PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor X Tahun 2013
Tentang STANDAR BIAYA I MUM BELANJA PEGAWA1 I&gt;I LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2013
Berlaku: 10 Tahun 1999
N/A
Preamble

Menimbang: a. bahwa dalam rangka Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Kabupaten Bcngkayang Tahun Anggaran 2013. maka dipandang pcrlu menyusun Standar Biaya Umiim Bclanja Pegawai di lingkungan Pemcrintah Kabupaten Bcngkayang lahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan per timbangan scbagaimana dimaksud dalam huruf a, pcrlu menetapkan Peraluran Bupali tcntang Standar Biaya Umum Belanja Pegawai di Lingkungan Pemcrintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013;
2. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Bengkayang (I.embaran Negara Republik Indonesia lahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823 );
2. Undang-Undang Nomor 28 lahun 1999 tentang Pcnyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bcbas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia lahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (I.embaran Negara Republik Indonesia lahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tcntang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia lahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 lahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 lahun 2004 tentang Pemcrintahan Daerah scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pcmcrintahan Dacrah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar an Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemer intah Nomor 20 lahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemcrintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Pcmerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerinlah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan LembaTan Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Mcntcri Dalam Negcri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah bebcrapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 / PMK.02 / 2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 lahun 2007 tentang Pcmbagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diuhah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010;
15. Peiaturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 lahun 2012;
17. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013;
MEMUTUSKAN:
Mcnctapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM BELANJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2013.
BAB II - STANDAR BIAYA UMUM BELAN.IA PECAWAI
Pasal 2

- (1) Standar Biaya Umum Belanja Pegawai merupakan biaya yang digunakan bagi Satuan Kcrja Pcrangkat Dacrah (SKPD) dalam mclaksanakan Anggaran Pcndapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013.
- (2) Besaran Standar Biaya Umum Belanja Pcgawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 scbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah scbagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB II - STANDAR BIAYA UMUM BELAN.IA PECAWAI
Pasal 3

Bcsaran Standar Biaya Umum Belanja Pegawai scbagaimana dimaksud dalam I'asal 2 ayat (2) digunakan scbagai pcdoman dalam mcnyusun RKA-SKPD di lingkungan Pemcrintah Kabupaten Bengkayang atas beban Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013.
I'asal 4
Dalam hal terjadi pcrbedaan besaran Standar Biaya Umum Pegawai dan/atau belum ditetapkannya bebcrapa besaran standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), usulan biaya atau RAB yang diajukan olch SKPD dapat digunakan sepanjang usulan biayanya dilakukan secara professional, proporsional dan objektif scsuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat dipertanggungiawabkan dengan menganut prinsip-prinsip el'ektif, ef isien, bersaing, transparan. dan akuntabel.
BAB III - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau bclum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kctcntuan-kelentuan yang diatur dalam Pcraturan ini mulai dilaksanakan pada tanggal Januari 2013.
- (3) Dengan ditetapkannya peratur an Lni, r aaka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahim 2012 tentang Standar Biaya Umum Belanja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahim Aiiggaran 2012 dicabut dan dinyatakan tidak hi^rlfllm