PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 5 Tahun 2017
Tentang No Description
Berlaku: 5 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
- a. bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, bahwa penetapan tarif retribusi atas peninjauan tarif retribusi diatur dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana yang ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Retribusi Jasa Umum dan Lampiran V Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bennotor sudah tidak layak lagi ditinjau dari segi indeks harga dan perkembangan ekonomi sekarang ini, sehingga perlu perubahan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kota Singkawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor Dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bennotor;
4. Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601};
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lem baran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeniksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 5346);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua tas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Perhubungan No 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaran Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri, Bak Muatan Serta Komponen­ Komponennya;
17. Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor SKA.03/OJ.401 l/GRJD/1999 tentang Pedoman Teknis Buku dan Tanda Uji Berkala Serta Tanda Samping:
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok ­ Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kata Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nornor 11);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 27);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Dae rah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lernbaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
Menetapkan
21. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor Dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 26);
22. Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Kedudukan Togas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Singkawang (Serita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 52);
M EMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALJKOTA NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan W alikota Nomor 26 Tahun 2013 ten tang Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor Dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 26) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, 5, dan 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kata Singkawang
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur peyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dinas Teknis adalah Dinas Perhubungan Kota Singkawang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Singkawang.
6. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat UPT PKB adalah unsur pelaksana operasional Dinas Perhubungan Kota Singkawang.
7. Kepala UPT adalah kepala unit pelaksana teknis pengujian kendaraan bermotor.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan pemerintah daerah yang berwenang di bidang penyelenggaraan perhubungan dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota.
9. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan yang ada pada kendaraan itu dan dipergunakan untuk pengangkutan orang dan/atau barang di jalan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (B UMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, finna, Kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, Perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk infestasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Retribusi Jasa Umum, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinukmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukan tanah dan/atau air, serta di atas permukan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13. Wajib Retibusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retibusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SK.RD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhitung.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sangsi administratif berupa bunga dan / at.au denda.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksana untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangkan melaksanakan ketentuan peraturan perundang­ undangan retribusi daerah.
21. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian­bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.
22. Jumlah Berat Behan yang Diperbolehkan selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimal kendaraan bermotor beserta muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
23. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
24. Numpang uji adalah pelaksanaan pengujian berkala kendaran bermotor wajib uji yang karena alasan oprasional tertentu dan dilakukan oleh pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor wajib uji di luar daerah domisili.
25. Mutasi uji adalah perpindahan lokasi uji berkala kendaraan berrnotor dari wilayah pengujian asal ke wilayah tujuan perpindahan domisili kendaraan bermotor wajib uji.
26. Tanda Samping adalah tanda yang dipasang dan/atau yang tertera pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan dan kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlakunya kendaraan yang bersangku tan.
27. Tanda Uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legimitasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang tersedia untuk itu.
28. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berupa buku data dan legimitasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada kendaraan yang bersangkutan.
29. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan dijalan.
30. Kendaraan khusus adalah setiap kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
31. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak ten:nasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
32. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
33. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
34. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya di tumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bennotor.
35. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang biasanya untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut pembayaran.
36. Penyelia adalah jenjang tingkat penguji kendaraan bermotor yang mempunyai wewenang penuh.
37. Uji Pertama adalah pelaksanaan pemeriksaan yang pertama kali bagi kendaran wajib uji yang baru atau kendaraan yang belum pernah diuji sama sekali.
38. Peralatan Uji adalah sarana untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan menguji kendaraan bermotor dengan fasilitas alat uji mekanis maupun sistem computer.
39. Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan selanjutnya disingkat FLHPK adalah formulir yang memuat tentang pemeriksaan pengujian berkala kendaraan bermotor.
40. Pemeriksaaan emisi gas buang kendaraan bermotor adalah suatu mekanisme pengendalian emisi gas buang kendaraan bermotor dalam rangka pengendalian pencemaran udara yang mewajibkan setiap kendaraan bermotor untuk merawat kendaraannya agar selalu memenuhi baku mutu.
41. Emisi adalah gas buang dari sumber kendaraan bermotor sebagai hasil proses pembakaran di ruang mesin.
42. Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar yang terkandung dalam emisi gas buang kendaraan bermotor sebagai hasil proses pembakaran di ruang mesin.
N/A
Pasal 25

Besamya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) ditetapkan sebesar yang tercantum dalam Lampiran V yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 1 Maret. 2017 WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISHAK
Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 3 Maret 2017
SEKTERTARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
SYECH BANDAR
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2017 NOMOR 4
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
YAS MALIZAR,SH
NIP. 19681016 198803 1 004
LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NO MOR 5 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
a. Uji Awal / Uji Pertama (Baru)
| No | Sarana Uji | JBB 0 s/d 2500 (Rp) | JBB 2501 s/d 8000 (Rp) | JBB 8001 Keatas (Rp) |
|------|-----------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| 1 | Formulir | 3.000,­ | 3.000,­ | 3.000,­ |
| 2 | Buku Uji | 15.000,­ | 15.000,­ | 15.000,­ |
| 3 | Tanda Uji | 15.000,­ | 15.000,­ | 15.000,­ |
| 4 | Kartulnduk | 9.000,­ | 9.000,­ | 9.000,­ |
| 5 | Jasa Uji | 20.000,­ | 25.000,­ | 100.000,­ |
| 6 | Emisi Gas Buang | 15.000,­ | 25.000,­ | 30.000,­ |
| 7 | Tanda Samping | 24.000,­ | 24.000,­ | 24.000,­ |
| | Jumlah | 101.000,­ | 116.000,­ | 196.000,­ |
b. Uji Berkala
| No | Sarana Uji | JBB 0 s/d 2500 (Rp) | JBB 2501 s/d 8000 (Rp) | JBB 8001 Keatas (Rp) |
|------|-----------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| 1 | Formulir | 3.000,­ | 3.000,­ | 3.000,­ |
| 2 | Tanda Uji | 15.000,­ | 15.000,­ | 15.000,­ |
| 3 | Jasa Uji | 20.000,­ | 25.000,­ | 100.000,­ |
| 4 | Emisi Gas Buang | 15.000,­ | 25.000,­ | 30.000,­ |
| 5 | Tanda Samping | 24.000,­ | 24.000,­ | 24.000,­ |
| | Jumlah | 77.000,­ | 92.000,­ | 172.000,­ |
c. Uji Penghapusan
| No | Jenis Kendaraan | Biaya |
|------|-----------------------------------------|----------|
| 1 | Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua) | 100.000,­ |
| 2 | Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) | 150.000,­ |
| 3 | Kendaraan Bermotor Roda 6 (Enam) | 200.000,­ |
| 4 | Kendaraan Bermotor Roda 6 (Enam) keatas | 250.000,­ |
- d. Penggantian buku akibat hilang Rp. 50.000,­
- e. Penggantian buku habis masa berlakunya dikenakan biaya Rp. 15.000,­
- f. Bagi kendaraan bermotor yang numpang uji, selain dikenakan biaya retribusi sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c dikenakan biaya tambahan se bagai berikut :
­­­­­­
­­
­­
| | | Biaya | Biaya | Biaya |
|-----|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| No. | Jenis Kendaraan | Satu Provinsi | Satu Provinsi | Luar Provinsi |
| 1. | pat) Kendaraan Bermotor Roda 4 ( Em | Rp. | 40.000,­ | Rp. 50.000.­ |
| 2. | ­­­­­ am) Kendaraan Bermotor Roda 6 ( En | Rp. | 50.000,­ | Rp. 75.000.­ |
| 3. | ·­­·­­ 1am ) Kendaraan Bermotor Roda 6 ( En Keatas | Rp. | ­­­ 75.000,­ | ­­ Rp. 100.000,­ |
- g. Setiap Keterlambatan Pengujian Berkala berikutnya bagi kendaraan wajib uji dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 20.000,setiap bulan keterlambatan, dengan denda akumulasi keterlambatan maksimal 6 (enam) bulan.
WALIKOTA SINGKAWANG, ttd
AWANG ISHAK
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
NIP. 19681016 198803 1 004