PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 9 Tahun 2015
Tentang RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR
Berlaku: 3 Agustus 2015
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG
RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,
- a. bahwa penyeberangan di air merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan yang dipisahkan oleh perairan guna mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya, sebagai bagian dari subsistem transportasi darat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan penyeberangan di air kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah, maka perlu menetapkan tarif Retribusi penyeberangan di air;
- c. bahwa berdsarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Ritribusi Daerah,
- Retribusi Penyeberangan di Air merupakan jenis Ritribusi Jasa Usaha yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan hurufc perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyeberangan di Air; maka perlu membentuk
Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU dan BUPATI KAPUAS HULU
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan yang terputus karena adanya perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
8. Usaha Angkutan Penyeberangan adalah usaha di bidang angkutan penyeberangan yang diselenggarakan untuk umum pada lintas penyeberangan dengan memungut bayaran dengan menggunakan kapal yang memiliki sertifikasi yang sesuai dengan kondisi teknis dan operasional prasarana, sarana dan perairan.
9. Lintas Penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai Lintas Penyeberangan.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
16. Retribusi Penyeberangan di Air yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa penyeberangan di air.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan moda angkutan penyeberangan dari Pemerintah Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
22. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
24. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan mengunakan pormulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan Retribusi Penyeberangan di Air dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Jasa Pelayanan Penyeberangan orang/barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana pada ayat (1) merupakan wajib retribusi, termasuk pungutan atau lainnya.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Penyeberangan di Air digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa penyeberangan berdasarkan pada frekuensi penggunaan jasa penyeberangan terhadap orang atau barang, serta sarana dan prasarana yang digunakan.
BAB V - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan sebagai pengganti investasi, administrasi, pemeliharaan, penyusutan dan pengendalian.
BAB V - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif untuk sekali penyeberangan ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk orang dewasa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per orang;
- b. untuk anak-anak dan pelajar sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per orang;
- c. untuk sepeda, sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per kendaraan;
- d. untuk sepeda motor, sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kendaraan;
- e. untuk becak, sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kendaraan;
- f. untuk ternak kambing dan sejenisnya, sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per ekor;
- g. untuk ternak sapi dan sejenisnya, sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per ekor;
- h. untuk mobil roda empat tanpa muatan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per kendaraan;
- i. untuk mobil barang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kendaraan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif bagi pelanggan tetap pemakai jasa ini ditetapkan sebesar:
- a. orang dewasa sebesar Rp22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan;
- b. anak-anak sebesar Rp11.250,00 (sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah) per orang per bulan.
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi yang tertuang dipungut di wilayah Daerah.
BAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN
Pasal 11

Penentuan pembayaran Retribusi terutang sekaligus dibayar secara tunai.
BAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN
Pasal 12

Pembayaran Retribusi dilakukan di tempat pelayanan atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
BAB IX - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 13

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB X - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14

- (1) Retribusi tertuang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XIII - PENAGIHAN
Pasal 17

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terhutang Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) STRD atausurat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah RTRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XV - PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI - PEMERIKSAAN RETRIBUSI
Pasal 20

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVII
Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVIII - SANTUNAN
Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan santunan kepada korban meninggal akibat kecelakaan penyeberangan di atas air dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIX - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentaun lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XX - PENYIDIKAN
Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XXI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
BAB XXII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyeberangan di Atas Air (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun... Nomor... Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor... ), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XXII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 3 Agustus 2015
BUPATI KAPUAS HULU,
A.M NASIR
Diundangkan di Putussibau. Pada tanggal 3 Agustus 2015.
SEKRTARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU ,
MUHAMMAD SUKRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 NOMOR 11
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor restribusi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, maka perlu menetapkan kembali pengaturan retribusi penyeberangan di air sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pasal 137 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menentukan bahwa objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, oleh karenanya perlu melakukan pengaturan kembali retribusi penyeberangan di air sesuai dengan peraturan perundang-undangan terbaru, sekaligus mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyeberangan di Atas Air.
Retribusi Penyeberangan Di Air diberlakukan terhadap pelayanan penyeberangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sedangkan pelayanan penyeberangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta tidak dikenakan retribusi ini.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mewajibkan pemungutan retribusi dilakukan dalam bentuk Peraturan Daerah. Oleh karenanya perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Retribusi Penyeberangan di Air.
PENJELASAN
Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain dapat diberikan pada saat pengangkutan korban bencana alam.
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 27