Unknown Unknown Nomor 2 Tahun 2015
Tentang TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Berlaku: 1 Juli 2015
N/A
Preamble

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
9. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 3

- (1) Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebeIum berakhir masa jabatan;
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- (3) Laporan akhir masa jabatan, Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- (4) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- (5) Persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia.
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 4

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat.
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 5

Panitia pemilihan Kepala Desa terdiri dari Panitia Penanggung jawab, Panitia Pengawas dan Panitia Pemilihan.
- (1) Panitia Penanggung jawab Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Panitia Penanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:
- a. Sekretaris Daerah sebagai Penanggung jawab;
- b. Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma sebagai Ketua I;
- c. Kepala BPMPD, PP dan KB Kabupaten Seluma/Kepala SKPD yang membidangi Pilkades sebagai Ketua II;
- d. Sekretaris BPMPD, PP dan KB Kabupaten Seluma/Sekretaris SKPD yang membidangi Pilkades sebagai Wakil Ketua ;
- e. Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan BPMPD, PP dan KB Kabupaten Seluma sebagai Sekretaris;
- f. Kepala Sub Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan pada BPMPD, PP dan KB Kabupaten Seluma sebagai Wakil Sekretaris;
- g. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Seluma, Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Seluma, Kepala Bidang Peberdayaan masyarakat Kepala Sub Bagian PerundangUndangan Setda Kabupaten Seluma, Kepala Sub Bidang Pembangunan Desa BPMPD, PP dan KB dan 10 (sepuluh) orang staf BPMPD, PP dan KB Kabupaten Seluma sebagai anggota;
- (3) Panitia Penanggung jawab mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan pedoman pemilihan calon Kepala Desa;
- b. Memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang persetujuan dan pengesahan Kepala Desa terpilih;
- c. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemilihan;
- d. Mengambil Keputusan apabila timbul permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan;
- e. Menyatakan pemilihan sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. Menyiapkan kotak dan surat suara untuk pemilihan;
- (4) Panitia Penanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
Bagian Kedua
Panitia Pengawas
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 7

- (1) Panitia Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) keanggotaannya terdiri dari
3. :
- a. Camat sebagai ketua merangkap anggota;
- b. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai sekretaris merangkap anggota;
- c. Sekretaris Kecamatan sebagai anggota;
- d. TNI dan Polri sebagai anggota;
- e.Inspektorat, Satpol PP, Kesbanglimas dan Instansi terkait lainnya sebagai anggota;
- (3) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
- a. Memberi petunjuk pelaksanaan p8enjaringan dan penyaringan bakal calon kepada Panitia Pemilihan;
- b. Memeriksa daftar nama penduduk Desa yang berhak memilih dan menyelesaikan masalah daftar nama pemilih;
- c. Memeriksa persiapan pelaksanaan pemilihan;
- d. Mengawasi pelaksanaan pemilihan;
- e. Mengetahui pengesahan berita acara pemilihan;
- f. Menyampaikan laporan dan Berita Acara pemilihan kepada Bupati melalui Panitia Penanggung jawab;
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 8

Apabila diantara anggota Panitia Pengawas ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon atau berhalangan, keanggotaannya dalam Panitia Pengawas digantikan oleh Pejabat lainnya atas usul Camat selaku Ketua Panitia Pengawas.
Bagian Ketiga Panitia Pemilihan
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, keanggotannya terdiri dari :
- a. Sekretaris Desa sebagai ketua merangkap anggota;
- b. Kaur Pemerintahan Desa sebagai sekretaris merangkap anggota;
- c. Sekretaris PKK sebagai anggota;
- d. Ketua Karang Taruna Desa sebagai anggota;
- e. 1 (satu) Orang Tokoh Masyarakat Desa sebagai anggota;
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- l. menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib pemilihan;dan
- m. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan
- n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 10

Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon atau berhalangan, keanggotannya digantikan oleh Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat Desa lainnya, yang diusulkan oleh Sekretaris Desa selaku Ketua Panitia Pemilihan.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN Bagian Kesatu
Pasal 11

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih;
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
- b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdata (dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.
Bagian Kedua Tata cara Pendaftaran Pemilih
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN Bagian Kesatu
Pasal 12

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa;
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
- c. telah meninggal dunia;
- d. pindah domisili ke desa lain; atau
- e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN Bagian Kesatu
Pasal 13

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), diumumkan Oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat;
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN Bagian Kesatu
Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pemilih atau Anggata Keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan atau identitas lainnya;
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau Anggota Keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
- a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
- b. Pemilih sudah tidak berdamisili di desa tersebut;
- c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
- d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN Bagian Kesatu
Pasal 15

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga, Rukun Warga,dan/Kadus;
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai Pemilih Tambahan;
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN Bagian Kesatu
Pasal 16

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempattempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN Bagian Kesatu
Pasal 17

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN Bagian Kesatu
Pasal 18

- (1) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat;
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN Bagian Kesatu
Pasal 19

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN Bagian Kesatu
Pasal 20

Rekapitulasi jumlah Pemilih Tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN Bagian Kesatu
Pasal 21

Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".
Bagian Ketiga
Persyaratan Calon Kepala Desa
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN Bagian Kesatu
Pasal 22

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh Lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahu sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m.Menyampaikan surat pengunduran diri diatas materai Rp. 6000,- bila calon kades mempunyai jabatan lain, apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa;
- n. Bagi PNS, TNI/Polri ingin mencalon sebagai Kepala Desa harus mendapatkan persetujuan tertulis dari atasannya;
- o. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dengan permohonan di atas materai Rp. 6000,-
Bagian Keempat
Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN Bagian Kesatu
Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan;
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang;
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan;
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 3), wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN Bagian Kesatu
Pasal 24

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa;
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN Bagian Kesatu
Pasal 25

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) kurang dari 2 (dua orang bakal calon), Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari;
- (2) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian;
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN Bagian Kesatu
Pasal 26

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan,tingkat pendidikan, dan usia;
- (2) Panitia melakukan seleksi tambahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yakni:
- a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan yakni pernah menjadi Perangkat Desa, dan/Anggota BPD, dan/ sebutan lainnya;
- b. Tingkat pendidikan yang terendah dari bakal calon yang digugurkan;
- c. Usia bakal calon yang tertua yang digugurkan.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN Bagian Kesatu
Pasal 27

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomar urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Undian nomar urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh Para Calon;
- (3) Nomar urut dan nama Calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa;
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan;
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
Bagian kelima Kampanye Calon Kepala Desa
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN Bagian Kesatu
Pasal 28

- (1) Calon Kades dapat melakukan kampanye sesual dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa;
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang;
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN Bagian Kesatu
Pasal 29

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa;
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnerupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa;
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN Bagian Kesatu
Pasal 30

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN Bagian Kesatu
Pasal 31

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
- a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan atau calon yang lain;
- g. merusak dan atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan atau atribut Calon lain selain dari gambar dan atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
- b. Perangkat Desa;
- c. Anggota Badan permusyaratan Desa;
- d. Panitia Pelaksana Pemilihan.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN Bagian Kesatu
Pasal 32

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dikenai sanksi:
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN Bagian Kesatu
Pasal 33

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
BAB V - TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA
Pasal 34

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon;
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
BAB V - TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA
Pasal 35

- (1) Bentuk dan model surat suara secara umum berupa kertas berwarna dengan ukuran 14 cm x 21,5 cm yang di dalamnya tercantum nomor, foto dan nama calon yang berhak dipilih dalam garis kotak dengan ukuran 3,5 cm x 6 cm untuk setiap tanda gambar.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud ayat (1) diadakan oleh Panitia Penanggung Jawab;
- (3) Surat suara yang dimaksud ayat 1 (satu) adalah yang berisi nomor, foto dan nama calon yang bersangkutan.
BAB V - TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA
Pasal 36

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan;
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
BAB V - TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA
Pasal 37

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih;
- (2) Anggota Panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
BAB V - TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA
Pasal 38

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal
tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.
BAB V - TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA
Pasal 39

- (1) Sebelum, melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan :
- a. pembukaan kotak suara;
- b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
- c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
- d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat;
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) angota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
BAB V - TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA
Pasal 40

- (1) Setelah, melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara;
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih;
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali;
- (4) Apabila, terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
BAB V - TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA
Pasal 41

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor dan gambar yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor dan gambar; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor dan gambar.
BAB V - TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA
Pasal 42

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
- b. jumlah pemilih dari TPS lain;
- c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
- d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat;
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia;
- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi calon;
- (6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum;
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel;
- (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara;
BAB V - TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA
Pasal 43

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih;
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak;
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
BAB V - TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA
Pasal 44

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan dikantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.
BAB VI - TAHAPAN PENETAPAN
Pasal 45

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat dan membacakan Berita Acara Pemilihan di depan para calon yang berhak dipilih dan didepan para saksi;
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diketahui dan ditandatangani oleh para calon, para saksi, ketua, dan anggota panitia pemilihan pada saat itu juga, serta menyerahkan kepada BPD. Dalam hal calon tidak mau menandatangani Berita Acara, maka Berita Acara cukup ditandatangani oleh Para Saksi, Ketua Dan Anggota Panitia Pemilihan serta tidak mengurangi keabsahan hasil pemilihan;
- (3) Ketua Panitia Pemilihan sebelum mengumumkan calon terpilih, memberikan kesempatan kepada Panitia Pengawas untuk memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan;
- (4) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan calon yang terpilih dan menyatakan sah;
- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD paling lambat 2 (dua) hari setelah pelaksanaan pemilihan;
- (6) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih
berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa;
- (7) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan bupati.
BAB VII - PEMBATALAN PEMILIHAN DAN SANKSI
Pasal 46

- (1) Pembatalan pemilihan dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh BPD berdasarkan masukan dari Panitia Pemilihan;
- (2) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sanksi administratif berupa pemberhentian atau pemberhentian sementara dari panitia pemilihan.
BAB VIII - KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA
Pasal 47

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa;
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa;
BAB VIII - KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA
Pasal 48

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
BAB VIII - KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA
Pasal 49

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;
- (2) Tugas Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
Bagian Kedua
Calon Kepala Desa dari PNS
BAB VIII - KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA
Pasal 50

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma;
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah;
- (4) Bagi Pegawai Negeri yang telah dilantik menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan;
- (5) Kepala Desa yang dipilih/diangkat dari Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural/fungsional sementara menjadi Kepala Desa dan berhak mendapat gaji/kenaikan gaji berkala, penghasilan lainnya dan
kepadanya dapat diberikan penghasilan dari Desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (6) Daftar Penilaian Capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, diberikan oleh Instansi induknya dengan data penilaian dari Camat setempat;
- (7) Pegawai Negeri yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke Instansi induknya untuk aktif sebagai PNS;
- (6) Anggota TNI dan Polri yang dipilih menjadi Kepala Desa menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini serta memperhatikan ketentuan yang berlaku.
BAB IX - PEMBIAYAAN
Pasal 51

- (1) Sumber dan besarnya biaya pemilihan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan dengan Keputusan BPD ;
- (2) Sumber dan besarnya biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD, APBDesa sesuai dengan kebutuhan desa masingmasing;
- (3) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
BAB X - PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA
Pasal 52

- (1) Hasil Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD, berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari Panitia Pemilihan;
- (2) BPD paling lambat 1 (satu) minggu setelah menerima berita acara dari Panitia Pemilihan membuat keputusan penetapan calon Kepala Desa terpilih, dan menyampaikannya kepada Bupati Seluma melalui Panitia Penanggungjawab untuk mendapat pengesahan yang dilengkapi dengan berita acara pemilihan;
- (3) Bupati setelah memperhatikan pertimbangan dan saran dari Panitia Pengawas dan Panitia Penanggungjawab, paling lambat 2 (dua) bulan setelah rapat pemungutan suara dilaksanakan, mengesahkan atau menunda
pengesahan dan/atau membatalkan pemilihan Calon Kepala Desa terpilih yang telah ditetapkan oleh BPD;
- (4) Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau Wakil Bupati dan/atau oleh Camat;
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku sejak saat pelantikan;
- (6) Kepada calon terpilih yang diangkat menjadi Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan Keputusan pengangkatan sebagai Kepala Desa yang ditandatangani oleh Bupati Seluma.
BAB X - PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA
Pasal 53

- (1) Tanggal Pelantikan Kepala Desa yang baru dilaksanakan tepat pada saat berakhirnya masa jabatan Kepala Desa lama.
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Kepala Desa yang bersangkutan diambil sumpah/janji menurut agamanya dengan sungguh-sungguh oleh Bupati Wakil Bupati atau Camat, disaksikan para anggota BPD dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya dalam Wilayah Desa yang bersangkutan.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa adalah sebagai berikut :
'Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai
Konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
BAB X - PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA
Pasal 54

Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada tanggal hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.
BAB X - PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA
Pasal 55

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang
bersangkutan atas persetujuan Bupati, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.
BAB X - PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA
Pasal 56

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Peratuan Daerah ini, berlaku pula bagi Desa yang dijabat oleh Penjabat Kepala Desa.
BAB X - PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA
Pasal 57

- (1) Masa Jabatan Kepala Desa paling lama selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut di Desa yang bersangkutan;
- (2) Apabila penyelengaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan Kepala Desa tidak dilaksanakan tepat waktu, Bupati dapat memperpanjang waktunya untuk paling lama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan;
- (3) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, ternyata belum cukup, maka BPD atas persetujuan Bupati menetapkan penjabat Kepala Desa.
BAB XI - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 58

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
BAB XI - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 59

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindakpidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
BAB XI - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 60

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 59, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperolah kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan;
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.
BAB XI - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 61

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 60, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
BAB XI - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 62

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 60, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Bagian Kedua Pemberhentian Kepala Desa
BAB XI - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 63

- (1) Kepala Desa berhenti dan/atau diberhentikan dengan hormat oleh Bupati atas usul BPD karena :
- a. Meninggal Dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa yang baru atau Penjabat Kepala Desa;
- d. Tidak dapat melaksanakan tugas karena sakit;
- (2) Kepala Desa diberhentikan tidak dengan hormat karena :
- a. Tidak lagi memenuhi salah-satu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah ini;
- b. Melanggar sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) Peraturan Daerah ini;
- c. Kepala Desa selama 3 (tiga) bulan atau lebih terus menerus meninggalkan tugas secara tidak sah;
- d. Dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tidak pidana dengan hukuman penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
- e. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XI - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 64

- (1) Usul pemberhentian Kepala Desa karena alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD;
- (2) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD;
- (3) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima;
- (4) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
BAB XI - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 65

Kepala Desa yang melalaikan tugasnya atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga
merugikan Negara, Daerah/Desa dan/atau masyarakat Desa, dikenakan sanksi dan/atau tindakan administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XI - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 66

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka pada bulan keenam terakhir BPD mengajukan permohonan pengujian kesehatan yang bersangkutan kepada dokter;
- (2) Apabila berdasarkan Keterangan Dokter bahwa Kepala Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka BPD mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan kepada Bupati dari Jabatan sebagai Kepala Desa dan menetapkan Penjabat Kepala Desa.
BAB XI - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 67

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil.
BAB XI - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 68

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat dicalonkan dalam jabatan Struktual, Fungsional atau anggota MPR/DPR, DPRD Provinsi/Kabupaten, kecuali yang bersangkutan bersedia meninggalkan jabatan Kepala Desa dan pejabat yang berwenang mengizinkan.
BAB XI - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 69

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dan/atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang, dikembalikan ke Instansi induknya,selama yang bersangkutan belum memasuki masa pensiun.
BAB XII - PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA
Pasal 70

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD;
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa Sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), selama-lamanya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya, dan dapat diperpanjang kembali paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Camat.
BAB XII - PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA
Pasal 71

Hak, Wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan hak,wewenang dan kewajiban Kepala Desa.
BAB XIII - PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
Pasal 72

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun;
- (2) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi :
1. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
6. penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
- b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada musyawarah Desa;
5. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa;
6. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
7. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
8. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa;
9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.
BAB XIV - PEMBINAAN KEPALA DESA
Pasal 73

Terhadap Kepala Desa yang telah dilantik, dilakukan pembinaan dan pembekalan mengenai wewenang, tugas dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
BAB XV - PERSELISIHAN DAN JEJAK PENDAPAT
Pasal 74

- (1) Jika terjadi perselisihan antara Kepala Desa dengan Masyarakat Warga Desa bersangkutan, maka dilakukan penyelesaian secara bertahap;
- (2) Penyelesaian yang dimaksud ayat (1) pasal ini yaitu melalui tahap pertama musyawarah BPD dengan dihadiri seluruh pihak yang berselisih, tahap kedua dilakukan oleh Camat dengan dihadiri oleh semua pihak yang berselisih, dan tahap ketiga oleh Pejabat yang berwenang atau yang mewakilinya dengan dihadiri oleh seluruh pihak yang berselisih;
- (3) Penyelesaian yang dimaksud ayat (2) dilaksanakan untuk membuat Keputusan bersama antara pihak yang berselisih, yaitu penyelesaian perselisihan yang dimaksud ayat (1) dan dibuat dalam Berita Acara penyelesaian perselisihan yang ditanda tangani oleh pihak yang berselisih dan diketahui Pejabat sesuai tahap penyelesaian perselisihan;
- (4) Jika seluruh tahap penyelesaian perselisihan yang dimaksud ayat (2) tidak menghasilkan keputusan yang mengikat pihak berselisih, maka dilakukan penyelesaian melalui jalur hukum.
BAB XVI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 75

Terhadap Kepala Desa yang masih menjabat sebagai Kepala Desa pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas jabatan sebagai Kepala Desa sampai batas akhir masa jabatannya.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 76

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.
Ditetapkan di Tais pada tanggal 1 Juli 2015
BUPATI SELUMA,
Diundangkan di Tais
pada tanggal 10 Agustus 2015
H. BUNDRA JAYA
SEKRETARIS DAERAH,
TTD IRIHADI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2015 NOMOR ...2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA, PROVINSI BENGKULU : NOMOR ..2... TAHUN 2015
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
I. UMUM
Dengan telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur khusus tentang Desa dan dikeluarkannya peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Maka untuk melaksanakan dan menindak lanjuti kedua peraturan perundang-undangan dimaksud Pemerintah Kabupaten Seluma mencabut dan mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1

Cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2

Cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 57

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 58

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 59

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 60

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 61

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 62

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 63

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 64

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 65

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 66

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 67

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 68

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 69

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 70

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 71

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 72

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 73

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 74

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 75

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 76

cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 77

cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2015 NOMOR