PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 50 Tahun 1999
Tentang No Description
Berlaku: 50 TAHUN 1999
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat a.
masyarakat, dipandang perlu rncrnbentuk Kecamatan bam di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II tersebut; tcrhadap pelayanan pernbangunan serta meningkatkan bahwa dengan sernakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan, Solok, Sawahlunto/Sijunjung dan Pasaman dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, sehingga untuk rnernperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pernerintahan dan
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (2) Undangundang Nornor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- l. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nornor 12 Tahun 1956 tentang Pembcntukan Daerah Otouom Kabupaten c1alam Lingkungan Dacrah Propinsi Sumatera Tcngah (Lcrnbaran Ncgara Tahun 1956 Nomor 25);
...
•
..
Mcnetapkan
PRESIDEN REPUBLII~ INOONE SIA
2
3. Undang-uudang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undaug Darurat Nomor 1'9 Taltun 1957 tentang Pembentukan Dacrah-daerah Swantanlra Tingkat I Surnatera Barat, Jarnbi dan Riau. sebagai Undang-urrdang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tarnbahan Lernbaran Ncgara Nomor 1646):
4. Undang-undang Nornor 22 Tahun 1999 tentang 'Pemer intahan Daerah (Lcmbaran Ncgara Tahun 1999 Nornor 60. Tarnbahan Lernbaran Ncgara Nomor 3839):
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PHMERINTAII TENTANG PEMBENTUKAN 6 (ENAM) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEsrSIR SELATAN. SOLOK. SAWAHLUNTOI SIJUNJ"l'NG DAN PASAMAN DALAM WILA YAH PROPfNsr DAERAH TINGKAT J SUMATERA BARAT.
Pasal I
- (I) Mernbentuk Kccarnatan Basa Ampck Balai Tapan di wjlayah Kabupaten Dacrah Tingkal II Pesisir Selatan, yang meliputi wilayah :
- H. Dcsa Pasar Buk it Tapun:
- h. Dcsa Tanjung Pondok :
- c. Desa Suugai Gambia:
- d. Desa Ampang Tulak:
•
•
PRESIDEN RCPUBLIK INDONESIA
3
- e. Desa Nilau;
- f. Desa Alangrambah;
- g. Desa Binjai;
- h. Desa Kubu;
- i. Desa Talang;
- J. Desa Muaro Sako;
- k. Desa Koto Pulai;
- I. Desa Kampuang Tangah;
- m. Desa Batang Arah.
- (2) Wilayah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sebagaimana dirnaksud dalarn ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Paneung Soal .
- (3) Pusat Pcmcrintahan Kccamatan Basa Ampek Balai Tapan sebagaimana dimaksud dalarn ayat (l), berada di Desa Pasar Bukit Tapan .
Pasal 2
- (1) Membentuk Kecamatan Lunang Silaut di wilayah Kabupatcn Daer ah T'ingkat II Pcsisir Selatan, yang meliputi wilayah
- a. Desa Tj Beringin;
- b. Desa Kumbuang;
- c. Dcsa Taman Makrnur:
- d. Dcsa Dukik Tapuh;
- e. Desa Lunang;
- f. Desa Talang Sari;
- g. Dcsa Tanjung Sari;
- h. Dcsa Sindang;
...
•
•
f='RFSIDEN REPUBLIK INDONESIA
4
- I. Desa Silaut;
- J. Desa Tj Makmur.
- (2) Wilayah Kecamatan Lunang Silaut sebagaimana dirnaksud dalam ayat (I), semula merupakan bagian dari wilayah Kecarnatan Paneung Soal .
- (3) Pusat Pcmerintahan Kecarnatan Lunang Silaut sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1), berada di Desa Tj Beringin.
Pasal 3
ayat(l) . Dcngan dibentuknya Kecarnatan Basa Arnpek Dalai Tapan dan Kecamatan Lunang Silaut , maka wilayah Keearnatan Paneung Soal dikurangi dengan wilayah Keeamatan Basa Ampek Balai Tapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan wilayah Kecamatan Lunang Silaut sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 2
Pasal 4
- (I) Memhentuk Keeamatan Koto Par ik Gadang Diateh eli wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 11Solok, yang meliputi wilayah
- a. Desa Pakan Rabaa;
- h. Desa Sungai Aro ;
- c. Dcsa Sungai Pangkua:
- &lt;.I. Desa Batang Lolo;
- e. Desa Bancah;
- f. Dcsa Batang Limpauang;
- g. Desa Balun;
- h. Dcsa Sungai Kalu I;
...
•
•
PR~SIOEN REPUBLIK INDONESIA
5
- i. Desa Sungai Kalu II;
- t. Desa Batu Pasarnpan;
3. k, Desa Ulu Sul iti ;
- I. Desa Pinti Kayu Ketek;
- m. Desa Pinti Kayu Gadang.
- (2) Wilayah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sungai Pagu.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, maka wilayah Kecamatan Sungai Pagu dikurangi dengan wilayah Kecarnatan Koto Parik Gadang Diateh sebagairnana d i mak sud da lam ayat (I).
- (4) Pusat Pcmcrintahan Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1), berada d i Desa Pakan Rabaa .
Pasal 5
- (1) Mernhentuk Kecarnatan Kamang Bam di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat I.I Sawahlunto/Sijunjung, yang mel iputi wilayah :
- a. Dcsa Kamang;
- h. Dcsa Talang;
- c. Desa Sikayan;
- d. Desa Koto Sungai Lansck ;
- e. Desa Lubuak Tarantang ;
- f. Dcsa Dusun Tinggi I:
- g. Dcsa Dusun Tinggi II;
- h. Desa Muaro Takuang;
I·.
•
•
6
1. Dcsa Sei Tambang ;
- J. Desa Sei Tanang:
- k. Desa Parik Rantang;
- I. Desa Cilacap;
- m. Desa Malaro;
- n. Desa Banjar Tangah;
- o. Dcsa Tanjuang Kaliang ;
- p. Desa Koto Sei Batuang;
- q. Desa Aia 1\1110;
- r. Dcsa Padang Tarok;
- s. Desa Pasa Sungai Batuang;
- t. Desa Galogah;
- u. Desa Kunangan;
14. v\_ Desa Batang Kariang;
- w. Desa Siaua.
- (2) Wilayah Kecarnatan Kamang Baru sebagairnana dimaksud dalam ayat (l), sernula mcrupakan bagian dar i wilayah Kecamatan Tanjung Gadang.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Kamang Baru, maka wilayah Kecamatan Tanjung Gadang dikurangi dengan wilayah Kecarnatan Kamang Baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (I).
- (4) Pusat Pcmcrintahan Kecarnatan Kamang Baru sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1), bcrada di Desa Kamang.
Pasal 6
- (I) Membentuk Kecamatan Ranah Batahan di wilayah Kabupatcn Daerah Tingkat 11Pasaman, yang meliputi wilayah
I:·
•
•
PRESIDEN REPUBLlf~ INDONESIA
7
- a. Dcsa Silapiang;
- b. Desa Sigantang Mudiak;
- c. Dcsa Tj Sapakiak Mudiak;
- d. Desa Mr Gobiang Silayang;
- e. Desa Simpang KOlO;
- f. Desa Kp. Mesjid Baru;
- g. Desa Tamiang Batahan;
- h. Desa Babussalam;
- J. Desa Siduampan;
- j. Desa Mulyo Rejo;
- k. Desa Sidomulyo;
- I. Dcsa Sukorejo;
- m. Desa Pasia Panjang.
- (2) Wilayah Kecamatan Ranah Batahan sebagaimana diruaksud dalarn ayat (1), semula rnerupakan bagian dar i wiJayah Kecarnatan Sungai Bercrnas .
- (3) Dengan d ibentuknya Kecamatan Ranah Batahan, maka wilayah Kecarnatan Sungai Berernas dikurangi dengan wilayah Kecamatan Ranah Batahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pernerintahan Kecamatan Ranah Batahan sebagairnana dimaksud dalarn ayat (1), berada di Desa Silapiang.
Pasal 7
- (1) Mcmbcruuk Kecamatan 11 Koto di wilayah Kabupatcn Daerah Tingkat II Pasaman, yang rncliputi wilayah :
- a. Desa Selia;
- b. Desa Sentosa;
...
•
•
PRFSIDEN RrpUBl"~ INDONESIA
8
- c. Desa Tj Ameh;
- d. Desa Tonang Raya;
- e. Desa Lanai Sinoangan:
- f. Desa Sungai Barameh;
- g. Desa Kulabu;
- h. Dcsa Batang Tuhur ;
- J. Dcsa Simpang Tigo Cubadak;
- j. Desa Pasa Cubadak;
- k. Desa Silang [V Silalang.
- (2) Wilayah Kccamatan II Koto sebagaimana dirnaksud dalarn ayat (1), semula mcrupakan bagian dari wilayah Kccarnatan Tamalau.
11. (~) Dengan dibcntuknya Kecarnatan II Koto, rnaka wilayah Kecarnatan Tarnalau dikurangi dengan wilayah Kecamatan Il Koto sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan II Koto sebagaimana dirnaksud dalarn ayat (0, bcrada eli Desa Setia.
Pasal 8
Pasal 6 ayat (l) dan Pasal 7 ayat (1), dituangkan dalam pera yang mcrupakan bag ian tidak terpisahkan dari Peraturan Peruerintah ini. Pasa l I ayat (I), Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (I). Balas wilayah Kecarnatau-kecarnatan sebagairnana dimaksud dalam
Pasal 9
hatas Dcsa/Kelurahan dalarn Kecarnatan-kecarnatan yang ditetapkan Pcmckarun, penggabungan , penghapusan, perubahan nama dan
...
•
•
9
dalarn Peraturan Pernerintah ini sepanjang tidak mcngakibatkan perubahan batas wilayah Kccamatan, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat sesuai dengan ketcntuan peraturan perundang-unclangan yang berlaku.
N/A
Pasal 10

- (l) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur olch Menteri Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundangundangan yang bcrlaku.
- memperhitungkan kernampuan keuangan Pemerintah Pusat dan arau Perner intah Daerah Tingkat I Sumatera Barat. (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai ak ibat dari pembcntukan 6 (cnarn) Kecamatan sebagairnana dirnaksud dalarn Pcraturan Perncrintah ini diatur oleh Gubernur Kopala Dacrah Tingkat r Sumatcra Barat sesuai dengan peraturan dcngan dan berlaku yang perundang-undangan
N/A
Pasal 11

Segala ketentuan dalarn peraturan perundang-undangan yang mengatur rentang pernbentukan dan perubahan batas Kecarnatan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat yang tidak sesuai dcngan ketentuan dalam Pcraturan Pcmcrintah ini dinyatakan t idak berlaku ,
Pasa! 12
Pcraturan Pcrnerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
•
•
Diunclnngkan di Jakarta padn 1&lt;1llggaJ 26 Mci 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUI3LIK INDONESIA
lid
PROF DR. H. MULADI, S.H.
LEMBARAN NEGARA REPUBUK INDONESIA TAHUN 1999 NOM OR 95
Sul iuau scsuai dcngall asiinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kcpara Biro Pcraturan .V:-~:l"'~~unclangan II
PRrSIDEN REPU8UK INDONESIA
10
Ncgara RcpubTik Indonesia. Agar sctiap orang mcngctahuinya, mcmerintahkan pcngund&lt;1ngan Pcraturan Pcmcruuah ini dcngan pcncmpat"annya dalam LClllbaran
Ditetapk an eli Jakarta pada tanggaJ 26 Mci 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ltd
BACIlARUDDIN JUSUF HABIBIE
•
•
1£
RI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIHAN J PERATURAN PEMERINTAII REPUl3LIK INDONESIA NOM OR 50 TAIIUN 1999 TANGGAL 26 MEl 1999 1
KEC. BASA AMPEK BALAI TAPAN KAB. DATI II PESISJRSELATAN
KETERANGAN
:
"'---t • -1- - + ,--
SATAS oeSA
ISUKOTA KECAMATAN
JALAN
•
I3ATAS PROPINSI
DATAS KECAMATAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KABINET
Kopala
Biro
.~,Pe...
u:nq~ng. -
Pcraturan undangan
/..~
v-
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
•
•
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIIV\N 2 PI';RATtJRAN PEMlf,RINTAII REPUBLII&lt; INI&gt;ONr:SIA NOMOI{ 50 TA HUN 1999 TAN(;(;AL 26 MEl 1999
KEC. LUNANG SILAUT KAB. DATI" PESISIR SECATAN
KETERANGAN
:
IBUKOTA KECAMATAN
JALAN
LAUT
BATAS PROPINSI
BAl'AS KECAMATAN·
BATAS DESA
·t· -
-
PRESJDEN REPUBLIK INDONESIA
Salinan scsuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI \_l&lt;.cpaJ&lt;!\_ Biro Peraturan /~/ Perundang .undangan I ( :".:~:~ ;,','~
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
•
•
PRESIDEN REPUBUK INDONESIA
LAMf'IH.AN 3 PERATunAN PEMERINTAlJ RI~PUBLJK INDONESIA NOMOR 50 - TAHUN 1999 TANGGAL 26 MEl 1999
KEC. KOTO PARIK GADANG DIATEH KAB. DATI II SOLOK
KETERANGAN
:
-I-. -1-' -1-.
:
BATAS KABUPATEN
\_, \_. \_.
:
BATAS KECAMI\TAN
,
.,
:
BATAS DESA
Salman sesuai dengan aslinya
•
.
IBUKOTA KECAMATAN
:
JALAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ltd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
•
•
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN 4 PI&lt;.;RATURAN l'EMERINTAII HEPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAJIUN 1999 TANGGAL 26 MEl 1999
| | KETERANGAN NOMOR | 4 u <, ...,_- '. .~.,,:,- y. ... ~ 22 >< |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 . DESA 2. DE | KAMA NG | _,' .. ' ;'.'." ... '~'.. '" |
| SA ). I., S· DE 6. 7. 8. OESA 9, 10 OESA | TAlANtG | ... 7- ... )\ J •• ' -\, |
| DESA | SIKAYAN | Ie. ... ' 13,,' |
| DESA | KCJTOSUNGAI lANSEK | _,' " _.;_ ••. ,_ |
| SA | LUBUAK TARANTANG | ;.. , ~ "_ ..-.~ 20 .' |
| DESA | DUSUN TINuGI r | \ '" • 1 .~.", •... 1 |
| D(SA | DU SUN TI~KiGl II | ; 21 '. . , _. 10 " |
| | MUARO r"K UANG | /'-.. _'J- ••••• . -v.. .' 11 .. ...' / |
| DESA | SEI TAMBANG | 23 .:-r... ":< 9 / |
| | SEI TMIANG | _... 3"·,, ::/ |
| 11, OESA | PAniK RANTANG | '-.,' .. 12 ..' .../2 .: '/; -. / |
| 12. OESA | (I L ,\( AP | '1a_... 8 1 '\" |
| 1). DE~A | MALARO | 0:. ". I, :: ________________ ,!)'" '" . ... c:: |
| 11,. DES" | GAN JAR T"NGAIi | ~ , 5 "/ 6 '.1 ;: ~ I :, , / ~ |
| 15. DES" | T"NJUANG KA LlA NG | iif |
| 16. DES" | ;<OTO SEI BATUANG | -fA I. /_ • _.. " •• _. /' y'. \... ... .:,.. -'- -p . ..,., |
| 11- DESA | AlA AM 0 | |
| 18. DE:;" | PAO"NG TAIWK | '+ |
| 19. OESA | PASA SUNG"f I3ATUANG. | SKAl A. 1 350.000 |
| 20. DES" | GAL OGA H | |
| 21. DE SA | KUNANGAN | |
| 22. DES" | BATANG KARfANG | |
| 23. | SfAUA | |
| DESA | | |
KEC KAMANG BARU KAB. DATI II SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
KETERANGAN :
-1- \_ -I---+ :
BATAS PROPINSI
.1- .. 1- . -I-
:
RAT 1\5 KABUPATEN
\_. ,- • \_. -:
BATAS KECAMATAN
:
BATAS DESA
Sal inan scsuai dengan asl inya
SEKRET ARIA T KABINET RI
Kcpa la Biro Peraturan
Perundang -; ;'\' .. , ~~...,
-undangan 1[
•
:
IBUKOTA KECAMATAN
:
JALAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
BACHARUDDIN JU$UF IIABIBIE
'.
•
•
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
LAMPJRAN 5 PEl~ATURAN PEMERINTAII REPUBLII&lt; INOONESIA NOMOI{ 50 TAIIUN 1999 TANGGAL 26 MEl 1999
•
:
BATAS OESA
\_.
\_a.\_
... \_
:
BATAS KABUPATEN
BATAS KECAMATAN
:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Sal inan sesuai dengan asl inya
SEKRET ARIA T KABINET RI .K~p~f~l ~jyg, Peraturan , Pcrundang '1:-undangan J[ " . '\
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
•
•
...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
LAMPJRAN (, PERATURAN I'EMfi:RfNTAJI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TABUN 1999 T/\NC;GAL 26 MEl 1999
- 1 OESA SET II&gt;-
TUHlJR
- 2 DESA SENTOSA 2
'/
DESA
51111'1'11-/(;TfGO CUMDAI&lt;:
- 3 DESA TJ A11£ II 3
10 D[S.A
rASA CUBA\JAK
- I. O(SA TONANG RAYA
11 OESA
SILANG IV SILALANG
- 5 DES" l MIAI SI NOANGAN 6 DESA SUNGAI BARM'(H
8
:
BATAS DESA
-t- - 04-' +-. -I· .-. \_ .. \_ .•...
I3I\TAS KABUPATEN
:
OI\TAS KECI\MATAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Salman sesuai dcngan aslinya
SEKRETARIAT
KABINET
Kopala
Biro
Peraturan
.'
:--;Pcr.un(iaJ1~,\_- undangan J[
RI
ltd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE