Unknown Unknown Nomor 02 Tahun 2016
Tentang PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA JE'NEBERANG
Berlaku: 02 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
:
a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Je'neberang diharapkan dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah;
- b. bahwadalam rangka tercapainya tujuan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Je'neberang berdasarkan prinsip­prinsip
Mengingat
:
ekonomi yang sehat, perlu memperkuat permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Je'neberang dalam bentuk penyertaan modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Je'neberang.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang­ Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang­Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah­Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
3. Undang­Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang­Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4438);
2. 5.Undang­Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang­Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Nomor 4737);
Indonesia
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (LembaranDaerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (LembaranDaerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 8 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok­Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 8),
Menetapkan
:
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 11).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENGOWA
dan
BUPATI GOWA
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA JE'NEBERANG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
- memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Je'neberang yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gowa yang bergerak dibidang Pelayanan air minum.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gowa.
7. Modal Daerah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin­mesin, inventaris, surat­surat berharga, fasilitas dan hak­hak lainnya.
8. Penyertaan modal adalah sejumlah uang yang disetorkan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Je'neberang Kabupaten Gowa guna mendapatkan manfaat ekonomis sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN PENYERTAAN MODAL Pasal 2
Pasal 3

Tujuan Penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM Tirta Je'neberang adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatkan pelayanan air bersih dan/atau air minum kepada masyarakat;
- b. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- c. Untuk mendapatkan manfaat ekonomis sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
BAB IV - BAGIAN LABA/DEVIDEN
Pasal 5

- (1) Hasil laba/deviden bersih yang merupakan hak Pemerintah daerah dari pelaksanaan penyertaan modal daerah, setiap tahun anggaran disetor ke kas daerah sebagai penerimaan daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Jangka waktu penyetoran bagian laba/deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan­Undangan.
BAB V - PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 6

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang­undangan.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 7
Pasal 8

Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan penyertaan modal daerah kepada PDAM Tirta Je'neberang.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

Penyertaan modal daerah kepada PDAM Tirta Je'neberang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan yang sudah diserahkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan sah sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum terhadap lembaga­lembaga yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, penyertaan modal tetap berlaku dan dianggap sah.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.
Ditetapkan di Sungguminasa pada tanggal
BUPATI GOWA,
ADNAN PURICHTA ICHSAN YL
Diundangkan di Sungguminasa pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA,
MUCHLIS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2016 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016