UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 19 Tahun 1955
Tentang PENJUALAN RUMAH-RUMAH NEGERI KEPADA PEGAWAI NEGERI
Berlaku: 26 Oktober 1955
N/A
Preamble

Menimbang
- bahwa kekurangan rumah-rumah oleh Pegawai Negeri pada khususnya sangat dirasakan;
bahwa berhubung dengan keadaan keuangan Negara pembangunan rumah-rumah untuk pegawai-pegawai sangat terbatas;
bahwa salah suatu jalan untuk memberikan bantuan kepada Pegawai-pegawai ialah memberikan kesempatan kepada mereka untuk membeli rumah Negeri, dan dengan uang penjualan ini dibangunkan rumah-rumah baru untuk dibelinya;
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan:
Mengingat
:
I.C.W. (S. 1925 No. 448);
Pasal 82 dan 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Memutuskan :
- I. Mencabut Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1955 terhitung mulai 26 Agustus 1955.
- II. Menetapkan :
Undang-undang Darurat tentang Penjualan Rumah-rumah Negeri kepada Pegawai Negeri.
N/A
Pasal 2

.
Penetapan harga rumah dan tanahnya dilakukan menurut petunjuk-petunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga oleh Panitia-panita, yang dibentuk oleh Menteri tersebut.
N/A
Pasal 3

.
Penjualan rumah dan tanahnya dilakukan dengan cara sewa-beli dengan jangka waktu paling lama 20 tahun dan paling pendek 5 tahun, dengan ketentuan bahwa angsuran pertama berjumlah sedikit-dikitnya 5% dari harga rumah.
N/A
Pasal 4

.
Contoh surat perjanjian sewa-beli ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dan Menteri Keuangan.
Pada surat perjanjian itu ditentukan antara lain :
Selama surat masih milik Negeri rumah itu harus dipelihara sebaik-baiknya atas biaya pembeli.
N/A
Pasal 5

.
Untuk sementara diadakan pembatasan, bahwa penjualan dilakukan hanya kepada Pegawai Negeri, yang telah mempunyai waktu-dinas sedikit-dikitnya 10 tahun.
N/A
Pasal 6

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 1955. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO.
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA, ttd SUROSO
Diundangkan pada tanggal 26 Oktober 1955. MENTERI KEHAKIMAN ttd LOEKMAN WIRIADINATA.
PENJELASAN
Pasal 1

Menurut "Burgeriijke worningregeling Staatsblad 1925 No. 48" sebagai peraturan ini hingga kini telah diubah dan ditambah, maka rumah-rumah Negeri terdiri atas 3 golongan:
- a. Termasuk golongan I ialah rumah-rumah yang dicadangkan untuk ditempati oleh pemegang-pemegang jabatan yang tertentu, yang berhubung dengan sifat jawatannya harus tinggal di rumah itu.
- b. Termasuk golongan II ialah rumah-rumah yang dapat dianggap mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan daripada satu jawatan atau perusahaan Negeri dan karena itu hanya disediakan untuk ditempati pegawai jawatan atau perusahaan itu saja.
- c. Termasuk golongan III ialah rumah-rumah Negeri lain-lainnya. Jadi rumah-rumah Negeri sub a dan b tidak diperkenankan dan hanya rumah-rumah Negeri sub c dapat dijual.
PENJELASAN
Pasal 2

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3

Jangka waktu ditetapkan selain paling lama 20 tahun juga paling pendek 5 tahun, dengan maksud supaya rumah-rumah tersebut dalam waktu 5 tahun tidak dapat dijual kepada pihak ketiga.
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5

Menurut pengalaman adalah banyak pegawai, yang belum mempunyai waktu dinas panjang, meninggalkan jabatan untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan partikelir. Untuk mencegah bahwa golongan pegawai ini dapat membeli rumah pula, maka diadakan batasan sebagai termuat dalam pasal ini. Pembatasan dapat dikurangi bilamana telah dibangun banyak rumah.
LN 1955/56; TLN NO. 870