PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2018
Tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2018
Berlaku: 25 Tahun 2004
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kexja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Keija Pemerintah dan Rencana Keija Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2019 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2014, merupakan perencanaan jangka menengah yang harus dijabarkan ke dalam perencanaan jangka pendek tahunan dalam rangka merealisasikan target kinerja tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Keija Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
- 6 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 8 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 9 Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
Menetapkan
13. Peraturan Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2000-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2019;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2017.
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2018.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
- 1 Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
- 2 Bupati adalah Bupati Kolaka;
- 3 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kolaka;
- 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2019 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama tahun 20142019;
- 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode selama tahun 2014-2019;
- Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjunya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode selama 1 (satu) tahun;
- 8 Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja perangkat Daerah yang disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 9\_ RKPD Tahun 2018 adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2018. BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
N/A
Pasal 2

RKPD Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kolaka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. pada
N/A
Pasal 3

RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2019 yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka maupun dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
N/A
Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2018 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut
BAB VI
Pasal 5

RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai
- 1 Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka dalam menyusun Renja SKPD;
- 2 Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kolaka dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2018.
BAB VI
Pasal 6

Dalam rangka menyusun RAPBD Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2
- 1 Pemerintah Kabupaten Kolaka menggunakan RKPD Tahun 2018 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas Plafon Anggaran dengan DPRD;
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka menggunakan RKPD Tahun 2018 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) .
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.
Ditetapkan di Kolaka tanggal BUPATI KOLAKA, AHMAD SKFEI pada
Diundangkan di Kolaka tanggal 31 pada
SEKRETARIS DAERAH:
KABUPATEN KOLAKA,
U~l
POITU MURTOPO
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2017 NOMOR