PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 04 Tahun 2013
Tentang No Description
Berlaku: 04 TAHUN 2013
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
I
BUPATI MAROS
MAROS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 04 TAHUN 2013
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAROS,
: a. bahwa dalam rangka melaksanakan sebahagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Maros dan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 25 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Maros, yang dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi dan ketentuan perundangan yang berlaku sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Maros dan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 25 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Maros, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-
SALINAN
- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 164),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 7).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
dan
BUPATI MAROS
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN ORGANISASI KELURAHAN
DAERAH
KABUPATEN
MAROS
TENTANG
DAN
TATA
KERJA
KECAMATAN
DAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maros.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Maros.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Maros.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Maros dalam wilayah Kecamatan.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
13. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten Maros sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten Maros yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4

- (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi aspek:
- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (2) Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 5

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundangundangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 6

Tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Kelurahan
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 7

- (1) Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Lurah mempunyai tugas :
- a. pelaksanaaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 9

Tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 10

- (1) Kecamatan terdiri dari Camat, Sekretariat, Seksi-seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Subbagian Program dan Keuangan;
- 2) Subbagian Umum dan
- 3) Subbagian Kepegawaian.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kel;
- f. Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;
- g. Seksi Pelayanan Umum.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Kelurahan
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 11

- (1) Kelurahan terdiri dari Lurah, Sekretariat, Seksi-seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;
- f. Seksi Pelayanan Umum;
- g. Kelompok Jabatan fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
BAB V - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dan Lurah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaiman dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - ESELON
Pasal 13

- (1) Camat adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Sekretaris Camat adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Seksi di Kecamatan dan Lurah adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (4) Kepala Subbagian pada Sekretariat Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi di Kelurahan adalah jabatan struktural eselon IV.b.
BAB VII - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 14

- (1) Pejabat di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis dan pengisian jabatan fungsional pada setiap kelompok jabatan fungsional yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan secara selektif oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan, beban kerja, dan kemampuan keuangan daerah.
BAB VIII - PERSYARATAN CAMAT DAN LURAH
Pasal 15

Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - PERSYARATAN CAMAT DAN LURAH
Pasal 16

Pengetahuan teknis pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi :
- a. menguasai bidang ilmu pemerintahan dibuktikan dengan ijazah diploma/sarjana pemerintahan; dan
- b. pernah bertugas di desa, kelurahan, dan atau kecamatan paling singkat 2 (dua) tahun.
BAB VIII - PERSYARATAN CAMAT DAN LURAH
Pasal 17

Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Camat dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wajib mengikuti pendidikan teknis pemerintahan yang dibuktikan dengan sertifikat.
BAB VIII - PERSYARATAN CAMAT DAN LURAH
Pasal 18

Lurah diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan meliputi :
- a. pangkat/golongan ruang minimal Penata (III/c);
- b. masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun;
- c. memiliki kemampuan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.
BAB IX - PEMBIAYAAN
Pasal 19

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Kecamatan dan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah.
BAB IX - PEMBIAYAAN
Pasal 20

Alokasi anggaran Kecamatan dan Kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sekurang-kurangnya memperhatikan faktor- faktor:
- a. jumlah penduduk;
- b. kepadatan penduduk;
- c. luas wilayah;
- d. kondisi geografis/karakteristik wilayah;
- e. jenis dan volume pelayanan; dan
- f. besaran pelimpahan tugas yang diberikan oleh Bupati.
BAB X - TATA KERJA
Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi, Lurah, Sekretari Kelurahan, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masingmasing.
- (2) Setiap pimpinan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Kepala Satuan Organisasi di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan dalam memimpin satuan kerjanya wajib memberikan bimbingan, petunjuk, perintah, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan secara berkala.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan tetap dalam kedudukannya masing-masing serta diberikan hak-hak kepegawaian dan hak keuangan sesuai peraturan perundang-undangan sampai dengan ditetapkannya Keputusan baru oleh Bupati.
Diundangkan di Maros pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH,
BAHARUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2013 NOMOR 04
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; PERUNDANG-UNDANGAN
AGUSTAM,S.IP,M.Si
Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
Nip
: 19730820 199202 1 001
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Maros dan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 25 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Maros dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.
Ditetapkan di Maros pada tanggal
BUPATI MAROS,
M. HATTA RAHMAN