Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 5 TAHUN 2017
N/A
Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Kampung antara lain :
- a. Pengadaan bilik suara dan kotak suara ;
- b. Pencetakan kartu suara ;
- c. Pembuatan undangan untuk pemilih ;
- d. Pembuatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT),
- e. Pengadaan Alat Tulis Kantor;
- f. Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung;
- g. Klarifikasi dan Verifikasi Bakal Calon Kepala Kampung;
- h. Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Kampung.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
Ditetapkan di Menggala
pada tanggal
2017
99 Jciri
BUPATI TULANG BAWANG, ttd
HANAN A. ROZAK
Diundangkan di Menggala pada tanggal 94. 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG,
S O B R I
BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017 NOMOR : 56
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALABAGIANHUKUMDAN PERUNDANG ·UNDANGAN,
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dal am Pcraturan Bu pat i ini yang dirnak sud dcngan:
- J. Daer ah ad alah Kahupatcn Muna .
2. . 2. Pcmerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna.
3. Bupati adalah Bu pati Muna.
4. Dcwr n Pcrwakila.n Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kabi.paten Muna.
5. Dinas Pendapat an, Pengelola Keua ngan clan Aset Dacrah adalah Dinas Pendapatan, Pcngclola Kcu angan clan Asct Dacrah Kabupatcn Munn.
6. Carnal adalah u n su r pcrangkat dac rah yang membantu tugas Bupati di wilayah kccamatan.
7. Desa adalah kcsatu an masyarakat h ukum yang memiliki .batas wilayah yang bcrwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau h ak tradisional yang diakui clan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kcsatu an Rcpublik Indonesia.
8. Kepala Dcsa adalah pcjabat Pcmcrintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksariakan tugas dari Pemerintah clan Pemerintah Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keu angan tahunan Pernerintahan Desa.
10. Bagian dari basil pajak daerah dan rctribu si daerah adalah bagian penerimaan pajak daerah dan rctribu si daerah yang dibcrikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh pcrseratu s) dari yang diterima ol eh Pemerintah Daerah.
11. 1 l . Pcraturan Dcsa adalah peraturan pcru ndang-u ndangan yang ditetapkan oleh Kepala Dcsa setelah dibah as dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
BAB II - PENGELOLAAN
Pasal 2

Pcmerintah Daerah mcngalokasikan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kcpacla Desa paling scdikit scbesar lOOJ.i (sepuluh perseratus) dari besarnya pajak daerah dan retribusi dacrah yang diterima Pcmcrintah Dacrah.
- ( 1) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dacrah dan retribusi daerah dilakukan setelah Kcbijakan Umu m Anggaran clan Pcnctapan Pagu Aggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD discpukati bersarna an tarn Bu puti dun DPRD.
- (2) Bugian duri basil pajak ducrah clan retribu si dacrah sebagaimanu dimaksud puda ayut t 1) meru pakun j u rn lal i bagian husil dari pajak daeruh clan retribu si daerah yang ditcrima Desu u n t uk waktu 1 (satu) tahun anggaran.
Bagian Keclua
Pencntu an Be sarun
Pusal .q
- (I) J umluh bugiun duri basil pajak ducrah clan retribusi daerah yang dianggarkan dalam Angg.uan Pcn duput an dun Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebe sar f..!p. 990. I 10.000,(sernbilan ratus sernbilan puluh juta seratu s sepuluh ribu rupiah), clerigan pcrincian scbagui beriku t:
- a. bagiau dur i hasil pnjak dacrah scbesur l~p. 504.900.000,(Iirna ratus cmpat juta scmbilan rui u s iibu ru pi.th]: dun
- b bagian duri hi rct rib u si due rah dueruh scbcsar Rp. 485.210.000,(empat ratu s delapau pu lu h li111:1 jut a dun rut us scpu lu h ribu rupiah).
- (2) .Jurnlah bugi.rn dari husil pajak daerah yang diberikan untuk setiap Desa diatur sebugai bcriku t:
- ,. a. sebcsur 60'1u (cnnm pu lu h pcr scrnt u s] dibagi sccara rnerata kepada seluruh Dcsa; clan
- b. scbe sar 40'X, (ctnpat pu lu h pcrsurut u s] dibagi secaru proporsional sesuai dcngan realisasi peu cruuu an Pajak Bumi dun Bangunan Perde saun dan Per kotuan [PBB-P2) duri set iup Desu padu tuhu n anggaran 2015.
- (3) .Ju mlah bagian dari basil retribu si daerah dibagi secara merata kepada seluruh Desa.
Bagi.in Ket iga
Be saran Bugian u ntu I&lt; Sct iup Dcsa
Pusul 5
- ( 1 J Bcrdusurkan pcrhitu ngan sebagaimanu dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan besaran bagian dari hasil pajak dacrah clan retribu si claerah untuk setiap De sa.
- (2) Bcsaran bagian clari hasil pajak daeruh dan retribu si daerah untuk setiap Dcsa scbugairnun a dimak sud pudu ayat (1) t erc.uu urn dalam Larnpiran yang merupakan' bugian i idnk icrpisahkan d.ui Pcr.u u run Bup.iti ini.
!3agi,m Kcempat Penggunaan Penerimaan
BAB II - PENGELOLAAN
Pasal 6

Bagian dari husil pajak due rah dan rctribu si ducrah dipergunakan untuk:
- a. Honor Kolek tor Pcnerimuan PBB-P2 di Des.r, dcrigan rinciun scbug .. ri berikut:
- J u mlah Rculisasi Pcrie rirn aa n PBB-P'.!. sampai dcngan Rp. 10.000.000; se be sar Rp. I 00.000 / bu Ian.
- Jumlah Realisasi Pcnerirnaan PBB-P2 lebih besar dari Rp. 10.000.000 sampai dcngan Rp. 50.000.000; sebesur Rp. 150.000/bulan.
- .Jurnlah Realisusi Pcnerimaun PBB-P2 diatas Rp. 50.000.000; sebesar 250.000 / bulan.
5. b Penyclengguruun pcmerintahan De sa, peluk sannan pembangurian Desa, pcrnbinuan kcmasyarukatan Desu, dan pembcrdayaan rnasyurakat De sa.
Bagian
Kelirn a Pencairan
BAB II - PENGELOLAAN
Pasal 7

Pcncairun bagian dari basil p.ijak dacr ab dan rctribu si daeruh urituk sctiap Desa Tahu n Anggaran 20 I 1-&gt; dilak sunukun puling bin bat bu lun November 20 Hi.
BAB II - PENGELOLAAN
Pasal 8

- ( l) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan bagian dari hasil pajak daerah dan rct ribusi daerah sccara tertulis kepadu Bupati Bupati c.q. Kepala Dinas Pendapatan dun Pcrigclolaan Kcuungan dan Asel Ducruh selaku Pcjabat Periatau sahaan Keuangan Dueruh (Pl&gt;t~D) dun diket ahu i Camat.
- (2) Pcrmohon.m peucairun bagian dari husil pajak ducrah clan retribusi daerah scbugairnunu dim aksud pada ayat ( 1) harm; dilurnpiri:
- a. Iotokopi Pcratu run Dcsa ten tang APBDesa tahun anggaran 2016; dan
- b. Iotokopi nornor re kcning k as de sn pada bank urnu m.
- (3) l )inas Pen dapat an clan Pengelolaun Kcuangun dan Aset Daer ah selaku Satuan Kerja Pengvlola Kcu angau Daeruh (SKPKD) mcncairk an bagian dari husi! pajak daerah clan rrt ribu si d acrah langsu11g kc rckcuing kus Dvsu.
l3AB Ill
PELA PO RAN
Pusul 9
- ( l) Kcpala Dcsu nu-ny.uupnikun lupornn rcalis.is: penggunuan bagiun dari hasil pajak dacrah dun rct ribu si dacrul . kcpuclu Uupati mclalui Carnal se tiap semester.
- (2) Laporan rcalisnxi pcuggun.um bugian clari hasil pajak daerah dan rctribusi daerah scbugairnuna dimaksi .. id pada .iyat ( 1) merupakan satu kcsatuan laporan pertanggungjawubun realisasi pelaksanaan APBDesa.
BAB II - PENGELOLAAN
Pasal 10

- ( l) Pcmcririt ah Daerah melakukan pcrnbinaan dun pengawasan pelaksanaan pengelolaan bagian dari hasil pajak dacruh clan rctribusi dacrah.
- (2) Pcrnbinaau sebagairnana dirnuksud pada. ayat ( l) dilakukan oleh Camat dan pcrangkat daeruh Iainnya sesu ai bidang tugusnya.
- (3) Pcngawasun scbuguiruuna dirnuk sud padu .iyat ( l ] sccuru Iungsionul dilakukan oleh Iuspc ktor«t Davruh d,111 apurat pc-nguwn« Iungsionul lainnya.