PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 6 Tahun 2016
Tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2016
Berlaku: 6 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang: a.
bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) huruf d UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Alokasi Dana Desa setiap tahun anggaran;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah
3. . ' Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2016.
•
- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); Mengingat : 1. Undang
2. Undang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Nomor 4681);
3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. . Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun ' 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - -Undang
&gt;
- Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hulcum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usui dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pernerintah Kabupaten Batu Bara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Batu Bara Yang Diserahkan Kepada Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Keija Pemerintahan Desa;
f
&gt;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
MEMUTUSKAN :
- Menetapkan
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2016.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batu Bara. 2 .
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah keija kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 4.
5. Kecamatan adalah wilayah keija Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kecamatan adalah wilayah keija Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
V
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagaiunsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
12. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelalcsana teknis.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Keija Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Bendahara Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa dari unsur staf sektretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan atau dari unsur lain untuk menatausahakan keuangan desa.
18. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
BAB II - MAKSUD, TTJJUAN, DAN PR1NSIP
Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
*
BAB II - MAKSUD, TTJJUAN, DAN PR1NSIP
Pasal 3

Tujuan penggunaan ADD sebagai berikut:
- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyaralcatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemandirian desa.
BAB II - MAKSUD, TTJJUAN, DAN PR1NSIP
Pasal 4

Prinsip pengelolaan ADD meliputi:
- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; dan
- c. ADD digunakan secara hemat, terarah dan terkendali.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :
- a. sumber dana dan penghitungan ADD;
- b. mekanisme penyaluran dan pencairan ADD;
- c. rencana penggunaan ADD;
- d. penatausahaaii penggunaan ADD; dan
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
BAB IV - SUMBER DANA DAN PENGHITUNGAN ADD
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
*
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masing masing Desa dengan mempertimbangkan:
- a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
BAB IV - SUMBER DANA DAN PENGHITUNGAN ADD
Pasal 7

- (1) Besaran ADD pada tiap tahun anggaran diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:
if
ADD = ADDKab - ADDSil
Keterangan:
- a. ADD :
ADD untuk seluruh Desa;
- b. ADDKab : ADD yang diterima Kabupaten;
- c. ADDSil :
ADD yang digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Besaran ADD yang diberikan kepada Desa diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:
ADDx = BDxx ADD
Keterangan:
- a. ADDx : ADD yang diberikan kepada Desa x;
- b. BDx :
Nilai Bobot Desa untuk Desa x;
- ADD untuk seluruh Desa. c. ADD
- (3) Besaran ADD yang diberikan kepada masing - masing Desa (ADDx) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan PeraturanBupati.
BAB IV - SUMBER DANA DAN PENGHITUNGAN ADD
Pasal 8

- (1) Nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)merupakan nilai Desa x yang ditentukan berdasarkan Variabel Utama dan Variabel Tambahan;
- (2) Besamya persentase perbandingan antara Variabel Utama dan Variabel Tambahan adalah 60% : 40% (enam puluh perseratus berbanding empat puluh perseratus);
;
%
*
- (3) Variabel Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. jumlah penduduk; «
- b. luas wilayah Desa;
- c. angka kemiskinan; dan
- d. tingkat kesulitan geografis.
- (4) Variabel Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. target realisasi PBB untuk setiap Desa;
- b. jumlah Dusun.
- (5) Variabel Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan koefisien dan
10. indeks sebagai berikut:
- (6) Variabel Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan koefisien dan indeks sebagai berikut :
- (7) Besaran ADD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumus:
| Huruf | Variabel | Koefisien | Indeks |
|---------|-----------------------------|-------------|----------|
| a . | Jumlah Penduduk | Z1 | 40% |
| b . | Angka Kemiskinan Desa | Z2 | 30% |
| c. | Luas Wilayah Desa | Z3 | 20 % |
| d . | Tingkat Kesulitan Geografis | Z4 | 10% |
| Huruf Variabel | Huruf Variabel | Koefisien | Indeks |
|------------------|----------------------------------------|-------------|----------|
| a. | Target Realisasi PBB untuk setiap Desa | Z5 | 40% |
| b. | Jumlah Dusun | Z6 | 60% |
```
ADD * = ADDwx {(40% xZl * ) + (30%xZ2 * ) + (20%xZ3x) + (10%xZ4x)} + ADDVTX {(40% xZ5 * ) + (60%xZ6 * )}
```
Keterangan:
- a. ADD * :
ADD untuk setiap Desa;
- b. ADDvu :
ADD variabel utama;
- c.
- ADDvr :
ADD variabel tambahan;
- d. Zl * :
rasio variabel utama jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten;
- e. Z2x
- rasio variabel utama jumlah penduduk miskin setiap Desa / terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten;
- rasio variabel utama luas wilayah setiap Desa terhadap luas
- wilayah Desa kabupaten; f. Z3x
- rasio variabel utama indeks kesulitan geografls setiap Desa terhadap total indeks kesulitan geografis Desa kabupaten:
Z4x h.
- rasio variabel tambahan target realisasi PBB setiap Desa terhadap total target PBB Desa kabupaten;
Z5x
- rasio variabel tambahan jumlah dusun setiap Desa terhadap
- total jumlah dusun kabupaten. i. Z6x
BAB IV - SUMBER DANA DAN PENGHITUNGAN ADD
Pasal 9

- (1) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a untuk kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan tunjangan Kepala Desa;
- (2) Penetapan besaran Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan tunjangan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB V - MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD Pasal 10
Pasal 11

- (1) Pemerintah $ : Daerah menyalurkan ADD apabila Pemerintah Desa telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
- (2) Pemerintah Daerah menunda penyaluran ADD bagi Desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
BAB VI - RENCANA PENGGUNAAN ADD
Pasal 12

- (1) Rencana penggunaan ADD dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (2) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa bertujuan agar penggunaan ADD didasarkan atas proses perencanaan partisipatif.
- (3) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud . pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat.
- (4) Hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam usulan RKPDesa yang sesuai dengan RPJMDesa.
- (5) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada aj ' at (4) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
BAB VI - RENCANA PENGGUNAAN ADD
Pasal 13

. f Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD berpedoman pada RPJMDesa dan dituangkan dalam RKPDesa.
*
BAB VII - PENATAUSAHAAN PENGGUNAAN ADD
Pasal 14

- (1) Penatausahaan ADD tidak terpisahkan dari pengelolaan APBDesa.
- (2) Penatausahaan ADD dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (3) Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan ADD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
BAB VII - PENATAUSAHAAN PENGGUNAAN ADD
Pasal 15

- (1) Penatausahaan ADD berupa laporan pelaksanaan kegiatan dan surat pertanggungjawaban disertai dengan bukti-bukti pengeluaran dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan penatausahaan ADD kepada Kepala Desa setiap bulan.
- (3) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Camat.
- (4) Camat melaporkan pelaksanaan pengelolaan ADD kepada Bupati meliputi laporan perkembangan fisik dan keuangan serta laporan permasalahan yang dihadapi. yang
BAB VIII
Pasal 16

Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Kepala Desa, Bendahara Desa, tim pendamping tingkat kecamatan dan tim pendamping tingkat kabupaten.
BAB IX
Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
i
BAB IX
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.
Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal 15 chouaci 20 I 6
Diundangkan di Lima Puluh pada tanggal 18 ' saouan 0016
SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN BATU BARA
BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR... ® ,
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM
RENOLD ASMARA, AP, SH NIP. 19751010 199603 1002
»
«
»
*
: PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BATU BARATAHUN ANGGARAN 2016.
| No | Nama Desa | Ponghattilac Tetap Kepala Desa dan Perangfcat Deaa | Pagti ADD Berdosarkan Variabcl pcr - Desa | Jumlah | Keterangan |
|------|----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1 | AEK NAULI | 138.000 . 000 | 110.000 . 000 | 248.000 . 000 | |
| 2 | DURIAN A | 234.000 . 000 | 118.000 . 000 | 352.000 . 000 | |
| 3 | LALANG | 186.000 . 000 | 106.000 . 000 | 292.000.000 | |
| 4 | MEDANG | 176.400 . 000 | 106.000 . 000 | 282.400 . 000 | |
| 5 | PAKAM | 157.200 . 000 | 106.000 . 000 | 263.200 . 000 | |
| 6 | PAKAM RAYA | 195.600.000 | 106.000 . 000 | 301.600 . 000 | |
| 7 | PEMATANG CENGKERING | 176.400 . 000 | 108.000 . 000 | 284.400 . 000 | |
| 8 | SEIBUAH KERAS | 195.600 . 000 | 106.000 . 000 | 301.600.000 | |
| 9 | SEI RAKYAT | 157.200.000 | 106.000.000 | 263.200 . 000 | |
| 10 | SIDOMULYO | 214.800 . 000 | 106.000 . 000 | 320.800 . 000 | |
| 11 | TANJUNG SIGONI | 147.600 . 000 | 106.000 . 000 | 253.600 . 000 | |
| 12 | NENASSIAM | 186.000 . 000 | 106.000 . 000 | 292.000 . 000 | |
| 13 | PAKAM RAYA SELATAN | 176.400 . 000 | 106.000 . 000 | 282.400 . 000 | |
| 14 | MANDARSAH | 147.600 . 000 | 110.000 . 000 | 257.600 . 000 | |
| 15 | MEDANG BARU | 138.000 . 000 | 106.000 . 000 | 244.000 . 000 | |
| 16 | PEMATANG NIBUNG | 138.000 . 000 | 106.000.000 | 244.000 . 000 | |
| 17 | CENGKERING PEKAN | 138.000 . 000 | 106.000 . 000 | 244.000 . 000 | |
| 18 | SEI RAJA | 138.000 . 000 | 106.000 . 000 | 244.000 . 000 | |
| 19 | LAUTTADOR | 224.400 . 000 | 118.000 . 000 | 342.400 . 000 | |
| 20 | TANJUNG PRAPAT | 214.800 . 000 | 108.000.000 | 322.800 . 000 | |
| 21 | TANJUNG KASAU | 147.600 . 000 | 116.000 . 000 | 263.600.000 | |
| 22 | TANJUNG SERI | 195.600 . 000 | 106.000 . 000 | 301.600 . 000 | |
| 23 | SEI SIMUJUR | 195.600 . 000 | 108.000.000 | 303.600 . 000 | |
| 24 | SEI SUKA DERAS | 195.600 . 000 | 106.000.000 | 301.600 . 000 | |
| 25 | SIMODONG | 157.200 . 000 | 106.000 . 000 | 263.200 . 000 | |
| 26 | PEMATANG JERING | 186.000.000 | 106.000.000 | 292.000 . 000 | |
| 27 | PEMATANG KUING | 176.400.000 | 106.000 . 000 | 282.400 . 000 | |
| 28 | KUALA INDAH | 138.000 . 000 | 108.000 . 000 | 246.000 . 000 | |
| 29 | KUALATANJUNG | 147.600.000 | 106.000.000 | 253.600 . 000 | |
| 30 | PERK . TANJUNG KASAU | 147.600 . 000 | 106.000 . 000 | 253.600 . 000 | |
| 31 | PLANGGIRAN L TADOR | 186.000 . 000 | 106.000 . 000 | 292.000.000 | |
| 32 | DW1SRI | 147.600 . 000 | 106.000 . 000 | 253.600 . 000 | |
| 33 | MEKAR SARI | 186.000 . 000 | 106.000 . 000 | 292.000. 000 | |
| 34 | KANDANGAN | 186.000 . 000 | 106.000.000 | 292.000.000 | |
| 35 | TANJUNG GADING | 138.000 . 000 | 110.000.000 | 248.000 . 000 | |
| 36 | SIMPANC - KOPI | 138.000 . 000 | 106.000.000 | 244.000.000 | |
| 37 | BROHOL | 157.200 . 000 | 106.000 . 000 | 263.200 . 000 | |
| 38 | LIMAU SUNDAI | 166.800 . 000 | 116.000.000 | 232.800 . 000 | |
| 39 | PEMATANG PANJANG | 214.800.000 | 106.000 . 000 | 320.800 . 000 | |
| 40 | SUKARAJA | 176.400.000 | 116.000.000 | 292.400 . 000 | |
| 41 | TANAHTINGGI | 147.600.000 | 106.000 . 000 | 253.600 . 000 | |
| 42 | TANJUNG MUDA | 157.200 . 000 | 106.000.000 | 263.200 . 000 | |
| 43 | TANAH MERAH | 157.200 . 000 | 118.000 . 000 | 275.200 . 000 | |
| 44 | ARAS | 176.400 . 000 | 106.000 . 000 | 282.400 . 000 | |
| 45 | PASAR LAPAN | 138.000 . 000 | 116.000 . 000 | 254.000 . 000 | |
5
»
*
I
m
| 46 | SIPARE PARE | 157.200 . 000 | 117.000 . 000 | 274.200 .000 |
|------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|
| 47 | TANJUNG KUBAH | 166.800 . 000 | 118.000 . 000 | 284.800 . 000 |
| 48 | TANJUNG HARAPAN | 138.000 . 000 | 116.000.000 | 254.000 . 000 |
| 49 | SUKARAMAI | 157.200 . 000 | 107.000 . 000 | 264.200 . 000 |
| 50 | TANAH RENDAH | 147.600 . 000 | 107.000.000 | 254.600 . 000 |
| 51 | TANJUNG MULYA | 147.600.000 | 107.000 . 000 | 254.600 . 000 |
| 52 | TITI PAYUNG | 147.600 . 000 | 108.000 . 000 | 255.600 . 000 |
| 53 | PERKOTAAN | 128.400.000 | 108.000 . 000 | 236.400 . 000 |
| 54 | KAMPUNG KELAPA | 166.800 . 000 | 108.000 . 000 | 274.800 . 000 |
| 55 | GAMBUSLAUT | 166.800 . 000 | 118.000 . 000 | 284.800.000 |
| 56 | AIR HITAM | 138.000.000 | 116.000,000 | 254.000 . 000 |
| 57 | BULAN BULAN | 166.800 . 000 | 102.000 . 000 | 268.800.000 |
| 58 | CAHAYA PARDOMUAN | 157.200.000 | 106.000 . 000 | 263.200 . 000 |
| 59 | EMPAT NEGERI | 128.400 . 000 | 116.000 . 000 | 244.400.000 |
| 60 | GUNTUNG | 157.200 . 000 | 105.000.000 | 262.200 . 000 |
| 61 | KUALA GUNUNG | 138.000 . 000 | 115.000 . 000 | 253.000 . 000 |
| 62 | LUBUK BESAR | 138.000 . 000 | 116.000 . 000 | 254.000 . 000 |
| 63 | LUBUK CUIK i | 157.200 . 000 | 101.000.000 | 258.200.000 |
| 64 | MANGKAIBARU | 157.200 . 000 | 109.000 . 000 | 266.200 . 000 |
| 65 | MANGKAI LAMA | 186.000 . 000 | 115.000 . 000 | 301.000 . 000 |
| 66 | PEMATANG PANJANG | 147.600 . 000 | 114.000 . 000 | 261.600 . 000 |
| 67 | PERKEBUNAN DOLOK | 118.800 . 000 | 101.000 . 000 | 219.800 . 000 |
| 68 | PERK . KWALA GUNUNG | 99.600 . 000 | 101.000 . 000 | 200.600 . 000 |
| 69 | ANTARA | 166.800.000 | 105.000,000 | 271.800 . 000 |
| 70 | PERK . LIMA PULUH | 157.200 . 000 | 101.000 . 000 | 258.200 . 000 |
| 71 | PERK . LIMAU MANIS | 109.200.000 | 101.000,000 | 210.200 . 000 |
| 72 | PERK . TANAH GAMBUS | 186.000.000 | 101.000 . 000 | 287.000.000 |
| 73 | PERK . TANAH ITAM ILIR | 157.200.000 | 101.000 . 000 | 258.200 . 000 |
| 74 | PERK . TANAH ITAM ULU | 138.000 . 000 | 116.000 . 000 | 254.000 . 000 |
| 75 | PULAU SEJUK | 157.200 . 000 | 115.000 . 000 | 272.200 . 000 |
| 76 | PERUPUK | 214.800 . 000 | 115.000 . 000 | 329.8001000 |
| 77 | SIMPANG DOLOK | 147.600 . 000 | 114.000.000 | 261.600 . 000 |
| 78 | SIMPANG GAMBUS | 205.200.000 | 113.000 . 000 | 318.200.000 |
| 79 | SUMBER MAKMUR | 138.000 . 000 | 116.000.000 | 254.000.000 |
| 80 | SUMBER PADI | 157.200.000 | 105.000.000 | 262.200 . 000 |
| 81 | PASIR PERMIT | 147.600 . 00Q | 114.000 . 000 | 261.600.000 |
| 82 | BARUNGBARUNG | 138.000 . 000 | 105.000 . 000 | 243.000 . 000 |
| 83 | TITIPUTIH | 157.200 . 000 | 107.000 . 000 | 264.200 . 000 |
| 84 | SUMBER REJO | 166.800 . 000 | 104.000 . 000 | 270.800 . 000 |
| 85 | LUBUK HULU | 138.000 . 000 | 108.000.000 | 246,000.000 |
| 86 | GUNUNG BANDUNG | 157.200 . 000 | 105.000 . 000 | 29 #, 300.000 |
| 87 | TITIMERAH | 166.800 . 000 | 106.000 . 000 | 27 ii - . 800.000 |
| 88 | PEMATANG TENGAH | 147.600 . 000 | 105.000 . 000 | 252.600 . 000 |
| 89 | BANGUN SARI | 147.600 . 000 | 105.000 . 000 | 252.600 . 000 |
| 90 | BINJAI BARU | 176.400 . 000 | 114.000 . 000 | 290.400.000 |
| 91 | DAHARISELEBAR | 186.000.000 | 113.000 . 000 | 299.000 . 000 |
| 92 | KARANG BARU | 147.600.000 | 114.000 . 000 | 261.600 . 000 |
| 93 | MESJID LAMA | 166.800.000 | 110.000.000 | 276.800 . 000 |
| 94 | PADANG GENTING | 186.000 . 000 | 110.000.000 | 296.000 . 000 |
| 95 | PAHANG | 157.200 . 000 | | 263.200 . 000 |
| 96 PANJANG | | 186.000 . 000 | 106.000 . 000 . | 292.000 . 000 |
| 97 | PERKEBUNAN PETATAL | 166.800 . 000 | 106.000 000 101.000 . 000 | 267.800 . 000 |
| 98 | PERK . TANAH DATAR | 128.400 . 000 157.200 . 000 | 116.000 . 000 105.000 . | 244.400 . 000 . |
| 99 PETATAL 100 SEIMUKA | 99 PETATAL 100 SEIMUKA | 176.400 . 000 | 105.000 . 000 | 281.400 . 000 |
i
9
:
| GUNUNG RANTE 101 | 128.400 . 000 | 105.000 . 000 | 233.400 . 000 |
|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| DAHARIINDAH 102 | 186.000 . 000 | 110.000.000 | 296.000 . 000 |
| INDRAYAMAN 103 | 186.000 . 000 | 113.000 . 000 | 299.000 . 000 |
| BENTENG 104 | 186.000.000 | 116.000.000 | 302.000.000 |
| SUMBERTANI 105 | 166.800 . 000 | 105.000 . 000 | 271.800 . 000 |
| GLUGUR MAKMUR 106 | 147.600 . 000 | 105.000 . 000 | 252.600 . 000 |
| MEKARBARU 107 | 157.200.000 | 105.000 . 000 | 262.200 . 000 |
| GUNTUNG 108 | 166.800 . 000 | 114.000 . 000 | 280.800.000 |
| BAGAN BARU 109 | 166.800 . 000 | 105.000 . 000 | 271.800.000 |
| BAGAN DALAM 110 | 186.000.000 | 115.000 . 000 | 301.000 . 000 |
| BOGAK 111 | 186.000 . 000 | 115.000 . 000 | 301.000 . 000 |
| SUKAMAJU 112 | 224.400.000 | 115.000.000 | 339.400 . 000 |
| LIMA LARAS 113 | 166.800 . 000 | 115.000.000 | 281.800 . 000 |
| PEMATANG RAMBAI 114 | 234.000 . 000 | 107.000. 000 | 341.000 . 000 |
| TANJUNG MULIA 115 | 166.800.000 | 115.000 . 000 | 281.800.000 |
| UJUNG KUBU 116 | 176.400.000 | 105.000.000 | 281.400 . 000 |
| SEI MENTARAM 117 | 138.000 . 000 | 115.000 . 000 | 253.000 . 000 |
| SENTANG 118 | 147.600 . 000 | 117.000 . 000 | 264.600 . 000 |
| TALI AIR PERMAI 119 | 157.200 . 000 | 115.000 . 000 | 272.200 . 000 |
| KAPAL MERAH 120 | 195.600 . 000 | 105.000 . 000 | 300.600.000 |
| BANDAR SONO 121 | 176.400 . 000 | 108.000 . 000 | 284.400 . 000 |
| SUKA JAYA 122 | 186.000 . 000 | 107.000 . 000 | 293.000 . 000 |
| PAHLAWAN 123 | 205.200 . 000 | 105.000 . 000 | 310.200 . 000 |
| BANDAR RAHMAT 124 | 147.600 . 000 | 115.000 . 000 | 262.600.000 |
| KAMPUNG LALANG 125 | 138.000.000 | 118.000 . 000 | 256.000 . 000 |
| MEKAR LARAS 126 | 157.200 . 000 | 115.000.000 | 272.200 . 000 |
| JATI MULIA 127 | 166.800.000 | 115.000.000 | 281.800 . 000 |
| KWALASIKASIM 128 | 166.800 . 000 | 105.000 . 000 | 271.800 . 000 |
| SEIBALAI 129 | 243.600 . 000 | 105.000 . 000 | 348.600 . 000 |
| DURIAN 130 | 186.000 . 000 | 105.000 . 000 | 291.000 . 000 |
| PERK. SEI BALAI 131 | 205.200 . 000 | 107.000 . 000 | 312.200 . 000 |
| SUKARAMAI 132 | 166.800 . 000 | 105.000 . 000 | 271.800 . 000 |
| SEI BEJANGKAR 133 | 166.800 . 000 | 105.000 . 000 | 271.800 . 000 |
| MEKAR MULIO 134 | 157.200 . 000 | 105.000 . 000 | 262.200.000 |
| PERK. SEI BEJANGKAR 135 | 166.800 . 000 | 113.000 . 000 | 279.800 . 000 |
| BENTENG JAYA 136 | 147.600 . 000 | 105.000 . 000 | 252.600.000 |
| TANAHTIMBUL 137 | 138.000 . 000 | 115.060 . 800 | 253.060.800 |
| PERJUANGAN 138 | 176.400 . 000 | 105.000 . 000 | 281.400 . 000 |
| SIDOMUUO 139 | 157.200 . 000 | 105.000 . 000 | 262.200 . 000 |
| MEKARBARU 140 | 147.600 . 000 | 105.000 . 000 | 252.600 . 000 |
| SUKOREJO 141 | 176.400 . 000 | 105.000 . 000 | 281.400 . 000 |
| JUULAH | 23.240. 400.000 | 15.349 . 060.800 | 38.589.460.800 |