PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 7 Tahun 2012
Tentang BANGUNAN GEDUNG
Berlaku: 27 Desember 2012
N/A
Preamble

Menimbang
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG
BANGUNAN GEDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,:
- a. bahwa untuk mengendalikan pembangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. bahwa agar keselamatan bangunan gedung dapat menjamin penghuni dan lingkungannya harus diselenggarakan secara tertib, diwujudkan sesuai dengan fungsi, serta dipenuhinya persyaratan administratif dan teknis;
- c. bahwa agar bangunan gedung dapat terselenggara secara tertib dan terwujud ses{iai dengan fungsinyJ, diperlukan peran masyarakat dan upaya pembinaan oleh -i . · Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan . pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta sebagai pelaksanaan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kahupaten Bangkalan tentang Bangunan Gedung;
5. Mengingat Negara
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar I Raepublik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
..
•
2
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 198 i. Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republi~ Indonesia Nomor 3670);
7. Undang-l)ndang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunail Geduri~ (lkmbarari Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Non:ior 424 7);
9. 1:]ndang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004. Nomor 32, Tambah(lll Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaqan Daerp}l (Lernb~ran . Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik lnd\_ onesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4444);
..
'
3 '
1 '
'
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Undang-Undang Nomor ;22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 i2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
18. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik· Indonesia Nomor 5052);
19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); ·
21. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Perumahan dan Kawasan Permukiman {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
23. Peratur~ Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik · I ndonesia N~~p.r, ~258), sebagaimana telah diubah
4
- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara ·. Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang ~enyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik ,Indope~ia T~un 2900 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
27. Pei:-aturan Pemerintah Nomor · 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembina.an Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957); .
28. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia · Tahun2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan · Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); ,
32. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahari Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); I
33. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 ten tang Sungai {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 ten tang Ijin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
36. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
37. Peraturan Menteri Pekerjaan Um um Nomor 29 /PRT /M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
38. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 30/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Nomor Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingku~gan;
39. Peratur~11 Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Hijau Kawasan Perkotaan;
40. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; 1
41. Peraturari M~ nteri' Pekerjaan Umum 24/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Nomor Teknis Iziri Mendirikan Bangunan Gedung;
42. ~eraturan Menteri · Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Sertifikat Laik Fungsi;
43. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan ~edung; · , . · · · ·
44. Peraturan Menteri Pekerjaan 29/PRT/M/2007 Tahun 2007 Umum tentang Nomor Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
45. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT /M/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
46. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 Tahun - 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;
6
47. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
49. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441 /KPTS / 1998 ten tang Teknis Bangunan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2006 Nomor 4/E);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 ten.tang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008, Nomor 2/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 16 Tahun· 2011 (Lem bar~ Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Ndmi'or 4/D);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan (Lembaran .' ·Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 1/E);
53. Peraturci? . Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kab"hl.paten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
8. 1 1 · I ' ' · · , , 54. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2010 ten tang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 3/C);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN dan I ' BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG
BAB.I
KETENTUAN UMUM
1'
'
'
•
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan.
3. • Kepala Daerah adalah Bupati Bangkalan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bangkalan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bangkalan.
7. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiataannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
8. Bangunan Gedung Terten~ adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/ atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/ atau · memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
9. Bangunan Gedung Rumah Tinggal Tunggal Sederhana adalah Rumah Tinggal tidak bertingkat dengan total luas lantai maksimal 36 m 2 (tiga puluh enam meter persegi) dan total luas tanah maksimal 72 m 2 (tujuh puluh dua meter persegi).
10. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
- 11; Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian› bagian yang distrukturkan sec~a fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal d~ merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
12. Bangunan Gedung Permanen adalah Bangunan gedung yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 20 tahun.
13. Bangunan Gedung Semi Permanen adalah bangunan gedung yang ditinjau dari segi konstruksi dan Umur Bangunan dinyatakan antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun.
14. Gedung Seme~tara/Darurat adalah bangunan gedung yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur Bangun8.ljl dinyatakan antara 5 sampai dengan 10 tahun.
15. Bangunan Gedung Fungsi Khusus adalah bangunan gedung yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam pelaksanaannya memerlukan teknologi khusus.
16. Kavling/pekarangan adalah suatu perpetakan tanah, yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan.
17. Mendirikan Bangunan Gedung ialah pekerjaan mengadakan bangunan gedung seluruhnya atau sebagian baik membangun bangunan gedung baru maupun menambah, merubah, merehabilitasi dan/ atau memperbaiki bangunan gedung yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan gedung tersebut.
18. Merobohkan Bangunan Gedung ialah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan gedung ditinjau dari segi fungsi bangunan gedung dan/atau konstruksi.
19. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis pada halaman persil Bangunan gedung yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, as pagar, as jaringan listrik tegangan tinggi, tepi sungai, tepi saluran, tepi rel Kereta Api, garis sempad~ mata air, garis sempadan Telekomunik;asi, dan merupakan batas antara bagian kavling/persil yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun· bangunan.
20. Koefisien. pasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angkapersent.ase berdasarkan perbandingan antara ' I I ' .. . ' luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dengan luas lahan/ tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai · rencana tata ruang . dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
9
21. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung terhadap luas lahan/tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
22. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
23. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak basement dengan luas lahan/tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana bangunan dan lingkungan.
24. Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
25. Keterangan :\_Rencana Kabupaten yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
26. Rencana Tat~ Rtlr~$ ' ~ilayah ~ang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
27. Rencana Detail Tata Rua,ng Kawasan yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah ke dalam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan.
28. Rencana · Tata · Bangunan dan· Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang untuk suatu lingkungan/kawasan yar;ig dirµaksudkan untuk I mengendalikan 1 'pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
9. 29\ Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh sec~a alamiah maupun sengaja ditanam.
30. Analisa Me~genai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah Kajian mengenai Dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan\_ ten tang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan. , ,
31. Ketinggian Bangtln~· ~dalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangu.nan tersebut didirikan, sampai· dengan titik puncak dari bangunan.
32. Pras~ana dan Sarana· Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung . pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan yang menyatu atau berdiri sendiri.
33. Persil adalah identitas sebidang tanah . yang terdaftar dalam register tanah. ,, : · · · ·
34. Jarak Bebas Bangunan adalahjarak antara bangunan dengan batas tepi Ruang Milik Jalan (RUMIJA) atau batas persil.
35. Tinggi Bangunan adalah Jarak antara garis potong permukaan atap dengan muka bangunan bagian lu?J" dan permukaan lantai denah bawah atau lantai dasar.
7. 36 . .Kedalaman Bangunan di bawah tanah adalah jarak antara pemukaan lantai denah bawah/lantai dasar sampai lantai paling bawah.
37. Dokumen PerencanaanKotra adalah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan penjabarannya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
38. Lingkungan Bangunan Gedung adalah lingkungan di sekitar Bangunan Gedung yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan Bangunan Gedung baik dari segi sosial, budaya, maupun dari segi ekosistem.
39. Pengaturan adalah pe:riyusunan dan pelembagaan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk, dan standar teknis Bangunan Gedung sampai didaerah dan operasionalisasinya di masyarakat.
40. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat 1MB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yarig berlaku.
41. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat PIMB adalah permohonan yang dilakukan pemilik bangunan gedung kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan 1MB.
42. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
I
I'
.
43. Standar Teknis adalah standar yang dibakukan sebagai standar tata cara, standar spesifikasi, dan standar metode uji baik berupa Standar Nasional Indonesia maupun standar . i nternasional yang diberlakukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
44. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung.
45. Penyelenggara Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi bangunan gedung, dan pengguna bangunan gedung.
46. Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/ atau bukan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
4. 4 7 . Tim Ahli Bangunan Gedung adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangl!.lnan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian . niasalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut.
48. Laik Fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan.
49. Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah ke~uali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis sebelum pemanfaatannya.
50. Perencanaan Teknis adalah proses membuat gambar teknis bangunan gedung dan kelengkapannya yang mengiku ti tahapan prarencana, pengembangan rencana dan penyusunan gambar kerja yang terdiri atas: rencana arsitektur, rencana struktur, rencana mekanikal/ elektrikal, rencana tatji \_ ruang luar, rencana tata ruang-dalam/interior serta rencana· spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya, dan perhitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku.
1
\_\_:\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
-
-
51. Pertimbangan · Teknis adalah pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung yang disusun secara tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran bangunan gedung.
52. Penyedia Jasa Konstruksi Bangunan Gedung adalah orang perorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi bidang bangunan gedung, meliputi perencana teknis, pelaksana konstruksi, pengawas/ manajemen konstruksi, termasuk pengkaji teknis bangunan gedung dan penyediajasa konstruksi lainnya.
53. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi. .
54. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/ atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
55. Pemugaran Bangunan Gedung yang Dilindungi dan Dilestarikan · adalah kegiatan memperbaiki, memulihkan kembali bangunan gedung ke bentuk aslinya.
56. Pelestarian . adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaap bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
57. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau I ' merobohkan , sehtruh' ~tau sel;&gt;agian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, d. an/atau prasarana dan sarananya.
58. Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah berbagai kegiatan masyarakat yang merupakan perwujudan kehendak dan keinginan masyarakat untuk memantau . dan menjaga ketertiban, memberi masukan, menyampaikan pendapat dan pertimbangan, serta melakukan gugatan perw~lan . berkaitan dengan penyelenggaraan 1'. bangunan gedung.
59. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
60. Dengar Pendapat Pu blik adalah forum dialog yang diadakan untuk mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat baik berupa pendapat, pertimbangan maupun usulan dari asyarakat umum sebagai masukan untuk menetapkan kebijakan .' Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
61. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung yang diajukan oleh satu orang at~\l lebih yang mewakili kelompok dalam mengajukan gugatan unt~k kfP,~~tin. ~an me~eka sendiri dan sekaligus mewakili pihak yang dirugikan yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud. . . . .
62. Pembinaan Penyelenggataan Bangunan Gedung adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik sehingga setiap penyelenggaraan bangunan gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalaµ bangunap gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta: terwujudnya.k~pastian hukum.
63. Pemberdayaan adalah kegiatan untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan peran para penyelenggara bangunan gedung dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
64. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan . · penerapan peraturan perundang-undangan bidang bangunan gedung dan upaya penegakan hukum.
65. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar mutu nasional yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 3

.
.
Pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk :
- a. mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangurian · dari segi keselamatan, 1 1 ' I ' , , , , kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
BAB III - Bagian Kesatu Umum
Pasal 4

- (1) Fungsi bangunan gedung merupakan ketetapan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung, baik ditinjau dari segi tata bangunan gedung dan lingkungannya, maupun keandalan bangunannya.
- (2) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. fungsi hunian;
4. b.fungsikeagamaan;
- c. fuqgsi usaha;
- d. fungsi sosial. dan budaya; dan
- e. fungsi khusus.
1
- (3) Bangunan gedung dapat dirancang memiliki lebih dari satu fungsi, dengan tetap memenuhi ketentuan dalam RTRW, RDTRK dan/ atau RTBL.
Penetapan Fungsi Bangunan Gedung
- (1) Fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia yang meliputi:
- a. rumah tinggal tunggal;
- b. rumah tinggal deret;
- c. rumah tinggal susun; dan
- d. rumah tinggal sementara.
- (2) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
- (2) huruf b, mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah, yang meliputi:
- a. bangunan masjid termasuk mushola;
- b. bangunan gereja termasuk kapel;
- c. bangunan pura;
- d. bangunan vihara, dan
- e. bangunai) kelenteng.
- (3) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha, yang meliputi:
- a. bangunan gedung perkantoran;
- b. bangunan gedung perdagangan ;
- c. bangunan gedung perindustrian;
- d. bangunan gedung perhotelan;.
- e. bangunan gedung wisata dan rekreasi;
- f. bangunan gedung terminal; dan
- g. bangunan gedung tempat penyimpanan;
- (4) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi:
- a. bangunan gedung pelayanan pendidikan;
- b. bangunan gedung pelayanan kesehatan;
- c. bangunan gedung kebudayaan;
- d. bangunan gedung laboratorium; dan
- e. bangunan gedung pelayanan umum.
- (5) Fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi penyelenggaraannya dapat tingkat nasional atau yang membahayakan masyarakat disekitamya dan/ atau mempunyai resiko bahaya tinggi, yang meliputi:
- a. bangunari gedung untuk reaktor nuklir;
- b. instalasi pertahanan dan keamanan; dan
- c. bangunan sejenis yang ditetapkan oleh Menteri.
1
P~sal 6
I
'
I
'
Fungsi bangunan gedung sebagaiman~ dimaksud dalam Pasal 5 diklasifikasikan berdasarkan:
- a. tingkat kompleksitas;
- b. d.ngkat permanensi;
- c. tingkat risik~ kebakaran;
- d. zonasi gempa;
- e. lokasi;
- f. ketinggian; dan/ atau 1' '
- g. kepemilikan.
BAB III - Bagian Kesatu Umum
Pasal 7

- ( 1) Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan tingkat kompleksitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, · · meliputi:
- a. sederhana;
tidak sederhana; dan c. khusus.
- (2) Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan tingkat permanensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
- a. bangunan gedung permanen;
- b. bangunan gedung semi permanen; dan
- c. bangunan gedung darurat atau sementara.
- (3) Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan tingkat resiko kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:
- a. bangunan gedung tingkat risiko kebakaran tinggi;
- b. bangunan gedung tingkat risiko kebakaran sedang; dan
- c. bangunan gedung tingkat risiko kebakaran rendah.
- (4) Klasifikasi b.angunan gedung berdasarkan pada zonasi gempa sebagaiman~ : dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi tingkat zonasi gempa yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (5) Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan lokasi, sebagaimana dimaksµd dalam Pasal 6 huruf e, meliputi:
11. ' I I · ,' , ' a. bangunan gedung di lokasi padat;
- b. bangunan gedung di lokasi sedang; dan
- c. bangunan gedung di lokasi renggang.
- (6) Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan ketinggian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huiuf f, meliputi:
- a. bangunan· gedung bertingkat tinggi dengan jumlah lantai lebih dari 8 (delapan) lantai;
- b. bangunan gedung be\_rtingk;at sedan~ .dengan jumlah lantai 5 (lima) samp&gt;a.i dengan. 8 (delapan) .lantai; dan
- c. bangunan gedung bertingkat rendah dengan jumlah lantai 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) lantai.
- (7) Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, meliputi;
- a. bangunan gedung milik negara;
20. .b. bangunan gedung milik badan usaha; dan
- c. bangunan gedung milik perorangan/masyarakat.
BAB III - Bagian Kesatu Umum
Pasal 8

•
- ( 1) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW.
- (2) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung diusulkan oleh pemilik bangunan gedung dalam pengajuan permohonan 1MB.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaiinana dimaksud pada ayat (2) kecuali bangunan gedung fungsi khusus ditetapkan oleh Pemerintah.
17
- (1) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dapat diubah melalui permohonan baru 1MB.
- (2) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan peruntu~an lokasi yang diatur dalam RTRW.
I
- (3) Perubahan fun!gsi dan klasifikasi · bangunan gedung harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (4) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam 1MB gedung, kecuali bangunan gedung fungsi khusus ditetapkan oleh . Pemerintah.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN OEDUNG Pasal 10
Pasal 11

- ( 1) Dalam menetapkan persyaratan bangunan gedung adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan peruntukan, kepadatan dan ketinggian, wujud arsitektur tradisional setempat, dampak lingkungan, serta persyaratan keselamatan dan kesehatan pengguna dan lingkungannya.
- (2) Dalam menetapkan persyaratart bangunan gedung sem1permanen dan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan gedung yang diperbolehkan, keselamatan dan kesehatan pengguna dan lingkungan, serta wak:tu maksimum pemanfaatan bangunan gedung yang bersangkutan.
- (3) Dalam menetapkan persyaratan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan gedung, keselamatan pengguna dan kesehatan bangunan gedung, dan sifat permanens1 bangunan gedung yang diperkenankan.
PERSYARATAN ADMINISTRATIF BANGUNAN GEDUNG
Bagian Kesatu
Umum
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN OEDUNG Pasal 10
Pasal 12

- ( 1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif yang meliputi:
- a . status hak atas tanah, dan/ atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
- b. status kepemilikan bangunan gedung; dan
- c. izin mendirikan bangunan gedung;
- d. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dapat memiliki bangunan gedung atau bagian bangunan gedung.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mendata bangunan gedung untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan.
Bagian kedua
Status Hak atas Tanah
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN OEDUNG Pasal 10
Pasal 13

..
- (1) Setiap bangunan gedung harus didirikan pada tanah yang status kepemilikannya jelas, baik milik sendiri maupun milik pihak lain.
- (2) Status hak atas ta.Itah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1) huruf a 'adalah penguasaan atas tanah yang diwujudkan dalam bentuk sertifi~at sebagai tanda bukti penguasaan/kepemilikan tanah, seperti hak milik, Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guria ·usaha (HGU), Hak Pengelolaan (HPLf, dan Hak Pakai, a tau status hak: atas tanah lainnya yang berupa girik, pethuk, ak:ta jual beli, dan akta/bukti . . . · , kepemilikannya lainnya sesuai Peraturan Perundangundangan di Bidang Pertanahan.
1 '
'
.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN OEDUNG Pasal 10
Pasal 14

- (1) Izin pemanfaatan dan pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, pada prinsipnya merupakan persetujuan yang dinyatakan dalam perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung.
- (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit hak dan kewajiban para pihak, luas, letak dan b~tas-batas tanah, serta fungsi bangunan gedung dan jangka waktu pemanfaatan tanah.
Bagian Ketiga
. Status Kepemilikan Bangunan Gedung
1 '
, , • •
~asal 15 .
- ( 1) Status kepemilikan bangunan gedung dibuktikan dengan surat bukti kepemilika~ bapgunan gedung yang dikeluarkan oleh · Pemerintah Daerah, · kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah, berdasarkan basil kegiatan pendataan barigunan gedung. ·
- (2) Kepemilikan bangunan gedung dapat dialihkan kepada pihak lain.
- ' (3) Dalam hal perriilik bangunan gedung bukan pemilik tanah, Pengalihan hak se bagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan pemilik tanah.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN OEDUNG Pasal 10
Pasal 16

- (1) . Kegiatan pendataan untuk bangunan gedung-baru dilakukan bersamaan dengan proses izin mendirikan bangunan gedung untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung.
- (2) Pemilik bangunan gedung wajib memberikan data yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam melakukan pendataan bangunan gedung.
- (3) Berdasarkan pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah mendaftar bangunan gedung terse.but untuk keperluan sistem informasi bangunan gedung.
Bagian Keempat 1MB Gedung Pasal 17
- (1) Setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki 1MB gedung.
I ,, '
- (2) 1MB gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah, melalui proses permohonan 1MB gedung.
- (3) Pemerintah daerah wajib memberikan surat KRK untuk . lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang yang akan mengajukan permohonan 1MB gedung.
- (4) Surat KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan ketentuan yang berlaku untuk lokasiyang bersangkutan dan berisi:
- a. fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;
- b. ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;
- c. jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan;
- d. garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan;
- e. KDB maksimum yang diizinkan;
- f. KLB maksimum yang diizinkan;
- g. KDH minimum yang diwajibkan;
- h. KTB maksimum yang diizinkan; dan
- i. jaringan utilitas kabupaten.
- (5) Dalam surat KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat juga dicantumkan ketentuc;1.n-ketentuan khusus yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan.
- (6) KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) digunakan sebagai dasar penyusunan rencana teknis bangunan gedung.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN OEDUNG Pasal 10
Pasal 18

- ( 1) Setiap orang dalam mengajukan permohonan 1MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) wajib melengkapi dengan:
- a. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- b. data pemilik bangunan gedung;
- c. rencana teknis bangunan gedung; dan
- d. hasil AMDAL bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
- (2) Untuk proses pemberian 1MB bagi bangunan gedung yang menimbulkan\_. dampak penting terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus mendapat pertimbangan teknis dari Tim Ahli Bangunan Gedung dan dengan mempertimbangkan pendapat publik.
I
I
I
'
I
11
'
- (3) Permohonan IMB yang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis disetujui dan disahkan oleh Kepala Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) · IMB merupakan prasyarat untuk mendapatkan pelayanan utilitas umum.
BAB VI - •
Pasal 20

- (1) Persyaratan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, merupakan persyaratan peruntukan lokasi yang bersangkutan sesuai dengan RTRW, RDTRK, dan/atau RTBL.
- (2) Persyaratan intensitas bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 · huruf a, meliputi persyaratan kepadatan, ketinggian, dan jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan.
BAB VI - •
Pasal 21

- ( 1) Setiap mendirikan bangunan gedung, fungsinya harus sesuru dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam :
- a. RTRW;
- b. RDTRK; dan
- c. RTBL untµk lokasi dan/ atau kawasan tertentu.
- (2) Peruntukan · lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peruntukan utama sedangkan peruntukan penunjangnya sebagaimana ditetapkan di dalam ketentuan tata 'banguna? a9u, 1 ~erd. ~sarkan .pertimbangan teknis dinas yang menangani bangunan gedung.
- (3) Setiap pihak yang memerlukan keterangan tentang peruntukan lokasi atau ketentuan tata bang1;1nan, dapat memperolehnya secara terbuka melalui dinas yang terkait.
- (4) Setiap mendirikan bangunan gedung di atas, dan/ atau di bawah tanah, air, dan/atau prasarana dan sarana umum tidak boleh mengganggu keseimbangan lingkungan, fungsi lindung kawasan, dan/atau fungsi prasarana dan sarana umum yang bersangkutan.
- (5) Untuk pembangunan di atas jalan umum, saluran, atau sarana lain, atau yang melintasi sarana dan prasarana jaringan kota, atau di bawah /di atas air, atau pada daerah hantaran udara (transmisi) tegangan tinggi, harus mendapat persetujuan khusus dari Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari Tim Ahli Bangunan Gedung dan Pendapat Publik.
BAB VI - •
Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi perubahan RTRW, RDTRK dan/atau RTBL yang mengakibatkan perubahan peruntukan lokasi, fungsi bangunan gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan yang baru harus disesuaikan.
- (2) Terhadap kerugian yang timbul akibat perubahan peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat pemerintah. -daerah memberikan penggantian yang layak kepada pemilik bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
<!-- formula-not-decoded -->
,
- (1) Bangunan gedung yang didirikan harus memenuhi persyai-atan kepadatan da~ . ketinggian bangunan gedung berdasarkan RTRW, RDTRK dan/ atau RTBL yang ditetapkan.
- (2) Persyaratan kepadatan ditetapkan dalam bentuk KDB maksimal. ·
- (3) Penetapan KDB didasarkan pada luas kavling/persil, peruntukan atau fungsi lah~, dan daya, dukung lingkungan.
- (4) Setiap bangunan umi:im. apabila .tidak ditentukan lain, ditentukan KDB maksimum 60 % (enam puluh per seratus).
BAB VI - •
Pasal 24

- (1) Setiap bangunan gedung yang didirikan tidak boleh melebihi . ketentuan maksimal kepadatan dan ketinggian yang ditetapkan dalam RTRW, RDTRK dan/atau RTBL.
- (2) Persyaratan ketinggian bangunan ditetapkan dalam bentuk KLB dan/ atau jumlah lantai m~simal;
- (3) Penetapan KLB dan/ atau jumlah lantai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peruntukan lahan, lokasi lahan, daya dukung lingkungan, keselamatan dan pertimbangan arsitektur kota.
BAB VI - •
Pasal 25

- (1) KDH ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan / resapan air permukaan tanah.
- (2) KDH ditetapkan ,sesuai dengan peruntukan dalam RTRW yang telah ditetapk'.a : r~. ,. ·
- (3) Setiap bangunan umum apabilc;t tidak ditentukan lain, ditentukan KDH minimum 30 % (tiga puluh per seratus).
BAB VI - •
Pasal 26

- (1) Ketinggian bangunan ditentukan sesuai dengan RTRW.
- (2) Untuk masing-masing lokasi yang belum dibuat Tata Ruangnya, ‰:~tinggiah maksimum · bangunan ditetapkan I I. '' ' ' oleh Kepala Dinas dengan mempertimbangkan lebar jalan, fungsi bangunan, keselamatan bangunan, serta keserasian dan lingkungannya.
- (3) Ketinggian bangunan deret maksimum 4 (empat) lantai dan selebihnya harus berjarak dengan persil tetangga.
BAB VI - •
Pasal 27

- ( 1) Setiap bangunan gedung y~g didirikan tidak boleh melanggar ketentuan jarak }?ebas bangunan gedung yang ditetapkan dalam RTRW kabupaten, RDTRK dan/ atau RTBL.
- (2) Ketentuan jarak bebas bangunan gedung ditetapkan dalam bentuk:
- a. GSB gedung dengan as jalan, tepi sungai, rel kereta api, dan/ atau jaringan tegarigan tinggi; dan
- b. jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil, jarak an tar bangunan gedung, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman yang diizinkan pada lokasi yang bersangkutan, yang diberlakukan per kavling, per persil, dan/atau per kawasan. 1
- (3) Penetapan GSB gedung dengan tepi jalan, tepi sungai, rel kereta api, dan/ atau jaringan tegangan tinggi didasarkan pada pertimbangan keselamatan dan kesehatan.
- (4) Penetapan jarak antara · bangunan gedung dengan batas› batas persil, dan jarak antara as jalan dan pagar halaman yang diizinkan pada lokasi yang bersangkutan harus didasarkan pada pertimbangan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.
- (5) Penetapan jarak bebas bangunan gedung atau bagian bangunan gedung yang · dibangun di bawah permukaan tanah didasarkan · pada jaringan utilitas umum yang ada atau yang akan dibangun.
- (1) GSB terluar yang sejajar dengan as jalan (rencana jalan)/tepi sungai/tepi rel kereta api ditentukan berdasarkan lebar jalan/rencana jalan/lebar sungai/rel kereta api, fungsi jalan da,n peruntukan kavling/kawasan.
- (2) Ketentuan garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terhadap jalan dibedakan berdasarkan fungsi jalan.
- (3) Letak garis sempadan pondasi bangunan terluar pada bagian samping yang berbatasan dengan tetangga bilamana tidak ditentukan lain adalah minimal 2 m (dua meter) dari batas kavling, atau atas dasar kesepakatan dengan tetangga yang saling berbatasan.
- (4) Garis t~rluar suatu kritk/overstock yang menghadap kearah tetangga, tidak dibenarkan melewati batas pekarangan yang berbatasan dengan tetangga.
- (5) Apabila GSB ditetapkan berimpit dengan garis sempadan pagar, cucuran atap suatu tritis/overstock harus diberi talang dan pipa talang harus disalurkan sampai ke tanah.
- (6) Dilarang menempatkan lubang angin/ventilasi/jendela pada dinding yang berbatasan langsung dengan tetangga.
- (7) Garis sempadan untuk bangunan yang dibangun dibawah permukaan tanah maksimum berimpit dengan garis sempadan pagar, dan tidak diperbolehkan melewati batas pekarangan.
BAB VI - •
Pasal 29

- ( 1) Garis sempadan bangunan terhadap sungru bertanggul meliputi:
- a . diluar kawasan perkotaan ditetapkan kurangnya 5 m (lima meter) disebelah luar kaki tapggul; dan sekurang› sepanjang
- b. dalam ·.- · kawasan perkotaan, ditetapkan kurangnya 3 m (tiga meter) disebelah luar kaki tanggul. sekurang› sepanJang
I
,,
'
I
- (2) Penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan didasarkan pada kriteria:
- a. sungai besar yaitu sungai yang mempu1t'lyai daerah pengairan sungai seluas 500 (lima ratus) kilometer persegi atau lebih, yang ditentukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas Daerah Aliran Sungai (DAS) pada ruas yang bersangkutan, ditetapkan 100 m ( seratus meter) dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
- b. sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai kurang dari 500 (lima ratus) kilometer persegi, ditetapkan sekurang-kurangnya 50 m (lima puluh meter) dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- (3) Penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perk~taan didasarkan pada kriteria:
- a. sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 m (tiga meter), sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 m (sepuluh meter) dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- b. sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 m (tiga meter) sampai 20 m (dua puluh meter), sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 m (lima belas meter) dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- c. sungai.'yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 m (dua puluh · .. meter), sempadan ditetapkan sekurang› kurangnya 30 m (tiga puluh meter) dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- d. sung~ tidak bertanggul yang berbatasan dengan jalan, · sempadannya adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan . I ,, . ; . . . . dengan ketentuan kontruks1 dan penggunaan Jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai: .
- (4) Untuk sungai yang berpengaruh pada pasang surut air laut, garis sempadannya ditetapkan paling sedikit 100 m (seratus meter) dari tepi sungai, dan berfungsi sebagai jalur hijau.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Garis Sempadan Bangunan diatur dengan P~raturan K~pala Daerah.
BAB VI - •
Pasal 30

- (1) Jarak antara masa/blok bangunan satu lantai yang satu dengan yang lainnya dalam suatu kavling atau antara kavling minimum adalah 4 m (empat meter).
- (2) Setiap bangunan umum harus mempunya1 jarak masa/blok bangunan dengan bangunan disekitarnya sekurang-kurangnya 6 m (enam meter) dan 3 m (tiga meter) dengan batas kavling.
- (3) Untuk bangunan bertingkat, setiap kenaikan satu lantai jarak antara masa/blok bangunanyang satu dengan lainnya ditambah dengan 0,5 m (nol koma lima meter).
- (4) Ketentuari lebih rinci tentang jarak antar bangunan gedung mengikuti'.ketentuan dalam standar teknis yang berlaku.
Paragraf 3
Arsitektur Bangunan Gedung
1 ' , , · , ~asal 31 .
Persyaratan arsitektur bangunan gedung meliputi persyaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta mempertimbangkan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya lokal kesejarahan pertumbuhan historis daerah, serta pertimbangan terhadap penerapan berbagai, perkemb\_ angan arsitektur dan I · rekayasanya. 1' ·
BAB VI - •
Pasal 32

- (1) Penampilan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 harus dirancang dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah estetika bentuk, karakteristik arsitektur, dan lingkungan yang ada di seki tarn ya.
- (2) Penampilan bangunan gedung di kawasan cagar budaya harus dirancang dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah pelestarian.
- (3) Penampilan bangunan yang didirikan berdampingan dengan bangunan gedung yang dilestarikan, dirancang dengan mempertimbangkan keselarasan kaidah stetika bentuk dan karakteristik dari arsitektur dari bangunan gedung yang dilestarikan.
- (4) Pemerintah daerah dapat menetapkan kaidah-kaidah arsitektur tertentu pada bangunan gedung untuk suatu kawasan setelah mendapat pertimbangan teknis tim ahli bangunan gedung, dengan mempertimbangkan pendapat publik. I
I
I
I
'
27
- (1) Persyaratan Tata ruang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal , 31 harus mempertimbangkan fungsi ruang, arsitektur bangunan 'gedung,· · dan keandalan bangunan gedung.
- (2) Pertimbangan fungsi ruang diwujudkan dalam efisiensi dan efektivitas tata ruang dalam.
- (3) Pertimbangan arsitektur bangunan gedung diwujudkan dalam pemenuhan tata ruang dalam terhadap kaidah› kaidah arsitektur bangunan gedung secara keseluruhan.
- (4) Pertimbangan keandalan bangunan gedung diwujudkan dalam pemenuhan persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan- · tata ruang dalam.
BAB VI - •
Pasal 34

- (1) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 harus, mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan gedung dan RTH yang seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya.
- (2) Pertimbangan terhadap terciptanya ruang luar bangunan gedung dan RTH diwujudkan dalam pemenuhan persyaratan daerah . r esapan, akses penyelamatan, I sirkulasi kendaraan dan manusia, serta terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana di luar bangunan gedung.
- (3) Setiap . bangunan tidak . diperbolehkan menghalangi pandangan lalu lintas.
- (4) Setiap bangunan gedung baik secara langsung atau tidak langsung tidak diperbolehkan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan um um, keseimbangan dan/ atau pelestarian lingkungan dan kesehatan lingkungan.
- (5) Setiap bangunan langsung atau tidak langsung tidak diperbolehkan dibangun/ berada diatas sungai/ saluran/ selokan/parit pengairan.
- (6) Khusus untuk daerah-daerah tertentu, yang mempunyai sungai dengan lebar &gt;50 m (kurang dari lima puluh meter), pembangunan bangunan di atas sungai dimungkinkan dengan struktur bangunan khusus dan harus mendapat persetujuan dari Kepala Daerah setelah mendengar pendapat para ahli dengan tetap mempertimbangkan tidak mengganggu fungsi sungai dan merusak lingkungan.
Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan
- ( 1) Penerapan persyaratan pengendalian dampak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c hanya berlaku bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
- (2) Setiap mendirikan bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting, harus didahului dengan menyertakan AMDAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang› undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Untuk kawasan industri, perhotelan, perumahan real› estate, pariwisata, gedung bertingkat yang mempunyai ketinggian 60 m (enam puluh meter) atau lebih dengan luas lahan 5 ha (lima hektar) atau lebih dan luas bangunan 10.000 m 2 (sepuluh ribu meter persegi), pelabuhan diwajibkan untuk melengkapi Persyaratan AMDAL.
- (4) Pelak~aan dan Pengawasan terhadap Analisa Mengenai Dampak.Lingkungan ditangani oleh Instansi Terkait.
- (5) Bagi Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dalam mengajukan PIMB harus disertai Rekomendasi dari Ins~si yang mengenai masalah AMDAL.
- (6) · Pelanggaran terhF1dap· ketentuan ini dapat dikenakan sanksi hukuin~n s~suai dengan Peraturan Perundang› undangan, dan !MB dapat dicabut oleh Kepala Daerah.
•Paragraf 5
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
Pasal36
- (1) RTBL merupakan pengaturan persyaratan tata bangunan sebagai 1 tlndak , lanj~t · RTRW . . dan/ atau RDTRK, digunakan dalam pengendalian pemanfaatan ruang suatu kawasan dan sebagai panduan rancangan kawasan untuk mewujudkan kesatuan karakter serta kualitas bangunan gedung dan lingkungan\_ yang berkelanjutan.
- (2) RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi pokok · ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
BAB VI - •
Pasal 37

- (1) RTBL disusun oleh Pemerintah Daerah atau berdasarkan kemitraan Pemerintah Daerah, swasta, pengusaha, para ahli dan/atau masyarakat sesuai dengan tingkat permasalahan , pada lingkungan/kawasan yang bersangkutan.
- (2) Penyusunan RTBL didasarkan pada pola penataan bangunan gedung dan lingkungan yang meliputi perbaikan, pengembangan, pembangunan baru, dan/ atau pelestarian untuk:
- a. kawasan terbangun;
- b. kawasan yang dilindungi dan dilestarikan;
- c. kawasan baru yang potensial berkembang; dan/ atau
- d. kawasan yang bersifat campuran.
- (3) Penyus1;1nan RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakuk~ dengan mendapat pertimbangan teknis tim ahli bangunan gedung dan dengan mempertimbangkan pendapat publik.
, , , Bagian Kedua Persyardta'.n: Kefuldalan Bangunan Gedung
Paragraf 1
Umum
• Pasal 38
Setiap . bangunan gedung harus memenuhi persyaratan keandalan bangunan gedung meliputi:
- a. persyaratan keselamatan;
- b. persyaratan., kesehatan.;
- c. persyaratan kemudahan/ aksesibilitas; dan
- d. persyaratan kenyamanan.
Paragraf 2
Persyaratan Keselamatan
BAB VI - •
Pasal 39

Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, meliputi persyaratan ketahanan struktur bangunan gedung serta kemampuari bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir.
- (1) Setiap bangunan gedung, strukturnya harus direncanakan kuat/kokoh, dan stabil dalam memikul beban/kombinasi beban dan memenuhi 1 persyaratan kelayanan (serviceability) selama umur layanan yang direncanakan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan gedung, lokasi, keawetan, dan kemungkinan pelaksanaan konstruk~iny~ ..
- (2) Kemampuan memikul beban diperhitungkan terhadap pengaruh-pengaruh aksi sebagai akibat dari beban-beban yang mungkin bekerja selama umur layanan struktur, baik beban muatan tetap maupun beban muatan sementara yang timbul akibat gempa dan angin.
- (3) Dalam perencanaan struktur bangunan gedung terhadap pengaruh gempa, semua unsur struktur bangunan gedung, baik bagian dari sub struktur maupun struktur gedung, harus diperhitungkan memikul pengaruh gempa rencana sesuai dengan zona gempanya.
- (4) Struktur bangunan gedung harus direncanakan secara daktail sehingga pada kondisi pembebanan maksimum yang direncanakan, apabila terjadi keruntuhan kondisi strukturnya masih dapat memungkinkan pengguna bangunan gedung menyelamatkan diri.
- (5) Dinas mempunyai kewajiban dan wewenang untuk memeri~sa konstruksi bangunan yang dibangun/akan dibangup . baik dalam rancangan bangunannya maupun pada masa pelaksanaan pembangunannya, terutama untuk ketahanan terhadap bahaya gempa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenru pembebanan, ].&lt;etahanan terhadap gem pa bumi dan/ atau angin, dan I ' perhitungan 1struktl;lrnya ipengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
BAB VI - •
Pasal 41

- (1) Setiap bangunan gedung untuk kepentingan umum, seperti ' bangunari peribadatan, bangunan perkantoran, bangunan pasar / pertokoan/ mal, bangunan perhotelan bangunan ~esehatan, bangunan pendidikan, bangunan gedung pJrtemuan, ' bangunah · pela:yanan umum, dan bangunan industri, serta bangunan hunian susun harus mempunyai sistem pengamanan terhadap bahaya kebakaran dengan sistem proteksi pasif dan sistem proteksi aktif.
\_
-
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
-
-
- (2) Penerapan sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada fungsi/klasifikasi risiko kebakaran, geometri ruang, bahan . bangunan terpasang, dan/ atau jumlah dan kondisi penghuni dalam bangunan gedung.
- (3) Penerapan sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada fungsi, klasifikasi, luas, ketinggian, volume bangunan, dan/ atau jumlah dan kondisi penghuni dalam bangunan gedung.
- (4) Setiap bangunan gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai, dan/ atau dengan jumlah penghuni tertentu harus memiliki unit manajemen pengamanan kebakaran.
- (5) Ketentuan\_ lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan · sistem p~oteksi pasif dan proteksi aktif serta penerapan manajemen pengamanan kebakaran mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
BAB VI - •
Pasal 42

- (1) Setiap bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum, harus mempunyai kemampuan untuk melakukan pengamanan terhadap bahaya petir melalui sistem penangkal petir.
- (2) Pengamanan terhadap bahaya petir melalui sistem penangkal petir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan bangunan gedung untuk melindungi semua bagian bangunan gedung, termasuk manusia didalamnya terhadap bahaya sambaran petir.
- (3) Sistem penangkal petir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan instalasi penangkal petir yang harus dipasang pada setiap bangunan gedung.
sebagaimana
Persyaratan kesehatan bangunan gedung dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, meliputi persyaratan: a. penggunaan bahan bangunan;
- b . . sistem sanitasi; , I
,
- ii. ; . c. sistem penghawaan; dan
- d. sistem pencahayaan.
BAB VI - •
Pasal 44

- ( 1) Penggunaan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, bangunan diupayakan semaksimal mungkin menggunakan bahan bangunan produksi dalam negeri/ setempat, dengan kandungan local minimal 60% (enam puluh per seratus).
- (2) Penggunaan bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus mempertimbangkan keawetan dan kesehatan dalam pemanfaatan bangunannya.
- (3) Bahan bangunan yang dipergunakan harus memenuhi syarat·syarat teknik sesuai dengan fungsinya, seperti yang \_ dipersyaratkan dalam SNI tentang spesifikasi bahan · bangunan yang berlaku.
- (4) Penggunaan bahan bangunan yang mengandung racun atau bahan kimia yang berbahaya, harus mendapat · rekoinendasi ,dari Dinas terkait dan dilaksanakan oleh ahlinya.· 1 11 · '
- (5) Pengecualian dari ketentuan ayat (1) harus mendapat rekomendasi dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
BAB VI - •
Pasal 45

- (1) Untuk memenuhi persyaratan sistem sanitasi sebagaimana dimaksud' dalam Pasal 43 huruf b, setiap I ' . , · . , bangunan gedung harus dilengkapi dengan sistem air bersih, sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah, kotoran dan sampah, serta dan penyaluran air hujan.
- (2) Jenis, mutu, sifat bahan, dan peralatan instalasi air bersih harus memenuhi standar dan ketentuan teknis.
- (3) Pemilihan sistem dan penempatan instalasi air bersih harus disesuaikan dan aman terhadap sistem lingkungan, bangunan-ba.I).gunan lain, bagian-bagian lain dari bangunan gedung dan instalasi-instalasi lain sehingga tidak saling membahayakan, mengganggu, dan merugikan serta memudahkan pengamatan dan pemeliharaan.
- (4) Pengadaan sumber air bersih dapat diperoleh dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan/atau dari sumber air lain yang memenuhi persyaratan kesehatan yang perolehannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perencanaan dan instalasi jaringan air bersih harus berdasarl,{an pedoman dan standar teknis yang berlaku.
BAB VI - •
Pasal 46

- ( 1) Sis tern penyaluran air hujan harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan ketinggian permukaan air tanah, . permeabilitas tanah dan ketersediaan jaringan drainase lingkungan/kota.
- (2) Setiap bangunan gedung dan pekarangannya harus dilengkapi dengan sistem panyaluran air hujan.
- (3) Air hujan harus diresapkan kedalam tanah pekarangan dan/ atau dialirkan ke sumur resapan sebelum dialirkan ke jaringan drainase lingkungan/kota.
- (4) Apabila jaringan drainase lingkungan/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, maka pembuang~n air· hujan harus dilakukan melalui proses peresapan atau cara-cara lain yang ditentukan Dinas.
- (5) Sistem penyaluran air hujan harus dipelihara untuk mencegah terjadinya endapan dan penyumbatan pada saluran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem penyaluran air hujan pada bangunan gedung mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
- ( 1 ) \_ Se1J?.ua air kotor yang asalnya dari dapur, kamar mandi, WC, d~ teq\p~t· c1td, pem~uangannya harus melalui pipa-pipa tertutup dan sesuai peraturan.
- (2) Pembuangan air kotor se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat diali\_ rk8.!1 ke saluran um um kota.
- (3) · Jika belum tersedia saluran umum kota atau adanya sebab lain, maka pembuangan air kotor harus dilakukart melalui proses peresapan ataupun cara-cara lain yang ditentukan oleh Kepala Dinas terkait.
- (4) Letak sun:iur-sun;iur peresapan .berjarak 10 (sepuluh) meter dati sumber air minum/bersih terdekat dan atau tidak berada di bagian atas kemiringan tanah terhadap letak sumber air minum/bersih, sepanjang tidak ada ketentuan lain yang diisyaratkan/ diakibatkan oleh suatu kondisi tanah.
- (5) Perencanaan dan instalasi jaringan air kotor mengikuti ketentuan dalam pedoman dan standar teknis yang berlaku.
•
BAB VI - •
Pasal 48

- ( 1) Untuk memenuhi persyaratan sistem penghawaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, setiap bangunan gedung harus mempunyai ventilasi alami dan/ atau ventilasi mekanik/buatan, sesuai dengan fungsinya.
- (2) Bangunan gedung tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bangunan pelayanan umum lainnya harus mempunyai bukaan untuk ventilasi alami.
- (3) Kebutuhan ventilasi oiperhitungkan untuf memenuhi kebutuhan sirkulasi dan pertukaran udara dalam ruang sesuai dengan fungsi ruang.
- (4) Ventilasi alami harus terdiri dari bukaan permanen, jendela, pintu . atau sarana lain yang dapat dibuka sesuai dengan kebutuhan dan standar teknis yang berlaku.
- (5) Ventilasi alami pada suatu ruangan dapat berasal dari jendela, bukaan, pintu ventilasi atau sarana lainnya dari ruangan yang bersebelahan.
- (6) Luas ventilasi alami diperhitungkan minimal seluas 5% (lima per seratus) dari luas lantai ruangan yang diventilasi.
- (7) Sistem ventilasi buatan harus disediakan jika ventilasi alami yang tidak dapat memenuhi syarat.
- (8) Penempatan fan sebagai ventilasi buatan harus memungkinkan pelepasan udara secara maksimal dan masuknya udara segar, atau sebaliknya.
- (9) Bilamana digunakan ventilasi buatan, system tersebut harus bekerja terus menerus selama ruang tersebut dihuni.
- ( 10) Penggunaan ventilasi buatan, harus memperhitungkan besamya pertukaran udara yang disarankan untuk berbag~ fungsi ruang dalam bangunan gedung sesuai pedonian dan standar teknis yang berlaku .
BAB VI - •
Pasal 49

I
'
- (1) Untuk · merhert~hi ,. · persyaratan sistem pencahayaan sebagaimana dimaksud pada, Pasal 43 huruf d Setiap bangunan gedung harus mempunyai pencahayaan alami dan/ atau buatan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Bangunan gedung tempat tinggal, pelayanan keseh~tan, pendidikan dan bangunan pelayanan umum lainnya harus mempunyai bukaan untuk pencahayaan alami.
,.
I
'
- (3) Kebutuhan pencahayaan meliputi kebutuhan pencahayaan untuk ruangan di dalam bangunan, daerah luar bangunan, jalan, taman dan daerah bagian luar lainnya, termasuk daerah di udara terbuka dimana pencahayaan dibutuhkan.
- (4) Pemanfaatan pencahayaan alami harus diupayakan secara optimal pada bangunan gedung, disesuaikan dengap. fungsi bangunan gedung dan fungsi masing› masing ruang di dalam bangunan gedung.
- (5) Pencahayaan buatan pada bangunan gedung harus dipilih secara fleksibel, efektif dan sesuai dengan tingkat iluminasi yang dipersyaratkan sesuai fungsi ruang dalam bangunan gedung dengan I ' mempertimbangkan. efisiensi dan konservasi energi yang digunakan.
- (6) Besarnya kebutuhan pencahayaan alami dan/ atau buatan dalam bangunan gedung dihitung berdasarkan · pedoman dan standar teknis yang berlaku.
Paragraf 4
Persyaratan Kemudahan
BAB VI - •
Pasal 50

I
1 '
.
- (1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan kemudahan yang meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam peman:faatan bangunan gedung.
- (2) Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi kemudahan hubungan horizontal dan hubungan vertical, tersediariya akses evakuasi, serta fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman bagi penyandang cacat dan lanjut usia.
- (3) Kelengkapan prasarana dan sarana sebagimana dimaksud pada ayat (1) pada bangunan gedung untuk kepentingan umum meliputi penyediaan fasilitas yang cukup untuk ruang ibadah, ruang ganti, ruangan bayi, toilet, tempat parker, tempat sampah, serta fasilitas komunikasi dan informasi.
BAB VI - •
Pasal 51

- I (1) Kemudahan hubungan horizontal antar ruang dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) merupakan keharusan bangunan gedung
- untuk ·menyediakan pintu dan/atau koridor antar ruang.
- (2) Penyediaan mengenai jumlah, ukuran dan konstruksi teknis pintu dan koridor disesuaikan dengan fungsi ruang bangunan gedung.
- (3) Ketentuan mengenai kemudahan hubungan horizontal antar ruang dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan dalam standar teknis yang berlaku.
BAB VI - •
Pasal 52

- ( 1) Kemudahan hubungan vertical dalam bangunan gedung, termasuk sarana transportasi vertical sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) berupa penyediaan tangga, ram, dan sejenisnya serta lif dan/atau tangga berjalan dalam bangunan gedung.
- (2) Bangunan gedung yang bertingkat harus menydiakan tangga yang menghubungkan lantai yang satu dengan yang .'\_ . lainnya dengan mempertimbangkannya kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna.
- (3) Bangunan gedung untuk parker harus menyediakan ram dengan ,kemirihgan tertentu dan/ a tau sarana akses ' verti6al · lru~nya dengan mempertimbangkan kemudahan dan keamanan ' pengguna sesuai standar teknis yang berlaku ..
- (4) . Bangunan gedung dengan jumlah lantai di atas 5 (lima) harus dilengkapi dengan sarana transportasi vertical (lif) yang dipasang sesuai dengan kebutuhan dan fungsi bangunan gedung.
- (5) Ketentuan mengenai ,kemudahaµ hubungan vertical dalam bangunan· gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) mengikuti ketentuan dalam standar teknis yang berlaku.
BAB VI - •
Pasal 53

- (1) Akses evakuasi dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) harus disediakan di dalam bangunan gedung meliputi sistem peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi apabila terjadi -bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya, kecuali rumah tinggal.
- (2) Penyediaan akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi dengan penunjuk arah yang jelas.
- (3) Ketentuan mengenai penyediaan akses evakuasi sebagaimana dirpaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan dalam standar teknis yang berlaku.
BAB VI - •
Pasal 54

- (1) Penyediaan fasilitas d~ aksesibilitas bagi 1 penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) merupakan keharusan bagi semua bangunan gedung, kecuaH rumah tinggal.
- (2) Fasilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penyediaan fasilitas aksesibilitas dan fasilitas lainnya dalam bangunan gedung dan lingkungannya.
- (3) Ketentuan mengenai penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan dalam standar teknis yang berlaku.
- ( 1) Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) merupakan keharusan bagi semua bangunan gedung untuk kepentingan umum.
- (2) Kelengkapan prasarana dan sarana tersebut harus memadai sesuai dengan fungsi bangunan umum terse hut.
- (3) Kelengkapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. sarana pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran;
- b. tempat parkir; I
,
- c. sarana tran~portasi vertical;
- d. saranat ata udara;
- e. fasilitas penyandang cacat; .
- f. sarana penyelamatan.
- 1' ' ' ' ( 1) Setiap bangunan mempertimbangkan pengguna/penghuni sekitar bangunan. yang dibangun harus faktor kenyamanan bagi yang berada di dalam dan di
- (2) Dalam merencanakan kenyamanan dalam bangunan gedung harus memperhatikan:
- a. kenyamanan ruang gerak;
- b. ken:yamanan hubungan antar ruang;
- c. kenyamanan kondisi udara;
- d. kenyamanan pandangan; dan
- e. kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan.
7. (3). Kenyamanan ruang gerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) µieI7.Jpakan ,ti;gkat ~enyamanan yang diperoleh dari dimensi ruang dan tata letak ruang yang memberikan kenyamanan bergerak dalam ruangan.
- (4) Kenyamanan hubungan antar ruang sebagaimana ·dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari tata letak ruang dan sirkulasi · an tar ruang dalam bangunan gedung untuk terselenggaranya fungsi bangunan gedung.
- (5) Kenyamanfffi kondisi udara dalam ruang sebagaimana dimaksud' · pada · · ayat '('1) · merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari temperatur dan kelembaban di dalam ruang untuk terselenggaranya fungsi bangunan gedung.
- (6) Kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan kondisi dimana hak pribadi orang dalam melaksanakan kegiatan di dalam bangunan gedungnya tidak terganggu dari bangunan gedung lain di sekitarnya.
- (7) Kenyamanan tingkat getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud · pada ayat (1) merupakan tingkat kenyamanan yang ditentukan oleh suatu keadaan yang tidak mengakibatkan pengguna dan fungsi bangunan gedung terganggu oleh getaran dan/ atau kebisingan yang timbul baik dari dalam bangunan gedung maupun lingkungannya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan kenyamanan dalam bangunan gedung mengikuti ketentuan dalam pedoman dan standar teknis yang berlaku.
BAB VII - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Urnum Pasal 57
Pasal 60

- ( 1) Dokumen rencana dalam Pasal 59 ayat disahkan untuk I bangunan'gedung. '· teknis sebagaimana dimaksud (5) diperiksa, dinilai, disetujui, dan memperoleh iz1n mendirikan
- (2) Pemeriksaan dokumen rencana teknis dilaksanakan dengan mempertimbangkan kelengkapan dokumen sesuru dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.
- (3) Penilaian dokumen rencana teknis dilaksanakan dengari · melakukan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan teknis dengan mempertimbangkan aspek lokasi, fungsi, dan klasifikasi bangunan gedung.
- (4) Pengesahan rencana teknis bangunan gedung untuk kepenti~gan jUt,n, um ,.ditetapk, an oleh pemerintah daerah setelah mendapat pertimbangan teknis dari tim ahli.
- (5) Pengesahan rencana teknis bangunan gedung fungsi khusus ditetapkan ol~h pemerintah setelah mendapat . pertimbangan teknis dari tim ahli.
BAB VII - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Urnum Pasal 57
Pasal 61

- ( 1) Dokumen rencana teknis yang telah disyahkan sebagain:\ana dimaks~d dalam·. J;&gt;asal 60 ayat (5) dikenakan Retribusi 1MB yang nilainya ditetapkan berdasarkan klasifikasi bangunan gedung.
- (2) Dokumen rencana teknis yang Retribusi 1MB nya telah dibayar, diterbitkan 1MB oleh Kepala Daerah.
Tim Ahli Bangunan Gedung
- (1) Tim Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Masa kerja tim ahli bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) tahun, kecuali masa kerja Tim Ahli Bangunan Gedung fungsi khusus diatur lebih lanjut oleh Menteri Pekerjaan Umum.
- (3) Keanggotaan tim · ahli ·. bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat ad hoc, independen, objektif dan tidak mempunyai konflik kepen tingan.
- (4) Keanggotaan tim ahli bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dan ayat (2) terdiri1 atas unsur› unsur perguruan tinggi, asosiasi profesi, masyarakat ahli, dan instansi pemerintah yang berkompeten dalam memberikan pertimbangan teknis di bidang bangunan gedurtg · yang meliputi · bidang arsitektur bangunan gedung dan perkotaan, struktur dan konstruksi, mekanikal dan elektrikal, pertamanan/landscape, lingkungan, tata ruang dalam/interior serta keselamatan dan kesehatan kerja serta keahlian lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan fungsi bangunan gedung.
-
\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
-
-
-
-
BAB VII - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Urnum Pasal 57
Pasal 63

- ( 1) Pertimbangan teknis Tim Ahli Bangunan Gedung harus tertulis dan tidak menghambat proses pelayanan perizinan.
- (2) Pertimbangan teknis Tim Ahli Bangunan Gedung berupa hasil pengkajian objektif terhadap pemenuhan persyaratan teknis yang mempertimbangkan unsur klarifikasi dari bangunan gedung termasuk pertimbangan aspek ekonomi, sosial dan budaya.
Paragraf 4
- (1). Pelaksanaan I kons~ksi bangunan gedung dimulai setelah pemilikbangunan gedung memperoleh 1MB.
- (2) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung harus berdasarkan dokumen rencana teknis yang telah disetujui dan disahkrui. ·
- (3) 'Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dapat berupa pembangunan bangunan gedung baru, perbaikan, penambahan, perubahan dan/ atau pemugaran bangunan gedung dan/ atau instalasi, dan/ atau perlengkapan · bangunan · gedung. 1' . ' . . . . . .
BAB VII - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Urnum Pasal 57
Pasal 65

- (1) Kegiatan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung meliputi:
- e. pemeriksaan dokumen pelaksanaan;
- f. persiapan lapangan;
- g. kegiatan konstruksi;
- h. pemeriksaan akhir pekerjaan konstruksi dan penyerahan hasil akhir p· ekerjaan.
- (2) Pemeriksaan dokumen pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pemeriksaan kelengkapan;
- b. kebenaran; dan
- c. keterlaksanaan konstruksi (constructability) dari semua .dokumen pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Persiapan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) huruf b, meliputi:
- a. penyusunan program pelaksanaan;
- b. mobilisasi sumber daya; dan
- c. penyiapan fisik lapangan .
- (4) Kegiatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
2. a . pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan;
- b. pembuatan laporan kemajuan pekerjaan;
- c. penyusunan gambar kerja pelaksanaan (shop drawings) dan gambar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang dilaksanakan (as built drawings); dan
- d. kegiatan masa pemeliharaan konstruksi.
- (5) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- (6) Kegiatan pemeriksaari akhir . pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi pemeriksaan hasil akhir pekerjaan konstruksi bangunan gedung terhadap kesesuaian dengan dokumen pelaksanaan.
- (7) Hasil akhir pekerjaan pelaksanaan konstruksi berwujud bangunan gedung yang laik fungsi termasuk prasarana dan sarananya yang dilengkapi dengan dokumen pelaksanaan konstruksi, gambar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang dilaksanakan (as built drawings), bangunan mekanikal pedoman pengoperasian dan pemeliharaan gedung, peralatan serta perlengkapan dan elektrikal bangunan gedung serta dok:umen penyerahan hasil pekerjaan.
11 t
I
BAB VII - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Urnum Pasal 57
Pasal 66

- (1) Pelaksanaan pekerjaaµ \_ mendirikan bangunan sampai . dua lantai dapat dilakukan oleh pelaksana perorangan yang ahli.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan dengan luas lebih dari 500 m 2 (lima ratus meter per segi) atau bertingkat lebih d~ du,a lantai atau bangunan spesifik, harus dila:kukan oleh pelaksana berbadan hukum dan memiliki kualifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Pengawasan konstruksi bangunan gedung merupakan kegiatan pengawasan pe~aksanaan konstruksi atau kegiatan manajemen · konstruksi pembangunan bangunan gedung.
44
- (2) Kegi~.tan pengawasan pelaksanaan konstruksi · bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi' pdngawa~an biaya, mutu, dan waktu pembangunan bangunan ·. gedung pada tahap pelaksanaan konstru~si, serta pemeriksaan kelaikan . fungsi bangunan gedting.
- (3) Kegiatan manajemen konstruksi pembangunan bangunan gedung sebag~mana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian biaya, mutu, dan waktu pembangunan bangunan . ge9-ung, dari tahap perencanfiLan teknjs dan . . pelalq,anaan konstruksi bangunan gedung, serta pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.
- (4) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan a~at (3) meliputi pemeriksaan kesesuaian fungsi, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, terhadap IMB gedung yang telah diberikan.
Paragraf 6 Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
BAB VII - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Urnum Pasal 57
Pasal 68

- (1) Dinas menerbitkan (SLF) terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.
- (2) Pemberian SLF bangunan gedung dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip pelayanan prima.
BAB VII - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Urnum Pasal 57
Pasal 69

- (1) Pemilik bangunan sebelum memanfaatkan bangunan, wajib nierigajukan stirat permohonan SLF.
- (2) Setelah bangunan selesai, pemohon wajib menyampaikan laporan secara tertulis dilengkapi dengan:
- a. Berita acara pemeriksaan dan pengawas yang telah diakreditasi (bagi bangunan yang dipersyaratkan);
- b. Gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as built drawings)
- c. Fotokopi IMB.
- (3) Berdasarkan laJ1oran · dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Kepala Dinas atas nama Kepala Daerah menerbitkan SLF.
BAB VII - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Urnum Pasal 57
Pasal 70

Apabila terjadi perubahan penggunaan bangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam !MB, pemilik IMB diwajibkan mengajukan permohonan IMB yang baru kepada Kepala Daerah.
BAB VII - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Urnum Pasal 57
Pasal 71

- (1) Perpanjangan SLF bangunan gedung pada masa pemanfaatan diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam . jangka waktu 20 (dua puluh) tahun untuk rumah tinggal , tunggaJ . daJJ., ~mah, tinggal deret, dan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun .untuk bangunan gedung lf;linnya, fungsi berdasarkan hasil · pemeriksaan kelaikan bangunan . gedung terhadap pemenuhan · persyaratan teknis dan fungsi bangunan gedung sesuai dengan izin mendirikan bangunan gedung.
- (2) Peiriilik dan/ atau penggUna bangunan gedung wajib mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat laik fungsi kepada pemerintah daerah paling lambat 60 (enam puluh) hari Ra.lender sebelum masa berlaku SLF berakhir.
- (3) SLF bangunan gedung diberikan atas dasar permintaan pemilik untuk seluruh atau sebagian bangunan gedung sesuai dengan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.
- (4) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh penyedia jasa pengkajian teknis bangunan gedung, kecuali untuk rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret oleh Pemerintah Daerah.
BAB VII - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Urnum Pasal 57
Pasal 72

- (1) Dalam rangka pengawasan penggunaan bangunan, petugas Dinas dapat meminta kepada pemilik bangunan untuk memperlihatkan SLF beserta lampirannya.
- (2) Kepala Dinas dapat menghentikan penggunaan bangunan apabila penggunaanya tidak sesuai dengan SLF.
- (3) Apabila dalam waktu ,yang ditetapkan pe~ghuni tidak memenuhi ketentuan setelah diberi peringatan tertulis, Kepala Daerah dapat mencabut IMB yang telah diterbitkan.
Bagian Ketiga
Pemanfaatan Paragraf 1 Umum Pasal 73
- (1) Pemanfaatari bangunan gedung merupakan kegiatan memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam 1MB termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.
- (2) Pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh pemilik a tau pengguna bangunan gedung setelah bangunan gedung tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi.
- (3) Pemanfaatan bangunan gedung wajib dilaksanakan oleh pemilik atau pengguna secara tertib administratif dan teknis \_-untuk menjamin kelaikan fungsi bangunan gedung .tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
- (4) Pemilik bangunan gedung untuk kepentingan umum, h~s mengikuti program pertanggungan terhadap · keniungkinan , k~gagalan bangunan gedung selama pemanfaatari b~nguhan gedung.
~aragraf 2
- (1) Pemeliharaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) harus dilakukan oleh pemilik dan/ ataUi, '. pengguna bangunan · · gedung dan dapat menggunakan penyedia jasa pemeliharaan bangunan gedung yang memiliki sertifikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan pemeliharaan bangunan gedung m\_ eliputi pembersihan, perapian, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan atau perlengkapan bangunan gedung, dan kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung.
- (3) Hasil kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan pemeliharaan yang digunakan untuk pertimbangan penetapan perpanjangan SLF yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
1
- (4) Dalam hal pemeliharaan menggunakan penyedia jasa pemeliharaan sebagairriana dimaksud pada ayat (1) maka pengadaan jasa pemeliharaan bangunan gedung dilaku~an melalui pelelangan, pemilihan langsung, atau penunjukan langsung.
- (5) Hubungan kerja antara penyedia jasa pemeliharaan bangunat;l: · geduhg . clan . pe\_ miiil~ a tau pengguna bangunan gedung harus dilaksanakan berdasarkan ikatan kerja yang dituangkan dalam perjanjian tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Urnum Pasal 57
Pasal 75

Kegiatan pelaksanaan pemeliharaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) harus menerapkan prinsip-prinsip J\eselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Perawatan Bangunan Gedung
- (1) Perawatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat ( 1) dilakukan oleh pemilik dan/ atau pengguna bangunan gedung dan dapat menggunakan penyedia jasa perawatan bangunan gedung yang memiliki sertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal perawatan menggunakan p~nyedia Jasa perawatan, maka pengadaan jasa perawatan gedung dilakukan melalui pelelangan, pemilihan langsung, atau penunjukan langsung.
- (3) Hubungan kerja antara penyedia jasa perawatan bangunan gedung dan pemilik atau pengguna bangunan gedung harus dilaksanakan berdasarkan ikatan kerja yang dituangkan dalam perjanjian tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kegiatan perawatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbaikan dan/atau penggantian bagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana berdasarkan dorimen rencana teknis perawatan bangunan gedung.
- (5) Rencana teknis perawatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh penyedia jasa perawatan bangunan gedung dengan mempertimbangkan dokumen pelaksanaan konstruksi dan tingkat kerusakan bangunan gedung.
- (6) Perbaikan dan/atau penggantian dalam kegiatan perawatan bangunan gedung dengan tingkat kerusakan sedang dan berat dilakukan setelah dokumen rencana teknis· perawatan bangunan gedung disetujui oleh Kepal~ Daerah.
- (7) Persetujuan rencana teknis perawatan bangunan gedung tertentu dan yang memiliki kompleksitas teknis tinggi dilakukan setelah mendapat pertimbangan Tim Ahli Ba~gun~1 ~edprig.
BAB VII - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Urnum Pasal 57
Pasal 77

Kegiatan pelaksanaan · perawatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) harus menerapkan prinsip-prinsip· Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
I
1 °•
,
•
BAB VII - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Urnum Pasal 57
Pasal 78

•
- ( 1) Pelaksanaan konstruksi pada kegiatan perawatan mengikuti ketentuan dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 66.
- (2) Hasil kegiatan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat ( 1) dituangkan dalam laporan perawatan yang digunakan untuk pertimbangan penetapan perpanjangan SLF yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (1) Untuk bangunan yang telah ada, khususnya bangunan umum wajib dilakukan pemeriksaan secara berkala terhadap kelaikan fungsinya.
- (2) Pemeriksaan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga/konsultan ahli yang telah diakreditasi setiap 5 (lima) tahurt sekali.
- (3) Dinas mengadakan penelitian atas hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengenai syarat-syarat administrasi dan teknis.
- (4) Pemeriksaan secara berkala bangunan gedung dilakukan untuk seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/ atau sarana prasarana dalam rangka pemeliharaan dan perawatan
- bangunan gedung, guna memperoleh perpanjangan SLF.
- (5) Kegiatan pemeriksaan secara berkala bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dicatat dalam bentuk laporan.
BAB VII - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Urnum Pasal 57
Pasal 80

- ( 1) Dalam hal pemeriksaan secara berkala menggunakan tenaga penyedia jasa pengkajian teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) maka pengadaan jasa pengkajian teknis bangunan gedung dilakukan melalui pelelangan, pemilihan langsung, atau penunjukan langsung.
- (2) Ling~p pelayanan jasa pengkajian teknis bangunan gedung meliputi:
- a. pemeriksaan dokumen administratif, pelaksanaan, pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung;
- b.' ' kegiatfil\ pemeriksaan kondisi bangunan gedung terhadap pe~ehuhan persyaratan teknis termasuk pengujian keandalan bangunan gedung;
- ·C. kegiatan analisis dan evaluasi; dan
- d. kegiatan penyusuhan laporan.
- (3) Hubungan kerja antara penyedia jasa pengkajian teknis bangunan gedung dan pemilik atau pengguna . . . . . bangunan gedung harus dilaksanakan berdasarkan ikatan kerja yang dituangkan dalam perjanjian tertulis sesuai ~~tentuan pera'tur;:m perundang-undangan. I ' , " . ,
- (4) Pengkajian teknis bangunan gedung dilakukan berdasarkan kerangka acuan kerja dan dokumen ikatan kerja.
- (1) Perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung pada masa pemanfaatan diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun untuk rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret, dan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun untuk bangunan gedung lainnya, berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung terhadap pemenuhari persyaratan teknis dan fungsi bangunan gedung sesuai dengan IMB.
50
- (2) Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung wajib mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat laik fun~si kep~da pemerintah . daerah paling lambat 60 (enairt puluh) hari kalender sebelum masa berlaku sertifikat laik fungsi berakhir.
- (3) Sertifikat laik fungsi bangunan gedung diberikan atas dasar permintaan pemilik untuk seluruh atau sebagian bangunan gedung sesuai dengan, hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.
- (4) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada a.yat (1) dilakukan oleh penyedia jasa pengkajian teknis bangunan gedung, kecuali untuk rumah tjnggal . tunggal dan rumah tinggal deret oleh Dinas. ·
- ( 1) Pengawasan terhadap pemanfaatan bangunan gedung dilakukan pada saat pengajuan perpanjangan SLF dan/atau adanya laporan dari masyarakat.
- (2) Dinas · melakukan pengawasan terhadap bangunan gedung· yang memiliki indikasi perubfhan fungsi dan/atau bangunan gedung yang membahayakan lingkungan.
- ( 1) Perlindungan dan pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya harus dilaksanakan secara tertib administratif, menjamin kelaikan fungsi bangunan gedung dan lingkungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan dan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penetapan dan pemanfaatan termasuk perawatan dan pemugaran, serta kegiatan pengawasannya yang harus dilaksanakan secara tertib administrasi dan dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah pelestarian, menjamin kelaikan fungsi bangunan gedung dan lingkungannya serta memanfaatkan ilmu penge.tahuan dan teknologi.
Bagian Keempat Pelestarian Paragraf 1 Umum Pasal 83
Penetapan Bangunan Gedung yang Dilindungi dan Dilestarikan
I
'
- ( 1) Bangunan 1 g~d~ng · dan lingkungannya sebagai benda cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan · merupakan bangunan gedU:ng berumur sekurang› kurangnya 50 (liina · puluh) tahun atau mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap. mempunyai nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan termasuk nilai arsitektur dan teknologinya. ' .
- (2) Pemiliki': masyarakat, pemednta.4 daerah dan/ atau pemerintah dapat mengusulkan bangunan gedung dan lingkungannya yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dilindungi dan dilestarikan.
- (3) Bangunan gedung yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam skala lokal atau setempat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung.
- (4) Bangunan gedung dan lingkungannya yang akan ditetapkan untuk dilindungi dan dilestarikan atas usulan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat harus dengan sepengetahuan dari pemilik.
- (5) Keputusan penetapan bangunan lingkungannya yang dilindungi dan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara tertulis kepada pemilik. gedung dan dilestarikan disampaikan
- (6) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau secata berkala setiap 5 (lima) tahun sekali.
BAB VII - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Urnum Pasal 57
Pasal 85

- ( 1) Penetapan bangunan gedung dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 berdasarkan klasifikasi tingkat perlindungan dan pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya sesuai dengan nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan termasuk nilai arsitektur dan teknologi.
- (2) Klasifikasi bangunan gedung dan lingkungannya sebagaimana dimak~ud pada ayat (1) terdiri atas klasifikasi utama, madya dan pratama.
- (3) Klasifikasi uta?Ia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi bangunan gedung dan lingkungannya yang secara fisik ben tuk aslinya sama sekali tidak boleh diubah.
- (4) Klasifikasi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi bangunan gedung dan lingkungannya yang secara fisik bentuk asli eks(eriornya sama sekali tidak boleh diubah, namun tata:ruang dalamnya dapat diubah sebagian dengan tidak mengurangi nilai-nilai perlindungan dan pelestariannya.
- (5) Klasifikasi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat I ' (2) dipeI1.JLntukkan bagi bangunan gedung dan lingkungannya yang secar,a fisik bentuk aslinya . dapat diubah sebagian dengan tidak mengurangi nilai-nilai perlinduhgan dan pelestariannya serta dengan tidak menghilangkan bagian utama bangunan gedung tersebut.
BAB VII - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Urnum Pasal 57
Pasal 86

I
- (1) 1' . Pemerintah dokumentasi Daerah melakukan identifikasi terhadap bangunan gedung dan dan lingkungannya yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84.
- (2) Identifikasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. identifikasi umur bangunan gedung, sejarah kepemilikan, sejarah penggunaan, nilai arsitektur, ilmu pengetahuan dan teknologinya serta nilai arkeologisnya; dan
- b. dokumentasi gambar teknis dan foto bangunan gedung serta lingkungannya.
- ( 1) Pemanfaatan bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) dilakukan oleh pemilik dan at'lu pengguna sesuai dengan kaidah pelestarian dan klasifikasi bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan
I , ..
serta sesuai ketentuan peraturan perundang› undangan.
- (2) Dalam hal bangunan gedung dan/ atau lingkungannya yang telah ditetapkan menjadi· cagar budaya yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pengetahuan pariwisata, pendidikan, dan kebudayaan, ilmu maka pemanfaata:nnya harus sesuai dengan ketentuan dalam klasifikasi tirigkat . perlindungan dan pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya.
- (3) Dalam hal bangunan gedung dan/atau lingkungannya yang telah ditetapkan menjadi cagar budaya yang akan dialihkan haknya kepada pihak lain, pengalihan haknya harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung dan/ atau lingkungannya yang akan dilestarikan wajib melindungi bangunan gedung dan/ atau lingkungannya sesuai dengan klasifikasinya.
- (5) Setiap · bangunan gedung · dan/atau lingkungannya yang ditetapkan u~tuk dilindungi dan 1 dilestarikan, pemiliknya dapat memperoleh insentif dari Pemerintah Daerah.
BAB VII - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Urnum Pasal 57
Pasal 88

- ( 1) Pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan secara berkala bangunan gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan/ atau dilestarikan dilakukan oleh pemilik atau pengguna bangunan gedung atau pihak lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 80.
- (2) Khusus untuk pela~sanaan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat rencana teknis pelestarian bangunan gedung yang disusun dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan dan pelestarian yang mencakup keaslian bentuk, tata letak, sistem struktur, penggunaan bahan bangunan, dan nilai-nilai yang dikandungnya sesuai dengan tingkat kerusakan bangunan gedung dan ketentuan klasifikasinya.
BAB VII - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Urnum Pasal 57
Pasal 89

- ( 1) Pemugaran bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan merupakan kegiatan memperbaiki dan
11' I
- rriemulihkap kembali bangunan gedung ke bentuk aslinya. I ,, 'I
- (2) Pelaksanaan pemugaran ·. bangunan gedung dan · lingkungannya yang dilindungi dan/ atau dilestarikan dilakukan sesuai derigan ketentuan dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 67.
- (3) Pela~sanaan pemugaran harus memperhatikan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3), perlindungan dan pelestarian yang mencakup keasliar;i: bentuk, tata' letak dart · metode pelaksanaan, I ' . " . , sistem struktur, penggunaan bahan bangunan, dan nilai sejar~, ilmu pengetahuan dan kebudayaan termasuk nilai arsitektur dan teknologi.
Bagian Kelima Pembongkaran Paragraf 1 Umum Pasal 90
- ( 1) Pembongkaran bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib dan mempertimbangkan keamanan, keselamatan masyarakat dan lingkungannya.
- (2) Pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus sesuai dengan ketetapan perintah ' pembongkaran atau persetujuan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah.
- (3) Pembongkaran bangunan gedung meliputi kegiatan penetapan pembongkaran dan pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung, yang dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah pembongkaran secara umum serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Paragraf 2
- (1) Pemerintah Daerah mengidentifikasi bangunan gedung yang akan ditetapkan untuk dibongkar berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau laporan dari masyarakat.
- (2) Bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimana d1maksud pada ayat (1) meliputi: a. tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki;
- b. dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan ruang gedung dan/ atau lingkungannya; dan c. tidak memiliki IMB.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemilik dan/ a tau pengguna bangunan ged~ng yang akan ditetapkan untuk dibongkar.
- (4) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) pemilik dan/ atau pengguna bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal 1¢ususnya rumah inti tumbuh dan rumah seder, han~· s~pat,,. \_ wajib m,elakukan pengkajian teknis bangunan gedung dan \_ menyampaikan hasilnya kepada pemerintah daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khu~us kepada Pemerintah.
- (5) Apabila hasil pengkajian teknis bangunan gedung memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, pemerintah daerah menetapkan bangunan gedung tersebut untuk dibongkar dengan surat p~netapap pembongkara~1.
- (6) Untuk 1 ' bangunan · gedui:lg · yang · tidak memiliki IMB gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pemerintah daerah menetapkan bangunan gedung tersebut untukdibongkar dengan surat penetapan pembongkaran.
- (7) Isi surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) memuat batas waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran, dan ancaman sanksi terhadap setiap pelanggaran.
- (8) Dalam hal pemilik dan/atau · pengguna bangunan gedung tidak melaksanakan pembongkaran dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pembongkaran dilakukan oleh pemerintah daerah yang dapat menunjuk penyedia jasa pembongkaran bangunan gedung atas biaya pemilik kecuali bagi pemilik rumah tinggal yang tidak mampu, biaya pembongkaran ditanggung oleh pemerintah daerah.
BAB VII - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Urnum Pasal 57
Pasal 92

- ( 1) Pemilik bangunan gedung. dapat mengajukan I pembongkaran bangunan gedung dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemerintah daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus kepada Pemerintah, disertai laporan terakhir . . . . . .. hasil pemeriksaan secara berkala.
- (2) Dalam hal pemilik bangunan gedung bukan sebagai pemilik tanah, usulan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus mendapat persetujuan pemilik tanah.
- (3) Penetapan bangunan \_- gedung untuk dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui penerbitan surat penetapan atau surat persetujuan pembongkaran oleh Kepala Daerah.
- (4) Penerbitan surat persetuJuan pembongkaran bangunan gedung , untuk dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk bangunan gedung rumah tinggal.
- (1) Pembongkaran bangunan gedung dapat dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung dan dapat menggunakan penyedia jasa pembongkaran bangunan gedung yang memiliki sertifikat sesuai ketentuan peraturan perundang› undangan.
- (2) Khusus untuk pembongkaran bangunan gedung yang menggunakan peralatan berat dan/ atau bahan peledak harus dilaksanakan oleh penyedia jasa pembongkaran bangunan gedung.
- (3) Dalam hal pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang pemb~ngkarannya ditetapkan dengan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) tidak melaksanakan pembongkaran dalam batas waktu yang ditetapkan, surat persetujuan pembongkaran dicabut kembali.
- ( 1) Pe1!1bongkaran bangunan gedung yang pel:aksanaannya dapat menimbulkan dampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan harus dilaksanakan berdasarkan rencana teknis pembongkaran yang disusun oleh penyedia jasa perencanaan teknis yang memiliki sertifikat sesuai I ' keteJ;).tuatjl petatµran peIVndang-undangan.
I
I
I
'
- (2) Rencana teknis · · pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus disetujui oleh pemerintah daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah, setelah mendapat pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pembongkaran berdampak I' , ' . . . , . , luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan, pemilik dan Pemerintah dan/ atau pemerintah daerah melakukan sosialisasi dan pemberitahuan tertulis kepada masyarakat di sekitar bangunan gedung, sebelum pelaksanaan pembongkaran:
- (4) Pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung mengikuti . prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- (1) Pengawasan pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung sebagaimarta dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) dan Pasal 94 dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan yang memiliki sertifikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung sebagaimaria dimaks1t1d pada ayat (1), dilaporkan secara berkala kepada pemerintah daerah.
- (3) Pemerintah daerah melakukan pengawasan secara berkala atas kesesuaian laporan pelaksanaan pembongkaran dengan rencana teknis pembongkaran.
BAB VIII - PERIZINAN BANGUNAN Bagian Kesatu Izin Mendirikan/Mengubah Bangunan (1MB) Paragraf 1 Arahan Bangunan Pasal 96
Pasal 98

- (1) Dinas/Instansi · yang menangani I penzman mengadakan pemeriksaan PIMB yang diajukan mengenai syarat-syarat administrasi dan teknis menurut ketentuan dari peraturan, pedoman dan standar teknis yang betlaku.
- (2) Pemeriksaan terhadap PIMB dan lampirannya diberikan tanpa dipungut biaya.
- (3) Dinas/Instansi yang menangani perizinan memberikan tanda terima PIMB apabila semua persyaratan administrasi telah terpenuhi.
- (4) Dalam jangka waktu 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) hari kerja setelah permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas/Instansi yang menangani perizinan menetapkan besarnya retribusi yang wajib dibayar berdasarkan ketentuan yang berlaku, atau menolak PIMB yang diajukan karena tidak memenuhi persyaratan teknik.
- (5) Pemohon membayar retribusi berdasarkan penetapan pada ayat (3) untuk PIMB yang memenuhi persyaratan teknik.
- (6) Setelah pemohon melunasi retribusi yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut dalam ayat (4) Din.as/ Instansi yang menangani perizinan meniberikan Surat Izin Sementara untuk melaksanakan pembangunan fisik.
- (7) Untuk PIMB yang ditolak, harus diperbaiki .mengikuti ketentuan yang berlaku atau petunjuk› pe~njuk1· ,Y:an~. \_ · diberi~an Dinas/Instansi yang menangan1 perizinan, kemudian untuk diajukan kembali.
1'
'
.
1 '
'
.
Jangka waktu berlakunya izin bangunan yang dimin takan izm perubahan. ditetapkan selama tidak mengalami
BAB VIII - PERIZINAN BANGUNAN Bagian Kesatu Izin Mendirikan/Mengubah Bangunan (1MB) Paragraf 1 Arahan Bangunan Pasal 96
Pasal 100

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dapat membatalkan pemberiart 1MB apabila :
- a. Dalam waktu 6 (en· am) bulan setelah diterimanya izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) pelaksanaan pekerjaan bangunan belum dimulai;
- b. Dalam waktu 1 (satu} tahun berturut-turut pemohon tidak melanjutkan pelaksanaan pekerjaan bangunan;
- c. Pelaksanaan bangunan tidak sesuai dengan izin atau ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera diberitahukan kepada pemegang izin . I dengan disertai alasan pembatalannya setelah terlebih dahulu diberi peringatan secara tertulis dengan batas waktu 40 (empat puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat peringatan tersebut.
Paragraf 4
- (1) 1MB diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dikeluarkannya Surat Izin Sementara.
- (2) 1MB ditandatangani oleh Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.
- (3) Izin mendirikan bangunan hanya berlaku kepada nama yang tercantum dalam Izin Mendirikan Bangunan.
- (4) Pemohon yang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berlakunya 1MB belum memulai pelaksanaan pekerjaannya maka 1MB batal dengan sendirinya.
- (5) Perubahan nama pada 1MB dikenakan Bea Balik Nama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Izin Mendirikan Bangunan dapat bersifat sementara kalau dipandang perlu oleh Kepala Daerah dan diberikan jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) ' t ahun.
I
I
I
'
BAB VIII - PERIZINAN BANGUNAN Bagian Kesatu Izin Mendirikan/Mengubah Bangunan (1MB) Paragraf 1 Arahan Bangunan Pasal 96
Pasal 102

Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) ditolak apabila:
- a . bangunan yang akan didirikan dinilai tidak memenuhi persyaratan teknik bangunan seperti diatur pada BAB VII Peraturan Daerah ini;
- b. persyafatan/keteptuan . c:i~m. aks~d Pasal 55 tidak dipenuhi;
- c. bangunan yang akan didirikan diatas lokasi/tanah yang penggunaannya tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang sudah ditetapkan dalam RTRW;
- d. bangunan mengganggu atau memperburuk lingkungan sekitamya;
- e. bangunan akan mengganggu lalu lintas, aliran air (air hujan), cahaya atau bangunan-bangunan yang telah ada;
- f. sifat bangunan tidak s~suai dengan sekitamya;
- g. tanah bangunan untuk kesehatan (hygienic) tidak mengizinkan;
- h. rencana bangunan tersebut terganggunya jalan yang telah Pemerintah; menyebabkan ditetapkan oleh
1. adanya keberatan yang diajukan dan dibenarkan oleh Pemerintah;
- j. pada lokasi tersebut sudah ada rencana Pemerintah;
- k. bertentangan dengan peraturan perundangundan,gan.
BAB VIII - PERIZINAN BANGUNAN Bagian Kesatu Izin Mendirikan/Mengubah Bangunan (1MB) Paragraf 1 Arahan Bangunan Pasal 96
Pasal 103

Izin Mendirikan Bangunan tidak diperlukan dalam hal:
- a. membuat lubang-lubang Ventilasi, penerangan dan sebagainya yang luasnya tidak lebih dari 1 m 2 (dua meter persegi) dengan sisi terpanjang mendatar tidak lebih dari 2 m (dua meter);
- b. membongkar bangunan yang menurut pertimbangan Kepala Dinas tidak membahayakan;
- c. pemeliharaan/perbaikan bangunan dengan tidak merubah denah, konstruksi maupun arsitektonis dari bangunan semula yang telah mendapat Izin.
- d. mendirikan bangurian yang tidak permanen untuk memelihara binatang jinak atau taman-taman, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
1. ditempatkan di halaman belakang;
2. luas tidak melebihi 10 m (sepuluh meter) persegi dan tingginya tidak lebih dari 2 m ~dua meter), sepanjang tidak bertentangan dengan pasal 55 Peraturan Daerah ini.
3. membuat kolam hias, taman dan patung-patung, · tiang bendera di halaman pekarangan rumah;
4. membongkar bangunan yang termasuk dalam kelas tidak permanen;
5. mendirikan bangunan sementara yang pendiriannya telah diperoleh Izin dari Bupati untuk paling lama 1 (satu) bulan;
6. mendirikan perlengkapan bangunan yang pendiriannya telah diperoleh Izin selama mendirikan suatu bangunan.
BAB VIII - PERIZINAN BANGUNAN Bagian Kesatu Izin Mendirikan/Mengubah Bangunan (1MB) Paragraf 1 Arahan Bangunan Pasal 96
Pasal 104

- (1) 1MB dapat dicabut apabila:
- a. dalam waktu 6 ( enam) bulan setelah tanggal Izin diberikan, pemegang Izin masih belum melakukan pekerjaan yang sungguh-sungguh dan meyakinkan;
- b. pekerjaan terhenti selama 3 (tiga) bulan dan :temyata tidak akan dilanjutkan;
- c. :tzin yang telah diberikan terbukti didasarkan · pada keterangan-keterangan yang keliru;
- d. pembangunan kemudian temyata menyimpang dari rencana dan syarat-syarat yang disahkan.
6. Pencabutan 1MB diberikan dalam bentuk Keputusan Kepala b~~rah .- · kepada Pemegang Izin disertai dengan alasan-alasannya. · '(2)
7. (3)' Sebelum Keputus~n sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan, Pemegang Izin terlebih dahulu diberi tahu dan diberi peringatan secara tertulis dan kepadanya diberi kesempatan untuk mengajukan ke beratan-ke beratannya.
'
,, .
I
t' '
•
- (1) Proses Pemeriksaan dan Penelitian/Pengkajian Dokumen Administratif dan Dokumen Rencana Teknis meliputi:
- a. jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak penerimaan · surat permohonan 1MB dan kelengkapan dokumen administratif dan dokumen rencana teknis bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan; dan
- b. dokumen administratif dan/atau dokumen rencana tekn~s yang belum memenuhi persyaratan kelengkapan, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi/ diperbaiki.
- (2) Proses administratif penyelesaian dokumen 1MB diterbitkan dengan jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak. persetujuan dokumen rencana teknis untuk bangunan gedung dari pejabat penyelenggara bangunan gedung pada umumnya termasuk setelah adanya pertimbangan teknis dari Tim Ahli Bangunan Gedung untuk persetujuan/ pengesahan dokumen rencana teknis bangunan gedung tertentu.
- ( 1) Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilaksanakan, pemohon 1MB dapat diwajibkan untuk menutup lokasi tempat mendirikan bangunan dengan pagar pengaman yang mengelilingi dengan pintu rapat.
- (2) Bilamana terdapat sarana kota yang mengganggu atau terkena rencana pembangunan, maka pelaksanaan pemindahan/ pengamanan harus dikerjakan oleh pihak yang berwenang atas biaya pe~ilik 1MB.
BAB VIII - PERIZINAN BANGUNAN Bagian Kesatu Izin Mendirikan/Mengubah Bangunan (1MB) Paragraf 1 Arahan Bangunan Pasal 96
Pasal 107

- ( 1) Pelaksanaan mendirikan bangunan harus mengikuti ketentuan-ketentuan dari peraturan Keselamatan I ' dan . Kese}iatah l).erja yang berlaku.
64
I
- (2) Pemegang 1 lz1n ,.mendirikan bangunan diwajibkan untuk selalu berusaha menyediakan air minum bersih yang memenuhi kesehatan lingkungan tempat pekerjaan· · ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah dicapai oleh para pekerja yang me~butuhkannya.
- (3) Pemegang Izin mendirikan bangunan diwajbkan selalu berupaya menyediakan perlengkapan PPPK lengk8;p dan banyakhya sesuia · dengan jumlah orang I ' , , , . , yang dipekerjakan, ditempatkan sedemikian rupa didalam lingkungan pekerjaan sehingga mudah dicapai bila diperlukan.
- (4) Pemegang Izin bangunan diwajibkan sedikit-dikitnya menyediakan satu WC sementara bila mempekerjakan sampai dengan 40 (empat puluh) orang pekerja, untuk 40 (empat puluh) orang kedua, ketiga dan seterusnya disediakan tambahan masing› masing 1 (satu) WC lagi.
- ( 1) Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan oleh pengawas yang sudah mendapat Izin.
- (2) Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilakukan, pemohon 1MB diwajibkan agar menempatkan salinan gambar 1MB beserta lampirannya di lokasi pekerjaan untuk .kepentingan, pemetjksaan oleh petugas.
- (3) Petugas Dinas berwenang untuk:
- a. memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan setiap saat pada jam kerja;
- b. memeriksa apakah bahan bangunan yang digunakan sesuai dengan Persyaratan Umum Bahan Bangunan (PUBB) dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan (RKS);
- c. memerintahkan menyingkirkan bahan bangunan yang tidak memenuhi syarat, demikian pula alat› alat yang dianggap berbahaya serta merugikan keselamata, n/kesehatan umum;
- d. memerintahkan membongkar atau menghentikan segera pekerjaan mendirikan bangunan, sebagian atau seluruhnya untuk sementara waktu apabila:
1. pelaksanaan mendirikan bangunan menyimpang dan Izin yang telah diberikan atau syarat-syarat yang telah ditetapkan;
2. peringatan tertulis dari Dinas tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah 9itetapkan.
- ( 1) Kepala Daerah pemilik untuk dinyatakan: dapat memerintahkan kepada merobohkan bangunan yang
- a. rapuh;
- b. membahayakan keselamatan umum;
- c. tidak sesuai dengan tata ruang kota dan ketentuan lain yang berlaku.
- (2) Pemilik bangunan dapat mengajukan permohonan untuk merobohkan bangunannya.
- (3) Sebelum mengajukan permuhonan Izin Merobohkan Bangunan pemohon harus terlebih dahulu meminta petunjuk tentang rencana merobohkan bangunan kepada Dinas yang meliputi:
- a. tujuan atau alasan merobohkan bangunan;
- b. persyaratan merobohkan bangunan;
- c. \_ c~a merobohkan bangunan;
- d. hal lain-lain yang dianggap perlu.
Paragraf 2
Per~ncanaan Merobohkan Bangunan
1
I
'
'
•
.-
•
Pasal • 110
- (1) · Perencanaan merobohkan bangunan dibuat oleh perencana bangunari, kecuali
- a. bangunan sederhana;
- b. pangunan berting~at tidak bertingkat.
- (3) Perencanaan merobohkan bangunan meliputi;
- a. sistem merobohkan bangunan;
- b. peii,gendalian , . . pel~\_ ksaria~ bangunan. merobohkan
- ( 1) PMB harus diajukan sendiri secara tertulis kepada Kepala Daerah oleh perorangan a tau badan/lembaga dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Dinas.
- (2) Formulir isian seb~gaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
Paragraf 4
Penerbitan Keterangan Persetujuan PMB
BAB VIII - PERIZINAN BANGUNAN Bagian Kesatu Izin Mendirikan/Mengubah Bangunan (1MB) Paragraf 1 Arahan Bangunan Pasal 96
Pasal 112

- (1) Dinas mengadakan penelitian atas PMB yang diajukan mengenai syarat-syarat administrasi, teknik dan lingkungan menurut peraturan yang berlaku pada saat PMB diajukan.
- (2) Dinas memberikan tanda terima PMB apabila persyaratan administrasi telah terpenuhi.
- (3) Dinas memberikan rekomendasi aman atas rencana merobohkan bangunan apabila perencanaan merobohkan bangunan yang diajukan telah memenuhi persyaratan keamanan teknis dan keselamatan lingkungan.
- (1) Pekerjaan merobohkan bangunan baru dapat dimulai sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kerja setelah rekomendasi diterima;
- (2) Pekerjaan merobohkan bangunan dilaksanakan berdasarkan cara dan rencana yang disahkan dalam rekomendasi.
Paragraf 6
I
I
I
,, ,
- (1) Selama pekerjaan ~erobohkan bangunan dilaksanakan, pemilik harus menempatkan salinan rekomendasi m~robohkah bangunan beserta
I
'
I
'
67
lampirannya di lokasi pekerjaan untuk kepentingan pemeriksaan tugas.
Petugas berwenang:
- a. memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan merobohkan bangunan;
- b. me~eriksa apakah . perlengkapan dan peralatan yang digunakan untuk merobohkan bangunan atau bagian-bagian bangunan yang dirobohkan sesuai · dengan persyaratan yang disahkan rekomendasi;
- c. melarang perlengkapan, peralatan dan cara yang digunakan untuk merobohkan bangunan yang berbahaya bagi pekerja, masyarakat sekitar dan lingkungan, serta memerintahkan mentaati cara› cara yang telah disahkan &lt;la.lam rekomendasi.
BAB IX - PERAN MASYARAKAT
Pasal 115

- ( 1) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, masyarakat dapat berperan untuk memantau dan menjaga ketertiban, baik dalam kegiatan pembangunan, pe.manfaatan; pelestariy:tn, maupun kegiatan pembongkaran bangunan gedung.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara objektif, dengan penuh tanggung jawab, tidak menimbulkan gangguan dan/ atau kerugian bagi pemilik dan/ atau pengguna bangunan gedung, masyarakat dan lingkungan.
- (3) Masyarakat melakukan pemantauan melalui kegiatan pengamatan, penyampru.an masukan, usulan, dan pengaduan.
- (4) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) masyarakat dapat melakukannya baik secara perorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan, maupun melalui tim ahli bangunar1 gedung.
- (5) Berdasarkan pemantauannya, melaporkan secara tertulis kepada terhadap: masyarakat Kepala Daerah
- a. indikasi bangunan gedung yang tidak laik fungsi; dan/atau;
- b. bangunan gedung yang pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, 1 dan/ atau pembongkarannya berpotensi menimbulkan gangguan dan/ atau bahaya bagi pengguna, . masyarakat, dan lingkungannya.
BAB IX - PERAN MASYARAKAT
Pasal 116

Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti laporan pemantauan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (5), dengan melakukan penelitian dan evaluasi, baik secara administratif maupun secara teknis melalui pemeriksaan lapangan, dan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyampaikan hasilnya kepada masyarakat.
BAB IX - PERAN MASYARAKAT
Pasal 117

- (1) Masyarakat ikut menjaga ketertiban penyelenggaraan bangunan gedung dengan mencegah setiap perbuatan diri sendiri atau kelompok yang dapat mengurangi tingkat keandalan bangunan gedung dan/atau mengganggu penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada , ayat ( 1) masyarakat dapat I melaporkan' ,secara lisan dan/atau tertulis kepada pihak yang berwenang atau kepada pihak yang berkepentingan atas perbuatan setiap orang.
BAB IX - PERAN MASYARAKAT
Pasal 118

Instansi yang berwenang \vajib menindaklanjuti laporan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 7 ayat (2) dengan melakukan penelitian dan evaluasi baik secara administratit' maupun . secara teknis melalui pemeriksaan lapangan dan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan hasilnya kepada masyarakat.
- (1) Masyarakat dapat 'memberikan masukan terhadap penyusunan dan/ atau penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang bangunan gedung kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Masu]:{an masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan baik. secara 1 perorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan, maupun melalui Tim Ahli Bangunan Gedung dengan mengikuti prosedur dan berdasarkan pertimbangan nilai.:.nilai sosial budaya.
- (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan Pemeintah Daerah dalam penyusunan dan/ atau penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang bangunan gedung.
Bagian Ketiga Penyampaian Pendapat dan Pettimbangan Pasal 120
- ( 1) Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap penyusunan RTBL, rencana teknis bangunan gedung tertentu dan/atau kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan agar masyarakat yang bersangkutan ikut memiliki dan bertanggung jawab da1~ penataan bangunan dan lingkungannya.
- (2) Pendapat dan pertimbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan qaik secara perorangan, kelompok, organisasi kemasyar~atan, · maupun melalui Tim Ahli ' I I ' ; . ' Bangunan Gedung dengan mengikuti prosedur dan dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya.
I
I' .
'
, .
P.asal 121 ..
'
- (1) Pendapat dan pertimbangan masyarakat untuk rencana teknis bangunan gedung tertentu dan/atau kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, .dapat disampaikan melalui tim ahli bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 atau dibahas dalam dengar pendapat publik yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, kecuali untuk bangunan gedung fungsi · khusus difasilitasi oleh Pemerintah melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil . dengar pendapat publik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat menjadi pertimbangan dalam proses penetapan rencana teknis oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
Masyarakat dapat meilgajukan gugatan p~rwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang› undangan yang berlaku.
BAB IX - PERAN MASYARAKAT
Pasal 123

Masyarakat yang dapat mengajukan gugatan perwakilan adalah:
- a. perorangan atau kelompok orang yang dirugikan, yang mewakili para pihak yang dirugikan akibat adanya penyelenggaraan bangunan gedung yang mengganggu, merugikan, atau membahayakan kepentingan um um; . atau
2. I b. perorangan atau kelompok orang atau organisasi kemasyarakatan yang mewakili para pihak yang dirugikan akibat adanya penyelenggaraan bangunan gedung yang mengganggu, merugikan, atau membahayakan kepentingan umum.
.PEMBINAAN PENYELENGGARAAN
- (1) Pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dilakukan melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan agar penyelenggaraan bangunan gedung dapat berlangsling tertib dan tercapai keandalan bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya serta terwujudnya kepastian hukum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada penyelenggara bangunan gedung.
BAB IX - PERAN MASYARAKAT
Pasal 125

- ( 1) Pemberdayaan kepada penyelenggaraan bangunan ge\_ dung dapat berupa peningkatan kesadaran akan h*, kewajiban dan peran dalam penyelenggaraan bangunan gedung melalui pendataan, sosialisasi, diseminasi dan pelatihan .
- . (2) .. Pengawasan dilakukan melalui pemantauan ter~adap , , . pel~sanaa~ penerapan peraturan perundang-undangan di \_bidang bangunan gedung clan upaya penegakan hukum.
BAB IX - PERAN MASYARAKAT
Pasal 126

Pemberdayaan · terhadap masyarakat yang belum mampu memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung di,lakukan bersama-sama dengan masyarakat melalui: 1 ' ·
- a. pendampingan pembangunan bangunan gedung secara bertahap;
- b. pemberian bantuan percontohan rumah tinggal yang memenuhi persyaratan teknis; dan/ a tau
- c. program penataan bangunan dan lingkungannya yang aman, sehat dan serasi.
BAB IX - PERAN MASYARAKAT
Pasal 127

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan · terhadap pelaksanaan penerapan peraturan daerah di bidang bangunan gedung melalui mekanisme penerbitan IMB gedung dan SLF bangunan gedung,
serta surat persetujuan dan penetapan pembongkaran bangunan gedung.
- (2) Pemerintah . Daerah dapat melibatkan peran masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung .
. BAB XI SANKS! ADMINISTRASI Bagian Kesatu Umum Pasal 128
- (1) Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah 1n1 dikenakan sanksi administratif, berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan pembangunan;
- c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
- e. pembekuan 1MB;
- f. pencabutan 1MB;
- g. pembekuan SLF bangunan gedung;
- h. pencabutan SLF bangunan gedung; atau
1. perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (2) Selain pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.
- (3) Penyedia jasa konstruksi yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi · · sebagairpana diatur dalam peraturan perundang1 I undangilm'. yang·berlaku di bidangjasa konstruksi.
Tahap• Pembangunan
- ( 1) Pemilik bangunan gedung yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 9Yat (1) da.J?- \_ ayat (2), .Pasai ~7 ayat (1), Pasal 64 ayat (2), Pasal 76 ayat (6), dan Pasal 89 ayat (2) dikenakan sanksi peringatan tertulis.
.\_
I
1'
'
- (2) Pemilik bangunan gedung yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali be~turut› turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikenakan sanksi berupa pembatasan kegiatan pembangunan.
- (3) Pemilik bangunan gedung · yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 14 (empat belas) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berup~ penghentian sementara pembangunan dan pembekuan izin mendirikan bangunan gedung.
- (4) Pemilik bangunan gedung yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 14 (empat belas) hE:Ui kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas 1 pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pembangunan, pencabutan IMB gedung, dan perintah peinbongkaran ban. gunan gedung.
- (5) Dalam hal pemilik bangunan gedung tidak melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, pembongkarannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya pemilik bangunan gedung.
- (6) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pemilik bangunan gedung juga dikenakan denda administratif yang besarnya paling banyak 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai total bangunan gedung yang bersangkutan.
- (7) Besarnya denda administratif ditentukan berdasarkan berat dan ringannya pelanggaran . yang dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung.
BAB IX - PERAN MASYARAKAT
Pasal 130

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 17 ayat (1) dikenakan sanksi penghentian sementara sampai . . dengan diperolehnya 1MB Gedung.
I
\_:\_\_\_:\_\_\_ -
-
'
1'
'
I
- (2) Pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki 1MB Gedung dikenakan sanksi perintah pembongkaran.
- (1) Pemilik atau pengguna bangunan gedung yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), 74 ayat (2) sampai dengan ayat (4), Pasal 74 ayat (1), Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) dikenakan sanksi peringatan tertulis.
- (2) Pemilik atau pengguna bangunan gedung yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 . · (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu :\_.masing-masing 7 (tujuh) hari kalender dan tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan p~maqf~tan,. bangun~ gedung dan pembekuan SLF.
- (3) Pemilik atau pengguna bangunan gedung yang telah dikenak~ . sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pemanfaatcµi dan pencabutan SLF.
I
- (4) Pemilik atau· pengguna ·bangunan gedung yang terlambat melakukan perpanjangan sertifikat laik fungsi sampai dengan batas waktu berlakunya sertifikat laik fungsi, dikenakan sanksi denda administratif yang besarnya 1 % (satu per seratus) dari nilai total bangunan gedung yang bersangkutan.
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA Pasal 133
Pasal 134

- ( 1) Setiap orang atau badan yang karena kelalaiannya melanggar keten tuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sehingga mengakibatkan bangunan gedung tidak laik fungsi dapat dipidana kurungan dan/ atau pidana denda.
- (2) Pidana kurungan dan/ atau pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pidana kurungan paling lama 1 ( satu) tahun dan/ a tau pidana denda paling banyak 1 % (satu per seratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain;
- b. pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak 2% (dua per seratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain sehingga menimbulkan cacat seumur hidup; dan
- c. pi9at;1.~, ~rungan , paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak 3% (tiga per seratus) dari nilai bangunan gedung jika karen~ya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN · Pasal 135
Pasal 136

Bangunan gedung tertentu yang sudah berdiri sebelum Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan yang lama, dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun bangunan gedung tertentu wajib memiliki SLF I I sejak berlakuriya Peraturan Daerah ini.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 137
Pasal 138

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 1n1 dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan,
Ditetapkan di Bangkalan pada tanggal 27 Desember 2012
Diundangkan di Bangkalan pada tanggal 31 D . er 2012 SEKRETARI PATEN BANGK.ALAN
.
.
.
LEMBARAN DAERAH K.ABUPATEN BAN GK.ALAN TAHUN 2012 NOMOR 4/E
I
,,
'I
I
.
, ,
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Kabupaten Bangkalan dengan selesainya Jembatan Suramadu mengalami perkembangan pertumbuhan pembangunan yang ~angat pesat. Meningkatnya kegiatan pembangunan tersebut berakibat meningkatnya permasalahan pembangunan di Kabupaten Bangkalan yang disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan aktifitas masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong laju pembangunan semakin pesat.
Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung ini dimaksudkan sebagai alat kendali sekaligus pedoman dalam suatu proses pembangunan di Kabupaten Bangkalan.
Bangunan merupakan unsur penting dalam pembinaan dan pembentukan karakter fisik lingkungan, sehingga sesuai dengan skalanya tertib bangunan merupakan unsur dari tertib lingkungan serta bagian di dalam mewujudkan terciptanya tertib perkotaan.
Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktifitas, dan jati diri manusia. Karena itu, penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang andal, berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya.
Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, pengaturan bangunan gedung tetap mengacu pada pengaturan penataan ruang . · sesuai dengan peraturan perundang-umdangan. Untuk menjamin kepastian : q.an ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
Peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai pengaturan lebih lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomm; 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Republik iridoriesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
Peraturan . daerah ini bertujua:ri mewujudkan penyelenggaraan bangunan Gedung yang tertib, baik secara administratif maupun secara teknis, agar terwujud bangunan. gedung yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.
I'
.
Peraturan daerah ini mengatur ketentuan wewenang, tanggung · jawab dan kewajiban, pelaksanaan tentang fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung, dan pembinaan dalam penyelenggaraan bangunan gedung, sitem informasi dan data serta sangsi.
Pengaturan wewenang, tanggung jawab dan kewajiban dalam peraturan daerah ini dimaksudkan agar memperjelas wewenang, tanggung jawab dan kewajiban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan bangunan.
Pengaturan fungsi \_ · . ~angunan gedung dalam peraturan daerah ini dimaksudkan agar bangunan gedung yang didirikan dari awal telah ditetapkan fungsinya sehingga masyarakat yang akan mendirikan bangunan gedung dapat memenuhi persyaratan baik administratif maupun teknis bangunan gedungnya de\_ ngan efektif dan efisien, sehingga {lpabila bermaksud mengubah fungsi yang ditetapkan harus diikuti dengan perubahan persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya. Di sam,ping itu, agar peme~uhan persyaratan teknis setiap fungsi bangunan · gedung lebih efektif dan efisien, fungsi bangunan gedung tersebut diklasifikasikan berdasarkah tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat nsiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi, ketinggian, dan/ atau kepemilikan.
Pengaturan persyaratan, administratif bangunan gedung dalam peraturan daerah ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui lebih rinci persyaratan administratif yang dip~rlukan ~~tuk me~di\_ rik~ bangunan gedung, baik dari segi kejelasan status tanahnya, kejelasan status kepemilikan bangunan gedungnya, maupun kepastian hukum bahwa bangunan gedung yang didirikan telah memperoleh persetujuan dari pemerintah daerah dalam bentuk izin mendirikan bangunan gedung.
Kejelasan hak atas tanah adalah persyartan mutlak · dalam mendirikan bangunan gedung, meskipun dalam peraturan daerah ini dimungkinkan adanya bagunan gedung yang didirikan di atas tanah milik orang lain/ pihak lain, dengan perjanjian. Dengan demikian kepemilikan bangunan gedung dapat berbeda dengan kepemi~ikan tanah, sehingga perlu adanya pengaturan yang jelas dengan tetap · mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang kepemilikan tanah.
Bagi pemerintah daerah sendiri, dengan diketahuinya persyaratan administratif bangunan gedung oleh masyarakat luas, khususnya yang akan mendirikan atau memanfaatkan bangunan gedung, menjadi suatu kemudahan dan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik Pelayanan pemrosesan dan pemberian izin mendirikan bangunan gedung yang transparan, adil, tertib hukum, partisipatif, tanggap, akuntabilitas, efisien dan efektif, serata professional, merupakan wujud pelayanan prima yang harus diberikan oleh pemerintah daerah.
Pengaturan persyaratan tekrtis dalarn · peraturan daerah ini mengatur lebih lanjut persyaratan tekrtis tata bangunan dan keandalan bangunan gedung, agar masyarakat dalarn mendirikan bangunan gedung mengetahui secara jelas persyaratan-persyaratan tekrtis yang harus dipenuhi sehingga bangunan gedungnya dapat menJarn1n keselarnatan pengguna dan lingkungannya, dapat ditempati secara aman, sehat, nyaman, dan aksesibel, sehingga secara keseluruhan dapat memberikan jarninan terwujudnya bangunan gedung yang fungsional, layak huni, berjati diri, dan produktif, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.
Dengan dipenuhinya persyar1tan teknis bangunan gedung sesuai fungsi dan klasifikasinya, maka diharapkan kegagalan konstruksi maupun . kegagalan bangunan gedung dapat dihindari, sehingga pengguna bangunan dapat hidup lebih tenang dan sehat, rohaniah dan jasmaniah yang akhirnya dapat lebih baik dalam berkeluarga, bekerja, bermasyarakat dan bernegara.
Pengaturan bangunan gedung dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselarnatan, keseimbangan, dan keserasian bangunan gedung dan lingkungannya bagi masyarakat yang berperikemanusiaan dan berkeadilan. Oleh karena itu, masyarakat diupayakan untuk terlibat dan berperan aktif, positif, konstruktif dan bersir.iergi bukan hanya dalarn rangka pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga dalarn meningkatkan pemenuhan bersyaratan bangunan gedung tertib penyelenggaraan bangunan gedung pada umumnya.
Pelaksanaan per~ masyarakat yang diatur dalarn peraturan daerah ini juga tetap mengacu· pada per. atur1°,·l?ce~.ndang-u~dangan tentang organisasi kemasyarakatan, sedangkan pelaksanaan gugatan perwakilan yang merupakan salah satu bentuk peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung juga mengacu pada perundang-undangan\_.. yang terkait dengan gugatan perwakilan.
Pengaturan peran masyarakat dimaksudkan untuk mendorong tercapainya tujuan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib, fungsional, andal, dapat menjamin keselarnatan, kesehatan, kenyarnanan, kemudahan bagi pengguna dan masyarakat di sekitarnY,a, serta serasi\_ . dan selaras dengan I lingkungannya. 1 ' ·
Pengaturan penyelenggaraan pembinaan dimaksudkan sebagai ketentuan dasar pelaksanaan pemerintah daerah dalarn melakukan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dengan berlandaskan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
Pembinaan dilakukan untuk pemilik bangunan gedung, pengguna bangunan gedu:r:ig, penyedia jasa konstruksi, maupun masyarakat yang berkepentingan dengan tujuan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan dan keandalan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis, serta yang dilaksanakan denan pengua4ID. kapasitas penyelenggara bangunan gedung.
Penyelenggaraan bangunan gedung tidak terlepas dari peran penyedia jascjl konstruksi baik sebagai perencana, pelaksana, pengawas atau manajemen konstruksi maupun jasajasa pengembangannya, termasuk penyedia jasa pengkaji teknis bangunan gedung, dan pelaksanaannya juga berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.
Penegakan hukum menjadi bagian yang terpenting dalam upaya melindungi kepentingan semua pihak agar memperoleh keadilan dalam hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Penbgakan dan penerapan sanksi administratif perlu dimasyarakatkan dan diterapkan secara bertahap agar tidak menimbulkan ekses di lapangan, dengan tahap mempertimbangkan keadilap dan ketentuan . perundang-undangan lain. Mengenai sanksi pidana, tata cara pengenaan sanksi pidana dilaksanakan dengan tetap mengikuti ketentuan kitab Undang-undang hukum acara pidana.
Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan tentang Bangunan Gedung.
PENJELASAN
Pasal 4

Ayat 1

CukupjelasAyat2CukupjelasAyat 3,I ' Yang dimaksud dengan lebih dari satu .fungsi adalah apabila satu bangunan gedung mempunyai fungsi utama gabungan dari fungsi› ,fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial · dan budaya dan/ atau fungsi khusus.Bangunan gedung lebih dari satu fungsi antara lain adalah bangunan gedun~mah-toko (ruko), a tau bangunan gedung rumah› kantor (rukan), atau bangunan gedung mal-apartemen-perkantoran, bangunan gedung mal-perhotelan dan sejenisnya.##
PENJELASAN
Pasal 5

,,

'Ayat (1)Huruf aCukup Jelas.Huruf bCukup Jelas.Huruf cCukup Jelas . .Huruf dRumah tinggal sementara misalnya asrama, motel, hostel/ pondokan.Ayat (2)Cukup jelas:Ayat (3)III'Kegiatan usaha termasuk Juga untukpenangkaran/ budidaya. bangunan gedung## Ayat (4) .Cukup JelasAyat (5)Penetapan . bangunan gedung ··dengan fungsi khusus oleh menteri dilakukan berdasarkan kriteria bangunan yang mempunyai ting].{at ker.ahasiaan tinggiuntuk kepentingan nasional seperti: 10 istana Kepresidenan," gedung kedutaan besar RI, Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan sejenisnya dan/ atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/ atau mempunyai risiko bahaya tinggi.
PENJELASAN
Pasal 7

## Ayat 1

## Huruf aKlasifikasi bangunan sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana.## HurufbKlasifikasi bangunan tidak sederhana adal~ bangunan gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/ atau teknologi tidak sederhana.## Huruf cKlasifikasi bangunan khusus adalah bangunan gedung yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/ teknologi khusus.## Ayat (2)## Huruf aKlasifikasi bangUnan permanen adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 20 (dua puluh) tahun.## HurufbKlasifikasi bangunan semi-permanen adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan diatas 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.## Huruf cKlasifikasi bangunan sementara atau darurat adalah bangunangedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan sampai dengan 5 (lima) tahun.## Ayat (3)## Huruf aKlasifikasi ba:p.gunan tingkat resiko kebakaran tinggi adalah bangunan gedung yang karena fungsinya dan desain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas d~ kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakamya tinggi. · I ,, '## Huruf b••••Klasifikasi bangunan tingkat resiko kebakaran sedang adalah bangunan gedung yang kare~a fungsinya, desain penggunaan bahan . dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya sedang.## Huruf cKlasifikasi bangunan tingkat resiko kebakaran rendah adalah bangunan gedung yang karen~ fungsiny· ~, . desain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya rendah.## Ayat (4)Zonasi gempa yang ada di Indonesia berdasarkan tingkat kerawanan bahaya. gempa terdiri dari Zona I sampai dengan Zona VI, atau yang ditetapkan dalam pedoman/standar teknis.## Ayat (5)## Huruf aLokasi padat pada umumnya lokasi yang terletak di daerah perdagangan/ pusat kota.## Huruf bLokasi sedang pada umumnya terletak di daerah permukiman.Huruf c daerah sebagaiLokasi renggang pada umumnya terletak pada pinggiran/luar · kota atau daerah yang berfungsi resapan. I## Ayat (6)CukupjelasAyat (7)Huruf aBangunan gedung milik negara, misalnya: gedung kantor dinas, gedung sekolah negeri, gedung rumah sakit pemerintah, gudang pemerintah, rumah negara dan lain-lain.Huruf bBangunan gedung milik badan usaha adalah bangunan gedung milik suatu perusahaan berbadan hukum yang pengadaannya dibiayai perusahaan tersebut dan digunakan untuk melakukan kegiatan u~ahanya.Huruf cBangunan gedung milik bangunan gedung yang perorangan/ masyarakat perorangan/ masyarakat adalah pengadaannya dibiayai oleh untuk keperluan perorangan/ masyarakat terse but.##
PENJELASAN
Pasal 8

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pengusulan fungsi ·. d\_ an klasifikasi bangunan gedung dicantumkan dalam izin mendirikan bangunan gedung. Dalam hal pemilik bangunan gedung berbeda dengan pemilik tanah, maka dalam permohonan izin mendirikan bangunan gedung harus klasifikasi bangunan gedung diusulka'n.' oleh pemilik dalam bentuk rencana ada persetujuan · pemilik tanah. Usulan fungsi dan I ' teknis bangunan gedung.

## Ayat\_ (3)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 9

Ayat (1) Perubahan fungsi inisalnya dari barigunan gedung fungsi hunian menjadi bangunan gedung fungsi usaha. Perubahan klasifikasi rpisalnya dari· bangunan· gedung milik negara menjadi bangunan g~dung milik badari 'usaha, atau bangunan gedung semi permanen menjadi bangunan gedung permanen. Perubahan fungsi dan klasifikasi misalnya bangunan gedung hunian semi permanen menjadi bangunan gedung usaha permanen.

## Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3) Perubahan dari satu fungsi dan/atau klasifikasi ke fungsi dan/atau klasifikasi yang lain akan menyebabkan perubahan persyaratan yang harus dipenuhi, karena sebagai contoh persyaratan administratif dan teknis bang:una~ .gedung fungsi hunian klasifikasi permanen jelas berbeda dengan p~rsyafa.uµi ,. adminis~atif dan teknis untuk bangunan gedung fungsi hunian klasifik~si semi permanen; atau persyaratan 8:dministratif dan teknis bangunan gedung fungsi hunian · klasifikasi permanen . jel~s . berbeda dengan persyaratan administratif dan teknis untuk · bangunan gedung fungsi usaha (misalnya toko) klasifikasi permanen. Perubahan fungsi · (misalnya dari fungsi hunian menjadi fungsi usaha) harus dilakukan melalui proses 1MB alih fungsi bangunan gedung. I yang sama hunian 1MBSedangkan untuk pertibahan klasifi.kasi · dalam ·fungsi (misalnya dari fungsi hunian semi permanen menjadi permanen) dapat dilakukan dengan revisi/ perubahan pada gedung yang telah ada.## Ayat (4)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (~)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Perjanjian tertulis ini menjadi pegangan dan harus I ditaati oleh kedua belah pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum perjanjian.##
PENJELASAN
Pasal 16

Ayat (1)

Pada saat memproses penz1nan bangunan gedung, pemerintah daerah mendata sekaligus mendaftar bangunan gedung dalam database bangunan gedung.Kegiatan pendataan bangunan gedung dimaksudkan untuk tertibadministratif pembangunan . dan pemanfaatan bangunan gedung, serta sistem informasi bangunan gedung di pemerintah daerah.Ayat (2) Data yang diperlukan meliputi data umum, data teknis, data status/riwayat, dan gambar legger bangunan gedung, dalam bentuk formulir isian yang disediakan oleh pemerintah daerah. Ayat (3) Pendataan bangunan gedung untuk keperluan sistem informasi dilakukan guna mengetahui kekayaan aset negara, keperluan perencanaan dan· . pengembangan, dan pemeliharaan serta pendapatan Pemeriritah/pemerintah daerah. Pendataan bangunan gedung untuk keperluan sistem informasi tersebut meliputi data umum, data teknis, dan data status/riwayat lahan dan/ atau bangunanpya. , dalam ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk. penerbitan surat buktiPendataan bangunan geclu~g .. · sebagaimana dimaksud kepemilikan bangunan gedung.##
PENJELASAN
Pasal 17

## Ayat (1)

IMB gedung merup?-kan satu-satunya perizinan yang diperbolehkan dalam penyelenggaraan bangunan gedung, yang menjadi alat pengendali penyelenggaraan bangunan gedung.## Ayat (2)/, ..Proses pemberian 1zm mendirikan bangunan gedung harus mengikuti prinsip-prinsip pelayanan prima dan murah/terjangkau. Permohonan izin mendirikan bangunan gedung merupakan proses awal mendapatkan izin mendirikan bangunan gedung. Pemerintah daerah menyediakan formulir permohonan· izin mendirikan bangunan gedung yang informatif yang berisikanantara lain: ·- status tanah (tanah milik sendiri atau milik pihak lain),- -data pemohon/pemilik bangunan gedung (nama, alamat, tempat/tanggal lahir, pekerjaan, nomor KTP, dll.), data lokasi (letak/ alamat, batas-batas, luas, status kepemilikan, dll.);- data rencana bangunan gedung (fungsi/ klasifikasi, luas bangunan gedung, jumlah lantai/ketinggian, KDB, KLB, KDH,dll); dan- data penyedia jasa konstruksi (nama, alamat, penanggung jawab penyedia jasa perencana konstruksi), rencana waktu pelaksanaan ·mendirikan bangunan gedung, dan perkiraan biaya pembangunannya.## Ayat (3)Sebelum mengajukan permohonan 1z1n mendirikan bangunan gedung, setiap orang harus sudah memiliki surat keterangan rencana kabupaten/kota yang diperoleh secara cepa\ dan tanpa biaya.Surat keterangan rencana kabupaten/kota diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan gambar peta lokasi tempat bangunan gedung yang akan didirikan oleh pemilik.## Ayat (4)Cukup jelas.## Ayat (5)Ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku pada suatu lokasi/kawasan, seperti keterangan tentang:- daerah rawan gem pa/ tsunami;- daerah rawan longsor;\_ daerah rawan banjir;\_ tanah pada lokasi yang tercemar (brown field area);- kawasan pelestarian; dan/ atau- -kawasan yang diberlakukan arsitektur tertentu.## Ayat (6)Persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam keterangan rencana kabupaten/kota, selanjutnya digunakan sebagai ketentuan oleh pemilik dalam menyusun rencana teknis bangunan gedungnya, di samping persyaratan-persyaratan teknis lainnya sesuai fungsi dan klasifikasinya.##
PENJELASAN
Pasal 22

Ayat (1)

Fungsi bangunan gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan lokasi . · sebagai akibat perubahan RTRW kabupaten/kota, RDTRK, dan/atau RTBL dilakukan penyesuaian paling lama 5 (lima) tahun,kecuali untuk rumah tinggal tunggal paling lama 10 (sepuluh) tahun, sejak pemberitahuan penetapan · RTRW · oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung.',, .Ayat (2)
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup jelas.' Ayat 1 Cukup jelas. Ayat 2 I I I ' Penetapan KDB untuk suatu kawasan yang terdiri atas beberapa kaveling/ persil dapat. dilakukan berdasarkan pada perbandingan total luas bangunan gedung terhadap total luas kawasan dengan tetap mempertimbangkan peruntukan atau fungsi kawasan dan daya dukung lingkungqU1. ' , . · · . . . · . Penetapan KDB dibedakan dalam tingkatan KDB tinggi (lebih besar dari 60% sampai dengan 100%), sedang (30% sampai dengan 60%), dan rendah (lebih kecil dari 30%). Untuk daerah/kawasan padat dan/ atau pusat kota dapat ditetapkan KDB tinggi dan/ atau sedang, sedangkan untuk daerah/kawasan renggang dan/atau fungsi resapan ditetapkan KDB rendah. Ayat3 Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menampung kegiatan dan segala akibat/dampak yang ditimbulkan yang ada di dalamnya, antara lain kemampuan daya resapan air, ketersediaan air bersih, volume limbah yang ditimbulkan, dan transportasi. Penetapan KDB dimaksudkan untuk memenuhi keandalan bangunan gedung; keselamatan dalam persyaratan hal bahaya kebakaran, banjir, air pasang, dan/atau tsunami; kesehatan dalam hal sirkulasi udara, pencahayaan, dan sanitasi; kenyamanan dalam hal pandangan, kebisingan, dan getaran; kemudahan dalam hal aksesibilitas dan akses evakuasi; keserasian dalam hal perwujudan wajah kota; ketinggian bahwa makin tinggi bangunan jarak bebasnya makin. besar. Penetapan KDB dimaksudkan pula untuk memenuhi I persyaratan keamanan misalnya pertimbangan keamanan pada daerah istana kepresidenan, sehingga ketinggian bangunan gedung di sekitarnya tidak boleh melebihi ketinggian tertentu. Juga untuk pertirribangan keselamatan penerbangan, sehingga untuk bangunan gedung yang dibangun di sekitar pelabuhan udara tidak diperbolehkan melebihi ketinggian tertentu. Dalam hal pemilik tanah memberikan sebagian area tanahnya untuk kepentingan umum, misalnya untuk taman atau prasarana/ sarana publik lainnya, maka pemilik bangunan dapat diberikan kompensasi/insentif oleh pemerintah daerah. Kompensasi dapat berupa kelonggaran KLB (bukan KDB), sedangkan insentif dapat berupa keringanan pajak atau retribusi. Ayat4 1

Cukup Jelas.## •
PENJELASAN
Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.## Ayat (2)Penetapan KLB untuk suatu kawasan yang terdiri atas beberapa kaveling/ persil dapat dilakukan berdasarkan pada perbandingan total luas bangunap gedung terhadap total luas kawasan dengan tetap mempertimbangkan peruntukan atau fungsi kawasan dan daya dukung lingkungan· ; ·Penetapan ketinggian bangunan dibedakan dalam tingkatan ketinggian: bangunan rendah Uumlah lantai bangunan gedung sampai dengan 4-lantai), bangunan sedang Uumlah lantaiI ' bangunan gedung 5 lantai sampai dengan 8 lantai), dan bangunan tinggi Uumlah lantai bangunan lebih dari 8 lantai).## Ayat\_ (3)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 27

## Ayat (1)

I 1' 'Dalam mendirikan, merehabilitasi, merenovasi seluruh atau sebagian dan/ a tau memperluas bangunan gedung, pemilik tidak diperbolehkan melanggar melampaui jarak bebas minimal yang telah ditetapkan dalam surat keterangan rencana kabupaten/kota · untuk kaveling/persil/kawasan yang bersangkutan berdasarkan RTRW kabupaten/kota, RDTRK, dan/atau RTBL.Ayat (2)Cukup Jelas.## Ayat (3)Letak garis sempadan bangunan gedung terluar untuk daerah disepanjang jalan, diperhitungkan berdasarkan lebar daerah milikjalan dan peruntukan lokasi, serta diukur dari batas daerah milik jalan.Letak garis sempadan bangunan gedung terluar untuk daerah sepanJang sungai/ danau, diperhitungkan berdasarkan kondisi sungai, letak sungai, dan fungsi kawasan, serta diukur dari tepi sunga1.Penetapan garis sempadan bangunan gedung sepanjang sungai, yang juga disebut sebagai garis sempadan sungai, dapat digolongkan dalam: Ia. garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan, perhitungan besaran garis sempadan dihitung sepanjang kaki tanggul sebelah luar.b. garis sempadan sungai bertanggul dalam kawasan perkotaan, perhitungan besaran garis sempadan dihitung sepanjang kaki tanggul sebelah luar.- c. garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan, perhitungan garis sempadan sungai didasarkan pada besar kecilnya sungai, dan ditetapkan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan.- d. garis sempadan sungai tidak bertanggul dalam kawasan perkotaan, perhitungan garis sempadan sungai didasarkan pada kedalaman sungai.- e. garis sempadan sungai yang terletak di kawasan lindung, perhitungan garis sempadan sungai didasarkan pada fungsi kawasan lindung, besar-kecilnya sungai, dan pengaruh pasang surut air laut pada sungai yang bersangkutan.Letak garis sempadan bangunan gedung terluar untuk daerahpantai, diperhitungkan berdasarkan kondisi pantai, dan fungsi kawasan, dan diukur dari.· garis pasang tertinggi pada pantai yang bersangkutan.Penetapan garis sempadan bangunan gedung yang terletak di sepanjang pantai, yang selanjutnya disebut sempadan pantai, dapat digolongkan dalfil!l:- a. kawasan · pantai budidaya/non-lindung, perhitungan garis sempadan pantai aidaJ~~an ,.pada tirigkat kelandaian/keterjalan pantai.- b. kawasan pantai lindung, garis ~empadan pantainya minimal 100 m dari ga.ijs pasang tertinggi · pada pantai yang bersangkutan.Letak garis sempadan bangunan gedung terluar untuk daerah sepanjang jalan .kereta api dan jaringan tegangan tinggi, mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.Pertimbangan keselamatan dalam penetapan garis sempadan meliputi pertimbangG\fl terhadap bahay:~ . k~b. akaran, banjir, air pasang, tsunami, dan/atau keselamatan lalu lintas.Pertimbangan kesehatan dalam penetapan garis sempadan meliputi pertimbangan sirkulasi udara, pencahayaan, dan sanitasi.Ayat (4) Pertimbangan keselamatan dalam hal bahaya kebakaran, banjir, air pasang, dan/ atau tsunami; Pertimbangan kesehatan dalam hal sirkulasi udara, pencahayaan, dan sanitasi. Pertimbangan kenyamanan dalam hal pandangan, kebisingan, dan getaran. Pertimbangan kemudahan dalam hal aksesibilitas dan akses evakuasi; keserasian dalam hal perwujudan wajah kota; ketinggianbahwa makin tinggi bangunan jarak bebasnya makin besar.1 '102'Ayat (5) Dalam hal \_ ini Jarmgan utilitas · uinum yang terletak di bawah permukaan tanah, antara lain jaringan telepon, jaringan listrik, jaringan gas, dll. \_y~g melintas atau akan dibangun melintas kaveling/persil/kawasan yang bersangkutan.##
PENJELASAN
Pasal 32

## Ayat (1)

Pertimbangan terhadap estetika bentuk . dan karakteristik arsitektur dan lingkungan yang ada di sekitar bangunan gedung dimaksudkan untuk lebih menciptakan kualitas lingkungan, seperti melalui harmonisasi nilai dan gaya arsitektur, penggunaan bahan, warna dan tekstur eksterior bangunan gedung, serta penerapan penghematan energi pada bangunan gedung.## Ayat (2)Pertimbangan kaidah pelestarian yang menjadi dasar pertimbangan utama ditetapkannya kawasan tersebut sebagai cagar budaya, misalnya kawasan cagar budaya yang bangunan gedungnya berarsitektur cina, kolonial, atau berarsitektur melayu.## Ayat (3)Misalnya kawasan berarsitektur melayu, atau · kawasan berarsitektur modern.## Ayat (4)Tim ahli misalnya pakar arsitektur, pemuka adat setempat, budayawan.Pendapat publik, khususnya masyarakat yang tinggal pada kawasan yang bersangkutan dan sekitarnya, dimaksudkan agar ikut membahas, menyampaikan pendapat, menyepakati, dan melaksanakan dengan kesadaran serta ikut memiliki. Pendapat publik diperoleh melalui proses dengar pendapat publik, atau forum dialog publik.##
PENJELASAN
Pasal 33

## Ayat (1)

Tata ruang-dalam meliputi tata letak ruang dan tata-ruang dalam bangunan gedung.## Ayat (2)Yang dimaksud dengan efisiensi adalah perbandingan antara ruang efektif dan ruang sirkulasi, tata letak perabot, dimensi ruang terhadap jumlah pengguna, dll.I.Yang dimaksud dengan efektivitas tata ruang-dalam adalah tata letak ruang yang sesuai dengan fungsinya, kegiatan yang berlangsung di dalamnya, hubungan antarruang, dll.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Pemenuhan persyaratan keselamatan dalam tata-ruang dalam dan interior di~judkan dalam penggunaan bahan bangunan dan sarana jalan keluar. 1 ' ,, . ' 'Pemenuhan persyaratan kesehatan dala~ tata ruang-dalam dan interior diwuj~dkan dalam tata pencahayaan alami dan/ atau buatan, ventilasi udara alami dan/ atau puatan, dan penggunaan bahan bangunan. ·Pemenuhan persyaratan kenyamanan dalam tata ruang-dalam diwujudkan dalam · be saran ruang, · · sirkulasi dalam ruang, dan penggunaan bahan bangunan.Pemenuhan persyaratan kem\ldahan dalam .tata letak ruang dan ' interior diwujudkan dalam pemenuhan aksesibilitas antar ruang.##
PENJELASAN
Pasal 34

## Ayat (1)

Cukup jelas.## Ayat (2)Persyaratan daerah resapan berkaitan dengan pemenuhan persyaratan minimal koefisien daerah hijau yang harus disediakan, sedangkan akses penyelamatan untuk bangunan umum berkaitan dengan penyediaan akses kendaraan penyelamatan, seperti kendaraan pemadam kebakaran dan ambulan, untuk masuk kedalam site bangunan gedung yang bersangkutan.## Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 35

## Ayat (1)

. J Bangunan gedung yang menimhulkan dampak penting terhadap lingkungan sesuai dengan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.Ayat (2)Dalam hal dampak penting terhadap lingkungan tersebut dapat diselesaikan/ diatasi/ dikelola dengan teknologi, maka cukup dilakukan dengan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) sesuai dengan peraturan perundang› undangan.Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.Pasal36Ayat (1) Kesatuan karakter dari aspek fungsional, sosial, ekonomi, dan ekosistem. Ayat (2) Program bangunan,- gedung dan lingkungan merupakan penjabaran lebih lanjut dari pe;runtukan lahan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu tertehtu, yang memuat jenis, jumlah, besaran, dan luasan bangunan gedung, serta kebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas sosial, prasarana aksesibilitas, sarana pencahayaan, dan saran.a penyehatan lingkungan, baik berupa penataan prasarana · dan 1 s~ana yang sudah ada maupun baru, misalnya: memfasilitasi tempat makan kary.awan, dan sebagainya. -Rencana umum dan panduan rancangan merupakan ketentuan› ketentuan \_ bangunan dan lingkungan yang memuat rencana peruntukan lahan mikro, rencana perpetakan, rencana tapak, rencana sistern pergerakan, renc~a prasarana dan sarana lingkungan, rencana aksesibilitas lingkungan, dan rencana wujud visual bangunan gedung untuk semua lapisan sosial yang berkepentingan dalaml,kawasan ~ersebut. .. . . . . . Rencana umum dan panduan rancangan dibuat dalam gambar dua dimensi, gambar tiga dimensi, dan/ atau maket trimatra. Rencana investasi merupakan arahan program investasi bangunan gedung dan lingkungannya berdasarkan program bangunan gedung dan lingkungari serta ketentuan rencana umum dan panduan rencan~, yang memuat program investasi jangka pendek ( 1-5 tahun), jangka menengah (5-20 tahun), dan/ atau jangka panjang (sekurang› kurangnya 20 tahun), yang disertai estimasi biaya investasi, baik penataan bangunan lama maupµn . rencana baru dan pengembangannya serta pola pendan~arinya. pengendalian pelaksanaan merupakan persyaratan-persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang ditetapkan untuk kawasan yang bersangkutan, prosedur perizinan, dan lembaga yang bertanggung jawab dalamKetentuan pengendalian rencana dan pedoman pelaksanaan.
PENJELASAN
Pasal 37

Ayat (1)

Dalam hal swasta atau masyarakat in.gin menytisun RTBL atas dasar 1 1 · I ' . , , , , kesepakatan sendiri harus tetap memenuhi persyaratan yang berlaku pada kawasan yang bersangkutan dan dengan persetujuan pemerintah daerah.Dalam hal pengelolaan kawasan real-estat atau kawasan industri dikelola oleh suatu badan usaha swasta, maka badan usaha tersebut dapat menyusun RTBL untuk kawasan yang bersangkutan dengan melibatkan masyarakat dan persetujuan instansi pemerintah yang terkait.Selanjutnya RTBL tersebut dapat disepakati dan ditetapkan sebagai alat pengendalian pembangunan dan pemanfaatan dalam kawasan yang bersangkutan.Dalam hal masyarakat suatu kawasan atau lingkungan bersepakat untuk mewujudkan kawasannya menjadi suatu kawasan permukiman yang lebih layak huni, berjati diri, dan produktif, maka masyarakat setempat dapat memprakarsai penyusunan RTBL dengan persetujuan instansi pemerintah daerah terkait yang selanjutnya RTBL tersebut dapat disepakati dan ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai alat pengendalian pembangunan dan pemanfaatan dalam kawasan atau lingkungan yang bersangkutan.Ayat (2)Berdasarkan pola yang akan ditata, dilakuka:n identifikf1Si masalah, potensi pengembangan, dan citra yang diinginkan.- -Perbaikan,' yaitu pola penanganan dengan titik berat kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan termasuk sebagian aspek tata bangunan;- -Pengembangan kembali, yaitu pola penanganan dengan titik berat kegiatan pemanfaatan ruang lingkungan bangunan gedung seoptimal mungkin berdasarkan rencana tata ruang, penciptaan ruang yang lebih berkualitas, dan optimalisasi intensitas pembangunan bangunan gedung;- Pembangunan baru, yaitu pola penanganan dengan titik berat kegiatan membangun baru suatu lingkungan bangunan gedung berdasarkan tata ruang dan prinsip-prinsip penataan bangunan;- -Pelestarian, yaitu pola penanganan dengan titik berat kegiatan yang tetap menghidupkan kemajemukan dan keseimbangan fungsi lingkungan bangunan gedung melalui upaya pelestarian dan/ atau perlindungan bangunan gedung dan lingkungannya, seperti revitalisasi, regenerasi, dsb.Ayat (3)Pertimbangan tim ahli bangunan gedung dan pertimbangan pendapat publik dimaksudkan untuk mendapat hasil RTBL yang aplikatif dan disepakati semua pihak.
PENJELASAN
Pasal 40

1

II## Ayat (1)Yang dimaksud dengan "kuat/kokoh" adalah kondisi struktur bangunan gedung yang kemungkinan terjadinya kegagalan struktur bangunan gedung sangat kecil, yang kerusakan strukturnya masih dalam batas-batas persyaratan teknis yang masih dapat diterima selama umur bangunan yang direncanakan.Yang dimaksud dengan "stabil" adalah kondisi struktur bangunan gedung yang tidak mudah terguling, miring, atau tergeser selama umur bangunan yang clirencan~~an. ·Yang dimaksud dengan "persyaratan kelayanan" ( serviceability) adalah kondisi struktur bangunan gedung yang selain memenuhi persyaratan keselamatan juga memberikan rasa aman, nyaman, dan selamat bagi pengguna.Yang dimaksud dengan "keawetan struktur" adalah umur struktur yang panjang (lifetime) sesuai dengan rencana, tidak mudah rusak, aus, lelah (fatigue) dalam memikul beban.Dalam hal bangunan gedung menggunakan bahan bangunan prefabrikasi, bahan bangunan prefabrikasi terse but harus dirancang sehingga memiliki sistem sambungan yang baik dan andal, serta mampu bertahan terhadap gaya angkat pada saat pemasangan.Perencanaan struktur juga harus mempertimbangkan ketahanan bahan bangunan terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh cuaca, serangga perusak dan/atau jamur, dan menjamin keandalan bangunan gedung sesuai umur laya\_ nan teknis yang direncanakan. ' . .Ayat (2) Yang dimaksud dengan beban muatan tetap adalah beban muatan mati atau berat sendiri bangunan gedung dan beban muatan hidup yang timbul akibat fungsi bangunan gedung. Yang dimaksud dengan beban muatan sementara selain gempa dan angin, termasuk beban muatan yang timbul akibat 8enturanatau dorongan angin, dll.## Ayat (3)Bagian dari struktu\_ r seperti rangka, dinding geser, kolom, balok, lantai, lantai tanpa balok, dan kombinasinya.Ayat (4)Daktail merupakan kemampuan struktur bangunan gedung untuk mempertahankan kekuatan dan kekakuan yang cukup, sehingga struktur gedung tersebut tetap berdiri walaupun sudah berada dalam kondisi di ambang keruntuhan.Ayat (5)Cukup jelas.IIAyat (6)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 41

Ayat (1) Setiap bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana, harus mempunyai sistem proteksi pasif yang merupakan proteksi terhadap penghuni dan harta benda berbasis pada rancangan atau pengaturan komponen arsitektur dan struktur bangunan gedung sehingga dapat melindungi penghuni dan harta benda dari kerugian, saat terjadi kebakaran. Pengaturan kompohen arsitektur dan struktur bangunan gedung antara lain dalam penggunaan bahan bangunan dan konstruksi yang tahan api, kompartemenisasi dan pemisahan, dan perlindungan pada bukaan. Setiap bangunan · gedung, kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah I ' deret sederhana, harus dilerlgkapi dengan sistem proteksi aktif yang merupakan proteksi harta benda terhadap bahaya kebakaran berbasis pada. penyediaan peralatan yang dapat bekerja baik secara otomatis maupun secara manual; · digunakan oleh penghuni atau petugas· pem'adam dalam melaksanakan operasi pemadaman. Penyediaan peralatan pengamanan kebakaran sebagai sistem proteksi aktif antara lain penyediaan sistem deteksi dan alarm kebakaran, hidran kebakaran di luar dan dalam bangunan gedung, alat pemadam api ringan, dan/atau sprinkler. · · · Dalam hal pemilik n.i~ah tinggal tu~ggal · berinaksud melengkapi bangunan gedungnya dengan sistem proteksi pasif dan/ atau aktif, maka harus memenuhi persyaratan perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku. Ayat (2) Penggunaan bahan bangunan untuk fungsi dan klasifikasi bangunan gedung tertentu termasuk penggunaan bahan bangunan tahan api harus melalui pengujian yang dilakukan oleh lembaga pengujian

yang terakreditasi.## Ayat (3)Cukup jelas.## Ayat (4)Bangunan gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai, dan/atau denganjumlah penghuni tertentu, antara lain:- -, Bangunan umum dengan penghuni minimal 500 orang, atau yang memiliki luas lantai minimal 5.000 m 2 , dan/atau mempunyai ketinggian lebih dari 8 lantai;- Bangunan industri dengan jumlah penghuni minimal 500 orang, atau yang memiliki luas lantai minimal 5.000 m 2 , atau luas site/areal lebih dari 5.000 m 2 , dan/atau terdapat bah3/1 berbahaya yang mudah terbakar; dan- Bangunan gedung fungsi khusus.Ayat (5)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal44Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 46

## Ayat (1)

Permeabilitas tanah adalah daya serap tanah terhadap air hujan.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Yang dimaksud dengan daerah tertentu adalah daerah yang muka air tanah tinggi (diukur sekurang-kurangnya 3 m dari permukaan tanah) atau daerah-daerah lereng/ pegunungan yang secara geoteknik mudah longsor. I Untuk daerah yang tinggi muka air tanahnya kurang dari 3 m, atau permeabilitas tanahnya kurang dari 2 cm/jam, atau persyaratan jaraknya tidak memenuhi syarat, maka air hujan langsung dialirkan ke sistem penampungan air hujan terpusat seperti waduk, dsb, melalui sistem drainase lingkungan/kota.## Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 48

Cukup jelas.

## Pasal49## Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Pencahayaan alami dapat berupa bukaan pada bidang dinding, dinding tern bus cahaya, dan/ atau atap tembus cahaya. Dinding tembus c~hf.iya misalnya dinding yang menggunakan kaca. penggunaan genteng kaca atauAtap tembus cahaya misalnya skylight.Ayat (3)Cukup jelas.II' .II'IAyat (4) , Tingkat iluminasi atau dngk~t pencahayaan pada suatu ruangan pada umumnya didefinisikan sebagai tingkat pencahayaan rata-rata pada biqang kerja. Yang dim~sud dengan bidang ·kerja adalah bidang horizontal imajiner yang terletak 0,75 m di atas lantai pada seluruh ruangan. Silau sebagai akibat . penggunaan pe~cahayaan alami dari sumber sinar matahari langsung, langit yang cerah, objek luar, maupun dari pantulan kaca dan sebagainya, perlu dikendalikan agar tidak mengganggu tingkat \JUminasi yang dip~n~yarc3:tkan sesuai fungsi ruang dalam bangunan gedung.Ayat (5)Pencahayaan darurat yang berupa lampu darurat dipasang pada:- lobby dan koridor;- ruangan yang mempunyai luas lebih dari 300 m 2 ·
PENJELASAN
Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bencana lain, seperti bila terjadi gempa, kerusuhan, atau kejadian darurat lain yang menyebabkan pengguna bangunan gedung harus dievakuasLAyat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal55Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 56

Ayat (1)

Cukup Jelas.Ayat (2)Cukup Jelas.Ayat (3)Cukup Jelas.Ayat (4)Cukup Jelas.Ayat (5)Pada bangunan gedung yang karena fungsinya mempersyaratkan tingkat kenyamanan tertentu, untuk mendapatkan tingkat temperatur dan kelembaban udara di dalam ruangan dapat dilakukan dengan pengkondisian udara.Pengkondisian udara dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip› prinsip penghema~ energi dalam bangunan gedung.Ayat (6)Kenyamanan pandangan dapat diwujudkan melalui gubahan massa bangunan, rancangan bukaan, tata ruang dalam dan ruang luar bangunan, s~rta dengan memanfaatkan potensi ruang luar bangunan, ruang terbuka hijau. ala.µii 1 · a.ta,:µ · buat~, termasuk pencegahan terhadap gangguan silau dan pantulan sinar:Ayat (7)Kenyamahan terhadap getaran adalah suatu keadaan dengan tingkat getaran yang tidak menimbulkan gangguan bagi kesehatan dan kenyamanan seseorang dalam melakukan kegiatannya. Getaran dapat berupa · getarart kejut, getaran mekanik atau seismik baik yang berasal dari dalam bangunan maupun dari luar bangunan. Kenyamanan terhadap , kebisingan adalah keadaan dengan tingkat kebisingan yang tidak menimbulkan · · gangguan pendengaran, kesehatan, dan kenyamanan bagi seseorang dalam melakukan kegiatan.Ayat (8)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Masa kerja tim ahli bangunan gedung fungsi khusus yang ditetapkan oleh Menteri disesuaikan dengan kebutuhan dan intensitas permasalahan yang ditangani.Ayat (3)Cukup jelas.1'''Ayat (4) Jumlal;l anggota tim ahli bangunan gedung ditetapkan ganjil dan disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung dan substansi teknisnya. Setiap unsur / pihak yang menjadi tim a~li bangunan gedung diwakili oleh 1 (satu) orang sebagai anggota. Instansi pemerintah yang berkompeten dalam memberikan pertimbangan teknis di bidang bangunan gedung dapat meliputi unsur dinas pemerin tah daerah ( dinas teknis yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan bangunan gedung) dan/atau Pe~erintah (departemen tekni~ yang bertanggung jawab dalambidang pembinaan bangunan gedung, dalam hal pertimbangan teknis untuk bangunan gedung fungsi khusus), serta masing-masing diwakili 1 (satu) orang.##
PENJELASAN
Pasal 63

Ayat (1) Yang dimaksud tidak menghambat proses pelayanan penz1nan adalah pertimbangan teknis diberikan tanpa harus menambah waktu yang telah ditetapkan dalam prosedur atau ketentuan perizinan. Ayat (2) Penilaian terhadap pemenuhan persyaratan teknis tata bangunan dan lingkungan dilakukan minimal terhadap dokumen prarencana bangunan gedung. keandalan dokumen

Penilaian terhadap pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung dilakukan minimal terhadap pengembangan rencana bangunan gedung.##
PENJELASAN
Pasal 64

## Ayat (1)

Cukup jelas.## Ayat (2)Cukup jelas.## Ayat (3)Perbaikan, perubahan, dan/atau pemugaran bangunan gedung dilakukan sesuai dengan tingkat kerusakan bangunan gedung. Tingkat kerusakan bangunan gedung dapat berupa kerusakan ringan, kerusakan sedang, atau kerusakan berat. Tingkat kerusakan ringan adalah kerusakan terutama pada komponen non sµuktural, seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai, dindi. ng partisi/ pengisi. Tingkat kerusakan · sedang adalah kerusakan pada sebagian komponen struktural, seperti struktur atap, lantai dan sejenisnya. Tingkat kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangu.nan.##
PENJELASAN
Pasal 65

Ayat (1)

. Cukup jelas.II''II''Ayat (2) Dokumen pelaksanaan adalah dokumen rencana teknis yang telah disetujui dan disah~an, termasuk gambar-gambar kerja pelaksanaan (shop drawings) yang merupakan bagian dari dokumen ikatan kerja. Pemeriksaan kelengkapan adalah pemeriksaan dokumen pelaksanaan pekerjaan dengan · memeriksa ada atau tidak 1 1 ' I' ' I ' ' ' lengkapnya dokumen berdasarkan standar hasil karya perencanaan dan kebutuhan untuk pelaksanaannya. Pemeriksaan kebenaran adalah pemeriksaan dokumen pelaksanaan pekerjaan atas dasar akurasi gambar rencana, perhitungan› perhitungan dan kesesuaian dengan kondisi lapangan. Keterlaksanaan kontruksi adalah kondisi yang menggambarkan apakah bagian bagian tertentu dan/ atau seluruh bagian bangunan gedung yang dibuat rencana teknisnya dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi di lapangan.## Ayat (3)Cukup jelas.## Ayat (4)Kegiatan masa pemeliharaan kontruksi meliputi pelaksanaan uji coba operasi bangunan gedung dan kelengkapannya, pelatihan tenaga operator yang diperlukan, dan . peny1apan buku pedoman pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung dan kelengkapannya.## Ayat (5)Yang dimaksud dengan penerapan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3) termasuk penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).## Ayat (6)Dalam hal pemeriksaan hasil akhir pekerjaan konstruksi dilakukan oleh penyedia jasa kontruksi, pemeriksaan hasil akhir pekerjaan konstruksi juga dilakukan terhadap dokumen lainnya yang dimuat dalam dokumen ikatan kerja.## Ayat (7)Pedoman pengoperasian dan pemeliharaan adalah petunjuk teknis pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung, peralatan serta perlengkapan mekanikal dan elektrikal bangunan gedung ( manual operation and maintenance ) .##
PENJELASAN
Pasal 67

## Ayat (1)

Kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh pemilik atau dengan menggunakan penyedia jasa pengawasan pelaksanaan konstruksi yang mempunyai sertifikasi keahlian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Kegiatan manajemen konstruksi dilakukan oleh penyedia jasa manajemen konstruksi yang mempunyai sertifikasi keahlian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Pemerintah daera.h : melakukan pengawasan konstruksi melalui mekanisme penerbitan izin mendirikan bangunan gedung pada saat bangunan gedung akan dibangun dan penerbitan sertifikat laik fungsi pada \_ saat . bangunan gedung selesai dibangun.Pemerintah daerah \_ dapa,t,, ~e1akuk8.? pengawasan terhadap konstruksi bangunan gedung yang memiliki indikasi pelanggaran terhadap izin mendirikan bangunan gedurtg dan/atau pelaksanaan konstruksi yang membahayakan l~gkungan.Ayat (2) Dalam hal pengawasan dilakukan sendiri oleh pemilik bangunan gedung, pengawasan · pelaksanaan konstruksi dilakukan terutama pada pengawasan mutu dan waktu. Apabila pengawasan ~ilakuk~ ol~h penye~ia jasa pengawasan konstruksi, pengawasrui pelaksanaan · konstruksi meliputi mutu, waktu, dan biaya. Hasil kegiatan pengawasan konstruksi bangunan gedung berupa laporan kegiatan pengawasan, hasil kaji ulang terhadap laporan kemajuan pelaksanaan konstruksi, dan laporan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.Ayat (3)Hasil kegiatan manajemen konstruksi bangunan gedung berupa laporan kegiatan pengendalian kegiatan perencanaan teknis, pengendalian pelaksanaan konstruksi,· pengawasan pelaksanaan konstruksi, dan laporan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.Manajemen Konstruksi digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan gedung yang memiliki :- jumlah lantai di atas 4 lantai,- luas total bangunan di atas 5.000 m 2 , ' .- bangunan fungsi khusus,- -keperluan untuk melibatkan lebih dari 1 (satu) penyedia jasa perencanaan konstruksi, maupun penyedia jasa pelaksanaan konstruksi, dan/ atau- waktu pelaksanaan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears project). 1Ayat (4)Pemeriksaan kelaikan fungsi dilakukan setelah bangunan gedung selesai dilaksanakan\_ oleh pelaksana konstruksi, sebelum diserahkan kepada pemilik bangunan gedung.Apabila pengawasannya dilakukan oleh pemilik, maka pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dilakukan oleh aparat pemerintah daerah berdasarkan laporan pemilik kepada pemerintah daerah bahwa bangunan gedungnya telah selesai dibangun.
PENJELASAN
Pasal 68

Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2) Pemberian sertifikat laik fungsi bagi sebagian bangunan gedung hanya dapat diberikan bila unit ban$Unan gedungnya terpisah secara honsontal atau terpisah secara• kesatuan konstruksi.
PENJELASAN
Pasal 73

Ayat (1)

Pemanfaatan bangunan gedung dilakukan dengan mengikuti kaidah secara umum yang objektif, fungsional, prosedural, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Yang dimaksud bangunan gedung untuk kepentingan umum misalnya: hotel, perkantoran, mal, apartemen. Pemilik bangunan gedung dapat mengikuti program pertanggungan terhadap kemungkinan kegagalan bangunan gedung, bencana alam, dan/ atau huru-hara selama pemanfaatan bangunan gedung. Program pertanggungan antara lain perlindungan terhadap aset dan pengguna bangunan gedung. Kegagalan bangunan gedung dapat berupa keruntuhan konstruksi dan/ atau kebakaran.
PENJELASAN
Pasal 78

Cukup jelas.

1''.II•'•
PENJELASAN
Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)## Huruf aDokumen administratif adalah dokumen yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan administratif misalnya dokumen kepemilikan bangunan gedung, kepemilikan tanah, dan dokumen izin mendirikan bangunan gedung. Dokumen pelaksanaan adalah dokumen hasil kegiatan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung misalnya as built drawings dan dokumen ikatan kerja. · Dokumen pemeliharaan dan pe:rawatan adalah dokumen hasil kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung yang meliputi laporan pemeriksaan berkala, laporan pengecekan dan pengujian peralatan dan perlengkapan bangunan gedung, serta laporan hasil perbaikan dan/atau penggantian pada kegiatan perawatan bangunan gedung.,## Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Hasil akhir pengkajian teknis bangunan gedung adalah laporan kegiatan pemeriksaan, hasil pengujian, evaluasi, dan kesimpulan tentang kelaikan fungsi bangunan gedung.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Kerangka acuan kerja merupakan pedoman penugasan yang disepakati oleh pemilik dan penyedia jasa pengkajian teknis bangunan gedung.##
PENJELASAN
Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal83Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 86

Cukup jelas.

I., ,••
PENJELASAN
Pasal 109

Cukup jelas.

1 '''I1' .'••## ·
PENJELASAN
Pasal 113

Pasal 110

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 112

Cukup jelas.

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 125

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Pengawasan ole~ masyarakat mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah. daerah. , , . I ,, , ;. , Pengawasan pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung yang melibatkan peran masyarakat • berlangsung pada setiap tahapan penyelenggaraan bangunan gedung. pemberian penghargaan untuk •meningkatkan peran masyarakat yang berupa##
PENJELASAN
Pasal 126

Pemerintah daerah dapat mengembangkan sistem tanda jasa dan/ atau insentif.

Cukup jelas.', .'
PENJELASAN
Pasal 138

Cukup jelas.

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALANNOMOR 04I,1II,,I'