Unknown Unknown Nomor LINGKUP Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 25 Tahun 1992
N/A
Preamble

Menimbang a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah perlu dilakukan pembinaan terhadap pelaku usaha koperasi simpan pin j am dan usaha simpan pin j am dengan memberikan penerbitan izin dalam bentuk naskah 1 (satu) lembar, serta upaya untuk mengembangkan iklim usaha yang kondusif, pemberian bimbingan, kemudahan dan perlindungan pada usaha simpan pinjam;
- b. bahwa untuk mengembangkan iklim usaha yang kondusif, pemberian bimbingan, kemudahan dan perlindungan pada usaha simpan pinj am sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pendelegasian kewenangan pelaksanaan izin kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, U saha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyuasin;
Mengingat
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Banyuasin.
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
l
. (1)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 ten tang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usciha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016' tentang Parangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Nomor : 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi;
12. Peraturan, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan penyertaan Modal pada Koperasi; Menengah Petunjuk
13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usahan Kecil dan Menengah Nomor : 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Ta.bun 2016 Nomor 063);
15. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 197 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, U saha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 197).
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATJ TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM KEPADA KEPALA DINAS :P ERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
Menetapkan KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANYUASIN.
N/A
Pasal 1

2. Pemerintahan Daerah adalah penvelenggaraan ,1r 1 .1sRn .. L ... -.&gt; · · -·"·VJ...i.V £ 1.. .. � ... .. '""'-·. l.-...t-0,·A.\..J J:-.l\...,l.l.1LJU11LUc:::lll dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 1 · 1 "' .1 .. l ... 1Ld..JJ..1\...,...,h."' .i. &lt;.A.J..lUl.1 .t .,J·-t.J.
3. Pem\_erintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur ... . ' · 1 . · ' \_ . ., .. ,,. . . '., daerah otonomi. 2
•
I
•,
- J. uinat, 1--'eniagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disingkat DPKUKM adalah Dinas ... ,
6. Kepala:DPKUKM adalah Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Merif'·,P-ar Kah 1 .1n3tc"'.! Rnmq,::,\_sin.
3. , , . . ... \_.. · .,. ... ... .. .t-... , ... .-...,,1. ... 1.\_t-J'"'4-.1.l LL.1.1.JU..l.L,4 Uc..1..1.i VJ.ilL �i1J.l}Jal1 Pinjam disingkat dengan KSP dan USP adalah Badan Usaha Koperasi yang melakukan usaha simpan pin j am di lokasi yang telah ditetapkan.
8. Lokasi Koperasi Simpan Pin j am dan Unit Simpan Pinj am adalah tempat untuk menjalankan usaha simpan pinjam yang berada di lokasi sesuai dengan domisili pelaku usaha.
9. Pe j abat adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan Izin U saha sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan pendelegasian kewenangan dari kepala daerah.
10. Usaha Simpan Pin j am adalah usaha produktif milik badan usaha yang memenuhi kriteria Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koperas j , Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 15/Per/ M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam.
11. Koperasi . . .,
I
l
-
..
{
...
i
,,..
·r
4
11. Koperasi Simpan Pinjam adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh badan usaha yang merupakan cabang koperasi yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung dari Usaha Simpan Pinjam yang memenuhi kriteria Usaha Simpan Pinjam sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/ IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam.
12. Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Simpan Pinjam telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam.
13. Izin Usaha Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat dengan IUSP adalah tanda legalitas kepada badan usaha dalam bentuk izin usaha simpan pinjam dalam bentuk 1 (satu) lembar.
14. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk memberdayakan koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam secara sinergis melalui penetapan berbagai Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
BAB II
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP) meliputi pengaturan pemberian Izin bagi pelaku usaha koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam.
- (2) Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP) diberikan kepada pelaku usaha koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin dengan berpedoman pada Peraturan Menteri koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
- (3) Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP) diberikan dalam bentuk naskah 1 (satu) lembar.
t
- (4) Pemberian lzin Usaha Simpan Pinjam (IUSP) kepada usaha koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam dibebaskan atau diberikan keringanan dengan tidak dikenakan biaya, retribusi dan/ atau pungutan lainnya.
Pnsal 3
- 1 ,. J \ . · , · , 1 W l i l \..L1. memberikan kepastian hukum dan sarana pembinaan bagi pelaku usaha koperasi simpan pinjam clan usaha simpan ., . 1 t ·
- (2) Tujuan pengaturan Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP) bagi pelaku usaha koperasi simpan pinjam dan usaha simpan
1 ' '
- a. mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam ber:usaha di lokasi yang ditetapkan;
- b. mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
- c. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; dan
- d. mendapatkan kemudahan dalam pembinaan dari Pemerintah Ka bu paten clan/ atau lembaga lainnya.
BAB III - PENDELEGASIAN KEWENANGAN
Pasal 4

- ( 1) Pelaksana lzin Usaha Simpan Pinjam (IUSP) adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyuasin yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Bupati.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan Izin Usaha Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dilakukan pendataan terhadap pelaku koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam dalam Kabupaten Banyuasin.
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENG AW ASAN
Pasal 5

- ( 1) Pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP) dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Instansi terkait di Kabupaten Banyuasin.
r
7t;7.p-ro.�
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Izin U saha Simpan Pin jam (IUSP).
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENG AW ASAN
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.
Ditetapkan di Pangkalan Balai pada tanggal 17 8�n,· 2017
BUPATI BANYUASIN, �
t S. A. SUPRIONO
Plt.
Diundangkan di Pangkalan Balai pada tanggal 1-; � �ti\· 201 7 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN,
H. FIRMANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR ·6;-