Unknown Unknown Nomor 11 Tahun 2004
Tentang KETERTIBAN UMUM
Berlaku: 11 TAHUN 2004
N/A
Preamble

Menimbang
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TENTANG NOMOR 11 TAHUN 2004
KETERTIBAN UMUM
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATITEBO,
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Tebo yang bersih, tertib, teratur, indah, nyaman dan tentram, diperlukan adanya pengaturan dibidang kebersihan, keindahan, ketertiban dan
2. ketentraman yang melindungi warga beserta sarana dan prasarana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Ketertiban Umum;
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969); Mengingat
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kesehatan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 );
.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Palisi Pamong Praja ( Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3728 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952 );
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 );
10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG KETERTIBAN UMUM Menetapkan
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebaqal Badan Eksekutif Daerah .
- c. Bupati adalah Bupati Tebo.
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo sebagai Badan Legislatif Daerah.
- f. Ketertiban adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tentram.
- g. Tertib adalah suatu keadaan dimana dalam melakukan kegiatan mengikuti aturan yang telah ditetapkan .
- h. Ketentraman adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan Masyarakat merasa aman dan tentram.
- i. Jalan Arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri dengan perjalanan jarak jauh dengan kecepatan rata-rata cukup tinggi dan jumlah jalan masuk di batasi secara efektif.
- j. Jalan utama adalah setiap jalan dalam wilayah Kabupaten Tebo dapat dilalui kendaraan roda empat atau lebih.
- k. Trotoar adalah bagian dari jalan yang dipergunakan untuk pejalan kaki.
- I. Tempat umum adalah tempat berkumpulnya orang-orang.
Jalur
.
- m. Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai rencana kota.
- n. Taman adalah tempat dipergunakan dan diolah menjadi pertamanan.
- o. Saluran air atau selokan air atau got adalah sarana yang dipergunakan dalam usaha untuk mengalirkan atau membuang air limbah dan pada umumnya tertutup.
- p. Pemilik bangunan adalah orang yang memiliki bangunan menurut peraturan yang berlaku.
- q. Usaha tertentu adalah usaha atau kegiatan menyediakan jasa atau memperdagangkan barang atau makanan / minuman yang bukan pada tempatnya.
- r. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk diperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang , jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan Pemerintah.
- s. Tanah kosong adalah sebidang tanah yang diatasnya tidak terdapat suatu bangunan, tanaman yang produktif dan berguna untuk kehidupan orang banyak atau suatu bentuk usaha atau kegiatan yang terus menerus dilakukan.
- t. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang pelanggaran produk hukum yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- u. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
BAB II - TERTIB SOSIAL
Pasal 2

Setiap orang wajib untuk menjaga dan memelihara etika, kesopanan dan kesusilaan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.
BAB II - TERTIB SOSIAL
Pasal 3

Setiap orang dilarang :
- a. Berada dijalan, taman, tempat-tempat umum melakukan meminta-minta atau mengemis
- b. Menyuruh atau mengorganisir orang lain untuk meminta-minta atau mengemis.
BAB III - TERTIB LINGKUNGAN
Pasal 4

Setiap orang atau badan wajib untuk memelihara kebersihan dan keindahan dilingkungan tempat tinggalnya atau kantor.
BAB III - TERTIB LINGKUNGAN
Pasal 5

Setiap orang dilarang :
- a. Membuang bangkai hewan atau ternak yang seharusnya dikubur.
- b. Membuang sampah dijalan, trotoar, gang-gang, sungai, saluran air, selokan air atau got, taman, lapangan dan tanah kosong milik orang lain atau tempat orang lain atau tempat umum lainnya.
- c. Menimbun bahan bangunan dan bekas bongkaran bangunan, besi tua, barang bekas, tebangan kayu, bekas babatan rumput di pinggir jalan umum dan trotoar jalan.
- d. Mengotori atau mencoret tembok, dinding bangunan atau pagar fasilitas umum.
BAB IV - TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM
Pasal 6

Setiap orang atau badan wajib menjaga dan memelihara penghijauan dan kebersihan dijalur hijau, taman dan tempat umum.
BAB IV - TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM
Pasal 7

Setiap orang atau badan dilarang :
- a. Merusak jalur hijau dan atau taman beserta perlengkapannya.
- b. Bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan emperan bangunan.
BAB V - TERTIB JALAN
Pasal 9

Setiap orang atau badan dilarang :
- a. Membuat atau memasang portal dan rintangan jalan permanen tanpa izin dari Bupati.
- b. Membuat atau memasang alat perintang sehingga dapat menimbulkan kemacetan lalu litas.
- c. Memasang tenda atau penutup jalan untuk kepentingan pesta atau acara upacara lainnya tanpa seizin Bupati.
- d. Menutupi atau merusak rambu-rambu lalu lintas.
- e. Memarkir kendaraan diatas trotoar.
- f. Memungut biaya parkir dijalan-jalan atau tempat umum tanpa izin tertulis Bupati.
- g. Memungut sumbangan dijalan-jalan umum baik untuk kepentingan sosial maupun agama tanpa izin Bupati.
BAB VI - TERTIB PEMILIK BANGUNAN
Pasal 10

Setiap orang atau badan wajib :
- a. Memelihara bangunan dan atau pekarangan serta sarana bangunan yang berada dipinggir jalan utama agar selalu dalam keadaan bersih dan indah.
- b. Memelihara kelancaran saluran-saluran air dan parit-parit yang ada didalam dan atau berbatasan dengan bangunan atau tanahnya.
- c. Memelihara supaya pohon yang ada dihalaman bangunan atau tanahnya tidak mengganggu aliran listrik, jalan umum atau kebangunan atau tanah-tanah milik orang lain yang berbatasan dengan miliknya.
- d. Membuat tempat atau lubang penampungan sampah atau memusnahkan sampahnya sendiri bagi yang tempat tinggalnya tidak dilalui kendaraan pengangkut sampah.
BAB VI - TERTIB PEMILIK BANGUNAN
Pasal 11

- (1) Dilarang Mendirikan Bangunan sebelum memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Kabupaten Tebo.
- (2) Dilarang mendirikan bangunan diatas tanah milik Negara tanpa izin Bupati.
- (3) Apabila Perseorangan atau Badan Hukum tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, maka bangunan tersebut harus dibongkar secara sukarela dan tidak mendapatkan Ganti rugi.
4. ( 4) Dan apabila tidak mengindahkan ketentuan pada ayat (3) pasal ini, maka akan dilakukan pembongkaran bangunan secara paksa oleh Pemerintah Kabupaten Tebo.
BAB VII - TERTIB USAHA TERTENTU
Pasal 12

Setiap orang yang berdagang dengan menggunakan pikulan, gerobak sorong, bakulan dan atau sejenisnya wajib memiliki tempat sampah .
BAB VII - TERTIB USAHA TERTENTU
Pasal 13

Setiap orang atau badan dilarang :
- a. Menempatkan benda-benda untuk melakukan suatu usaha dijalan, trotoar, dijalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.
- b. Menjajakan barang dagangan, membagikan atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan dijalan, jalur hijau, taman ,trotoar atau tempat-tempat umum.
- c. Membuka kios atau tambal ban atau bengkel atau servis kendaraan bermotor atau yang sejenisnya didaerah milik jalan.
- d. Menggunakan jalan umum atau trotoar atau teras depan bangunan / pertokoan bangunan pasar yang menghadap pada jalan umum untuk pedagang kaki lima atau usaha lainnya, kecuali tempat-tempat yang telah ditentukan Bupati.
BAB VIII - TERTIB PEMASANGAN REKLAME
Pasal 14

Setiap orang atau badan yang telah memiliki izin reklame wajib
- a. Memasang reklame pada tempat yang telah ditentukan.
- b. Menjaga keindahan dan kebersihan reklamenya.
- c. Mencabut atau menurunkan atau membongkar sendiri reklame yang telah habis masa berlakunya.
BAB VIII - TERTIB PEMASANGAN REKLAME
Pasal 15

Setiap orang atau badan dilarang
- a. Memasang reklame ditrotoar jalan, persimpangan jalan yang dapat mengganggu jarak pandang pengendara dan kenyamanan berlalu lintas
- b. Memasang spanduk ditiang listrik, telepon, lampu pengatur jalan, lampu penerangan jalan, ditiang bendera dan pohon-pohon lindung.
- c. Memasang spanduk dengan cara melintang pada jalan umum atau tempat-tempat yang dapat mengganggu pandangan umum, keindahan dan keselamatan umum.
- d. Memasang atau menempelkan brosur-brosur atau pamflet-pamflet atau sejenisnya tanpa izin Bupati.
BAB IX - TERTIB TANAH KOSONG
Pasal 16

Setiap pemilik tanah kosong dipinggir-pinggir jalan utama wajib memelihara atau memasang pagar di sekeliling batas tanah dengan ketinggian antara 1 ( satu ) meter sampai dengan 1,5 ( satu setengah ) meter.
BAB IX - TERTIB TANAH KOSONG
Pasal 17

Setiap orang atau badan yang memiliki tanah kosong dilarang
- a. Menggunakan tanah tersebut sebagai tempat penimbunan barang-barang rongsokan dan atau sampah.
- b. Memasang pagar yang bahannya dapat mengganggu pandangan umum dan jiwa orang lain.
BAB X - KETENTRAMAN
Pasal 18

Setiap orang atau badan wajib menjaga dan memelihara ketentraman dilingkunganya.
BAB X - KETENTRAMAN
Pasal 19

Setiap orang atau badan dilarang :
- a. Melakukan kegiatan yang mengganggu ketentraman lingkungan.
- b. Mengeluarkan suara-suara yang dapat mengganggu ketentraman pada malam hari dari pukul 24.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB kecuali yang memperoleh izin dari pihak berwenang atau untuk menjalankan kegiatan keagamaan.
BAB X - KETENTRAMAN
Pasal 20

Setiap orang dilarang :
- a. Memproduksi atau memperdagangkan mercon atau petasan atau sejenisnya.
- b. Membunyikan mercon atau petasan atau sejenisnya.
BAB XI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan ketertiban umum dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Dalam rangka penertiban dan pengawasan dapat dibentuk tim dengan melibatkan unsur-unsur
- a. Polres.
- b. Kodim.
- c. Kejaksaan Negeri.
- d. Pengadilan Negeri.
- e. Denpom, dan
- f. Instansi terkait lainnya.
- (3) lim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XII - PENYIDIKAN
Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran ketertiban umum.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang ketertiban umum
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ketertiban umum.
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ketertiban umum.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ketertiban umum.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran dibidang ketertiban umum.
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ketertiban umum.
- i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
menghentikan
.
/
-
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui koordinasi Penyidik Polri.
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 22

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam :
- a. Pasal 5, 8 dan 10 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ).
- b. Pasal 2, 3 huruf a, 7, 19 dengan ancaman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda palin!J bany~k Rp. 1.000.000,- ~tujl}ta ruQiab\_L \_\_ \_ \_
4. --c:-Pasal 3 huruf b, 9,11, 13, 17 dan 20 huruf b dengan ancaman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disetorkan ke Kas Daerah.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.
H. A. MADJID MU'AZ
Ditetapkan di Muara Tebo \_ pada tanggal 12 Januari 2004
BOPATI TEBQ
Diundangkan di ~~~r\_a\_Tebo\_ - -pada tanggal -16 Januari 2004
H.DARKUTNI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2003 NOMOR 11