PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 2017 Tahun 2017
Tentang PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG KEPELABUHANAN DI KABUPATEN LAMONGAN
Berlaku: 12 Juli 2017
N/A
Preamble

Menimbang
- Mengingat
BUPATILAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR4TAHUN 2017
TENTANG
PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG KEPELABUHANAN DI KABUPATEN LAMONGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN,
- bahwa sesuai ketentuan diktum KESATU huruf b Keputusan Gubernur 188/47.K/KPTS/013/2016 Jawa tentang Timur Nomor Pembatalan 8 (delapan) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kepelabuhanan di Kabupaten Lamongan perlu dicabut dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran 2730); Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor
l
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Daerah Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG KEPELABUHANAN DI KABUPATEN LAMONGAN.
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kepelabuhanan di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 02) beserta peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.
Diundangkan di Lamongan pada tanggal 17 Juli 2017
Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 12 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMON GAN, ttd. YUHRONUR EFENDI
BUPATI LAMONGAN, ttd. FADEL!
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 NOMOR 4
'
..
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN, PROVINS! JAWA TIMUR NOMOR : 149-5/2017
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NO MOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG KEPELABUHANAN DI KABUPATEN LAMONGAN
I. UMUM
Bahwa pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhan, pelaksanaan jasa pemerintah dan kegiatan ekonomi lainnya, sehingga perlu ditata secara terpadu guna mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhan sesuai dengan tingkat kebutuhan, maka dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di bidang perhubungan, Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan penataan dan pengaturan kepelabuhanan di Kabupaten Lamongan.
Sebagai tindak lanjut penataan dan pengaturan kepelabuhan, Pemerintah Kabupaten Lamongan pada tanggal 14 Januari 2010 telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kepelabuhanan di Kabupaten Lamongan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 02.
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/kota yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/ atau kesusilaan serta menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Pebruari 2016 Nomor 582/476/SJ tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi, maka Gubernur Jawa Timur pada tanggal 31 Mei 2016 telah membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kepelabuhan di Kabupaten Lamongan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/47.K/ KPTS/013/2016 tentang Pembatalan 8 (delapan) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan.
Selanjutnya sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut, maka guna tertib administrasi Pembentukan Peraturan Perundang› Undangan khususnya produk hukum daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kepelabuhanan di Kabupaten Lamongan yang sudah tidak sesuai dengan Lampiran huruf O angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu untuk dilakukan pencabutan dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.
II. PASAL DEMI PASAL
N/A
Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.
Diundangkan di Lamongan pada tanggal 17 Juli 2017
Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 12 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMON GAN, ttd. YUHRONUR EFENDI
BUPATI LAMONGAN, ttd. FADEL!
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 NOMOR 4
'
..
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN, PROVINS! JAWA TIMUR NOMOR : 149-5/2017
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Bahwa pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhan, pelaksanaan jasa pemerintah dan kegiatan ekonomi lainnya, sehingga perlu ditata secara terpadu guna mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhan sesuai dengan tingkat kebutuhan, maka dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di bidang perhubungan, Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan penataan dan pengaturan kepelabuhanan di Kabupaten Lamongan.
Sebagai tindak lanjut penataan dan pengaturan kepelabuhan, Pemerintah Kabupaten Lamongan pada tanggal 14 Januari 2010 telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kepelabuhanan di Kabupaten Lamongan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 02.
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/kota yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/ atau kesusilaan serta menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Pebruari 2016 Nomor 582/476/SJ tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi, maka Gubernur Jawa Timur pada tanggal 31 Mei 2016 telah membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kepelabuhan di Kabupaten Lamongan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/47.K/ KPTS/013/2016 tentang Pembatalan 8 (delapan) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan.
Selanjutnya sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut, maka guna tertib administrasi Pembentukan Peraturan Perundang› Undangan khususnya produk hukum daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kepelabuhanan di Kabupaten Lamongan yang sudah tidak sesuai dengan Lampiran huruf O angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu untuk dilakukan pencabutan dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.