PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 111 Tahun 2023
Tentang JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BLUD RSUD dT. ADNAAIT WD PAYAKUMBUH
Berlaku: 23 Tahun 2005
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA PAYAKUMBUH PROPINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 111 TAHUN 2O16 TENTANG
JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BLUD RSUD dT. ADNAAIT WD PAYAKUMBUH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH, a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 2O ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 1O5 Peraturan Menteri Dalam Negeri 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan pelayanan perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang ' Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan Jasa Pada RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Jenjang Nilai Pengadaan Baralg/Jasa pada RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh.
- l. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O03 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan l,embaran Negara Republik Indoesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah Sakit (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5O63);
8. Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20O5;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintah Daerah (l,embarana Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan kbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentnag Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nmor 59, Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O1O tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor O8|PMK.O212006 Tahun 2OO6 tentang Kewenangan Pengadaan Barang / Jasa Pada Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 20O7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7O3l MENKES I SK I IX I 2006 Tahun 20O6 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Baran/Jasa Pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan;
14. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerinta Daerah Kota Payakumbuh (kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2OO8 Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organsasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2O16);
16. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 16 Tahun 2O07 tentang Penetapan Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD Payakumbuh sebagai Badan L,ayanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Payakumbuh
Menetapkan
Tahun 2OO7 Nomor 16);
17. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 91 Tahun 2Ol5 tentang Penjabararr Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2O16 ( Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 91).
ilEMUTUSKAIT:
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BLUD RSUD dT. ADNAAN WD PAYAKUMBUH
BAB I - KBTENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
2. Walikota adalah Walikota Payakumbuh;
1. Daerah adalah Kota Payakumbuh;
3. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD Payakumbuh yang disingkat dengan RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh yang telah berstatus BLUD Penuh;
5. Fleksibilitas ada-lah keleluasaan pengelolaan pengadaan barang/jasa pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum,
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pengadaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
BAB II - PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 2

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD meliputi:
- a. barang;
- b. peke{aan konstruksi;
- c. jasa konsultansi;
- d. jasa lainnya;
6. l2l Pengadaan barang/jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- (4) BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebahagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku
- (3) Pengadaan barang/jasa ditakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing adil/ tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat;
9. umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah, apabila ada alasan efektifitas dan / atau efisiensi;
- (6) Ketentuan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.
- (5) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (41 berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD dan disetqiui oleh Walikota;
BAB II - PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 3

Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pengadaal barang dan atau jasa yang sumber dananya berasal dari: terhadap
- 2) Hibah tidak terikat;
- 1) Jasa Layanan;
- 3) Hasil kerjasama dengan pihak lain;
- 4) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah;
BAB II - PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 4

- (1) Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dilaksanakan oleh pelaksana pengadaan,
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat I dibentuk oleh pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa guna keperluan BLUD.
BAB II - PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 5

Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:
- a. Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 5OO.OO0.O00,(lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan Metode Pengadaan Langsung.
- b. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 50O.0OO.O00,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut:
- 1) Pelelangan sederhana untuk pengadaan barang/jasa lainnya;
- 2) Pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi;
- 3) Seleksi sederhana untuk pengadaan jasa konsultansi.
- c. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 1.50O.0O0.OO0 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan metode pelelangan umum.
BAB III - KEIENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa BLUD diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Pemimpin BLUD RSUD;
BAB III - KEIENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Dengan ditetapkan Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2OO9 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada RSUD dr. Adnaan WD (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2OO9 Nomor 47 dan Perubahannya) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB III - KEIENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Walikota ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.
Ditetapkan di Payakumbuh
padatanggal t9 Drsrrnh. gotb
Diundangkan di Payakumbuh
Pada Tanggal \9 VY!sr\' ttt x\L
SEI(RETARIS DATRTII KOTA PAYAITTIUBT'H
BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR