PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 1 Tahun 2016
Tentang POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Berlaku: 1 Maret 2015
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 240

- (1) Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau peristiwa selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer ( software ).
- (2) Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ);
- b. koreksi kesalahan pencatatan;
- c. penerimaan/pengeluaran hibah selain kas;
- d. pembelian secara kredit;
- e. retur pembelian kredit;
- f. pemindahtanganan atas aset tetap/barang milik
9. daerah tanpa konsekuensi kas; dan
- g. penerimaan aset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas.
- (3) Pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengesahan atas pengeluaran/belanja melalui mekanisme uang persediaan/ganti uang persediaan/ tambahan uang persediaan.
- (4) Koreksi kesalahan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah diposting ke buku besar.
- (5) Penerimaan/pengeluaran hibah selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan/ pengeluaran sumber ekonomi non kas yang merupakan pelaksanaan APBD yang mengandung konsekuensi ekonomi bagi Pemerintah Daerah.
- (6) Pembelian secara kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan transaksi pembelian aset tetap yang pembayarannya dilakukan di masa yang akan datang.
- (7) Retur pembelian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pengembalian aset tetap yang telah dibeli secara kredit.
- (8) Pemindahtanganan atas aset tetap tanpa konsekuensi kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan pemindahtanganan aset tetap pada pihak ketiga karena suatu hal tanpa ada penggantian berupa kas.
- (9) Penerimaan aset tetap tanpa konsekuensi kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan perolehan aset tetap akibat adanya tukar menukar ( ruitslaag ) dengan pihak ketiga.
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 241

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (1) berupa bukti memorial yang dilampiri dengan:
- a. pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ);
- b. berita acara penerimaan barang;
- c. surat keputusan penghapusan barang;
- d. surat pengiriman barang;
- e. surat keputusan mutasi barang (antar SKPD);
- f. berita acara pemusnahan barang;
- g. berita acara serah terima barang; dan
- h. berita acara penilaian.
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 242

Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 243

- (1) PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 membuat bukti memorial.
- (2) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanggal transaksi dan/atau peristiwa, kode rekening, uraian transaksi dan/atau kejadian, dan jumlah rupiah.
- (3) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam buku jurnal umum.
- (4) Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau peristiwa selain kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.
- (5) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD.
Paragraf 5
Laporan Keuangan pada SKPD
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 244

- (1) SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara yang meliputi:
- a. Laporan realisasi anggaran SKPD;
- b. Neraca SKPD;
- c. Catatan atas laporan keuangan SKPD
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintah.
Bagian Keempat
Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPKD
Paragraf 1
Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPKD
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 245

Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer ( software ).
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 246

- (1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas mencakup:
- a. bukti transfer;
- b. nota kredit bank; dan
- c. surat perintah pemindahbukuan.
- (2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan:
- a. surat tanda setoran (STS);
- b. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah);
- c. surat ketetapan retribusi daerah (SKR-Daerah);
- d. laporan penerimaan kas dari bendahara penerimaan; dan
- e. bukti transaksi penerimaan kas lainnya.
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 247

Prosedur akuntansi penerimaan kas dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 248

- (1) Fungsi akuntansi berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal penerimaan kas dengan mencantumkan uraian rekening-lawan asal penerimaan kas berkenaan.
- (2) Secara periodik jurnal atas transaksi penerimaan kas diposting ke buku besar rekening berkenaan.
- (3) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD.
Paragraf 2
Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPKD
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 249

Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer ( software ).
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 250

- (1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 mencakup:
- a. SP2D; atau
- b. nota debet bank; atau
- (2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
- a. SPD;
- b. SPM; dan/atau
- c. laporan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran; dan
- d. kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa.
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 251

Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 merupakan fungsi akuntansi SKPKD.
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 252

- (1) Fungsi akuntansi SKPKD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening-lawan asal pengeluaran kas berkenaan.
- (2) Secara periodik jurnal atas transaksi pengeluaran kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.
- (3) Setiap akhir periode buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.
Paragraf 3
Prosedur Akuntansi Aset pada SKPKD
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 253

- (1) Prosedur akuntansi aset pada SKPKD meliputi serangkaian proses pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPKD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer ( software ).
- (2) Prosedur akuntansi aset pada SKPKD digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan aset yang dikuasai/digunakan SKPD dan/atau SKPKD.
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 254

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 berupa bukti memorial dilampiri dengan:
- a. berita acara penerimaan barang;
- b. surat keputusan penghapusan barang;
- c. surat keputusan mutasi barang (antar SKPD);
- d. berita acara pemusnahan barang;
- e. berita acara serah terima barang;
- f. berita acara penilaian; dan
- g. berita acara penyelesaian pekerjaan;
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 255

Prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 256

- (1) Fungsi akuntansi SKPKD berdasarkan bukti transaksi dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 membuat bukti memorial.
- (2) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai jenis/nama aset, kode rekening, klasifikasi aset tetap, nilai aset tetap, uraian transaksi dan/atau kejadian.
- (3) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam buku jurnal umum.
- (4) Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau peristiwa selain kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.
- (5) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD.
Paragraf 4
Prosedur Akuntansi Selain Kas pada SKPKD
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 257

- (1) Prosedur akuntansi selain kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau peristiwa selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (software).
- (2) Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. koreksi kesalahan pembukuan;
- b. penyesuaian terhadap akun tertentu dalam rangka menyusun laporan keuangan pada akhir tahun;
- c. reklasifikasi belanja modal menjadi aset tetap; dan
- d. reklasifikasi akibat koreksi yang ditemukan dikemudian hari.
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 258

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (1)
berupa bukti memorial yang dilampiri dengan:
- a. berita acara penerimaan barang;
- b. surat keputusan penghapusan barang;
- c. surat keputusan mutasi barang (antar SKPKD);
- d. berita acara pemusnahan barang;
- e. berita acara serah terima barang;
- f. berita acara penilaian; dan
- g. berita acara penyelesaian pekerjaan.
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 259

Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (1) dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 260

- (1) Fungsi akuntansi berdasarkan bukti transaksi dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 membuat bukti memorial.
- (2) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanggal transaksi dan/atau peristiwa, kode rekening, uraian transaksi dan/atau peristiwa, dan jumlah rupiah.
- (3) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam buku jurnal umum.
- (4) Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau peristiwa selain kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.
- (5) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD.
Paragraf 5
Laporan Keuangan pada SKPKD
BAB XII - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 261

- (1) Kepala SKPKD menyusun dan melaporkan laporan arus kas secara periodik kepada Bupati.
- (2) Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintah.
BAB XIII
Pasal 262

- (1) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (4) Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.
BAB XIII
Pasal 263

PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 ayat (4) paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
BAB XIII
Pasal 264

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 disampaikan kepada DPRD dan Menteri Dalam Negeri paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.
BAB XIII
Pasal 265

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 disampaikan kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.
Bagian Kedua Laporan Tahunan
- (1) PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
BAB XIII
Pasal 267

- (1) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pejabat pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPD yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. laporan realisasi anggaran (LRA);
- b. neraca;
- c. laporan operasional (LO);
- d. laporan perubahan ekuitas (LPE); dan
- e. catatan atas laporan keuangan (CaLK).
- (4) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIII
Pasal 268

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (3) huruf a, disampaikan Bupati kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
BAB XIII
Pasal 269

- (1) PPKD menyusun Laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
- (2) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalaui sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. laporan realisasi anggaran (LRA);
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih (LP SAL);
- c. neraca;
- d. laporan operasional (LO);
- e. laporan perubahan ekuitas (LPE);
- f. laporan arus kas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan (CaLK).
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.
- (5) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/Perusahaan daerah.
- (6) Laporan ikhtisar realisasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dari ringkasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dan laporan kinerja interim dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (7) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan Bupati yang menyatakan pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XIII
Pasal 270

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 ayat (2) disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
Bagian Ketiga
Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
BAB XIII
Pasal 271

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
BAB XIII
Pasal 272

- (1) Apabila sampai batas waktu 2 (dua) bulan setelah penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 ayat (1), Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan hasil pemeriksaan, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan kinerja yang isinya sama dengan yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
BAB XIII
Pasal 273

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) dirinci dalam rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran terdiri dari:
- a. ringkasan laporan realisasi anggaran; dan
- b. penjabaran laporan realisasi anggaran.
BAB XIII
Pasal 274

- (1) Agenda pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) ditentukan oleh DPRD.
- (2) Persetujuan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak rancangan Peraturan Daerah diterima.
BAB XIII
Pasal 275

- (1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah wajib dipublikasikan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan telah diundangkan dalam
Lembaran Daerah.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN
BAB XIV - KEUANGAN DAERAH
Pasal 276

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Bupati mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian Intern di lingkungan Pemerintah Daerah yang dipimpinnya.
- (2) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat;
- b. terselenggaranya penilaian risiko;
- c. terselenggaranya aktivitas pengendalian;
- d. terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi; dan
- e. terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.
- (4) Penyelenggaraan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Pemeriksaan Ekstern
BAB XIV - KEUANGAN DAERAH
Pasal 277

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB XV - KERUGIAN DAERAH
Pasal 278

- (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera
diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.
BAB XV - KERUGIAN DAERAH
Pasal 279

- (1) Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada Bupati dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.
- (2) Setelah segera kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
- (3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Bupati segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.
BAB XV - KERUGIAN DAERAH
Pasal 280

- (1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau
pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.
BAB XV - KERUGIAN DAERAH
Pasal 281

- (1) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundangundangan tersendiri.
BAB XV - KERUGIAN DAERAH
Pasal 282

- (1) Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.
BAB XV - KERUGIAN DAERAH
Pasal 283

Kewajiban bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.
BAB XV - KERUGIAN DAERAH
Pasal 284

- (1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri sipil bukan bendahara ditetapkan oleh Bupati.
BAB XV - KERUGIAN DAERAH
Pasal 286

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XV - PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 287

- (1) Bupati dapat menetapkan SKPD atau unit kerja pada SKPD yang tugas pokok dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum.
- (2) Pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhubungan dengan:
- a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat;
- b. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umu; dan/atau
- c. pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diprioritaskan antara lain pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pengelolaan limbah, pengelolaan pasar pengelolaan terminal, pengelolaan obyek wisata daerah, dana perumahan, rumah susun sewa.
BAB XV - PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 288

- (1) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 SKPD atau unit kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.
- (2) Pemberian fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
- (3) Status BLUD bertahap diberikan fleksibilitas pada batasbatas tertentu berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, serta perumusan standar, kebijakan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan.
- (4) BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (5) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari:
- a. jasa layanan;
- b. hibah tidak terikat;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
- d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah
BAB XV - PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 289

- (1) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BLUD perlu dilakukan audit terhadap laporan keuangan BLUD.
- (2) Jika dalam hasil audit terhadap laporan keuangan BLUD terdapat surplus, agar besaran surplus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XV - PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 290

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI - PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 291

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah.
- (2) Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tata cara penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, dan akuntansi, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
- (3) Peraturan Daerah tentang sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga memuat tata cara penunjukan pejabat yang diberi wewenang BUD, kuasa BUD, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran
berhalangan.
BAB XVI - PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 292

Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2015 menggunakan aplikasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 293

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2008 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 294

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
Agar setiap orang mengetahuinya, dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.
Ditetapkan di Dompu pada tanggal 1 Maret 2015
BUPATI DOMPU,
H. BAMBANG M. YASIN
Diundangkan di Dompu pada tanggal 1 Maret 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,
H. AGUS BUKHARI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2016 NOMOR ... NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR ... TAHUN 2016