PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 60 Tahun 2016
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSl SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Berlaku: 60 Tahun 2016
N/A
Preamble

Mengingat
WALIKOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BIMA NO MOR -~~ TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSl SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
W ALIKOTA BIMA,
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasan 89 Peraturan Menimbang
2. Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu dilakukan peninjauan kembali Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang telah ditetapkan;
- b. bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terdapat unit yang memiliki beban kerja besar, perlu dilakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang maksimal;
- c. bahwa untuk melaksanakan perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota ten tang perubahan nomenklatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
1.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pelayanan Pengaduan dan Keberatan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5274); 5.
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 8.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 11.
Menetapkan
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Sima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
13. Peraturan Walikota Bima Nomor 60 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 318);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH. ATAS PERUBAHAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 318), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan ayat (1) huruf g Pasal 3 diganti dan ditambah 1 (satu huruf yaitu huruf i, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
- (1) Susunan Organisasi Badan, terdiri atas:
- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Sub Bagian Perencanaan; dan
3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah, terdiri dari :
1. Sub Bidang Pendataan;
2. Sub Bidang Penilaian dan Penetapan; dan
3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.
- d. Bidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah, terdiri dari :
1. Sub Bidang Penagihan;
2. Sub Bidang Pelayanan Pengaduan dan Keberatan; dan
3. Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e. Bidang Anggaran, terdiri dari :
1. Sub Bidang Anggaran dan Verifikasi; dan
2. Sub Bidang Perbendaharaan dan Gaji.
- f. Bidang Barang Milik Daerah, terdiri dari :
1. Sub Bidang Analisis Kebutuhan;
2. Sub Bidang Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian;
21. 3.Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Daerah.
- g. Bidang Akuntansi, terdiri dari :
1. Sub Bidang Akuntansi; dan
2. Sub Bidang Pelaporan.
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 17

- (1) Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Badan pada Bidang anggaran yang meliputi anggaran, verifikasi, perbendaharaan dan gaji.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bidang Anggaran mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan dan Program Kerja Bi dang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup Bidang tugasnya;
- c. pelaksanaan anggaran kegiatan Bidang;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada Bidang Anggaran yang meliputi perbendaharaan, gaji, anggaran dan verifikasi;
- e. pelaksanaan pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi bidang anggaran; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Anggaran membawahi
:
Sub Bidang Anggaran dan Verifikasi; dan b. Sub Bidang Perbendaharaan dan Gaji.
3. Ketentuan Pasal 20 dihapus.
4. Ketentuan ayat (2) huruf p Pasal 23 dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:
Paragraf 2 Sub Bidang Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian
N/A
Pasal 23

- (1) Sub Bidang Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan pengamanan.
- (2) U ntuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan upaya preventif dalam upaya pengamanan barang milik daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengguna;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian aset pemerintah daerah;
- d. pelaksanaan pengawasan atas penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah;
7. dan perawatan e. pelaksanaan pengawasan atas pemeliharaan barang inventaris;
- f. pelaksanaan penertiban penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- g. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan lingku p tugasnya;
- i. pelaksanaan pengumpulan, Pengolahanan dan analisa data sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan;
- J. penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
1. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang;
- n. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai dengan lingkup tugasnya kepada atasan;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang;
- p. dihapus;
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
2. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 ditambah 3 Pasal yaitu Pasal 24a, Pasal 24b dan Pasal 24c, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Bidang Akuntansi mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan Bidang Akuntansi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:
- a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penatausahaan keuangan daerah;
- c. penerimaan dan pemeriksaan surat pertanggungjawaban (SPJ) fungsional dari bendahara pengeluaran seluruh SKPD;
..--..,
- t. pelaksanaan pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai dengan lingku p tugasnya kepada atasan;
- u. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Akuntansi, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Akuntansi; dan
- b. Sub Bidang Pelaporan.
Paragraf 1 Sub Bidang Akuntansi
N/A
Pasal 24

b
- (1) Sub Bidang Akuntansi mernpunyai tugas membantu kepala bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan Akuntansi
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:
- a. penyusun Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penatausahaan keuangan daerah;
5. melakukan evaluasi laporan pertanggungjawaban fungsional pada Perangkat Daerah; c.
6. melaksanakan rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban fungsional pada Perangkat Daerah; d.
7. penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD pada Perangkat Daerah; e.
8. penyiapan bahan penyusunan Neraca terdiri dari pos aset lancar, investasijangka panjang dan dana cadangan; f.
9. pelaksanakan pembinaan teknis penatausahaan keuangan daerah; g.
10. penyiapan bahan pemberian peringatan/teguran atas keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban fungsional; h.
- i. penyiapan bahan penyelesaian permasalahan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- J. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan lingku p tugasnya;
1. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan;
- m. penyiapans bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- n. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai dengan lingku p tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- o. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang;
- q. pengkajian dan memberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai dengan lingkup tugasnya kepada atasan;
20. dan pelaporan r. pelaksanaan monitoring, evaluasi pelaksanaan tugas subbidang;
21. dilimpahkan oleh s. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2 Sub Bidang Pelaporan
N/A
Pasal 24

c
- (1) Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan Pelaporan dan Pertanggungjawaban
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Pelaporan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
- c. pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan seluruh Perangkat Daerah;
- d. pelaksanaan konsolidasi/ rekonsiliasi laporan keuangan dengan BUMD;
- e. pelaksanaan konsolidasi/rekonsiliasi laporan keuangan dengan BLUD;
- f. penyiapan bahan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- g. penyusuna laporan pertanggungjawaban APBD;
- h. pelaksanaan pembinaan teknis penyusunan laporan keuangan daerah;
1. pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah;
- J. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;
1. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan;
- m. penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- n. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang;
- q. pengkajian dan memberi pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai dengan lingkup tugasnya kepada atasan;
20. dan pelaporan r. pelaksanaan monitoring, evaluasi pelaksanaan tugas subbidang; dan
21. dilimpahkan oleh s. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.
~M.
QURAIS H. ABIDIN
Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal \0 At~lfWS
2017
W ALIKOTA BIMA,
JV'
BERITA DAERAH KOTA SIMA TAHUN 2017 NOMOR obo
Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal
It) Aq}USNS'
2017
KOTA BIMA,
MUKHTAR
v