PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 14/2014 Tahun 2014
Tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2013-2018
Berlaku: 7 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Menimbang
:
- a. bahwa pembangunan daerah perlu s in ergis dan t er p a d u dengan pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur guna mencapai tujuan otonomi daerah;
- b. bahwa u n tu k m ewu ju dkan Kota Malang sebagai Kota Bersih, Makmur, Adil, Religiu s t olera n , Terkemuka, Aman, Berbu daya, Asri dan Terdidik dih arapkan dapat t er cip t a s u a t u k on d is i k em u lia a n b a gi Kota Ma la n g d a n s elu ru h masyarakatnya serta adanya kepedu lian pada Wong Cilik, maka diperlu kan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah;
- c. bahwa s ebagai pelaksanaan lebih la n ju t ketentu an Pasal 150 ayat (3) h u ru f e Un da n g-Un da n g Nom or 32 Tahun 2004 t en t a n g Pemerintahan Daerah s ebagaimana t ela h diu bah kedua kalin ya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Rencana Pembangunan J a n gk a Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan s ebagaimana dimaksud dalam hu ru f a, h u ru f b, dan h u ru f c, perlu membentuk Peratu ran Daerah t en t a n g Rencana Pembangunan J angka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018;
Mengingat
- 1. Negara
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 t en t a n g Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lin gku n ga n Propin s i J a wa -Tim u r, J a wa -Ten ga h , J a wa Barat dan Daerah Istim ewa Yogyakarta sebagaim ana t ela h diu bah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 t en t a n g Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 t en t a n g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4437) s ebagaimana t ela h diu bah kedua kalin ya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 t en t a n g Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 t en t a n g Pembentukan Peratu ran Peru n dan g-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peratu ran Pem erin tah Nom or 15 Tah u n 1987 ten tan g Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabu paten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3354);
8. Peratu ran Pem erin tah Nom or 58 Tah u n 2005 ten tan g Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4578);
9. Peratu ran Pem erin tah Nom or 79 Tah u n 2005 ten tan g Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4593);
10. Peratu ran Pem erin tah Nom or 38 Tah u n 2007 ten tan g Pembagian Uru san Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabu paten/ Kota (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peratu ran Pem erin tah Nom or 6 Tah u n 2008 ten tan g Pedoman Evalu asi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peratu ran Pem erin tah Nom or 8 Tah u n 2008 ten tan g Tahapan, Tata Cara Penyu su nan, Pengendalian dan Evalu asi Pelaksan aan Ren can a Pem ban gu n an Daerah (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peratu ran Pem erin tah Nom or 15 Tah u n 2010 ten tan g Penyelenggaraan Penataan Ru ang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2010 Nomor 21, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peratu ran Presiden Nomor 5 Tahun 2010 t en t a n g Rencana Pembangunan J a n gk a Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
15. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tan g Pedom an Pen gelolaan Keu an gan Daerah s ebagaimana t ela h diubah keduakalinya dengan Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 t en t a n g Pelaksanaan Peratu ran Pemerintah Nomor 8 Tahu n 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evalu asi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517) ;
17. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Repu blik In don esia Nomor 1 Tahu n 2014 tentang Pembentu kan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik In don esia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peratu ran Daerah Kota Malan g Nom or 4 Tah u n 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahu n 2008 Nomor 1 Seri E, Tam bah an Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
19. Peratu ran Daerah Kota Malan g Nom or 5 Tah u n 2010 tentang Rencana Pembangunan J a n gk a Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG dan
WALIKOTA MALANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perencanaan adalah s u a t u proses u n tu k menentukan t in d a k a n masa depan yang t ep a t , melalu i u ru ta n pilih a n , dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan s u m ber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan beru saha, akses terh adap pengambilan kebijakan, berdaya s a in g, maupun peningkatan in deks pembangunan masyarakat.
6. Rencana Pembangunan J a n gk a Panjang Menengah Daerah yang s ela n ju tn ya disebu t RPJ M Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahu nan yang meru pakan penjabaran dari visi, m isi dan program Kepala Daerah den gan berpedom an pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanju tn ya disebu t RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Satu an Kerja Perangkat Daerah yang s ela n ju tn ya disebu t den gan Renstra-SKPD adalah doku m en peren can aan SKPD u n tu k periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Satu an Kerja Peran gkat Daerah yan g selan ju tn ya disebu t Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah ru m u s a n u m u m mengenai u paya-u paya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Strategi adalah la n gka h -la n gka h berisikan program-program in dikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
13. Kebijakan adalah arah/ tin dakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Satu an Kerja Perangkat Daerah dalam bentu k u paya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan u ntu k mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
BAB II - VISI, MISI DAN PROGRAM
Pasal 2

- (1) RPJ M Daerah merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi:
- a. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-SKPD;
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renja-SKPD.
BAB II - VISI, MISI DAN PROGRAM
Pasal 3

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 2 ayat (2) h u ru f a, menjabarkan RPJM Daerah dalam RKPD dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya.
BAB II - VISI, MISI DAN PROGRAM
Pasal 4

Satu an Kerja Peran gkat Daerah sebagaim an a dim aksu d dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, melaksanakan program dalam RPJ M Daerah yang ditu angkan dalam Renstra-SKPD.
BAB II - VISI, MISI DAN PROGRAM
Pasal 5

Satu an Kerja Peran gkat Daerah sebagaim an a dim aksu d dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, m elaksan akan program Ren stra-SKPD yan g ditu an gkan dalam Ren jaSKPD.
BAB III - SISTEMATIKA
Pasal 6

- (1) RPJ M Daerah sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 2 ayat (1), sebagaim an a t er ca n t u m dalam lampiran ini m eru pakan bagian yang tidak terpisah kan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Sistematika RPJ M Daerah sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), disu su n sebagai berikut:
- a. Bab I Pendahuluan;
- b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. Bab III Pendanaan;
- d. Bab IV
- e. Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- f. Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan;
- g. Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;
- h. Bab VIII
- i. Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
- j.
- Bab X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka
Analisis Isu-isu Strategis;
In dikasi Ren can a Program Prioritas Yan g Disertai Kebu tu h an
Pendanaan;
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan u n tu k menghindari kekosongan rencana pembangunan, maka Kepala Daerah yang sedang menjabat dalam t a h u n t er a k h ir RPJ M Daerah diwajibkan menyusun rancangan RKPD.
- (2) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai acuan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan pembangu nan daerah, maka dapat dilaku kan review dan evalu asi t er h a d a p in dikator kinerja yang tercantum dalam RPJMD.
- (2) Dalam hal terjadi peru bah an in dikator kin erja , maka ditetapkan dalam Peratu ran Walikota berdasarkan hasil review dan evalu asi sebagaim an a dimaksud pada ayat (1).
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar s etia p orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratu ran Daerah in i den gan pen em patan n ya dalam Lem baran Daerah Kota Malang.
Ditetapkan di Malang pada tanggal 21 - 5 - 2014 WALIKOTA MALANG, ttd.
MOCH. ANTON
Diundangkan di Malang pada tanggal 30 - 6 - 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd.
SHOFWAN
LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2014 NOMOR 14
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
TABRANI, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19650302 199003 1 019