PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 39 Tahun 2005
Tentang PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
Berlaku: 12 Oktober 2005
N/A
Preamble

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Prinsip Syariah adalah prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
2. Lembaga Pengawas Perbankan, yang selanjutnya disebut LPP, adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawas sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
3. Prinsip Wadiah adalah suatu akad penitipan uang dimana pihak yang menerima titipan uang (bank) boleh menggunakan dan memanfaatkan uang yang dititipkan, dengan ketentuan bahwa:
- a. Semua keuntungan atau kerugian sebagai akibat penggunaan dan pemanfaatan uang menjadi milik atau tanggung jawab bank;
- b. Pihak bank dapat memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan di awal (in advance) namun hanya pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.
4. Prinsip Mudharabah adalah suatu akad kerjasama antara pemilik dana (nasabah) dan pengelola dana atau mudharib (bank) dimana pemilik dana menyerahkan uangnya kepada mudharib untuk dimanfaatkan atau dikelola, dengan ketentuan bahwa pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang ditetapkan di awal dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Lembaga Penjamin Simpanan, yang selanjutnya disebut LPS, menjamin Simpanan nasabah bank berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

Simpanan nasabah bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dijamin oleh LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbentuk:
- a. giro berdasarkan Prinsip Wadiah;
- b. tabungan berdasarkan Prinsip Wadiah;
- c. tabungan berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank;
- d. deposito berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank; dan/atau
- e. Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2005
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd
HAMID AWALUDIN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Berdasarkan ketentuan pasal ini, LPS menjamin Simpanan nasabah dari bank berdasarkan Prinsip Syariah, baik bank umum dan bank perkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, maupun Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank konvensional.
Seperti halnya kantor cabang, UUS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bank induknya. Untuk itu, tidak ada persyaratan kepesertaan yang harus dipenuhi oleh UUS karena persyaratan kepesertaan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi bank konvensional yang menjadi induk dari UUS tersebut. Demikian pula apabila izin UUS dicabut oleh LPP, baik atas permintaan pemegang saham maupun karena pengenaan sanksi dari LPP, maka kewajiban kepada nasabah penyimpan menjadi tanggung jawab bank induk dari UUS tersebut.
PENJELASAN
Pasal 3

Jenis simpanan yang ditetapkan oleh LPS untuk dijamin berdasarkan peraturan pemerintah ini adalah jenis simpanan yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh LPP.
Yang dimaksud dengan prinsip mudharabah muthlaqah adalah suatu bentuk akad mudharabah dimana pemilik dana/nasabah/shahibul maal tidak memberikan batasan-batasan tertentu atas pemanfaatan atau pengelolaan dananya. Bank/mudharib diberi wewenang penuh dalam mengelola dana tersebut tanpa terikat adanya pembatasan tertentu misalnya waktu, jenis usaha, tempat usaha, atau jenis pelayanan tertentu.
Yang dimaksud dengan prinsip mudharabah muqayyadah adalah suatu bentuk akad mudharabah dimana pemilik dana/nasabah/shahibul maal memberikan batasan-batasan tertentu atas pemanfaatan atau pengelolaan dananya.
Bank/mudharib hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana/ nasabah/ shahibul maal misalnya pembatasan waktu, jenis usaha, tempat usaha, atau jenis pelayanan tertentu.
Ditinjau dari pihak yang menanggung risiko, akad mudharabah muqayyadah dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:
- a. risiko ditanggung oleh bank/mudharib, yang pengadministrasiannya dilakukan secara on balance sheet; dan
- b. risiko ditanggung oleh pemilik dana/nasabah/shahibul maal, yang pengadministrasiannya dilakukan secara off balance sheet ( chanelling ).
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4542