PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PEMILIHAN KEPALA DESA.
Berlaku: 12 Tahun 1950
N/A
Preamble

Menimbang Pemilihan Kepala Desa;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4ll, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapra-ja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa fimur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yoryakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273Oh
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 7999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20lt tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a\
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9al;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun zOL+ tentang Desa (Iembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 244, Tarrbahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 292, Tarrbahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara.an Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor L23,Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OI+ tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2ol4 tentang peraturan Pelaksanaan undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 199);
2. ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ll2 Tahun 2ol4 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 2O92h
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 20Is tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
MEMUTUSKAN:
MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggua pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan da:r kepentingan masyarakat setempat datam sistem pemerintatran Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangfuat Desa sebagai unsur penyelenggaxa pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adarah pejabat Femerintarr Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BpD adalatr lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencara keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. 1 1. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rcl&lt;yat di desa dalam rangka pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
8. 12.Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan 1 (satu) kali atau bergelombang.
9. l3.Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan hanya 1 (satu) kali pada hari yang sama untuk semua Desa dalam Wilayah Kabupaten Malang.
14. Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. l5.Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
12. l6.Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia y{tg dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- l7.calon Kepala Desa adalah calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18. calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan dapat memberikan keter€rngan yang membenarkan peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi.
- 2o.Penjabat Kepala Desa adalah seorang penjabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
- 2l.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
- 22.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat Dps adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
23. Daftar Pemilih rambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena belum terdaftar dalam DPS.
- 24.Daftax Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adatah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
25. Kampa.nye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan paxa pemilih rlalam rangfua mendapatkan dukungan.
- 26.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
- 27.Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
28. Fenjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa.
29. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa dari segi administrasi para bakal calon.
30. Penduduk desa setempat adalah penduduk yang terdaftar sebagai Warga Negara Republik Indonesia.
BAB II - PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN
Pasal 2

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari sejak keluarnya Keputusan Bupati tentang tanggal pemungutan suara.
BAB II - PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN
Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten bersifat independen dan tidak memihak.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai negeri sipil yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bedumlah paling banyak 19 (Sembilan belas) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (4) Susunan anggota Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- a. ketua;
- b. wakil ketua;
- c. sekretaris; dan
- d. anggota dengan ketentuan paling banyak 16 (enam belas) orang anggota.
- (5) Susunan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (41 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB II - PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN
Pasal 4

- (U Tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Kabupaten adalah sebagai berikut:
- a. merencanakan, mengoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- c. memfasilitasi penetapan jumlatr surat suara, kotak suara dan bitik suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan/atau perlengkapan lainnya;
- e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepda Desa pada tingkat Kabupaten;
- f. melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan pemilihan; dan
- (21 Dalam melaksanakan tugas dan u/ewena.ng sebagaimana r{imaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati.
BAB II - PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN
Pasal 5

T\rgas dan Kewenangan Panitia Pemilihan Kabupaten berakhir setelah Bupati mengesahkan dan mengangkat Kepala Desa terpilih.
BAB III - PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 6

- (U BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {21 paling lama 7 (tujuh} hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati tentang tanggal pemungutan suara.
- (4) susunan Anggota Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- a. ketua;
- b. wakil ketua;
- c. sekretaris;
- d. bendahara;
- e. seksi-seksi; dan
- f. anggota dengan ketentuan paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (5) Seksi-seksi ssfuagaimana dimaksud pada Ayat (4) huruf e terdiri dari:
- a. seksi pendaftaran pernilih;
- b. seksi umum dan perlengkapan;
- c. seksi konsumsi;
- d. seksi publikasi dan dokumentasi;
- e. seksi keamanan.
PERSYARATAN CALON KEPALA DESA DAN TATA CARA
BAB IV - SELEKSI TAMBAHAN
Pasal 7

- (1) Setiap penduduk yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Calon Kepala Desa dapat mendaftar dengan mengajukan permohonan pencalonan Kepala Desa secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Persyaratan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Surat pernyataan di atas materai Rp6.0O0,OO (enam ribu rupiah) bahwa bakal calon kepala desa:
- 1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. 2l memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun lg41, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka T[nggal Ika;
- 3) bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- b. Salinan ijazah pendidikan terakhir paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sedera-iat;
- c. Salinan alfta kelahiran atau keterangan kenal lahir untuk membuktikan bakal calon kepala desa berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- d. Salinan Kartu Tanda Penduduk untuk membuktikan bahwa bakal calon kepala desa merupakan warga negara Republik Indonesia;
- e. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri I(abupaten Malang bahwa bakal calon:
- 1) tidak sedang menjalarri hukuman pidana penjara;
10. 2l tidak pernah dijatuhi pidana penjara berrdasartcan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara pating singlrat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (ltm4 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersang!&lt;utan pemah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- 3) tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. Surat Keterangan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- g. surat Keterangan bebas narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang;
2. h- surat Keterangan dari camat sesuai domisili bakal calon kepala desa bahwa tidak pernah menjabat ssfoegei Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- (3) Berkas persyaratan calon kepala desa sebagnimana dimaksud ayat (21 diteliti dan diktarifikasi oleh panitia Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (4) Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan ditetapkan menjadi calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
Bagian Kedua Tata Cara Seleksi Tambahan
BAB IV - SELEKSI TAMBAHAN
Pasal 8

- (1) Apabila Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (a) lebih dari 5 (lima) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan seleksi Tambahan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi Calon Kepala Desa berakhir.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan rencana seleksi tambahan dengan dilampirkan Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administratif dan Klarifikasi Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten paling lama 3 (tiea) hari sejak jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan ktarifikasi Calon Kepala Desa berakhir.
BAB IV - SELEKSI TAMBAHAN
Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa, Bupati menetapkan Tim Seteksi Tambahan yang berjumlah 5 (lima) orang.
- (2) Tim Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. memiliki pendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) dan/atau sedera.jat pada disiplin ilmu kebijakan publik, ilmu pemerintahan, dan/atau sosial pottik; dan
- b. merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah, perguruan Tinggi dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (3) Tim Seleksi Tambahan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pad a ayat (21 ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
BAB IV - SELEKSI TAMBAHAN
Pasal 1

O
- (1) Tim seleksi rambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. melakukan Seleksi Tambahan pemilihan Kepala Desa;
- b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa;
- c. menetapkan peringkat perolehan nilai Calon Kepala Desa yang mengikuti Seleksi Tambahan.
- (2) Pelaksanaarl tugas dan wewenang Tim seleksi rambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (l ) dilakukan secara independen dan tidak memihak.
BAB IV - SELEKSI TAMBAHAN
Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa bekerja sama dengan Tim Seleksi Tambahan menyelenggarakan seleksi tambahan dengan kriteria dan bobot sebagai berikut:
- a. pengalaman bekeda di lembaga pemerintahan dengan bobot lO%o;
- b. essai terkait analisis potensi dan perrnasalahan desa setempat dan rencana kebijakan pembangunan dengan bobot 25%o; darr
- c. tes tertulis dengan bobot 65Vo.
- (2) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi.
- (3) Essar terkait analisis potensi dan permasalahan desa dan renca.na kebijakan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal 500 kata.
- (4) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c merupakan tes pilihan ganda atau multipte choice yang terdiri dari 50 (lima puluh) soal selama 90 (sembilan puluh) menit dengan tema soal meliputi:
- a. wawasan kebangsaan;
- b. penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. pemberdayaan masyarakat desa;
- d. perenca.naan pembangunan desa.
BAB IV - SELEKSI TAMBAHAN
Pasal 12

- (1) Peserta Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa yang memperoleh 5 (lima) nilai tertinggi ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Sesuai penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan pengundian nomor urut masing-masing calon secara terbuka.
- (4) Pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dihadiri oleh masing-masing Calon Kepala Desa.
- (5) Nomor urut dan narna Calon Kepala Desa yar:.g telah ditetapkan, disusun dalam daftar Calon Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara penetapan Cdon Kepala Desa.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan Keputusan tentang Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21 kepada panitia pemilihan Kabupaten paling lama 3 (tiga) hari sejak Calon Kepala Desa ditetapkan.
BAB IV - SELEKSI TAMBAHAN
Pasal 13

- (1) Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak dapat mengundurkan diri dan / atau mencabut pencalonannya.
2. (2| Pengunduran diri dan/atau pencabutan pencalonarr kepala desa tidak membatalkan Keputusan Panitia pemilihan Kepala Desa tentang Calon Kepala Desa, oleh karenanya pencalonannya tetap sah dan tetap diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - TATA CARA PENGADAAN PERLENGKAPAN SUARA
Pasal 14

Perlengftapan pemilihan Kepala Desa meliputi:
- a- surat suara;
- b- bilik suara dan kotak suara;
- c. perlengkapan lainnya meliputi, alat pencoblos surat suara, alas, paparl tulis, dan alat lain untuk menghitung suara.
BAB V - TATA CARA PENGADAAN PERLENGKAPAN SUARA
Pasal 15

- (1) Pengadaan surat suara sebagaimaqa dimaksud dalam Pasat 14 huruf a dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Bahan, bentuk dan ukuran surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
- a. Jenis Kertas, HVS 80 gram;
- b. Bentuk, Persegi panjang dengan posisi vertikal atau honznntaJ;
- c. Pelipatan surat suara dalam bentuk lipat penuh;
- d. Foto calon, foto calon terakhir berwarna dengan latar belakang warna biru;
- e. Warna Kertas, putih atau tingkat kecerahan minimal 85o/o.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa menentukan jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan jumlah pemitih tetap dalam Dpr ditambah 2,svo (dua koma lima per seratus).
5. (a) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai cadangan surat suara di setiap TPS.
- (5) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (41, dibuatkan dalam berita acara.
- (6) Pengadaan surat suara s6fagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan akuntabel.
- (7) Dalam proses pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia pemitihan Kepala Desa harus menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara.
- (8) untuk menjega kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (Tl, panitia pemilihan Kepala Desa dapat meminta bantuan aparat keamanan termasuk penyimpanan dan pendistribusian ke Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (9) secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan dibuatkan datam berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan panitia Pemilihan Kepala Desa.
BAB V - TATA CARA PENGADAAN PERLENGKAPAN SUARA
Pasal 16

Pendistribusian biuk suara dan kotak suara serta pengadaan perlengfuapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b dan huruf c dilakukan panitia pemilihan Kepala Desa.
BAB V - TATA CARA PENGADAAN PERLENGKAPAN SUARA
Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan pendistribusian surat suara dari percetakan ke sekretariat dengan memperhatikan kecepatan, ketepatan dan keamanan.
- (2) Pendistribusian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.
BAB VI - BIAYA PE I\TYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 18

Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa bersumber dari
- a. APBD; dan
- b. APB Desa.
BAB VI - BIAYA PE I\TYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 19

- (1) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD dalam bentuk bantuan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf a diatur secara proporsional sesuai jumlah DPT.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. pengadaan surat suara;
- b. braya pendistribusian pengambitan dan pengembalian kotak suara dan bilik;
- c. kelengkapan peralatan lainnya;
- d. honorarium panitia tingkat desa;
- e. honorarium panitia pendaftaran pemilih.
D:E DeaEEAFroduk Hulrum\Kep Pend€k\2or7tsPMDlPilkad625o1.Doo(
- (3) Jumlah DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah daftar pemilih tetap termutakhir yang resmi dan dikeluarkan oleh instansi berwenang.
- (4) Biaya penyelenggaraan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21 disalurkan ke desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengesahan biaya pemilihan kepala desa yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagan tidak terpisatrkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Rincian penggunaan dan besaran braya pemilihan kepala desa yang bersumber dari APBD ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
BAB VI - BIAYA PE I\TYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 2

O
- (1) Desa mengalokasikan braya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf b dalam ApB Desa.
- (2) Biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara meliputi:
- a. pengadaan perlengkapan pemungutan suara seperti tinta, perlengkapan alat tulis untuk pemungutan suara;
- b. biaya konsumsi dalam pemungutan suara;
- c. biaya keamanaan dan kebersihan;
- d. biaya operasional lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Rincian Biaya pemilihan kepala desa ssfuagaimana dimaksud pada ayat (21 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupak4l fuagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VI - BIAYA PE I\TYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 21

- (1) Perencanaan Biaya yang bersumber dari APBD diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (r) berpedoman pada alokasi bantuan keuangan pemilihan kepala desa untuk Desa.
- (3) Perencanaan Biaya bersumber dari ApB Desa diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa pating lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia pemilihan Kepala Desa dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya.
- (4) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada rencana alokasi biaya pemilihan kepala desa sebagaimana tercantum dalam ApB Desa tahun berjalan atau melalui mekanisme perubahan ApB Desa.
- (5) satuan harga yang digunakan dalam perencanaan biaya pemilihan kepala desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - MEKANISME PEI{YELESAIAN MASALAH
Pasal 23

- (l) Dalam hal terdapat calon kepala desa yang tidak menerima rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa, calon kepala desa dapat mengajukan perrnohonan perselisihan hasil pemilihan kepata desa.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil perhitungan suara.
BAB IX - PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH /JANJI
Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan n€una calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan kepala desa menyampaikan nama calon Kepa1a Desa terpilih kepada Bupati.
4. (a) Bupati mengesahk€rn calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 3O (tiga puluh) hari.
- (5) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat yffiLg ditunjuk paling lama 3o (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.
- (7) sebelum memangku jabatan Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (8) SumpahlianJi kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat l7l adalah sebagai berikut:
5. "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewqiiban saya selaku Kepara Desa dengan sebaik-baiknya, sejuj ur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu tr.at dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik
6. Indonesia".
BAB X - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 25

- (1) Anggota BPD mengundurkan diri apabila mencalonkan sebagai kepala desa.
- (2) Pengunduran diri sefoagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan dibuktikan surat tertulis pengunduran diri.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2OO7 tentang Petunjuk PeLaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2OO7 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 37 /Dl dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasc.l27
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.
Ditetapkan di
pada,
J
tui.Juftkl 2ofi
REITDRA ITRESITA
Diundangkan di Kepanjen pada tanggal
27
KABT'PATIIT MAL/TNG,
Qntuaxl zon
Tahun 2Ol7 Nomor
I seri
I
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 3} TAHUN 2OI7 TENTANG PEMTLIHAN KEPALA DESA
BIAYA PEUILIHAN KEPALIT DESA YAIYG BTRSIIUBER DARI
AIY(X}ARAN PENDAPATAN DAIT BEI"ATJA DATRAII
| ITODE | T'RAIAIT | | SUMBER DANA | |
|------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------|
| 1 | Kantor Plano Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Tenaga | Kantor Plano Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Tenaga | 2 | 3 |
| D. | BTLANJA | BTLANJA | BTLANJA | |
| 5.7.2. | BelanJa Batwtg dan ..losa | BelanJa Batwtg dan ..losa | BelanJa Batwtg dan ..losa | |
| 5.L.2.O2 | | Belanja Alat T\rlis | Belanja Alat T\rlis | |
| | | 01. | Kertas HVS Folio 8O gr | APBD |
| | | 02 | Stabillo | APBD |
| | | o3 | Tinta Printer | APBD |
| | | o4 | Tanda Pengenal Panitia | APBD |
| | | o5 | Staples Besar | APBD |
| | | o6 | Amplop Besar | APBD |
| | | 07 | dll | |
| 5.1.2.06 | | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penjilidan | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penjilidan | |
| | | o1 | Fotocopi | APBD |
| | | 02 | JiUd Dokumen | APBD |
| | | 03. | Cetak Surat Suara | APBD |
| | | o4 | Cetak Banner | APBD |
| | | 05. | dll | |
| 5.1.2.O7 . | | Belanja Makanan dan Minuman | Belanja Makanan dan Minuman | |
| | | 01. | Nasi Kotak Rakor Persiapan | APBD |
| | | o2 | Snack Rakor | APBD |
| | | 03 | Nasi Kotak Rakor Pelaksanaan | APBD |
| | | o4 | Snack Rakor | APBD |
| | | o5 | Nasi Kotak Rakor Evaluasi | APBD |
| | | 06 | Snack Rakor | APBD |
| | | 07 | Air Mineral Gelas | APBD |
| | | o8 | dll | |
| 5.1.2.10 | | Belanja Jasa Upah Kerja | Belanja Jasa Upah Kerja | |
| 1 | 2 | 3 |
|------------|----------------------------------|------|
| | 01 Tenaga Pelipat Kertas Suara | APBD |
| | o2 Tenaga Pengangkut Kotak Suara | APBD |
| | o3 dll | |
| 5.1.2. 1 1 | Belanja Sewa Peralatan | |
| | o1 Sewa Pick Up | APBD |
| | 02. dll | |
| 5.1.2.14 | Belanja Honorarium Tim panitia | |
| | 01. Ketua Panitia | APBD |
| | 02 Ketua | APBD |
| | 03. Sekertaris | APBD |
| | 04. Bendahara | APBD |
| | 05. Seksi | APBD |
| | 06. Anggota | APBD |
| | 07 Panitia Pendaftaran Pemilih | APBD |
| | 08 dll | |
| 5.1.2.16 | Belanja Perjalanan Dinas | |
| | 01. Ke Lokasi | APBD |
| | 02 Ke Kecamatan | APBD |
| | o3 Ke Kabupaten | APBD |
| | o4 d11 | |
| 5.1.2.17 | Belanja Dekorasi dan Dokumentasi | |
| | 01. Dokumentasi Kegiatan | APBD |
| | o2 dll | |
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MALANG NoMoR J2 reHUN 2otz TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA
BIAYA PEITILIIIAIII KEPALII DESA YAIYG BERSIIUBTR DARI
ATTGGARAIT PEITDAPATAtr DAN BEI"AITJA DESA
| KODE | TIRAIAX | TIRAIAX | TIRAIAX | SIIUBER DAITA |
|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| o. | BEL/IIYJA | BEL/IIYJA | BEL/IIYJA | |
| 5.7.2. | klanJd Barunq don Ja,w. | klanJd Barunq don Ja,w. | klanJd Barunq don Ja,w. | |
| 5.1.2.06. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penjilidan | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penjilidan | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penjilidan | |
| | | 05. | Jilid Dokumen Hari H | ADD dan PADesa |
| | | 06. | Fotocopi Dokumen Hari H | ADD dan PADesa |
| | | 07 | dll | |
| 5.L.2.O7. | | Belanja Makanan dan Minuman | Belanja Makanan dan Minuman | |
| | | o8 | Nasi Kotak Rakor Hari H | ADD dan PADesa |
| | | o9 | Snack Korak Rakor Hari H | ADD dan PADesa |
| | | 10 | Air Mineral Gelas Hari H | ADD dan PADesa |
| | | 11 | dll | |
| 5.1.2.08 | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | |
| | | 01. | Seragam Panitia Hari H | ADD dan PADesa |
| | | a2 | Atribut Seragam | ADD dan PADesa |
| | | 03. | dll | |
| 5.1.2. rO | | Belanja | Jasa Upah Tenega Kerja | |
| | | 03 | Tenaga Kebersihan Had H | ADD dan PADesa |
| | | o4 | Tenaga Dekorasi | ADD dan PADesa |
| | | o5 | dll | |
| 5.1.2.11 | | Belanja | Sewa Peralatan | |
| | | 02 | Terop Hari H | ADD darr PADesa |
| | | 03. | Sound S5rstem Hari H | ADD dan PADesa |
| | | 04 | Kursi Hari H | ADD dan PADesa |
| | | 05. | Genjot Hari H | ADD dan PADesa |
| | | 06. | Kendaraan Transport Pemilih | ADD dan PADesa |
| | | 07 | dll | |
| 5.1.2.14 | Belanja Honorarium Tim Panitia | Belanja Honorarium Tim Panitia | Belanja Honorarium Tim Panitia | |
| | | 08, | Keamanan Hari H | ADD dan PADesa |
| | | o9 | Tenaga Linmas Hari H | ADD dan PADesa |
| | | 10 | Tenaga Kesehatan Hari H | ADD dan PADesa |
| | | 11. | Pengawas Kecamatan Hari H | ADD dan PADesa |
| | | t2 | dll | |
| 1 | 2 | | | 3 |
|----------|-----|----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 5.1.2.16 | | Belanja Perjalanan Dinas | Belanja Perjalanan Dinas | |
| | | o4 | Ke lokasi Hari H | ADD dan PADesa |
| | | 05. | Ke Kecamatan Hari H | ADD dan PADesa |
| | | o6 | dll | |
| 5.1.2.t7 | | Belanja Dekorasi dan Dokumentasi | Belanja Dekorasi dan Dokumentasi | |
| | H | 02 | Dokumentasi Hari | |
| | | o3 | Banner | ADD dan PADesa |
| | | o4 | Bambu | ADD dan PADesa |
| | | 05. | Umbul-umbul Hari H | ADD dan PADesa |
| | | 06. | Tali Tampar Hari H | ADD dan PADesa |
| | | 07 | Gambar Paslon | ADp.dan PADesa |
| | | 08. | dll | / |