PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 4 Tahun 2017
Tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
Berlaku: 18 September 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
BAB II - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Kesatu
Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
- a. uang representasi;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan beras;
- d. uang paket;
- e. tunjangan jabatan;
- f. tunjangan alat kelengkapan;
- g. tunjangan alat kelengkapan lain;
- h. tunjangan komunikasi intensif ; dan
- i. tunjangan reses.
BAB II - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Kesatu
Pasal 3

- (1) Pajak Penghasilan untuk penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dibebankan kepada APBD.
- (2) Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dan huruf i dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (3) Pembebanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan perundang-undangan dibidang pajak penghasilan.
Bagian Kedua
Uang Representasi
BAB II - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Kesatu
Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
BAB II - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Kesatu
Pasal 5

- (1) Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
- (2) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bagian Ketiga
Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras
BAB II - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Kesatu
Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat Uang Paket
BAB II - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Kesatu
Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
Bagian Kelima Tunjangan Jabatan
BAB II - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Kesatu
Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
Bagian Keenam Tunjangan Alat Kelengkapan
BAB II - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Kesatu
Pasal 9

- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dan huruf g diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
- a. ketua, sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen);
- b. wakil ketua, sebesar 5 % (lima persen);
- c. sekretaris, sebesar 4 % (empat persen);dan
- d. anggota, sebesar 3 % (tiga persen);
7. dari tunjangan jabatan ketua DPRD
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
Bagian Ketujuh Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses
BAB II - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Kesatu
Pasal 10

- (1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Tunjangan Komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati .
- (6) Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah :
- a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
- b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
- c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali;
7. dari uang representasi ketua DPRD.
BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 11

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;
- c. jaminan kematian; dan
- d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. rumah negara dan perlengkapannya;
- b. kendaraan dinas jabatan; dan
- c. belanja rumah tangga;
- (3) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
- b. tunjangan transportasi.
Bagian Kedua
Jaminan Kesehatan
BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 12

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk suami/istri dan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 13

- (1) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan dalam negeri serta tidak termasuk suami/istri dan anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 14

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat Pakaian Dinas dan Atribut
BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dengan atributnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d.
- (2) Pakaian dinas dengan atributnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
- e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pakaian dinas dengan atributnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sesuai dengan peraturan perundangundangan dibidang pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan harga pakaian dinas dengan Atributnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
Tunjangan Rumah Negara dan Perlengkapannya Serta Tunjangan Kendaraan Dinas Jabatan
BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 16

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkpannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (7) Tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 17

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.
- (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.
BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 18

- (1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 19

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 20

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.
BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 21

- (1) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan tidak diberikan tunjangan perumahan.
BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 22

Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
Bagian Keenam
Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD
BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 23

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, Pimpinan DPRD disediakan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD yang dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (3) Dalam hal pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c.
BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 24

Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
BAB IV - UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 25

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau berakhir masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
- a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
- b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
- c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
- d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
- e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya sesuai peraturan perundangundangan.
BAB IV - UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 26

- (1) Pembayaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan setelah Pimpinan atau Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.
BAB V - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 27

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
- a. program, yang terdiri atas:
1. penyelenggara rapat;
2. kunjungan kerja;
3. pengkajian, penelahaan, dan penyiapan Perda;
4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;dan
6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
- b. dana operasional Pimpinan DPRD;
- c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
- d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
- e. belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Dana Operasional Pimpinan DPRD
BAB V - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 28

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD seharihari.
- (2) Dana operasional sebagaimana pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf b;
- (3) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali;
3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali; dari uang representasi Ketua DPRD;
- b. wakil ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;
3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali; dari uang representasi Wakil ketua DPRD;
- (4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan sekaligus untuk semua biaya lumpsum; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan operasioanl lainnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (6) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaanya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD
- (1) Untuk menunjang pelaksaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD dan sesuai kebutuhan, Anggota DPRD, pimpinan fraksi, dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD dapat mengusulkan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat Tenaga Ahli Fraksi
BAB V - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 31

- (1) Untuk mendukung tugas fraksi, disediakan 1 (satu) tenaga ahli untuk setiap fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d.
- (2) Tenaga ahli fraksi diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar
keahlian, prinsip efisiensi dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima Belanja Sekretariat Fraksi
BAB V - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 32

- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam 27 ayat (1) huruf e dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan dilingkungan kantor Sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 33

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab atas pengelolaan belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, partisipatif, taat aturan, efektif dan efisien serta akuntabilitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 34

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2005 Nomor 09 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2006 Nomor 01 Seri E , sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

- (1) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Dalam menetapkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berkoordinasi dengan Pimpinan DPRD.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
Ditetapkan di Muaradua Pada tanggal 18 September 2017 BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN, dto
POPO ALI MARTOPO
Diundangkan di Muaradua Pada tanggal 18 September 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, dto
H. ROMZI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2017 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : ( /OKUS/2017)