PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor : Tahun 2016
Tentang PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Berlaku: 17 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
SALINAN
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 Nomor 199);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Batang Hari Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 20162021(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 10)
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI dan
BUPATI BATANG HARI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang Hari.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Batang Hari yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan sesuai standar minimal.
7. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
9. Keluarga miskin adalah sekelompok orang dalam sebuah keluarga yang mengalami kondisi miskin.
10. Penduduk miskin adalah orang miskin sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah serta memiliki KTP dan/atau Kartu Keluarga atau identitas lainnya yang diketahui oleh Kepala Desa.
11. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
12.Program. . . . . . . . .
12. Program Penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
14. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan didaerah.
15. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah dibidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh UndangUndang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran PeraturanDaerah.
18. Basis Data Terpadu adalah data mikro yang diperoleh melalui sensus untuk memperoleh data berdasarkan nama dan alamat dari 40% penduduk dengan status kesejahteraan terendah dan bukanlah basis data kemiskinan.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut RPJP-D adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM-D, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja Pembangunan Daerah adalah dolumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
22. Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 tahun.
BAB II - ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan di daerah berdasarkan asas:
- a. asas kemanusiaan;
- b. asas keadilan sosial;
- c. asas nondiskriminasi;
- d. asas kesejahteraan;
- e. asas kesetiakawanan;
- f. asas partisipatif;
- g. asas pemberdayaan;
- h. asas keterpaduan;
- i. asas akuntabilitas;
- j. asas manfaat; dan
- k. asas berkelanjutan.
Bagian Kedua
Tujuan
BAB II - ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Penanggulangan kemiskinan di daerah bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
- b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin; dan
- e. mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin.
Bagian Ketiga
Sasaran
BAB II - ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4

Penanggulangan kemiskinan ditujukan terhadap penduduk miskin yang terdiri atas:
- a. perseorangan/jiwa;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.
Bagian Keempat Ruang Lingkup
BAB II - ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi:
- a. kewajiban dan hak;
- b. penetapan sasaran warga miskin;
- c. arah kebijakan, strategi dan program;
- d. pelaksanaan dan pengawasan;dan
- e. peran serta masyarakat.
BAB III - KEWAJIBAN DAN HAK
Pasal 6

- (1) Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah daerah berkewajiban:
- a. mengupayakan terpenuhinya hak dasar penduduk miskin;dan
- b. menyusun program dan merealisasikan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Upaya pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya dan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah.
- (3) Upaya pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.
Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat, Pengusaha/Dunia Usaha dan Keluarga
BAB III - KEWAJIBAN DAN HAK
Pasal 7

- (1) Dalam upaya penanggulangan kemiskinan masyarakat dan pengusaha/dunia usaha berkewajiban:
- a. berperan aktif dalam membantu pemenuhan hak dasar penduduk miskin; dan
- b. berperan aktif dalam peningkatan kesejahteraan, dan kepedulian terhadap warga miskin.
- (2) Keluarga berkewajiban melakukan upaya secara maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.
Bagian Ketiga
Kewajiban dan Hak Penduduk Miskin
BAB III - KEWAJIBAN DAN HAK
Pasal 8

- ( 1 ) Dalam upaya penanggulangan kemiskinan penduduk miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf hidup kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak dasar serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
- ( 2 ) Dalam memenuhi hak dasarnya penduduk miskin berkewajiban mentaati norma, etika, estetika dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - KEWAJIBAN DAN HAK
Pasal 9

Setiap penduduk miskin berhak mendapatkan pemenuhan hak dasar, meliputi;
- a. hak atas pangan;
- b. hak atas layanan kesehatan;
- c. hak atas layanan pendidikan;
- d. hak atas pekerjaan dan berusaha;
- e. hak atas perumahan;
- f. hak atas air bersih dan sanitasi yang baik;
- g. hak atas sumber daya alam;
- h. hak atas rasa aman; dan
- i. hak untuk berpartisipasi.
BAB IV - PENETAPAN SASARAN WARGA MISKIN
Pasal 10

Pemerintah Daerah melakukan penetapan sasaran warga miskin melalui identifikasi, verifikasi, dan validasi dalam penyusunan basis data terpadu.
BAB IV - PENETAPAN SASARAN WARGA MISKIN
Pasal 11

- (1) Proses identifikasi kemiskinan dilakukan untuk menentukan kriteria kemiskinan.
- (2) Kriteria kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada hak-hak dasar penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Proses pembaharuan kriteria kemiskinan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau dilakukan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
BAB IV - PENETAPAN SASARAN WARGA MISKIN
Pasal 12

- ( 1 ) Data dasar dalam proses identifikasi warga miskin diperoleh dari data yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang berwenang mengeluarkan data.
- ( 2 ) Data hasil identifikasi diverifikasi untuk meningkatkan ketepatan sasaran.
- ( 3 ) Dalam rangka melakukan verifikasi dan validasi data penduduk miskin, dibentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- ( 4 ) Verifikasi dan validasi dilaksanakan berdasarkan potensi dan sumberdaya kesejahteraan sosial yang ada diseluruh wilayah Kabupaten Batang Hari.
- ( 5 ) Hasil verifikasi dan validasi diumumkan melalui media publikasi di masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.
- ( 6 ) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Basis Data Terpadu.
BAB IV - PENETAPAN SASARAN WARGA MISKIN
Pasal 13

- (1) Basis data terpadu yang telah ditetapkan oleh Bupati dikelola oleh TKPKD.
- (2) Proses pembaharuan data dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali dan/atau dilakukan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (3) Basis data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan oleh SKPD untuk penetapan sasaran program-program kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (4) SKPD yang menggunakan basis data terpadu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil pelaksanaan program kegiatannya kepada TKPKD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan basis data terpadu diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 14

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada RPJPD, RPJMD, RENSTRA SKPD, RKPD dan RENJA SKPD.
Bagian Kedua Strategi Penanggulangan Kemiskinan
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun strategi penanggulangan kemiskinan daerah.
- (2) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar rancangan kebijakan pembangunan daerah dibidang penanggulangan kemiskinan.
- (3) Strategi penanggulangan kemiskinan di daerah dilakukan dengan:
- a. mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin;
- b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin;
- c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro/kecil; dan
- d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi penagggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Bagian Kesatu
Umum
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 16

Setiap program penanggulangan kemiskinan merupakan penjabaran dari arah kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
Bagian Kedua
Program Penanggulangan Kemiskinan
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 17

Program penanggulangan kemiskinan, terdiri dari:
- a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup penduduk miskin serta situasi dimana suatu standar kehidupan yang layak tidak tercapai;
- b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok penduduk miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsipprinsip pemberdayaan masyarakat;
kelompok. . . . . . . . .
- c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro/kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro/kecil;dan
- d. kelompok program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan penduduk miskin.
Paragraf 1
Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 18

Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:
- a. bantuan pangan;
- b. bantuan kesehatan;
- c. bantuan pendidikan;
- d. bantuan perlindungan rasa aman;dan
- e. santunan kematian.
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 19

- (1) Program bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilaksanakan melalui:
- a. penurunan/pengurangan angka kekurangan gizi pada balita;
- b. peningkatan kecukupan gizi bagi keluarga miskin;dan
- c. peningkatan jumlah penduduk miskin yang mempunyai akses terhadap air bersih.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 20

- (1) Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan melalui:
- a. peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
- b. penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka kematian balita;
- c. perawatan balita kekurangan gizi;
- d. peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap; dan
- e. pembebasan biaya pelayanan kesehatan ditingkat dasar dan/atau pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut, pada instansi pelayanan kesehatan pemerintah dan/atau instansi pelayanan kesehatan non pemerintah yang ditunjuk melalui jaminan kesehatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan. . . . . . . . .
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 21

- (1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi:
- a. penurunan/pengurangan buta aksara bagi seluruh penduduk;
- b. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah;
- c. peningkatan partisipasi mengikuti pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) bagi siswa dari keluarga miskin;
- d. pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;dan
- e. pembebasan biaya pendidikan bagi keluarga miskin pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam bentuk beasiswa miskin dan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP).
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menerima siswa dari keluarga miskin dengan bantuan biaya pendidikan dari pihak penyelenggara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 22

- ( 1 ) Bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi penduduk miskin atas pemenuhan hak rasa aman.
- ( 2 ) Pemberian bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. pengurusan administrasi kependudukan;
- b. perlindungan tindak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak.
- ( 3 ) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 23

- (1) Santunan kematian bagi warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e diselenggarakan dalam rangka meringankan beban anggota keluarga yang ditinggalkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan dan besarnya santunan diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 2
Program Penanggulangan Kemiskinan
Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 24

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan dengan kegiatan bantuan peningkatan keterampilan dan perbaikan rumah yang meliputi:
- a. bantuan pendidikan dan pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
- b. bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
- c. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
- d. fasilitasi pengorganisasian relawan/pemerhati penanggulangan kemiskinan;
- e. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok;
- f. fasilitasi kemitraan Pemerintah Daerah dan swasta;dan
- g. bantuan perbaikan rumah tidak layak huni.
- (2) Bantuan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai terampil dan mandiri.
- (3) Pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan keterampilan dan usaha yang dilakukan penduduk miskin.
- (4) Program bantuan peningkatan keterampilan dan perbaikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik.
- (5) Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu dengan mengurangi jumlah rumah tidak sehat dan tidak layak huni melalui:
- a. bantuan perbaikan rumah;dan
- b. bantuan sarana dan prasarana pemukiman.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan peningkatan keterampilan dan perbaikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 3
Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro/Kecil
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 25

- (1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro/kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi:
- a. bantuan permodalan bagi penduduk miskin dalam program pemberdayaan usaha ekonomi mikro /kecil; dan
- b. peningkatan sarana dan prasarana usaha.
Pemerintah. . . . . . . . .
- (2) Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian bantuan modal usaha bagi penduduk miskin yang telah terampil dan/atau telah mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 4 Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya Pasal 26
Program penanggulangan kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d,meliputi:
- a. program peningkatan atas pekerjaan dan berusaha yang layak;
- b. program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup; dan
- c. program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 27

Program peningkatan atas pekerjaan dan berusaha yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi:
- a. penurunan angka pengangguran melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan berusaha penduduk miskin;
- b. peningkatan kemitraan global dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan perlindungan kerja;
- c. pengembangan usaha mikro/kecil dan menengah serta koperasi;
- d. penguatan jaringan pemasaran produk usaha dan pelatihan pengelolaan usaha.
- e. penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan prima bagi investor;dan
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 28

Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi:
- a. penyediaan anggaran Daerah untuk mendukung program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
- b. peningkatan keterlibatan warga miskin dalam berbagai program dan kegiatan pemberdayaan melalui dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah daerah maupun swasta;
perluasan. . . . . . . . .
- c. perluasan akses penduduk miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- d. pengembangan pola perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan kegiatan secara swakelola oleh masyarakat.
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 29

Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c meliputi:
- a. pengembangan infrastruktur untuk memperlancar akses antar wilayah;
- b. perluasan akses penduduk miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- c. peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar bagi penduduk miskin;
- d. pengembangan pola pengelolaan sanitasi yang baik.
BAB IX - PELAKSANAAN
Pasal 30

- (1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan berkelanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya pemerintah daerah dan kebutuhan penduduk miskin.
- (2) Penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh SKPD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (3) Program penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKD.
BAB X - TKPKD
Pasal 31

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Daerah, dibentuk TKPKD.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
BAB X - TKPKD
Pasal 32

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Ketua TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati.
- (3) Sekretaris TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala SKPD yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan.
BAB X - TKPKD
Pasal 33

- (1)
- TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) bertugas: a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan; dan b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- (2) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyelenggarakan fungsi:
- a. Pengkoordinasian penyusunan SKPD sebagai dasar penyusunan RPJMD dibidang penanggulangan kemiskinan;
- b. Pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD;
- c. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
- d. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD;dan
- e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
- (3) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan fungsi:
- a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
- c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
- d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan;dan
- f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan TKPK Provinsi.
BAB X - TKPKD
Pasal 34

Uraian tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan pembiayaan TKPKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XI - PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 35

- ( 1 ) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.
- ( 2 ) Sistem monitoring dan evaluasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk merekam data penerima, jenis dan bentuk program yang diberikan, dan perkembangan dampak program terhadap penerima manfaat program dari waktu kewaktu.
- ( 3 ) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap rumah penduduk miskin penerima program/kegiatan bantuan penanggulangan kemiskinan diberikan tanda/sticker.
BAB XI - PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 36

TKPKD melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
BAB XI - PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 37

TKPKD menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Bupati dan Bupati melaporkan kepada Gubernur.
BAB XII - PEMBIAYAAN
Pasal 38

- (1) Pembiayaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Tanggungjawab Sosial Perusahaan/ Corporate Social Responsibility (CSR) bagi Perusahaan Swasta dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) bagi Perusahaan BUMN/BUMD;
- e. Masyarakat;dan/atau
- f. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 39

- ( 1 ) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- ( 2 ) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat,organisasi keagamaan, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan.
- ( 3 ) Dunia usaha dan dunia industri berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.
- ( 4 ) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPKD.
BAB XIV - LARANGAN
Pasal 40

Setiap orang dan/atau badan hukum dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang:
- a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya; dan
- b. menghalangi program dan kegiatan dalam rangka penggulangan kemiskinan, sehingga program tidak terlaksana atau terlaksana tetapi tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
BAB XV - PENYIDIKAN
Pasal 41

- (1) PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dalam hal terjadi pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
wewenang. . . . . . . . .
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
7. f . meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
10. i . memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
11. j . menghentikan penyidikan;dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 42

- ( 1 ) Setiap orang atau badan yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- ( 2 ) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.
Ditetapkan di : Muara Bulian pada tanggal : 17-11-2016 BUPATI BATANG HARI,
ttd
SYAHIRSAH SY
Diundangkan di : Muara Bulian pada tanggal : 17-11-2016 Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
BAKHTIAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 NOMOR :
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI : ( 17 ), ( 17 ) /2016;
salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum
Cap ttd MULA P. RAMBE S.Sos., MH Pembina TK I (IV/b) NIP. 196909291994031005
20
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Kemiskinan merupakan permasalahan serius dalam pencapaian pembangunan daerah.Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh, agar hak-hak dasar warga miskin dapat terpenuhi secara layak, sehingga setiap warga dapat berpaprtisipasi dan menikmati hasil-hasil pembangunan.
Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama ini di Kabupaten Batang Hari telah menunjukkan hasil yang menggembirakan.Meskipun demikian karena keterbatasan sumberdaya yang ada, upaya penanggulangankemiskinan belum sepenuhnya berhasil. Sehingga ke depan diperlukan langkah-langkah yang lebih optimal, termasuk melalui merumusan peraturan sebagai landasan sekaligus arah agar penanggulangan kemiskinan lebih berhasil.
Di sisi lain dengan telah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan disusul kemudian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka diperlukan tindak lanjut kebijakan di tingkat kabupaten dalam bentuk Peraturan Daerah.
PENJELASAN
Pasal 2

## Huruf a

Yang dimaksud dengan 'kemanusiaan' adalah dalam penanganan kemiskinan harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.## Huruf bYang dimaksud dengan 'keadilan sosial' adalah nal bagi setiap warga negara tanpa kecuali## Huruf cYang dimaksud dengan 'nondiskriminasi' adalah dalam penanganan kemiskinan harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras, dan antargolongan.## SALINAN## Huruf dYang dimaksud dengan 'kesejahteraan' adalah dalam penanganan kemiskinan harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin.## Huruf eYang dimaksud dengan 'kesetiakawanan' adalah dalam penanganan kemiskinan harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.## Huruf fYang dimaksud dengan 'partisipasi' adalah melibatkan seluruh komponen masyarakat.## Huruf gYang dimaksud dengan 'pemberdayaan' adalah dalam penanganankemiskinan harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.## Huruf hYang dimaksud dengan 'keterpaduan' adalah penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.## Huruf iYang dimaksud dengan 'akuntabilitas' adalah dalam setiap penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.## Huruf jYang dimaksud dengan 'manfaat' adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup wargamiskin.## Huruf kYang dimaksud dengan 'berkelanjutan' adalah dalam menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian##
PENJELASAN
Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lembaga resmi yang berwenang mengeluarkan data adalah lembaga-lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengumpulkan dan mengelola data seperti Badan Pusat Statistik atau lembaga resmi lain yangsejenis.Ayat (2)Cukup Jelas.Ayat (3)Cukup Jelas.Ayat (4)Cukup Jelas.Ayat(5)Cukup Jelas.Ayat (6)Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.Ayat (2)Cukup Jelas.Ayat (3)Huruf aCukup Jelas.Huruf bYang dimaksud dengan 'meningkatkan kemampuan' adalah kemampuan softskill atau keahlian berusaha warga miskin.Huruf cCukup Jelas.Huruf dCukup Jelas.Ayat (4)Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 20

Ayat (1)

Huruf aPeningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dilaksanakan melalui:- 1) Pelayanan kesehatan sampai ke tingkat desa melalui puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD);- 2) Pelayanan kesehatan rawat inap di rumah sakit non pemerintah yangditunjuk;- 3) Memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif meliputi: promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan SKPD terkait.Huruf bCukup JelasHuruf cCukup JelasHuruf dCukup JelasHuruf eCukup JelasAyat (2)Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 25

Ayat(1)

Huruf aCukup Jelas.Huruf bYang dimaksud dengan 'lembaga keuangan' adalah semua lembaga keuangan yang berada di Wilayah Daerah termasuk BUMD yang terdiri dari: BPR Badan Kredit Kecamatan (BKK) Kabupaten Batang Hari dan BPR Bank Batang Hari.Huruf cCukup JelasHurufdCukup JelasAyat(2)Cukup Jelas.Ayat(3)Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 29

| Huruf a Program Nasional | pemberdayaan | masyarakat Masyarakat | semisal | Program (PNPM |

|----------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|-----------------|| Mandiri). Huruf b Cukup Jelas. Huruf c | Pemberdayaan | | Mandiri | |