PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 13 Tahun 2013
Tentang PEMBANGUNAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Berlaku: 20 Desember 2013
N/A
Preamble

Mengingat
WALIKOTA BITUNG
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBANGUNAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
- Menimbang : a. bahwa teknologi informasi dan komunikasi, khususnya di bidang telekomunikasi, telah mengalami perkembangan maka masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi mendorong
- yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, dengan semakin meningkatnya kebutuhan peningkatan pembangunan menara telekomunikasi;
- b. bahwa Menara Telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur utama dalam penyelenggaraan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap bidang telekomunikasi, memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara;
- c. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan menara telekomunikasi harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan, maka perlu pengaturan mengenai pembangunan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi di Kota Bitung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2009, Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2009, Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3/P/2009 tentang Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 100);
19. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 118);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG dan
WALIKOTA BITUNG
MEMUTUSKAN :
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah , yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bitung.
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bitung.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bitung.
8. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah, yang selanjutnya disingkat BPPT-PMD adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung.
9. Dinas Tata Ruang adalah Dinas Tata Ruang Kota Bitung.
10. Badan Usaha adalah orang perorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia serta beroperasi di Indonesia.
11. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistim elektromagnetik lainnya.
12. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
13. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
14. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
15. Penyelenggara Tekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disebut RTRW, adalah rencana tata ruang yang bersifat umum, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.
17. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RDTRW, adalah penjabaran rencana tata ruang wilayah kota ke dalam rencana pemanfaatan kawasan, yang memuat zonasi atau blok alokasi pemanfaatan ruang ( block plan ).
18. Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat RTBL, adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
19. Operator adalah perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan Tower Based Transceiver Station (selanjutnya disebut BTS ) yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna Menara Telekomunikasi Bersama.
20. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
21. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
22. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
23. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
24. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC).
25. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
26. Menara mandiri ( self supporting tower ) adalah menara telekomunikasi yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.
27. Menara teregang ( guyed tower ) adalah menara telekomunikasi yang berdiri dengan diperkuat kabel-kabel yang diangkurkan pada landasan tanah dan disusun atas pola batang yang memiliki dimensi batang lebih kecil dari menara telekomunikasi mandiri.
28. Menara Tunggal ( monopole tower ) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
29. Menara Telekomunikasi Bersama, yang selanjutnya disebut Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi dalam hal ini beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station) berdasarkan cellular planning yang diselaraskan dengan Cell Plan Menara Telekomunikasi Bersama.
30. Menara Telekomunikasi Khusus, yang selanjutnya disebut Menara Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
31. Menara Telekomunikasi Kamuflase, yang selanjutnya disebut Menara Kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
32. Izin Operasional adalah izin yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untuk menyediakan/membangun dan/atau mengoperasikan menara Telekomunikasi Bersama dalam wilayah Daerah.
33. Izin Operasional Bersyarat adalah izin yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untuk mengoperasikan menara telekomunikasi yang telah ada dalam wilayah Daerah, yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
34. Izin Pengusahaan adalah izin untuk penyediaan infrastruktur menara Telekomunikasi Bersama yang diberikan oleh Walikota sesuai peraturan perundang-undangan.
35. Izin Mendirikan Bangunan Menara, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun Menara baru, rehabilitasi/renovasi dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan Menara sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
36. Zona Menara adalah zona diperbolehkan terdapat menarA telekomunikasi sesuai kriteria teknis yang ditetapkan, termasuk menara yang disyaratkan untuk bebas visual.
37. Pemohon adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan Menara kepada pemerintah daerah dan untuk bangunan gedung fungsi khusus kepada Pemerintah serta mau menggunakan Menara Bersama.
38. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
39. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Kota Bitung atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Cell Pla n Telekomunikasi yang meliputi perencanaan, pengurusan izin, pembangunan fisik Menara Telekomunikasi Bersama beserta fasilitas pendukungnya.
40. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.
41. Rencana lokasi menara (cell plan) adalah titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan selular yaitu potensi aktivitas pengguna layanan telekomunikasi selular pada setiap area dan ketersediaan kapasitas pelayanan pengguna yang ada.
42. Microcell adalah suatu sel dalam jaringan telepon selular dengan jangkauan terbatas dalam kisaran radius kurang dari dua kilometer sebagai sub sistem BTS untuk mengcover kawasan yang tidak terjangkau oleh BTS utama, dengan fungsi meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
43. Tim Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut TP3MT adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota, yang bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi serta mengevaluasi dan memberikan masukan kepada instansi terkait mengenai hasil monitoring dan kajian lapangan terhadap menara telekomunikasi di Kota Bitung.
44. Standar Nasional Indonesia, selanjutnya disebut SNI, adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan berlaku secara nasional.
45. Pengawasan dan Pengendalian Menara adalah upaya agar penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dapat dilaksanakan dengan tertib dan diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
46. Pembekuan adalah pemberhentian sementara atas IMB akibat penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan menara.
47. Pencabutan adalah tindakan akhir yang dilakukan setelah pembekuan IMB menara.
48. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan menara, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarananya.
BAB II - ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pembangunan Menara Telekomunikasi berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, dilakukan dengan mekanisme yang transparan dan dengan melibatkan peran masyarakat dalam menentukan kebijakan untuk penataan ruang yang efisien dan efektif demi kepentingan umum.
Bagian Kedua Maksud dan Tujuan
BAB II - ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :
- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing Daerah;
- b. menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan dengan memperhatikan ciri khas Daerah khususnya di bidang Pos dan Telekomunikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mewujudkan keserasian hubungan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, masyarakat dan pihak lain dalam hal memberikan petunjuk pembangunan menara telekomunikasi yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, fungsi, tata bangunan, rencana tata ruang wilayah, lingkungan dan aspek yuridis.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. pembangunan menara meliputi :
1. jenis menara;
2. persyaratan menara;
3. pembangunan dan pengelolaan menara;
4. zona larangan;
5. struktur bangunan menara; dan
6. struktur bawah bangunan menara.
- b. penggunaan menara bersama meliputi :
1. prinsip-prinsip penggunaan menara bersama;
2. tata cara penggunaan menara bersama;
3. pembangunan dan pengoperasian menara bersama, menara khusus dan menara tambahan penghubung dan menara kamuflase; dan
4. biaya penggunaan menara bersama.
- c. perizinan dan sanksi administratifnya;
- d. kewajiban, hak dan larangan;
- e. pengawasan dan pengendalian menara; dan
- f. ketentuan pidana.
BAB IV - PEMBANGUNAN MENARA
Pasal 5

- (1) Menara terdiri atas 3 (tiga) jenis yaitu:
- a. menara mandiri ( self suporting tower );
- b. menara teregang ( guyed tower ); dan
- c. menara tunggal ( monopole tower ).
- (2) Menara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah menara dengan struktur rangka baja yang berdiri sendiri dan kokoh, sehingga mampu menampung perangkat telekomunikasi dengan optimal.
- (3) Menara teregang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah menara dengan struktur rangka baja yang memiliki penampang lebih kecil dari menara mandiri dan berdiri dengan bantuan perkuatan kawat yang diangkurkan pada tanah dan/atau di atas bangunan.
- (4) Menara tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah menara yang hanya terdiri dari satu rangka batang/tiang yang didirikan atau ditancapkan langsung pada tanah dan tidak dapat didirikan di atas bangunan.
Bagian Kedua Persyaratan
BAB IV - PEMBANGUNAN MENARA
Pasal 6

Persyaratan pembangunan menara terdiri atas :
- a. persyaratan administratif; dan
- b. persyaratan teknis.
BAB IV - PEMBANGUNAN MENARA
Pasal 7

Persyaratan Administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a meliputi :
- a. status kepemilikan tanah dan bangunan;
- b. rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu;
- c. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
- e. informasi rencana penggunaan bersama menara;
- f. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara; dan
- g. dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya dipersyaratkan Izin Gangguan dan Izin Genset.
BAB IV - PEMBANGUNAN MENARA
Pasal 8

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara Internasional serta tertuang dalam bentuk Dokumen Teknis meliputi :
- a. gambar rencana teknis bangunan menara, meliputi denah situasi, tampak menara, potongan dan detail serta perhitungan struktur menara;
- b. spesifikasi teknis pondasi menara, meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah; dan
- c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan), beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara dan proteksi terhadap petir.
Bagian Ketiga Pembangunan dan Pengelolaan Menara
BAB IV - PEMBANGUNAN MENARA
Pasal 9

- (1) Menara disediakan oleh penyedia Menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
- a. penyelenggara telekomunikasi; dan
- b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyediaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan nasional.
BAB IV - PEMBANGUNAN MENARA
Pasal 10

Lokasi pembangunan Menara wajib mengikuti :
- a. RTRW Kota;
- b. RDTRW Kota; dan
- c. RTBL.
BAB IV - PEMBANGUNAN MENARA
Pasal 11

Pembangunan Menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan Menara.
BAB IV - PEMBANGUNAN MENARA
Pasal 12

- (1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. pentanahan ( grounding );
- b. penangkal petir;
- c. catu daya;
- d. lampu halangan penerbangan ( aviation obstruction light );
- e. marka halangan penerbangan ( aviation obstruction marking ); dan
- f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. nama pemilik Menara;
- b. lokasi dan koordinat Menara;
- c. tinggi Menara;
- d. tahun pembuatan/pemasangan Menara;
- e. penyedia jasa konstruksi; dan
- f. beban maksimum Menara.
BAB IV - PEMBANGUNAN MENARA
Pasal 13

Penyedia Menara atau pengelola Menara bertanggungjawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan Menara dan/atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian Menara.
BAB IV - PEMBANGUNAN MENARA
Pasal 14

- (1) Pembangunan Menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.
- (2) Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kawasan bandar udara/pelabuhan;
- b. kawasan cagar budaya;
- c. kawasan pariwisata;
- d. kawasan hutan lindung;
- e. kawasan hutan suaka alam;
- f. kawasan istana kepresidenan;
- g. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi; dan
- h. kawasan pengendalian ketat lainnya.
BAB IV - PEMBANGUNAN MENARA
Pasal 15

- (1) Ketinggian pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Daerah diizinkan setinggi-tingginya 72 (tujuh puluh dua) meter dari permukaan tanah.
- (2) Menara yang dibangun sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, yang ketinggiannya mencapai 73 (tujuh puluh tiga) meter atau lebih, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan fisik bangunan menara.
Bagian Keempat Zona Larangan
BAB IV - PEMBANGUNAN MENARA
Pasal 16

- (1) Dinas menetapkan zona-zona yang dilarang bagi pembangunan menara di wilayahnya berdasarkan RTRW dan/atau RDTR yang berlaku.
- (2) Zona-zona yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam RTRW dan/atau RDTRW kota dan/atau RTBL yang bersangkutan.
- (3) Larangan zona untuk pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan layanan telekomunikasi pada zona tersebut.
Bagian Kelima
Struktur Bangunan Menara
BAB IV - PEMBANGUNAN MENARA
Pasal 17

- (1) Setiap bangunan Menara, strukturnya harus direncanakan dan dilaksanakan agar kuat, kokoh, dan stabil dalam memikul beban/kombinasi beban dan memenuhi persyaratan keselamatan ( safety ), serta memenuhi persyaratan kelayanan ( serviceability ) selama umur layanan yang direncanakan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan menara, lokasi, keawetan dan kemungkinan pelaksanaan konstruksinya.
- (2) Kemampuan memikul beban diperhitungkan terhadap pengaruhpengaruh aksi sebagai akibat dari beban-beban yang mungkin bekerja selama umur layanan struktur, baik beban muatan tetap maupun beban muatan sementara yang timbul akibat gempa, angin, pengaruh korosi, jamur dan serangga perusak.
- (3) Dalam perencanaan struktur bangunan Menara terhadap pengaruh gempa, semua unsur struktur bangunan menara, baik bagian dari sub struktur maupun struktur menara, harus diperhitungkan memikul pengaruh gempa sesuai dengan zona gempanya.
- (4) Struktur bangunan menara harus direncanakan secara rinci sehingga apabila terjadi keruntuhan pada kondisi pembebanan maksimum yang direncanakan, kondisi strukturnya masih dapat memungkinkan pengguna bangunan menara menyelamatkan diri.
- (5) Apabila bangunan menara terletak pada lokasi tanah yang dapat terjadi likuifaksi, maka struktur bawah bangunan menara harus direncanakan mampu menahan gagal likuifaksi tanah tersebut.
BAB IV - PEMBANGUNAN MENARA
Pasal 18

- (1) Untuk menentukan tingkat keandalan struktur bangunan, harus dilakukan pemeriksaan keandalan bangunan secara berkala sesuai dengan ketentuan dalam pedoman/petunjuk teknis tata cara pemeriksaan keandalan bangunan Menara.
- (2) Perbaikan atau perkuatan struktur bangunan harus segera dilakukan sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan keandalan bangunan menara, sehingga bangunan Menara selalu memenuhi persyaratan keselamatan struktur.
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan perawatan struktur bangunan menara seperti halnya penambahan struktur dan/atau penggantian struktur, harus mempertimbangkan persyaratan keselamatan struktur sesuai dengan pedoman dan standar teknis yang berlaku.
BAB IV - PEMBANGUNAN MENARA
Pasal 19

- (1) Pembongkaran bangunan menara dilakukan apabila bangunan menara sudah tidak laik fungsi dan setiap pembongkaran bangunan menara harus dilaksanakan secara tertib dengan mempertimbangkan keselamatan masyarakat dan lingkungannya.
- (2) Pemeriksaan keandalan bangunan menara dilaksanakan secara berkala sesuai klasifikasi bangunan dan harus dilakukan atau didampingi oleh ahli yang memiliki sertifikat.
- (3) Untuk mencegah terjadinya keruntuhan struktur yang tidak diharapkan, pemeriksaan keandalan bangunan harus dilakukan secara berkala sesuai dengan pedoman/petunjuk teknis yang berlaku.
BAB IV - PEMBANGUNAN MENARA
Pasal 20

- (1) Analisis struktur harus dilakukan untuk memeriksa respon struktur terhadap beban-beban yang mungkin bekerja selama umur kelayanan struktur, termasuk beban tetap, beban sementara (angin, gempa) dan beban khusus.
- (2) Penentuan mengenai jenis, intensitas dan cara bekerjanya beban harus mengikuti:
- a. SNI 03-1726-2002 Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru; dan
- b. SNI 03-1727-1989 Tata cara perencanaan pembebanan untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru.
- (3) Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.
BAB IV - PEMBANGUNAN MENARA
Pasal 21

- (1) Perencanaan konstruksi beton pada bangunan menara harus mengikuti :
- a. SNI 03-1734-1989 tata cara perencanaan beton dan struktur dinding bertulang untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru;
- b. SNI 03-2847-1992 tata cara penghitungan struktur beton untuk bangunan gedung atau edisi terbaru;
- c. SNI 03-3430-1994 tata cara perencanaan dinding struktur pasangan blok beton berongga bertulang untuk bangunan rumah dan gedung, atau edisi terbaru;
- d. SNI 03-3976-1995 atau edisi terbaru, tata cara pengadukan pengecoran beton;
- e. SNI 03-2834-2000 tata cara pembuatan rencana campuran beton normal, atau edisi terbaru; dan
- f. SNI 03-3449-2002 tata cara rencana pembuatan campuran beton ringan dengan agregat ringan, atau edisi terbaru.
- (2) Untuk perencanaan dan pelaksanaan konstruksi beton pracetak dan prategang harus mengikuti ketentuan berupa :
- a. tata cara perencanaan dan pelaksanaan konstruksi beton pracetak dan prategang untuk bangunan gedung;
- b. metoda pengujian dan penentuan parameter perencanaan tahan gempa konstruksi beton pracetak dan prategang untuk bangunan gedung; dan
- c. spesifikasi sistem dan material konstruksi beton pracetak dan prategang untuk bangunan gedung.
- (3) Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.
BAB IV - PEMBANGUNAN MENARA
Pasal 22

- (1) Perencanaan konstruksi baja bangunan menara harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :
- a. SNI 03-1729-2002 tata cara perencanaan bangunan baja untuk gedung, atau edisi terbaru;
- b. tata cara dan/atau pedoman lain yang masih terkait dalam perencanaan konstruksi baja;
- c. tata cara pembuatan atau perakitan konstruksi baja; dan
- d. tata cara pemeliharaan konstruksi baja selama pelaksanaan konstruksi.
- (2) Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.
Bagian Keenam Struktur Bawah Bangunan Menara
BAB IV - PEMBANGUNAN MENARA
Pasal 23

- (1) Struktur Bawah Bangunan Menara terdiri dari :
- a. pondasi langsung; dan
- b. pondasi dalam.
- (2) Pondasi langsung Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mengikuti kriteria sebagai berikut :
- a. kedalaman pondasi langsung harus direncanakan sedemikian rupa sehingga dasarnya terletak di atas lapisan tanah yang mantap dengan daya dukung tanah yang cukup kuat dan selama berfungsinya bangunan tidak mengalami penurunan yang melampaui batas;
- b. perhitungan daya dukung dan penurunan pondasi dilakukan sesuai teori mekanika tanah yang baku dan lazim dalam praktek, berdasarkan parameter tanah yang ditemukan dari penyelidikan tanah dengan memperhatikan nilai tipikal dan korelasi tipikal dengan parameter tanah yang lain; dan
- c. pelaksanaan pondasi langsung tidak boleh menyimpang dari rencana dan spesifikasi teknik yang berlaku atau ditentukan oleh perencana ahli yang memiiki sertifikat. Penyelidikan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b yaitu studi daya dukung tanah yang merupakan upaya untuk mendapatkan informasi terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi daya dukung tanah, meliputi:
1. heterogenitas lapisan tanah dan struktur tanah; dan
2. kemungkinan pelapukan struktur lapisan tanah akibat gaya-gaya luar seperti air, udara dan iklim.
- d. pondasi langsung dapat dibuat dari pasangan batu atau konstruksi beton bertulang. Penyelidikan tanah dilakukan dengan survei geoteknik dan/atau uji laboratorium sesuai kebutuhan, antara lain meliputi:
1. interpretasi foto udara dan remote sensing;
2. sumur uji;
3. pemboran dangkal dan/atau dalam;
4. uji sonder;
5. penyelidikan metode geofisik; dan
6. penyelidikan metode geolistrik.
- (3) Pondasi dalam menara harus mengikuti kriteria sebagai berikut:
- a. pondasi dalam pada umumnya digunakan dalam hal lapisan tanah dengan daya dukung yang cukup terletak jauh di bawah permukaan tanah, sehingga penggunaan pondasi langsung dapat menyebabkan penurunan yang berlebihan atau ketidakstabilan konstruksi;
- b. perhitungan daya dukung dan penurunan pondasi dilakukan sesuai teori mekanika tanah yang baku dan lazim dalam praktek, berdasarkan parameter tanah yang ditemukan dari penyelidikan tanah dengan memperhatikan nilai tipikal dan korelasi tipikal dengan parameter tanah yang lain;
- c. umumnya daya dukung rencana pondasi dalam harus diverifikasi dengan percobaan pembebanan, kecuali jika jumlah pondasi dalam direncanakan dengan faktor keamanan yang jauh lebih besar dari faktor keamanan yang lazim;
- d. percobaan pembebanan pada pondasi dalam harus dilakukan dengan berdasarkan tata cara yang lazim dan hasilnya harus dievaluasi oleh perencana ahli yang memiliki sertifikat;
- e. jumlah percobaan pembebanan pada pondasi dalam adalah 1 % dari jumlah titik pondasi yang akan dilaksanakan dengan penentuan titik secara random, kecuali ditentukan lain oleh perencana ahli serta disetujui oleh dinas bangunan;
- f. pelaksanaan konstruksi bangunan menara harus memperhatikan gangguan yang mungkin ditimbulkan terhadap lingkungan pada masa pelaksanaan konstruksi;
- g. dalam hal lokasi pemasangan tiang pancang terletak di daerah tepi laut yang dapat mengakibatkan korosif harus memperhatikan pengamanan baja terhadap korosi;
- h. dalam hal perencanaan atau metode pelaksanaan menggunakan pondasi yang belum diatur dalam sni dan/atau mempunyai paten dengan metode konstruksi yang belum dikenal, harus mempunyai sertifikat yang dikeluarkan instansi yang berwenang; dan
- i. apabila, perhitungan struktur menggunakan perangkat lunak, harus menggunakan perangkat lunak yang diakui oleh asosiasi terkait yang sah menurut hukum.
- (4) Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.
BAB V - PENGGUNAAN MENARA BERSAMA
Pasal 24

Demi efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang, Penyedia atau Pengelola Menara Bersama harus memberikan kesempatan tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan Menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis Menara Bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri Telekomunikasi.
Bagian Kedua
Prinsip-prinsip Penggunaan Menara Bersama
BAB V - PENGGUNAAN MENARA BERSAMA
Pasal 25

- (1) Penyedia Menara Bersama atau Pengelola Menara Bersama harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia Menara Bersama atau Pengelola Menara Bersama harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna Menara Bersama secara transparan.
- (3) Penyedia Menara Bersama atau Pengelola Menara Bersama harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara Telekomunikasi Bersama yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara Bersama dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.
BAB V - PENGGUNAAN MENARA BERSAMA
Pasal 26

- (1) Penggunaan Menara Bersama antara Penyelenggara Telekomunikasi, antar Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi atau antarpengelola menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dicatatkan kepada Pemerintah Kota.
- (2) Pencatatan atas perjanjian tertulis oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan yang harus dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara atau Pengelola Menara.
BAB V - PENGGUNAAN MENARA BERSAMA
Pasal 27

- (1) Penggunaan Menara Bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Bersama harus saling berkoordinasi.
- (3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Bersama dan/atau Penyedia Menara dapat meminta kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi untuk melakukan mediasi.
Bagian Ketiga Tata Cara Penggunaan
Paragraf 1 Permohonan Penggunaan
BAB V - PENGGUNAAN MENARA BERSAMA
Pasal 28

Calon pengguna Menara Bersama dalam mengajukan surat permohonan untuk penggunaan Menara Bersama kepada Dinas dan Penyedia atau Pengelola Menara Bersama, harus memuat keterangan meliputi :
- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan penanggungjawabnya;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah atau beban menara.
Paragraf 2 Cell Plan Menara Bersama
BAB V - PENGGUNAAN MENARA BERSAMA
Pasal 29

- (1) Pembangunan dan pengoperasian Menara di seluruh wilayah daerah wajib mengacu kepada Cell Plan Menara Telekomunikasi.
- (2) Cell Plan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian Menara di daerah dapat terlaksana secara tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak serta dalam rangka :
- a. menjaga estetika kawasan kota tetap indah, bersih, dan lestari serta tetap terpelihara sebagai daerah tujuan wisata dan pelabuhan utama di Sulawesi Utara;
- b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi serta kegiatan kepemerintahan;
- c. menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali;
- d. menentukan lokasi-lokasi menara telekomunikasi yang tertata;
- e. standarisasi bentuk, kualitas, dan keamanan menara telekomunikasi;
- f. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
- g. meminimalisir gejolak sosial;
- h. keselarasan dengan RTRW;
- i. memudahkan pengawasan dan pengendalian;
- j. mengantisipasi menara telekomunikasi ilegal sehingga menjamin legalitas setiap menara telekomunikasi;
- k. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi selular secara optimal;
- l. menghindari wilayah yang tidak terjangkau ( blank spot area );
- m. acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh operator, baik GSM ( global system for mobile comunications ) maupun CDMA ( code division multiple access ) serta dapat digunakan untuk layanan data nir kabel, LAN, dan lain-lain;
- n. mendorong efisiensi dan efektivitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerja sama antaroperator;
- o. mendorong persaingan yang lebih sehat antaroperator; dan
- p. menciptakan alternatif bagi meningkatnya potensi pendapatan daerah.
- (3) Ketentuan mengenai masa berlaku Cell Plan Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum Cell Plan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis masa berlakunya, Pemerintah Kota wajib melakukan penyempurnaan dan/atau menyusun Cell Plan Menara Telekomunikasi yang baru sehingga dapat dijadikan sebagai acuan yang lebih memadai dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi di Daerah untuk kurun waktu berikutnya.
Paragraf 3 Penetapan Zona Pembangunan Menara
BAB V - PENGGUNAAN MENARA BERSAMA
Pasal 30

- (1) Pembangunan menara baru hanya diperbolehkan pada :
- a. zona Cell Plan menara baru; dan/atau
- b. Pada zona Cell Plan menara eksisting ketika menara eksisting sudah dipergunakan secara bersama-sama oleh minimal 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.
- (2) Penetapan Zona Cell Plan pembangunan dan pengoperasian Menara Bersama disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan kegiatan usaha yang zonanya telah ditetapkan berdasarkan Cell Plan Menara Bersama yang berlaku di wilayah Daerah.
- (3) Zona Cell Plan Menara Bersama yang telah ditetapkan berdasarkan Cell Plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di seluruh wilayah Daerah.
- (4) Jumlah menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam 1 (satu) Zona Cell Plan paling kurang 1 (satu) menara dan paling banyak 3 (tiga) menara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan Zona Cell Plan Menara ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Paragraf 4
Penempatan Lokasi Menara Bersama
BAB V - PENGGUNAAN MENARA BERSAMA
Pasal 31

- (1) Penempatan lokasi menara dibagi dalam wilayah dengan memperhatikan potensi ketersediaan lahan yang tersedia, perkembangan teknologi, permintaan jasa-jasa telekomunikasi baru dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dengan mempertimbangkan kaidah penataan ruang, tata bangunan, estetika dan keamanan lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya termasuk kebutuhan luasan area menara.
- (2) Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Cell Plan.
- (3) Cell Plan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan maksimal radius 400 (empat ratus) meter.
- (4) Pembangunan Menara Bersama pada zona menara baru minimal dipergunakan oleh 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi dan pembangunan menara berikutnya memperhatikan tingkat penggunaan menara eksisting.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penempatan Lokasi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB V - PENGGUNAAN MENARA BERSAMA
Pasal 32

- (1) Pembangunan jaringan utama dan struktur jaringan utama eksisting yang dimiliki oleh Penyelenggara Telekomunikasi khusus instansi pemerintah serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama ( Backbone ) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (2) Pembangunan Menara kamuflase dapat dilakukan untuk penyedia BTS di luar Cell Plan dan pada kawasan cagar budaya.
- (3) Setiap Pemasangan mobile BTS oleh penyedia menara harus membuat surat pemberitahuan penempatan Mobile BTS yang ditujukan kepada Kepala Dinas, yang berisi tentang lokasi koordinat dan lama waktu operasional dari BTS Mobile.
- (4) Penempatan mobile BTS harus memperhatikan aspek lingkungannya dalam radius menara dari mobile BTS .
BAB V - PENGGUNAAN MENARA BERSAMA
Pasal 33

Setiap Menara wajib dilengkapi dengan identitas atas kepemilikan dan penggunaan Menara yang meliputi :
- a. pemilik Menara;
- b. penyedia jasa konstruksi;
- c. tahun pembuatan Menara;
- d. beban maksimum Menara;
- e. alamat Menara;
- f. koordinat geografis;
- g. nomor IMB;
- h. nomor Izin Gangguan (HO);
- i. tanggal Izin Gangguan (HO);
- j. tinggi Menara;
- k. luas area site;
- l. daya listrik terpasang; dan
- m. data BTS /operator telekomunikasi yang terpasang di Menara.
Bagian Keempat
Pembangunan dan Pengoperasian Menara
Paragraf 1
Menara Bersama
BAB V - PENGGUNAAN MENARA BERSAMA
Pasal 34

- (1) Pembangunan Menara Bersama dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha yang terdiri dari :
- a. badan usaha milik negara (BUMN);
- b. badan usaha milik daerah (BUMD); dan
- c. badan usaha swasta nasional.
- (2) Untuk mewujudkan pembangunan Menara Bersama, Pemerintah Kota dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB V - PENGGUNAAN MENARA BERSAMA
Pasal 35

- (1) Pemasangan antena pemancar telekomunikasi harus dilakukan pada Menara Bersama.
- (2) Penyelenggaraan Menara dapat melakukan pemasangan antena pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas bangunan, papan iklan, tiang telepon, tiang penerangan jalan umum ataupun bangunan lainnya sepanjang tidak melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Pemasangan antena pemancar telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan perkembangan teknologi informasi pada umumnya dan teknologi microcell pada khususnya.
- (4) Pemasangan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
BAB V - PENGGUNAAN MENARA BERSAMA
Pasal 36

- (1) Bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan Menara Bersama sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.
- (2) Penyedia Menara, Pengelola Menara, atau Kontraktor Menara yang bergerak di bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi yang menaranya dikelola pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai Pengelola Menara dan/atau Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyelenggara Telekomunikasi yang pembangunan menaranya dilakukan oleh pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria Kontraktor Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB V - PENGGUNAAN MENARA BERSAMA
Pasal 37

Pembangunan Menara Bersama harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktorfaktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara telekomunikasi, antara lain :
- a. tempat/ space penempatan antena dan perangkat Telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. ketinggian Menara;
- c. struktur Menara;
- d. rangka struktur Menara;
- e. pondasi Menara; dan
- f. kekuatan angin.
Paragraf 2 Menara Khusus
BAB V - PENGGUNAAN MENARA BERSAMA
Pasal 38

Untuk kepentingan pembangunan dan pengoperasian Menara Khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, siaran Televisi, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama ( backbone ) dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini.
Paragraf 3
Menara Tambahan Penghubung dan Menara Kamuflase
BAB V - PENGGUNAAN MENARA BERSAMA
Pasal 39

Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi tambahan penghubung diizinkan apabila fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan ( coverage ) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi dan dibangun dalam bentuk Menara Tunggal dan/atau Menara Kamuflase sebagai bagian dari Menara Telekomunikasi Bersama.
BAB V - PENGGUNAAN MENARA BERSAMA
Pasal 40

Pembangunan Menara Bersama yang berada di kawasan tertentu, apabila dimungkinkan menurut hasil kajian secara teknis dari Pemerintah Kota, maka bentuk dan desain Menara wajib berwujud Menara Kamuflase sehingga selaras dengan estetika lingkungan dan/atau kawasan setempat yang juga merupakan bagian dari Menara Bersama.
Bagian Kelima
Biaya Penggunaan Menara Bersama
BAB V - PENGGUNAAN MENARA BERSAMA
Pasal 41

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia Menara atau Pengelola Menara berhak memungut biaya penggunaan Menara Bersama kepada Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan menaranya.
- (2) Biaya penggunaan Menara Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia Menara atau Pengelola Menara dengan harga yang wajar berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 42

- (1) Setiap penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara atau penyedia jasa konstruksi yang akan membangun Menara Bersama di Daerah, wajib memiliki izin.
- (2) Izin tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (3) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) melampirkan persyaratan baik persyaratan administrasi dan persyaratan teknis setelah keluar Rekomendasi Teknis dari Dinas.
- (4) Permohonan Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh Pemohon atau Penyedia menara kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan melengkapi dokumen administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan dokumen teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (5) Proses penelitian dan pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama diselesaikan 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administratif dan dokumen teknis diterima serta dinyatakan lengkap oleh Dinas dan untuk selanjutnya Dinas mengeluarkan rekomendasi teknis.
- (6) Dalam hal dokumen administratif dan dokumen teknis yang diterima belum lengkap, Dinas wajib menyampaikan informasi kepada Pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen-dokumen tersebut diterima oleh Dinas.
- (7) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan dasar penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikeluarkan oleh BPPT-PMD dengan tata cara perizinan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 43

Setiap pembangunan dan pengoperasian Menara wajib memiliki izin berdasarkan rekomendasi teknis dari Dinas yang meliputi :
- a. IMB Menara;
- b. Izin Operasional Menara; dan
- c. Izin Pengusahaan Menara (khusus Menara Bersama).
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 44

- (1) Setiap pembangunan Menara wajib memiliki IMB Menara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) IMB Menara dikeluarkan oleh Walikota melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas dan Dinas Tata Ruang.
- (3) IMB Menara berlaku sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara.
- (4) Pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipungut Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 45

- (1) Pemberian IMB Menara sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang di daerah, keselamatan operasi penerbangan pesawat udara serta hasil kajian teknis terhadap desain penataan, pembangunan dan pengoperasian Menara Bersama dan didasarkan pada Cell Plan Menara Bersama.
- (2) Penyedia Menara atau Kontraktor Menara dalam mengajukan IMB Menara wajib menyampaikan informasi rencana penggunaan Menara Bersama.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dengan perjanjian secara tertulis antara Penyelenggara Telekomunikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 46

- (1) Setiap pengoperasian Menara, wajib memiliki Izin Operasional Menara.
- (2) Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap Menara wajib dilampiri persyaratan meliputi :
- a. rekomendasi ketinggian yang diperbolehkan;
- b. surat kuasa yang sah dari perusahaan apabila diurus oleh pihak lain;
- c. bukti kepemilikan/penguasaan tanah;
- d. surat kerelaan atau perjanjian penggunaan/pemanfaatan/sewa tanah atau lahan;
- e. surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan;
- f. surat kesanggupan membongkar Menara Bersama apabila sudah tidak dimanfaatkan kembali atau habis masa perizinannya atau keberadaannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- g. IMB Menara;
- h. gambar teknis, meliputi :
1. peta situasi lokasi;
2. site plan ;
3. denah bangunan 1: 100 (satu banding seratus);
4. tampak, potongan, rencana pondasi 1: 100 (satu banding seratus);
5. perhitungan struktur/konstruksi;
6. uji penyelidikan tanah;
7. pentanahan ( grounding )
8. penangkal petir; dan
9. titik koordinat (dari GPS).
- i. surat pernyataan kesanggupan untuk memakai menara telekomunikasi secara bersama (khusus untuk Menara Bersama).
- j. surat kontrak kerjasama dari 2 (dua) operator atau lebih (khusus untuk Menara Bersama).
- (4) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap dan benar, Walikota menerbitkan Izin Operasional Menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Izin Operasional Menara tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (6) Dalam terjadi akuisi pengelolaan menara oleh pihak lain, maka izin operasional dinyatakan gugur dan pihak yang melakukan akuisisi wajib mengajukan permohonan izin yang baru.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin operasional Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 47

- (1) Setiap Badan Usaha yang menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pengoperasian Menara Bersama sebagaimana tercantum dalam Cell Plan Menara Bersama di Daerah, wajib memiliki Izin Pengusahaan Menara.
- (2) Izin Pengusahaan dikeluarkan oleh Walikota melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin Pengusahaan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota
Bagian Kedua Sanksi Administratif
Paragraf 1 Sanksi bagi yang Telah Memiliki Izin
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 48

- (1) Setiap Badan Usaha yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat diberikan peringatan secara tertulis apabila :
- a. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya; dan
- b. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 46.
- (2) Peringatan secara tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing masing 1 (satu) bulan.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 49

- (1) Izin yang meliputi IMB Menara dan Izin Operasional dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Bersama dibekukan apabila setiap orang atau Badan Usaha yang telah memiliki izin dimaksud dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Bersama tidak melakukan upaya sebagaimana tertera dalam surat peringatan setelah mendapatkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2).
- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penyegelan terhadap Menara Bersama yang sedang atau telah selesai dibangun dan/atau dioperasikan.
- (3) Selama izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibekukan, maka Setiap Orang atau Badan Usaha dapat mengelola dan mengoperasikan Menara Bersama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bawah pengawasan Pemerintah Kota.
- (4) Jangka waktu pembekuan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan izin.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pemilik izin yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 50

- (1) IMB Menara dan Izin Operasional Menara dicabut apabila :
- a. ada permohonan dari pemilik izin;
- b. izin dikeluarkan berdasarkan data yang tidak benar/dipalsukan; dan
- c. pemilik izin tidak melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah selesai masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4).
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembongkaran Menara.
Paragraf 2 Sanksi bagi yang Tidak Memiliki Izin
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 51

- (1) Setiap menara yang dibangun oleh orang atau badan serta dioperasikan tanpa izin dan tidak sesuai dengan penetapan zona pembangunan Menara, wajib dibongkar.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu.
- (3) Menara dan bangunan penunjangnya yang tidak memiliki izin, langsung dibongkar setelah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan setelah dikeluarkannya rekomendasi pembongkaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 52

Seluruh pelaksanaan Sanksi administratif bagi kegiatan pembangunan dan pengoperasian Menara yang telah memiliki izin dan tidak memiliki izin ditetapkan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
Paragraf 3 Pembongkaran
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 53

- (1) Walikota menetapkan bangunan untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya surat perintah pembongkaran.
- (2) Surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat batas waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran dan ancaman sanksi terhadap setiap pelanggaran.
- (3) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pemilik bangunan.
- (4) Dalam hal pembongkaran tidak dilaksanakan oleh pemilik bangunan terhitung 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan perintah pembongkaran, pemerintah daerah dapat melakukan pembongkaran atas bangunan.
- (5) Biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pemilik bangunan ditambah denda administratif yang besarnya paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari nilai total bangunan.
BAB VII - KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN
Pasal 54

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara yang telah mengadakan perjanjian/kerjasama dan memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, wajib :
- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
- b. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai ketentuan/peraturan perundang undangan;
- c. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan; dan
- d. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.
- (2) Setiap penyedia menara yang sudah memenuhi persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 wajib menyerahkan 1 (satu) bendel fotokopi syarat perizinan kepada Walikota Cq. Kepala Dinas.
- (3) Untuk menjaga keselamatan lingkungan, keselamatan penerbangan, dan keindahan penyelenggara menara wajib memasang lampu penerangan baik di menara maupun di pagar pengamannya.
- (4) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memelihara dan melaporkan keberadaan menara secara berkala kepada Pemerintah Kota.
- (5) Setiap penyedia atau pengelola Menara wajib mengasuransikan seluruh warga yang berada pada radius ketinggian Menara ditambah 5 (lima) meter.
BAB VII - KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN
Pasal 55

- (1) Penyedia Menara atau Pengelola Menara yang telah mengadakan perjanjian/kesepakatan kerjasama secara tertulis guna penyediaan infrastruktur Menara dengan Pemerintah Kota serta memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 berhak menggunakan menara sesuai dengan kesepakatan dan izin yang telah diperoleh.
- (2) Setiap penyedia menara dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam hal pengelolaan dan pengoperasian menara.
BAB VII - KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN
Pasal 56

Setiap Penyedia Menara dilarang membangun menara sebelum memenuhi syarat perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
BAB VIII - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 57

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas.
- (2) Penyelenggara Menara Bersama di Daerah wajib melaporkan secara berkala setiap tahun tentang keberadaan Menara kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (3) Dinas berhak melakukan peninjauan setiap tahun berdasarkan laporan kondisi menara oleh penyedia menara atau pengelola menara.
- (4) Pengendalian terhadap Menara Telekomunikasi dapat dipungut Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
BAB VIII - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 58

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pembangunan Menara Telekomunikasi di Daerah, perlu dibentuk TP3MT untuk membantu Dinas dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).
- (2) TP3MT dibentuk oleh Walikota dengan Keputusan Walikota.
- (3) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum bertugas :
- a. melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan dan pembangunan menara;
- b. memberikan masukan dan saran terhadap pemberian izin pembangunan dan pengoperasian Menara;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi di Daerah; dan
- d. melakukan tugas-tugas lainnya terkait dengan penyelenggaraan menara telekomunikasi yang diberikan oleh Walikota.
- (4) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur unit teknis terkait yang memiliki kompetensi di bidangnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur keanggotaan, tugas dan tanggung jawab TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB IX - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 59

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
- c. melakukan penyitaan benda atau surat;
- d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- g. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
BAB X - KETENTUAN PIDANA
Pasal 60

- (1) Setiap pemilik menara telekomunikasi yang membangun menara telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan teknis bangunan yang telah ditetapkan, sehingga mengakibatkan menara telekomunikasi tidak dapat berfungsi dan membahayakan orang lain dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 61

Izin yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Walikota Bitung Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama di Kota Bitung atau Produk Hukum Daerah yang ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa izin berakhir dan setelah itu wajib menyesuaikan dengan Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 62

- (1) Penyedia menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Penyedia menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dan belum membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Menara telekomunikasi yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang wilayah kota dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan, diprioritaskan untuk digunakan sebagai menara bersama.
- (4) Setiap penyedia menara yang menaranya sudah berdiri tetapi belum dilengkapi dengan syarat perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, wajib melengkapi syarat-syarat perizinan dan memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Produk Hukum Daerah yang mengatur tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama di Kota Bitung dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.
Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 20 Desember 2013
WALIKOTA BITUNG,
HANNY SONDAKH
Diundangkan di Bitung Pada tanggal 20 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA,
Drs. EDISON HUMIANG, M. Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP.19610804 198603 1 016
LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 34
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Perkembangan Teknologi Informasi, media dan komunikasi terus mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Hal ini seiring dengan penawaran dan permintaan akan kebutuhan telekomunikasi dan informasi. Semakin banyak penawaran oleh penyelenggara telekomunikasi, semakin banyak pula permintaan dari masyarakat sebagai pengguna dan sarana telekomunikasi. Kondisi demikian telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global, baik di Kota maupun di pelosok Pedesaan.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Jika sebelumnya masyarakat pelosokan pedesaan dan di pulau-pulau terpencil sulit berkomunikasi jarak jauh, maka kini hal itu tidak lagi menjadi barang langka. Di tengah hutan maupun di tengah samudera pun orang dapat melakukan komunikasi jarak jauh melalui satelit. Jadi, benar-benar tanpa batas ruang dan waktu.
Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai peranan penting dan strategis dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta memperlancar dan meningkatkan hubungan antar negara sehingga harus senantiasa ditingkatkan kualitas pelayanannya. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang telekomunikasi adalah dengan membuat pengaturan yang dapat memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penyelenggaraan telekomunikasi.
Guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan telekomunikasi, maka para penyelenggara telekomunikasi maupun pengelola menara telekomunikasi, berebutan membangun jaringan telekomunikasi ke segenap pelosok negeri untuk saling mendahului meraih pelanggan atau untuk saling berebut pelanggan. Dampaknya adalah, tumbuh dan berkembangnya pembangunan menara telekomunikasi nyaris tak terkendali sehingga merusak estetika lingkungan.
Menara merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara, sehingga perlu ditata dan dikendalikan. Untuk mengendalikan pembangunan Menara Telekomunikasi yang terus bertambah sampai ke pelosok, maka perlu dikeluarkan aturan yang dapat mengendalikannya tanpa mengurangi kesempatan dunia usaha telekomunikasi untuk memperluas jaringannya. Karena itulah, Peraturan Daerah ini dibuat agar pembangunan menara telekomunikasi di Kota Bitung tidak dilakukan secara serampangan dan tanpa kendali.
Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan Menara di Kota Bitung harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
PENJELASAN
Pasal 17

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup JelasAyat (3) Cukup JelasAyat (4) Cukup Jelas.Ayat (5)Likuifaksi tanah (soil liquefaction ) atau pencairan tanah adalah suatu perilaku tanah yang mengalami perubahan tiba-tiba dari kondisi padat ke kondisi mencair atau memiliki sifat seperti air berat. Fenomena ini lebih mungkin terjadi pada tanah berbutiran renggang atau moderat dengan penyaluran air (drainase) yang buruk seperti pada pasir lanauan ( silty sand ) atau pasir dan kerikil yang dilapisi atau mengandung lapisan sedimen kedap. Sewaktu terjadi, misalnya pada peristiwa gempa bumi, pasir renggang cenderung untuk mengalami penurunan volume, yang menyebabkan peningkatan tekanan air pori dan, akibatnya, penurunan kekuatan geser ( shear strength ) yaitu penurunan tegangan efektif.
PENJELASAN
Pasal 27

Interferensi adalah interaksi antar gelombang ke dalam suatu daerah dapat bersifat membangun dan merusak. Bersifat membangun jika

kedua gelombang sama sehingga gelombang baru yang terbentuk adalah penjumlahan dari kedua gelombang tersebut. Bersifat merusak jika fasenya berbeda 180 (seratus delapan puluh) derajat sehingga kedua gelombang saling menghilangkan.
PENJELASAN
Pasal 58

Ayat (1)

Cukup Jelas.Ayat (2) Cukup Jelas.Ayat (3) Cukup Jelas.Ayat (4) TP3MT terdiri atas Pejabat-Pejabat terkait dan satuan kerja perangkat daerah/unit teknis yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan menara dan operasionalisasi telekomunikasi antara lain Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah dan satuan kerja perangkat daerah/unit teknis lain sesuai dengan kebutuhan.Ayat (5) Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 64 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 119