PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor : Tahun 2008
Tentang PENATAAN DAN PENDAYAGUNAAN KAWASAN PERDESAAN
Berlaku: 16 TAHUN 2008
N/A
Preamble

Menimbang : a.
bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 88 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu adanya pedoman yang memberikan arahan mengenai panataan dan pendayagunaan kawasan perdesaan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu membentuk Peraturan Daerah.
2. Mengingat : 1.
3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lernbaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4383);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemtrintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 'I'ahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 19).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
dan BUPATI MAROS
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG PENATAAN DAN PENDAYAGUNAAN KAWASAN PERDESAAN
SALINAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maros;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah Selanjutnya disingkat Bupati adalah Bupati Maros;
4. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarakan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan unsur pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
8. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang rrtempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
BAB II - TUJUAN
Pasal 2

Penataan dan pendayagunaan kawasan perdesaan bertujuan untuk menata ruang disebuah perdesaan guna tercapainya keseimbangan dan keharmonisan antara fungsi pemukiman, pelayanan jasa publik dan sosial, serta berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi.
BAB II - TUJUAN
Pasal 3

Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pembangunan serta Pemanfaatan dan Pendayagunaan Kawasan Perdesaan harus mengikutsertakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan sebagai upaya Pemberdayaan Masyarakat.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4

Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh kabupaten dan atau pihak ketiga harus mengikutsertakan pemerintah desa dan BPD.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 5

Bentuk keikutsertaan/partisipasi masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan kawasan perdesaan meliputi :
- a. Memberikan informasi tentang potensi desa serta aspirasi tentang peruntukan dan pemanfaatan ruang;
- b. Memberikan informasi dan argumentasi tentang keberatan mayarakat terhadap rencana tata ruang;
- c. Melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tata ruang;
- d. Ikut memelihara keserasian dan kelestarian lingkungan Kawasan Perdesaan;
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 6

Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan desa.
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 7

Pembangunan, penataan dan pendayagunaan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten atau oleh pihak ketiga.
BAB V - PEM131NAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

- (1) Pembinaan terhadap pembangunan, penataan dan pendayagunaan kawasan perdesaan dilakukari oleh Camat dan atau Pejabat yang berwenang;
- (2) Pengawasan terhadap pembangunan, penataan dan pendayagunaan kawasan perdesaan dilakukan oleh BPD dan Camat serta masyarakat.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.
Ditetapkan di : Maros
BUPATI MAROS,
H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH
Diundangkan di
: Maros
Pada tanggal
: 17 April 2008
SEKRETARIAT DAERAH
Ir. H. BAHARUDDIN, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 010 202 342
LEMBAR DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2008 NOMOR : 16
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; HAM
AGUSTAM,S.IP,M.Si
Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
Nip
: 19730820 199202 1 001