UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 16 Tahun 1965
Tentang UMUM.
Berlaku: 16 TAHUN 1965
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa penanaman modal asing di Indonesia, yang bagaimanapun juga adalah bersifat menarik keuntungan sebanyak-banyaknya dan dengan demikian menjalankan terus menerus penghisapan atas rakyat Indonesia, serta menghambat jalannya Revolusi Indonesia dalam menyelesaikan tahap nasional demokratis untuk mewujudkan Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila;
- b. bahwa oleh karena itu Undang-undang No. 78 tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 15 Prp tahun 1960, harus dicabut;
- c. bahwa untuk melaksanakan prinsip berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi dan prinsip Dekon untuk membangun ekonomi nasional yang bersih dari sisa-sisa imperialisme dan feodalisme, harus dikikis habis penanaman/operasi modal asing di Indonesia, sehingga dapat memperbesar produksi nasional guna mempertinggi tingkat penghidupan Rakyat Indonesia;
- d. bahwa dengan dihentikannya penanaman operasi modal asing di Indonesia perlu ada pengaturan pelaksanaan dari pasal 10 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. VI/ MPRS/1965 dan kerja sama ekonomi dengan luar negeri, terutama negara-negara Nefo;
Mengingat : ________________
Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. VI/ MPRS/1965;
2. Deklarasi Ekonomi;
3. Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Dasar.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
Memutuskan :
Menetapkan : Undang-undang tentang pencabutan Undang-undang No. 78 tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 138) yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 15 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 42).
N/A
Pasal 1

Undang-undang No. 78 tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 15 Prp tahun 1960 dengan ini dicabut.
N/A
Pasal 2

.
Pelaksanaan pasal 10 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. VI/MPRS/1965 dan kerja sama ekonomi dengan luar negeri, tanpa penanaman modal asing di Indonesia, akan diatur dalam Undang-undang.
N/A
Pasal 3

.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari tanggal disahkannya.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 1965 Presiden Republik Indonesia, ttd SUKARNO.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 1965 Sekretaris Negara, ttd MOHD. ICHSAN.
LEMBARA NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 78
PENJELASAN
Pasal 2

.
Akan diatur dalam Undang-undang.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2775