PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 8 Tahun 2016
Tentang PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Berlaku: 24 Nopember 2016
N/A
Preamble

Menimbang:
Mengingat:
- a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu diganti untuk disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694 );
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6).
Menetapkan:
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG dan
BUPATI KETAPANG
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
BAB II - PERANGKAT DESA Pasal 2
Pasal 3

- (1) Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dan di bantu oleh unsur staf sekretariat desa yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari atas 3 (tiga) urusan, meliputi :
- a. urusan tata usaha dan umum;
- b. urusan keuangan; dan
- c. urusan perencanaan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala urusan.
BAB II - PERANGKAT DESA Pasal 2
Pasal 4

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b disebut kepala dusun, merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun.
BAB II - PERANGKAT DESA Pasal 2
Pasal 5

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. seksi pemerintahan;
- b. seksi kesejahteraan; dan
- c. seksi pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala seksi.
BAB II - PERANGKAT DESA Pasal 2
Pasal 6

Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa dan perangkat desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - PENGANGKATAN PERANGKAT DESA Pasal 8
Pasal 9

- (1) Dalam hal tidak terdapat bakal calon setelah jangka waktu penjaringan dan penyaringan berakhir dikarenakan tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, jangka waktu penjaringan dan penyaringan diperpanjang selama 10 (sepuluh) hari kerja dan apabila dalam jangka waktu perpanjangan ini bakal calon yang berijazah sekolah menengah umum atau sederajat tidak ada maka dapat menerima bakal calon yang berpendidikan sekolah menengah pertama atau sederajat.
- (2) Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditetapkan sebagai perangkat desa wajib mengikuti pendidikan penyetaraan setingkat sekolah menengah umum.
- (3) Ijazah pendidikan penyetaraan setingkat sekolah menengah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diperoleh paling lama 3 (tiga) tahun sejak diangkat menjadi perangkat desa.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, perangkat desa diberhentikan.
- (4) Bakal calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan surat pernyataan sanggup mengikuti dan lulus pendidikan penyetaraan setingkat sekolah menengah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB IV - PENGANGKATAN PERANGKAT DESA Pasal 8
Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi perangkat desa harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
BAB IV - PENGANGKATAN PERANGKAT DESA Pasal 8
Pasal 11

- (1) Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. kepala desa dapat membentuk Tim Pengangkatan Perangkat Desa terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan minimal 1 (satu) orang anggota;
- b. unsur Tim Pengangkatan Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari Unsur Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat Desa serta berjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang;
- c. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak diumumkan;
- e. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa paling kurang 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada Camat;
- f. camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
- g. rekomendasi tertulis camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan, dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan keputusan kepala desa;
- h. dalam hal camat memberikan persetujuan kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa; dan
- i. dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.
BAB V - LARANGAN PERANGKAT DESA Pasal 12
Pasal 13

- (1) Perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kecuali huruf e, huruf f dan huruf g diberikan sanksi adminitratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi adminitratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian tetap.
- (3) Perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, huruf f dan huruf g diberhentikan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
BAB VI
Pasal 14

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; dan
- c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena :
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; dan
- e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
BAB VI
Pasal 15

Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. kepala desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b. camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang dikonsultasikan dengan kepala desa;
- c. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa; dan
- d. keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa disampaikan kepada camat paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkan.
- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
- a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
- b. ditetapkan sebagai terdakwa;
- c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
- d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka dikembalikan kepada jabatan semula.
- (4) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diberhentikan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
BAB VIII - PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
Pasal 18

- (1) Perangkat Desa mengenakan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Ketentuan mengenai Pakaian Dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - PENGHASILAN PERANGKAT DESA Pasal 19
Pasal 20

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, perangkat desa menerima tunjangan dan penghasilan lain yang sah.
- (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBDesa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (3) Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 22
Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.
Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 24 Nopember 2016
BUPATI KETAPANG,
TTD.
MARTIN RANTAN
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 58