PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 13 Tahun 2013
Tentang No Description
Berlaku: 13 TAHUN 2013
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 3

- (1). Subjek perjalaraarl dinas adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Pemrakilarr Ralryat Daerah Kota Tomohon.
- (21. Subjek perjalanan dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (U digolongtcan dalam 2 (dua) tingkatan, yaitu :
- a. Tingkat A untuk Pimpinan DPRD;
- b. Tingkat B unflik Anggota DPRD.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 4

Tujuan perjalanan Dinas adalah melakukan tugas untuk kryntingan Negara dan/atau dqerah yang memberi manfaat bagi Negara/Daeratr atas perintah yang berwenang q
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 6

Jenis Biaya Perjalanan Dinas, terdiri dari :
- a. Uang Harian;
- b. Biaya Transportasi;
- c. Biaya Penginapan;
- d. Uang Representasi; dan
- e. Sewa kendaraan dalam kota.
Paragraf 2 Uang Hattant
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 7

- Uang Harian sebagaimana dimaksud Pasal 6 hunrf a dibayarkan secara Lumpsum. P  @  @ 
- Uang Harian dibayarkan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD oleh pejabat yang berwenang./l "LT Q 
Paragraf 3 Blalga\_ Ihilnryorftsn
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 8

- (1) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf b, meliputi :
- a. Biaya Tiket;
- b. Airport Tax;
- c. Biaya Pass masuk latnnYa;
- (2) Biaya Tiket (angkutan darat, laut dan udara) dibayarkan selurrrhnya sesuai dengan harga yang tercantum dalam tjket ts:masuk biaya jasa pelayanan penumpang pesawa,t udara (airport tax) dan biaya pass masuk lainnya;
Paragraf a
Btf,ya. ?eagtnapan
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 9

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pasal6 huruf c, dibayarkan sesuai dengan biaya rill;
- (2) Dalam hal pelaksana SPT dan SPPD tidak menggunakan braya penginapan, bedaku ketentualr sebagai berikut :
- a. Pelaksana SPT dan SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 3Oo/o dari tarif hotet di kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah ya.rrg ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada hunrf a dibayarkart secara lumpsum.
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 1

O
- (1) Biaya penginapan diberikan berdasarkan jumlah hari yang tercantum dalam SPT dan SPPD;
2. (21 Dalam hal hari kembali yang tercantum dalam SPT dan SPPD, biaya pengrnapann5ra berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksana SPT clan SPPD diberikan biaya penginapan apabila pulang diatas jam 18.OO fiam 6 sore);
- b. Pelaksana SPT dan SPPD tidak diberikan biaya penginapan apabila pulang dibawah j"t t 18.OO (iqrn 6 sore).
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 11

Fasilitas Transportasi dan Penginapan sebagaimErna dimaksud pasal I tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini. q
P-5
Vmgtd
Pasa1 12
- (1)Uang Representasi dibe五 kan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD selama IIlelattuL⽥ ■pettaldinas,
- (2)Uang Rc「 いentasi sebagaimana di■ akSud ayat〔 1)diberikan per h轟 -lumpsum schma melakSanakan peJahnan dinas.
Peregnrf 6
Selrr.r Ersttdqitzrcn llr:tcm IEofiE
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 13

- (1) Sewa Kendaraan Dalam Kota diberikan kepada Pimpinan DPRD urrttrk keperluan pelaksanaan hrgas ditempat hrjuan;
2. (2lsewakendaraansebagaimanadimaksudayat(1}sudahtermasukbiaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak;
- (3) sewa kendaraan dibayarkan sesuai dengan bulcti pengeluaran yang sah (ri11) yang dikeluarkan otreh badan usaha yang hergerak dibidang jasa p€nye$raan kertdaraar:.;
4. (a) Dalam hal bukti pengeluaran sewa kendaraan sebagaimala dimaksud pada ayat(3)tidakdiperoleh,pertanggungiawabanbiayanyahanyamenggunakan daftar Pengeluaran rill'
Bagiaa Ksdua
Biaya PcrJafauaa Diaas Dalaa Daarah
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 14

Biaya Peqdanan Dinas tempat kedudukan Yartg batas kotaDalam Daerah dibayarlan apabila peqalanan keluar bedarak sekuran$-f,o*grry" 5 (Iima) kilometer dari
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 15

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kota Tomohon dibayarkan-:r:j" p"4rr*rr"r, dinas dilakukan antar Kecamatam/keluratran dalam Kota'l omohov
Bagin葛ね 襲 贈 ュ
Tatt C- 勲 崎 幾回は
...
Pa■a116
Tidak dibcnarkan lnclakukan pembayaran rangkap un急 」 k pettalanan dinas yang dilalttbn dalam w曇 ⾍ I Jttga&amp;嗅 /at劇 ⼯ tpat t専 軍 理 yttga
Pasa1 17
Pettalanan yang sifatnya untuk kCtta,rapat,sattlrttF,け 由ぼ)i■■ 響 5(lima)hai. k00rdinasi dan/atau kOnsutasi,httWttm 腱臨 豫 そ ねns可劇襲ュlytt di豫ま瞬m屋蜃瀬Llは劇曇違巌桑
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 18

Dalam haljumlah hari pcttalanan dinas ditctapkan ddam SPT dan帥 ,maka Walib lnenyetor kembali uang harlan dan temyata kurarlg da五 jumlah han yang yang ttr羅曇 馨 曝 ユ ⼭ Pattdい ユ att dinag biaya penglnapan yang telah dite五 ma.
Pasa1 19
贈 奪塁: ・ ddarn Rramran H亜 bebank触
BAB VII - KE「ENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 23

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal L4 ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Standar Sattran HalSe Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Daerah Bag Pimpinan dan Anggota DPRD(I l
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR «
TAHUN2013
TENTANG
PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEG^'^^/™' PEGAWAINEGERI SIPIL, PEGAWAITIDAK»**«*'«*£^ TENAGA AHLI, NARASUMBER, PKK DAN DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATIKEPULAUAN SANGIHE
- a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan Keuangan Daerah, maka Perjalanan Dinas dilaksanakan secara efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab sehingga perlu mengatur ketentuan PerjalananDinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adiatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Non PNS, Pakar, Tenaga Ahli, Narasumber, PKK dan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran NegaraRI Nomor3298);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4200 );
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59Tambahan Lembaran Negara RINomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RINomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RINomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RINomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah dalam Pengurusan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah;
7. 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk SusunanAnggaranPendapatanDaerah;
9. 20 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Secretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah KabupatenKepulauan Sangihe Tahun2008Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran DaerahKabupatenKepulauanSangiheTahun 2008 Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 17);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 9Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Kabuupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 6);
29. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23);
30. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011 Nomor 24);
31. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 29 Tahun 2012 tentang Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 29);
32. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 33 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 29 Tahun 2012 tentang Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 33);
33. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 34);
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP, NON PNS, PAKAR, TENAGA AHLI, NARASUMBER, PKK DAN DHARMA WANTTA PERSATUAN
- Menetapkan : KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepulauan Sangihe
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD.
7. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
9. AsistenadalahAsistenSekretarisDaerahKabupatenKepulauanSangihe
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang terdiri dari Secretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, BAPPEDA, Dinas/Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Sekretariat KORPRI, Kecamatan dan Kelurahan.
11. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Negara lainnya.
12. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
13. Pegawai Tidak tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis/professional/administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagaiPegawai Negeri Sipil.
14. Tim Penggerak PKK yang selanjutnya disingkat TP-PKK adalah Tim Penggerak PKK Kabupaten KepulauanSangihe.
15. Dharma Wanita Persatuan, yang selanjutnyaa disingkat DWP adalah DaharmaWanita PersatuanKabupatenKepulauan Sangihe.
16. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati, Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat lain yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
17. Peijalanan Dinas Dalam Negeri adalah Perjalanan keluar tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersama yang dilakukan dalam Wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang berwenang. Yang meliputi perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah.
18. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang diklasifikasikan dalam dua kategori, kategori pertama untuk perjalanan dinas yang dilakukan lebih dari 8 (delapan) Jam dan kategori kedua untuk perjalanan dinas yang dilakukan sampai dengan 8 (delapan) Jam.
19. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan Dinas yang dilaksanakan keluar tempat kedudukan/Kantor diluar Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, tapi masih didalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah Perjalanan keluar dari tempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia ketempat tujuan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah Pejabat yang berwenang.
21. Perjalanan Dinas Tertentu adalah Perjalanan Dinas atas undangan resmi Lembaga/ Instansi Pemerintah.
22. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS, dan PTT serta Organisasi Kemasyarakatan untuk melaksanakan perjalanandinas.
23. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang Selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS, dan Pegawai Tidak Tetap serta Organisasi Kemasyarakatan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
24. Tempat kedudukan adalah tempat dimana SKPD/ Unit Kerja berada.
25. Tempat tujuan adalah tempat/ kotayang menjadi tujuan Perjalanan Dinas
26. Biaya Perjalanan Dinas adalah pembiayaan untuk perjalanan dinas, terdiri dariuang harian, biaya transport dan biaya penginapan.
27. Lumpsum adalah uangyangdibayarkan langsung.
28. Uang harian terdiri dari uang saku, uang makan, transport lokal.
29. Uang Saku adalah uang yang dibawah untuk keperluan melaksanakan pekerjaan/tugas.
30. Uang Makan adalah uang untuk biaya makan dalam melakukan pekerjaan/tugas.
31. Biaya Transport adalah biaya perjalanan dalam melakukan tugas dari tempatkedudukan ke tempattujuan.
BAB II - JENIS SUBJEK DAN TUJUAN
Pasal 2

Jenis Perjalanan Dinas Meliputi:
- 1· Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2. Perjalanan Dinas Luar Daerah
3. Perjalanan Dinas Luar Negeri
BAB II - JENIS SUBJEK DAN TUJUAN
Pasal 3

Subjek perjalanan dinas adalah :
- a. PejabatNegara
- b. AnggotaDPRD
- c. Pegawai Negeri Sipil
- d. Pegawai Tidak Tetap
- e. Non PNS
- f. Pakar, tenaga ahli dannarasumber
- g. TP-PKK danDharma Wanita Persatuan
BAB II - JENIS SUBJEK DAN TUJUAN
Pasal 4

Perjalanan dinas dilaksanakan untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah Pejabat yang berwenang.
BAB II - JENIS SUBJEK DAN TUJUAN
Pasal 5

Perjalanan dinas dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan yang sangat perlu bagi kepentingan Negara/Daerah apabila tidak memungkinkan menggunakan sarana komunikasi lain yang tersedia.
BAB II - JENIS SUBJEK DAN TUJUAN
Pasal 6

Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Non PNS, Pakar, Tenaga Ahli, TP-PKK dan Dharma Wanita Persatuan dapat melaksanakan Perjalanan Dinas yang sifatnya mendesak/khusus, berkaitan dengan tugas-tugas Pemerintahan.
BAB II - JENIS SUBJEK DAN TUJUAN
Pasal 7

Pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak dilaksanakan pada hari libur, kecuali perjalanan dinas tertentu atau karena kejadian luar biasa.
BAB II - JENIS SUBJEK DAN TUJUAN
Pasal 8

Perjalanan Dinas Tertentu dan atau kejadian luar biasa terdiri dari :
1. Perjalanan Dinas Tertentu adalah:
- a. Melaksanakan lebih dari 1(satu) Kegiatan ;
- b. Mengikuti kegiatan bimbingan teknis, studi banding, Sosialisasi, Pameran danEksebisi serta kegiatan lain yang bersifat spesifik;
- c. Pendampingan/pengawasan Pejabat Negara;
- d. Sebelum kembali dari suatu penugasan, ada penugasan lain yang dilaksanakan dalam waktu berdekatan atau bekesinambungan dalam rute perjalanan yang searah;
- e. Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari, maka pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan karena kesalahan dan atau kelalaian yang melaksanakan perjalanan dinas;
- f. Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD disebabkan karena tugas mendadak/tambahan, Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan.
2. Perjalanan Dinas dalam kejadian luar biasa meliputi:
- a. Perjalanan Dinas dalam rangka penanggulangan bencana;
- b. Perjalanan Dinas yang mengalami keteriambatan atau pembatalan yang disebabkan karena: kelangkaan sarana transportasi dalam rute yang ditempuh atau dikarenakan pembatalan mendadak oleh pelaksana kegiatan atau kondisi alam atau faktor-faktor lain diluar kemampuan manusia.
BAB II - JENIS SUBJEK DAN TUJUAN
Pasal 9

Perjalanan Dinas tertentu dan atau kejadian luar biasa diatur sebagai berikut:
- a. Perjalanan untuk mengikuti lebih dari 1 (satu) kegiatan/penugasan lanjut/acara dalam waktu yang berurutan / bersambung, maka seluruh biaya Perjalanan Dinas diperhitungkan berdasarkan jumlah kegiatan/acara, sedangkan biaya transport dibayarkan berdasarkan rute perjalanan ketempat kegiatan/acara.
- b. Perjalanan Dinas untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis, studi banding, sosialisasi, pameran dan eksebisi serta kegiatan lain yang sudah ditetapkan jadwal kegiatannya (termasuk hari sabtu, minggu dan libur nasional) disesuaikan dengan pelaksanaan jadwal kegiatan.
- c. Perjalanan Dinas bagi pakar, tenaga ahli dan narasumber yang oleh karena kepentingannya diundang oleh pemerintah daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan StandarSatuanHargadan Analisis Standar Belanja.
- d. Perjalanan Dinas bagi Non PNS dapat dilaksanakan atas permintaan Pemerintah Daerah untuk kepentingan Negara/Daerah sesuai dengan Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja untuk Perjalanan Dinas Non PNS yang berlaku.
- e. Konsekuensi Perjalanan Dinas tertentu atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 angka 2 huruf b diperhitungkan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan melampirkan keterangan yangmenerangkan kondisi dimaksud.
BAB II - JENIS SUBJEK DAN TUJUAN
Pasal 10

Apabila undangan pelaksanaan kegiatan mencantumkan bahwa biaya akomodasi ditanggung oleh penyelenggara, maka kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota DPRD, Pegawai Tidak Tetap atau Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas hanya dibayarkan uang harian sesuai waktu kegiatan yang diikuti. Dengan demikian bagi yang mengikuti kegiatan bersifat bimbingan teknis dan yang sejenis dengan memberikan kontribusi kepada penyelenggaranya, dapat dilakukan secara selektif dengan melihat substansi kebijakan PemerintahDaerah.
BAB II - JENIS SUBJEK DAN TUJUAN
Pasal 11

- (1) Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetapdi lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe baru dapat dilaksanakan apabila telah
mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Utara.
- (2) Besarnya Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non PNS berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja pelaksanaan Anggaran Belanja Kabupaten Kepulauan sangihe untuk tahun kerkenaan.
BAB II - JENIS SUBJEK DAN TUJUAN
Pasal 12

- (1) Perjalanan Dinas pindah tempat tugas dari tempat kedudukan yang lama ketempat tugas yang baru bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Perjalanan Dinas pindah tugas atas permohonan sendiri tidak diberikan biayaPerjalanan Dinas.
BAB II - JENIS SUBJEK DAN TUJUAN
Pasal 13

Bagi Pegawai/Non Eselon, Pegawai Tidak Tetap serta Non PNS dimungkinkan untuk melakukan Perjalanan Dinas atas izin Pejabat yang berwenang.
- (1) Pejabat yangberwenang menandatangani SPPD:
1. Bupati, SPTditandatangani olehBupati;
2. Wakil Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati atau dalam halBupati berhalangan ditandatangani oleh Wakil Bupati;
3. Pimpinan dan Anggota DPRD, SPT ditangani oleh Pimpinan DPRD;
4. Sekretaris Daerah, SPT ditandatangani oleh Bupati atau dalam hal Bupati berhalangan ditandatangani oleh Wakil Bupati dan apabila kedua pejabat tersebut berhalangan dapat ditangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Kepulauan Sangihe;
5. Pejabat Eselon II b, Eselon III sebagai Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Daerahdan PejabatEselon III di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati atau dalam hal Bupati
berhalangan ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk sebagai wakil sementara Sekretaris Daerah;
6. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Staf dan Pegawai Tidak tetap pada SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, SPTditandatangani oleh KepalaSKPD;
7. Pejabat Eselon IV, Staf/Pelaksana dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, SPTditangani oleh KepalaBagian;
8. Ketua dan Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten dan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten, SPT ditandatangani oleh BupanVWakil Bupati/Sekretaris Daerah atas nama Bupati atau ditandatangani oleh Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu.
9. Masyarakat/Non PNS, SPT ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang atas jenis kegiatan yang dilakukan sesuai dengan penugasan.
- (2) Penandatanganan SPPD dilakukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ke luar negeri adalah Pejabat sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2).
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 16

Biaya penginapan pejabat/personil yang mendampingi Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II disesuaikan dengan waktu / lamanya perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Bupati / Wakil Bupati, Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II dan biaya penginapan untuk pendamping dibayarkan sesuai Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja.
- (1) Bagi yang melaksanakan perjalanan dinas dengan menggunakan sarana angkutan laut, darat, udara, pelaksanaannya dibayar seluruhnya sesuai yang tercantum dalam tiket termasuk biaya jasa pelayanan penumpang pesawat udara atau pass masuk lainnya.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas yang pelaksanaannya sampai dengan 8jam hanya dibayarkan uang saku dan uang transport.
- (3) Perjalanan Dinas yang pelaksanaannya sampai dengan 8 jam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Perjalanan Dinas dalam hal melaksanakan tugas kedinasan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam dalam wilayah daratan Sangihe termasuk kegiatan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pajak Bumi danBangunan Perdesaan danPerkotaan.
- (4) Perjalanan Dinas dalam Kota Tahuna hanya dibayarkan uang saku dan uang transport sesuai standar harga yang berlaku.
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 18

Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang pelaksanaannya sampai dengan 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal 17:
- a. Diberikan uang saku sebesar Rp. 50.000,-/orang/hari
- b. Biaya Transport dalam wilayah Tahuna yaitu untuk Kecamatan Tahuna, Tahuna Barat, dan Tahuna Timur /orang/hari:
- d. Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada huruf c khusus untuk kegiatan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah termasuk PBB P2, Biaya Transport PP diluar wilayah Tahuna, berlaku dalam satu jurusan untuk 3 kampung/orang/hari.
| Transport | 50.000,- |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Untuk Biaya Transport PP diluar wilayah Tahuna /orang/hari : | Untuk Biaya Transport PP diluar wilayah Tahuna /orang/hari : |
| Tahuna - Kec. Tabukan Utara | 90.000,- |
| Tahuna - Kec. Manganitu | 70.000,- |
| Tahuna - Kec. Kendahe | 80.000,- |
| Tahuna - Kec. Tamako | 110.000,- |
| Tahuna- Kec.TabukanTengah | 80.000,- |
| Tahuna- Kec. Tabukan Selatan | 110.000,- |
| Tahuna - Kec. Tabukan Selatan Tengah | 110.000,- |
| Tahuna- Kec. Tabukan Selatan Tenggara | 130.000,- |
| Tahuna - Kec. Manganitu Selatan | 130.000,- |
- e. Biaya Perjalanan Dinas untuk kepentingan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten didalam dan diluar Kota Tahuna mengacu pada Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja.
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 19

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang pelaksanaannya lebih dari 8 (delapan) jam mengacu pada Standar Satuan Hargadan Analisis Standar Belanja yang berlaku.
- (2) Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang pelaksanaannya lebih dari 8 (delapan) jam di luar Kota Tahunadalam wilayah Sangihe daratan untuk esselon III, IV dan staf serta Non PNS selain yang menggunakan kendaraan dinas roda empat menggunakan Standar harga transportasi umum sebagai berikut:
- a. Tahuna -Kec. Manganitu/ Kec. Kendahe/ Kec. Tabukan utara diberikanTransport PP sebesarRp. 30.000,-
- b. Tahuna- Kec.Tabukan Tengah/ Kec. Tamako/ Kec. Tabukan Selatan diberikan Transport PP sebesar Rp. 40.000,-
- c. Tahuna Kec. Tabukan Selatan Tengah/ Kec. Tabukan Selatan Tenggara / Kec. Manganitu Selatan diberikan Transport PP sebesar Rp. 50.000,-
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 20

Perjalanan Dinas bagi TP-PKK dan Dharma Wanita Persatuan menggunakan standar Perjalanan Dinas sebagai berikut:
- a. Ketua, Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten, dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten dipersamakan dengan perjalanan dinas Pejabat Esselon lib;
- b. Dalam hal pendampingan suami, fasilitas transportasi dipersamakan dengan fasilitas suami;
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 21

Ketua, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten dalam hal mendampingi tugas suami, biaya penginapan melekat pada biaya penginapansuami.
Perjalanan Dinas bagi pengurus lainnya serta anggota TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan menggunakan standar perjalanan dinas Non PNS.
PERTANGGUNGJAWABAN
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 23

- (1) Bagi yang melaksanakan Perjalanan Dinas harus membuat laporan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dan selanjutnya mempresentasikan hasil Perjalanan Dinas tersebut di depan pejabat yang berwenang dan atau pihak yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan rincian kegiatan yang dilakukan setiap hari selama melakukan Perjalanan Dinas. dan disampaikan kepada Pejabat yangberwenang.
- (3) Untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah melampirkan tiket dan Boarding Pass.
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 24

- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas dengan maksud menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dilaksanakan minimal selama 3 (tiga) hari dan maksimal selama 4 (Empat) harikecuali Perjalanan Dinas tertentu.
- (4) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dapat menetapkan laindengan pertimbangan tertentu.
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 25

Ketentuan Perjalanan Dinas dalam peraturan ini berlaku untuk Perjalanan Dinas yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun berkenaan.
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 26

Tidak dibenarkan untuk melakukan pembayaran rangkap untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama dan atau tempat tujuan yang sama.
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 27

Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan sementara biaya Perjalanan Dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 28

Bentuk Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai dengan Tata Naskah Dinas.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Dengan beriakurtya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap. Pakar, Tenaga Ahli. Narasumber, PKK dan Dharma Wanita Persatuan dan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, Pakar, Tenaga Ahli, Narasumber. PKK dan Dharma Wanita Persatuan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
130
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dtundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintohkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
.diTa pada tanggal
5 J»*u*rl
2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,
WILLY ELFIANUSCARRY KUMENTAS
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2013 NOMOR &lt;
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI BENGKULU UTARA
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKULU UTARA,
- Menimbang
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bengkulu Utara maka perlu segera dilaksanakan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara;
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
SALINAN
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.02 /MEN /III/ 2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing:
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi/bertanggung jawab tentang pelayanan ketenagakerjaan dan pengesahan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah Pembayaran atas pemberian perpanjangan IMTA oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja asing.
11. Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing adalah Izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
12. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah Warga Negara asing pemegang visa dengan bekerja di wilayah Indonesia.
13. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah Rencana
Pengguna Tenaga Kerja Asing pada jabatan tetentu yang dibuat oleh pemberi Kerja Tenaga Asing untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.
16. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat di singkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apa pun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh kepala daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat
- ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administratif berupa bunga dan / atau denda.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan / atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
23. Pengawasan adalah kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian secara langsung yang dilakukan pegawai pengawas ketenagakerjaan.
24. Pemeriksaan Pertama adalah pemeriksaan terhadap objek pengawasan yang baru atau yang belum pernah diperiksa.
25. Pemeriksaan Berkala adalah pemeriksaan yang dilakukan secara periodik untuk mengetahui dipenuhinya syarat - syarat mempekerjakan tenaga kerja asing sesuai ketentuan yang berlaku.
26. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti yang dengan alat bukti tersebut membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai
kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
28. Insentif Pemungutan Retribusi adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja kerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
BAB II - PELAKSANA IMTA
Pasal 2

Pelaksana pemberian perpanjangan IMTA dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara.
BAB III - TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PERPANJANGAN TENAGA KERJA ASING
Pasal 3

- (1) Pemberi kerja yang akan memperkerjakan TKA harus memiliki RPTKA.
- (2) RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan IMTA.
- (3) RPTKA diterbitkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk
BAB III - TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PERPANJANGAN TENAGA KERJA ASING
Pasal 4

Pemberi kerja wajib mengikutsertakan TKA dalam program asuransi sosial tenaga kerja dan /atau asuransi jiwa.
BAB III - TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PERPANJANGAN TENAGA KERJA ASING
Pasal 5

- (1) Pemberi kerja TKA yang akan mengurus perpanjangan IMTA, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara ;
- (2) Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh :
- a. Direktur untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi;
- b. Gubernur atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi untuk TKA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam 1 provinsi;
- c. Bupati atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam 1 wilayah kabupaten.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya IMTA berakhir.
- (4) Permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir perpanjangan IMTA dengan melampirkan :
- a. Copy IMTA yang masih berlaku;
- b. Bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA sebesar US $100 perorang perbulan melalui BANK yang ditunjuk oleh Bupati Bengkulu Utara;
- c. Copy polis asuransi;
- d. Pelatihan kepada TKI pendamping;
- e. Copy keputusan RPTKA yang masih berlaku;
- f. Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lengkap, maka Bupati melalui Dinas, menerbitkan IMTA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan di terima.
- (6) Bentuk Formulir permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
BAB III - TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PERPANJANGAN TENAGA KERJA ASING
Pasal 6

- (1) IMTA dapat di perpanjang sesuai jangka waktu berlakunya RPTKA dengan ketentuan setiap kali perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun
- (2) Sebagaimana IMTA perpanjangan dimaksud ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk memperpanjang KITAS
BAB IV - PERUBAHAN LOKASI KERJA
Pasal 7

Dalam hal pemberi kerja TKA melakukan perubahan lokasi kerja TKA, pemberi kerja wajib mengajukan permohonan perubahan lokasi kerja TKA kepada Bupati melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan melampirkan copy RPTKA dan IMTA yang masih berlaku.
BAB V - PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 8

Penyelenggaraan Pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing .
BAB V - PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 9

- (1) Pengelolaan Administrasi dan Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah sebagai koordinator Peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya Retribusi Pelayanan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
BAB V - PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 10

- (1) Pemungutan dan Penyetoran Retribusi sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas Pemungut yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud ayat 1 wajib menyetorkan Retribusi ke Kas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara pada Bank Bengkulu Cabang Arga Makmur paling lambat 1 x 24 jam dari tanggal penerimaan ke rekening Nomor 1.14.1.01.00.00.4.1.2.02.25.
- (3) Petugas pemungut sebagaimana yang dimaksud ayat (1) wajib membuat pembukuan pembayaran Retribusi yang diterima sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB V - PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 11

Pemungutan Retribusi Pelayanan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dipungut pada saat wajib retribusi mengajukan permohonan izin dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
BAB V - PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 12

Pemungutan dan penyetoran retribusi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 8 dengan menggunakan SPdORD, SKRD, dan STRD.
BAB V - PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 13

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi wajib membuat laporan bulanan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya dengan melampirkan tanda bukti setor melalui Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
BAB VI - JENIS UKURAN DAN WARNA SURAT -SURAT
Pasal 14

- (1) Jenis, ukuran dan warna surat pemungutan retribusi pelayanan ketenagakerjaan dan pengesahan peralatan perusahaan terdiri atas :
- a. SPdRD / SPdORD kertas HVS ukuran folio
- b. SPdRD kertas HVS ukuran folio
- c. SKRDKBT kertas HVS ukuran folio
- d. SKRDKLB kertas HVS ukuran folio
- e. STRD kertas HVS ukuran setengah folio
- (2) Pengadaan / pencetakan surat-surat pemungutan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dalam rangkap 5 diatas kertas berwarna sebagai berikut :
- a. Warna putih untuk wajib retribusi.
- b. Warna merah untuk bank, sebagai pemegang Kas Daerah
- c. Warna kuning unntuk Dinas Pendapatan Daerah
- d. Warna hijau untuk pejabat pemungut retribusi
- e. Warna biru untuk arsip Kasubag keuangan dan atau pemegang Kas pada Sekretariat Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi.
- (3) Surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan Bupati ini.
BAB VI - JENIS UKURAN DAN WARNA SURAT -SURAT
Pasal 15

Pengadaan / percetakan media penarikan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 14 dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata setiap tahun anggaran.
BAB VI - JENIS UKURAN DAN WARNA SURAT -SURAT
Pasal 16

- (1) Pemberi kerja TKA wajib melaporkan penggunaan TKA dan pendamping TKA di perusahaan secara periodik 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Direktur dan Ditjen Pembinaan
dan Penempatan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta.
- (2) Bupati melaporkan IMTA yang diterbitkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Pembinan dan Penempatan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta.
BAB VIII - PENGAWASAN
Pasal 17

Pengawasan terhadap pemberi kerja yang memperkerjakan TKA dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX - PENCABUTAN IZIN
Pasal 18

Dalam hal pemberi kerja memperkerjakan TKA tidak sesuai dengan IMTA Bupati berwenang mencabut IMTA.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pemungutan retribusi pelayanan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dilaksanakan secara optimal di Kabupaten Bengkulu Utara dapat dibentuk tim dengan susunan sebagai berikut :
- a. Penangung jawab
- b. Penasehat /pengarah
- c. Koordinator umum
- d. Sekretaris
- e. Anggota sebanyak-banyaknya 5 ( lima ) orang
- f. Petugas pelaksanaan lapangan
- g. Staf administrasi
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 20

Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

Rekomendasi/Surat izin pelayanan Ketenagakerjaan dan Pengesahan Peralatan Perusahaan yang sudah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, kecuali bila ada ketentuan lain yang di tetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan ini.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka peraturan/keputusan pelaksanaan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 5 tahun 2008 tentang Pedoman Pemungutan Retribusi dan Pemberian Izin Pelayanan Ketenagakerjaan dan Pengesahan Peralatan Perusahaan serta Keputusan yang mengatur materi yang sama dinyatakan tidak berlaku.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
Ditetapkan di Arga Makmur
Pada Tanggal 4 Maret 2014
BUPATI BENGKULU UTARA ttd H.M IMRON ROSYADI
Diundangkan di Arga Makmur Pada tanggal 5 Maret 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA ttd Drs. SAID IDRUS ALBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 3