PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor '7 Tahun 2015
Tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Berlaku: 7 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI KUBU RAYA PROVINS! KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR '7 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUBU RAYA,
- a. Menimbang
bahwa barang milik daerah yang diperoleh atas beban APBD maupun sumber lainnya yang sah, maka diperlukan pengelolaan barang milik daerah yang lebih baik, tertib, transparan dan akuntabel sehingga dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; b.
\\
L
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik � Indonesia Tahun 1945; 1.
w
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3.
I-
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 1 0 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, � Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \_ 4073);
8. 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 705, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
&amp;
1
•
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu raya Nomor 31);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA dan BUPATI KUBU RAYA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
- BARANG� PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN MILIK DAERAH.
BABl KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kubu Raya.
I
•
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya selaku pengelola dan pengguna BMD.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah selaku pembantu pengelola dan pengguna BMD.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna BMD.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.
9. Unit kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang.
10. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. 1 1 . Pengelola BMD yang selanjutnya disebut pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMD.
12. Pembantu Pengelola BMD yang selanjutnya disebut pembantu pengelola barang adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan BMD yang ada pada SKPD.
9. Pengguna BMD, yang selanjutnya disebut pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD. 13.
10. Kuasa Pengguna BMD adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 14.
11. Penyimpan BMD adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang. 15.
12. Pengurus BMD adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus BMD dalam proses pemakaian yang ada di setiap SKPD. 16.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya UPfD adalah bagian SKPD selaku Kuasa Pengguna Barang. 17.
14. Pengelolaan BMD adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap BMD yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi. 18.
19. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMD untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
20. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang danjasa.
21. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
22. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/ atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.
23. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman BMD dari gudang atau tempat penyimpanan lainnya ke unit kerja pemakai.
24. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua BMD selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdayaguna dan berhasilguna.
25. Pengamanan adalah kegiatan atau tindakan pengendalian dalam pengurusan BMD dalam bentuk fisik, administratif, pengasuransian dan tindakan upaya hukum.
26. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
27. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pernerintah Pusat dan Pernerintah Daerah atau antar Pernerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa rnenerirna irnbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kernbali kepada Pengelola Barang.
28. Kerjasama Pernanfaatan adalah pendayagunaan BMD oleh pihak lain dalam jangka pendayagunaan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan surnber pernbiayaan lainnya.
29. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah Pernanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara rnendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, kernudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kernbali tanah beserta bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
30. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah Pernanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara rnendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalamjangka waktu tertentu yang disepakati.
31. Penghapusan adalah tindakan rnenghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk rnembebaskan pengguna dan/ atau kuasa pengguna dan/ atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
32. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD.
33. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
34. Tokar Menukar adalah pengalihan kepemilikan BMD yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pernerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
35. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pernerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa rnemperoleh penggantian.
37. Pernegang Kekuasaan Pengelolaan BMD adalah Bupati yang berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan BMD.
36. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan BMD yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan rnenjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
38. Penganggaran adalah kegiatan atau tindakan untuk rnerurnuskan penentuan kebutuhan barang daerah dengan memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia.
40. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam gudang atau ruang penyimpanan.
39. Penerimaan adalah kegiatan sebagai tindak lanjut dari hasil pengadaan dan/ atau dari pihak ketiga yang dilengkapi dengan dokumen pengadaan dan berita acara.
41. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
42. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan BMD.
43. Penilaian adalah proses kegiatan untuk rnemberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMD pada saat tertentu.
44. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang.
45. Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna barang.
46. Standarisasi Harga Barang adalah pembakuan harga barang menurut jenis, spesifikasi serta kualitasnya dalam 1 (satu) periode tertentu.
43. 4 7. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi.
48. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
49. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud pengelolaan BMD untuk:
- a. mengamankan dan memelihara BMD;
- b. menyeragamkan langkah dan tindakan dalam pengelolaan BMD; dan
- c. memberikanjaminan/kepastian hukum dalam pengelolaan BMD.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan pengelolaan BMD untuk:
- a. mewujudkan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan BMD; dan
- c. mewujudkan pengelolaan BMD yang tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
•
BAB III - PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 4

Pengelolaan barang sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik negara.
BAB III - PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 5

- ( 1) BMD meliputi:
- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas be ban APBD; dan/ atau
- b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b meliputi:
- a. barang yang diperoleh dari hi bah/ sumbangan atau yang sejenis;
- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­ undangan; atau
- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
BAB III - PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 6

- ( 1) Pengelolaan BMD dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisien, akuntabel, dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan BMD meliputi:
- a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan dan pemeliharaan;
- f. penilaian;
- g. pemindahtanganan;
- h. pemusnahan;
- i. penghapusan;
- j. penatausahaan; dan
- k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
BAB IV - PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
Pasal 7

- ( 1 ) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan BMD.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh:
- a. Sekda selaku pengelola BMD;
- b. PPKD selaku pembantu pengelola BMD;
- c. Kepala SKPD selaku pengguna BMD;
- d. Kepala Unit Kerja dan Kepala UPTD selaku Kuasa Pengguna BMD;
- e. Penyimpan BMD; dan
- f. Pengurus BMD.
BAB IV - PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
Pasal 8

- ( 1 ) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan BMD, mempunyai wewenang: a. menetapkan kebijakan pengelolaan BMD;
- b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan;
- c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan BMD;
- d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMD;
- e. mengajukan usul pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMD sesuai batas kewenangannya;
- g. menyetujui usul pemanfaatan BMD berupa sebagian tanah dan/ atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan
- h. menyetujui usul Pemanfaatan BMD dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
- (2) Sekda selaku pengelola BMD, berwenang dan bertanggungjawab:
- a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan BMD;
- b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan BMD;
- c. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Bupati;
- d. mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD;
- e. mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
- f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
- g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah.
•
- (3) PPKD selaku Pembantu Pengelola BMD bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan BMD yang ada pada masing-masing SKPD.
- (4) Kepala SKPD selaku pengguna barang, berwenang dan bertanggungjawab:
- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD bagi SKPD yang dipimpinnya;
- b. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan BMD yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melakukan pencatatan dan Inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya;
- d. menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
- e. mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya;
- f. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau bangunan;
•
- g. menyerahkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
- h. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan BMD;
1. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan BMD yang berada dalam penguasaannya; dan
4. J . menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
- (5) Unit Kerja selaku kuasa pengguna barang, berwenang dan bertanggungjawab:
- a. mengajukan rencana kebutuhan BMD bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan;
- b. melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya;
- c. menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
- d. mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya;
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMD yang ada dalam penguasaannya; dan
- f. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada kepala SKPD yang bersangkutan.
- (6) Penyimpan barang bertugas menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang berada pada Pengguna/ Kuasa Pengguna.
- (7) Pengurus barang bertugas mengurus BMD dalam pemakaian pada masing­ masing Pengguna/ Kuasa Pengguna.
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN
BAB IV - PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
Pasal 9

- ( 1 ) Perencanaan kebutuhan BMD disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan BMD yang ada.
- (2) Perencanaan kebutuhan pemeliharaan BMD disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dengan memperhatikan data barang yang ada dalam pemakaian.
�·
- (3) Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2), berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kebutuhan BMD dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD.
- (5) Rencana Kebutuhan BMD dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) dan ayat (2), sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing SKPD sebagai bahan penyusunan Rencana APBD.
BAB IV - PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
Pasal 10

- ( 1 ) Pengguna barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh kuasa pengguna barang yang berada di bawah lingkungannya.
- (2) Pengguna barang menyampaikan usul rencana kebutuhan BMD kepada pengelola barang.
- (3) Pengelola barang membahas usul Rencana Kebutuhan BMD/Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD bersama Pengguna Barang masing-masing SKPD dengan memperhatikan data barang, untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan BMD dan Rencana Pemeliharaan BMD.
BAB IV - PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
Pasal 1

1
- ( 1 ) Setelah APBD ditetapkan, Pembantu Pengelola menyusun Daftar Kebutuhan BMD dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan BMD, sebagai dasar pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan BMD;
- (2) Daftar Kebutuhan BMD dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
Pasal 12

PPKD sesuai tugas dan fungsinya masuk sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana APBD.
BAB VI - PENGADAAN
Pasal 13

efektif, Pengadaan BMD dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, transparan/terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
BAB VI - PENGADAAN
Pasal 14

- ( 1 ) Pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh pejabat pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah atau unit layanan pengadaan.
- (2) Unit layanan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah dibentuk oleh Bupati.
- (3) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menunjuk pejabat pembuat komitmen, membentuk/menunjuk panitia pengadaan barang/jasa dan/atau pejabat pengadaan.
BAB VI - PENGADAAN
Pasal 15

- ( 1 ) Pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan barang/ jasa Pemerintah Daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman, diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VI - PENGADAAN
Pasal 16

- ( 1 ) Realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- (2) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan .
BAB VI - PENGADAAN
Pasal 17

- ( 1 ) Pengguna barang membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa pemerintah daerah kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
•
- (2) Laporan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dilengkapi dokumen pengadaan barang/ jasa.
BAB VII - PENGGUNAAN
Pasal 18

- ( 1 ) Status Penggunaan BMD ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak dilakukan terhadap:
- a. BMD berupa:
- 1 . barang persediaan;
2. konstruksi dalam pengerjaan; atau
3. barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
- b. BMD lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
BAB VII - PENGGUNAAN
Pasal 19

- ( 1 ) Bupati dapat mendelegasikan penetapan status penggunaan atas BMD selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola BMD.
- (2) Penetapan status penggunaan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Pengguna Barang melaporkan BMD yang diterimanya kepada Pengelola Barang disertai dengan usul Penggunaan; dan
- b. Pengelola Barang meneliti laporan dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan mengajukan usul Penggunaan kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya.
•
- ( 1 ) BMD dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, guna dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
- (2) BMD yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan BMD tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati.
BAB VII - PENGGUNAAN
Pasal 21

- ( 1) BMD dapat dialihkan status penggunaannya dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan Bupati.
- (2) Pengalihan status Penggunaan BMD dapat pula dilakukan berdasarkan inisiatif dari Bupati, dengan terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut kepada Pengguna Barang .
BAB VII - PENGGUNAAN
Pasal 22

- ( 1 ) Penetapan status Penggunaan BMD berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/ atau bangunan terse but diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
•
- (2} Pengguna Barang wajib menyerahkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang kepada Bupati melalui Pengelola BMD.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila tanah dan/ atau bangunan terse but telah direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
BAB VII - PENGGUNAAN
Pasal 23

- ( 1 ) Pengguna Barang yang tidak menyerahkan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan BMD berupa tanah dan/atau bangunan tersebut.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dicabut penetapan status penggunaannya oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi kepada Pengguna Barang yang tidak menyerahkan BMD diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - PENGGUNAAN
Pasal 24

- ( 1 ) Bupati menetapkan BMD yang harus diserahkan oleh Pengguna Barang karena tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.
- (2) Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memperhatikan:
- a. standar kebutuhan tanah dan/ a tau bangunan untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas dan fungsi instansi bersangkutan;
- b. hasil audit atas Penggunaan tanah dan/atau bangunan; dan/atau
- c. laporan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber lain.
- (3) Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penetapan status Penggunaan;
- b. Pemanfaatan; atau
- c. Pemindahtanganan.
BAB VIII - PEMANFAATAN
Pasal 25

- ( 1) Pemanfaatan BMD dilaksanakan oleh:
- a. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk BMD yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; atau
- b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk BMD berupa sebagian tanah dan/ atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Pemanfaatan BMD dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara/ daerah dan kepentingan umum.
Bagian Kedua Bentuk Pemanfaatan
BAB VIII - PEMANFAATAN
Pasal 26

Bentuk Pemanfaatan BMD berupa:
- a. Sewa;
- b. Pinjam Pakai;
- c. Kerja Sama Pemanfaatan;
- d. BGS atau BSG; atau
- e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
Bagian Ketiga Sew a
BAB VIII - PEMANFAATAN
Pasal 27

- ( 1 ) Sewa BMD dilaksanakan terhadap:
- a. BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati;
- b. BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau
- c. BMD selain tanah dan/ atau bangunan.
- (2) Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
}
- (3) Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.
BAB VIII - PEMANFAATAN
Pasal 28

- BMD dapat disewakan kepada pihak lain. ( 1 )
- Jangka waktu Sewa BMD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (2)
- Jangka waktu Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat lebih dari 5 (lima} tahun dan dapat diperpanjang untuk: (3)
- a. kerja sama infrastruktur;
- b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
- c. ditentukan lain dalam Undang-Undang.
- Formula tarif /besaran Sewa BMD berupa tanah dan/ atau bangunan ditetapkan oleh Bupati. (4)
- Besaran Sewa atas BMD untuk kerja sama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing jenis infrastruktur. (5)
- Formula tarif/besaran Sewa BMD selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan BMD. (6)
- (7) Sewa BMD dilaksanakan berdasarkan perjanjian, yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka waktu;
- c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu Sewa; dan
- d. hak dan kewajiban para pihak.
- (8) Hasil Sewa BMD merupakan penerimaan negara dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (9) Penyetoran uang Sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian Sewa BMD.
- ( 1 0) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), penyetoran uang Sewa BMD untuk kerja sama infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang.
Bagian Keempat Pinjam Pakai
BAB VIII - PEMANFAATAN
Pasal 29

- ( 1 ) Pinjam Pakai BMD dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Jangka waktu Pinjam Pakai BMD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (3) Pinjam Pakai dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan dan jangka waktu;
- c. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan
- d. hak dan kewajiban para pihak.
Bagian Kelima Kerja Sama Pemanfaatan
BAB VIII - PEMANFAATAN
Pasal 30

Kerja Sama Pemanfaatan BMD dengan Lihak Lain dilaksanakan dalam rangka: a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna BMD; dan/atau b. meningkatkan pendapatan daerah.
BAB VIII - PEMANFAATAN
Pasal 31

- ( 1 ) Kerja Sama Pemanfaatan BMD dilaksanakan terhadap:
- a. BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati;
- b. BMD berupa sebagian tanah dan/ atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau
- c. BMD selain tanah dan/ atau bangunan.
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Kerja Sama Pemanfaatan atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.
BAB VIII - PEMANFAATAN
Pasal 32

- ( 1 ) Kerja Sama Pemanfaatan atas BMD dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/ atau perbaikan yang diperlukan terhadap BMD tersebut;
- b. mitra Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan melalui tender, kecuali untuk BMD yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
- c. Penunjukan langsung mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas BMD yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh Pengguna Barang terhadap Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang memiliki bidang dan/ atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mitra Kerja Sama Pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan ke rekening Kas Umum Daerah;
- e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh:
1. Bupati untuk BMD berupa tanah dan/ atau bangunan; atau
2. Pengelola BMD, untuk BMD selain tanah dan/atau bangunan.
- f. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan harus mendapat persetujuan Pengelola Barang;
- g. dalam Kerja Sama Pemanfaatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk sebagai objek Kerja Sama Pemanfaatan;
- h. besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada huruf g paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa Kerja Sama Pemanfaatan;
1. bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan BMD;
- J. selama jangka waktu pengoperasian, mitra Kerja Sama Pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan BMD yang menjadi objek Kerja Sama Pemanfaatan; dan
- k. jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Semua biaya persiapan Kerja Sama Pemanfaatan yang terjadi setelah ditetapkannya mitra Kerja Sama Pemanfaatan dan biaya pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan menjadi beban mitra Kerja Sama Pemanfaatan.
- I Ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tidak berlaku dalam hal Kerja Sama Pemanfaatan atas BMD untuk penyediaan infrastruktur berupa: - (3)
- a. infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai dan/ atau danau, bandar udara, terminal, dan/ atau jaringan rel dan/ atau stasiun kereta api;
- b. infrastruktur jalan meliputi jalan jalur khusus, jalan tol dan/ atau jembatan tol;
- c. infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan/ atau waduk/bendungan;
- d. infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan \.transmisi, jaringan distribusi, dan/ atau instalasi pengolahan air min um; f II
- e. infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan/atau jaringan utama, dan/atau sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan/ atau tern pat pembuangan;
- f. infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;
- g. infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, distribusi dan/ atau instalasi tenaga listrik; dan/ atau
- h. infrastruktur minyak dan/ atau gas bumi meliputi instalasi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan/ atau distribusi minyak dan/ atau gas bumi.
- (4) Jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan atas BMD untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (5) Dalam hal mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas BMD untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil perhitungan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (6) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk Menteri Keuangan.
\\J-
f
Bagian Keenam Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna
BAB VIII - PEMANFAATAN
Pasal 33

- ( 1 ) BGS atau BSG BMD dilaksanakan dengan pertimbangan:
- a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
- b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) BGS atau BSG BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola BMD setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) BMD berupa tanah yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang yang bersangkutan, dapat dilakukan BGS atau BSG setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Bupati.
- (4) BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan mengikutsertakan Pengguna Barang sesuai tugas dan fungsinya.
\ ­
BAB VIII - PEMANFAATAN
Pasal 34

Penetapan status Penggunaan BMD sebagai hasil dari pelaksanaan BGS atau BSG dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD terkait.
BAB VIII - PEMANFAATAN
Pasal 35

- ( 1 ) Jangka waktu BGS atau BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (2) Penetapan mitra BGS atau mitra BSG dilaksanakan melalui tender.
- (3) Mitra BGS atau mitra BSG yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian:
- a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap tahun, yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;
- b. wajib memelihara objek BGS atau BSG; dan
- c. dilarang menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan:
1. tanah yang menjadi objek BGS atau BSG;
2. hasil BGS yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan/atau
3. hasil BSG.
- (4) Dalam jangka waktu pengoperasian, hasil BGS atau BSG harus digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah paling sedikit 10% ( sepuluh persen.
- (5) BGS atau BSG dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. objek BGS atau BSG;
- c. jangka waktu BGS atau BSG; dan
- d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian.
- (6) Izin mendirikan bangunan dalam rangka BGS atau BSG BMD harus diatasnamakan Pemerintah Daerah.
- (7) Semua biaya persiapan BGS atau BSG yang terjadi setelah ditetapkannya mitra BGS atau mitra BSG dan biaya pelaksanaan BGS atau BSG menjadi beban mitra yang bersangkutan.
- (8) Mitra BGS BMD harus menyerahkan objek BGS kepada Bupati pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah.
BAB VIII - PEMANFAATAN
Pasal 36

BSG BMD dilaksanakan dengan tata cara: a. mitra BSG harus menyerahkan objek BSG kepada Bupati setelah selesainya
- pembangunan;
- b. hasil BSG yang diserahkan kepada Bupati ditetapkan sebagai BMD;
- c. mitra BSG dapat mendayagunakan BMD sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian; dan
- d. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek BSG terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.
Bagian Ketujuh
-
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
BAB VIII - PEMANFAATAN
Pasal 37

- ( 1 ) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas BMD dilaksanakan terhadap:
- a. BMD berupa tanah dan/atau bangunan pada Pengelola Barang/Pengguna Barang;
- b. BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau
- c. BMD selain tanah clan/ atau bangunan.
- (2) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas BMD pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati.
- (3) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas BMD pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan Bupati.
BAB VIII - PEMANFAATAN
Pasal 38

- ( 1 ) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas BMD dilakukan antara Pemerintah dan Badan Usaha.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha yang berbentuk:
- a. perseroan terbatas;
- b. Badan Usaha Milik Negara;
- c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- d. koperasi.
- (3) Jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur paling lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Penetapan mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang telah ditetapkan, selama jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur:
- a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan BMD yang menjadi objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur;
- b. wajib memelihara objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur; dan
- c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai ( clawback).
- (6) Pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (7) Formula dan/ atau besaran pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur harus menyerahkan objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur kepada Pemerintah pada saat berakhirnya jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sesuai perjanjian.
- \ · (9) Barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur menjadi BMD sejak diserahkan kepada Pemerintah sesuai perjanjian.
Bagian Kedelapan Tender
BAB VIII - PEMANFAATAN
Pasal 39

Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dan Pasal 35 ayat � (2) dilakukan dengan tata cara:
- a. rencana tender diumumkan di media massa nasional;
- b. tender dapat dilanjutkan pelaksanaannya sepanjang terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukkan penawaran;
- c. dalam hal calon mitra yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta, dilakukan pengumuman ulang di media massa nasional; dan
- d. dalam hal setelah pengumuman ulang:
2. terdapat 2 (dua) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme seleksi langsung; atau
1. terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme tender;
3. terdapat 1 (satu) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung.
BAB IX - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 40

- ( 1 ) Pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna melakukan pengamanan BMD yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
- b. pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
I
- c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan;
- d. pengamanan hukum meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan, dan melakukan upaya hukum apabila terjadi pelanggaran hak atau tindak pidana dan/ atau perdata.
BAB IX - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 41

- ( 1 ) BMD berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) BMD berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.
- (3) BMD selain tanah dan/ atau bangunan dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.
BAB IX - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 42

- ( 1 ) Bukti pemilikan BMD wajib disimpan dengan tertib dan a.man.
- (2) Penyimpanan bukti pemilikan BMD dilakukan oleh pengelola barang.
BAB IX - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 43

BMD dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Pemeliharaan
BAB IX - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 44

- ( 1 ) Pembantu pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pemeliharaan BMD yang ada di bawah penguasaannya.
- Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan BMD. � (2)
- (3) Biaya pemeliharaan BMD dibebankan pada APBD.
BAB IX - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 45

- ( 1 ) Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang membuat daftar hasil pemeliharaan barang dan melaporkan kepada pengelola barang secara berkala.
- (2) Pembantu pengelola barang meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Laporan hasil pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dijadikan sebagai bahan evaluasi.
BAB IX - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 46

- ( 1) Penyelenggaraan pemeliharaan barang dapat berupa:
- a. pemeliharaan ringan;
- b. pemeliharaan sedang; dan/ atau
- c. pemeliharaan berat.
- (2) Pemeliharaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dilakukan sehari-hari oleh unit pemakai/pengurus barang tanpa membebani anggaran.
- (3) Pemeliharaan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala oleh tenaga terdidik/ terlatih yang mengakibatkan pembebanan anggaran.
- (4) Pemeliharaan berat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c dilakukan secara sewaktu-waktu oleh tenaga ahli yang pelaksanaannya tidak dapat diduga sebelumnya tetapi dapat diperkirakan kebutuhannya yang mengakibatkan pembebanan anggaran.
BAB IX - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 47

Pelaksanaan pemeliharaan BMD ditetapkan dengan surat perintah kerja/ surat perjanjian/kontrak yang ditandatangani oleh Kepala SKPD
BAB IX - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 48

BMD harus dibuat kartu Dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jerus pemeliharaan/perawatan yang memuat:
- a. nama barang inventaris;
- b. spesifikasinya;
- c. tanggal perawatan;
- d. jenis pekerjaan/pemeliharaan;
- e. barang atau bahan yang dipergunakan;
- f. biaya pemeliharaan/perawatan;
- g. yang melaksanakan pemeliharaan/ perawatan; dan
- h. lain-lain yang dianggap perlu.
BAB IX - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 49

Penilaian BMD dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD.
BAB IX - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 50

Penetapan nilai BMD dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berbasis akrual.
BAB IX - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 51

- ( 1 ) Penilaian BMD dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan penilai eksternal yang bersertifikat dibidang penilaian aset.
- (2) Penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (3) Hasil penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
•
•
BAB XI - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 52

- ( 1 ) Bentuk pemindahtanganan BMD dilaksanakan melalui:
- a. penjualan / pelelangan;
- b. tukar menukar;
- c. hibah; dan
- d. penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (2) Pemindahtanganan BMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD, untuk:
- a. tanah dan/ atau bangunan; atau
- b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milliar rupiah);
- (3) Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:
- a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
- b. dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
- c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
- d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan/ atau
- e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/ atau berdasarkan ketentuan perundang­ undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
- (4) Pemindahtanganan BMD selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milliar rupiah), dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
Bagian Kedua Penjualan
Paragraf 1
Penjualan Barang Milik Daerah
BAB XI - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 53

- ( 1 ) Penjualan BMD dilaksanakan dengan pertimbangan:
- a. untuk optimalisasi BMD yang berlebih atau idle;
- b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan
- c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjualan BMD dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.
- (3) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. BMD yang bersifat khusus; atau
- b. BMD lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola barang.
- (4) Penjualan BMD dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Penjualan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengguna barang mengajukan usul penjualan kepada pengelola barang;
- b. pengelola barang meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna barang sesuai dengan kewenangannya;
- c. pengelola barang mengeluarkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna barang dalam batas kewenangannya;
- d. untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati atau DPRD pengguna barang mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usul dimaksud.
- (6) Hasil penjualan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) wajib disetor seluruhnya ke rekening kas daerah
Paragraf 2 Penjualan Kendaraan Dinas
BAB XI - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 54

- ( 1 ) Penjualan kendaraan perorangan dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh pejabat negara yang berumur lebih dari 5 (lima) tahun, dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir. (2)
BAB XI - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 55

- (1) Penjualan kendaraan perorangan dinas kepada pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), hak membeli diberikan kepada pejabat negara yang telah menduduki masa jabatan 5 (lima) tahun atau lebih dan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dari pemerintah dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah ada kendaraan pengganti dan/ atau tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
3. \ - (3) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dilaksanakan oleh panitia Penjualan kendaraan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XI - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 56

- ( 1 ) Penghapusan/penjualan kendaraan dinas operasional terdiri dari:
- a. kendaraan dinas operasional; dan/ atau
- b. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan;
- (2) Jenis kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. sedan, jeep, station wagon, minibus dan pick up; dan
- b. kendaraan bermotor roda 2 (dua).
- (3) Jenis kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi mobil ambulan, mobil pemadam kebakaran, bus, micro bus, mobil box, alat pengangkutan di atas air, dan kendaraan bermotor roda 3 (tiga).
- (4) Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a yang berumur lebih dari 5 (lima) tahun, dapat dihapus dari daftar inventarisasi BMD.
- (5) kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih, dapat dihapus dari daftar inventarisasi BMD.
- (6) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan melalui pelelangan um um dan/ atau pelelangan terbatas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 3 Penjualan Rumah Dinas Daerah
BAB XI - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 57

- ( 1 ) Bupati menetapkan golongan rumah dinas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari atas:
- a. rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan);
- b. rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi); dan
- c. rumah dinas daerah golongan III (perumahan pegawai).
•
BAB XI - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 58

- ( 1) Rumah dinas daerah golongan I yang sudah tidak sesuai dengan fungsinya sebagai akibat adanya perubahan struktur organisasi dan/ atau sudah ada pengganti yang lain, dapat diubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan II.
- (2) Rumah dinas daerah golongan II dapat diubah statusnya menjadi rumah dinas golongan III, kecuali yang terletak di suatu komplek perkantoran.
- (3) Rumah dinas daerah golongan II dapat diubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan I untuk memenuhi kebutuhan rumah jabatan.
BAB XI - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 59

Rumah dinas daerah dapat dijualbelikan atau disewakan, dengan ketentuan:
- a. Rumah dinas daerah golongan II yang telah diubah golongannya menjadi rumah dinas golongan III;
- b. Rumah dinas daerah golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih;
- c. Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat;
- d. Pegawai yang dapat membeli rumah dinas daerah merupakan penghuni yang memegang Surat Ijin Penghunian yang dikeluarkan oleh Bupati;
- e. Rumah dinas daerah dimaksud tidak sedang dalam sengketa; dan
- f. Rumah dinas daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka untuk memperoleh hak atas tanah harus diproses tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
�
BAB XI - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 60

- ( 1 ) Penjualan rumah dinas daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga taksiran dan penilaiannya dilakukan oleh Panitia Penaksir dan Panitia Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penjualan rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil penjualan rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , disetor ke Kas Daerah.
BAB XI - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 61

Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris BMD ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah harga penjualan atas tanah dan/ a tau bangunannya dilunasi.
Paragraf 4 Pelepasan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan dengan Ganti Rugi
BAB XI - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 62

- ( 1 ) Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah.
- (2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak dan/atau harga umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset.
- (3) Proses pelepasan hak atas tanah dan/ atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pelelangan/tender.
Bagian Ketiga Tokar Menukar
BAB XI - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 63

- ( 1 ) Tokar menukar BMD dilaksanakan dengan pertimbangan:
- a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
- b. untuk optimalisasi BMD; dan
- c. tidak tersedia dana dalam APBD.
- (2) Tokar menukar BMD dapat dilakukan dengan pihak:
- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan hukum milik Pemerintah lainnya; dan
- d. Swasta.
. ,
- ( 1) Tukar menukar BMD dapat berupa:
- a. tanah dan/ atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui pengelola barang;
- b. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah a tau penataan kota; dan/ atau
- c. BMD selain tanah dan/ atau bangunan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
BAB XI - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 65

Tukar menukar BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat ( 1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengelola barang mengajukan usul tukar menukar tanah dan/ atau bangunan kepada Bupati disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;
- b. tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
3. �- apabila memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/ atau bangunan yang akan dipertukarkan;
- d. tukar menukar tanah dan/ atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- e. pengelola barang melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya setelah mendapatkan persetujuan Bupati; dan
- f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
BAB XI - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 66

Tukar menukar BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengguna barang mengajukan usul tukar menukar kepada pengelola barang disertai alasan dan pertimbangan, kelengkapan data dan basil kajian panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. pengelola barang meneliti dan mengkaji alasan/ pertimbangan perlunya tukar menukar BMD dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai dengan kewenangannya;
- d. pengguna barang melaksanakan tukar menukar setelah mendapat persetujuan pengelola barang; dan
- e. pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
BAB XI - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 67

- ( 1 ) Tukar menukar dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota apabila terdapat selisih nilai lebih, maka selisih nilai lebih dimaksudkan dapat dihibahkan.
- (2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dituangkan dalam berita acara hibah.
\
,
'
Bagian Keempat Hi bah
BAB XI - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 68

- ( 1 ) Hi bah BMD dapat dilakukan dengan pertimbangan kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. bukan merupakan barang rahasia negara/ daerah;
- b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
- c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
BAB XI - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 69

Hibah BMD berupa:
- a. tanah dan/ atau bangunan yang telah diserahkan oleh kepala SKPD kepada Bupati;
- b. tanah dan/ atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;
- c. selain tanah dan/ atau bangunan yang telah diserahkan oleh kepala SKPD kepada Bupati melalui pengelola barang;
- d. selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
BAB XI - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 70

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD, kecuali tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1).
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, yang bernilai di atas Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d, dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.
Bagian Kelima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
BAB XI - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 71

- ( 1 ) Penyertaan modal pemerintah daerah atas BMD dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta.
- (5) BMD yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
BAB XII - PEMUSNAHAN
Pasal 72

Pemusnahan BMD dilakukan dalam hal:
- a. BMD tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/ atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
- b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XII - PEMUSNAHAN
Pasal 73

- ( 1) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati
BAB XII - PEMUSNAHAN
Pasal 74

Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­ undangan.
BAB XIII - PENGHAPUSAN
Pasal 75

Penghapusan BMD meliputi:
- a. penghapusan dari daftar barang pengguna dan/ atau kuasa pengguna; dan b. penghapusan dari daftar BMD.
BAB XIII - PENGHAPUSAN
Pasal 76

- (1) Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, dilakukan dalam hal BMD dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan Keputusan Bupati atas usul pengelola barang.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dideligasikan kepada Pengelola barang.
BAB XIII - PENGHAPUSAN
Pasal 77

- (1) Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 huruf b, dilakukan dalam hal BMD dimaksud sudah beralih kepemilikannnya, terjadi pemusnahan atau karena sebab lain.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dilakukan dengan Keputusan Bupati atas usul pengelola barang.
BAB XIII - PENGHAPUSAN
Pasal 78

- ( 1 ) Penghapusan BMD dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila BMD dimaksud:
- a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
- b. alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna barang dengan Keputusan Bupati atas usul pengelola barang.
- (3) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dideligasikan kepada pengelola barang.
- (4) Pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada pengelola barang.
BAB XIV - PENATAUSAHAAN
Pasal 79

- ( 1) Pengguna barang/ kuasa pengguna barang melakukan pendaftaran dan pencatatan BMD ke dalam DBP /DBKP menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (2) Pencatatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dimuat dalam Kartu Inventarisasi Barang A, B, C, D, E, dan F.
- (3) Pembantu pengelola barang melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar BMD.
BAB XIV - PENATAUSAHAAN
Pasal 80

- (1) Pengguna barang/kuasa pengguna barang menyimpan dokumen kepemilikan BMD selain tanah dan bangunan.
2. dokumen kepemilikan (2) Pengelola barang menyimpan seluruh dan/atau bangunan milik pemerintah daerah. tanah
Bagian Kedua Inv en tarisasi
BAB XIV - PENATAUSAHAAN
Pasal 81

- ( 1) Pengelola barang dan pengguna barang melaksanakan sensus BMD setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah.
- (2) Pengelola barang bertanggungjawab atas pelaksanaan sensus BMD.
- (3) Pelaksanaan sensus BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Sensus BMD dilaksanakan serentak seluruh Indonesia.
- (5) Pengguna barang menyampaikan hasil sensus kepada pengelola barang paling lambat 3 {tiga) bulan setelah selesainya sensus.
- (6) Pembantu pengelola barang menghimpun hasil inventarisasi BMD.
- (7) BMD yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bagian Ketiga Pela po ran
BAB XIV - PENATAUSAHAAN
Pasal 82

- ( 1 ) Pengguna barang/kuasa pengguna barang menyusun laporan barang triwulan, semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan kepada Bupati melalui pengelola barang.
- (3) Pembantu pengelola barang menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi laporan BMD.
BAB XIV - PENATAUSAHAAN
Pasal 83

- (1) Laporan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah.
2. secara disampaikan ( 1 ) ayat (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada berjenjang.
BAB XIV - PENATAUSAHAAN
Pasal 84

Untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta laporan BMD secara akurat dan cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83, pendaftaran, pencatatan, dan laporan BMD mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBADA}.
BAB XV - PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
Pasal 85

- ( 1 ) Bupati melakukan pembinaan pengelolaan BMD.
- (2) Pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan BMD yang berada di bawah penguasaannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Pengguna Barang.
•
- (4) Pengguna barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XV - PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
Pasal 86

- ( 1 ) Pengelola barang berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMD, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMD.
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengelola barang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang­ undangan.
BAB XVI - BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA
Pasal 87

- ( 1 ) Rumah Negara merupakan BMD yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat negara dan/ atau pegawai negeri.
- (2) Pengelolaan BMD berupa Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Rumah Negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Penghapusan, Penatausahaan, pengawasan dan pengendalian BMD berupa Rumah Negara diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVII - GANT! RUG! DAN SANKS!
Pasal 88

- ( 1 ) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan BMD diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ' (3) Penyelesaian tuntutan ganti rugi dan penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) daerah berdasarkan Keputusan Bupati.
BAB XVIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 89

- ( 1 ) Pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan BMD yang menghasilkan penerimaan Daerah dapat diberikan insentif.
- (2) Pejabat atau pegawai selaku pengurus barang dalam melaksanakan tugas rutinnya dapat diberikan tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (4) Bupati dapat mengenakan beban pengelolaan (capital charge) terhadap BMD pada Pengguna Barang.
t fl
•
•
BAB XIX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 90

- ( 1 ) BMD yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya.
- (2) Penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dilaksanakan oleh pengguna barang dan/ atau pengelola barang.
- (3) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada APBD.
BAB XIX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 91

Pengelolaan BMD khususnya yang terkait dengan Pemindahtanganan dan Pemanfaatan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap dapat dilaksanakan.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.
Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal 1 J,u11; 2015
�UPATI KUBU RAYA, �
�
LEM BARAN
.TAHU
...
t7 ••••• NO,
c �
,2. .•.••...•
Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINS! KALIMANTAN BARAT: 3/2015
Cukup jelas.
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Dalam kenyataannya urusan dan tanggung jawab roda pemerintahan Kabupaten Kubu Raya setiap tahunnya terus meningkat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga diperlukan kebijakan dan langkah yang terkoordinasi serta terpadu mengenai pengelolaan BMD Kabupaten Kubu Raya.
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya banyak memiliki dan menggunakan barang yang diperoleh dari berbagai sumber. Barang tersebut, baik yang dipakai oleh aparat maupun untuk pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. BMD merupakan kekayaan atau aset daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya, dan tidak hanya sebagai kekayaan daerah yang besar tetapi juga harus dikelola secara efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapat dipertanggungjawabkan.
' Ketentuan pengelolaan BMD Kabupaten Kubu Raya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Selain ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, juga telah diatur mengenai pengelolaan BMD Kabupaten Kubu Raya namun untuk lebih memberi kejelasan maka Peraturan Daerah ini diperlukan sebagai landasan hukum Pemerintah Daerah dalam mengelola BMD dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta membantu mengamankan aset daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah akan menjadi pedoman dan memberikan landasan hukum yang kuat terhadap pengelolaan BMD.
PENJELASAN
Pasal 3

huruf a

@6'hurufb huruf cAkuntabilitas berarti dapat dipertanggungjawabkan baik secara fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan BMD.Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5

Ayat ( 1 )

huruf aTermasuk dalam pengertian ini adalah barang yang sebagian atau seluruhnya diperoleh/ dibeli atas be ban APBD.hurufbCukup jelas.Ayat (2)hurufaCukup jelas.hurufbTermasuk dalam pengertian ini meliputi kontrak karya, kontrak bagi hasil dan kontrak kerjasama pemanfaatan.hurufcCukup jelas.huruf d
PENJELASAN
Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)huruf aCukup jelas.huruf bCukup jelas.huruf cCukup jelas.huruf d yang dimaksud dengan "mengatur pelaksanaan" adalah menindaklanjuti persetujuan Bupati atau DPRD secara administrasi.huruf eCukup jelas.huruf fCukup jelas.huruf gCukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.4Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.Ayat (7)Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 9

Ayat (1)

Ayat (2)Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.'Ayat (2)huruf aUsul penggunaan meliputi BMD yang sejak awal pengadaannya direncanakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi atau direncanakan untuk dihibahkan atau direncanakan untuk diikutsertakan dalam penyertaan modal.## hurufbCukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 44

Ayat (1)

yang dimaksud dengan "Pemeliharaan" adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua BMD agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdayaguna dan berhasilguna.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas .##
PENJELASAN
Pasal 52

Ayat ( 1 )

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.## Ayat (3) huruf aTidak sesuai dengan tata ruang wilayah mempunyai arti bahwa pada lokasi tanah dan/atau bangunan milik daerah dimaksud terjadi perubahan peruntukan dan/ atau fungsi kawasan wilayah.mempunyai arti bahwa daerah dimaksud perlu pada perubahan luas Tidak sesuai dengan penataan kota tanah dan/atau bangunan milik dilakukan penyesuaian yang berakibat tanah dan/atau bangunan tersebut.## hurufbAnggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen anggaran mempunyai arti bahwa bangunan milik daerah tersebut harus segera dirobohkan dan dibangun kembali (rehab total) sesuai dengan peruntukan semula dengan biaya pembangunan pengganti telah disediakan dalam dokumen anggaran.## hurufcyang dimaksud dengan "tanah dan/atau bangunan yang \� diperuntukan bagi pegawai negeri" adalah bahwa tanah dan/ I n atau yang merupakan kategori rumah Negara gol III atau tanah � yang merupakan tanah kavling yang menurut perencanaan , awal pengadaannya untuk pembangunan perumahan pegawai negeri.## hurufdyang dimaksud dengan "kepentingan Umurn" adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang menyangkut kepentingan bangsa dan Negara, masyarakat luas dan/atau kepentingan pembangunan. Bidang-bidang yang termasuk untuk kepentingan umum antara lain:- b. Waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran irigasi.- a. Jalan umum, jalan tol, rel kereta api, saluran air minum/air bersih dan/atau saluran pembuangan air.- c. Rumah Sakit Umum dan Puskesmas.4. terminal. d. Pelabuhan atau bandara udara/ stasiun kereta api atau- e. Peribadatan.- f. Pendidikan atau sekolah.- g. Pasar umum.- h. Fasilitas pemakaman umum.1. Fasilitas keselamatan um um seperti tanggul penanggulangan bencana banjir, lahar dan lain-lain bencana.- J. Pos dan telekomunikasi.- k. Sarana olah raga.12. saran a 1. Stasiun penyiaran radio, telivisi beserta pendukungnya untuk lembaga penyiaran publik.- m. Kantor pemerintahan daerah.- n. Fasilitas TNI dan kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tugas, pokok dan fungsinya. ·- o. Rumah susun sederhana.� L•Huruf e Ayat (4) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)huruf ayang terrnasuk barang milik daerah yang bersifat khusus antara lain barang yang mempunyai spesifikasi khusus tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BMD yang bersifat khusus adalah BMD yang pemanfaatannya dipergunakan untuk menunjang kegiatan khusus seperti museum, pelestarian satwa/ hewan langka, kebun binatang, pengelolaan yayasan sosial, dan sebagainya.## hurufbCukup jelas .Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 77

Ayat (1)

yang dimaksud "sebab lain" adalah karena hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, dan mencair.Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 86

Ayat (1)

yang dimaksud dengan "investigasi" adalah penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta-fakta, melakukan peninjauan dengan tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan (peristiwa) yang berkaitan dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 92

Cukup jelas .

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR .. },?..