PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 57 Tahun 2000
Tentang No Description
Berlaku: 25 Juli 2000
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2000
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT. PELABUHAN INDONESIA IV
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan perusahaan maka dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan Nusantara IV;
- b. bahwa cadangan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perkebunan Nusantara IV sampai dengan tahun buku 1999 dapat dikapitalisasi sebagai tambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan Nusantara IV;
- c. bahwa penambahan penyertaan modal Negara tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
Menetapkan
:
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VI, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan VII dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perkebunan VIII menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan Nusantara IV (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 15);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Tapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Thaun 1999 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3920), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3978);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV.
BAB I - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perkebunan Nusantara IV yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1996.
BAB I - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 2

- (1) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari kapitalisasi cadangan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perkebunan Nusantara IV sampai dengan tahun buku 1999.
- (2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp 545.000.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima miliar rupiah), delapan rincian sebagai berikut:
- a. cadangan perusahaan sampai dengan tahun buku 1998 sebesar Rp 492.000.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua miliar rupiah);
- b. cadangan perusahaan tahun buku 1999 sebesar Rp 53.000.000.000,00 (lima puluh tida miliar rupiah).
BAB II - PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perkebunan Nusantara IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 25 Juli 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2000 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd.
DJOHAN EFFENDI
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI BUTON UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR ~ TAHUN 2016 TENT ANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BUTON UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON UTARA,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bu ton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara, menyebutkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
I~
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6).
MEMUTUSKAN :
P~RATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASl, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BUTON UTARA Menetapkan
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi Pasal 5
Pasal 6

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pangan.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi Pasal 5
Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 6;; Dinas menyelenggarakan fungsi :
- b. pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- a. perumusan kebijakan Daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. · pelaksaanaan administrasi Dinas;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi Pasal 5
Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
- e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok J abatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang di bidang ketahanan pangan;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;
- e. pengelolaan barang milik Daerah/kekayaan negara;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan;
- f. · pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 12

- ( 1) Sekretariat, terdiri atas :
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- (2) Sub Bagian sebagaimana di maksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 13

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha.
- ( 1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 15

- (2) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud ayat ( 1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c. penyiapan pelaksanaari kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur · pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinas:i penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 16

- ( 1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri atas :
- b. Seksi Sumberdaya Pangan;
- a. Seksi Ketersediaan Pangan;
- c. Seksi Kerawanan Pangan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 17

- ( 1) Seksi Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan.
- (3) Seksi Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang penanganan kerawanan pangan.
- (2) Seksi Sumberdaya Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan dan pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan infrastruktur dan sumber daya pangan.
- ( 1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan.
- (2) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi :
- b. pertyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- f. · pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 20

- ( 1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, terdiri atas :
- b. Seksi Barga Pangan;
- a. Seksi Distribusi Pangan;
- c. Seksi Cadangan Pangan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan. ,.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 21

- (1) Seksi Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( 1) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan dan pemberian pendampingan serta melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi pangan.
- (2) Seksi Harga Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan dan pemberian pendampingan serta pernantauan dan evaluasi di bidang harga pangan.
- (3) Seksi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan dan pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi dibidang cadangan pangan.
- ( 1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan peiaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan konsumsi dan keamanan pangan.
- (2) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- e. penyiapan pemantapan program dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
\_\_\_\_\_\_\_
/
······•
...
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 24

- ( 1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri atas :
- b. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
- a. Seksi Konsumsi Pangan;
- c. Seksi Keamanan Pangan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 25

- (1) Seksi Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan dan pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi pangan.
- (3) Seksi Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan dan pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang keamanan pangan.
- (2) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan dan pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan .lokal.
<!-- formula-not-decoded -->
- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/ atau teknis penunjang tertentu.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
4. (4)' Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur.
Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 27
Kelompok J abatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas sesuai bidang keahliannya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 29

TATA KERJA
- ( 1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah . wajib melaksanakan pengawasan melekat.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 30

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 31

Kepala Dinas memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-rnasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 32

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi : wajib mengikuti . dan mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 34

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh kepala satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 36

- ( 1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 37

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masingmasing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB VI - KEPANGKATAN,PENGANGKATAN,~SELONISASIDAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 38

- ( 1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon Ilb atau jabatan pimpinan tinggi pratam.a.
- (4.) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon Illa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian clan Kepala Seksi lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (7) Pejabat eselon III atau jabatan administrator dan eselon IV atau jabatan pengawas di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan · Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 39
Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabu paten Bu ton U tara.
Ditetapkan di Buranga pada tanggal "2.7 -I~ -2016
BUPATI BUTON UTARA,
H. ABU HASAN
.-
LAODE BAHARUDDIN
\_. . ... Diundangkan di Buranga pada tanggal D 7 -1{). -2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA,
-
BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2016 NOMOR
•·.
LAMPIRAN
:
ti':I TAHUN 2016.
:
B7 - II) - ~t'6
: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR
TAN°GGAL
TENT ANG
: PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KET.AHANAN PANGAN KABUPATEN BUTON UTARA
BUPATI EUTON UTARA,
H.ABU HASAN
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 2000
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT BATAN TEKNOLOGI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Batan Teknologi dipandang perlu untuk menambah penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Batan Teknologi;
- b. bahwa kekayaan Negara Republik Indonesia yang dikelola oleh Batan Tenaga Nuklir Nasional yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995 sampai dengan Tahun Anggaran 1995/1996 berupa bahan elemen bakar nuklir dan bahan proses produksi radioisotop yang telah dimanfaatkan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Batan Teknologi, dapat ditetapkan sebagai tambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Batan Teknologi;
- c. bahwa penambahan penyertaan modal Negara tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
Menetapkan
:
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) dalam Bidang Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 6);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3920), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3978);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BATAN TEKNOLOGI.
BAB I - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Batan Teknologi, yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1996.
BAB I - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 2

- (1) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari kekayaan Negara yang berupa bahan elemen bakar nuklir dan bahan proses produksi radioisotop yang perolehannya bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995 sampai dengan Tahun Anggaran 1995/1996.
- (2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah), dengan rincian sebagaimana terlampir.
BAB II - PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2000 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd DJOHAN EFFENDI