Unknown Unknown Nomor 4 Tahun 2016
Tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
Berlaku: 4 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BAUBAU PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BAUBAU,
- a. bahwa Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdaya Masyarakat Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan mitra Lurah yang bersifat koordinatif dan konsultatif serta memiliki peranan dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotong-royongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. bahwa rukun tetangga, rukun warga dan lembaga pemberdayaan masyarakat berperan membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- 1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasaan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-bau Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 33).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU
Dan
WALIKOTA BAUBAU
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN.
BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kota Baubau.
4. Camat adalah camat dalam Wilayah Kota Baubau.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam Wilayah Kecamatan.
6. Lurah adalah lurah dalam wilayah Kota Baubau.
7. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kerja lurah dalam memberdayakan masyarakat.
8. Rukun Warga atau sebutan lain, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh lurah;
9. Rukun Tetangga atau sebutan lain, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh lurah.
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, yang selanjutnya disingkat LPMK adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
11. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, Perencanaan, Penelitian, Pengembagan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
12. Pemberdayaan adalah upaya mengembangkan Lembaga Kemasyarakatan baik secara individu maupun kelompok dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan serta bantuan lain yang sesui dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
13. Kemitraan adalah bentuk kerja sama yang dilaksanakan baik antar lembaga kemasyarakatan sendiri di dalam dan/atau antar kelurahan maupun dengan pihak lain dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
BAB II - TUJUAN
Pasal 2

Maksud dibentuknya RT, RW dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah:
- a. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan palayanan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- b. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas kelurahan;
- c. Sebagai upaya mendorong, memotivasi dan menciptakan akses masyarakat agar lebih berperan aktif dalam pengelolaan pembangunan, pelayanan publik, pelaksanaan demokratisasi dan mewujudkan efektifitas, efisien, dan transparansi kelurahan.
BAB II - TUJUAN
Pasal 3

- (1) Mendorong prakarsa masyarakat untuk memberikan kontribusi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan RT, RW dan LPMK;
- (2) Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan; dan
- (3) Mengembangkan dan memfasilitasi pemberdayaan RT, RW dan LPMK melalui berbagai bentuk pemberian bantuan pembiayaan, pendidikan dan pelatihan, pendampingan bimbingan teknis dan pengawasan.
BAB III - RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
Pasal 4

- (1) RT dan RW dibentuk dalam rangka memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan berdasarkan:
- a. Swadaya;
- b. Kegotong-royongan; dan
- c. Kekeluargaan.
- (2) Nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. Meningkatkan kesejahteraan;
- b. Ketentraman; dan
- c. Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah kerjanya.
Paragraf 2
Pembentukan RT
BAB III - RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
Pasal 5

- (1) Di kelurahan dapat dibentuk RT sesuai kebutuhan masyarakat.
- (2) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat.
- (3) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan jumlah kepala keluarga dan luas wilayah, kekhususan dan/atau kekhasan wilayah serta rentang kendali pemerintahan.
- (4) Kekhususan dan/atau kekhasan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi : wilayah otorita, asrama dan satuan rumah susun.
BAB III - RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
Pasal 6

Pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit terdapat 50 (lima puluh) Kepala Keluarga.
BAB III - RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
Pasal 7

- (1) Penggabungan dan pemekaran RT dapat dilakukan atas prakarsa atau usulan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diusulkan Lurah kepada Walikota untuk mendapat penetapan.
Paragraf 3
- Di Kelurahan dapat dibentuk RW sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
Pasal 9

Pembentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) RT.
BAB III - RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
Pasal 10

- (1) Penggabungan dan pemekaran RW dapat dilakukan atas prakarsa atau usulan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diusulkan lurah kepada Walikota untuk mendapat penetapan.
Bagian Kedua
RT dan RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
Paragraf 2
Fungsi RT dan RW Pasal 12
RT mempunyai fungsi :
- a. Melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. Menjembatani hubungan antar penduduk di wilayah kerja RT;
- c. Membantu penanganan masalah-masalah kependudukan, kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah kerja RT;
- d. Pengkoordinasian antar penduduk di wilayah kerja RT;
- e. Menjaga kerukunan antar tetangga memelihara dan melestarikan kegotong-royongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
- f. Menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RT;
- g. Membantu RW dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya di wilayah kerja RT;
- h. Menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RT; dan
- i. Membantu sosialisasi program-program pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RT.
RW mempunyai fungsi :
- a. Mengkoordinir pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. Menjembatani hubungan antar penduduk melalui kepengurusan RT di wilayah kerja RW;
- c. Membantu penanganan masalah-masalah kependudukan, kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah kerja RW;
- d. Menjaga kerukunan antar warga, memelihara dan melestarikan kegotong-royongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
- e. Menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RW;
- f. Menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RW;
- g. Melaksanakan peran koordinasi dengan kepengurusan RT di wilayah kerja RW;
- h. Membantu Lurah dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya di wilayah kerja RW; dan
- i. Membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RW melalui pengurus RT.
Paragraf 3
Hak dan Kewajiban Pengurus
BAB III - RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
Pasal 13

- (1) Pengurus RT mempunyai hak:
- a. Menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada lurah melalui pengurus RW mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, termasuk musyawarah pemilihan RW;
- b. Mengikuti kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat maupun oleh pemerintah kelurahan.
- (2) Pengurus RW berhak untuk menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada pemerintah kelurahan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
BAB III - RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
Pasal 14

- (1) Pengurus RT mempunyai kewajiban:
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- c. Menjaga etika dan norma kehidupan bermasyarakat;
- d. Membantu pengurus RW dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- e. Melaksanakan keputusan musyawarah warga setempat;
- f. Melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu kepada pengurus RW.
- (2) Pengurus RW mempunyai kewajiban :
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak;
- c. Menaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. Menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat;
- e. Membantu lurah dalam pelaksanaan kegiatan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- f. Melaksanakan keputusan musyawarah RW setempat;
- g. Membuat laporan tertulis mengenai kegiatannya sekurang-kurangnya 3 (Tiga) bulan sekali kepada musyawarah RW;
- h. Melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu kepada pemerintah kelurahan.
Paragraf 4
Kepengurusan
BAB III - RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
Pasal 15

Pengurus RT dan RW adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan :
- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau telah/pernah menikah.
- d. Penduduk setempat paling kurang 12 (dua belas) bulan berturut-turut atau tidak berpindah-pindah tempat, terdaftar pada Kartu Keluarga, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk.
- e. Berkelakukan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat.
- f. Sehat jasmani dan rohani.
- g. Cakap membaca dan menulis.
- h. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- i. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat.
- j. Bukan pejabat Kelurahan di Kelurahan setempat.
- k. Bukan pengurus partai politik.
- l. Tidak merangkap menjadi pengurus pada lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di wilayah setempat.
- (1) Pengurus RT dan pengurus RW sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. 1 (satu) orang Ketua;
- b. 1 (satu) orang Sekretaris;
- c. 1 (satu) orang Bendahara.
Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
BAB III - RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
Pasal 16

- (2) Pengurus RT dan pengurus RW dapat dibentuk seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Pengurus RT dan pengurus RW dibentuk setelah terpilihnya ketua RT dan ketua RW.
Bagian Keempat
Tata Cara Pemilihan
BAB III - RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
Pasal 17

- (1) Pemilihan Ketua RT dapat dilaksanakan dengan cara :
- a. Musyawarah dan mufakat; atau
- b. Pemilihan langsung.
- (2) Dalam proses pemilihan Ketua RT dibentuk panitia pemilihan yang difasilitasi oleh lurah.
BAB III - RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan Ketua RT terdiri dari:
- a. 1 (satu) orang ketua;
- b. 1 (satu) orang sekretaris;
- c. Beberapa anggota sesuai kebutuhan.
- (2) Panitia pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan musyawarah tokoh masyarakat setempat yang dituangkan dalam berita Acara dan difasilitasi oleh Lurah.'
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melaksanakan tahapan pemilihan sebagai berikut:
- a. Tahapan persiapan;
- b. Tahapan penjaringan calon ketua RT;
- c. Tahapan Pemilihan Calon Ketua RT;
- d. Tahapan Pelaporan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
BAB III - RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
Pasal 19

- (1) Pemilihan Ketua RW dipilih secara langsung oleh Ketua RT setempat berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
Bagian Kelima
Masa Bakti
BAB III - RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
Pasal 20

- (1) Masa bakti pengurus RT dan RW adalah 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal penetapan Walikota dan dapat dipilih kembali.
- (2) Pengurus RT dan pengurus RW yang berakhir masa baktinya, berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.
BAB III - RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
Pasal 21

Dalam hal pengurus RT dan pengurus RW yang akan berakhir masa baktinya, Ketua RT dan Ketua RW berkewajiban memberitahukan kepada seluruh pengurus tentang pemberhentian atau penggantian pengurus dan memberitahukan kepada lurah, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa bakti pengurus RT dan RW tersebut.
Bagian Keenam Pemberhentian Pasal 22
Pengurus RT dan RW berhenti atau diberhentikan karena :
- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan warga masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus RT dan pengurus RW;
- d. Tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 12;
- e. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan bermasyarakat;
- f. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 15.
BAB III - RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
Pasal 23

Dalam hal pengurus dan/atau salah satu anggota pengurus RT dan RW berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, maka lurah memfasilitasi musyawarah pengurus RT dan RW untuk menunjuk pelaksana tugas sampai terpilihnya pengurus RT dan RW definitif.
Bagian Ketujuh Jenis Musyawarah
BAB III - RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
Pasal 24

- (1) Jenis musyawarah RT dan RW adalah sebagai berikut :
- a. Musyawarah bulanan;
- b. Musyawarah semesteran;
- c. Musyawarah tahunan; dan
- d. Musyawarah insidental.
- (2) Setiap keputusan hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara.
BAB IV - LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
Pasal 25

LPMK dibentuk dari, oleh dan untuk Masyarakat.
BAB IV - LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
Pasal 26

- (1) LPMK mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana pembangunan bersama masyarakat dan kelurahan;
- b. Mengerakkan dan mengkoordinasikan untuk mendorong swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
- c. Memantau pelaksanaan pembangunan;
- d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPMK mempunyai fungsi:
- a. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan pelaksanaan pembangunan;
- b. Sebagai media komunikasi dan informasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat serta antar warga masyarakat.
- c. Sebagai media untuk menumbuh kembangkan prakarsa partisipasi serta swadaya dan gotong-royong masyarakat.
Bagian Kedua Kepengurusan LPMK
BAB IV - LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
Pasal 27

- (1) Kepengurusan LPMK berasal dari masyarakat.
- (2) Untuk dapat menjadi pengurusan LPMK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau telah/pernah menikah.
- d. Penduduk setempat paling kurang 12 (dua belas) bulan berturut-turut atau tidak berpindah-pindah tempat, terdaftar pada Kartu Keluarga, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk.
- e. Berkelakukan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat.
- f. Sehat jasmani dan rohani.
- g. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat.
- h. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- i. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat.
- j. Bukan pejabat kelurahan setempat.
- k. Bukan pengurus partai politik.
- l. Tidak merangkap menjadi pengurus pada lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di wilayah setempat.
Bagian Ketiga
Kepengurusan
BAB IV - LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
Pasal 28

- (1) Pengurus LPMK terdiri dari:
- a. Ketua;
- b. Sekretaris
- c. Bendahara; dan
- d. Bidang-Bidang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. Bidang Agama;
- b. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Bidang Pembangunan dan Lingkungan hidup;
- d. Bidang Pemberdayaan Ekonomi , Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
- e. Bidang Kesejahteraan Sosial.
Bagian Keempat
Pembentukan Panitia, Tata Cara Pemilihan dan Pegesahan Pengurus
Paragraf 1
Pembentukan Panitia Pemilihan
BAB IV - LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
Pasal 29

- (1) Untuk pemilihan Ketua LPMK terlebih dahulu dibentuk panitia pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan Ketua LPMK berasal dari tokoh masyarakat.
- (3) Lurah memfasilitasi pembentukan panitia pemilihan ketua LPMK melalui musyawarah mufakat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah.
- (4) Panitia Pemilihan bertugas membuat Peraturan Tata Tertib Pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk melaksanakan pemilihan Ketua yang dilaksanakan secara demokratis.
Paragraf 2
Tata Cara Pemilihan Ketua dan Pengurus:
BAB IV - LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan Ketua LPMK melaksanakan pendaftaran dan penjaringan calon Ketua LPMK.
- (2) Calon Ketua LPMK berasal dari masyarakat kelurahan setempat.
- (3) Ketua LPMK Kelurahan dipilih secara langsung dan demokratis oleh penduduk setempat.
- (4) Ketua yang terpilih dinyatakan sah apabila mendapat suara terbanyak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan Walikota.
BAB IV - LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
Pasal 31

- (1) Ketua LPMK terpilih bersama Lurah dan tokoh masyarakat kelurahan selanjutnya menyusun kepengurusan berdasarkan musyawarah mufakat yang dituangkan dalam berita acara Pembentukan Pengurus.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Lurah untuk dikukuhkan oleh camat.
- (3) Penggantian Pengurus dilakukan oleh Rapat Pleno Pengurus, selanjutnya disampaikan kepada Lurah untuk dikukuhkan oleh Camat.
Bagian Kelima
Masa Bakti
BAB IV - LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
Pasal 32

- (1) Masa bakti Pengurus LPMK adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Lurah.
- (2) Pengurus LPMK yang berakhir masa baktinya, berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.
Bagian Keenam
Penggantian dan Pemberhentian
BAB IV - LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
Pasal 33

- (1) Pengurus LPMK dapat diganti, berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa baktinya dalam hal:
- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk kelurahan sebagai anggota pengurus lembaga kemasyarakatan ;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 27 ayat ( 2) salah satu syarat yang ditentukan untuk menjadi anggota pengurus LPMK;
- e. Tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 maka masyarakat dapat mengajukan usulan penggantian Ketua LPMK Kepada Lurah untuk difasilitasi; dan/atau
- f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat kelurahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Walikota.
BAB V - PEMBERDAYAAN
Pasal 34

Pemberdayaan terhadap Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dapat melalui kegiatan:
- a. Penguatan kelembagaan ;
- b. Peningkatan sumber daya manusia dan kepemimpinan;
- c. Peningkatan kapasitas manajemen;
- d. Peningkatan sarana dan prasarana ; dan
- e. Pendampingan.
Bagian Kedua Penguatan Kelembagaan
BAB V - PEMBERDAYAAN
Pasal 35

Penguatan Kelembaggaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf a, dilakukan paling kurang melalui:
- a. Penguatan kepengurusan ;
- b. Pengembangan akuntabilitas dan transparansi kelembagaan; dan
- c. Pengembangan kerja sama.
Bagian ketiga
Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kepemimpinan
BAB V - PEMBERDAYAAN
Pasal 36

Peningkatan sumber daya manusia dan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf b dilakukan melalui kegiatan:
- a. Kaderisasi;
- b. Rekrutmen;
- c. Penguatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- d. Penguatan partisipasi.
Bagian Keempat
Peningkatan Kapasitas Manajemen
BAB V - PEMBERDAYAAN
Pasal 37

- (1) Peningkatan kapasitas manajemen sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf c, dilakukan melalui kegiatan:
- a. Pendidikan; dan
- b. Pelatihan.
- (2) Peningkatan kapasitas manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
- a. mengefektifkan organisasi;
- b. mengintensifkan pengendalian ;
- c. menajamkan penilaian; dan
- d. ketepatan perencanaan dilaksanakan melalui:
- i. pengembangan perencanaan berdasarkan data objektif dan valid;
- ii. perumusan rencana kegiatan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan nyata masyarakat;
- iii. penentuan target hasil secara realistis dan sesuai dengan tujuan organisasi;
- iv. penetapan pembiayaan secara proporsional dengan memperlihatkan sumber-sumber pembiayaan; dan
- v. penentuan jadwal kerja maupun pengorganisasian kegiatan meliputi pengumpulan bahan, alat dan sumber daya manusia secara terencana.
Bagian Kelima
Peningkatan Sarana dan Prasarana
BAB V - PEMBERDAYAAN
Pasal 38

Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, dilakukan dengan memenuhi sarana dan prasarana terdiri dari:
- a. perlengkapan pendukung; dan
- b. kelengkapan administrasi secara memadai yang dapat menunjang aktifitas organisasi secara efektif.
Bagian Keenam Pendampingan
BAB V - PEMBERDAYAAN
Pasal 39

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, dilaksanakan bersifat:
- a. Teknis; dan
- b. Fungsional
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Pemerintah Daerah.
BAB VI - KEMITRAAN
Pasal 40

- (1) Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dapat menjalin kemitraan dalam rangka:
- a. Penguatan kapasitas kelembagaan;
- b. Pengembangan potensi lokal untuk peningkatkan kesejahteraan; dan
- c. Mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan pembangunan di kelurahan
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas kerjasama:
- a. Antar lembaga kemasyarakatan Kelurahan; dan
- b. Pihak lain yang mempunyai kesamaan visi dan misi dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas dasar itikad baik dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 41

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Rukun Tetangga, Rukun Waraga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Meberikan pedoman teknis pelaksanaan Pengembangan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- b. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. Menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- d. Memberikan bimbingan supervisi, dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- f. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- g. Memberikan pengharagaan atas prestasi yang telah dilaksanakan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban Rukun tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- i. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- k. Memfasilitasi kerja sama antar Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Kerja sama Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan pihak ketiga; dan
- l. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
BAB VIII - PENDANAAN
Pasal 42

Pendanaan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dapat diperoleh dari:
- a. Swadaya masyarakat berdasarkan hasil musyawarah mufakat;
- b. Anggaran yang dialokasikan dalam APBD Pemerintah Daerah;
- c. Bantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi ; dan
- d. Bantuan lain yang sah dan tidak ## BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VIII - PENDANAAN
Pasal 44

- (1) RT dan RW yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku, kecuali pembentukan RT dan RW baru maka berpedoman pada Peraturan Daerah.
- (2) LPMK yang ada sebelum terbentuknya Peraturan Daerah agar dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketua RT dan Ketua RW yang ada diangkat sebelum berlakunya ketentuan ini tetap berlaku sampai habis masa jabatan, dan selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan Daerah ini.
Diundangkan di Baubau pada tanggal, 5 Oktober 20165
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU, ttd
MUHAMAD DJUDUL
LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 4 NOMOR 2016
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU, PROVINSI SULAWESI TENGGARA (4/ 125/ 2016)
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Pemilihan Ketua RT, Ketua RW dan Ketua LPMK Se-Kota Baubau dilaksanakan secara bertahap setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.
Ditetapkan di Baubau pada tanggal, 5 Oktober 2016
WALIKOTA BAUBAU, ttd
A.S. TAMRIN
PENJELASAN
Pasal 15

Huruf a.

Cukup jelas.Huruf b.Cukup jelas.Huruf c.Cukup jelas.Huruf d.Cukup jelas.Huruf e.Cukup jelas.Huruf f.Cukup jelas.Huruf g.Cukup jelas.Huruf h.Cukup jelas.Huruf i.Cukup jelas.Huruf j.Cukup jelas.Huruf k.Cukup jelas.Huruf l.Yang dimaksud dengan lembaga kemasyarakatan lainnya adalah RT, RW dan LPMK
PENJELASAN
Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas.

```TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2016 NOMOR 4