PP Unknown Nomor 7 Tahun 2008
Tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
Berlaku: 7 TAHUN 2008
N/A
Preamble

Mengingat :
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 7 TAHUN 2008
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
Menimbang
:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka perlu menetapkan Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan
Desa;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
dan
BUPATI SIDENRENG RAPPANG MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat kabupaten;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
10. Pembentukan Peraturan desa adalah proses pembuatan peraturan desa yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan dan pengesahan
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
13. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat penetapan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
14. Program Legislasi Desa selanjutnya disebut Prolegdes adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang disusun secara berencana, terpadu dan sistimatis.
BAB II - ASAS PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dalam pembentukan Peraturan Desa harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi :
- a. kejelasan tujuan
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan
- d. dapat dilaksanakan
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. kejelasan rumusan
- g. keterbukaan
BAB II - ASAS PEMBENTUKAN
Pasal 3

Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa
BAB III - PERENCANAAN PENYUSUNAN
Pasal 4

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Desa dilakukan dalam suatu Program Legislasi Desa (Prolegdes).
- (2) Prolegdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun setiap tahun yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kewenangan Pemerintahan Desa.
BAB III - PERENCANAAN PENYUSUNAN
Pasal 5

- (1) Dalam penyusunan Prolegdes, Pemerintah Desa dan BPD masing-masing membuat perencanaan penyusunan Peraturan Desa.
- (2) Hasil perencanaan penyusunan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, untuk kemudian ditetapkan menjadi Program Legislasi Desa
- (3) Prolegdes yang telah disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Program Legislasi Desa, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - MATERI MUATAN
Pasal 6

- (1) Materi muatan Peraturan Desa adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.
- (3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.
BAB IV - MATERI MUATAN
Pasal 7

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
BAB V - TEKNIK PENYUSUNAN
Pasal 8

Kerangka struktur Peraturan Desa terdiri dari :
- a. Penamaan/Judul
- b. Pembukaan
- c. Batang Tubuh
- d. Penutup
- e. Penjelasan (bila diperlukan)
- f. Lampiran (bila diperlukan)
BAB V - TEKNIK PENYUSUNAN
Pasal 9

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB VI - PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
Pasal 10

Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD.
BAB VI - PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
Pasal 11

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap rancangan Peraturan Desa.
- (2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam proses penyusunan Peraturan Desa.
BAB VI - PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
Pasal 12

Rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.
BAB VI - PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
Pasal 13

Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.
BAB VI - PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pungutan dan Penataan Ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.
- (3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa untuk disesuaikan dengan materi Peraturan Desa yang bersangkutan.
BAB VI - PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
Pasal 15

Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dapat didelegasikan kepada Camat.
BAB VI - PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
Pasal 16

- (1) Rancangan Peraturan Desa selain APB Desa, Pungutan dan Tata Ruang sebelum dibahas bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Bupati.
- (2) Pengkonsultasian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.
- (3) Tata cara pengkonsultasian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
Pasal 17

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
BAB VI - PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
Pasal 18

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.
BAB VI - PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
Pasal 19

Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.
BAB VI - PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
Pasal 20

- (1) Peraturan Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa tersebut.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut.
BAB VI - PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
Pasal 21

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dimuat dalam Berita Daerah.
- (2) Pemuatan Peraturan Desa dalam Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
BAB VI - PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
Pasal 22

Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
BAB VII - PENYEBARLUASAN
Pasal 23

Rancangan Peraturan Desa sebelum dibahas oleh Pemerintah Desa dan BPD terlebih dahulu harus disosialisasikan kepada masyarakat.
BAB VII - PENYEBARLUASAN
Pasal 24

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang merupakan prakarsa Pemerintah Desa, disosialisasikan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang merupakan inisiatif BPD, disosialisasikan oleh BPD.
BAB VII - PENYEBARLUASAN
Pasal 25

Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa.
Diundangkan di Pangkajene pada tanggal, 4 April 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,
H. HASANUDDIN SYAFIUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2008 NOMOR 7
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal, 2 April 2008
BUPATI SIDENRENG RAPPANG , Cap / ttd
H. ANDI RANGGONG
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Huruf a
Yang dimaksud dengan kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan desa harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai.
Huruf b
Yang dimaksud dengan kelembagaan atau organ pembentuk adalah bahwa peraturan desa harus dibuat oleh organ/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.
Huruf c
Yang dimaksud dengan kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan
Huruf d
Yang dimaksud dengan dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan desa harus memperhitungan efektifitas peraturan desa tersebut didalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
Huruf e
Yang dimaksud dengan kedayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa peraturan desa yang dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Huruf f
Yang dimaksud dengan kejelasan rumusan adalah bahwa peraturan desa harus memenuhi teknik penyusunan perundang-undangan, sistimatika, pilihan kata dan terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi dengan pelaksanaannya.
Huruf g proses persiapan,
Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan desa mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR...