Unknown Unknown Nomor 13 Tahun 2023
Tentang PHRUBAIIAN ATAS PERATURAN DAERATI KABUPATEN BATA}IG HARI
Berlaku: 13 Tahun 2000
N/A
Preamble

Mengingat
- Undang- undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Iingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50); : 1.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lanbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ; 2.
3. Undang-undang Nomor I Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Irmbaran Negara Republik Indonosia Tahun 1981 Nomor 76, Tarnbahan Lembaran l.{egara Nomor 3209 );
- 4, Undang - undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49,
- " ---ri.:ng-undang \ornar 18 rahun 19,9" rEntang pajat: Daerah dan Retibusi Tarabahan Lembaran \egara \omor 3685) sebagaimana telah diubah dengan :;-ndan-s-undang Nomor 3.1 Tahun 2000 (Lcmbaran Negara Republik Indonesia f ahun 2000 \omor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043) ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
- , r- ndang-undang Nomor zz rahun 1gg9 tentang pemerintahan Daerah il-embaran Negara Republik Indonesia Tahun i999 Nomor 60, Tambahan I &lt;mbaran Negara Republik lndonesia Nomor -3839 ) ;
- -Peraruran Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan tlndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Aeara Pidana (Lembaran Negara Republik IndonEsia Tahun 1983 Nomor 4 Tarnbahan Lembaran Negara \omor 3258) ;
- i Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun lgg3 tentang ,{ngkutan Jalan tlernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nom*r 59. Tambahan Lembara* Negara Nomor 3527) ;
- 9 Peraturan Pemerintah Ncmor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sehagai Daerah (Jtonom (Lembaran lvegara R.epublik Indonesia Tahun 2000 Nomcr 54; Tambahan Lembaran )iegara Nomor 3952) I
- i0. Peraturan Pernerintah Nornor 66 Tahun 2001 tentang Petribusi Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomar 119 ; Tambahan Lembaran l.{egara Nomor 4139);
- 1l'Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penlusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan undang-undang, Rancangan Peraturan Femerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden {Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor l9T0 ;
12. Perafuran Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 13 Tahun 2000 tentang Izin Penggunaan Jalan (rPJ) (Lernbaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2000 Nomor 13).
Dengan persetujuitn
DE \\'AN PERWAKILAN RAKYA'I' DAERAH KABL]-PATEN ts ATANG H.4R[
N{8h,,{LlTT]SKAN:
;gN :PERATIIR,{N DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATIJRAN D,{ERA}I KABL?ATEN BATANG HARI NOh,{OR 13 TAH{-TN 2OI}O TENTANG
U
F,a$rt I
Ketentuan dalarr Perwm h66afo \mnr 13 Tahun 20O0 tentang lzin Penggunaan Jalan (IPD Ge.rnbaran Daerah X-uf,ry,nmm Baang F{ari \omor 13 Tahun 20m}