Unknown Unknown Nomor 28 Tahun 2011
Tentang D~NGAN RAliMAT TU HAN YANG MAHA ESA
Berlaku: 28 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BERITA DAERAH KABUP.P\TEN NIAS SELATAN
PERATUR Cl.N BUPATI NIAS SELATAN NOIVIOR 28 TAHUN 2011 TENTANG
PEDOMAN DAN PETUNJUK Tl :KNIS PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR DALAM MENGl~:UTI PENDIDIKAN FORMAL BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGJ1N PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
D~NGAN RAliMAT TU HAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS SELATAN,
- a. bahwa dalam rangka pengembangan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Seiatan yang mampu mendorong, menggerakkan serta mengarahk an pembangunan, perlu mempersiapkan Sumber Daya Aparatur Pernerinah rnelalui pemberian Tugas Belajar dan lzin Belajar untuk mengikuti pend id if .an formal;
- b. bahwa untuk ter :ib administrasi dan anggaran keuangan daerah, perlu menetapkan stanc lar biaya pendidikan dan bantuan tunjangan Tug as Belajar yang diberikan k( .pad a Pegawai Negeri Sipil yang ditugasbelajarkan pad a perguruan tinggi;
- c. bahwa berdasarks n pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapka, 1 Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis :iemberian Tugas Belajar dan lzin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil &amp;ling sunqan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
- 1. Undang-Undang l Iomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lernbaran Negar 3 Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 3041 );
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 197 4 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Pr~nsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik ,. Indonesia Nomor ·~272);
4. Undang-Undang Nornor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nemer 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
SERI: E
Lt
5. Undang-Undang N )mor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang, in (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tarnbah.in Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara F '.epublik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerir itah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri S pil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
8. Peraturan Pemeri itah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kowenangan Provinsi sebagai Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002 '.'.dan Peratur: m Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai I\ egeri Sipil;
10. Peraturan Pernerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sioil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ; 000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 )18);
11. Peraturan Perneriutah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatar Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ; 000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 )19);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik I 1donesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembar an Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerir·tah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri .Sipil;
17. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 131.12-204 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pernberhentian Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan But.ati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara; . .
18. Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 132.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Perrberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan WaK.il Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
19. Surat Edaran Me iteri Pendidikan Nasional Nomor : SE/18/M.PAN/5/2004 tentang Pemberiar. Tugas Belajar dan lzin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
Menetapkan
20. Peraturan Gubemur Sumatera Utara Nomor 826/1608/111/2000 tanggal 8 Mei 2000 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penugasan Tugas Belajar dalam mengikuti Pendidikan Formal bagi Pegawai Negeri Sipil di jajaran Pemerintah Provinsi Sumater.a Utara Jo. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nemer 800/881/111/2001 tmggal 16 Mei 2001 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penugasan Tuqa: Belajar dalam mengikuti Pendidikan Formal bagi Pegawai Negeri Sipil di jaja 'an Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
21. Peraturan Daerar Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Organisasi dan 1 ata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Se Iatan;
22. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkung an Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
23. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Funqsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kaoupaten Nias Selatan;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR DALAM MENGIKUTI PENDIDIKAN FORMAL BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN.
KETENTUAN UMUM SABI
N/A
Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud d,~ngan :
- a. Pegawai Negeri Sipil adalah Pega vai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sebagaimana dimaksud dalarn Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian sebaqairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- b. Pendidikan Formal adalah pendi iikan umum yang dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi Pegawai Negeri : ;ipil;
- c. Tempat Pendidikan adalah Pergur Jan Tinggi Negeri di Dalam Negeri dan Luar Negeri yang menjalin kerjasama dengan Depart, irnen Dalam Negeri;
- d. Pegawai Negeri Tugas Belajar ad, lah Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan tugas belajarnya oleh Bupati Nias Selatan atas biay: APBD dan diizinkan meninggalkan tugas kedinasan seharihari selama mengikuti pendidikan;
- e. Pegawai Negeri Sipil lzin Bela jar ; idalah Pegawai Negri Sipil yang ditetapkan izin belajarnya oleh Bupati Nias Selatan atas b.aya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tetap melaksanakan tu gas kedinasan sel iari-hari selama mengikuti pendidikan;
- f. Pemerintah adalah Pemerintah Kat,upaten Nias Selatan.
BAB II - TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 3

Sa saran pemberian Tugas Belajar can lzin Bela jar bagi Pegawai Negeri Sipil adalah untuk menghasilkan tenaga-tenaga terampil sehingga mampu melaksanakan tugas kedinasan secara profesional.
BAB Ill - JENJA~JG DAN LAMA PENDIDIKAN Pasaf 4
Pasal 5

Bagi Pegawai Negeri Sipil lzin Belajar, lama pendidikan ditentukan sebagai berikut :
- a. Diploma 3 (0.111), lama pendidikan ti (lima) tahun akademik;
- b. Strata 1 (S.1 ), lama pendidikan 7 (t. ijuh) tahun akademik;
- c. Strata 2 (S.2), lama pendidkan 3 (ti; ra) tahun akademik.
BAB IV - KETE NTUAN TU GAS BELAJAR
Pasal 8

Disamping persyaratan tersebut pada Pasal 7, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diwajibkan membuat pemyataan di atas kertas b.srmaterai Rp. 6000, sebagai berikut:
-..
- Bersedia menyelesaikan pendidika 1 tepat waktu atau paling lama sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Peraturan ini; a.
- b. Bersedia mengembalikan seluruh biaya pendidikan dan tunjangan belajar kepada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan apabila Mak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam Pasal 4 Peraturan ini atau dikeluarkan/Drop Out (DO) .dari Perguruan Tinggi;
- c. Tidak menuntut penyesuaian ljazah dan atau pangkat apabila formasi belum memungkinkan;
- d. Bersedia mengabdi pada Pemerir tah Kabupaten Nias Selatan sampai Batas Usia Pensiun (BUP) setelah menyelesaikan pend dikan.
BAB IV - KETE NTUAN TU GAS BELAJAR
Pasal 9

Pegawai Negeri Sip ii tu gas be la jar y, 1ng telah menyelesaikan pendidikan, kepadanya diterbitkan Peraturan tentang pengakhiran tugas belajar dan kembali bekerja sebaqairnana mestinya sesuai Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Bupati Nias Selatan.
BAB IV - KETE NTUAN TU GAS BELAJAR
Pasal 10

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang r renducuki jabatan Fungsional maupun Struktural harus diberhentikan sejak keluarnya SK tuqs s belajar kepada yang bersangkutan.
Pegawai Negeri Sipil lzi;-1 Belajar yang dapat ditetapkan untuk mengikuti pendidikan lzin Belajar adalah mereka yang memenuhi persyaraiten :
1. Untuk Diploma 3 (0-111)
- a. telah mengikuti dan lulus seleksi penerimaan calon mahasiswa baru pada Perguruan Tinggi yang dituju;
- b. pangkat golongan/ruang serend ah-rendahnya Pengatur Muda Tk.! (11/b);
- c. masa kerja sekurang-kurangnyc 1 (satu) tahun setelah PNS;
- d. pendidikan serendah-rendahny.s SLTA;
- e. program yang dipilih harus relevan dengan tugas sehari - hari;
7. J . f. harus ada lzin tertulis (rekomen Iasi) dari pimpinan Unit Kerja, dan diteruskan kepada Bupati Nias Selatan untuk diterbitka, 1 Surat lzin Belajar kepada Pegawai Negeri Sip ii yang bersangkutan.
2. Untuk Strata 1 (S-1)
- a. telah mengikuti dan lulus selek: i penerimaan calon mahasiswa baru pada Perguruan Tinggi yang dituju;
- b. pangkat golongan/ruang serend ah-rendahnya Pengatur Muda Tk. I (11/b);
- c. masa kerja sekurang-kurangnyc 1 (satu) tahun setelah PNS;
- d. pendidikan serendah-rendahny 3 SL TA;
- e. program yang diliplh harus relex an dengan tugas sehari - hari;
- f. harus ada lzin tertulis (rekomendasi) dari pimpinan Unit Kerja, dan diteruskan kepada Bupati Nias Selatan untuk diterbitkan Surat lzin Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
15. 3 Untuk Strata 2 (S-2)
- a. telah mengikuti dan lulus seleksi penerimaan calon mahasiswa baru pada Perguruan Tinggi yang dituju; -
- b. pangkat golongan/ruang serene ah-rendahnya Penata Muda Tk.l (111/b);
- c. masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun setelah PNS;
- d. pendidikan serendah-rendahnya SLTA;
- e. program yang dilipih harus relevan dengan tugas sehari-hari;
- f. harus ada lzin tertulis (rekornendasi) dari pimpinan Unit Kerja, dan diteruskan kepada Bupati Nias Se Iatan untuk diterbitks n Surat lzin Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- g. dalam mengikuti perkuliahan, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak diwajibkan duduk bangku.
BAB IV - KETE NTUAN TU GAS BELAJAR
Pasal 12

Disamping persyaratan tersebut d slam pasal 11 Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diwajibkan membuat pernyataan diat 3S kertas bermeterai Rp.6000, sebagai berikut:
- a. pernyataan bersedia mematuhi/m, ingikuti ketentuan lzin Belajar;
- b. pernyataan bersedia menanqqun; sendiri biaya pendidikan selama mengikluti perkuliahan;
- c. pernyataan selama mengikuti pen didikan tidak mengganggu pelaksanaan tu gas kedinasan;
- d. pernyataan tidak menutut penyesuaian ljazah atau pemakaian gelar kecuali formasi memungkinkan.
- e. pernyataan bahwa proses perkuliahan dilaksanakan diluar jam kedinasan.
PEJABAT YANG BERWEWENANG MENETAPKAN PEFtArURAN IZIN/TUGAS BELAJAR
BAB IV - KETE NTUAN TU GAS BELAJAR
Pasal 13

Pejabat yang berwewenanq untuk r 1enetapkan Peraturan lzinfTugas Belajar adalah Bupati Nias Se Iatan.
BAB VIII - SUMBER DAN-8ES1\RNYA BIAYA PENDIDIKAN DAN BANTUAN TU~IJANGAN TUGAS BELAJAR
Pasal 14

- 1) Sumber biaya pendidikan dan ba, ituan tunjangan Tu gas Belajar;
2. Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan diberi biaya pendidikan dan sebagaian bantuan tunjangan Tugas Belajar yang dibebankan pada APBD Kabupaten Nias Selatan tahun berkenaan;
- 2) Besarnya biaya pendidikan dan bantuan tunjangan Tugas Belajar;
4. -Peraturan ini; a. pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar diberikan biaya pendidikan dan bantuan tunjangan Tugas Belajar yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II
- b. besarnya biaya pendidikan dan bantuan tunjangan Tugas Belajar dimaksud adalah jumlah yang dapat diterima Peqavvai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan mempedomani Lampiran I dan Lampiran II F'eraturan ini dan atau disesuaikan dengan kemampuan dana
',·
'·
I
l
.
'
yang tertampung dalam APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran yang sedang berjalan;
- c. besarnya biaya pendidikan (~ :PP) yang diserahkan kepada Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar adalah s~besar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dimaksud.
BAB IX - BATAS WAK ru PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN DAN 3ANTUAN TUGAS BELAJAR Pasal 15
Pasal 17

-BABXI KETENTUAN LAIN-LAIN
- 1) Sela ma mengikuti pendidikan, Pegawai Negeri Sipil Tug as Belajar tersebut disamping dibebaskan dari tugas sehari-hari kepadanya tetap melekat peraturan disiplin kepegawaian.
- 2) Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar wajib mentaati peraturan/tata tertib yang berlaku pada lembaga Perguruan Tinggi serta I nenyampaikan kemajuan akademis secara tertulis pada setiap akhir semester kepada Bupati Ni, rs Se Iatan.
BAB IX - BATAS WAK ru PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN DAN 3ANTUAN TUGAS BELAJAR Pasal 15
Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan ini, semua ketentuan yang ada sebelum Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB IX - BATAS WAK ru PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN DAN 3ANTUAN TUGAS BELAJAR Pasal 15
Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Nias Selatan.
-IDEALISMAN DACHI
BUPATI NIAS SELATAN,
Ditetapkan di
Teluk Dalam
pada tanggal
24 Agustus 2011
Diundangkan di Teluk Dalam pada tanggal 3 Oktober 2011
SERITA DAERAH KABUPAT EN NIAS SELATAN NOMOR 28 TAHUN 2011