PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 26 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BANJARMASIN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 26 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN, a.
- bahwa untuk menjamin objektifitas dan kualitas pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural diperlukan standar kompetensi jabatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya ;
- b. bahwa penyusunan Standar Kompetensi Jabatan perlu ditetapkan sebagai Pedoman Standar Kompentensi Jabatan Struktural pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b konsideran ini perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin ;
- 1.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
C\
r&gt;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil;
- r) Menetapkan
11. f*\
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 25);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18).
MEMUTUSKAN
:
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG PEDOMAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Banjarmasin ;
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kota Banjarmasin ;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin ;
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin ;
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
6. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, ketrampilan/keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatannya secara profesional, efektif dan efisien ;
7. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara / daerah ;
&amp;
n
r*s
8. Standar Kompetensi Jabatan Struktural selanjutnya disebut Standar Kompetensi Jabatan adalah syarat kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas jabatan struktural ;
9. Kompetensi Dasar adalah kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap Pejabat Struktural;
10. Kompetensi Bidang adalah kompetensi yang diperlukan oleh setiap pejabat struktural sesuai bidang pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya ;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Tujuan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan adalah untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab serta menciptakan optimalisasi kinerja organisasi/unit kerja.
BAB III - STANDAR KOMPETENSI JABATAN
Pasal 3

- (1) Standar Kompetensi Jabatan Struktural terdiri dari Standar Kompetensi Dasar dan Standar Kompetensi Bidang.
- (2) Standar Kompetensi Dasar Jabatan Struktural eselon II, III dan IV mengacu pada Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003.
- (3) Standar Kompetensi Bidang Jabatan Struktural eselon II, III dan IV mengacu pada Pedoman Standar Kompetensi Jabatan Struktural sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
BAB III - STANDAR KOMPETENSI JABATAN
Pasal 4

Standar Kompetensi Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Iampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB III - STANDAR KOMPETENSI JABATAN
Pasal 5

Standar Kompetensi Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud Pasal 5 dipergunakan sebagai salah satu bahan untuk penilaian objektif tentang kualitas pengangkatan, pembinaan, pengembangan karier dan pemindahan serta pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.
r&gt;
r-\
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.
Ditetapkan di Banjarmasin padatanggal 30 Mei 2011
ALIKOTA BANJARMASIN^:
r
V
&lt;
. MUHIDIN
Diundangkan di Banjarmasin
Padatanggal -j Juni 2on
2J/SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,^
BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2011 NOMOR..26.
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 TAHUN 2000 TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT DR. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan daya saing di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada era globalisasi dipandang perlu mengalihkan status satuan kerja instansi Pemerintah menjadi badan usaha pelayanan yang secara otonom mengelola instansinya;
- b. bahwa Rumah Sakit dr. Mohammad Hoesin sebagai salah satu unit pelaksana teknis Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial berhubung dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pelayanan yang telah dicapai, dipandang perlu memiliki landasan kerja baru guna meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan;
- c. bahwa guna kelancaran dan terjaminnya pelaksanaan pengelolaan Rumah Sakit dr. Mohammad Hoesin secara ekonomis dan diperolehnya manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat, bangsa dan negara maka dianggap perlu mengalihkan status Rumah Sakit dr. Mohammad Hoesin menjadi suatu badan usaha pelayanan yang otonom;
- d. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan ketentuan tentang Pendirian Perusahaan Jawatan (PERJAN) Rumah Sakit dr. Mohammad Hoesin Palembang dengan Peraturan Pemerintah;
- 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 850);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890), tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3928);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH
Menetapkan : SAKIT DR. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Perusahaan Jawatan adalah Perusahaan Jawatan Rumah Sakit dr. Mohammad Hoesin Palembang yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut PERJAN, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri, dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah berupa kekayaan Negara yang tidak dipisahkan dan tidak terbagi atas saham-saham, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000.
2. Menteri Keuangan adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang penatausahaan kekayaan Negara yang dimanfaatkan oleh PERJAN.
3. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang perumahsakitan.
4. Direksi adalah Direksi PERJAN yang bertanggung jawab atas kepengurusan PERJAN serta mewakili PERJAN baik di dalam maupun di luar pengadilan.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PERJAN yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan PERJAN.
6. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi PERJAN dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar PERJAN dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik.
7. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap PERJAN dengan tujuan agar
PERJAN melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan sesuai yang telah ditetapkan.
8. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai PERJAN dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dan keadaan yang harus dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan atau dalam bidang teknis operasional.
9. Pengelolaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian PERJAN sesuai dengan kebijakan pengembangan usaha.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Pemerintah ini didirikan Perusahaan Jawatan Rumah Sakit dr. Mohammad Hoesin Palembang.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 3

- (1) PERJAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan, jasa pendidikan dan jasa penelitian di bidang kesehatan.
- (2) PERJAN mengelola kegiatannya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap PERJAN berlaku hukum Indonesia.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 4

PERJAN berkedudukan dan berkantor pusat di Palembang.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 5

PERJAN didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
Bagian Ketiga Sifat, Maksud, Tujuan dan Kegiatan
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 6

Sifat kegiatan jasa PERJAN adalah berfungsi sosial, profesional, dan etis dengan pengelolaan yang ekonomis serta tidak semata-mata mencari keuntungan.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 7

Maksud dan tujuan PERJAN adalah menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan, pendidikan, dan penelitian, serta usaha lain di bidang kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan dan senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 8

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PERJAN menyelenggarakan kegiatan :
- a. pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik dalam bentuk pelayanan promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif secara paripurna;
- b. pengembangan pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang kegawatdaruratan, gastro enterologi, rehabilitasi medis, kardio-vaskuler, stroke, reproduksi, transplantasi, serta pelayanan penunjangnya;
- c. pelayanan kesehatan lainnya;
- d. pendidikan, penelitian dan usaha lain dalam bidang kesehatan.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 5

...
Bagian Keempat
Sumber Penerimaan dan Pengembangan Usaha
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 9

- (1) Untuk mendukung pembiayaan kegiatan PERJAN dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, PERJAN :
- a. dapat menerima bantuan dan atau subsidi yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah berupa uang ataupun barang;
- b. berhak menerima pembayaran hasil jasa pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan dan hasil usaha-usaha lain yang sah;
- c. dapat menerima hasil kerja sama dengan pihak lain yang terkait.
- (2) Penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan jasa yang diberikan rumah sakit dan usaha lain, bukan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 10

Dalam rangka pengembangan usaha, PERJAN dapat :
- a. menerima hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menerima pinjaman dari bank, lembaga keuangan lain dan atau pinjaman dari luar negeri berdasarkan usulan PERJAN atas persetujuan Menteri Keuangan;
- c. bekerja sama dengan lembaga lain yang mempunyai keterkaitan fungsi.
Bagian Kelima Kekayaan
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 11

- (1) Kekayaan PERJAN merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan yang dikelola oleh PERJAN dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk membiayai kegiatan operasional PERJAN.
Bagian Keempat ...
- (2) Modal PERJAN tidak terbagi atas saham-saham.
- (3) Besarnya modal PERJAN pada saat Peraturan Pemerintah ini diundangkan adalah sebesar seluruh kekayaan Negara yang tertanam pada PERJAN, yang nilainya akan ditetapkan kemudian oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan bersama Menteri.
- (4) Pengalihan atau perjanjian dengan pihak ketiga yang menyangkut kekayaan PERJAN yang mengakibatkan pengalihan, harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
Bagian Keenam
Pembinaan
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 12

- (1) Pembinaan keuangan PERJAN dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknis oleh Menteri.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menetapkan kebijakan pelayanan, pendidikan dan penelitian kesehatan untuk tercapainya pemerataan, efisiensi dan mutu pelayanan kesehatan serta dengan menetapkan kebijakan pengembangan usaha.
- (3) Kebijakan pengembangan usaha PERJAN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menyangkut kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaan, penggunaan hasil usaha, serta kebijakan pengembangan lainnya.
- (4) Pembinaan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memberikan pedoman dan atau petunjuk pelaksanaan bagi Direksi dan Dewan Pengawas untuk menjalankan kegiatan operasional pelayanan, pendidikan dan penelitian dalam bidang kesehatan.
- (5) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disusun berdasarkan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (6) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan PERJAN, Menteri Keuangan dan atau Menteri sewaktu-waktu dapat meminta keterangan dari Direksi dan Dewan Pengawas.
Bagian Ketujuh
Direksi
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 13

- (2) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang serta seorang diantaranya diangkat menjadi Direktur Utama.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 14

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perorangan yang :
- a. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman di bidang perumahsakitan dan berkelakuan baik serta memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian PERJAN;
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- c. berkewarganegaraan Indonesia.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 15

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila berdasarkan kenyataan anggota Direksi :
- a. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau ketentuan peraturan Pemerintah ini;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan jawatan;
- d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan atau kesalahan yang bersangkutan dengan kepengurusan perusahaan jawatan.
- (4) Rencana pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberitahukan secara tertulis oleh Menteri kepada anggota Direksi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri Keuangan.
- (5) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (6) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (7) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) masih dalam proses maka anggota Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (8) Menteri Keuangan menyampaikan pendapat kepada Menteri mengenai rencana pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (6).
- (9) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Menteri tidak memberikan keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut, maka rencana pemberhentian tersebut batal.
- (10) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (11) Kedudukan sebagai anggota Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Menteri.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 16

Anggota-anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini :
- a. Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengurusan perusahaan;
- b. jabatan struktural dan fungsional dalam instansi/lembaga Pemerintah Pusat atau Daerah;
- c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 17

Direksi mempunyai tugas dan wewenang untuk :
- a. memimpin dan mengurus PERJAN sesuai dengan tujuan PERJAN dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- b. menguasai, memelihara dan mengelola kekayaan PERJAN;
- c. mewakili PERJAN di dalam dan di luar pengadilan;
- d. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengelola PERJAN sebagaimana yang telah digariskan oleh Menteri;
- e. menetapkan kebijakan operasional PERJAN;
- f. menyiapkan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN;
- g. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi PERJAN sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi PERJAN;
- h. menetapkan struktur organisasi dan tata kerja PERJAN lengkap dengan rincian tugasnya setelah disetujui oleh Dewan Pengawas;
- i. mengangkat dan memberhentikan pegawai PERJAN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai PERJAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. menyiapkan Laporan Tahunan dan laporan berkala.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 18

- (1) Dalam menjalankan tugas Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 :
- a. Direktur Utama dapat bertindak atas nama Direksi berdasarkan persetujuan para anggota Direksi lainnya;
- b. Para Direktur berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi, masing-masing untuk bidang yang menjadi tugas dan wewenangnya.
- (2) Apabila salah satu atau beberapa anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu terluang dan penggantinya belum memangku jabatan, kekosongan jabatan tersebut dipangku oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Menteri dapat menunjuk anggota Direksi yang baru untuk memangku jabatan yang terluang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat, maka sementara pengelolaan PERJAN dijalankan oleh Dewan Pengawas.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, Direksi dapat melaksanakan sendiri atau menyerahkan kuasa kepada :
- a. seorang atau beberapa orang anggota Direksi;
- b. seorang atau beberapa orang pegawai PERJAN, baik sendiri maupun bersama-sama;
-10 - atau
- c. orang dan atau badan lain, yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan PERJAN.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 20

Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf a, tidak berwenang mewakili PERJAN apabila :
- a. terjadi perkara di depan pengadilan antara PERJAN dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan PERJAN.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 21

Besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 22

- (1) Rapat Direksi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan PERJAN sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajibannya.
- (3) Keputusan rapat Direksi diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.
- (1) Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, sekurang-kurangnya memuat :
- a. evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang sebelumnya;
- b. posisi PERJAN saat ini;
- c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang;
- d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja Rencana Jangka Panjang beserta keterkaitan antara unsur-unsur tersebut.
- (2) Rencana Jangka Panjang yang telah ditandatangani oleh anggota Direksi bersama dengan Dewan Pengawas disampaikan kepada Menteri dan Menteri Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Rencana Jangka Panjang berlaku efektif.
- (3) Menteri Keuangan menyampaikan pendapat mengenai Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Rencana Jangka Panjang berlaku efektif.
- (4) Pengesahan Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Menteri setelah memperoleh pendapat berupa persetujuan dari Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 24

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, sekurang-kurangnya memuat:
- a. Rencana Kerja;
- b. Rencana Anggaran;
- c. Proyeksi Keuangan;
- d. hal-hal lain yang memerlukan pengesahan Menteri.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Menteri dan Menteri Keuangan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Menteri Keuangan menyampaikan pendapat kepada Menteri mengenai Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tahun anggaran berjalan.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
-12 - tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN belum disahkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN.
Bagian Kedelapan Dewan Pengawas
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 25

Jumlah anggota Dewan Pengawas disesuaikan dengan kebutuhan PERJAN paling banyak 5 (lima) orang, dan seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 26

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah orang perorangan yang :
- a. memiliki dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen PERJAN dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, Komisaris, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- c. Warga Negara Indonesia.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 27

Dewan Pengawas PERJAN terdiri dari unsur-unsur pejabat Departemen yang membawahi PERJAN, Departemen Keuangan dan Departemen/ instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan PERJAN serta tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan usaha PERJAN.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan yang sama dengan anggota Direksi, dan
-13 - dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktu-nya dengan pengangkatan anggota Direksi.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, apabila berdasarkan kenyataan anggota Dewan Pengawas :
- a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan atau ketentuan Peraturan Pemerintah ini;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan jawatan, atau
- d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan dalam perusahaan.
- (2) Rencana pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Menteri kepada anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri Keuangan.
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masih dalam proses maka anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (6) Menteri Keuangan menyampaikan pendapat kepada Menteri mengenai rencana pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (7) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Menteri tidak memberikan keputusan pemberhentian anggota Dewan Pengawas tersebut, maka rencana pemberhentian tersebut menjadi batal.
- (8) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (9) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Menteri.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas bertugas untuk :
- a. melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan PERJAN yang dilakukan oleh Direksi;
- b. memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan kepengurusan PERJAN.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan :
- a. Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN;
- b. ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;
- c. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas dalam melakukan tugasnya berkewajiban :
- a. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN yang diusulkan oleh Direksi;
- b. mengikuti perkembangan kegiatan PERJAN, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri Keuangan mengenai masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan PERJAN;
- c. melaporkan dengan segera kepada Menteri dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja PERJAN;
- d. memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan PERJAN.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri dan Menteri Keuangan secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 32

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. melihat buku-buku, surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan PERJAN;
- b. meminta penjelasan dari Direksi dan atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 31

...
-15 - menyangkut pengurusan PERJAN;
- c. meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
- d. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- e. memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 33

Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, Menteri dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas atas beban PERJAN.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 34

Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada PERJAN dan secara jelas dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 35

- (1) Rapat Dewan Pengawas diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan PERJAN sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajiban Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan rapat Dewan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.
Bagian Kesembilan
Satuan Pengawasan Intern
- (1) Satuan Pengawasan Intern melaksanakan pengawasan intern keuangan dan operasional PERJAN.
- (2) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 37

Satuan Pengawasan Intern bertugas membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan operasional PERJAN, serta menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada PERJAN serta memberikan saran-saran perbaikannya.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 38

Atas permintaan tertulis Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 39

Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 40

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan Pengawasan Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam PERJAN sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
Bagian Kesepuluh Sistem Akuntansi dan Pelaporan
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 42

Perhitungan Tahunan dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 43

Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf k, memuat sekurang-kurangnya :
- a. Perhitungan Tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan pendapatan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan;
- b. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja dan hasil-hasil yang telah dicapai;
- c. laporan mengenai kegiatan utama PERJAN selama tahun anggaran;
- d. permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja PERJAN;
- e. nama anggota Direksi dan Dewan Pengawas PERJAN;
- f. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas PERJAN.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 44

- (1) Laporan Tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri.
- (2) Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 45

- (1) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 disampaikan oleh Direksi kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk diperiksa.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan secara tertulis oleh Direksi kepada Menteri dan Menteri Keuangan.
- (3) Pendapat Menteri Keuangan mengenai Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), disampaikan kepada Menteri.
- (4) Laporan Tahunan yang telah diperiksa oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disahkan oleh Menteri setelah memperoleh pendapat berupa persetujuan dari Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 46

- (1) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) membebaskan Direksi dari tanggung jawab terhadap segala sesuatunya yang termuat dalam Perhitungan Tahunan tersebut sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Dalam hal dokumen Perhitungan Tahunan yang diajukan dan disahkan tersebut ternyata tidak benar dan atau menyesatkan, maka anggota Direksi dan Dewan Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak ketiga yang dirugikan.
- (3) Anggota Direksi dan Dewan Pengawas dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 47

- (1) Laporan berkala baik laporan triwulan, laporan semester maupun laporan lainnya tentang kinerja PERJAN disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Tembusan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan Menteri Keuangan.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 48

Laporan Tahunan, laporan berkala dan laporan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Bagian ini disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kepegawaian
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 49

- (1) Pegawai PERJAN adalah Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Direksi atas persetujuan Menteri dapat mengangkat dan member-hentikan pegawai berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Kedudukan, hak dan kewajiban pegawai PERJAN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keduabelas Penggunaan Sisa Penerimaan
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 50

Sisa penerimaan PERJAN pada akhir tahun anggaran ditetapkan penggunaannya oleh Menteri Keuangan.
Bagian Ketigabelas
Tuntutan Ganti Rugi
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 51

- (1) Anggota Direksi dan semua pegawai PERJAN yang karena tindakan-tindakan melawan hukum menimbulkan kerugian bagi PERJAN, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keempatbelas
Ketentuan Lain-Lain
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 52

Tata cara untuk tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang oleh PERJAN ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 53

Pengadaan barang dan jasa PERJAN yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 54

Selain Direksi dan Dewan Pengawas PERJAN, pihak lain manapun dilarang turut mencampuri pengurusan dan pengelolaan PERJAN.
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 55

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Rumah Sakit dr. Mohammad Hoesin sebagai unit pelaksana teknis yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan, belum diubah atau diatur kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2000 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd.
DJOHAN EFFENDI
ttd.
ABDURRAHMAN WAHID