PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor &AMP; Tahun 2011
Tentang No Description
Berlaku: 10 TAHUN 2009
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR &amp; TAHUN 2011
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG PANJANG,
- . bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 141 Undanga Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2009, perlu dicabut karena tidak lagi termasuk dalam jenis retribusi perizinan tertentu:
- . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud b. dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan.
- . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang 4 Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1962):
- . Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 2 Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389):
- . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 3. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
Menetapkan
- 2 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049):
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593):
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah:
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah:
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah:
- -9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG dan
WALIKOTA PADANG PANJANG
MEMUTIJSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN
N/A
Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan. (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 10 Seri C.4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
N/A
Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
-3Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya galam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.
Diundangkan di : Padang Panjang padatanggal : 29 Juni
2011
RAH KOTA PADANG PANJANG, Pit. SEKRET.
N 4 '6 3 -SERI C.5
LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2011 NOMOR £