PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 16 Tahun 2016
Tentang PENGELOLAAN SAMPAH
Berlaku: 16 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.
1. Negara Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang. . . . . . . . . .
SALINAN
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
dan
BUPATI BATANG HARI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahaan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4.Satuan. . . . . . . . . .
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
10. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
11. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
12. Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
13. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
14. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau ke tempat pengolahan sampah terpadu.
15. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
16. Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
17. Pemrosesan akhir sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
18. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
19.Tempat. . . . . . . . . .
19. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (Reduse, Reuse, Recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skalakawasan.
20. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
21. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
22. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
23. Prasarana persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
24. Sarana persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
25. Reduce, Reuse dan Recycle yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.
26. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
27. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
29. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
30.Petugas. . . . . . . . . .
30. Petugas kebersihan adalah orang yang diberi tugas menjalankan pelayanan kebersihan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha dibidang kebersihan.
31. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
32. Masyarakat adalah perorangan atau kelompok orang atau badan usaha atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
33. Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu per satuan waktu.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Tujuan pengelolaan sampah untuk:
- a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;
- b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan;
- d. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis; dan
- e. mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

Sampah yang dikelola dalam peraturan daerah ini terdiri atas:
- a. sampah rumah tangga;
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. sampah spesifik.
BAB II - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 4

Tugas Pemerintah Daerah meliputi:
- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
- b. mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah;
- c. melakukan penelitian pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- d. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
melaksanakan. . . . . . . . . .
- e. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- g. mendorong dan memfasilitasi penerapan teknologi pengolahan sampah lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan/atau menangani sampah; dan
- h. mengkoordinasikan antar lembaga pemerintah daerah, antar lembaga pengelola sampah, dan antara lembaga-lembaga tersebut dengan masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
BAB II - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang :
- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- c. melakukan kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- d. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST dan TPA di dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap TPS, TPS 3R dan TPST dan/atau TPA;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan
- h. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
BAB II - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah sesuai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, pemerintah daerah harus membuat dokumen perencanaan daerah yang memuat target pengurangan dan penanganan sampah dalam pengelolaan sampah.
- (2) Teknis penyusunan perencanaan daerah pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Katentuan. . . . . . . . . .
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyusunan perencanaan daerah pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati
BAB III
Pasal 7

Masyarakat berhak:
- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan kebersihan secara baik dan berwawasan lingkungan pemerintah daerah dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus;
- c. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan pengelolaan sampah;
- d. memperoleh data dan informasi yang benar dan akurat serta tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- e. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan pengolahan sampah di TPA; dan
- f. memperoleh pembinaan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
Bagian Kedua Kewajiban
BAB III
Pasal 8

- (1) Dalam pengelolaan sampah di daerah, setiap orang wajib:
- a. menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya;
- b. turut aktif dalam pengurangan dan penanganan sampah;
- c. menyiapkan pewadahan sampah sesuai dengan peraturan/standar tempat sampah yang berwawasan lingkungan;
- d. dalam kegiatan sehari-hari menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, di daur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (2) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib dilakukan dalam skala RT/RW, dan/atau Desa/ Kelurahan/ Kecamatan dengan pembinaan teknis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi persampahan.
- (3) Setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan wajib menyediakan wadah sampah dan /atau TPS.
BAB IV - PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 9

Pengelolaan sampah terdiri dari:
- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.
Bagian Kedua Pengurangan Sampah
BAB IV - PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 10

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan dengan cara:
- a. pembatasan timbulan;
- b. pendauran ulang sampah; dan
- c. pemanfaatan kembali sampah.
BAB IV - PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 11

Pemerintah daerah dalam usaha pengurangan sampah dilakukan melalui kegiatan:
- a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
- b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.
BAB IV - PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 12

- (1) Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan: a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin;
melakukan. . . . . . . . . .
- c. melakukan pendauran ulang sampah dengan:
- d. melakukan pemanfaatan kembali sampah; dan
- e. Penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam, yang menimbulkan sesedikit mungkin sampah, dan yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang dilakukan secara bertahap persepuluh tahun melalui peta jalan.
- (2) Dalam melakukan Pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara :
- a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
- c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang dan menunjuk pihak lain dalam pelaksanaannya.
- d. Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
- e. Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan Peraturan Perundangan-undangan dibidang pengawasan obat dan makanan.
- (3) Dalam melakukan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:
- a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai, dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah Kabupaten Batang Hari;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
- c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.
BAB IV - PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 13

- (1) Pelaku usaha wajib melaksanakan pengurangan sampah dari kegiatan usahanya.
Pengurangan. . . . . . . . . .
- (2) Pengurangan sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
- a. dalam kegiatan usahanya menggunakan bahan-bahan baik untuk produksi maupun untuk pewadahannya yang sedikit mungkin menimbulkan sampah;
- b. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam dalam kegiatan usahanya;
- c. melakukan pendauran ulang sampah yang dihasilkan dari usahanya dengan teknologi yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
- d. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah dari hasil dalam kegiatan usahanya, dengan metode pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi;
- e. apabila usahanya menghasilkan produk, melakukan optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
- f. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen;
Bagian Ketiga Penanganan Sampah
BAB IV - PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 14

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan dengan cara:
- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.
Paragraf 1 Pemilahan sampah
BAB IV - PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 15

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mudah terurai;
- c. sampah yang dapat digunakan kembali;
- d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
- e. sampah lainnya.
Sampah. . . . . . . . . .
- (2) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.
- (3) Sampah yang mudah terurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikro organisme seperti sampah makanan dan serasah.
- (4) Sampah yang dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan antara lain kertas kardus, botol minuman dan kaleng.
- (5) Sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan antara lain sisa kain, plastik, kertas dan kaca.
- (6) Sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan residu.
BAB IV - PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 16

- (1) Dalam rangka pemilahan sampah, produsen harus mencantumkan label atau tanda pada produk dan/atau kemasan produk, yang menunjukkan bahwa sisa produk dan/atau kemasan produk yang dihasilkan merupakan jenis :
- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mudah terurai;
- c. sampah yang digunakan kembali;
- d. sampah yang dapat di daur ulang; dan
- e. sampah lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai simbol dan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB IV - PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 17

- (1) Setiap orang/rumah tangga wajib melakukan pemilahan sampah pada sumbernya.
Setiap. . . . . . . . . .
- (2) Setiap rumah tangga wajib menyediakan wadah sampah untuk kegiatan pemilahan sampah, dengan persyaratan dan kriteria sebagai berikut :
- a. tidak mudah rusak dan kedap air;
- b. ekonomis dan mudah diperoleh;
- c. mudah dikosongkan;
- d. apabila berbentuk kantong terbuat dari bahan yang dapat di daur ulang; dan
- e. dibedakan dengan warna dan simbol, sesuai jenis sampah.
- (3) Apabila rumah tangga tidak mampu menyediakan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka wadah sampah wajib disediakan oleh pemerintah daerah.
BAB IV - PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 18

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kabupaten.
BAB IV - PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 19

- (1) Persyaratan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan dan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) didasarkan pada:
- a. volume sampah;
- b. jenis sampah dan sifat sampah;
- c. penempatan;
- d. jadwal pengumpulan; dan
- e. jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan.
- (2) Sarana pemilahan dan pewadahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) harus menggunakan wadah yang tertutup, yang diberi label atau tanda, dengan kriteria sebagai berikut:
- a. wadah warna hijau untuk sampah organik
- b. wadah warna kuning untuk sampah daur ulang dengan simbol:
- c. wadah warna merah untuk sampah B3 dengan simbol:
- d. wadah warna abu-abu untuk sampah Residu dengan simbol
- (3) Penyediaan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar wadah sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 2 Pengumpulan Sampah
BAB IV - PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 20

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan melalui kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS 3R atau TPST/ TPA dengan tetap memperhatikan pemilahan sampah sesuai jenis sampah.
- (2) Kegiatan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:
- a. pengelolaan kawasan wajib melakukan pengumpulan sampah dan menyediakan TPS dan/atau TPS 3R skala kawasan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
- b. pemerintah daerah wajib menyediakan TPS dan/atau TPS 3R yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.
BAB IV - PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 21

- (1) Pengumpulan sampah perorangan/rumah tangga dari tempat pemilahan sampah ke TPS dan/atau TPS 3R menjadi tanggung jawab pengelola sampah ditingkat Rukun Warga (RW) yang dibentuk oleh Pengurus RW.
- (2) Penyediaan sarana pengumpulan sampah rumah perorangan/rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di wilayah permukiman yang dikelola oleh Pengurus RW, menjadi tanggung jawab Pengurus RW, dan Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasinya sesuai kebutuhan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Jadwal pengumpulan sampah perorangan/rumah tangga, adalah sebagai berikut :
- a. untuk sampah yang dapat di daur ulang dilakukan setiap hari; dan
- b. untuk sampah lainnya sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam seminggu.
BAB IV - PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 22

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan TPS, atau TPS 3R dan/atau sarana pengumpulan sampah terpilah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan skala kawasan.
Sarana. . . . . . . . . .
- (2) Sarana pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. gerobak;
- b. motor sampah;
- c. kontainer; atau
- d. truk sampah
- (3) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan TPS, TPS3R dan sarana pengumpulan sampah skala kabupaten.
Paragraf 3 Pengangkutan Sampah
BAB IV - PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 23

- (1) Pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA dan/atau TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan.
- (2) Dalam hal terdapat sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, teknis pengangkutan sampah mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku .
BAB IV - PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 24

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
- b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (3) Dalam pengangkutan sampah, pemerintah daerah bila diperlukan dapat menyediakan stasiun peralihan antara.
Paragraf 4 Pengolahan Sampah
BAB IV - PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 25

Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, dilakukan di TPS 3R, TPST dan/atau TPA dengan cara mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan.
BAB IV - PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 26

- (1) Kegiatan pengolahan sampah dilakukan dengan cara sebagai berikut : a. pemadatan;
- b. pengomposan;
- c. daur ulang materi;
- d. daur ulang energy; dan/atau
- e. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum pada sumbernya, dan pengelola kawasan.
BAB IV - PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 27

- (1) Pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdapat di:
- a. kelurahan/ desa;
- b. kecamatan; dan
- c. kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri,dan kawasan khusus.
- (2) Pengolahan sampah di TPS 3R kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diselenggarakan oleh penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan.
- (3) Pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud dapat dikerjasamakan dan/atau dapat diselenggarakan oleh badan usaha dibidang kebersihan atau persampahan dibawah pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah.
- (4) Penyediaan lahan TPS 3R di kelurahan dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pelaku usaha, masyarakat dan/atau badan usaha dibidang kebersihan atau persampahan.
BAB IV - PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 28

Lokasi TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) ditetapkan oleh Bupati sesuai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi.
BAB IV - PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 29

- (1) Pengolahan sampah di TPS 3R harus memenuhi persyaratan teknis dan standar prasarana dan sarana pengolahan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan standar prasarana dan sarana pengolahan sampah di TPS 3 R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
BAB IV - PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 30

- (1) Sampah spesifik karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus, dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, kriteria sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 5
Pemprosesan Akhir Sampah
BAB IV - PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 31

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, dilakukan di TPA untuk mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan metode :
- a. lahan urug terkendali
- b. lahan urug saniter; dan/atau
- c. penggunaan teknologi ramah lingkungan.
- (3) Pemilihan lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 32

- (1) Apabila TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis, harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan.
- (3) Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir meliputi kegiatan konstruksi, supervisi, dan uji coba.
Paragraf 6
Pengelolaan Sampah Spesifik
BAB IV - PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 33

- (1) Pengelolaan sampah spesifik terdiri atas:
- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. sampah yang timbul akibat bencana;
- d. puing bongkaran bangunan;
- e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
- f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - PERIZINAN
Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan yang wajib memiliki izin meliputi :
- a. pendaur ulangan;
- b. pengangkutan;
- c. pengolahan; dan
- d. pemprosesan akhir.
- (3) Izin pengangkutan sampah berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Izin pengolahan dan pemrosesan akhir sampah berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
Izin. . . . . . . . . .
- (5) Izin pengelolaan sampah berakhir secara otomatis karena masa berlaku dan sudah berakhir atau badan usaha pemegang izin pengelolaan sampah bubar dan/atau dicabut karena melanggar ketentuan yang berlaku dalam perizinan.
BAB V - PERIZINAN
Pasal 35

- (1) Untuk mendapatkan izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), badan usaha harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Permohonan izin pengelolaan sampah harus memenuhi persyaratan administratif yang memuat :
- a. data akta pendirian perusahaan;
- b. nama penanggung jawab kegiatan;
- c. nama, alamat dan bidang usaha dan/atau kegiatan perusahaan;
- d. nomor telepon perusahaan;
- e. wakil perusahaan yang dapat dihubungi; dan
- f. sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat pelatihan.
- (3) Untuk kegiatan pengelolaan yang wajib Amdal atau UKL-UPL. permohonan izin harus dilengkapi dengan izin lingkungan.
- (4) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah diumumkan kepada masyarakat
BAB VI - LEMBAGA PENGELOLA
Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh lembaga pengelola sampah.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. Lembaga Swadaya Masyarakat;
- b. UPTD;
- c. BLUD;
- d. SKPD; dan/atau
- e. BUMD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
Pasal 37

- (1) Sumber pembiyaan pengelolaan sampah berasal dari:
- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sumber pembiayaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) huruf b dapat berupa:
- a. retribusi;
- b. hibah;
- c. pinjaman; dan/atau
- d. investasi badan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembiayaan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
Pasal 38

- (1) Pembiayaan kegiatan pengolahan sampah yang dilaksanakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa stimulan dan/atau sarana pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kebutuhan.
BAB VII - PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
Pasal 39

- (1) Setiap orang yang menggunakan atau menerima manfaat jasa pelayanan pengelolaan sampah wajib membayar jasa pengelolaan sampah.
- (2) Besaran tarif yang dikenakan kepada setiap wajib bayar dihitung berdasarkan kebutuhan biaya penyediaan jasa pengelolaan sampah yang diberikan menurut kaidah manajemen usaha dan mempertimbangkan kemampuan secara ekonomi dan aspek keadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif jasa pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Bupati .
Bagian Kedua Kompensasi
BAB VII - PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
Pasal 40

- (1) Kompensasi merupakan pemberian imbalan dan/atau rugi kepada orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum, yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- (3) Kompensasi harus dianggarkan dalam APBD
- (4) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pencemaran air;
- b. pencemaran udara;
- c. pencemaran tanah;
- d. longsor;
- e. kebakaran;
- f. ledakan gas metan; dan/atau
- g. hal lain yang dapat menimbulkan dampak negatif.
BAB VII - PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
Pasal 41

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dapat berbentuk :
- a. relokasi penduduk;
- b. pemulihan kualitas lingkungan;
- c. biaya kesehatan dan pengobatan;
- d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
- e. kompensasi dalam bentuk lain.
- (2) Untuk memberikan jaminan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perusahaan asuransi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kerjasama dengan perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
Pasal 42

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;
- b. pemerintah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan
- c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.
BAB VIII - INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 43

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
- d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
BAB VIII - INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 44

Pemerintah daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:
- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.
BAB VIII - INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 45

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud
- dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa: a. pemberian penghargaan; dan/atau b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan;
- b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
- c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
- d. penyertaan modal daerah; dan/atau
- e. pemberian subsidi.
BAB VIII - INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 46

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat berupa: a. penghentian subsidi; dan/atau
- b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
Disinsentif. . . . . . . . . .
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat berupa:
- a. penghentian subsidi;
- b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
- c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
BAB VIII - INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 47

- (1) Kepala daerah melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:
- a. inovasi pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan sampah;
- d. tertib penanganan sampah;
- e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VIII - INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 48

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kearifan lokal.
BAB IX - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah mencakup:
- a. penyediaan/pembangunan TPA;
- b. penyediaan prasarana dan sarana TPA;
- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
- d. pengelolaan TPA; dan/atau
- e. pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
Bentuk. . . . . . . . . .
- (3) Bentuk dan pola kerjasama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Bagian Kedua
Kemitraan
BAB IX - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah dapat berupa:
- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. pendauran ulang sampah;
- c. pemanfaatan kembali sampah;
- d. pemilahan sampah;
- e. pengumpulan sampah;
- f. pengangkutan sampah;
- g. pengolahan sampah; dan
- h. pemprosesan akhir sampah.
- (3) Kerjasama dalam kegiatan pemprosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h , dapat berupa :
- a. penyediaan/pembangunan TPA;
- b. sarana dan prasarana TPA;
- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
- d. pengelolaan TPA;
- e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan; dan/atau
- f. pengolahan sampah menjadi produk berdaya guna, bernilai ekonomis dan sumber energi.
BAB IX - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 51

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan badan usaha.
- (2) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB X - RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN
Pasal 52

- (1) Pemerintah daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan.
- (2) Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
BAB XI - PERAN MASYARAKAT
Pasal 53

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengolahan sampah dengan cara:
- a. meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam pengelolaan sampah;
- b. menumbuh kembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengolahan sampah;
- c. meningkatkan ketanggapdaruratan atau tindakan yang sifatnya gawat darurat dalam pengolahan sampah, seperti terjadi kebakaran di TPS, TPS 3R, TPST atau TPA yang membahayakan; dan
- d. menyampaikan informasi, laporan, pengaduan, saran dan/atau kritik yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.
- (2) Pelaku usaha dapat berperan aktif dalam kegiatan pengolahan sampah melalui kegiatan:
- a. penyediaan dan/atau pengembangan teknologi pengolahan sampah;
- b. bantuan prasarana dan sarana;
- c. bantuan inovasi teknologi pengolahan sampah; dan
- d. pembinaan pengolahan sampah kepada masyarakat.
Bagian Kedua Pengaduan Masyarakat
BAB XI - PERAN MASYARAKAT
Pasal 54

- (1) Setiap orang yang mengetahui, dan menderita kerugian akibat dampak negatif yang ditimbulkan dalam kegiatan pengelolaan sampah dan/atau perbuatan larangan dalam Peraturan Daerah ini dapat menyampaikan pengaduan kepada Bupati melalui Kepala Desa, Lurah, Camat dan/atau Kepala SKPD teknis terkait.
Pengaduan. . . . . . . . . .
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dengan cara lisan dan/atau tertulis.
BAB XI - PERAN MASYARAKAT
Pasal 55

- (1) Pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) memuat informasi:
- a. identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
- b. lokasi terjadinya dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan sampah ;
- c. dugaan sumber dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan sampah;
- d. waktu terjadinya dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan sampah.
- (2) Data pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dirahasiakan oleh penerima pengaduan.
BAB XI - PERAN MASYARAKAT
Pasal 56

- (1) Dalam hal pengaduan masyarakat tidak ditindaklanjuti dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, pengadu dapat menyampaikan pengaduan kepada Bupati
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan kelembagaan dalam penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap penyelenggara pengelolaan sampah, antara lain melalui kegiatan:
- a. koordinasi;
- b. sosialisasi;
- c. penyuluhan dan bimbingan teknis;
- d. supervisi dan konsultasi;
- e. pendidikan dan pelatihan;
- f. penelitian dan pengembangan;
- g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi; dan
- h. penyebarluasan informasi.
- (2) Kegiatan pembinaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada masyarakat (orang perorangan, kelompok masyarakat), produsen, pelaku usaha, pengelola kawasan, dan lembaga pengelola.
Kegiatan. . . . . . . . . .
- (3) Kegiatan pembinaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB XII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal melakukan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan dengan cara:
- a. pemantauan;
- b. pengendalian; dan
- c. evaluasi.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.
BAB XIII - LARANGAN
Pasal 59

Setiap orang dilarang :
- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya disaluran air atau selokan, jalan, berm (bahu jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah;
- c. mencampur sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah B3 rumah tangga;
- d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- e. mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- f. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah, sehingga mengganggu kenyamanan penduduk sekitar tempat pembakaran sampah dan menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup ;
- g. melakukan pemrosesan akhir sampah menggunakan metode yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB XIV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 60

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah kepada yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. teguran tertulis
- b. pencabutan izin; dan/atau
- c. denda administrasi
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XV - PENYIDIKAN
Pasal 61

- (1) Selain pejabat penyidik Polri, yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran dan/atau tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian pelanggaran dan/atau melakukan pemeriksaan kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
- c. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi yang berkenaan dengan pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
- d. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
meminta. . . . . . . . . .
- e. meminta keterangan dan mengumpulkan alat bukti berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
- f. melakukan pemeriksaan atas alat bukti yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
- g. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang pengelolaan sampah; dan
- h. melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara yang diduga tempat kejadian atau lokasi yang terkena dampak pelanggaran dan/ atau tindak pidana dibidang pengelolaan sampah.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 62

- (1) Setiap produsen dan/ atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 63

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 adalah pelanggaran.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 merupakan penerimaan Negara.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.
Ditetapkan di : Muara Bulian pada tanggal : 17-11-2016 BUPATI BATANG HARI,
SYAHIRSAH SY
Diundangkan di : Muara Bulian pada tanggal : 17-11-2016 Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
BAKHTIAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 NOMOR : 16
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI : ( 16 ), ( 16 ) /2016;
salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum ttd
MULA P. RAMBE S.Sos., MH
Pembina TK I
NIP. 196909291994031005