PERATURAN PEMERINTAH PEMERINTAH Nomor 46 Tahun 2005
Tentang PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN MUSI RAWAS DARI WILAYAH KOTA LUBUK LINGGAU KE WILAYAH KECAMATAN MUARA BELITI KABUPATEN MUSI RAWAS
Berlaku: 11 Nopember 2005
N/A
Pasal 2

- (1) Muara Beliti mempunyai batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tugumulyo, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Megang Sakti dan Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas.
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Jayaloka dan Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas.
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lahat dan Provinsi Bengkulu.
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuk Linggau dan Provinsi Bengkulu.
- (2) Batas wilayah Muara Beliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
N/A
Pasal 3

Hal-hal yang timbul berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sepanjang yang berkaitan dengan Instansi Vertikal diatur lebih lanjut oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membawahi Instansi yang bersangkutan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Keuangan.
N/A
Pasal 4

Segala biaya yang diperlukan untuk pemindahan Ibukota Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal l, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
N/A
Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Nopember 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Nopember 2005
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd
HAMID AWALUDIN
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Sejalan dengan gerak laju pembangunan saat ini, Kabupaten Musi Rawas tumbuh dan berkembang cepat, baik fisik, perekonomian, sasial, budaya maupun jumlah penduduk. Perkembangan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas perlu terus dipacu dengan menumbuhkan pusat-pusat perekonomian di seluruh wilayah.
Perkembangan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas perlu diimbangi dengan pengaturan tata ruang wilayah khususnya bagi pusat pemerintahan/Ibukota Kabupaten Musi Rawas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memindahkan Ibukota Kabupaten Musi Rawas selaku pusat seluruh aktivitas pemerintahan dan pembangunan yang masih berada di wilayah Kota Lubuk Linggau.
Sejalan dengan hal tersebut dan sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan pembangunan dan keseimbangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Musi Rawas upaya pemindahan pusat pemerintahan dari Kota Lubuk Linggau ke Muara Beliti pada dasarnya telah mendapatkan persetujuan prinsip dari Bupati Musi Rawas dengan suratnya Nomor 180/1009/I/2003 tanggal 2 Oktober 2003 Perihal Penetapan dan Pemindahan Ibukota Kabupaten Musi Rawas dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 08/KPTS/DPRD/2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang Persetujuan Usul Nama Ibukota dan Lokasi Pusat Pemerintahan Titik Nol (Kantor Bupati) Musi Rawas Terletak di Muara Beliti Baru Kecamatan Muara Beliti dengan Nama Muara Beliti, serta Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 025/KET/III/2004 tanggal 21 April 2004 tentang Lokasi Ibukota Kabupaten Musi Rawas.
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4559