PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 27 Tahun 2016
Tentang LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT KABUPATEN KAYONG UTARA
Berlaku: 1 November 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 27 TAHUN 2016
TENTANG
LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT KABUPATEN KAYONG UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAYONG UTARA,
- a. bahwa dalam rangka memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Bupati dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Kayong Utara, perlu membentuk Lembaga Kerjasama Tripartit;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit, Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten dibentuk oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Kayong Utara;
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Menetapkan
Republik Indonesia Nomor 4682);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4862);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT KABUPATEN KAYONG UTARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
2. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
5. Lembaga Kerja Sama Tripartit yang selanjutnya disebut LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.
6. Organisasi pengusaha adalah organisasi pengusaha yang ditunjuk oleh Kamar Dagang dan Industri untuk menangani masalah ketenagakerjaan.
7. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN TUGAS
Pasal 2

- (1) LKS Tripartit dibentuk di Daerah dan berkedudukan di Sukadana.
- (2) LKS Tripartit bertanggung jawab kepada Bupati.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN TUGAS
Pasal 3

LKS Tripartit mempunyai tugas memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Bupati dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di wilayah Daerah.
BAB III - KEANGGOTAAN
Pasal 4

Keanggotaan LKS Tripartit terdiri dari unsur:
- a. Pemerintah Daerah;
- b. Organisasi Pengusaha; dan
- c. Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
BAB III - KEANGGOTAAN
Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan LKS Tripartit terdiri dari :
- a. Ketua merangkap anggota, dijabat oleh Bupati;
- b. 3 (tiga) Wakil Ketua merangkap anggota, masing-masing dijabat oleh anggota yang mewakili unsur:
1. Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
2. Organisasi pengusaha; dan
3. Serikat pekerja/serikat buruh.
- c. Sekretaris merangkap anggota, dijabat oleh Sekretaris SKPD yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan
- d. beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Bagan struktur LKS Tripartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III - KEANGGOTAAN
Pasal 6

Jumlah seluruh anggota dalam susunan keanggotaan LKS Tripartit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sebanyak-banyaknya 21 (dua puluh satu) orang yang penetapannya dilakukan dengan memperhatikan komposisi keterwakilan unsur perangkat pemerintah kabupaten/kota, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh masing-masing paling banyak 7 (tujuh) orang.
BAB III - KEANGGOTAAN
Pasal 7

- (1) Komposisi keterwakilan unsur Pemerintah Daerah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan perbandingan 1 (satu) unsur perangkat Pemerintah Daerah, 1 (satu) unsur organisasi pengusaha, dan 1 (satu) unsur serikat pekerja/serikat buruh.
- (2) Dalam hal salah satu unsur atau lebih tidak dapat memenuhi kesamaan jumlah keanggotaan dengan unsur lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 maka ketentuan komposisi keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku.
Bagian Kedua Kesekretariatan
BAB III - KEANGGOTAAN
Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, LKS Tripartit dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat LKS Tripartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris LKS Tripartit.
- (3) Sekretariat LKS Tripartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara fungsional oleh SKPD yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
Bagian Ketiga
Badan Pekerja
BAB III - KEANGGOTAAN
Pasal 9

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, LKS Tripartit dapat membentuk Badan Pekerja.
- (2) Keanggotaan Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari anggota LKS Tripartit.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Ketua LKS Tripartit.
Bagian Keempat
Pengangkatan
BAB III - KEANGGOTAAN
Pasal 10

- (1) Keanggotaan LKS Tripartit diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian anggota LKS Tripartit ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - KEANGGOTAAN
Pasal 11

Keanggotaan LKS Tripartit diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya selama 3 (tiga) tahun.
BAB III - KEANGGOTAAN
Pasal 12

- (1) Untuk dapat diangkat dalam keanggotaan LKS Tripartit, seorang calon anggota harus memenuhi persyaratan:
- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat;
- d. Pegawai Negeri Sipil SKPD yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan/atau SKPD terkait lain bagi calon anggota yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah;
- e. anggota atau pengurus organisasi pengusaha, bagi calon anggota yang berasal dari unsur organisasi pengusaha; dan
- f. anggota atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, bagi calon anggota yang berasal dari unsur serikat pekerja/serikat buruh.
- (2) Ketua LKS Tripartit Kabupaten dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
BAB III - KEANGGOTAAN
Pasal 13

Selain persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), calon anggota yang berasal dari unsur organisasi pengusaha dan organisasi serikat pekerja/serikat buruh, harus diusulkan oleh Pimpinan organisasi pengusaha dan Pimpinan serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.
Bagian Kelima Pemberhentian
BAB III - KEANGGOTAAN
Pasal 14

- (1) Selain karena berakhirnya masa jabatan, keanggotaan LKS Tripartit dapat berakhir apabila anggota yang bersangkutan:
- a. tidak memenuhi persyaratan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. menderita sakit yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- e. melalaikan atau tidak melaksanakan tugasnya; dan/atau
- f. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan LKS Tripartit yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Ketua LKS Tripartit.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 15

LKS Tripartit mengadakan sidang secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 16

Apabila dipandang perlu, LKS Tripartit dapat melakukan kerja sama dengan dan/atau mengikutsertakan pihak-pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang LKS Tripartit.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 17

Pelaksanaan sidang LKS Tripartit Kabupaten dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja LKS Tripartit Kabupaten diatur oleh Ketua LKS Tripartit.
BAB V - PEMBIAYAAN
Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas LKS Tripartit dibebankan kepada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;dan/atau
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

- (1) Anggota LKS Tripartit yang ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota LKS Tripartit Kabupaten.
- (2) Pengisian keanggotaan LKS Tripartit yang baru setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini ditetapkan berpedoman dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
BAB VII - PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.
Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 1 November 2016
BUPATI KAYONG UTARA,
HILDI HAMID
Diundangkan di Sukadana pada tanggal 1 November 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,
HILARIA YUSNANI
BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2016 NOMOR 27
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT KABUPATEN KAYONG UTARA.
BAGAN STRUKTUR LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT KABUPATEN KAYONG UTARA
BUPATI KAYONG UTARA,
HILDI HAMID