Unknown Unknown Nomor 7 Tahun 2014
Tentang No Description
Berlaku: 27 Februari 2014
N/A
Preamble

Menimbang : a. 'bahwa untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan beban kerja pemerintah Kabupaten Merangin dalam rangka Optimalisasi kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan Organisasi Perangkat Daerah yang kuat, efektif, dan efisien sesuai dengan karakteristik, dan potensi daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008 tentang Oraganisai dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin dalam pelaksanaannya tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan kebutuhan beban kerja dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisai dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin;
Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 081, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4838) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubalik Indonesaia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234)
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Repubalik Indonesaia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesaia Tahun 1994 Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesaia Tahun 2000 Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Repubalik Indonesaia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesaia Tahun 2003 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 426300);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesaia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisai dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2012 Nomor 17).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN
dan
BUPATI MERANGIN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisai dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2012 Nomor 17) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf e dan huruf k diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf m , sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin;
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Kepegawaian Daerah;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
- f. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- g. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- h. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
- i. Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak;
- j. Dihapus;
- k. Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- l. Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko.
- m. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Ketentuan
BAB V
Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian ;
2. Sub.Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. Sub.Bagian Program
- c. Bidang Kepangkatan dan Mutasi membawahi;
1. Sub Bidang Kepangkatan dan Mutasi Struktural;
2. Sub Bidang Kepangkatan dan Muitasi Fungsional.
- d. Bidang Perencanaan dan Informasi Kepegawaian membawahi:
1. Sub.Bidang Perencanaan Kepegawaian ;
2. Sub.Bidang informasi Kepegawaian..
- e. Bidang Pembinaan dan Pengembangan membawahi:
1. Sub.Bidang Pembinaan Disiplin Pegawai;
2. Sub.Bidang Pengembangan Karir dan Kesejahteraan Pegawai.
- f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian membawahi:
1. Sub.Bidang Diklat Struktural;
2. Sub.Bidang Diklat Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (1) Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan BAB VII Bagian Pertama dan Kedua Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 huruf c, huruf d, dan huruf e diubah serta Pasal 22 huruf f dihapus, sehingga Pasal 19 sampai dengan berbunyi sebagai berikut:
BAB VII - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pasal 19

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB VII - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pasal 20

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
BAB VII - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pernerintahan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
BAB VII - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian ;
2. Sub.Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. Sub.Bagian Program
- c. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan membawahi:
1. Sub.Bidang Bina Idiologi ;
2. Sub.Bidang Wawasan Kebangsaan.
- d. Bidang Politik dan Kewaspadaan Nasional membawahi:
1. Sub.Bidang Politik;
2. Sub.Bidang Kewaspadaan Nasional.
- e. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi membawahi;
1. Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya;
15. Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemayarakatan dan Ekonomi
16. f.
2. di hapus.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan BAB XIII Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:
BAB XIII - BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Pasal 43

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan unsur pendukung Tugas Bupati di Bidang Perizinan dan Non Perizinan,
BAB XIII - BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Pasal 44

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal dan kegiatan promosi dan perizinan.
BAB XIII - BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu meyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan penyusuan program Badan;
- b. Pengkoordinasian Perumusan kebijakan bidang Penanaman modal.
- c. Pelayanan perizinan penanaman Modal dan non perizinan
- d. Perencanaan, monitoring dan evaluasi bidang penanaman modal dan perizinan.
- e. Pengkoordinasian fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan perizinan
Bagian Kedua
BAB XIII - BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Pasal 46

Susunan Organisasi
- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu terdiri dari:
- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat membawahi '
1. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
2. Kasubbag. Keuangan dan Aset
3. Kasubbag. Program.
- c. Bidang Penanaman Modal membawahi;
1. Kasubbid.Penelitian Pengkajian dan Promosi Investasi;
2. Kasubbid. Kerjasama, Pengendalian dan Pengawasan.
- d. Bidang Informasi dan Pengaduan membawahi;;
1. Kasubbid.Informasi Perizinan;
2. Kasubbid. Pengaduan Perizinan.
- e. Bidang Pelayanan Perizinan ;
Tim Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu sebagaimana tercantum dalam lampiran XI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Diantara BAB XIV dan BAB XV ditambah 1 (satu) BAB yaitu BAB XIV.A dan ditambah 4 (empat) Pasal yaitu Pasal 50 A, Pasal 50 B, Pasal 50 C dan Pasal 50 D ,sehingga berbunyi sebagai berikut :
BAB XIV - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pasal 50

A
- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB XIV - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pasal 50

B
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas mengelola Keuangan Daerah dan Aset Daerah.
BAB XIV - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pasal 50

C
Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program dan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- b. Merumuskan Kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- c. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- d. Melakukan Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari ;
- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat membawahi;
1. Subbag Umum dan Kepegawaian;
2. Subbag Keuangan dan Aset; dan
3. Subbag Program.
- c. Bidang Anggaran membawahi:
1. Sub. Bidang Pembiayaan dan Belanja Daerah dan;
2. Sub. Bidang Evaluasi Anggaran dan Rencana Kerja;
- d. Bidang Perbendaharaan membawahi:
1. Sub. Bidang Penerimaan dan Pembiayaan;
2. Sub. Bidang Belanja Langsung dan Tidak Langsung;
- i. Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahi;
1. Sub. Bidang Pengelolaan Data Keuangan;
2. Sub. Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
- f. Bidang Aset membawahi:
1. Sub. Bidang Perencanaan,Penataausahaan, dan Analisa Kebutuhan Aset Daerah;
2. Sub. Bidang Pengamanan dan Pemindahtanganan Aset Daerah.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran XII.A, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Peraturan Derah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Derah Kabupaten Merangin.
Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 27 Februari 2014
BUPATI MERANGIN,
AL H A R I S
Diundangkan di Bangko pada tanggal 28 Februari 2014
SEKRETARIS DAERAH
SIBAWAIHI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 NOMOR 7 Salinan sesuai dengan aslinya KABAG HUKUM SETDA KAB. MERANGIN
FEBDA YENDA, SH.MH PEMBINA NIP.19641218 199803 1 003
Lampiran XI
: Peraturan Daerah Kabupaten Merangin
BUPATI MERANGIN,
AL HARIS
STRUKTUR ORGANISASI
Lampiran XIIA
: Peraturan Daerah Kabupaten Merangin
TAHUN 2014
: Februari 2014
TENTANG : Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kab. Merangin
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH NOMOR : 7 TANGGAL
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin.