PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 10 Tahun 2015
Tentang No Description
Berlaku: 10 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
( SALINAN
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELAT AN
No.10,2015
BEMETITNTAIT KOT 7TNOEANG SELRTAN. Perubahan tas Peraturan Walikota Nomor T Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Thun Anggar~n 2015.
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat ( 1 ) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dalam hal Pemerintah Daerah belum menganggarkan pendanaan kegiatan pemilihan dalam APBD atau telah menganggarkan dalam APBD tetapi belum sesuai dengan standar kebutuhan, Pemerintah Daerah menganggarkan pendanaan kegiatan pemilihan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
l
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
2. Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
6. Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahanAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 680);
2. 1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
3. 1 2 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);
13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 ten tang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 1 2 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang SelatanNomor 48);
Menetapkan
16. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 58);
2. 1 7 . Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomorl);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.
Pasall
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatari Tahun 2015 Nomorl) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 28, sehingga Pasal 1 berbunyi se bagai beriku t:
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
- 1 . Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Pendapatan adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Belanja adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8. Defisit Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatan dan Belanja.
9. Pembiayaan Daerah yang selanjutnya disebut Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Penerimaan Daerah, yang selanjutnya disebut Penerimaan adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7. 1 1. Pengeluaran Daerah yang selanjutnya disebut Pengeluaran adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8. 1 2 . Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih le bih realisasi Penerimaan dan Pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
13. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
16. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
17. Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan Pajak Penghasilan Pasal 2 1 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
18. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
19. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepadadaerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
20. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
21. Pinjaman Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
22. Piutang Daerah yang selanjutnya disebut Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang­ undangan atau akibat lainnya yang sah.
23. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
24. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
25. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program .dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran dinas selaku Bendahara Umum Daerah.
28. Komisi Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan.
N/A
Pasal 2

| APBD | Tahun | Anggaran | 2015 sejumlah | | Rp2,903,837,253,385.00 sebagai |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|
| berikut: | berikut: | berikut: | berikut: | berikut: | berikut: |
| a. | Pendapatan, | meliputi: | | | |
| | 1. | Pendapatan Asli Daerah | Pendapatan Asli Daerah | Rp | 963,221,584,973.00 |
| | 2. | Dana Perimbangan | Dana Perimbangan | Rp | 744,344,030,000.00 |
| | 3. | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp | 614,076,835,125.00 |
| | | JumlahPendapatan | JumlahPendapatan | Rp | 2,321,642,450,098.00 |
| b. | Belanja, meliputi: | | | | |
| | 1 . | Belanja Tidak Langsung terdiri atas: | Belanja Tidak Langsung terdiri atas: | | |
| | | a) | Belanja Pegawai | Rp | 640,991,173,388.57 |
| | | b) | Belanja Hibah | Rp | 89,517,207,318.00 |
| | | c) | Belanja Bantuan Sosial | Rp | 1,944,000,000.00 |
| | | d) | Belanja Bantuan Keuangan KepadaProvinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik | Rp | 416,319,293.00 |
| | | e) | Belanja Tidak Terduga | Rp | 9,356,747,940.00 |
| | Jumlah Belanja Tidak Langsung | Jumlah Belanja Tidak Langsung | Jumlah Belanja Tidak Langsung | Rp | 742,225,447,940.00 |
| 2. | | Belanja Langsung, terdiri atas: | | | |
| | a) | Belanja Pegawai | Belanja Pegawai | Rp | 284,273,457,184.00 |
| | b) | Belanja Barang dan Jasa | Belanja Barang dan Jasa | Rp | 720,808,518,772.00 |
| | c) | Belanja Modal | Belanja Modal | Rp | 1,156,529,829,489.00 |
| | Jumlah Belanja Langsung | Jumlah Belanja Langsung | Jumlah Belanja Langsung | Rp | 2,161,611,805,445.00 |
| Jumlah Belanja Daerah | Jumlah Belanja Daerah | Jumlah Belanja Daerah | Jumlah Belanja Daerah | Rp | 2,903,837,253,385.00 |
| | Surplus/Defisit | Surplus/Defisit | Surplus/Defisit | Rp | (582,194,803,287.00) |
| | 3. Pembiayaan, terdiri atas: | Penerimaan | Pembiayaan Daerah | Rp | 582,194,803,287.00 |
| SiLPA tahun berkenaan | SiLPA tahun berkenaan | SiLPA tahun berkenaan | SiLPA tahun berkenaan | Rp | 0.00 |
3. Ketentuan Lampiran I pada kode jenis Belanja Hibah 5.1.4 dan kode objek Belanja Hibah Kepada Pemerintah 5.1.4.01 diubah.
4. Ketentuan Lampiran I pada kode jenis Belanja Hibah 5.1.4 ditambahkan 1 (satu) kode objek Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 5.1.4.08 dan 1 (satu) rincian objek belanja yaitu Belanja Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum 5.1.4.08.01.
5. Ketentuan Lampiran I pada kode jenis Sisa Lebih Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 6.1.1 diubah.
6. Ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 1. 2 0 . 1 3 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah diubah.
7. Ketentuan Lampiran III diubah.
8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 sampai dengan angka 7 sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.
Ditetapkan di Tangerang Selatan. Pada tanggal 30 April 2015. WALIKOTA TANGERANG SELATAN, ttd/cap
AIRIN RACHMI DIANY
Diundangkan di Tangerang Selatan.
Pada tanggal 30 April 2015. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd/cap
DUDUNG E. DIREDJA
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 10. Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum,
ttd/cap
Dra. Kunti Bratajaya Atmajaningsih, S.Ip.
Pembina Tingkat I IV /b Nip. 19680410 199403 2 009
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
a. bahwa sesuai Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, bahwa Bupati bertanggung jawab rnengelola sistem pendidikan di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan di bidang pendidikan sesuai kewenangannya guna mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bennartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan yang di selenggarakan melalui proses pembelajaran dengan metode komprehensif yang menyentuh unsur demokratis, berkeadilan, sistemik, pembudayaan, keteladanan dan pemberdayaan keteladanan dan pemberdayaan semua komponen masyarakat sehingga tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a tersebut di atas dan dalam upaya pemerataan pembangunan di bidang pendidikan di Kecamatan dan peningkatan daya tampung bagi Lulusan Sekolah Dasar serta meningkatkan mutu dan efisiensi tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama dipandang perlu untuk mengatur Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan &lt;lalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sin tang;
- l. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darur � t Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tmgkat II Di Kalimantan (Le b Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Ta:b:: Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun . 1959 Nornor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. ten �� Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas b � Korupsi Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Repu I Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38511;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 38741 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang � omor 20 Tahun 2001 [Lernbaraan Negara Republik Indonesia Tahu.n 2001 Nornor 134, Tambahan Lernbaran Negara Repubhk Indonesia Nornor 4150 I;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republil: Indonesia Tahun 20 � 3 Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 42861;
6. Undang-Undang Nornor 20 Tahun 2003 ten � ang Siste � Pendidikan Nasional [Lembnran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2003 Nornor 78, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nornor 4355); ten tang Republik Lembaran
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan. Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2004 No\_mor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 N\_omor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Un � ang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penm � angan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran Ne ara Republik Indonesia Nomor 4438 ); g
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 p b k tentang em entu an � eraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 N 82 Tambahan Lembar . omor , 5234); an Negara Republik Indonesia Nomor
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tent � g Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 · Nornor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44961;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentill:g Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggar � Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89. Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4741);
17. Peraruran Pemerintah iNcmor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo; 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 201 O ten tang Pengelolaan D � Penyelenggaraan Pendidikan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 ; � 7 �� an Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Noma;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Ta.h 2?10 tentang Norma, Staridar, Prosedur Dan un Bidang Pendidikan· · Kriteria Di ·
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintan tentang Pengelolaan Keuan D g Nornor 25 Tahun 2006 . gan aerah (Lemb D Kabupaten Smtang Tahun 2006 N aran aerah Lembaran Daerah Kabu t \_omor 26, Tambahan sebagaimana telah diubJa � :n Smtang Nornor 25), Kabupaten Sintang Nornor 3 T h gan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Tahun ;0 �� 2 0l3 (Lembaran Daerah Lembaran Daerah Kabupaten s: t NNomor 3, Tambahan ... n ang omor 3);
20. Peraturan Daerah K b . a upaten Sintan N tentang Urusan Pemeri tah g ornor 1 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabu;at � -Daerah Kabupaten Sintang Tambahan Lembaran Da -� nK mtang Tahun 2008 Nomor 1 era a � upaten Sintang Nomor l)i
- 2 Tahun 2008 aten Sintang Nomor Kabupaten 21 Pera tu ran Dae rah Kabup si Perangkat Daerah . tentang Susunan Organ1sa Kabupaten Sintang Tahun 2008 Sintang Sintang [Lembaran Daert Daerah Kabupaten Nomor 2, Tambahan Lem aran Nomor
- 2); 1 Tahun 2009 . Nomor ah ah K bupaten SIDtang baran Daer 22. Peraturan Daer 8 Pendidikan (Lem Tambahan tentang Penyelenggaraan 2009 Nomor l, Kabupaten Sintang Tahun s·ntang Nomor l); Lernbaran Daerah Kabup,m·n I
MEMUTUSKAN :
Menetapkan ANG PENDIRIAN UNIT PERATURAN BUPATI SINT � iNE � ; � PERTAMA NEGERI DI SEKOLAH BARU SEKOLAH KABUPATEN SINTANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
- Daerah adalah Kabupaten Sintang. 1
1. D ah sebagai Unsur 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat aer I p merintah Daerah.
- Penye enggara e . . .· . . . n iil'2aH Uru � an Pemerinlahan oleh 3. Pernerintahan Daerah tldalah Pe17de � an Rakyat Daerah rnenurut asas Pemerintah Daerah dan Dewan erw d prinsip otonomi seluas-luasnya . d tu as pembantuan engan . Otonorni an g . . Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam sistern dan pnnsip Negdara O ·. Negara Republik Indonesia Tahun dimaksud dalam Undang-Un ang asa:, . 1945.
- 4\_ Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.
7. Menteri adalah Menteri Pendidika:n Republik Indonesia.
8. Kepala Sekolah adalah Pirnpinan Sekolah yang menduduki jabatan fungsional.
9. Wakil Kepala Sekolah adalah Wakil Pimpinan Sekolah yang rnembidangi kurikuJum, kesiswaan, dan konsding.
10. Kepala Tata Usaha adalah Pemegang Tata Usaha dan Adrninistrasi dalam Jabatan Struktural Eselon V.
11. Sekolah Menengah Pertarna adalah -Jenjang Pendidikan Menengah Pertama Negeri.
12. Unit Pelaksana Te.knis Daerah adalah unit yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan sebagai Pelaksana Teknis Daerah sebagai Pengelola pelaksana jalannya pendidikan sekolah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.
"
14. Pendidikan adaJah usaha aadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara . aktif mengembangkan potensi dirinva untuk memiliki kekuatan spmtual keagamaan, pengendalian diri. kepribadian kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
15. P.:m..liJiluu1 Mcncn � Tin � l Pcrlwntt ttJwah Pcniliiliklill ytt.n � ililak � wuw setelah Lulusan Pendidikan Dasar.
16. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang sating terkalit secara terpadu untuk mencapai Tujuan Pendidikan Nasional.
17. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yar.g tersedia pada jaiur, jenjang dan jerus pendidikan terteruu.
18. Tenaga Kcpcndidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
19. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong pelajar, widyaswara. tutor, instrukrur. fasilitator. dan sebutan lain sesuai dengan kekhusussannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
20. Kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
8. 21.Pembelajaran adalah proses irueraksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suaru lingkungan belajar.
9. 22.Evtt.luttsi pc11dicliktU1 1:1.dd.!1:1.h kcgi&amp;.Uul pe,ugcndttlian, penjamirrari dan penetapan mutu pendidikan ierhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai suatu bentuk penanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
10. 23.Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam suatu pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
11. 24.Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang memliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.
12. 25.Dewan Pendidikan adalah Lembaga Mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
13. 26.Komite Sekolah adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik. komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
14. 27.Siswa adaJah peserta didik pada satuan pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah.
BAB II - PENDIRIAN SEKOLAH
Pasal 2

- (1) Latar belakang didirikannya Sekolah Menengah Pertama Negeri adalah guna mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang berrnartabat dalam rangka rnencerdaskan kehidupan bangsa, serta agar menjacti manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, sehat, berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Pendirian Sekolah Menengah Tingkat Pert.ama Negeri bertujuan na memenuhi
- pembangunan dan pengembangan bidang pen an ' .
- a. meningkatkan daya tampung lulusan Sekolah Das8:1" gu didik d daerah: 1
- b anggota b meningkatkan pengetahuan dan kemampuan siswa se ag � · · bal balik dengan bngkungan masyarakat dalam mengadakan hubungan um . dikan ndidikan sosial budaya, semesta serta dapat melanJutkan pertdi pe pada jenjang yang lebih tinggi.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama berpedoman kepada Tujuan Pendidikan Nasional.
BAB II - PENDIRIAN SEKOLAH
Pasal 3

Pendirian Sekolah menengah Tingkat Pertama Negeri dengan nama- nam � dan lokasi sebagaimana tercantum - dalam Lampiran II Peraturan Bupatl irii, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB II - PENDIRIAN SEKOLAH
Pasal 4

Peserta didik berasal dari lulusan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah/ sederajat
- (1) Pengelolaan Pendirian Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 3, sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Pimpinan Sekolah Menengah Tingkat Pertama terdiri atas Kepala Sekolah dan seorang atau lebih Wakil Kepala Sekolah berdasarkan kebutuhan.
- (3) Kepala Sekolah dibantu oleh Tenaga Kependidikan lainnya dan tenaga administrasi yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Susunan Organisasi, tugas dan wewenang Sekolah Menengah Pertama Negeri ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Struktur Organisasi dari Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pad\_a ayat (l)\_ tercantu\_m pada larnpiran I Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB II - PENDIRIAN SEKOLAH
Pasal 6

Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga pendidik kurikul � u\_:u acuan, peralatan pendidikan, tanah dan gedung serta pemelih � aanya p � : � e o1ah Menengah Pertama Negeri menjadi t'll1&amp;,nung jawab Pemerintah Daerah.
BAB II - PENDIRIAN SEKOLAH
Pasal 7

. · /ab kepada Kepala Kepala Sekolah Menengah Pertama Negen bertanggung jaw d . . tras·1 . didik a rrurus Dinas Pendidikan atas penyelenggaraan kegi;,.tan pen 1 an, sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan sarana dan prasarana.
BAB Ill - RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SEKOLAH
Pasal 8

- {l) Isi Rencana Induk Pengembangan Sekolah Menengah Pertam8: Negeri merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk menc �� ai tujuan pendidikan menengah dalam rangka upaya mencapai tujuan pendidikan.
- (2) Isi Kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri wajib memuat bahan kajian dari mata pelajaran tentang :
- a. Pendidikan Agama;
- b. Pendidikan Kewarganegaraan;
- c. Pendidikan Bahasa;
- d. Pendidikan Matematika
- e. Pendidikan Pengetahuan Alam;
- f. Pendidikan Pengetahuan Sosial;
- g. Pendidikan Seni Budaya;
- h. Pendidikan Jasmani dan Olahraga;
1. Pendidikan Teknologi Informasi dan Komuriikaai;
- j. Muatan Lokal.
- (3) Kurikulum yang berlaku secara Nasional yang ditetapkan Menteri.
- (4) Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri dapat menjabarkan dan menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan dengan tidak rnengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional.
- (5) Sekolah Menengah Pertama Negeri dapat menjabarkan dan rnenambah bahan kajian dan mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan seternpat.
BAB Ill - RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SEKOLAH
Pasal 9

- (l) Untuk dapat diterima sebagai siswa Sekolah Menengah Pertama seseorang harus:
- a. Tama tan Sekolah Dasar I Madrasah lbtidaiyah / Sederajat;
- b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Menteri melalui Dinas.
t
Siswa mempunyai hak sebagai berikut:
.
- c. mengikuti program pendidi..kan yang bersangkutan atas \_pen gk k puan din maupun berkelanjutan, bai..k untuk mengemban an emam untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang dibukukan; ·
- a. mendapatka.n hale yang sama untuk mendapatkan pendidi..kan; . b. memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnr:ikan
3. 1 d. mendapat bantuan fasilitas belajar bea siswa atau bantuan amnya sesuai dengan persyaratan yang berlaku; . . an
- e. pindah ke Sekolah Menengah Tingkat Pertaina yang seJaJar atau � g tingkatannya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan srswa pada Sekolah Menengah Pertama yang hendak dimasuki.
Siswa mempunyai kewajiban sebagai berikut :
.
.
- a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali b1lamana siswa dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. mematuhi semua peraturan yang berlaku;
- c. menghormati tenaga pendidik;
- d. menghormati tenaga kependidikan;
- e. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Sekolah Menengah Pertarna yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
BAB IV - PENILAIAN
Pasal 11

Penilaian Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan dan bersifat terbuka untuk memperoleh keterangan tentang kegiatan dan kemajuan pelajar siswa pelaksanaan kurikulum, guru dan tenaga kependidikan lainnya dan Sekolah Menengah Pertama sebagai satu kesatuan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan penentuan akreditasi Sekolah Menengah Tingkat Pertama.
BAB IV - PENILAIAN
Pasal 12

- (1) Penilaian Pelaksanaan kurikulum dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara kurikulum Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional dengan kemampuan siswa serta perkembangan masyarakat.
- (2) Penilaian terhadap guru dan tenaga kependidikan ctilakukan untuk mengetahui kemampuan dan kewenangan profesional.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan untuk :
- a. pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga pendidik lainnya;
- b. penyempumaan kurikulurn, pengelolaan program pendidikan guru tenaga kependidikan lainnya. ' dan
l
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat ( 3 ). dilakukan oleh Dinas.
BAB IV - PENILAIAN
Pasal 13

- (1) Dengan telah dilakukan Pendirian Sekolah Menengah Pertama sebagaim\_ana dimaksud pada Larnpiran 11 Peraturan Bupati ini, terhadap segala biaya penyelenggaraan, sarana dan prasarana pernbinaan dan pengawasan sekolah menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang dan sumber lain yang sah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. gaji guru, tenaga kependidikan lainnya dan tenaga administrasi;
- b. biaya pengadaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- c. biaya perluasan dan pengembangan;
- d. biaya Pendidikan dan Pengajaran.
BAB VI - PENGAWASAN
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap Sekolah Menengah Tingkat Pertama dalam rangka pembinaan, pengembangan, perlindungan, peningkatan mutu dan pelayanan Sekolah Menengah bersangkutan.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan administrasi sekolah.
- (3) Pengawasan sebagairnana dimaksud pada ayat ( l) dan (2) Pasal ini, dilakukan oleh pengawas Sekolah Menengah.
- (4) Pelaksanaan � e � ent � an seb � gaimana dimaksud pada ayat (11, ayat (21 dan ayat (3) Pasal mi, diatur lebih lanjut sesuai ketenLuan peraturan PerundangUndangan yang berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Spegala Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang telah ada sebelum eraturan Bu ti · · · · masih tetap b ���� · sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini
'i
..
·
�
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan iru, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang
pada tanggal .;2.4 JUfl.1 2013
�
Al&lt;G,t
/
,-MILTON CROSBY
Diundangkan di sintang pada tanggal
2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
ZULKIFLI HAJJ AHMAD
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR � S1j
..
'\_...
'•
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
TAHUN 2013
TANGGAL
2013
TENTANG
PENDlRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI D1 KABUPATEN SINTANG
STRUKTUR ORGANISASI UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI D1 KABUPATEN SINTANG
l
..
�
: .
:
�
�
�
�
''.-·;, • ,.\_.'
':r.;,
!
'/:
..
f,
...
'i?;,:·,.:,';Jf,
;::-
,
-,:::.:
:,;&gt;\_( /
.,=;:; , ·;
�
-r-
;
�
/,.&gt;;.J
,"·
���
• ...
n,.;..:,.
�
,:
l,
:J.\...:.t..··.l ;.
.r.,
..
.s: •
:•
·
�
. .-.·
•
�
·::;' ;}
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
31 :i LI j un l
TAHUN 2013
TANGGAL
2013
TENTANG
PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SINTANG
LAMPIRAN II
DAFTAR NAMA PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SINTANG
| NO --- � --- | ---- NAMASEKOLAH------KECAMATAN ----- -·---2 -- ·---- --·-- | --___ ___________ | _______AI..AMAT--- | � ----KETERANGAN___ ----·-----5------·------- |
|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| •- 1 | | 3 | 4__ | |
| 1. | SMP Negeri 5 Satu Atap Ketungau Hilir | Ketungau Hilir | Desa Sungai Mali | Tahun Operasional 2012/2013 |
| 2. | SMP Negeri 6 Satu Atap Kelam Permai | Kelam Permai | Desa Sungai Lais | Tahun Operasional 2012/2013 |
| 3. | SMP Negeri 8 Satu Atap Tempunak | Tempunak | Desa Sungai Kura | Tahun Operasional 2012/2013 |
| 4. | SMP Negeri 9 Satu Atap Sepauk | Sepauk | Desa Sirang Setambang | Tahun Operasional 2012/2013 |
| 5. | SMP Negeri 6 Satu Atao Kavan Hulu | Kayan Hulu | Ntillf!:tt MuSttu | Tahun Operasional 2012/2013 |
| 6. | SMP Negeri 7 Satu Atap Kayan Hutu | Kayan Hulu | Desa Riam Panjang | Tahun Operasional 2012/2013 |
| 7. | SMP Negeri 4 Ambalau | Ambalau | Nanga Ambalau | Tahun Operasional 2012/2013 |
| 8. | SMP Negeri 7 Sintang | Sintang | Desa Jerora | Tahun Operasional 2013/2014 |
| 9. | SMP Negeri 5 Ketunzau Tenaah | Ketungau Tengah | Desa Sumber Sari | Tahun Operasional 2013/2014 |
| 10. | SMP Negeri 8 Kayan Hulu | Kayan Hulu | Desa Nanga Lar | Tahun Operasional 2013/2014 |
| 11. | SMP Negeri 8 Kayan Hilir | Kayan Hilir | Desa Karya Baru | Tahun Operasional 2013/2014 |
| 12. | SMP Negeri 10 Sepauk | Sepauk | Desa Temiang Kapuas | Tahun Opcrasional 2013/2014 |
| 13. | SMP Negeri 11 Sepauk | Sepauk | Desa Sinar Pekayau | Tahun Operasional 2013/2014 |
| 14. | SMP Negeri 7 Satu Atap Ketunzau Tengah | Ketungau Tengah | Desa Sepan Mengaret | Tahun Operasional 2013/2014 |
| 15. | SMP Negeri 6 Ketunaau Hilir | Ketungau Hilir | Desa Senibung | Tahun Operasional 2013/2014 |
| 16. | . SMP Negeri 7 Satu Atao Ketunaau Hilir | Ketungau Hilir | Desa Maung | Tahun Operasional 2013/2014 |
N/A
Preamble

Mengingat
BUPAII SITUBONDO
PERATI'RAIY BI'PATI SITUBOITIX) rrouoR lb TArrIril 2016
TEITTANG
PERT'BAHAIT KTDUA ATAS PTRATT'RAIT BI'PATI SITI'BOITDO ItouoR2g TAIIUil 2015 TTNTANG TATA CARA PEIYGAIYGIC}ARAN, PELILKSAIIAAII DAII PTIIATAUSAHAAN, PERTAIIGGUNqTAITABAN DAN PELAPORAII, SERTA UOIYITORIIIG DAII E1IALUASI PtMBtRIAIt HIBAII, BAIVTUAIS SOSLAL, BAGI TIASIL PA.TAK/RETRIBUSI DAERAII, BAIITUAII I{TUANGAIT, BEI,ANJA TIDAIT TERDUGA DAIT PINGTLUARAN PEMBIAYAAIT YAITG BERST'MBER DARI Ail(X}ARAIT PEISDAPATAIT DAIT BETITITJA DATRAII KABI'PATEil SITT'BOITIX) TAIITff AITGGARAIT 2OL6
DTITGAN RAHU,AT TT'II.AIT YANG MAIIA ESA
BIIPATI SITI'BOIII'O,
- bahwa dengan telatr ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L4 Tahun 2OL6 tentang Perubatran Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah ' Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daeratr, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 29 Tahun 2OL5 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaart dan Penatausahaan, Pertanggungiawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dart Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bag Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja fidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2016.
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tatrun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Fropinsi Jawa Timur (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor t9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tatrun 1965 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273Al;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun L999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor LT Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; 3.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendatraraan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 4.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aa0Ol; 5.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tatrun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Rrsat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tartbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6.
6. Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a4561; 7.
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2AO7 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7231; 8.
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OOg tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 12, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a9671;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OOg tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor LL2, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. 1 1. Undang-Undarrg Nomor 40 Tatrun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
12. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341;
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OLl tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun zOlL Nomor 101, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
14. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OL3 tentang Organisasi Kemasyarakatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a3O);
15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
16. Undang-Undang Nomor 23 Takrun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambatran kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telatr beberapa kali diubatr teraktrir dengan UndangUndang Nomor 9 Tatrun 2015 (Iembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2009 Nomor 18, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 49721 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2Ol2;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7L Tatrun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol0 Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2OL2 tentang Hibah Daeratr (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 5, Tambahan Iembarart Negara Repubtk Indonesia Nomor 52721;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2014 Nomor 123, Tanrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor L57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57L71;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OL4 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 168, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 569a);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tatrun 2OL6 tentang Perangkat Daeratr (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor L 14, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
24. PeraturEul Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 5);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2OLL;;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan telah Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 446, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a7a\;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2OL4 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
29. Peraturan Daeratr Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (kmbaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 03);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Ke{a Pemerintatr Desa (kmbaran Daerah Kabupaten Situbondo Tatrun 2006 Nomor 8);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daeratr (Lembaran Daeratr Kabupaten Situbondo Tahun 2OO8 Nomor 4l sebagaim€ura telah diubah dengan Peraturan Daeratr Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2O14 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja kmbaga Telaris Daeratr (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2Ol4 Nomor 15);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Susun€rn Organisasi dan Tata Ke{a Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL1 Nomor 16);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2Ol3 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Ikbupaten Situbondo Nomor L4 Tahun 2013 (Lembaran Daeratr Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 14);
Menetapkan
5
34. Peraturan Daeratr Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daeratr Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2Al4 Nomor 3) ssbagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2OL4 (kmbaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2AL4 Nomor 18);
35. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausatraan, Pertanggungiawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bagr Hasil PEaklRetribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan yang Bersumber dari APBD Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2OL6 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 29l. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 2 Tatrun 2OL6 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL6 Nomor 21.
PERATTIRAN BIIPATI TETTAIYG PERIIBAIIAIT KEDUA ATAS PTRATT'RAIT BT'PATI SITUBOITDO ITOMOR 29 TAHIIN 2015 TTIITANG TATA CARA ptIfcAIIGicARAN, PELIUTSAITAAIT DAIT PENATAUSAIIAAN, PERTAIIGGITNC".IAWABAIT DAII PELI|PORAII, SERTA MOITITORIITG DAIT T\IALUASI PIMBERIAIT HIBATI, BAIYTUAII SOSLAL, BAGI ITASIL PA",Ar/RETRIBUSI DATRAH, BANTUAN KTUANGAII, BTI,AITJA TIDAN TERDUGA DAN PEITGELUARAIT PEUBI.AYAAIY YANG BERSTIMBER DARI ANG{}ARAN PTITDAPATAIT DAIT BELAITJA DATRAII KABTTPATE1T SITUBOITDO TAIIT'I AITGGARAIT 20T6.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sihrbondo Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausatraan, Pertanggungiawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bag Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan yang Bersumber dari APBD Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 291 sebagaimana telatr diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 2 Tahun 2AL6 perita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 2) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daeratr adalah Kabupaten Sihrbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo. 3.
3. Dewan Pennrakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Situbondo. 4.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo. 5.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daeratr pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran /Barartg. 6.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah. 7.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo. 8.
8. Inspektorat adalah Inspelrtorat Kabupaten Situbondo. 9.
10. Dinas Pendapatart, Pengelo1a Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatarr, Pengelola Keuangan dan Aset Daeratr Kabupaten Situbond.o.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daeratr yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendatrara Umum Daerah (BUD).
11. L2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daeratr, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahart desa.
14. Kelurahan adalatr wilayah keq'a Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Pengglrna Barang adalatr pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
17. Keuangan Daerah adalatr semua hak dan kewqjiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daeratr.
19. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah dokumen perencanaan ke{a dan penganggaran pada DPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
20. Rencana Ke{a dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan a.nggaran pada DPKD selaku Bendahara Umum Daeratr.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
23. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintatr Daeratr kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usatra Milik Daerah, Badan, kmbaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telatr ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
24. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak seca.ra terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan tedadinya resiko sosial.
25. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat rnenimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosid akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
26. Blag:, Hasil Pdak/Retribusi Daerah adalah bagran dari peneriman hasil pajak/retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa di wilayatr Kabupaten Situbondo.
27. Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang yang dapat bersifat umum dan khusus, antara Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan dalam rangka untuk mengatasi kesenjangan {iskal antar desa di wilayah Kabupaten Situbondo guna pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan serta peruntukan lainnya ya]rg secara khusus pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemberi Bantuan.
28. Belanja Tidak Terduga adalatr belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daeratr tahun-tahun sebelumnya yang telatr ditutup.
29. Pengeluaran Pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada ta}run-tatrun €mggaran berikutnya.
30. Naskah Perjanjian Hibah Daeratr yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah pedanjian hibah yang bersumber dari Angaran Fendapatan dan Behn$a Daerafi arrhra Femerintah Daeratr dengan penerirna hihh.
31. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan or€urg asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Situbondo.
32. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami, isteri dan anaknya atau ayah dan anakrr5ra, atau ibu dan anaknya bertempat tinggal di Kabupaten Situbondo.
33. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
34. Organisasi Semi Pemerintah/Nom Pemerintatr adalah organisasi-organisasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 9OA 12677 ISJ tanggal 8 Nopember 2OOT .
35. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa, dan Negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
36. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalatr surat yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk, yang menerangkan bahwa sebuah organisasi kemasyarakatan telah tercatat pada administrasi pemerintah sesuai tahapan dan persyaratan.
2. Ketentuan pasal 4 diubah Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (a) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi :
N/A
Pasal 4

- Pemerintatr Daerah dapat memberikan hibah secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. (u
- Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wqiib dan belanja urusan pilihan. {21
- Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (U, ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daeratr sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitis, dan manfaat untuk masyarakat. (s)
- Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memenuhi kriteria paling sedikit: (4)
- b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak terus menerus setiap tatrun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan;
- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- c. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daeratr dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintatran, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- d. memenuhi persyaratan penerima hibatr.
- Kriteria tidak terus menerus setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b, diartikan batrwa penerima hibah tidak dapat menerima hibah kembali dalam APBD setiap tahun anggaran. (s)
- Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana pada ayat (5) adalah, apabila ditetapkan lain berdasarkan peraturan pemndang-undangan yang mengatur secara khusus. (6)
- Teknis pelaksanaan pemberian hibah disesuaikan dengan petunjuk teknis yang diatur secara tersendiri yang disusun oleh SKPD yang membidangr berdasarkan peraturan perundang-undangan. (7t
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:
- b. Pemerintah Daerah Lain;
- a. Pemerintah Rrsat;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMDI; dm/atau
- d. Badan, Iembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan keq'a dari kementenan/lembaga pemerinta.tr non kementerian yang wilayatr kerjarrya berada dalam Daerah
2. (21 Hibah kepada Pemerintah Daerah I-ain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah ssfoagaima.na diamanatkan dalam peraturan perrndang-undangan.
- (3) Badan Usaha MiUk Negara sebagaimana dimaksud dengan Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usatra Milik Daeratr (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibatt yang diterima oleh Pemerinta.tr Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (5) Hibah kepada Badan dan Iembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, diberikan kepada Badan dan kmbaga:
- b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku; atau
- a. yffiLg bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan;
- c. yang bersifat nirlaba, sukarela, bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesatran atau penetapan dari Pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangr urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan;
2. (71 Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan tidak diperkenankan digunakan untuk membiayai kegiatan keolahragaan yang bersif,at profesional.
5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 7

- (1) Hibah kepada Badan dan Lembaga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- b. memiliki surat keterangan domisili dari luratr/ kepala desa setempat.
- a. memiliki kepengurusan yang jelas di Kabupaten Situbondo;
- c. memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- d. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintatr Kabupaten Sihrbondo yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili;
6. (21 Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6), diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo; dan
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangr urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturian perundangundangan;
- c. memiliki sekretariat tetap di Kabupaten Situbondo.
6. Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 8

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daeratr Lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan kmbaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia menyampaikan usulan berupa surat permohonan bantuan hibah secara tertulis yang disertai proposal kepada Bupati dengan tembusan SKPD yang membidangi.
- (21 Surat permohonan dan proposal bag Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan kmbaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap dan/atau stempel yang ditandatangani oleh Pimpinan/KetualKepala atau sebutan lain.
- (41 Bupati dengan suatu disposisi atau yang dipersamakan menunjuk SKPD yang membidangr, untuk segera melakukan evaluasi usulan sebagaimerna dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sistematika penyusunan surat permohonan dan proposal hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4l;, kepala SKPD dapat membentuk tim evaluasi.
- (6) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (71 Format rekomendasi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (9) TAPD memberikan pertimbangan kepada Bupati atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
- (8) Penyampaian hasil evaluasi berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh DPPKAD yang selanjutnya dibawa dalam rapat pembatrasan TAPD.
- (10) Format pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9), sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Pasal 11 Ayat (21 diubah sehingga Pasal 1 1 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 11

- Hibah berupa uang sebagaim arta dimaksud dalam Pasal 10 ayat (U dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belaqia hibah pada PPKD. (1)
- Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (2t
- a. Pemerintah Pusa!
- b. Pemerintah Daerah Lain;
- c. Badan Usatra Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daeratr (BUMDI; dur/atau
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sefoagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat {2l1, dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diseratrkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
- d. Badan, Iembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
8. Ketentuan Pasal berbunyi sebagai 15 Ayat (9) diubah sehingga Pasal 15 berikut :
N/A
Pasal 15

- (1) Kepala DPPKAD mengajukan usulan rfilcangan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah dalam bentuk uang beserta besarannya dan memuat daftar penerima hibah yang dikelompokkan dalam rincian obyek belanja berkenaarl.
2. (21 Kepala SKPD mengqiukan usulan rancangan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah dalam bentuk barang atau jasa beserta besaran dan/atau jenis dan memuat daftar penerima hibah yang dikelompokkan dalam rincian obyek belanja berkenaan.
- (3) Bupati menetapkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa beserta besaran dan/atau jenisnya yang akan dihibahkan kepada penerima hibah dengan suatu Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daeratr tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
4. (41 Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyaluran hibah berupa uang dan penyerahan hibah dalam bentuk barang atau jasa.
- (5) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (6) Sebelum mengajukan pencairan hibah berupa uang dan barang/jasa, SKPD yang membidangr agar membuat surat permohonan persetujuan pencairan hibah kepada Bupati.
7. (71 Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (8) Pencairan hibah sebagaimana ayat (6), disalurkan langsung melalui rekening penerima hibah dan/atau kelompok penerima hibah.
- (9) Penyaluran dana hibah dapat dilaksanakan secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan anggaran kas yang tersedia.
- (10) Penyaluran dana hibah berupa uang kepada penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang dan penyaluran hibah berupa barangfiasa dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang membidangr dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa.
- (11) Persyaratan dan mekanisme pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisatrkan dengan Peraturarr Bupati ini.
9. Ketentuan Pasal 23 sebagai berikut : Ayat (U diubah sehingga berbunyi
N/A
Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat secara selektif serta memiliki kejelasan peruntukannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
2. (21 Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wqiib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
3. Ketentuan Pasal 77 berikut : diubah sehingga berbunyi sebagai 10.
N/A
Pasal 77

Apabila dari hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3), terdapat penggunaan dana hibah, bantuan sosial, bag hasil pqiak/ritribusi daerah, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, maka bag penerima hibah, bantuan sosial, basl hasil pajak/retribusi daerah, bantuan keuangan, belar{a tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Ketentuan Pasal 78 Ayat (U berbunyi sebagai berikut : diubah sehingga Pasal 78
N/A
Pasal 7

E
- (1) Bendahara umum Kas Daerah dan Bendahara Pengeluaran PPKD tidak wqjib memotong dan/atau memungut PPh dan PPN atas pelaksanaan pemberian hibah, bantuan sosial, basl hasil pajaklretribusi daerah, bantuan keuangan, belanja -tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan.
2. (21 Kewqjiban pemotongan dan/atau pemungutan pph dan PPN merupakan kewajiban bendahara organisasi/ lembaga/panitia, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Penyetoran kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh dan PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor sesuai dengan tanggal transaksi.
4. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 12.
N/A
Pasal 79

Penerima hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiaylan apabila dalam pelaksanaan akhir kegiatannya masih terdapat sisa dana dan dana yang tidak dapat dipertanggungiawabkan, harus segera menyetorkan sisa dananya ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan kecuali Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Kepada pemerintah Desa.
- Ketentuan Pasal 80 Ayat (1) diubah sehingga pasal go berbunyi sebagai berikut : 13.
N/A
Pasal 8

O
- Permohonan hibah, bantuan sosial, bag hasil pajak/retribusi daerah, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang tidak mengikuti ketentuan sesuai peraturan Bupati ini tidak dapat diproses perrnohonannya. (U
- Penerima hibah, bantuan sosial, basl hasil pEaklretribusi daerah, bantua.n keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan, dilarang mengalihkan bantuan yang diterima kepada piha[ lain. (2t
- t4. Ketentuan yang tercantum dalam La.mpiran yakni pada I.6, II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, lr.7,III, IV, VI.1, VII.L, VII.2, VII.3, VII.4, VII.S, VIII.1, VIII.2 dan IX.3 diubatr sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundanglan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Situbondo.
Ditetapkan di Situbondo pada tanggat 3 0 JUi,l 2016
BT'PATI SITT'BOIIDO,
DADAITG TIGI,ARTO
Diundangkan di Situbondo pada tanggal 3 0 JUN 2016
SEKRETARIS DAERATI IIABIIPATEN SITUBOI| DO,
BERITA DATRAH KABI'PATTil SITT'BOITIX} TAHI'IT 2OI6IYOMOR
'7
LAMPIRAII Bupati SituQondo
,Peratura.n Ianggal :
Nomor :
3 0 Jtjli 2010.
tb Tatrun 2OL6
SISTEMATTKA PEIYYITSUIIAN PROPOSAL HrBAIr, BAIITUAII SOSIAL, BAITTUAIT SOSIAL YANG TIDAII DIRTIYCAITAKAIT DAIT BAilTUAIT KTUAITGAIT KIIUSUS I
I.6 LAMPIRAN PENDUKUNG :
- b. Fotokopi pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; (untuk organisasi kemasyarakatan)
- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon Bantuan/Pimpinan/Ketua yang masih berlaku;
- c. Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati (untuk Badan dan kmbaga);
- d. surat Keterangan pengesahan atau penetapan dari membidanS sesuai dengan kewenangannya Kepala SKPD yang (untuk Kelompok Masyarakat);
5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; e.
6. Surat Keterangan Domisili; f.
7. Susunan pengurus yang masih aktif; g.
8. Khusus untuk pembangunan fisik, melampirkan rencana dan gambar bangunan serta sertifikat tanaa}. lbukti kepemilikan lainnya; h.
9. Surat pernyataan bahwa tidak menerima hibah pada tahun sebelumnya. 1.
u' PERSYARATAT DAr f,EIrAmsfE PExcaIRA[ DAIta rrIBAg, BAf,TUAf, sOsIAL, BAIITUAT AOSIAL TIDAI( DIREITCAITAXAI|, BAGI HASIL PA'AII/REIRIBUSI DAERAII BATTUAIT TTUAI|GAtr, BAITTUAI| XtU,AfGAtr NIIU8US, BELAIfttA TIDAK TT,RDUCA DAf PEilGEI,UARAII PEilBIAYAAT (IIIIIESTAST DAI{A BERGTTLIRI
II.1 HIBAH
- b. Surat/Nota D!r1! nerrrohonan persetujuan pencairan kepada Bupati dari Kepala SKPD yang membidangi yang menerangl&lt;an bahwa pengajuan telah dilengkapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah mendapatkan disposisi dari Bupati;
- a. Surat pencairan dari penerima dana kepa.da Bupati melalui Kepa1a DPPKAD;
- c. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kepala SKPD.
- e. Foto kopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama Bupa.ti/pejabat yang ditunjuk dan Ketui Penerima Hibah bermaterai cukup;
- d. Foto kopi Keputusan Bupati tentang pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga. dan pengeluaran pembiayaan;
- f. Pakta integritas yang ditandatangani ketua;
- h. Susunan pengurus yang masih aktif;
- g. Foto kopi nomor rekening Bank Jatim yang masih aktif;
- i. Kuitansi bukti pengeluaran uang berrnaterai cukup;
- j. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sesuai dengan Keputusan Bupa.ti tentang Pemberian Hibah beserta besarannya;
- k. Foto kopi proposal pengqjuan kepada Bupati;
1. Foto kopi disposisi Bupati atas proposal yang diajukan;
- m. Foto kopi rekomendasi dari SKPD yang membidangl, sebagai tindak lanjut atas disposisi Bupati terhadap proposal yang diqiukan;
- o. Pengajuan dimasukkan ke dalam snelhecter plastik warna merah rangkap 4 (empat), dengan rincian masing-masing 2 (dua) bendel untuk DPPKAD, 1 (satu) bendel SKPD yang membidangr dan 1 (satu) bendel arsip penerima.
- n. Foto kopi Berita Acara Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daeratr (TAPD) Pemerintatr Kabupaten Situbondo;
TI.2 BANTUAN SOSIAL
- b. Surat/Nota Dinas permohonan persetujuan pencairan kepada Bupati dari Kepala SKPD yang membidang yang menerangkan bahwa pengajuan telah dilengkapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah mendapatkan disposisi dari Bupati;
- a. Surat permohonan pencairan dari penerima dana kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD;
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kepala SKPD.
- e. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantual Keuangal, Belanja Tidak Terduga dan pengeluaran pembiayaan;
- d. Foto kopi Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bagr Hasil Bagr Hasil PEaklRetribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan;
- f. Pakta integritas yang ditandatangani Ketua/pimpinan;
- h. Susunan pengurus yang masih aktif;
- g. Foto kopi nomor rekening Bank Jatim yang masih aktif;
- i. Kuitansi Bukti Pengeluaran uang bermaterai cukup;
- k. Foto kopi disposisi Bupati atas proposal yang diajukan;
- j. Foto kopi proposal pengajuan kepada Bupati;
- l. Foto kopi surat rekomendasi dari SKPD yang membidangr, sebagai tindak lanjut atas disposisi Bupati terhadap proposal yang aiqiulorr;
- n. Pengqjuan dimasukkan ke dalam snelhecter plastik warna putih/bening rangkap 4 (empat), dengan rincian masing-masing 2 (dua) bendel untuk DPPKAD, 1 (satu) bendel SKPD yang membia""gt dan 1 (satu) bendel arsip penerima.
- m. Foto kopi Berita Acara Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten situbondo;
II.3 BANTUAN SOSIAL TIDAK DIRENCANAKAN
- b. Surat/Nota Dinas persetujuan dari Kepala SKPD yang membidangi yang menerangkan bahwa pengajuan telah lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- a. Surat permohon€ul pencairan kepada Bupati;
- c. Surat persetujuan Bupati tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial yang tidak direncanakan dari sKpD yang membid*s;
- e. Foto kopi nomor rekening Bank Jatim yang masih aktif;
- d. Pakta integritas yang ditandatangani Kepala SKPD yang membidangi;
- f. Kuitansi Bukti Pengeluaran uang bermaterai cukup;
- g. Foto kopi Berita Acara Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten Situbondo;
- h. Foto kopi surat rekomendasi dari SKPD yang membidangr, sebagai tindak lanjut atas disposisi Bupati terhadap proposal yang diqiukan;
- j. Foto kopi proposal pengajuan kepada Bupati;
- i. Foto kopi disposisi Bupati atas proposal yang diajukan;
- k. Pengajuan dimasukkan ke dalam snelhecter plastik warna putih/bening rangkap 4 (empat), dengan rincian masing-masing 2 (dua) bendel untuk DPPKAD, 1 (satu) bendel SKPD yang membidangr dan 1 (satu) bendel arsip penerima.
II.4 BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH
- b. Surat permohonan persetujuan pencairan kepada Bupati dari Kepala SKPD yang membidangr dan telah mendapatkan disposisi dari Bupati;
- a. Surat permohonan pencairan dari penerima dana kepada Bupati melalui Kepala DPPI(AD;
3. Surat persetujuan dari Kepala SKPD yang membidangi yang menerangkan bahwa pengajuan telatr lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c.
4. Foto kopi Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bag Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak rerduga dan Pengeluaran Pembiayaan; d.
5. Pakta integritas yang ditandatangani Kepala Desa; e.
6. Foto kopi nomor rekening Bank Jatim yang masih aktif; f.
7. Kuitansi Bukti Pengeluaran uang bermaterai cukup; o D.
8. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, BaSl Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan (khusus bantuan keuangan yang bersifat khusus); h.
9. Pengajuan dimasukkan ke dalam snelhecter plastik warna hijau rangkap 4 (empat) dengan rincian masing-masing 2 (dua) bendel untuk DPKD, 1 (satu) bendel SKPD yang membidangi dan L (satu) bendel arsip penerima. i.
II.5 BANTUAN KEUANGAN UMUM DAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
- a. Surat permohonan pencairan dari penerima dana kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD;
- b. Surat permohonan persetujuan pencairan kepada Bupati dari Kepala SKPD yang membidangt dan telah mendapatkan disposisi dari euplti;
- d. Foto kopi Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bagr Hasil PEaklRetribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran pembiayaan;
- c. Surat persetujuan dari Kepala SKPD yang membidangr yang meneranskan batrwa pengqiuan tetatr lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Pakta integritas yang ditandatangani Kepala Desa dan/atau Lurah (khusus Bantuan Keuangan Kepada Desa dan/atau Kelurahm);
- g. Froposal yang telatr disetujui Bupati (khusus bantuan keuangan yang bersifat khusus);
- f. Pakta integritas yang ditandatangani ketua parpol (khusus bantuan keuangan kepada partai politik);
- h. Foto kopi nomor rekening Bank Jatim yang masih aktif;
- j. Kuitansi Bukti Pengeluaran uang bermaterai cukup;
- i. Susunan pengurus yang masih aktif;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan Keputusan Bupati tentartg Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan (khusus bantuan keuangan yang bersifat khusus); k.
- Foto kopi disposisi Bupati atas proposal yang diajukan (khusus bantuan keuangan yang bersifat khusus); l.
- m. Foto kopi rekomendasi dari SKPD yang membidangi, sebagai tindak lanjut atas disposisi Bupati terhadap proposal yang diajukan (khusus bantuan keuangan yang bersifat khusus);
- o. Pengqjuan dimasukkan ke dalam snelhecter plastik warna hijau rangkap 4 (empat) dengan rincian masing-masing 2 (dua) bendel untuk DPKD, 1 (satu) bendel SKPD yang membidang dan 1 (satu) bendel arsip penerima.
- n. Foto kopi Berita Acara Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten Situbondo (khusus bantuan keuangan yang bersifat khusus);
II.7 PENGELUARAN PEMBIAYAAN (INVESTASI DANA BERGULIR)
- b. Surat/Nota Dinas permohonan persetujuan pencairan kepada Bupati dari Kepala SKPD yang membidangi yang menerangkan bahwa pengajuan telah dilengkapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah mendapatkan disposisi dari Bupati;
- a. Surat permohonan pencairan dari penerima dana kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD;
- c. Foto kopi Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bagt Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran pembiayaan;
- e. Foto kopi nomor rekening Bank Jatim yang masih aktif;
- d. Pakta integritas yang ditandatangani ketua;
- f. Susunan pengurus yang masih aktif;
- h. Pengajuan dimasukkan ke dalam snelhecter plastik warna biru rangkap 4 (empat), dengan rincian masing-masing 2 (dua) bendel untuk DPPKAD, 1 (satu) bendel SKPD yang membidangr dan 1 (satu) bendel arsip penerima.
- g. Kuitansi Bukti Pengeluaran uang bermaterai cukup;
III. PERSYARATAIT DAN PERTAITGGI,ITCn,AWABAIT MIKAITISMI PTIYYAIUPAIAN
Persyaratan dan Mekanisme Penyampaian Pertanggungiawaban Penggunaan Dana, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :
- b. Surat pengantar dari Penerima yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD dengan tembusan Kepala SKPD yang membid*gr;
- a. Surat pengantar dari Kepala SKPD yang membidan$ yang ditujukan kepada Kepala DPPI(AD;
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas penggunaan dana;
- d. I"aporan Penggunaan Dana disertai bukti-bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk kegiatan yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) bulan menggunakan Buku Kas Umum yang disusun setiap akhir bulan yang disertai kuitansi pengeluaran dan dilampiri bukti-bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Melampirkan foto kopi SP2D;
- Melampirkan Berita Acara Hasil Verifikasi Atas Kelengkapan SPj dari SKPD yang membidan$ j uknis/juklak program / kegiatan) ; Kebenaran dan (sesuai dengan f.
- gMelampirkan salinan buldi pembayaran pajak;
- h. Penyusunan SPJ hendaknya dimasukkan ke dalam atau dibendel dan dijilid dengan warna sebagai berikut : snelhecter plastik
- i. Penyusunan SPJ dibuat ranglap 3 (.tga), yaitu :
- -Foto kopi untuk Bupati melalui Kepala DPPKAD;
- -Asli untuk Arsip Penerima.
- -Foto kopi untuk SKPD yang membidangi;
- Warna meratr Hibatr
- Warna putih
- Warna hijau
- Warna bim
Bantuan Sosial
Bantuan Keuangan
Belanja Tidak Terduga dan
- Pengeluaran Pembiayaan
IV. KDWAI'IBAN PEUT'I|GI'TAI| DAIT PETY-EtrORAIT PA'AX
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketige Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pqiak Pe4jualan Atas Barang Mewah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245|PMK.O3/2OOB tentang Badan-Badan dan Orang pribadi yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil Yang Menerima Harta Hibah, Bantuan Atau Sumbangan Yang Tidak Termasuk Obyek Pajak Penglrasilan, bahwa ketentuan kewajiban perpajakan atas pelaksanaan hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan sesuai ketentuan berikut ini :
- a. Bendahara Umum Kas Daerah dan Bendahara Pengeluaran ppKD tidak wajib memotong PPh dan PPN atas pelaksanaan pemberian hibah, bantuan sosid, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan.
- b. Kewajiban pemotongan/pemungutan PPh/PPN ada pada Bendahara Organisasi/hmbaga ketika belanja barang dan jasa dilaksanakan.
3. { Untuk diri wqiib pajak or€Lng pribadi
4. . Penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur, seperti Bantuan PTKPD, Honorarium Guru Swasta, Guru Pendidik pAUD dan sejenisrrya yang dialokasikan setiap buLan, meskipun tidak dibayarkan secara bulanan, pemotongan pajak penghasilannya (PPh 2ll menyesuaikan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKp) maeingmasing pegawai, dengan ketentuan PIKP sebagai berikut :
- c. Apabila Honorarium yang sifatnya merupakan insentif atau tambahan dan hanya diberikan dalam hal pegawai tersebut melaksanakan pekerjaan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan dan bersifat tidak berkesinambungan, maka penghasilan tersebut dipotong PPh 21 sebesar 5 o/o (lima persen) penghasilan bruto.
- { Tambahan wajib pajak yang kawin
: Rp. 36.000.000,00
: Rp. 3,000.000,00
- {
- Tambahan untuk setiap anggota keluarga : Rp. 3.OOO.0OO,OO
- d. Sedangkan honorarium yang tersebut huruf d, di atas diberikan kepada peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, maka atas penghasilan tersebut dipotong PPh 2L sebesar 5 o/o [ima persen) dari penghasilan bruto.
- e. Atas pembayararr yang dilakukan oleh kelompok/organisasi/le mbaga/ Partai Politik dlt atas pembelian barang (misalnya pembelian 2O juta), maka organisasi/lembaga tersebut tidak boleh memungut PPh 22 dan PPN karena tidak ditunjuk sebagai Pemungut PPh 22 dan PPN, tetapi kewajibannya adalah membayar PPN yang dipungut oleh penjual.
3. Apabila kelompok/organisasi/lembaga lPaftil Politik dll melakukan pembelian jasa yang merupakan obyek PPh 23 dan obyek PPh final, maka wqiib memungut dan menyetor pajak yang terutang. f
4. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun zOLl tentang Pqiak Daerah atas belanja makanan dan minuman rapat dikenakan Pqjak Daerah sebesar loo/o. g.
VI. COITTOH NORilAT RIKOMTNDASI SKPD ATAS PROPOSAL
VI.l Hlbah
KOP SKPD
Situbondo
Kepada rcfi)o(
Penting n"m-endasl Pemberian di
Yth. Bupati Situbondo Melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo
Hlbah
SITUBOITDO
Membaca proposal yang diajukan oleh ... melalui surat nomor ... tanggal ... .., setelah dilakukan evaluasi terhadap proposal pemohon yang meliputi penilaian antara lain :
| NO | URAIAN | PENII,AIAN | PENII,AIAN | PENII,AIAN |
|------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Kelengkapan Administrasi | kng&ap | Tdk LengkaD | |
| 2 | Domisili | Jelas | Tdk Jelas | |
| 3 | Keberadaan Orsanisasi | Fiktif | Tdk Fiktif | |
| 4 | Kepengurusan (masyarakatl | Jelas | Tdk Jelas | |
| 5 | Sekretariat tetap (organisasi kemasyarakatan) | Ada | Tdk ada | |
| 6 | Organisasi Terdaftar di Kemenkumham | Ya | Tidak | |
| 7 | Nilai yang diaiukan | Waiar | Tdk Waiar | |
| 8 | Kepemilikan Tanah ( khusus konstmksi I | Sah | Tdk Sah | |
| 9 | Pernah menerima hibah dari pemerintah Kab. Situbondo | Pernah | Elelum Pernah | |
| 10 | Pengelompokan penerima Hibatr : | Pemerintah pusat | Pemerintah pusat | Pemerintah pusat |
| 10 | Pengelompokan penerima Hibatr : | Pemerintah Daerah Lain | Pemerintah Daerah Lain | Pemerintah Daerah Lain |
| 10 | Pengelompokan penerima Hibatr : | BUMD/BUMN | BUMD/BUMN | BUMD/BUMN |
| 10 | Pengelompokan penerima Hibatr : | Badan, lembaga dan Ormas | Badan, lembaga dan Ormas | Badan, lembaga dan Ormas |
Catatan :
Usulan SKPD
: Barang Rp..
UsulanPemohon : Barang Rp..
... Uang Rp..
... Uang Rp..
Keslmpulan:
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, dapat disetujui terhadap proposal yang d ieiukan.
Demikian untuk menjadi bahan pertimbangan lebih l,anjut sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
TA}IDA TAIYGAI{ TIM EVALUASI
KEPAI,A SKPD
1.
2.
Dst...
PEMOHON
Ilana dan Stempel
Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal
Ifama daa Stempel
NIP.
V. COITTOH T'ORU.AT BIRITA ACARA PERTIMBAITGAII TAPD VIf.l Hlbah Benrpa Uang
BTRITA ACARA PERTIUBAITGAN TAPD KABIIPATEIT SITTIBOITDO ATAS PTMBTRI.AIT HIBAH BTRUPA UAIVG TAITUil 2016 ITOMOR: TAPD/ I l2oL6
MEMPERHATIKAN:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah, dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebngaimana telah diubatr beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2ALL tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Surat rekomendasi SKPD
...
Kabupaten
Situbondo Nomor : ________________
.. tanggal
Pada hari ini ... Tanggal ... Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Situbondo memberikan pertimbangan terhadap pemberian belanja hibah berupa uang Tahun 2OL6 kepada dan telah memperoleh rekomendasi SKPD yang membidangi dan digunakan untuk :
Adapun jenis belanja hibah berupa uang yang akan diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan ( ormas ) dengan pertimbangan sebagai berikut :
- a. Bagt Badan dan Lembaga memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati;
- b. Bag Kelompok Masyarakat memiliki Surat Keterangan pengesatran atau penetapan dari Kepala SKPD yang membidangi sesuai dengan kewenangannya;
- c. Bagt organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia paling singkat 3 tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-und.angan dan memiliki selrretariat tetap.
Demikian Pertimbangan TAPD Kabupaten Situbondo untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
VII.2 Hlbah Benrpa Barang
BIRITA ACARA PERTIMBAITGAIT TAPD KABI'PATEIT SITUBOilDO ATAS PEUBIRIAIT HIBAH BERI'PA BARAITG TAHI'II 2(JT6 ITOMOR: TAPD/ I l2oL6
MEMPERHATII(AN:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2olL tentang Pedoman Pemberian Hibah, dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr, sebagaimana telah diubatr beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor t4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tatrun zOlL tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Surat rekomendasi SKPD Kabupaten Situbondo Nomor : ________________ .. tanggal
Pada hari ini ... Tanggal Tim Anggaran Pemerintah Daeratr (TAPD) Kabupaten Situbondo memberikan pertimbangan terhadap pemberian belanja hibah berupa barang Tahun 2016 kepada ... dan telah memperoleh rekomendasi SKPD yang membidangi dan digunakan untuk :
Adapun jenis belanja hibah berupa barang yang akan diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan ( ormas ) dengan pertimbangan sebagai berikut :
- d. Bag Badan dan kmbaga memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati;
- e. Bag Kelompok Masyarakat memiliki Surat Keterangan pengesahan atau penetapan dari Kepala SKPD yang membidang sesuai dengan kewenangannya;
- f. Bag organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia paling singkat 3 tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki sekretariat tetap.
Demikian Pertimbangan TAPD Kabupaten Situbondo untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
VII.3 Bantuan Soslal Benrpa Uang
BTRITA ACARA PERTIUBAITGAIY TAPD KABI'PATTIT SITUBOIYDO ATAS PEMBERIAN BAITTUAIT SOSIAL BTRI'PA UAITG TAHUIT 2016 ItOMoR: TAPD/ I 120^16
MEMPERHATII(AN:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah, dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2OL6 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dqn Belanja Daeratr
Kabupaten
Pada hari ini ... Tanggal ... Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Situbondo memberikan pertimbangan terhadap pemberian belanja bantuan sosial berupa uang Tatrun }OLO kepada ... ... dan telah
2. Surat rekomendasi SKPD Situbondo Nomor : ________________ .. tanggal
memperoleh rekomendasi SKPD yang membidangi dan digunakan untuk :
Adapun jenis bantuan sosial berupa uang yang akan diberikan kepada individu, keluarga, dan lembaga non pemerintahan dengap pertimbangan sebagai berikut:
- a. Memiliki identitas yang jelas,
- b. Berdomisili di wilayatr administrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo,
- c. Bagt lembaga non pemerintahan memiliki kepengurusan yang jelas.
Demikian Pertimbangan TAPD Kabupaten Situbondo untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
VII.4 Bantuan Soslal Benrpa Batrang
BTRITA ACARA PIRTIMBAITGAIT TAPD KABTIPATIIT SITUBOITDO ATAS PEUBIRIAIY BAITTUAIT SOSIAL BTRT'PA BARANG TAHUIY 2016 ilOUOR: TAPD/ I 12ot6
MEMPERHATIKAN:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Ta}run 2011 tentamg Pedoman Pemberian Hibah, dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah berepa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2OL6 tentang Perubatran Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2ALL tentang Pedoman Pemberian Hibatr dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr
Situbondo Nomor : ________________
2. Surat rekomendasi SKPD
Kabupaten
.. tanggal
Pada hari ini Tanggal rim Anggaran Pemerintah Daeratr (TAPD) Kabupaten Situbondo memberikan pertimbangan terhadap pemberian belanja bantuan msial berupa barang Tahun zOLo kepada ... dan telah memperoleh rekomendasi SKPD yang membidartgr dan digunakal untuk :
Adapun jenis bantuan sosial berupa barang yang akan diberikan kepada individu, keluarga, dan lembaga non pemerintahan dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. Memiliki identitas yang jelas,
- b. Berdomisili di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo,
- c. Bag lembaga non pemerintahan memiliki kepengurusan yang jelas. Demikian Pertimbangan TAPD Kabupaten Situbondo untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
VU.5 Bantuan Keuangan Khusus
BIRITA ACARA PIRTIMBAITGAIT TAPD IIABI'PATEIT SITT'BONDO ATAS PEMBTRIAIT BAITTUAIT KEUANGAIT KHUSUS TAHIIil 2OL6 iloUoR: TAPD/ I l2oL6
MEMPERHATIKAN:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OLl tentang Perubatran Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Surat rekomendasi SKPD ... Situbondo Nomor tanggal
Kabupaten
Pada hari ini Tanggal Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Situbondo memberikan pertimbangan terhadap pemberian belanja bantuan keuangan khusus Tahun 2OL6 kepada dan telah memperoleh rekomendasi SKPD yang membidangr dan digunakan untuk :
Demikian Pertimbangan TAPD Kabupaten Situbondo untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
vf. corrToH FoRilAT rypHD (urfirRAIv }IF;RTAS A4l
VilI.l Hlbah Benrpa Uang
PER.'AITJIAil HIBAII DAERAH
Antara
PEMERINTAII KABT'PATEIT SITUBOilDO
dengan
,,
,,
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
IIOMOR 3 ... o...
TEITTAITG
aaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaataaaaaaaaaaaaa
Pada hari ini, Tanggal Bulan ...,..., Tahun bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jalan pB.
Sudirman Nomor 1 Situbondo, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
- I. H. DADAITG UIGIARTO, S.If, Jabatan Bupati Situbondo, berkedudukan di Jl. PB. Sudirman Nomor 1 Situbondo, dalam perbuatan hukum ini dari dan karenanya sah secara hukum bertindak untuk dan atas narna Pemerintah Kabupaten situbondo, yang selanjutnya disebut... ... ... ...PIIIAI( KEsAhU. r
ry.Y...T:.?: f,#ffi,*i1""*fl'liHi^l y".lT-T"'
f:*::l
Kecamatan
... Kabupaten Situbondo, dalam perbuatan hukqm ini
dari dan karenanya sah secara hukum bertindak untuk dan atas nama
..' Desa
Kgcamatan. ...Kabupaten
Situbondo,
selanjutnya
disebut...
...pIHAIf XppUe.
NOMOR
PIIIAII KTSATU dan PIIIAII KTDUA dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut juga KEDUA BEL/UI PIIIAII saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Hibah Daerah, dengan memperhatikan ketentuan :
- 2- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaal Negara;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor L5 Tahun 2OA4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2Ol5;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2OL2 tentang Hibah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Oaeiah;
7. Peraturan Pemerintatr Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2OL4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- LO. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 2011;
- 1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pend.apatan dan Belanja Daeratr sebagaimana telah diubatr beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
14. Peraturan Bupati Nomor Tatrun tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungiawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2AL7;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor ... Tahun . tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2OL7;
15. Peraturan Bupati Situbondo Nomor ... Tatrun ... tentagg Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2Ol7;
16. Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/ .lPlOO6.2/ tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, darr Pengeluaran Pembiayaan Sesuai Anggaral Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran ZO1Z.
Berdasarkan hal-hal dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, KTDUA BELAII PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Hibah Daeratr sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut :
N/A
Pasal 1

RUAIYG LIIIGKI'P
Ruang lingkup pedanjian ini adalatr Hibah Daerah dari Pemerintah Kabupaten Situbondo kepada n...' Desa ... Kecamatan ... ... - Kabupaten situbondo berupa uang sebesar Rp. ... (...-.. ..-...) untuk pelaksanaan Hibah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun ... berupa hibah modal usaha yang bersifat bantuan hibah yang tidak wqiib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus bag pIIIAI( KESATU.
N/A
Pasal 2

UAITSUD DAIT TUJUAIT
- (1) Maksud Pery'anjian Hibah Daerah ini adalah sebagai kepedulian Pemerintatr Daerah dalam mendukung upaya peningkatan penguasaan tekonolog bag masyarakat melalui Hibah -Daeratr erogram
- (21 rujuan Pe{'anjian Hibatr Daerah ini adalah untuk :
N/A
Pasal 3

KTDUDI'ITAN KTDUA BELATI PIIIAK
- (1) PIIIAI( KESATU adalah pemberi Hibah Daerah berupa uang sebesar Rp. ... ...,- (. ...).
- (2t PIHAIT KTDUA adalah penerima Hibah Daerah dari PIIIAII NTSATU berupa uang sebesar Rp. . ,- (.. ... ...).
N/A
Pasal 4

TUGAS DAN TAITGGI'ITG JAITAB KTDUA BEI"AII PIIIAI(
PrHAr( KESATU :
- Menyerahkan uang sebesar Rp. ... ..,- (. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada PIIIAII KEDUA ; a
- ...)
- menerima la.poran Surat Pertanggungiawaban (SPJ] penggunaan Dana Hibah Daerah disertai bukti-bukti terlampir dengan *at tu 3 (ti8a) bulan setelah penerimaan hibah dan selambat-tambatnya tanggal 10 Januari Tahun Berikutnya dari prrrarl KTDUA ; b.
- melalui SKPD yang membidangr melakukan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana Hibah Daerah sesuai dengan La.poran Pertanggungiawaban penggunaan Dana Hibah Daeratr- oleh pfffaff KEDUA; d.
- menerima sisa penggunaan Dana Hibah Daerah yang tidak dapat direalisasikan oleh PIHAI( KTDUA selambat-tamUatnya t""dg"l 31 Desember Tahun Anggaran berjalan melalui Rekening Xas Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo ; c.
- menunda pencairan dana hibah daerah apabila PIIIAII IITDUA tidak atau belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. e.
PrrrAr KEDUA :
- a. menerima uang sebesar Rp. sebagaimana dimaksud dalam pasal t hanya Hibah Daerah Bantuan ...; (... ...) untuk pelaksanaan
- c. menyampaikan l.a.poran Surat pertanggungiawaban (spJ) penggunaan Dana Hibah Daerah disertai bukti-bukti terlampir kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuang", dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo dengan tembusan t&lt;eplaa SKPD ... Kabupaten Situbondo dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penerimaan hibah dan selambat-lambatnya t"rgg"t 10 Januari rahun Anggaran berikutnya kepada pIrIAr( rosetu;--
- b. bertanggungiawab penuh terhadap pengelolaan sesuai dengan rincian proposal/Rencana (RAB) /Rencana Kerja Anggaran (RI(A); Dana Hibah Daeratr Anggaran Belary'a
- d. menyetorkan *io penggunaan Dana Hibah Daerah yang tidak dapat direalisasikan kepada PIIIAK I(ESATU selambat-lambatnya t"rrgg"l 31 Desember Tahun Anggaran berjalan melalui Rekening fas Daerah Pemerintatr Kabupaten Situbondo.
N/A
Pasal 5

KEirENTUAIT LAIN-LAIIT
- (1) T[gas dan tanggung jawab KTDUA BTLAII PIIIAI( dalam Perjanjian Kerjasama ini tidak berakhir karena sebab meninggalnya atau berakhirnya masa jabatan IIEDUA BELIIH PIHAII.
2. (21 Apabila satah satu pihak meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka tugas dan tanggung jawabnya wqiib dilaksanakan oleh Pengganti Hak (Rechtsopuolge4 dari masing-masing pihak.
N/A
Pasal 6

SAITKSI
PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajiban laporan pengguna€ul hibah dapat dikenakan sanksi:
- a. Ganti rugi dan pengembalian dana;
- b. Pemblokiran dan/atau penghentian sementara bantuan yang diberikan;
- c. Tidak diperbolehkan untuk menerima program dalam bentuk apapun yang dibiayai oleh Keuangan Negara;
- d. Pidana, setelah melalui proses hukum seperti penyelidikan, penyidikan, peradilan dan lainnya.
N/A
Pasal 7

PEITUTI'P
- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan belum disebutkan dalam Perjanjian Hibah Daerah ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Perjanjian Tambahan/Perubahan (Addendumi oleh KTDUA BELAII PIIIAK dan mempakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pe{anjian Keq'asama ini termasuk dalam lampiran-lampirannya;
2. (21 Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dengan sebenar-benarnya di Situbondo pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana teisebut pada bagian awal Perjanjian ini, dalam rangkap 3 (tiga) masing-masingz (dua) rangkap dibubuhi materai yang cukup, dan rnempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh KEDUA BTLAII PIIIAK dengan membubuhi cap/stempel instansi.
PrHAr( KEDUA,
PIIIAK I(ESATU,
ITAMA KTIUA
H. DADANG WIGTARTO, SH.
VIII.2 Hlbah Benrpa Barang
PTR'AIT.IIAN HIBAII DATRAH Antana PEMTRIITTAII KABIIPATEIT SITUBOIIDO
Dengan
'
aaa...aaaa.aaa..'
NOMOR 3 ... i...
..
...
.
:::::: ________________
...
..
Pada hari ini, Tanggal ..., Bulan ..., Tahun ... bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jalan PB. Sudirman Nomor I Situbondo, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
- I. H. DADAI|G WIGIARTO, S.H, Jabatan Bupati Situbondo, berkedudukan di Jl. PB. Sudirman Nomor 1 Situbondo, dalam perbuatan hukum ini dari dan karenanya sah secara hukum bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Situbondo, yang selanjutnya disebut... ...PIHAII KESATU.
III. (NA]LA KEfUAl, Jabatarr Ketua o... ...', bgralamat di Kabupaten Situbondo, dalam perbuatan hukum karenanya sah secara Kecamatan ini dari dan hukum bertindak untuk dan atas nama o...' Desa Kecamatan... ...Kabupaten Situbondo, relanjutnya disebut... ...PIHAII KEDUA. RT. Desa
NOMOR
TENTANG
PIHAN IIESATU dan PIIIAK IITDUA dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut juga KEDUA BELIIH PIIIAII saling mengikattcan diri dalam suatu Perjanjian Hibah Daerah, dengan memperhatikan ketentuan :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintatr Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tatrun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan d"an Belanja Daerah sebagaimana telah diubatr beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
14. Peraturan Bupati Nomor Tatrun tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungiawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2AL7;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2AL7;
15. Peraturan Bupati Situbondo Nomor . Talrun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2O1,7;
16. Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/.../P/006.21... tentang Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Pengeluaran Pembiayaan Sesuai Anggaran Pendapatan dan Belalja baerah (APBD) Kabupaten situbondo Tahun Anggaran zoLZ.
Berdasarkan hal-ha1 dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, KTDUA BTLAII PIIIAK sepakat mengadakan Pe{anjian Hibah Daeratr sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut :
N/A
Pasal 1

RUAITG LIilGKTIP
Ruang ling[&lt;up pedanjian ini adalatr Hibah Daeratr dari pemerintah Kabupaten Situbondo kepada o...' Dgsa Kecamatan ... Kabupaten Situbondo berupa fienis barang) ... untuk pelaksanaan Hibah ... Kabupaten Situbondo Tahun ... .. yang bersifat hibah yang tidak w4iib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus bagi PITTAK KESATU.
N/A
Pasal 2

U.AKSIID DAIY TUJUAIT
- (1) Maksud Perjanjian Hibah Daerah ini adalatr sebagai kepedulian Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya peningkatan penguasaan tekonologr bagr masyarakat melalui Hibah -Daeralt erogram
- (21 T\rjuan Perjanjian Hibah Daerah ini adalah untuk :
N/A
Pasal 3

KTDT'DI'KAIT KEDUA BELAII PIIIAIT
- (1) PIIIAK KTSATU adatah pemberi Hibah Daerah berupa [ienis barang]
2. (21 PIIIAII KTDUA adalah penerima Hibah Daeratr dari PIIIAI( KESIATU berupa (ienis barang) ... ...
N/A
Pasal 4

TUGAS DAil TAilGGI'IYG JAWAB IITDUA BELAII PIIIAK
PrrrAr( KESATU :
- a. menyerahkan barang berupa (ienis barang) ...sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada PIHAK KEDUA ;
- c. melalui SKPD yang membidangr melakukan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana Hibah Daerah sesuai dengan la.poran Pertanggungiawaban penggunaan Dana Hibah Daeratr oleh PIIIAI( KEDUA;
- b. menerima La.poran Penggunaan Barang Hibah Daerah dengan waktu 3 (tiga) bulan setelah penerimaan hibah dan selambat-lambatnya tanggal 1O Januari Tahun Berikutnya dari PIIIAI( KEDUA ;
- d. menunda penyeratran hibah daerah apabila PIIIAK KTDUA tidak atau belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
(21 PrHAK KEDUA :
- a. menerima barang berupa fienis barang) ..sebagaimana dimaksud dalam Pasal t hanya untuk pelaksanaan Hibah Daerah
- b. bertanggungiawab penuh terhadap pengelolaan Hibah Daerah sesuai dengan rincian Proposal/Rencana Anggaran Belanja (RAB)/Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- c. tidak menjual, mengalihkan atau memindahtangankan barang hibah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada pihak lain;
4. menyampaikan la.poran Penggunaan Barang Hibah Daeratr SKpD ...:.. ... Kabupaten Situbondo dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penerimaan hibah dan selambat-lambatnya tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya kepada PIIIAII KESATU. d.
N/A
Pasal 5

KSIEIYTUAIT LAIIT-LAIIT
- Tugas dan tanggung jawab KTDUA BtLlfH PIIIAK dalam perjanjian Kerjasama ini tidak berakhir karena sebab meninggalnya "tau berakhirnya masa jabatan KEDUA BELATI plrrarr (1)
- Apabila salah satu pihak meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tugas dan tanggung jawabnya wajib dilaksanakan oleh Pengganti Hak (Rechfsopuolge4 dari masing-masing pihak. (21
N/A
Pasal 6

SANKSI
PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewqiiban laporan penggunaan barang hibah daerah dapat dikenakan sanksi:
- b. Tidak diperbolehkan untuk menerima program dalam bentuk apapun yang dibiayai oleh Keuangan Negara;
- a. Ganti rugi dan pengembalian dana;
- c. Pidana, setelah melalui proses hukum seperti penyelidikan, penyidikan, peradilan dan lainnya.
N/A
Pasal 7

PTIYUTT'P
- (U Hal-hal yang belum cukup diatur dan belum disebutkan dalam Perjanjian Hibah Daerah ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Perl'anjian Tambahan/Perubahan (Addendum) oleh KTDUA BTLAII PIHAK dan merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Pedanjian Kerjasama ini termasuk dalam lampiran-lampirannya.
- (21 Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dengan sebenar-benarnya di Situbondo pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagran awal Pedanjian ini, dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing 2 (dua) rangkap dibubuhi materai yang cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh KEDUA BELAII PIIIAIr dengan membubuhi cap/stempel instansi.
PIHAIT KTDUA,
PIHAK KEIS.E\T]U,
NAMA KgfUA
H. DADANG WIGIARTO, SII.
f,K.3 COIITTOH FORilAT SPTIIM 1. Format SPTJU untuk pencalmn hlbah uang
KOP SKPD
SI'RAT PTRIYYATAAN TANGGUITG JAUAB UIITI,AK
Yang bertandatangan di bawatr ini :
Nama
NIP
Pangkat/Golongan Jabatan
Dalam
rangka
pelaksanaan
belanja
Tatrun
hibah
atas
kegiatan
Anggaran 2OL6, dengan ini
menyatakan bahwa :
1. Penerima hibah yang saya ajukan yaitu ... adalah badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sesuai dengan undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi Kemasyaral&lt;atan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan telah diproses sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2ol1 sebagaimana telah diubah beberapa l&lt;ali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalom Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendepatan dan Belanja Daerah;
2. Apabila terdapat hal-har yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan dalqm Surat Pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung resiko terhadap ketidaksesuaian proses sebagaimana ketentuan peraturan perundang- undangan yang berl,aku.
Situbondo,
Kepala SKPD
materai
BTIPATI SITT'BOIUDO,
DADAIYG UNGIARTO