Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang IZIN USAHA PERIKANAN.
Berlaku: 12 TAHUN 2003
N/A
Preamble

Menimbang
: a.
bahwa sumber daya Kelautan dan Perikanan adalah suatu potensi Daerah yang perlu pengaturan dan dimanfaatkan secara optimal dengan mengusahakannya secara berdaya guna dan berhasil guna serta memperhatikan kelestariannya ;
- b. bahwa untuk maksud huruf a dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah.
Mengingat
- 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
1
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3299 );
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 681, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699 );
4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ( Lembaran Negera RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851 ) ;
7. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890 );
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3408);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952 );
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang -Undangan dan bentuk Rancangan Undang - Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto ( Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 01) ;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 185 / KPTS / IKA/II/1990 tentang Usaha Perizinan Usaha Perikanan.
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN.
BAB II - NAMA, OBYEK, SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2
Pasal 3

Obyek Retribusi adalah hasil penjualan Usaha Perikanan yang meliputi :
- a. Usaha Budidaya
- b. Usaha Penangkapan
- c. Usaha Pembenihan
- d. Usaha Pengolahan Hasil Perikanan
BAB II - NAMA, OBYEK, SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2
Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang melakukan Usaha Perikanan.
BAB II - NAMA, OBYEK, SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2
Pasal 5

- (1). Usaha Perikanan terdiri atas :
- a. Usaha penangkapan ikan di laut, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya ;
- b. Usaha Pembudidayaan Ikan ;
- (2). Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi jenis kegiatan :
- a. Pembudidayaan Ikan Air Tawar ;
- b. Pembudidayaan Ikan Air Payau ;
- c. Pembudidayaan Ikan di Laut ;
- d. Usaha Pembenihan .
BAB III - WILAYAH PERIKANAN
Pasal 6

Wilayah Laut dan Perikanan Kabupaten Jeneponto meliputi :
- (1). Wilayah Laut adalah 4 Mil atau sesuai Peraturan Perundang Undangan yang berlaku ;
- (2). Sungai, Waduk, Rawa dan genangan Air lainnya di dalam wilayah Kabupaten Jeneponto.
BAB IV - USAHA PERIKANAN Pasal 7
Pasal 8

IUP diberikan kepada Usaha Perikanan yang berlaku selama 2 (Dua ) tahun dan dapat di perpanjang.
BAB IV - USAHA PERIKANAN Pasal 7
Pasal 9

- (1). Bupati mengeluarkan Izin Usaha Perikanan setelah menerima pertimbangan dari instansi teknik ;
- (2). Bupati dapat melimpahkan wewenang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, baik sebagian atau seluruhnya kepada Pejabat / instansi teknik.
BAB IV - USAHA PERIKANAN Pasal 7
Pasal 10

- (1). Setiap kapal perikanan yang berpangkalan dan beroperasi di Wilayah Perairan Kabupaten Jeneponto dengan ukuran tidak lebih dari 10 (sepuluh) Gross Tonase (GT) wajib memiliki Surat Penangkapan Ikan (SPI) ;
- (2). Dalam Surat Penangkapan Ikan ditetapkan Daerah penangkapan ikan dan jenis alat tangkap yang digunakan ;
- (3). Surat Penangkapan Ikan (SPI) diberikan untuk jangka waktu satu tahun untuk ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil dan ikan domersal;
- (4). Surat Penangkapan Ikan (SPI) dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (5). Bupati mengeluarkan Surat Penangkapan Ikan (SPI) dimaksud pada ayat 1 (satu) Pasal ini setelah mendapatkan pertimbangan dari instansi teknik
- (6) Bupati dapat melimpahkan wewenang dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini baik sebagian maupun seluruhnya pada pejabat / instansi teknik.
BAB XIII - KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 19
Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 21
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.
Ditetapkan di : Jeneponto
Pada tanggal
: 28 Agustus 2003
BUPATI JENEPONTO
BAHARUDDIN BASO TIKA
Di undangkan di
: Jeneponto
Pada tanggal
: 1 September 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
H. SYAHRIR WAHAB
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2003 NOMOR 94