PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 2 Tahun 2015
Tentang TATA CARA PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
Berlaku: 2 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATT SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat ( l) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai, untuk itu dilakukan Pelaporan Barang Milik Daerah Berbasis Teknologi Informasi; a.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam huruf a di atas dan dalam upaya efisiensi dan efektivitas pelaporan barang milik Pemerintah Kabupaten Sintang, maka perlu ditetapkan Tata Cara Pelaporan Barang Milik Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385); I
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 220 Tahun 2001 (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik fndonesia Nomor 4150)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
| 10. | · tah Nomor 58 Tahun 2005 Peraturan Pemennt O D ah tentang Pengelolaan Keuangan aer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik ' Indonesia Nomor 4593): |
| 13 | Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4614); |
| 14 | Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemeritahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); |
| 15 | Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4741); |
| 16 | Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5165); |
| 17 | Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); |
,...
- P t Presiden Nomor 54 tentang tentang era uran d Jasa Pemenntah "gee",Paiz; ad~ls degas seaman sebagamman 2015 (Lembaran Presiden Nomor 4 Tahun Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); 18.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan K D aerah sebagaimana telah d1ubah euangan ' N Nomor dengan Peraturan Menteri Dalam Ieger 21 Tahun 2011; 19.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. 20.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sin tang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2011 ten tang Pengelolaan Barang Millik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 8);
r
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG TATA CARA PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalarn Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan pr1ns1p otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prns1p Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah yang selanjutnya disingkat SIMBADA adalah software yang diperuntukan untuk pemerintahan baik Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah maupun Departemen untuk mengelola aset Pemerintah.
4. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menvebarkan informasi.
- s. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang.
7. Pembantu pengelola barang milk daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
­
8. a: de ah selanjutnya disebut Pengguna barang milik laer pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
9. ilik de ·rah adalah Kepala Kuasa pengguna barang mil tae Unit Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
10. Penyimpan barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang.
11. Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap SKPD/unit kerja.
12. Penatausahaan adalah rangkaian meliputi pembukuan, inventarisasi barang milik daerah sesuai dengan beriaku. kegiatan yang dan pelaporan ketentuan yang
13. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data laporan barang milik daerah yang diproses dengan sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
14. Perencanaan adalah merumuskan rincian kebutuhan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang;
15. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa;
16. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang dari gudang kepada SKPD;
17. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang;
18. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
19. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan: '
­
7
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
- b. memberikan jaminan kepastian administrasi dan yuridis dalam pclaporan Barang Milik Dacrah. b
- a. menetapkan langkah dan tindakan yang sama dalam pelaporan barang milik daerah sesua1 dengan peraturan perundang-undangan. a
- (2) Pelaporan Barang Milik Daerah Berbasis Teknologi fnformasi bertujuan :
- b. menciptakan efisiensi dan efektivitas dalarn pelaporan barang milik daerah.
- a. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah.
- c. memberikan Informasi mengenai status bukum barang milik daerah. C
- e. mewujudkan akuntabilitas pengelolaan barang. e
- d. memberikan kemudahan dalam melakukan evaluasi pengelolaan barang.
BAB III - RUANG LINGKUP PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 4

waiib
",
- (1) barang Pengguna/Kuasa pengguna .. menyampaikan laporan barang pengguna, terdiri atas . a. laporan pengguna barang bulanan;
- b. laporan pengguna barang semesteran; b
- c. laporan pengguna barang tahunan; dan C
- d. laporan pengguna barang 5 (lima) tahunan. d.
BAB IV
Pasal 6

Penyimpan barang dan pengurus barang melakukan penatausahaan barang milik daerah.
BAB IV
Pasal 7

- Pengurus barang dan penyimpan barang SKPD menghimpun data pengadaan barang pakai habis dan barang inventaris yang bersumber dari surat pertanggungjawaban bendahara pengeluaran SKPD serta dokumen kontrak pengadaan barang. (1)
- Memilah berkas pengadaan barang pakai habis dan barang inventaris. (2)
Entry ...
1
- (3) Entry pengadaan barang pakai habis ke dalam menu input pengadaan barang pakai habis pada aplikasi SIMBADA berbasis teknologi informasi.
- (4) Pengurus barang menghitung nilai perolehan barang inventaris, apabila terdapat realisasi belanja pendukung yang berkaitan untuk pengadaan barang inventaris seperti belanja materai, belanja alat tulis kantor, belanja perlengkapan komputer lainnya. belanja cetak, penggandaan, belanja jasa konsultan perencanaan, belanja jasa konsultan pengawasan, belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan, dan belanja perjalanan dinas.
- (5) Entry pengadaan barang inventaris ke dalam men input pengadaan barang inventaris pada aplikasi SIMBADA berbasis teknologi informasi.
- (6) Penyimpan barang dan pengurus barang SKPD wajib menyampaikan dokumen cetak (hard copy) kepada Bidang Aset BPKAD Kabupaten Sintang paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (7) Korektor laporan barang milik daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah wajib melakukan rekonsiliasi dengan Pengurus barang dan penyimpan barang SKPD terhadap hasil penatausahaan barang milik daerah.
- (8) Hasil rekonsiliasi antara Pengurus barang dan penyimpan barang SKPD diverifikasi oleh verifikator sebagai bahan pengajuan Ganti Uang SKPD.
7. (9J Setiap akhir tahun anggaran verifikator, korektor serta penyimpan barang dan pengurus barang SKPD melaksanakan rekonsiliasi dengan cara membandingkan antara laporan pengadaan barang pakai habis dari penyimpan barang dan laporan pengadaan barang inventaris dari pengurus barang SKPD dengan laporan realisasi anggaran S KPD yang dikeluarkan oleh bidang akuntansi BPKAD Kabupaten Sintang.
Bagian Ketiga
Tata Cara Pelaporan Penambahan Barang Pakai Habis dan Barang Inventaris Bersumber Dari Perolehan Lainnya Yang Sah
BAB IV
Pasal 8

- (1) Menghimpun dokumen pendukung penerimaan bar habi de bx :. rang pakai abis lan arang inventaris yang bersumber dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) Entry barang pakai habis dan barang inventaris yang bersumber dari perolehan lainnya yang sah ke dalam menu aplikasi penambahan barang barang pakai habi . . b k IS dan barang inventaris ui:an pengadaan pada aplik : SIMBADA berbasis teknologi informasi. Sa$1
- (3) Menyampaikan foto copy dokumen pendukung penerimaan barang pakai habis dan barang inventar1s yang bersumber dari perolehan lainnya yang sah ke BPK.AD Kabupaten Sintang.
BAB IV
Pasal 9

- (1) Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) setelah rekonsiliasi disampaikan ke BPKAD selaku pcmbantu pengelola barang milik daerah sebagai bahan penyusunan neraca SKPD.
- (2) Pembantu pengelola barang milik daerah mengkompilasi Laporan Barang Pengguna Semesteran [LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan /LBPT) sebagai Laporan Barang Milik Daerah Semesteran dan Laporan Tahunan Barang Milik Daerah.
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

Barang-barang yang berada dalam kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja dan digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Sintang, maka inventarisasi/pendataan, pembukuan dan pelaporannya menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dal Serita Daerah Kabupaten Sintang. am
Ditetapkan di Sintang pada tanggal I Mai 2015
� TANG,f:t
4
MILTON CROSBY
Diundangkan di Sintang
pada tanggal
II Mei
2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG
YOSEPHA HASNAH BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR a2
r
LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
29 TAHUN 2015
TANGGAL
1; ME1
2015
TENTANG
TATA CARA PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI LING KUN GAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
TATA CARA PENGOPERASIAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BARANG DAERAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
A. PENGATURAN AWAL
Untuk pertama kali anda menjalan aplikasi maka akan timbul tampilan seperti dibawah ini, dimana anda harus mengisi :
1. Pemerintahan, anda harus memilih apakah pemerintahan anda itu Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota.
2. Kode Provinsi, diisi dengan kode provinsi sesuai dengan kode di tabel pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Nama Provinsi, diisi dengan nama Provinsi (menggunakan huruf besar).
5. Nama Kabupaten/Kota, diisi dengan nama kabupaten (menggunakan huruf besar).
4. Kode Kabupaten, diisi dengan kode kabupaten sesuai dengan tabel yang ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
6. Nama Ibu Kota, diisi dengan nama ibu kota tempat anda (huruf pertama huruf besar selanjutnya huruf kecil)
Jika anda ingin melakukan perbaikan untuk kode daerah setelah aplikasi berjalan, maka ada pada menu Master -&gt; Daerah.
I
'
(
f
8. Modul Penghapusan
Daftar barang milik daerah yang dihapuskan
Laporan ini menampilkan laporan daftar barang milik daerah yang telah dihapuskan.
aka