PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 17 Tahun 2015
Tentang RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
Berlaku: 17 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATISAROLANGUN
PROVINS! JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
- Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Bungo Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN dan BUPATISAROLANGUN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
0
\_.,..,.,..,.17" .:1
... - n-1-,.,.,.+
1 \_\_
• \_\_ ""'" \_\_\_\_\_,.\_
·
-
.,
•
T""'i,.,,...T""'lo...\_\_
5. Kas Umum Daerah adalah tempat penyirnpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD (Surat Keterangan Retribusi Daerah), adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang terutang.
Retribusi
Daerah
Lebih Bayar , yang
selaniutnva disingkat
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah), adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ a tau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
3. 1 7. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama retribusi tempat khusus parkir dipungut atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah pelayanan tern pat parkir yang disediakan dimilki dan atau dikelola oleh pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4

- ( 1) Subjek Retribusi Tern pat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau orang badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembavaran Retribusi Temnat Khusns Parkir termacul
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Tempat Khusus Parkir termasuk dalam Golongan Retribusi Jasa Usaha.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7

Prinsip Penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan berdasarkan biaya operasional, dan biaya pemeliharaan serta keuntungan yang la yak dengan berorien tasi pada harga pasar.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
Pasal 8

- ( 1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan berdasarkan frekuensi penggunaan fasilitas tempat khusus parkir.
- (2) Struktur dan besarnya Retribusi Tempat Khusus Parkir terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah dimana tern pat jasa pelayanan diberikan.
BAB IX - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 12

- ( 1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Rekening Kas Umum Daerah.
Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran
BAB IX - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 13

- ( 1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus
- (2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah saat terutangnya retribusi.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Sanksi Administratif
BAB IX - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
Bagian Keempat
Tata Cara Penagihan
BAB IX - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 15

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikeluarkan sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat Teguran diterima, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD (Surat Keterangan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD (Surat Keterangan Retribusi Daerah) diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
BAB IX - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 17

- ( 1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus mernberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati melalui Surat Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan bupati atas keberatan dapat berupa rnenerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau rnenambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB IX - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 18

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB (Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar).
BAB XI - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pernbayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan bupati tidak rnemberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pernbayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB (Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar) harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 ( satu) bulan.
Apabila
Wajib
Retribusi mempunyai
utang
Retribusi lainnya,
kelebihan
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB (Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar).
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tertangguh jika:
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XII - PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 21

- ( 1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 22

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB XIV - PENYIDIKAN
Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/ a tau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- J. menghentikan penyidikan; dan/ atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 9) dicabut dan
Pasa126
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.
Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 'JI Desember 2015
BUP. 1 SAROLAGUN,
CEK ENDRA
Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 3
I Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,
THA~ZALI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2015 NOMOR 17
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, PROVINS! JAMBI : 17 TAHUN 2015
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal3Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal20Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 17LAMPIRANPERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUNNOMOR17 TAHUN 2015TANGGAL31 DESEMBER 2015TENTANGRETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR## TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR| NO | JENIS KENDARAAN | TARIF (Rp) ||------|-------------------------------------------------------------|------------------|| 1 | Bus/Truk/Kendaraan Roda Enam dan sejenisnya | Rp. 5.000,-/unit || 2 | Sedan I Jeep I Mikrobus I Mikrolet I Pile Up dan sejenisnya | Rp. 2.000,-/unit || 3 | SepedaMotor | Rp. 1.000,-/unit |