Unknown Unknown Nomor 13 Tahun 2012
Tentang PEMBENTUKAN DESA KAMORA KECAMATAN SIMPANG DUA
Berlaku: 22 Nopember 2012
N/A
Preamble

Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA KAMORA KECAMATAN SIMPANG DUA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,
Menimbang : a.
bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan Kecamatan Simpang Dua pada umumnya dan Desa Mekar Raya pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan aspirasi dan hasil penilaian dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi desa, dan pertimbangan dari aspek sosial budaya dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Mekar Raya, dipandang perlu membentuk Desa Kamora di wilayah Kecamatan Simpang Dua;
- c. bahwa pembentukan Desa Kamora diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Kamora Kecamatan Simpang Dua;
: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG dan BUPATI KETAPANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA KAMORA KECAMATAN SIMPANG DUA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
2. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
BAB II - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Kamora Kecamatan Simpang Dua.
BAB II - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 3

- (1) Desa Kamora berasal dari sebagian wilayah Desa Mekar Raya.
- (2) Desa Kamora terdiri atas cakupan wilayah :
- a. Dusun Kembera; dan
- b. Dusun Dipah Stoku.
- (3) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah Desa Kamora sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB II - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 4

Dengan terbentuknya Desa Kamora sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Mekar Raya dikurangi dengan wilayah Desa Kamora sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2)
BAB III - BATAS WILAYAH DESA
Pasal 5

- (1) Desa Kamora mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mekar Raya Kecamatan Simpang Dua;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Matan Jaya dan Desa Lubuk Batu Kabupaten Kayong Utara;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kampar Sebomban Kecamatan Simpang Dua;dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Batu Daya Kecamatan Simpang Dua.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
BAB III - BATAS WILAYAH DESA
Pasal 6

Batas wilayah administrasi Desa Kamora, dicantumkan dengan titik koordinat yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati
BAB IV
Pasal 7

Pusat pengembangan Desa Kamora berkedudukan di Dusun Kembera.
BAB V - LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK
Pasal 8

- a. Luas wilayah Desa Kamora ± 7.855,5 Ha.
- b. Jumlah penduduk Desa Kamora pada saat pembentukan Desa ini berjumlah 150 KK / 604 jiwa.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, Desa induk masih tetap melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sampai terbentuknya pemerintahan desa yang baru.
- (2) Pemerintahan Desa dan kelembagaan desa lainnya harus sudah terbentuk paling lama 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya peraturan daerah ini.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.
Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 22 Nopember 2012 BUPATI KETAPANG, ttd. HENRIKUS
Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 23 Nopember 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG ttd. ANDI DJAMIRUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2012 NOMOR 13