Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang STANDAR BIAYA OPERASIONAL PENYULUHAN KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012
Berlaku: 34 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 34 TAHUN 2012
TENTANG
STANDAR BIAYA OPERASIONAL PENYULUHAN KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijeiaskan bahwa Standar Satuan Harga untuk Belanja Perjalanan Dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa schubungan dcngan maksud terscbut pada huruf a di atas, serta dalam rangka menunjan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam upaya pclayanan kcpada masyarakat dalam pclaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan terutama dalam penyelengaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, maka perlu untuk mengatur Standar Biaya Operasional Penyuluhan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b di atas, perlu dibentuk dengan Peraturan Bupati Sintang;
- I. Undang-Undang No 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentan8 Kent. ik Idonesia cuangan Negara (Lembaran Negara Republik in Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nega epublik Indonesia Nomor 4280); 4
5. Undang-un«as Nomor 1 Tahu 200 """2[" Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repu Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Noror 4438);
9. Undang-Undang Nomor I6 Tahun 2006 tcntang Sistcm Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nornor 400);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pera tu ran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8234);
- II. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembar Negara Repubf Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentan Sislem Jnformas1. Keuangan Daerah (Lembaran Negar! Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576. '
13. peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 200)5 tent Pengclolaan Kcuangan Dacrah (Lemba-. '' tang Tah aran Ncgara Republik Indonesia ahun 2005 Nomor 140, T Lemnbaran Negara Republik Indonesia Nomor Z,'-,",",""han
14. Pcratura pe )05 tentang Ped. 'n 'cmcrintah Nomor 79 Tahun 20 ctoman Pe . an Atas p 'embinaan Dan Pengawas ["lenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran \_Bra Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Pemb: : · th agan Urusan Pemerintahan Antara Pemerin.a., Pemerintahan Daerah Provinsi. Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Sintang Nomor 25);
19. Pcraturan Dacrah Kabupatcn Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomnor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
20. eraturan Dacrah Kabupaten Sintang Nomor I Tahun 2010 tcntang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sintan (Lebaran dacrah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Noor I, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sintang Nomor I);
21. Peraturan Dacrah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 25);
9. Memperhatikan tentang Penyuluh
10. 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
11. 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentane Peduma\_n Pengelulaan Keuangan Daerah sebagaiman! telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
Menetapkan
- 3 Peratur 2011 l an Menteri Da!am Negeri Nomor 22 tahun entang Ped d Bet. . Cloman Penyusunan Anggaran Pendapatan 1an Clanja Daerah tahun Anggaran 2012.
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN YA OPERS[O, BUPATI SINTANG TENTANG STANDAR BIA ANG@, 'NAL PENYULUHAN KABUPATEN SINTANG TAHUN ARAN 2012.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- l. Laerah adalah Kabupaten sintang;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemrintah Daerah;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan/Daerah Kota dibawah Kecamatan;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepenlingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pcjabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
7. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pocmcrintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan arganisasi dilingkungan pemerintah Kabupaten Sintang pegawai tidak tctap tcrdiri dari pcgawai tidak tctap bidang keschatan, pendidikan dan pegawai honor daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Sintang;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SPD adalah pengkat laera} pada pemerintah daerah sclaku pengguna anggaran/pengguna barang;
10. 1O. Kota Kecamatan adalah kota yang berkedudukan sebagai ibukota dari masing masing kccamatan di wilayah Kabupaten Sintang scbagaimana yang Lelah ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku;
11. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah '''gurat tugas kepada pejabat negara, pejabat lainnya yang setara, pegawai negeri sipil, dan pegawai tidak tetap utntuk melaksanakan tugaS%
12. Pcnyuluhan Pcrtanian. Pcrikanan, Kchutanan yan8 sclanjut , . '' " dlah proses ya discbut Penyuluhan a iai an pembclajaran bagi Pelaku Utama serta Pelaku Usaha a£a mncrcka ·anisasikan ... au dan mampu menolong dan mengor .: dirinya dal: . . sar teknolog, am mengakses informansi pas tuk permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya un meningkatkan produktivitas, efesiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup;
14. Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indones1a atau koperasi yang dibentuk menurut hukum Indones1a yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan;
13. Pelaku Utama kegiatan Pertanian, Perikanan, Kehutanan yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah masyarakat di dalam dan sckitar kawasan hutan, petani, peternak, pckebun, nclayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan besert keluarga intinya;
15. Penyuluh Pertanian. Perikanan Kehutanan baik Penyuluh PNS, Swasta maupun Swadaya yang selanjutnya disebut Penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan;
17. Balai ' Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat BP3K merupakan tempat/balai pertemuan penyuluh yang berkedudukan di Kecamatan dimana para penyuluh yang bertugas di wilayah Kecamatan tersebut secara berkala melakukan pertemuan;
16. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kchutanan dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disingkat BP4KKP adalah Badan setingkat eselon II yang menyusun kebijakan dan programa penyuluhan, melaksanakan penyuluhan serta pembinaan kepad Penyuluh Kabupaten Sintang;
18. Wilayah Kerja Binaan Penyuluh yang selanjutnya disingkat WKBP adalah wilayah operasional Penyuluh yang terdiri dari satu atau beberapa desa atau kelurahan yang ditctapkan dengan Keputusan Bupati Sintang;
19. Biaya Operasional Penyuluhan yang selanjutnya disingkat (BOP) adalah Biaya untuk memfasilitasi operasional penyuluhan di tingkat Kabupaten untuk melakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan di lapangan.
20. Supervisi adalah kegiatan pengawalan atau pembinaan yang dimaksud untuk meluruskan penyelenggraan kegiatan­ kegiatan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan dan menentukan tindakan koreksi yang perl diambil bila terjadi penyimpangan dalam proses yang sedang berjalan;
21. Monitoring adalah kegiatan pementauan yang dilakuk ik kah ·· .an untuk memasukan apakal Input atau semberdaya yang tersedia telah optimal dimanfaatkan dan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah menghasilkan output, outcome benefit dan impact yang diharapkan; '
22. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan dengan menggunakan ·ndik . :. ·lah · 56'' Inkatorindikator 'Un Yang te! ditetapkan. Evaluasi sebelun kegiatan au"""""&gt; pada saat kegiatan berlangsung dan evaluasi sesula &lt;cgiatan selesai: ,
23. Si . . I, tnya cm Kcrja Lathan dan Kunjungan yang scla!',al ts1ngkat LAKU adalah suatu sistem yang mengatur J kerja do k . ·teraksi antara an :egiatan penyuluhan schingga inter t Penyuluh dengan pelaku utama dan pelaku usaha dapa berjalan dengan baik:
24. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang itunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang » Ak: untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelal:sa aan APBD pada SKPD.
BAB II - JENIS BIAYA OPERSIONAL PENYULUHAN
Pasal 2

Biaya Operasional Penyuluhan adalah dana yang dapat digunakan langsung oleh para penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan di Kabupaten Sintang yang berhak menerimanya, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan.
BAB II - JENIS BIAYA OPERSIONAL PENYULUHAN
Pasal 3

Biaya Operasional Penyuluhan sebagaimana yang dimaksud Pasal 2, meliputi :
- a. biaya Perjalanan Tetap Penyuluh;
- b. bantuan Biaya Perjalanan Menghadiri Pertemuan;
- c. bantuan Biaya Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Penyuluh.
Bagian Pertama
BAB II - JENIS BIAYA OPERSIONAL PENYULUHAN
Pasal 4

- ( 1) Biaya Perjalanan Tetap Penyuluh sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a Peraturan ini merupakan biaya perjalanan rutin Penyuluh setiap bulan dalam rangka melaksanakan sistem kerja Latihan dan Kunjungan (LAKU) yang merupakan suatu sistem yang mengatur jadwal kerja dan kegiatan penyuluhan sehingga interaksi antara penyuluh dengan pelaku utama dan pelaku usaha dapat berjalan dengan baik;
- (2) Biaya Perjalanan Tetap Penyuluh sebagaimana dimaksud ayat ( 1) Pasal ini dilaksanakan dari tcm pat kcdudukan Ibukota Kecamatan ke Wilayah Kerja Binaan Penyuluh (WKBP) di kelurahan/desa dan kembali ke kedudukan semula.
- (3) Biaya Perjalanan Tetap Penyuluh dibayar sebelum atau sesudah perjalanan dilakukan;
- (4) Dalam Perjalanan Tetap Penyuluh harus se . · 'gera dilaksanakan, sementara Biaya Perjalanan Tetap bej ib k k Bi eum dapat dibayarkan, maka iaya Perjalanan Tetap dapat dibayarkan olch bendahara pengeluaran setelah perjalanan selesai dilaksanakan;
BAB II - JENIS BIAYA OPERSIONAL PENYULUHAN
Pasal 5

Besaran B;.be raimana t 'laya Perjalanan Tetap Penyuluh seDagan "ntum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak rpsahkan dari Peraturan ini.
Bagian Kcdua
BAB II - JENIS BIAYA OPERSIONAL PENYULUHAN
Pasal 6

- ( I ) Bantuan Biaya Pcrjalanan Menghadiri Pertemuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 huruf b, merupakan bantuan biaya perjalanan yang diberikan dalam rangka nenghadiri undangan Pertemuan Penyuluh di Kabupaten dan Pertemuan Penyuluh di Kecamatan.
- (3) Dalam Pertemuan Penyuluh di Kabupaten sebagaimana ayat (I), tcrmasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal menghadiri:
- (2) Bantuan Biaya Perjalanan Menghadiri Pertemuan scbagaimana dimaksud ayat (l), dilaksanakan dari tempat kedudukan lbukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan maupun dari Ibukota Kecamatan ke lbukota Kabupaten dan kembali ke kedudukan semula.
- a. pertemuan teknis dan evaluasi kinerja Penyuluh;
- b. pertemuan penyusunan programa Kabupaten;
- c. pertemuan/Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyuluh;
- d. gelar teknologi tingkat Kabupaten;
- e. forum penyuluhan tingkat Kabupaten;
- f. seminar-seminar Penyuluh.
- (4) Dalam Pertemuan Penyuluh di Kecamatan sebagaimana ayat (1) Pasal ini termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal menghadiri Pertemuan Rutin Penyuluh di Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
Bagian Ketiga
BAB II - JENIS BIAYA OPERSIONAL PENYULUHAN
Pasal 7

- ( 1) Bantuan Biaya Monitoring, Evaluasi dan Supcrvisi Penyuluh sebagaiman yang dimaksud Pasal 3 huruf c Peraturan ini merupakan biaya operasional Tim Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Kabupaten dalam melakukan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Supervisi kepada Penyuluh yang berada di Kecamatan.
- (2) Bantuan Biaya Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Penyuluh sebagaimana dimaksud ayat (l) Pasal ini dilaksanakan dari tempat kedudukan Ibukota Kabupaten ke lbukota Kecamatan dan kembali ke kedudukan semula.
BAB II - JENIS BIAYA OPERSIONAL PENYULUHAN
Pasal 8

Besaran Bantuan Biaya Perjalanan Menghadiri Pertemuan dan Biaya Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Penyuluh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAi iii FTENT\HAN LAIN-LAIN
- ( Anggrz Ta
- Sura; Printah Tugs5 dana yang diperlukan {
Pasa! 10
- {J De±am ia berdasarian tidak bznak dixurakan uncLk
- i?) 2 Fenyuili: cinentukan
7AB;V KETENTUAN PERALIHAN
asal II
4%+el ..­
.2
ETENTUPN PEN&amp;TUP
rasai i ?
Perauran Bupau in beriaku scjak tangg diunangkan. par seriap orang «dapat mengetahuinya, memerintahkan eusia!an Feaiuan Bupai nn «icuian pcnctnpaidnunlyd aha1 Be·vita Dserah Kabpaien Stam.
[.¢el» a) t.'4+e it ta4nu +A +ui«, +
Pada tangga 4 1
(uuPATI
SINTANG,
4
+./
K
MIL1ON CROSBY
2012
D:undangkan pada tangga! 40
di Siu:;
l
4ULII! LI H/\JI H1/L
BERIT DiEAH KB~PiTEiN Si:NG Ti#H UN 20i: ii2&amp; )
I
4
SANA BIAYA E. ?
I
| i l { No / I | BANTUAN a:vi t!A1.\ PER.JALA N AN ') 2 | d |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|
| ' 1. I 1':t.T:<.f!!Hl_,.>_q C:(!",i!·ig 2. jecaatan eiam Pestai 3. ]rcamatn Rinji Hl 4. | 20.0G,00 200.000,00 200.000,00 | |
| jenratan Sungai Tcblelian | | |
| 5. I Kevauaian Tenak | 200 000,00 | |
| ,.. I '. ... . '' I � • t. ' Pet «lit«ic» siiel | rd rt ft cu.AA,A+\ | |
| 7 ! Keta9aian ' auk | 200.000.0O | |
| () I ' , .-, ,. ... --- . � - ·- '·' ... � - ·- l ' . r· ]o, } Is«iuu«tu«ti iei iii | 200.00,00 | |
| '. I hecamatan hctunga lhr ·7 | 225.000.UU | |
| 4 10. ;Kcaratan Kctgau Tega} | oyoc now tw 4ii« | |
| II. ; Accamatan kavan Hutu | 22o.UUU.UU | |
| . lac.mgtm @g ges gt !+ii+4i444 4+4«4nf 4h4 | 499.g!9,'9 | |
| 13. j ecamatan scrawar | uu.Uuu,uu | |
| 1 ' poor.tos ugh@lg ' ,_ _-·----- | 459.±yU,99 � - | |
· . ·... · , W!LAY AH p 'LA IEA PENYULU; DAI ECAMATAN At + · 71.1 tl l a zln -· s-5 ;-2N pyy! @WK9 AtpATEN SINTANG «ii is j j .I i ..
01091
LAMPIRAN E: PERATuy
'
No,
%,,''N BUPAT1 sINTANG
TANGGAL
'
3f TUN 2012
TENT ANG
{ @9i
2012
STANDAR BIAYA OPERASIONAL PENYULUHAN KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012.
STANDAR BLAY PERJALANAN TETAP PENYULUH DARI KECAMATAN KE
WILA YAH KE � JA BINAAN PENYULUH (WKBP) KABUPATEN SINTANG
| No | WILAYAH PERJALANAN | BANTUAN BIAYA PERJALANAN (RD) | KETERANGAN |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 2. 3. | Kecamatan Sintang Kecamatan Kelam Permai Kecamatan Binjai Hulu | 175.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 | |
| 4. | Kccamatan Sungai Tcblclian | | |
| 5. | Kccamatan Tempunak | | |
| 6. | Kecamatan Dedai | | |
| 7. | Kecamatan Sepauk | | |
| 8. | Kccamatan Kayan Hihr | | |
| 9. | Kecamatan Ketungau Hilir | 225.000,00 | |
| I 0. | Kecamatan Ketungau Tengah | 225.000,00 | |
| 11. | Kecamatan Kayan Hulu | 225.000,00 | |
| 12. | Kecamatan Ketungau Hulu | 400.000,00 | |
| 13. | Kecamatan Serawai | 400.000,00 | |
| 14 | Kecamatan Ambalau | 450.000,00 | |
BUPATI SINTANG
a.l
K MILTON CROSBY
I
01092
LIMPIKIN ;
34
'
L
I
!
| I I ;. ' O. } ' ' | TUAN PERiALANN | ANTUAN ; Bi#AH jPRIALANAN '. R J' | KETERANGAN |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| i-·--·1--+------------ l | -·-··-----:::-------- _--_-- - - _·t ;_:· | | |
| I·· --1 i 2 | S-i � ,-..::,. � -=-; -:-- --- -------- tar ct:zmetn iiniagin ISin1.so .., """6 . 'r:Pg-· e+urn elm Perm»i | � ---;:-::;-;,- � --- � j bu.~u~,Qi ' ' 100 000_00 | ----l----7 |
| ' | juyia«yo !"gs··gaggggg '' '' hutentatians ii±res iiuitt | iii.uuu,uii | |
| | Sita - Kea Suns Teel | 106.000,00 | |
| r ,, | e· ·· vi4lie«lie • r ' fut cits@os it purser | rr vr re our,u» | |
| ; | Si9tang - Keamatau bed | 150.000,0O | |
| ] '7 I | S';+!-. ', <..,,,, ·ui seii@ i~Cail oej+ti | ouuy go ng <vii.iiki,ii | |
| ; | Sintang ecanatan havan Hhr | 2GU.OUU,OU | |
| i I ') | 4...:1;n,.,._..,...,,. l!'r _ ,. � I.' LJ •• I.. ...,, 1 "- � •5 J-.. ...,&.. t\.u. � <..A.•• tl'-4• � | •)f)1) I\/\{) I"\() 'o.JV.J,uvu,uv | |
| IO | ;Sintang ccamatan kctungau H;tr | 2UU.UUU,UUO | |
| !! | !g,go Kee:m:en k.eggnog 'eh ]'ht4+ it + | 100.000,' | |
| I | int;g hecamata tctungau ttu;u | out.UUu,UU | |
| f z | %«i+sire loo·rs 'ors | <uwvww vw | |
| | .'5%, | %is | |
]
BUPTIL SINTANG,
.
«
MILTON CROSBY