PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 13 Tahun 2007
Tentang PAJAK PENERANGAN JALAN
Berlaku: 13 TAHUN 2007
N/A
Preamble

Mengingat
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR :
13
TAHUN 2007
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 13 TAHUN 2007
TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
Menimbang : a.
bahwa dalam rangka memberikan penerangan jalan secara baik dan merata diseluruh wilayah Kabupaten Muaro Jambi, perlu direalisasikan Pajak Penerangan Jalan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah;
- b. bahwa pajak penerangan jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah merupakan kewenangan daerah untuk mengaturnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan.
: 1.
- Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3289);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566) terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138)
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI Dan BUPATI MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2

- (1). Dengan nama pajak penggunaan energi listrik dipungut atas setiap penggunaan tenaga listrik.
- (2). Objek Pajak adalah setiap penggunaan energi yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 3

Dikecualikan dari objek Pajak adalah :
- a. Penggunaan energi listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten;
- b. Penggunaan energi listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah;
- c. Penggunaan energi listrik yang berasal dari bukan PLN dengan Kapasitas dibawah 200 KVA atau Kapasitas diatas 200 KVA peruntukannya tidak untuk kepentingan umum.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 4

- (1). Subjek Pajak orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik;
- (2). Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau yang Badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna Energi Listrik.
BAB III - DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 5

- (1). Dasar penggenaan pajak adalah nilai jual energi listrik;
- (2). Dalam hal energi listrik berasal dari PLN, nilai jual energi listrik adalah besarnya tagihan Maya penggunaan listrik/rekening listrik;
- (3). Dalam hal energi listrik berasal dari bukan PLN yang meliputi perusahaan swasta dan penggunaan alat pembangkit sendiri untuk kepentingan umum, nilai jual energi listrik adalah :
- a. Untuk perusahaan listrik swasta, penetapan nilai jual energi listrik dihitung berdasarkan jumlah Kwh, penggunaan listrik dikalikan harga satuan listrik;
- b. Untuk penggunaan alat pembangkit listrik untuk kepentingan umum yang menggunakan alat ukur, penetapan nilai jual energi listrik dihitung berdasarkan jumlah Kwh, penggunaan listrik dikalikan dengan harga satuan listrik;
- c. Untuk penggunaan alat pembangkit listrik untuk kepentingan umum yang tidak menggunakan alat ukur, penetapan nilai jual energi listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan atau taksiran penggunaan listrik dikalikan harga satuan listrik;
- (4). Harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipersamakan dengan harga satuan listrik yang berlaku di PLN.
- (5). Nilai jual energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh perseratus).
BAB III - DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :
- a. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN, untuk industri maksimum 3 % dari Nilai Jual Tenaga Listrik;
- b. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN bukan untuk industri maksimum 10 % dari Nilai Jual Tenaga Listrik;
- c. Penggunaan Tenaga Listrik yang bukan dari PLN, untuk industri maksimum 3 % dari Nilai Jual Tenaga Listrik;
- d. Penggunaan Tenaga Listrik yang bukan dari PLN bukan untuk industri maksimum 10 % dari Nilai Jual Tenaga Listrik;
BAB IV - CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 7

- (1). Pajak yang terutang dipungut dalam Kabupaten Muaro Jambi;
- (2). Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pasal 5.
BAB V - MASA PAJAK SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 8

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
BAB V - MASA PAJAK SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 9

Tahun Pajak adalah Jangka waktu yang lamanya satu tahun takwin kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin.
BAB V - MASA PAJAK SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 10

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik.
BAB V - MASA PAJAK SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 11

- (1). Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD;
- (2). SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap.
- (3). Untuk pelanggan listrik PLN, Daftar Rekening Listrik yang diterbitkan oelh PLN merupakan SPTPD;
- (4). Bentuk, Isi dan Tata Cara pengisian SPTPD ditetepkan oleh Bupati.
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
BAB V - MASA PAJAK SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 12

- (1). Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal11 ayat (1) Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;
- (2). Apabila Pemungutan Pajak bekerja sama dengan PLN, Rekening Listrik dipersamakan dengan SKPD;
- (3). Apabila SKPD sebagagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 15 (Lima belas) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
BAB V - MASA PAJAK SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 13

- (1). Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang;
- (2). Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
- a. SKPDKB;
- b. SKPDKBT;
- c. SKPDN;
- (3). SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf a diterbitkan :
- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- c. Apabila Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak;
- (4).SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data base atau data yang semula belum terungkap yang menyebebkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (5). SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- (6). Apabila Kewajiban membayar pajak terutang SKPDKB dan SKPDKBT sebagiamana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrtasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan;
- (7). Penambahan jumlah pajak yang trutang sebagimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenekan pada wajib pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 14
Pasal 15

- (1).Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2).Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyartan yang ditentukan;
- (3). Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;
- (4). Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;
- (5). Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 14
Pasal 16

- (1). Setiap Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2). Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK Pasal 17
Pasal 18

- (1). Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau lain sejenis jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2). Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua satu) hari sejak tanggal surat peringatan atau surat lain sejenis.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK Pasal 17
Pasal 19

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 Jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK Pasal 17
Pasal 20

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor lelang Negara.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK Pasal 17
Pasal 21

Setalah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK Pasal 17
Pasal 22

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati.
BAB XI - KEBERATAN DAN BANDING Pasal 25
Pasal 26

- (1). Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan;
- (2). Pengajuan Banding sebagiamana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak;
BAB XI - KEBERATAN DAN BANDING Pasal 25
Pasal 27

Apabila pengajuan keberatan sebgaimana dimaksud dalam pasal 25 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan imbalan bunga sebsar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
BAB XII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 28
Pasal 29

Apabila kelebihan pembayran pajak diperhitungkan dengan uang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XV - Pasal 32
Pasal 33

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 35

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 4 Seri A dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 2007
BUPATI MUARO JAMBI,
H. BURHANUDDIN MAHIR
Diundangkan di Sengeti pada tanggal 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI Pelaksana Tugas,
H. ABDUL LATIEF
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2007 NOMOR 13
PEJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 13 TAHUN 2007
TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN
Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Juncto Undang-Undang Nomor 34 telah menempatkan perpajakan Daerah sebagai salah satu perwujudan kewajiban Warga Negara terhadap Pemerintah Kabupaten, dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 ditegaskan bahwa Pajak Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.
Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang pada prinsipnya menegaskan bahwa pendapatan asli daerah, antara lain pajak daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahahn dan pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan Otonomi, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
Sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan pembentukan Peraturan Daerah ini menetapkan Ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dlaam pelaksanaan pemungutan penerangan jalan, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerangan prosedur pemungutannya.
Walaupun pada hakikatnya Pajak Penerangan Jalan merupakan beban masyarakat namun tetap dijaga kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil.
```
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 1

Angka 1 Cukup jelas Angka 2 Cukup jelas Angka 3 Cukup jelas Angka 4 Cukup jelas Angka 5 Cukup jelas Angka 6 Cukup jelas Angka 7 Ketempat lain adalah suatu tempat yang ditunjuk oleh Bupati Muaro
```
Jambi.
```
Angka 8 Cukup jelas Angka 9 Cukup jelas Angka 10 Cukup jelas Angka 11 Cukup jelas Angka 12 Cukup jelas Angka 13 Cukup jelas Angka 14 Cukup jelas
```
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 2

Yang dimaksud dengan penggunaan tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrik baik yang disalurkan dari PLN maupun bukan PLN.
Cukup jelas
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 3

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 4

Cukup jelas
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 5

Cukup jelas
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 6

Cukup jelas
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 7

Cukup jelas
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 8

Cukup jelas
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 9

Cukup jelas
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 10

Cukup jelas
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 11

Cukup jelas
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 12

Cukup jelas
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 13

Cukup jelas
Cukup jelas
Huruf a dan b
Ayat ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak saaat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar.
Huruf c
Yang termasuk penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 14

Cukup jelas
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 15

Cukup jelas
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 16

Cukup jelas
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 17

Cukup jelas
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 18

Cukup jelas
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 19

Cukup jelas
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 20

Cukup jelas
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 21

Cukup jelas
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 22

Cukup jelas
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 23

Cukup jelas
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 24

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Bupati karna jabatannya, berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan dan dapat membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya wajib pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karna tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya); Huruf b, Cukup jelas Pasal 25.
Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati yang menerbitkan surat ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak, satu keberatan harus di ajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak.
s/d (4) Cukup jelas.
Ketentuan ini perlu dicantumkan dengan maksud agar wajib pajak tidak menghindarkan kewajiban untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan, sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan daerah.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 25

Cukup jelas
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 26

Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 27

Cukup jelas
Bupati sebelum memberikan keputusan dalm hal kelebihan pembayaran pajak harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
dan (5) Cukup jelas
Besar imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak terhitung dari Batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 28

Cukup jelas
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 29

Saat kadarluarsa penangihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan hutang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.
Huruf a
Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa pada kadarluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
Huruf b
Yang dimaksud dengan pengakuan Hutang pajak secara langsung adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Contoh Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran.
Yang dimaksud pengekuan hiutang secara tidak langsung adalah wajib pajak tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa mengaku mempunyai hutang pajak kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Contoh Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 30

Cukup jelas
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 31

Cukup jelas
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 32

Cukup jelas
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 33

Cukup jelas
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 34

Cukup jelas
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 35

Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2007 NOMOR 6