Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 25 Juni 1953
N/A
Preamble

Menimbang:
bahwa berhubung dengan kekurangan kawat tembaga yang pada waktu ini sangat diperlukan, dianggap perlu diadakan peraturan ancaman hukuman terhadap pembelian, penerimaan, penyerahan, penguasaan, kepunyaan persediaan atau dalam milik, penyimpanan, pengangkutan atau pembawaan kawat tembaga dengan tidak mempunyai surat idzin;
Menimbang:
bahwa karena keadaan mendesak Undang-undang ini perlu segera diadakan;
Mengingat:
Pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Mendengar:
Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-97 pada tanggal 17 April 1953.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP PEMBELIAN,PENERIMAAN,PENYERAHAN,PENGUASAAN,KEPUNYAAN PERSEDIAAN ATAU DALAM MILIK,PENYIMPANAN,PENGANGKUTAN ATAU PEMBAWAAN KAWAT TEMBAGA DENGAN TIDAK MEMPUNYAI SURAT IDZIN.
N/A
Pasal 2

.
1. Untuk pembelian, penerimaan, penyerahan, penguasaan, kepunyaan persediaan atau dalam milik, penyimpanan, pengangkutan atau pembawaan kawat tembaga seberat lebih dari 5 kg diperlukan suatu surat idzin seperti termaksud dalam ayat 2 pasal ini.
2. Surat idzin ini diberikan oleh Kepala Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon atau atas namanya oleh seorang pegawai yang berkuasa, jika keperluan untuk membeli, menerima, menyerahkan, menguasai mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut atau membawa kawat tembaga oleh sipeminta dibuktikan. Permintaan untuk surat idzin dimajukan dengan tulisan.
3. Surat idzin tidak diperlukan untuk Jawatan-jawatan Negeri.
N/A
Pasal 3

1. Barangsiapa yang membeli, menerima, menyerahkan, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut atau membawa kawat-tembaga dengan tiada mempunyai surat izin termaksud dalam Pasal 2 dapat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau/dan hukuman denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah.
2. Perbuatan sebagai dimaksudkan dalam ayat tersebut di atas sebagai kejahatan.
3. Barang-barang dengan mana atau terhadap mana kejahatan termaksud dilakukan, dapat dirampas.
N/A
Pasal 4

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 17 Juni 1953. Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.
Menteri Perhubungan,
DJUANDA.
Menteri Kehakiman,
LOEKMAN WIRIADINATA.
Diundangkan pada tanggal 25 Juni 1953. Menteri Kehakiman,
LOEKMAN WIRIADINATA.
PENJELASAN
Pasal 1

.
Pasal ini memuat penjelasan tentang istilah "kawat tembaga", Jawatan P.T.T. tidak menggunakan kawat tembaga yang potongannya kurang dari 11/2 mm, atau lebih dari 4 mm.
Kutipan:
dari pasal ini membatasi beratnya kawat tembaga sampai 5 kg. Barang siapa yang membeli, menerima dan seterusnya kawat tembaga, yang beratnya lebih dari 5 kg, harus minta izin seperti termaksud dalam ayat 2 pasal ini.
Sebagai penjelasan lebih jauh dapat diterangkan disini bahwa kawat tembaga yang beratnya 5 kg, dan potongannya (doorsnede) 11/2 mm maka panjangnya kurang lebih ada 150 M. Jikalau potongannya lebih besar, maka kawat-tembaga itu ada lebih pendek dari 150 M.
dan 3 kiranya sudah cukup jelas.
Pasal-pasal yang lain sudah cukup terang dan karenanya tidak perlu ada penjelasan lebih jauh.
Termasuk Lembaran Negara No. 51 tahun 1953.
Diketahui:
Menteri Kehakiman, LOEKMAN WIRIADINATA.
--------------------------------
CATATAN
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1953 YANG TELAH DICETAK ULANG