Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 43 Tahun 2014
N/A
Preamble

Menimbang a
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2017;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 ten tang Mengingat
di
- Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 1
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255) \
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3
4. Undang-Undang
...
---------------------------------------------------
..
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 1).
MEMUTUSKAN ...
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA UNTUKSETIAPDESADI KABUPATEN OGANKOMERING ILIRTAHUNANGGARAN 2017.
BABI KETENTUAN UMUM
BAB II - PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANADESA
Pasal 11

Kepala
Desa bertanggung
jawab atas
penggunaan
- AlokasiDana Desa. (2)Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan
- atas penggunaan AlokasiDana Desa.
Pendampingan "
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaporan ADD Penghasilan Tetap Kepala Desa, Tunjangan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD akan diatur dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
13
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaporan ADDStimulan untuk Dana Kemasyarakatan akan diatur dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
- (1) Laporan ADD Operasional dan Pembangunan Desa, adalah sebagai berikut:
- a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi fisik dan Keuangan (RPFK) APBDesa selama 6 (enam) bulan tahun anggaran berjalan, paling lambat akhir bulan J uli. a.
- b. Laporan akhir dad penggunaan ADD Operasional dan Pembangunan Desa dibuat dalam Laporan Pertanggungjawaban ADD Operasional dan Pembangunan Desa.
- (2) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dad Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan secara bertahap.
- (3) Tim Fasilitasi dan Verifikasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat laporanjrekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah termasuk laporan dukungan swadaya masyarakat secara bertahap serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi dan melaporkan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Setiap
...
- (4) Setiap pengeluaran belanja atas beban ADD Operasional dan Pembangunan Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (5) Bendahara desa wajib memungut pajak penghasilan (PPh)dan pajak lainnya, wajib membukajmempunyai NPWP dan menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan Perundangundangan perpajakan.
- (6) Surat Pertanggungjawaban meliputi :
- a. buku kas umum;
- b. kwitansi dan nota pembelian; b
- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan ADD Operasional dan Pembangunan Desa kepada Bupati melalui Camat.
- c. Bukti Fotc/Iainnya. C.
BAB II - PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANADESA
Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi ADDPenghasilan Tetap Kepala Desa,Tunjangan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Ogan KomeringIlir.
Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi ADD Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan akan diatur dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
BAB II - PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANADESA
Pasal 17

- (1)Penilaian keberhasilan dalam rangka pemberian penghargaan kepada Desa terbaik dalam pelaksanaan dan penggunaan ADDOperasional dan Pembangunan Desa dengan memberikan penghargaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat berupa dana untuk desa berprestasi.
- (3)Bagi desa yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan ADDOperasional dan Pembangunan Desa dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundangundangan yang berlaku.