PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor TAHUN Tahun 2015
Tentang PENGAWASAN, PENGENDALIAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Berlaku: 34 Tahun 2003
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI MELAWI PROVINS! KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PENGAWASAN, PENGENDALIAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELAWI,
- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri
Perdagangan No.06/M-DAG/PER/1/2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No.20/MDAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
- b. bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara kesehatan jasmani dan rohani masyarakat, ketentraman dan ketertiban masyarakat, adat istiadat dan agama maka perlu adanya pengawasan, pengendalian peredaran, dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Melawi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- c. bahwa perizinan penjualan minuman beralkohol merupakan upaya memberikan kepastian hukum dalam rangka penghendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Melawi;
4. :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
5. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/MDAG/ PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/MDAG/ PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/MIND/PER/7/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 762);
8. Peraturan Menteri Perdagangan No.20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan No.06/M-DAG/PER/ 1/2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No.20/MDAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
dan
BUPATI MELAWI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN
PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.
BABI
KETENTUAN UMUM
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum dalam melaksanakan kegiatan pengenda1ian dan pengawasan atas penjua1an minuman beralkohol guna melindungi kepentingan umum dan menjaga ketentraman, ketertiban masyarakat. (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk: )
- a. memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari akibat buruk mengkonsumsi minuman beralkohol;
- b. menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan moral masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol; dan b
- c. memberikan pedoman dalam pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol. C
III
PENGGOLONGAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Minuman beralkohol berdasarkan kandungan alkoholnya digolongkan atas 3 (tiga) jenis :
- a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) diatas 1 % (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
- b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan
- c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).
- (2) Minuman beralkohol golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dan huruf c yang berasal dari produksi dalam negeri dan luar negeri peredaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4

- (1) Dalam pengedaran minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C, Produsen atau IT-MB dapat menunjuk distributor, sub distributor, penjual langsung atau pengecer berdasarkan perjanjian tertulis.
- (2) Distributor hanya dapat mengedarkan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C dari Produsen dan/atau IT-MB yang menunjuknya.
- (3) Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pengedaran minuman beralkohol golongan B dan/ atau golongan C dapat menunjuk sub distributor, penjual langsung atau pengecer berdasarkan perjanjian tertulis.
- (4) Sub Distributor hanya dapat mengedarkan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C dari Produsen atau IT-MB atau distributor yang menunjuk.
- (5) Sub Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat melakukan pengedaran minuman beralkohol golongan B dan/ atau golongan C kepada penjual langsung dan/atau pengecer yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5

- (1) Penjual Langsung dan/atau pengecer paling banyak hanya dapat memperoleh 5 (lima) penunjukan yang berasal dari Produsen atau IT-MB atau distributor atau sub distributor atau kombinasi keempatnya.
- (2) Penjual Langsung dan/atau pengecer hanya dapat mengedarkan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C dari Produsen atau IT-MB atau distributor atau sub distributor yang menunjuk. (2)
- (3) Penjualan minuman beralkohol produksi luar negeri (impor) dan produksi dalam negeri yang telah dikemas, menggunakan pita cukai dan label edar dilakukan oleh penjual langsung dan/atau pengecer.
- (4) Penjual langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/ atau golongan C untuk diminum langsung di tempat tertentu.
- (5) Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/ atau golongan C secara eceran dalam kemasan di tempat tertentu. (5)
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 6

- (1) Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C terdiri dari: a. penjualan langsung untuk diminum; dan 1)
- b. penjualan secara eceran. a.
- b. bar termasuk pub dan klab malam, diskotek dan karaoke dewasa; dan (3) Penjualan langsung sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) hanya boleh
- (2) Penjualan Iangsung untuk diminum sebagaimana dirnaksud pada Ayat (1) huruf a hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan/ atau golongan C di tempat tertentu yaitu: a. hotel berbintang;
5. menjual minuman beralkohol golongan A golongan B, dan/ atau golongan C untuk langsung diminum ditempat wisata yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Kepariwisataan. (4) Penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C yang dijual
6. B dan/ atau golongan C secara eceran dalam kemasan ditempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (6) Selain tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat 5)
7. di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diminum di kamar dengan ketentuan per kemasan paling banyak 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter). (5) Pengecer hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan
8. menetapkan tempat lainnya bagi Penjualan Langsung untuk diminum dan Pengecer untuk menjual minuman beralkohol golongan B dalam kemasan yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15% (lima belas per seratus) sesuai dengan kondisi daerah. 6)
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 7

Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengendalian peredaran minuman beralkohol dengan ketentuan :
- a. labelisasi; dan
- b. perizinan.
8
- ( 1) Setiap kemasan atau botol minuman beralkohol golongan A, golongan B, atau golongan C wajib dilengkapi label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab, huruf latin, dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:
- b. kadar alkohol;
- a. nama produk;
- c. daftar bahan yang digunakan;
- d. berat bersih atau isi bersih;
- e. nama dan alamat perusahaan industri yang memproduksi atau yang mengimpor minuman beralkohol;
- g. pencantuman tulisan "minuman beralkohol "; dan
- f. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
- h. tulisan peringatan "di bawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum".
9
Jenis Perizinan Penjualan Minuman Beralkohol, terdiri atas :
- b. ITP-MB.
- a. SIUP-MB; dan
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 10

- (1) Setiap kegiatan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol (Golongan B dan Golongan C? Apakah tidak hanya gol. A saja) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib memiliki SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.
- (2) Permohonan SIUP-MB untuk Penjual Langsung, harus dilengkapi persyaratan izin sebagai berikut:
- a. Hotel Berbintang, Restoran, Bar termasuk Pub dan Klab Malam, dan Karaoke Dewasa :
1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dari pejabat yang berwenang;
2. ITP-MB;
3. Akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang (apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas);
4. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung;
5. Izin Gangguan khusus minuman beralkohol;
6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
8. KTP atau Identitas Penanggungjawab Perusahaan;
9. rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun kedepan;
10. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB; dan
11. Surat Tidak Keberatan dari tetangga yang telah dilegalisasi oleh Kepala Desa dan Camat setempat.
- b. penjual langsung, pengecer di tempat tertentu lainnya yang ditetapkan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6), dan Penjual Langsung dan/ atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan melampirkan persyaratan: b
1. surat penunjukkan dari produsen atau ITP-MB atau distributor atau sub distributor atau kombinasi keempatnya sebagai penjual langsung minuman beralkohol, pengecer minuman beralkohol tempat lainnya, dan penjual langsung dan/ atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya; 1
2. rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Desa dan Camat setempat; 3. ITP-MB; 2
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5.
4. SIUP kecil atau menengah; 5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 3. 4
8. 6.
8. rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun kedepan. 8.
7. akta pendirian/ perubahan perusahaan bagi perseroan terbatas dan badan usaha lainnya; dan 7
11
- ( 1) Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, wajib memiliki ITP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap badan usaha yang telah memiliki ITP-MB, wajib untuk:
- a. menjaga ketertiban dan keamanan di tempat penjualan; dan
- b. mem.asang surat izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan harus ditempatkan pada tempat yang dapat dilihat oleh umum.
- (3) Permohonan ITP-MB untuk Penjual Langsung, harus dilengkapi persyaratan izin sebagai berikut:
- a. akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang (apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas);
- b. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung;
- c. ITP dan/atau perizinan usaha kepariwisataan dari instansi yang berwenang; d. Izin Gangguan khusus minuman beralkohol;
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- f.
- rekomendasi keberadaan perusahaan dari Camat setempat;
- g. photocopy sertifikat Hak Milik atas tanah dan atau photo copy surat perjanjian sewa atau kontrak apabila tempat tersebut disewa atau dikontrak; h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- i. KTP atau Identitas Penanggungjawab Perusahaan; i.
- j. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang ITP-MB; j
- k. Surat Tidak Keberatan dari tetangga yang telah dilegalisasi oleh Kepala Desa dan Camat setempat; dan
1. membayar retribusi ITP-MB sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- (4) Persyaratan permohonan ITP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing sebanyak 1 (satu) eksemplar dengan menunjukkan dokumen aslinya.
BAB IV - PROSEDUR PERIZINAN
Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh perizinan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pemohon izin harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati melalui SKPD atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.
- (2) SKPD atau pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi terhadap permohonan perizinan penjualan minuman beralkohol.
- (3) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan;
- b. pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi objek izin; dan/atau
- c. penerbitan berita acara atas hasil verifikasi.
- (4) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk Tim Teknis yang terdiri atas unsur yang berasal dari perangkat daerah terkait.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kedua Penerbitan dan Penolakan Perizinan
BAB IV - PROSEDUR PERIZINAN
Pasal 13

- (2) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen permohonan dengan lengkap dan valid.
2. ( 1) Apabila dokumen permohonan dan persyaratan telah terpenuhi dengan lengkap dan valid, maka Kepala SKPD atau Pejabat yang ditunjuk, dapat menerbitkan perizinan penjualan minuman beralkohol yang dimohon.
- (3) Dalam hal permohonan lengkap dan valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan perizinan penjualan minuman beralkohol yang dimohon belum diterbitkan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan izin dianggap disetujui.
- (4) Apabila berlaku keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala SKPD atau Pejabat yang ditunjuk, wajib menerbitkan perizinan penjualan minuman beralkohol yang dimohon.
- (5) Segala informasi kekurangan dokumen yang berkaitan dengan permohonan perizinan penjualan minuman beralkohol, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis, paling kurang meliputi :
- a. penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi;
- b. hal-hal yang dianggap perlu oleh pemohon izin sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
- (6) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dokumen permohonan tidak lengkap, maka Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk, dapat menolak permohonan perizinan penjualan minuman beralkohol yang dimohon, disertai alasan penolakan.
- c. memberi batas waktu yang cukup.
- (7) Apabila dokumen persyaratan izin tidak valid, maka Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk, wajib menolak permohonan perizinan penjulan minuman beralkohol yang dimohon, disertai alasan penolakan.
- (9) Setiap perizinan penjualan minuman beralkohol yang diterbitkan dimuat dalam register permohonan.
- (8) Penolakan permohonan perizinan penjualan rninuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), harus disertai alasan penolakan.
- (10) Register perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), diterbitkan secara resmi oleh Kepala SKPD atau Pejabat yang ditujuk.
- (11) Bentuk perizinan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud ayat (9) dan register sebagaimana dimaksud pada ayat (10), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Masa Berlaku, Perpanjangan, dan Perubahan Perizinan
BAB IV - PROSEDUR PERIZINAN
Pasal 14

- (1) SIUP-MB dan ITP-MB berlaku sejak diterbitkan keputusan, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan SIUP-MB dan ITP-MB, dapat diajukan kepada Bupati melalui SKPD atau Pejabat yang ditunjuk, paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin terakhir.
- (3) Dalam hal terjadinya perubahan data dan/ atau informasi yang tercantum pada SIUP-MB dan/atau ITP-MB pemegang izin wajib melakukan perubahan dan/atau mengganti SIUP-MB dan/atau ITP-MB yang dimiliknya dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahannya.
- (4) Setiap pemegang perizinan penjualan minuman beralkohol wajib untuk:
- a. mentaati ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perizinan penjualan minuman beralkohol;
- c. menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
- b. meminta kepada calon pembeli untuk menunjukan kartu identitas diri;
- d. menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Bupati melalui SKPD; dan
- e. memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktuwaktu diperlukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
PEMBUATAN, PENJUALAN DAN PENYIMPANAN MINUMAN BERALKOHOL
BAB IV - PROSEDUR PERIZINAN
Pasal 15

- (1) Usaha pembuatan minuman beralkohol tradisional hanya diperbolehkan: a. memproduksi tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) liter per hari; dan b. memperdagangkan di dalam wilayah kabupaten. a
- (3) Usaha pembuatan minuman beralkohol tradisional wajib melaporkan kegiatan usahanya kepada Dinas yang membidangi perdagangan untuk dilakukan pendataan.
- (2) Minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan hanya untuk kepentingan upacara ritual.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pembinaan dan pegawasan.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PROSEDUR PERIZINAN
Pasal 16

- (1) Minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2HsOH) di atas 55% (lima puluh lima persen) dilarang diedarkan atau dijual. (2) Setiap orang, dilarang :
- a. menjual minuman beralkohol dengan kadar etanol di atas 15% (lima belas per seratus) dan golongan C bagi Penjual langsung dan/ atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya;
- b. mengiklankan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C bagi Penjual Langsung, dan Pengecer;
- c. menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan/ atau menjual langsung untuk diminum di tempat, di lokasi sebagai berikut:
1. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
2. tempat yang berdekatan dalam radius 1.000 m (seribu meter) dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan pemukiman; dan
3. tempat tertentu lainya yang ditetapkan oleh Bupati.
- d. berjualan minuman beralkohol tradisional di tempat keramaian, di tepi jalan atau tempat-tempat lainnya yang terlihat secara langsung oleh masyarakat;
- e. berjualan minuman beralkohol tradisional selain untuk kepentingan upacara ritual;
- f. menjual minuman beralkohol di minimarket, supermarket dan hypermarket; dan
- g. menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, kepada pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan kartu identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penjual langsung, pengecer minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/ atau golongan C, dan penjual langsung, pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar etthanol paling banyak 15 % (lima belas persen) wajib menyimpan minuman beralkohol digudang tempat penyimpanan minuman beralkohol.
Peniual.
- (4) Penjual langsung dan pengecer sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) wajib melakukan pencatatan dalam kartu data penyimpanan setiap pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/ atau golongan C dari gudang penyimpanan.
- (5) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat () sekurang­ kurangnya memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran barang dari gudang, dan asal barang.
- (6) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.
BAB VI - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 17

Pengawasan dalam rangka pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol dilakukan terhadap:
- a. penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C, serta penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah­rempah, jamu dan sejenisnya;
- b. perizinan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C dalam kemasan;
- c. tempat penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C;dan
- d. masyarakat yang memperdagangkan dan mengedarkan minuman beralkohol tradisional.
BAB VI - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bupati dapat membentuk Tim Terpadu.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
- a. SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan;
- b. SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perindustrian;
- c. SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kesehatan;
- d. SKPD yang tugas dan tanggungiawabnya di bidang pariwisata;
- e. SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang keamanan dan ketertiban;
- f. SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perizinan;
- g. Bagian hukum; dan
- h. Balai Pengawasan Obat dan Makanan.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dapat mengikutsertakan aparat Kepolisian Negara serta dinas terkait lainnya sebagai unsur pendukung.
- (4) Kegiatan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d kepada Bupati dalam hal ini Kepala instansi teknis yang membidangi perindustrian dan perdagangan dengan tembusan kepada Gubernur.
- (6) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan setiap triwulan.
BAB VI - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan atas peredaran, penjualan dan/ atau penggunaan minuman beralkohol dengan cara:
- a. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai peredaran, penjualan dan/ atau penggunaan minuman beralkohol;
3. beralkohol dilaksanakan terhadap: (1)pengguna minuman beralkohol;
- b. melakukan sosialisasi tentang dampak buruk minuman beralkohol; dan c. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangan untuk terpenuhinya ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat. (2) Pembinaan atas peredaran, penjualan dan/atau penggunaan minuman
5. (2)penjual/ pengedar minuman beralkohol; dan (3)masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penertiban atas peredaran dan penjualan minuman beralkohol dengan cara sebagai berikut:
- a. melakukan penindakan terhadap penjual yang tidak mempunyai izin dan/ atau penjual yang mempunyai izin tetapi menyalahgunakan perizinannya; dan a
- b. melakukan penertiban terhadap minuman beralkohol yang berada di luar tempat yang diizinkan dan ditentukan. b
- (4) Tata cara penindakan dan penertiban minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan, pemberantasan, peredaran dan penggunaan minuman beralkohol melalui kegiatan:
- a. memberikan informasi adanya penyalahgunaan dan penyimpanan penggunaan minuman beralkohol kepada instansi yang berwenang; dan
- b. memberikan keterangan dan kesaksian terhadap kasus yang terjadi yang
13. berhubungan dengan peredaran dan perdagangan minuman beralkohol. BAB VIII
SANKSI DAN PENYIDIKAN
Bagian Kesatu Sanksi Administratif
BAB VI - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 20

- ( 1) Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 15, Pasal 16 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f, Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 18 ayat (5) dan ayat (6) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa: a. peringatan tertulis;
- b. penutupan sementara usaha;
- c. penutupan usaha; dan
- d. pencabutan izin usaha.
- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf d dikenakan sanksi administrasi berupa penutupan tempat usaha. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif
- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan­ ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana; a
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan; b
- d. memeriksa buku­buku, catatan­catatan, dan dokumen­dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana; d.
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen­dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; e\_
- g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa; g
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; f
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; menghentikan penyidikan; dan i.
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang­undangan.
- j. J.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesi
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan.
Bagian Ketiga
Sanksi Pidana
BAB VI - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 11, Pasal 15 dan Pasal 16, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Penjatuhan pidana kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat
2. ( 1), dengan tidak mengurangi hak dan wewenang pihak yang berwenang untuk menyita dan memusnahkan minuman beralkohol beserta peralatannya yang dinyatakan sebagai pelanggaran. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat adalah tindak pidana
- (3) (1) pelanggaran.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.
Ditetapkan di Nanga Pinoh pada,tanggal ii Mei 20 15
Diundangkan di Nanga Pinoh pada tanggal I2 Mei 20 1 5
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,
"
IVO
TUS MULYONO
H KABUPATEN MELAWI TAHUN 295 NOMOR •
PENJELASAN
Pasal 11

('+iln
iele
PENJELASAN
Pasal 20

Cukupjelas Pasal 21
Cukupjelas