PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor ~TAHUN Tahun 2016
Tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNG SI. SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOMBANA
Berlaku: 3 Tahun 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR ~TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNG SI. SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOMBANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, perlu menetapkan Peraturan Sup ti tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi :'erta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Des Kabupaten Bombana.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Kabupaten Bombana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ' OI 3 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 L ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 omor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon sia omor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lem baran egara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana t lah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 al un 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undung Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomo 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Nega a epublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Menetapkan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Rcpublik Inc .nesia Nornor 1 Tahun 2013 ten tang Pemberdayaan Masyar. ik.s.t rnelalui Gcrakan Pcmbcrda .. ~~n -4,~,, r,·~~~:~,-.;,.,.,., ,., [i .11 r,··~" ctn.. J. .1 1u .1 a.:,a.a.i ucu1 r,.\_\...V\...JCl.-' LtLJ 1:t:·~11 )'. · .ct.1:;rt 1
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daer: h Te inggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No . .:&gt; Tahun 201 S ten tang Organisasi dan Tn.1-..1 Ke-rj.. f~i-:m,:11 er iar. ; &gt;csa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmig: as.,
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Rcpublik Incle ne sis N[J. 4~ Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kerncnterian Dalam Negeri;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bornbana ]\: Jmo.: ~ T.;\_L1:l11 ~o 16 tentang Pembentukan dan Susunan Peraru.kat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daera h l(B bupaten Bombana Tahun '.2016 Nomor 3);
MEMUTUSKAN
n A 1\T L.l'l \:, T ·c,,~ /!, t,·· . .J,Jt· PEMBERDAYA.,'\N MASYAR,'\Ki\T BOMBANA. PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDlJKA"'i :,USUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA 1ATJ\ K ""'HJA DINAS KABUPATEN
KETENTUAN UMUM Pt'\R 1 J.Jl. 1.1-' J
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah dalah Kabupaten Bombana;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pernerintah Kabupaten Bombana;
3. Bupati adalah Bupati Bombana :
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daer al: Kabupaten Bombana;
6. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Ma syurukr t Dan Desa Kabupaten Bombana;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang sclanjut n za disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis )ina yang mclaksanakan kcgiatan tcknis opcr.:1.::-,1cr..:1 dan, atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
8. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsiona. dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Drm Df-'.:~,a.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemer ntahan yang menjadi kewenangan Prcsiden yang pc-k.ksanaannva dilakukan oleh kementerian negara dan pe rr eltngga raan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, rnelayani, memberdayakan, dan menyejahterakan ~nasy,,~, ikut:
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan F emeriritahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah,
11. yang wajib diselenggarakan oleh daerah :;e:,uai dengan potensi yang dimiliki Daerah; 11. Urusan Pemerintahan Pilihan adals h Urusan F emer-nt-ihnn
BAB II
Pasal 3

nda la h dimaksud dalam Pasal Masyarakat Dan Desa Nomenklatur perangkat daerah Kabupater sebagairnana 2 Dinas
Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah
BAB II
Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dirnaksi, d &lt; .alarn Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe C
2. pengukuran intensitas 11e11:y"f1!Er1\_gg~.rc1,1 1 tu u san pemerintahan bidang Pem berdayaan Masyara k, .t ::&gt;an Desa (2) Penentuan tipe Dinas Pernberdayaan Masyarul at Dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berua sarkan basil
- (3) penentuan intensitas penyelenggaraan urusan I err erintahan sebagaimana dimaksud pada :iv,11 \:~:·, , l1l:; k s.ar.ak.u l berdasarkan ketentuan peraturan perundang u ndangan.
Bagian Kesa tu Kedudukan Organisasi
Pa~al S
- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa rr.erupakan unsur pelaksana ur'usau pemeri1·:-c:nJ·;,::1 '.fnf; ·11e·\1ad. kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat an Desa d .pimpin oleh kepala Dinas yang berkedu&lt;lukan di b,:n'i·a\_h dan be rtanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daer a
Fasal 6
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa memj ru.ayai t ugas rnernbarn.u Bupati rnelak sanalcan uni ·w1 ~~·L·1;L · i. 1Lc1bc;.:l rc1.11g menjadi kewenangan daerah dan tugas pernbar.tu in di bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
BAB II
Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaks.uc dalarn \_ asal 6, umas Pemberdayaan Mas'. arak.u; ' )an Des,
- menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di Dinus Pc mberda .ann Masyarakat dan Desa;
- b. Pemberian dukungan atas penyclcnggaraan pernermtah daerah di Dinas Pernberdayaan Ma sva ra knr (i;1r Dc·-;1;
- c. Penyelenggara urusan pemerintahan dan pe:.a~ anan umum di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Masyarakat dan Desa; Pembina dan pelaksanaan tugar rv. ... r.1 \..., J..1. Cl..1. \...1. ~ CfClJl\.LL (\_l.,.., ::. . .J . 'I.Cl-""" d. P;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh E upati terkait dengan tugas dan fungsi dirias.
BAB II
Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagairnuna uirna ksud c alarn Pasal 7, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dun D ~S:L memiliki kewenangan sebagai berikut:
- a. Penetapan kebijakan daerah di bidang pcrnerirr ahan dcsa;
- b. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Koordinasi dan fasilitasi pcnyelcngga-aan adrn .ni strasi pemerintahan desa;
- d. Pembinaan dan pengawasan penyeleriggaraa n adrm nistrasi pemerintah desa;
- e. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pen ve lenggaraan adminitrasi pemerintahan dcsa;
- f. Penyelenggaraan pembentukan, pernckaran, p .n ggabungan dan penghapusan, serta batas desa;
- g. Koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan :- embentukan, pemekaran, pengabungan dan penghapusan de sa;
- h. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pt la tihan dan pcndidikan bagi anggota BPD;
1. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur . c.an kriteria di bidang Pemberdayaan Masyarakat De~,8.;
- J. Koordinasi dan fasilitasi pengolaha» dni-:·. pr&lt;.hl 0.('.3a;
- k. Monitoring, evaluasi dan pelaporan per yelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat:
- I. Pembinaan dan supervise pernanfaatan teknolc gi tepat guna
- m. Menyelenggarakan Pemberdayaan Masyara xat melalui Gerakan Pernberdayaan dan Kesejaht rraau Kelu.arza di Kabupaten;
- n. Pelaksanaan kewenangan lain yang diberikar c leh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
Bagian Kedua
Susunan Organii--,m.,i
Pa sal 9
- (1) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaar, lvla .yaraka Dan Desa Kabupaten Bombana, tcrdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pemerintahan Desa;
5. r1 Bidanz Pemberd nnnan l\,f,... svaraka t · \...&amp;.. 5.1.\... uc.t.\_yCA l JYLU ... Y ~,c,t.
- e. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kcpe gawaiail;
- f. Sub Bagian Perencanaan dan kcuangan;
2. Dcsa; g. Sub Bidang Administrasi, Evaluasi, Keu.:::1.1 .gan Dan Asel
- h. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparat ir :)esa,
1. Sub Bidang Pembangunan Desa Dan Kawa-san Perdesaan.
- J. Sub Bidang Usaha F:konomi Dt~:5&lt;1; S11rnt er n.=,.y,, Al,,m Dan Teknologi Tepat Guna;
- k. Sub Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Mt.syar-ikat:
1. Sub Bidang Pernberdayaan Dan : 'engernbangan Kelembagaan Masyarakat;
- m. Kelompok Jabatan Fungsional.
9. Bupati ini. (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pembcrdaya m Masy arakat Dan Desa Kabupaten Bombana tercantuir. d ils.rn lampiran 'TTf""\'t,,"'\g merupakar ... bazian tidak +-o. ... pis ... i-..1 .. ,...,"'\ (~·~r r,·r-. ... er aturar Ja..J..1 .1..1 .lU a..n. .1.U t::,""-a...tJ.Ll\...lO.. L\...l ·1-~0,J.."\_t" .. (1.lJ JI f:,Cr-J l..-'\..10.LtA. CU'
Bagian Kesai.u
Kepala Dinas
BAB II
Pasal 10

Kepala Dinas mempunyai tugas memi pin, n .engkoordinasi peiaksanaan kegiatan di Dinas Pemberdayun n :vi asyarakat dar, Desa Kabupaten Bombana, serta membina hubur.gan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lemba :a rnasyarakat lain
Bagian Kedua Sekrctariat
n~ ~-1 1 1 r a.,:;,cu. .1. 1.
- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanaka: L penyusunan dan menyelenggarakan administrasi urnur.i, kcpegawaian, keuangan dan nerle ... ,,.l.,..,.., ... ,., ... untuk mendu .L nrr '.-,,l-.,-,1"',..,,..,,.., .n...'-' i .1 J. P'-'.l.l J..1.6 .n...u..pc.--1.11. \,...l 1-1... 1,'\ l1 , .. 1, 1 ...t\..t:. :.e. ':" ... '-.J.-:..l'J"-,Ci1.c.u .. t pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris var.g berada di bawah dan bertanggung jawab kepadc1 KqJ.,ia Dinas.
BAB II
Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaks rd dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan f ungsi :
- Pengelolaan keuangan; b.
- c. Pelaksanaan ketatausahaan, surat menyurar Ian kearsipan:
- d. Pelaksanaan adrnirristr asi ke1)ang,rn;
- e. Penyelenggaraan urusan rumah tangga, l= erawatan dan pemeliharaan;
- pelaksanaan fungsi lain yang dibcrikan crcl kepals dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. f.
BAB II
Pasal 13

- (1) Sekretariat terdiri atas : a. Sub BagianUmum, Kepegawaiau da.« Perler gkapa.1. b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
.
- Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian ~ arig berada di bawah dan bertanggung jawab kcpada Sd,:rc·a is. (2)
BAB II
Pasal 14

- undangan, urusan kerumahtanggaan d.3.1. prntokolan, urusan kepegawaian, serta pengelol: .an i rrusan periengkapan pc r-.tt Jr: .n dan hukum ketatausahaan, (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengck.laan rusan ocrundanz -~··~ l tJ t\..tCT.11.;:, -
- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan rnei apunyar tugas melaksanakan penyiapan bahan pcrurnus.m kebijakan , koordinasi, perencanaan, penyusunar. clan periganggaran program, pengumpulan dan analisis data, ev. .h..asi program dan pelaporan urusan administrz.si k .u i.ngan dan perbendaharaan (2)
Bagian Ketiga
Bidang Pemerintahan Desa
BAB II
Pasal 15

- (1) Bidang Pemerintahan Desa mernpunyai tugas melaksanakan sebagian tugas menyelenggarakan oer urnusan dan pelaksanaan kebiiakan rl~ "h1·r11"'\ .. ..,,,. nernerintnl ,...,..., -L:--... srC"O("n,r,; \...J.O... ii a.iJ. n...\...-u~a. J.J. u 1 : ________________1 \..tO.l 1£: . .l-'\.. .. t11L1. \_.:..1 :..:.ti a J. t ' .. L'. "' c .-::,,\_ .:n..1cu dengan ketentuan peraturan perundang-und in gan.
- (2) Bidang Pernerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dar, h~rta.nggdr.i,jaw;1t k;p.,df Kc.pala Dinas.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaxs.ud dalam Pasal 15, Bidang Pemerintahan Desa menyelenzgaraks n Iungsi :
- sarana/prasarana kawasan perdesaan: pcrd \~SCici i l: kawasan pcmbangunan a. perumusan kebijakan fasilitas \_;Jel ataan desa, penyelenggaraan administrasi pernerintah de sa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum · lt-::12, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanr.an \_ cnugasan urusan pemerintahan, evaluasi perkernbanga-. desa, serta
- b. pelaksanaan kebijakan fasifitas penataan desa, penye1enggaraan adrnirristr-asi pt·mf!nnL~t ·i, SE'., p~o~eloJaun keuangan dan aset desa, produk hukum iesa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelakss ru a11 penugasan urusan pemerintahan, evaluasi perkemr.an gan uer,a, serta pembangunan kawasan perdes · .1m1, pernbangunan sarana Zprasarana kawasan perde ·;:,::, ,-,·
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi fasilitas penataan desa, penyelenggaraan a rninist 'aui pemerintah desa nenzelolaan keua ... ,... ... rln,-, ,a,ut ,-lac·-, ,-,..,r-,-l,,l, J,,,1,--,,m \.:&gt; , P'""' .lE,\J.lVJ. a. J. ~u.115c.u...1. \..IU.;t C...t\:J\,,l \t\.., ... -... , t.1.\..: ________________ -tr. .lL-l.l\..UlJ.J. desa, pemilihan kepala desa, perangkat de ia, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, evaluas perkembangan desa, serta pembangunar, kmA'asa 1 oerdesaan ,. ' pembangunan saranaj'prasarana kawasan perdesaan:
- pelaksanaan pemetaan urusan pcmcrin ahan dcsa, pembangunan kawasan perdesaan, j.ernl angunan ~ar"" ... ~ 1~-~s~-an~ 17~· .. ~s~ocrdcs """· . o C-UclQ./ p1a. Q.i lQ. n.a.wa. QJl l,I l U"--i:&gt;Cl.Cl I i , l d.
- e. penyusunan norma, standar, prosedur , dan k iteria penataan desa, penyelenggaraan adrnimst. ·a· .i perne int.ah desa, pengelolaan keuangan dan .1.:ei d,-::-;&lt;:1, p ·o,ji;ii }-.ui&lt;uin desa, pemilihan kepala desa, perangka.t d: Sc pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, cvnluas i jer kernbangan desa, serta pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana ka .. ,. -an pe1 de saan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dun 0: ta ooran fusilitas penataan desa, penyelenggaraan administra si pernerintah desa, pengelolaan keuangan dan aset cless. I roduk hukum rl pemilihan kepala rloc,n neranakut ~,:c"'I 1 1"'C,1f~1..-, t'11'"'\""lr\r \..Lesa, J. .1.1 J.J.J.LL.1..1 \...,, U.J. U\...tJU..) 1/VJ C.i,.UfS \CJ I, v,. :&gt; l j.,'-.·lC.' .. l"· . ,,ctJJC .. U'.t.J.. penugasan urusan pemerintahan, evaluasi oerkembangan desa, serta pemba.nguna.n kawasan per esaan, pembangunan saranaj'prasarana i-rnwam·m pc ·dc:s.rn.n.
- g. pemberian bimbingan teknis dan supers ise Ias ilit.as penataan desa, penyelenggaraan administras., n: rn erininh desa, pengelolaan keuangan dan aset dcsa, prod.tl: hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat de sa pelak anaan penugasan urusan pemerintahan, cvaluasi perkr-mnangan desa, serta pembangunan ka was .· ., pe desaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan pe dssaan:
- h. nelaksa ... ann admi ... ;n+ ... t""I; o;~Q,y'\rT D,"'1,'f"\· ~.,.;Y\,f,.-"" :)V"I T .. L~..-.r. p\,..,.1. n... a.J.J. a. .1 a.u. .1 .1.1J..1-:,L.1.o.:,1 L't'--tOJ.15 1, 11.·\_:. 11u,: .J 4·.1 1 ... ,1.\,,.c,
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan , .e 1 kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya:
BAB II
Pasal 17

( 1) Bidang Pemerintahan Desaterdiri atas
- a. Sub Bidang Administrasi, Ev alua.si . iC,:1\_, ngar, dan Asct Desa;
- b. Sub Bidang peningkatan Kapasitas A para ru: Des.i:
- c. Sub Bida.ng Pembangunan Desa 'inn [(a ,·, san Perdcaaan.
- (2) Sub bidang sebagaimana terse ut di atas dipimpin oleh Keoala Sub Bidanz vans berada di h.::rn·,g}d m be. n ngcrurg .I. u .J ~ · c. ... ·i""J. · u jawab kepada Kepala Bidang Pemerinuahan I 1e~.1.
BAB II
Pasal 18

Sub Bidang Administrasi, Evalu si, Keua ~an dan Aset Desamempunyai melaksanakan sebagian tugas Bidang Pernerint ... han D""""' d; c-,,h h~.-:1,., r-r ,1 -1,-,..,;". ~ .,...,,,: .1. .1. LCl..l J. V 0c.t.. J. \.-, \A U VJ c..t.J J fS t -; l J. J 1 lJ J . "=, .l. CJ \:, t ) Keuangan dan Aset Desa; Evaluasi,
BAB II
Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebugaimuria .iirnuk ;u:t duu.m Pasal 18, Sub Bidang Administrasi, Evaluasi, Ke .is ngan d n Aset Desamenvelenzzarakan funzsi : .J ~ ,\_,
- a. p~nyiapan perumusan dan penyerasian kc bijakan di sub bidang Administrasi, Evaluasi, Ke uarrgan d.a 1 1\ set De sa;
- b. pclaksanaan kcbiiakan di sub bidang tH::;r n: str asi, 1· .. aluasi, Keuangan dan Aset Desa;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordi.u si di !-:U bidang Administrasi, Evaiuasi, Keuangan d;:111 1\-;,,1 J &gt;1~1;;:1;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, sta .rdar, p osedur, dan kriteria di sub bidang Adrninistrasi E ·a ua ai Kcuangan dan Aset Desa
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan p«la pcran ai sub bidang Administrasi, Evaluasi, Keuangan dan , \S1!t De ·a;
2. f b ' t,\_· bi f-,,-.1,.,."~" ..-1,-..-.,,...-,r,~·,,;M.,,. i; c,,·.1·. l 0:r-l.,1-;rv . pcm cr1an ulm 1ngan l..\,.1:\.111~ \..1.e1.1.1 ~t...Lt'"-,l v r o , , 1. ~JI.tr.' · 1\...ccti~b Administrasi, Evaluasi, Keuangan dan Aset De sa;
1--'A~i-11 20
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparat ir Des.a mempunyai tugas melakaarrakan sebagian t ugas Bida ns: Peme inra1 nn Desa di sub bidang peningkatan Kapasitas Aparatur De: sa.
Dnr-n 1 () 1 t c.i ~cu 4# .1..
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksi d da am Pasai 20, Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aoarat ir Desa menyelenggaraka ... fungsi . .lJ.J. J.J.J .1.\,.,.1 a. a...n...a..1..1. J.U.1.1 -:,1. ·
- a. penyiapan perumusan dan penyerasian kel ijakan di sub bidang pengembangan kapasitas aparatur des.a;
- b. petaksariaari kebijakan di sub bid,-,nt. &gt;1!;· gt·m, ,a.ng;:Ut kapasitas aparatur desa;
- c. pelaksanaan pembinaan urnum dun koordir -t: i di :;· ib bida ng pengembangan kapasitas aparatur de sa ;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pe aporan di sub bidang pengernbangan kapasitas aparalur d1~ .a;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervise di ub bidang pengembangan kapasitas aparatur de 'a;
BAB II
Pasal 22

Sub Bidang Pembangunan Desa dan Kawa .ar: Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan per.yiapa n f:ci1;,musan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan kawas.m perdesaan, pembangunan sarana dan prasarana kawasari pr .mukiman desa sesuai ketentuan peraturan pcrundang-undangs n.
Pnsal23
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaki ud dalarn Pasal 22, Sub Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan mcnyclcnggarakan fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan pernbang.unan kawasan perdesaan, pembangunan saran a dm p:~n~ ar.: na kawasan pemukiman desa;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pernba. j...,'lu:.an kawasan perdesaan, pembangunan sarana dun prus ar s.na kawasan pemukiman desa;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kebijakan pembangunan kav.as .1r: perdcsaan, pembangunan sarana dan prasarana kawas.an pemukirnan desa;
- d. penyiapan pemberian bimbingan :~~'.1-:::1i:; ctJ11 srpervise kebijakan pembangunan kawasan perdesaar , pernbangunan sarana dan prasarana kawasan ~ emukiman de sa:
- e. penyiapan pelaksanaan nenic111u11i,,11 e.v.aluas i dan i ' pelaporan kebijakan pembangunan ka a -..-n perdesaan, pembangunan sarana dan prasarana k.a·,,1;.1 ;aJJ peniukiman desa;
Bagian Kecmpat Bidang Pemberdayaan Masyarakat
BAB II
Pasal 24

- Bidang Pemberdayaan Masyarakat me1111 1 rn1ya1 tugas menyelenggarakn perumusan clan pclaksanaa 1 l,e.,njakan di bidang pemberdayaan Masyarakat Desa s esuai oengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ( 1)
- (2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat nrpimpir oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan crtangguru jawab kcpada Kepala Dinas.
BAB II
Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksi td dalam Pasal 24 Bidang Pemberdavaan Masvarakat n-1.en,·e·~i-.-·c ara'r~.:c..n iungsi. ' .., ,J .., ~
- b. pelaksanaan kebijakan pembinaan pengei laan . elayanan pemberdayaan masvarakat .;,o.;,1·.11 l» ,.-l!lvC )P.Il;(~',!\_,mr,Rnl'~11 '-' .&amp;..1.a."-J' ..l.'-A'\.A. J ... j'-A...1. .. 1...J"'- ~ ... , ~ ~ ... ·1...1.. ..,.\_t.··\_1L\..t.,7·-··. \_,... .. '---~(\_.,-... ... usaha ekonomi desa, pendayagunaan suml .er daya alam, serta teknologi tepat guna;
- a. perumusan kebijakan pernbinaan penge.olaan pelayanan pemberdayaan masyarakat, pern ber ·lny.;;.6t1 , masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kcsciant .raan kcluarga di kabupaten, sosial budaya, pengernbangan .isaha el onomi desa, pendayagunaan s'urnber dava ;: larn , w1··,, teknologi tepat guna;
- c. penyusunan norma, standar, pro se dr.r clan kriteria pembinaan pengelolaan pelayanan pcm erdayaan masyarakat, sosial budaya, pengernbangan rsuh .. ~. ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alum. ser tu te-knologi tepat guna;
4. guna; d. pemberian bimbingan teknis dan siuperv se pembinaan pengelolaan pelayanan pembcrda aan mas yarakat, sosial budaya, pengembangan usaha e k momi desa, sumbcr Scr:
- e. pelaksanaan adrninistrasi, monitoring: evaluasi clan pelaporan pembinaan pengeioiaan f1t:i~1y2-n,1r pcmbe·day~lan masyarakat, sosial budaya, pengernbangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam se rta teknologi tepat guna;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan ole h .ce ala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- ( 1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa te diri atas :
- a. Sub Bidang Usaha Ekonomi Dcsa, S11.1.1 )ct Daya Alam, dan teknologi Tepat Guna;
- b. Sub Bid~g Ketahanan Dan Sosial Buday a \1anyarakat;
- c. Sub Bidang Pernbcrrlayaa n Dan Pe ngernoangan Kelembagaan Masyarakat Desa .
- (2) Sub Bidang sebagairnana terse hut di a1.1.~ clirrirnprn oleh ~epala Sub Bidang yang berada di bawah d an bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pernberdays an Masyarakat Desa.
BAB II
Pasal 27

Sub Bidang Usaha Ekonomi Desa, Sumber Da; 'a Alam, dan teknologi Tepat Guna mernpunya L1g.:i.; 1 nelak.sauakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan rcbijakr .n pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Des t (BUM Desa], pengembangan usaha BUM Dcsa, pcrdag.mgan dcsa, permodalan ekonomi desa, usaha ek nomi Masy ar akat esa , sumber daya a lam; serta teknologi tepat g11nn.
T"\ l laksanakan tuzas ~.,h.\_,~,,;.~~ ·-" .,;.-.. ~· .", ,.I da tam ·n .. ,-~·, 1..Ja.laffi ffiC a. .:&gt;a. .lQ. 0..l.l LUb ;:)\...IJClbcu.11.lu.llel U.J:.H,;&lt;.~.::,1 .\.l Un.ta. Jl .l Cl.;~a..~ 27, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mer yelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan perumusan kehijakan pt:·,·,:1b·,Iwf n r-~11gs\01aan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (HUM Desa), pengembangan usaha BUM Dcsa: perds gangan dcsa, permodalan ekonomi desa, usaha ekonomi \,1, sy.arakat Desa , sumber daya alam, serta teknologi tepat gun a;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pernbin.u n perigelolaan kelembagaan Badan U saha Milik Desa (BUM Desa], pengembangan usaha BUM Desa, perdags.agan desa, nermodalan ekono ... ~ desa ,,r'lr'lhn olTr"'l"'-. -~-m; '·I 111,,,,...,..,.,l,,+Des: ________________ jJ J.J. J.U ct. CL1 \..., V .1 .1.1.1.1 \...~CL., UQCl..1.LCl t.,,n.,J: ~.'1ll.1 IV L,-,\_· C.l :U~..-t.L \ Ct. , sumber daya alam, serta teknologi tepat g tr a;
- c. penyiapan penyusunan norma, star da-, prosed r dan kriteria kebijakan pernbiriaan p1.:.ngd&lt;il:C":1f' kele.mbagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa], penger ibangan usaha BUM Desa, pcrdagangan desa, pcrmcdalan ekonomi dcsa, usaha ekonomi Masyarakat Desa , sumbcr d ty:, alam, scrta teknologi tepat guna;
- d. pemberian bimbingan tek..nis dan s1.1.p:T ·isc ke bijakan pembinaan pengelolaan kclembagaan Ba la n Usaha Milik Desa (BUM Desa), pengernbangan usah. t BUM Desa, perdagangan desa, pcrmodalan ck~1i10111i dcsa. usaha ekonomi Masyarakat Desa , sumber da) a alam, serta teknologi tepat guna;
- e. pelaksanaan monitoring; evaluasi ch,11 pei&lt;if or ar. kt bijakan pembinaan pengelolaan kelembagaan Bade n U saha Milik Desa (BUM Desa), pengernbangan usah t RUM Desa, perdagangan desa, permodalan ekonorni c.csa, usaha ekonomi Masyarakat Desa , sumber da~ a alam, serta teknologi tepat guna.
Passal 29
Sub Bidang Kctahanan Dan Sosial B~1:la: ·a \la~yarakn.t mempunyai tugas melaksanakan penyiapar. I erumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan pengelolaan (elRha an Dan Sosial Budaya Masyarakat.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dim s.k: ud dalarn Pasal 29, Sub Bidang Ketahanan Dan Sosial Buds ya Masyarakat rnenyelenggara kan fungsi :
- a. penyiapan perumusan kcbijakan pcmbina.in pengelolaan Ketahanan Dan Sosial Budaya Masvarakat;
2. b pcnyiapan pcrum''~an 1 Tch;;~ 1·~·1 ·J··-i,;,. - "' ') .ir ~,,··c'· "~·~·· · \., J a. 1 1U.:) n. IJ.ijQ.l'I..CU l' l\llJJJ.,::'.?1' 1, .J,\ l&lt;'.vctc:t.Il masyarakat melalui gerakan pernberd iyaan dan kesejahteraan keluarga;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijak~m pr~rniiino, n p,~nisd ilwtrt Ketahanan Dan Sosial Budaya Masyarakat;
- d. penyiapan penyusunan norrna, staridar p os.edur dan kriteria kebijakan pernbinaan pengelola.an i\e· ahanan Dari Sosial Budaya Masyarakat;
- e. pemberian bimbingan teknis dan :,upeP;:~ :! kebi akan pembinaan pengelolaan Ketahanan Dan .:,c sial Budaya Masyarakat;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi rl2.:1 pe lc.pir in l.ebi akan pembinaan pengelolaan Ketahanan Dan Sc sial Budaya Masyarakat. f 1.
BAB II
Pasal 31

Sub Bidan g Pemberdayaan Dun Per1g~mt.;~:-ip:~1·,.. · ~e:.:~rr1bc g8.n.r~. Masyarakat Desa mempunyai tugas rnelak sannkr n :Je yiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pernbinaan Pemberdayaan Dan Pengernbangar. K&lt;:it·rnb,ga,1n i\lci. va.1·;:31&lt;...a!: Desa.
BAB II
Pasal 3

'2
Dalam melaksanakan tugas scbagaimana rli,1;::i,b: ic d..Iam f1asai. 31, Sub Bidang Pemberdayaan Dan Pengernbangan j ~ciembagaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan pr-rr tin aan pngel. ;la8.J l Pemberdayaan Dan Pengem a gan ! :ekmbagaan Masyarakat Desa ;
- b. penyiapan peiaksanaan kebijakan pi-:11' ;-,i{1~Fo1 p: neeli 1in,m Pemberdayaan Dan Pengembangan 1 .elembagaan Masyarakat Desa ;
- c. penyiapan penyusunan norrna, standar, 1 oscciur dan kriteria kebijakan pembinaan pengelolaan &lt; mberdayaan Dan Pengembangan Kelembagaan Masyaraks.: I 1 e~:3 ;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervis : kebij kan pembinaan pengelolaan Pernberdayaan Dan Pe rgembangan Kclcmbagaan Masyarakat Dcsa;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelap.: : n kebijakan pembinaan pengelolaan Pemberdayaan Dan Pe rgero angan Kelembagaan Masyarakat De8H .
Bagian Kedelapa n Kelompok Jabatan Fungsionai
BAB II
Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mernpunyai n.:.gas: !ic ksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bida g keahliaru rya.
BAB II
Pasal 34

- (1) KelompokJabatan Fungsional sebagaimana clirr ak sud c.alam Pasal 33 terdiri dari sejumlah i oa.ai.ar :;.o" I c..('3l';::.. c.alaru I-' ... I.) jenjang jabatan fungsional yang tcrbagi ,j . ..J am berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsronal sebagatmana cu raksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsions l senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalarn mr-la k's:-ff .: k an fur,~ snva bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana din ak sud pada avat {1' diten ... ukan 'h.c ... dasarkn: ________________ kebut u (,,,,. ,; ,· ... bcban l·a,·;n O.J L ) Ll J.Li J..l U\...1. LlJ.. rt\_JJ \...J... ' ~lt CltJ C.l.t · \...f, '.J \,k'?.: J·.t..,J J O
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimai a dimak '3 rd pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-und angan ang berlaku.
TATA KERJA
Pesal 35
- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan .ir it orgar isasi dan kelompok tenaga fungsional waji mener a rk an prmsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi ba .. ~: cl alur l lingku.igan . . masmg-masmg maupun an tar satuar. orgamsasi dilingkungan Pemerintah Kabupatenserta den ~aJ'. ins ansi lain diluar Pemerintah Kabupatt nH·i:".1c1i dt Ofr1.11 1 u.g&gt;:-·.~ . . masmg-masmg.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, :~&lt; krctaris. dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koord.nas. i 1t,:gra~i dan sinkronisasi baik internal maupun antar un: t orgamsasi lainnya sesuai dengan tugas pokok rn, \_\_ ,ing-m,, 5 nf:
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungur Pemerintah Kabupatenwajib melaksanakan pengawasan n.e ekat..
Pasa136
Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan ·:ugas &gt;aNa annya masing-masing dan biia terjadi penyimpangar, aua, r.r.ngambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentua pcrundangundangan yang berlaku.
Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi 1a'11ahannva masing-masing dan memberikan bimbii gcttl k ... ·· a pe.tuujuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.
Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian /l .epala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi perunjuk d.:ltl t.e ·11 ngsu~c..\.i.·db pada atasannya masing-masing dan mcnyampa il.an lap ra n berkala tepat pada waktunya.
BAB II
Pasal 39

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Diuasdari oawahannya, wajib diolah dan digunakan sebazai jah.,,"1 un ,L k .1,cr., usu.i. laporan lebih lanjut dan untuk mern bcri ka n .» t .ir: uk 1 ek ni s kepada bawahannya. ' ,
Pasai 40
Dalam menyampaikan laporan, tembusan waiib , lisampaikan puia kepada satuan organis.asi lain y.i 1,~. ~;~c.1,·; : \_ \_:ng~ rni.-1.i mempunyai hubungan kerja.
BAB II
Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dina iibantu o.eh Kepala Satuan Orzanisasi 'ht""\'l'T1',...t-,.,...\_"Y'\"'fT ... rl~r.-1-,...--., +·~r ·I:,~ r,-.. , ... h'"\ ... ~,'""\ ... u L a.1.1 \J'li::,: 1. ~ ua.vva.1.1a...1.J.1l./ct unu \... c~·.1.111 1? t':,C\ 4 lr.J:1u JJ :.n..J ·. bimbingan kepada bawahannya wajib cten.:.:1.&lt; akan rapat berkala.
- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan. Sckretari s rnclak kan tugas-tugas kepala Dirias, sesu.u c.,.::;,~~2;. pr.runc.angundangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebaga: pe l.il ss.na Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidaru; yam; mrmokrangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kcpal.: l iinas.
Atas dasar pertimbangan daya guna dan basil g-, m a ma ingmasing pejabat dalam lingkungan Perncrirnuh K:, :J 11=ait·ncapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tenet .tt kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yanp ier laku
BAB VII - PENUTUP
Pasal 45

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Bombana Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penjabara Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerinta an Desa dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bombana dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII - PENUTUP
Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di ndangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pe empata nya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.
Ditetapkan di Rumbia pada tanggal 'Z,.1- \)t~E.1"'\1-ir.J 2016
2016 Diundangkan di Rumbia pada tanggal 'l...::, \)~~t-"" ~~
SEKRETARIS DAERAH,
H.BURHANUDDIN A.HS NOY
BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA
Pj. BUPATI SOMSANA,
I SALEHA
TAHUN 2016 NOMOR S-1.
...
~
'
,,
-·
,,
.,
•
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DES
KABUPATENBOMBANA
---·
Pj. BUPATI BOMBANA,
Hj. SITfl SAL HA