PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 3 Tahun 2015
Tentang No Description
Berlaku: 29 Januari 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
- a. bahwa pupuk mempunyai peranan penting dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 90 Tahun 2014 telah ditetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Untuk Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015;
1. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478 );
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/ Permentan/ OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ Permentan/ SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/ Permentan/ SR.140/8/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/ Permentan/ OT.140/8/2013 tentang Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1055);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/ Kpts/ OT.160/2/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1971/Kpts/OT.160/5/2012 Tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi di Tingkat Pusat;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 90 Tahun 2014 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN UNTUK KECAMATAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
Menetapkan : TAHUN 2015.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Camat adalah Camat se Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/ atau petani disektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP-36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan Jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
5. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/ atau petani di sektor pertanian.
6. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani/ kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
7. Sektor Pertanian adalah Sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Rakyat, Hijauan Makanan Ternak dan Budidaya Ikan/Udang.
8. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau tanaman hortikultura dengan luasan tertentu.
9. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
10. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi Pupuk Urea SP-36, ZA, dan atau NPK Phonska serta Pupuk Organik di dalam Negeri.
11. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah, yang ditunjuk oleh
12. produsen pupuk untuk melakukan penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi.
12. Pengecer resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (Petani / pekebun).
13. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangakan usaha anggotanya.
14. Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.
15. Dinas Kabupaten terkait adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan, dan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil, Menengah Perindustrian Perdagangan dan Pasar dan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.
16. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
17. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian Perdagangan dan Pasar adalah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan.
18. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan.
19. Lini II adalah gudang produsen yang berlokasi di wilayah ibukota Provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan.
20. Lini III adalah gudang produsen dan/atau distributor di wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjuk dan ditetapkan oleh produsen.
21. Lini 1V adalah lokasi gudang pengecer di wilayah kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk dan ditetapkan oleh distributor.
22. Tim Pelaksana Harian Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida tingkat Kecamatan adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
23. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkap KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pertisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.
BAB II - PERUNTUKAN
Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani dan pekebun.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.
BAB III - ALOKASI
Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung berdasarkan usulan rencana kebutuhan pupuk dari kecamatan dengan memperhatikan anjuran pemupukan berimbang, spesifik lokasi dan standar teknis serta kebutuhan pupuk bersubsidi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana tercantum pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut subsektor, kecamatan, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum pada lampiran I sampai dengan XV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III - ALOKASI
Pasal 4

- (1) Kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) di Kecamatan tertentu akan dipenuhi melalui realokasi antar Kecamatan.
- (2) Kekurangan pupuk di kecamatan dalam wilayah kabupaten dapat dipenuhi melalui realokasi antar kecamatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan setelah memperhatikan usulan dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kecamatan.
BAB III - ALOKASI
Pasal 5

- (1) Realokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan apabila serapan pupuk bersubsidi terus menerus melebihi 100 (seratus) persen.
- (2) Apabila realokasi di kecamatan tidak dapat dilakukan karena daya serap pupuk bersubsidi melebihi 100 (seratus) persen untuk subsektor, maka Bupati mengusulkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
BAB IV - JENIS, HARGA ECERAN TERTINGGI DAN
Pasal 6

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana tercantum pada pasal 2 ayat (1) terdiri dari pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik yang diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Petrokimia Gresik.
Bagian Kedua
Harga Eceran Tertinggi
BAB IV - JENIS, HARGA ECERAN TERTINGGI DAN
Pasal 7

- (1) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi ditetapkan sebagai berikut:
- (2) HET pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembelian
3. oleh Petani dan Pekebun di kios pengecer resmi secara tunai dalam karung sebagai berikut :
- (3) Kemasan karung pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberi label tambahan yang berbunyi ' Pupuk Bersubsidi Pemerintah ' ' Barang Dalam Pengawasan ' yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/ terhapus.
- a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg;
- b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg;
- c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg;
- d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg; dan
- e. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg
- a. Pupuk Urea = 50 Kg.
- b.
- Pupuk SP-36 = 50 Kg.
- c. Pupuk ZA = 50 Kg.
- d.
- Pupuk NPK = 50 Kg.
- e. Pupuk Organik = 40 Kg.
Bagian Ketiga
Penyaluran
BAB IV - JENIS, HARGA ECERAN TERTINGGI DAN
Pasal 8

Penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh produsen, distributor pupuk dan pengecer resmi pupuk yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - JENIS, HARGA ECERAN TERTINGGI DAN
Pasal 9

- (1) Distributor pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ditetapkan oleh produsen setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Distributor pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai gudang di kecamatan yang menjadi wilayah tanggung jawabnya.
BAB IV - JENIS, HARGA ECERAN TERTINGGI DAN
Pasal 10

- (1) Pengecer resmi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ditetapkan oleh distributor setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
- (2) Pengecer resmi hanya dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi dari satu distributor yang menunjuknya.
BAB IV - JENIS, HARGA ECERAN TERTINGGI DAN
Pasal 11

Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
- a. Produsen melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi di gudang Lini II dan lini III produsen kepada distributor di wilayah tanggung jawabnya;
- b. Distributor melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi dari gudang Lini III Distributor kepada pengecer di wilayah tanggung jawabnya;
- c. Dalam pelaksanaan pengangkutan, distributor menggunakan sarana angkutan yang terdaftar pada produsen dengan mencantumkan identitas khusus sebagai angkutan pupuk bersubsidi.
- d. Pengecer resmi melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV kepada petani/kelompok tani/ Pekebun;
- e. Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari kios pengecer ke kelompok tani/petani/ pekebun dilakukan dengan berpedoman kepada Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok yang disampaikan oleh masing - masing Dinas terkait pada awal tahun dan diberlakukan untuk satu tahun; dan,
- f. Jika kebutuhan jumlah pupuk bersubsidi kurang dibandingkan dengan kebutuhan pupuk sebagaimana tercantum dalam rekap RDKK, maka penyaluran pupuk kepada kelompok tani / petani oleh kios pengecer dihitung dengan berpedoman kepada proporsi alokasi pupuk dan kebutuhan pada rekapitulasi RDKK;
BAB IV - JENIS, HARGA ECERAN TERTINGGI DAN
Pasal 12

Pengecer resmi harus memasang papan nama yang dilengkapi dengan papan harga pupuk bersubsidi sebagimana ditetapkan pemerintah, ditempat yang mudah dilihat dan terbaca oleh pembeli.
BAB V - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 13

- (1) Produsen, distributor pupuk dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani sesuai kebutuhan yang ditetapkan.
- (2) Distributor dan pengecer resmi wajib menyediakan pupuk bersubsidi untuk kebutuhan 2 (dua) minggu ke depannya.
- (3) Pengecer resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
BAB V - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 14

Distributor pupuk dan pengecer resmi dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan/ atau diluar wilayah tanggung jawabnya.
BAB V - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran dan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta waktu pengadaan dan penyaluran.
- (2) Produsen berkewajiban melakukan monitoring/pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk dimasing - masing wilayah tanggung jawabnya.
- (3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten dan Pelaksana Harian Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kecamatan wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (4) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten dan Pelaksana Harian Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh.
Bagian Kedua
Pelaporan
BAB V - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 16

- (1) Produsen wajib menyampaikan laporan bulanan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi secara berkala kepada Dinas Kabupaten Terkait dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Distributor pupuk wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan penyediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada Produsen dengan tembusan kepada Dinas Kabupaten Terkait dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Pesisir Selatan.
- (3) Pengecer resmi wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada Distributor pupuk dengan tembusan kepada Dinas Kabupaten Terkait.
- (4) Laporan penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dirinci menurut kecamatan dan subsektor.
BAB V - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 17

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten melaporkan realisasi penyaluran pupuk dan hasil pengawasan kepada Bupati.
- (2) Pelaksana Harian Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kecamatan menyampaikan realisasi penyaluran pupuk dan hasil pengawasan kepada Bupati.
BAB V - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 18

- (1) Camat selaku Koordinator Pelaksana Harian Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestida Kecamatan menyampaikan laporan realisasi penyaluran pupuk dan hasil pengawasan kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran pupuk dan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Gubernur.
BAB VII
Pasal 19

- (1) Produsen wajib memberikan teguran kepada distributor pupuk yang melanggar ketentuan Pasal 11.
- (2) Apabila distributor pupuk tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu, produsen wajib memberikan skorsing sampai dengan pencabutan yang bersangkutan sebagai distributor.
BAB VII
Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi administrasi terhadap distributor dan pengecer resmi yang melanggar ketentuan terhadap Pasal 13 dan Pasal 14.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi teguran tertulis dan/ atau mengusulkan kepada produsen untuk dicabut sebagai distributor pupuk atau pengecer resmi pupuk bersubsidi.
BAB VII
Pasal 21

- (1) Apabila distributor pupuk dan kios pengecer resmi terbukti melakukan penyimpangan/ penyelewengan penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud Pasal 13, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat mencabut rekomendasi mengenai usaha perdagangan pupuk bersubsidi.
- (2) Dalam hal pencabutan rekomendasi terhadap distributor pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen berkewajiban memberhentikan yang bersangkutan sebagai distributor.
- (3) Dalam hal terjadi pencabutan rekomendasi terhadap pengecer, distributor berkewajiban memberhentikan pengecer resmi bersangkutan sebagai pengecer.
BAB VII
Pasal 22

- (1) Apabila distributor pupuk tidak menyalurkan pupuk bersubsidi kepada pengecer resmi sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Kios pengecer resmi yang tidak menyalurkan pupuk berubsidi kepada petani yang menjadi tanggung jawabnya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Distributor wajib memberikan sanksi kepada pengecer resmi yang melanggar ketentuan perundang-undangan dan melaporkannya kepada Komisi Pengawas Pupuk Bersubsidi dan Pestisida Kabupaten.
- (4) Komisi Pengawas Pupuk Bersubsidi dan Pestisida Kabupaten dapat memberikan sanksi administrasi berupa teguran kepada produsen yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi dan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Untuk Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan 2 Nomor Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi dan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Untuk Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Ditetapkan di Painan Pada Tanggal 29 Januari 2015
BUPATI PESISIR SELATAN
dto
NASRUL ABIT
Ditetapkan di Painan Pada tanggal 29 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
dto
E R I Z O N
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 NOMOR : 3
N/A
Preamble

Menimbang:
BUPATI SIN TANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 2% TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG, a.
- bahwa untuk menciptakan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sintang, serta pernyesuaian terhadap peraturan perundang­ undangan yang berlaku, maka perlu merubah Peraturan Bupati Sin tang nomor 5 tahun 20 1 5 ten tang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daJam huruf a, dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sin tang Nornor 5 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang;
- Mengingat 1.
- Undang­Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang­Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang­ Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang­Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang­Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dar Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)%
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar?? Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones1a Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. U · . 2 014 tentang ndang-Undang Nomor 23 Tahun ·blik Pemerintahan baerah (embaran Negara\_""?""7""; Indonesia Tahun 2014 Nomor 214, T?"",g7); Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo' ,' scbagaimana telah diubah dcngan Undang-U' Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Repu+ I Indonesia Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. 13 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tc'[ Dana Perimbangan (Lembaran Negara Repu 1 Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)%
3. 14 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 22005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. 15 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pegawasan Penyelenggaraa Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
20. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
Menetapkan :
21. P : eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuanga teri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ien Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
22. : N 55 Tahun Peraturan Menteri Dalam Negeri lomor d 2008 tentang Tata Cara Penatausahaa",,"" P . ban Bend ara enyusunan Laporan Pertanggungawa Serta Penyampaiannya;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20ll : Hibah dan Bantuan tentang Pedoman Pemberian 1 d Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 1an Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan ' · . 39 Tahun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2012;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 2013 Nomor 5, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG.
N/A
Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peratuaran Bupati Sintang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang diubah sebagai berikut:
- I. Ketentuan Pasal 1 ditambah 3 (tiga) angka baru yaitu angka 72, angka 73 dan angka 74, yang berbuny sebagai berikut:
N/A
Pasal 1

72. . Uang Surat Permintaan Pembayaran Penggant''c~ Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut °' ~a Nihil adalah dokumen yang diterbitkan ole! ber1s1 Bendahara Pengeluaran, yang pertanggungjawaban Uang Pesediaan.
2. 73 . Uang Surat Perintah Membayar Penggantan Persediaan Nihil yang sclanjutnya disebut SPM­ GU Nihil adalah dokumen yang diterbitkan ole PA/KPA sebagai pertanggungiawaban Uang Persedian.
3. Surat Perintah Pencairan Dana Pengganti Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SP2D­ GU Nihil adalah Surat Pengesahan yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD atas SPM­GU Nihil yang dibuat oleh PA/KPA. 74
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 5

Ruang lingkup sebagaimana climaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVll, Lampiran XVlll, Lampiran XIX, Larnpiran XX, Lampiran XXI, Lampiran XXII, Lampiran XXIII, Lampiran XXIV, Lampiran XXV, Lampiran XXVI, dan Lampiran XXVII yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 5 mengalami perubahan pada Lampiran II, Huruf D angka 9 dan 10 diubah dan ditambah 9a. dan 9b, Huruf E ditambah angka 14 dan 15, dan Huruf F angka 5 diubah dan ditambah angka 8 dan angka 9, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
4. Ketentuan Pasal 5 mengalami perubahan pada Lampiran III, Huruf D angka 6 diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
5. Ketentuan Pasal 5 mengalami perubahan pada Lampiran VIII, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III
6. Ketentuan Pasal 5 mengalami perubahan pada Lampiran XII, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV
7. Ketentuan Pasal 5 mengalami perubahan pada Lampiran XV, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V
8. Ketentuan Pasal 5 mengalami perubahan pada Lampiran XXII, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI
Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabu paten Sintang.
2015 Ditetapkan di Sintang pada tanggal ? ?7 Ru
BUPATI SINTANG, ( a (
Diundangkan di Sintang pada tanggal 23 /PR 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, (
YOSEPHA HASNAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 8¢
:4n1$93 «) ·
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
:
i).! TAHUN 2015 16.A 2015 E � BAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG
TANGGAL : '
TENTANG
:
[
PENGELUARAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
D. Surat Permintaan Pembayaran - Langsung (SPP -- LS)
9. Pengadaan Makan dan/atau Minum dengan nilai sampai dengan Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), dengan kelengkapan:
- a. Bon Tagihan;
- b. Kuitansi Pembayaran/Tanda Bukti Pembayaran;
- c. NPWP dan NPWPD:
- d. SITU/SIUP;
'
- e. Rekening Bank rekanan;
- f. Undangan atau Dasar Pelaksanaan Kegiatan;
- g. Daftar Hadir; dan/atau
- h. Notulen Rapat/Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan.
9a.Pengadaan makan dan/atau minum dengan nilai diatas Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), dengan kelengkapan:
- a. Surat permohonan proses pengadaan dari Pengguna Anggaran kepada Pejabat Pengadaan; (contoh format lampiran VI)
- b. Surat Permintaan penawaran dari Pejabat Pengadaan Barang/Jasa kepada Pihak penyedia barang; (contoh format lampiran Vll)
- c. Surat Jawaban dari rekanan; (contoh format lampiran VIII)
- d. Berita Acara Klarifikasi Serta Negosiasi Harga; (contoh format lampiran IX)
- e. Surat Penetapan Penyedia Barang/ Jasa dari Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kepada Pengguna Anggaran; (contoh format lampiran X)
- f. Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa oleh PA atau Pejabat Pembuat Komitmen; (contoh format lampiran XI)
- g. Surat Perintah Kerja;
- h. Faktur/tagihan dari penyedia;
- i. Kuitansi Pembayaran/Tanda Bukti Pembayaran;
- j. Berita Acara Pembayaran;
- k. NPWP dan NPWPD;
- I. SITU /SIUP;
- m. Rekening Bank Rekanan;
- n. Daftar Hadir;
- o. Notulen/Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan; dan/atau
- p. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.