PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 7 Tahun 2011
Tentang BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
Berlaku: 27 TAHUN 2013
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (2) Peraturan ileftteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tfettfang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan J%ikanan Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa kewajiban memiliki SIPI dan SIKPI sebagaiinana dimaksud dalam pasal \% ayat (2) dikecualikan bagi nelayan kecil dan kewajiban terscbut diganti dengan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP), maka perlu dilakukan perubahan/penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Perizinan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkannya dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Perizinan Perikanan.
1.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183); dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
2. 3.. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3260);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
5. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi ' Sumber Daya Alam Hayati Indonesia (Lembaran Negara RI Nomor 49);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4739);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ' tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
10. 11: Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 100);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
- Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5151);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.11/MEN/2009 tentang Penggunaan Pukat Ikan (Fish Net) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01.MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.08/MEN/2009 tentang Peran Serta Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.07/MEN/2010 tentang Surat Laik Operasi (SLO);
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI' Nomor PER.12/MEN/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.30/MEN/2012 · tentang Usaha Perikanan Tangkap;
21. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER 23 Tahun 2001 tentang Produktivitas Kapal Perikanan;
22. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP 30 Tahun 2004 tentang Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpon;
23. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 294/DJ-PSDKP/2010; tentang
14. Prosedur Operasional Standar (POS) Pengawasan Sumberdaya Perikanan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Perizinan Perikanan.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGURUSAN PERIZINAN PERIKANAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Perizinan Perikanan, diubah sebagai berikut :
- 1 Ketentuan Pasal 1 Angka 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
22. Bukti Pencatatan Kapal Perikanan selanjutnya, disingkat (BPKP) adalah bukti yang diberikan kepada' Nelayan Kecil yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan 1 (satu) kapal berukuran paling besar 5 (lima) GT (grosse Tonage).
2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat la yang berbunyi sebagai berikut:
- (la) Setiap perusahaan Perikanan atau Badan Hukum atau Perseorangan yang melakukan usaha penangkapan ikan yang memiliki lebih dari 1 (satu) kapal berukuran paling besar 5 GT dan berkedudukan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
3. Ketentuan pasal 2 ayat (3) di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (3) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) berlaku selama usaha berjalan, sedangkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) berlaku selama 1 (satu) tahun.
4. Ketentuan pasal 4 ayat (3) di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (3) Surat Izin Usaha Perikanan Perikanan (SIUP) berlaku selama usaha berjalan, sedangkan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) berlaku selama 1 (satu) tahun.
5. Ketentuan
BAB VIII - BUKTI PENCATATAN KAPAL PERIKANAN
Pasal 14

- (1) Setiap nelayan kecil yang memiliki armada kapal/perahu dibawah 5 (lima) GT wajib memiliki Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) dan hanya memiliki 1 (satu) unit armada serta alat tangkap kapal di atas kapal;
- (2) Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atas nama Bupati dan berlaku selama 1 (satu) tahun;
- (3) Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penerbitannya tidak dikenakan biaya;
- (4) Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) tidak dapat dipindahtangankan;
- (5) Fomulir Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) sebagaimana tertuang dalam lampiran peraturan ini;
- (6) Syarat-syarat penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) adalah :
- a. Foto copy KTP dengan menunjukan aslinya.
- b. Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan.
- c. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan :
1. Kapal yang digunakan hanya 1 (satu) unit dengan ukuran paling besar 5 (lima) GT yang dibuktikan dengan surat keterangan tukang atau surat galangan; dan
2. Kesanggupan untuk melaporkan hasil tangkapan ikan.
- d. Pengecekan fisik kapal oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.
- e. Foto armada kapal/perahu untuk tampak samping kiri dan kanan.
- bertentangan dengan Peraturan Bupati mi. Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati 1 . Dengan berlakunya 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Kepulauan Sangihe Nomor berlak sepanjang tidak
- xtj-ts^-*daiam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Peraturan Bupati ini mulai berlaku 2. pada
Ditetapkan di Tahuna padatanggal 1 v.*t 2013
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
Diundangkan di Tahuna padatanggal 1Mei 2d3
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,
WILLY ELPIANUS CARRY KUMENTAS
BERTTA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANO.HE TAHUN 2013 NOMOR *
/
♦'
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
27 O&amp;HUN 2013
1 MBI
2013
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUKTEKNIS PENGURUSAN PERIZINAN PERIKANAN
CONTOH FORMAT BUKTI PENCATATAN KAPAL PERIKANAN (BPKP)
BUKTI PENCATATAN KAPAL PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMORREGISTER
NAMA PEMILIK
ALAMAT
NAMA KAPAL
NOMOR MESIN
BERAT KOTOR/BAHAN
TAHUN PEMBUATAN
ALAT PENANGKAPAN IKAN
DAERAHPENANGKAPAN
PELABUHAN PANGKALAN
BERLAKU SAMPAI :
TAHUNA, TGL, BLN, TAHUN INSTANSI
NIP.
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,