Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 17 April 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SINGKAWANG PROVINS! KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET KOTA SINGKAWANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,
- a' bahwa ketentul:\11 Pasal 182 angka 1 dl:\11 l:\llgka 2 Undang› Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menetapkan pajak bumi dan bangunan pedesaah dah perkcitaah dan Bea Pei:olehah Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai pajak daerah;
- b· bM.w11 Perat:urnn Wll-lik9tll Singk11w@g N9rn()r 11 T@µn 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang belum cukup mengatur reritang kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan/pedesaan yang menjadi pajak daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahari Atas Perafuran Walikota Singkawang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Oinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembllfan Negl:lfll Repul:&gt;lik lndonesi11 N9m9r 4119);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
1
..
Menetapkan
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah c:l!µl.J@ 1Je1Jer;:i.p;:t k!.il! t~r!.ikh!r ctenmi.n c:leng;:i.n lJnc:l;:i.ng› Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedontan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07 /2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kata Singkawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kata Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kata Singkawang Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kata Singkawang (Lembaran Daerah Kota. singiffiwang Tahtin 2008 Norn.or 5);
12. Peraturan Daerah Kata Singkawal}g: Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kata Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, T!.im1J@@ Le!!!1J;:i.r@D;:i.er@ K&lt;Jt!'l ~mgk;:i.w!l.!!g N&lt;J!!!&lt;Jr 14);
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET KOTA SINGKAWANG.
..
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Singkawang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Ker.ii:t Pini:t~ Pt:ncii:tPl:ltl:in, Pt:ngt:!o!i:ti:tn Kt:lJi:tngi:tn Pi:tni:t A~~i:t Kota Singkawang diubah yaitu :
1. Diantara angka 13 dan angka 14 Pasal 1 disisipkan 2 angka yaitu angka 13a dan angka 13b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pt:merintah O::i.erah acialah Walikot::J. dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. ~~g~w,rt~ p~~!"~ ~gaj~ ~~g~w,rt~ P~~!"~ K&lt;:&gt;t£l Singkawang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Pemeriiitiilian Daeia.h a.aaian. periyeleiiggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azaz otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas› luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repubfil: Indonesia seb::i.gaimana dhnaksud daiam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan kewenangan .
8. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Singkawan~, yan~ selanjutnya disin&amp;kat DPPKA.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Singkawang.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana tugas teknis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Singkawang.
11. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka memimpin suatu organisasi Pemerintah dalam jenjang tertentu.
..
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dibebankan kepada orang pribadi dan/atau badan kepada daerah tanpa imbalan/kantra prestas ilangsung, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
3. 1sa.. Pajax Bumi aa.n Ba.ngun.a.n Perilesaa.n aa.n PerlCot:aa.n yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
4. 13b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan ..
14. Retribusi daerah adalah pun~tan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Pendapatan lain-lain yang sah adalah pendapatan asli daerah yang sah diluar pajak dan retribusi daerah antara lain basil penjualan asset milik daerah dan jasa giro.
16. Pendapatan adalah pezrerimaan daer.ah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bersumber dari pendapatan asl.i daerah, dana perimbangan dan iain› lain pendapatan daerah yang sah.
17. Dana Afokasi Uril.um adalah dana yang beI"sumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
18. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersurnber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk rnernbantu rnernbiayai kebutuhan tertentu.
19. Bagi basil pajak adalah, realokasi sebagai penerimaan pajak pernerintah yang lebih tinggi kepada daerah.
4
'.
2. Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Bidang Pendapatan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan bidang pendapatan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan peng;endalian, pembinaan teknis penyelenggaraan program pendataan dan penetapan pajak/retribusi daerah;
- c. penyiapan bahan perumusan koordinasi, fasilitasi, pengawasan pembinaan teknis penyelenggaraan pajak dan retribusi daerah; kebijakan teknis, dan pengendalian, program penagihan
- d. periyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis penyelenggaraan program pembukuan dan pengendalian pajak dan retribusi pajak;
- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemungutan BPHTB dan PBB-P2;
- f. pen~oordinasian pelaksanaan tu~as-tu~as seksi pada Bidang Pendapatan;
7. ~-pelaksanaan tu!?as lain yan~ diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berkut :
N/A
Pasal 15

- (1) Seksi Pendataan dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pelaksanaan program pendataan dan penetapan pajak dan retribusi daerah meiiputi penyiapan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, pendataan, penilaian dan penetapan PBB-P2, pendataan sumber-sumber penerimaan baik DAU, DAK dan penerimaan lainnya, penyiapan daftar SPT pajak, penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan retribusi daerah, pelayanan BPHTB dan PBB-P2 serta pengolahan data dan informasi BPHTB dan PBB-P2.
- (2) Seksi Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan
petunjuk teknis pelaksanaan program penagihan pajak dan retribusi pajak meliputi penagihan pajak dan retribusi daerah yang telah jatuh tempo, penagihan BPHTB dan PBB-P2, penyiapan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah serta PBB-P2 setiap periode bulanan, triwulan dan tahunan, melayani permintaan keberatan atas penetapan pajak daerah dan retribusi daerah, penyelesaian sengketa pemungutan BPHTB dan PBB-P2, menyiapkan bahan laporan berkala mengenai realisasi penerimaan.
- (3) Seksi Pembukuan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pelaksanaan program kegiatan pembukuan dan pengendalian meliputi menerima dan mencatat semua SKP, SKR dan Surat› surat ketetapan pajak lainnya serta SPPT PBB-P2 dan BPRTB yang telah dibayar lunas dan mencatat penerimaan DAU, DAK dan sumber penerimaan lainnya menghitung tunggakan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan BPHTB dan PBB -P2.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 17 April 2015 WALIKOTASINGKAWANG, ttd AWANGISHAK
Diundangkan di Singkawang pada tanggal 25 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG ttd SYECH BANDAR
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2015 NOMOR 14
Salinan sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM DAN PERUNDANGAN-UNDANGAN
6