PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor ~ Tahun 2015
Tentang PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN
Berlaku: 54 Tahun 1999
N/A
Preamble

Menimbang
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nornor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ten tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
-
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah beberapa ka1i diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 05 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 05); ,
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan Kabupaten Sarolangun ( Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 Nomor 8);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
2. Bupati adalah Bupati Sarolangun;
1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun adalah Bupati Sarolangun dan Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Sarolangun;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjunya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sarolangun;
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya clisingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun;
r
-
-
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun;
7. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Pennusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihonnati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Badan Pennusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
12. Peraturan Desa adalah perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
14. Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat P'2DK adalah Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan untuk membiayai kegiatan Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan dan Penanggulangan Kemiskinan yang dananya diluar Alokasi Dana Desa.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan yang membantu tugas dan wewenang Kepala Desa selain Sekretaris Desa;
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengaturan Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelengaraan bantuan kepada Desa dan Kelurahan secara berkesinambungan di Kabupaten Sarolangun.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan yang. merata dan berkesinambungan yang dimulai dari desa ke kota.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4

Penyelenggaraan Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan bertujuan untuk :
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya Masyarakat Pra Sejahtera dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan;
- c. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumberdaya lokal;
- d. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif;
- e. Menyediakan infrastruktur dasar;
- f. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
,.
c
.
(~INUT PERATURAN ouptJi)
- g. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa.
- h. Mengembangkan keriasama antar pemangku kepentingan dalam upaya penganggulangan kemiskinan perdesaan.
BAB III - PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN
Pasal 5

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Teknis Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Sarolangun.
BAB III - PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN
Pasal 6

Petunjuk Teknis sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 24 tahun 2014 ten tang Petunjuk Tek.nis Pelaksanaan Program Bantuan Seratus Juta Satu Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalarn Serita Daerah Kabupaten Sarolangun.
Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal 1!3 Me.i 2015
~
SAROLANGUN,
-
Diundangkan di Sarolangun pada tanggal L!J Mfl.,·
2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, q
THABRONI ROZALI
SERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2014 NOMOR :2 ;;2
r
-
c
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAANPROGRAM BANTUAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN TAHUN 2015
'.
r:
PERCEPATAN KABUPATEN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN DESA SARO LAN GUN
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMORo1o'2 TAHUN 2015
TANGGAL I!) ME1
2015
TENTANG