PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor * Tahun 2012
Tentang RETRIBUSI JASA UMUM
Berlaku: 28 Tahun 2009
N/A
Preamble

Menimbang : a. Peraturari Daerah;
- 1. Undang-Undang No. 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besax dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ter^ rng Hulnvn Acara Pidana (Lembaran Negara Republik IndcNomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); T? &gt; u\ 1981 1i:i -I ' : ' cnesia
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang ICeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negar ^ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
*
7. Undang - Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
6. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemborian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Hrm Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 ' 7 V. :n f' CC " trVnng Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah . ? ' "?ua tekih diubah terakhir dengan Peraturan Menteri T ~ ? '~m Negeri ITamor 21 Tahun 2011; 2
11. 17.Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 9);
i
i
Menetapkan
- 18 Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakeija Sekretariat Daerah Kota Sibolga dan Sekretariat DPRD Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 10);
- 19.Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 11);
- 20.Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakeija Lembaga Teknis Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12);
- 21.Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakeija Kecamatan pada Pemerintah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 13);
- 22.Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Kelurahan pada Pemerintah Kota P' ' b. fLemb; . · an TV
- 23.Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah \ Kota Sibolga Tahuri 2009 Nomor 8);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA dan WALIKOTA SIBOLGA
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Sibolga.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintalx Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia scbagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Sibolga.
6. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang - undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.
8. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Sibolga.
i
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pembericn ran tertentu }rang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Dsprah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nam.a dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
3. 11/ Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasiliths, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati sleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota Sibolga.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administratif berupa bunga dan / atau denda.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besamya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
20. Pemeriksaan adajah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, darj / atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional bercjnsarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemepuhan kewajiban retribusi daerah dan / atau untuk tujuan lain dalam rangkp melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan retribusi daerah. ;
21. Penyidikan tindajc pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang teijadi serta menemukan tersangkanya.
GOLONGAN RETRIBUS1
BAB III - OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI JASA USAHA Pasal 3
Pasal 4

Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
BAB III - OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI JASA USAHA Pasal 3
Pasal 5

Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
BAB IV
Pasal 6

Jenis - jenis retribusi yang digolongkan Retribusi Jasa Umum adalah:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSU Dr. F. L. Tobing;
- c. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- h. Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus;
- i. Retribusi Pengolahaij Limbah Cair;
- j. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang;
- k. Retribusi Pengendalipn Menara Telekomunikasi.
i
BAB IX - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan dan lain-lain yang sejenis.
- (3) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
i
BAB IX - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 12

&lt; v
1
'
- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai dasar pembayaran retribusi.
- (2) Untuk penerbitan SKRD, Walikota atau pejabat yang ditunjuk, melakukan kegiatan penghimpunan data objek 4an subjekxetribusi.
- (3) Berdasarkan data objek dan subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota atau pejabat yang ditunjuk, menetapkan besamya retribusi yang terutang dan masa pembayaran (jatuh tempo).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB IX - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 13

- (1) Dalam waktu paling lama 1 (satu) kali dalam 24 (dua puluh empat) jam, hasil pemungutan retribusi disetor sepenuhnya ke Kas Daerah.
- (2) Pengawasan penyetoran hasil pemungutan retribusi dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran retribusi dan pengawasannya diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran
BAB IX - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 14

- (1) Wajib retribusi membayar kewajiban retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran retribusi dijakukan dengan cara:
- a. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) melalui pejabat y ° ng ditvujuk atau langsung ke Bank yapg ditunjuk;
- b. Karcis, kupon, kartu ' langganaii atau yang sejenis pada saat digunakannya jasa melalui pejabat yang ditunjuk. ;
- (3) Walikota atas permohojjan Wajib ' Retribusi, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat mepiberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur pembayaran retribusi.
- (4) Walikota atas permohonan Wajib Retribusi, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan selama waktu penundaan pembayaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB X - RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN
Pasal 15

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
- a. Pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dikelola Dinas Kesehatan Sibolga.
- b. Pelayanan kesehatan adalah jasa pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
- c. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.
- d. Upaya Kesehatan Paripuma adalah pelayanan kesahatan yang diberikan kepada masyarakat meliputi kegiatan Promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif.
- e. Pengobatan Dasar adalah Pengobatan yang dapat diiayani di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu sesuai dengan diagnosa penyakit serta tidak membutuhkan pemeriksaan dan tindakan medis lanjutan.
- g. Tindakan Medis Dasar adalah tindakan yang meliputi hecting 1-3, buka hecting, ganti perban, debridement dan suntikan.
- f. Pengobatan Dasar Gratis adalah pembebasan biaya atas pemberian pelayanan kesehatan dasar kepada penduduk Kota Sibolga yang meliputi pemeriksaan, pengobatan, maupun tindakan medis dasar yang diperoleh di Dinas Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keiiling.
- h. Pelayanan Kesehatan Tambahan adalah pemberian pelayanan kesehatan kepada seseorang atau kelompok yang meliputi pemeriksaan, pengobatan tambahan, dan tindakan medis tambahan serta pengambilan retribusi pada perusahaan ataupun usaha lainnya.
- j. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas Pembantu adalah Unit Kesehatan yang membantu tugas-tugas Puskesmas di wilayah keijanya.
- i. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Sibolga yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di tingkat Kecamatan.
- k. Puskesmas Keiiling adalah unit pelayanan kesehatan dengan sarana alat transportasi kenderaan roda 4 (empat) yang membantu tugas-tugas Puskesmas diwilayah keijanya.
- m. Rawat Inap adalaji pelayanan kesehatan terhadap orang yang masuk ke Puskesmas dengaii tinggal di ruang rawat inap.
- l. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa rawat inap.
Ruang
Inap adaliph
pelayanan kesehatan
terhadap orang
yang masuk
Puskesmas dengan tinggal di ruang rawat inap.
- p. Instalasi kesehatan adalah unit-unit kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keiiling dan Laboratorium Kesehatan.
- o. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menaggulangi resiko kematian atau cacat.
3. medik untuk adalah pelayanan q. Penunjang diagnostik menunjang / menegakkan diagnose.
- r. Pemeriksaan penunjang medik adalah kegiatan pemeriksaan laboratorium dan alat penunjang medis lainnya untuk menegakkan diagnose.
h
*
- s. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, tidakan persalinan, tindakan pengobatan menggunakan alat kesehatan dan tindakan diagnosa lainnya.
- t. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi diagnosa, pengobatan, perawatan dan pelayanan kesehatan lainnya.
Bagian Kedua Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
BAB X - RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN
Pasal 16

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan yangdiselenggarakan Dinas Kesehatan Kota Sibolga.
BAB X - RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN
Pasal 17

- ? (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dasar dan tambahan di Dinas Kesehatan, puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
BAB X - RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN
Pasal 18

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kota Sibolga.
BAB X - RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN
Pasal 19

Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kota Sibolga, yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayajan Retribusi.
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan berdasarkan jenis layanan dan frekuensi penggunaan.
- (1) Retribusi Pelayanan JCesehatan pada Dinas Kesehatan dihitung dengan memperhatikan biaya p$nyediaan jasa, yaitu biaya operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditentukan bervariasi berdasarkan tempat, jenis, golongan dan lain-lain sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
BAB X - RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN
Pasal 22

Besarnya tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan ditetapkan pada saat digunakannya fasilitas pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan.
BAB X - RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN
Pasal 24

Masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 adalah pada saat pembayaran retribusi di tempat pelayanan dengan menggunalcan SKRD atau bu'dl lain yang sail.
Bagian Keenam
Ketentuan Pengecualian
BAB X - RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN
Pasal 25

*
- (1) Pelayahan kesehatan pada Dinas Kesehatan tidak dikenakan biaya pendaftaran.
- (2) Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta tidak termasuk objek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan.
BAB X - RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN
Pasal 26

- (1) Khusus bagi penduduk Kota Sibolga, pelayanan pengobatan dasar pada puskesmas, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling dibebaskan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19.
- (3) Pengaturan tentang tata cara, syarat dan ketentuan pemberian pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Pembebasan biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak temasuk pelayanan kesehatan bagi peserta Askes PNS / Askeskin / Jamkesmas dan penduduk luar Kota Sibolga.
BAB XI - Bagian Kesatu
Pasal 28

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSU Dr. F. L. Tobing dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan di RSU Dr. F. L. Tobing Sibolga.
BAB XI - Bagian Kesatu
Pasal 29

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Kota Sibolga.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
BAB XI - Bagian Kesatu
Pasal 30

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan hukum yang menikmati pelayanan kesehatan di RSU Dr. F.L. Tobing Sibolga.
BAB XI - Bagian Kesatu
Pasal 31

Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan hukum yang menikmati pelayanan kesehatan di RSU Dr. F. L. Tobing Sibolga, yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
<!-- formula-not-decoded -->
berdasarkan jenis layanen dan frekuensi penggunaan. J 1
- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSU Dr. F. L. Tobing dihitung dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, yaitu biaya operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditentukan bervariasi berdasarkan tempat, jenis, golongan dan lain-lain sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (3) Khusus masyarakat Kota Sibolga dapat diberikan keringanan jasa sarana sebesar 2 % (duapersen).
- (4) Untuk setiap tindakan persalinan normal / persalinan dengan penyulit pada hari I (pertama) dikenakan sesuai dengan tarif yang ditentukan. Untuk jasa sarana dan pelayanan berikutnya digesuaikan dengan tarif kamar perawatan umum
BAB XI - Bagian Kesatu
Pasal 34

Besamya tarif retribusi ditgtapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa sebagaimana tercantum d ^ lam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ijaerah ini.
Bagian Kelima Penetapan dan Masa Retribusi
BAB XI - Bagian Kesatu
Pasal 35

Pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan pada saat akhir perawatan di RSU Dr. F. L. Tobing.
f
Masa Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSU Dr. F. L. Tobing sebagaimana dimaksud pada pasal 35 adalah pada saat pembayaran retribusi ditempat pelayanan dengan menggunakan SKRD atau bukti lain yang sah.
Pelayanan kesehatan pada RSU Dr. F. L. Tobing Sibolga tidak dikenakan biaya pendaftaran / karcis.
BAB XI - Bagian Kesatu
Pasal 38

- (1) Pemelitltah Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam ' hal - hal tertentu atas pokok Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSU Dr. F.L. Tdbing Sibolga.
- (3) KetentUan lebih lanjut mengenai tata cara, syarat dan ketentuan pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Pembdtian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada dyat (1) derigan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN
Bagian Kesatu Ketentuan Umum Pasal 39
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
- b. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan hukum, yang terdiri dari bahan organik dan non organik, logam dan non logam yang dapat tebakar, tetapi tidak terjnasuk buangan biologis / kotoran manusia dan tidak berbahaya.
- a. Pelayanan persampahan / kebersihan adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan / pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan tidak termasuk pelayanan kebersihan jasa umum, tarnan dan ruangan tempat umum.
- c. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) adalah tempat penampungan sampah yang berasal dafi lingkungan perumahan sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akttfr (TPA).
- e. Perumahan teratur dan real estate adalah suatu lingkungan perumahan yang telah ditata sedernikian rupa yang ideal, baik lingkungan, bentuk dan jenis konstruksi rumah serta fasilitas umum maupun fasilitas social.
- d. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalali tempat untuk penampungan, mengolah dan memusnahkan sampah.
i
- j , Dengan nama Retribusi Pclayanan Persampahan / Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan / kebersihan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
BAB XI - Bagian Kesatu
Pasal 41

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampaban / Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 adalah pelayanan persampahan / kebersihan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Sibolga, meliputi:
- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan / atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah; dan
- a. pengambilan / pengumpulan sampah dari sumbemya ke lokasi pembuangan sementara;
- c. penyediaan lokasi pembuangan / pemusnahan akhir sampah.
- (2) Pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umvun lainnya tidak termasuk objek Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan.
BAB XI - Bagian Kesatu
Pasal 42

Objek Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan persampahan / kebersihan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
BAB XI - Bagian Kesatu
Pasal 43

Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan persampahan / kebersihan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 44
Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan berdasarkan jenis dan jangka waktu penggunaan layanan.
Bagian Keempat
- (1) Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dihitung dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, y 4 itu biaya operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan ditentukan bervariasi berdasarkan tempat / letajc, jenis, golongan dan lain-lain sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
BAB XI - Bagian Kesatu
Pasal 46

Besamya tarif retribusi ditetapkan untuk merxutup sebagian biaya penyediaan jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
i
Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan ditetapkan pada saat digunakannya fasilitas pelayanan persampahan / kebersihan.
BAB XI - Bagian Kesatu
Pasal 48

- Masa Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 adalah untuk jangka waktu setiap 1 (satu) bulan dan pembayaran retribusi dilakukan dengan menggunakan karcis. (1)
- Untuk efisiensi dan efektifitas pemungutan, sebahagian dari objek Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dapat dipungut bekeijasama dengan PDAM Tirta Nauli Sibolga. (2) :
BAB XIII - Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
Pasal 49

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
- b. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
- a. Pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah pelayanan tempat parkir yang berada di tepi jalan umum yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- c. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
- e. Kenderaan bermotor adalah kenderaan yang digerakkan oleh peralatan teicnik yang berada pada kenderaan itu, termasuk kenderaan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kenderaan bermotor.
- d. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
<!-- formula-not-decoded -->
Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi terhadap pelayanan parkir ' di tepi jalan umum yang diselenggarakan Pemerintah Daerah. »
t
BAB XIII - Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
Pasal 51

- Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ( 1)
- Ketentuan lebih lanjut tentang penetapan penyediaan lokasi pelayanan parkir di tepi jalan umum diatur dengan Peraturan Walikota. ( 2 )
i
BAB XIII - Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
Pasal 52

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan usaha yang menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
BAB XIII - Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
Pasal 53

Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan usaha yang menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
Bagian Ketiga
V; - .
Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan
Bagian Keempat
- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dihitung dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, yaitu biaya operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal. ( I )
- Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditentulcan bervariasi berdasarkan jenis, golongan dan lain-lain sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi. ( 3 )
- Besamya tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum disesuaikan dengan jenis kenderaan bermotor; ( 2 )
BAB XIII - Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
Pasal 56

Besamya tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa umum adalah sebagai benkut :
- a. Kendaraan Roda 10 (Sepuluh) keatas
- b. Kendaraan Roda 8 (Delapan)
Rp. 8.000,- / Sekali Parkir
- Rp. 5.000,- / Sekali Parkir
- c. Kendaraan Roda 6 (Enam)
- d. Kendaraan Roda 4 (Empat)
- e. Kendaraan Roda 2 (Dua) dan 3 (Tiga)
Bagian Kelima
Pembayaran Retribusi Pelaypnan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan pada saat digunakannya fasilitas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
BAB XIII - Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
Pasal 58

Masa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 adalah pada saat pembayaran retribusi di tempat pelayanan dan dilakukan dengan menggunakan karcis dengan wama bervariasi.
Rp. 3.000,- / Sekali Parkir
Rp. 1.000,- / Sekali Parkir
Rp. 500,- / Sekali Parkir
i
Y
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjelasan lokasi tempat parkir di tepi jalan umum diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XIV - RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
Pasal 60

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
- b. Pasar adalah tempat pertemuan penjual dan pembeli, tempat jual beli umum feecara teratur yang memperdagangkan barang dan / atau jasa.
- a. Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional / sederhana yang berupa pelataran / los yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- c. Pedagang adalah orang yang beijualan barang atau jasa dilingkungan pasar atau tempat-tempat lain yang dimiliki dan / atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Sibolga dan dibenarkan sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- d. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
- e. Kios adalah bangunan dj pasar yang dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit.
- g. Pertokoan adalah bangunan di luar pasar yang dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langitlangit, yang dimiliki dan / atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Sibolga.
- f. Pelataran adalah tempat yang disediakan atau dikuasai oleh Pemeintah Kota Sibolga yang bersifat terbuka seperti halaman, jalan, gang dan lain-lain di dalam lingkungan pasar atau di tempat-tempat lain yang dimiliki dan / atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Sibolga dan dibenarkan sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- h. Sampah Pasar adalah limbah benda padat, cair dan gas yang dihasilkan dari usaha kegiatan pasar baik oleh pedagang atau pengunjung pasar.
- i. Penerangan Pasar adalah sarana penerangan yang membutuhkan aliran / daya listrik dari PLN atau dari Diesel / Genset, baik yang dipergunakan oleh pedagang ataupun untuk fasilitas umum, jalan / gang dan lainnya dalam kawasan pasar.
Bagian Kedua Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
BAB XIV - RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
Pasal 61

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi terhadap pelayanan pasar yang dikelola Pemerintah Daerah .
BAB XIV - RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
Pasal 62

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional dan / atau pertokoan sederhana, berupa pelataran, los, kios / pertokoan sederhana yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusu3 disediakan untuk pedagang.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah Pelayanan fasilitas pasar yang dikelola BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (2) Tempat beijualan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah pada suatu wilayah kota tertentu termasuk objek retribusi pelayanan pasar dengan kategori pelataran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat beijualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
j
-
Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana, berupa pelataran, los, kios / pertokoan sederhana yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untulc pedagang.
BAB XIV - RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
Pasal 64

- r Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / raenikraati penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana, berupa pelataran, los, kios / pertokoan sederhana yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, yang menurut kctentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
Tingkat petiggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan jenis dan frekuensi layanan.
Bagian Keempat Struktur dan Besamya Tarif Retribusi
BAB XIV - RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
Pasal 66

- (1) Retribusi Pelayanan Pasar dihitung dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, yaitu biaya operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditentukan bervariasi berdasarkan tempat / letak, ukuran, golongan dan lain-lain sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
BAB XIV - RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
Pasal 67

Besamya tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut :
- b. untuk penggunaan fasilitas pasar berupa kios / pertokoan sederhana untuk jangka waktu 1 (satu) tahun (tahunan).
- a. penggunaan fasilitas pasar dan tempat beijualan berupa pelataran dan / atau los untuk jangka waktu } (satu) hari (harian);
*
BAB XIV - RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
Pasal 69

- (1) Masa pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar untuk penggunaan fasilitas pasar dan tempat beijualan berupa pelataran dan / atau los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a adalah pada saat pembayaran retribusi di tempat pelayanan dan dilakukan dengan menggunakan karcis.
- (3) Untuk meringankan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembayaran retribusi dapat diangsur 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Masa pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar untuk penggunaan fasilitas pasar berupa kios / pertokoan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b adalah dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember setiap tahun dan dilakukan dengan menggunakan SKRD.
;
Bagian Keenam Ketentuan Lain-lain Pasal 70
- (1) Penggunaan fasilitas pasar berupa pelataran, los atau kios / pertokoan sederhana bersifat sewa - menyewa.
- (3) Jangka waktu Peijanjian Sewa-Menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk masa paling lama 5 (lima) tahun dan sesudahnya diperbaharui kembali, dengan memberikan kesempatan pertama untuk penyewa yang lama / sebelumnya.
- (2) Penggunaan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikat dalam Surat Peijanjian Sewa - Menyewa antara Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan Wajib Retribusi.
- (4) Peijanjian Sewa-Menyewa dapat diputuskan secara sepihak oleh Pemerintah Daerah apabila penyewa tidak patuh dan / atau lalai membayar Retribusi Pelayanan Pasar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peijanjian sewa-menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
Pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta, tidak termasuk objek Retribusi Palayanan Pasar.
BAB XV
Pasal 75

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
BAB XV
Pasal 76

Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
2
!
i
.
Bagian Ketiga Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pasal 77
Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu.
Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 78
- (1) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dihitung dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, yaitu biaya operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal.
- (3) Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditentukan bervariasi berdasarkan jenis, golongan dan lain-lain sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan jenis kenderaan bermotor;
BAB XV
Pasal 70

Besarnya tarif retribusi ditqtapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa sebagaimana tercantum da ^ am Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
Bagian Kelitna Penetapan dan Masa Retribusi Pasal 80
Pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan pada saat digunakannya fasilitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
BAB XV
Pasal 81

Masa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 80 adalah pada saat pembaj ' aran retribusi di tempat pelayanan dan dilakukan dengan menggunakan SKRD.
i
BAB XVI - RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
Pasal 82

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
- a. Alat pemadam kebakaran adalah alat yang digunakan untuk memadamkan kebakaran seperti racun api.
- b. Alat perlengkapan penanggulangan kebakaran adalah semua alat yang dapat digunakan membantu memadamkan atau menanggulangi bahaya kebakaran .
- c. Ruangan adalah bangunan tertutup atau terbuka yang berlantai 1 (satu) atau lebih yang dijadikan sebagai tempat kegiatan menyimpan, mengolah, memperdagangkan barang dan jasa umum.
- d. Rumah toko (ruko) adalah bangunan yang berlantai 1 (satu) atau lebih yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal dan tempat usaha.
- e. Rumah si 1 sun atau flat / apattemen adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan yang masing-masing dapat dimilild dan digunakan secara terpisah terutama untuk tempat hunian.
- f. Bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi untuk tempat manusia berkumpul, mengadakan pertemuan dan melaksanakan kegiatan yang bersifat publik lainnya, seperti keagamaan, pendidikan, rekreasi, olahraga, perbelanjaan dan sebagainya.
- g. Gedung umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan puolik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan adat budaya.
- h. Kendaraan bermotor umum adalah mobil penumpang umum, mobil bus umum, mobil barang umum dan taksi yang digunakan untuk usaha.
Bagian Kedua Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 83
Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi terhadap pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
BAB XVI - RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
Pasal 84

Setiap orang atau badan yang memiliki rumah toko, rumtih susun, bangunan umum, gedung nmnm dan kendaraan bermotor umum diwajibkan menyediakan dan memakai alat pemadam kebakaran.
• Pasal 85
Objek Retribusi Pemeriksaap Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 adalah pelayanan pemeriksaan dan / atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap:
- a. alat pemadam kebakaran;
- b. alat penanggulangan kebakaran;
- c. alat penyelamatan jiwa;
yang dimiliki dan / atau dipergunakan masyarakat.
Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan pemeriksaan dan / atau pengujian alat pemadam kebakaran oleh Pemerintah Daerah.
BAB XVI - RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
Pasal 87

Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan pemeriksaan dan / atau pengujian alat pemadam kebakaran oleh Pemerintah Daerah, yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
<!-- formula-not-decoded -->
Tingkat penggunaan jasa Retribtisi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran berdasarkan jenis dan jfingka waktu pelayanan.
Bagian Keempat Struktur dan Besamya Tarif Retribusi Pasal 89
- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dihitung dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, yaitu biaya operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal. ( 1)
- Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditentukan bervariasi berdasarkan jems, golongan dan lain-lain sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi. (2)
BAB XVI - RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
Pasal 90

Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditentukan bervariasi berdasarkan jenis, golongan dan lain - lain sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi sebagai berikut:
| No | Jenis Bangunan | Luas Ruangan | Jumlaii &Isi Tabung Racun Api | Tarif Retribusi Pertabung /Tahun |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | Rumah Toko | 1 m2 - 80 m 2 > 80 m 2 | 1 tabung isi 2 kg 2 tabung isi 2 kg | Rp 20.000, - |
| 2 | Rumah Susun | Lantai | 2 tabung isi 6 kg | Rp 50.000, - |
| 3 | Perusahaan Pengolah, Penyimpan dan Pedagang Benda-benda Mudah Terbakar (MT) | 1 m2 - 80 m2 > 80m 2 | 1 tabung isi 6 kg 2 tabung isi 6 kg | Rp 75.000,- |
| 5 | Perusahaan Pengolah , Penyimpan dan Pedagang Benda-benda Tidak Mudah Terbakar (TMT) L | 1 m2 - 80 m2 > 80 m2 | 1 tabung isi 4,5 kg 2 tabung isi 4, 5 kg | Rp 50.000,- |
| 6 | Bangunan Umum | 1 m 2 - 80 m2 > 80 m2 | 1 tabung isi 4,5 kg 2 tabung isi 4,5 kg 3 tabung isi 4,5 kg | Rp 50.000,- |
| 7 | GedungUmum | 1 m 2 - 200 m 2 > 200 m2 | 2 tabung isi 6 kg 4 tabung isi 6 kg | Rp 75.000, - |
| 8 | Kendaraan Umum: MPU Mobil Bus Mobil Truk Mobil Tangki BBM / Gas Pick Up /Taksi | | 1 tabung isi 1 kg 1 tabung isi 3 kg 1 tabung isi 3 kg 1 tabung isi 4,5 kg 1 tabung isi 1 kg | Rp 10.000,- Rp 30.000,- Rp 30.000,- Rp 50.000,- Rp 10 , 000 , - |
i
Pembayaran Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadarti Kebakaran ditetapkan pada saat diberikannya fasilitas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
BAB XVI - RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
Pasal 92

Masa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 adalah pada saat pembayaran retribusi di tempat pelayanan dan dilakukan dengan menggunakan SKRD.
BAB XVII - RETRIBUSI PENYEDLAAN DAN / ATAU PENYEDOTAN KAKUS
Pasal 95

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 adalah pelayanan penyediaan dan / atau penyedotan kakus yang dilakukan Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan / atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
BAB XVII - RETRIBUSI PENYEDLAAN DAN / ATAU PENYEDOTAN KAKUS
Pasal 96

Subjek Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pejayanan penyediaan dan / atau penyedotan kakus yang disediakan dan / atau diselenggarakan Pemerintah Daerah.
BAB XVII - RETRIBUSI PENYEDLAAN DAN / ATAU PENYEDOTAN KAKUS
Pasal 97

Wajib Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan penyediaan dan / atau penyedotan kakus yang disediakan dan / atau diselenggarakan Pemerintah Daerah, yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
i
*
Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan.
- (1) Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus dihitung dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, yaitu biaya operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal.
- (2) Tarif Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus ditentukan bervariasi berdasarkan jarak lokasi, jenis, golongan dan lain-lain sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapah tarif Retribusi.
BAB XVII - RETRIBUSI PENYEDLAAN DAN / ATAU PENYEDOTAN KAKUS
Pasal 100

Besamya tarif retribusi penyedotan Kakus ditetapkan sebagai berikut :
- a. Hotel / Non Hotel :
1. Hotel Berbintang :
- a) Bintang Satu
- b) Bintang Dua
- c) Bintang Tiga
- d) Bintang empat
2. Non Hotel atau Hotel dengan Tanda Bunga Melati :
- a) Non Hotel
- b) Melati Dua
- c) Melati Tiga
- d) Melati Empat
- b. Restoran / Rumah Makan
- c. Rumah Sakit
- d. Rumah Tangga
- e. Toko
- f. Kantor :
1. Instansi Pemerintah / Militer
2. Bank Pemerintah, Bank Swasta dan BUMN
3. Perusahaan Daerah dan Swasta
- g. Sekolah
- h. Tangkahan
- i . Rumah Ibadah(Mesjid,Gereja,Vihara) / Sosial
- k. Pelaksanaan diluar Kota / daerah dikenakan tambahan biaya (dihitung mulai dari batas Kota Sibolga)
Rp. 275.000,-
Rp. 300.000,-
Rp. 325.000,-
Rp. 350.000,-
Rp. 125.000, -
Rp. 150.000,-.
Rp. 175.000, -
Rp. 200.000,-
Rp.
200.000,-
Rp. 200.000,-
Rp. 110.000,-
Rp. 160.000, -
Rp. 100.000, -
RP. 500.000,-
Rp. 250.000,-
Rp. 50.000, -
Rp. 250.000,-
Rp. SO.'IOO, -
Rp. 5.000 / Km PP
Bagian Kelima f *enetapan dan Masa Retribusi
BAB XVII - RETRIBUSI PENYEDLAAN DAN / ATAU PENYEDOTAN KAKUS
Pasal 101

Pembayaran Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus ditetapkan pada saat digunakannya fasilitas pelaypnan penyediaan dan / atau penyedotan kakus.
BAB XVII - RETRIBUSI PENYEDLAAN DAN / ATAU PENYEDOTAN KAKUS
Pasal 102

Masa Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada pasal 101 adalah pada saat pembayaran retribusi di tempat pelayanan dan dilakukan dengan menggunakan SKRD.
*
Pelayanan penyediaan dan / atau pen} ' edotan kakus yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta, tidak termasuk objek Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus.
BAB XVIII - RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR
Pasal 105

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi terhadap pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan dan / atau diselenggarakan Pemerintah Daerah.
BAB XVIII - RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR
Pasal 106

- (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga . perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah Pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase dan / atau sarana pembuangan lainnya.
BAB XVIII - RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR
Pasal 107

Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau badan hukum yang menikmati pelayanan pengolahan limbah cair.
BAB XVIII - RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR
Pasal 108

Wajib Retribusi Pengolahan ^ imbah Cair adalah orang pribadi atau badan hukum yang menikmati pelayanan pengolahan limbah cair, yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk ' melakukan pembayaran Retribusi.
<!-- formula-not-decoded -->
BAB XVIII - RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR
Pasal 109

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengolahan Limbah Cair berdasarkan volume pengujian.
V
;
;
i
- (1) Retribusi Pengolahan Limbah Cair dihitung dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, yaitu biaya operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal.
- (2) Tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair ditentukan bervariasi berdasarkan jenis, golongan dan lain-lain sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
BAB XVIII - RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR
Pasal 111

Besamya tarif retribusi Pengolahan Limbah Cair Rp. 10.000,- / m 3
Bagian Kelima Penetapan dan Masa Retribusi
BAB XVIII - RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR
Pasal 112

Pembayaran Retribusi Pengolahan Limbah Cair ditetapkan pada saat digunaitannya fasilitas pelayanan pengolahan limbah cair.
BAB XVIII - RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR
Pasal 113

Masa Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada pasal 112 adalah pada saat pembayaran retribusi di tempat pelayanan dan dilakukan dengan menggunakan SKRD.
Bagian Keenam Ketentuan Pengecualian
BAB XVIII - RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR
Pasal 114

Pelayanan pengolahan limbah cair yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan piV: 1 :sv' asta, tidak termasuk objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
BAB XIX
Pasal 117

Objek Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 adalah pelayanan:
- a. pengujian alat-alat ul * ur, takar, : timbang, dan perlengkapannya;
- b. pengujian barang d#lam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
BAB XIX
Pasal 118

Subjek Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan:
- a. pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan,
yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
i
f
Wajib Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan :
- a. pengujian alat - alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan,
yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
<!-- formula-not-decoded -->
Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan.
Bagian Keempat
Struktur dan Besamya Tarif Retribusi
BAB XIX
Pasal 121

- (1) Retriblisi Pelayanan Tera / Tera Ulang dihitung dengan irzr ' r . irh ' - tikan biaya penyediaan jasa, yaitu biaya operasi dan pemeliharaan, dan bekrja rrcikl.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang ditentukan bervarir. ^ i berdasarkan jenis, golongan dan lain - lain sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
BAB XIX
Pasal 122

Besaran tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kelima
<!-- formula-not-decoded -->
Pembayaran Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang ditetapkan pada saat digunakannya fasilitas pelayanan tera / tera ulang.
BAB XIX
Pasal 124

Masa Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada pasal 123 adalah pada saat pembayaran retribusi di tempat pelayanan dan dilakukan dengan menggunakan SKRD.
.
Y
BAB XX - RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 127

dimakr.ud dalam · trP ' tri dengan Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimr^r. Pasal 126 adalah pemanfaatan ruang untuk menara tele ' " memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan ur n.
BAB XX - RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 128

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah crang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
BAB XX - RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 129

Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menijcmati pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi, yang menprut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran. Retribusi .
Bagian Ketiga Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pasal 130
Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi berdasarkan jangka waktu dan ketinggian menara.
Y
Bagian Keempat Struktur dan Besamya Tarif Retribusi
BAB XX - RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 131

- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, yaitu biaya operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal. ( 1)
- Besamya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi berdasarkan waktu dan ketinggian menara; ( 2 )
- Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditentukan sebesar 2% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masing-masing menara telekomunikasi. (3)
Bagian Kelima Penetapan dan Masa Retribusi Pasal 132
Pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan pada saat digunakannya fasilitas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.
BAB XX - RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 133

Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 adalah pada saat pembayaran retribusi di tempat pelayanan dan dilakukan dengan menggunakan SKRD.
BAB XXII
Pasal 135

- Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. ( 1)
- Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi. (2)
- Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi. (3)
- Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota. (4)
BAB XXIII - KEBERATAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 136

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasanalasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang teljadi di luar kehendak atau keklxasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (6) Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan retribusi dan wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
BAB XXIII - KEBERATAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 137

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
3. (3 ' Keputusan Walikota atas keberatan dapat berapn mencrima seluruhnya atau
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
ir 'aScU wo
- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan r .hr .h imbaJan bung? . scbesnr 2% -1 v! -n Retribusi dik r balik ; (uu
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
Bagian Kedua
Pengerpbalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
BAB XXIII - KEBERATAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 139

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan pennohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
f
i
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagai akibat diterbitkannya SKRDLB, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
• ;
BAB XXIV - KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 140
Pasal 141

- ( 1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (3) Tata cara penghapusan ' - piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimapa dimaksud pada ayat (1).
BAB XXIX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 146

- Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah riianc * m pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 ( tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. ( 1)
- Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara. ( 2 )
Y
Y
BAB XXXI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 148
Pasal 149

Peraturan Daerah ini raulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.
M. SYARFI HUTAURUK
Diundangkan di Sibolga pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA, 2012
MOCHAMAD SUGENG
LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2012 NOMOR ...
L
*
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinai terdiri atas daerah - daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat berupa pajak dan retribusi. Kenyataannya, sebagian besar pengeluaran APBD untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dibiayai dari dana alokasi pusat inelalui dana perimbangan. Ketergantungan Daerah terhadap dana perimbangan, dalam banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas Daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, melalui Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang lebih besar dibidang perpajakan dan retribusi antara lain dengan memperluas objek retribusi dan menambah beberapa jenis retribusi daerah. Perluasan objek retribusi dan penambahan jenis retribusi dilakukan sesuai dengan prinsip pemungutan retribusi yang baik, yaitu tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan / atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor-impor. Disamping itu, tarif yang ditetapkan juga tidak akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Dengan berlakurya Peraturan Daerah tentang retribusi ini, diharapkan akan meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai pengeluaranpengeluarannya. Peningkatan kemampuan membiayai pengeluaran berarti meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, yang pada akhimya akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat merupakan cerminan keberhasilan dan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah di. Kota Sibolga. Selain itu, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Kota Sibolga, sehingga tidak ada iteragu-raguan dalam memenuhi kewajiban retribusinya.
## U. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup jelas.
Pasal 2 Cukup jelas.
Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
## Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5 Cukup jelas.
Pasal 6 Cukup jelas.
Pasal 7 Cukup jelas.
## Pasal 8
Ayat (1)
. Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
## Ayat (3)
- Rumus yang dibuat dapat berbeda antara jenis retribusi yang satu dengan retribusi yang lainnya.
Ayat (4)
! Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
## Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas.
Cukup jelas,
Setelah 3 (tiga) tahun, Walikota dapat menyesuaikan tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini untuk disesuaikan dengan biaya penyediaap layanan dan/ atau karena besamya tarif tidak efektif lagi untuk mengendajikan permjntaan layanan tersebut.
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas.
i
i
.
Cukup jelas.
Cukupjelas.
Cukupjelas.
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukupjelas.
PENJELASAN
Pasal 15

Ayat ( lj
Cukupjelas.
Cukupjelas.
Cukupjelas.
Cukup jelas.
Cukupjelas.
PENJELASAN
Pasal 16

Cukupjelas.
PENJELASAN
Pasal 17

Cukupjelas.
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup jelas.
Cukupjelas.
PENJELASAN
Pasal 19

Cukupjelas.
PENJELASAN
Pasal 20

Cukupjelas.
PENJELASAN
Pasal 21

Cukupjelas.
PENJELASAN
Pasal 22

Besamya tarif retribusi adalah hasil perkalian antara biaya penyediaan jasa dengan tarif yang telab ditentukan, dan ditetapkan secara bervariasi.
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24

Cukupjelas.
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup jelas.
i
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup jelas.
Pembebasan retribusi dimaksudkan agar setiap penduduk Kota Sibolga tidak ada yang tidak terlayani kesehatannya, sehingga derajat kesehatan penduduk Kota Sibolga akan meningkat.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 28

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 29

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 30

Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 31

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 32

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 33

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 34

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 35

Besamya tarif retribusi adalah hasil perkalian antara biaya penyediaan jasa dengan tarif yang telafy ditentukan, dan ditetapkan secara bervariasi.
PENJELASAN
Pasal 36

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 37

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 38

Cukup jelas.
i
PENJELASAN
Pasal 39

Keringanan, pengurangan, dan pembebasan yang diberikan adalah dalam hal - hal tertentu atas pokok retribusi. Ayat (2) Yang dimaksud dengan melihat kemampuan wajib retribusi adalah bahwa dalam pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi hanya bagi orang yang betul - betul tidak mampu (miskin). Ayat (3) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 40

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4

l Culcup jelas.
PENJELASAN
Pasal 42

'
•
Cukup jelas.
Aydjt (2)
'
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 43

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 44

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 46

Cukup jelas.
Ayat (21
PENJELASAN
Pasal 47

Besamya tarif retribusi adalah basil uerkalian antara biaya penyediaan iasa
PENJELASAN
Pasal 48

Cukup jelas.
;
PENJELASAN
Pasal 49

'
Cukup jelas.
Yang dimaksud 'pebahagian' adalah wajib retribusi yang menjadi pelanggan PDAM Tirta NapJi Sibolga, yang tjdak menjadi pelanggan merupakan kewajiban Instanpi Teknis terkait. y
PENJELASAN
Pasal 50

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 51

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 52

Pembebasan biaya Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil dimaksudkan untuk memenuhi hak-hak dasar penduduk Kota Sibolga.
Y
Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 53

Karena objek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat di Kota Sibolga sangat terbatas, dan sarana dan prasarana pelayanan untuk kegiatan tersebut tidak dimiliki Pemerintah Daerah, maka Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat tidak diberlakukan dan dipungut di Kota Sibolga.
PENJELASAN
Pasal 54

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 55

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 56

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 57

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 58

Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 59

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 60

Cukup jelas. Pasal 61 · Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 62

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 63

Besamya tarif retribusi adalah hasil perkalian antara biaya penyediaan jasa dengan tarif yang telafy ditentukan, dan ditetapkan secara bervariasi.
PENJELASAN
Pasal 64

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 65

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 66

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 67

Cukup jelas.
f
PENJELASAN
Pasal 68

Cukiip jelas.
PENJELASAN
Pasal 69

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 71

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 72

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 73

Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 74

Besamya tarif retribusi adalah hasil perkalian antara biaya penyediaan jasa dengan tarif yang telah ditentukan, dan ditetapkan secara bervariasi.
PENJELASAN
Pasal 75

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 76

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 77

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 78

Cukup jelas.
Y
PENJELASAN
Pasal 79

Cukupjelas.
PENJELASAN
Pasal 80

Cukupjelas.
PENJELASAN
Pasal 81

Cukupjelas.
PENJELASAN
Pasal 82

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 83

Cukupjelas.
PENJELASAN
Pasal 84

Cilkup jelas.
PENJELASAN
Pasal 85

Aydt (1) ; Cukupjelas. Ayat (2) . » Cukupjelas. Ayat (3) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 86

Besamya tarif retribusi adalah hasil perkalian antara biaya penyediaan jasa dengan tarif yang telah ditentukan, dan ditetapkan secara bervariasi.
PENJELASAN
Pasal 87

Cukupjelas.
PENJELASAN
Pasal 88

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 89

Cukupjelas.
PENJELASAN
Pasal 90

Cukupjelas.
PENJELASAN
Pasal 91

Cukupjelas.
PENJELASAN
Pasal 92

Cukupjelas.
PENJELASAN
Pasal 93

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 94

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 95

Cukupjelas.
PENJELASAN
Pasal 96

Cukup jelas.
i
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 97

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi berdasarkan:
- a. jenis bangunan;
- b. luas bangunan;
- c. jenis alat pemadam kebakaran;
- d. ukuran isi tabung racun api;
PENJELASAN
Pasal 98

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 99

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 100

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 101

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 102

Karena objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta di Kota Sibolga sangat terbatas, dan sarana dan prasarana pelayanan untuk kegiatan tersebut tidak dimiliki Pemerintah Daerah, maka Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta tidak diberlakukan dan dipungut di Kota Sibolga.
PENJELASAN
Pasal 103

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 104

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 105

Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 106

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 107

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 108

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 109

Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 110

Besamya tarif retribusi adalah hasil perkalian antara biaya penyediaan jasa dengan tarif yang telah ditentukan, dan ditetapkan secara bervariasi.
PENJELASAN
Pasal 111

Cukup jelas.
r
PENJELASAN
Pasal 112

Cukupjelas.
PENJELASAN
Pasal 113

Cukupjelas.
PENJELASAN
Pasal 114

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 115

Cukupjelas.
PENJELASAN
Pasal 1

; 16
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 117

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 118

Cukup jelas. Pasal 119 Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 120

Ayat (2)
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 121

Besamya tarif retribusi adalah hasil perkalian antara biaya penyediaan jasa dengan tarif yang telah ditentukan, dan ditetapkan secara bervariasi.
PENJELASAN
Pasal 122

Cukupjelas.
PENJELASAN
Pasal 123

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 124

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 125

Cukupjelas.
PENJELASAN
Pasal 126

Cukupjelas.
PENJELASAN
Pasal 127

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 128

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 129

Cukupjelas.
f
PENJELASAN
Pasal 130

Besamya tarif retribusi adalah hasil perkalian antara biaya penyediaan jasa dengan tarif yang telah ditentukan, dan ditetapkan secara bervariasi.
PENJELASAN
Pasal 131

Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 132

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 133

Cukup jelas .
PENJELASAN
Pasal 134

Cukup jelas. Pasal 135 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 136

Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 137

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 138

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 139

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 140

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 141

Cukup jelas . Pasal 142 Cukup jelas .
PENJELASAN
Pasal 143

Penetapan tarif sebespr 2 % dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mepara Telekomunikasi dimaksudkan untuk memudahkan penghitungan, mengjfigat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dati pengendalian ijienara telekomunikasi sulit ditentukan.
PENJELASAN
Pasal 144

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 145

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 146

Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
f
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 147

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 148

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup je 1 as.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 149

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAJCRAH KOTA SIBOLGA NOMOR ...
f
Lampiran I
: Peraturan Daerah Kota Sibolga
Nomor
Tanggal
Tentang
Tahun 2012
2012
Retribusi Jasa Umum
Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan : Struktur tarif retribusi digolongkan menjadi 3 kategori jenis pelayanan yang terdiri dari :
1. Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar bagi penduduk Kota Sibolga
| NO. | JENIS PELAYANAN | BESARNYA RERTFIBUSI |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| L | PEMERIKSAAN DI PUSKESMAS A . PELAYANAN MEDIS TEKNIS ; Tarif keaeluruhan pemeriksaan , pengobatan dan tindakan media dasar tiap kali kunjungan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling | Rp. 0, - |
| | B. PELAYANAN KESEHATAN GIGI 1. Pencabutan Gigi tanpa suntikan * 2. Pencabutan Gigi dengan suntikan | Rp. 0,- Rp. 0, - |
| | 1 C. PEMERIKSAAN KEHAMILAN DI PUSKESMAS : 1. Pemeriksaan Kehamilan 2 . Pemberian Vitamin dan Obat | Rp. 0,- |
| | 3 . Tumpatan Sementara 4. Tunlpatan Silikat | Rp . 0,- |
| | 3. Persalinan Normal D. PEMERIKSAAN KEURING Surat Keterangan Dokter (SKD) Biaya Pemeriksaan untuk keperluan sekolah s / d SLTA | Rp . 0,- Rp. 0,- Rp. 0,- |
| n . | 1 . 2. Sederajat PEMERIKSAAN DI LABORATORIUM DASAR DI PUSKESMAS: | Rp. 0,- Rp. 0, - |
| | 1 . Pemeriksaan Malaria | Rp 0,- |
| | 2. Pemeriksaan Sputum / dahak 3. Pemeriksaan Feaces . Rp. Rp. | 0,- |
| | | 0,- |
| | 4 . Pemeriksaan Kusta | Rp. 0,- |
2. Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan Tambahan bagi Penduduk Kota Sibolga
| NO. | JENIS PELAYANAN | BESARNYA RERTRIBUSI |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I . | PEMERIKSAAN DI PUSKESMAS A. PEMERIKSAAN KEURING 1 . Biaya Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam rangka memenuhi persyaratan kesehatan keija. 2. Biaya Pemeriksaan untuk melamar pekerjaan 3. Biaya Pemeriksaan Kesehatan Dasar calon Jemaah Haji B . PEMERIKSAAN pi LABORATORIUM TAMBAHAN DI PUSKESMAS : 1. Kadar gula par ah 2 . Kolestrol 3 . Uric Acid 4 . Narkoba : a. Metamphetamine b . Cannabinoid c. Morphine | Rp. 7.500,- Rp. 7.500,- Rp. 20.000,- Rp. 10.000, - Rp . 20.000, - Rp. 10.000,- Rp. 35.000,- Rp. 35.000,- Rp. 35.000,- |
f
| II. | | PEMERIKSAAN DI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KOTASEBOIGA: | |
|-------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| II. | A. HEMATGuOGI | |
| II. | 1. Hb | Rp. 3.800,- |
| II. | 2. Leukosit | Rp . 6.100,- |
| II. | 3. Eritrosit | Rp. 6.100,- |
| II. | 4 . Hitung Jenis | Rp. 7.400, - |
| II. | 5 . LED | Rp. 4.100,- |
| II. | 6. Trombosit | Rp . 6.100,- |
| II. | 7. Retikulosit | Rp. 7.200, - |
| II. | 8. Hematokrit | Rp. 3.800,- |
| II. | 9. MCV, MCH, MCHC | Rp . 5.000,- |
| II. | 10. Waktu Pendarahan | Rp . 4.400, - |
| II. | 11 . Waktu Pembekuan | Rp. 6.400, - |
| II. | 12. Rumple Leed | Rp. 5.500, - |
| II. | 13 . Golongan Darah | Rp. 7.500,- |
| II. | 14 . Retraksi Bekuail | Rp . 14.500, - |
| II. | 15.Waktu Protrombin | Rp. 24.500, - |
| II. | 16. Waktu Trombin | Rp. 24.500,- |
| II. | 17 . aPTT | Rp. 24.500, - |
| | B. KIMIA KLINIK | |
| | 1. Urine Rutin | Rp. 24.900,- |
| | 2. Faeces Rutin | Rp. 9.900, - |
| | 3. Tes Kehamilan | Rp . 4.500,- |
| | 4. Analisa Sperma | Rp. 34.500, - |
| | 5. Kimia Darah: | |
| | a) Gula darah | Rp. 17.300, - |
| | b) Bilirubin Total | Rp. 15.100,- |
| | c) Bilirubin Direk | Rp. 15.100,- Rp . 25.100,- |
| | d) Protein Total e) Albumin | Rp. 25.100,- |
| | f) Globulin | Rp. 10.100,- |
| | g) Ureum | Rp. |
| | | 20.100,- |
| | h) Kreatinin | Rp. 20.100, - |
| | i) Uric Acid | Rp. 17.800,- |
| | j) Trigliserida | Rp. 22.600, - |
| | k) Cholesterol | Rp. 22.600,- |
| | l) HDL Cholesterol | Rp. 17.800,- |
| | m)LDL Cholesterol | Rp. 17.800, - |
| | n) SCOT | Rp. 29.900,- Rp. 29.900,- |
| | o) SGPT p) Alkali Fosfatase | Rp. 34.500, - |
| | GT | Rp. 34.500,- |
| | q) Gamma r) Natrium | Rp. 54.500,- |
| | s\ Kalium | Rp. 54.500,- |
| | tj Clorida | Rp. 54.500, - |
| | | Rp . 64.500,- |
| | u) Kalsium | |
| | MIKROBIOLOGI | |
| | C. 1. Angka ICumqn | Rp. 26.500,- |
| | 2. Coliform (airminum & air bersih) | Rp. 26.500,- |
| | 3. Coliform (air kolam renang, air pemandian umum, air | |
| | badan air) ' • | Rp. 47.000,- |
| | 4. Colifecal (air minum &air bersih) umum, | Rp. 26.500,- |
| | 5. Colifecal ( air kolam renang, air pemandian iar | |
| | badan air) 6. BTA | Rp. 47.000, - Rp. 10.000,- |
| | Preparat 7. Preparat gram | Rp. 10.000,- |
| | 8. Preparat Malaria | Rp. 39.900, - |
| | 9. Preparat . KOH | Rp. 10.000,- |
| | 10. Serilisas alat | Rp. 50.000,- |
| | ' | Rp. 52.500,- |
| | 11 . E. Coli | |
| | 12 . Vibrio Cclera | Rp. 35.500, - Rp. 35.500,- |
| | 13 . Streptococcus SPP . Staphylococcus SPP | Rp. 35.500,- |
| | 14 15. Salmonella | Rp. 35.SCO, - |
i
| 16. Shigella 17. Resistensi Test | Rp. 35.500,- Rp. 65.500, - |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.CMV <gG, IgM 16.HSV I IgG, IgM 17 . HSVII IgG, IgM E. TOKSIKOLOGI 1. Cannabinoid 2 . Amphetamine 3. Cocain 4 . Morfin 5. Methadone 6. Arsen (reaksi) 7. Mercury (reaksi) 8. Plumbum (reaksi) 9. Cianida (reaksi) 10. Formalin 11 . Boraks 12. Rhodarmn B 13. Methanyl Yellow 14 . Sakarin (kuantitatif) 15. Siklamat (kuantitatif) F. KIMIA KESEHATAN 1. Sampling ke 2. Sampling ke | - Rp. 219.600,- Rp. 265.900,- Rp. 265.900,- Rp. 44.600,- Rp. 44.600,- Rp. 44.600,- Rp. 44.600, - Rp. 44.600,- Rp . 11.600,- Rp. 11.600,- Rp. 11.600,- Rp. 11.600, - Rp. 31.500 Rp . 31.500, - Rp. 31.500, - Rp. 31.500, - Rp. 51.600,- Rp. 51.600,- |
| lapangan dalam kota lapangan luar kota 3. Pengganti alat / reagensia 4. Air minuin Fisika Kimia 5. Air bersih Fisika Kimia 6. Air Kolam Renang Fisika Kimia 7. Air Pemandian Umum Fisika Kimia 8 . Air Limbah Rumah Sakit 9 . Air Limbah Cair Hotel 10. Air Badan Air 11 . Udara Ambient | Rp. 50.000,- Rp. 500.000,- Rp. 100.000,- Rp. 404.600,- Rp. 26.400,- Rp. 378.200,- Rp. 294.500,- Rp. 26.400,- Rp. 268.100,- Rp. 89.900,- 7.600,- Rp. 82.300,- Rp. 85.100, - 7.600,- Rp. 77.500,- Rp. 166.400,- Rp. 94.900,- Rp. 324.600, - Rp. - Rp. Rp. |
I
Y
3. Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan bagi penduduk lainnya :
| NO. | JENIS | BESARNYA RERTRIBUSI |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. n . | PELAYANAN PEMERIKSAAN DI PUSHESMAS A. PELAYANAN MEDIS TEKNIS 1. Tarif keseluruhan pemeriksaan dan pengobatan tiap kali kunjungan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu 2 . Suntikan B. PELAYANAN KESEHATAN GIGI 1 . Rawat Jalan Dokter Gigi 2 . Tindakan Kecil a. Pencabutan Gigi Sulung b . Pencabutan : Gigi Tetap c. Arsen / eugenol / CHKM/ TKF + Fletcher d . Tambalan Sementara e . Tumpatan Amalgam 3. Tindakan Sedang a. Scalling / regio b. Incisi Abses c . Pencabutan Gigi dengan komplikasi d. Curretage / regio C. PEMERIKSAAN KEHAMILAN Di PUSKESMAS 1. Rawat Inap / hari 2 . Kamar Operasi / kali Pakai 3. Kamar Isolasi 4. Persalinan Normal 5 . Persalinan Dengan Penyulit 6. Curetage Abortus Incompletus 7. IVA 8. Perawatan Nifas 9. Perawatan Bayi Asfiksia 10. Peraw atan bayi BBLR 11. Suntik KB 12 . Pasang / Buka IUD 13. Pasang / Buka Inplant D. PERTOLONGAN PERSALINAN DI PUSKESMAS Pertolongan Persalinan Normal E. PEMERIKSAAN KEURING 1. Biaya Pemeriksaan untuk keperluan sekolah s / d SLTA Sederajat 2 . Biaya Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Keija dalam rangka memenuhi persyaratan kesehatan keija 3 . Biaya Pemeriksaan untuk melamar pekeijaan PEMERIKSAAN LABORATORIUM A. PEMERIKSAAN I ? I LABORATORIUM DASAR DI PUSKESMAS: 1 . Test Urine rutin 2. Test Darah putin 3 . Tes Golongqn Darah 4 . Pemeriksaan Malaria 5. Pemeriksaan Sputum / dahak 6 . Pemeriksaan Feaces 7. Tes Kehamilan 8. Pemeriksaan Kusta | Rp . 6.000,- Rp. 2.500,- Rp . 6.000,- Rp . 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 10.000,- Rp . 6.000,- Rp . 10.000,- Rp. 25.000,- Rp. 10.000,- Rp. 30.000,- Rp. 30.000,- Rp. 75.000,- Rp. 75.000,- Rp. 100.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 100.000,- Rp. 25.000,- Rp. 37.500,- Rp . 25.000,- Rp. 25.000,- Rp. 25.000,- Rp . 50.000,- Rp . 50.000,- Rp. 130.000,- Rp. 5.000,- 6.000,- 6.000, - Rp. Rp. Rp. 7.500,- Rp. 7.500,- Rp. 7.500,- Rp. 7.500,- Rp. 7.500,- Rp. 7.500,- Rp. 7.500,- Rp. 7.500,- |
i
| c) Morphine | Rp. 32.500,- |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| B. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KOTA SIBOLGA : a. | |
| Urine Rutin | |
| 1 . Hb 2. Leukosit | Rp . 3.800,- Rp . 6.100,- |
| 3. Eritrosit | Rp . 6.100, |
| | - |
| 4. Hitung Jenis | Rp. 7.400,- |
| 5. LED | Rp. 4.100,- |
| 6. Trombosit | Rp. 6.100,- |
| 7. Retikulosit | Rp. 7.200,- |
| 8. Hematokrit | Rp. 3.800,- |
| 9. MCV, MCH, MCHC | Rp. 5.000, - |
| 10. Waktu Pendarahan | Rp. 4.400,- |
| 11 . Waktu Pembekuan | . 6.400, |
| | Rp - |
| 12 . Rumple Leed | Rp. 5.500,- |
| 13 . Golongan Darah | Rp . 7.500,- |
| 14. Retraksi Bekuan | Rp. 14.500,- |
| 15. Waktu Protrombin | Rp. 24.500,- |
| 16. Waktu Trombin | Rp . 24.500,- |
| 17. aPTT | Rp. 24.500,- |
| (c) KIMIA KLINIK | |
| 1. | Rp. 24.900,- |
| 2. Faeces Rutin | Rp. 9.900,- |
| 3. Tes Kehamilan | Rp . 4.500, - |
| 4. Analisa Sperma | Rp. 34.500,- |
| 5 . Kimia Darah: | |
| Gula darah | Rp . 17.800, - |
| Bilirubin Total | Rp. 15.100,- |
| Bilirubin Direk | Rp. 15.100,- |
| Protein Total | Rp. 25.100,- |
| Albumin | Rp. 25.100,- |
| Globulin | Rp. 10.100,- |
| | Rp. 20.100, - |
| Ureum | Rp. 20.100,- |
| Kreatinin Uric Acid | Rp. 17.800,- |
| | Rp. 22.600,- |
| Trigliserida Cholesterol | Rp. 22.600,- |
| HDL Cholesterol Cholesterol | Rp. 17.800,- Rp. 17.800,- |
| LDL | Rp |
| SGOT | . 29.900,- |
| SGPT | Rp. 29.900,- |
| Alkali Fosfatase | Rp. 34.500,- |
| Gamma GT | Rp. 34.500,- |
| Natrium | Rp. 54.500,- |
| Kalium | Rp. 54.500,- |
| Clorida | Rp. 54.500,- |
| Kalsium | |
| | Rp. 64.500,- |
| (d)MIKROBIOLOGJ | |
| 1. AngkaKuman | Rp. 26.500,- |
| 2. Coliform (air minum 8s air bersih) | Rp. 26.500,- |
| 3. Coliform (air kolam renang, air pemandian umum, air | Rp . 47.000,- |
| badan air) 4 . Colifecal (air minum & air bersih) renang, air pemandian umum, iar | Rp. 26.500,- |
| 5. Colifecal ( air kolam badan air ) | Rp. 47.000,- Rp. 10.000,- |
| 6 . Preparat BTA 7. Preparat gram | Rp. 10.000,- |
| | Rp. 39.900,- |
| 8. Preparat Malaria 9 . Preparat KOH | Rp. 10.000,- Rp . 50.000,- |
| 10 . Serilisasi alat . | Rp . 52.500,- |
| 11 . E Coli 12 . Vibrio Colera | Rp . 35.500,- |
| 13 . Streptococcus SPP | Rp. 35.500,- |
I
L
h
i
14. Staphylococcus SPP
15. Salmonella
16. Shigella
17. Resistensi Test
(e) IMMUNOLOGI
1. Widal
2. Reumatoid Faktor
3. Dengue IgD, IgM
4. TPHA
5. VDRL
6. HbsAg
7. Anti Hbs
8. ASTO
9. HIV
10. HCV
11. 11.Anti ' HCV
12. i
13. 12.CRP
14. 13.Toxoplasma IgA, IgG, IgM
15. 14.Rubella IgG, IgM
16. 15.CMV IgG, IgM
17. 16.HSV I IgG, IgM
18. 17.HSVII IgG, IgM
(f ) TOKSIKOLOGI
1. Cannabinoid
2. Amphetamine
3. Cocain
4. Morfin
5. Methadone
6. Arsen (reaksi)
7. Mercury (reaksi)
8. Plumbum (reaksi)
9. Cianida (reaksi)
10. Formalin
11. Boraks
12. Rhodamin B
13. Methanyl Yellow
14. Sakarin (kuantitatif)
15. Siklamat (kuantitatif)
(g) KIMIA KESEHATAN
1. Sampling ke lapangan dalam kota
2. Sampling ke lapangan luar kota
3. Pengganti alat / reagensia
4.
Air ininum
Fisika
Kimia
5. Air bersih Fisika Kimia
6. Air Kolarn f ^ nang Fisika Kimia
7. Air Pemandjan Umum Fisika Kimia
8. Air Limbah Rumah Sakit
9. Air Limbah Cair Hotel
6. 10.Air badan air
7. 11.Udara Ambient
8. Rp. 35.500,-
Rp. 35.500,-
Rp. 35.500, -
Rp. 65.500,-
Rp.
Rp.
52.500,-
35.100,-
Rp. 205.500,-
Rp.
Rp.
22.500,-
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
22.500,-
44.500,-
44.500,-
39.500,-
45.500,-
54.500,-
Rp.
Rp.
22.500,-
54.500, -
Rp. 344.600,-
Rp. 219.600,-
Rp. 219.600,-
Rp. 265.900,-
Rp. 265.900,-
Rp. 44.600,-
Rp. 44.600,-
Rp. 44.600, -
Rp. 44.600,-
Rp. 44.600,-
Rp. 11.600,-
Rp. 11.600, -
Rp. 11.600,-
Rp. 11.600,-
Rp. 31.500,-
Rp. 31.500,-
Rp. 31.500,-
Rp. 31.500, -
Rp. 51.600,-
Rp. 51.600,-
Rp.
50.000,-
Rp. 500.000,-
Rp. 100.000,-
Rp. 404.600,-
Rp.
26.400,-
Rp. 378.200,-
Rp. 294.500,-
26.400,-
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp. 268.100, -
89.900,-
7.600,-
82.300,-
85.100,-
7.600,-
77.500,-
Rp. 166.400,-
Rp.
94.900,-
Rp. 324.600,-
64.900,-
Rp.
h
M. SYARFI HUTAURUK
| m | PEMERIKSAAN KESEHATAN UNTUK MENDAPATKAN SURAT KETERANGAN KESEHATAN, ditetapkan : 1 . Surat keterangan kesehatan, sakit, istirahat, kelahiran, rujukan, kematian dan sejenisnya 2. Surat keterangan cuti bersalin dan sejenisnya 3. Visum et Repertum, keperluan Asuransi dan 4 . Surat keterangan untuk keperluan Jasa rahaija 5. Surat keterangan laik sehat lingkungan keija: a) < 10 orang tenaga keija b) 11 - 25 orang tenaga kerja | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | dirawat, | Rp. 5.000,- |
| | | Rp. 5.000,- |
| | sejenisnya | Rp . 10.000,- |
| | | Rp. 10.000, - |
| | | Rp. 25.000,- |
| | | Rp. 50.000,- |
| | c) 26 - 50 orang tenaga kerja | Rp. 100.000,- |
| | d) > 50 orang tenaga keija | Rp. 200.000,- |
| | 6. Uji Petik Laik Sehat Lingkungan Kerja | Rp. 50.000,- |
| | 7. Retribusi pemeriksaan berkala karyawan per orang per 6 (enarn) bulan sekali | Rp. 10.000,- |
Y
Lampiran II
- Peraturan Daerah Kota Sibolga
Nomor
Tanggal
Tentang
Tahun 2012
2012
Retribusi Jasa Umum
Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Dr. F. L. Tobing :
INSTALASI GAWAT DARURAT
| | | | Besaran Tarif | Besaran Tarif | Besaran Tarif |
|-------|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| No | ITEM PELAYANAN | ITEM PELAYANAN | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan ( RP ) | Jumlah |
| I | Kegawatan Medis | Dokter Spesialis | 18.000 | 22.500 | 40.500 |
| 2 | Half Day Care | Dokter Umum Dokter Spesialis Dokter Umum | 18.000 18.000 | 15.000 22.500 | 33.000 40.500 |
| 3 | Luka Lecet Kecil | Doktet Spesialis Dokter | 18.000 7.500 7.500 | 15.000 22.500 15.000 | 33.000 30.000 22.500 |
| 4 | Luka Lecet Luas | Umum Dokter Spesialis Dokter Umum | 20.000 20.000 12.000 | 45.000 30.000 | 65.000 50.000 |
| 5 6 | Luka Jahit dengan 3 jahitan | Dokter Spesialis Dokter Umum | 12.000 4.000 | 25.000 18.000 | 37.000 30.000 |
| | >3 jahitan + 1 jahitan | Dokter Spesialis Dokter Umum | 12.000 + 2.500 / | 7.000 18.000 | 11.000 30.000 + 2.500 / |
| 7 | Ganti Verband | Dokter Spesialis Dokter Umum | jahitan 5.000 | | jahitan |
| 8 | EKG | Dokter Spesialis | 30.000 | 10.000 35.000 | 15.000 65.000 |
| | | Dokter Umum | 30.000 | 25.000 | 55.000 |
| 9 | Nebulizer Pasang Kateter | Dokter Spesialis Dokter Umum | 15.000 15.000 30.000 | 18.000 12.000 | . 33.000 27.000 |
| 10 11 | incomplecated Pasang NGT incomplecated | Dokter Spesialis Dokter Umum | 30.000 30.000 | 20.000 15.000 | 50.000 45.000 |
| | Vena Scctie | Dokter Spesialis Dokter Umum | 30.000 | 20.000 15.000 | 50.000 45.000 |
| 12 | | Dokter Spesialis Dokter Umum | 5.000 5.000 | 30.000 20.000 | 35.000 |
| 13 14 | Pasang Infus (pertama) Tindakan Sedang: | Perawat Dokter Spesialis | 0 50.COO 50.000 | 3.000 30.000 | 25.000 3.000 80.000 |
| 15 | amputasi l - 3jari RJP dengan Deflbrilator + | Dokter Umum Dokter Spesialis Dokter Umum | 40.000 40.000 | 20.000 40.000 30.000 | 70.000 80.000 70.000 |
| | obat | | | | |
| 16 | Oksigen / liter / jam Pemasangan Infus | | 7.500 | 0 | 7.500 |
| 17 | untuk Transfusi Darah | Dokter Umum | 5.000 | 7.500 | 12.500 |
| | / pasien | Perawat | | | |
| | | | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
RAWAT JALAN
| | | Besaran Tarif | Besaran Tarif | Besaran Tarif |
|----|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| No | Rawat Jpian | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan ( RP ) | Jumlah |
| 1 | IGD ( Tanpa Tindakan / koqsultasi ) | 6.000 | | 6.000 |
| 2 | Klinik Dokter Umum / Gigi | 5.000 | 7.000 | 12.000 |
| 3 | Klinik Dokter Spesialis | 5.000 | 12.000 | 17.000 |
| 4 | * Pemeriksaan Kesehatan Asijransi | 7.500 | 22.500 | 30.000 |
| 5 | Surat Keterangan Berbadan Sehat | 4.500 | 1.500 | 6.000 |
| 6 | Surat Keterangan Lahb | 4.500 | 1.500 | 6.000 |
| 7 | Surat Visum | 7.000 | 3.000 | 10.000 |
| 8 | Surat Dokter Penguji Tersendiri / Tim Penguji | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
POLIKLINIK UMUM
| | | Besaran Tarif | Besaran Tarif | Besaran Tarif |
|----|--------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| No | ITEM PELAYANAN | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jumlah |
| 1 | Injeksi obat - obatan/ vitamin | 1.800 | 1.200 | 3.000 |
| 2 | Ganti Verband | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| 3 | Ekstraksi kuku | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| 4 | Buka Hecting (per hecting) | 3.000 | 2.000 | 5.000 |
| 5 | Aspirasi Pus | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| 6 | Incisi | 9.000 | 6.0C0 | 15.000 |
POLIKLINIK ANAK
| | | Besaran Tarif | Besaran Tarif | Besaran Tarif |
|----|-------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| No | ITEM PELAYANAN | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan ( RPI | Jumlah |
| 1 | lmunisasi BCG | 6.000 | 3.000 | 9.000 |
| 2 | Lmunisasi Polio 1 , 11,111,IV | 6.000 | 3.000 | 9.000 |
| 3 | lmunisasi Hb O | 6.000 | 3.000 | 9.000 |
| 4 | lmunisasi DPT I , II , III | 6.000 | 3.000 | 9.000 |
| 5 | lmunisasi Campak | 6.000 | 3.000 | 9.000 |
| 6 | lmunisasi Tetanus Toxoid | 6.000 | 3.000 | 9.000 |
| 7 | MantOUx Test | 40.000 | 40.000 | 80.000 |
| 8 | CPAP | 50.000 | 25.000 | 75.000 |
POLIKLINIK BEDAH
| No | ITEM PELAYANAN | Besaran Tarif | Besaran Tarif | Besaran Tarif |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| | | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jumlah |
| 1 | Pemasangan Bidai | 20.000 | 40.000 | 60.000 |
| 2 | Pemasangan Gyps | 20.000 | 50.000 | 70.000 |
| 3 | Pemasangan Ransel Verban | 5.000 | 30.000 | 35.000 |
| 4 | Debridement Kecil | 20.000 | 30.000 | 50.000 |
| 5 | Debridement Sedang | 25.000 | 40.000 | 65.000 |
| 6 | Primer heating | 20.000 | 30.000 | 50.000 |
| 7 | Pemasangan Kateter | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| 8 | Pemasangan NGT | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| 9 | Cross insisi | 20.000 | 30.000 | 50.000 |
| 10 | Explorasi corpus alineum | 15.000 | 50.000 | 65.000 |
| 11 | Bedah Minor Khusus (yang tidak dikerjakan di kamar operasi), seperti: Sirkumsisi . Lipoma, Ateroma | 75.000 | 150.000 | 225.000 |
POLIKLINIK PENYAKIT DAI«AM
| | | Besaran Tarif | Besaran Tarif | Besaran Tarif |
|----|----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| No | ITEM PELAYANAN t | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan ( RP ) | Jumlah |
| 1 | EKG | 30.000 | 35.000 | 65.000 |
| 2 | Endoscopy | 250.000 | 225.000 | 475.000 |
| 3 | Colonoscopy | 300.000 | 300.000 | 600.000 |
| 4 | USG (Thyroid, abdomen atas, abdomen bawah, ginjal ) / tindakan | 40.000 | 45.000 | 85.000 |
| 5 | Perawatan Luka / Gangren Diabetic | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| 6 | Edukasi Diabetik | 15.000 | 15.000 | 30.000 |
r
Y
POLDCLINIK OBGYN / KEBIPANAN DAN KANDUNGAN
| | | Besaran Tarif | Besaran Tarif | Besaran Tarif |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| No | ITEM PELAYANAN | Jasa Sarana ( RP ) | Jasa Pelayanan ( RP ) | Jumlah |
| 1 | Biopsi | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 2 | IUD pasang atau buka | 40,000 | 30.000 | 70.000 |
| 3 | Inspekulo | 20.000 | 20.000 | 40 , 000 |
| 4 | Vaginal Toucher | 20.000 | 20.000 | 40.000 |
| 5 | Implant pasang ata ^ buka | 40.000 | 30.000 | 70.000 |
| 6 | Ganti Verban | 25.000 | 15.000 | 40.000 |
| 7 | Visum | 30.000 | 30.000 | 60.000 |
| 8 | USG Ginekologi (Trans Abdominal, Trans Vaginal, Bayi) / tindakan | 40.000 | 45.000 | 85.000 |
| 9 | USG Bayi (Dopier / 4 Dimensi) / tindakan | 1G0.000 | 50.000 | 150.000 |
PERSALUfAN
| | | | Besaran Tarif | Besaran Tarif | Besaran Tarif |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| No | | Item Pelayanan | Jasa Sarana ( RP ) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jumlah |
| a. Persalinah Normal | a. Persalinah Normal | a. Persalinah Normal | a. Persalinah Normal | a. Persalinah Normal | a. Persalinah Normal |
| 1 | Kelas in | Dokter Spesialis | 80.000 | 200.000 | 280.000 |
| 2 | Kelas II | Dokter Spesialis | 100.000 | 270.000 | 370.000 |
| 3 | Kelas I | Dokter Spesialis | 120.000 | 340.000 | 460.000 |
| 4 | VIP | Dokter Spesialis | 200.000 | 432.500 | 632.500 |
| Persali urn !eng » i Pe lyulit | Persali urn !eng » i Pe lyulit | Persali urn !eng » i Pe lyulit | Persali urn !eng » i Pe lyulit | Persali urn !eng » i Pe lyulit | Persali urn !eng » i Pe lyulit |
| Kelas 1 | III | Dokter Spesialis | i ^ O . UUU | o t O . OUU | |
| Kelas 2 | II | Dokter Spesialis | 150.000 | 450.000 | 600.000 |
| | Kelas I | Dokter Spesialis | 175.000 | 525.000 | 700.000 |
| 3 4 | VIP | Dokter Spesialis | 250.000 | 650.000 | 900.000 |
TINDAKAN KURETAGE
| | | Besaran Tarif | Besaran Tarif | Besaran Tarif |
|---------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| No | Item Pelayanan | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jumlah |
| 1 Kelas | Dokter Spesialis | 125.000 | 300.000 | 425.000 |
| 2 Kelas | Dokter Spesialis | 150.000 | 390.000 | 540.000 |
| 3 Kelas | Dokter Spesialiy | 175.000 | 480.000 | 655.000 |
| VIP 4 | Dokter Spesialis | 300.000 | 600.000 | 950.000 |
Catatan : Persalinan di Ruang Bersalin di bantu oleh dokter spesialis
;
•
I
i
PONEK ( Penanganan Obstetri Neonatus Emergency Komprehcv -sif )
| No | ITEM PELAYANAN | ITEM PELAYANAN | Jasa Sarana (Rp) | Jasn Pelayanan (Rp) | Jumlah |
|------|---------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | Manual Placenta | Dokter Spesialis | 150.000 | 100 | 250.000 |
| 1 | Manual Placenta | Dokter Umum | 150.000 | 75 | 225.000 |
| 2 | Hecting dengan 3jahitan | Dokter Spesialis | 12.000 | 25 | 37.000 |
| 2 | Hecting dengan 3jahitan | Dokter Umum | 12.000 | 18 | 30.000 |
| 3 | Hecting dengan > 3jahitan | Dokter Spesialis | 4.000 | 7 | 11.000 |
| 3 | Hecting dengan > 3jahitan | Dokter Umum | 12.000 + 2.500 / jahitan | 18 | 30.000 + 2.500 / jahitan |
| 4 | Reausitasi Bayi | Dolcter Spesialis | 40.000 | 40 | 80.000 |
| 4 | Reausitasi Bayi | Dokter Umum | 40.000 | 30 | 70.000 |
POLIKLINtK GIGI DAN MULUT
| | | Besaran Tarif | Besaran Tarif | Besaran Tarif |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| No | Rawat Jalan | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jumlah |
| 1 | Topikal aplikasi | 40.000 | 40.000 | 80.000 |
| 2 | Fissure sealant | 20.000 | 20.000 | 40.000 |
| 3 | Hiperemi pulpa sat. , kali kunjungan | 15.000 | 35.000 | 50.000 |
| 4 | Hiperemi pulpa dua kali kunjungan (kunjungan pertama) | 15.000 | 15.000 | 30.000 |
| 5 | Hiperemi pulpa dua kali kunjungan(kunjungan kedua) | 20.000 | 20.000 | 40.000 |
| 6 | Pulpitis satu kali kunjungan | 40.000 | 40.000 | 80.000 |
| 7 | Pulpitis 4 kali kunjungan (kunjungan pertama) | 15.000 | 15.000 | 35.000 |
| 8 | Pulpitis 4 kali kunjungan (kunjungan kedua) | 15.000 | 15.000 | 30.000 |
| 9 | Pulpitis 4 kali kunjungan (kunjungan ketiga) | 25.000 | 25.000 | 50.000 |
| 10 | Pulpitis 4 kali kunjungan (kunjungan keempat) | 40.000 | 40.000 | 80.000 |
| | pertama | 15.000 | 15.000 | 30.000 |
| 11 12 | Gangren pulpa kunjungan Gangren pulpa kunjungan kedua | 15.000 | 15.000 | 30.000 |
| 13 | Gangren pulpa kunjungan ketiga | 40.000 | 40.000 | 80.000 |
| 14 | Incisi abses | 30.000 | 30.000 | 60.000 |
| 15 | OsteomieUtis | 30.000 | 30.000 | 60.000 |
| 16 | Ginggiviti 3 | 30.000 | 30.000 | 60.000 |
| | | 25.000 | 25.000 | 50.000 |
| 17 | Kuretase Ginggiva Scaling | 25.000 | 50.000 | 75.000 |
| 18 19 | Pencabutan gigi susu dengan topikal aplikasi | 5.000 | 15.000 | 20.000 |
| 20 | Pencabutan gigi susu dengan injeksi | 10.000 | 15.000 | 25.000 |
| 21 | Pencabutan gigi tetap atas frelakang kanan kiri | 15.000 | 20.000 | 35.000 |
| 22 | Pencabutan gigi tetap atas depan | 10.000 | 20.000 | 30.000 |
| 23 | Pencabutan gigi tetap prenylar atas | 15.000 | 15.000 | 30.000 |
| 24 | Pencabutan gigi tetap prenplar bawah | 15.000 | 20.000 | 35.000 |
| | Pencabutan gigi tetap baw h belakang | 15.000 | 20.000 | 35.000 |
| 25 | ^ Pencabutan gigi tetap bawah depan | 10.000 | 15.000 | 25.000 |
| 26 | gigi tetap dengan komplikasi | 30.000 | 70.000 | 100.000 |
| 27 28 | Pencabutan Tindakan operatif M3bawah | 100.000 | 200.000 | 300.000 |
| 29 | Tindakan operatif Kista | 30.000 | 170.000 | 200.000 |
| 30 | Tindakan operatif Mucocell | 30.000 | 120.000 | 150.000 |
| 31 | Tindakan operatif Rnnula | 30.000 | 120.000 | 150.000 |
| 32 | Tindakan operatif Ginggivectomy | 30.000 | 120.000 | 150.000 |
| 33 | Apex Resetie | 30.000 | 70.000 | 100.000 |
| 34 | Fixatie 1 rahang | 160.000 | 70.000 | 230.000 |
f
| 35 | Ginggivo plasty | 160.000 | 40.000 | 200.000 |
|------|-------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 36 | Tindakan operatif : epulis | 160 | 40 | 200 |
| 37 | Post operasi / control | 5 | 10 | 15 |
| 38 | Tambalan gigi tetap | 20 | 15 | 35 |
| 39 | Tambalan gigi susu | 20 | 10 | 30 |
| 40 | Tambalan sinar gigi tetap | 70 | 30 | 100 |
| 41 | Tambalan sinar gigi susu | 35 | 15 | 50 |
| 42 | Tambalan sementara gigi tetap | 10 | 10 | 20 |
| 43 | Tambalan sementara gigi susu | 10 | 10 | 20 |
POUKUNIX THT
7
| | | Besaran Tarif | Besaran Tarif | Besaran Tarif |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| No | ITEM PELAYANAN | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jumlah |
| 1 | Ekstraksi serumen prop / epidermis prop / kolesteatoma liang telinga | 20.000 | 20.000 | 40.000 |
| 2 | Ekstraksi benda asing di liang telinga | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| 3 | Ekstraksi benda asing hidung | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| 4 | Ekstraksi benda asing di orofaring | 50.000 | 40 , 000 | 90.000 |
| 5 | Kemokaustik konka | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| 6 | Kemokaustik faring | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| 7 | Aspirasi abses septum | 75.000 | 50.000 | 125.000 |
| 8 | Aspirasi perikondritis | 75.000 | 50.000 | 125.000 |
| 9 | Insisi abses peritonsil | 100.000 | 50.000 | 150.000 |
| 10 | Insisi abses septum | 100.000 | 50.000 | 150.000 |
| 11 | Insisi abses preaurikula | 100.000 | 50.000 | 150.000 |
| 12 | Insisi abses retroaurikula | 100.000 | 50.000 | 150.000 |
| 13 | Insisi abses coli | 100.000 | 50.000 | 150.000 |
| 14 | Insisi Perikondritis / othaematom | 100.000 | 50.000 | 150.000 |
| 15 | Ekstirpasi kista daun telinga (pseudokista . kista aterm . kista dermoid, papilloma,veruca, kelloid,hemangioma | 100.000 | 75.000 | 175.000 |
| 16 | Transluminasi | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| 17 | Audiogram nada mumi | 20.000 | 15.000 | 35.000 |
| 18 | Impedansi audiometric | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| 19 | Nasoendoskopi & nasofaringoskopi | 40.000 | 40.000 | 80.000 |
| 20 | Endoskopi telinga | 40.000 | 40.000 | 80.000 |
| 21 | Laringoskopi optic | 4C.000 | 40.000 | 80.000 |
| 22 | Biopsi tumor hiduiig | 50.000 | 40 , 000 | 90.000 |
| 23 | Biopsi nasofaring secara endoskopi | 50.000 | 40.000 | 90.000 |
| 24 | Parasintesis MT | 70.000 | 40.000 | 110.000 |
| 25 | Biopsi nasofaring tanpa endoskopi | 50.000 | 40.000 | 90.000 |
| 26 | Debridement luka Post Opepasi | 25.000 | 20.000 | 45.000 |
| 27 | Spooling Hidung | 30.000 | 30.000 | 60.000 |
POLEKLINIK MATA
| | | Besaran Tarif | Besaran Tarif | Besaran Tarif |
|----|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| No | Rawat Jalan | Jasa Sarana ( RP ) | Jasa Pelayanan (Hp) | Jumlah |
| 1 | Refraksi | 17.000 | 20.000 | 37.000 |
| 2 | Glaukoma | 20.000 | 20.000 | 40.000 |
| | | 20.000 | 20.000 | 40.000 |
| 3 | Katarak | 20.000 | 20.000 | 40.000 |
| 4 | Pterigium | 20.000 | 20.000 | 40.000 |
| 5 | Pinguikulitis | 20.000 | 20.000 | 40.000 |
| 6 | Dibetik Retinopati | 20.000 | | 40.000 |
| 7 | Diabetik Hipertensi | | 20.000 | |
| 8 | Ablasio Retina | 20.000 | 20.000 | 40.000 |
|-----|-----------------------|----------|----------|----------|
| 9 | Kekeruhan Vitrius | 20.000 | 20 | 40 |
| 10 | Corpus Aineum | 20.000 | 20 | 40 |
| 11 | Entropion | 17.000 | 20 | 37 |
| 12 | Ektropion | 17.000 | 20 | 37 |
| 13 | Trichiasis | 17.000 | 20 | 37 |
| 14 | Papil Edema | 20.000 | 20 | 40 |
| 15 | Papilitis | 20.000 | 20 | 40 |
| 16 | Neuritis Retrobulbar | 20.000 | 20 | 40 |
| 17 | Diplopia | 20.000 | 20 | 40 |
| 18 | Tumor Palpebra | 20.000 | 20 | 40 |
| 19 | Tumor Konjetiva | 20.000 | 20 | 40 |
| 20 | Conlimgtivitis | 17.000 | 20 | 37 |
| 21 | Blefaritls | 17.000 | 20 | 37 |
| 22 | Episkheritis | 17 000 | 20 | 37 |
| 23 | Skeritts | 20.000 | 20 | 40 |
| 24 | Hordiulom | 80.000 | 70 | 150 |
| 25 | Kalazion | 80.000 | 70 | 150 |
| 26 | Keratitis | 20.000 | 20 | 40 |
| 27 | Dakriosistitis | 80.000 | 70 | 150 |
| 28 | Ulcus komea | 20.000 | 20 | 40 |
| 29 | Erosi Komea | 20.000 | 20 | 40 |
| 31 | Trauma kimia | 80.000 | 70 | 150 |
| 33 | Xantelasma | 20.000 | 20 | 40 |
| 35 | Herpes Zoster | 20.000 | 20 | 40 |
| 36 | Selulitis orbital | 20.000 | 20 | 40 |
| 37 | Selulitis preseptal | 20.0