PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 27 Tahun 1959
N/A
Preamble

Menimbang:
Mengingat
- a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sintang, maka pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel, serta transparan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf a di atas, dan guna mendukung kelancaran pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran uang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, maka dipandang perlu untuk adanya pengaturan mengenai Petunjuk teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang ;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
3. Undang-Undang ...
3. 199 9 tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun Dari Penyeienggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas a Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Neg � Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tamb � Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 3851),
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1 ?99 ten tang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14?, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 13 � , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
-,
I
12. 23 Tah 2014 tentang Undang-Undang Nomor un blik Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Reb � 1 Indonesia Tahun 2014 Nomor 214, Tam \_an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tent �� Dana Perimbangan (Lembaran Negara Repu 1 Indonesia Tahun 2005 Nomor . 137, Tamb � an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575),
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14?, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pegawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Repubik Indonesia Nomor 4855);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ J asa Pemerin tah, se bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
20. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
Menetapkan
5
- Peraturan Menteri Dalam Negeri �� r:; �� g;;. i::r � 2006 tentang Pedom � Pen � elolaan Peraturan Menteri sebagaimana telah diubah engan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 21.
- . Ne eri Nomor 55 Tahun Peraturan Menten Dala � g Penatausahaan dan 2008 tentang Tata ara Pertanggungjawaban Penyusunan Laporan . a Bendahara Serta Penyampa1anny . 22.
- . Dalam Negeri Nomor 32 Tahun Peraturan Menten · Hibah dan 2011 tentang Pedoman Pem � : � 1 � ari Anggaran Bantuan Sosial Yang\_ � rsu; sebagaimana telah Pendapatan dan Belanja ae � ;teri Dalarn Negeri diubah dengan Peraturan er Nomor 39 Tahun 2012; 23.
24. b t Sintang Nomor 25 Peraturan Daerah Ka upa en O ah Tahun 2006 tentang Pengelola81: Keuan � un � e;06 (Lembaran Daerah Kabupaten Smtang T Nomor 26, Tambahan Lembaran Daera:1 Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 2013 Nomor 5, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
r
I
2. Bu ati beserta Perangkat Pemerintah Daerah adalah f ggara Pemerintahan Daerah sebagai unsur penye en Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
4. ah dalah Wakil Bupati Sintang. Wakil Kepala Daer a
5. Daerah yang selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat P rwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan e Kabupaten Sintang.
6. rah yang selanjutnya Satuan Kerja Perangkat Dae kat daerah pada disingkat SKPD adalah pe; �� g selaku pengguna pemerintah daerah Kabupaten 10 anggaran/pengguna barang.
7. hak dan kewajiban Keuangan Daerah, adalah sef1ua aan pemerintahan daerah dalam rangka \_P � n.:ye enggar ang termasuk daerah yang dapat dinilai dengan u didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
8. D ah dalah keseluruhan Pengelolaan Keuangan aer , a kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuang � tahunan pemerintah Kabupaten Sintang yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang.
10. Pendapatan Daerah adalah hak pemerin tah daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih.
11. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
12. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
13. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
14. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran beriku tnya.
15. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
-
--
�
"fil
l
-
-.
�
I..
..
���
�
:
•
i1...:;r;;;::i,.J:1,,.J
:1.o
�
,
�
����
:;
:.
-
•
16. ah adalah rekening tempat Rekening Kas Umum � er g ditentukan oleh Kepala penyimpanan uang daer y � h penerimaan daerah Daerah untuk menampung se uru dan digunakan untuk membayar se luruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. SKPD yang selanjutnya o.o � umen Pelaksanaan Anggara;;okumen yang memuat disingkat DPA-SK � D adalah mbia aan yang digunakan pendapatan, belanja dan pe Y aran oleh pengguna sebagai dasar pelaksanaan angg anggaran.
18. Dokumen Pelaksanaan Angg:;:an PPKD yang selanjutnya d kumen pelaksanaan disingkat DPA-PPKD ad � 0 lola keuangan daerah anggaran pada satuan kerja penge selaku bendahara umum daerah.
19. rkiraan aru s kas Anggaran Kas adalah dok � men pe dan erkiraan masuk yang bersumber dari penenmaan. P an arus kas keluar untuk mengatur keterse � ia3:11t dan �� a; cukup guna mendanai pelaksanaan egra an setiap periode.
20. l l Keuangan Daerah Pemegang Kekuasaan Penge o aan . . adalah Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Smtang yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyeJenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sintang.
21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanju tnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah Kabupaten Sintang, adalah SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umurn Daerah.
22. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
23. Pengguna Anggaran adalah pejabat pernegang kewenangan penggunaan anggaran untuk rnelaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipirnpinnya.
24. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi SKPD.
25. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertangung jawab atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ J asa.
26. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah,
C
I
5
«
f
f'
27. ke iatan atau tindakan yang Pemeliharaan adalah g ilik daerah selalu dalam dilakukan agar semua barang n:11 I keadaan baik dan siap untuk digun akan secara berdaya guna dan berhasil guna.
28. dalah setoran atas . gara/ daerah a al Setoran kerugian 7:1e h A arat Pengawas Inter:i temuan basil pemenksaan ?leah p terhadap kerugian dan Eksternal Pemennt di tor kembali ke Kas negara/daerah dan harus rse Negara/Daerah.
29. ·1 atas temuan hasi Kewajiban setor adalah setor � ternal dan eksternal pemeriksaan Aparat Pengawas tidak dipungut dan pemerintah \_daerah terhadapan lembayaran pajak. disetornya pajak atau kekurang p
30. . Daerah yang selanjutnya Kuasa Bendahara Umum ah . bat yang diberi kuasa disingkat Kuasa BUD ad � peja untuk melaksanakan sebagian tugas BUD ·
31. ah · bat fungsional yang Bendahara Peiigelueren adaJ J?eJa membayarkan, ditunJ"uk menenma, menyimpan, . t ggunu,awabkan uang menatausahakan dan memper an OJ k untuk keperluan belanja daerah dal?ID ran � : pelaksanaan APED pada SKPD � an dibantu o e pembantu bendahara sesuai dengan bidang tugasnya.
32. Pegawai Tidak Tetap/pegawai honorer adalah Pegawai Daerah yang diangkat dengan Keputusan Kepala Daer8;11 dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta berlaku pada waktu tertentu yaitu untuk satu tahun Anggaran.
33. Jasa administrasi kantor, jasa kebersihan kantor, jasa tenaga sopir, dan jasa penjaga kantor adalah jasa yang disediakan oleh perorangan untuk membantu kelancaran aktifitas perkantoran yang bersifat tidak mengikat dan berhak mendapatkan upah kerja sebagai imbalan jasa yang dibebankan dalam anggaran dan belanja daerah serta pada waktu tertentu vaitu untuk satu tahun anggaran.
34. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan ( skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/ atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan barang
35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD, adalah dokumen pelaksanaan anggaran Bactan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang selaku Bendahara Umum Daerah,
r :
'E
36. ah Anggaran SKPD yang Dokumen Pelaksanaan Perub � adalah dokumen yang selanjutnya disingkat DPPA-SKP belanja dan pembiayaan memuat perubahan pen � a � atan, elaksanaan perubahan yang digunakan sebagru asar P anggaran oleh pengguna anggaran.
38. Dana yang selanjutnya di � ingkatdSPD Surat Penyediaan atakan tersedianya ana adalah dokumen yang i:neny b gai dasar penerbitan untuk melaksanakan kegiatan se a Surat Perintah Pembayaran.
37. d ah dalam alah kemampuan aer Manajemen Kas ad . ctana kas bagi setiap SKPD, mengatur jumlah penyediaan ki'rakan kemampuan h ampu memper , hi artinya BUD aru s m d dalam memenu 1 keuangan Pemerintah Pem a kebutuhan dana SKPD.
39. yang selanjutnya Surat' Permintaan Pembayaran diterbitkan oleh disingkat SPP adalah dokumen yang ziawab I · bat yang bertanggunt::u bendahara pengeluaran peja iu kari atas pelaksanaan kegiatan untuk mengaj permintaan pembayaran.
40. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen. yang diajukan oleh bendahara pengeluaran unt':1 � permmta � uang muka kerja yang bersifat � eng1s1an kembah (revolving) yang tidak dapat d1lakukan dengan pembayaran langsung.
41. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
42. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
43. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
44. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
45. Surat Perintah Membayar Vang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas \_tJeban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagru uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
46. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang nananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
47. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran I kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan darianya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
48. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
49. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
50. Honor/honorarium adalah upah sebagai imbalan jasa (kehormatan) atas pelaksanaan tugas tertentu dan atau jabatan yang bersifat bukan gaji tetap.
51. Tambahan penghasilan adalah penghasilan Pegawai Negeri Sipil di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan perhitungan terpadu dengan mempertimbang � kr � teria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi serta berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan pertimbangan obyektif dan kemampuan keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan sesuai ketentuan Perundangundangan yang berlaku.
52. Lembur adalah pekerjaan yang dilakukan untuk pekerjaan yang sifatnya sangat penting, mendesak dan penyelesaiannya tidak dapat ditangguhkan serta dilakukan diluar jam kerja.
r:
53. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan baik ke dalam maupun ke luar daerah dalam Wilayah Negara Republik Indonesia atas perintah pejabat yang berwenang.
54. Pendidikan dan pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan (pengetahuan, keterampilan dan sikap) Pegawai Negeri Sipil.
55. Pendidikan dan pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan (pengetahuan, keterampilan dan sikap) Pegawai Negeri Sipil.
56. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa terse but.
57. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan membantu biaya produksi agar harga jual prokdusi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
58. Belanja Bunga adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (interet) atas kewajiban penggunaan pokok utang yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.
59. Hibah adalah bantuan Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang dan / atau jasa yang diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya,bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
60. Naskah Perjanjian Hibah daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah dengan penerima hi bah.
61. Bantuan Sosial adalah pemeberian bantuan beruapa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
\
\
\
62. Bantuan Sosial adalah pemeberian bantuan beruapa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
63. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayarkan kernbali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
64. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dan diperoleh dengan maksud tidak untuk dijual kembali.
65. Belanja Tidak Terduga adalah untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alarn, bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahuntahun sebelumnya yang telah ditutup.
66. Bantuan Keuangan adalah semua jenis bantuan yang diperuntukan bagi daerah lainnya untuk menunjang kegiatan daerah tersebut.
67. Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/ atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/ atau kelompok masyarakat.
68. Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah yang selanjutnya disebut DTH adalah daftar yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran SKPD dan Kuasa BUD yang memuat rincian transaksi harian belanja daerah per Surat Perintah Membayar/Surat Penyediaan Dana (SPM/SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
69. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
70. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
71. Rekapitulasi Transaksi Harian Belanja Daerah yang selanjutnya disebut RTH adalah daftar yang dibuat oleh BUD yang memuat rekapitulasi dari DTH dalam wilayah kabupaten sintang.
\
I:
I
\
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- ( 1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten Sintang agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah terwuJudnya pengelolaan keuangan daerah yang bersumber \_dar1 ': � BD Kabupaten Sintang dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis dan akuntabeJ, serta transparan, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB Ill - r: AZAS UMUM DAN RUANG LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 3

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan mernperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat .
- (2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua Ruang Lingkup
BAB Ill - r: AZAS UMUM DAN RUANG LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :
- a. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran;
- b. pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran.
BAB Ill - r: AZAS UMUM DAN RUANG LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 5

- (1) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran v yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

- (1) Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2015.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang pada tanggal, 5 Januari 2015
BUPATI SINTANG,
MIL TON CROSBY
Diundangkan di Sintang pada tanggal, 5 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
YOSEPHA HASNAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR
r:
B. PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN
1. Setiap penerimaan SKPD berupa uang harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja, &lt;lengan menggunakan formulir Surat Tanda Setoran (STS). Format dokumen Surat Ketetapan Pajak (SKP) daerah, Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan Surat Tanda Setoran (STS) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan � ecara admininstratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penenmaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK SKPD paling Iambat tanggal 10 bulan berikutnya.
3. Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungiawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
4. Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
5. Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud point (3) dilampiri dengan:
- a) Buku Kas Umum;
- b) Buku rekapitulasi penerimaan bulanan;
8. ct) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah);
- c) Bukti penerimaan lainnya yang sah (jika ada);
- e) Surat Ketetapan Retribusi (SKR);
- g) Surat Setoran ke bank; dan
- f) Surat Tanda Setoran (STS);
- h) Bukti penerimaan lainnya yang sah (untuk retribusi seri karcis harusjelas).
6. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis Iaporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan atas laporan SKPD dalam rangka rekonsiliasi penerimaan yang kemudian dituangkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
7. Format BKU, Buku Pembantu per rincian obyek penerimaan, buku rekapitulasi penerimaan harian/bulanan, SKP-daerah, SKR, STS, Surat tanda bukti pembayaran dan laporan pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran D.I, D.II, dan D.III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 200G.
8. Pendapatan yang diterima oleh SKPD tidak diben.ar � an digunak � n langsung oleh SKPD yang bersangkutan, kecuah ditentukan lam oleh peraturan perundang-undangan.
!
\
""
- - •
r
,\_
: .r
·
..
- a) meneliti kelengkapan perintah membayar yang diterbitkan oleh penguna anggaran
- c) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- b) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam surat perintah membayar.
- d) Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
3. Dalam hal dokumen SPM yang disampaikan tidak lengkap dan atau tidak sah atau jumlah pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak untuk menerbit.kan SP2D, surat penolakan disampaikan kepada PPK SKPD agar memperbaiki serta melengkapi dokumen tersebut, proses penolakan penerhitan SP2D dilakukan paling lambar 1 [saru] hari kerja SPjRk SPM rlitPrimR.
4. Jika Dokumen SPM telah lengkap dan sah, Kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja sejak SPM diterima.
5. Lembar SP2D terdiri dari 7 ( tujuh ) lembar:
- b) Lembar 1 untuk bank yang ditunjuk;
- a) Lembar 1 s/d 6 dikirim ke bank untuk clivaliclasi;
- c) Lembar 2 clikirim ke SKPD (diserahkan kepada PPK untuk cliclistribusikan salinannya kepada pihak yang terkait, Bendahara Pengeluaran clan PPTK);
- e) Lembar 5 untuk fungsi akuntansi SKPD;
- d) Lembar 3 dan 4 untuk arsip Kuasa BUD;
- f) Lembar 6 untuk pihak ketiga (pengadaan barang dan jasa);
- g) Lembar 7 untuk operator Kuasa BUD.
6. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai penguji SPM, Kuasa BUD dibantu oleh korektor, verifikator clan operator dengan tugas sebagai berikut:
- a) Korektor SP2D menerima dan meneliti kelengkapan pengajuan SPPUP,GU ,TU dan LS dari PPK SKPD, jika dinyatakan lengkap di paraf kemudian diteruskan kepada verifikator SP2D;
- b) Verifikator SP2D menerima dokumen pengajuan SP2D dari korektor menguji kebenaran kelengkapan SPM, apabila dinyatakan lengkap diteruskan ke operator untuk di entri SP2D, apabila tidak memenuhi persyaratan/tidak lengkap dikembalikan kepada PPK SKPD melalui korektor untuk diperbaiki dan dilengkapi;
- c) Operator SP2D menerima dokumen SPP, SPM-UP,GU,TU dan LS yang telah dikoreksi oleh korektor dan diverifikasi oleh verifikator serta di farap oleh verifikator untuk dicatat pada buku register SP2D untuk kemudian dicetak SP2D.
7. SP2D-UP/GU/TU dan LS disampaikan ke Bank paling lambat pukul 12.00. wib, jika lewat dari batas waktu dimaksud SP2D disampaikan ke Bank pada hari kerja berikutnya.
..
0001.71
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang
pad a tanggal , S- .J � v1vt:1..r i 20 15
BUPATI SINTANG, 'j, ��
v MIL TriN CROSBY
Diundangkan di Sintang pada tanggal , S JO.V1L'ari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
YOSEPHA HASNAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR
r:
| | | | Tanggal 20 bulan berikutn a |
|----|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 2 | PPh Pasal 22 | | Tanggal 14 bulan berikuln a |
| 3 | PPh Pasal 23 | | Tanggal 20 bulan berikutn a |
| 4 | PPh pasal 4 Ayat 2 Final | | Tanggal20 Bulan berikutn a. |
| 5 | PPN Pemungut | Tanggal 7 Bulan Berikutn a. | Akhir bulan berikutn a. |
18. Bendahara Pengeluaran SKPD dan Kuasa BUD menyampaikan Daftar Transaksi Harian (DTH) (contoh format lampiran XXIII) dilampiri dengan SSP lembar ke-3 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Kuasa BUD
19. Dalam hal tanggal 10 setelah bulan yang bersangkutan berakhir jatuh pada hari libur atau hari kerja yang diliburkan, penyampaian DTH sebagaimana dimaksud pada angka 17 dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
20. Berdasarkan DTH yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD dan yang dibuat oleh kuasa BUD, kuasa BUD membuat Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) (contoh format lampiran XXIV) yang selanjutnya akan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
21. RTH yang disampaikan kepada Kepala KPP sebagaimana dimaksud pada angka 19 dilampiri dengan:
- a) DTH dari Bendahara Pengeluaran SKPD,
- b) DTH dari Kuasa BUD, dan
- c) SSP lembar ke-3.
r
1
1
c
'
0
5
1 1 1 1
:
.f
'
...
1 H
cd
�
z
z
1-0
2
N/A
Preamble

Menimbang : a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2017;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Bima Tahun 2013-2018 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2013, merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun, yang harus dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk periode tahunan, dalam rangka mengimplementasikan target kinerja Tahun 2017 sebagai bagian dari substansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dimaksud;
- c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah kebijakan Pemerintah Daerah satu tahun yang merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan di daerah yang berkesinambungan;
v
WALIKOTA BIMA PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN W ALIKOTA BIMA NO MOR "TAHUN 2016
TENT ANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
W ALIKOTA BIMA,
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2017;
2. ten tang 2002 Tahun 13 Mengingat: Undang-Undang Nomor
3. Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188); 1.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ten tang Tahun 2011 12 5. Undang-Undang Nomor
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengandalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 88 );
19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008 -2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 101);
21. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2010 ten tang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 102);
22. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 161);
23. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan
Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sima Serta Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Sima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima serta Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 144);
24. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 85) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 134);
25. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 143);
26. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 172);
27. Peraturan Walikota Bima Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 257);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2017.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Walikota adalah Walikota Bima.
3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang Selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (Satu) Tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah,
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
N/A
Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan Daerah Kota Bima dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2017 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- (3) Uraian secara rinci Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB I
Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2013-2018 yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun dukungan dari Pemerintah serta program prioritas yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat ( 1) menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bima dalam penyusunan program dan kegiatan Tahun 2017.
BAB I
Pasal 4

- ( 1) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan kinerja semester dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya semester yang berkenaan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan program tahun berikutnya.
BAB I
Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bima Tahun 2017.
BAB I
Pasal 6

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017, sebagaimana dimaksud pada pasal 5, dapat Dilakukan perubahan apabila berdasarkan
hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
BAB I
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.
-... Ditetapkan di Raba-Bima pada tanggal 24 !Vlei ao 16 f WALIKOTA BIMA,J.. ,-
Jt'M. QURAIS H. ABIDIN
Diundangkan di Kota-Bima pada tanggal &amp;\.-\ IV) e ·, ao 1 {p
}J-SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,
UHAMADRUM
BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN .~9.1.~ .. NOMOR .ct.1:1.
v