PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 7 Tahun 2013
Tentang No Description
Berlaku: 28 Maret 2013
N/A
Preamble

Mengingat
- c. bahwa agar pemberian dana pendidikan dapat dilakukan dengan tepat arah dan sasaran kepada mahasiswa yang berhak menerimanya, perlu membuat pedoman sebagai dasar pemberian dana pendidikan bagi Mahasiswa Kabupaten Labuhanbatu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang edoman Pemberian Dana Pendidikan Bagi Mahasiswa Ka bu paten Labuhanbatu.
3. 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang­ Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
- 4 ­
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 7 Tahun 2010 ten tang Pengelolaan dan
:1
L
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua Atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545};
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 23 Tahun 2008 ten tang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Ka bu paten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Ka bu paten Labuhanbatu Nomor 33 Tahun 2008 seri D Nomor 4);
3. 1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 34 Tahun 2008 ten tang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dae rah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
- 6 ­
Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Ka bu paten Labuhanbatu Nomor 34 Tahun 2008 seri D Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Ka bu paten Labuhabatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 42 Tahun 2011 seri B Nomor 42).
MEMU TUSKAN:
TENTANG
DANA
BAGI
KABUPATEN
BUPATI
PEMBERIAN
Menetapkan: PERATURAN
PEDOMAN
PENDIDIKAN
MAHASISWA
LABUHANBATU
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan i n i yang dimaksud dengan:
- 1 . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
·1
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
4. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
6. Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan untuk biaya pendidikan mahasiswa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
5. 7.Pendanaan Pendidikan adalah Penyediaan sumber daya keuangan untuk biaya pendidikan mahasiswa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
8. Beasiswa Prestasi adalah uang insentif bagi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik sesuai syarat dan ketentuan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu.
9. Beasiswa Kurang Mampu adalah uang insentif bagi mahasiswa dengan latar
belakang kondisi ekonomi yang kurang mampu yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu.
10. Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan biaya yang diberikan untuk sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung mahasiswa tennasuk biaya pribadi bagi mahasiswa yang lulus masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur terten tu yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
2. 1 1 . Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi pada jalur pendidikan formal dapat berupa program pendidikan diploma atau sarjana.
12. Perguruan perguruan dan/atau Pemerintah. Tinggi Negeri adalah tinggi yang didirikan diselenggarakan oleh
13. Perguruan perguruan dan/atau masyarakat. Tinggi Swasta adalah tinggi yang didirikan diselenggarakan oleh
14. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada jenjang Pendidikan Tinggi yang berasal dari tamatan
sekolah lanjutan di Kabupaten Labuhanbatu atau di luar Kabupaten Labuhanbatu yang orang tua/walinya berdomisili di Labuhanbatu.
15. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan prof esi dan / a tau pendidikan vokasi.
BAB III - Pasal3
Pasal 7

- ( 1 ) Syarat untuk memperoleh Beasiswa Kurang Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah :
- a. terdaftar pada Perguruan Tinggi Negeri / Swasta;
- b. telah aktif kuliah minimal 2 (dua) semester; dan
- c. lndeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,5 (dua koma lima} untuk semua program studi
- (2) Pemohon yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1), harus mengajukan surat permohonan tertulis yang ditujukan kepada Bupati Labuhanbatu, dengan melampirkan :
- a. fotocopy Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) 2 (dua) semester terakhir yang disyahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
- c. pasphoto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 6 lembar;
- d. fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang disyahkan oleh kepala desa/ kelurahan;
- e. surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi yang juga menjelaskan jalur masuk mahasiswa yang bersangkutan;
- f. surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi asal yang menjelaskan jalur masuk mahasiswa yang bersangkutan;
- g. surat keterangan rincian biaya perkuliahan selama 1 (satu) tahun;
- h. surat keterangan tidak mampu dari Lurah / Kepala desa setempat;
1. fotocopy nomor rekening buku tabungan Bank Sumut atas nama yang bersangkutan;dan
- J. pernyataan bersedia mengembalikan dana apabila memberikan keterangan yang tidak benar.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setdakab Labuhanbatu masing­ masing dalam rangkap 6 (enam) sesuai jadwal yang ditentukan kemudian dalam pengumuman melalui wibesite resmi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu atau Surat Kabar.
-
.
,
.
- -.
- min1mum permohonan jangka waktu satu tahun diperpanjang untuk tahun jika prestasi akademik . . memenun persyaratan dengan mengajukan perpanjangan. (4) Pemberian beasiswa diberikan untuk dan dapat berikutnya mahasiswa
BAB III - Pasal3
Pasal 8

- ( 1 ) Syarat untuk memperoleh Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah:
- a.lulus ujian masuk Perguruan T in gg i Negeri melalui jalur undangan, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Ujian Masuk Bersama (UMB) sejak Tahun Akademik 2013/2014;dan
- b. telah melakukan pendaftaran ulang.
- (2) Pemohon yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( ), harus mengajukan surat permohonan tertulis yang ditujukan kepada Bupati Labuhanbatu, dengan melampirkan :
- b. fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
- a. fotocopy Kartu Rencana Studi (KRS) yang disyahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. pasphoto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 6 lembar;
,\_,
✓-
,
- d. fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang disyahkan oleh kepala desa/kelurahan;
- f. fotocopy nomor rekening buku tabungan Bank Sumut atas nama yang bersangkutan; dan
- e. surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi asal yang menjelaskan jalur masuk mahasiswa yang bersangkutan;
- g. pemyataan bersedia mengembalikan dana apabila memberikan keterangan yang tidak benar.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setdakab Labuhanbatu masing­ masing dalam rangkap 6 (enam) sesuai jadwal yang ditentukan kemudian dalam pengumuman melalui wibesite resmi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu atau Surat Kabar.
- (4) Pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hanya diberikan satu kali dan tidak dapat diperpanjang.