PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 6 Tahun 2015
Tentang IZIN GANGGUAN
Berlaku: 6 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang :
WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT
RCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG PANJANG,
- a. bahwa terwujudnya iklim usaha yang sehat, kondusif, dan ramah lingkungan merupakan suatu kondisi yang dicitacitakan dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa izin gangguan merupakan instrumen hukum yang bersifat strategis dalam pengendalian dan pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai izin gangguan belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta belum mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan.
5. Mengingat : Republik
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Gangguan ( Hinder Ordonantie ) Stbl. 1926 Nomor 226 yang telah diubah terakhir dengan Stbl. 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 tentang mendirikan bangunan-bangunan perusahaan ( Inrichting ) yang dapat menimbulkan bahaya kerusakan atau gangguan (HO);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 Seri E.3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2012 Seri E.2);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG dan
WALIKOTA PADANG PANJANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Padang Panjang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.
5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Panjang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Panjang.
7. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
8. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
9. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan.
10. Pemegang Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang telah memiliki izin gangguan.
11. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan ter batas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, dana pensiun, koperasi, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Penyelenggaraan Izin Gangguan dilaksanakan berdasarkan asas:
- a. perlindungan;
- b. kepastian hukum;
- c. ketertiban;
- d. ketentraman; dan
- e. peran serta masyarakat.
Bagian Kedua Tujuan
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Tujuan pemberian Izin Gangguan untuk:
- a. memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatan usaha;
- b. mencegah dan mengendalikan gangguan yang muncul dari kegiatan usaha;
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari gangguan yang muncul dari kegiatan usaha; dan
- d. memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi Izin Gangguan.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4

Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini memuat:
- a. kriteria gangguan;
- b. persyaratan izin;
- c. kewenangan pemberian izin;
- d. penyelenggaraan perizinan;
- e. retribusi izin;
- f. peran masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. jenis dan dasar pengenaan sanksi.
BAB III - KRITERIA GANGGUAN
Pasal 5

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan Izin Gangguan terdiri dari:
- a. lingkungan;
- b. sosial kemasyarakatan; dan
- c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap:
- a. fungsi tanah;
- b. fungsi air tanah;
- c. fungsi sungai;
- d. fungsi udara; dan
- e. gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
- a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
- b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.
BAB III - KRITERIA GANGGUAN
Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria gangguan diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB IV - KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN
Pasal 7

- (1) Pemberian Izin Gangguan merupakan kewenangan Walikota.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor yang mengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 8

- (1) Setiap kegiatan usaha di Daerah wajib memiliki Izin Gangguan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
- a. kegiatan yang berlokasi di dalam kawasan industri, kawasan berikat dan kawasan ekonomi khusus;
- b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan/atau
- c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil objek tanah yang digunakan.
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 9

- (1) Biaya pengurusan Izin Gangguan dicantumkan secara jelas, pasti, dan terbuka.
- (2) Setiap penerimaan biaya perizinan yang dibayar oleh pemohon Izin Gangguan wajib disertai bukti pembayaran.
Bagian Kedua Persyaratan Izin
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 10

- (1) Permohonan Izin Gangguan diajukan secara tertulis oleh pelaku usaha kepada Walikota c.q. KPPT dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. mengisi formulir permohonan izin;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
- c. fotokopi akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum;
- d. fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berikut Lampiran Gambar Denah dan Situasi;
- e. surat pernyataan tertulis tidak keberatan dari tetangga sekitar yang berpotensi terkena dampak usaha tersebut dan diketahui oleh RT dan RW setempat;
- f. fotokopi lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tempat usaha tahun terakhir;
- g. khusus terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan diwajibkan melengkapi dengan dokumen lingkungan; dan
- h. surat pernyataan kesanggupan memenuhi/menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Formulir permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
- b. nama perusahaan;
- c. alamat perusahaan;
- d. bidang usaha/kegiatan;
- e. jumlah modal;
- f. jumlah tenaga kerja;
- g. lokasi kegiatan;
- h. nomor telepon perusahaan;
- i. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
- j. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
- k. surat pernyataan kesanggupan memenuhi/mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Pemeriksaan dan Penilain Teknis
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 11

- (1) Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan secara koordinatif dengan dinas/instansi terkait.
- (2) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan.
- (3) Hasil peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lokasi untuk dijadikan dasar pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan.
Bagian Keempat Jangka Waktu Pengurusan Izin
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 12

- (1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administrasi diproses pengurusan izinnya selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja terhitung sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Terhadap permohonan yang ditolak, Walikota memberikan jawaban tertulis disertai alasan yang jelas paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi oleh SKPD, permohonan izin dianggap disetujui.
Bagian Kelima Masa Berlaku Izin, Daftar Ulang Izin, dan Perubahan Izin
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 13

Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 14

- (1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Gangguan dalam hal usahanya berdampak pada peningkatan gangguan sebagai akibat dari :
- a. Perubahan alamat usaha;
- b. Penambahan tenaga kerja;
- c. Penambahan modal;
- d. perubahan sarana usaha;
- e. penambahan kapasitas usaha;
- f. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
- g. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Jika pelaku usaha melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mencabut Izin Usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan Izin Gangguan diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 15

Pemberi izin berkewajiban :
- a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
- b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;
- c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
- d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;
- g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;
- h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.
Bagian Kedua Hak Pemegang Izin
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 16

Setiap pemegang Izin Gangguan berhak:
- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan minimal, standar operasional prosedur, dan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi lengkap tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
- e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
- f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.
Bagian Ketiga Kewajiban Pemegang Izin
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 17

Setiap pemegang Izin Gangguan berkewajiban:
- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya;
- b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan izin;
- e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan;
- f. menjaga kesehatan lingkungan termasuk kebersihan dan keamanan tempat usaha agar tercipta keselarasan, keseimbangan, dan keserasian dengan lingkungan di wilayah sekitarnya;
- g. melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan perizinan; dan
- h. membayar retribusi Izin Gangguan.
BAB VI - RETRIBUSI
Pasal 18

- (1) Setiap pelayanan perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pemberian Izin Gangguan; dan
- b. perubahan Izin Gangguan.
- (3) Retribusi pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digolongkan pada retribusi perizinan tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi Izin Gangguan diatur dengan Peraturan Daerah.
BAB VII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 19

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
- b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan termasuk meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumberdaya manusia, dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan daerah yang melalui:
- a. koordinasi secara berkala;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
- c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.
Bagian Kedua Pengawasan
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 21

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap proses pelaksanaan izin dilakukan oleh SKPD yang berwenang melakukan pembinaan terhadap perdagangan dan pelaku usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 22

Pemegang Izin Gangguan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dan Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
- b. pemberhentian sementara kegiatan usaha;
- c. pencabutan Izin Gangguan; atau
- d. Pencabutan Izin Usaha.
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 23

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 didasarkan atas:
- a. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Gangguan;
- b. tingkat ketaatan pemegang Izin Gangguan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam Izin Gangguan;
- c. riwayat ketaatan pemegang Izin Gangguan; dan/atau
- d. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

Orang atau Badan yang telah memiliki Izin Gangguan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.
Ditetapkan di
:
Padang Panjang
pada tanggal
:
23 Desember 2015
WALIKOTA PADANG PANJANG,
dto
HENDRI ARNIS
Diundangkan di
:
Padang Panjang
pada tanggal
:
23 Desember 2015
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,
dto
SYAHDANUR
LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2015 NOMOR 6 SERI E.4
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

Huruf a
Yang dimaksud dengan asas perlindungan adalah asas dalam penyelenggaraan izin gangguan ditujukan kepada perlindungan hak dan kepentingan masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan izin gangguan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam penyelenggaraan izin gangguan memberikan kepastian hukum kepada setiap pelaku usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan izin gangguan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan asas ketertiban adalah asas dalam penyelenggaraan izin gangguan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
Huruf d
Yang dimaksud dengan asas ketentraman adalah asas dalam penyelenggaraan izin gangguan harus dapat mewujudkan ketentraman dalam masyarakat serta pelaku usaha.
Huruf e
Yang dimaksud dengan asas peran serta masyarakat adalah asas dalam penyelenggaraan izin gangguan melibatkan peran serta masyarakat melalui hak masyarakat untuk mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas.