Unknown KEPALA Nomor N/A Tahun 2023
Tentang KEDUDIJKANKEUA}.IGA}IKEPALADESADANTPERA}IGKATDESA
Berlaku: 22 Taltlrn 1999
N/A
Preamble

Mengingat : 1. undang-undang Nomor 12 Tatrun 1956 tentang pembentukan Daeratr otonom Kabupaten Dalam Lingkungen Daeratr Propinsi Srmratera Tengatr (kmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor ? Tatrun 1965 teirtang Pe(nbsntukan Daerah Tingkat tr sarolangun Bangko dan Daefatr Tingkat tr Tarriung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 5Q Tanrbahan Lembaran Negara Nomor 2755)
- z.Undang.rrndangNomorzzTalrrur:rgggtentangPemerintalrarDaera}r (I.errrbaranNogaraRepubfiklndonesiaTahrrnl.gggNomor60Tambahan Irmbaran Negara Nomor 3839);
- 3' undang&lt;ndang Nomor 25 Tatwn 7999 tentangPerimbangan Keuangan antaru Pemerintalnn Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7?Tar$ahanlrmbaran Negara Nomor 3S4g);
4. Keputusasn Prsiden Nomor 44 Tatnrn 1999 tentang Teknik penyuslnan Perahrran Perundang-rmdangan dan Benfuk Rencana undang-undang Rancangan Peratuan Pemerintah dan Rancangan Keputusan presiden (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Flari Nomor 10 Tabur 2001 terntang Pengeloaan dan Pertanggrmg jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bafang llari tahun 2001 Nomor l0).
D€ngan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAICYAT DAERAH KABTJPATEN BATA]..{G HARI
MEMUTUSKAN:
MENCTAPKATT : PERATT.IRAN DAERAH TENTANG KEDTIDTIKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERA}iGKAT DESA
N/A
Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewerulng tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan nrusan rumah tangganya sendiri dan melaksanakan tugas pemerintalun, pembangunan dan sosial kemasyarakatan di Desa.
N/A
Pasal 3

Pegawan Negeri SipillPolri dan TNI yang dipilih me4jadi Kepala Desa mengenai kedudukan kepegawaiatmya disesuaikan dengan Perahran Perundang-undangan yang bertaku.
N/A
Pasal 4

- (1) Kepala Dssa dan Perangkat Desa diberikan pengfusilan tetap setiap bulannya ditetapkan didalam Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa dan Penghasilan lainnya yang satr menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan APB Desa;
- (2) Pegawai Negeri SipillPohi dan TNI yang dipilih menjadi Kepala Desa menerima penghasilan tetap setiap bulannya yang besarnya ditetapkan dalam peraturan Desa.
Ksnaikan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat frsa sebagaimana dimakzud pasal 4 Perafirm Dasrah ini, dapat diperhituogkan sesuai dengan kemampuan APB Desa.
N/A
Pasal 6

- (1) Apabila Kepala Desa atau Perangkat Desa mengalami kecelakaan sewaktu mer{alankan tugas sebagai Pejabat Pernerintah Desa sehingga untuk selanjutrya tidak dapat la$ untuk menjalankan tugas dan kewajibanny4 maka kepadanya dapat diberikan tuqiangan kecelakaan dari Pemerintah Desa ;
- (2) Apabila Kepala Desa atau psangkat Desa meninggal dunia didalam dan atau sewaktu menjalan kan nrgas sebagai Pejabat Pemerintatr Des4 maka yang bersangkutan dapat diberikan trqiangan kematian dari Pemerintah Desa ;
- (3) Trxrjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diberikan kepada ahli waris yang berhak.
Kepala Desa atau Perangkat Deea yang &amp;berhentikan dengan hormat dari jabatarurya dan memprmyai masa kerja secara kurut-tunrt sekurang-kurangnya 4 (empat) talnm untuk Kepala Desa dan 5 flima) tatnn rurtuk Perangkat Desa sebagai Pejabat Pemerintatr Desa dapat diberikan penglargaan sekaligus sebesar 2 (dua) kali jurnlah penghasilan akhir dari Pemerintah Desa.
N/A
Pasal 8

- (1) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal4, 5, 6 dffi 7 Peraturan Daeratr ini dibebankan kepada APB Desa;
- (2) Dalam rangka penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tidak menutup kemrmgkinan adanya subsidi tunjangan keuangan dari Psmerintah Pusat' PEmerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupatm.
N/A
Pasal 9

Penghasilan tetap setiap butarnnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan tu4iangari kecelakaan sebagaimana dimaksud Pasal6 Perafiran Daerah ini dapat diberikan kepada Staf Perangkat Desa yangjumlalnrya disesuaikan dengan kemampuan APB Desa.
KETENTUAN PENUTUP
N/A
Pasal 10

Deng3n berlakunya Peratqran Daerah ini maka ketentuan yang mengatur tentang kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Ketentuan-ketentuan lain ymg mengatur hal yang sama dan bertentangan dengo Perahran Daerah ini dinyatakan tidak berlal&lt;u.
N/A
Pasal 11

Hd hal yang belum diafir dalam Perafiuan Daerah rnl sepanjang mengeini teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.
N/A
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dirmdangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuiny4 mernerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarr kmbaran Daerah Kabupaten Batang Flari.
Dsatrkan di
Pada tanggal
Muara Bulian.
16 Jutd 2001.
BUPATI BATANG HARI
ABDUL FATTAH
Dudangkan di : Muara Bulian.
Pada tanggal : 16 Jrmi 2001.
SEKRETARIS DAERAH KABIIPATEN BATANG }IARI
IIDDIN EFFENDI
LEMBARAN PAERAH KABUPATEN BATANG HARI
20
PENJELASAN
Pasal 4

C*trp jelas
Pasal C\rkup jelas
Pasal
Pasal
2
3
5
6 Cnkup jelas
7 Cukry jebs
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukrry jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup jelas
- Pasal 12 Cukup jelas