Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 29 Tahun 1959
N/A
Preamble

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Manado Nomor 6a Tahun 2012 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungiawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapacan dan belanja daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Manado tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Mengingat : 1. Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
(
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pernbagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota Lainnya;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentangPokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
MEMUTUSKAN :
WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 6a TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
Menetapkan: PERATURAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Manado Nomor 6a Tahun 2012 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah diubah sebagai berikut:
1. Pasal 7 ayat (1) ditambahkan huruf baru yaitu huruf (f) dan huruf (g), sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7
- (1) Pemberian Belanja Hibah paling sedikit harus memenuhi kriteria :
- a. peruntukannya telah ditetapkan secara spesifik;
- b. untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi urusan Kota, yaitu peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur;
- c. untuk kegiatan dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Ko^a yang berskala nasional/ regional/ internasional/;
- d. untuk melaksanakan kegiatan sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban APBD;
- e. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran., kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. kriteria tidak terus menerus setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, dalam pengertian penerima hibah tidak dapat menerima hibah kembali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah menerima hibah;
- g. pengertian penerima hibah tidak dapat menerima hibah secara terus menerus dikecualikan untuk organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Manado antara lain :
9. l.KONI;
2. PKK;
3. PRAMUKA;
4. Dharma Wanita,
5. MUI;
6. FKUB;
7. PMI;
8. PHBI;
9. LPTQ;
10. BKSAUA;
11. KPUD;
12. KNPI;
13. KOMINDA; dan
14. Organisasi bentukan Pemerintah lainnya.
2. Diantara Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) disisipkan satu ayat baru yaitu ayat (5a), sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 13

- (1) Belanja Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Belanja Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Belanja Hibah dalam APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran Belanja Hibah dalam APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPKD menganggarkan Belanja Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek, dan rincian objek Belanja Hibah.
(5a)0bjek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. perusahaan daerah;
- d. masyarakat; dan
- e. organisasi kemasyarakan.
6. (6)SKPD menganggarkan Belanja Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian objek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/ masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (7) Rincian objek Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) memuat nama dan alamat lengkap penerima serta besaran Belanja Hibah.
- (8) Nama dan alamat lengkap penerima serta besaran dan jenis Belanja Hibah dituangkan dalam Penjabaran APBD.
9. Pasal 23 ayat (2) ditambahkan huruf baru yaitu huruf (c), sehingga berbunyi sebagai berikut: 3.
N/A
Pasal 23

- (l)Penerima Belanja Hibah bertanggungjawab, baik formal maupun material atas penggunaan Belanja Hibah yang diterimanya.
- (2)Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. untuk penggunaan Belanja Hibah berupa uang, meliputi :
1. laporan penggunaan;
- 2.surat pemyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Belanja Hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan
3. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. untuk penggunaan Belanja Hibah berupa barang atau jasa, meliputi :
1. laporan penggunaan;
2. surat pemyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Belanja Hibah berupa barang atau jasa yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan
3. salinan bukti serah terima barang atau jasa.
- c. terkecuali belanja hibah yang diberikan kepada pimpinan golongan agama, kwitansi tanda terima dan surat pemyataan tanggung-jawab sudah merupakan bentuk laporan pertanggung-jawaban yang sah dari penerima belanja hibah.
- (3)Penerima Hibah bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1.
- (4)Penerima Hibah selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufa angka 3 dan hurufb angka 3.
- (5)Penyimpanan bukti-bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6)Pertanggungjawaban Pemerintah Kota atas pemberian Belanja Hibah meliputi :
- a. permohonan dari calon penerima Hibah kepada Walikota/Wakil Walikota;
- b. naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- c. surat Pemyataan Tanggung Jawab dari penerima Belanja Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah; dan
- d. SPM/SP2D dan bukti transfer/penyerahan uang serta kuitansi atas pemberian Belanja Hibah berupa uang atau bukti serah terima barang atau jasa atas pemberian Belanja Hibah berupa barang atau jasa.
- Pasal 27 ayat (3) ditambahkan huruf baru yaitu huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, serta ditambahkan satu ayat yaitu ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut: 4
N/A
Pasal 27

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan Belanja Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah yang dilakukan secara selektif, dengan terlebih dahulu memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan
Pemerintah Kota dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dan krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
- c. bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD;
- d. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan;
- e. bantuan sosial berupa santunan kematian diberikan kepada ahli waris dari masyarakat/penduduk kota manado yang meninggal dunia, dan selanjutnya diatur dalam peraturan Walikota;
- f. pagu anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pads, ayat (3) huruf d, tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c;
- g. lembaga non pemerintah yang membidangi pendidikan, keagamaan, sosial dan bidang lain, yang berperan melindungi individu, kelompok, dan/masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
- (4) Apabila terjadi bencana yang mengakibatkan korban jiwa, pejabat yang terkait dapat mengusulkan bantuan dana setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah dengan melampirkan : a. surat pemyataan bencana dari Pemerintah Kota Manado. b. permohonan bantuan bencana dari SKPD terkait.
5. Diantara Pasal 39 ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat bam yaitu ayat(5a), sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 39

- (l)Belanja Bantuan Sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2)Belanja Bantuan Sosial berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3)RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Belanja Bantuan Sosial dalam APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4)RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran Belanja Bantuan Sosial daiam APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5)PPKD menganggarkan Belanja Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kelompok belanja tidak
- langsung, jenis Belanja Bantuan Sosial, objek, dan rincian objek Belanja Bantuan Sosial.
(5a)Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimanadimaksud pada ayat (5) meliputi :
- a. individu dan/atau keluarga;
- b. masyarakat; dan
- c. lembaga non pemerintahan.
4. (6)SKPD menganggarkan Belanja Bantuan Sosial berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek Belanja Bantuan Sosial barang atau jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian objek Belanja Bantuan Sosial barang atau jasa kepada pihak ketiga/ masyarakat berkenaan pada SKPD.
5. (7)Rincian objek Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) memuat nama dan alamat lengkap penerima serta besaran Belanja Bantuan Sosial.
6. (8)Nama dan alamat lengkap penerima serta besaran Belanja Bantuan Sosial dan jenis Belanja Bantuan Sosial dituangkan dalam Penjabaran APBD.
6. Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisip 1 (satu) Pasal bam yaitu Pasal 39a, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu da:n/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
7. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 42

- (l)Pencairan Belanja Bantuan Sosial bempa uang didasarkan pada DPAPPKD.
- (2)Penyaluran Belanja Bantuan Sosial bempa barang didasarkan pada DPA-SKPD.
- (2a)Kepala daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepaladaerah tentang penjabaran APBD.
- (2b)Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2a, kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebeluimnya sebagaimana dimaksuddalam pasal 27 ayat (4).
- (2c)Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat permohonan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan kepaladaerah setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (3)Pencairan Belanja Bantuan Sosial bempa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), dan disalurkan melalui Rekening Kas Umura Daerah ke rekening penerima Belanja Bantuan Sosial.
- (4) Penyaluran Belanja Bantuan Sosial bempa barang dilakukan dengan pemberian secara langsung kepada penerima berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal Belanja Bantuan Sosial bempa uang dengan nilai paling tinggi Rp. 5.000.000,(lima juta mpiah) pencairan dapat dilakukan dengan melalui mekanisme TU ( Tambahan Uang ).
- (6) Proses pengadaan barang untuk Belanja Bantuan Sosial dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa.
- (7) Penyaluran Belanja Bantuan Sosial kepada penerima Belanja Bantuan Sosial dilengkapi dengan kwitansi/berita acara bukti penerimaan.
8. Pasal 47 ayat (6) ditambah 1(satu) humf, yaitu ayat (6) humf e, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 47

- (1) Penerima Belanja Bantuan Sosial bertanggungjawab secara formal dan materiil atas penggunaan Belanja Bantuan Sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. laporan penggunaan;
- b. surat pemyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Belanja Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui;
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Belanja Bantuan Sosial berupa uang;
- (3) Penerima Belanja Bantuan Sosial bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) humf a.
- (4) Penerima Belanja Bantuan Sosial selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (5) Penyimpanan bukti-bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pertanggungjawaban Pemerintah Kota atas pemberian Belanja Bantuan Sosial meliputi:
- a. permohonan dari calon penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Walikota/Wakil Walikota;
- b. surat keterangan tanggung jawab dari penerima Belanja Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Belanja Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
- c. SPM/SP2D dan bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian Belanja Bantuan Sosial berupa uang;
- d. berita acara serah terima barang atas pemberian Belanja Bantuan Sosial berupa barang;
- e. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial.
- (7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) humf bdan e dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
9. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 54

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, usulan permohonan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang akan dibiayai dari APBD dan telah melalui tahap pembahasan SKPD dan TAPD serta telah dituangkan dalam KUA dan PPAS.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.
Ditetapkan di Manado Pada tanggal 29-91-2013
WALIKOTA MANADO,
G. S. VICKY LUMENTUT
(
Diundangkan di Manado pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA,
M. H. F. SENDOH
BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN
NOMOR
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat
:
BUPATI PATI PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2015;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Infonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 9);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI
dan
BUPATI PATI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2015
N/A
Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD; dan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dan Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.
N/A
Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :
- a. Pendapatan
Rp. 2.181.691.961.101,00
- b. Belanja
Rp 1.834.8333.717.380,00
- c. Transfer
Rp 301.426.601.335,00
- Surplus
Rp.
45.431.642.386,00
- c. Pembiayaan
1. Penerimaan
Rp. 319.036.055.310,00
2. Pengeluaran
Rp. 18.000.000.000,00
Pembiayaan Netto
Rp.301.036.055.310,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp.346.467.697.696,00
N/A
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 41.914.286.101,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 303.554.577.620,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Belanja
: Rp. 2.139.777.675.000,00
2. Realisasi
: Rp. 2.181.691.961.101,00
Selisih Lebih
: Rp. 41.914.286.101,00
setelah Perubahan
: Rp. 2.138.388.295.000,00
- 2.
- Realisasi Belanja
: Rp. 1.834.833.717.380,00
- Selisih Lebih
: Rp. 303.554.577.620,00
- c. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp. 662.556.665,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Setelah perubahan
: Rp. 302.089.158.000,00
2. Realisasi
: Rp.
301.426.601.335,00
Selisih Lebih
: Rp.
662.556.665,00
- d. Jumlah Anggaran dengan realisasi Surplus/(Defisit) sejumlah Rp. 255.268.135.614,00 dengan
rincian sebagai berikut :
1. Setelah perubahan
: Rp.
300.699.778.000,00
2. Realisasi
: Rp.
45.431.642.386,00
Selisih Lebih
: Rp.
255.268.135.614,00
- e. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 336.277.310,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Setelah Perubahan
: Rp. 318.699.778.000,00
2. Realisasi
: Rp. 319.036.055.310,00
- Selisih Lebih
: Rp. 336.277.310,00
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Setelah Perubahan
: Rp. 18.000.000.000,00
2. Realisasi
: Rp. 18.000.000.000,00
Selisih Lebih
: Rp. 0,00
- g. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 336.277.310,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Setelah Perubahan
: Rp. 300.699.778.000,00
2. Realisasi
: Rp. 301.036.055.310,00
- Selisih Lebih
- Rp. 336.277.310,00
N/A
Pasal 4

Berdasarkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2015 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :
- a. Jumlah Aset
: Rp 4.058.238.306.203,88
- b. Jumlah Kewajiban
: Rp 22.586.868.107,00
- c. Jumlah Ekuitas
: Rp 4.035.651.438.096,88
- d. Jumlah Kewajiban
- dan Ekuitas
: Rp 4.058.238.306.203,88
N/A
Pasal 5

Berdasarkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Akhir Kas pada tanggal 31 Desember Tahun 2015 yang dituangkan dalam Laporan Arus Kas sejumlah Rp. 347.541.156.596,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Saldo Kas awal per 1 Januari tahun 2015
: Rp 269.893.214.868,00
- b. Arus kas dari aktifitas operasi
: Rp. 300.468.270.901,00
- c. Arus kas dari aktifitas Investasi
: Rp. (285.622.176.085,00)
- d. Arus kas dari aktifitas Pendanaan : Rp.
305.332.700,00)
- e. Arus kas dari aktifitas transitoris Kenaikan/Penurunan Kas
: Rp 12.227.873.592,00
: Rp 27.379.301.108,00
- f. Saldo akhir kas di BUD per 31 Desember 2015
: Rp. 297.272.515.976,00
- g. Kas di Bendahara Pengeluaran
: Rp. 4.701.150,00
- h. Kas di Bendahara Penerimaan
: Rp. 14.941.358,00
- i. Kas di BLUD
: Rp. 34.853.967.488,00
- j. Kas Lainnya (Kas di JKN)
: Rp. 15.395.030.624,00
- j. Saldo Akhir Kas
per 31 Desember 2015
: Rp. 347.541.156.596,00
N/A
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :
- a.
- Pendapatan :
Rp. 2.582.559.064.320,00
- b. Beban :
Rp. 2.345.939.717.291,10
- c. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional
:
Rp. 236.619.347.028,90
- d. Surplus /(Defisit dari Kegiatan Non Operasional
:
Rp. 491.866.611,00
- e. Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar Biasa
:
Rp. 237.111.213.639,90
- f.
- Pos Luar Biasa
: Rp 167.598.000,00
Surplus/(Defisit)-LO
:
Rp. 236.943.615.639,90
N/A
Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2015 sebagai berikut :
- a.
- Saldo Anggaran Lebih Awal : Rp. 318.699.778.810,00
- b.
- Penggunaan Saldo Anggaran Lebih : Rp. 318.730.722.610,00
- Sub Total
: Rp.
(30.943.800,00)
- c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran : Rp. 346.467.697.696,00 Sub Total : Rp 346.436.753.896,00
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
- Rp 30.943.800,00
- e. Saldo Anggaran Lebih Akhir
: Rp. 346.467.697.696,00
N/A
Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2015 sebagai berikut :
- a. Ekuitas Awal
: Rp.1.648.921.487.323,24
- b. Surplus/(defisit)-LO
: Rp. 236.943.615.639,90
- c.
- Dampak Kumulatif Perubahan
Kebijakan/Kesalahan Mendasar
: Rp.2.149.786.335.133,74
- d. Ekuitas Akhir
: Rp 4.035.651.438.096,88
N/A
Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pospos laporan keuangan.
N/A
Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
- a.
- Lampiran I :
Laporan realisasi anggaran
1. Lampiran I.1 :
Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
2. Lampiran I.2 :
Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
3. Lampiran I.3 :
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
4. Lampiran I.4 :
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
5. Lampiran I.5 :
Daftar piutang daerah;
6. Lampiran I.6 :
Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- 7.
- Lampiran I.7 :
Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
8. Lampiran I.8 :
Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
9. Lampiran I.9 :
Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
10. Lampiran I.10 :
Daftar dana cadangan daerah; dan
11. Lampiran I.11 :
Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
- b. Lampiran II :
Neraca;
- c. Lampiran III :
Laporan Arus Kas;
- d. Lampiran IV :
Laporan Operasional;
- e. Lampiran V
: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- f. Lampiran VI :
Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Lampiran VII
:
Catatan atas Laporan Keuangan ;
- h. Lampiran VIII
: Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD.
N/A
Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
N/A
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.
Ditetapkan di Pati pada tanggal 4 Agustus 2016 BUPATI PATI, ttd.
HARYANTO
Diundangkan di Pati
pada tanggal 4 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
ttd.
DESMON HASTIONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2016 NOMOR 9
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM
(9
MM Pembina NIP 19720424 199703 2 010
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH : (5/2016).
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah dibahas dan disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan kerangka hukum dan kebijakan penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis akrual.
Prinsip Akuntabilitas adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 95
N/A
Preamble

Menimbang:
Mengingat
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Kementerian/ Lembaga/Institusi dan Pemerintah Daerah diwajibkan melakukan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen dan Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa pengawasan dilakukan dengan menciptakan sistem pengendalian intern atas pengadaan barang/jasa dengan tujuan mendeteksi dan mencegah (early warning system) atas kemungkinan penyimpangan atas pengadaan barang/jasa;
- c. bahwa berdasarkan Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Bagi APIP, untuk pelaksanaan probity audit harus diatur dalam Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Probity Audit atas Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Sinpkawang.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoenesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pernbentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repttblik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 4593);
7. Peraturan Pernerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Pera tu ran Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/asa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peratu ran Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
Menetapkan
9. Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Nomor 362/K/D4/2012 tentang Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerin tah;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
11. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Singkawang.
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN PROBITY AUDIT ATAS PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pemban tuan dengan prinsip otonorni seluas­ luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang­Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Singkawang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
6. Inspektorat Kota adalah Inspektorat Kota Singkawang yang merupakan unsur Pengawas emerintahan Kota Singkawang.
7. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kota Singkawang
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah inspektoratjenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintahnonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota;
9. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional;
10. Auditan adalah orang/instansi pemerintah yang di audit oleh Inspektorat;
11. Probity Audit adalah kegiatan penilaian (independen) untuk memastika.n bahwa prosespengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan perundangan berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalamPeraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
13. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan clan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
14. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
15. Probity Auditor adalah orang/'sekelompok orang atau badan yang independen yang diberikan mandat untuk memberikan keyakinan atas suatu kontrak pengadaan barang/jasa yang direncana.kan, dan melaporkan bahwa proses kontrak pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan seharusnya.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Kebijakan Probity Audit atas pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai panduan bagi APIP Pemerintah Daerah serta Instansi lainnya dalam melakukan penilaian (independen) untuk memastikan pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan serta memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Tujuan probity audit adalah :
- a. memberi keyakinan bahwa rencana pengadaan barang/jasa telah didahului dengan proses identifikasi kebutuhan riil barang/jasa;
- b. identifikasi kebutuhan pengadaan barang/jasa telah sesuai ketentuan;
- c. perencanaan pengadaan telah meliputi kebijakan umum pengadaan dan telah ditetapkan rencana penganggaurannya;
- d. meyakinkan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah sesuai ketentuan;
- e. memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasamampu melind ungi para pihak berkepentingan;
- f. memastikan bahwa penawaran yang masuk akan dinilai berdasarkan kriteria yang sama;
- g. memelihara tingkat kepercayaan publik dan peserta pengadaan barang/jasa atas pengadaan barang/jasa yang dilakukan pemerintah;
- h. mengembangkan tingkat kehati-hatian terhadap pengambilan keputusan;dan
- i. menciptakan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa.
- (1) Ruang lingkup audit adalah setiap kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dalam satu tahun anggaran atau lebih, antara lain:
- a. SKPD;
- b. UKPD; dan
- c. BUMD.
- (2) Probity audit barang/jasa dilakukan pada tahap perencanaan, persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksaaan kontrak sampai dengan pemanfaatan barang/ jasa.
BAB III - KEBIJAKAN PROBITY AUDIT Bagian Kesatu Pelaksanaan Probity Audit
Pasal 5

- (1) SKPD yang ditunjuk dan bertanggung jawab melaksanakan probity audit atas pengadaan barang/jasa pemerintah pada SKPD/UKPD/BUMD adalah Inspektorat.
- (2) Inspektorat dapat meminta bantuan/asistensi BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untuk melaksanakan probity audit atas pengadaan barang/jasa pemerintah daerah.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dapat dilakukan dalam bentuk Quality Assurance atau penugasan bersama antara Inspektorat dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kaliman tan Barat.
- (4) Walikota dapat meminta langsung kepada BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untuk melaksanakan probity audit atas pengadaan barang/jasa pemerintah daerah secara mandiri jika dirasa perlu.
Bagian Kedua
Kriteria Paket Pekerjaan yang Dilakulan Probity Audit
BAB III - KEBIJAKAN PROBITY AUDIT Bagian Kesatu Pelaksanaan Probity Audit
Pasal 6

Probity audit dilaksanakan pada paket pekerjaan yang bersifat :
- a. paket pekerjaan berisiko tinggi dan bersifat kompleks;
- b. paket pekerjaan memiliki sejarah/latar belakang yang kontroversial atau berhubungan dengan permasalahan hukum;
- c. paket pekerjaan sangat sensitif secara politis;
- d. paket pekerjaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
- e. paket pekerjaan berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas;
- f. paket pekerjaan untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat; clan
- g. nilai paket pekerjaan relatif besa:r dibandingkan dengan nilai paket-paket pekerjaan yang lain.
Bagian Ketiga
Rencana Probity (Probity Plan)
BAB III - KEBIJAKAN PROBITY AUDIT Bagian Kesatu Pelaksanaan Probity Audit
Pasal 7

- (1) Probity plan merupakan rencana dan kerangka pengendalian untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa memenuhi prinsip-prinsip probity.
- (2) Probity plan disusun oleh masing-masing pelaksana pengadaan dengan mempertimbangkan titik kritis pada proses pengadaan barang/jasa yang berpotensi menimbulkan permasalahan dan penyimpangan.
- (3) Probity plan berisi daftar uji pemenuhan kriteria sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa tiap-tiap tahapan proses pengadaan dan pernyataan pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa secara probity yaitu jujur dan benar sesuai ketentuan.
Bagian Keempat
Biaya Probity Audit
BAB III - KEBIJAKAN PROBITY AUDIT Bagian Kesatu Pelaksanaan Probity Audit
Pasal 8

Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Probity Audit dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat.
Bagian Kelima
Kriteria dan Kualifikasi Probity Auditor
BAB III - KEBIJAKAN PROBITY AUDIT Bagian Kesatu Pelaksanaan Probity Audit
Pasal 9

Probity Auditor setidaknya memenuhi kriteria ideal sebagai berikut :
Syarat personal yaitu :
- 1) independen dan objektif yaitu tidak memihak, tidak bias, pengaruh atau kepentingan tertentu dari pihak pemerintah maupun pihak ketiga penyedia barang/jasa;
- 2) memiliki integritas yang tinggi dalarn pelaksanaan penugasan, memiliki karakter yang baik, rnenjunjung tinggi nilai-nilai etika dan prinsipprinsip moral berdasarkan rekam jejak yang dapat dipertangungjawabkan:
- 3) tidak rnemiliki benturan kepentingan dengan pihak atau objek yang diaudit;
- 4) memiliki kompetensi profesional dan kehati-hatian (professional competence and due care) dalam melaksana.kan penugasan;
- 5) memiliki pengetahuan dan kemampuan (knowledge and skills) yang berhubungan dengan pengadaan barang jasa;
- 6) memiliki pengetahuan tentang isu-isu probity dan isu-isu korupsi dalam pengadaan barang jasa pemerintah;
- 7) memiliki kemampuan interpersonal skills yang memadai dan kemampuan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan.
- 8) mampu menyimpan rahasia atas informasi yang diperoleh yang berkaitan dengan kegiatan yang diaudit.
- 9) memiliki disiplin tinggi, tanggung jawab dan kualifikasi teknis untuk melaksanakan penugasan.
- 10) mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pemah terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme;
- 11) bersedia menandatangani Pakta Integritas sebelum melaksanakan penugasan;dan
- 12) memiliki pengalaman dalam bidang audit pengadaan barang jasa pemerintah.
- b. Syarat formal, yaitu :
- 1) berpendidikan minimal Sarjana Strata Satu (S1);
- 2) memiliki sertifikat keahlian bidang pengadaan barang/jasa;
- 3) memiliki sertifikatjabatan fungsional Auditor; dan
- 4) memiliki sertifikat keahlian bidang audit pengadaan barang/jasa.
Bagian Keenam
Kebijakan Pelaporan Hasil Probity Audit dan Tindak Lanjutnya
BAB III - KEBIJAKAN PROBITY AUDIT Bagian Kesatu Pelaksanaan Probity Audit
Pasal 10

- (1) Hasil audit dituangkan dalam format laporan hasil audit berisi simpulan/pendapat dan saran Auditor atas proses pengadaan barang/jasa.
- (2) Laporan hasil probity audit disampaikan oleh Inspektorat kepada Auditan dengan tembusan kepada Walikota setelah audit selesai dilaksanakan.
- (3) Apabila ditemukan proses pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dan melanggar prinsip-prinsip probity, auditor menyampaikan kondisi tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap ketidaksesuaian proses tersebut.
- (4) Apabila pihak Auditan menolak untuk melakukan perbaikan/koreksi seperti simpulan yang disampaikan Auditor, maka Auditor melaporkan kondisi tersebut kepada atasan Auditan.
- (5) Tindak lanjut yang dilakukan oleh Auditan disampaikan/diberitahukan kepada Inspektorat dengan tern busan kepadaWalikota dan Wakil Walikota.
Bagian Ketujuh
Pedoman Probity Audit
BAB III - KEBIJAKAN PROBITY AUDIT Bagian Kesatu Pelaksanaan Probity Audit
Pasal 11

Tata cara pelaksanaan Probity Audit secara rinci berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku pada bidang probity audit barang/jasa.
BAB IV - KETENTUANPENUTUP
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat menget.ahui.nya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 20 September 2016
WALIKOTA SINGKAWANG,
AWANG ISHAK
Diundangkan di Singkawang pada tanggal 13 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
SYECH BANDAR
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 26
Salinan sesua.i dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HU KUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
�
/
YASMALIZAR, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19681016 199803 1 004