PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 6 Tahun 2012
Tentang No Description
Berlaku: 2 Februar1 2012
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- a. bahwa perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas yang dilakukan atas perintah pejabat yang berwenang untuk kepentingan negara dan/ atau daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan pembiayaan yang efektif dan efisien serta harus sesuai dengan kebutuhan nyata, memenuhi kaedah-kaedah Pengelolaan Keuangan Daerah serta sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tomohon tentang Perjalanan Dinas Luar Dan Dalam Daerah bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, clan Pegawai tidak tetap;
1. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kata Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Necnra RPnnhlik Tnil~nP!':.i~ N()rn()r 4\_c:;7R)· ,.,
Menetapkan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH BAGI PEJABAT NEGARA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud :
1. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokokpokok Kepegawaian;
2. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon;
3. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota Tomohon serta Pejabat Negara Lainnya;
4. Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat atau ditugaskan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri;
5. Pejabat yang berwenang adalah Walikota, Wakil Walikota, Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/ Unit kerja /Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat lain yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon;
6. Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang berjarak sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang;
7. Perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang berjarak lebih dari 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan baik dalam/luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang;
Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas;
9. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana Dinas/ Badan/Kantor/Unit Kerja/Program/Kegiatan berada.
BAB II - SYARAT DAN KETENTUAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
Pasal 2

Perjalanan dinas hanya dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan yang sangat perlu bagi kepentingan daerah apabila tidak dapat menggunakan sarana komunikasi lain yang tersedia serta dilaksanakan dalam waktu yang singkat dengan hasil yang maksimal serta biaya sehemat mungkin.
BAB II - SYARAT DAN KETENTUAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
Pasal 3

Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.
BAB II - SYARAT DAN KETENTUAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
Pasal 4

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 3 diatas yaitu:
- 1) Bagi Walikota dan Wakil Walikota, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah;
- 2) Bagi pejabat Eselon II dilingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Tomohon, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Walikota, atau dalam hal Walikota berhalangan ditanda tangani oleh W akil W alikota dan apabila kedua pejabat tersebut berhalangan dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. atau Asisten Sekretaris Daerah atas nama Walikota Tomohon;
- 3) Bagi pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Tomohon, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, atau dalam hal pejabat tersebut berhalangan ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah atas nama W alikota Torno hon dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada unit kerja yang bersangkutan;
- 4) Bagi pejabat Eselon II pada Dinas/Badan/Unit kerja dilingkungan Pemerintah Kota Tomohon, Surat Perintah Tugas (SPT) dan surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh W akil W alikota, atau dalam hal
pejabat tersebut berhalangan dapat ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah atas nama Walikota Tomohon, dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada unit kerja yang bersangkutan;
- 5) Bagi pejabat Eselon III dalam hal ini Camat, Kepala Kantor dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon, Surat Perintah Tugas(SPT) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Tomohon, atau dalam hal pejabat tersebut berhalangan ditandatangani oleh Asisten Sekretaris daerah atas nama Walikota Tomohon dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang pada unit kerja yang bersangkutan;
- 6) Bagi pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Torno hon yang berada padaDinas/Badan/Kantor/Unit kerja, Surat perintah tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang pada unit kerja yang bersangkutan;
- 7) Bagi pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon yang berada pada Dinas/Badan/Kantor/ Unit kinerja, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang pada unit kerja yang bersangkutan.
BAB III - BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 5

- 1) Besarnya Satuan Biaya Penginapan, Uang Harian dan Fasilitas Transport Perjalan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak tetap sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II peraturan ini.
- 2) Biaya Perjalanan Dinas sebagimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1), terdiri dari :
- a. Biaya Penginapan;
- b. Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal.
- 3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 5 (lima) tingkat yaitu :
- a. Tingkat A untuk Walikota dan Wakil Walikota, Pejabat Eselon IIA;
- b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon IIB;
- c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/Gol IV;
- d. Tingkat D untuk pejabat Eselon IV/ Gol III;
- e. Tingkat E untuk PNS Gol. II, Gol I dan Pegawai Tidak Te tap.
- 4) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan pengaturan sebagai berikut:
- b. Fasilitas Transport, sebagaimana tercantum pada lampiran II
- 5) Biaya Penginapan dan uang harian dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan jumlah harian (tanggal tiba berangkat) dalam tiket perjalanan dan tidak melalui jumlah hari dalam Surat Perintah Tugas {SPT), serta Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), kecuali Perjalanan Dinas tertentu dan atau kejadian luar biasa (force major)
- 6) Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri. Uang harian dapat digunakan sebagai uang saku, transport lokal, uang makan, dan uang pengmapan. Klasifikasi uang harian perjalanan dinas luar negeri adalah sebagai berikut:
- a. Golongan A
Pejabat Negara
- b. Golongan B :
Pegawai Negeri Sipil golongan IV/ c ke atas, Pejabat eselon I, pejabat eselon II, Perwira Tinggi TNI / Polri;
- c. Golongan C Pegawai Negeri sipil golongan III/ c sampai dengan golongan IV /b dan perwira menengah TNI / Polri yang setara.
Golongan D Pegawai negeri sipil dan anggota TNI / Polri selain yang dimaksud pada huruf b dan huruf c.
Besaran uang saku dalam uang harian, digolongkan sesuai dengan tingkat pejabat/ pegawai pelaksana perjalanan dinas se bagai beriku t:
Golongan A
:
US$32
Golongan B
: US$22
Golongan C
: US$ l 9
Golongan D
: US$1 7
Besaran uang harian bagi negara akreditasi yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, merujuk pada besaran uang harian negara dimana Perwakilan RI bersangkutan berkedudukan.
BAB III - BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 6

- 1) Biaya tiket perjalanan dinas (angkutan darat, laut dan udara) pelaksanaannya dibayar seluruhnya sesuai yang tercantum dalam tiket (at cost) termasuk biaya jasa pelayanan penumpang pesawat udara (airport tax) atau pass masuk lainnya.
- 2) Biaya angkutan {darat, laut, dan udara) merupakan tarif perjalanan dari kantor menuju terminal, pelabuhan dan bandar udara maupun sebaliknya yang dihitung 1 (satu) kali perjalanan sebesar Rp. 400.000,(empat ratus ribu rupiah) kecuali untuk perjalanan dinas dibawah 6 (enam) Jam.
- 3) Biaya Perjalanan Dinas Pulang pergi yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam dengan menggunakan kendaraan dinas atau trasportasi lainnya dibayarkan secara lumpsum sebagaimana tercantum dalam lampiran III. /J
BAB III - BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 7

Kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon II diberikan uang Representasi per hari masing-rnasing Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah).
BAB III - BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 8

- 1) Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap yang melakukan Perjalanan Dinas wajib menyampaikan Dokumen Pertanggungjawaban biaya.
- 2) Dokumen pertanggungjawaban Perjalanan Dinas terdiri dari : Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) rampung, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban (SPP), tiket (pesawat udara, kapal laut, bus dan kereta api), bukti naik pesawat (boarding pass), serta bukti biaya jasa pelayanan penurnpang pesawat udara (airport tax) atau pass masuk lainnya.
- 3) Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas, selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sesudah kembali ke tempat kedudukan diwajibkan memberikan laporan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.
BAB IV - LAIN -LAIN
Pasal 9

Dalam hal perjalanan dinas dengan maksud menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, dilaksanakan maksimal selama 5 (lima) hari kecuali perjalanan dinas tertentu;
BAB IV - LAIN -LAIN
Pasal 10

- 1) Ketentuan Perjalanan Dinas dalam peraturan ini berlaku untuk perjalanan Dinas yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- 2) Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 4.
BAB IV - LAIN -LAIN
Pasal 11

- 1) Perjalanan Dinas ke luar negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- 2) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) adalah pejabat sebagaimana tersebut pada pasal 4.
- 3) Besarnya Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap berdasarkan ketentuan yang berlaku.,,::,
BAB IV - LAIN -LAIN
Pasal 12

- 1) Perjalanan Dinas pindah dari tempat kedudukan yang lama ke tempat yang baru bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 2) Perjalanan Dinas pindah atas dasar permohonan sendiri tidak diberikan Biaya Perjalan Dinas.
BAB IV - LAIN -LAIN
Pasal 13

Tidak dibenarkan melakukan pembayaran rangkap untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama dan atau tempat tujuan yang sama.
BAB IV - LAIN -LAIN
Pasal 14

Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, sementara Biaya Perjalanan Dinas belum dapat dibayarkan, maka Biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.
BAB IV - LAIN -LAIN
Pasal 15

Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat Negera/Pegawai Negeri yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan Uang Harian dan Biaya penginapan yang diterimanya.
BAB IV - LAIN -LAIN
Pasal 16

Bentuk Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban (SPP) di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon sebagaimana tercantum dalam lampiran V, VI dan VII Peraturan ini.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB IV - LAIN -LAIN
Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan W alikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.4"'
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon ;f
Diundangkan di Tomohon pada tanggal 2 Fabrua r1 2012
SEKRET ARIS DAERAH
Drs. ARNOLD POLI, SH., MAP PEMBINA UTAMA MUDA 19630815 198803 1 019
SERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2012 NOMOR 6
1 1 1 1
1 c
1
1
1
1
~
&lt;
Cll
£-4
0
~
~
Cll
z
~
£-4
Cll
~
~
~
~
Cll
~
| ~ z z; ... :s | c co •@ .;:! :::::1 co (/') >, v c o: (1) ~ | § '@ .;:! :::::1 co (/') >, v o: c (1) ~ | § •@ .;:! :::::1 (/') co >, v c so (1) ~ | § •@ co .µ :::::1 co (/') >, v c o: v ~ | § co .µ co >, c (!.) ~ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ~~ ... o: ~ 0:: ________________ 0:: CJ:) ... 0 ~~ Q.. o: z c2 t""' t""' ;:) < :s Cl 0 ...::i ~ ~ | ·n .Q (!.) (/') ~ CJ:) ... '@ ·- (/') v 0.. o: | ... ·- .µ .Q (1) (/') ~ CJ:) | ... ·- .µ .Q (1) (/') ~ CJ:) | ... ·n .Q (!.) (/') ~ CJ:) | ... ·n .Q v (/') z ~ 0 CJ:) :r: 0 :s |
| ~ | < (/') co ... (1) ~ ... Q.. > | < ... ... (/') co ... (1) ~ | < ... ... (/') co ... (!.) ~ | < ... ... to co ... v ~ | 0 £-4 < ~ ... ... ~ (/') co ... (!.) ~ ~ ·"~ .~~ I v• |
| ~ c2 ~ < o: Cl CJ:) ;:) Q.. | (/') ·- c (/') ·- m | ·- 8 0 c 0 ~ CJ:) | ·- 8 0 c 0 ~ CJ:) | ·- 8 0 c 0 ~ CJ:) | I, t: ·- ( 0 8 0 l't ·, ~.:. c \I;;_.\ 0 ~ CJ:) ·~ ·, ·, |
| z < ~ z o: < < o ...::i z z < ... ... ~ Cl E-o CJ:) Q.. | < | m | o | Cl | CJ:) I co |
| z < o z 0 ...::i 0 o | co ·v1 Q.. ... < ... ... c ... J2 0 CO co v >, :3: (/') c CJ:) c ~ ... •@ ig ig ... 0 0 co ~ ~ a ... '@ O[) co :3: (1) :3: z - | co 1-, co O[) (1) z .µ co ,.Q co ·v1 Q.. ... m ... ... co c ;:,.,, 0 c ... c (1) so •@ CJ:) ... | > ... ... 0 o ... ... ... ... c 0 ... (!.) (/') CJ:) C'0 | ... ... ... ... 0 c ... > ... c 0 ... (!.) so CJ:) '<j- | c (1) t""' § "O ...~ ... ... § O[) c 0 ' 0 '@ c, .b o: c z O Q.. ~ |
| 0 z | | N | | | lf) |
1 ; { 3 N 1
1 1 1
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| U) z -c ;5 35 < Cl §~ o < z Cl CJ:.1 z ::E CJ:.1 :::.,::! | 0 0 lf) t--- ('I) 0.. CG | 0 0 lf) 0 lf) 0.. CG | 0 0 0 lf) t--- 0.. CG | 0 0 0 0 0 - 0.. CG | 0 0 lf) N - - 0.. CG | 0 0 0 lf) N - 0.. CG | 0 0 0 0 lf) - 0.. CG |
| ~ -<, ~ 0 :::.,::! | z 0 ::r: 0 ~ 0 t""' ~ 0 ~ | <t: U) < ::r: <t: z ... ::;s ro ;5 | 0 Cl < z <t: ::;s ~ 0 ~ | c2 ~ :::::> <( U) <( ::r: <t: z ... ::E | o z :::::> t""' ... rn ~ 0 ~ | z ~ :s CJ:.1 U) -c U) < ::r: <t: z ... ::E ro ;5 | c2 -c o o z CJ:.1 t""' <t: U) < ·~ z ... ::E ro ;5 |
| 0 z | - | N | ('I) | '¢ | lf) | .o | c- |
LAMPIRAN IV: PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR
6 Tahun 2012
TANGGAL:
2 Februar1 2012
SATUAN BIAVA UANG HARIAN
(UANG SAKU, TRANSPORT LOKAL , UANG MAKAN, DAN UANG
PENGINAPAN ) PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
(dalam US$)
| | | | GOLONGAN | GOLONGAN | GOLONGAN | GOLONGAN |
|-----|-----|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| NO | NO | NEGARA | GOL.A | GOL. B | GOL. C | GOL.D |
| (1) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I | | AMERIKAUTARA | | | | |
| | 1 | Amerika Serikat | 527 | 473 | 417 | 343 |
| | 2 | Kanada | 447 | 404 | 368 | 307 |
| II | | EROPA BARAT | | | | |
| | 3 | Austria | 504 | 453 | 318 | 317 |
| | 4 | Belgia | 466 | 419 | 282 | 281 |
| | 5 | Perancis | 512 | 464 | 382 | 381 |
| | 6 | Rep. Federasi Jerman | 443 | 411 | 282 | 281 |
| | 7 | Belanda | 463 | 416 | 272 | 271 |
| | 8 | Swiss | 509 | 456 | 322 | 321 |
| III | | ASIATIMUR | | | | |
| | 9 | Rep. Rakyat Cina | 378 | 238 | 207 | 206 |
| | 10 | Hongkong | 472 | 320 | 287 | 286 |
| | 11 | Jepang | 519 | 303 | 262 | 261 |
| | 12 | Korea Selatan | 421 | 326 | 297 | 296 |
| | 13 | Korea Utara | 395 | 238 | 207 | 206 |
| | | | . | | | |
| IV | | ASIATENGGARA | | | | |
| | 14 | Philipina | 412 | 278 | 242 | 221 |
| | 15 | Singapura | 424 | 290 | 224 | 221 |
| | 16 | Malaysia | 381 | 253 | 212 | 211 |
| | 17 | Thailand | 392 | 275 | 211 | 201 |
| | 18 | Myanmar | 368 | 250 | 197 | 196 |
| | 19 | Laos | 380 | 262 | 202 | 196 |
| | 20 | Vietnam | 383 | 265 | 204 | 196 |
| | 21 | Brunei Darussalam | 374 | 256 | 197 | 196 |
| 22 | Kamboja | 296 | 223 | 197 | 196 |
|------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 23 | Timor Leste | 392 | 354 | 229 | 196 |
LAMPIRAN V:
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR
: 6 Tahun 2012
TANGGAL:
2 Februari 2012
DINAS/BADAN/KANTOR/UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON
SURAT PERINTAH TUGAS Nomor:
MENUGASKAN:
Kepada
Nama
NIP
Jabatan
Untuk
Laman ya
Pembebanan Biaya
mmmmmmmmmmm
.
···············································································•;(?
Ditetapkan di Tomohon padatanggal 2 ~ebruar1 2012 Pejabat yang berwenang
Nama Pangkat Nip.
LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR
:
6 Tahuu 2012
TANGGAL :
2 Fgbruari 2Ql2
DINAS/BADAN/KANTOR/UNIT KERJA/PROYEK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON
Lembar ke
Kade No
Nornor
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)
| 1 | PEJABAT YANG BERWENANG YANG MEMBERI PERINTAH | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 2 | NAMA/NIP PEGAWAI YANG DIPERINTAHKAN | |
| 3 | a. PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG GAJI b.JABATAN/INSTANSI c. TINGKAT MENURUT PERATURAN PERJALANAN DINAS | |
| 4 | MAKSUD PERJALANAN DINAS | |
| 5 | AL.ATANGKUT YANG DIGUNAKAN | |
| 6 | a. TEMPAT BERANGKAT b. TEMPAT TUJUAN | |
| 7 | a. LAMA PERJALANAN DINAS b. TANGGAL BERANGKAT c. TANGGAL HARUS KEMBALI/TIBA DI TEMPAT BARU* | |
| 8 | PENGIKUT NAMA 1. 2. | UMUR HUBUNGAN KELUARGA /KET |
| 9 | PEMBEBANAN ANGGARAN a. INSTANSI b. KODE REKENING /MATA ANGGARAN | a. b. |
Ditetapkan di Tomohon Pada tanggal 2 Februar1 2012
Pejabat yang berwenang
Nama Pangkat Nip. /
\
LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR
:
6 Tahon 2012
TANGGAL :
2 i'abruari 2012
SURATPERNYATAANPERTANGGUNGJAWABAN
BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2012 NO MOR
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama
NIP
Jabatan
Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Pelaksanaan Perjalanan Dinas sesuai dengan:
SPT Nomor
Tanggal
Tanggal
SPPD
Jumlah Dana
Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas disampaikan ketentuan yang berlaku untuk keperluan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Tomohon, . Yang melaksanakan Perjalanan Dinas
Pejabat yang berwenang
Nama Nip.~