PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 6''1 Tahun 2023
Tentang PENJABARAN PERTANGGUNG,JAWABAN PELAKSANAAN
Berlaku: 17 Tahun 2003
N/A
Preamble

Menimbang:
Mengingat
BUPATI OGAN KOMERING ILIR
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILlR NOMOR 6''1 TAl-fUN2017
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNG,JAWABAN PELAKSANAAN
TABUN ANGGARAN 2016 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAB
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA BUPATI OGAN I(OMEI&lt;INC IL1l~,
Pertanggungjawaban Pelaksariaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tah un Anggaran 2016; Penjabaran tcntang Bupati Peraturan menetapkan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komcring Ilir Tahun Anggaran 2016 perlu 1 -Tahun 2016 tentang Pcrtanggungjawaban Nomor bahwa un tuk' memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah
1,
Pernbentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 73, Tambahan Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 1821); tentang 1959 Undang-Undang Nornor 28 Tahun
- Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Koiusi dan Nepotisme (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 199 C) Nornor 75, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); ten tang 1999 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun
3. Undang-undang .. ,
-----
3. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 t.entang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); tentang 2004 15 Tahun 5. Undang-Undang Nomor
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. \_-Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan tentang 2004 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Nornor 5234); Indonesia Republik Negara Lembaran Tambahan Pembcntukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, len tang 2011 12 Tahun 9. Undang-Dndang Nomor
10. Undang-Undang ...
---\_.\_--
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahuri 2014 tcntang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia" Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undarig nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pernbinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Inforrnasi Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 2005 Nomor 138, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tah un 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelola Keuangan Daera h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16.Peraturan Pemerintah ...
-----
-~--~~-~---
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturarr Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan, Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
20. Peraturan Pernerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.20 10 Nomor 123);
6. 2l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diu bah dengan peraturan Menteri Dalarn Negeri Nemer 14 tahun 2016 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23.Peraturan Daerah ...
--------~----
----.\_---
-~~~------
Menetapkan
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2007 NOlTIor 19);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir 19 Tahun 20] 5 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 19 );
25. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 112 Tahun:.2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 112 );
MEMUTUSKAN :
ANGGARAN 2016 TAHUN DAERAH BELANJA DAN PENDAPATAN PENJABARAN ANGGARAN TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI , PERTANGGUNGJAWABAN
N/A
Pasal 1

1
Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2016 terdiri dari:
1. Pendapatan
1.979.249.631.380,95
Rp.
Jumlah Peridapatan
270.705.108.700,00
Rp.
- Sah yang
Rp.
108.992.378.484,93
Rp. 1.599.552.144.196,02
- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Pendapatan Transfer
- c. Lain-lain Pendaparan
2.Belanja ...
~-----
------------~--
-\_
---\_
--------~
2. Belanja
- a. Belanja Tidak Langsung
7.971.181.796,87
Sisa Lebih Pernbiavaan Anggaran
Rp,
8.056.007.626,83
Rp.
Jumlah Pembiayaan Netto
9.056.007.626,83
1.000.000.000,00
Rp.
I~p.
- b. Pengeluaran
3. Pembiayaan
- a. Penerimaan
- 1) Belanja Pegawai
Rp. 692.861.174.930,00
- 2) BeJanja Subsidi
Rp.
1.345.000.000,00
- 3) Belanja Hibah
Rp. 12.672.480.500,00
- 4) Belanja Bantuan Sosial
r~p. "1.098.000.000,00
- 5) Belanja Bagi Ha sil r Tran sfer
Rp.
74.93(,.628.261,00
- 6) Belanja Bantuan Keuangan
r~p.
210.384.529.960,00
- 7) Belanja Tidak Terduga
Rp.
00,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
Rp.
993.297.813.651,00
- b. Belanja Langsung
- 1) Belanja Pegawai
r~p. 28.289.327.500,00
- 2) Belanja Barang dan Jasa
I~p. 396.756.912.533,05
- 3) Belanja Modal
Rp.
560.990.403.526,86
Jumlah Belanja Langsung
Rp.
986.036.643.559,91
Jumlah Belanja
Rp. 1.979.334.457.210,91
Pasa12
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini. 1
Pasa! 3
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalarn Pasal dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 1
1
1
N/A
Pasal 4

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini.
Lampiran sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ogan Komering I1ir in i.
Pasal
6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering I1ir. Anggaran ten tang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Bupati Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Ditetapkan di Kayuagung pada
2017
Diundangkan di Kayuagung 2017 pada
BERITA DAERAH KJ\BUPATEN OGAN KOMEI&lt;ING ILIR TAHUN 2017 NOMOR &amp;If