PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 21 Tahun 2013
Tentang PENYELENGGARAAN REKLAMASI PANTAI
Berlaku: 20 Desember 2013
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
WALIKOTA BITUNG
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 21 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAMASI PANTAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
a.
bahwa kawasan kota di tepi pantai cenderung mengalami perubahan yang cukup pesat, sehingga menimbulkan berbagai masalah seperti meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan, baik untuk perumahan, industri, perdagangan dan jasa, pelabuhan, pergudangan, wisata bahari maupun sarana dan prasarana;
- b. bahwa guna menanggulangi permasalahan keterbatasan lahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perluasan melalui reklamasi pantai secara cermat dan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklamasi Pantai di Kota Bitung;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151);
14. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 267);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pengerukan dan Reklamasi;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG dan
WALIKOTA BITUNG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH REKLAMASI PANTAI
TENTANG
PENYELENGGARAAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Bitung;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bitung;
3. Walikota adalah Walikota Kota Bitung;
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bitung;
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung;
6. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang dalam rangka meningkatkan sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase;
7. Material reklamasi adalah material yang digunakan untuk tujuan reklamasi;
8. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional;
9. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia;
10. Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K, adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin;
11. Pengurugan adalah kegiatan penimbunan tanah dan/atau batuan di atas permukaan tanah dan/atau batuan;
12. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
13. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang
- digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan;
14. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan adalah wilayah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja pelabuhan yang diperuntukkan bagi keselamatan pelayaran dan pengembangan pelabuhan yang bersangkutan;
15. Obyek Vital Nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis;
16. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
17. Garis pantai adalah garis yang membatasi sempadan pantai dengan muka atau titik pasang laut tertinggi;
18. Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil secara berkelanjutan;
19. Orang adalah perseorangan dan/atau badan hukum;
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan;
21. Sedimentasi adalah suatu proses pengendapan material yang ditranspor oleh media air, angin, es, gletser di suatu cekungan;
22. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi perencanaan dan pelaksanaan reklamasi pantai di wilayah kota.
- (2) Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi reklamasi di :
- a. Daerah lingkungan kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal khusus;
- b. lokasi pertambangan, minyak, gas bumi, dan panas bumi; dan
- c. kawasan hutan dalam rangka pemulihan dan/atau perbaikan hutan.
- (3) Reklamasi tidak dapat dilakukan pada kawasan konservasi dan alur laut.
- (4) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku untuk zona inti.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3

Reklamasi pantai berasaskan :
- a. pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan;
- b. keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.
Bagian Kedua Tujuan
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 4

Penyelenggaraan reklamasi pantai bertujuan:
- a. mengembangkan potensi ekonomi yang dapat menjadi basis ekonomi sehingga mampu menyerap tenaga kerja dan menciptakan kegiatan lanjutan serta meningkatkan mutu dan dayaguna sumber daya manusia atas dasar kerjasama pemerintah, masyarakat dan swasta; dan
- b. tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk mewujudkan kawasan pengembangan yang strategis dan memiliki daya saing yang tinggi.
BAB III - PERENCANAAN REKLAMASI
Pasal 5

- (1) Pemerintah, pemerintah kota dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib membuat perencanaan reklamasi.
- (2) Perencanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
- a. penentuan lokasi;
- b. penyusunan rencana induk;
- c. studi kelayakan; dan
- d. penyusunan rancangan detail.
BAB III - PERENCANAAN REKLAMASI
Pasal 6

- (1) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan RZWP-3-K Kota dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
- (2) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan :
- a. lokasi reklamasi; dan
- b. lokasi sumber material reklamasi.
- (3) Penentuan lokasi reklamasi dan lokasi sumber material reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan aspek teknis, aspek lingkungan hidup, dan aspek sosial ekonomi (tabulasi).
BAB III - PERENCANAAN REKLAMASI
Pasal 7

Penyusunan rencana induk reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b harus memperhatikan :
- a. kajian lingkungan hidup strategis;
- b. kesesuaian dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi, Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota;
- c. sarana prasarana fisik di lahan reklamasi dan di sekitar lahan yang di reklamasi;
- d. akses publik;
- e. fasilitas umum;
- f. kondisi ekosistem pesisir;
- g. kepemilikan dan/atau penguasaan lahan;
- h. pranata sosial;
- i. aktivitas ekonomi;
- j. kependudukan;
- k. kearifan lokal; dan
- l. daerah cagar budaya dan situs sejarah.
BAB III - PERENCANAAN REKLAMASI
Pasal 8

Penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit memuat:
- (1) rencana peruntukan lahan reklamasi;
- (2) kebutuhan fasilitas terkait dengan peruntukan reklamasi;
- (3) tahapan pembangunan;
- (4) rencana pengembangan; dan
- (5) jangka waktu pelaksanaan reklamasi.
BAB III - PERENCANAAN REKLAMASI
Pasal 9

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. teknis;
- b. ekonomi-finansial; dan
- c. lingkungan hidup.
- (2) Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kelayakan hidro-oceanografi, hidrologi, batimetri, topografi, geomorfologi, dan geoteknik.
- (3) Kelayakan ekonomi-finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kelayakan analisis:
- a. rasio manfaat dan biaya [(Benefit Cost Ratio (B/C-R)];
- b. nilai bersih perolehan sekarang [(Net Present Value (NPV)];
- c. tingkat bunga pengembalian [(Internal Rate of Return (IRR)];
- d. jangka waktu pengembalian investasi [(Return of Investment (ROI)]; dan
- e. valuasi ekonomi lingkungan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (4) Kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan atas keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
BAB III - PERENCANAAN REKLAMASI
Pasal 10

- (1) Rancangan detail sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d disusun berdasarkan rencana induk dan studi kelayakan.
- (2) Rancangan detail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memuat rancangan:
- a. penyiapan lahan dan pembuatan prasarana/fasilitas penunjang reklamasi;
- b. pembersihan dan/atau perataan tanah;
- c. pembuatan dinding penahan tanah dan/atau pemecah gelombang;
- d. pengangkutan material reklamasi dari lokasi sumber material darat dan/atau laut;
- e. perbaikan tanah dasar;
- f. pengurugan material reklamasi;
- g. penanganan, penebaran dan penimbunan material reklamasi dari darat dan/atau laut;
- h. pengeringan, perataan dan pematangan lahan reklamasi; dan
- i. sistem drainase.
- (3) Penyusunan rancangan detail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memasukkan mitigasi bencana dan memuat rincian waktu pelaksanaan reklamasi.
BAB IV - PERIZINAN REKLAMASI
Pasal 11

- (1) Pemerintah, Pemerintah Kota dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib memiliki :
- a. Izin Lokasi; dan
- b. Izin Pelaksanaan Reklamasi.
- (2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Izin Lokasi Reklamasi; dan
- b. Izin Lokasi Sumber Material reklamasi.
BAB IV - PERIZINAN REKLAMASI
Pasal 12

- (1) Lokasi pengambilan sumber material reklamasi dapat dilakukan di darat dan/atau laut.
- (2) Lokasi pengambilan sumber material reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan di :
- a. pulau-pulau kecil terluar;
- b. kawasan konservasi perairan dan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. pulau kecil dengan luas kurang dari 100 (seratus) hektar; dan
- d. kawasan terumbu karang, mangrove dan padang lamun.
- (3) Pengambilan sumber material reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh :
- a. merusak kelestarian ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. mengakibatkan terjadinya erosi pantai; dan
- c. mengganggu keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.
- (4) Pengambilan sumber material reklamasi di pulau kecil paling banyak 10% (sepuluh persen) dari luas pulau tersebut.
BAB V - KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 13

- (1) Walikota berwenang menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi pada :
- a. perairan laut 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi; dan
- b. kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah kota.
- (2) Walikota berwenang memberikan pertimbangan terkait lokasi reklamasi dan lokasi sumber material reklamasi kepada Menteri dalam penerbitan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi pada :
- a. Kawasan Strategis Nasional tertentu;
- b. perairan pesisir di dalam Kawasan Strategis Nasional;
- c. kegiatan reklamasi lintas provinsi
- d. kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh kementerian; dan
- e. kegiatan reklamasi untuk Obyek Vital Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB V - KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 14

- (1) Izin Lokasi Reklamasi dengan luasan diatas 25 (dua puluh lima) hektar harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri.
- (2) Izin Pelaksanaan Reklamasi dengan luasan diatas 500 (lima ratus) hektar harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri.
- (3) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Walikota kepada Menteri disertai dengan persyaratan :
- a. surat keterangan lokasi reklamasi dan lokasi sumber material dari Walikota;
- b. peta lokasi reklamasi dan lokasi sumber material dengan skala 1 : 1.000 dengan sistem koordinat lintang dan bujur pada lembar peta; dan
- c. proposal perencanaan reklamasi.
- (4) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Walikota kepada Menteri disertai dengan persyaratan :
- a. surat keterangan lokasi reklamasi dan lokasi sumber material dari Walikota;
- b. rencana induk;
- c. studi kelayakan; dan
- d. rancangan detail.
- (5) Menteri memberikan rekomendasi dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan rekomendasi secara lengkap.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan persyaratan bagi Walikota untuk menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi.
BAB V - KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 15

Walikota bertanggung jawab terhadap setiap Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi yang diterbitkan.
BAB V - KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 16

Pemberian izin lokasi sumber material reklamasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN
Pasal 17

- (1) Pemerintah, Pemerintah Kota dan setiap orang untuk memiliki Izin Lokasi Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, harus mengajukan permohonan kepada Walikota disertai dengan persyaratan untuk :
- a. Pemerintah dan Pemerintah Kota berupa surat keterangan penanggung jawab kegiatan;
- b. orang perseorangan berupa :
1. surat keterangan penanggung jawab kegiatan untuk badan usaha;
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) perseorangan atau penanggung jawab kegiatan; dan
3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseorangan atau badan usaha.
- c. badan hukum berupa :
1. surat keterangan penanggung jawab kegiatan;
2. fotokopi akte pendirian perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
3. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan;
4. fotokopi NPWP; dan
5. surat keterangan domisili usaha.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambahkan persyaratan berupa :
- a. bukti kesesuaian lokasi reklamasi dengan RZWP-3-K dan/atau RTRW dari instansi yang berwenang;
- b. peta lokasi reklamasi dengan skala 1 : 1.000 dengan sistem koordinat lintang dan bujur pada lembar peta;
- c. peta lokasi sumber material reklamasi dengan skala 1 : 10.000 dengan sistem koordinat lintang dan bujur pada lembar peta; dan
- d. proposal reklamasi.
BAB VI - PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN
Pasal 18

Proposal reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d memuat :
- a. latar belakang;
- b. tujuan reklamasi;
- c. pertimbangan penentuan lokasi yang memuat aspek teknis, aspek, lingkungan, dan aspek sosial ekonomi;
- d. rencana pengambilan sumber material reklamasi sekurang-kurangnya memuat metode pengambilan dan pengangkutan material, volume dan jenis material;
- e. rencana pemanfaatan lahan reklamasi;
- f. gambaran umum pelaksanaan reklamasi; dan
- g. jadwal rencana pelaksanaan kerja.
Bagian Kedua
Izin Pelaksanaan Reklamasi
BAB VI - PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN
Pasal 19

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah dan setiap orang untuk memiliki Izin Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, harus mengajukan permohonan kepada Walikota disertai dengan persyaratan untuk :
- a. Pemerintah dan Pemerintah Kota berupa surat keterangan penanggung jawab kegiatan.
- b. orang perseorangan berupa :
1. surat keterangan penanggung jawab kegiatan;
2. fotokopi KTP;
3. fotokopi NPWP
- c. badan hukum berupa :
1. surat keterangan penanggung jawab kegiatan;
2. fotokopi akte pendirian perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
3. fotokopi SIUP; dan
4. fotokopi NPWP.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambahkan persyaratan berupa :
- a. fotokopi Izin Lokasi Reklamasi;
- b. fotokopi Izin Lingkungan untuk lokasi pelaksanaan reklamasi yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang berwenang;
- c. rencana induk lokasi reklamasi yang mencantumkan alokasi sempadan pantai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. studi kelayakan;
- e. dokumen rancangan detail reklamasi yang dilengkapi dengan perhitungan dan gambar konstruksi, dan gambar rencana infrastruktur;
- f. metode pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan reklamasi;
- g. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan apabila lokasi reklamasi berhimpitan dengan daratan;
- h. surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga dan menjamin keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat; dan
- i. surat perjanjian antara Pemohon dan Pihak Pemasok Material yang dilegalisir oleh Notaris dilengkapi fotokopi Surat Izin Pertambangan Daerah dan fotokopi Izin Lingkungan untuk lokasi sumber material yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang berwenang.
Bagian Ketiga
Tata Cara Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi
BAB VI - PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN
Pasal 20

Tata cara penerbitan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi yang menjadi kewenangan Walikota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB VII - PELAKSANAAN REKLAMASI
Pasal 21

- (1) Pelaksanaan reklamasi dilakukan sesuai dengan perencanaan;
- (2) Pelaksanaan reklamasi dilakukan dengan cara pengurugan;
- (3) Pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.
- (4) Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
- a. memberikan akses kepada masyarakat menuju pantai;
- b. mempertahankan mata pencaharian penduduk sebagai nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha kelautan dan perikanan lainnya;
- c. memberikan kompensasi/ganti kerugian kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi;
- d. merelokasi permukiman bagi masyarakat yang berada pada lokasi reklamasi; dan
- e. memberdayakan masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi.
BAB VII - PELAKSANAAN REKLAMASI
Pasal 22

- (1) Izin pelaksanaan reklamasi yang akan dimanfaatkan sebagai Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) hanya dapat diberikan sepanjang 50 meter dari garis pantai menjorok ke arah laut dan tidak mengganggu alur pelayaran dan kelestarian lingkungan.
- (2) Untuk pengembangan suatu kawasan, dapat diberikan izin sepanjang 500 meter dari garis pantai menjorok ke arah laut dengan tetap memperhatikan batas alur pelayaran dan letak geografis bawah laut.
BAB VII - PELAKSANAAN REKLAMASI
Pasal 23

Pelaksanaan reklamasi meliputi bagian perairan laut sepanjang pantai secara tegak lurus kearah laut dengan kedalaman laut maksimal 10 (sepuluh) meter dari tinggi muka air laut rata-rata.
BAB VII - PELAKSANAAN REKLAMASI
Pasal 24

Status Hak Pengelolaan atas lahan hasil reklamasi diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 25

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan reklamasi dilakukan oleh Walikota dalam rangka mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan reklamasi dengan perencanaan dan Izin Lingkungan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan reklamasi.
BAB VIII - MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 26

- (1) Walikota menyampaikan laporan penerbitan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi kepada Menteri.
- (2) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan reklamasi kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan analisis terhadap pelaksanaan kegiatan reklamasi.
- (4) Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan reklamasi, Menteri dapat memberikan rekomendasi kepada Walikota untuk dilakukan peninjauan terhadap Izin Pelaksanaan Reklamasi.
BAB IX - PENGAWASAN
Pasal 27

- (1) Pengawasan reklamasi dilakukan terhadap kesesuaian Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi dengan pelaksanaan reklamasi.
- (2) Pengawasan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk Izin Lokasi sumber material reklamasi.
BAB X - PENYIDIKAN
Pasal 28

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana bidang kelautan dan perikanan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil;
- c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- d. melakukan pemeriksaaan prasarana Wilayah Pesisir dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- e. menyegel dan/atau menyita bahan dan alat-alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagai alat bukti;
- f. mendatangkan Orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- g. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- h. melakukan penghentian penyidikan; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) diancam pidana sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 30

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan fungsi lindung, diancam pidana sesuai dengan yang di atur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka izin yang dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.
Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 20 Desember 2013
WALIKOTA BITUNG ,
HANNY SONDAKH
Diundangkan di Bitung Pada tanggal 20 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA,
Drs. EDISON HUMIANG,M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19610804 198603 1 016
LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 42
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Dalam teori perencanaan kota, reklamasi pantai merupakan salah satu langkah pemekaran kota. Reklamasi biasanya dilakukan oleh karena lajunya pertumbuhan dan kebutuhan lahan yang meningkat, tetapi mengalami kendala keterbatasan lahan.
Reklamasi pantai merupakan sub sistem dari sistem pantai. Perubahan pantai dan dampak akibat adanya reklamasi tidak hanya bersifat lokal, tetapi meluas. Reklamasi memiliki dampak positif maupun negatif bagi masyarakat maupun ekosistem pesisir dan laut. Dampak ini mempunyai sifat jangka pendek dan jangka panjang yang dipengaruhi oleh kondisi ekosistem dan masyarakat di sekitar.
Dampak positif reklamasi antara lain peningkatan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir, mengurangi lahan yang dianggap kurang produktif, penambahan wilayah, perlindungan pantai dari erosi, peningkatan kondisi habitat perairan dan penyerapan tenaga kerja. Sementara dampak negatif dari reklamasi meliputi dampak fisik seperti perubahan hidro oseanografi, erosi pantai, sedimentasi, pencemaran laut, terganggunya ekosistem laut.
Pada prinsipnya reklamasi harus menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan dengan orientasi pada jangka panjang. Dalam pelaksanaan reklamasi diperlukan kajian mendalam sehingga menghasilkan area reklamasi yang aman dan melestarikan lingkungan.
PENJELASAN
Pasal 32

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 124