PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor ^ Tahun 2014
Tentang PERENCANAAN PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR PULAU BANGKA Dl KABUPATEN MINAHASA UTARA
Berlaku: 33 Tahun 2003
N/A
Preamble

Menimbang : a. potensi
- bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pengelolaan kawasan pesisir Pulau Bangka di wilayah Kabupaten Minahasa Utara yang bertujuan melestarikan sumberdaya pesisir Pulau Bangka secara terpadu dengan memanfaatkan ekonomi lebih optimal dan berkelanjutan yang berbasis pada partisipasi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pengelolaan Kawasan Pesisir Pulau Bangka di Kabupaten Minahasa Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4343);
- 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Penkanan (Lembaran Negara RepubKK Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);^
2. Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- I Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
- 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 7 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
9. Undang-Undang Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4966);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
14. Undang-Undang Nomor 1Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)Ia^,
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Minahasa Utara;
- 17 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik lndones.a Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2014;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2014;
21. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2014.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan ; PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG PERENCANAAN PENGELOLAAN
- KAWASAN PESISIR PULAU BANGKA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara;
4. Alur laut adalah merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut dan migrasi biota laut;
5. Alur Migrasi Ikan adalah pola ruaya (migrasi) ikan yang dipengaruhi suhu, salinitas, kecepatan dan arah arus, pasang surut, tinggi dan panjang gelombang, wama perairan, substrat dasar, kedalaman perairan, dan tipologi kelandaian dasar laut. Kecepatan dan arah arus akan memberikan indikasi terhadap pola pergerakan dan alur migrasi Ikan, sementara keterkaitan suhu, salinitas, kedalaman perairan, kontur dasar, dan warna perairan memberikan informasi perairan optimum terhadap ikanikan target tangkapan yang dikehendaki;
6. 6 Bioekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerah aliran sungai, teluk, dan arus;-^
7. 7 Crtra satelit merupakan suato gambaran permukaan bumi yang direkam oleh ' sensor (kamera) pate satelit wideraan jauh yang mengorbi. bumi, dalam bentuk image (gambar) secara digital;
8. 9 informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah Informas. Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau d.ukur dari kenampakan talk di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatrf lama;
9. 8 Oaya dukung wilayah pesisir dan pulau-pulau Kecil adalah kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk htdup lain;
10. 10 Daerah Penangkapan Ikan (Fishing Ground) didasarkan pada dua parameter utama yaitu suhu permukaan laut (SPL) dan konsentrasi klorofil. Daerah yang mem«l.ki lokasi tangkapan ikan paling potensial adalah daerah yang memiliki perbedaan suhu yang signifikan dan memiliki sebaran klorofil yang tinggi;
11. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas;
12. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi;
13. Kawasan Pemanfaatan Umum (KPU) adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan;
14. Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan;
15. Kawasan Pesisir Pulau Bangka di Kabupaten Minahasa Utara dalam peraturan ini adalah wilayah pesisir di Desa Kahuku, Desa Ehe, Desa Lihunu dan Desa Libas;
16. Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional;
17. Kawasan Strategis Provinsi adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi yang penataan ruang WP-3-K-nya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial budaya dan/atau lingkungan;
18. 18 Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
19. 19 Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk memngkatkan kesejahteraan masyarakat;^
20. Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya pesisir dan pulaupulau kecil yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu;
21. Perairan pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau dan laguna;
22. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin;
23. Peta Paket Sumberdaya adalah peta yang memberikan informasi mengenai kondisi sumberdaya yang ada di kawasan-kawasan tertentu di wilayah perencanaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang memberikan informasi mengenai potensi pemanfaatan yang memungkinkan untuk diterapkan di setiap zona yang ada di wilayah pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, baik provinsi maupun kabupaten/kota;
24. Peta kesesuaian perairan merupakan peta yang dihasilkan dari kajian beberapa parameter kualitas perairan untuk mengetahui kesesuaian wilayah perairan untuk tipe pemanfaatan tertentu;
25. Peta Rupabumi Indonesia (RBI) adalah peta dasar yang memberikan informasi secarakhusus untuk wilayah darat;
26. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) adalah peta dasar yang memberikan informasi secarakhusus untuk wilayah pesisir;
27. Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah laut;
28. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya;
29. Pulau-pulau kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan disekitamya;
30. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah;
31. Penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu sistem proses perencanaan zonasi, pemanfaatan ruang/zona, dan pengendalian pemanfaatan ruang/zona wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
32. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu;
33. 33 Pemetaan adalah proses pengukuran, perhitungan dan penggambaran permukaan bumi (terminologi geodesi) dengan menggunakan cara dan atau metode tertentu sehingga didapatkan hasil berupa softcopy maupun hardcopy peta yang berbentuk vektor maupun raster; *.
34. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna;
35. 35 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan diserta. dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin;
36. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional yang telah ditetapkan;
37. Reklamasi adalah Kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan social ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase;
38. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional;
39.
- Sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil adalah sumberdaya hayatf, sumberdaya nonhayati; sumberdaya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumberdaya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumberdaya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumberdaya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi geiombang laut yang terdapat di wilayah pesisir;
40. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut;
41. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya;
42. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir;
43. Zona Pasang Surut (Intertidal Zone) adalah daerah bagian pantai yg terietak antara batas surut terendah dan pasang tertinggi.
BAB II - MAKSUDDANTUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai norma, standar dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam melakukan perencanaan, pemanfaatan^
pengawasan, dan pengendalian kawasan pesisir Pulau Bangka di Desa Kahuku, Desa Ehe, Desa Lihunu dan Desa Libas;
- (2) Tujuan pengelolaan kawasan pesisir Pulau Bangka di Desa Kahuku, Desa Ehe, Desa Lihunu dan Desa Libas adalah:
- a. terselenggaranya pemanfaatan kawasan pesisir yang berwawasan lingkungan;
- b. terselenggaranya pemanfaatan kawasan pesisir yang terpadu, berdaya guna, serasi, seimbang, dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- c. terselenggaranya kehidupan masyarakat sekitar secara aman, nyaman, bersih dan sehat;
- d. terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan;
- e. terselenggarannya kelestarian lingkungan hidup;
- f. peningkatan kualitas sumber daya pesisir.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan kawasan pesisir Pulau Bangka di Desa Kahuku, Desa Ehe, Desa Lihunu dan Desa Libas adalah:
- a. perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
- b. pengintegrasian keseluruhan kegiatan secara berkelanjutan.
BAB IV - PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR
Pasal 4

- (1) Lokasi pengelolaan kawasan pesisir dalam peraturan ini adalah pesisir pantai Pulau Bangka di Desa Kahuku, Desa Ehe, Desa Lihunu dan Desa Libas;
- (2) Detail dan peta lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.^
Bagian Kedua
Perencanaan
BAB IV - PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR
Pasal 5

- (2) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Zonasi rinci di se«ap Zona Kawasan Pesw dalam wilayahnya;
2. ') Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dengan melibatkan masyarakat beriasarkan noma, standar, dan pedoman sesua, dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan WHayah Pesisir Pulau Bangka.
BAB IV - PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR
Pasal 6

Perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungs. pemanfaatan dan fungsi periindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknolog. dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan;
- b. keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dankualitas lahan pesisir;
Bagian Ketiga
Pemanfaatan
BAB IV - PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR
Pasal 7

Pemanfaatan pantai pesisir Pulau Bangka dan perairan di sekitamya diprioritaskan untuk kepentingan berikut;
- a. konservasi;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. penelitian dan pengembangan;
- d. budidaya laut;
- e. pariwisata;
- f. usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari;
- g. pertambangan;
- h. reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangn yang berlaku.
BAB IV - PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR
Pasal 8

Pemerintah berkewaiiban un.uk mengalokasikan ruang dan akses Masyarakat dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi sesua dengan peraturan yang berlaku.^
Bagian Keempat
Pengawasan
BAB IV - PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR
Pasal 9

- (1) Pengawasan dan/atau pengendalian dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang menangani bidang pengelolaan Wilayah Pesisir Pulau Bangka sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya.
- (2) Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Wilayah Pesisir Pulau Bangka dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
BAB IV - PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR
Pasal 10

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir Pulau Bangka.
Bagian Kelima
Pengendalian
BAB IV - PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR
Pasal 11

Pengendalian pemanfaatan wilayah pesisir dilakukan dengan
- a. memfasilitasi pemanfaatan potensi kawasan pesisir;
- b. menetapkan tata tertib kawasan pesisir.
BAB IV - PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR
Pasal 12

Kegiatan pengendalian dilakukan untuk:
- a. mengetahui adanya penyimpangan pelaksanaan rencana pengelolaan, serta bagaimana implikasi penyimpangan tersebut terhadap perubahan kualitas ekosistem pesisir;
- b. mendorong agar pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir sesuai dengan rencana pengelolaan wilayah pesisirnya; serta
- c. menegakkan hukum yang dilaksanakan dengan memberikan sanksi terhadap pelanggar.^
Diundangkan di
:
Airmadidi
Pada tanggal
: 2 #Jp^l 2014
BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2014
NOMOR:
Z\
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara^w
Ditetapkan di
:
Airmadidi
Pada tanggal
: 2 /S^U 2014