PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 42 Tahun 2016
Tentang PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS DI KOTA PONTIANAK
Berlaku: 26 Agustus 2016
N/A
Preamble

Menimbang :
WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 42 TAHUN 2016
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS DI KOTA PONTIANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan perlu mengatur tata cara pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
- b. bahwa sampai saat ini, Indonesia masih menghadapi permasalahan penyakit hewan yang secara alami dapat menular ke manusia atau sebaliknya yang disebut zoonosis yang dalam kondisi tertentu berpotensi menjadi wabah atau pandemik yang perlu dikendalikan dan Kota Pontianak merupakan wilayah yang beresiko terhadap penyebaran penyakit zoonosis karena merupakan daerah tujuan lalu lintas hewan maupun produk asal hewan yang berpotensi sebagai agen infeksi penyakit zoonosis;
- c. bahwa dalam rangka meminimalisir kerugian ekonomi, kesehatan manusia, lingkungan, keresahan masyarakat, kematian hewan yang tinggi dan/atau potensi masuk dan menyebarnya penyakit hewan, perlu dilakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis di Kota Pontianak;
5. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah II Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
Menetapkan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Kpts/Ot.140/10/2006 tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Fungsional Pemeriksaan, Pengamatan dan Perlakuan Penyakit Hewan Karantina;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 / Permentan / OT.140/ 2013 tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2013 tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis (URC-PHMS) Provinsi Kalimantan Barat;
18. Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 65);
MEMUTUSKAN :
WALIKOTA TENTANG PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS DI
: PERATURAN KOTA PONTIANAK.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan ricketsia.
4. Wabah adalah kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular secara mendadak.
5. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan yang tinggi.
6. Penyakit Hewan Eksotik adalah penyakit yang belum pernah ada atau sudah dibebaskan di suatu wilayah atau di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
8. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
9. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
10. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
11. Laboratorium Veteriner adalah laboratorium yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
12. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran Hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan Hewan.
13. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditunjuk oleh menteri, gubernur, atau bupati atau walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan Hewan.
14. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan alami.
15. Wilayah adalah suatu lokasi dapat berupa kabupaten/kota, provinsi, atau beberapa provinsi.
16. Otoritas Veteriner Kota Pontianak adalah perangkat daerah yang menangani fungsi peternakan dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan Hewan dengan melibatkan keprofesionalan Dokter Hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengindentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
17. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
18. Vaksinasi adalah proses memasukkan bibit penyakit yang sudah dimatikan maupun yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh hewan agar tubuh hewan mampu membentuk kekebalan terhadap penyakit tersebut.
19. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
20. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
21. Lalu lintas hewan dan produk hewan adalah ternak, hewan kesayangan dan/atau produk hewan yang keluar dan atau masuk ke Kota Pontianak.
22. Sertifikat kesehatan hewan yang selanjutnya disingkat SKH, adalah keterangan yang diberikan kepada pemilik hewan kesayangan dan atau ternak setelah dilakukan pemeriksaan secara klinis dan/atau laboratoris oleh Dokter Hewan dan ditandatangani oleh Dokter Hewan yang berwenang.
23. Sertifikat Kesehatan Produk Hewan yang selanjutnya disingkat SKPH adalah Sertifikat yang diberikan kepada pemilik produk hewan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Dokter Hewan dan ditandatangani oleh Dokter Hewan yang berwenang.
24. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan.
25. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
26. Daerah bebas adalah suatu daerah atau wilayah yang tidak ditemukan kasus atau kejadian penyakit hewan menular berdasarkan historis atau uji laboratorium.
27. Daerah terduga adalah wilayah kabupaten/kota, provinsi, dan kawasan yang masih berstatus bebas penyakit yang berbatasan langsung dengan daerah tertular tanpa dibatasi oleh batas alam seperti laut, sungai, gunung, kawasan hutan alam maupun daerah bebas lainnya walaupun mempunyai batas alam namun frekuensi lalu lintas Hewan ataupun produk hewan tinggi dan berada di luar wilayah kerja karantina.
28. Daerah tertular adalah daerah yang pernah terjadi kasus penyakit hewan menular baik secara sporadis maupun endemis;
29. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
30. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
31. Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia;
32. Media pembawa penyakit hewan adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan atau benda lain yang dapat membawa hama penyakit hewan.
33. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan media pembawa dari luar ke dalam wilayah Kota Pontianak.
34. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan media pembawa ke luar dari wilayah Kota Pontianak.
35. Alat angkut adalah alat angkutan dan sarana yang dipergunakan untuk mengangkut yang langsung berhubungan dengan media pembawa.
36. Sucihama adalah tindakan membersihkan dari hama atau penyakit seperti antara lain desinfeksi, desinsektisasi, dan fumigasi.
37. Pengujian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menguji spesimen terhadap kemungkinan unsur-unsur yang menyebabkan hewan sakit atau mati, misalnya akibat mikroorganisme patogen atau residu obat hewan dan/atau bahan berbahaya lainnya.
38. Pencegahan Penyakit Hewan adalah semua tindakan untuk mencegah timbulnya, berjangkitnya dan menjalarnya penyakit hewan.
39. Pemberantasan Penyakit Hewan adalah semua tindakan untuk menghilangkan timbulnya/terjadinya, berjangkitnya dan menjalarnya kasus penyakit hewan.
40. Pengobatan Hewan adalah semua tindakan untuk melaksanakan penyembuhan penyakit hewan yang menular maupun yang tidak menular.
41. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menularadalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan zoonosis prioritas, manajemen risiko, kesiagaan darurat, pemberantasan zoonosis, dan partisipasi masyarakat dengan memperhatikan kesehatan lingkungan dan Kesejahteraan Hewan.
42. Pengamatan penyakit hewan adalah pemantauan yang dilakukan secara terus menerus untuk mendapatkan status dan situasi zoonosis di suatu daerah.
43. Biosecurity adalah semua tindakan yang merupakan pertahanan pertama untuk pengendalian wabah dan dilakukan untuk mencegah semua kemungkinan kontak/penularan dengan peternakan tertular dan penyebaran penyakit.
44. Desinfeksi adalah tindakan pensucihamaan secara tepat dan cermat terhadap pakan, tempat pakan/air minum, semua peralatan, pakaian pekerja kandang, alas kaki, kendaraan dan bahan lain yang tercemar, bangunan kandang yang bersentuhan dengan unggas, kandang/tempat penampungan unggas.
45. Paramedik veteriner adalah tenaga kesehatan hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan Dokter Hewan.
46. Budidaya adalah semua proses kegiatan produksi yang dilakukan untuk memproduksi hasil-hasil ternak.
47. Pembibitan adalah serangkaian kegiatan pembudidayaan untuk menghasilkan bibit sesuai pedoman pembibitan ternak yang baik.
48. Sampel adalah satu atau lebih satuan (unit) hasil yang dipilih dari suatu kumpulan (populasi) satuan, atau bagian terpilih dari hasil dengan jumlah yang lebih besar.
49. Spesimen adalah contoh bahan pemeriksaan penyakit yang berasal dari hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan yang dicurigai.
50. Surveilans adalah kegiatan yang dilakukan secara teratur untuk mengetahui status kesehatan hewan pada suatu populasi melalui kontrol dan deteksi dini suatu penyakit.
51. Pengambilan sampel dan atau spesimen adalah tindakan perlakuan pada media pembawa dengan cara mengambil sejumlah sampel dan atau spesimen untuk kepentingan pengujian, identifikasi dan peneguhan diagnosis hama dan penyakit hewan sesuai ketentuan dan tata cara pengambilan sampel dan atau spesimen yang benar.
52. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
53. Isolasi adalah tindakan pemisahan hewan sakit atau diduga sakit di tempat yang khusus.
54. Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan adalah tindakan untuk memantau ada tidaknya suatu penyakit hewan tertentu di suatu pulau atau kawasan pengamanan hayati hewan sebagai langkah awal dalam rangka kewaspadaan dini.
55. Vektor adalah hewan yang dapat bertindak sebagai induk semang perantara atau pemindahan suatu penyakit hewan menular secara langsung;
56. Pengobatan penyakit hewan adalah semua tindakan untuk melakukan penyembuhan penyakit hewan yang menular maupun yang tidak menular;
57. Diagnosa adalah penentuan suatu penyakit oleh dokter hewan dengan cara pemeriksaan klinis atau pemeriksaaan laboratorium;
58. Pelayanan Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang meliputi pemeriksaan, diagnosa, prognosa dan pengobatan/terapi, pencegahan, vaksinasi;
59. Penyeliaan Dokter Hewan adalah pengawasan secara berkelanjutan kepada kinerja tenaga paramedik veteriner dan/atau sarjana kedokteran hewan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan, khususnya dalam membantu tindakan medik veteriner.
60. Biosafetyadalah kondisi agar manusia yang melakukan kegiatan dalam lingkungan laboratorium dan lingkungan sekitar terlindungi dari agen penyakit hewan.
61. Pengeradikasian penyakit hewan adalah tindakan untuk membasmi agen dan vektor penyakit hewan.
62. Pendepopulasian hewan adalah tindakan mengurangi dan/atau meniadakan jumlah Hewan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan Penyakit hewan, menjaga keseimbangan rasio Hewan jantan dan betina, dan menjaga daya dukung habitat.
63. Eutanasia adalah pemusnahan hewan secara individu atau kelompok untuk menyegerakan kematian Hewan tanpa mengalami kesakitan dan penderitaan yang panjang.
64. Pandemik adalah kejadian penyakit yang terjadi dalam daerah yang sangat luas dan mencakup populasi yang banyak di berbagai daerah/ negara di dunia.
65. Endemis adalah suatu kejadian penyakit yang berada dalam suatu tempat/populasi tertentu.
66. Epidemiologis adalah ilmu yang mempelajari pola kesehatan dan penyakit serta faktor yang terkait di tingkat populasi.
67. Parenteral adalah pemberian obat menggunakan antara lain alat suntik, infus, sonde (selang yang dimasukkan melalui mulut atau hidung) dan/ atau trokar (alat pelubang perut).
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk melindungi masyarakat Kota Pontianak dari resiko terjangkitnya penyakit hewan menular strategis di Daerah.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan hewan menular strategis di Daerah.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :
- a. kewenangan;
- b. pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan;
- c. pencegahan penyakit hewan;
- d. pengamanan penyakit hewan;
- e. pemberantasan penyakit hewan; dan
- f. pengobatan hewan;
- g. persyaratan teknis kesehatan hewan;
- h. sistem informasi; dan
- i. ketentuan penutup.
BAB III - KEWENANGAN
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan yang ada di Kota Pontianak.
- (2) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan meliputi kegiatan:
- a. pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan;
- b. pencegahan penyakit hewan;
- c. pengamanan penyakit hewan;
- d. pemberantasan penyakit hewan; dan
- e. pengobatan hewan.
- (3) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan: a. persyaratan teknis kesehatan hewan; dan
- b. sistem informasi.
- (4) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Otoritas Veteriner Daerah Kota Pontianak.
- (5) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dapat dilakukan oleh tim yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB IV - PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 6

Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan dilakukan melalui kegiatan surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian, peringatan dini, serta pelaporan.
Bagian Kedua Surveilans
BAB IV - PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 7

- (1) Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui pengumpulan data mengenai:
- a. agen penyakit hewan, vektor, reservoir penyakit hewan;
- b. induk semang, berupa identitas hewan dan data klinis;
- c. faktor lingkungan yang mendukung munculnya penyakit hewan; dan
- d. dampak penyakit hewan terhadap kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan hidup.
- (2) Pengumpulan data dilakukan paling sedikit melalui pengambilan sampel dan/atau spesimen sesuai dengan target jenis penyakit hewan.
BAB IV - PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 8

Perusahaan peternakan, peternak, orang perseorangan yang memelihara hewan, dan pengelola konservasi satwa wajib memberikan kesempatan kepada Otoritas Veteriner untuk melakukan surveilans penyakit hewan.
BAB IV - PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 9

- (1) Kegiatan surveilans yang dilakukan oleh Otoritas Veteriner Kota Pontianak dilaporkan kepada Otoritas Veteriner Provinsi dan Otoritas Veteriner Kementerian.
- (2) Otoritas Veteriner Kota sesuai dengan kewenangannya wajib menindaklanjuti hasil surveilans dengan melakukan kajian epidemiologis.
- (3) Hasil kajian epidemiologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan peta.
Bagian Ketiga Penyidikan
BAB IV - PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 10

Perusahaan peternakan, peternak, orang perseorangan yang memelihara hewan, dan pengelola konservasi satwa wajib memberikan kesempatan kepada otoritas veteriner Kota Pontianak untuk melakukan penyidikan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
BAB IV - PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 11

- (1) Penyidikan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan jika: a. hasil surveilans menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan, muncul, dan/atau penyebaran kasus suatu penyakit hewan di suatu wilayah; dan/atau b. adanya laporan dugaan timbulnya wabah di suatu wilayah.
- (2) Penyidikan dilakukan paling sedikit melalui pengambilan sampel dan/atau spesimen serta data pendukung.
- (3) Terhadap sampel dan/atau spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penelusuran asal-usul, sumber, dan agen penyakit hewan dalam hubungan antara agen penyakit hewan, induk semang, dan faktor lingkungan hidup.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Otoritas Veteriner Kota Pontianak.
Bagian Keempat
Pemeriksaan dan Pengujian
BAB IV - PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 12

- (1) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan terhadap sampel dan/atau spesimen serta data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Laboratorium Veteriner yang terakreditasi.
- (3) Dalam hal Laboratorium Veteriner yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada, dapat dilakukan di Laboratorium Veteriner yang memiliki kemampuan pemeriksaan dan pengujian yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 13

Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan untuk meneguhkan diagnosis, mengidentifikasi agen penyakit hewan, bahan berbahaya, residu, dan cemaran dalam rangka surveilans dan penyidikan.
BAB IV - PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 14

- (1) Hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Laboratorium Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Otoritas Veteriner Kota Pontianak.
- (2) Otoritas Veteriner Kota Pontianak melakukan kajian epidemiologis terhadap hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bagian Kelima Peringatan Dini
BAB IV - PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 15

- (1) Walikota atas rekomendasi Otoritas Veteriner Kota Pontianak dapat melakukan peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan darurat yang dilakukan:
- a. di daerah bebas dan daerah tertular sebelum adanya penetapan wabah oleh Menteri; dan
- b. jika hasil kegiatan surveilans, penyidikan, serta pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 mengindikasikan terjadinya wabah.
- (3) Peringatan dini sebagai tindakan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembatasan dan pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya yang berkaitan dengan wabah penyakit hewan antarkabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.
Bagian Keenam Pelaporan
BAB IV - PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 16

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat hasil kajian epidemiologis penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2).
- (2) Hasil kajian epidemiologis penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan oleh Otoritas Veteriner Kota Pontianak kepada Walikota untuk dilaporkan kepada Gubernur dan Menteri.
- (3) Hasil kajian epidemiologis penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan oleh Otoritas Veteriner Provinsi kepada Gubernur untuk dilaporkan kepada Menteri.
- (4) Hasil kajian epidemiologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengindikasikan terjadinya wabah dilaporkan oleh Walikota kepada Gubernur dan Menteri dengan tembusan kepada Bupati yang wilayahnya berbatasan dan berisiko tertular penyakit hewan.
- (5) kajian epidemiologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang mengindikasikan terjadinya wabah dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri dengan tembusan kepada:
- a. bupati/walikota yang berada di dalam wilayah provinsi bersangkutan; dan
- b. gubernur yang wilayahnya berisiko tertular penyakit hewan dari provinsi yang terjangkit penyakit hewan.
BAB IV - PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 17

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan/atau laporan dari pejabat Otoritas Veteriner Nasional, Menteri menetapkan jenis, status situasi, dan peta penyakit hewan.
- (2) Jenis, status situasi, dan peta penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam sistem informasi pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan yang dapat diakses oleh Otoritas Veteriner Kota Pontianak, Otoritas Veteriner provinsi, Otoritas Veteriner Kementerian, dan Dokter Hewan Berwenang pada Kementerian.
- (3) Status situasi penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa daerah bebas, daerah terduga, daerah tertular, atau daerah wabah.
- (4) Penetapan status situasi penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan peta penyakit hewan.
- (5) Status situasi penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan dalam penetapan kebijakan :
- a. tindakan memutus mata rantai penularan penyakit hewan;
- b. pengamanan daerah bebas, daerah terduga dan daerah tertular;
- c. pemberantasan di daerah tertular dan daerah wabah;
- d. respon cepat di daerah terduga, daerah tertular atau daerah wabah; dan
- e. peringatan dini di daerah bebas dan daerah tertular.
BAB V - PENCEGAHAN PENYAKIT HEWAN
Pasal 18

- (1) Pencegahan Penyakit Hewan meliputi pencegahan:
- a. masuk ke dan keluar dari Kota Pontianak; dan
- b. muncul, berjangkit, dan menyebarnya di Kota Pontianak;
- (2) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - PENCEGAHAN PENYAKIT HEWAN
Pasal 19

- (1) Pencegahan masuk, muncul, dan menyebarnya penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan dengan menerapkan persyaratan teknis kesehatan Hewan.
- (2) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan tindakan pengebalan, pengoptimalan kebugaran hewan, dan biosecurity .
BAB V - PENCEGAHAN PENYAKIT HEWAN
Pasal 20

- (1) Pengebalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilaksanakan melalui vaksinasi, pemberian antisera, dan peningkatan status gizi hewan.
- (2) Vaksinasi, pemberian antisera, dan peningkatan status gizi hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perusahaan peternakan, peternak dan orang perseorangan yang memelihara hewan.
- (3) Dalam hal tertentu Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan bantuan kepada peternak dan orang perseorangan yang memelihara hewan untuk melaksanakan vaksinasi dan pemberian antisera.
- (4) Pelaksanaan vaksinasi dan pemberian antisera hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dokter Hewan dan/atau di bawah penyeliaan Dokter Hewan.
- (5) Dalam hal vaksinasi dan pemberian antisera hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara parenteral, pelaksanaannya harus dilakukan oleh Dokter Hewan atau Paramedik Veteriner yang berada di bawah penyeliaan Dokter Hewan.
- (6) Pelaksanaan vaksinasi dan pemberian antisera yang diberikan secara parenteral sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilaporkan kepada Otoritas Veteriner Kota Pontianak.
BAB V - PENCEGAHAN PENYAKIT HEWAN
Pasal 21

Pengoptimalan kebugaran hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilakukan dengan cara penerapan prinsip kesejahteraan hewan.
BAB V - PENCEGAHAN PENYAKIT HEWAN
Pasal 22

Biosecurity sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan dengan cara pemisahan sementara hewan baru dari hewan lama, hewan sakit dari hewan sehat, pembersihan dan desinfeksi, pembatasan lalu lintas orang, hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya dalam unit usaha atau perusahaan peternakan.
BAB VI - PENGAMANAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu
Pasal 23

- (1) Pengamanan penyakit hewan dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. penetapan penyakit hewan menular strategis;
- b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan menular strategis;
- c. penerapan prosedur biosafety dan biosecurity ;
- d. pengebalan hewan;
- e. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
- f. kesiagaan darurat veteriner; dan
- g. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Kegiatan pengamanan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g dilakukan oleh Otoritas Veteriner Kota Pontianak.
Bagian Kedua
Penerapan Prosedur Biosafety dan Biosecurity
BAB VI - PENGAMANAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu
Pasal 24

Penerapan prosedur biosafety dan biosecurity sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan:
- a. sumber daya manusia yang bertugas memiliki kompetensi di bidang biosafety dan biosecurity ; dan
- b. tata letak dan konstruksi alat dan mesin, kandang, laboratorium, dan bangunan memenuhi standar.
BAB VI - PENGAMANAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu
Pasal 25

Penerapan prosedur biosafety dan biosecurity sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan dengan cara melakukan:
- a. penyucihamaan bagi manusia;
- b. penggunaan alat pelindung diri;
- c. pembersihan, pencucian dan desinfeksi alat dan mesin, kandang, dan bangunan;
- d. isolasi hewan tertular atau agen penyakit hewan;
- e. isolasi hewan tertular dan terduga tertular; dan
- f. pengawasan lalu lintas orang, hewan, media pembawa penyakit hewan lainnya dan produk hewan nonpangan yang berisiko menularkan penyakit ke hewan dan lingkungan, pakan dan bahan pakan di perusahaan peternakan atau unit usaha.
BAB VI - PENGAMANAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu
Pasal 26

Penerapan prosedur biosafety dan biosecurity dilakukan untuk :
- a. menjaga agen penyakit hewan yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau disalahgunakan;
- b. melindungi hewan, manusia, dan lingkungan hidup dari agen penyakit hewan; dan/atau
- c. memutus rantai masuknya agen penyakit hewan ke induk semang.
BAB VI - PENGAMANAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu
Pasal 27

Penerapan biosafety dan biosecurity harus dilakukan paling sedikit pada pembibitan, budidaya, tempat penampungan hewan, pasar hewan, Rumah Potong Hewan, alat angkut hewan, tempat pelayanan kesehatan hewan, unit konservasi, dan Laboratorium Veteriner.
BAB VI - PENGAMANAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu
Pasal 28

Kegiatan biosecurity sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 27 dapat mengikutsertakan peran masyarakat.
Bagian Kelima
Pengebalan Hewan
BAB VI - PENGAMANAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu
Pasal 29

- (1) Pengebalan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d dilakukan melalui vaksinasi, pemberian antisera, dan/atau peningkatan status gizi hewan.
- (2) Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada daerah bebas Penyakit Hewan Menular Strategis yang berisiko tinggi tertular, daerah terduga, daerah tertular, dan daerah wabah.
- (3) Pemberian antisera dan peningkatan status gizi hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada daerah tertular dan daerah bebas Penyakit Hewan Menular Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3); dan
- (4) Kegiatan vaksinasi dan pemberian antisera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan peran masyarakat.
BAB VI - PENGAMANAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu
Pasal 30

Daerah bebas Penyakit Hewan Menular Strategis yang berisiko tinggi tertular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) harus memenuhi kriteria :
- a. berbatasan langsung dan tanpa batas alam dengan daerah tertular atau daerah wabah;
- b. lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya dengan frekuensi tinggi; dan/atau
- c. jenis dan karakteristik penyakit hewan mudah dan cepat menular.
BAB VI - PENGAMANAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu
Pasal 31

- (1) Vaksinasi, pemberian antisera, dan peningkatan status gizi hewan yang diberikan secara parenteral harus dilakukan oleh Dokter Hewan atau paramedik veteriner yang berada di bawah penyeliaan Dokter Hewan.
- (2) Pelaksanaan vaksinasi dan pemberian antisera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Otoritas Veteriner Kota Pontianak.
Bagian Keenam
Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Luar Wilayah Kerja Karantina
BAB VI - PENGAMANAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu
Pasal 32

- (1) Pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf e meliputi pengawasan terhadap lalu lintas :
- a. hewan;
- b. produk hewan; dan
- c. media pembawa penyakit hewan lainnya.
- (2) Pengawasan lalu lintas hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
- a. ternak;
- b. hewan peliharaan;
- c. satwa liar; dan
- d. hewan yang hidup di air.
- (3) Pengawasan lalu lintas produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
- a. produk hewan nonpangan yang berisiko menularkan penyakit ke hewan dan lingkungan hidup;
- b. produk hewan nonpangan yang berpotensi membawa risiko zoonosis secara langsung kepada manusia; dan
- c. produk pangan asal hewan.
- (4) Ketentuan mengenai pengawasan lalu lintas produk hewan non pangan dan produk pangan asal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PENGAMANAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu
Pasal 33

- (1) Pengawasan lalu lintas hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dan huruf c serta produk hewan nonpangan yang berisiko menularkan penyakit ke hewan dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Otoritas Veteriner Kota Pontianak sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemeriksaan fisik.
- (3) Pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan terhadap dokumen:
- a. sertifikat veteriner dari Otoritas Veteriner kabupaten/kota pengirim;
- b. surat rekomendasi pemasukan dari Otoritas Veteriner kabupaten/kota penerima;
- c. surat rekomendasi pemasukan dari Otoritas Veteriner provinsi penerima; dan
- d. surat keterangan hasil uji dari Laboratorium Veteriner yang terakreditasi atau yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (4) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemeriksaan klinis organoleptik sesuai dengan keterangan dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Bagian Ketujuh Penerapan Kewaspadaan Dini
BAB VI - PENGAMANAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu
Pasal 34

- (1) Penerapan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf dilakukan oleh Otoritas Veteriner dan setiap orang.
- (2) Penerapan kewaspadaan dini oleh Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan dan pengujian sampel dan/atau spesimen secara cepat, respon cepat, dan membangun kesadaran masyarakat sesuai dengan pedoman kesiagaan darurat veteriner, jika ditemukan gejala terjadinya Penyakit Hewan Menular Strategis dan/atau Wabah.
- (3) Dalam melaksanakan penerapan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Veteriner dapat mengikutsertakan masyarakat.
- (4) Penerapan kewaspadaan dini oleh setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelaporan terjadinya tanda munculnya Penyakit Hewan Menular Strategis dan/atau Wabah kepada Otoritas Veteriner Kota atau Otoritas Veteriner provinsi.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Otoritas Veteriner Kota Pontianak atau Otoritas Veteriner provinsi harus segera merespon dengan melakukan pemberantasan Penyakit Hewan apabila hasil kajian epidemiologis mengindikasikan Wabah.
BAB VII - PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 35

- (1) Pemberantasan penyakit hewan dilakukan untuk membebaskan wilayah Kota Pontianak dari kasus dan/atau agen penyakit hewan menular.
- (2) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada daerah tertular.
BAB VII - PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 36

Pemberantasan penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan dengan cara:
- a. penutupan wilayah;
- b. pembatasan lalu lintas hewan rentan, produk Hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya yang berisiko tinggi;
- c. pengebalan hewan;
- d. pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit;
- e. penanganan hewan sakit;
- f. pemusnahan bangkai hewan;
- g. pengeradikasian penyakit hewan; dan
- h. pendepopulasian hewan.
Bagian Kedua Penutupan Wilayah
BAB VII - PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 37

- (1) Penutupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilakukan berdasarkan penetapan daerah wabah oleh Menteri.
- (2) Penutupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) sejak ditetapkan suatu daerah wabah oleh Menteri.
BAB VII - PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 38

Dalam hal Walikota belum melaporkan indikasi terjadinya wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) dan ayat (5) kepada Menteri untuk dinyatakan sebagai wabah, Otoritas Veteriner setempat dapat melakukan tindakan pemberantasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b sampai dengan huruf h.
BAB VII - PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 39

- (1) Setelah penutupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Otoritas Veteriner Kota Pontianak harus memerintahkan kepada perusahaan peternakan, peternak, orang perseorangan yang memelihara hewan, dan pengelola konservasi satwa untuk melakukan:
- a. pengandangan hewan rentan; dan
- b. pengisolasian hewan sakit dan/atau terduga sakit.
- (2) Otoritas Veteriner Kota Pontianak sesuai dengan kewenangannya melakukan:
- a. komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai terjadinya wabah penyakit hewan dan cara pengendalian dan penanggulangannya; dan
- b. pengawasan dilakukan terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB VII - PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 40

Penetapan daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dapat diubah oleh Menteri sebagai:
- a. daerah tertular, dalam hal wabah penyakit hewan sudah dapat dikendalikan; dan
- b. daerah bebas, dalam hal wabah penyakit hewan berhasil diberantas.
BAB VII - PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 41

- (1) Perubahan penetapan dari daerah wabah menjadi daerah tertular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilakukan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi pejabat Otoritas Veteriner Nasional.
- (2) Terhadap daerah yang telah ditetapkan sebagai daerah tertular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pencabutan penetapan penutupan wilayah oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.
BAB VII - PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 42

Perubahan status dari daerah tertular menjadi daerah bebas ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari pejabat Otoritas Veteriner Nasional.
Bagian Ketiga
Pembatasan Lalu Lintas Hewan Rentan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya yang Berisiko Tinggi
BAB VII - PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 43

- (1) Pembatasan lalu lintas hewan rentan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya yang berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b ke dan dari daerah wabah dilakukan melalui tindakan pelarangan terhadap seluruh lalu lintas hewan rentan terhadap penyakit hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya yang berisiko tinggi menyebarkan penyakit hewan.
- (2) Hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya hanya dapat dilalulintaskan jika telah memenuhi persyaratan teknis kesehatan Hewan.
Bagian Keempat Pengebalan Hewan
BAB VII - PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 44

- (1) Pengebalan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dilakukan terhadap semua hewan rentan penyakit hewan yang berada pada daerah wabah.
- (2) Pengebalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui vaksinasi, pemberian antisera, dan/atau peningkatan status gizi hewan secara serentak, masal, terpadu, berkelanjutan dan terkoordinasi sampai tercapai tingkat kekebalan kelompok hewan.
BAB VII - PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 45

Dalam melaksanakan pengebalan hewan di daerah wabah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan vaksin, antisera, dan/atau obat hewan untuk peningkatan status gizi hewan.
Bagian Kelima
Pengisolasian Hewan Sakit atau Terduga Sakit
BAB VII - PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 46

- (1) Pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d dilakukan pada kandang yang berada di daerah tertular penyakit hewan.
- (2) Dalam hal seluruh hewan yang terdapat dalam peternakan tertular penyakit hewan atau terduga sakit, pengisolasian dilakukan pada peternakan tersebut.
- (3) Pengisolasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh peternak, pemelihara, dan/atau penanggung jawab hewan di bawah pengawasan Otoritas Veteriner setempat.
- (4) Pengisolasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Otoritas Veteriner setempat.
- (5) Selama pengisolasian, Peternak, pemelihara, dan/atau penanggungjawab hewan sakit atau terduga sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan:
- a. perawatan hewan sakit atau terduga sakit;
- b. pelaporan perkembangan status kesehatan Hewan kepada Otoritas Veteriner setempat; dan
- c. penerapan prosedur biosafety dan biosecurity sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 28.
Bagian Keenam Penanganan Hewan Sakit
BAB VII - PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 47

- (1) Penanganan hewan sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e dilakukan terhadap hewan sakit dan terduga sakit sesuai dengan jenis hewan serta jenis dan sifat penyakit hewan.
- (2) Penanganan hewan sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan perawatan, depopulasi, eliminasi, eutanasia, pemotongan bersyarat, dan/atau pemusnahan hewan di daerah tertentu.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh peternak, pemelihara, dan/atau penanggung jawab hewan sakit atau terduga sakit di bawah pengawasan Otoritas Veteriner Kota Pontianak.
Bagian Ketujuh Pemusnahan Bangkai Hewan
BAB VII - PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 48

- (1) Pemusnahan bangkai hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf f dilakukan berdasarkan jenis hewan, jenis penyakit hewan, waktu, dan tempat pemusnahan.
- (2) Dalam hal adanya bangkai hewan akibat Penyakit Hewan Menular Strategis di daerah bebas dan daerah terduga, Otoritas Veteriner Kota Pontianak harus memeriksa dan mengawasi proses pemusnahan bangkai Hewan.
- (3) Pemusnahan bangkai hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat kejadian dengan cara pembakaran dan/atau penguburan.
- (4) Pemusnahan bangkai hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Peternak, pemelihara dan/atau penanggung jawab hewan sakit atau terduga sakit di bawah pengawasan Otoritas Veteriner Kota Pontianak.
BAB VII - PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 49

- (1) Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan tindakan pemusnahan bangkai hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 yang tercemar dan masih dapat digunakan harus disucihamakan sebelum digunakan kembali.
- (2) Sarana dan prasarana yang tercemar dan tidak dapat disucihamakan harus dimusnahkan.
Bagian Kedelapan Pengeradikasian Penyakit Hewan
BAB VII - PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 50

- (1) Pengeradikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g dilakukan dengan cara:
- a. desinfeksi pada hewan dan lingkungan hidupnya;
- b. penggunaan bahan kimia selain desinfektan;
- c. pembakaran;
- d. penggunaan musuh alami vektor;
- e. pengomposan; dan/atau
- f. aplikasi teknologi lainnya.
- (2) Pengeradikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, pemelihara hewan, atau penanggung jawab hewan.
- (3) Pengeradikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di bawah pengawasan Otoritas Veteriner Kota Pontianak.
Bagian Kesembilan Pendepopulasian Hewan
BAB VII - PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 51

- (1) Pendepopulasian hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf h dapat dilakukan pada hewan yang sakit, terduga sakit, dan/atau hewan pembawa penyakit hewan.
- (2) Pendepopulasian hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pemotongan hewan;
- b. pemusnahan populasi hewan di daerah tertentu;
- c. pengeliminasian hewan; dan
- d. eutanasia.
- (3) Pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada hewan sakit, terduga sakit, atau hewan pembawa penyakit hewan yang berpotensi menularkan penyakit pada hewan, manusia dan/atau lingkungan hidup.
- (4) Pemusnahan populasi hewan di daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan jika dipastikan hewan di daerah tertentu tersebut menjadi sumber penyebaran penyakit hewan menular yang bersifat eksotik dan/atau penularannya cepat.
- (5) Pengeliminasian Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap Hewan liar, dan Satwa Liar yang sakit, terduga sakit, dan/atau satwa pembawa Penyakit Hewan.
- (6) Pengeliminasian Satwa Liar yang sakit, terduga sakit, dan/atau satwa pembawa Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan status konservasi. Pengeliminasian Satwa Liar yang sakit, terduga sakit, dan/atau satwa pembawa Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan status konservasi.
BAB VII - PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 52

- (1) Pendepopulasian hewan dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, pemelihara hewan atau penanggungjawab hewan di bawah pengawasan Dokter Hewan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan, Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berdasarkan visum Dokter Hewan Berwenang.
- (3) Pelaksanaan pendepopulasian hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip kesejahteraan hewan.
BAB VII - PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 53

Dalam hal terdapat hewan yang tidak berpemilik diduga membawa penyakit hewan menular yang membahayakan kesehatan hewan lain dan manusia, Pemerintah Kota Pontianak dapat melakukan pendepopulasian hewan.
BAB VIII - PENGOBATAN HEWAN
Pasal 54

- (1) Pengobatan hewan merupakan tindakan medik pada hewan.
- (2) Tindakan medik pada hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif.
- (3) Tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pemberian Obat Hewan.
BAB VIII - PENGOBATAN HEWAN
Pasal 55

- (1) Pengobatan hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 menjadi tanggung jawab pemilik hewan, peternak atau perusahaan peternakan.
- (2) Tindakan pengobatan hewan dilakukan berdasarkan hasil diagnosis Dokter Hewan.
- (3) Dalam hal pengobatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memberikan obat keras, wajib menggunakan resep Dokter Hewan dan pemakaian Obat Hewan harus sesuai dengan petunjuk Dokter Hewan.
- (4) Dalam hal pengobatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memberikan obat bebas, pemberian obat kepada hewan dilakukan oleh pemilik hewan, peternak atau perusahaan peternakan dengan mengikuti petunjuk yang tercantum dalam kemasan dan/atau leaflet Obat Hewan.
- (5) Dalam hal pengobatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memberikan obat bebas terbatas, pemberian obat kepada hewan dilakukan oleh Dokter Hewan atau paramedik veteriner di bawah penyeliaan Dokter Hewan.
BAB VIII - PENGOBATAN HEWAN
Pasal 56

- (1) Setiap tindakan pengobatan harus dicatat dan didokumentasikan oleh pemilik hewan, peternak, perusahaan peternakan, dan/atau tenaga kesehatan hewan.
- (2) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pemantauan dan evaluasi perkembangan status kesehatan hewan.
- (3) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
BAB IX - PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN HEWAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 57

Persyaratan teknis kesehatan Hewan terdiri atas:
- a. persyaratan teknis kesehatan hewan untuk pemasukan hewan, produk hewan nonpangan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya ke dalam Kota Pontianak;
- b. persyaratan teknis kesehatan hewan untuk pengeluaran hewan, produk hewan nonpangan, dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya dari dalam wilayah Kota Pontianak.
Bagian Kedua
Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan untuk Pemasukan dan Pengeluaran Hewan, Produk Hewan Nonpangan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya ke Dalam Wilayah Kota Pontianak
BAB IX - PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN HEWAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 58

Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang melakukan peredaran hewan, produk hewan nonpangan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya yang berasal dari kabupaten/kota tertular.
BAB IX - PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN HEWAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 59

- (1) Setiap orang yang membawa masuk hewan, produk hewan non pangan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya ke Daerah wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan, persetujuan pemasukan, dan dokumen kelengkapan lainnya (sesuai jenis hewan, produk hewan non pangan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya) yang diperlukan dari Otoritas Veteriner sesuai persyaratan kesehatan hewan Kota Pontianak.
- (2) Setiap orang yang membawa keluar hewan, produk hewan non pangan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya ke Daerah wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan, persetujuan pengeluaran hewan, dan dokumen kelengkapan lainnya yang diperlukan dari Otoritas Veteriner sesuai persyaratan kesehatan hewan daerah tujuan.
BAB VIII - SISTEM INFORMASI
Pasal 60

Sistem informasi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pontianak.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 61

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.
Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 26 Agustus 2016
WALIKOTA PONTIANAK,
SUTARMIDJI
Diundangkan di Pontianak pada tanggal 26 Agustus 2016
PJ.SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd
ZUMYATI
BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016 NOMOR 42