PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 6 Tahun 2023
Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN B.ANYUASIN.
Berlaku: 6 TAHON 2017
N/A
Preamble

Mengingat
~
-
-
-
-
-
• -
-- -
--
- -
--
\_\_ ...,.
-
-
-
-----
--
- -'
3
PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 6 TAHON 2017
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN B.ANYUASIN.
DENGAN RAHMAT•TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN,
- Menimbang administrasi dilakukan Pemerintah
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu penyeragaman tata. naskah dinas di lingkungan Kabupaten Banyuasin;
- b. bahwa Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 4b Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin perlu disesuaikan dengan perkembangan Organisasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga perlu diubah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Banyuasin.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19· , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indon~sia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3~ Undang-Undang Nomor 23 Tahun. 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang"."Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan .. .
,.-
-- -
-
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daeiah· ,
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 063).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TATA NASKAH DIHAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH-KABUPATEN· BANYUASIN.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasall
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyuasin
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya · disingkat OPD-adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang bertanggungja.wab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sek:retariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Unit pelaksana teknis selanjutnya disebut UfYf adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas atau badan untuk melaksanakan sebagian urusan dinas a tau badan.
8. Tata naskah dinas adalah pengelolaa11 informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
9. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah.
10. Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas.
11. Stempel/ cap dinas adalah tanda identitas dari suatu jabatan atauOPD.
t
C
C
12. Kop naskah dinas adalah kop surat yang menunjukkan jabatan atau nama OPD tertentu yang ditempatkan di bagian atas kertas.
13. Kop sampul naskah dinas adalah kop surat yang menunjukkan jahatan. atau nama. OPD tertentu. yang ditempatkan dibagian atas sampul naskah.
14. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.
15. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat di bawahnya.
16. Mandat adalah p.elimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk melakukan suatu tu.gas tertentu atas nama yang memberi mandat.
17. Penapdatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggungjawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
18. Peraturan daerah adalah naskah dinas dalam ben tuk dan susunan produk hukum, yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengatur urusan otonomi daerah dan tu.gas pembantuan ..
19. Peraturan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Bupati.
20. Pera tu.ran bersama adalah naskah dinas dalarn ben tuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah.
21. Keputusan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan. pro.duk h.ukum yang bersifat. penetapan konkrit,. individual, dan final.
22. Keputusan kepala OPD adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan, individual, konkrit dan final.
23. Instruksi Bupati adalah naskah dinas yang berisikan perin tah dari Bupati kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
24. Surat edaran adal.ah naskah dinas yang berisi pemberi-tahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting. dan mendesak.
25. Surul biasa adalah naskah t.linas yang berisi pemberitahuan, per1:1n.yaan, permintaanjawab,in atau saran dan sebagainya.
26. Sur,11 keterangan adalah rn-, · , kah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat · 1 1agai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal.
27. Surat perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaaan tertentu.
r-
C
4
28. Surat izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
29. Surat perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telal1 disepakati bersama.
30. Surat perintah tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
31. Surat perintah perjalanan dinas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.
32. Surat kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk rnelakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedina.san.
33. Surat undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan.
34. Surat keterangan melaksanakan Tu.gas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pemyataan bahwa seorang pegawai telah menjalankan tugas.
35. Surat panggilan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap.
36. Nota dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan.
37. Nota pengajuan konsep naskah dinas adalah naskah dinas untuk menyampaikan konsep naskah dinas kepada atasan.
38. Lembar disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang benvenang berisi petunjuk tertulis kepada bawahan.
39. Telaahan staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara sistematis.
40. Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pemberitahuan yang bersifat umum.
41. Laporan adalah naskah dinas dari hawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan.
42. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
43. Surat pengantar adalah naskah dinas berisi jenis dan jumlah barang yang berfungsi sebagai tanda terima.
44. Telegram adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi hal. tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.
45. Lembaran . ..
C
45. Lembaran daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan daerah.
46. B.erita daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan kepala daerah.
3. 4 7. Berita acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditanda tangani oleh para pihak.
48. Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan proses
5. sidang atau rapat.
49. Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan tertentu.
50. Daftar hadir adalah- naskah dinas dari pejabat beiwenang yang berisi keterangan atas kehadiran seseorang.
51. Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan.
52. Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan disingkat STIPP adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus pendidikan dan pelatihan tertentu.
53. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu.
54. Perubahan adalah merubah atau menyisipkan suatu naskah dinas.
55. Pencabutan. adalah suatu pemyataan tidak berlakunya suatu naskah dinas sejak ditetapkan pencabutan tersebut.
56. Pembatalan adalah pemyataan bahwa suatu naskah dinas dianggap tidak pemah dikeluarkan.
BABU
TATA NASKAH DINAS
Pasal2
Asas tata naskah dinas terdiri atas:
- a. asas efisien dan efektif;
- b. asas pemb.akuan;
- c. asas akuntabilitas;
- d. asas keterkaitan;
- e. asas kecepatan dan ketepatan; dan
- f. asas keamanan.
f:
6
Pasal3
- (1) Asas efisien dan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan melalui penyederhanaan dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang bai.k, benar dan lugas.
- (2) Asas pemba.kuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan melalui tatacara dan ben tuk yang telah clibakukan.
- (3) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, keabsahan dan dokumentasi.
4. (4). Asas. keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 2 huruf d, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem.
- (5) Asas kecepatan dan ketepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan tepat waktu dan tepat sasaran.
- (6) Asas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi.
Pasal4
Prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah dinas terdiri atas:
- a. ketelitian;
2. b.kejelasan;
- c. singkat dan padat;dan
4. d.logis dan meyakinkan;
PasalS
- (1) Prinsip ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan pen era pan kaidah ejaan di dalam pengetikan.
- (2) Prinsip kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diselenggarakan dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materi dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat.
3. (3). Prinsip singkat. dan padat sebagaimana dimaksud dalam\_ Pasal 4 huruf c, diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang bai.k dan benar.
- (4) Prinsip logis dan meyakinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diselenggarakan secara runtut dan logis dan meyakinkan serta struktur kalimat harus lengkap dan ef ektif.
C
Pasal6
Penyelenggaraan naskah dinas dilaksanakan sebagai berikut:
- a. pengelolaan surat masuk;
- b. pengelolaan surat keluar;
- c. tingkat Keamanan;
- d. kecepatan proses;•
- e. penggunaan kertas surat;
- f. pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran; dan
- g. warna dan kualitas kertas.
Pasal7
Pengelolaan surat m.asuk sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 6 huruf a, dilakukan melalui:
- a. Instansi penerima menindaklanjuti surat yang diterima melalui tahapan:
1. diagenda dan diklasifikasi sesuai sifat surat serta didistribusikan ke unit pengelola;
2. unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi surat dan arahan pimpinan; dan
3. surat masuk diarsipkan pada unit tata usaha.
- b. copy surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan kepada yang berhak;
- c. alur surat menyurat diselenggarakan melalui mekanisme dari tingkat pimpinan tertinggi hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang.
Pasal8
Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan melalui tahapan:
- a. konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangannya dan diagendakan oleh masing-masing unit tata usaha dalam rangka pengendalian;
- b. surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah;
- c. surat keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib segera dikirim; dan
- d. surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha.
Pasal 9
Tingkat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dengan mencantumkan kode pada sampul naskah dinas sebagai berikut:
- a. surat sangat rahasia disingkat SR, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan yang tinggi, erat hubungannya dengan rahasia negara, keamanan dan keselamatan negara;
C
C
8
- b. surat rahasia disingkat R, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan tinggi yang berdampak kepada kerugian negara, disintegrasi bangsa;
- c. surat penting- disingkat P, merupak:an surat yang tingkat keamanan isi surat perlu mendapat perhatian penerima surat;
- d. surat konfidensial disingkat K, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan sedang yang berdampak kepada terhambatnya jalannya pemerintahan dan pembangunan,;
- e. surat biasa disingkat B, merupakan surat yang materi dan sifatnya biasa namun tidak dapat disampaikan kepada yang tidak berhak.
N/A
Pasal 10

Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, sebagai berikut:
- a . amat segera/kilat, dengan batas waktu 24 jam setelah surat diterima;
- b. segera, dengan batas waktu 2 x 24 jam setelah surat diterima;
- c. penting, dengan batas wak:tu 3 x 24 jam setelah surat diterima; dan
- d. biasa, dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja setelah surat diterima.
Penggunaan kertas surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, sebagai berikut:
.
- a. kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 80 gram;
- b. penggunaan kertas HVS diatas 80 gram atau jenis lain, hanya terbatas. untuk jenis naskah dinas yang mempunyai nilai keasaman tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama;
- C. penyediaan- surat berlambang negara beiwarna kuning emas atau logo daerah berwarna dicetak di atas kertas 80 gram;
- d. ukuran kertas yang digunakan untuk surat-menyurat adalah Folio/F4 (215 x 330 mm);
- e. uh.'Uran kertas yang digunakan untuk makalah, piper dan laporan adalah A4 (210 x 297 mm); dan
- f. ukuran kertas yang digunakan untuk pidato adalah AS (165 x 215 mm).
N/A
Pasal 12

Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, sebagai berikut:
- a. penggunaan jenis huruf pica;
- b. arial 12 atau disesuaikan dengan kebutuhan; dan
- c. spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan.
Warna dan kualitas kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, berwarna putih dengan kualitas baik.
BAB III - NASKAH DINAS Bagian Kesa.tu B\_ entuk Dan Susunan
Pasal 14

- (1) Bentuk. dan susunan naskah dinas produk hukum di lingkungan pemerintah kabupaten/kota, terdiri atas:
- a. peraturan daerah;
- b. peraturan bupati ; .
- c. peraturan bersama bupati ; dan
- d. keputusan bupati.
- (2) Bentuk dan susunan naskah dinas surat di lingkungan p.emerintah daerah, terdiri atas:
7. a . instruksi;
- b. surat edaran;
- c. surat biasa;
- d. surat keterangan;
- e. surat perintah;
- f. surat izin;
- g. surat perjanjian;
- h. surat perintah tugas;
1. surat perintah perjalanan dinas;
- J. surat kuasa;
- k. surat undangan;
1. surat keterangan melaksanakan tugas;
- m. surat panggilan;
- n. nota dinas;
- o. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- p. lembar clisposisi;
- q. telaahan staf;
- r. pengumwnan;
25. s . laporan;
26. t . rekomendasi;
- u. surat pengantar;
- v. telegram;
- w. lembaran daerah;
- x. berita daerah;
- y. berita acara;
- z. notulen;
33. aa. memo;
34. ab. daftar hadir;
35. ac. piagam;
36. ad. sertifikat;dan
37. ae. STIPP.
C
C
BAB IV - PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABAT
Pasal 15

- (1) Atas nama yang disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat dibawahnya.
- (2) Untuk beliau yang disingkat u. b. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat dua tingkat dibawahnya.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang melimpahkan wewenang.
- (1) Pelaksana tugas yang disingkat Plt merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif belum dilantik.
- (2) Plt sebagaimana dimaksud· pada ayat (1) diangkat dengan keputusan kepala OPD atau keputusan bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas naskah dinas yang dilakukannya.
BAB IV - PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABAT
Pasal 17

- (1) Pelaksana tugas harian yang disingkat Plh merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif berhalangan sementara.
2. (2). Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan kepala OPD atau keputusan bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan pelaksanaan atas naskah dinas yang dilakukannya kepada pejabat definitif.
- (1) Penjabat yang disingkat Pj. merupakan pejabat sementara untuk jabatan bupati.
- (2) Penjabat sebagaimana pada ayat .( 1) mclaksanakan tu gas pemerintahan pada daerah tertentu sampa1 dengan pelantikan pejabat definitif.
BABV ...
r
C
PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN, DAN-PENGGUNAAN TINTA ONTUK NASKAH DINAS
Bagian Kesatu Paraf
BAB IV - PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABAT
Pasal 19

- (1) Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf.
- (2) Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf pada setiap lembar.
- (3) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat terkait secara horizontal dan vertikal.
- (4) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi dan pengetikan naskah dinas.
- (5) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
6. a . paraf hierarki; dan
- b. paraf koordinasi.
Bagian Kedua Penulisan Nama
BAB IV - PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABAT
Pasal 2

.0
- (1) Penulisan nama bupati, wakil bupati pada naskah dinas adalah sebagai berikut :
- a. dalam\_ bentuk dan susunan produk hukum tidak menggunakan gelar; dan
- b. dalam bentuk dan susunan surat menggunakan gelar.
- (2) Penulisan nama pejabat selain yang dimaksud pada ayat ( 1) menggunakan gelar, nomor induk pegawai dan pangkat
Bagian Ketiga
Penandatanganan naskah dinas di lingkungan pemerintah kabupaten
- ( 1) Bupati menandatangani naskah dinas dalam ben tuk dan susunan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat ( 1) terdiri atas:
- a. peraturan daerah;
- b. peraturan bupati;
- c. peraturan bersama bupati ; dan
- d. keputusan bupati.
- (2) Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan su-rat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) terdiri atas:
- a. instruksi;
- b. surat edaran;
surat . . .
~
C
C
- c. surat biasa;
- d. surat keterangan;
- e. surat perintah;
- f. surat izin;
- g. surat perjanjian;
- h. surat perintah tu.gas;
1. surat kuasa;
8. j; surat undangan;
- k. surat keterangan melaksanakan tugas;
- I. surat panggilan;
- m. nota dinas;
- n. lembar disposisi;
13. 0 . pengumuman;
- p. laporan;
- q. rekomendasi;
- r. telegram;
- s. berita acara;
- t. memo;
- u. p1agam;
- V. sertifikat; dan
- w. STIPP.
- (3) Apabila Bupati berhalangan, penandatangan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2), dilakukan oleh W akil Bupati.
- (4) Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan naskah dinas tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) kepada pejabat yang ditunjuk secara tertulis dalam Keputusan Bupati, kecuali Peraturan Daerah.
- (5) Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), ditujukan kepada Presiden, Wakil Presiden, Menteri/ Angg~ta Kabinet, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen,. Gubemur, Bupati/Walikota dan Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (1) Wakil Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
- a. surat edaran;
- b. surat biasa;
- c. surat keterangan;
- d. surat perintah;
- e. surat izin;
- f. surat perintah tugas;
- g. surat keterangan melaksanakan tugas;
- h. nota dinas;
10. 1 . lembar disposisi;
- J. pengumuman ...
C
- J. pengumuman;
- k. telegram;
1. berita acara;
- m. piagam;
- n. sertifi.kat.
- o. telaahan st.af;
- p. laporan;
- q. rekomendasi; dan
9. r . memo.
- (2) Wakil Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan.
- (3) Wakil Bupati melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
BAB IV - PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABAT
Pasal 23

- (.1} Sekretaris daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
- a. surat biasa;
- b. surat keterangan;
- c. surat perintah;
- d. surat izin;
- e. surat perjanjian;
- f. surat perintah tugas;
- g'. surat perintah perjalanan dinas;
- h. surat kuasa;
- i, surat undangan;
- J. surat keterangan melaksanakan. tugas;
- k. surat panggilan;
1. nota dinas;
- m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- n. lembar disposisi;
- o. telaahan staf;
- p. pengumun1an;
- q. laporan;
- r. , rekomendasi;
- s . surat pengantar;
- t. lembaran daerah;
- u . berita daerah;
berita .
.
.
r
C
- V. berita acara;
- W. notulen;
- X. memo;
- y. daftar hadir; dan
- z. sertifikat.
- (2) Sekretaris daerah atas nama bupati menandatangani naskah dinas yang meliputi:
- a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa keputusan bupati; dan
'
- b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 te\_ rdiri atas:
1. surat edaran;
2. surat biasa;
3. surat keterangan;
4. surat perintah;
5. surat izin;
6. surat perjanjian;
7. s:urat perintah tugas;
8. surat undangan;
9. surat keterangan melaksanakan tugas;
10. surat panggilan;
11. nota dinas;
12. pengumuman;
13. telegram;
14. berita acara;
15. piagam;
16. sertifikat; dan
17. STIPP.
- (1) Asisten menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
- a. nota dinas;
- b. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- c. lembar disposisi;
- d. telaahan staf;
- e. laporan;
- f. surat pengantar;
- g. notulen;dan
- h. memo.
Asisten ...
C
C
- (2) Asisten atas nama sekretaris daerah menandatangani naskah dinas bentuk dan susunan surat se bagain1ana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
- a. surat biasa;
- b. surat keterangan;
- c. surat perintah;
- d. surat perintah tugas;
- e. surat perintah perjalanan dinas;
- f. surat undangan;
- g. surat panggilan;
- h. nota dinas;
- i. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- j. laporan;
- k. surat pengantar; dan
- I. daftar hadir.
Staf ahli menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
- a. nota dinas;
- b. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- c. telaahan staf; dan
- d. laporan.
- ( 1) Kepala OPD atas nama walikota menandatangani naskah dinas yang meliputi:
- a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan W alikota; dan
- b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
- (2) Kepala OPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
- a. surat biasa;
- b. surat keterangan;
- c. surat perintah;
- d. surat izin;
- e. surat perjanjian;
- f. surat perintah tugas;
- g. surat perintah perjalanan dinas;
- h. surat kuasa;
- i. surat undangan;
- j . surat keterangan melaksanakan tugas;
- k. surat panggilan;
- I. nota dinas;
nota .. .
C•
- m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- n. lembar disposisi;
- o. telaahan staf;
- p. pengumuman;
- q. laporan;
- r. rekomendasi;
7. s . berita acara;
- t. memo;
- u. daftar hadir; dan
- v. sertifikat.
- (3) Kepala OPD atas nama bupati menandatangani naskah dinas yang meliputi:
- a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan bupati ; dan
13. b, dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. terdiri atas:.
1. surat biasa;
2. surat keterangan;
3. surat perintah;
4. surat undangan; dan
5. sertiftlcat.
- (4) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten selaku kepala OPD atas nama Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan · surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
- a. surat biasa;
- b. surat undangan;
- c. pengumuman;
- d. laporan;
- e. telegram;
- f. piagam;
- g. sertifikat; dan
- h. S'TTPP.
- (1) Sekretaris DPRD rnenandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagairnana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
- a. surat biasa;
- b. surat keterangan;
- c. surat perintah;
- d. surat izin;
- e. surat perjanjian;
- f. surat perintah tugas;
- g. surat perintah perjalanan dinas;
- h. surat kuasa;
- i. surat undangan;
j . surat. ..
r
C
C
- j\_. surat keterangan melaksanakan tugas;
I
- k. surat panggilan;
- I. nota dinas;
- m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- n. lembar disposisi;
- o. telaahan staf;
6. p; pengumuman;
- q. laporan;
- r. rekomendasi;
- s. berita acara;
- t. memo; dan
- u. daftar hadir.
- (2) Sekretaris DPRD atas nama bupati menandatangani naskah dinas meliputi:
- a. dalam bentuk dan susunan produk hukum· keputusan bupati;dan
- b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
1. surat biasa;
2. surat keterangan; dan
3. surat perintah.
- (1) Naskah Dinas dalam bentuk surat biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dan pasal 27 yang ditandatangani oleh Kepala OPD dan Sekretaris DPRD hanya diberlakukan untuk ditujukan kepada Bupati, Wakil Bupati, Asisten dan Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
2. (2l Kepala OPD dan Sekretaris DPRD dapat mendelegasikan penandatanganan Naskah Dinas kepada Pejabat Eselon Ill di Lingkungan OPD masing-masing.
- (3) Kepala UPf Dinas/Badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
- a. surat biasa;
- b. surat perintah;
- C. surat perjanjian;
- d. surat perintah tugas;
- e. surat perintah perjalanan dinas;
- f. surat kuasa;
- g. surat undangan;
- h. , surat keterangan melaksanakan tugas;
10. surat panggilan; i.
- j. nota dinas;
C
- k. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- I. lernbar disposisi;
- m. telaahan staf;
- n. pengurnurnan;
- o. laporan;
- p. rekomendasi;
- q. berita acara;
- r. memo; dan
- s. daftar hadir.
- (4) Kepala UPT Dinas/Badan atas narna kepala dinas/badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 15 terdiri atas:
- a. surat biasa;
- b. surat keterangan;
- c. surat perintah;
14. d~ nota dinas; dan
15. e, daftar hadir.
- ( 1) Sekretaris O PD rnenandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 14 terdiri" atas:
- a. surat biasa;
- b. surat keterangan;
- c. surat perintah;
- d. surat kuasa;
- e. surat undangan;
- f. nota dinas;
- g. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- h. lembar disposisi;
- i. telaahan staf;
- j. laporan;
- k. memo; dan
- I. daftar hadir.
- (2) Sekretaris atas narna kepala OPD menandatangani naskah dinas dalarn bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 15 terdiri atas:
- a. surat biasa;
- b. surat keterangan;
- c. surat perintah;
- d. nota dinas; dan
- e. daftar hadir.
BAB IV - PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABAT
Pasal 31

- ( 1) Kepala Bagian, Kepala Bidang menandatangani naskah dinas dalarn bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 14 terdiri atas:
- a . surat perintah;
- b. nota dinas;
- c. nota pengajuan konsep naskah dinas;
lembar ...
r
- d. lembar disposisi;
- e. telaahan staf;
- f. laporan; dan
- g. daftar hadir.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Bidang atas nama Kepala OPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 terdiri atas:
- a. surat biasa;
- b. surat keterangan;
- c. surat perintah;
- d. nota dinas; dan
- e. daftar hadir.
BAB IV - PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABAT
Pasal 32

- (1) Lurah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
- a. surat biasa;
- b. surat keterangan;
- c. surat perintah;
- d. surat izin;
- e. surat perjanjian;
- f. surat perintah tugas;
- g. surat perintah perjalanan dinas;
- h. surat kuasa;
- i. surat undangan;
11. j . surat keterangan melaksanakan tugas;
- k. surat panggilan;
- I. nota dinas;
- m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- n. lembar disposisi;
- o. telaahan staf;
- p. pengumuman;
- q. laporan;
- r. rekomendasi;
20. s . berita daerah;
- t. berita acara;
- u. memo; dan
- v. daftar hadir.
- (2) Lurah atas nama camat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
- a. surat biasa;
- b. surat keterangan;
- c. surat perintah; dan
- d. surat undangan.
r
C
- (1) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud Pasal 14 terdiri atas:
- a. nota dinas;
- b. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- c. telaahan staf; dan
- d. laporan.
- (2) Kepala Suh Bagian, kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, atas nama Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
7. a . surat perintah;
- b. nota dinas; dan
- c. daftar hadir.
Bagian Keempat Pendelegasian Penandatanganan Naskah Dinas
BAB IV - PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABAT
Pasal 34

Pelaksanaan pendelegasian penandatanganan naskah dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kelima
Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas
- (1) Tinta yang\_ digunakan untuk naskah dinas berwarna hitam.
- (2) Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf naskah dinas berwarna biru tua .
- (3) Tinta yang dipergunakan untuk keperluan keamanan naskah dinas berwarna merah.
BAB VI - STEMPEL Bagian Kesatu Jeni&amp; Pasal36
Pasal 38

Stempel perangkat daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, terdiri atas:
- a. stempel OPD dan atau lembaga lain;
- b. stempel OPD untuk keperluan tertentu; dan
- c. stempel UPf.
Bagi.an Kedua
Bentuk, Ukuran dan Isi
Stempel jabatan bupati, stempel OPD sebagairnana dimaksud dalam Pasal 36 berbentuk lingkaran (stempel flash).
Ulruran stempel jabatan, stempel perangkat daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi :
- a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 4 cm;
- b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan perangkat daerah adalah 3,8 cm;
- C. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan perangkat daerah adalah 2,7 cm; dan
- d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 cm.
- (1) Ukuran stempel OPD untuk keperluan tertentu sebagairnana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, meliputi :
- a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,8 cm;
- b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1, 7 cm;
4. c.. ukuran. garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,2 cm; dan
- d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalarn lingkaran dalarn maksimal 0,5 cm.
- (2) Stempel perangkat daerah untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dipergunakan untuk kartu tanda penduduk, kartu pegawai, tanda pengenal, asuransi kesehatan dan sejenisnya.
Pas.al42
- (1) Stempel jabatan berisi narna jabatan dan menggunakan larnbang negara dengan pembatas tanda bintang;
- (2) Stempel perangkat . daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 h:uruf a dan huruf h berisi nama pemerintah kabupaten, narna OPD yang bersangkutan.
- (3) Stempel UPT sebagairnana dimaksud dalam pasal 38 huruf c, berisi nama pemerintah kabupaten, narna OPD dan nama UPT,yang bersangkutan.
Bagian ketiga
Penggunaan
- (1) Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, Bupati dan wakil Bupati.
- (2) Pejabat yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 36 huruf b, kepala OPD, kepala lembaga lainnya, kepala UPT atau pejabat yang diberi wewenang.
Perangkat daerah Kabupaten yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi:
- a. sekretariat daerah;
- b. sektetariat DPRD;
- c. dinas daerah;
4. d~ lembaga teknis daerah;
- e. kecamatan;
- f. kelurahan; dan
- g. lembaga lainnya.
Stempel untuk naskah dinas menggunakan tinta berwarna ungu dan dibubuhkan pada bagian kiri tandatangan pejabat yang menandatangani naskah dihas.
Bagian Keempat
- (1) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel jabatan untuk naskah dinas dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada sekretariat daerah.
- (2) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel perangkat daerah dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada setiap OPD.
- (3) Unit yang membidangi urusan ketatausahaan sebagaimana dhnaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) bertanggung jawab atas penggunaan stempel.
- (4) Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan kepala OPD.
Bagian kelima
Pengamanan
- (1) Untuk pengamanan stempel naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah, menggunakan kode.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi kode pengamanan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh Bupati.
BAB V - TI
Pasal 50

- (1) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani Bupati dan wakil Bupati.
- (2) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh kepala OPD Kab.:upaten Banyuasin, lembaga lainnya atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3)· , digunakan untuk naskah q.Jnas yang ditandatangani oleh camat yang bersangkutan · atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh lurah yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk.
C
C
Kop naskah dinas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) digunakan untuk: naskah dinas yang ditandatangani oleh staf ahli Bupati.
SAM- POL NASKAH DI- NAS
Bagian· Kesatu
Jenis
BAB V - TI
Pasal 52

Jenis sampul naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas: a. sampul naskah dinas jabatan; dan b. sampul naskah dinas perangkat daerah.
Bagian Kedu.a
Bentuk, Ukuran dan lsi
Sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 52 berbentuk: empat persegi panjang.
BAB V - TI
Pasal 54

- (1) Ukuran sampul naskal1 dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 53 meliputi:
2. a . sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm dan lebar 30cm;
- b. sampul folio/ map dengan ukuran panjang 35 cm dan lebar 25 cm;
- c. sampul setengah folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 18 cm; dan
- d. sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 14 cm.
- (2) Jenis kertas sampul naskah dinas sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) menggunakan kertas casing dengan warna:
- a. putih untuk: sampul naskah dinas jabatan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a; dan
- b. coklat untuk sampul naskah dinas perangkat daerah sebagairnana di:maksud Pasal 52 huruf b.
C
BAB V - TI
Pasal 55

- (1) Sampul naskah dinas jabatan berisi lambang negara berwarna kuning emas dan nama jabatan dan alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos di bagian tengah atas.
- (2) Sanipul perangkat daerah berisi nama pemerintah Kabupaten Banyuasin, nama OPD yang bersangkutan, ala.mat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas.
- (3) Sampul UPT berisi nama pemerintah Kabupaten Banyuasin, nama OPD dan UPT yang bersangkutan dan ala.mat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos di bagian tengah atas.
BAB IX - PAPANNAMA
Pasal 56

Jenis papan nama di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas:
- a. papan nama kantor bupati ; dan
- b. papan nama perangkat daerah.
BagianKedua Bentuk, Ukuran, Isi
BAB IX - PAPANNAMA
Pasal 57

Papan nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 berbentuk empat persegi panjang.
Ukuran papan nama · di lingkungan pernerintah daerah sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 57 disesuaikan dengan besar bangunan.
BAB IX - PAPANNAMA
Pasal 59

- (1) Papan nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a berisi tulisan kantor Bupati Banyuasin, ala.mat, nomor telepon dan kode pos.
- (2) Papan nama di· lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 56 huruf b berisi tulisan pemerintah kabupaten dan nama OPD yang bersangkutan, ala.mat, nornor telepon serta kode pos.
3. (3} Jenis bahan dasar, warna, besar huruf papan nama kantor Bupati, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Bupati.
Bagian ...
r
C
Bagian Ketiga
Penempatan
Pasa160
Papan nama kantor ,. perangkat daerah ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk bangunannya.
BAB IX - PAPANNAMA
Pasal 61

Bagi beberapa kantor, OPD yang berada di bawah satu atap atau satu komplek, dibuat dalam satu papan nama yang bertuliskan semua nruna OPD.
PERUBAH:AN,DANPENCABUTAN
BAB IX - PAPANNAMA
Pasal 62

- (1) Perubahan dan pencabutan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan dengan bentuk dan susunan naskah dinas yang sejenis.
- (2) Pejabat yang menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oieh pejabat yang menetapkan, mengeluarkan atau pejabat diatasnya.
BAB XII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.
Ditetapkan di Pangkalan !3alai Padatanggal I~ j~~v~tr 2017 WAKIL BUPATI BANYUASIN SELAKU PELAKSANA TUGAS ~ BUPATI BANYUASIN, \_ f
tS. A. SUPRIONO
7
Diundangkan di PangkalGlll Balai Pada tanggal H, ~rtV£.H I 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN,
H.~YAH
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR b