,JASA nr DESA.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- I', 1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Bupati adalah Bupati A--f una.
3. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan. f . .
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usu 1, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Menetapkan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (l..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (l..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pernerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Derita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/,Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pcdoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta.h Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 ten tang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa.
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA 01 DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Bupati adalah Bupati Muna.
3. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ a tau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam ~istem pernerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa .adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pernerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pernerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPKDes adalah Kepala Desa yang karena jabat.annya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilaidengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yangberhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yangditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
13. 13.' Lembaga Pemberdayaan Masayarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dcngan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Pengadaan Barang/Jasa di desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerint.ah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/ jasa.
15. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/ atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan.
16. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perornngan yang rnenyediakan barang/ jasa.
17. Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa yang selanjut.nya disebut TPK adalah rim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat keputusan, terdiri dari unsur Pernerintah Cesa dan unsur Lernbaga Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/ jasa.
BAB II
Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pengadaan barang/ jasa yang dibiayai dengan dana APBDesa.
BAB II
Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah agar pengadaan barang/ jasa dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa.
BAB II
Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah pengadaan barang/ jasa yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa.
- (2) Pengaturan tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengadaan barang/ jasa melalui swakelola;
- b. pengadaan barang/jasa rnelalui Penyedia Barang/ Jasa.
- (3) Pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa, tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/,Jasa Pemerintah.
BAB III - PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 7

Prinsip pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut:
- a. efisien, yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif, yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besamya;
- c. transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifatjelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;
- d. pemberdayaan masyarakat, yaitu pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desa menuju kemandirian masyarakat;
- e. gotong-royong, yaitu penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
- f. akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
Bagian Ked ua
Etika Pengadaan Barang/Jasa
BAB III - PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 8

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
- a. bertanggungjawab;
- b. mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa; serta
- c. patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PENGELOLAAN KEGIATAN
Pasal 10

- ( 1) Pemerintah Desa menyediakan biaya operasional kepada TPK.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (l}, diberikan untuk kegiatan pengadaan barang/jasa diatas nilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Besaran biaya operasional TPK untuk setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 3 % (tiga perseratus) dari nilai kegiatan dalam APBDesa.
- (4) Bi.aya operasional TPK digunakan untuk:
- a. bi.aya alat tulis kantor (ATK) dan penggandaan dan/ a tau cetak;
- b. biaya makan dan minum rapat;
- c. biaya transportasi;
- d. honorarium pengurus TPK;
- e. biaya prasasti; v
- f. papan informasi kegiatan; dan /
- g. lain-lain (sesuai kebutuhan TPK).
- (5) Besaran honorarium pengurus TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, diatur dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Biaya makan dan minum rapat dan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c, mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
Bagian Ked ua Togas dan Wewenang TPK
BAB IV - PENGELOLAAN KEGIATAN
Pasal 11

- (1) TPK memiliki tugas dti:;n kewenangan sebagai berikut:
- a. mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa pada tempat yang strategis;
- b. menyusun Rencai\a Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan harga pasar setempat at.au harga pasar terdekat dari desa tersebut dengan memperhitungkan biaya angkut pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan;
- c. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
- d. khusus pekerjaan konstruksi, menetapka.n garnbar dan/atau desain rencana kerja sederhana;
- e. menetapkan Penyedia Barang/ Jasa;
- f. membuat rancangan surat perjanjian;
- g. menandatangani surat perjanjian;
- h. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/ jasa;
10. i, memantau kemajuan fisik semua kegi.atan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya dan selanjutnya'dievaluasi setiap minggu untuk pembuatan laporan bulanan;
- j. mempertanggung jawabkan realisasi keuangan dan realisasi fisik yang menjadi kewajibanya; dan
- k. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/ jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Serita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas, TPK dapat menggunakan tenaga ahli dan/ a tau tenaga teknis yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Pendamping Desa dan/atau dari masyarakat desa setempat sesuai dengan keahlian di bidangnya;
- (3) TPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa apabila:
- a. belum tersedia anggaran; dan/ a tau
- b. melebihi pagu kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
- (1) Ruang lingkup pengaturan tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah pengadaan barang/ jasa yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa.
- (2) Pengaturan tata cara .'pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengadaan barang/ jasa melalui swakelola;
- b. pengadaan barang/jasa melalui Penyedia Barang/Jasa.
5. (3} Pengadaan barang/ jasa yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa, tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
BAB III - PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 7

Prinsip pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut:
- a. efisien, yaitu pengadaan barang/ jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksirnum;
- b. efektif, yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan, yaitu semua ketentuan dan infonnasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifatjelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang benninat;
- d. pemberdayaan masyarakat, yaitu pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pernbelajaran bagi i:hasyarakat untuk dapat mengelola pcmbangunan desa me nuju kernandirian masyara kat;
- e. Gotong rotong yaitu penyediaan tenaga kerja secara cuma-curna olehrnasyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
- f. Akuntabel yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkaitdengan pengadaan barang/ jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
Bagian Kedua
Etllra Penpdaan Barang/Jaaa
BAB III - PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 8

Para pihak yang i'. terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/Jasa harusmematuhi Etika sebagai berikut:
- a. Bert.anggungjawab;
- b. Mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa; serta
- c. Patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB IV - PENGELOLAAN KEGIATAN
Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dibentuk TPK.
- (2) TPK sebagimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah desa.
- (3) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), terdiri dari unsur PemerintahDesa dan LPMD.
4. (4)· Unsur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksudayat (3), adalah Kepala Seksi Pembangunan dan/atau Kepala seksi lainnya yangmemiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- (5) Unsur LPMD sebagaimana dimaksud ayat (3), adalah ketua/anggota LPMD, yang secara hirarkis aktif dan memiliki kompetensi di bidangnya;
- (6) TPK ditetapkan ~.esuai kebutuhan yang terdiri atas:
7. lainnya; a. Ketua, berasal dari kepala Seksi Pembangunan dan/atau Kepala seksi ··
- b. Sekretaris, berasal dari unsur LPMD;
- c. 1 (satu) orang anggota berasal dari unsur Perangkat Desa dan/atau dari unsur LPMD.
- (7) Untuk ditetapkan sebagai pengurus TPK, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki integritas, disiplin dan bertanggungjawab dalam melaksanakantugas dan fungsinya;
- b. mampu mengambil keputusan, serta tidak pernah terlibat korupsi,kolusi, dan nepotisme;
- c. menandatangani pakta Integritas;
- d. tidak menjabat sebagai Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan dan/atau Bendahara Desa dalam struktur Pemerintah Desa;
- e. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas / pekerjaan.
Paaal 10
- 1) Pemerintah Desa menyediakan biaya operasional kepada TPK;
- 2) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud ayat ( 1), diberikan untuk kegiatan pengadaan barang/jasa diatas nilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
3. 3·1 Besaran biaya operasional TPK untuk setiap kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) sebesar 3 °~ (tiga perseratus) dari nilai kegiatan dalam APBDesa;
- 4) Biaya operasional TPK digunakan untuk :
- a. Biaya ATK dan Penggandaan/cetak;
- b. Biaya makan/ min um rapat;
- c. Biaya Transportasi;
- d. Honorarium pengurus TPK;
- e. Dan lain-lain (sesuai kebutuhan TPK
- 5) Besaran honorarium pengurus TPK sebagairnana dimaksud ayat (4) huruf d, diatur dengan Keputusan Kepala Desa;
- 6) Biaya makarr/rninum rapat dan biaya transportasi sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c dan huruf d diatas, mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelola'.~ Alokasi Dana Desa.
Bagian Kedua
Tugaa Dan Wewenang TPK
PaNl 11
- ( 1) TPK memiliki Tugas dan Kewenangan sebagai berikut:
- a. Mengumumkan rencana umum pengadaan barang/ jasa di desa pada tempat-tempat yang strategis;
- b. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan hargapasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut denganmemperhitungkan biaya angkut pengambilan atas barang/jasa yangakan diadakan;
- c. Menetapkan spesifikasi teknis barang/ jasa;
- d. Khusus pekerjaan Konstruksi, menetapkan gambar / Desain rencana kerja sederhana;
- e. Menetapkan penyedia Barang/jasa;
- f. Membuat rancangan Surat Perjanjian;
- g. Menandatangani Surat Perjanjian;
- h. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang/ Jasa;
1. Memantau kemajuan fisik semua kegiatan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dan. selanjutnya dievaluasi setiap minggu untuk pembuatan laporan bulanah;
- j. Mempertanggu~g jawabkan realisasi keuangan dan realisasi fisik yang menjadi kewajioanya;
- k. Melaporkan sernua kegiatan dan menyerahkan basil pengadaanBarang/ Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Serita Acara SerahTerima Penyelesaian Pekerjaan.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas, TPK dapat menggunakan tenaga ahli/teknis yang berasal dari pegawai negeri sipil, Pendamping desa dan/atau dari masyarakat desa setempat sesuai dengan keahlian dibidangnya;
- (3) TPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat perjanjian dengan penyedia Barang/ Jasa apabila:
- a. Belum tersedia anggaran;
- b. Melebihi pagu kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
PENGADAAN BARANG/.JASA
Bagian Kesa tu Melalui Swakelola
Paragraf 1 Urn um
BAB IV - PENGELOLAAN KEGIATAN
Pasal 12

- (1) Pelaksanaan swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
- (2) Khusus untuk pekerjaan dan/ atau bagian pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan kontruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/at.au peralat.an berat, tidak dapat dilaksanakan dengan cara swakelola.
- (3) Konstruksi tidak sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat setempat . · ~ 1\_
Paragraf 2
Perencanaan
BAB IV - PENGELOLAAN KEGIATAN
Pasal 13

Perencanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola meliputi:
- a. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- b. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- c. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan kebutuhan peralatan;
- d. khusus pekerjaan konstruksi, menet.apkan garnbar dan/atau desain rencana kerja sederhana; dan
- e. spesifikasi teknis (apabila diperlukan).
Paragraf 3
Pelaksanaan
BAB IV - PENGELOLAAN KEGIATAN
Pasal 14

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan swakelola, pengadaan barang/jasa yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dapat dilakukan oleh Penyedia Barang/ Jasa yang dianggap mam pu oleh TPK.
- (2) Khusus untuk pekerjaan konstruksi, TPK:
- a. menunjuk 1 (satu) orang anggota sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan dan/atau teknis ', pekerjaan; .· ;t;,
- b. dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait; dan/ a tau
- c. dapat dibantu oleh pekerja (tukang dan/atau mandor).
- (3) Khusus pekerjaan konstruksi bangunan, pembuat.an dan/at.au peningkat.an jalan di pedesaan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara swakelola, TPK mengajukan pencairan dana kepada PKPKDes yang terbagi tiga tahap yaitu:
- a. t.ahap pertama, maksimal senilai 40% (empat puluh perseratus) dari nilai pekerjaan untuk membiayai pelaksanaan kegiat.an;
- b. tahap kedua, maksimal senilai 40% [ernpat puluh perseratus) setelah TPK mempertanggungjawabkan 100% (seratus perseratus) dari kemajuan pekerjaan tahap pertama; dan
- c. tahap ketiga maksimal senilai 20% (dua puluh perseratus) setelah TPK mempertanggungjawabkan 100% (seratus perseratus) dari kemajuan pekerjaan pada tahap kedua yang telah dilaksanakan;
- d. bukti pembayaran dianggap sah setelah ada persetujuan dari Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD.
- (4) Pencairan dana tahap kedua dan tahap ketiga dilaksanakan setelah dilakukan sertifi.kasi kemajuan pekerjaan.
Paragraf 4 SertifikasiPekerjaan
BAB IV - PENGELOLAAN KEGIATAN
Pasal 15

- (1) Sertifikasi kemajuan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (4), dilaksanakan oleh tim sertifikasi pekerjaan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (2) Tim sertifi.kasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari tenaga ahli dalam bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan keahliannya.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah kader teknis masyarakat desa setempat yang mendapat bimbingan dari pendamping profesional.
- (4) Dalam hal kader teknis masyarakat desa seternpat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, Kepala Desa meminta bantuan Bupati rnelalui Camat perihal bant:uan tenaga ahli infrastruktur yang berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan um um dan/ a tau tenaga pendamping profesional.
BAB IV - PENGELOLAAN KEGIATAN
Pasal 16

- (1) Sertifikasi kemajuan pekerjaan dilakukan dengan cara pemeriksaan sebagian dan/atau 'seluruhnya hasil pekerjaan kegiatan pembangunan infrastruktur.
- (2) Pemeriksaan sebagian dan/atau seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga) tahap meliputi:
- a. tahap pertama, yakni pemeriksaan terhadap 40% (empat puluh perseratus) dari target kegiatan;
- b. ta.hap kedua, yakni pemeriksaan terhadap 80% (delapan puluh perseratus) dari target kegiatan;
- c. tahap ketiga, yakni pemeriksaan terhadap 100% (seratus perseratus) dari keseluruhan target kegiatan;
- (3) Hasil pemeriksaan setiap tahapan oleh tim sertifikasi pekerjaan disampaikan kepada Kepala Desa sebagai bahan pengendalian pel.aksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur.
Paragraf 5 Serah Terima
BAB IV - PENGELOLAAN KEGIATAN
Pasal 17

- (1) TPK menyerahkan hasil pekerjaan setelah seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan. .
- (2) Hasil pekerjaan seb~gaimana dimaksud pada ayat (1). clituangkan dalam Laporan Pertanggungjawaban {J,,PJ) kegiatan, yang sekurang-kurangnya mernuat: =:
- a. realisasi biaya beserta lampiran bukti pernbayaran yang sah;
- b. dokumentasi kegiatan infrastruktur kondisi 0%, 40%, 80%, dan I 00%; dan
- c. lain-lain yang menjadi tanggung jawab TPK.
- (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan, TPK wajib memperbaiki dan/ atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam rencana kcgiatan.
- (4) Penyerahan hasil pekerjaan oleh TPK ke Pemerintah Desa dil.akukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dengan melampirkan Serita Acara Perneriksaan Hasil Pekerjaan dan Serita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
Bagian Ked ua Melalui Penyedia Barang/ Jasa
Paragraf 1 Um um
BAB IV - PENGELOLAAN KEGIATAN
Pasal 18

- (1) Pengadaan barang/jasa melalui Penyedia Barang/Jasa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di desa.
- (2) Dalam hal TPK mengundang Penyedia Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa, harus memiliki kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki usaha dengan alamat tetap, jelas dan dapat dijangkau dengan jasa pengiriman serta usaha yang masih aktif yang didukung dengan kebenaran usaha dari Kepala Desa;
- b. untuk pekerjaan kontruksi yang tidak sederhana, harus mampu menyediakan tenaga ahli dan/ atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; dan
- c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Paragraf 2 Perencanaan
BAB IV - PENGELOLAAN KEGIATAN
Pasal 19

- (1) Dalam perencanaan pengadaan barang/jasa, TPK harus mempertimbangkan:
- a. kondisi dan/ a tau keadaan lapangan yang sebenamya;
- b: kepentingan masyarakat setempat;
- c. jenis, sifat dan nilai barang/jasa serta jumlah Penyedia Barang/Jasa yang ada; dan
- d. kebutuhan barang dan/ atau bahan.
- (2) TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
- a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan nilai harga pasar setempat dan/ a tau harga pasar terdekat dari desa tersebut dengan memperhitungkan biaya angkut pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan;
- b. spesifikasi teknis barang/jasa (apabila diperlukan) seperti:
1. kapasitas mesin (cc) dan transmisi (automatic atau manual) untuk kendaraan roda 2 (dua);
2. kapasitas memori dan kecepatan prosesor (RAM) komputer;
3. kecepatan transfer data (bandwith) untuk langganan internet;
4. dimensi, jenis, dan kualitas material untuk pembangunan gedung;
5. dan sebagainya; dan
- c. khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar dan/atau desain rencana kegiatan.
Paragraf 3 Pelaksanaan
BAB IV - PENGELOLAAN KEGIATAN
Pasal 20

- (1) Pengadaan barang/jasa meliputi:
- a. pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
- c. pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Tata. cara pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai denganRp. 50.000.000,00 (lima puluh jut.a rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat{l} huruf a, adalah sebagai berikut:
- a. TPK melakukan pembelian langsung atas barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa yang sebelumnya telah dilakukan survey harga;
- b. pembelian dilakukan ta.npa melakukan permintaan penawaran secara tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/Jasa;
- c. TPK melakukan .\_negosiasi dan/atau tawar-rnenawar secara langsung di tempat Penyedia Barang/ .Jasa, dan dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi;
- d. Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pernbelian, ata.u kwita.nsi untuk dan ata.s nama TPK.
- (3) Tata. cara pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah} sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. TPK melakukan pembelian langsung kepada 1 (satu) Penyedia Barang/ Jasa yang sebelumnya telah dilakukan survey harga;
- b. pembelian dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari Penyedia Barang/Jasa dengan dilarnpiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan);
- c. Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisikan daftar barang/ jasa (rincian barang/ jasa a tau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga;
- d. · TPK melakukan negosiasi dan/ata.u ta.war menawar dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah dan berkualitas baik dan dituangkan dalam berita acara basil negosiasi;
- e. Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, kwitansi untuk dan ata.s nama TPK;
- f. TPK mengumumkan data pekerjaan dan Penyedia Barang/Jasa terpilih di papan pengumuman kantor desa dan tempat strategis lainnya di desa sekurang-kurangnya terdiri dari:
1. nama barang atau pekerjaan yang diadakan;
2. nama dan alamat Penyedia Barang/Jasa;
3. harga akhir }i.;isil negosiasi dan/ atau tawar menawar;
4. jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan; dan
5. tanggal diumumkan.
- (4) Tata cara pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat 11) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. TPK mengundang dan meminta. 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilarnpiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa ata.u ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi tcknis barnng/ jasa yang sebelumnya telah dilakukan survey harga;
- b. Penyedia Barang/ Jasa menyampaikan penawaran secara tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga;
- c. TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua Penyedia Barang/ Jasa yang memasukkan penawaran;
- d. apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan:
1. dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/ Jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi secara bersamaan;
2. apabila dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/ .Jasa, maka TPK tetap melanjutkan negosiasi kepada Penyedia Barang/ Jasa yang dapat mernenuhi spesifikasi teknis tersebut; dan
3. jika tidak dipenuhinya oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka TPK mernbatalkan proses pengadaan.
- e. apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3 tidak terpenuhi, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada Penyedia Barang/ Jasa yang lain;
- f. TPK melakukan negosiasi dan/ a tau ta.war menawar untuk memperoleh harga yang lebih murah di antara kedua Penyedia Barang/ Jasa tetapi tidak mengurangi jumlah dan kualitas barang/jasa yang diadakan serta tidak memperpanjang masa penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan dan dituangkan ke dalam berita acara penetapan pemenang;
- g. Ketua TPK dan Penyedia Barang/ Jasa menandatangani surat perjanjian yang berisi sekurang-kurangnya:
1. tanggal dan te~pat dibuatnya surat perjanjian;
2. para pihak;
3. ruang lingkup pekerjaan;
4. nilaipekerjaan;
5. hak dan kewajiban para pihak;
6. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
7. ketentuan keadaan kahar;
8. sanksi, termasuk denda keterlambatan; dan
41. Q tata cara pembayaran.
- h. pihak Penyedia Barang/Jasa yang berwenang menandatangani surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf g, adalah pemilik toko, pemilik usaha dagang, direksi dan/ atau pihak lain yang bukan Direksi a tau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian dan/atau Anggaran Dasar sepanjang pihak tersebut pengurus dan/ a tau karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa dan/atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Aleta Pendirian dan/atau Anggaran Dasar bermaterai cukup;
- i. TPK .mengumumkan nama barang a tau pekerjaan dan Penyedia Barang/ Jasa terpilih di papan pengumuman kantor desa dan tempat strategis la.innya sekurang-kurangnya mencantumkan:
1. nama barang atau pekerjaan yang diadakan;
2. nama dan alamat penyedia barang/ jasa;
3. harga hasil riegosiasi dan/ atau tawar menawar;
4. jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan; dan
5. tanggal diumumkan.
- (5) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan menandatangani kontrak harus menyerahkan jaminan pelaksanaan dalam bentuk bank garansi dengan nilai sebesar paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak.
Paragraf 4 Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan
BAB IV - PENGELOLAAN KEGIATAN
Pasal 21

- (1) Apabila diperlukan, TPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan yang meliputi:
- a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan;
- b. mengurangi jenis pekerjaan;
- c. mengubah spesifikasi teknis; dan/ a tau
- d. melaksanakan pekerjaan tambah.
- (2) Untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, Penyedia Barang/ Jasa menyampaikan penawaran tertulis kepada TPK.
- (3) TPK melakukan negosiasi dan/atau tawar menawar dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
- (4) Untuk nilai pengadaan barang/jasa di atas Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah), dilakukan adendum surat perjanjian yang memuat perubahan ruang lingkup dan total nilai pekerjaan yang disepakati.
Paragraf 5 Pernbayaran
BAB IV - PENGELOLAAN KEGIATAN
Pasal 22

- (1) Pembayaran atas pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah pekerjaan selesai sesuai ketentuan perjanjian.
- (2) Pembayaran atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah:
- a. TPK melakukan pemeriksaan barang/ jasa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Jasa dan Serita Acara Serah Terima Rarang/ Jasa; dan
- b. bukti lengkap dan sah.
Paragraf 6 Serah Terirna
- (1) TPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan surat perjanjian.
- (2) Apabila terdapat kekurangan dalam basil pekerjaan, TPK melaporkan secara tertulis 'kepada Kepala Desa selaku PKPKDes untuk melakukan penundaan pencairan dan memerintahkan kepada Penyedia Barang/ Jasa untuk memperbaiki dan/ a tau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan di dalam surat perjanjian.
- (3) Penyedia Barang/Jasa dapat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis kepada PKPKDes melalui TPK setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. ··
BAB VI - FORCE MAJURE, PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN DAN PERSELJSIHAN
Pasal 27

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara TPK dan Penyedia Barang/Jasa, maka terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa selaku PKPKDes.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat ( 1) tidak tercapai kata mufakat, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri Raha.
BAB VII - PENGAWASAN DAN SJ\NKSI
Pasal 28

- (1) Bupati dan masyarakat setempat, wajib melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.
- (2) Bupati dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat dan/atau Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal (APIP}. .
- (3) Setiap pengaduan tentang pengadaan barang/jasa wajib ditindaklanjuti oleh Jnspektorat Daerah.
- (1) Penyedia barang/jasa dapat diberikan sanksi jika terbukti melakukan dengan sengaja, perbuatan atau tindakan sebagai berikut:
- a. berusaha mempengaruhi TPK atau pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, dan/atau ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku.
- b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga mengurangi dan/ a tau menghambat, memperkecil dan/ a tau meniadakan persaingan yang sehat dan/ atau merugikan orang lain;
- c. membuat dan/ atau menyampaikan dokumen dan/ atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa;
- d. mengundurkan diri dari pelaksanaan perjanjian kerja dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/ atau tidak dapat diterima oleh TPK; dan
- e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian kerja.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
- a. sanksi administratif berupa peringatan dan/ a tau teguran tertulis;
- b. gugatan secara perdata; dan
.
- c. pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang;
- d. Penyedia Barang/ Jasa dan/ a tau penerima kuasa dimasukan sebagai dalam daftar hitam (black list) paling lama 2 (dua) tahun tidak dapat mengikuti pengadaan barang/jasa tingkat desa dalam wilayah daerah.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila ditemukan penipuan dan/ atau pemalsuan atas informasi yang disampaikan . Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang.
- (5) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses pengadaan barang/jasa, maka TPK: .
6. a.. dikenakan sanksi administrasi;
- b. dituntut ganti rugi; dan/ atau
- c. dilaporkan secara pidana.
- (6) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, berupa teguran dan/ atau peringatan tertulis dan apabila terjadi pelanggaran dan/ atau kecurangan yang dilakukan dengan sengaja oleh anggota TPK dalam proses pengadaan barang/ jasa, maka dapat diberhentikan sebagai pengurus TPK.
Apabila penyedia jasa konsultan perencana dan/ a tau tenaga ahli tidak cermat dalam menyusun perencanaan pengadaan barang/ jasa sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Pemerintah Desa atas beban biaya APBDesa dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan be ban biaya dari penyedia jasa konsultan perencana dan/ atau tenaga ahli yang bersangkutan, dan/ a tau dituntut dengan ganti rugi sesuai perjanjian kerja yang telah disepakati bersama .
.
l
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak tcrmasuk pengadaan tanah untuk keperluan desa.
Pasal32
Format pengadaan baran\_g/jasa diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Muna Nomor 30 Tahun 2015 ten tang Tata cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Daerah Ka bu paten Muna Tahun 2015 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Ka bu paten Muna.
2017
Ditetapkan di Raha
pada tanggal
12
LM. RUSMAN EMBA
I
Diundangkan di Raha pacla tanggal 1 '-1 \_ t \_ 2017
SEI&lt;l,J~~IS DAERAH, Wo/
NURDIN PAMONE
BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2017 NOMOR ...
TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA TAHUN 2017 NOMOR LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA
DAFTAR FORMAT PENGADAAN BARANG/JASA
| NO. | FORMAT | KET. |
|---------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan TPK | Form. 1 |
| 2 | Pakta Integri tas | Form. 2 |
| 3 | Surat Pennintaan Penawaran | Form. 3 |
| 4 | Surat Penawaran Harga | Form. 4 |
| 5 | Daftar Rincian Penawaran Harga Barang/Jasa | Form. 5 |
| 6 ...__ | Surat Undangan Klariflkasi dan Negosiasi | Form. 6 |
| 7 | Berita Acara Klariflkasi dan Negosiasi | Form. 7 |
| 8 | Berita Acara Penetapan Pemenang | Form. 8 |
| 9 | Surat Persetujuan Penawaran | Form. 9 |
| 10 | Surat Perjanjian Kerjasama | Form. 10 |
| 11 | Surat Penyerahan Hasil Pekerjaan | Form. 11 |
| 12 | Sertifikasi Penerimaan Pekerjaan dan Back Up Data | Form. 12 |
| 13 | Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan | Form. 13 |
| 14 | Berita Acara Pembayaran | Form. 14 |
| 15 | Serita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan | Form. 15 |
| 16 | Laporan Pelaksanaan Pekerjaan | Form. 16 |
| 17 | Serita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan | Form. 17 |
| 18 | Surat Pesanan | Form. 18 |
| 19 | Surat Kesanggupan Kerja | Form. 19 |
| 20 | Serita Acara Penerimaan Hasil Pek. Berdasarkan Surat Pesanan | Form. 20 |
| - 21 | Desain/ Gambar | Form. 21 |
·r
I:
.. ~-
.
'"{)~~-i~tt&gt;""'"""""" ·- - --- .. ... -· ·~·
?-------
+----······--··1
I
PARAF KOORDlf'-IASI!
-···-·
I
---S~~:i)IISATUAN KERJA\_\_
PAR~JgJ:\_ \_
t~DA KAB. MUNA AS/STEN ··-
--:J;,-
---·
. ··--
Bt\GIA N HUKUM
Form 1 : Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan TPK Desa
w
KABUPATEN MUNA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR
TAHUN 20
.
.
TENT ANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEG IATAN DESA . TAHUN ANGGARAN 20 ...
KEPALA DESA
,
- a. bapwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Muna Nornor ... Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/.Jasa di Desa, Kepala Desa membentuk Tim Pengelola Kegiatan di desa;
- b. ba'iwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a \ diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa . . .. .. .. .. . . . ... . . . . . . .. .. . . . .. ... ten tang Tim Pengelola Kegiatan Desa Tahun Anggaran 20 ...
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tcntang Perubahan Kcdua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Peru bah.an Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dal.am Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barangj'.Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1

RUANG LINGKUP PEKERJAAN
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya, disebut PARA PIHAK. Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan .setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama,
dengan ketentuan sebagai berikut:
Nama II
.
-Jabatan
Direktur/Pimpinan
.
Alamat
Jln
Nomor
.
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Ketua Tim
Pengelola
Kegiatan
(TPK) Desa
.
Kecamatan
Kabupaten Muna.
Alamat
Jln
Nomor
.
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- Nama I.
Jabatan
Pada
hari ini
tanggal
bulan
tahun
.
bertempat di
, kami yang bertandatangan di bawah ini:
- (ll PIHAK PERTAMA berhak menerima hasil pekerjaan tepat pada waktunya.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pas al 2.
- (3) PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran untuk penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan tepat pada waktunya.
- (1) Tahap Pertama senilai 10% (sepuluh perseratus) dari nilai Surat Perjanjian Pekerjaan untuk uang muka pelaksanaan kegiatan.
- (2) Tahap Kedua senilai 30% (tiga puluh perseratus) setelah progress pekerjaan mencapai 50 % (lima puluh perseratus).
- (3) Tahap Ketiga senilai 40% (empat puluh perseratus) setelah progress pekerjaan mencapai 90 % (sembilan puluh perseratus).
- (4) Tahap Keempat senilai 20% (dua puluh perseratus) setelah progress pekerjaan mencapai 100 % (seratus perseratus).
·····································
Mengetahui :
Kepala Desa
.
····························
...
PIHAK PERTAMA Tim Pengelola Kcgiatan (TPK) Ketua,
PIHAK KEDUA. Direktur I Pimpinan
.
,
20
.
Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) dua diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP
Apabila penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu yang telah disepakati PARA PIHAK, maka PIHAK 'KEDUA dikenakan sanksi berupa:
1. Sanksi administratif, berupa peringatan/ teguran tertulis;
2. Membayar denda sebesar % ·dari nilai pekerjaan dengan nominal sebesar Rp ( rupiah);
3. Gugatan secara perdata; dan/ atau
4. Pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang,
- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya.
- (2) Apabila terjadi keadaan Force Majeure sebagairnana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK terbebas dari kewajiban yang harus dilaksanakan.
.Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah ( ) hari kerja mulai tanggal ... 20 sampai dengan tanggal 20 sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal 20 .
Form. 11: Surat Penyerahan Basil Pekerjaan
KOP PENYEDIA BARANG/JASA
...
20 ...
··································
Direktur / Pim pinan
.
, ·························· 20
.
Demikian untuk menjadikan bahan periksa dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : tanggal 20 maka perlu kami sampaikan bahwa pekerjaan telah selesai dan dengan mi kami kirimkan basil pelaksanaan pekerjaan ... untuk diteliti apakah sudah sesuai dengan spesifikasi teknis atau belum.
...
Kepada
Yth.
Ketua Tim Pengelola Kegiatan
Desa
.
di -
Pen ting
... ( ... ) Berkas
Penyerahan Hasil Pekerjaan
Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal
Form.12 : Sertifikasi Penerimaan Pekerjaan dan Back Up Data
SERTIFIKASI PENERIMAAN PEKERJAAf{
Desa
Kecamatan
Ka bu paten
Muna
Tanggal
Pekerjaan yang dapat diterima :
la t dit . d Bah an d an a t yang apa 1 enma:
No.
Jenis Bahan dan Alat
"
Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Ketua,
····················
Volume
Keterangan
Pendam ping Desa
·····················
BACK UP DATA
| No. | Uraian Kegiatan | Sketsa | Dimensi | Dimensi | Dimensi | Dimensi | Vol. | Satuan |
|-------|-------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|
| No. | Uraian Kegiatan | Sketsa | p | L | T | Unit | Vol. | Satuan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | ~---------- ------·------ <---------·-·-- | | | | | | | |
~--------------'--...----------------.,-------------- •-----.--------•-------~
| Tanggal Sertifikasi | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|
| <---•-•---------------~•---------------+---------------•-----+---------------~ | | Kepala Seksi ... | |
| | | Kepala Desa | |
| | | Pendamping Desa | |
| | ------·-------·-----·---- | ------- ------ TPK | ---·----- .. |
| | | Masyarakat | |
Form.13: Berita Acara Pemerlksaan Hull Pekeriaan
BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN
NOMOR:
.
Mengetahui :
Kepala Desa
..
····························
····························
;·
Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
Desa
..
Ketua,
Direktur / Pim pinan
.
,
20
.
· · · Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) dua diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan pihak Penyedia Barang/ Jasa dihadiri .oleh ... , dengan basil sebagai berikut:
1. Bahwa Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kecamatan ... Kabupaten Muna menyata.kan telah menerima hasil pekerjaan yang telah diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa dari. dan telah sesuai dengan yang disepakati bersama;
2. Penyedia Barang/Jasa menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan.
Pemeriksaan hasil pekerjaan dipimpin oleh Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kecarnatan . .. . Ka bu paten Muna dengan pihak Penyedia Barang/ J asa dari .
Pada hari ini .. . .. . . . . . . .. . . . tanggal . .. . .. . . . . . bulan .. .. . .. . . . . . tahun . . .. . .. .. .. . .. . .. . . pad a Pukul . . .. . .. .. . . . . WITA, bertempat di . . .. .. . . .. . . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. kami yang bertandatangan di bawah ini secara bersama-sama telah melakukan pemeriksaan atas pekerjaan yang telah dikerjakan Penyedia Barang/ J asa dari ..
PEKERJAAN :
-
..
...
Mengetahui :
Kepala Desa
..
····························
····························
;·
Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
Desa
..
Ketua,
Direktur / Pim pinan
.
,
20
Form.14 : Berita Acara Pembayaran
BERITA ACARA PEMBAY ARAN
NOMOR:
..
Mengetahui :
Kepala Desa
.
.
.
...
PIHAK PERTAMA Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Ketua,
PIHAK KEDUA Direktur/ Pimpinan
..
,
20 ...
Dernikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-rnasing bermaterai cukup dan mernpunyai kekuatan hukurn yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kepala
Jabatan
Pembayaran
tersebut
disaksikan
oleh
,
Desa
Kecamatan
Kabupaten Muna.
PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor:
tanggal
...
20
atas pekerjaan
.telah mernbayar kepada PIHAK
KEDUA sebesar Rp
(
Rupiah).
PIHAK
KEDUA
berdasarkan
Surat
Perjanjian
Nomor
:
tanggal
...
20 atas pekerjaan
,
telah melaksanakan
pekerjaan
sesuai permintaan PIHAK PERTAMA dan telah
menerima
pembayaran
atas
pekerjaan
terse but
sebesar
Rp.
..
..
(
rupiah).
- Nama II.
.
Jabatan
Direktur/Pimpinan
.
Alamat
Jln
Nomor
..
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Ketua
Tim
Pengelola
Kegiatan
(TPK) Desa
.
Kecamatan
Ka bu paten Muna.
Alamat
Jln
Nomor
.
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- Nama I.
Jabatan
Pada hari ini
tanggal
bulan
tahun
bertempat
di
,
telah
dilaksanakan
pembayaran
atas
pekerjaan
...
antara:
...
Form.15 : Berita Acara Penerim.aan Hasil Pekerjaan
BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN
NOMOR:
.
...
Menget.ahui :
Kepala Desa
.
.
.
...
PIHAK PERTAMA Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kctua,
PIHAK KEDUA Direktur/Pimpinan
.
,
20 .
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-rnasingbermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil pekerjaan dalam keadaan baik · .kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: ________________ tanggal 20 . ,.,
PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah menerima hasil pekerjaan dalam keadaan baik dari PIHAK KEDUA sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: tanggal , 20 .
- Nama II.
.
Jabatan
Direktur/Pimpinan
.
Alamat
Jln
Nomor
.
Selanjutnya disebut PIH.AK KEDUA
Ketua
Tim
Pengelola
Kegiatan
(TPK) Desa
..
Kecamatan
Kabupaten Muna.
Alamat
Jln
Nomor
.
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- Nama I.
Jabatan
Pada hari ini
tanggal
bulan
tahun
bertempat
di
,
telah
dilaksanakan
penerimaan
hasil
pekerjaan
...
antara:
Form.16 :Laporan Pelaknaaaa Pekerjaan
TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) KETUA,
Demikian untuk menjadikan bahan periksa dan guna seperlunya.
Adapun dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana terlampir.ttermasuk dokumentasi: 0, 50, 100 %).
Berdasarkan
Keputusan
Kepala
Desa . .. . ... .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. ..
Nomor:
...
Tahun 20
tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa
..
Tahun
Anggaran
20
,
bersama
ini
kami
laporkan
dengan
hormat
bahwa
pekerjaan
...
telah selesai dilaksanakan
pada tanggal
20 .
·····················
di-
Kepada
Yth.
Kepala Desa
Pen ting
...
( ... ) Berkas
Laporan Pelaksanaan Pekerjaan.
Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal
...
20 ...
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MUNA
Alamat:
Jln
)
···································
Form.17 : Berita Acara Serab Terima Basil Pekerjaan
BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
NOMOR:
.
.
.
...
PIHAK PERTAMA Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kctua,
PIHAK KEDUA
Kepala Desa
.
.
,
20
.
Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 5 (lima) dua dianta.ranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuata.n hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PIHAK KEDUA telah menerima penyelesaian hasil pekerjaan...
.. .. .. .
dalam
keadaan baik dari PIHAK PERTAMA.
PIHAK PERTAMA menyata.kan bahwa telah menyerahkan penyelesaian hasil pekerjaan ... dalam keadaan baik kepada PIHAK KEDUA.
...
Kabupaten Muna
Alamat
Jln
,
Nomor
.
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Kecamatan
Kepala
Desa
- II. Nama
Jabatan
Ketua
Tim
Pengelola
Kegiata.n
(TPK) Desa
.
Kecamatan
Kabupaten Muna.
Alamat
Jln
Norn or
..
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- Nama I.
Jabata.n
Pada hari ini
ta.nggal
bulan
ta.hun
. . .. . . .
. . . . ..
bertempat
di
,
telah
dilaksanakan
serah
terima
hasil
pekerjaan
...
antara:
Form.18 :Surat Pesanan
Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal
Pesanan Pengadaan Barang/Jasa
Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pekerjaan
TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MUNA
Alamat : Jln
Pen ting
)
...
20 ...
Kepada
Yth.
Direktur/Pimpinan di-
...
,
pada kami bersama
1n1
bermaksud roemesan dengan rincian sebagai berikut:
-·
| No. | Nama Barang/ Jasa | Volume | Satuan | Keterangan |
| | | | | -- |
| | . | | | |
Demikian Surat Pesanan ini kami sampaikan dan atas kesediaannya disampaikan terima kasih.
TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) KETUA,
...
Form. 19 : Surat Keaanggupan Keda
KOP PENYEDIA BARANG/JASA
...
20 ...
Kepada
Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
Desa di-
Pen ting
... ( ... ) Berkas
Kesanggupan Kerja
·····················
Menanggapi surat Saudara tanggal 20 Nomor : . perihal Pesanan Pengadaan Barang/ Jasa, bersama ini kami sampaikan kesanggupan kerja pada pekerjaan di.maksud. Adapun harga barang/jasa yang kami ajukan adalah sebesar Rp ( rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
| No. | .Jenis Barang/ Jasa | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp.) | Harga (Rp.) |
| | | | - | | |
| | .. | | | | |
| Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah | ... |
| ( ··········································································· rupiah) | ( ··········································································· rupiah) | ( ··········································································· rupiah) | ( ··········································································· rupiah) | ( ··········································································· rupiah) | ( ··········································································· rupiah) |
--··---·
Sebagai bahan pertimbangan untuk pertanggungjawaban pengadaan barang/jasa, maka karni lampirkan:
1. Fotokopi Surat ljin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/atau surat keterangan usaha dari Kepala Desa; dan
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Demikian Surat Kesanggupan Kerja ini kami sampaikan untuk menjadikan bahan periksa, dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Direktur / Pim pinan
Materai 6.000
.
Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal
Yth.
...
Form.20 : Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Berdasarkan Surat Pesanan
BERITA ACARA PENERIMAAN
PESANAN PENGADMN BARANG/JASA
NOMOR:
.
...
Mengetahui :
Kepala Desa
.
...
····························
PIHAK PERT AMA Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Ketua,
PIHAK KEDUA Direktur/Pimpinan
.
,
20 .
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) dua diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-unclangan yang berlaku.
PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah menerima pesanan pengadaan barang/jasa dalam keadaan baik dari PIHAK KEDUA sesuai dengan Surat Pesanan tanggal ..
20 Nomor:
20 .
PIHAK KEDUA telah menyerahkan pesanan pengadaan barang/jasa dalam keadaan baik kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Pesanan tanggal 20 .. Nomor : 20 .
- Nama II.
.
Jabatan
Direktur/Pimpinan
..
Alamat
.Jln
Nomor
.
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Ketua
Tim
Pengelola
Kegiatan
(TPK) Desa
.
Kecamatan
Kabupaten Muna.
Alamat
Jlil
Nomor
.
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- Nama I.
Jabatan
Pad~ hari ini
tanggal
bulan
tahun
,surat
pesanan pengadaan barang/ jasa antara :
|
|
| OUT LINE DOKUMEN DESAIN DAN RAB | OUT LINE DOKUMEN DESAIN DAN RAB | OUT LINE DOKUMEN DESAIN DAN RAB |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| No | FORMAT | KETERANGAN |
| I | SAMPUL | Form. A |
| 2 | RAB Rekapitulasi | Form.B |
| 3 | RAB Total | Form.C |
| 4 | RAB Detail | Form. D |
| 5 | TOS ( Dasar Perhitungan) Volwne dan Analisa Konstruksi | Form.E |
| 6 | Gamabar Desain ( Tampak, Potongan dan detail) | Fonn.F |
| 7 | Format Survey Harga Satuan : | |
| | a. Barang/Material/ Alat Lokal | Form. G.t |
| | b. Barang Pabrikasi | Form. G.2 |
| | c. Alat Berat | Form. G.3 |
| | d. Upah Kerja | Form. G.4 |
| 8 | Rekap Hasil Survay Harga Satuan Barang/rnaterial/ Alat dan Upah kerja | Form. H |
| 9 | Peta Situasi (Lay out) Kegitan | Form. I |
| 10 | Time Schedule Pelaksanaan Kegiatan | Form. J |
| l I | Dokumentasi ( Foto 'O' %) Kegiatan | Form. K |
| 12 | Rencana Penggunaan Dana | Form.L |
1.
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KABUPA TEN MUNA
T AHUN ANGGARAN 20 •••.•.
Alokasi Dana Desa :
Rp
.
Dana Desa
: Rp
.
:
Ml
M2
Kecamatan :
.
Desa : ________________••.
Volume Pekerjaan
Pagu Anggaran
SumberDana
Lokasi Kegiatao
Numu Kegiutan
TIM PENGELOLA KEGIAT AN (TPK)
DESA .•.•..••• KECAMA TAM ...•.•..
KABUPA TEN MUNA
Dusun :
.
1
1 1 8
2
1
Lil
..
8
;
1
..
"
.s::
0
-~
~
-~
Q
·-
¥
:ii:
..
II,,
s
1
TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
0ESA ················· KECAMATAN ··············· KABUPATEN MUNA TAHUN 20 ...
RENCANA AlfGGARAN BIAVA TOTAL
No. RAB:
Program:
Jenis Kegiatan :
Ukuran/ Dimensi:
Volume:
: Sulawesi Tenggara
: MUNA
Ka bu paten
Kecamatan
Desa
Bidang
Sub Bidarig
| | | Volume | Volume | Volume | | Kate,orl Btaya | Harp | JUIILA.H TOTAL | JUIILA.H TOTAL |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| URA1AJI | URA1AJI | Total IRPI a•b+c | ADD IRoi | DD IRol | 8abian | Kate,orl Btaya | Batuan f RD I | ADD (RPI | DD (RPI |
| b c d e f q•bxf h•cxf BA.HAN | b c d e f q•bxf h•cxf BA.HAN | b c d e f q•bxf h•cxf BA.HAN | b c d e f q•bxf h•cxf BA.HAN | b c d e f q•bxf h•cxf BA.HAN | b c d e f q•bxf h•cxf BA.HAN | b c d e f q•bxf h•cxf BA.HAN | b c d e f q•bxf h•cxf BA.HAN | b c d e f q•bxf h•cxf BA.HAN | b c d e f q•bxf h•cxf BA.HAN |
| 1 2 -··- 3 4 5 Besi | Batu Ounung____ Pasir Pasang Kerikil Kali - ----· s·emen 50 Kg . Seton 12 m'?_ Fu_U | ·---- . ... - -- -- - | - . - .. - ·- | -· ·- | M3 M3 - ---· M3 . Zak Btg | | - - - ·---- . - | '-- ------ --- -- | ----- ------ - - - |
| 1 2 4 5 6 I 2 | Skopang C:an~I ·-·- .. ··-- Sendok Semen .2.. GergeJi Besi _q_erg~~----- - Ost. ... -· ---·· -- . Pekcrjn | .. ·-·-·---~+ ------ --------- -·-·-· - ·- | - - -- -·- | . . - --·· | Bh Bh Bh -- Bh Bh . Bh | | | | |
| | 'l':,lknng | | | | llok llok | | -· -· - - -· ---- - - - Total :II | ~·----- ·- - ------ ·- - | ________ -- - - - -- --· |
| Sub lfl>AH | Sub lfl>AH | Sub lfl>AH | Sub lfl>AH | Sub lfl>AH | Sub lfl>AH | Sub lfl>AH | Sub lfl>AH | Sub lfl>AH | Sub lfl>AH |
| Sub Total 31 | Sub Total 31 | Sub Total 31 | Sub Total 31 | Sub Total 31 | Sub Total 31 | Sub Total 31 | Sub Total 31 | Sub Total 31 | Sub Total 31 |
| OPE.RASIONAL 1 | Operasional TPK S 0 (o . | | | | Hok | | | | - |
| | | | 8UKBER | DAJl'A | | | Bab Total 4) Biaya ADD | | |
Catatan:
Sumbangan lnhnn tida.k dimasukkan dalarn RAH
Kate&amp;orl Biaya
- l-a Pernbelian buhan husl) renuga munusia
l-b Pcrubclian buhun hasit indu st ri
II-a Pembelian alat tangan
- 11-b Pembeliu.n/pcnyewa.an alat mesin
- Ill-Ii Pembayarun tenaga kerja unruk konstruksl
- 111-b Pembayaran tenaga untuk pengumpulan bahan
...
,
Dibuat oleh :
TPK
Diperiksa Oleh:
PTPKD
Diasistensi oleh :
PDTI Kee ...
Disetujui Oleh :
K.epala Dea&amp;,
·-
.
20
Kctua
Kooctina tor
Dibu at olvh
:
Di
Perikasn Olcb :
D, Ass1lc11s1 Olt:11·
PDT! K,·c ...
Kepalu Dcsa ...
TPK
PTPKD
IJiscLUJUt Olch
:
~
.
J en.t. Pnaarana
Lolla. J
Volume
DAB.AR PJtRHJTUlfGAN
MUNA
Kabupaten
X.camata.a
0e ..
..
·n
.0
..\_,,
z:
~
i
z
i
0
·;i
c
!!
1
0
:
-·
l!
!!
2
!!
Q.
..
c
..
-,
·;.
:
"
:
i·
-'!
2
•
1
1
1
5
DESA
TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
KECAMATAN
KABUPATEN MUNA TAHUN 20 ..
HASIL SURVEY HARGA BARAN /ALAT LOKAL
MUNA
Desa
Kecamatan
Ka bu paten
| No | Uraian | Bat. | Harp Peqolah (Rp) | Biaya Tranapor (Rpl | Ket. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | 3 | | | |
| 7 Sirtu / 8 Kayu 9 Papan 10 Kayu _ l ~ Kayu l 2 Kayu 13 Papan 3 I 4 Pupun 2 15 Balok Kayu 16 Papan Kayu I 7 Perrnainan \ 8_ Pe.rmainan 19._ Permainan | Tasirru- - -- Dolken - _Be~istingi_<;:o_!:_ kayu klas Ill Balok 5/7 Klas II ~alok ~/)~)_(I~_ II Balok 8/12_ Klas II cm Klas II cm Klus fl Juti ?/lti (kusen) Jati 3 cm Ayunan dr Besi P~ea~ L~1!£_Ur 9r B~si Papy.n Keseimbangan dr | M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 btg M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 set set set | ·---- - - --- - --~----- - | - - - ----- -- -1--- - - - ·- ·--·-- | --- ------- ------ |
(--··················:·················)
Dibuat oleh :
Ketua TPK.
(
)
Disetujui: Kordinator PTPKD ,
(
)
TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
DESA ••.••••.••...•
KECAMATAN ••.•.•...
KABUPATEN MUNA TAHUN 20 ••••
HASIL SURVEY HA.RGA ALAT BERAT
: MUNA
Desa
Kecamatan
Ka bu paten
| No. | Jenla Bahan I Alat | Satuan | Nam.a clan Alamat Buplayer ············································· | Nam.a clan Alamat Buplayer ············································· | Nam.a clan Alamat Buplayer ············································· | Nam.a clan Alamat Buplayer ············································· | Keterangan |
|--------|------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| No. | Jenla Bahan I Alat | Satuan | Barga Sewa Alat per Jam | Biaya BBM | Biaya Operator | ToW Sewa Alat per Jam | Keterangan |
| a | b | c | d | e | r | a=f+d+e | h |
| 1 .. | Motor Grader | Unit - | | | | ~-- | |
| 2 | Vibro Roler | -- ---- Unit | -- | -- - - - | -- - - - - | - --- | --------- - |
| 3 | Excavator | -- Unit | - | -- | .. | - ----- | |
| - 4 | - ··- Whell Loader -- --- - | Unit | ---- | - | - ·--- | | - - |
| 5 | -- - Buldozer 03 -- ------ | - Unit -- | | - -- - | --- - | - -- | --·- - |
| 6 | --- Buldozer D6 -- | - - Unit - - | - - | | -- | - - | - - - - - |
| -·-- 7 | ----·- Dump Truck, 3 m3 | Uoit - | - | - -- | - - - | ---- >-- | -- --- |
| - 8 | -- Mobilisasi L Demobilisasi | Unit - | | - - -- | | --- --- | ·-- ----- |
| 9 | Dst. ············· | Unit | - | - | - - | --·- | -- |
Mengetahui :
Dibuat Oleh :
Kordinator PTPKD,
Ketua TPK,
(
)
TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
DESA •••.•.••••..•..•.
KECAMATAN ••••...••..•..
KABUPATEN MUNA TAHUN 20 ...
HASIL SURVEY HARGA BAHAN /ALAT PABRIICASI
: MUNA
Desa Kecamatan Ka bu paten
| No. | Jeni.a Balmo I Alat | Satuao | Rama dao Alamat Tolto Baosunao f------.-------...--~~-~Keteralllg1ln | Rama dao Alamat Tolto Baosunao f------.-------...--~~-~Keteralllg1ln | Rama dao Alamat Tolto Baosunao f------.-------...--~~-~Keteralllg1ln |
|--------|-----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| No. | Jeni.a Balmo I Alat | Satuao | | By. Traoaport | Harp Total |
| | Dahan | | | | |
| _l_ | ··-·---- | | | | ------1---------l |
| 2 | | | | - --·- -- | ---------! |
| __ 3_~ | -----·--- | | | ----- - | ---- -- |
| 4 | | | | ----- | ----•- |
| 5 6_,_ | | | | ---- - - -· | ------ |
| | | | | - - -- .. ·-- | --- |
| 7 | | | | - ·- ---- ·- | --~- |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 1 l | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | --- | ... |
| 18 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |
| | Alat | | | | |
| | | | | -----·--- | ----- -- |
| 4 | ______ :~ -, | | | ------ ·-· - ------ | ---·------··--· - -------- |
| 5 | | | | -- | |
| 6 | | | | | |
Dibuat Oleh :
Ketua TPK,
Mengetuhui: l{ordinator PTPKD,
····························
.
TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) J;&gt;ESA ·.····...·.·.·..· KECAMATAN KABUPATEN MUNA TAHUN 20 ..
Haail Survei Harga/Upah Tenaga Kerja
Desa
Kecarnatan
Ka bu paten
MUNA
| | Jeni• Tenaga Kerja | Satuan | Nama dan Alamat Tenalt'.aKe-rla | Nama dan Alamat Tenalt'.aKe-rla | Nama dan Alamat Tenalt'.aKe-rla | |
|---------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| No. | Jeni• Tenaga Kerja | Satuan | Nama: Dueun : .. | Nama: Dusun : | Nama: .. Duaun : . | |
| | Pt:~erj~: .. _ | Hok | | | | |
| 2 -- | .. Tukang Batu _ | -'- Hok | ----------·· ----·---- | ------ | _ ------ | 1- |
| | | | - - ·- -- ·- | -------- - --------- | . -·-·····------1--------- -------+-·------- | |
| _ 4 | ---------·----- ----- ----· Tukang Besi --------· | ·----··-·· __ Hok | ····--- -·----- - ···- | ---------·- .. ---------- | -- ------ ---------· | |
| ·---- 5 | ··---·-- .. - ····----·----- Mand or | -------· Hok | .. _ | | - --- - ---- . | -· |
| 6 ----- | DsL : .~- ... :-:-:-:.-.---- . -- ---------· ----------· | - -· ---- ----- | ······-····-····-··. -····· ---··· ----- ----·>-----·-- . --·- | - -------- -- ---------- -----------!-- -- ---------1 -- --·-··----·--- --- ------·- | - ... --··---·--····----. --------·- ------------------1-------11 ... ----------------------. | -----------------r------- ---------·--------·----- |
Mengetahui : Kordinator PTPKD,
(
)
(
)
Dibuat Oleh :
Ketua TPK,
Dfo:SA
KECAMATAN
k:ABlJPATEN MUNA TAHllN 20 .•..
Dl&lt;:SA
KECAMATANA
..
Format H
REKAPITULASI HASIL SURVEY HARGA BAHAN/MATERIAUALAT DAN UPAH
| URAIAN | SATUAN | HARGA LOK.AL Rp. | PPN &0·1. | TOTAL HARGA (Rp) | PEMBULATAN | Ket |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A BAIIAN I Pasir 2 Batu 3 Semen Tonasa 4 Kcrikil 5 Tanllh Urug (, Hatako 7 lksi 12 mm l)sl ... B MOBIU:R I l.cmari K11yu Klus I ,. R11J1j1ong P.:rikllU J Kursi Tun~u Dst. ... c: Al.AT I Ember Cur 2 Gerguji 3 K.:llUlj11ni: Dst ... D UPAH I Tukang 2 Pekerja | M3 Ml Zak M3 Ml flij, llurnng ·llu11h ~uah Bu11h Uu11h Hunh U1111h HOK HOK | | | | | Tiba di lokasi Tiba di lokasi Tiba di lokas: Tiha di lokas1 Tiba di lokasi Tiba di lokasi Tibn d1 lokasi Trba d, lokas, Tiba d, lok,m Tibll d1 lokasi Tiba d, lokasi Tlba di loke.si Tiba d1 lok,ui Tiba di lolcasi |
..
20
.
Dis.:tuJui uleh .
KEPALA m:sA
,,,
,,,
Di Assis1en~1 Olch
POTI Kee ...
,.
.,.,.,,
,. .
..
., ,. ,.
..
Di l'crikso Olch
:
KoonllHtor PTPKD
... ,
,
..
,.,.
Dibuat Olch,
KETlJA TPK
LOKASI (C)
LOKASI (B)
LOKASI (A)
4J
KEQ,IATAN: ________________•...••...
FOTO KONDISI A WAL (0%)
2
3