PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 33 Tahun 2013
Tentang No Description
Berlaku: 33 TAHUN 2013
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dintaksud dcngan :
- 1 Daerah adalah Kota Banjurbaru
1. Pcmenntah Daerah adalah Walikota beseria Perangkat Daerah sebagni Unsur Penyelenggant Pemerintahan Daenth Kota Banjarbaru.
3. Walikotu adalah Walikota Banjarbaru.
4. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertantan, Penkanan dan Kehumnan Kota Banjarbaru.
5. Kepala Radial Ketahanan Pangan don Pclaksana Penyuluhan Perumian, Perikanan dan Kehutanan adalah Kemal° Badan Ketahanan Pangan dan PcIaksana Penyuluhan Pertanian, Prriknnuti dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
6. Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan selanjutriya disebut UPT Bohn Penyuluhan adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan pada Baden Kerahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Pcrikanan dan Kchutanan Kota Banjarbaru yang mempunyai tugas dan fungal sebagal penyclenggara tcknis Penyulult Pertanian. Pcnkanan. dan Kchutanan di Kecamatan datum Wilayah Kota Banjarbaru.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan adatah Kepala Unit Pelaksana Teknis Baku Penyuluhan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pcnanian. Pcrikanan dan Krhutanan Kota Banjarbaru.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Balai Penyulultan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana PcnyuIuhan Pcnanian, Perikanan dan Kchutanan Kota Banjarbaru.
BAB II
Pasal 2

Dengan Peraturtm Walikota ini dibentuk KeIembagaan Unit Pelaksana Teknis Balai Pcnyuluhan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian. Perikanan dan Kchutanan.
Bagian Kedua Kedudukan
BAB II
Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Bala, Pcnyuluhan merupalum Unit Pelaksana Teknis pada Badan Ketahanan Pangan don Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Penkanan dun Kehutanan yang bcrkcdudukan nebagai penyclenggara tcknis aebagian tugas badan, dipimpin oleh scorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan berada dibawah dan beruinggung jawab kepada Kcpala Badan Ketattunan Pangan dan Pclaksana Penyuluhan Pertanian, Pcrikanan dun Kchutanan.
4
BAB IV - STUKTUR ORGANISASI
Pasal 6

Kcpala UPT sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (I) huruf a mcmpunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinscafsm, menyusun kebijakan, mcmbma, mengawasi, dan mengcnclalikan sena mengevaluasi togas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2).
Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha
Panel 7
- (II Sub Bagian Tam Usaha dipimpin olch Kcpala Sub Bagian Tam Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPI.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 5 aynt (I) huruf b mempunyni togas :
- a. menyusun perencanaari dan kegiatan UPT Penyuluhan,
- b. melaksanakan urusan kcuangan, rumah tangga, perlengkttpan, dan peralatan scrta kebersihan Fannon
- c. melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian;
- d. mclaksanakun pembinaan kelembagaan clan kclatalaksanaam
- e. melnksanakan koordinast penyusunan laporaut UFT Prnyuluhan;
- f. melaksanakan sosialisatti dun pcnyuluhan:
- g. melaksanakan tugas-tugas lam yang diberikan olch Kepala liPT Pertyuluhan scsuai dengan tugas dun fungsinya.
Sagan Keempat Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IV - STUKTUR ORGANISASI
Pasal 8

liclompok Jaatan Fungslonial sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (I) huruf c adalah Krlompok Jabatan yang etch karena fungsinya diperlukan untuk mcndukung pclaksanaan togas pokok Unit Prlaksana Teknis Pcnyuluhan.
BALI V TATA hERJA
BAB IV - STUKTUR ORGANISASI
Pasal 9

Deism, melaksimakan tugasnya, Unit Pelaksana Tekins Balai Penyuluhan, wajib menerapkan prinsip koordinam, integram dan sinkronisasi balk dalam lingkungan kcrjanya maupun antar satuan organisasi stsuai dengan tugas messing-masing.
BAB VIII - ESELONISASI
Pasal 12

Ketentuan yang mengatur urganisast dan eselonisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan dalam Peraturan Walikota ini mengacu pada Peraturan Pemennuth Namur 41 Tabun 2007 tentang Organisasi Prrangkat daerith.
BAB IX - PENUTUP
Pasal 13

Dengan hcrlakunytt Peraturan Walikota mi, maka Peraturan Walikota Banjo/halm Nomor 4 Tabun 2009 tentang Pembentulcan. Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Batai Penyuluh Pertaman (13PPI pada Dinas Pertantan, Penkanan don Kchutanan Kota Banjarbaru (Scrim Diterah Nom Banjarbaru Tabun 2009 Nomor Seri D nomor Seri I) dicabut Ann dinyatakan tidal( berlaku lagi.
BAB IX - PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mutat berlaku pada tanggal datittiangkan.
Agar sena') orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundongan Peraturan Walikota ini dengan penempautnnya dalam Beriur Daenth Kota Banjarbaru.
Ditetapknn di Barourbani pada tanggal · 2013
(tWALIKOTA BANJARBARUft
4H M. RULUDIN NOOR
Diundungkan di Banjarbaru pada tanggal -2013
SEKRETAR1S DAERAH,
H. SY HRIANI
BENTADAERAI1 KOTA BANJARBARU TAI1UN 2013 NOMOR
UMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR
TAHUN 2013
TANOGAL
•- r
2013