PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 17 Tahun 2013
Tentang PEDOMAN PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
Berlaku: 7 Mei 2013
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI BANYUWANGI
SALINAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,
- a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pendaftaran organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Banyuwangi, perlu disusun Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan guna melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 115);
4. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
Menetapkan
:
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 60 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.
4. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi;
6. Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat orkemas adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
8. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran dan/atau pelaksanaan AD Orkemas.
7. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Orkemas.
9. Pendaftaran adalah proses pencatatan terhadap keberadaan organisasi kemasyarakatan, di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan diberikan Surat Keterangan Terdaftar.
10. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang menerangkan bahwa sebuah organisasi kemasyarakatan telah tercatat pada administrasi pemerintahan sesuai dengan tahapan dan persyaratan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orkemas yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Setiap orkemas wajib mendaftarkan keberadaannya kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
BAB II - RUANG LINGKUP DAN KEGIATAN ORKEMAS
Pasal 3

- (1) Orkemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki ruang lingkup di Kabupaten Banyuwangi.
- a. agama;
- (2) Lingkup kegiatan Orkemas antara lain bidang:
- b. kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. sosial;
- c. hukum;
- e. ekonomi;
- g. pendidikan;
- f. kesehatan;
- h. sumber daya manusia;
- j. pemberdayaan perempuan;
- i. penguatan demokrasi Pancasila;
- k. lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- m. olahraga;
- l. kepemudaan;
- n. profesi;
- p. seni dan budaya.
- o. hobi; dan/atau
BAB II - RUANG LINGKUP DAN KEGIATAN ORKEMAS
Pasal 4

- a. Orkemas yang memiliki kepengurusan dengan struktur berjenjang:
- (1) Orkemas yang memiliki ruang lingkup di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
1. Orkemas yang keberadaannya paling sedikit 1/2 jumlah kecamatan dalam ruang lingkup kabupaten; atau
- b. Orkemas yang memiliki kepengurusan dengan struktur tidak berjenjang:
2. Gabungan orkemas yang anggotanya terdiri dari beberapa orkemas yang keberadaanya paling sedikit 1/2 jumlah kecamatan dalam ruang lingkup kabupaten.
1. Orkemas yang memiliki potensi atau jaringan tingkat kabupaten; dan/atau
3. Orkemas yang memiliki kegiatan secara nyata minimal 1 (satu) kecamatan dalam ruang lingkup kabupaten dengan ruang lingkup kegiatan tertentu, memiliki Sumberdaya Manusia, sarana dan prasarana yang memadai.
2. Orkemas yang memiliki kegiatan secara nyata paling sedikit 1/2 jumlah kecamatan dalam ruang lingkup kabupaten dan /atau
- (2) Gabungan orkemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, dapat berfungsi sebagai wadah berhimpun orkemas, yang dibentuk dari, oleh dan untuk orkemas.
BAB III - TAHAPAN PENDAFTARAN
Pasal 5

TAHAPAN PENDAFTARAN
Pendaftaran orkemas dilakukan oleh pengurus melalui tahapan:
- b. penelitian dokumen persyaratan;
- a. pengajuan permohonan;
- c. penelitian lapangan; dan
- d. penerbitan SKT.
Bagian Kesatu
BAB III - TAHAPAN PENDAFTARAN
Pasal 6

Pengajuan Permohonan
Pengurus orkemas mengajukan permohonan pendaftaran kepada Bupati Banyuwangi melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.
BAB III - TAHAPAN PENDAFTARAN
Pasal 7

Pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
BAB III - TAHAPAN PENDAFTARAN
Pasal 8

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen kelengkapan orkemas dan formulir isian.
- (1) Permohonan pendaftaran orkemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus memenuhi persyaratan.
BAB III - TAHAPAN PENDAFTARAN
Pasal 9

- a. surat permohonan pendaftaran;
Dokumen kelengkapan orkemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi:
- b. akte pendirian atau statuta orkemas yang dikeluarkan/disahkan oleh notaris dan diketahui oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Banyuwangi;
- d. Ruang Lingkup Bidang Kegiatan kekhususan ORKEMAS;
- c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dikeluarkan/disahkan oleh notaris;
- e. tujuan dan program kerja organisasi;
- g. biodata pengurus organisasi, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya;
- f. surat keputusan tentang susunan pengurus orkemas secara lengkap yang sah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- h. pas foto pengurus organisasi berwarna, ukuran 4 x 6, terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir;
- j. surat keterangan domisili organisasi dari Kepala Desa/Lurah diketahui Camat setempat;
- i. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus organisasi yang masih berlaku;
- k. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama organisasi;
11. m.keabsahan kantor atau sekretariat orkemas dilampiri bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/pengelola;
- l. foto kantor atau sekretariat orkemas, tampak depan yang memuat papan nama;
- n. surat pernyataan yang ditandatangani ketua dan sekretaris diatas materai secukupnya, dan berisi tentang :
2. -kesediaan menertibkan kegiatan, pengurus dan/atau anggota organisasi;
3. -tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik;
4. -tidak terjadi konflik kepengurusan;
5. -tidak memakai seragam, nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, cap stempel, kop surat, yang menyerupai dengan aparatur Negara atau instansi pemerintahan atau negara lain atau lembaga/badan internasional atau organisasi gerakan separatis dan/atau lembaga Negara, yang menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain;
6. -sanggup menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan orkemas setiap akhir tahun;
7. -bertanggungjawab terhadap keabsahan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan dan bersedia dituntut secara hukum.
- o. rekomendasi dari kementerian agama untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan;
- p. rekomendasi dari kementerian dan SKPD yang membidangi urusan kebudayaan untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- q. rekomendasi dari kementerian/lembaga dan/atau SKPD yang membidangi urusan tenaga kerja untuk orkemas serikat buruh dan serikat pekerja; dan
- r. surat pernyataan kesediaan atau persetujuan, untuk orkemas yang dalam kepengurusannya mencantumkan nama pejabat negara, pejabat pemerintahan pusat, provinsi dan daerah dan Kecamatan, desa/kelurahan serta tokoh masyarakat yang ditandatangani ketua dan sekretaris diatas materai secukupnya.
- s. untuk yayasan harus melampirkan surat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
BAB III - TAHAPAN PENDAFTARAN
Pasal 10

Permohonan pendaftaran orkemas ditolak apabila dokumen kelengkapan orkemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdapat antara lain:
- a. orkemas tersebut termasuk organisasi terlarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki asas organisasi yang bertentangan dengan Pancasila;
- c. tidak sesuai ruang lingkup orkemas;
- d. terjadinya konflik kepengurusan;
- e. berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik atau orkemas sayap partai politik;
- f. nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, dan/atau atribut yang mengandung unsur permusuhan, penodaan, penghinaan, bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum;
- g. menggunakan seragam, nama, lambang, bendera, tanda gambar, atribut, simbol, cap stempel, kop surat, yang sama atau menyerupai dengan aparatur negara atau lembaga negara atau instansi pemerintahan atau negara lain atau lembaga/badan internasional atau organisasi gerakan separatis; dan/atau
- h. nama orkemas yang menggunakan bahasa daerah dan/atau bahasa asing, dan tidak mencantumkan arti nama dalam bahasa Indonesia.
Bagian Kedua Penelitian Dokumen
BAB III - TAHAPAN PENDAFTARAN
Pasal 11

Penelitian dokumen pendaftaran orkemas dilakukan oleh petugas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi;
BAB III - TAHAPAN PENDAFTARAN
Pasal 12

Dalam hal dibutuhkan penelitian dokumen tertentu dapat melibatkan petugas peneliti dari SKPD dan/atau Intansi Vertikal yang membidangi urusan sesuai bidang orkemas.
BAB III - TAHAPAN PENDAFTARAN
Pasal 13

- (1) Petugas memberikan tanda terima kepada pemohon pendaftaran yang telah memenuhi dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh petugas peneliti dokumen kepada petugas peneliti lapangan yang juga termasuk dalam Tim Fasilitasi Orkemas yang bertugas melakukan penelitian lapangan.
Bagian Ketiga Penelitian Lapangan
BAB III - TAHAPAN PENDAFTARAN
Pasal 14

- (1) Tim Fasilitasi Orkemas melakukan pengujian dokumen kelengkapan dengan data, informasi dan fakta lapangan.
- (2) Data, Informasi dan fakta lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa saran pertimbangan atau rekomendasi dari SKPD/unit kerja lain atau Intansi Vertikal.
BAB III - TAHAPAN PENDAFTARAN
Pasal 15

- (1) Pengujian dokumen kelengkapan data, informasi, dan fakta lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitan Lapangan.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rekomendasi untuk tidak diterbitkan SKT apabila dokumen kelengkapan tidak sesuai dengan hasil penelitian lapangan.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rekomendasi untuk diterbitkan SKT apabila dokumen kelengkapan sesuai dengan hasil penelitian lapangan.
Bagian Keempat Penerbitan SKT
BAB III - TAHAPAN PENDAFTARAN
Pasal 16

Berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKT.
BAB III - TAHAPAN PENDAFTARAN
Pasal 17

Pejabat yang ditunjuk menandatangani SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi atas nama Bupati Banyuwangi.
BAB IV - ISI DAN MASA BERLAKU SKT
Pasal 18

- a. nomor SKT;
Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKT yang sekurang-kurangnya memuat:
- b. nama organisasi;
- d. bidang kegiatan organisasi;
- c. tanggal berdiri organisasi;
- e. nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama organisasi;
- g. masa berlaku SKT;
- f. alamat organisasi;
- h. nama instansi yang menerbitkan; dan
- i. nama dan tanda tangan pejabat.
BAB IV - ISI DAN MASA BERLAKU SKT
Pasal 19

Masa berlaku SKT selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
BAB IV - ISI DAN MASA BERLAKU SKT
Pasal 20

Format tentang Formulir isian, Surat Pernyataan, Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan, SKT dan petunjuk pengisian SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9, Pasal 15 dan Pasal 18 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB V - PERPANJANGAN, PERUBAHAN, PEMBEKUAN, ATAU PENCABUTAN SKT
Pasal 23

- a. Nama organisasi;
- (1) Perubahan SKT sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, dilakukan dalam hal terjadi perubahan:
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) organisasi; dan/atau
- (2) Perubahan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pengajuan permohonan perubahan SKT yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Orkemas bermaterai secukupnya.
- c. Alamat domisili organisasi.
- (3) Perubahan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengubah masa berlaku SKT yang telah diterbitkan sebelumnya.
Bagian Ketiga
Pembekuan SKT
BAB V - PERPANJANGAN, PERUBAHAN, PEMBEKUAN, ATAU PENCABUTAN SKT
Pasal 24

Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi dapat melakukan Pembekuan SKT dalam hal:
- b. penyalahgunaan SKT yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- a. tidak diindahkannya surat teguran;
- c. permintaan tertulis dari instansi terkait;
- e. penyimpangan terhadap fungsi dan tujuan orkemas;
- d. pengaduan karena adanya aktivitas orkemas yang meresahkan masyarakat;
- f. terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pencucian uang, separatisme dan terorisme;
- h. terlibat dalam organisasi terlarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. kegiatan orkemas yang menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap keselamatan negara NKRI maupun daerah Kabupaten Banyuwangi;
- i. mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta melanggar norma kesusilaan yang dianut masyarakat;
- k. merusak fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- j. melakukan tindakan premanisme, anarkisme, dan tindakan kekerasan lainnya yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan;
- l. menyebarluaskan permusuhan antar suku, agama, ras, dan antar golongan;
- n. menyebarkan ideologi marxisme, atheisme, kapitalisme, sosialisme dan ideologi lainnya yang bertentangan Pancasila dan UUD 1945;
- m. menyebarkan ajaran, paham dan keyakinan yang meresahkan masyarakat, serta penodaan terhadap suku, agama, ras dan golongan tertentu;
- o. terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan orkemas untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- q. penyalahgunaan lambang, atribut, simbol, dan bendera negara, lembaga negara, dan/atau organisasi pemerintahan;
- p. terjadi sengketa atau konflik kepengurusan;
- r. memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa;
- t. merusak hubungan antara negara Indonesia dengan negara lain; dan/atau
- s. menerima bantuan asing tanpa persetujuan Pemerintah, dan/atau memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara;
- u. Merusak hubungan antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Lainnya.
BAB V - PERPANJANGAN, PERUBAHAN, PEMBEKUAN, ATAU PENCABUTAN SKT
Pasal 25

- (2) Pembekuan SKT orkemas dilakukan dalam hal tidak diindahkannya surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilakukan setelah melalui tahapan:
- (1) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, diberikan kepada orkemas karena terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan SKT dan/atau adanya aktivitas orkemas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- a. teguran tertulis pertama;
- c. teguran tertulis ketiga.
- b. teguran tertulis kedua; dan
- (3) Jangka waktu setiap tahapan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari.
BAB V - PERPANJANGAN, PERUBAHAN, PEMBEKUAN, ATAU PENCABUTAN SKT
Pasal 26

SKT yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat diaktifkan kembali oleh pejabat yang melakukan pembekuan SKT setelah memperoleh saran pertimbangan dari Tim Fasilitasi Orkemas dan unit kerja/SKPD/Instansi Vertikal yang membidangi urusan sesuai bidang orkemas terkait hal-hal yang menjadi penyebab pembekuan.
Bagian Keempat Pencabutan SKT
BAB V - PERPANJANGAN, PERUBAHAN, PEMBEKUAN, ATAU PENCABUTAN SKT
Pasal 27

Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi dapat melakukan Pencabutan SKT dalam hal:
- b. dibubarkannya orkemas oleh pendiri dan/atau pengurus orkemas sesuai anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga;
- a. tidak diindahkannya pembekuan SKT;
- c. dibubarkannya orkemas oleh pengadilan; dan/atau
- d. keberadaan dan kegiatan orkemas yang bersangkutan secara nyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.
SKT orkemas yang telah dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, tidak dapat diaktifkan kembali dan dimasukkan dalam daftar organisasi bermasalah.
BAB VI - TIM FASILITASI ORKEMAS
Pasal 29

- (1) Bupati dapat membentuk Tim Fasilitasi Orkemas untuk mendukung pelaksanaan pendaftaran, pembinaan dan pengawasan orkemas.
- a. membantu Bupati dalam pendataan orkemas;
- (2) Tim Fasilitasi Orkemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
4. b membantu Bupati dalam membangun hubungan dan komunikasi dengan orkemas;
- d. membantu Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan orkemas; dan
- c. mengumpulkan data dan informasi terkait dengan keberadaan dan aktivitas orkemas;
- e. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati Banyuwangi.
- (4) Tim Fasilitasi Orkemas sebagaimana disebut pada ayat (1) terdiri dari:
- (3) Untuk meningkatkan kinerja Tim Fasilitasi Orkemas, dibentuk Sekretariat Tim Fasilitasi Orkemas di Kabupaten Banyuwangi yang bertempat di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.
- a. Tim petugas administrasi yang bertugas meneliti kelengkapan dokumen, menerima, menyimpan, merawat dokumen dan entry data orkemas; dan
- b. Tim petugas lapangan melakukan pengujian dokumen kelengkapan dengan data, informasi, dan fakta lapangan.
BAB VI - TIM FASILITASI ORKEMAS
Pasal 30

- a. unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Khususnya Bidang Budaya Politik dan Ham;
Keanggotaan Tim Fasilitasi Orkemas terdiri dari:
- b. Unsur SKPD terkait lainnya;
- d. Unsur instansi vertikal sesuai kebutuhan.
- c. Tenaga Entry Data; dan
BAB VI - TIM FASILITASI ORKEMAS
Pasal 31

Tim Fasilitasi Orkemas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VII - PENGEMBANGAN DATABASE ORKEMAS
Pasal 32

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan pendaftaran orkemas, Bupati mengembangkan database orkemas.
- (2) Pengembangan database orkemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk manual maupun sistem komputerisasi.
Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi mengintegrasikan database orkemas di Kabupaten Banyuwangi.
BAB VIII - PELAPORAN
Pasal 34

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi melaporkan pendaftaran orkemas kepada Bupati;
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Juni dan Desember.
- (2) Bupati melaporkan database orkemas kepada Gubernur Jawa Timur.
BAB VIII - PELAPORAN
Pasal 35

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi melaporkan perpanjangan, perubahan, pembekuan, dan/atau pencabutan SKT kepada Bupati.
- (2) Bupati melaporkan perpanjangan, perubahan, pembekuan, dan/atau pencabutan SKT kepada Gubernur Jawa Timur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
BAB VIII - PELAPORAN
Pasal 36

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 menjadi bahan input Database Orkemas
BAB IX - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 37

Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi melakukan pembinaan dan pengawasan pendaftaran orkemas di Kabupaten Banyuwangi.
BAB IX - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 38

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan melalui koordinasi, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, supervisi, dan konsultasi dan pengembangan data base orkemas.
- (2) Koordinasi, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, supervisi, dan konsultasi dan pengembangan data base orkemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.
BAB IX - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 39

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan melalui monitoring, pengendalian dan evaluasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang.
BAB X - LARANGAN DAN SANKSI
Pasal 40

Setiap Orkemas dilarang:
1. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan bidang kegiatan/ bidang kegiatan kekhususan Orkemas yang tercantum dalam SKT;
2. Melakukan kegiatan intimidasi, investigasi, interogasi dan kegiatan lain yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
3. Merangkap jabatan sebagai pengurus atau anggota Orkemas lain dan atau organisasi sosial politik, dan bagi pengurus atau anggota yang merangkap jabatan sebagai pengurus atau anggota Orkemas lain dan/atau organisasi sosial politik harus mengundurkan diri dan memilih salah satu Orkemas atau organisasi sosial politik yang diinginkan;
4. Melakukan kegiatan yang dapat berakibat pembekuan dan/atau pencabutan SKT;
5. Melakukan kegiatan apapun apabila tidak mempunyai SKT atau SKT sudah tidak berlaku.
BAB X - LARANGAN DAN SANKSI
Pasal 41

Setiap orang / kelompok / badan / organisasi / lembaga yang melanggar ketentuan pasal 40 dan/atau melakukan perbuatan yang dapat merugikan dan/atau mengatasnamakan Orkemas baik yang sudah terdaftar maupun tidak terdaftar dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XI - PENDANAAN
Pasal 42

Pendanaan pendaftaran Orkemas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, SKT Orkemas yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Ditetapkan di Banyuwangi pada tanggal 7 Mei 2013
BUPATI BANYUWANGI
Ttd.
H. ABDULLAH AZWAR ANAS
Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 7 Mei 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
Ttd.
Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19561008 198409 1 001
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013 NOMOR 17
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR
: 17 TAHUN 2013
TANGGAL
:
7 Mei 2013
- A. Formulir Isian
- B. FORMULIR ISIAN 1. Nama Organisasi
- (diisi sesuai nama orkemas yang tertuang dalam Anggaran Dasar)
2. Bidang Kegiatan
- (diisi sesuai dengan bidang kegiatan sifat kekhususan orkemas)
3. Ruang Lingkup
- (diisi sesuai dengan ruang lingkup wilayah operasional orkemas)
4. Alamat Kantor/Sekretariat
- (sesuai domisili orkemas)
5. Tempat dan Waktu Pendirian
- (tempat pendirian dan waktu pendirian orkemas sesuai akta notaris atau statuta)
6. Asas Ciri Organisasi
- (tidak bertentangan dengan Pancasila)
7. Tujuan Organisasi
:
8. Nama Pendiri
:
9. Nama Pembina
: (jika ada)
10. Nama Penasehat
: (jika ada)
11. Nama Pengurus
-
- a. Ketua/Sederajat
:
- b. Sekretaris/Sederajat
-
- c. Bendahara/Sederajat
-
12. Masa Bhakti Kepengurusan
: (sesuai dengan Surat Keputusan Orkemas)
13. Keputusan Tertinggi Organisasi
: (sesuai dengan Anggaran Dasar)
14. Unit/Satuan/Sayap Otonom Organisasi
: (jika ada sesuai dengan AD dan ART)
15. Usaha Organisasi
: (jika ada)
16. Sumber Keuangan
: (berasal dari dalam negeri/ luar negeri)
17. Lambang/logo Organisasi :
Lambang/Logo Orkemas
18. Bendera Organisasi
:
(jika ada)
19. Seragam Organisasi
-
(jika ada)
Bendera Orkemas
Seragam Orkemas
B. Surat Pernyataan
KOP SURAT ORKEMAS
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama
: ________________(nama lengkap)
Jabatan
: Ketua/sederajat
Nomor KTP/SIM/Identitas Lain
: ________________
2. Nama
: ________________(nama lengkap)
Jabatan
: Sekretaris/sederajat
Nomor KTP/SIM/Identitas Lain
: ________________
Dengan ini menyatakan bahwa:
- a. tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik tertentu;
- b. tidak terjadi konflik kepengurusan;
- c. tidak memakai seragam, nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, cap stempel, kop surat, yang menyerupai dengan aparatur Negara atau instansi pemerintahan atau negara lain atau lembaga/badan internasional atau organisasi gerakan separatis, dan/atau lembaga negara yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain;
- d. bersedia menertibkan kegiatan, pengurus dan/atau anggota organisasi;
- e. bersedia menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan organisasi setiap akhir tahun;
- f. bertanggungjawab terhadap keabsahan dan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan; dan
- g. tidak akan melakukan penyalahgunaan SKT.
Demikian pernyataan dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar tanpa tekanan/paksaan dari pihak manapun, bertanggungjawab dan bersedia dituntut secara hukum sebagai akibat dari pernyataan ini.
(nama tempat, tanggal, bulan, tahun)
..., ... ... ...
Ketua,
(Cap stempel dan ditanda tangani)
(Nama Lengkap)
...
Sekretaris,
(ditanda tangani)
(Nama Lengkap)
...
Materai Rp. 6.000
C. Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan
BERITA ACARA HASIL PENELITAN LAPANGAN
Pada hari ini tanggal ... bulan ... tahun ... telah dilakukan pengujian, pembandingan, verifikasi, pengecekan, dan analisis oleh Petugas Peneliti Lapangan terhadap kesesuaian dokumen/berkas dengan data, informasi, dan fakta lapangan serta rekam jejak pengurus, anggota dan/atau profil organisasi yang bersangkutan.
Dari hasil penelitian, dilaporkan hal sebagai berikut:
... ...
... ...
...
... ...
... ...
Berdasarkan hal tersebut, kami atas nama Tim Peneliti Lapangan merekomendasikan untuk diterbitkan atau tidak diterbitkan *) Surat Keterangan Terdaftar.
Demikian berita acara laporan hasil penelitian lapangan dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap pengajuan permohonan pendaftaran orkemas yang bersangkutan.
PETUGAS PENELITI LAPANGAN
1.
.......(diisi nama) .....
Koordinator,
.........(tanda tangan) .....
2.
.......(diisi nama) .....
Anggota,
...(tanda tangan) .....
3.
.......(diisi nama) .....
Anggota,
...(tanda tangan) .....
4.
.......(diisi nama) .....
Anggota,
...(tanda tangan) .....
5.
.......(diisi nama) .....
Anggota,
...(tanda tangan) .....
6. Dan seterusnya.
Catatan :
Petugas peneliti dapat melampirkan data dan informasi tambahan sesuai temuan lapangan.
D. Surat Keterangan Terdaftar
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANYUWANGI
SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
Nomor : 220/0000/429.204/XX/20... (lihat petunjuk pengisian nomor 1)
Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor ... Tahun 2013, dan Surat Permohonan (nama organisasi pemohon) nomor (nomor surat), tanggal (tanggal surat), perihal (perihal surat), setelah diadakan penelitian dokumen/berkas dan penelitian lapangan, dengan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi, menyatakan bahwa:
Nama Organisasi
:
(lihat petunjuk pengisian nomor 2)
Tanggal Berdiri
:
(lihat petunjuk pengisian nomor 3
Bidang Kegiatan
:
(lihat petunjuk pengisian nomor 4)
NPWP :
(lihat petunjuk pengisian nomor 5)
Alamat Sekretariat
:
(lihat petunjuk pengisian nomor 6)
Telp....;Faks....;E-mail ...
Telah terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan dan Surat Keterangan Terdaftar ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan (tanggal bulan tahun).
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran hukum, akan dilakukan perbaikan, pembekuan, dan/atau pencabutan sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian Surat Keterangan Terdaftar ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Banyuwangi, ... ...
an. Bupati Banyuwangi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi,
...
Pangkat ...
Tembusan disampaikan kepada Yth:
NIP. ...
1. Bupati Banyuwangi sebagai laporan;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi;
2. Komandan Distrik Militer 0825 Banyuwangi;
4. Kepala Kepolisian Resort Banyuwangi;
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Banyuwangi.
E. Contoh Surat Keterangan Domisili
KOP SKPD
SURAT KETERANGAN
NOMOR : ________________/.../.../...
Yang bertandatangan dibawah ini :
- a. Nama
-
...
- b. Jabatan
-
dengan ini menerangkan bahwa :
- a. Nama
-
...
- b. Jabatan
-
...
- c. No KTP
-
...
- d. Alamat :
...
- e. Bertidak Atas Nama
:
...
Menerangkan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan benar-benar ...yang
mengakui
sebagai
ketua
...,
dan
- memiliki
kantor
di
Jalan
...,
Rt/Rw. ...,
- Dusun/Lingkungan. ..., Desa/Kelurahan.
..., Kode Pos. ..., Kecamatan. ... Kabupaten Banyuwangi
Provinsi Jawa Timur.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
Di Keluarkan di...,
Mengetahui,
Lurah/Kepala Desa...
Camat ...
...
...
NIP.
NIP.
F. Surat Tanda Terima Dokumen Kelengkapan Orkemas
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan KH. AgusSalim No. 109 Telepon (0333) 425119 B A N Y U W A N G I
TANDA TERIMA DOKUMEN PENDAFTARAN ORKEMAS UNTUK MENDAPATKAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT)
Nomor : / / /
Pada hari ... tanggal ... tahun dua ribu ..., bertempat di Ruang Bidang Budaya Politik dan HAM pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi telah dilakukan serah terima Dokumen Kelengkapan Orkemas oleh :
1. N a m a
:
NIP
:
Jabatan
:
Alamat Kantor
:
Selanjutnya disebut pihak pertama
2. N am a
:
Jabatan
:
Bertindak untuk:
Alamat Kantor
:
Selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak Kedua menyerahkan dokumen pendaftaran orkemas seperti tersebut di bawah ini kepada Pihak pertama, antara lain:
| NO | URAIAN DOKUMEN | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| NO | URAIAN DOKUMEN | KETERANGAN ADA TIDAK ADA |
| 1 | Surat permohonan pendaftaran | |
| 2 | Akte pendirian atau status orkemas yang dikeluarkan/ disahkan oleh notaris dan diketahui oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi | |
| 3 | Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dikeluarkan/disahkan oleh notaris | |
| 4 | Ruang lingkup kegiatan kekhususan Orkemas | |
| 5 | Tujuan dan program kerja organisasi | |
| 6 | Surat keputusan tentang susunan pengurus orkemas secara lengkap yang sah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga | |
| 7 | Biodata pengurus organisasi, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya | |
| 8 | Pas foto pengurus organisasi berwarna, ukuran 4 x 6, terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir | |
| 9 | Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus organisasi lengkap dan yang masih berlaku ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya | |
| 10 | Surat keterangan domisili organisasi dari Kepala Desa/ Lurah diketahui Camat setempat | |
| 11 | Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama organisasi | |
| 12 | Foto kantor atau sekretariat orkemas, tampak depan yang memuat papan nama. | |
| 13 | Keabsahan kantor atau sekretariat orkemas dilampiri bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/pengelola; | |
- 14 Surat pernyataan tentang:
- kesediaan menertibkan kegiatan, pengurus dan/atau anggota organisasi;
- tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik;
- tidak terjadi konflik kepengurusan;
- tidak memakai seragam, nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, cap stempel, kop surat, yang menyerupai dengan aparatur Negara atau instansi pemerintahan atau negara lain atau lembaga/badan internasional atau organisasi gerakan separatis; dan/atau lembaga negara yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain;
- sanggup menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan orkemas setiap akhir tahun;
- bertanggungjawab terhadap keabsahan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan dan bersedia dituntut secara hukum.
- 15 Rekomendasi dari kementerian agama untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan;
- 16 Rekomendasi dari kementerian dan SKPD yang membidangi urusan kebudayaan untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 17 Rekomendasi dari kementerian/lembaga dan/atau SKPD yang membidangi urusan tenaga kerja untuk orkemas serikat buruh dan serikat pekerja; dan
- 18 Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan, untuk orkemas yang dalam kepengurusannya mencantumkan nama pejabat negara, pejabat pemerintahan pusat, provinsi dan daerah serta tokoh masyarakat yang ditandatangani ketua dan sekretaris diatas materai secukupnya.
Pihak Pertama menerima dokumen pendaftaran orkemas yang diserahkan pihak Kedua dalam keadaan baik, selanjutnya akan dilakukan Penelitian Dokumen dan Lapangan oleh Tim Fasilitasi Orkemas.
Demikian tanda terima ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
Pihak Kedua
Bertindak untuk ...
...
...
Banyuwangi,
Pihak Pertama
Penerima Dokumen,
...
...
NIP.
G. Petunjuk Pengisian SKT
Petunjuk Pengisian
2. Nama Organisasi diisi sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar, dalam hal nama berbahasa asing/bahasa daerah, ditambahkan arti dalam bahasa Indonesia.
3. Tanggal berdiri diisi sesuai dengan tanggal berdirinya yang tercantum dalam Akta Pendirian/statuta.
4. Bidang Kegiatan diisi sesuai dengan bidang kegiatan sifat kekhususan orkemas.
5. NPWP adalah Nomor pokok wajib pajak atas nama Orkemas.
6. Alamat Sekretariat diisi berdasarkan surat keterangan domisili.
7. Untuk SKT yang diterbitkan, tembusan disampaikan kepada Yth:
2. Bupati; (sebagai laporan)
1. Gubernur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi; (sebagai laporan)
3. Komandan Distrik Militer;
5. Kepala Kepolisian Resort;
4. Kepala Kejaksaan Negeri;
6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama; dan
7. Arsip.
BUPATI BANYUWANGI
Ttd.
H. ABDULLAH AZWAR ANAS