PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor B Tahun 2017
Tentang KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Berlaku: 23 KUtyt 2017
N/A
Preamble

Menimbang
GUBERNUR SULAWESI UTARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR B TAHUN 2017
TENTANG
KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI UTARA,
- a.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Koordinasi dan Hubungan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan alur koordinasi dan hubungan kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat 1.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo UndangUndang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 34 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN :
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Koordinasi adalah proses memadukan dan menyerasikan kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
6. Hubungan Kerja adalah tindakan kerjasama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
BAB II - TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIS DAERAH
Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan tugas Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi.
- (2) Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan fungsi koordinasi dibantu oleh para Asisten Sekretaris Daerah.
BAB III - PEMBIDANGAN, KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA
Pasal 3

- ( 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membidangi fungsi pengawasan, penyelenggaraan urusan otonomi Kabupaten / Kota, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kesejahteraan rakyat, agama, hukum, pemerintahan dan otonomi daerah, ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan, pencatatan sipil dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik, serta penanggulangan bencana.
- (2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mengoordinasi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
- (4) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengoordinasikan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari:
- (3) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara membawahi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro Kesejahteraan Rakyat dan Biro Hukum.
- a. Dinas Pendidikan Daerah;
- b. Dinas Kesehatan Daerah;
- c. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah;
- d. Dinas Sosial Daerah;
- e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah;
- g. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah;
- f. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah;
- h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah;
- i. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah;
- j. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah; dan
- k. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
BAB III - PEMBIDANGAN, KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA
Pasal 4

- ( 1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan membidangi fungsi koordinasi perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, budaya, pariwisata, pertanian dan peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, pangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan, dan badan usaha milik daerah.
- (3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara membawahi Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Biro Administrasi Pembangunan, dan Biro Infrastruktur dan Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mengoordinasi Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan.
- (4) Biro Infrastruktur berkoordinasi juga dengan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk pelaksanaan tugas teknis operasional.
- (5) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengoordinasikan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari:
- a. Dinas Pangan Daerah;
- b. Dinas Lingkungan Hidup Daerah;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah;
- d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah;
- e. Dinas Perhubungan Daerah;
- f. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah;
- g. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah;
- h. Dinas Pariwisata Daerah;
- i. Dinas Kebudayaan Daerah;
- j. Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah;
- k. Dinas Kehutanan Daerah;
- l. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah;
- m. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah; dan
- n. Dinas Perkebunan Daerah.
BAB III - PEMBIDANGAN, KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA
Pasal 5

- (1) Asisten Administrasi Umum membidangi fungsi koordinasi urusan umum, organisasi, protokol, kerjasama dan komunikasi publik, inspektorat, sekretariat DPRD, perpustakaan dan kearsipan, komunikasi, informatika, persandian dan statistik, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, pengelolaan keuangan dan aset daerah, pengelola pajak dan retribusi daerah, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penghubung, perencanaan pembangunan daerah, serta penelitian dan pengembangan daerah.
- (2) Asisten Administrasi Umum dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mengoordinasi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (3) Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara membawahi Biro Organisasi, Biro Protokol, Kerjasama dan Komunikasi Publik dan Biro Umum.
- (4) Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengoordinasikan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari:
- a. Inspektorat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- d. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah;
- e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- g. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
- h. Badan Kepegawaian Daerah;
- i. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- j. Badan Penghubung Daerah;
- k. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- l. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
BAB IV - ALUR KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA
Pasal 6

Alur Koordinasi dan Hubungan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dilakukan secara lisan maupun tertulis, melalui tahapan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur sebelumnya tentang Koordinasi dan Hubungan Keija Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
| BIRO ORGANISASI | BIRO ORGANISASI | BIRO ORGANISASI |
|-------------------|--------------------------------|----------------------------|
| NO | P E N G O L A H | P A R A F |
| 1. | KASUBBAG KELEMBAGAAN PROVINSI | |
| 2 . | KABAG KELEMBAGAAN DAN ANJAB | u |
| r ) | KABAG PERUNDANG-UNDANGAN | H |
| 4 . | KARO ORGANISASI | |
| 5 . | KARO HUKUM | 1 H |
| 6 . | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA | L |
| 7 . | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | |
| 8 . | SEKRETARIS DAERAH PROVINSI | / |
| 9 . | WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA | |
| 10 . | GUBERNUR SULAWESI UTARA | MOHON UNTUK DITANDATANGANI |
Ditetapkan di Manado pada tanggal 23 M * rat 2017
GUBERNUR SULAWESI UTARA,
OLLY DONDOKAMBEY
BAB IV - ALUR KOORDINASI DAN HUBUNGAN KBRJA
Pasal 6

Alur Koordinasi dan Hubungan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dilakukan secara lisan maupun tertulis, melalui tahapan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur sebelumnya tentang Koordinasi dan Hubungan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai diundangkan. berlaku pada tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
\_
Ditetapkan di Manado
pada tanggal 23 KUtyt 2017
pf
GUBERNUR SULAWESI UTARA,
OLLY DONDOKAMBEY
OLLY DONDOKAMBEY
&lt;
(
^
Keterangan : Garis Koordinasi Garis Komando
GUBERNUR SULAWESI UTARA,
OLLY DONDOKAMBEY
(
(
h '
. .
; . :
. « i
'
»iUiiiJUssssasasas
*