Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 22 TAHUN 2015
N/A
Pasal 4

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI SANTRI. Menetapkan
Menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. PERTAMA
Hari Santri bukan merupakan hari libur. KEDUA
KETIGA
Keputusan Presiden mi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, pada tanggal 15 Oktober 2015
ttd.
JOKO WIDODO
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- a. bahwa dalam angka meningkatkan kinerja, motivasi kerja dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah terhadap keseluruhan kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan ke1,angan daerah yang memiliki kondisi dan resiko pekerjaani yang sangat tinggi.
- b. bahwa dengan pertimbangan diatas dirasa perlu untuk memberikan I Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pe � timbangan Objektif Lainnya bagi Pegawai Negeri SipiI ya,ng ada di Iingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- c. bahwa berdafarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pad'.'! huruf a dan huruf b, maka periu menetapkan P � raturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghaailan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Ofjektif Lainnya Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan !tuan Kerja Pengeloia Keuangan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan otamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Nega!ja Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republiktndonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undangl Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negar {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 N mor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pe elolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4400);
MENETAPKAN
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200}Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir de gan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ten tang Perubahan Kedua atas UndangUndang 32 T$un 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nlegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( � mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nornor 4438);
8. Peraturan Pemerinta � Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeioiaan Keuang\':n Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nornor 4578);
7. Undang-Undang Norpor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik = Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedo'Jan 1Pengel0Iaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Peraturan Menteri Dafam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ke'dfrua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 ahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
MEMU,US N:
PERATURAN WALIKOTA BITUNG TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHAS LAN PEGAWAI BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJE TIF LAINNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGANIDAERAH.
BAB I - KETENTUAN MUM
Pasal 1

Daiarn Peraturan Walikota ini yang dimaksu dengan :
1. Daerah adalah Kota Bitung.
I
2. Kepaia Daerah adalah Walikota Bil:t/-ng.
I
.
4. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kola Bitung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah K9ta Bitung,
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya ilisingkat PNS adaiah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah me 1 menuhi syarat yang ditentukan clan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu
;
jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan sebagai penghargaan (rewards) bagi Pegawai Negeri Sipil yang ada di Lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang sudah menunjukkan kinerja yang optimal dalam memberikan pelayanan prima terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah yang merniliki kondisi dan resiko pekerjaan yang sangat tinggi. 1
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
BAB II - TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 2

berdasarkan Pegawai Tujuan dari Pemberian Tambahah Penghasilan Pertimbangan Objektifl Lainnya adalah :
- a. Memotivasi Pegawai Negeri Sipil Jang bekerja di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah agar lebih rbeningkatkan kinerja, etos kerja dan profesionalisme dalam melaksanakan pekerjaan yang memiliki beban, kondisi dan resiko pekerjaan yang iangat tinggi.
2. di Satuan Kerja Pengelola Tugas Pokok dan Fungsi tetap melaksanakan tugasb. Memotivasi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja Keuangan Daerah agar tetap melaksanakan melebihi jam kerja normal setiap 9arinya serta tugas dihari libur jika diperlukan; clan
- c. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
Bls m BESARAN JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DAN KETENTU..JN JAM KERJA
BAB II - TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 3

Besaran jumlah Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah disesuaikan pada besaran tanggungjawab, dan beban kerja sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
BAB II - TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 4

Pegawa
1. Ketentuan jam kerja bagi Negeri Sipil dilingkungan Saluan Ke.rja Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan mulai Pukul 07.30 - 19.30 Wita, j ika diperlukan tetap bekerja melebihi Jaktu kerja yang telah ditetapkan;
�
2. Apabila ada tugas dan pekerjaan yang harus dilaksanakan di hari-hari libur, Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah diwajibkan masuk kantor.