PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 36 Tahun 2006
Tentang PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
Berlaku: 8 Nopember 2006
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, kepelabuhanan, serta keamanan dan keselamatannya.
2. Penerbangan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, keamanan dan keselamatan penerbangan, serta kegiatan dan fasilitas penunjang lain yang terkait.
3. Musibah pelayaran dan/atau penerbangan adalah kecelakaan yang menimpa kapal dan/atau pesawat udara dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya serta dapat membahayakan atau mengancam keselamatan jiwa manusia.
4. Musibah lainnya adalah kecelakaan/malapetaka yang menimpa orang atau kelompok orang akibat sesuatu hal yang tak terelakkan di luar musibah pelayaran dan/atau penerbangan.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam dan/atau ulah manusia yang menimbulkan korban yang berskala luas, mengakibatkan gangguan stabilitas dan kesinambungan tata kehidupan serta penghidupan masyarakat.
6. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan, meninggal dunia atau hilang akibat musibah pelayaran dan/atau penerbangan, dan/atau bencana dan/atau musibah lainnya.
7. Potensi Search and Rescue adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan operasi Search and Rescue .
8. Unsur Search and Rescue ( Search and Rescue Unit ) adalah potensi Search and Rescue yang sudah terbina dan/atau siap untuk digunakan dalam kegiatan operasi Search and Rescue .
9. Evakuasi adalah kegiatan memindahkan korban musibah dari lokasi musibah/bencana ke tempat penampungan pertama untuk tindakan penanganan berikutnya.
10. Instansi/organisasi potensi SAR adalah kementerian, lembaga pemerintah non departemen, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan organisasi non pemerintah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

- (1) Pencarian dan pertolongan (Search and Rescue) atau disingkat SAR meliputi usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya.
- (2) Pelaksanaan SAR dikoordinasikan oleh Badan Search and Rescue Nasional atau disingkat Badan SAR Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (3) Organisasi dan tata kerja Badan SAR Nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.
- (4) Badan SAR Nasional bertanggung jawab atas pembinaan SAR, pelaksanaan tindak awal operasi SAR dan pengerahan serta pengendalian potensi SAR dalam operasi SAR.
BAB II - OPERASI SAR
Pasal 3

Operasi SAR meliputi:
- a. segala upaya dan kegiatan SAR sampai dengan evakuasi terhadap korban, sebelum diadakan penanganan berikutnya;
- b. rangkaian kegiatan SAR terdiri atas 5 (lima) tahap yaitu tahap menyadari, tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap operasi, dan tahap akhir penugasan.
BAB II - OPERASI SAR
Pasal 4

- (1) Badan SAR Nasional melakukan siaga SAR selama 24 jam secara terus menerus untuk melakukan pemantauan musibah pelayaran dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya.
- (2) Pelaksanaan siaga SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan peralatan deteksi dini, telekomunikasi dan sistem informasi beserta sarana penunjangnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan siaga SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional.
BAB II - OPERASI SAR
Pasal 5

- (1) Setiap instansi/organisasi potensi SAR dapat membentuk unsur SAR sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam hal terjadi musibah pelayaran dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya, setiap instansi/organisasi potensi SAR wajib membantu Badan SAR Nasional dalam pelaksanaan operasi SAR sesuai dengan permintaan Badan SAR Nasional.
- (3) Potensi SAR yang tergabung dalam pelaksanaan operasi SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah kendali operasi Kepala Badan SAR Nasional.
BAB II - OPERASI SAR
Pasal 6

Instansi/organisasi Potensi SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib memiliki sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dan sarana serta prasarana SAR yang sesuai standar atau kualifikasi yang ditentukan Badan SAR Nasional.
BAB II - OPERASI SAR
Pasal 7

Dalam rangka pengerahan potensi SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dilakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. perencanaan;
- b. pengorganisasian;
- c. penggerakan; dan
- d. pengendalian.
BAB II - OPERASI SAR
Pasal 8

- (1) Pelaksanaan tindak awal dan pengerahan potensi SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), disesuaikan dengan jenis musibah yang terjadi.
- (2) Potensi SAR yang melaksanakan operasi SAR atas permintaan Badan SAR Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), diberikan penggantian biaya operasi berupa biaya bahan bakar dan permakanan selama operasi SAR.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengerahan potensi SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggantian biaya operasi SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional.
BAB II - OPERASI SAR
Pasal 9

- (1) Penanganan terhadap musibah pelayaran yang terjadi di daerah lingkungan kerja dan/atau daerah lingkungan kepentingan pelabuhan menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang di daerah lingkungan kerja dan/atau daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.
- (2) Penanganan terhadap musibah penerbangan yang terjadi di daerah lingkungan kerja bandar udara dan/atau kawasan keselamatan operasi penerbangan menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang di daerah lingkungan kerja bandar udara dan/atau kawasan keselamatan operasi penerbangan.
BAB II - OPERASI SAR
Pasal 10

Potensi SAR yang berupa kapal dan/atau pesawat udara yang diikutsertakan dalam operasi SAR diberikan kemudahan dan prioritas pelayanan untuk kelancaran operasi SAR sesuai dengan peraturan perundangundangan.
BAB III - WILAYAH TANGGUNG JAWAB SAR
Pasal 11

Wilayah tanggung jawab SAR meliputi seluruh wilayah teritorial Republik Indonesia.
BAB III - WILAYAH TANGGUNG JAWAB SAR
Pasal 12

- (1) Untuk kepentingan peningkatan efisiensi pelaksanaan pembinaan potensi SAR dan pelaksanaan operasi SAR di wilayah teritorial Republik Indonesia, ditetapkan pembagian wilayah tanggung jawab SAR.
- (2) Pembagian wilayah tanggung jawab SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan SAR Nasional.
BAB IV - PENGHENTIAN OPERASI SAR
Pasal 13

- (1) Kepala Badan SAR Nasional dapat menyatakan penghentian atau selesai terhadap operasi SAR dengan pertimbangan:
- a. seluruh korban telah berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi;
- b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi SAR, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan.
- (2) Operasi SAR yang telah dihentikan atau dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibuka kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi diketemukannya lokasi dan/atau korban musibah pelayaran
dan/atau penerbangan atau bencana atau musibah lainnya.
- (3) Operasi SAR dapat diperpanjang pelaksanaannya atas permintaan dengan beban biaya ditanggung oleh pihak yang meminta.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian atau pernyataan selesai operasi SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perpanjangan pelaksanaan operasi SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional.
BAB V - PEMBINAAN POTENSI SAR
Pasal 14

- (1) Kepala Badan SAR Nasional bertanggung jawab atas pembinaan Potensi SAR.
- (2) Pembinaan Potensi SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengaturan;
- b. pengawasan; dan
- c. pengendalian.
- (3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. penetapan kebijakan umum; dan
- b. penetapan kebijakan teknis.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan di bidang SAR; dan
- b. penyempurnaan terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan di bidang SAR.
- (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan di bidang kegiatan pencarian dan pertolongan; dan
- b. pemberian bimbingan dan penyuluhan mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan di bidang kegiatan pencarian dan pertolongan.
BAB V - PEMBINAAN POTENSI SAR
Pasal 15

- (1) Badan SAR Nasional menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan SAR.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengoptimalkan kemampuan mendeteksi dini, melakukan komunikasi, mencari, menolong dan mengevakuasi.
- (3) Peserta yang lulus dalam pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sertifikat kecakapan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendidikan dan pelatihan SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional.
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 16

SAR dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara, serta sumber pembiayaan lainnya yang tidak mengikat.
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17

Penanganan musibah pelayaran dan/atau penerbangan atau bencana atau musibah lainnya yang terjadi di wilayah yang berbatasan dengan wilayah negara lain dapat dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama bilateral atau multilateral.
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18

- (1) Unsur SAR Indonesia yang akan ditugaskan untuk pelaksanaan operasi SAR ke wilayah negara lain, terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari negara yang bersangkutan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Badan SAR Nasional kepada Rescue Coordination Centre (RCC) negara yang bersangkutan atau Perwakilan negara tersebut di Indonesia.
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19

- (1) Unsur SAR negara lain yang akan ditugaskan untuk pelaksanaan operasi SAR ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus terlebih dahulu mendapat izin dari Negara Republik Indonesia.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh RCC atau Perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia melalui Badan SAR Nasional atau Perwakilan Indonesia di negara yang bersangkutan untuk pengurusannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 20

- (1) Unsur SAR negara lain yang didatangkan atas permintaan Pemerintah Republik Indonesia, biaya operasionalnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Indonesia.
- (2) Pemerintah Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas segala biaya bagi unsur SAR negara lain yang atas keinginannya sendiri membantu pelaksanaan operasi SAR di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3938) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini atau belum ditetapkan penggantinya.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Nopember 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Nopember 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd
HAMID AWALUDDIN
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Wisnu Setiawan
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Musibah yang dialami manusia tidak hanya terjadi akibat musibah pelayaran dan/atau penerbangan, tetapi juga terjadi akibat bencana atau musibah lainnya.
Musibah yang dialami manusia dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Sedangkan penyelamatan jiwa manusia harus segera dilakukan dalam situasi dan kondisi apapun.
Pencarian dan pertolongan merupakan tugas nasional yang harus dilaksanakan secara terkoordinasi dengan cepat, tepat dan andal. Oleh karena itu, untuk penanganan pencarian dan pertolongan yang dapat diandalkan dan terkoordinasi perlu dilakukan oleh suatu lembaga yang diberi kewenangan secara profesional untuk melakukan pencarian dan pertolongan.
Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka disusunlah Peraturan Pemerintah tentang Pencarian dan Pertolongan, untuk memberikan jaminan pelaksanaan pencarian dan pertolongan dari Pemerintah terhadap korban musibah pelayaran dan/atau penerbangan, atau bencana, atau musibah lainnya.
```
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup ...
```
Yang dimaksud dengan 'tahap menyadari' adalah saat diketahui/disadari terjadinya keadaan darurat/musibah.
Yang dimaksud dengan 'tahap persiapan' adalah saat dilakukan suatu tindakan sebagai tanggapan (respons) adanya musibah yang terjadi.
Yang dimaksud dengan 'tahap perencanaan' adalah saat dilakukan pembuatan rencana operasi yang efektif baik berupa penentuan titik duga, penghitungan luas area musibah, pemilihan dan penggunaan unsur, metoda dalam pelaksanaannya dan lain-lain, termasuk pelaksanaan koordinasi yang diperlukan.
Yang dimaksud dengan 'tahap operasi' adalah saat dilakukannya operasi pencarian atau operasi pertolongan atau operasi pencarian dan pertolongan serta penyelamatan korban musibah secara fisik.
Yang dimaksud dengan 'tahap akhir penugasan' adalah saat operasi SAR dinyatakan selesai dan seluruh unsur dikembalikan ke satuan induknya.
Pasal 4 Cukup jelas.
Pasal 5 Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Huruf a
Yang dimaksud dengan 'perencanaan' adalah tahapan kegiatan mulai dari proses kegiatan pencarian melalui peralatan komunikasi ( preliminary communication/precom dan extended communication/ Excom. ), penyiagaan fasilitas SAR, serta evaluasi terhadap seluruh keterangan yang meliputi :
1. rencana pergerakan unsur SAR;
2. keadaaan cuaca dan medan;
3. berita/kondisi terakhir serta posisi terakhir korban yang diketahui, dan
4. fasilitas SAR yang tersedia dan telah disiagakan. 2. keadaan ...
Huruf b
Yang dimaksud dengan 'pengorganisasian' adalah kegiatan pembentukan organisasi SAR yang terdiri dari :
1. koordinator SAR (SAR Coordinator /SC);
2. koordinator pelaksanaan operasi SAR (SAR Mission Coordinator /SMC);
3. koordinator lapangan ( On Scene Coordinator /OSC) petugas yang ditunjuk oleh SMC sebagai koordinator di tempat kejadian dalam hal pencarian dan pertolongan dengan mempergunakan lebih dari 2 (dua) unit SAR, dan
4. Unit SAR ( Search and Rescue Unit ) Tim SAR yang secara nyata melaksanakan operasi SAR.
Huruf c pemberangkatan unit-unit SAR ke lokasi yang sudah ditentukan untuk melaksanakan operasi SAR sesuai
Yang dimaksud dengan 'penggerakan' adalah kegiatan dengan rencana operasi yang telah ditentukan oleh SMC.
Huruf d Yang dimaksud dengan 'pengendalian' adalah kegiatan mengendalikan dan mengkoordinasikan unit-unit SAR oleh SMC agar pelaksanaan operasi SAR dapat berjalan dengan efektif dan efisien untuk mendapat hasil yang optimal.
## Pasal 8
Ayat (1)
Pengerahan potensi SAR disesuaikan dengan jenis musibah yang terjadi, dimaksudkan untuk menghindari pengerahan potensi SAR yang tidak efektif.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 9 Ayat (1) Pejabat yang berwenang di daerah lingkungan kerja dan atau lingkungan kepentingan pelabuhan adalah Pasal 9 ...
pelaksana fungsi keselamatan pelayaran atau Kepala Kantor Pelabuhan .
Ayat (2)
Pejabat yang berwenang di daerah lingkungan kerja bandar udara dan atau kawasan keselamatan operasi penerbangan saat ini adalah Kepala Kantor Bandar Udara atau Kepala Cabang Badan Usaha Kebandarudaraan .
Pasal 10
Yang dimaksud dengan 'kemudahan dan prioritas' antara lain pengisian bahan bakar minyak, kepabeanan, keimigrasian, pengisian air, dan pendaratan.
Pasal 11 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12

Yang dimaksud dengan pengertian 'wilayah tanggung jawab SAR' adalah wilayah tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis Badan SAR Nasional.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13

Penghentian operasi SAR diperlukan untuk menghindari pelaksanaan operasi SAR yang berlarut-larut dan memberikan kepastian hukum. Huruf a Cukup jelas.
Huruf b
Penghentian atau pernyataan selesainya operasi SAR dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi SAR, dilakukan dengan pertimbangan karena tidak ada tanda-tanda korban diketemukan yang secara normal daya tahan hidup manusia tanpa makan dan minum hanya 7 (tujuh) hari.
Apabila korban masih hidup, diperkirakan korban dengan segala upaya telah menemukan suatu tempat yang dapat memberikan pertolongan. tahan ...
```
Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (1) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan SAR tidak mengurangi tanggung jawab instansi/organisasi potensi SAR untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia masing-masing instansi/organisasi. Ayat (2) Yang dimaksud dengan 'deteksi dini' adalah kegiatan untuk mengetahui berita/informasi terjadinya musibah pelayaran dan/atau penerbangan atau bencana atau musibah lainnya secepat mungkin. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Ayat (1) Pasal 19...
```
Yang dimaksud dengan permintaan Pemerintah Republik Indonesia adalah permintaan yang dilakukan oleh Kepala Badan SAR Nasional selaku koordinator SAR.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4658