PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 23 Tahun 2016
Tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
Berlaku: 23 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu diatur Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberiandan Pemanfaan Insentif Pajak Daerah dan Retibusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 tentang tentang Pajak Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.
BAB II - INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI
Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- (2) Insentif sebagaimana damaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
- a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing:
- b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
- c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- d. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa / kelurahan dan kecamatan, kepala desa / lurah atau sebutan lain atau camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan
- e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan.
BAB II - INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI
Pasal 4

- (1) Instansi Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kineija tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
- a. Kineija instansi;
- b. Semangat keija bagi pejabat atau pegawai Instansi;
- c. Pendapatan daerah; dan
- d. Pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Instensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kineija suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
Bagian Kedua Sumber Insentif
BAB II - INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI
Pasal 5

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga Besaran Insentif
BAB II - INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI
Pasal 6

- (l)Besamya Insentif ditetapkan paling tinggi 5 % (lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
BAB II - INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI
Pasal 7

- (1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
- a. Di bawah Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- b. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- c. Di atas Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangn yang melekat.
- (2) Besarnya pembayaran Insentif untuk pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 6.
- (3) Besarnya pembayaran Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf e ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 6.
- (4) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.
Bagian Keempat
Besaran Pemberian Insentif
BAB II - INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Besaran pemberian Insentif Pajak Daerah kecuali PBB-P2 sebagai berikut :
- a. Bupati sebesar 15% (lima belas perseratus)
- b. Wakil Bupati sebesar 6% (enam perseratus)
- c. Pejabat dan seluruh staf Dinas Pendapatan sebesar 79%(tujuh puluh sembilan perseratus)
- (2) Besaran pemberian Insentif Pajak Daerah khusus PBB-P2 ditetapkan sebagai
berikut :
- a. Bupati sebesar 8% (delapan perseratus)
- b. Wakil Bupati 4% (empat perseratus)
- c. Pejabat dan seluruh staf pada Dinas Pendapatan serta camat, desa / lurah sebesar 88% (delapan puluh delapan perseratus)
- (3) Besaran pemberian Insentif Retribusi Daerah ditetapkan sebagai berikut :
- a. Bupati sebesar 6% (delapan perseratus)
- b. Wakil Bupati sebesar 4% (empat perseratus)
- c. Instansi Pengelola / Penghasil Retribusi sebesar 70% (tujuh puluh perseratus)
- d. Pejabat pada Dinas Pendapatan selaku koordinator Pendapatan sektor Retribusi Daerah sebesar 20% (dua puluh perseratus)
- (4) Penerima Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada pasal ini ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c, dan ayat (3) huruf c dan d ditetapkan dengan keputusan Bupati.
BAB III - PENGANGGARAN, PELAKSANAAN,
Pasal 9

- (1) Kepala Instansi Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak dan / atau Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak serta rincian objek belanja Pajak.
- (3) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Retribusi serta rincian objek belanja Retribusi.
BAB III - PENGANGGARAN, PELAKSANAAN,
Pasal 10

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB III - PENGANGGARAN, PELAKSANAAN,
Pasal 11

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Pemberian Insentif dapat dibayarkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan dan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Diundangkan di Lima Puluh pada tanggal IS 3&lt; jni 3ol&amp;
Pit. SEKETARIS DAERAH
BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
RAHMAD SIRAIT, SH NIP. 19660707 198602 1 001
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.
Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal \% &gt; ' OWi 5 01 &amp;