PP Unknown Nomor 1 Tahun 2008
Tentang URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Berlaku: 1 TAHUN 2008
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 1 TAHUN 2008
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
- bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG dan
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan DPRD berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang;
5. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat .
6. Urusan Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan wewenang Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
N/A
Pasal 2

Urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan wewenang Pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi :
- a. Urusan wajib; dan
- b. Urusan pilihan.
N/A
Pasal 3

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. lingkungan hidup;
- d. pekerjaan umum;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perumahan;
- h. kepemudaan dan olahraga;
- i. penanaman modal;
- j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- k. kependudukan dan catatan sipil;
- l. ketenagakerjaan;
- m. ketahanan pangan;
- n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- p. perhubungan;
- q. komunikasi dan informatika;
- r. pertanahan;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. sosial;
- w. kebudayaan;
- x. statistik;
- y. kearsipan; dan
- z. perpustakaan.
- (3) Rincian urusan pemerintahan setiap bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a s/d z tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
N/A
Pasal 4

- (1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan di daerah.
- (2) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. perikanan;
- b. pertanian;
- c. kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. pariwisata;
- f. industri;
- g. perdagangan; dan
- h. ketransmigrasian
- (3) Rincian urusan pemerintahan setiap bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a s/d h tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
N/A
Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 wajib berpedoman pada norma, standar dan kriteria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 menjadi dasar dalam penyusunan organisasi perangkat daerah.
N/A
Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah dapat menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (2) Urusan pemerintahan daerah yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan pemerintahan desa, apabila pemerintahan desa yang bersangkutan telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dipersyaratkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan urusan pemerintahan daerah kepada pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.
N/A
Pasal 7

Urusan pemerintahan daerah yang belum tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku tetap merupakan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
Diundangkan di Pangkajene pada tanggal, 2 April 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,
Drs. H. HASANUDDIN SYAFIUDDIN, M.Si
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2008 NOMOR 1
N/A
Pasal 8

Dalam hal pemerintahan daerah akan menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana di maksud dalam Pasal 7, terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapat penetapan.
N/A
Pasal 9

- (1) Pemerintahan Daerah dapat menerima urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi yang penyelenggaraannya ditugaskan kepada pemerintahan daerah berdasarkan asas tugas pembantuan, untuk menjadi urusan pemerintahan daerah.
- (2) Pemerintahan Daerah dapat menolak penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak disertai dengan perangkat daerah, pembiayaan, dan sarana atau prasarana yang diperlukan.
N/A
Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
N/A
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal, 31 Maret 2008
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
H. ANDI RANGGONG