PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 8 Tahun 2010
Tentang PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
Berlaku: 4 November 2010
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat
:
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG
PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,
- a. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi, kesempatan berusaha dan kesempatan kerja perlu diberikan kemudahan dalam penyelenggaraan pelayanan penerbitan surat izin usaha perdagangan sebagai legalitas usaha di bidang perdagangan kepada masyarakat dunia usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad. 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2966);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/MDAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
15. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14).
Menetapkan
:
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG dan
WALIKOTA SINGKAWANG
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Legislatif Daerah Kota Singkawang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Singkawang.
6. Dinas Teknis adalah Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan di Kota Singkawang.
7. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan penerbitan perizinan di Kota Singkawang.
8. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
9. Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
10. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.
11. Pedagang Besar adalah perorangan atau badan hukum yang bertindak atas namanya sendiri dan/atau atas nama pihak lain yang menunjuknya untuk menjalankan kegiatannya dengan cara membeli, menyimpan dan menjual barang dalam partai besar secara tidak langsung kepada konsumen akhir.
12. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
13. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan Nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama Pemilik/Penanggung Jawab, Modal dan Kekayaan Bersih ( Netto ), Kelembagaan, Kegiatan Usaha, dan Barang/Jasa Dagangan Utama.
14. Kantor Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya.
15. Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau pengurusannya menurut kewenangan yang telah ditentukan sesuai dengan yang diberikan.
16. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Penerbitan SIUP adalah untuk memberikan legalitas usaha dan kepastian hukum kepada setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan.
- (2) Tujuan Penerbitan SIUP adalah :
- a. memberikan kepastian dan kemudahan berusaha;
- b. mencegah praktek usaha yang tidak jujur;
- c. menciptakan iklim usaha yang sehat; dan
- d. sebagai sarana untuk melakukan pembinaan, perlindungan, pengawasan dan pengembangan sektor perdagangan.
BAB III - KLASIFIKASI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
Pasal 3

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan menjadi subyek dan obyek yang wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasi :
- a. SIUP Kecil;
- b. SIUP Menengah; dan
- c. SIUP Besar.
- (3) Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan SIUP Mikro kepada perusahaan perdagangan Mikro.
BAB III - KLASIFIKASI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
Pasal 4

- (1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
BAB III - KLASIFIKASI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
Pasal 5

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan terhadap :
- a. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan;
- b. Kantor Cabang atau Kantor Perdagangan;
- c. Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria sebagai berikut :
1. Usaha perseorangan atau persekutuan;
2. Kegiatan usaha diurus,dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan
3. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Perusahaan dan pedagang Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan SIUP Mikro, apabila dikehendaki yang bersangkutan.
BAB III - KLASIFIKASI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
Pasal 6

SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan :
- a. usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha sebagaimana tercantum didalam SIUP;
- b. usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game); atau
- c. usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundangundangan tersendiri.
BAB III - KLASIFIKASI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
Pasal 7

- (1) SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan Perusahaan Perdagangan dan berlaku untuk melakukan usaha perdagangan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) SIUP diberikan kepada Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan atas nama Perusahaan.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penanam modal dalam negeri dan kepada penanam modal asing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dibidang penanaman modal.
BAB III - KLASIFIKASI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
Pasal 8

- (1) SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha.
- (2) Perusahaan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan SIUP.
- (3) Permohonan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa akhir daftar ulang.
BAB IV - KEWENANGAN DAN PEMBINAAN
Pasal 9

- (1) Walikota memiliki kewenangan penerbitan SIUP.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada SKPD yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan di bidang perizinan.
BAB IV - KEWENANGAN DAN PEMBINAAN
Pasal 10

- (1) Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan penerbitan SIUP.
- (2) SKPD yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus berkoordinasi dengan Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan dalam penerbitan SIUP.
BAB V - PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN SIUP
Pasal 11

Persyaratan dan Tata Cara penerbitan SIUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB VI - PEMBUKAAN KANTOR CABANG/ PERWAKILAN PERUSAHAAN
Pasal 12

- (1) Pemilik SIUP yang akan membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP di tempat kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana ditentukan.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima laporan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP mencatat dalam Buku Register Pembukaan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan dan cap stempel pada halaman depan fotokopi SIUP Perusahaan Pusat.
- (3) Fotokopi SIUP yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan bagi Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan.
BAB VI - PEMBUKAAN KANTOR CABANG/ PERWAKILAN PERUSAHAAN
Pasal 13

- (1) Pembukaan Kantor Cabang dapat ditolak oleh Pejabat yang berwenang dengan pertimbangan Dinas Teknis.
- (2) Tata cara penolakan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB VII - PERUBAHAN SIUP
Pasal 14

- (1) Setiap terjadi perubahan data Perusahaan, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan wajib mengajukan Surat Permohonan SIUP (SP-SIUP) perubahan dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima Surat Permohonan SIUP (SPSIUP) perubahan dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP perubahan.
- (3) Tata cara perubahan SIUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB VIII - PENGGANTIAN DAN PEMBATALAN SIUP
Pasal 15

- (1) Dalam hal SIUP hilang atau rusak, Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan Perdagangan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada Pejabat yang menerbitkan SIUP ditempat kedudukan perusahaan, dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan penggantian SIUP dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP Pengganti.
- (3) Tata cara penggantian SIUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB VIII - PENGGANTIAN DAN PEMBATALAN SIUP
Pasal 16

- (1) Apabila data, informasi, dan keterangan yang disampaikan dalam :
- a. SP-SIUP baru;
- b. SP-SIUP perubahan dan/atau penggantian yang hilang atau rusak; atau
- c. Laporan pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan ternyata tidak benar, maka SIUP, SIUP perubahan, dan/atau SIUP pengganti yang telah diterbitkan dan pencatatan pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan yang telah dilakukan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkan Keputusan Pembatalan SIUP, SIUP perubahan dan/atau SIUP pengganti, dan pencatatan pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan.
- (3) Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB IX - PELAPORAN
Pasal 17

- (1) Apabila diperlukan oleh Walikota, Dinas Teknis atau Pejabat Penerbit SIUP, Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya.
- (2) Laporan sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB IX - PELAPORAN
Pasal 18

- (1) Pemilik SIUP yang tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturutturut atau menutup perusahaannya wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dinas Teknis dan Pejabat Penerbit SIUP disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli.
- (2) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penerbit SIUP mengeluarkan Keputusan Penutupan Perusahaan berdasarkan pertimbangan Dinas Teknis.
BAB IX - PELAPORAN
Pasal 19

- (1) Pejabat Penerbit SIUP harus menyampaikan laporan perkembangan penerbitan dan pencabutan SIUP serta penutupan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan tembusan kepada Gubernur, Walikota, dan Kepala Dinas Teknis.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.
BAB X - S A N K S I
Pasal 20

- (1) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Kepala Dinas Teknis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Teknis.
BAB X - S A N K S I
Pasal 21

- (1) Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP, setelah mendapat pertimbangan dari Dinas Teknis.
BAB X - S A N K S I
Pasal 22

- (1) Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP yang tidak menghiraukan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa Pencabutan SIUP .
- (2) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkan Keputusan Pencabutan SIUP, setelah mendapat pertimbangan dari Dinas Teknis.
BAB XI - PENGAWASAN
Pasal 23

Pengawasan teknis atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim Pembina pelayanan terpadu yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
BAB XII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 24

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan/atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
- c. meminta keterangan dan/atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan/atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti berupa pembukuan, pencatatan dan/atau dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e pasal ini;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarga; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini, menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 25

- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat di pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000, -(lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

- (1) Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
Diundangkan di Singkawang pada tanggal 4 November 2010 Sekretaris Daerah Kota Singkawang
SUHADI ABDULLANI Pembina Utama Madya NIP. 19530205 197403 1 008
LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2010 NOMOR 8
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 4 November 2010
WALIKOTA SINGKAWANG, TTD HASAN KARMAN
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi perizinan dibidang usaha perdagangan serta legalitas, setiap usaha dagang wajib mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai sarana pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan perdagangan agar dapat dicapai tertib administrasi dan persaingan usaha yang sehat.
Dalam rangka pemberian Surat izin Usaha Perdagangan di Kota Singkawang serta penarikan retribusinya, perlu diatur dan diterbitkan dengan Peraturan Daerah Kota Singkawang tentang Penerbitan Surat Izin Usaha perdagangan.
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 22## Lampiran I Peraturan Daerah Kota SingkawangTanggalNomor Tahun## SURAT PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (KECIL/MENENGAH/BESAR*)(tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)Kepada Yth. Pejabat Penerbit SIUP........di-...Diisi oleh PemohonDIISI OLEH PEMILIK/PENGURUS/PENANGGUNG JAWABDiisi/diketik dengan huruf cetakYang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor Tahun1. Permohonan SIUP Baru *) :2. Permohonan Pendaftaran Ulang,Perubahan SIUP *) :I. Identitas Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab**)1. Nama: ________________2. Alamat tempat tinggal: ________________3. Tempat/tanggal lahir: ________________/...4. Nomor Telp/Fax.: ________________5. Nomor KTP/Paspor: ________________/...6. Kewarganegaraan: ________________II. Identitas Perusahaan1. Nama Perusahaan: ________________2. Alamat Perusahaan: ________________3. Nomor Telp/Fax/: ________________5. Propinsi: ________________6. Kabupaten/Kota/Kotamadya: ________________7. Kecamatan: ________________8. Kelurahan/Desa: ________________9. Status : PMA/PMDN/Lain-lain**)10. Kode Pos :III. Legalitas PerusahaanPerusahaan Berbentuk Perseroan Terbatas/Koperasi/CV/Firma**)1. Akta pendirian: ________________- a. Nomor dan tanggal Akta: ________________- b. Nomor dan tanggal Pengesahan: ________________2. Akta Perubahan- a. Nomor dan tanggal Akta: ________________- b. Nomor dan tanggal Pengesahan : ________________IV. Moda1. Modal dan Nilai kekayaan: ________________Bersih Perusahaan,## 2. Saham (khusus untuk penanam modal asing)- a. Total Nilai Saham: ________________- b. Komposisi KepemilikanSaham- Nasional : ________________%- Asing : ________________%1. Kelembagaan: ________________2. Kegiatan usaha (KBLI 5 Digit): ________________3. Barang/jasa dagangan utama: ________________VI. Kegiatan UsahaDemikian Surat Permohonan SIUP ini, kami buat dan isi dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut SIUP yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.....Nama dan Tanda tanganPemilik/Pengurus/Penanggungjawab Perusahaan perdagangan **)cap perusahaan dan meterai cukupCatatan :*) beri tanda salah satu ** ) coret yang tidak perlu## Lampiran II Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor Tahun 2010 Tanggal Januari 2010## DOKUMEN PERSYARATAN## I. PERMOHONAN SIUP BARU## a . Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas :- 1) Foto copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan ;- 2) Foto copy Akte Perubahan Perusahaan (apabila ada);- 3) Foto copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;- 4) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab / Direktur Utama Perusahaan;- 5) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP yang berisi :- a. tentang lokasi usaha perusahaan diketahui oleh Kepala Kelurahan / Desa / Pasar atau Pejabat yang berwenang;- b. tentang bahwa pemohon SIUP Baru belum pernah memiliki SIUP;- 6) Foto Penanggungjawab atau Direktur Utama Perusahaan ukuran 3x 4 cm (2 lembar).## b . Perusahaan berbadan hukum Koperasi- 1) Foto copy Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;- 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab atau Pengurus Koperasi;- 3) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP yang berisi :- a. tentang lokasi usaha perusahaan diketahui oleh Kepala Kelurahan / Desa / Pasar atau Pejabat yang berwenang;- b. tentang bahwa pemohon SIUP baru belum pernah memiliki SIUP.- 4) Foto Penanggungjawab atau Pengurus Koperasi ukuran 3 x 4 cm (2 lembar).## c. Perusahaan yang berbentuk CV dan Firma :- 1) Foto copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;- 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan;- 3) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP yang berisi :- a. tentang lokasi usaha Perusahaan diketahui oleh Kepala Kelurahan / Desa / Pasar atau Pejabat yang berwenang.- b. tentang bahwa pemohon SIUP baru belum pernah memiliki SIUP.- 4) Foto Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3 x 4 cm (2 lembar).## d. Perusahaan yang berbentuk Perorangan :- 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan;- 2) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP yang berisi :- a. tentang lokasi usaha Perusahaan diketahui oleh Kepala Kelurahan / Desa / Pasar atau Pejabat yang berwenang ;b. tentang bahwa pemohon SIUP baru belum pernah memiliki SIUP ; 3) Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x 4 cm (2 lembar).## II. PERMOHONAN PENDAFTARAN ULANG1) SIUP Asli ;- 2) Neraca Perusahaan (tahun terakhir khusus untuk Perseroan Terbatas) ;- 3) Surat Pernyataan dari Pemohon tentang lokasi usaha perusahaan.## III. PERMOHONAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG / PERWAKILAN PERUSAHAAN- 1) Foto copy SIUP Kantor Pusat Perusahaan yang telah dilegalisir oleh Pejabat Penerbit SIUP;- 2) Foto copy dokumen pembukaan Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan ;- 3) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Penunjukkan sebagai Penanggungjawab Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan;- 4) Surat Pernyataan dari Pemohon tentang lokasi usaha Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan diketahui Kepala Kelurahan / Desa / Pasar atau Pejabat yang berwenang.## IV. PERMOHONAN PERUBAHAN- 1) Surat Permohonan SIUP;- 2) SIUP Asli ;- 3) Neraca Perusahaan (tahun terakhir khusus untuk Perseroan Terbatas) ;- 4) Data pendukung perubahan ;- 5) Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x 4 cm ( 2 lembar ).## V. PERMOHONAN PENGGANTIAN- 1) Surat Permohonan ;- 2) Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian ;- 3) Foto copy SIUP yang lama (apabila ada);- 4) Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x 4 cm (2 lembar).- b. SIUP yang rusak- 1) Surat Permohonan ;- 2) SIUP Asli ;- 3) Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x 4 cm (2 lembar).## VI. CONTOH SURAT PERNYATAAN :## KOP SURAT PERUSAHAAN SURAT PERNYATAANYang bertandatangan di bawah ini :Nama: ________________Jabatan: ________________Perusahaan: ________________Alamat Perusahaan: ________________...dengan ini menyatakan bahwa :- a. Kantor perusahaan beralamat / berdomisili sebagaimana yang telah kami nyatakan diatas adalah benar adanya ;- b. Kami / Perusahaan kami belum pernah memiliki SIUP ;Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari Surat Pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan SIUP perusahaan yang telah diterbitkan untuk dibatalkan dan dicabut.tempat, tanggal....Tanda tangan di atas Meterai secukupnya- a. SIUP yang hilangTanda tangan di atas Meterai secukupnyaNama dan JabatanLampiran III Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor Tahun 2010 Tanggal Januari 2010## KOP SURAT## PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG## SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN NOMOR :NAMA PERUSAHAAN :NAMA PENANGGUNG JAWAB DAN JABATAN :ALAMAT PERUSAHAAN :NOMOR TELEPON:MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN : (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)KELEMBAGAAN :KEGIATAN USAHA (KBLI) :BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA :IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA DAN WAJIB DIDAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.PAS PHOTO PEJABAT PENERBIT SIUP--------------------------(3 x 4 cm)( ----------------------------------- )NIP.FAX :Lampiran IVPeraturan Daerah Kota SingkawangTanggalNomor Tahun 2010Januari 2010## KOP SURAT PERUSAHAAN-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nomor:Tempat, tanggalLampiran:Perihal: Laporan KegiatanKepada Yth. Pejabat Penerbit SIUPUsaha Perusahaan------------------------di----------------1. Nama Perusahaan: ________________2. Nomor dan Tanggal SIUP: ________________3. Kegiatan Usaha (KBLI): ________________4. Omset (Hasil Penjualan Tahunan)- a. Tahun berjalan: ________________- b. Tahun sebelumnya: ________________5. Jumlah Tenaga Kerja: ________________- a. Lokal: ________________- b. Tenaga Kerja Asing: ________________6. Khusus Penanam Modal- a. Dalam Negeri- Total Aset: ________________b. Asing- 1). Total Aset: ________________- 2). Komposisi kepemilikan saham- Asing: ________________%- Nasional: ________________%Demikian laporan ini kami buat dengan sebenarnya.Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan...## Lampiran V Peraturan Daerah Kota SingkawangNomor TanggalTahun 2010Januari2010## KOP SURAT PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------## KEPUTUSAN PEJABAT PENERBIT SIUP## NOMOR00000000000000000000## TENTANG## PENUTUPAN PERUSAHAANMenimbang : bahwa berhubung (nama Perusahaan) telah menghentikan kegiatan usahanya maka dipandang perlu menutup perusahaan tersebut.Mengingat:1. Bedrijfs Reglementerings Ordonantie 1934 (Staatsblad. 1938 Nomor 86);2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 36 / M-DAG / PER/ 9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan ;3. dan seterusnya...Memperhatikan : 1. ....2. .....3. .....## ME M U T U S K A N : Menetapkan :KESATU- Menutup Perusahaan tersebut di bawah ini1. Nama Perusahaan : ________________2. Alamat Perusahaan : ________________3. Nama Penanggungjawab : ________________- 4.Nomor SIUP : ________________KEDUA : Dengan ditutupnya perusahaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, maka Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini.KETIGA: SIUP harus dikembalikan kepada Instansi yang menerbitkan SIUP.KEEMPAT : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.KELIMA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Ditetapkan di Singkawang pada tanggal ...## PEJABAT PENERBIT SIUP.....Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :1. Walikota Singkawang (sebagai laporan) ;2. Kepala Dinas (yang bertanggungjawab di bidang perdagangan) Kota Singkawang## Lampiran VI Peraturan Daerah Kota SingkawangTanggalNomor Tahun 2010Januari 2010## LAPORAN SEMESTER PERKEMBANGAN PENERBITAN SIUP| No | Kabupaten | s/d Bulan yg. Lalu | s/d Bulan yg. Lalu | s/d Bulan yg. Lalu | s/d Bulan yg. Lalu | Penambahan | Penambahan | Penambahan | Pengurangan | Pengurangan | Pengurangan | Jumlah s/d Bulan Laporan | Jumlah s/d Bulan Laporan | Jumlah s/d Bulan Laporan | Jumlah s/d Bulan Laporan | Ket. ||------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------|| | | PK | PM | PB | Jml | PK | PM | PB | PK | PM | PB | PK | PM | PB | Jml | |PEJABAT PENERBIT SIUP...## Lampiran VII Peraturan Daerah Kota SingkawangNomor Tahun 2010TanggalJanuari 2010## KOP SURAT PEMERINTAH KOTA SINGKAWANGTempat, tanggalNomor:Kepada Yth.Lampiran:Perihal: Peringatan ke....Tentang....Ketentuan Pelaksanaan ...SIUP Kecil/Menengah/Besar di....Sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor....tanggal...atas nama (perusahaan)....., dan setelah diadakan pemeriksaan dan penelitian, bahwa perusahaan Saudara ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor...tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, antara lain :1. ...2. ...3. ...4. ...Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta agar Saudara dalam waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak dikeluarkan surat ini, sudah memenuhi ketentuan SIUP yang berlaku dan melaporkannya kepada kami pada kesempatan pertama.Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.PEJABAT PENERBIT SIUP.....Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :1. Walikota Singkawang ;2. Kepala Dinas (yang bertanggungjawab di bidang Perdagangan) Kota Singkawang.## Lampiran VIII Peraturan Daerah Kota SingkawangTanggalNomorTahun 2010Januari 2010## KOP SURAT PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------## KEPUTUSAN PEJABAT PENERBIT SIUP NOMOR : 00000000000000000000 TENTANG## PEMBERHENTIAN SEMENTARA SURAT IZIN USAHA PERDAGANGANMenimbang :bahwa berdasarkan penelitian dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana tercantum dalam SIUP Nomor ... tanggal ...atas nama....., bergerak dalam kegiatan usaha.....yang beralamat di ..., ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan seperti :1. ....2. ...Mengingat : 1. Bedrijfs Reglementerings Ordonantie 1934 (Staatsblad. 1938 Nomor 86);2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/ PER/ 9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan ;3. dan seterusnya...Memperhatikan:1. ...2. ....## M E M U T U S K A N :Menetapkan :KESATU:Memberhentikan sementara SIUP Nomor ....tanggal..... atas nama ......yang bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan...yang berlokasi di...KEDUA- Dengan diberhentikan sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.... terhitung sejak tanggal ditetapkannya pemberhentian sementara SIUP ini.KETIGA :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Ditetapkan di Singkawang.pada tanggal .....PEJABAT PENERBIT SIUP-----------------------------------Tembusan Keputusan ini disampakan kepada :1. Walikota Singkawang (sebagai laporan ;2. Kepala Dinas (yang bertanggung jawab di bidangperdagangan) Kota Singkawang.## Lampiran IX Peraturan Daerah Kota SingkawangNomor Tahun 2010TanggalJanuari 2010## KOP SURAT PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------## KEPUTUSAN PEJABAT PENERBIT SIUP NOMOR : 00000000000000000000## TENTANG## PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGANMenimbang :bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana tercantum dalam SIUP Nomor... tanggal ... atas nama ... beralamat di....., ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan seperti :1. ...2. ...Mengingat- 1. Bedrijfs Reglementerings Ordonantie 1934 (Staatsblad. 1938 Nomor 86);2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/ PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan ;3. dan seterusnya...Memperhatikan:1. ...2. ....## M E M U T U S K A N :Menetapkan :KESATU:Mencabut SIUP Nomor ... tanggal ...atas nama ..., yangbergerak dalam kegiatan usaha perdagangan.....yang berlokasi di...KEDUA:Dengan dicabutnya SIUP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.KETIGA:Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Ditetapkan di Singkawangpada tanggal...PEJABAT PENERBIT SIUP---------------------------------Tembusan Keputusan ini disampakan kepada :1. Walikota Singkawang (sebagai laporan) ;2. Kepala Dinas (yang bertanggung jawab di bidang perdagangan) Kota Singkawang.