Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK
Berlaku: 25 Mei 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BzaUPATI MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAROS,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa tidak sesuai lagi dengan kondisi dan dinamika pembangunan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkanpertimbangansebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak.
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
SALINAN
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 1989 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2005 tentang Gerakan Bebas Buta Aksara dan Pandai Baca Al Quran dalam Wilayah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2001 Nomor 01).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS dan
BUPATI MAROS
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maros.
2. Bupati adalah Bupati Maros.
3. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6. Pemilihan kepala desa antarwaktu adalah pemilihan kepala desa karena kepala desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah desa.
7. Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan permusyawaratan desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
10. Panitia pemilihan kepala desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa.
11. Panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut panitia pemilihan kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa.
12. Pemilih adalah penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dan terdaftar di daerah pemilihan.
13. Musyawarah desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
14. Bakal calon kepala desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjaringan oleh panitia pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai bakal calon kepala desa.
15. Calon kepala desa yang berhak dipilih adalah bakal calon kepala desa yang telah memenuhi syarat dalam penyaringan dengan melakukan penelitian persyaratan administrasi dan yang ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan kepala desa.
16. Calon kepala desa terpilih adalah calon kepala desa yang berhak dipilih yang memperoleh suara sah terbanyak dalam pemilihan calon kepala desa dan telah ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan kepala desa.
17. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari penduduk desa setempat.
18. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan terhadap bakal calon baik dari segi administrasi, kemampuan, dan/atau kepemimpinan.
19. Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih untuk menarik simpati pemilih dengan cara menyampaikan program apabila yang bersangkutan terpilih menjadi kepala desa.
20. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
21. Tim pengawas pemilihan kepala desa adalah tim yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh rangkaian proses pemilihan kepala desa.
22. Pemantau pemilihan kepala desa adalah aktifitas memantau proses tahapan-tahapan pemilihan kepala desa dengan cara mengumpulkan data, temuan dan informasi mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat atau organisasi independen dan non partisan.
BAB II - JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 2

Jenis pemilihan kepala desa meliputi:
- a. pemilihan kepala desa secara serentak; dan
- b. pemilihan kepala desa antarwaktu.
BAB II - JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 3

- (1) Pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaksanakan secara serentak di seluruh desa pada wilayah Kabupaten Maros yang dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang.
- (2) Pemilihan kepala desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, dengan mempertimbangkan:
- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa;
- b. kemampuan keuangan daerah; dan
- c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi penjabat kepala desa.
- (3) Pemilihan kepala desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
BAB II - JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.
BAB II - JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa karena penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak atau pemilihan kepala desa antar waktu, Bupati menunjuk penjabat kepala desa.
- (2) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 6

- (1) Kepala desa dipilih secara demokratis dari calon-calon kepala desa yang memenuhi persyaratan dengan berdasarkan asas:
- a. langsung;
- b. umum;
- c. bebas;
- d. rahasia;
- e. jujur; dan
- f. adil.
- (2) Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berarti pemilih dalam memberikan suaranya tidak boleh diwakilkan.
- (3) Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berarti pemilihan berlaku menyeluruh bagi semua penduduk desa bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (4) Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berarti pemilih memiliki kebebasan untuk menetapkan pilihannya sendiri berdasarkan hati nuraninya tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
- (5) Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berarti suara yang diberikan oleh pemilih pada tempat pemungutan suara hanya diketahui oleh pemilih oleh itu sendiri.
- (6) Jujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berarti bahwa pemilihan kepala desa harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memastikan bahwa dalam menyelenggarakan pemilihan kepala desa, panitia pemilihan, tim pengawas, pemerintah, calon kepala desa, dan pemilih serta semua pihak yang terlibat, tidak melakukan kecurangan.
- (7) Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berarti dalam penyelenggaraan pemilihanan kepala desa, setiap pemilih dan calon kepala desa yang akan dipilih, mendapat perlakuan yang sama tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap pemilih atau calon kepala desa tertentu.
- (8) Pemilihan kepala desa dapat dilakukan dengan metode e-voting.
- (9) Pemilihan kepala desa dengan e-voting diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 7

- (1) Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan:
- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan di desa dan kabupaten.
- (3) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas kegiatan:
- a. pemberitahuan BPD kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan;
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia; dan
- f. dalam hal tidak ada pemberitahuan BPD dan/atau pembentukan panitia pemilihan sampai dengan batas waktu yang ditentukansebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, camat atas nama Bupati berkewajiban memfasilitasi proses pembentukan panitia pemilihan.
- (4) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas kegiatan:
- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- c. penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- e. pelaksanaan kampanye calon kepala desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
- f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (5) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas kegiatan:
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
- c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (6) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas kegiatan:
- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
- b. laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;
- c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD; dan
- d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 8

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan kabupaten.
- (2) Panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
Paragraf 2
Panitia Pemilihan
BAB IV - PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 9

- (1) BPD mengadakan rapat bersama pemerintah desa dan tokoh masyarakat untuk membentuk panitia pemilihan.
- (2) Panitiapemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. ketua;
- b. wakil ketua;
- c. sekretaris;
- d. bendahara;dan
- e. anggota.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak dengan jumlahpaling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Panitia pemilihan dapat melebihi 11 (sebelas) orang apabila jumlah TPS lebih dari 1 (satu).
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan hasil musyawarah dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat.
BAB IV - PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 10

- (1) Panitia pemilihan mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di tingkat desa;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- c. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- d. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- e. menetapkan tata tertib tata cara pencalonan dan pemilihan kepala desa;
- f. menetapkan jadwal pencalonan dan pemilihan kepala desa;
- g. menerima pendaftaran bakal calon kepala desa;
- h. melakukan penelitian persyaratan bakal calon kepala desa;
- i. mengumumkan nama-nama bakal calon dan calon yang berhak dipilih;
- j. menyampaikan daftar pemillih tetap kepada panitia pemilihan kabupaten;
- k. melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan Daftar Pemilih Sementara maupun Daftar Pemilih Tetap;
- l. memfasilitasi pembuatan TPS;
- m. melaksanakan pemungutan suara;
- n. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- o. menetapkan calon kepala desa terpilih;
- p. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
- q. menetapkan jadwal dan tata carapelaksanaan kampanye;
- r. melaksanakan pemilihan kepala desa;
- s. membuat berita acara hasil pelaksanaan pemilihan;
- t. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada BPD.
- (2) Sebelum melaksanakan tugas, panitia pemilihan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua BPD.
- (3) Sumpah/janji panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
9. 'Demi Allah saya bersumpah/berjanji:
Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota panitia pemilihan kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya sesuai peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan kepala desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi dan golongan'.
Bagian Kedua Pembentukan Tim Pengawas
BAB IV - PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 11

- (1) Bupati dapat membentuk tim pengawas tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim pengawas kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten, angota DPRD, akademisi, dan unsur lain yang dipandang perlu.
- (3) Tim pengawas kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur forum komunikasi pimpinan kecamatan dan unsur lain yang dipandang perlu.
- (4) Jumlah personil tim pengawas tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan, diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Tim pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan memberikan masukan kepada Bupati untuk pengambilan keputusan.
Bagian Ketiga
Pemantau Pemilihan Kepala Desa
BAB IV - PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 12

- (1) Proses pemilihan kepala desa dapat dipantau oleh individu, kelompok masyarakat atau organisasi independen dan non partisan.
- (2) Dalam hal untuk menjadi pemantau pemilihan kepala desa, individu, kelompok masyarakat, atau organisasi independen dan non partisan, harus mendaftarkan diri pada panitia pemilihan.
- (3) Persyaratan, serta tata cara pendaftaran dan kode etik pemantau pemilihan kepala desa, akan diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Keempat Penggantian dan Pembubaran Panitia Pemilihan
BAB IV - PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 13

- (1) Apabila diantara anggota panitia pemilihan berhenti, maka diberhentikan dan diganti dari unsur yang sama dari anggota panitia yang telah diberhentikan, dan dituangkan dalam keputusan BPD.
- (2) Anggota panitia pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri; dan
- c. diberhentikan.
- (3) Anggota panitia pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
- b. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun;
- c. melanggar tugas dan kewajiban; dan/atau
- d. mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala Desa.
BAB IV - PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 14

- (1) Panitia pemilihan dibubarkan oleh BPD setelah Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih.
- (2) Pembubaran panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui camat.
BAB V - PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENCALONAN KEPALA DESA
Pasal 15

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Untuk terdaftar sebagai pemilih, panitia pemilihan melakukan pendaftaran pemilih.
- (3) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam daftar pemilih dan diberikan tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh petugas pendaftar.
- (4) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari, selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara.
- (5) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
- b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- d. berdomisili di desa bersangkutan, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (6) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat menggunakan hak memilih.
BAB V - PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENCALONAN KEPALA DESA
Pasal 16

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa oleh panitia pemilihan.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
- c. telah meninggal dunia;
- d. pindah domisili ke desa lain; atau
- e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih yang telah dimutakhirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
BAB V - PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENCALONAN KEPALA DESA
Pasal 17

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.
BAB V - PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENCALONAN KEPALA DESA
Pasal 18

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
- a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
- b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
- c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
- d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagaipemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan kepala desa segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.
BAB V - PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENCALONAN KEPALA DESA
Pasal 19

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan kepala desa melalui ketua rukun tetangga atau kepala dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
BAB V - PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENCALONAN KEPALA DESA
Pasal 20

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh panitia pemilihan kepala desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.
BAB V - PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENCALONAN KEPALA DESA
Pasal 21

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.
BAB V - PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENCALONAN KEPALA DESA
Pasal 22

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.
BAB V - PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENCALONAN KEPALA DESA
Pasal 23

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia pemilihan menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.
BAB V - PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENCALONAN KEPALA DESA
Pasal 24

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
BAB V - PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENCALONAN KEPALA DESA
Pasal 25

- (1) Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah.
- (2) Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan menuliskan catatan pada kolom keterangan "meninggal dunia" dalam daftar pemilih tetap yang sudah disahkan.
Bagian Kedua Pendaftaran Calon
BAB V - PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENCALONAN KEPALA DESA
Pasal 26

- (1) Untuk mendaftarkan diri menjadi calon kepala desa, wajib memenuhi persyaratan calon kepala desa.
- (2) Persyaratan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bebas buta aksara Al Quran bagi yang beragama Islam;
- d. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
- mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
- g. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- h. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dibuktikan dengan KTP,Kartu Keluarga, dan surat keterangan penduduk dari kepala desa;
- i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjaraberdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanayang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. berbadan sehat;
- m. tidak terlibat penyalahgunaan narkoba;
- n. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepolisian;
- o. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
- p. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;
- q. mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan dan dikenal oleh masyarakat di desa yang bersangkutan;
- r. bagi pegawai BUMN/BUMD yang mencalonkan diri sebagai kepala desa, harus melampirkan surat izin untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa dari atasannya sesuai peraturan perundang-undangan;
- s. bagi Kepala Desa dan anggota BPD melampirkan surat izin dari Bupati;
- t. bagi perangkat desa melampirkan surat izin dari kepala desa;
- u. bagi Pegawai Negeri Sipil, kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD harus melampirkan surat keterangan bebas temuan dari inspektorat kabupaten;
- v. bagi kepala desa yang telah ditetapkan sebagai bakal calon wajib mengajukan permohonan cuti kepada Bupati sampai dengan ditetapkannya kepala desa terpilih; dan
- w. surat pernyataan bermaterai akan kebenaran persyaratan administrasi.
BAB V - PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENCALONAN KEPALA DESA
Pasal 27

- (1) Dalam hal melakukan penjaringan bakal calon, panitia pemilihan melaksanakan tahapan sebagai berikut:
- a. mengumumkan waktu penjaringan pendaftaran bakal calon kepala desayang dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari kalender; dan
- b. pemenuhan persyaratan bakal calon 7 (tujuh) hari, verifikasi dan penelitian berkas hasil penjaringan 7 (tujuh) hari, pemenuhan kekurangan/perbaikan kelengkapan berkas hasil verifikasi dan penelitian berkas 3 (tiga) hari, serta penetapan bakal calon yang memenuhi persyaratan 3 (tiga) hari.
- (2) Dalam rangka penjaringan, bakal calon kepala desa mengajukan surat permohonan secara tertulis ditujukan kepada ketua BPD, yang ditulis dengan tangan sendiri menggunakan tinta hitam dan bermeterai cukup dalam rangkap 3 (tiga).
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada ketua panitia pemilihan dengan melampirkan:
- a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. foto copy ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. foto copy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa dan Camat;
- e. foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkotika, obat-obat terlarang dan zat aditif lainnya dari dokter pemerintah;
- g. surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian;
- h. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
- i. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. daftar riwayat hidup;
- k. riwayat pekerjaan;
- l. surat izin dari pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil, pegawai BUMN/BUMD, kepala desa, dan anggota BPD;
- m. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat kabupaten bagi Pegawai Negeri Sipil, kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD;
- n. surat izin dari kepala desa bagi aparat desa;
- o. pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh panitia pemilihan;
- p. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
- q. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih;
- r. surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;
- s. dalam hal bakal calon kepala desa pernah menjadi pengurus dan atau anggota partai politik, harus melampirkan surat pernyataan pengunduran diri dari pengurus dan anggota partai politik, dengan dibuktikan surat pemberhentian sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik dari pengurus partai politik yang berwenang; dan
- t. naskah tertulis visi dan misi serta program kerja.
- (4) Surat permohonan dan lampiran berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh panitia pemilihan kepada BPD.
Bagian Ketiga
Penyaringan Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon
BAB V - PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENCALONAN KEPALA DESA
Pasal 28

- (1) Panitia pemilihan melakukan penyaringan melalui penelitian terhadap persyaratan calon yang meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan
- administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (2) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat, dan masyarakat dapat memberikan masukan.
- (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan.
BAB V - PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENCALONAN KEPALA DESA
Pasal 29

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
BAB V - PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENCALONAN KEPALA DESA
Pasal 30

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan kepala desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat kepala desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah kabupaten.
BAB V - PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENCALONAN KEPALA DESA
Pasal 31

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 dan 28 lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan dapat melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman kerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, dan pengalaman organisasi pada lembaga kemasyarakatan.
- (2) Selain seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan dapat mengajukan usul uji kompetensi terhadap bakal calon kepada Bupati melalui camat.
- (3) Pengajuan usul uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 2 (dua) hari setelah berakhirnya masa pendaftaran.
- (4) Uji kompetensi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan ujian tertulis dan wawancara.
- (5) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan kriteria serta standar kelulusan calon kepala desa peserta uji kompetensi diatur dengan Paraturan Bupati.
BAB V - PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENCALONAN KEPALA DESA
Pasal 32

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon kepala desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
Bagian Keempat Calon Kepala Desa dari Kepala Desa dan Perangkat Desa
BAB V - PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENCALONAN KEPALA DESA
Pasal 33

- (1) Kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan cuti atau mengundurkan diri kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali, diberi cuti oleh Bupati sejak ditetapkannya sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Dalam hal kepala desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
BAB V - PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENCALONAN KEPALA DESA
Pasal 34

- (1) Perangkat desa yang akan mencalonkan diri harus terlebih dahulu mengajukan permohonan cuti kepada kepala desa.
- (2) Berdasarkan permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perangkat desa yang akan mencalonkan diri, diberi cuti oleh kepala desa sejak ditetapkannya sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Dalam hal perangkat desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tugas perangkat desa bersangkutan dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
Calon Kepala Desa Dari PNS/TNI/Polri dan
Bagian Kelima Karyawan BUMN/BUMD
BAB V - PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENCALONAN KEPALA DESA
Pasal 35

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, juga harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) yang terpilih menjadi Kepala Desa, dibebaskan untuk sementara dari jabatannyaselama menjadi kepala desa tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dapat dicalonkan/mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa.
- (4) Calon Pegawai Negeri Sipil yang dicalonkan/mencalonkan diri menjadi Kepala Desa harus mundur dari status CPNS.
- (5) Anggota TNI/Polri yang akan dicalonkan dan/atau mencalonkan diri menjadi calon Kepala Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaannya dan/atau telah pensiun.
BAB V - PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENCALONAN KEPALA DESA
Pasal 36

- (1) Karyawan BUMN/BUMD yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinannya.
- (2) Dalam hal karyawan BUMN/BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya pada BUMN/BUMD selama menjadi kepala desa atau berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - KAMPANYE CALON DAN MASA TENANG
Pasal 37

- (1) Calon Kepala desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
BAB VIII - KAMPANYE CALON DAN MASA TENANG
Pasal 38

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
BAB VIII - KAMPANYE CALON DAN MASA TENANG
Pasal 39

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Larangan Kampanye
BAB VIII - KAMPANYE CALON DAN MASA TENANG
Pasal 40

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. melakukan pawai dan/atau arak-arakan;
- g. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
- h. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
- i. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- j. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
- k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye dan calon pemilih.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikut sertakan:
- a. kepala desa;
- b. perangkat desa;
- c. anggota badan permusyaratan desa.
BAB VIII - KAMPANYE CALON DAN MASA TENANG
Pasal 41

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi:
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
BAB VIII - KAMPANYE CALON DAN MASA TENANG
Pasal 42

Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota POLRI, dan kepala desa dilarang menjadi juru kampanye dalam pemilihan kepala desa.
Bagian Ketiga Masa Tenang
BAB VIII - KAMPANYE CALON DAN MASA TENANG
Pasal 43

- (1) Masa tenang dilaksanakan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam masa tenang dilarang melakukan kampanye.
- (4) Pelanggaran larangan dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)berakibat batalnya keikutsertaan calon yang berhak dipilih dalam pemilihan kepala desa.
BAB IX - PEMILIHAN CALON KEPALA DESA
Pasal 44

Setelah panitia pemilihan menetapkan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), panitia pemilihan mengumumkan kepada masyarakat mengenai tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara.
BAB IX - PEMILIHAN CALON KEPALA DESA
Pasal 45

Pemilihan calon kepala desa dihadiri oleh BPD, panitia pemilihan, calon kepala desa dan unsur forum komunikasi pimpinan kecamatan dengan dipantau oleh tim pengawas.
BAB IX - PEMILIHAN CALON KEPALA DESA
Pasal 46

- (1) Seorang pemilih hanya dapat memberikan suaranya kepada (1) satu orang calon.
- (2) Pemilih yang berhalangan hadir, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.
- (3) Untuk menghindari terjadinya pemilih yang diwakilkan, maka setiap pemilih diwajibkan memperlihatkan surat panggilan pemungutan suara untuk menghindari pemilihan ganda.
BAB IX - PEMILIHAN CALON KEPALA DESA
Pasal 47

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, panitia pemilihan kepala desa menyediakan:
- a. papan pengumuman yang memuat nama-nama calon kepala desa;
- b. surat suara yang memuat foto calon kepala desa yang telah ditanda tangani oleh ketua panitia pemilihan kepala desa;
- c. kotak suara dalam keadaan terkunci;
- d. bilik suara;
- e. alat pencoblos; dan
- f. papan tulis.
- (2) Jumlah bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan paling sedikit 5 (lima) bilik.
- (3) Bentuk, ukuran, warna, jumlah kotak suara, dan model surat suara serta pendistribusiannya diatur dan ditetapkan oleh panitia pemilihan.
BAB IX - PEMILIHAN CALON KEPALA DESA
Pasal 48

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.
BAB IX - PEMILIHAN CALON KEPALA DESA
Pasal 49

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
BAB IX - PEMILIHAN CALON KEPALA DESA
Pasal 50

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
- a. pembukaan kotak suara;
- b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
- c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
- d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
- e. menutup kembali kotak suara.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
BAB IX - PEMILIHAN CALON KEPALA DESA
Pasal 51

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
BAB IX - PEMILIHAN CALON KEPALA DESA
Pasal 52

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara oleh panitia pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih
berhak menyerahkan kembali surat suara yang rusak atau cacat kepada panitia pemilihan dan diganti dengan surat suara yang baru.
- (3) Penggantian surat suara yang baru harus dibuka dan diteliti panitia pemilihan sebelum diserahkan kepada pemilih.
- (4) Penggantian surat suara hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
BAB IX - PEMILIHAN CALON KEPALA DESA
Pasal 53

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak suaranya.
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru, setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada panitia pemilihan kepala desa dan hanya diberi kesempatan 1 (satu) kali.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat.
- (5) Pemilih penyandang cacat yang akan memberikan hak suaranya didampingi oleh keluarga, saksi dan petugas Pemilihan.
BAB IX - PEMILIHAN CALON KEPALA DESA
Pasal 54

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus yang ditetapkan oleh panitia pemilihan.
BAB IX - PEMILIHAN CALON KEPALA DESA
Pasal 55

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar tata demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan pada salah satu TPS untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia pemilihan kepala desa menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.
- (4) Untuk menjamin terselenggaranya pemilihan yang demokratis, masingmasing calon dapat menunjuk saksi untuk menyaksikan jalannya pemungutan suara.
Bagian Kedua Penghitungan Suara
BAB IX - PEMILIHAN CALON KEPALA DESA
Pasal 56

- (1) Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, panitia pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih untuk menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.
- (2) Saksi yang ditunjuk oleh calon adalah salah satu pemilih yang benarbenar memahami ketentuan sah dan tidaknya kartu suara yang dicoblos.
- (3) Dalam hal calon tidak menunjuk saksi, tidak mengurangi keabsahan hasil pemilihan kepala desa.
BAB IX - PEMILIHAN CALON KEPALA DESA
Pasal 57

- (1) Panitia pemilihan kepala desa membuka kotak suara dan menghitung surat suara.
- (2) Setiap lembar surat suara diambil dan diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih.
- (3) Panitia pemilihan kepala desa membaca dan menyebutkan nama calon yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.
BAB IX - PEMILIHAN CALON KEPALA DESA
Pasal 58

Suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila:
- a. surat suara ditandatangani dan distempel oleh ketua/wakil ketua panitia pemilihan;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; dan/atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
BAB IX - PEMILIHAN CALON KEPALA DESA
Pasal 59

- (1) Suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan tidak sah, apabila:
- a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan;
- b. tidak terdapat tanda tangan ketua/wakil ketua panitia dan stempel panitia pemilihan;
- c. ditandatangani memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
- d. memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih;
- e. menentukan calon lain, selain dari calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan;
- f. mencoblos tidak tepat pada kotak foto yang disediakan; dan/atau
- g. mencoblos tidak menggunakan alat coblos yang disediakan panitia.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan kepada pemilih sebelum perhitungan suara dilakukan.
BAB IX - PEMILIHAN CALON KEPALA DESA
Pasal 60

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan kepala desamenghitung:
- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
- b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
- c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihandan dapat dihadiri oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia pemilihandan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia pemilihan.
- (5) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua panitia pemilihan kepala desa;
- (6) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon, pengawas, dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (7) Calon dan penduduk desa melalui saksi calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh panitia pemilihan apabila ternyata terdapat halhal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon atau penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diterima, panitia seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (9) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (10) Panitia pemilihan kepala desa memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada masingmasing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (11) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (12) Panitia pemilihan kepala desa menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
BAB IX - PEMILIHAN CALON KEPALA DESA
Pasal 61

- (1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan:
- a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
- c. saksi calon, panitia, pengawas, dan penduduk desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (2) Hasil penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia
pemilihan kepala desa dan merupakan lampiran bagi penetapan pemenang pemilihan kepala desa.
BAB IX - PEMILIHAN CALON KEPALA DESA
Pasal 62

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan, bencana alam dan penyimpangan dalam pemungutan suara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB IX - PEMILIHAN CALON KEPALA DESA
Pasal 63

Dalam hal jumlah TPS dalam 1 (satu) desa lebih dari 1 (satu), laporan hasil penghitungan suara direkap dan diakumulasi perolehan suaranya.
BAB IX - PEMILIHAN CALON KEPALA DESA
Pasal 64

- (1) Calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan dengan suara terbanyak pada TPS denganjumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang pada desa dengan TPShanya 1 (satu), maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
BAB IX - PEMILIHAN CALON KEPALA DESA
Pasal 65

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.
BAB X - PENETAPAN
Pasal 66

- (1) Panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kepala desa terpilih kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada kepala desaterpilih .
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati.
BAB XI - PELANTIKAN
Pasal 67

- (1) Calon kepala desaterpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, kepala desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
3. 'Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruslurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia'.
- (4) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, kepala desa yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan dan melaksanakan tugas dan kewajibannya.
BAB XI - PELANTIKAN
Pasal 68

Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, kepala desa yang akan dilantik berpakaian dinas upacara (PDU) warna putih.
BAB XI - PELANTIKAN
Pasal 69

- (1) Pelantikan kepala desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan kepala desa atau sesuai ketentuan dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya, atau 1 (satu) hari sebelum hari libur.
- (3) Pelantikan kepala desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena beberapa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhir masa jabatan kepala desa yang bersangkutan dengan persetujuan BPD, dengan ketentuan bahwa kepala desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.
BAB XI - PELANTIKAN
Pasal 70

Tata cara pelantikan kepala desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Masa Jabatan
BAB XI - PELANTIKAN
Pasal 71

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini termasuk masa jabatan kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa.
- (4) Apabila kepala desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau dibehentikan, maka kepala desa bersangkutan dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.
BAB XII - PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH
Pasal 72

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala desa hanya dapat diajukan oleh calon yang berhak dipilih kepada Bupati dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala desa.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa.
- (3) Bupati memerintahkan tim pengawas untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan yang dilakukan olehtim pengawas terbukti terdapat penyimpangan, dapat dilakukan penghitungan ulang surat suara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan dan penyelesaian masalah diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XIII - PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
Pasal 73

- (1) Dalam hal kepala desa berhenti dan sisa masa jabatan kepala desa lebih dari 1 (satu) tahun, dipilih kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa.
- (2) Persyaratan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai persyaratan calon kepala desa.
- (3) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala desa diberhentikan.
- (4) Kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas kepala desa sampai habis sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan.
BAB XIII - PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
Pasal 74

Musyawarah desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa antarwaktu dilaksanakan dengan mekanisme:
- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
1. pembentukan panitia pemilihan kepala desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan;
2. pengajuan biaya pemilihan kepala desa dengan beban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
3. pemberian persetujuan biaya pemilihan kepala desa oleh penjabat kepala desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan kepala desa;
4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
6. penetapan calon kepala desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
- b. BPD menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
2. pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. pelaksanaan pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepala desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
4. pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepala desa kepada musyawarah desa;
5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa;
6. pelaporan hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon kepala desa terpilih;
7. pelaporan calon kepala desa terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan kepala desa;
8. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
9. pelantikan kepala desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih dengan urutan acara
BAB XIV - SANKSI
Pasal 75

Panitia pemilihan atau orang yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan pemilihan kepala desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB XV - KEBIJAKAN PENUNDAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 76

- (1) Kebijakan penundaan pemilihan kepala desa ditetapkan oleh:
- a. pemerintah; dan
- b. pemerintah daerah.
- (2) Kebijakan penundaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, karena pertimbangan yang bersifat nasional ditetapkan oleh menteri.
- (3) Kebijakan penundaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, karena pertimbangan situasi dan kondisional daerah yang belum memungkinkan dilaksanakannya pemilihan kepala desa, ditetapkan oleh Bupati dengan pemberitahuan kepada DPRD.
- (4) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, maka kepala desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat kepala desa dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Daerah.
BAB XVI - PEMBIAYAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 77

- (1) Biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada APBD kabupaten.
- (2) Dana bantuan dari Angaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah desa dibebankan pada APB Desa.
- (5) Panitia pemilihan tidak dapat membebankan biaya pemilihan kepala desa kepada calon kepala desa.
BAB XVII - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 78

- (1) Kepala Desa berhenti, karena:
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.
- (2) Kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pajabat yang baru;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
- d. melanggar larangan sebagai kepala desa;
- e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; dan
- g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum.
- (3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala desa diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XVII - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 79

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
BAB XVII - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 80

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
BAB XVII - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 81

Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81 diberhentikan oleh Bupati setelahdinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
BAB XVII - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 82

- (1) Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh kepala desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sebagai kepala desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik kepala desa yang bersangkutan.
BAB XVII - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 83

Dalam hal kepala desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81, sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
BAB XVII - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 84

Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah sebagai penjabat kepala desa sampai terpilihnya kepala desa yang baru.
BAB XVII - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 85

Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah sebagai penjabat kepala desa sampai terpilihnya kepala desa yang baru melalui hasil musyawarah desa.
BAB XVIII - PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA
Pasal 86

- (1) Pengangkatan penjabat kepala desa ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pegawai Negeri Sipil dari lingkungan pemerintah daerah.
BAB XVIII - PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA
Pasal 87

Hak, wewenang dan kewajiban penjabat kepala desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban kepala desa.
BAB XIX - TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA
Pasal 88

Kepala Desa bertugas menyelenggarakanPemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Bagian Kedua Wewenang Kepala Desa
BAB XIX - TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA
Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaanKeuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga Hak Kepala Desa
BAB XIX - TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA
Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkanpelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
Bagian Keempat Kewajiban Kepala Desa
BAB XIX - TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA
Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang- undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkanperekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
BAB XIX - TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA
Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban Kepala Desa wajib:
- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikandan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
BAB XIX - TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA
Pasal 93

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
BAB XIX - TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA
Pasal 94

Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang :
- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. mengajukan rancangan Peraturan Desa;
- c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. menyusun dan mengajukan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada BPD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e. membina kehidupan masyarakat desa;
- f. membina perekonomian desa;
- g. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. mendamaikan perselisihan masyarakat desa;
- i. mengembangkan pendapatan desa;
- j. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- k. melaksanakan dan mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- l. pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan di desa;
- m. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;
- n. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XX - PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA
Pasal 95

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajibannya, Kepala Desa juga mempunyai kewajiban untuk :
- a. memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD;
- b. memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati;
- c. menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat;
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan satu kali dalam satu tahun dalam sidang pleno BPD.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Bupati untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan tindak lanjut.
BAB XXI - LARANGAN KEPALA DESA DAN TINDAKAN PENYIDIKAN
Pasal 96

Kepala Desa dilarang :
- a. menjadi pengurus partai politik ;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan di desa bersangkutan ;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD ;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain ;
- f. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
- g. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatan ;
- h. melakukan tindakan/perbuatan asusila dan amoral yang bertentangan dengan norma agama, adat dan norma sosial.
BAB XXII - PEMBINAAN KEPALA DESA
Pasal 97

- (1) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan desa berupa fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- (2) Terhadap kepala desa yang telah dilantik, Bupati berkewajiban menyelenggarakan pembekalan mengenai wewenang, tugas dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa.
BAB XXII - PEMBINAAN KEPALA DESA
Pasal 98

Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2), harus dilakukan secara terencana dan terpadu serta diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas kepala desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan tuntutan kemajuan jaman.
BAB XX - TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA
Pasal 99

- (1) Tindakan penyidikan terhadap kepala desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku dalam hal :
- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; dan/atau
- b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Bupati memberikan persetujuan tertulis penyidikan terhadap kepala desa, paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya pemberitahuan dari atasan penyidik.
BAB XXIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 100

Kepala Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatan atau sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB XXIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 101

Bagi desa yang kepala desanya dijabat oleh penjabat kepala desa, dengan ditetapkannya peraturan daerah ini segera melaksanakan pemilihan kepala desa berdasarkan peraturan daerah ini.
BAB XXIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 102

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 08 Tahun 2006);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2006);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XXIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 103

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB XXIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 104

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.
Ditetapkan di Maros pada tanggal 25 Mei 2015 BUPATI MAROS,
M. HATTA RAHMAN
Diundangkan di Maros pada tanggal SEKRETARIS DAERAH,
BAHARUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2015 NOMOR 4
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; PERUNDANG-UNDANGAN
AGUSTAM,S.IP,M.Si
Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
Nip
: 19730820 199202 1 001