PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 14 Tahun 2013
Tentang PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU
Berlaku: 20 Desember 2013
N/A
Preamble

Menimbang :
WALIKOTA BITUNG
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG
PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
a.
- bahwa perkembangan dan pertumbuhan Kota Bitung telah mengakibatkan berkurangnya ruang terbuka hijau dan memberikan dampak menurunnya kualitas lingkungan perkotaan sehingga diperlukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka hijau;
- b. bahwa guna menjamin ketersediaan ruang terbuka hijau, diperlukan arahan mengenai pemanfaatan ruang secara pasti, terencana dan berkelanjutan dalam bentuk Penataan Ruang Terbuka Hijau Kota Bitung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau;
Mengingat : 1.
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG DAN WALIKOTA BITUNG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Walikota adalah Walikota Kota Bitung.
4. Dinas adalah Dinas Tata Ruang Kota Bitung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bitung.
6. Petugas adalah seorang yang ditunjuk dalam lingkungan Dinas.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Ruang Terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
9. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam.
10. Ruang Terbuka Hijau Privat adalah Ruang Terbuka Hijau yang kepemilikan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Daerah.
11. Ruang Terbuka Hijau Publik adalah Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki dan dikelola pemerintah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum.
12. Penataan Ruang Terbuka Hijau adalah kegiatan yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian Ruang Terbuka Hijau.
13. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah perbandingan antara luas lantai dasar bangunan terhadap luas persil/kavling/blok peruntukan.
14. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah perbandingan antara ruang terbuka hijau pada setiap persil/kavling/blok peruntukkan terhadap luas persil/kavling/blok peruntukan.
15. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengaman untuk mendirikan bangunan dan/atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik dan pipa gas.
16. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pada pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
17. Jalur Hijau adalah jalur tanah terbuka yang meliputi Taman, Lapangan Olah Raga, Taman Monumen dan Taman Permakaman yang pembinaan, pengelolaan dan pengendaliaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Rencana Kota.
18. Kawasan adalah suatu wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan budidaya.
19. Kawasan Lindung adalah wilayah yang telah ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumber daya buatan.
20. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang telah ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
21. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan berfungsi sebagai paruparu kota.
22. Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota.
23. Taman Lingkungan adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat lingkungan.
24. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
25. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ruang terbuka hijau dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan ruang terbuka hijau meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendaliaan, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
26. Vegetasi tumbuhan adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak dan rumput.
27. Sarana Penunjang adalah bangunan yang digunakan sesuai dengan fungsi ruang terbuka hijau.
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 2

Penataan RTH disusun berdasarkan asas :
- a. manfaat, selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan; dan
- b. keadilan, perlindungan dan kepastian hukum.
Bagian Kedua Tujuan
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 3

Penataan RTH disusun dengan tujuan :
- a. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan;
- b. menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- c. menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna utuk kepentingan masyarakat;
- d. meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah dan bersih; dan
- e. memujudkan keterpaduan kegiatan pembangunan dan landasan operasional penataan RTH.
Bagian Ketiga Fungsi
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 4

Penataan RTH mempunyai fungsi :
- a. fungsi utama atau intrinsik yaitu fungsi ekologis:
1. memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota);
2. pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
3. sebagai peneduh;
4. produsen oksigen;
5. penyerap air hujan;
6. penyedia habitat satwa;
7. penyerap polutan media udara, air dan tanah; dan
8. penahan angin.
- b. fungsi tambahan atau ekstrinsik, meliputi :
1. fungsi sosial budaya;
2. fungsi ekonomi;
3. fungsi estetika;
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 5

Perencanaan RTH merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bitung.
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 6

- (1) Setiap orang atau Badan dapat menyiapkan perencanaan dan perancangan RTH.
- (2) Perencanaan RTH harus memenuhi proporsi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) yang terdiri dari :
- a. 20% (dua puluh persen) RTH Publik; dan
- b. 10% (sepuluh persen) RTH Privat.
- (3) Perencanaan dan perancangan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan/pengesahan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
BAB IV - PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 7

- (1) Pemanfaatan RTH milik Daerah atau yang dikuasai oleh Daerah yang belum memiliki alas hak atau hak atas tanah adalah kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang atau Badan dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan RTH sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) atas izin Walikota.
- (3) Pemanfaatan RTH oleh orang atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB IV - PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 8

- (1) Pemanfaatan RTH dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing.
- (2) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggungjawab atas rumah/bangunan atau persil yang terbangun diwajibkan untuk menghijaukan halaman/pekarangan atau persil yang dimaksud dengan cara menanam pohon pelindung dan/atau perdu, semak hias, penutup tanah/rumput serta memeliharanya dengan baik.
- (3) Pengelolaan RTH dilaksanakan berdasarkan perencanaan Tata Ruang atau ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan.
BAB IV - PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 9

- (1) Guna mewujudkan pengendalian RTH yang memperhatikan keseimbangan lingkungan sebagimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. rumah tinggal :
1. jenis kavling dengan ukuran kurang dari 120 m² harus ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung dan penutup tanah/rumput;
2. jenis kavling dengan ukuran 120 m²-240 m² harus ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
3. jenis kavling dengan ukuran 241 m²-500 m² harus ditanami minimal 2 (dua) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
4. jenis kavling dengan ukuran lebih dari 500 m² harus ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup; dan
5. terhadap luas kavling yang tidak dimungkinkan untuk ditanami pohon penghijauan harus ditanami dengan sistem pot dan tanaman gantung lainnya.
- b. setiap Pengembang Perumahan berkewajiban untuk mewujudkan pertamanan/penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak/ site plan yang telah disahkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- c. pemilik dan/atau pengguna Bangunan Kantor dan/atau Hotel, dan/atau Industri/Pabrik, Bangunan Perdagangan dan Bangunan umum lainnya diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
1. untuk bangunan yang mempunyai luas tanah antara 120 m²-240 m² harus ditanami minimal 1(satu) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup; dan
2. untuk bangunan yang mempunyai luas tanah lebih dari 240 m² harus ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup.
- d. Pemerintah Daerah dan masyarakat memantau tanaman penghijauan disetiap jalan diseluruh daerah; dan
- e. setiap pemilik atau pihak yang bertanggungjawab atas lahan terbuka dengan sudut lereng diatas 15 derajat harus menanam pohon penghijauan minimal 1 (satu) pohon pelindung untuk setiap 15 m² dan rumput dengan jumlah yang cukup.
- (2) Kawasan-kawasan lainnya, ditentukan sebagai berikut:
- a. kawasan Hijau Pertamanan Kota, pemanfaatannya lebih difungsikan sebagai taman dengan jenis tanaman tahunan ataupun semusim yang bervariasi, 80% (delapan puluh persen) - 90% (sembilan puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan. Sedangkan 10% (sepuluh persen) 20% (dua puluh persen) lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan taman, seperti jalan setapak, bangku taman, kolam hias dan bangunan penunjang taman lainnya;
- b. kawasan Koservasi juga berfungsi sebagai taman kota, ditanami jenis tanaman tahunan dengan jarak tanam rapat, 90% (sembilan puluh pesen) - 100% (seratus persen) dari luas areal harus dihijaukan, sedangkan areal lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan penunjang kawasan tersebut;
- c. kawasan Hijau Pemakaman, berfungsi sebagai Taman Pemakaman Umum yang dikelola Pemerintah Daerah, pemanfaatan dikhususkan untuk pemakaman jenazah dengan vegetasi penutup tanah/rumput lebih dominan daripada tanaman pelindung;
- d. kawasan Hijau Pertanian dan Pekarangan pemanfaatannya dikhususkan untuk menunjang bidang Pertanian Tanaman Pangan, Horikultura, 80% (delapan puluh persen) - 90% (sembilan puluh persen) dari luas areal dalam bentuk hijau;
- e. kawasan Hijau Jalur Hijau, merupakan RTH dalam bentuk Jalur Hijau Tepi Pantai, Jalur Hijau Tepi Sungai, Jalur Hijau Tepi/Tengah Jalan, Jalur Hijau di bawah penghantar listrik tegangan tinggi. Kawasan ini kurang lebih 90% (sembilan puluh persen) dari luas arealnya harus dihijaukan dengan jenis vegetasi pohon, perdu, semak hias dan penutup tanah/rumput; dan
- f. kawasan Hijau atau RTH yang tidak diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Luas sarana penunjang bagi kepentingan RTH, dibatasi dengan ketentuan paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas RTH dilokasi setempat.
BAB IV - PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 10

Untuk pemanfaatan RTH yang baik, setiap penghuni atau pihak yang bertanggungjawab atas rumah/bangunan diharuskan:
- a. memelihara dan merapikan pagar tanaman yang berbatasan dengan jalan, dengan ketentuan tinggi pagar tanaman 1,5 (satu koma lima) meter, bagian atas terbuka dan tidak menutupi padangan dari arah depan/jalan;
- b. memelihara jalan masuk dan memasang lampu penerangan di halaman/pekarangan;
- c. memelihara pohon atau tanaman dan merapikan rumput sesuai batas halaman/pekarangan rumah/bangunan secara periodik; dan
- d. memelihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak mengganggu kepentingan umum.
BAB IV - PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 11

Dalam rangka pembinaan dan pemanfaatan RTH Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggungjawab dan kemitraan semua pihak baik Pemerintah Daerah, swasta/pengusaha dan masyarakat dalam upaya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH.
BAB IV - PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 12

- (1) Guna pengendalian pemanfaatan RTH, setiap usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau Badan dan/atau untuk kepentingan perorangan atau Badan yang memakai lokasi RTH tidak boleh menyimpang dari fungsinya dan harus memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian RTH dan dapat ditambah persyaratan lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Pemegang izin dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin dari yang telah diberikan.
- (4) Izin pemanfaatan RTH sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.
- (5) Ketentuan perizinan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB IV - PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 13

- (1) Dalam hal Surat Izin tidak berlaku lagi maka lokasi RTH yang bersangkutan harus dikosongkan dalam keadaan baik atas beban pemegang izin.
- (2) Walikota dapat melimpahkan Kewenangan pelayanan perizinan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini kepada pejabat yang ditunjuk.
BAB IV - PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 14

Setiap orang, dilarang :
- a. melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana RTH, tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk; dan
- b. merusak sarana taman RTH yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah.
BAB V - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
BAB VI - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16

- (1) Orang dan/atau Badan yang memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 10 wajib menghentikan, mengosongkan dan mengembalikan lahan sesuai keadaan semula atas beban yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi maka Walikota atau pejabat yang ditunjuk, berwenang melaksanakan penghentian kegiatan secara paksa, pengosongan lokasi RTH dan mengembalikan sesuai keadaan semula atas beban pelanggar yang bersangkutan dengan ketentuan biaya yang ditetapkan oleh Walikota.
BAB VI - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17

Orang dan/atau Badan yang memanfaatkan RTH dengan cara menyimpang/bertentangan dari izin yang diberikan maka izin dicabut.
BAB VI - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 18

Setiap penghuni atau pihak yang bertanggungjawab atas rumah/bangunan yang tidak melaksanakan penghijauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 dan Pasal 10, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengambil tindakan untuk melakukan penghijauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan biaya yang dibebankan pada pemilik bangunan/persil yang bersangkutan.
BAB VII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 19

Selain oleh Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota.
BAB VII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 20

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; dan
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 21

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 13, dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.
Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 20 Desember 2013
WALIKOTA BITUNG, ttd
HANNY SONDAKH
Diundangkan di Bitung Pada tanggal 20 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA,
ttd
Drs. EDISON HUMIANG, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19610804 198603 1 016
LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 35
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Penyusunan Rencana Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bitung merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, ke dalam aplikasi pembangunan perkotaan dan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang di Wilayah Daerah.
Penataan RTH Kota Bitung dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah menjadi sebuah dokumen bagi pedoman pemanfaatan ruang serta menjadi salah satu masukan bagi pengarahan dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Bitung.
Bagi masyarakat yang akan melakukan pemanfaatan ruang, agar memperhatikan ketersediaan lahan untuk ruang terbuka hijau sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup Jelas

## Huruf aAzas manfaat, bahwa Rencana Ruang Terbuka Hijau harus dapat memberikan manfaat yang optimal bagi lingkungan, ruang perkotaan dan masyarakat;Azas selaras, bahwa Rencana Ruang Terbuka Hijau harus dapat berjalan selaras dengan program-program pembangunan Pemrintah Kota Bitung;Azas seimbang, bahwa Rencana Ruang Terbuka Hijau akan memberikan arahan keseimbangan ekosistem antara ruang terbangun/kawasan budidaya dan ruang tidak terbangun/kawasan lindung;Azas terpadu bahwa Rencana Ruang Terbuka Hijau harus dilaksanakan secara sinergi melalui program-program yang dilaksanakan dan didukung oleh seluruh instansi terkait;danAzas berkelanjutan bahwa Rencana Ruang Terbuka Hijau harus dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan serta selalu didasarkan atas prinsip landasan pelestarian fungsi sumber daya alam.## Huruf bAzas keadilan, perlindungan dan kepastian hukum, bahwa penyusunan peraturan daerah Rencana Ruang Terbuka Hijau ini, harus dapat memberikan jaminan kepastian dan##
PENJELASAN
Pasal 3

## Pasal 4

perlindungan hukum bagi masyarakat dan semua pelaku lingkungan dari resiko yang mungkin terjadi akibat kerusakan lingkungan.Cukup JelasHuruf aCukup JelasHuruf bFungsi tambahan atau ekstrinsik yaitu fungsi ekologis diantaranya adalah:## Angka 1Fungsi sosial budaya selain menciptakan interaksi sosial masyarakat, juga mengangkat potensi lokal, meliputi :- -menggambarkan ekspresi budaya lokal;- -merupakan media komunikasi warga kota;- -tempat rekreasi; dan- -wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam## Angka 2Fungsi ekonomi , berarti memiliki nilai ekonomis produktif bagi masyarakat, meliputi :- -sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur-mayur; dan- -bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain.## Angka 3Fungsi estetika, berarti menciptakan keindahan pada lingkungan sekitarnya melalui keindahan warna, bentuk, kombinasi testur, bau-bauan ataupun bunyi dari satwa liar yang menghuninya, meliputi:- -meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun lingkungan makro: lansekap kota secara keseluruhan;- -menstimulasi kreativitas dan produktifitas warga kota;- -pembentuk faktor keindahan arsitektural; dan- -menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.
PENJELASAN
Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20 Pasal 21 Pasal 22

``````Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas```TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 120