PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 41 Tahun 2009
Tentang No Description
Berlaku: 41 TAHUN 2009
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIICOTA SMGKAWAMG
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMIOR 41 TAHUN 2009
Tl KOTA SINGKAWANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SINGKAWANG
- di per izinan ser ta mendorong meSaSui peningkatan itv yang cepat, ef isien dan terpadu bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan maka perlu
- yang cepat, efisien dan terpady dapat dilaksanakan b bahwa agar penyelenggaraan pelayanan perizinan dengan dibentuk sistem penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu
- c. twist a dan b diatas, periu diatur dan ditefapicars bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud pada dengan Peraturan Walikota Sistim Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Singkawang
- dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun .embaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, lan Lembaran Negara Nomor 4048); 1 Undang-Undang Nomnor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah
- 1-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang 2 Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119)
- Keuangan Negara (Lembaran Negar a Tahun 2003 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Nomor 47, Tambahan Nomor 4286)
- Nomor 5, 4355); 2004 tentang Negara Tahun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tambahan Lembaran
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeah (Lembar an Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tasnbahan Lembaran Negara ubaii, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedya atas Undang-Undang Nomor 32 tahyn 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepybSIk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 5 Lembaran Negara Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Repubiik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tatnbaf an Lembaran Negara RepybSfk Indonesia tentang Retribusi Daerah
9. Peratoran Pemerintali Nomor 58 Tat ars 2005 Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
1. Peraturan Pemerlntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urosan Pemerintahan Antara Pemer intat an Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Pemerintah; Pemerintahan Daerah Provinsi dan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peratyran Menteri Perindustrian dan Perdagangan Sura! Izin Usaha Perdagangan
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Daer ah ditingkungan Pemerintah Daerah Kot o tahun 2008 Nomor 6 tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14)
MEMUTUSKAN
'ERATURAN WALIKOTA S1NGKAWANG TENTAN@ iSTIIS PEiYELENGGARAAN PES-AYAMA1
Menetapkan
1AE Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan
- 1 Daerah adalah Kota Singkawang
2. Pemerlntah Daer ah adalah Wallkota dan Perangkat Daerah sebagal unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang
- adalah Kant or Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kot o 4 Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang disingkat (KPMPT) Singkawang.
5. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Kota Singkawang.
6. Kepaia Dinas Teknls/ Badan adalah Kepala Dinas/ Badan yang mempunyal kewenangan di bidang peiayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan urusan pemerintahan.
7. Per angttat Daer ab Pelayanan Teipadu Satu PSntu adaiah perangicat Pemeriofah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fyngsl mengeSoia semua bentuk pelayanan perizinan dan non per izinan di daerah dengan sistim satu pintu .
8. Izln adaiah dokymen yang dikeSuarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang aíau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Per izinan adalah pemberian legaSStas Icepada seseorang atau pelaky usaha/ kegiatan ter tenty , balk dalam bentuk izin maypun tanda datar usaha.
- 10.Tim Teknis adaiah t elompok kerja yang terdir i dari unsyr-unsur satuan kerja
- .Perizinan pararel adaSah penyelenggaraan per izinan yang diberikan kepada peiaky usaha yang diSakukan sekaligus mencakup lebih dari safy Jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
MIAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
yang Desar paaa esconomi t er alcyatan Maksud penyusunan Sistim Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah menyederhanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dengan cara terpadu satu pintu dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan di Kota Singkawang.
Pasal 3
Tujuan penyusunan Sistim penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah
1. Menlngkatkan kuaiitas penyelenggaraan PerizSnan.
2. 2
3. Menyederhanakan pola penyelenggaraan Perlzinan kepada masyarakat
4. Wt eningkatkan akses dan informasi berkaitan dengan Perizinan yang iebih Suas kepada masyarakat. 4
@LENGGARAAN PELAYANAN PERSZIMAN Pasai 4
- Kota Singkawang dilaksanakan oleh Kantor 1) Pelayanan perizinan di Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
- \ (2) Daiam mempr oses permohonan izin, Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu menjalankan kewenangan adsnir ostr asi dan Dinas Teknis/ Badan menjalankan kewenangan teknls yang akan ditetapkan dengan Keputusan Waíikota.
- /(3) Target dan realisasi terhadap retribusi dan atay jumf ah setiap izin dt etapkao oleh Dinas Teknisl Badan.
- Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu diberikan kewenangan memberikan pelayanan perizinan sebagai berikut
- Izin Undang-Undang Gangguan (UUG)
- b Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- c. Szin Taoda Daftasr Industri (TD1)
- r i. izin RekSame dan Szin Penveienaaar aan / Pemasangan Reklame.
- @
- f. Surat Szii
- 9
- h Izin Usaha Gudang.
Pasal 5
Kepala Kantor menandatangani perizinan atas nama Walikota sebagaimana tersebut pasal 4 ayat (4)
Pasal 6
- dit erbitkan, setelah mendapat rekomendasi dan Dinas Teknis/ Badao terkai! Kantor atas nama Walikota dapat mencabut izin yang telah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencabutan izin dilakukan setelah dilakukan peringatan tertulis maksimal 3 kali oleh Kepala Dinas Teknisl Badan terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3)Apabila izin teiah dicabyt tetapi pemegang izSn masih letap menjaiankan berlaku.
BAB IV - TATA LAKSANA PEiYELENGGARAAM PELAYANAN PERIZINAN Pasal 7
Pasal 8

Pengolahan dokumen persyaratan sebagaimana tersebut pada pasae riayat (4 dan non penizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbiinya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu.
Untuk kepentingan percepatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dilaksanakan melalui penerapan sistim berbasis teknologi informasi yang dikoordinir Kepala Kantor KPMPT.
BAB IV - TATA LAKSANA PEiYELENGGARAAM PELAYANAN PERIZINAN Pasal 7
Pasal 10

- i/ (1) KepaJa Kantor dalam menjaiannan peiayauau pcnanaii nuilu (@@ . .w.. koordinasi dengan selyruh Dinas teknis/ Badan meSalyi Tim Teknis.
- y (2) Daiam proses penyeSenggar aan perizinan Kepaia Dinas Teknis/ Badan ^ menunjulc personil yang berkompeten untuk menjadi Anggota Tim Teknis.
\
- Personil yang ditunjuk Kepala Dinas Teknisl Badan menjadi Anggota Tim Teknis mempunyai kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima ditolaknya permohonan\_izin yang. disampaikan pemohon berdasarkan
- (8) Personil yang berkompeten ditunjuk Kepaia Dinas Teknis/ Badan menjadi A t e Tim Teknf e waiib mentaafi prosedyr dan standar teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Teknisl Badan.
- '5) Personil yang ditunjuk Kepala Dinas Teknis Badan menjadi anggota Tim Teknis wajib Dinas Teknisl Badan terhadap seluruh permohonan izin yang diajukan.
- Setiap anggota Tim Teknis bertanggung jawab secara teknis operasional kepada Kepala Dinas Teknisi Badan yang bersangkutan ssesuai ruang lingkup\_kewenangan teknis yang ada'dan secara\_administrasi\_kepada Ketua \_Tim Teknis:
BAB IV - TATA LAKSANA PEiYELENGGARAAM PELAYANAN PERIZINAN Pasal 7
Pasal 11

- l/\ ) Pemeriksaars teknis di lapangan dilakukan oien nm leKnis m oawan koordinasi Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masingmasina waklS dari Dinas Teknis/ Badan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikoia.
BAB IV - TATA LAKSANA PEiYELENGGARAAM PELAYANAN PERIZINAN Pasal 7
Pasal 12

Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu melakukan penelitian kepuasan masyarakat secara berkaia sesuai peraturan perundangundangan. wajib
Izin yang telah diterbitkan oleh Kantor Penanaman\_Modal dan Pelayanan bahan pembinaan lebih lanjut.
PENGADUAN MASYARAKAT
BAB V - Pasal 14
Pasal 16

- 1) Pembinaan; pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kepala Kantor.
2. Pembinaan meiiputi pengembangan sistim, \_\_sumber \_ daya manusia, dan
3. Koordinasi secara berkala
- b. Pemberian bimbingan dan konsultasi.
- c. Henaiaixan, peiaunan uan
- d. Per encanaan, pengkajian
7. @
8. 4 . Tindakan pengawasan melalui pengawasan melekat.
9. 2 Tindakan pengendalian meliputi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur pelayanan.
BAB V - Pasal 14
Pasal 17

- 1/1. sepenuhnya oleh Dinas Teknisl Badan
- Tindakan pembinaan meliputi sosialisasi; penyuluhan; survey potensi; dan pemutihan izin
- , IHHM, c/3. Tindakan pengawasan meliputi survey Sapangan, razia, peoer tiban.
4. Tindakan peooendalian meliputi uji petik, monitoring dan evaiuasi izin yang telah diterbitkan.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN @ PasaI20
Pasal 21

Ha!-ha! yang belum diatur atau belurn cukup diatur daiam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota. .
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN @ PasaI20
Pasal 22

' @
Peraturan Walikota ini mulai beriaku sejak tanggaS diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di : Singkawang
Padatanggal 12 Mei 2009
WALIKOTASINGKAWANG
t td
HASANKARMAN.SH.MM
SEKf efTARISDAE RAH Diundangkan di Singkawang Pada tangbal 12 Mei 2009
Dis/H.SUHADIABdI - Pembr taUtamaM @ NIP.19'53020519740: ULLANi 31008
BERITADAERAHKOTASINGKAWANG TAHUN2009NOMOR:41