PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 1 Tahun 2015
Tentang KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
Berlaku: 7 Mei 2015
N/A
Preamble

Menimbang
: a. bahwa dalam rangka menciptakan tatanan kehidupan kota yang tertib, nyaman dan tentram serta untuk menjaga pemanfaatan sarana/ prasarana fasilitas umum diperlukan adanya aturan yang dapat melindungi kepentingan warga kota ;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966 );
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Swahlunto Tahun 2008 Nomor 16 );
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 17) ;
17. Peraturan Daerah Kota Swahlunto Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Sawahlunto ( Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 );
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.
BAB II - RUANG LINGKUP DAN TUJUAN Bagian Pertama Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup penertiban dalam Peraturan Daerah ini adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
Bagian Kedua
Tujuan
BAB II - RUANG LINGKUP DAN TUJUAN Bagian Pertama Ruang Lingkup
Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :
1. Menerapkan prinsip dan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah di Daerah;
2. Menciptakan rasa aman dan tentram serta melindungi masyarakat dari akibat perbuatan yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
3. Mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ; dan
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah perbuatan yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
BAB III - KLASIFIKASI PENERTIBAN
Pasal 4

Penertiban yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diklasifikasikan sebagai berikut :
1. Tertib jalan dan angkutan jalan;
2. Tertib jalur hijau taman dan tempat umum ;
3. Tertib kebersihan dan keindahan lingkungan ;
4. Tertib Pedagang Kaki Lima ;
5. Tertib Tempat Usaha ;
6. Tertib Sosial ;
7. Tertib Kegiatan pada bulan Ramadhan; dan
8. Tertib Permainan ketangkasan dan Permainan berbahaya;
BAB IV - Bagian Pertama
Pasal 5

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan dan berlalu lintas .
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah melakukan penertiban terhadap setiap kegiatan yang dilarang dilakukan atas gangguan pada setiap jalan dan angkutan jalan.
BAB IV - Bagian Pertama
Pasal 6

Untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masayarakat, maka setiap orang atau badan dilarang :
- a. membuat, memasang, membongkar, memindahkan, merobah dan atau merusak fasilitas jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
- b. mencuci, memperbaiki kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor secara terus menerus ditrotoar atau jalan .
- c. memarkir kendaraan bermotor atau tidak bermotor di jalan atau di trotoar.
- d. menumpuk bahan-bahan bangunan atau benda-benda lain dipermukaan jalan atau di atas trotoar.
- e. memasang reklame, memakai jalan dan atau trotoar untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang menghambat jalan lalu lintas kecuali telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- f. membuat alat atau tanggul dan sejenis lainnya untuk pembatas kecepatan kecuali telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- g. membuang benda-benda apapun, kotoran binatang/ manusia, sampah / plastik di jalan atau di trotoar.
BAB IV - Bagian Pertama
Pasal 7

- (1) Setiap pengemudi kendaraan bermotor atau tidak bermotor dilarang membongkar dan atau memuat barang di luar tempat yang telah ditentukan dan atau mengganggu pengguna jalan.
- (2) Setiap pengemudi, pemilik angkutan kota dilarang menambah dan atau memakai peralatan sound system yang mengeluarkan bunyi yang keras, kaca film dan sirine.
- (3) Setiap pengemudi, pemilik kendaraan bermotor roda tiga atau lebih harus menyediakan tempat sampah yang ditempatkan pada posisi dan keadaan yang memungkinkan orang menggunakannya setiap saat selama berada dalam kendaraan tersebut.
- (4) Setiap pemilik/kusir bendi wajib melengkapi bendinya dengan alat penampung kotoran kuda yang ditempatkan pada posisi yang sedemikian rupa sehingga menjamin kotoran dimaksud tidak tumpah kejalan.
Bagian Kedua
Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan tanggungjawab keindahan dan kenyamanan lingkungan, setiap orang atau badan dilarang :
- a. merusak, menebang / memotong atau mencabut pohon / tanaman di jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali oleh petugas yang berwenang.
- b. membuang atau menumpuk barang, membakar kotoran / sampah di jalur hijau, taman atau tempat umum yang bukan diperuntukkan untuk itu.
- c. memasang, menempelkan dan menggantungkan bendabenda apapun pada sarana dan pohon pelindung yang ada di jalur hijau atau taman kota dan tempat umum.
- d. menggali jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya untuk pemasangan tiang/kabel listrik, telepon / gas, pipa air minum kecuali sudah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- e. mengotori, merusak jalur hijau, taman atau sarana dan prasarana yang ada pada jalur hijau.
- f. mendirikan bangunan dan berjualan di jalur hijau, taman kota dan tempat umum.
- g. menggelandang atau bertempat tinggal di jalur hijau, taman kota dan tempat umum lainnya.
- h. mencuci kendaraan bermotor / tidak bermotor di jalur hijau / taman atau tempat umum.
- i. melepaskan, menambatkan dan atau menggembalakan ternak/hewan peliharaan di sepanjang jalur hijau, taman atau tempat umum.
- j. berburu, menangkap dan menembak / membunuh unggas di jalur hijau, taman atau tempat umum.
- k. merokok di tempat - tempat yang terdapat tanda larangan untuk itu.
Bagian Ketiga
Setiap orang atau badan pemilik, penghuni, pemakai atau penanggungjawab rumah, bangunan, tanah/ kapling pekarangan harus memelihara dan menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan, ketentraman dan keamanan lingkungan.
BAB IV - Bagian Pertama
Pasal 10

Setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilarang:
- a. menelantarkan tanah miliknya hingga ditumbuhi semak belukar atau menjadikannya sebagai tempat pembuangan sampah dan agar memasang pagar dengan rapi dan bersih.
- b. menutup atau membiarkan tertutup selokan yang dapat mengakibatkan tersumbatnya selokan, atau saluran air yang ada di sekitarnya.
- c. membuang sampah dan tinja kesungai, selokan dan got / riol serta tempat lainnya yang bukan untuk itu.
- d. buang air besar dan atau kecil di jalan, sungai selokan dan got / riol maupun tempat lain yang bukan diperuntukkan untuk itu.
- e. mencoret-coret, menempelkan, menulis, mengotori dindingdinding tembok bangunan pemerintah, rumah ibadah, pohon pelindung dan atau fasilitas umum termasuk tiang listrik / telepon atau fasilitas lainnya kecuali atas izin Walikota atau pejabat yang berwenang.
- f. menjemur kain, tikar, karpet dan lain-lain sebagainya yang merusak keindahan lingkungan pada ruas - ruas jalan tertentu.
BAB IV - Bagian Pertama
Pasal 11

Setiap Instansi Pemerintah, Swasta, Lembaga atau Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang melaksanakan kegiatan bangunan fisik atau kegiatan keramaian dan sejenisnya agar menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan, ketentraman dan keamanan lingkungan.
Bagian Keempat
Tertib Pedagang Kaki Lima
BAB IV - Bagian Pertama
Pasal 12

Setiap pedagang kali lima dilarang:
- a. memakai atau menggunakan bagian jalan dan trotoar untuk berjualan.
- b. menjadikan dan atau menempati tempat sementara atau selamanya diruang terbuka hijau dan taman kota sebagai tempat berjualan.
- c. berjualan ditempat tertentu yang menurut kepentingannya diperuntukan untuk penataan taman kota dan atau kebijakan kota pada lokasi Pasar.
- d. berpindah tempat / lokasi berjualan tanpa izin dari petugas pasar atau tim yang ditunjuk.
BAB IV - Bagian Pertama
Pasal 13

- (1) Pedagang kaki lima dilarang membuka usaha dan berjualan diluar tempat khusus yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Di luar tempat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota atau Pejabat yang berwenang.
- (3) Pedagang kaki lima yang berjualan di luar tempat khusus dilarang meninggalkan gerobak, meja, kursi dan peralatan berdagang lainnya di tempat berjualan setelah selesai berjualan.
- (1) Setiap orang atau badan yang telah memperoleh Izin Tempat Usaha atau izin lainnya dari Pemerintah Daerah harus melaksanakan kegiatan dan atau usahanya sesuai dengan izin yang telah diberikan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan dan/atau menyimpan, membiarkan benda atau alat untuk melakukan usaha ditempat yang bukan peruntukannya.
Bagian Kelima
Tertib Usaha
BAB IV - Bagian Pertama
Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha penjualan, penyewaan atau rental Video Compact Disk (VCD) dilarang menjual, menyewakan/menyediakan VCD porno.
- (2) VCD porno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah VCD yang berisi gambar atau film porno/perbuatan mesum baik yang dilakukan oleh lawan jenis, sejenis, dan dengan hewan / binatang.
- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
- a. memanfaatkan kekurangan, kelemahan dan cacat orang lain untuk kepentingan pribadi atau organisasi.
- b. memperalat anak-anak di bawah umur untuk mengemis atau memanfaatkannya untuk kegiatan mengemis.
- (2) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dilarang:
- a. melakukan tindakan atau perbuatan yang mengarah pada perzinaan;
- b. melakukan hubungan sejenis baik dilakukan secara oral seks maupun anal seks;
- c. menjadikan dirinya sebagai Penjaja Seks Komersial (PSK) baik ditempat umum, fasilitas umum, fasilitas sosial,tempat penginapan maupun dirumah pribadi;
- d. menjadi calo / makelar kegiatan portitusi;
- e. memakai atau mengenakan pakaian yang dapat merangsang nafsu birahi yang melihatnya ditempat umum atau ditempat-tempat yang dapat dilalui / dilintasi oleh umum kecuali tempat-tempat khusus yang sudah ditentukan;
- f. duduk berduaan berlainan jenis tanpa ikatan perkawinan ditempat umum maupun fasilitas umum lewat jam 23.00 WIB tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
Bagian Keenam
Tertib Sosial
BAB IV - Bagian Pertama
Pasal 16

- g. Mengajak, mempengaruhi orang lain dan menghisap Lem atau sejenisnya yang dapat menimbulkan kecanduan atau akibat lainnya;
BAB IV - Bagian Pertama
Pasal 17

- (1) Setiap peserta didik yang memakai atribut sekolah pada jam belajar dilarang merokok dan bermain di tempat-tempat umum.
- (2) Izin keluar sekolah pada jam belajar harus dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Sekolah dan atau identitas lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Setiap peserta didik dilarang menggunakan handphone dan sejenisnya yang memuat gambar/film yang bernuansa pornografi.
Bagian Ketujuh
Tertib Kegiatan Pada bulan Ramadhan
BAB IV - Bagian Pertama
Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang merokok, makan atau minum di tempat-tempat yang dapat dilalui / dilintasi oleh umum pada siang hari selama bulan Ramadhan.
- (2) Setiap orang dilarang menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat dilakukannya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap pengusaha restoran, rumah makan dan yang sejenisnya dilarang berjualan dan atau menyediakan tempat dan melayani orang menyantap makanan dan atau minuman pada siang hari selama bulan Ramadhan.
BAB IV - Bagian Pertama
Pasal 19

Setiap orang atau badan dilarang untuk menjual, mengadakan dan atau mempergunakan sejenis petasan / mercon/kembang api atau alat yang mengeluarkan bunyibunyian yang dapat mengganggu ketentraman umum selama bulan Ramadhan.
Bagian Kedelapan Tertib Permainan Ketangkasan dan Permainan Berbahaya
BAB IV - Bagian Pertama
Pasal 20

- (1) Setiap pengusaha tempat permainan ketangkasan dilarang membiarkan anak-anak berpakaian seragam sekolah bermain di tempatnya;
- (2) Setiap anak sekolah pada jam belajar dilarang untuk mengunjungi dan bermain di tempat-tempat permainan ketangkasan;
- (3) Permainan ketangkasan dilarang di lingkungan sekolahsekolah dan tempat-tempat ibadah.
BAB IV - Bagian Pertama
Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menjual dan atau mengadakan jenis mainan yang dapat membahayakan diri sendiri dan atau orang lain.
- (2) Setiap orang dilarang mempergunakan jenis mainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bagian Kesembilan Tertib Hiburan
BAB IV - Bagian Pertama
Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan yang membuka dan atau menyediakan/menfasilitasi tempat hiburan hanya boleh beraktivitas mulai Jam 19.00 Wib sampai dengan Jam 24.00 Wib.
- (2) Waktu beraktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) jam pada hari libur dan atau hari besar lainnya.
- (3) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk melengkapi tempat usahanya dengan alat kedap suara apabila berlokasi di tempat pemukiman masyarakat;
BAB V - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 23

- (1) Setiap orang atau seluruh elemen masyarakat mempunyai hak dan tanggungjawab berperan serta dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan tentram.
- (2) Wujud peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. berhak mencegah terjadinya perbuatan yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. berhak untuk menyuruh berhenti dan meninggalkan perbuatan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum; dan
- c. berkewajiban untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya perbuatan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib menjamin keamanan si pelapor;
- (4) Masyarakat berhak mengetahui tindaklanjut atas pengaduan/laporan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang.
BAB VI - PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
Pasal 24

- (1) Pengawasan dan Penertiban terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Walikota dapat membentuk Tim yang melibatkan SKPD/Instansi terkait dalam rangka menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
BAB VI - PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
Pasal 25

Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diarahkan untuk :
1. Melindungi Hak Asasi Manusia;
2. Mencegah terjadinya perbuatan yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
3. Melindungi masyarakat dari segala dampak yang ditimbulkan oleh akibat perbuatan yang menganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
BAB VII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 26

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-cacatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen
lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2007 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.
Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal 7 Mei 2015
WALIKOTA SAWAHLUNTO,
ALI YUSUF
Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal 7 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,
ROVANLY ABDAMS
LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT : ( 1/2015)
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Kota Sawahlunto adalah kota yang memiliki tatanan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, karena itu harus dijaga dan dilestarikan nilai-nilainya kedalam tatanan norma kehidupan masyarakat.
Namun untuk mengatasi perbuatan yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dilakukan oleh perorangan dan atau badan yang menimbulkan keresahan dilingkungan masyarakat serta mengakibatkan terganggunya kehidupan sosial, ekonomi, norma-norma agama, adat dan peraturan perundangundangan serta kehancuran mental dan moral yang pada akhirnya akan merusak ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka hal tersebut perlu ditertibkan dan diatur guna pencegahan dan penanggulangannya di tengah masyarakat dan Peraturan Daerah.
Dalam hal pembuatan yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sepanjang telah diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya, maka segala bentuk akibat hukum yang ditimbulakan termasuk ancaman hukumannya tunduk kepada ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tersebut.
Dalam hal tersebut yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sepanjang belum diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan telah diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka segala bentuk akibat hukum yang ditimbulkan termasuk ancaman hukumannya tunduk kepada ketentuan Peraturan Daerah ini.
PENJELASAN
Pasal 1 | : | Cukup Jelas |

|-------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
PENJELASAN
Pasal 7 | | |

| Ayat (1) | : | Cukup Jelas || Ayat (2) | : | Kaca film disesuaikan dengan presentase yang ditentukan oleh Dinas/Kantor terkait. || Ayat (3) | : | Cukup Jelas || Ayat (4) | : | Cukup Jelas || Ayat (5) | : | Cukup Jelas ||
PENJELASAN
Pasal 10 | : | Cukup Jelas |

| Ayat (1) | : | Cukup Jelas || Ayat (2) | : | Cukup Jelas || Ayat (3) | : | Cukup Jelas || Ayat (4) | : | Cukup Jelas || Ayat (5) | : | Cukup Jelas || Ayat (6) | : | Pada ruas-ruas jalan tertentu contoh nya pada jalan protokol ||
PENJELASAN
Pasal 12 | : | |

| Ayat (1) | : | Yang dimaksud dengan diluar tempat khusus adalah tempat-tempat keramaian seperti : tempat Wisata/ rekreasi, lapangan dan sarana olah raga serta fasilitas- fasilitas umum lainya. || Ayat (2) | : | Cukup Jelas || Ayat (3) | : | Cukup Jelas ||
PENJELASAN
Pasal 16

| Ayat (2) huruf f | : | Yang dimaksud dengan tempat-tempat yang telah ditentukan seperti kolam renang dan tempat senam gabungan |

|--------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
PENJELASAN
Pasal 20 | : | |

| Ayat (1) | : | Yang dimasud dengan permainan ketangkasan adalah Play Station, Video, Game, Bilyard dan atau yang sejenisnya baik dengan melakukan taruhan dan atau perjudian ataupun tidak || Ayat (2) | : | Cukup Jelas || Ayat (3) | : | Cukup Jelas ||
PENJELASAN
Pasal 21 | : | |

| Ayat (1) | : | Yang dimaksud dengan jenis mainan yang dapat yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain sejenis senjata mainan ( pistol mainan ) yang dilengkapi dengan peluru. || Ayat (2) | : | Cukup Jelas || Ayat (3) | : | Cukup Jelas ||
PENJELASAN
Pasal 23 | : | |

| Ayat (1) | : | Peran serta masyarakat yang diatur dalam pasal ini adalah dalam rangka untuk untuk menghindari terjadinya perbuatan atau tindakan sewenang-wenang baik dari petugas terhadap segala upaya |pemberantasan penyakit masyarakat dimana asas praduga tidak bersalah harus dijunjung tinggi.Ayat (2) :Cukup JelasAyat (3) :Ayat (4) :
PENJELASAN
Pasal 24 :

Cukup JelasCukup JelasCukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 26

:

Cukup JelasAyat (1) :Tujuan dari diberikannya kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah untuk melakukan tindakan pertama terhadap pelanggaran ketentuan yang diatur dalam kedua Undang-undang tersebut adalah dalam rangka membantu Penyidik Polri dalam melaksanakan tugas yang terjadi wewenangnya.Ayat (2) :Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 27 :

Ayat (1) :Cukup JelasAyat (2) :Ayat (3) :Cukup JelasYang dimaksud dengan sanksi pembinaan adalah dapat berupa :1. Peringatan lisan;2. Surat Pernyataan / Perjanjian;3. Penarikan barang;4. Menutup tempat usaha dan;Bagi anak sekolah dikembalikan kepada orang tuanya.
PENJELASAN
Pasal 28 :

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 29

: Cukup Jelas

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 36