Unknown Unknown Nomor 10 Tahun 2016
Tentang PENYELENGGARAAN REKLAME DAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
Berlaku: 20 April 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERA TURAN WALI OTA SINGKAWANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME DAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SINGKAWANG, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (6), Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 67 ayat (4), Pasal 73 ayat (3), Pasal 74 ayat (7), dan Pasal 78 ayat (3), Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Weli kota tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Pemungutan Pajak Reklame;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara epubhik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pernbentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Unclang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata. Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik l ndonesia Nomor 4050);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Jndonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Pe:raturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
15. Feraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahan 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Men teri Dalam Negeri Noror 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Lain-lain;
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambaha:n Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 1 l);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang
Menetapkan
(Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Paak Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 23);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALl KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.
BAI I KETENTUAN UMUM
Pasal l
Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatrm, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
6. Bidang Pendapatan adalah bidang pendapatan pada Dinas.
7. Kepala Bidang Pendapatan adalah Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
8. Dinas Teknis adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pembinaan dan pengelolaan reklame.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan, yang selanjutnya disebut SKPD yang membidangi perizinan adalah unsur pembantu wali kota dalam penyelenggaraan pemerinrahan daerah yang bertanggungjawab terhadap tugas pemerintahan dibidang pelayanan perizinan.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Instansi terkait adalah SKPD mempunyai tugas, pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan. pajak, pengawasan, ketertiban dan/atau penegakan produk hukum di daerah berkenaan dengan reklame.
12. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang rerutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakm uran rakyat.
13. Badan adalah sekumpulan orang clan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firm.a, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yavasan, organisasi massa. organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak. dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
16. Pajak Reklame, yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
17. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk clan atas nama pihak lain menjadi yang tanggungannya.
18. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau mempromosikan, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
19. Reklame Papan/Billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, calli brete, vinyle termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan. halaman, di atas bangunan.
20. Reklame Megatron/Videotron/ Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang menggunaka:n layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gamba:r dan/ atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
21. Reklame Neon Box adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan atau tulisan pada kotak/box rangka besi, alumunium atau sejenisnya dengan tertutup menggunakan bahan plastik, fiberglas, clicat atau bahan jadi dari jenis vinil/plastik tebal atau sejenisnya, serta diberi penerangan lampu pada bagian dalam kotak/box yang pemasangannya tidak menggunakan konstruksi seca:ra khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.
22.
- Reklame Neon Sign adalah reklame yang diselenggarakan berupa gamba:r, lukisa:n atau tulisan dari bahan lampu neon sign (lampu neon kecil berarna) yang dipasang pada papan/board dengan rangka dan plat besi, alumunium dicat serta pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejaiar, melintang atau menyilang jalan.
23.
Reklame Baliho adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar/lukisan dan/atau tulisan yang terdiri dari bahan kain, plastik disablon, papan, triplek, fiberglass. dan bahan lainnya yang sejenis untuk kegiatan tertentu dengan perletakan/penempatannya menggunakan rangka/board besi, alumunium di las/rivet/baut atau kayu/bambu diikat kawat atau tali dan bersifat tidak permanen.
24. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lainnya yang sejenis dengan itu, yang dipasang dengan cara diganrungkan horizontal/vertikal dengan menggunakan tali pengikat dan/ atau memakai tiang besi/bambu.
25. Reklame Melekat/Poster/Stiker adalah reklame yang dselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan berbentuk lembaran lepas di sablon atau dicetak/ offset, dengan cara disebarkan, ditempelkan. dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda.
26. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas. diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang. digantungkan pada suatu benda lain.
27. Reklame Berjalan/kendaraan adalah reklame yang diternpatkan atau ditempelkan pada kendaraan bermotor berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan.
28. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh peranta:ra alat.
29. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
30. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan clan/ a.tau tulisan dengan cara disebarkan atau dipasang pada suatu alat/benda yang diletakkan di atas permukaan air.
31. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
32. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
33. Kawasan/zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan reklame.
34. Kawasan khusus adalah kawasan andalan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitar.
35. Kawasan perdagangan adalah kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan perdagangan dan jasa termasuk pergudangan yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan.
36. Kawasan campuran adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukan bagi pengembangan kegiatan campuran bangunan umum dengan permuki.man beserta fasilitasnya yang dirancang sesuai dengan fungsi dan kebutuhan masyarakat dimana kawasan bangunan tersebut dibangun dan dikelola serta dipelihara dengan baik.
37. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilk dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran peragaan, penanyangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan terpasang diternpat. yang telah diizinkan.
38. Nilai Sewa Reklame, yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
39. Nilai Strategis Lokasi, yang selanjuatnya disingkat NSL adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang ekonomi dan/ atau nilai promotif.
40. Sudut Pandang Reklame adalah arah hadap reklame yang dilihat dari jumlah persimpangan dan arah jalan.
41. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus penyelenggaraan reklame yang diukur mulai dari permukaan tanah sampai ambang paling atas bidang reklame.
42. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan 1 (satu) atau beberapa buah reklame.
43. Lebar Bidang Reklame adalah ukuran vertikal media/papan reklame.
44. Panjang Bidang Reklame adalah ukuran horizontal media,/papan reklame.
45. Materi Reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan wama yang terdapat dalam bidang reklame.
46. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
47. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan perpajakan daerah.
48. Sistem Official Assesment adalah suatu sistem dimana pajak dihitung dan ditetapkan secara jabatan.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
50. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak yang selanjutnya disebut Formulir Pendaftaran adalah formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Dinas.
51. Surat Pemberitahuan Pajak Reklarne, yang selanjutnya disingkat SPPR adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan jenis, tema, lokasi pemasangan, ukuran, jumlah yang terpasang, dan batas waktu peasangan dari suatu penyelenggaraan reklame.
52. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengelaran daerah.
53. Tanda Bukti Pembayaran, yang selanjutnya disingkat TBP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak kepada Bendahara Penerimaan Dinas.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang
55. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administra.si berupa bunga. dan/atau denda.
56. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pembetulan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
57. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak 'Terhutang, Surat Ketetapan pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihi, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar. atau terhadap pemotongan atau pemungu tan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
58. Putusan Banding adalah putusan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
59. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba untuk periode Tahun Pajak tersebut.
60. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah. yang selanjutnya disingkat dengan NPWPD adalah Surat Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam ad:minsitrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
61. Pembayaran adalah jumlah uang yang seharusnya diterima oleh orang pribadi atau badan atas imbalan jasa yang disediakannya, secara tunai, dan/atau dengan cek dan sejenisnya.
62. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
BAB III - PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 3

Jenis reklame, yang diselenggarakan terdiri atas:
- a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
- b. reklame kain;
- c. reklame melekat (stiker);
- d. reklame selebaran;
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. reklame udara;
- g. reklame apung;
- h. reklame suara;
1. reklame film/ slide; dan
- j. reklame peragaan.
Bagian Kedua
Penyebaran Reklame
- ( 1) Penyebaran reklame di Kota Singkawang harus memperhatikan estetika, keserasian bangunan, keamanan dan lingkungan, sesuai dengan titik lokasi pemasangan reklame yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (2) Penyebaran reklame dapat dilakukan di seluruh Wilayah Kota Singkawang, kecuali :
- a. kantor-kantor pemerintah; dan
- b. kawasan yang dilarang.
- (3) penyebaran reklame pada kantor-kantor pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan hanya semata-mata hanya memuat nama instansi dan/atau reklame yang sifatnya penyampaian pesan-pesan pemerintah kepada masyarakat.
- (4) Ketentuan berkenaan dengan titik lokasi pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran l yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Pera tu ran W ali kota 1n1.
- (5) Apabila terjadi perubahan titik lokasi sebagaimana dirnaksud ayat (4), penetapan perubahan titik lokasi ditetapkan dengan keputusan Wali kota.
Bagian. Ketiga Berdasarkan Tempat Pemasangan
Pa.sal 5
- ( 1) Reklame berdasarkan tempat pemasangan dapat dibedakan menjadi :
- a. reklame ditempatkan semata-mata di dalam ruangan dengan sasaran yang berada dalam rangan itu sendiri dan/atau yang berada di luar ruangan; dan
- b. reklame yang ditempatkan di 1 uar ruangan dengan sasaran yang beracla di luar ruangan.
- (2) Reklame yang ditempatkan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya diperkenankan pada:
- a. halaman/persil;
- b. menempel atau menggantung pada bangunan;
- c. di atas bangunan; dan
- d. sarana angkutan laut.
Bagan Keempat Berdasarkan Isi Re klame
BAB III - PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 6

Penyelenggaraan Reklame berdasarkan isi reklame dibedakan sebagai berikut:
- a. reklame promosi yang bertujuan untuk mempromosikan suatu barang, jasa, atau seseorang;
- b. reklame tempat usaha yang bertujuan untuk menjelaskan nama bangunan, orang, usaha, organisasi, dan lain-lain;
- c. reklame penyuluhan yang bertujuan mengumumkan program penyuluhan atau menyampaikan pesan-pesan pemerintah kepada masyarakat; dan
- d. reklame campuran yaitu jenis reklame yang isinya diselenggarakan secara bersamaan atau terpadu dengan sponsor tertentu.
Bagian kelima
Penempatan Reklame
Paragaraf 1
Dalam Prasarana Kota
BAB III - PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan reklame berdasarkan penempatan reklame dapat ditempatkan di Wilayah Kota Singkawang yang penempatannya meliputi:
- a. di dalam prasarana kota; dan
- b. di luar prasarana kota.
- (2) Penempatan reklame di dalam prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkenankan hanya pada tempattempat sebagai berikut:
- a. tepi jalan;
- b. tempat pemberhentian bis (halte);
- c. jembatan penyeberangan;
- d. tepi saluran atau kali;
- e. taman kota atau jalur hijau; dan
- f. persil atau bangunan pemerintah yang belum dimanfaatkan.
- (3) Penempatan reklame sebagaimana dimaksud ayat (2 diperkenankan, kecuali pada titik lokasi yang dilarang sebagaimana tercantum dalam
lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W ali kota ini.
- (4) Penempatan reklame pada tepi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. pemasangan harus sejajar dengan jalan dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan;
- b. pemasangan kaki konstruksi harus berada di atas tanah di luar trotoar dengan jarak kaki konstruksinya minimal 3 (tiga) meter dari tepi jalan;
- c. ketinggian ke bawah dari bidang reklame minimal 5 (lima) meter diukur dari tiang dasar reklame; dan
- d. penempatan pada persimpangan jalan berjarak minimal 3 (tiga) meter dari tepi jalan atau disesuaikan dengan kondisi lapangan.
- (5) Penempatan reklame pada tempat pemberhentian bis (halte) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya diperkenankan dipasang pada bagian atas atap dan bagian dalam dari halte.
- (6) Penempatan reklame pada jembatan penyeberangan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf c barus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. disesuaikan dengan desain atau arsitektur jembatan terse but; dan
- b. tidak merusak konstruksi jembatan penyeberangan.
- (7) Penempatan reklame pada tepi saluran atau kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. penempatan reklame tidak menyebabkan terjadinya gangguan pada fungsi dan pekerjaan pemeliharaan kali atau saluran tersebut; dan
- b. penempatan kaki konstruksi berjarak minimal 2,5 (dua koma lima) meter dari tepi kali atau saluran.
- (8) Jenis reklame yang diselenggarakan pada prasarana kota terdiri dari:
- a. reklame papan / billboard / videotron / mengatron / baliho / neon box;
- b. reklame kain. spanduk, bendera, umbul-umbu1;
- c. reklame berjalan;
- d. reklame udara;
- e. reklame suara; dan
- f. reklame peragaan.
- (9) Penempatan reklame yang tidak d iperkenankan di dalam prasarana kota antara lain :
- a. pada jalur pemisah, pulau-pulau lalu lintas dan median tengah jalan kecuali dalam bentuk ornament dan telah mendapat persetujuan wali kota;
- b. menggunakan atau menempel pada tiang nama jalan rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, listrik, tiang telepon. pohon lainlain yang ditentukan oleh dinas teknis;
- c. melintang di kali atau saluran;
- d. kaki konstruksi masuk ke dalam saluran atau kali;
- e. mengganggu pertumbuhan pohon pelindung kota;
- f. pemasangan reklame kain, spanduk, umbul-umbul. dan bendera kecuali mendapat izin dari wali kota;
- g. pemasangan reklame yang menggunakan penyinaran atau bersinar tidak boleh mengarah atau menggunakan jenis lamp yang mempunyai intensitas cahaya tinggi sehingga menyilaukan pandangan mata;
- h. menggunakan bentuk, ukuran, dan warna tidak diperkenankan menyerupai rambu-rambu lalu lintas serta menutupi pandangan pada rambu-rambu lalu lintas; dan
- i. proyeksi dari bidang reklame masuk ke badan jalan.
Paragaraf2
Luar Prasarana Kota
BAB III - PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 8

- (1) Peletakan reklame di luar prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b ha.nya diperkenankan pada tempattempat antara lain:
- a. sepanjangjalan milik perseorangan atau badan;
- b. halaman milik perseorangan atau badan;
- c. menempel atau menggantung pada bangunan perseorangan atau badan; milik
- d. di atas bangunan milk perseorangan atau badan; dan
- e. pada angkutan darat, air. dan udara serta wahana milik perseorangan atau badan.
- (2) Peletakan reklame di sepanjang jalan milik perseorangan atau badan scbagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a hanya diperkenankan apabila tidak menganggu fungsi dan manfaatjalan.
- (3) Peletakan reklame pada halaman milk perseorangan atau badan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya diperkenankan apabila tidak mengganggu fungsi dan manfaat alam yaitu :
- a. desain reklame disesuaikan atau serasi dengan arsitektu bangunan dan lingkungan sekitarnya; dan
- b. tidak menutupi bangunan yang ada di belakangnya.
- (4) Peletakan reklame yang menempel atau menggantung pada bangunan milik perseorangan atau badan sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) huruf c hanya diperkenankan apabila:
- a. serasi dan seimbang serta merupakan satu kesatuan dengan bentuk desain dan perencanaannya tidak mengganggu arsitektur bangunan;
- b. harus dipasang dengan ketinggian sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter dari kaki reklame; dan
- c. logo, nama gedung kantor dapat dipasang tanpa bidang dasar.
10. Peletakan reklame di atas bangunan milik perseorangan atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya diperkenankan apabila:
- a. bangunan yang memiliki bentuk atap mendatar:
- b. letak dan panjang bidang reklame harus disesuaikan dengan keadaan bangunan secara keseluruhan; dan
- c. bagian kaki dari konstruksi reklame pada atap yang terlihat dari bawah harus ditutup clan bentuknya disesuaikan dengan arsitektur bangunan.
- (6) Peletakan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilekatkan reklame antara lain pada:
- a. angkutan darat seperti kendaraan bermotor milik pribad», milik badan, milik umum seperti bus kota, oplet, dan sejenisnya;
- b. angkutan air seperti : kapal laut, kapal tunda, tongkang. kapal penyeberangan, perahu/sampan, speedboat, kendaraan rekreasi di atas air; dan
- C. angkutan udara atau wahana udara seperti Pesawat udara, halon udara, peragaan di udara.
- (7) Peletakan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik atau penanggungjawab perseorangan/ badan.
- (8) Penempatan reklame di dalam dan di luar prasarana kota harus memenuhi persyaratan:
- a. penempatan reklame tidak mengganggu kea.manan dan ketertiban serta tidak menyimpang dari norma sosial budaya, dan keagamaan;
- b. penempatan reklame tidak mengganggu lalu lintas umum baik pejalan kaki maupun kelancaran lalu lintas kendaraan;
- c. penempatan reklame tidak mengganggu keindahan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan;
- d. penempatan reklame harus berdasarkan tata letak atau blok plan kota;
- e. reklame harus menggunakan bahasa indonesia yang baik, benar dan sopan;
- f. penempatan reklame tidak mengganggu fungsi dan merusak konstruksi prasarana kota serta mengganggu pemeliharaannya;
- g. konstruksi reklame harus dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis dan sesuai dengan peletakan; dan
- h. penempatan reklame yang baru pada lokasi yang telah ada reklame sebelumnya, pemasangan reklame tersebut harus mengikuti konstruksi reklame yang telah ada.
- (9) Penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. kerusakan sarana dan prasarana kota sebagai akibat dari penyelenggaraan reklame menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame; dan
- b. penyelenggara reklame wajib memelihara reklame dengan mengadakan perbaikan atau pengecatan.
Bagian Keenam Alat-alat Peragaan Reklame
BAB III - PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 9

- (1) Setiap penyelenggara reklame harus memperhatikan konstruksi, material, bentuk, dan cara penyajian reklame dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. konstruksi yang terdiri dari:
1. kaki tunggal yaitu sarana reklame yang sistem kaki sarana konstruksinya hanya satu tiang;
2. kaki ganda yaitu sarana reklame yang sistem kaki sarana konstruksinya yang terdiri atas dua tiang atau lebih;
3. rangka adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya bentuk rangka; dan
4. menempel adalab sarana reklame yang penyelenggaraannya dengan cara menempelkan bidang reklame pada bagian bangunan dengan mernakai konstruksi tambahan yang menyatu dengan konstrksi bangunan.
- b. material konstruksi terdiri dari:
1. kayu (untuk pemasangan reklame yang berjangka waktu paling lama 3 bulan); dan
2. besi (untuk pemasangan reklame yang berjangka waktu lebih clari 3 bulan).
- c. material bidang reklame dapat berupa :
1. kain / vinil;
2. kertas film,
3. papan/triplek;
4. lampu/elektronik;
5. alumunium;
6. plastik;
7. seng;
8. fiberglas;
9. kaca;dan
10. campuran;
- d. bidang reklame dapat berbentuk :
1. persegi;
2. silinder;
3. kerucut; dan
4. bulat.
- (2) Cara penyajian reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat berupa:
- a. bersinar yaitu jenis reklame yang penyajiannya memancarkan sinar;
- b. disinari yaitu reklame yang dalam penyajiannya dibantu alat penyinaran (lampu) yang menyinari bidang reklame;
- c. tidak bersinar yaitu jenis reklame yang bidang reklame tidak memakai lampu sebagai alat bantu penyajian;
- d. statis yaitu reklame yang dalam penyajiannya baik bidang reklame maupun materi pesan yang disajikan bersifat stats;
- e. bergerak yaitu jenis reklame yang dalam penyajian materi pesannya disampaikan melalui sistem memberikan kesan gerak; dan
- f. bersuara yaitu jenis reklame yang dalam penyajiannya dibantu alat pengeras suara.
Bagian Ketujuh
Perusahaan J asa Periklanan/Biro Reklame
BAB III - PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 10

- (1) Fenyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh perusahaan jasa periklanan/biro reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d harus dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk:
- a. Perseroan Terbatas;
- b. Yayasan;
- C. Perkumpulan;
- d. Koperasi;
- e. CV;
- f. Finn.a; dan
- g. Perseorangan atau pribadi.
- (2) Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Persyaratan umum:
1. terdaftar pada Dinas Teknis;
2. memiliki izin usaha; dan
3. memiliki NPWPD.
- b. Persyaratan khusus:
1. memiliki kemampuan dalam bidang perencanaan perancangan, dan penyelenggaraan promosi suatu produk atau program penyuluhan ke masyarakat;
2. memiliki studio perencanaan dan workshop; dan
3. memiliki tenaga ahli yang dinilai mampu menunjang mutu clan kualitas dalam penyelenggaraan reklame.
Bagian Kedelapan Izin Penyelenggaraan Reklame
Paragraf 1
Mekanisme Perizinan
BAB III - PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 1

l
- (1) penyelenggara reklame dapat dilakukan oleh :
- a. perorangan untuk dan atas namanya sendiri berupa nama, promosi, dan sejenisnya;
- b. badan atau badan hukum yang menyelenggarakan dan mengurus reklame untuk dan atas nama sendiri berupa bad an, logo, promosi, dan sejenisnya; dan
- c. perusahaan jasa periklanan atau biro jasa reklame yang menyelenggarakan reklame bertindak untuk dan atas nama sendiri atau bertindak untuk atas nama orang atau badan lain.
- (2) Setiap penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik permohonan baru maupun perpanjangan serta pergantian tema dan/ a tau gambar reklame harus memperoleh izin penyelenggaraan reklame yang dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi perizinan dengan mengajukan Surat Pennohonan Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (3) Permohonan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertvlis kepada SKPD yang memabidangi perizinan clengan mengisi formulir yang telah disediakan.
7. () Izin Penyelenggaraan Reklame dapat diterbitkan apabila telah memenuhi persyaratan penyelenggaraan reklame atau membayar
pajak reklame terhutang dan jaminan asuransi serta mendapat rekomendasi dari Dinas Tekni s.
- (5) Jaminan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dana yang dibayarkan kepada perusahaan sebagai pertanggungan atas segala bentuk resiko (all risk) yang ditimbulkan dari penyelenggaraan reklame.
- (6) Setiap pemberian izin reklame harus memperhatikan aspek kebersihan lingkungan, keamanan, keagamaan, kesehatan, norma sosial budaya dan keindahan kota.
- (7) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi permohonan baru harus melampirkan:
- a. NPWPD;
- b. bukti lunas pembayaran pajak reklame dari izm yang akan dimohon;
- c. foto copy identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Pasport);
- d. rencana reklame (gambar produk) lengkap dengan isi reklame;
- e. gambar konstruksi reklame;
- f. surat pernyataan tidak keberatan dari perilik persil atau bangunan bagi penyelenggara reklame yang terletak di luar prasarana kota;
- g. surat pemyataan bermaterai dari penyelenggara reklame apabila dikemudian hari terdapat kerusakan dan atau kecelakaan sebagai akibat yang clitimbulkan clari penyelenggaraan reklame;
- h. surat kuasa bermaterai dari pemberi kuasa;
- i. rekomendasi dari Camat berkaitan dengan lokasi sepanjang diperlukan;
- j. persetujuan dari dinas teknis: dan
- k. persyaratan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (8) Permohonan izin penyelenggaraan reklame yang berlokasi pada panggung reklame, selain memenuhi persyarat.an sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus disertai pula pernyataan penyerahan sarana konstruksi untuk reklame yang dimohon secara utuh kepada Pemerintah Daerah setelah izinnya berakhir dan tidak dilakukan perpanja:nga:n.
- (9) Konstruksi panggung reklame yang diserahkan kpada Pemerintah Daerah pengelolaannya diserahkan kepada Dinas Teknis.
- (10) Untuk menentukan yang berhak menggunakan panggung reklame yang telah dikuasai oleh Pemerintah Daerah, Dinas Teknis dapat melelangnya dan hasil lelang tersebut dipergunakan untuk membangun panggung reklame yang baru atau perawatan panggung reklame yang lama.
- (11) Dalam hal perpanjangan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada avat (2) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin penyelenggaraan berakhir surat permohonan diajukan secara tertulis kepada Wali kota melalui SKPD yang membidangi perizinan dengan melampirkan :
- a. NPWPD;
- b. izin penyelenggaraan reklame tahun sebelumnya;
- c. bukti lunas pembayaran pajak reklame dari izin yang akan diperpanjang;
- d. fotocopy identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM/ Pasport);
- e. reklame atau photo reklame yang terpasang;
- f. rekomendasi dari dinas teknis: dan
- g. surat kuasa bermatrai dari pemberi kuasa.
- (12) Dalam hal penyelenggaraan izin reklame bagi permohonan/pemasangan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dimulainya masa izin penyelenggaraan reklame terhitung mulai tanggal diterbitkannya rekomendasi teknis oleh dinas teknis.
- (13) Dalam hal perpanjangan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat ( 11) berakhimya masa izin penyelenggaraan reklame terhitung mulai tanggal pemasangan atau penyelenggaraan reklame.
BAB III - PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 12

Jangka waktu penyelenggaraan rel&lt;lame dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan harus mendapat persetujuan dari SKPD yang menerbitkan izin penyelenggaraan reklame atas nama Wali kota.
Paragraf 2 Rekomendasi
BAB III - PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan izin penyelenggaraan reklame mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas Teknis dengan mengajukan Surat Permohonan kepada Dinas Teknis.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus diajukan secara tertulis kepada Dinas Teknis untuk jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dengan melampirkan:
- a. fotocopy identitas cliri yang masih berlaku (KTP /SIM/Pasport);
- b. rencana reklame (gambar produk) lengkap dengan isi reklame;
- c. surat kuasa apabila dikuasakan;
- d. gambar konstruksi reklame; dan
- e. rekomendasi rencana lokasi pemasangan media reklame dari Camat jika diperlukan.
- (3) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangnya-kurangnya memuat:
- a. nama perusahaan;
- b. alamat pemohon;
- C. NPWPD pemohon;
- d. jenis objek pajak;
- e. tema;
- f. ukuran reklame;
- g. jumlah;
- h. sudut pandang;
1. kawasan pemasangan; dan
- j. lokasi pemasangan.
- (4) Formulir permohonan izin penyelenggaraan reklame yang telah di isi oleh Wajib Pajak dan telah dinyatakan benar serta lengkap lampirannya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari untuk jenis reklame papan/billboard/videotron/megatron/neon box dan sejenisnya harus diterbitkan rekomendasi teknis.
- (5) Penerbitan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan pada Laporan Pemeriksaan.
- (6) Bentuk Formulir Permnohonan [zin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rekomendasi Teknis sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) dan bentuk izin reklame, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.
BAB IV - PE MUNGUTAN PAJAK REKLAME
Pasal 14

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan dirinya dengan menggunakan Formulir Pendaftaran kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan penyelenggaraan reklame dimulai.
- (2) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak pada Dinas disertai dengan tanda terimanya.
- (3) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap clan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan melampirkan :
- a. fotocopy identitas diri/penanggung jawab (KTP, SIM, paspor); dan
- b. Surat Kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP/SIM/paspor/dari pemberi kuasa.
- (4) Formulir Pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) waijib disampaikan kembali kepada dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterirna.
- (5) Formulir Pendaftaran yang disampaikan Wajib Pajak kepada Dinas dan telah dinyatakan benar serta lengkap lampirannya wajib diberi tanggal terima, selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak telah mendaftarkan usahanya sebagai objek pajak dan dinyatakan benar serta lengkap sebaga:i mana dimaksud
pada ayat (3), dalam waktu paling Jambat 7 (tujuh) hari kerja Dinas wajib menerbitkan :
- a. Surat Keputusan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak; dan
- b. Kartu NPWPD.
- (7) Bentuk dan isi Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daftar Induk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Surat Keputusan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak dan Kartu NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a clan huruf b. tercantum dalam Lampiran VI sampai dengan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wai kota ini.
Paragrar 2
Pelaporan
BAB IV - PE MUNGUTAN PAJAK REKLAME
Pasal 15

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib melaporkan penyelenggaraan reklame yang diselenggarakannya dengan menggunakan SPPR yang tersedia pada Dinas.
- (2) SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak serta disampaikan kepada Dinas dengan melampirkan :
- a. foto copy identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa (KTP, SIM, paspor) yang masih berlaku; dan
- b. rekomendasi teknis dari Dinas teknis sepanjang diperlukan.
- (3) SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sekurang-kurangnya
6. memuat:
- a. nomor SPPR;
- b. masa pajak;
- C. tahun pajak;
- d. nama Wajib Pajak;
- e. alamat Wajib Pajak;
- f. NPWPD;
- g. jenis reklame; dan
- h. titik lokasi pemasangan reklame
- (4) SPPR yang telah disampaikan kembali kepada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat ke dalam kartu data.
- (5) Bentuk SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Kartu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran X dan Lampiran XI yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.
Bagian Kedua Dasar Pengenaan dan Cara Perhitungan
Paragraf 1 Dasar Pengenaan
BAB IV - PE MUNGUTAN PAJAK REKLAME
Pasal 16

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame yang diperhitungkan dengan memeperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media reklame.
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:
- a. luas bidang reklame x nilaijual reklame pada kawasan; dan
- b. titik lokasi reklame x nilai jual pada kawasan.
- (3) Luas bidang reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperoleh dengan cara menghitung bagian atau seluruh sarana yang dimanfaatkan penuh, tempat penyajian gambar atau kata dari pesan­ pesan penyelenggara.
- (4) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Papan Videotron/Megatron dan sejenisnya per M? dengan penerangan ditetapkan sebagai berikut
1. Kawasan Khusus
Rp. 1.500.000,­
2. Kawasan Dagang
.. . ..
Rp. 1.350.000,­
3. Kawasan Campuran
Rp. 1.150.000,­
- b. Papan/Billboard/Neon Box dan sejenisnya per M? dengan penerangan ditetapkan sebagai berikut :
1. Kawasan Khusus ... . ..
Rp. 700.000,­
2. Kawasan Dagang
Rp. 650.000,­
3. Kawasan Campuran . .. . . .. .
Rp. 550.000,­
- c. papan/Billboard per M? tan pa penerangan ditetapkan sebagai berikut:
1. Kawasan Khusus ... .. . Rp. 650.000,­
2. Kawasan Dagang . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . Rp. 600.000,­
Lokasi
| | | | Rp. | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| | 3. | Kawasan Campuran . .. . . .. . . . . . | . . . . Rp. | 500.000,­ |
| | d. baliho non permanen per M? ditetapkan sebagai berikut: | d. baliho non permanen per M? ditetapkan sebagai berikut: | d. baliho non permanen per M? ditetapkan sebagai berikut: | d. baliho non permanen per M? ditetapkan sebagai berikut: |
| | 1. | Kawasan Khusus... | Rp. | 2,000,­ /hari |
| | 2. | Kawasan Dagang | Rp. | 1.750,­ /hari |
| | 3. | Kawasan Campuran . .. | .. Rp. | 1.250,­ /hari |
| e. | kain/spanduk/umbul­umbul per berikut: | kain/spanduk/umbul­umbul per berikut: | M? | ditetapkan sebagai |
| | 1. | Kawasan Khusus | Rp. | 2.000,­ /hari |
| | 2. | Kawasan Dagang | Rp. | 1.750,­ /hari |
| | 3. | Kawasan Campuran | Rp. | 1.250,­ /hari |
| f. | selebaran/striker/brosur per | selebaran/striker/brosur per | lembar | ditetapkan sebagai |
| | berikut: | berikut: | | |
| | 1. | Kawasan Khusus | ... Rp. | 350,- /bulan |
| | 2. | Kawasan Dagang | ... Rp. | 300,- /bulan |
| | 3. | Kawasan Campuran | ... Rp. | 275.­ /bulan |
| | g. | kendaraan berjalan khusus per M? | Rp. | 65.000,­ /Tahun |
| | h. | film/slide per penyelenggara | ..4... Rp. | 3.000,­ /Jam |
| | i. j. peragaan | udara/balon per unit ... per kegiatan | Rp. ... Rp. | 500.000,­ /Bulan 200.000,­ /Kegiatan |
| (5) | Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada huruf b terhadap reklame yang mempunyai 2 | Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada huruf b terhadap reklame yang mempunyai 2 | Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada huruf b terhadap reklame yang mempunyai 2 | ayat (4) huruf a dan (dua) sudut pandang |
| | Pasal 17 | Pasal 17 | Pasal 17 | |
| (1) | Tarif Pajak Reklame ditetapkan dari nila sewa | Tarif Pajak Reklame ditetapkan dari nila sewa | Tarif Pajak Reklame ditetapkan dari nila sewa | reklame sebagai |
| | a. papan/billboard/vidiotron/megatron/neonbox dan sejenisnya dengan penerangan sebesar... | a. papan/billboard/vidiotron/megatron/neonbox dan sejenisnya dengan penerangan sebesar... | a. papan/billboard/vidiotron/megatron/neonbox dan sejenisnya dengan penerangan sebesar... | 10% dari Nilai Sewa Kawasan/ Lokasi |
| | b. | Papan/billboard tanpa penerangan sebesar... | Papan/billboard tanpa penerangan sebesar... | 10% dari Nilai Sewa Kawasan/ Lokasi |
| | c. | Khusus reklame rokok dan minuman | Khusus reklame rokok dan minuman | 15% dari Nilai Sew a |
| | beralkohol | sebesar.. .. . .. .. | .. | Kawasan/ |
- (2) Tarif Nilai Titik Lokasi Reklame ditetapkan dari Nilai sewa sebesar:
- a. billboard/vidiotron/megatron/neon box 10% dari Nilai dengan penerangan yang menggunakan Sewa Kawasan / konstruksi sebesar... ... ... Lokasi
- b. billboard tanpa penerangan sebesar ...
10% dari Nilai
Sewa Kawasan /
Lokas»
Paragraf 2 Cara Perhitungan Pajak Reklame
BAB IV - PE MUNGUTAN PAJAK REKLAME
Pasal 18

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak clengan tarif pajak reklame.
- (2) Contoh perhitungan pokok pajak reklame terutang sebagai berikut:
- a. Jenis Reklame: Billboard
Nama Wajib Pajak
Thema Reklame
Kawasan Pemasangan
Lokasi pemasangan
Ukuran reklame
Sudutpandang
Lama pemasangan
Jumlah reklame
Perhitungan reklame :
Nilai sewa reklame
Tarif pajak rek lame
Besaran pokok pajak reklame
Ukuran reklame
Jumlah pajak vang harus dibayar
Perhitungan Tarif titik lokasi :
Tarif titik lokasi
Ukuran reklame
Jumlah pajak titik lokasi
Rp. 700.000,-
10% x Rp. 700 000,-
Rp. 70.000.-
5 x 10 M? 2 sisi x 1 buah
100 M2x Rp. 70.000,-
= RD. 700000Q,-
10%x Rp. 700.000,-
5 x 10 M?x 1 buah
50 M 2 x Rp. 70.000,­
Duta romosi
Telkomsel
K.husus
.JI Achmad Yani (depan Mahkota)
5x 10 M2
2 (dual sisi
l (satu) tahun
l ( satu) buah
= RD. 3500.000,­
Jumlah total pajak 3.500.000,­
Rp.7.000.000,­+Rp.
= Rp. 10.500.0002- b.
Jenis Reklame : Papan Tanpa Penerangan
Nama Wajib Pajak
Thema Reklame
Kawasan Pemasangan
Lokasi Pemasangan
Ukuran Reklame
SudutPandang
Lama Pemasa ngan
Jumlah Reklame
Du ta Promosi
Telkomsel
Khusuus
JI. Achmad Yani (depan Mahkota)
2 X 5 M2
1 (satu) sisi
1 (satu) tahun 1
1 (satu) buah
Perhitungan reklame :
Nilai Sewa Reklame
Rp. 650.000,­
Tarif Pajak Reklame
10% x Rp. 650.000,­
Besara.n pokok pajak reklame
Rp. 65.000,­
Besaran pokok pajak reklame
2x5 M 2 x l sisi x 1 buah
Jumlah pajak yang harus dibavar
10 M 2 x,­ 65.000,­
=1Rp.650000,­
Perhitungan Tarif titik lokasi :
Tarif titik lokas
10% x Rp. 650.000,­
Ukuran reklame
2 x 5M3x 1 buah
Jumlah pajak titik lokasi
10 M? x,­ 65.000,­
=RD. 650.000,­
Jumlah total pajak 650.000,­
Jenis Reklame : Kain
Nama Wajib Pajak
Thema Reklame
Kawasan Pemasangan
Lokasi pemasangan
Rp.
650.000,­ + Rp.
= RD. 1.300.000,-
Du ta Promosi
Telkomsel
Khusus
JI Achmad Yani (depan Mahkota)
Ukuran reklame
Rp. 2.000,­
0,5 X 5 M 2
1 (dua) sisi 1
0,5 x 5 M 1 sisi x 10
5 hari
10 (sepuluh) buah
Sudutpandang
Lama pemasangan
Jumlah reklame
Perhitungan reklame :
Nilai sewa reklame
Ukuran reklame
buah
Jumlah pajak yang harus dibayar
25 M 2 x Rp. 2.000,- 5 hari
= Rp. 250.000,­
Paragraf Ketiga
Penundaan Pajak
BAB IV - PE MUNGUTAN PAJAK REKLAME
Pasal 19

Terhadap penundaan pembayaran pajak dikenakan denda berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dengan ketentuan :
- a. jumlah bunga penundaan terhadap jumlah pajak terutang yang akan ditunda adalah 2% (dua persen) dikali jumlah bulan penundaan dan dikali dengan seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda;
- b. besarnya pajak terutang yang harus dibayar karena penundaan adalah seluruh jumlah pajak terutang yang diunda ditambah dengan jumlah bunga penundaan; dan
- c. pajak terutang yang ditunda hams dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo atau pada tanggal dan bulan batas akhir penundaan yang telah ditentukan, dan tidak lagi dapat diangsur.
Bagian Ketiga
Tata Cara Pemungutan
Paragraf 1
Penetapan
BAB IV - PE MUNGUTAN PAJAK REKLAME
Pasal 20

- (1) Pajak Reklame dipungut dengan sistem Official Assesment yang besar pajak terutangnya ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pajak Reklame dipungut dengan sistem Official Assesment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan menerbitkan SKPD.
- (3) Tata cara penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan sebagai berikut :
- a. menghitung jumlah ketetapan pajak atas dasar kartu data;
- b. mencatat hasil penghitungan jumlah ketetapan pajak ke dalam nota perhitungan;
- c. menerbitkan SKPD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atas dasar Nota Perhitungan; dan
- d. membuat Daftar SKPD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atas dasar SKPD.
- (4) Tata Cara pengisian dan penyampaian SKPD ditetapkan sebagai berikut:
- a. tata cara pengisian SKPD :
1. nomor kohir. diisi dengan mencantumkan nomor urut surat ketetapan pajak. contoh: Nomor ohir 001, 002, dst
11. 2.
12. masa pajak. diisi dengan mencantumkan saat pajak terutang yaitu saat berlangsungnya kegiatan yang dapat dikenakan pajak dan atau saat ditetapkannya ketetapan pajak. Contoh Masa Pajak: 1 (satu) Tahun, 1 (satu) Bulan dst.
3.
- tahun payak. diisi dengan tahun pajak yang bersangkutan. Contoh
Tahun 2011.
4. nama badan usaha. diisi dengan mencantumkan nama wajib pajak. Contoh : Nama Badan Usaha : JNTAH
PURNAMA BERANTAH JAYA Adv untu Wajib Pajak Reklme.
5. alamat. diisi dengan mencantumkan alamat wajib pajak. Contoh
lamat : Jalan Yos Sudarso No. 10 Singkawang.
6. NPWPD
diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Contoh NPWPD : 2.0000022.01.01
7. tanggal jatuh tempo. 7
Diisi tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak. Contoh : Tanggal Jatuh Tempo 30 hari setelah SKPD diterima.
8. kode rekening.
Diisi dengan mencantum kode rekening jenis pajak. Contoh : 4.4.1.04.01.
9. jenis pajak daerah.
diisi dengan jenis pajak daerah. Contoh :
Pajak Reklame
,Jenis
Billboard
Thema
Yamaha
Banyaknya
1 ( satu) bu ah / 2 sisi 1
Ukuran
5 X 10
Lokasi
Jalan Diponegoro Singkawang
TMT
12 Maret 2011 s/d 11 Maret 2012
10. jumlah
Diisi dengan besarnya jumlah pajak yang terutang. Contoh: Jumlah: Rp 10.000.000,00
11. tanda terima.
diisi dengan mencantumkan NPWPD, Nama, Alamat, jumlah yang dibayar dan tanda tanggan sipenerima.
- b. Tata cara penyampaian SKPD :
1. menyerahkan asli SKPD kepada Wajib Pajak;
2. Wajib Pajak menandatangani tanda terimanya; dan
3. menyerahkan salinan SKPD beserta Daftar SKPD kepada Kepala Seksi Pembukuan dan Pengendalian dan Kepala Seksi Penagihan Dinas.
- (5) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Nota Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Daftar SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) h.uruf c tercantum dalam Lampiran XII sampai dengan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.
Paragraf 2
Tata Cara Pembayaran dan Tempat Pembayaran
BAB IV - PE MUNGUTAN PAJAK REKLAME
Pasal 21

- (1) Pajak terutang dibayar oleh Wajjb Pajak atau kuasa Wajib Pajak dengan menggunakan SKPD atau Nota Perhitungan kepada Kas Umum Daerah melalui Bank Pemerintah yang ditunuk dan/atau Bendahara Penerimaan Dinas.
- (2) Pembayaran pajak terutang melalui Bendahara Penerimaan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dinas wajib mengeluarkan TBP.
- (3) Pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah SKPD diterima.
- (4) Pajak terutang yang diterima langsung oleh Bendahara Penerimaan Dinas dari Wajib Pajak, wajib disetorkan ke Kas Umum Daerah oleh Bendahara Penerimaan Dinas se1ambat-lambatnya 1 24 (satu kali dua puluh empat) jam dengan menggunakan STS.
- (5) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur. maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (6) Penyetoran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas ke Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (7) Terhadap usaha yang dilakukan atas nama atau tanggungan beberapa orang atau badan. atau lebih dari 1 (satu) orang atau beberapa badan, maka orang atau badan, masing-masing anggota atau masing-masing pengurus badan dianggap sebagai Wajib Pajak, dan bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajaknya.
- (8) Pembayaran Pajak dapat dilakukan Wajib Pajak dalam bentuk tunai, eek dan sejenisnya.
- (9) Bentuk dan isi TBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan STS sebagaimana dimaksud pada ayat (+), tercantum dalam Lampiran XV dan Lampiran XVl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.
Paragref 3
Penundaa.n Pembayaran
BAB IV - PE MUNGUTAN PAJAK REKLAME
Pasal 22

- (1) Dinas atas nama Wali kota dapat memberikan persetujuan untuk menunda pembayaran pajak terutang dalam SKPD/STPD atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Tata cara penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak yang akan melakukan penunda pembayaran pajak, wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Waii kota u.p. Kepala Dinas disertai dengan alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPD/STPD yang dimohon;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus sudah diterima oleh Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan dengan melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan tersebut;
- c. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dicatat dalam Buku Register Penundaan Pembayaran;
- d. jika permohonan disetujui, maka dibuat Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran dan Daftar Persetujuan Penundaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Wajib Pajak;
- e. jika permohonan ditolak, maka dibuat Surat Pemberitahuan Penolakan Penundaan Pembayaran:
- f. dalam hal Wajib Pajak telah mengajukan permohonan Penundaan Pembayaran dengan melampirkan dokumen dan alasannya, Dinas wajib menyerahkan Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran, atau Surat Pemberitahuan Penolakan Penundaan Pembayaran kepada Wajib Pajak paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- g. copy Surat Perjanjian Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran dan Daftar Persetujuan Penundaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf d disampaikan kepada
Seksi Pembukuan dan Pengendalian, dan Seksi Penagihan Dinas;
- h. copy Surat Pemberitahuan Penolakan Angsuran atau Surat Pemberitahuan Penolakan Penundaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf e disamnpaikan kepada Seksi Pembukuan dan Pengendalian, dan Seksi Penagihan;
- (3) Bentuk dan isi Surat Permohona:n Penundaan Pembayaran, Buku Register Permohonan Penundaan Pembayaran, Surat Perserujuan Penundaan Pembayaran, Daftar Persetujuan Penundaan Pembayara.n, Surat Pemberitahuan Penolakan Penundaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalarn Lampiran XVII sampai dengan Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.
Paragraf 4
Penaghan
BAB IV - PE MUNGUTAN PAJAK REKLAME
Pasal 23

- (1) Untuk menagih pajak terutang Dinas dapat menerbitkan STPD.
- (2) Penerbitan STPD sebagaimana dimnaksud pada ayat (1) dilakukan apabila SKPD ticlak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran serta dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (3) Bentuk dan isi STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupa kan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W ali kota ini.
BAB IV - PE MUNGUTAN PAJAK REKLAME
Pasal 24

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD/ STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tahapan dan urutan pel.aksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, adalah sebagai berikut:
- a. dalarn waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari setelah berakhimya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalarn Surat Ketetapan Pajak, Surat Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan putusan banding, Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Teguran serta menyampaikannya kepada Wajib Pajak;
- b. Kepala Dinas selaku Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa melalui Juru Sita Pajak menyampaikan Surat Paksa tersebut kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam waktu paling singkat 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran diterima Wajib Pajak dengan membuat Laporan Pelaksanaan Surat Paksa;
- c. Kepala Dinas selaku Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, melalui Juru Sita Pajak melaksanakan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak dalam waktu paling singkat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan/ pemberitahuan Surat Paksa dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyitaan;
- d. Kepala Dinas selaku Pejabat yang menerbitkan Surat Pencabutan Sita melalui Juru Sita Pajak menyampaikan surat tersebut kepada Wajib Pajak, apabila :
1. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya. penagihan pajak; dan
2. berdasarkan pencabutan sita dari putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak.
- e. Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari kerja setelah pelaksanaan penyitaan mengumumkan penjualan secara lelang atas barangbarang milik Wajib Pajak yang telah disita melalui media massa;
- f. Kepala Dinas selaku Pejabat, melaksanakan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang;
- g. Lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak lelang dibatalkan, atau objek lelang musnah; dan
- h. Kepala Dinas menerbitkan Surat kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak melalui Juru
Sita Pajak untuk disampaikan kepada Wajib Pajak di antara waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e sampai dengan waktu sebagaimana dimaksud pad a huruf f.
- (3) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- (4) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak dan mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.
- (5) Bentuk dan isi Daftar Surat Teguran, Surat Teguran, Surat Paksa. Laporan Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Berita cara Pelaksanaan Sita, Surat Pencabutan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXIII sampai dengan Lampiran XIX yang merupakan bagian tidal terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.
BAB IV - PE MUNGUTAN PAJAK REKLAME
Pasal 25

Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) apabila:
- a. Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau bemiat untuk itu;
- b. Wajib Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaannya yang climiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan Usaha akan dibubarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh pihak ketiga, ata terdapat tanda-tanda kepailitan.
Bagian Keempat Keberatan dan Banding
Paragraf 1
Keberatan
BAB IV - PE MUNGUTAN PAJAK REKLAME
Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota melalui Kepala Dinas atas suatu SKPD atau STPD Pajak Daerah dan dicatat ke dalam Buku Register Surat Permohonan Keberatan.
- (2) Penyelesaian keberatan atas Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilaksanakan oleh Dinas hingga terbitnya Surat Keputusan Wali kota tentang Keberatan Pajak.
- (3) Permohonan keberatan yang cliajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut
- a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. disertai dengan alasan yang jelas;
- b. Surat Permohonan Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau yang diberi kuasa dengan melampirkan Surat Kuasa;
- c. Surat Permohonan Keberatan diajukan untuk satu Surat Ketetapan Pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan fotocopynya; dan
- d. permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Waiib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (4) Bentuk dan isi Surat Permohonan Keberatan, dan Register Surat Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) tercantum dalam Lamrpiran XXX dan Lampuran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.
BAB IV - PE MUNGUTAN PAJAK REKLAME
Pasal 27

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 27ayat (3) huruf d, Kepala Dinas dapat meminta Wajib Pajak untuk segera melengkapi persyaratan tersebut.
BAB IV - PE MUNGUTAN PAJAK REKLAME
Pasal 28

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang­ undangan.
BAB IV - PE MUNGUTAN PAJAK REKLAME
Pasal 229

- (1) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Walikota harus memberikan Keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalarn Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besamya pajak yang terutang.
- (3) Apabila Surat Permohonan Keberatan diterima, maka diterbitkan Surat Keputusan Wali kota tentang Penerimaan Keberatan Pajak dan apabila Surat Pernohonan Keberatan ditolak maka diterbitkan Surat Keputusan Wali kota tentang Penolakan Keberatan Pajak.
- (4) Surat Keputusan Keberatan sebegaimana dimaksud pada avat (1) dicatat kedalam Buku Register Surat Keputusan Keberatan.
- (5) Apabila jangka waktu sbagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, permohonan keberatan tidak diberikan jawaban/keputusan, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (6) Bentuk dan isi Surat Keputusan Menerima Keberatan dan Surat Keputusan Penolakan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Buku Register Surat eputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XXXII sampai dengan Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.
BAB IV - PE MUNGUTAN PAJAK REKLAME
Pasal 30

- (1) Dalam hal Surat permohonan keberatan memerlukan pemenksaan lapangan, maka:
- a. Dinas segera melakukan telaahan yang disampaikan kepada Wali kota, dan Wali kota memerintahkan Kepala Dinas untuk melakukan pemeriksaan lapangan, yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan;
- b. terhadap Surat permohonan keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Dinas dapat melakukan rapat koordinasi untuk membuat pertim bangan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Keberatan Pajak; dan
- c. berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atau Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Keberatan Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Dinas membuat telaahan staf kepada Wali kota tentang uraian pertimbangan dan penilaian terhadap keberatan Wajib Pajak, agar diterbitkan Surat Keputusan Walikota untuk menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan keberatan Wajib Pajak.
- (2) Bentuk dan isi Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat () huruf a tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W ali kota ini.
BAB IV - PE MUNGUTAN PAJAK REKLAME
Pasal 31

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Dinas dapat membetulkan Surat Keputusan Keberatan Pajak yang dalam penerbirannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hi tung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan tentang Pajak Daerah.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan, dan disertai dengan pemberian alasan yang jelas.
Banding
BAB IV - PE MUNGUTAN PAJAK REKLAME
Pasal 32

Wajib Pajak hanya dapat mengajukan permohonan banding terhadap Keputusan Keberatan, jika pajak terutangnya telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).
BAB IV - PE MUNGUTAN PAJAK REKLAME
Pasal 33

- (1) Permohonan banding sebagairaana dimaksud dalam Pasal 32 harus disertai dengan Surat Pengantar Permohonan Banding, dan hanya diajukan kepada Pengadilan Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Wali kota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan melampirkan salinan Surat Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- (4) Terhadap 1 (satu) keputusan keberatan, hanya dapat diajukan l (satu) kali surat banding.
- (5) Wajib Pajak dapat mengajukan surat pernyataan pencabutan banding kepada Pengadilan Pajak.
- (6) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihapus dari daftar sengketa dengan :
- a. penetapan Ketua Pengadilan Pajak dalam Surat Pernvataan tentang pencabutan banding yang diajukan sebelum sidang dilaksanakan;dan
- b. putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam Surat Pernyataan pencabutan banding yang diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
- (7) Bentuk clan isi Surat Permohonan Banding, dan Surat Pengantar Perrnohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran XXXVI dan Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wah kota ini.
Bagian Kelima
Pembentulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi
Paragraf 1 Pembetulan Ketetapan
BAB IV - PE MUNGUTAN PAJAK REKLAME
Pasal 34

- (1) Dinas atas permohonan Wajib Fajak atau karena jabatannya dapat membetulkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hi tung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan peraturan daerah.
- (2) Atas permohonan Wajib Pajak. pelaksanaan pembetulan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
- a. permohonan diajukan kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- b. permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dicatat dalam Buku Register Surat Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
- c. terhadap SKPD atau STPD yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan W ajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah, serta dibuatkan Laporan Hasil Penelitiannya;
- d. apabila dari basil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf c ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah, maka SKPD atau STPD tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;
- e. pembetulan S KPD atau STPD sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD baru oleh Kepala Dinas.
serta dicatat ke dalam Buku Register Surat Keputusan Pembetulan;
- f. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD ban: sebagaimana dimaksud dalam huruf d harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling larnbat 3 (t.iga) hali kerja sejak diterbitkan;
- g. dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD bar diterima oleh Wajib Pajak, pajak terutang harus dilunasi;
- h. dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD baru, maka SKPDKB, SKPDKBT atau STPD sebelumnya menjadi batal, kemudian diberi tanda silang dan diparaf dengan mencantumka.n kata Dibatalkan" dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan; dan
- i. dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala Dinas segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPD atau STPD serta dicatat ke dalam Buku Register Surat Penolakan Pembetulan.
- (3) Bentuk dan isi Surat Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan San ksi Administrasi. Buku Register Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau pengurangan Sanksi Administrasi. Laporan Hasil Fenelitian, Surat Keputusan Pembetulan, Buku Register Surat Keputusan Pem betulan, Surat Keputusan Penolakan Pembetulan, dan Buku Register Surat Penolakan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c. huruf' e, dan huruf i tercantum dalam Lampiran XXXVIII sampai dengan Lampiran XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.
Paragraf 2
Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi
- (1) Kepala Dinas karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang terutang, karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan yang disengaja
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), hanya dapat dilakukan terhadap :
- a. sanksi administrasi berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak; dan
- b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang sudah tertera dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD.
BAB IV - PE MUNGUTAN PAJAK REKLAME
Pasal 36

- (1) Pengurangan a tau penghapusan sanksi administrasi beru pa bunga dan/ atau denda disebabkan keteriambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, diatur sebagai berikut:
2. permohonan mengajukan Pajak a. Wajib pengurangan / penghapusan secara tertu lis kepada Kepala Dinas dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas, dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan TBP;
- c. Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Dinas:
1. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi administrasi berupa bunga; atau
2. memberikan catatan/keterangan pada TSP yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan, dan dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas.
- d. Terhadap permohonan yang diterima, Kepala Dinas:
1. memberikan catatan/keterangan pada TBP bahwa sanksi tersebut dikurangi atau dihapuskan; dan
2. membubuhkan tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas pada TPB.
- (2) Wajib Pajak melakukan pemhayaraan pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam seyak disetujuinya permohonan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
BAB IV - PE MUNGUTAN PAJAK REKLAME
Pasal 37

- (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga. denda dan/atau kenaikan pajak clalam Surat Ketetapan pajak atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, diatur sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak Surat Ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan
- b. Permohonan sebagaimana dimnaksud dalam huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas dengan Surat Pernyataan kekhilafan wajb pajak atau bukan karena kesalahannya serta melampirkan Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terurang.
- (2) Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, Dinas segera melakukan penelitian administrasi ten tang kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena jabatan, penelitian administrasi dilakukan sesuai permintaan Kepala Dinas atas usulan dari pejabat yang ditunjuknya.
- (4) Dalam hal permohonan memerlukan penelitian clan pembahasan materi lebih mendalam, maka Dinas melakukan rapat koordinasi dengan Bidang Pendapatan untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan, kernudian hasilnya dituangkan ke dalam Laporan Hasil Rapat Pembahasan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan sanksi administrasi.
- (5) Atas dasar hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dan/atau hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas membuat telaahan uraian pertimbangan atas penguurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan dari Kepala Dinas.
- (6) Dalam hal telaahan uraian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diseujui, maka segera memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan pajak atau STPD sebelumnya yang telah diterbitkan. dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat Ketetapan pajak atau STPD sebelumnya, serta ditandatangami oleh Kepala Dinas.
- (7) Dalam hal telaahan uraian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditolak, maka Dinas segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (8) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menenma Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan sanksi administrasi scbagaimana dimaksud pada ayat (6) dan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
Paragra1 3
Pengurangan dan Pembatalan Ketetapan Pajak
BAB IV - PE MUNGUTAN PAJAK REKLAME
Pasal 38

- (1) Kepala Dinas karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, apabila terdapat :
- a. novum atau fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang, sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi telah terlampaui; atau
- b. novum atau fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/ a tau kenaikan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan Ketetapan paijak atas dasar permohonan Wajib Pajak, ditentukan sebagai berikut:
- a. Surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh novum atau fakta baru yang meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. Dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotocopy :
1. Surat Ketetapan Pajak yang diajukan permohonannya;
2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b.
- c. pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada W ajib Pajak.
12. ( 4) Pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Dinas atau atas usul dari Bidang pendapatan berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.
- (5) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (). Kepala Dinas meminta bidang pendapatan untuk membahas pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak.
- (6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.
- (7) Berdasarkan laporan dan telaahan pertimbangan pengurangan/pembatalan Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Dinas memberikan disposisi berupa pernyataan menerima atau menolak pengurangan ketetapan pajak, atau menerima atau menolak pembatalan ketetapan pajak.
- (8) Atas dasar disposisi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bidang Pendapatan memproses penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas beru pa :
- a. Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak; atau
- b. Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak.
- (9) Atas diterbitkannya surat keputuusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, Kepala Bidang Pendapatan segera melakukan :
- a. pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan Surat Ketetapan pajak yang baru dengan tetap mengurangkan atau memperbaiki Surat Ketetapan pajak yang lama;
- b. pemberian tanda silang pada Surat Ketetapan pajak yang lama, dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa Surat Ketetapan pajak tersebut dibatalkan" serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan, serta disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan; dan
- c. memerintahkan kepada W ajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima Surat Ketetapan pajak yang baru.
- (10) Atas diterbitkannya Surat Keputusan Penolakan pengurangan a.tau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, maka Surat Ketetapan pajak yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan Surat Keputusan.
Bagian Keenam
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
BAB IV - PE MUNGUTAN PAJAK REKLAME
Pasal 39

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan ke Kas Umum Daerah atau Bendahara Penerima Dinas berdasarkan :
- a. perhitungan dari Wajib Pajak;
- b. Surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan Pembetulan. Pembatalan dan Pengurangan Ketetapan, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;
- c. putusan banding atau putusan peninjauan kembal; dan
- d. kebijakan pemberian pengurangan dan keringanan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah lainnya oleh Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal pennohonan te]ah diteliti/diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan harus memberikan keputusan.
- (5) Kelebihan pembayaran pajak yang sudah disetor dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melalui restitusi. yakni Wajib Pajak/ Penanggung Pajak mengajukan permohonan kepada Dinas den gan cara :
- a. mengajukan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dengan melampirkan :
1. KTP Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
2. SKPD atau STPD untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan;
3. dokumen perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2 yang menjadi dasar permohonan;
14. dasar menjadi 4. bukti pembayaran pajak yang permohonan;dan
5. uraian perhitungan pajak menurut Wajib Pajak.
- b. Setelah Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menerima SKPDLB. Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak Daerah (SPMKPD); dan
- c. Kas Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sesuai SPMKPD dan Surat Perintah Membayar Vang (SPMU).
- (6) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung terlebih dahulu diperhitungkan untuk melunasi utang pajak lainnya tersebut.
- (7) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan, clan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
- (8) Bentuk dan isi Surat Permohonan Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak Daerah (SPMKPDJ sebagaimana dirnaksud pada ayat (5) huruf b, dan Bukt pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Larnpiran XLV sarnpai dengan Lampiran XLVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.
BAB V
Pasal 40

- ( 1) Pengawasan reklame meliputi :
- a. pengawasan administrasi; den
- b. pengawasan operasional.
- (2) Pengawasan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap :
- a. persyaratan permohonan izin penyelenggaraan reklame;
- b. status penyelenggaraan reklame; dan
- c. penetapan, pembayaran, dan penagihan pajak reklame yang terhutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Dinas Teknis terhadap:
- a. reklame yang akan dipasang; clan
- b. reklame yang telah dipasang.
- (4) Pengawasan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan un tuk menilai :
- a. ukuran bidan g reklame;
- b. lokasi penempatan reklame;
- c. pesan atau isi reklame yang disajikan;
- d. struktur konstruksi;
- e. penempelan stiker reklame;
- f. pencantuman nama perusahaan jasa periklanan atau biro reklame pada sisi kanan bawah bidang reklame; dan
- g. masa berlaku izin pemasangan reklame.
- (5) Pengawasan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan un tuk menilai :
- a. pemilikan dan masa berlaku izin;
- b. ukuran bidang reklame;
- c. lokasi penempatan reklame;
- d. pesan atau isi reklame yang disajikan;
- e. struktur konstruksi sarana reklame:
- f. penempelan stiker reklame; dan
- g. pencantuman nama perusahaan jasa perik1anan atau biro reklame pada sisi kanan bawah bidang reklame.
- (6) Pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dilakukan bersama-sama dengan instansi terkait.
- (7) Apabila dalam melakukan pengawasan ditemukan pelanggaran, maka pengawas operasional wajib melakukan pengusutan terhadap pelanggaran tersebut.
- (8) Dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan data baru, rnaka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bagian Kedua Penertiban
BAB V
Pasal 441

- (1) Penertiban reklamne dilaksanakan oleh Dinas Teknis dengan koordinasi instansi terkait terhadap :
- a. reklame yang terpasang tanpa memiliki izin;
- b. reklame yang terpasang dengan izin yang habis masa berlakunya;
- c. reklame yang terpasang tanpa stiker; dan
- d. reklame yang terpasang terdapat perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan, antara lain perubahan terhadap:
1. titik lokasi reklame;
2. konstruksi :reklame;
3. bentuk reklame;
4. isi reklame;
5. luas bidang reklame; dan
6. jenis reklame.
- (2) Terhadap reklame yang terpasang tanpa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maka dilakukan penertiban berupa pembongkaran.
- (3) Terhadap reklame yang terpasang dengan izin yang habis masa berlakunya atau reklame yang terpasang tanpa stiker atau reklame yang terpasang terdapat peru bahan seh ingga tidak sesuai dengan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, huruf c, dan hurup d maka penertiban dilakukan dengan melalui tahapan­ tahapan sebagai berikut :
- a. SKPD yang membidangi perizinan memberikan surat pemberitahuan;
- b. dalam jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah diterimanya surat pemberitahuan maka penyelenggara reklame masih diberikan kesempatan untuk melakukan pengurusan terhadap reklame yang diselenggara.kan tersebut;
- c. apabila jangka waktu yang diberikan tersebut di atas tidak diindahkan maka akan disampaikan surat peringetan sebanyak 3 (tiga) kali dengan rentang waktu 7 (tujuh) hari kerja;
- d. apabila penyelenggara reklame tidak memberikan jawaban terhadap surat peringatan yang disampaikan, maka dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung surat peringatan ke tiga disampaikan maka penertiban dapat dilakukan berupa pembongkaran atau penyegelan dengan t.erlebih dahulu menyampaikan surat pem beritahuan pembongkaran kepada pihak penyelenggara reklame.
- (4) Material hasil pembongkaran atau penyegelan sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Daerah.
BAB V - SANKSI ADMINISTRASI PERIZINAN
Pasal 43

- (1) Pejabat yang menerbitkan izin berwenang mencabut izin penyelenggaraan reklame yang telah dikeluarkan apabila pemegang izin penyelenggaraan reklame tidak mernenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam izin penyelenggaraan reklame atau dalam jangka waktu 6 (enam) bulan reklame dimaksud tidak terpasang.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat yang menerbitkan izin.
- (3) Keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurannya memuat :
- a. alasan-alasan hukum sehingga dilakukan pencabutan;
- b. uraian fakta-fakta di lapangan yang menunjukkan pelanggaran; dan
- c. akibat hukum dari pencaburan izin.
BAB VIL - MEKANISME PEMUNGUTAN
Pasal 44

Mekanisme pemungutan Pajak tercantum dalam Lampiran XLVII1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Wali kota ini, sepanjang mengenai penyelenggaraan reklame diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali kota tersendiri.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Pada saat Peraturan Wali kota ini mulai berlaku, Keputusan Waii kota Singkawang Nomor 142 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2004 Nomor 30 Seri E), Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Diundangkan di Singkawang pada tanggal 20 April 2016
[ SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 7
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

Peraturan W ali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di
Singkawang
pada tanggal
20 April 2016
WALI KOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISHAK
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di
Singkawang
pada tanggal
20 April 2016
WALi KOTA SINGKAWANG, ttd AWANGISHAK
Diundangkan di Singkawang pada tanggal 20 April 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 7
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 20 April 2016
WALI KOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISHAK
Diundangkan di Singkawang pada tanggal 20 April 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
SYECH BANDAR
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NO MOR 7
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,