Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 28 Tahun 1959
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI OGAN KOMERING ILIR
PERATURANBUPATIOGANKOMERINGILIR NOMOR: 45 TAHUN2017
TENTANG
BATASDESATANJUNGBERINGINKECAMATAN TANJUNGLUBUK KABTJPATEN OGANKOMERINGILIR
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIOGANKOMERINGILIR,
- a. Menimbang
bahwa untuk menghindari terjadinya sengketa peruntukan tanah dan dalam rangka tertib administrasi serta adanya kepastian hukum, maka terhadap Desa Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Lubuk perlu ditetapkan batas wilayahnya;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas -batas kewenangan adrninistrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga mernberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
- c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
- d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan Zpcmasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Hir.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
6. .. 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); ,
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
7. Keputusan Bupati Nomor 18jKEPjIj2017 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURANBUPATITENTANGBATASDESA TANJUNG BERINGIN KECAMATANTANJUNG LUBUK KABUPATEN OGAN KOMERING
ILIR
BABI
KETENTUANUMUM
PasalI
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memirnpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah un sur-un sur alami seperti gunung, sungai pan tal., danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda -tanda alam seperti igir I punggung gunung/ pegunungan (watershed), median sungai dari/atau un sur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartornetrik darr/ atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta denganjarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk ole~ Bupati/Walikota.