PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 15 Tahun 2017
Tentang PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
Berlaku: 15 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan, susunan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan lingkup Pemerintah Kabupaten Bima;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Kalsifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 76).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 74);
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan :
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- a. Daerah adalah Kabupaten Bima;
- c. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bima;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima;
- d. Bupati adalah Bupati Bima;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bima;
- h. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah;
- g. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan;
- k. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis operasional dan teknis penunjang pada dinas dan badan daerah Kabupaten Bima;
- j. Perangkat daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Bima;
- l. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas dan Badan Kabupaten Bima.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2

Pemerintah Kabupaten Bima membentuk Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari :
- a. UnitPenunjang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Kelas A;
- 1) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
- b. Satuan Pendidikan Formal(Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama)
- d. Museum ASI Mbojo, Kelas B.
- c. Satuan Pendidikan Non Formal (Sanggar Kegiatan Belajar dan Pendidikan Anak Usia Dini);
- 2) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan, terdiri dari :
- b. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas); dan
- a. Rumah Sakit Umum Daerah Bima;
- c. Instalasi Farmasi Kesehatan, kelas A.
- a. Loka Latihan Kerja (LLK), Kelas A;
- 3) Unit Pelaksana Teknispada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- b. Kawasan Terpadu Mandiri Tambora, Kelas A.
- a. Terminal, Kelas A;
- 4) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan, terdiri dari :
- b. Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, Kelas A.
- a. Unit Penunjang Bina Marga, Pengairan dan Penataan Ruang, Kelas A;
- 5) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari :
- b. Balai Peralatan dan Laboraturium Kelas A.
- a. UnitPenunjang Pertanian dan Perkebunan, Kelas A;
- 6) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Perkebunan, terdiri dari :
- b. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih, Kelas A; dan
- 7) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Ketahanan Pangan, terdiri dari a. Balai Pangan Rakyat, Kelas B.
- c. Balai Penyuluh Pertanian, Kelas B.
- 8) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :
- b. Rumah Potong Hewan, Kelas B.
- a. Unit Penunjang Peternakan dan Pusat Kesehatan Hewan Kelas A; dan
- 9) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
- b. Balai Benih Ikan, Kelas B; dan
- a. Unit Penunjang Kelautan dan Perikanan, Kelas A;
- c. Tempat Pelelangan Ikan, Kelas B.
- a. Pasar Kecamatan, kelas A.
- 10) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:
- 11) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
- b. Laboratorium Lingkungan Hidup, kelas B.
- a. Unit Penunjang Kebersihan dan Persampahan, kelas A; dan
- 12) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
- 13) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri dari :
- a. Unit Penunjang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kelas A.
- a. PerpustakaanKecamatan/Rumah Baca Kecamatan, Kelas B.
- a. Pemadam Kebakaran(DAMKAR), Kelas A; dan
- 14) Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :
- 15) Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan, terdiri dari :
- a. Sekretariat Korps Pegawai Negeri Sipil (KORPRI), kelas A.
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Unit Penunjang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DinasPendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Ragamelalui Sekretaris;
- (3) Unit Penunjang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
- (2) Unit Penunjang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebar pada 18 wilayah kecamatan lingkup Pemerintah Kabupaten Bima;
- (4) Unit Penunjang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan;
- a. penyusunan rencana kerja UPT Pelayanan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
- c. pelaksanaan pendataan kesiswaan, pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana pendidikan;
- e. penyusunan rekomendasi pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. pengusulan mutasi pendidik dan tenaga kependidikan;
- h. penerbitan surat keputusan kenaikan gaji berkala pendidik dan tenaga kependidikan;
- g. pengusulan cuti dan pensiun pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. penilaian prestasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan;
- k. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja UPT; dan
- j. pelaksanaan ketatausahaan;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- a. Kepala;
- (5) Susunan organisasi UPT Penunjang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga adalah :
- b. Subbagian Tata Usaha;dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kedua Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DinasPendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Ragamelalui Sekretaris;
- (3) Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas menyelenggarakan pembelajaran Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- (2) Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama meliputi seluruh jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah Pertama lingkup Kabupaten Bima;
- (4) Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi :
- b. pelaksanaan pembelajaran Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- a. penyusunan rencana kerja Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- c. evaluasi pembelajaran Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; dan
- d. pelaksanaan administrasi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Susunan organisasi Satuan Pendidikan Formal (Sekolah dasar dan Sekolah Menengan Pertama)disesuaikan dengan peraturan perundangundangan.
Bagian Ketiga Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Sanggar Kegiatan Belajar dipimpin oleh kepala yang merupakan jabatan fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikanberkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Ragamelalui Sekretaris;
- (3) Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai fungsi :
- (2) Sanggar Kegiatan Belajar adalah merupakan layanan pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal;
- a. penyelenggaraan program pendidikan nonformal;
- c. pelaksanaan program pengabdian masyarakat bidang pendidikan nonformal;
- b. penyelenggaraan program percontohan pendidikan nonformal;
- d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan; dan
- (4) Susunan organisasi Sanggar Kegiatan Belajar adalah :
- b. Urusan Tata Usaha
- a. Kepala;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Keempat Museum ASI Mbojo
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Museum ASI Mbojo dipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga melalui Sekretaris;
- (3) Museum ASI Mbojo mempunyai fungsi :
- (2) Museum ASI Mbojo mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
- a. penyusunan rencana kerja Museum ASI Mbojo;
- c. pemeliharaan rutin prasarana dan sarana Museum ASI Mbojo;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan Museum ASI Mbojo;
- d. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Museum ASI Mbojo; dan
- (4) Susunan organisasi Museum ASI Mbojo adalah :
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- a. Kepala;
Bagian Kelima Rumah Sakit Umum Daerah
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7

- (1) Rumah Sakit Umum Daerahmerupakan unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional dipimpin oleh direkturyang berkedudukan dibawah dan dibina serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatanmelalui Sekretaris;
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah meliputi Rumah Sakit Umum Daerah Bima dan Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia;
- (4) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas Kesehatan bidang pelayanan kesehatan dan perseorangan;
- a. penyusunan rencana kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. pemeliharaan rutin prasarana dan sarana Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah;
- d. pelaksanaan Rumah Sakit Umum Daerah;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Rumah Sakit Umum Daerah; dan
Bagian Keenam Pusat Kesehatan Masyarakat
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 8

- (1) Pusat Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris;
- (3) Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan bidang pelayanan kesehatanmasyarakat dan perseorangan;
- (2) Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah meliputi seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat lingkup wilayah Kabupaten Bima;
- (4) Pusat Kesehatan Masyarakatmempunyai fungsi :
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan masyarakat dan
- a. penyusunaan rencana kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. perseorangan;
- d. pelayanan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama;
- c. pelayanan upaya kesehatan masyarakat;
- e. pelaksanaan ketatausahaan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
- (5) Susunan organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat adalah :
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- a. Kepala;
- c. kelompok jabatan fungsional.
Bagian Ketujuh Instalasi Farmasi Kesehatan
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 9

- (1) Instalasi Farmasi Kesehatan dipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris;
- (3) Instalasi Farmasi Kesehatanmempunyai fungsi :
- (2) Instalasi Farmasi Kesehatanmempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kesehatan;
- a. penyusunan rencana kerja Instalasi Farmasi Kesehatan;
- c. pelayanan pengujian kualitas air, makanan, dan minuman;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan Instalasi Farmasi Kesehatan;
- d. pelayanan pengujian klinis;
- a. pemeliharaan peralatan Instalasi Farmasi Kesehatan;
- b. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan Instalasi Farmasi Kesehatan;
- c. pelaksanaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Instalasi Farmasi Kesehatan; dan
- (4) Susunan organisasi Instalasi Farmasi Kesehatan adalah :
- b. subbagian tatausaha;dan
- a. kepala;
- c. kelompok jabatan fungsional.
Bagian Kedelapan Loka Latihan Kerja
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 10

- (1) Loka Latihan Kerjadipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasimelalui Sekretaris;
- (3) Loka Latihan Kerjamempunyai fungsi :
- (2) Loka Latihan Kerjamempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi bidang pelatihan kerja masyarakat;
- a. penyusunan rencana kerja Loka Latihan Kerja;
- c. pelaksanaan pelatihan tenaga kerja;
- b. perumusan kebijakan teknis pelatihan kerja;
- d. pelaksanaan fasilitasi, uji keterampilan, dan uji kompetensi tenaga kerja;
- f. pemeliharaan keamanan internal sarana dan prasarana pelatihan kerja;
- e. pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pelatihan kerja;
- g. pemungutan, pencatatan, dan penagihan retribusi pelatihan kerja;
- h. pelaksanaan ketatausahaan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya..
- i. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja; dan
- (4) Susunan organisasi Loka Latihan Kerjaadalah :
- b. subbagian tatausaha;dan
- a. kepala;
- c. kelompok jabatan fungsional.
Bagian Kesembilan Kawasan Terpadu Mandiri Tambora
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 11

- (1) Kawasan Terpadu Mandiri Tambora dipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Sekretaris;
- (3) Kawasan Terpadu Mandiri Tamboramempunyai fungsi :
- (2) Kawasan Terpadu Mandiri Tamboramempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- a. penyusunan rencana kerja Kawasan Terpadu Mandiri Tambora;
- c. pemeliharaan rutin prasarana dan sarana Kawasan Terpadu Mandiri Tambora;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan Kawasan Terpadu Mandiri Tambora;
- d. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kawasan Terpadu Mandiri Tambora; dan
- (4) Susunan organisasi Kawasan Terpadu Mandiri Tamboraadalah :
- b. subbagian tatausaha;dan
- a. kepala;
- c. kelompok jabatan fungsional.
Bagian Kesepuluh Terminal Kecamatan
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 12

- (1) Terminal Kecamatan dipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubunganmelalui Sekretaris;
- a. Terminal Kecamatan Sape;
- (2) Terminal Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
- b. Terminal Tente di Woha;
- c. Terminal Kecamatan Sanggar;
- d. Terminal Kecamatan Langgudu;
- f. Terminal Kecamatan Wera.
- e. Terminal Kecamatan Bolo;dan
- (3) Terminal Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perhubungan;
- a. penyusunan rencana kerja terminal kecamatan;
- (4) Terminal Kecamatan mempunyai fungsi :
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan terminal kecamatan;
- d. pelaksanaan ketatausahaan;
- c. pemeliharaan rutin prasarana dan sarana terminal kecamatan;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja terminal kecamatan; dan
- (5) Susunan organisasi Terminal Kecamatan adalah :
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- a. Kepala
- c. kelompok jabatan fungsional tertentu
- b. subagaian tata usaha;
Bagian kesebelas Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 13

- (1) Balai Pengujian Kendaraan Bermotordipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Sekretaris;
- (3) Balai Pengujian Kendaraan Bermotormempunyai fungsi :
- (2) Balai Pengujian Kendaraan Bermotormempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perhubungan;
- a. penyusunan rencana kerja Balai Pengujian Kendaraan Bermotor;
- c. pemeliharaan rutin prasarana dan sarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor;
- d. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Balai Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- (4) Susunan organisasi Balai Pengujian Kendaraan Bermotoradalah :
- b. subbagian tatausaha;dan
- a. kepala;
- c. kelompok jabatan fungsional.
Bagian keduabelas Unit Penunjang Bina Marga, Pengairan dan Penataan ruang
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 14

- (1) Unit Penunjang Bina Marga, Pengairan dan Penataan Ruangdipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangmelalui Sekretaris;
- (3) Unit Penunjang Bina Marga, Pengairan dan Penataan Ruangmempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang;
- (2) Unit Penunjang Bina Marga, Pengairan dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berada pada 18 wilayah kecamatan di Kabupaten Bima;
- (4) Unit Penunjang Bina Marga, Pengairan dan Penataan Ruangmempunyai fungsi :
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan Unit Pelayanan Bina Marga, Pengairan dan Penataan Ruang;
- a. penyusunan rencana kerja Unit Pelayanan Bina Marga, Pengairan dan Penataan Ruang;
- c. pemeliharaan rutin prasarana dan sarana Unit Pelayanan Bina Marga, Pengairan dan Penataan Ruang;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Unit Pelayanan Bina Marga, Pengairan dan Penataan Ruang; dan
- d. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- a. kepala;
- (5) Susunan organisasi Unit Penunjang Bina Marga, Pengairan dan Penataan Ruangadalah :
- b. subbagian tatausaha;dan
- c. kelompok jabatan fungsional.
Bagian ketigabelas Balai Peralatan dan LaboratoriumPanda
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 15

- (1) Balai Peralatan dan LaboratoriumPanda dipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruangmelalui Sekretaris;
- (3) Balai Peralatan dan LaboratoriumPandamempunyai fungsi :
- (2) Balai Peralatan dan LaboratoriumPandamempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang;
- a. penyusunan rencana kerja Balai Peralatan dan LaboratoriumPanda;
- c. pemeliharaan rutin prasarana dan sarana Balai Peralatan dan LaboratoriumPanda;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan Balai Peralatan dan LaboratoriumPanda;
- d. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Balai Peralatan dan LaboratoriumPanda; dan
- (4) Susunan organisasi Balai Peralatan dan LaboratoriumPandaadalah :
- b. subbagian tatausaha;dan
- a. kepala;
- c. kelompok jabatan fungsional.
Bagian keempatbelas Unit Penunjang Pertanian dan Perkebunan
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 16

- (1) UnitPenunjang Pertanian dan Perkebunandipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunanmelalui Sekretaris;
- (3) UnitPelayanan Pertanian dan Perkebunanmempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- (2) Unit Penunjang Pertanian dan Perkebunansebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berada pada 18 wilayah kecamatan di Kabupaten Bima;
- (4) UnitPenunjang Pertanian dan Perkebunanmempunyai fungsi :
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan UnitPelayanan Pertanian dan Perkebunan;
- a. penyusunan rencana kerja UnitPelayanan Pertanian dan Perkebunan;
- c. pemeliharaan rutin prasarana dan sarana UnitPelayanan Pertanian dan Perkebunan;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja UnitPelayanan Pertanian dan Perkebunan; dan
- d. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- a. kepala;
- (5) Susunan organisasi UnitPenunjangPertanian dan Perkebunanadalah :
- b. subbagian tatausaha;dan
- c. kelompok jabatan fungsional.
Bagian kelimabelas Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 17

- (1) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benihdipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunanmelalui Sekretaris;
- (3) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benihmempunyai fungsi :
- (2) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benihmempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- a. penyusunan rencana kerja Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
- c. pemeliharaan rutin prasarana dan sarana Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
- d. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih; dan
- (4) Susunan organisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benihadalah :
- b. subbagian tatausaha;dan
- a. kepala;
- c. kelompok jabatan fungsional.
Bagian keenambelas Balai Penyuluh Pertanian
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 18

- (1) Balai Penyuluh Pertaniandipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunanmelalui Sekretaris;
- (3) Balai Penyuluh Pertanianmempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional yang langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat pada Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- (2) Balai Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berada pada 18 wilayah kecamatan di Kabupaten Bima;
- (4) Balai Penyuluh Pertanianmempunyai fungsi :
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan Balai Penyuluh Pertanian;
- a. penyusunan rencana kerja Balai Penyuluh Pertanian;
- c. pemeliharaan rutin prasarana dan sarana Balai Penyuluh Pertanian;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Balai Penyuluh Pertanian; dan
- d. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Susunan organisasi Balai Penyuluh Pertanianadalah :
- b. kelompok jabatan fungsional.
- a. kepala;
Bagian ketujuhbelas Balai Pangan Rakyat
- (1) Balai Pangan Rakyatdipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Panganmelalui Sekretaris;
- (3) Balai Pangan Rakyatmempunyai fungsi :
- (2) Balai Pangan Rakyatmempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasionalyang langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat pada Dinas Ketahanan Pangan;
- a. penyusunan rencana kerja Balai Pangan Rakyat;
- c. melaksanakan koordinasi Urusan Pangan di tingkat desa dan kecamatan;
- b. melaksanakan setifikasi pangan;
- d. melaksanakan pembinaan, pengembangan usaha, pengelolaan, pengolahan, pemasaran dan distribusi pangan;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan, penyelenggaraan, pengelolaan pangan;
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Balai Pangan Rakyat; dan
- (4) Susunan organisasi Balai Pangan Rakyatadalah :
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- a. kepala;
- b. kelompok jabatan fungsional
Bagian kedelapanbelas Unit PenunjangPeternakan dan Pusat Kesehatan Hewan
- (1) Unit Penunjang Peternakan dan Pusat Kesehatan Hewandipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewanmelalui Sekretaris;
- (3) Unit Penunjang Peternakan dan Pusat Kesehatan Hewanmempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis DinasPeternakan dan Kesehatan Hewan;
- (2) Unit Penunjang Peternakan dan Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berada pada 18 wilayah kecamatan di Kabupaten Bima;
- (4) Unit Penunjang Peternakan dan Pusat Kesehatan Hewanmempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Unit Pelayanan Peternakan dan Pusat Kesehatan Hewan;
- c. pemeliharaan rutin prasarana dan sarana Unit Pelayanan Peternakan dan Pusat Kesehatan Hewan;
- b. perumusan kebijakan teknis Pelayanan Peternakan dan Pusat Kesehatan Hewan;
- d. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Unit Pelayanan Peternakan dan Pusat Kesehatan Hewan; dan
- (5) Susunan organisasi Unit Penunjang Peternakan dan Pusat Kesehatan Hewanadalah :
- b. subbagian tatausaha;dan
- a. kepala;
- c. kelompok jabatan fungsional.
Bagian kesembilanbelas Rumah Potong Hewan
- (1) Rumah Potong Hewandipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewanmelalui Sekretaris;
- (3) Rumah Potong Hewanmempunyai fungsi :
- (2) Rumah Potong Hewanmempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- a. penyusunan rencana kerja Rumah Potong Hewan;
- c. pemeliharaan rutin prasarana dan Rumah Potong Hewan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan Rumah Potong Hewan;
- d. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Rumah Potong Hewan; dan
- (4) Susunan organisasi Rumah Potong Hewanadalah :
- e. kelompok jabatan fungsional.
- d. kepala;
Bagian keduapuluh Unit Penunjang Kelautan dan Perikanan
- (1) Unit Penunjang Kelautan dan Perikanandipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikananmelalui Sekretaris;
- (2) Unit Penunjang Kelautan dan Perikanansebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berada pada Wilayah :
- b. Kecamatan Sape dan Kecamatan Wawo;
- a. Kecamatan Lambu;
- c. Kecamatan Wera;
- e. Kecamatan Palibelo dan Kecamatan Belo;
- d. Kecamatan Ambalawi;
- f. Kecamatan Langgudu;
- h. Kecamatan Parado;
- g. Kecamatan Monta;
- i. Kecamatan Woha;
- k. Kecamatan Donggo dan Kecamatan Soromandi;
- j. Kecamatan Bolo dan Kecamatan Madapangga;
- l. Kecamatan Sanggar; dan
- (3) Unit Penunjang Kelautan dan Perikananmempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kelautan dan Perikanan;
- m. Kecamatan Tambora.
- (4) Unit Penunjang Kelautan dan Perikananmempunyai fungsi :
- b. perumusan kebijakan teknis Pelayanan Kelautan dan Perikanan;
- a. penyusunan rencana kerja Unit Pelayanan Kelautan dan Perikanan;
- c. pemeliharaan rutin prasarana dan sarana Unit Pelayanan Kelautan dan Perikanan;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Unit Pelayanan Kelautan dan Perikanan; dan
- d. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- a. kepala;
- (5) Susunan organisasi Unit Penunjang Kelautan dan Perikananadalah :
- b. subbagian tatausaha;dan
- c. kelompok jabatan fungsional.
Bagian keduapuluh satu Balai Benih IkanRade
- (1) Balai Benih IkanRade dipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikananmelalui Sekretaris;
- (3) Balai Benih IkanRade mempunyai fungsi :
- (2) Balai Benih IkanRade mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kelautan dan Perikanan;
- a. penyusunan rencana kerja Balai Benih Ikan Rade;
- c. pemeliharaan rutin prasarana dan sarana Balai Benih IkanRade;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan Balai Benih IkanRade;
- d. pelaksanaan ketatausahaan;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Balai Benih IkanRade; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- a. kepala;
- (4) Susunan organisasi Balai Benih IkanRadeadalah :
- b. kelompok jabatan fungsional.
Bagian keduapuluh dua Tempat Pelelangan Ikan
- (1) Tempat Pelelangan Ikan dipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikananmelalui Sekretaris;
- a. Kecamatan Sape;
- (2) Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berada pada Wilayah :
- b. Kecamatan Langgudu;
- (4) Tempat Pelelangan Ikan mempunyai fungsi :
- (3) Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kelautan dan Perikanan;
- a. penyusunan rencana kerja Tempat Pelelangan Ikan;
- c. pemeliharaan rutin prasarana dan sarana Tempat Pelelangan Ikan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan Tempat Pelelangan Ikan;
- d. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Tempat Pelelangan Ikan; dan
- (5) Susunan organisasi Tempat Pelelangan Ikan adalah :
- b. kelompok jabatan fungsional.
- a. kepala;
Bagian keduapuluh tiga PasarKecamatan
- (1) PasarKecamatan dipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdaganganmelalui Sekretaris;
- a. Kecamatan Sape;
- (2) Pasar Kecamatansebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berada pada Wilayah :
- b. Kecamatan Wera;
- d. Kecamatan Bolo;
- c. Kecamatan Woha;
- e. Kecamatan Langgudu;
- (3) PasarKecamatanmempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- a. penyusunan rencana kerja PasarKecamatan;
- (4) PasarKecamatanmempunyai fungsi :
- b. perumusan kebijakan teknis PasarKecamatan;
- d. pelaksanaan ketatausahaan;
- c. pemeliharaan rutin prasarana dan sarana PasarKecamatan;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja PasarKecamatan; dan
- (5) Susunan organisasi PasarKecamatanadalah :
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- a. kepala;
- c. kelompok jabatan fungsional.
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Bagian keduapuluh empat Unit Kebersihan dan Persampahan
- (1) Unit Kebersihan dan Persampahandipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup melalui Sekretaris;
- (3) Unit Kebersihan dan Persampahanmempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Lingkungan Hidup;
- (2) Unit Kebersihan dan Persampahan sebagaimana dimaksud ayat (1) berada pada 3 (tiga) wilayah operasional yang berpusat di Kecamatan Sape, Kecamatan Woha dan Kecamatan Bolo;
- (4) Unit Kebersihan dan Persampahanmempunyai fungsi
- b. perumusan kebijakan teknis Unit Kebersihan dan Persampahan;
- a. penyusunan rencana kerja Unit Kebersihan dan Persampahan;
- c. pemeliharaan rutin prasarana dan sarana Unit Kebersihan dan Persampahan;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Unit Kebersihan dan Persampahan; dan
- d. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- a. kepala;
- (5) Susunan organisasi Unit Kebersihan dan Persampahanadalah :
- b. subbagian tatausaha;dan
- c. kelompok jabatan fungsional.
Bagian keduapuluh lima Laboratorium Lingkungan Hidup
- (1) Laboratorium Lingkungan Hidupdipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidupmelalui Sekretaris;
- (3) Laboratorium Lingkungan Hidupmempunyai fungsi :
- (2) Laboratorium Lingkungan Hidupmempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Lingkungan Hidup;
- a. penyusunan rencana kerja Laboratorium Lingkungan Hidup;
- c. pemeliharaan rutin prasarana dan sarana Laboratorium Lingkungan Hidup;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup;
- d. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Laboratorium Lingkungan Hidup; dan
- (4) Susunan organisasi Laboratorium Lingkungan Hidupadalah :
- b. kelompok jabatan fungsional.
- a. kepala;
Bagian keduapuluh enam Unit Penunjang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- (1) Unit Penunjang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanaoleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- (3) Unit Penunjang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- (2) Unit Penunjang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berada pada 18 wilayah kecamatan di Kabupaten Bima;
- (4) Unit Penunjang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanamempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Unit Pelayanan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. pemeliharaan rutin prasarana dan sarana Unit Pelayanan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana'
- b. perumusan kebijakan teknis Unit Pelayanan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Unit Pelayanan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- (5) Susunan organisasi Unit Penunjang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah :
- b. subbagian tatausaha;dan
- a. kepala;
- c. kelompok jabatan fungsional.
Bagian keduapuluh tujuh PerpustakaanKecamatan/Rumah Baca Kecamatan
- (2) Perpustakaan Wilayah/Rumah Baca sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berada pada :
- (1) Perpustakaan Wilayah/Rumah Baca Kecamatandipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipanmelalui Sekretaris;
- a. wilayah Timur di Kecamatan Sape;
- c. wilayah Barat di Kecamatan Bolo.
- b. wilayah Tengah di Kecamatan Woha; dan
- (3) Perpustakaan Wilayah/Rumah Baca Kecamatanmempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- a. penyusunan rencana kerja Perpustakaan Wilayah/Rumah Baca Kecamatan;
- (4) Perpustakaan Wilayah/Rumah Baca Kecamatanmempunyai fungsi :
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan Perpustakaan Wilayah/Rumah Baca Kecamatan;
- d. pelaksanaan ketatausahaan;
- c. pemeliharaan rutin prasarana dan sarana Perpustakaan Wilayah/Rumah Baca Kecamatan;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Perpustakaan Wilayah/Rumah Baca Kecamatan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Susunan organisasi
Perpustakaan
Wilayah/Rumah
- Kecamatanadalah :
- a. kepala;
- b. kelompok jabatan fungsional.
Bagian keduapuluh delapan Unit Pemadam Kebakaran
- (2) Unit Penunjang Pemadam Kebakaransebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berada pada 8 (delapan) wilayah operasional meliputi : (a) Woha, Belo, Palibelo, Monta; (b) Bolo dan Madapangga; (c) Sape, Wawo, Lambu; (d) Donggo dan Soromandi; (e) Wera dan Ambalawi; (f) Parado;(g) Langgudu; dan (h) Sanggar dan Tambora;
- (1) Unit Pemadam Kebakarandipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Sekretaris;
- (3) Unit Pemadam Kebakaranmempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- a. penyusunan rencana kerja Pemadam Unit Pemadam Kebakaran;
- (4) Pemadam Kebakaranmempunyai fungsi :
- b. perumusan kebijakan teknis Unit Pemadam Kebakaran;
- d. pelaksanaan ketatausahaan;
- c. pemeliharaan rutin prasarana dan sarana Unit Pemadam Kebakaran;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Unit Pemadam Kebakaran; dan
- (5) Susunan organisasi Unit Pemadam Kebakaranadalah :
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- a. kepala;
- c. kelompok jabatan fungsional.
- b. subbagian tatausaha;dan
Bagian keduapuluh sembilan Sekretariat Korps Pegawai Negeri Sipil (KORPRI)
- (2) Sekretariat Korps Pegawai Negeri Sipil (KORPRI)mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas penunjang Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan;
- (1) Sekretariat Korps Pegawai Negeri Sipil (KORPRIdipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihanmelalui Sekretaris;
- (3) Sekretariat Korps Pegawai Negeri Sipil (KORPRI)mempunyai fungsi :
- b. perumusan kebijakan teknis Sekretariat Korps Pegawai Negeri Sipil (KORPRI);
- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat Korps Pegawai Negeri Sipil (KORPRI);
Baca
- c. pemeliharaan rutin prasarana dan sarana Sekretariat Korps Pegawai Negeri Sipil (KORPRI);
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat Korps Pegawai Negeri Sipil (KORPRI); dan
- d. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- a. kepala
- (4) Susunan organisasi Sekretariat Korps Pegawai Negeri Sipil (KORPRI) :
- b. subbagian tatausaha;dan
- c. kelompok jabatan fungsional.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 32

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan teknis penunjang, wajib menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sikronisasi baik dilingkungan masing - masing maupun antar satuan organisasi.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 33

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh atasan;
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala.
- (1) Setiap kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (2) Setiap kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 35

- (1) Setiap kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan dalam melaksanakan tugas, dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibawahnya dan wajib mengadakan rapat secara berkala;
- (2) Setiap bawahan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan dapat memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah yang perlu diambil.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 36

- (1) Setiap kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing - masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi, diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 37

- (1) Struktur organsiasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bima sebagai Unit Pelaksana teknis Daerah (UPTD) mengikuti struktur Rumah Sakit Umum Daerah yang telah ada sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
- (2) Jabatan perangkat daerah di bawah jabatan direktur tetap sebagai sebagai jabatan struktural dengan eselon sebagaimana yang ada saat ini sampai dengan ditetapkannya peraturan Presiden yang mengatur struktur organisasi dan tata kerja Rumah Sakit;
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.
Ditetapkan :
di Bima
BUPATI BIMA,
Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI
Diundangkan : di Bima
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA
Drs. H.M.TAUFIK HAK, M.Si Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19631231198702 1 049
BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2017 NOMOR 388