PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 32 Tahun 2016
Tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KOTA SINGKAWANG
Berlaku: 3 Oktober 2016
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas
- pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan, maka perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Kantor Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kota Singkawang;
- Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
+
.
Menetapkan
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan S usunan Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
10. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 25);
11. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 45);
7. PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSED UR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KOTA SINGKAWANG.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal8
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 3 Oktober 2016 WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISHAK
Diundangkan di Singkawang pada tanggal 13 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG ttd SYECH BANDAR BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 28
Salinan sesuai dengan aslinya KABAG HUKUM D N PERUNDANG-UNDANGAN SH Pembina Tk.I NIP. 19681016 199803 1 004
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR
: 32 Tahun 2016
TANGGAL
: 3 Oktober 2016
TENTANG
STAND AR
OPERASIONAL
PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
KANTOR
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
JENIS - JENIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
1. SUB BAGIAN TATA USAHA
| NO | NAMASOP | KETERANGAN |
|------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Pengurusan Surat Masuk | |
| 2 | Pengurusan Surat Keluar | |
| 3 | SOP Cuti Pegawai | |
| 4 | Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil | |
| 5 | Pengurusan Kenaikan Pangkat dan kenaikan Gaji Berkala | |
| 6 | Pencairan Uang Persediaan | |
| 7 | Proses Gaji PNS | |
| 8 | Pencairan Uang LS/TU | |
| 9 | Penyusunan Laporan Asset | |
| 10 | Penyusunan Neraca | |
| 11 | KIR | |
| 12 | KIB | |
| 13 | Pengusulan SPP | |
| 14 | Pelaporan SPT Online | |
| 15 | Usulan Penghapusan Aset, Mutasi dan Hibah | |
| 16 | Pengesahan SPJ | |
| 17 | Penyusunan SPJ Fungsional | |
| 18 | Verifikasi SPJ | |
| 19 | Penyusunan Buku Rincian Obyek | |
| 20 | Penyusunan Buku Pembantu Bank | |
| 21 | Penyusunan Buku Kas Tunai | |
| 22 | Penyusunan Buku Kas Umum Pengeluaran | |
| 23 | Penyusunan Catatan Atas La.poran Keuangan | |
| 24 | Penyusunan LRA | |
| 25 | Neraca Saldo | |
| 26 | Worksheet | |
4
| 27 | Buku Besar |
|------|--------------------------------------------------|
| 28 | Penjurnalan |
| 29 | Pengurusan Surat Pertanggungjawaban Administrasi |
| 30 | Registrasi Penutupan Kas |
| 31 | Buku Penerimaan Barang |
| 32 | Buku Pengeluaran Barang |
| 33 | Buku Barang Inventaris |
| 34 | Buku Pengeluaran Barang |
| 35 | Buku Barang Pakai Habis |
| 35 | Stock Barang Opname |
2. SEKSI PERENCANAAN PENANAMAN MODAL
| NO | NAMA SOP | KETERANGAN |
|------|------------------------|--------------|
| 1 | Pelayanan Izin Prinsip | |
| 2 | Pelayanan Izin Usaha | |
3. SEKSI PELAYANAN PERIZINAN
| NO | NAMASOP | KETERANGAN |
|------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Pengesahan STS | |
| 2 | Bendahara Penerimaan Dan Penyetoran PAD (Retribusi) | |
| 3 | Pelayanan Surat Izin Pemanfaatan/ Pengelolaan Air Tanah | |
| 4 | Pelayanan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) | |
| 5 | Pelayanan Tanda Daftar Gudang | |
| 6 | Pelayanan Tanda Daftar Industri (TDI) Izin Usaha Industri (IUI) | |
| 7 | Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) | |
| 8 | Pelayanan Izin Walet | |
| 9 | Pelayanan Izin Gangguan / HO | |
| 10 | Pelayanan Izin Reklame | |
| 11 | Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan | |
| 12 | Pelayanan Izin Usaha Jasa Kontstruksi | |
·•
·'
+%
4. Seksi Promosi dan Kerja Sama
| NO | NAMASOP | KETERANGAN |
|------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Penyiapan dan Penyusunan Bahan promosi dan Investasi Daerah | |
| 2 | Promosi / Pameran Investasi | |
WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISHAK
Salinan sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN