Unknown Unknown Nomor 1 Tahun 2005
Tentang KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
Berlaku: 1 TAHUN 2005
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2005
TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAROS,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maros.
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerahdaerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1822);1
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1987 Nomor 43 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3851);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokoleran mengenai Tata Tempat, Tata upacara dan tata penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
SALINAN
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS Dan BUPATI MAROS
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maros.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maros.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Maros.
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Anggota DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros.
10. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
11. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
12. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD
BAB II
Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di daerah.
- b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah.
- c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.
Bagian Kedua Tata Tempat
BAB II
Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Ibukota Kabupaten sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD disebelah kiri Kepala Daerah.
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama Wakil Kepala Daerah setelah Anggota Muspida.
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.
BAB II
Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD.
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD.
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menduduki tempat yang telah disediakan.
- e. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peninjau dan Undangan sesuai dengan Kondisi ruang rapat.
BAB II
Pasal 5

Tata tempat dalam acara Pengambilan Sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD disebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRd.
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota.
- d. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama duduk disebelah kanan pejabat yang akan mengambil Sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- e. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD.
- f. Sekretaris DPRD, Peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi Ruangan rapat.
- g. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah Pelantikan duduk disebelah kiri wakil-wakil Ketua DPRD.
- h. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk disebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
BAB II
Pasal 6

Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi :
- a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri Maros atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Kepala Daerah.
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk ditempat yang telah disediakan.
- c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah.
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri Maros atau pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan.
- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD.
- f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan.
- g. Pers/Kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.
BAB II
Pasal 7

Tata Tempat dalam acara pengambilan Sumpah/janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :
- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri Maros.
- c. Setelah pelantikan Ketua DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD.
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dam Ketua Pengadilan Negeri MAros duduk ditempat yang telah disediakan.
Bagian Ketiga Tata Upacara
BAB II
Pasal 8

- (1) Tata Upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kehidmatan jalannya acara resmi diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Bagian Keempat Tata Penghormatan
BAB II
Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB III
Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
- a. Uang Representasi.
- b. Uang Paket.
- c. Tunjangan Jabatan.
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah.
- e. Tunjangan Komisi.
- f. Tunjangan Panitia Anggaran.
- g. Tunjangan Badan Kehormatan.
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.
BAB III
Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikanuang representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati Maros.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (Delapan puluh perseratus) dari uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (Tujuh puluh lima perseratus) dari uang Representasi Ketua DPRD.
- (5) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga diberikan Tunjangan keluarga dan tunjangan beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.
BAB III
Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (Sepuluh Perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan.
BAB III
Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (Seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing uang Representasi.
BAB III
Pasal 14

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan, diberikan tunjangan sebagai berikut :
- a. Ketua sebesar 7,5 % (Tujuh koma lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- d. Anggota sebesar 3 % (tigas perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 diberikan setiap bulan.
BAB III
Pasal 16

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam alat kelengkapan DPRD yang bersifat sementara diberikan tunjangan alat kelengkapan lainnya.
- (2) Besarnya tunjangan alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan oleh Pimpinan DPRD.
Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan
BAB III
Pasal 17

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau isteri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bantuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
BAB III
Pasal 18

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Belanja Pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan Dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1( satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.
BAB III
Pasal 19

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Belanja pemeliharaan Rumah Dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.
BAB III
Pasal 20

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah status hukumnya atau diubah struktur bangunannya.
BAB III
Pasal 21

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
BAB III
Pasal 22

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas.
- (2) Jenis pakaian Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. Pakaian Sipil Harian sebanyak 2 pasang setiap tahun.
- b. Pakaian Sipil Resmi 1 pasang setiap tahun.
- c. Pakaian Dinas Harian lengan panjang 1 pasang setiap tahun.
- d. Pakaian Sipil Lengkap 1 pasang setiap 5 tahun.
- e. Pakaian Daerah 1 pasang setiap 5 tahun.
- (3) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
BAB III
Pasal 23

Dalam hal Pimpinan atau anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :
- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasiatau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberika uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
- b. Bantuan biaya pengurusan jenasah.
Bagian Ketiga Uang Jasa Pengabdian
BAB III
Pasal 24

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan anggota DPRD dengan ketentuan :
- a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (bulan) uang representasi.
- b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi.
- c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi.
- d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi.
- e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggitingginya 4 (empat) bulan uang representasi.
- f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggitingginya 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB IV - BELANJA DAN FASILITAS PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 25

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
Bagian Kedua Fasilitas Penunjang Kegiatan DPRD
BAB IV - BELANJA DAN FASILITAS PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 26

- (1) Fasilitas penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran tugas alat kelengkapan DPRD.
- (2) Fasilitas penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa beberapa kendaraan dinas operasional alat kelengkapan DPRD.
- (3) Belanja pemeliharaan kendaraan dinas operasional alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) dibebankan pada APBD.
BAB V - PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD
Pasal 27

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah.
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 10 dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23
dan Pasal 24 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dan Pasal 26 ayat (3) dianggarkandalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
- a. Belanja Pegawai.
- b. Belanja Barang dan Jasa.
- c. Belanja Perjalanan Dinas.
- d. Belanja Pemeliharaan.
- e. Belanja Modal.
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB V - PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD
Pasal 28

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29

Masyarakat berhak memberikan informasi, menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Daerah ini.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Maros.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.
Ditetapkan di Maros Pada tanggal : 31 Januari 2005
BUPATI MAROS,
H. M. FARID SUAIB
Diundangkan di Maros
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAROS,
H. MUSLIMIN ABBAS, M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I NIP : 010 054 545
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2005 NOMOR ...)
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; HAM
AGUSTAM,S.IP,M.Si
Pangkat : Pembina TK.I (IV/b) Nip : 19730820 199202 1 001