Unknown Unknown Nomor I Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 17 Tahun 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 ten tang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dalam rangka mening atkan kreatifitas dan kualitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara efektif dan efisien., serta mengoptimalkan implementasi hasil penelitian dan pengembangan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Mekanisme Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan P nerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 1 ndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan e baran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
'
.
'
'
•
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lernbaran egara Republik Indonesia Nomor 4400); 6.
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 4 21);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara epublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan L mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubah n Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- 9 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, T mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 78);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaim na telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 ten tang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tah un 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah:
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun. 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Dae ah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan K uangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 ahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggar n 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Bombana Nomor 57 Tah n 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Peneliti n Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bombana;
17. Peraturan Bupati Bombana Nomor 60 Tah n 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 201.7;
18. Peraturan Bupati Bombana Nomor 63 Tahun 2016 ten tang Standar Biaya Urn um Tahun Anggaran 201 7;
~
'.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANlSME PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBA GAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.
Menetapkan
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah K bupaten Bombana
2. Bupati adalah Bupati Bombana
3. Badan Penelitian dan Pengembangan, yang selanjutnya disingkat Balitbang adalah Satuan Kerja P rangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan serta kajian strategis di lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengeta.h an yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sisternatis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
5. Teknologi adalah cara atau metode serta pro ses atau produk yang dihasilkan oleh penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang meng asilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
6. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang strategi adalah berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki keterkaitan yang luas dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara menyeluru.h atau berpotensi memberikan dukungan yang besar bagi kesejahteraan masyarakat, kemajuan bangsa, keamanan dan ketahanan bagi perlindungan negara, pel starian fungsi lingkungan hidup, pelestarian nilai luhur budaya bangsa, serta peningkatan kehidupan manusia.
7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keteranga yang berkaitan dengan pemahaman dan pem buktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Pengembangan adalah kegaiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori
I,
p
' '
- ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang tela ad , a tau menghasilkan teknologi baru.
9. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/ atau ilmu pengetahua dan teknologi yang telah ada kedalam kegiatan pereka\_ a saan, inovasi, serta difusi teknologi.
10. Pengkajian adalah kegiatan penelaahan dan penganalisaan terhadap suatu masalah atau kasus dengan pendekatan yuridis, administratif dan teoritik untuk memberikan masukan kepada pimpinan d erah.
11. Peneliti adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam suatu tingkatjabatan peneliti dan dipekerjakan pada suatu satuan organisasi penelitian dan pengembangan dengan tugas pokok melakukan penelitian dan pengembangan.
12. Swakelola adalah pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan atau kajian yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi langsung oleh Pengguna Anggaran atau pengelola kegiatan.
13. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh suatu lembaga, Pemerintah, dan/atau satuan kerja dengan pihak lain, yang didasarkan pada perjanjian tertulis untuk mencapai tujuan dalam bidang penelitian dan pengembangan atau kajian.
14. Pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan peran penelitian dan pengembangan serta meningkatkan k alitas hasil penelitian dan pengembangan.
15. Fasilitasi adalah pemberian kemudahan, keringanan, kelonggaran dalam melakukan suatu kegiatan.
16. Koordinasi adalah penyelarasan kegiatan oleh satuan kerja yang terlibat untuk mencapai Lujua yang ditentukan.
17. Tenaga Ahli/Narasumber adalah orang yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmu/ keahlian tertentu
18. Rekomendasi adalah pemberian bimbingan, masukan, koreksi, perbaikan, dan catatan atas seluruh rencana kegiatan penelitian/kajian/ studi yang dilakukan Badan/ Dinas dilingkungan Pemerin tah Kabupaten Bombana dalam bentuk surat rekomendasi dari Kcpala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana.
19. Seminar adalah suatu pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu hasil penelitian dan pengembangan atau kajian untuk penyempurnaan dibawah pimpinan seorang moderator.
20. Kolokium adalah kegiatan pertemuan keahlian yang ~ dilakukan dalam bentuk seminar untuk membahas proyek penelitian bertaraf lanjutan.
I
~~-----------
21. Kerangka acuan kegiatan, yang selanjutnya isingkat ~ .adalah rencana pokok-pokok penelitian berupa keinginan dan/atau harapan dari pihak pemberi tugas atau pekerjaan penelitian kepada penerima pekerjaan.
22. Proposal adalah sebuah perencanaan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan penelitian, yang disusun ol h calon pelaksana dan/ atau pelaksana penelitian berdasarkan keinginan pemberi tugas penelitian sebagaimana yang dijabarkan dalam kerangka acuan kerja atau KAK. Atau dengan kata lain proposal merupakan pe jabaran lebih lanjut dari KAK.
23. Laporan Pendahuluan adalah laporan yang memuat kegiatan awal pelaksanaan penelitian yang berupa identifikasi kegiatan dan tindak lanjut seperti penyiapan instrumen penelitian, rencana lapangan, coaching surveyor (pelatihan singkat terhadap surveyor}, serta hasil penelitian awal di lapangan yang berupa data d skripsi lokasi penelitian serta temuan awal di lokasi. Atau dengan kata lain laporan Pendahuluan adalah penjabaran lebih lanjut dari Proposal yang dilengkapi dengan in trumen penelitian.
24. Laporan akhir adalah merupakan laporan tert lis dari pelaksanaan penelitian yang memuat detail keseluruhan pelaksanaan dan hasil penelitian yang telah diseminarkan.
25. Ringkasan Eksekutif adalah merupakan ringkasan dari tujuan, deskripsi, metode penelitian, jangka waktu, biaya, temuan dan kesimpulan serta rekornendasi yang dihasilkan dari penelitian.
26. Jurnal adalah majalah ilmiah yang khusus memuat artikel dari hasil penelitian dan pengembangan atau kajian bidang ilmu tertentu.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah :
- a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan pada Badan Penelitia dan Pengembangan Kabupaten Bombana
- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan proposal kegiatan penelitian dan pengembangan.
- d. Sebagai pedoman dalam penyusunan laporan ~ pendahuluan/laporan awal, laporan antara dan laporan akhir kegiatan penelitian dan pengembangan.
111111111111111
'
.
RUANG LINGKUP, KEWENANGAN, PELAKSANAAN, PENGORGANISASIAN DAN KOORD INASI
BAB III - PENELITIAN DAN PENGEMBAN GAN Bagian Pertama Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang Lingkup penelitian dan pengembangan meliputi :
- a. bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerin tahan;
- b. bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi; dan
- c. bidang lain yang diperintahkan oleh Bupati.
- (1) Selain bidang-bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ruang lingkup penelitian dan pengembangan juga mencakup kegiatan pengkajian atas masalah-masalah aktual dan mendesak di daerah.
- (2) Ruang lingkup kegiatan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan;
- b. bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi, dan
- c. bidang lain yang diperintahkan oleh Bupati.
Bagian Kedua Kewenangan
- ( 1) Kewenangan melakukan penelitian dan pengern bangan berada pada Balitbang melalui koordinasi dengan satuan kerja terkait.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaks d pada ayat (1), dilaksanakan oleh pejabat struktural dan pejabat fungsional peneliti.
- (3) Kewenangan pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besifat manajerial, yang meliputi :
- a. penyusunan rencana kerja penelitian dan pengembangan;
- b. koordinasi penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan;
- c. pengelolaan anggaran penelitian dan pengembangan;
- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- e. menetapkan tim peneliti dan tim surveyor; dan
- f. pemanfaatan hasil penelitian dan pengcmbangan.
- (4) Kewenangan pejabat fungsional peneliti sebagaiJnana dimaksud pada ayat (2) bersifat teknis pelaksanaan penelitian dan pengembangan, yang meliputi :
- a. penyusunan kerangka acuan penelitian dan pengembangan;
- b. penyusunan dan pemaparan disain dan instrurnen penelitian dan pengembangan;
I
- c. pengumpulan dan pengolahan data;
- d. penyusunan laporan data lapangan;
- e. penyusunan laporan hasil penelitian dan pengembangan; dan
- f. pemaparan hasil penelitian dan pengembangan.
- (5) Apabila ketersediaan pejabat fungsional peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memadai, maka tugas-tugas pejabat fungsional peneliti clilakukan oleh pejabat struktural.
BAB III - PENELITIAN DAN PENGEMBAN GAN Bagian Pertama Ruang Lingkup
Pasal 7

- (1) Penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bombana dan Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bombana.
- (2) Penyusunan kerangka acuan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pa.sal 6 ayat (4) huruf a, dilakukan oleh pejabat fungsional peneliti dan/ atau pejabat struktural yang di tun· uk oleh Kepala Balitbang.
- (3) Persetujuan terhadap laporan hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pa.sal 6 ayat (4) huruf e, dilakukan oleh pejabat fungsional peneliti dan/ atau pejabat struktural yang ditunj uk oleh Kepala Balitbang.
Bagian Ketiga
Pelaksanaan
Pasal8
- pengem bangan ( 1) Pelaksanaan penelitian dan dilaksanakan secara swakelola.
- (2) Kegiatan penelitian dan pengembangan secara s 'akelola oleh penanggung jawab anggaran a tau i nstitusi Pemerintah penerima kuasa dari penanggung jawab anggaran (Perguruan Tinggi a tau Lembaga Penelitian/Ilmiah Pemerintah) a tau kelompok masyarakat penerima hibah (Lembaga Pendidikan Swasta/Lembaga Penelitian/Ilmiah non Badan Usaha), dilaksanakan berdasarkan keten tuan pe aturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerima kuasa pekerjaan secara swakelola [pelaksana penelitian dan pengembangan) ditetapkan oleh Kepala Balitbang, sedangkan Surat Kuasa Pelaksanaan Kegiatan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa (Pelaksana Penelitian/ pihak ketiga) dan diketahui oleh Pengguna Anggaran.
- (5) Pekerjaan penelitian dan pengembangan secara swakelola yang dikuasakan, dilaksanakan oleh Penerima Kuasa (Pelaksana Penelitian) dengan ~ kewajiban melakukan transfer of knowledge dengan mengikutsertakan unsur peneliti dan staf Balitbang.
Pasa19
Pelaksanaan penelitian dan pengembangan secara swakelola dapat menggunakan/memanfaatkan tenaga ahli baik dari lingkungan perguruan tinggi maupun Iernbaga penelitian pemerintah dimana pembayaran gaji tenaga ahli mengacu pada ketentuan peraturan perundang-un angan.
BAB III - PENELITIAN DAN PENGEMBAN GAN Bagian Pertama Ruang Lingkup
Pasal 10

- (1) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dapat melibatkan pihak ketiga yang mempunyai kompctensi di bidang penelitian dan pengembangan sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keterlibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan sumbcr daya manusia dan/ atau alih teknologi
Bagian Keempat Pengorganisasian
BAB III - PENELITIAN DAN PENGEMBAN GAN Bagian Pertama Ruang Lingkup
Pasal 11

Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan terdiri atas:
- a. Tim fasilitasi;
- b. Tim peneliti; dan
- c. Tim kajian.
BAB III - PENELITIAN DAN PENGEMBAN GAN Bagian Pertama Ruang Lingkup
Pasal 12

- (1) Tim fasilitasi dan tim kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf c bert:ugas se bagai pelaksana kegiatan yang meliputi kegiatan administrasi, perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan serta evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan ruang lingkup masingmasmg.
- (2) Susunan keanggotaan tim fasilitasi terdiri atas :
- a. Pengarah/ penanggung jawab;
- b. Koordinator; dan
- c. Anggota.
BAB III - PENELITIAN DAN PENGEMBAN GAN Bagian Pertama Ruang Lingkup
Pasal 13

Susunan keanggotaan tim peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas :
- a. Ketua (dari unsur peneliti);
- b. Anggota (dari unsur peneliti);
- c. Pembantu peneliti;
- d. Pembantu lapangan;
- e. Pengolah data lapangan; dan
- f. Tenaga administrasi.
BAB III - PENELITIAN DAN PENGEMBAN GAN Bagian Pertama Ruang Lingkup
Pasal 14

Susunan keanggotaan tim kajian sebagairnana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas:
- a. Pengarah/penanggungjawab;
- b. Ketua;
- c. Wakil ketua;
- d. Sekretaris; dan
- e. Anggota.
BAB III - PENELITIAN DAN PENGEMBAN GAN Bagian Pertama Ruang Lingkup
Pasal 15

- (1) Pembentukan tim fasilitasi, tim peneliti dan tim kajian ditetapkan dengan Keputusan Bupati at.au Kepala Balitbang sesuai dengan tingkat koordinasi.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, tim dapat dibantu oleh tenaga ahli/narasumber sesuai dengan kompetensi.
- (3) Tenaga ahli/narasumber sebagairnana dimaksud pada ayat 2 ditunjuk oleh Kepala balitbang dengan didahului permintaan secara tertulis kepada tcnaga ahli/narasumber yang bersangkutan.
Bagian Kelima Koordinasi
BAB III - PENELITIAN DAN PENGEMBAN GAN Bagian Pertama Ruang Lingkup
Pasal 16

- (1) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dikoordinasikan oleh Balitbang.
- (2) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim asistensi dengan susunan keanggotaan dari unsur Balitbang dan dapat rnelibatkan tenaga ahli/ narasumber.
BAB IV - MEKANISME PENGAJUAN USULAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 17

Mekanisme pengajuan usulan penelitian dan pengembangan dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
- a. Pengusulan judul;
- b. Proses persiapan; dan
- c. Publikasi.
BAB IV - MEKANISME PENGAJUAN USULAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 18

- (1) Pengusulan judul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dimaksudkan untuk mensinkroni 'a sikan kebutuhan penelitian dan pengembangan herd' sarkan tema dan/atau permasalahan/isu strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balitbang.
- (2) Judul yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh tim verifikasi Balitbang.
- (3) Terhadap judul yang lolos verifikasi, selanjutnya diajukan oleh Balitbang untuk dirnasukkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
k
- (4) Jika judul sebagaimana dirnaksud pada «yar (3 1 disetujui untuk masuk kedalam Rencanc1 Kerja Pemerintah Daerah, maka untuk selanjutnya dibuatkan KAK.
BAB IV - MEKANISME PENGAJUAN USULAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 19

- (1) Proses persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 huruf b diawali dengan pemberian rekomendasi yang dimaksudkan untuk menilai kesesuaian KAK dcngan maksud dan tujuan penelitian dan pen gem bangan.
- (2) Proses persiapan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sebagai berikut :
- a. KAK dibahas oleh tim rekomendasi Balitbanz untuk diterbitkan surat rekornenda si ;
- b. KAK yang telah dinilai oleh tim rekomendasi Balitbang, selanjutnya diperbaiki sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi;
- c. KAK yang telah diperbaiki selanjutnya diserahkan kepada tim peneliti/ tim kajian sebagai dasar penyusunan proposal;
- d. Proposal dibuat dan dilaksanakan oleh tim kajian atau penerima pekerjaan.
BAB IV - MEKANISME PENGAJUAN USULAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 20

- (1) Proses publikasi basil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c sebagai berikut:
- a. Kegiatan penelitian dan pengembangan yang telah selesai dalam bentuk draft, harus disernmarkan untuk disempurnakanp menjadi sebuah laporan akhir dan ringkasan eksekutif;
- b. Hasil penelitian dan pengembangan yang telah diseminarkan diserahkan kepada Balitbang untuk selanjutnya dapat dibawa ke acara kolokiurn. dan
- c. Hasil penelitian dan pengembangan yang dianggap layak dan memenuhi syarat, dapat diproses dan dipublikasikan kedalam jurnal.
Pasa1 21
Ketentuan mengenai teknis penyusunan KAK, Proposal Penelitian, Penyusunan Laporan Pendah uluan, I aporan Akhir Penelitian dan Ringkasan eksekutif tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
1n
V;
BAB IV - MEKANISME PENGAJUAN USULAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, mernerints hkan pengundangan Peraturan Bupati rm dcngan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bcmbar ... a.
Ditetapkan di Bombana pad a tanggal 2 l M1 tz.t;y 2 0 1 7 Pj. BUPATI BOMBANA
Hj. SITTI SALEHA
Diundangkan di Bombana pada tanggal .29 l\M~T 2017 SEKRETARIS DAERAH KABU ATEN BOMBANA,
BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017 NOMOR ~
I. A. Pedoman Penyusunan KAK
Sistematika
1. Judul penelitian
Mengacu pada rencana kegiatan yang tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Balitbang, serta memberikan gambaran masalah pokok yang akan diteliti.
2. Lata r Belakan g
Memuat alasan mengapa penelitian dilakukan. Alasan tersebut: dapat menggunakan konsep teoritis yang relevan dan n~rmatif, isu yang sedang aktual atau hasil penelitian sebelumnya.
3. Perumusan Masalah
Memuat uraian pen ting permasalahan dan/ atau formulasi masalah, dapat berbentuk pertanyaan atau pernyataan. Pemasalahan mencerminkan kebutuhan pemberi tugas penelitian.
4. Tujuan
Memuat hal yang akan dicapai dalam penelitian.
Rumusan tujuan penelitian dinyatakan dengan jelas, singkat, dan sesuai denganjudul.
5. Hasil yang diharapkan
Memuat informasi obyektif, relevan dan dapat digunakan sebagai dasar perumusan dan penetapan kebijakan pemerintah daerah.
6. Ruang lingkup
Menetapkan batasan-batasan dari kegiatan penelitian.
7. Lokasi
Memuat tempat penelitian yang akan dilaksanakan
8. Jangka waktu pelaksanaan
Batas waktu maksimal penyelesaian seluruh proses penelitian yang dapat dituangkan menurut hitungan hari, bulan, atau tahun (penelitian multi years).
9. Anggaran
Menunjukkan sumber pendanaan dan jumlah biaya nominal yang disediakan untuk penyelesaian seluruh proses penclitian dalam rupiah.
10. Sistem Pelaporan
Menekankan jumlah dan jenis laporan yang diisyaratkan, meliputi laporan pendahuluan, draft laporan akhir, laporan akhir, dan ringkasan eksekutif.
Bombana, .
Nama terang
NIP
Nama terang NIP
ITO
ITD
Kuasa Pengguna Anggaran Se1aku Pejabat Pembuat Komitmen
Mengetahui, Kepala Balitbang
TAHl N '.2017
'.:.!017
NO MOR
TANGGAL
LAMPIRAN PERATURA!\i BUF·ATI 80,viBANA
I
B. Pedoman Penyusunan Proposal Penelitian dan Pengemb angan
Sistematika
1. Judul
Sesuai dengan yang tertera dalm KAK dan ditulis dalam huruf kapital.
2. Pendahu luan
Memuat hal-hal sebagai berikut:
Latar Belakang
Memuat serangkaian alasan mengapa penelitian tersebut harus dilakukan, hal-hal yang mendorong atau argurnentasi pentingnya penelitian tersebut dilakukan.
Perumusan masalah
Memuat uraian penting permasalahan dan/ a tau formulas, masalah sesuai KAK.
Tujuan
Memuat pemyataan singkat mengenai tujuan sesuai dengan KAK.
Ruang Lingkup
Menetapkan batasan-batasan dari kegiatan penelitian.
Hasil yang diharapkan
Memuat informasi obyektif, relevan dan dapat digunaka sebagai dasar perumusan dan penetapan kebijakan pemerintah daerah.
3. Tinjauan Pustaka
Memuat telaah teori dan basil penelitian terbaru yang relevan yang diuraikan secara jelas. Uraian dalam tinjauan pustaka rnerupakan kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka.
4. Metode
Memuat cara yang ditempuh untuk mencapai sasaran yang diinginkan, seperti rencana kerja, metode, pentahapan kegiatan, lokasi, dan peralatan/ bahan yang digunakan.
5. Lokasi
Menunjukkan tempat dimana penelitian dan pengembangan tersebut akan dilakukan.
6. Jadwal
Jadwal kegiatan penelitian meliputi persiapan, pelaksa aan dan penyusunan laporan penelitian dalam bentuk Gantt-chart memuat rincian kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan tesebut. Jadwal kegiatan mengacu pada batas waktu maksimal penyelesaian seluruh proses penelitian yang dapat dituangkan menurut hitungan hari. bulan. Atau tahun (Penelitian multi years).
| No. | Kegiatan | Bulan Kegiatan | Bulan Kegiatan | Bulan Kegiatan | Bulan Kegiatan | Bulan Kegiatan | Bulan Kegiatan | Bulan Kegiatan | Bulan Kegiatan | Bulan Kegiatan | Bulan Kegiatan | Bulan Kegiatan | Bulan Kegiatan |
|-------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - 11 | 12 |
| 1 | | | | | | | | | | | --- | -- | -· |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | - | - | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
-
I
7. Tim Peneliti
Ketua
Anggota
Pembantu Peneliti
Pembantu Lapangan
Pengolahan Data lapangan
Tenaga Administrasi
Tenaga Ahli
8. Rencana Biaya
Pengajuan anggaran harus sesuai dengan kenyataan dan efisien. Alokasi anggaran meliputi gaji/upah, bahan, perjalanan dinas, sarana penunjang dan lain-lain seperti dokumentasi, rapat dan seminar, dengan format sebagai berikut :
| No. | Keterangan | Tahap | Jumlah (R |
|-------|--------------|---------|-------------|
| 1. | Persia pan | 15- 20% | |
| 2. | Pelaksanaan | 75-80% | |
| 3. | Pelaporan | 5% | |
| Total | Total | 100% | |
a pan em iayaan a. Tah P bi
--~
| No. | Jenis Pengeluaran Satuan | Volume | Nilai | I Ju µ |
|-------|------------------------------------------------|----------|---------|----------|
| 1. | Gaji/Upah ... | | | |
| 2. | Bahan-bahan ... | | 1--- I | ---~ - |
| 3. | Perjalanan Dinas . ... ,..,., ..,,, ... | | | |
| 4. | Sarana penunjang (alat/mesin) ... | | I | |
| 5. | Lain-lain . ... | | I | |
| Total | Total | | | |
i :=tV::I) ,:h· Biava Per Jenis Penzeluaran (beserta lampiran dan rincian No. I b.
9. Lampiran
- a. Daftar Pustaka
2. Pustaka yang relevan digunakan sebagai sumber kutipan secara alfabetis, menggunakan sistem nama dan tahun, judul pustaka, kota tempat diterbitkan dan nama penerbit. Penulisan sumber-sumoer lain mengikuti pedoman penelitian yang berlaku.
- b. Daftar Riwayat Hidup / Curriculum Vitae Peneliti dan Tenags Ahli Riwayat hid up berisikan data pribadi penanggung jaw ab enelitian dan para peneliti lain yang terlibat dalam kerjasama peneliiian serta mencantumkan pengalaman penelitian (yang relevan).
Bombana,
.
Ketua Tim Peneliti
Nama terang
k
I
'
C. Pedoman Penyusunan Laporan Pendahuluan
Laporan Pendahuluan memuat kegiatan awal pelaksanaan kegiat n yang berupa:
- a. Identitas kegiatan dan tindak lanjut seperti penyiapan i nstrumen penelitian;
- b. Rencana lapangan;
- c. Coaching surveyor (pelatihan singkat terhadap surveyor); dan
- d. Hasil penelitian awal di lapangan yang berupa data deskri si lokasi penelitian serta temuan awal dilokasi. Atau dengan kata lain, Laporan Pendahuluan adalah penjabaran lebih lanjut dari Proposal yang dilengkapi dengan instrumen penelitian.
Sistematika Penulisan