PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 062 Tahun 2017
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 036 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Berlaku: 1 Agustus 2017
N/A
Pasal 21

Izin belajar untuk mengikuti pendidikan tertentu dapat diberikan kepada PNS dengan ketentuan:
- a. berstatus PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan;
- b. mendapatkan rekomendasi dari Kepala SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan;
- c. pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak meninggalkan tugas jabatannya;
- d. jenis dan/atau tingkat/strata/program pendidikan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh Instansi/SKPD/Unit Kerja;
- e. unsur penilaian prestasi kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai setiap unsurnya rata-rata baik;
- f. biaya yang berkaitan dengan pendidikan yang ditempuh ditanggung sendiri oleh PNS yang bersangkutan;
- g. tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- h. Program Studi yang akan dipilih oleh PNS yang mengikuti Izin Belajar adalah program studi yang terakreditasi atau yang telah memiliki izin operasional dari pejabat yang berwenang;
- i. PNS dapat mengikuti pendidikan di dalam Daerah, maupun di luar Daerah apabila jenis dan/atau tingkat/strata/program pendidikan di dalam Daerah tidak tersedia; dan
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat.
2. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 33

- (1) Bagi PNS yang sedang menempuh pendidikan dan belum menyelesaikan pendidikan (belum lulus) tanpa Surat Izin Belajar dari Gubernur, dapat diberikan Surat Keterangan Mengikuti Pendidikan dari Gubernur.
- (2) Bagi PNS yang telah menyelesaikan pendidikan (sudah lulus) tanpa Surat Izin Belajar dari Gubernur, dapat diberikan Surat Keterangan Menyelesaikan Pendidikan dari Gubernur.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki kedudukan yang setara dengan Surat Izin Belajar dari Gubernur.
- (4) PNS yang ingin mengusulkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan
- b. melengkapi surat atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilengkapi dengan surat pernyataan sebagai mahasiswa aktif dari lembaga pendidikan (bagi PNS yang memohon Surat Keterangan Mengikuti Pendidikan) atau ijazah dan transkrip yang dilegalisir (bagi PNS yang memohon Surat Keterangan Menyelesaikan Pendidikan).
- (5) PNS yang memiliki Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat menggunakannya untuk mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah apabila PNS tersebut berpangkat:
- a. Juru Muda (I/a) bagi PNS yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
- b. Juru (I/c) bagi PNS yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
- c. Juru Tingkat I (I/d) bagi PNS yang memiliki Ijazah Diploma II;
- d. Pengatur Muda (II/a) bagi PNS yang memiliki Ijazah Sarjana Muda, Diploma III atau Ijazah Akademi;
- e. Pengatur (II/c) bagi PNS yang memiliki Ijazah Diploma IV/Sarjana (S1)/ Sarjana (S1) dan Profesi;
- f. Penata Muda (III/a) dengan masa kerja golongan/ruang paling singkat selama 2 (dua) tahun bagi PNS yang memiliki Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, dan Ijazah lain yang setara, Ijazah Magister (S2), atau Ijazah Dokter Spesialis; dan
- g. Penata Muda Tingkat I (III/b) dengan masa kerja golongan/ruang paling singkat selama 2 (dua) tahun bagi PNS yang memiliki Ijazah Doktor (S3) atau Ijazah Dokter Sub Spesialis.
- (6) PNS yang memiliki Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat menggunakannya untuk Permohonan Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan apabila PNS tersebut berpangkat serendahrendahnya:
- a. Juru (I/c) bagi PNS yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
- b. Pengatur Muda (II/a) bagi PNS yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
- c. Pengatur Muda Tingkat I (II/b) bagi PNS yang memiliki Ijazah Diploma II;
- d. Pengatur (II/c) bagi PNS yang memiliki Ijazah Sarjana Muda, Diploma III atau Ijazah Akademi;
- e. Penata Muda (III/a) bagi PNS yang memiliki Ijazah Diploma IV/Sarjana (S1) /Sarjana (S1) dan Profesi;
- f. Penata Muda Tingkat I (III/b) bagi PNS yang memiliki Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, dan Ijazah lain yang setara, Ijazah Magister (S2), atau Ijazah Dokter Spesialis; dan
- g. Penata (III/c) bagi PNS yang memiliki Ijazah Doktor (S3) atau Ijazah Dokter Sub Spesialis.
- (7) Pengusulan permohonan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi PNS yang memulai pendidikan dan belum menyelesaikan pendidikan (belum lulus) sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku.
- (8) Pengusulan permohonan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi PNS yang telah menyelesaikan pendidikan (sudah lulus) sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku.
- (9) Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat setelah Peraturan Gubernur ini berlaku, dikecualikan dari ketentuan Pasal ini.
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 1 Agustus 2017
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
H. SAHBIRIN NOOR
Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 1 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,
H. ABDUL HARIS
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 62