Unknown BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 61 Tahun 2007
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
2. Unit Kerja pada SK.PD yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo yang menerapkan PPK- BLUD.
3. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
4. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal basil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
5. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
BAB II - KAMA, OBYEK DAN SUBYEK TARIF
Pasal 4

Subyek tarif Layanan Parkir adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat parkir di BLUD-Unit Kerja.
BAB Ill - CARA MENGUKUR BESARAN TARIF
Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa layanan parkir pada BLUD-Unit Kerja diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu parkir.
BAB IV - PRINSIP DALAM PENE:NTUAB BESARAN TARIF
Pasal 6

Prinsip yang digunakan menentukan besaran tarif layanan parkir di BLUD-Unit Kerja memperhatikan hal sebagai berikut:
- a. Biaya penyediaan marka parkir dan rambu parkir;
- b. Biaya pengawasan dan pengendalian;
- c. Biaya operasional/pemeliharaan;
- d. Kemampuan masyarakat; dan
- e. Keadilan.
BAB VI - TATA CARA DAB WILAYAH PEMUBGUTAN
Pasal 8

- (1) Pemungutan tarif pelayanan tidak dapat diborongkan.
- (2) Tarif layanan parkir dipungut dengan menggunakan karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan dilakukan oleh Petugas parkir.
- (4) Hasil pungutan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan BLUD-Unit Kerja.
- (5) Wilayah pemungutan tarif La.yanan Parkir adalah di BLUD› Unit Kerja.
BAB VIII - TATAKELOLA
Pasal 10

- (1) Petugas parkir pada BLUD-Unit Kerja menyetorkan hasil perolehan pemungutan tarif layanan parkir setiap harinya kepada Bendahara Penerimaan BLUD-Unit Kerja.
- (2) Bendahara Penerimaan pada BLUD-Unit Kerja melakukan pencatatan setiap harinya atas penyetoran hasil pemungutan tarif Layanan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bendahara Penerimaan pada BLUD-Unit Kerja melaporkan pelaksanaan tugas pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemimpin BLUD-Unit Kerja setiap bulannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
KETENTUANPENUTUP
BAB VIII - TATAKELOLA
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.
Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 2 7 DEC 2016
BUPATI SITUBORDO,
~