PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 31 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Menimbang
- Mengingat
WALIKOTA BANJARMASIN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 31 TAHUN 2011
TENTANG
INFORMASI JABATAN STRUKTURAL DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA BANJARMASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,
a.
- bahwa hasil Analisis Jabatan menginformasikan tentang datadata jabatan dan sebagai instrumen yang digunakan oleh manajemen dalam rangka pembinaan di bidang kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan kediklatan;
- bahwa Informasi Jabatan perlu ditetapkan dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarmasin untuk meningkatkan produktivitas kerja sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna secara maksimal; b
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b konsideran ini perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin; C
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820); 1
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3890); 2
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355); 3
(~*\
&lt;n
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipii Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
r*)
D
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisa Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Kepala Badan Kepegawain Negara Nomor 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil ;
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18).
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG INFORMASI JABATAN STRUKTURAL DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA BANJARMASIN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Banjarmasin ;
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kota Banjarmasin ;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin ;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin ;
5. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarmasin ;
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43Tahun 1999;
r^
7. Informasi Jabatan adalah menginformasikan data-data jabatan, mulai dari struktur organisasi, struktur jabatan, formasi jabatan dan uraian jabatan (job discription);
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka suatu susunan Organisasi;
9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara / Daerah ;
BAB II - TUJUAN PENETAPAN INFORMASI JABATAN
Pasal 2

Informasi jabatan ditetapkan untuk membantu manajemen dalam upaya pembinaan, penyempurnaan dan penataan di bidang Kelembagaan, Kepegawaian, dan Ketatalaksanaan bagi terselenggaranya tugas umum pemerintahan.
BAB III - PENYUSUNAN INFORMASI JABATAN
Pasal 3

- (1) Penyusunan informasi jabatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta kebutuhan dan kemampuan daerah.
- (2) Informasi jabatan dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
BAB III - PENYUSUNAN INFORMASI JABATAN
Pasal 4

r\ Pejabat struktural, fungsional dan non struktural ditetapkan oleh Walikota atas usulan Sekretaris Daerah sesuai dengan kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - PENYUSUNAN INFORMASI JABATAN
Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota.
(~)
r\
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.
Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal n juii 2011
\J£ WALIKOTA BANJARMASIN,^-
Diundangkan di Banjarmasin Padatanggal 12 juii 2011
2\ SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASInL^,
BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2011 NOMOR 2!
N/A
Preamble

Menimbang
WALIKOTA BANJARMASIN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 33 TAHUN 2012
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KOTA BANJARMASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,
- 
- a. bahwa sebagai realisasi Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin maka perlu untuk mengatur dan menyusun tugas pokok dan fungsi unsur-unsur organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Banjarmasin;
- bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin; b
- O Mengingat 1
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) Sebagai Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2
/***)
^
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
^
^
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23);
r)
r\
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG TUGAS POKOK, DAN FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KOTA BANJARMASIN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin;
5. Badan adalah Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Banjarmasin;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Banjarmasin;
7. Sekretaris/Bidang/Sub Bagian/ Sub Bidang adalah Sekretaris/ Bidang/ Sub Bagian/ Sub Bidang Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Banjarmasin;
8. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Banjarmasin;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Banjarmasin
10. O
r*\
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

Susunan Organisasi Badan terdiri dari :
- a. Badan
Sekretariat:
- -Sub Bagian Umum;
- -Sub Bagian Kepegawaian;
- -Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Informasi Keluarga dan Analisa Program :
- -Sub Bidang Pengolahan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
- -Sub Bidang Analisa dan Evaluasi Program dan Pelaporan.
- d. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana :
- -Sub Bidang Advokasi &amp; Komunikasi Informasi dan Edukasi;
- -Sub Bidang Jaminan Pelayanan KB dan Peningkatan Partisipasi Pria.
- e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Keluarga Sejahtera:
- -Sub Bidang Pembinaan Institusi dan Peran Serta Masyarakat;
- -Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pembinaan Ketahanan Masyarakat.
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan :
- -Sub Bidang Pengarustamaan Gender;
- -Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- g. Unit Pelaksana Teknis.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
n
-.
'
Bagian Kedua
Badan
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

Badan mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang pengolahan pelayanan informasi keluarga dan analisa program, pengendalian keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan keluarga sejahtera serta pemberdayaan perempuan.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3, Peraturan Daerah ini, Badan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan perempuan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengolahan pelayanan informasi keluarga dan analisa program;
- c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengendalian keluarga berencana;
- d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pemberdayaan masyarakat dan pembinaan keluarga sejahtera;
- e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pemberdayaan perempuan.
- f. pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis;
- g. pengelolaan urusan kesekretariatan.
n
O
Bagian Ketiga
Sekretariat
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif meliputi urusan umum dan kepegawaian serta keuangan dalam lingkungan Badan.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan urusan umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan keuangan;
- c. melaksanakan urusan lain dalam rangka membantu Kepala Badan.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, urusan perlengkapan, rumah tangga di lingkungan Badan serta melaksanakan tugas lainnya ;
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok pengelolaan kepegawaian di lingkungan badan;
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban serta laporan keuangan.
Bagian Keempat
Bidang Informasi Keluarga dan Analisa Program
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 8

Bidang Informasi Keluarga dan Analisa Program mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan infromasi keluarga dan pelaksanaan analisis program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera.
fs.
^
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 8, Bidang Informasi Keluarga dan Analisa Program mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan pengolahan data, pengelolaan teknologi dan pelayanan informasi serta dokumentasi dibidang informasi program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;
- b. pelaksanaan analisis dan evaluasi informasi program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;
- c. pelaksanaan pelaporan dan pengolahan statistik dibidang informasi program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 10

- (1) Sub Bidang Pengolahan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok melakukan pengolahan data dan pengelolaan informasi serta melakukan pelayanan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera.
- (2) Sub Bidang Analisa, Evaluasi Program dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melakukan analisis dan evaluasi, penyusunan laporan dan pengelolaan statistik program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera.
Bagian Kelima
Bidang Pengendalian Keluarga Berencana
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 11

Bidang Pengendalian Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan program keluarga berencana.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 11, Bidang Pengendalian Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
n
&gt;-^
- a. pelaksanaan program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, pemberian jaminan dan pelayanan keluarga berencana;
- b. pengendalian penyelenggaraan program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, pemberian jaminan dan pelayanan keluarga berencana;
- c. evaluasi pelaksanaan pengendalian program advokasi, komunikasi, informasi edukasi, peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, pemberian penilaian dan pelayanan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 13

- (1) Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi mempunyai tugas pokok melakukan dan mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi dibidang keluarga berencana.
- (2) Sub Bidang Jaminan Pelayanan KB Peningkatan Partisipasi Pria mempunyai tugas pokok melakukan dan mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program peningkatan partisipasi pria, remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi melalui promosi konseling serta jalur keluarga, sekolah dan tempat kerja dibidang keluarga berencana.
Bagian Keenam
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Keluarga Sejahtera
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 14

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan data pembinaan pemberdayaan masyarakat, ketahanan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat serta pembinaan keluarga sejahtera.
f^
^*
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 14, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan program pembinaan institusi dan peran serta, pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- b. pengendalian penyelenggaraan program pembinaan institusi dan peran serta, pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- c. evaluasi pelaksanaan pengendalian program pembinaan institusi dan peran serta, pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pembinaan Institusi dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas pokok melakukan dan mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program pembinaan institusi dan peran serta melalui kerjasama antar lembaga dan institusi, tenaga lini lapangan dibidang keluarga sejahtera.
- (2) Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pembinaan Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas pokok melakukan mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Bagian Ketujuh
Pidang Pemberdayaan Perempuan
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 17

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas ppfcok mengumpulkan bahan penyiapan data pembinaan, petunjuk teknis, pengembangan dan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anftk
^
&gt;•*&gt;
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 17, Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan program pembinaan institusi dan peran serta, pemberdayaan perempuan, pengembangan perempuan dan peningkatan perempuan;
- b. pengendalian penyelenggaraan program pembinaan institusi dan peran serta, pemberdayaan dan pengembangan gender;
- c. evaluasi pelaksanaan pengendalian program pembinaan dan pengawasan serta koordinasi terhadap institusi/lembaga perlindungan perempuan dan anak;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas pokok penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan institusi dan peran serta pemberdayaan perempuan dan peningkatan peran serta perempuan melalui pemberdayaan dan pengembangan gender
- (2) Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas pokok penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan, pemantauan dan pengawasan serta koordinasi terhadap institusi/kelembagaan perlindungan perempuan dan anak
Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
o
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagimana dimaksud pada Pasal 23 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditempatkan oleh Kepala Badan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 22

- (1) Pada Organisasi Badan dapat dapat dibentuk unit Pelaksana Teknis;
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan pada Badan yang bersangkutandan memenuhi kriteria yang yang ditetapkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional dilingkungan Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi, serta dengan instansi lain diluar badan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 25

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi f-v bawahannya masing-masing dan bila terjadi - penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 27

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 28

r\ Dalam hal Kepala Badan berhalangan, maka Sekretaris Badan sebagai pejabat yang menjalankan tugas Kepala Dinas, atau apabila Kepala Badan dan Sekretaris Badan berhalangan bersamaan, sebagai pejabat yang menjalankan tugas Kepala Badan adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Badan yang tertinggi dalam pangkat dan jabatan
BAB III - TATA KERJA
Pasal 29

Kepala Badan wajib menyampaikan laporan kepada Walikota secara tertib dan berkala melalui Sekretaris Daerah.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 30

Laporan Kepala Bidang dan Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional dihimpun oleh Kepala Sub Bagian Umum melalui Sekretaris dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Badan.
,vJ
r^
n
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Banjarmasin dinyatakan dicabut dan tddak berlaku lagi.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.
Ditetapkan di Banjarmasin Pada tanggal 6 Juli 2012
WALIKOTA BANJARMASIN^-
Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 7 Juli 2012
I SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,
Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 33
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM
Banjarmasin, 20 Juni 2012
Yth. BapakWalikota Banjarmasin
di-
Banjarmasin
r\
r*)
Nomor
: 188. 45/304 /KUM
Yth. BapakWalikota Banjarmasin
di-
Banjarmasin
NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS
Disampaikan dengan hormat
: Bapak Walikota Banjarmasin
: Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin
TUPOKSI DAN TATA KERJA BKBPMP KOTA BANJARMASIN.
: Catatan
Konsep berasal dari Bagian Organisasi Setdako Banjarmasin.
:
1 (satu) berkas
: PERATURAN WALIKOTA
Kepada
Dari
Tentang
Lampiran
Untuk mohon tandatangan atas
V
&lt;ol
**
"}
a
An. KEPALA BAGIAN HUKUM Kasubbag. Peraturan Perundang-undangan,
Scr
EDDY SKfRYANTO, SH.
Prfnata Tk.I
NIP. 19650526 199102 1002
Disposisi Pimpinan:
| ASISTEN PEMERINTAHAN | SEKRETARIS DAERAH | WAKIL WALIKOTA | WALIKOTA |
|------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Tindak lanjut staf | | T.L-. . | |
Jl. RE. MARTADINATA NO. 1BANJARMASIN 70111 TELP. 52546,54934,68142-68145 - FACS (0511) 533933 KOTAK POS 79