PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 12 Tahun 2009
Tentang TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Berlaku: 12 TAHUN 2009
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 12 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 12 TAHUN 2009
TENTANG
TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERDANG BEDAGAI
- a. bahwa Kepala Desa berkewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan PemerintahNomor72Tahun2005 tentangDesa;
- b. bahwa kewajiban untuk memberikan laporan sebagaimana dimaksud huruf a, telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara P e l a p o r a n d a n P e r t a n g g u n g j a w a b a n PenyelenggaraanPemerintahan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pelaporan dan P e r t a n g g u n g j a w a b a n P e n y e l e n g g a r a a n PemerintahanDesa;
1.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara
- (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor4346);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844);
4. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuanganantara PemerintahPusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4438);
5. Peraturan PemerintahNomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4857);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Republik IndonesiaLembaranNegara4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan PemerintahanDesa;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
dan
BUPATI SERDANG BEDAGAI
MEMUTUSKAN:
:
PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAANPEMERINTAHANDESA.
Menetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupatiadalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingka dengan DPRD adalah DewanPerwakilanRakyat DaerahKabupaten SerdangBedagai.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem PemerintahanNegaraKesatuanRepublik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa danPerangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahandesa.
10. Badan Permusyawaratan Desa,selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahandesa.
11. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian . penyempurnaan, dan pengembangannya.
A
12. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintahkabupaten/kota selama satutahun anggaran.
13. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir masa jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahandesaselama6(enam)tahun.
14. LaporanKeteranganPertanggung JawabanAkhirTahunAnggaranKepala Desa yangselanjutnya disebutLKPJAkhirTahunAnggaranadalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan danBelanja Desa.
15. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada BPD sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraanpemerintahandesa.
16. Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Informasi LPPD kepada masyarakat adalah proses kegiatan pelaporan Kepala desa kepada rakyat tentang pelaksanaan pemerintahan desa melalui media/pengumuman resmi, meliputi informasi pokok-pokokkegiatan.
17. Laporan keuangan BPD adalah laporan administrasi keuangan BPD setiap tahun yang disampaikan kepada kepala desa selaku pemegang kekuasaanpengelolaankeuangandesa.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang - undangan yang dibuat oleh BPDbersamaKepalaDesa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan denganPeraturanDesa.
20. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
21. Pengawasan BPD adalah pengawasan yang dilakukan BPD terhadan PemerintahDesasesuaiwewenangdanhaknya.
22. Pengawasanmasyarakatadalahpengawasanyangdilakukanmasyarakat sebagai bentuk partisipasi aktif dari masyarakat terhadap pelaksanaan penyelenggarapemerintahandesa..
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

LaporanPertanggungjawabandalamPeraturanDaerahini,meliputi:
- a. LaporanKepalaDesa.
- b. LaporanKeuanganBPD.
Bagian Kesatu
Laporan Kepala Desa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

LaporanKepala Desa sebagaimana dimaksuddalamPasal2huruf a, meliputi:
- a. LPPDKepalaDesa
- b. LKPJKepalaDesa
- c. PenginformasianLPPDkepadamasyarakat
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4

LPPDKepalaDesasebagaimanadimaksuddalamPasal3hurufa,meliputi:
- a. LPPDAkhirTahunAnggaran;
- b. LPPDAkhirMasaJabatan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5

LKPJKepalaDesa sebagaimanadimasuddalamPasal3hurufb,meliputi:
- a. LKPJAkhirTahunAnggaran
- b. LKPJAkhirMasaJabatan
Bagian Kedua
Laporan Administrasi Keuangan BPD
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6

Laporan Pertanggungjawaban BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurufbadalahLaporanAdministrasiKeuanganBPDkepadaKepalaDesa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7

Laporan Administrasi Keuangan BPD kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah pertanggung jawaban tentang penggunaan keuangan desa kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaankeuanganDesa.
BAB II - LPPD KEPALA DESA
Pasal 8

RuangLingkupLPPD,meliputi:
- a. urusanpemerintahanberdasarkanhakasalusulDesa;
- b. urusanpemerintahanyangdiserahkandaerah;
- c. tugaspembantuan;
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkankepada desa.
Bagian Kedua
Muatan Laporan
Paragraf Kesatu
Urusan Berdasarkan Hak Asal Usui Desa
BAB II - LPPD KEPALA DESA
Pasal 9

Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangandenganketentuanperaturanperundang -undangan.
Paragraf Kedua
Urusan Pemerintahan Yang Diserahkan Daerah
BAB II - LPPD KEPALA DESA
Pasal 10

MuatanLaporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalamPasal8huruf b, meliputi bidang urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah.
$
Paragraf Ketiga
Tugas Pembantuan
BAB II - LPPD KEPALA DESA
Pasal 11

Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:
- a. tugas pembantuan yangditerima dariPemerintah
- b. tugaspembantuanyangditerima dariPemerintahprovinsi
- c. tugaspembantuanyangditerimadariPemerintahDaerah
Paragraf Keempat
Urusan Pemerintahan Lainnya
BAB II - LPPD KEPALA DESA
Pasal 12

Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Desa berdasarkan ketentuan peraturan Perundang - undangan.
Bagian Ketiga
Materi Laporan
Paragraf Kesatu
Urusan Berdasarkan Hak Asal Usui Desa
BAB II - LPPD KEPALA DESA
Pasal 13

Materi Laporan Kepala Desa bidang urusan pemerintahan berdasarkan hak asalusulDesa,meliputi:
- a. ringkasan Rencana Kerja Perangkat Desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja, pendanaan dan kekayaan desa.
- b. penyelenggaraanurusanmencakup:
1. PelaksanaanKegiatan;
2. Tingkatpencapaian;
3. SatuanPelaksanakegiatanDesa;
4. DataPerangkatDesa;
5. Alokasidanrealisasi anggaran;
6. Saranadanprasaranayangdigunakan;
7. Permasalahandanpenyelesaian.
Paragraf Kedua
Urusan Pemerintahan Yang Diserahkan Daerah
BAB II - LPPD KEPALA DESA
Pasal 14

Materi Laporan Kepala Desa bidang urusan Pemerintahan yang diserahkan daerah,meliputi:
- a. pelaksanaan kegiatan;
- b. tingkatpencapaian;
- c. satuanpelaksanakegiatanDesa;
- d. alokasi danrealisasianggaran;
- e. saranadanprasarana yangdigunakan;
- f. permasalahandanpenyelesaian;
Paragraf Ketiga
Tugas Pembantuan
BAB II - LPPD KEPALA DESA
Pasal 15

MateriLaporanKepalaDesabidangtugaspembantuan,meliputi:
- a. dasarHukum;
- b. instansi Pemberi Tugas Pembantuan;
- c. pelaksanaanKegiatan;
- d. realisasi Pelaksanaa ProgramdanKegiatan;
- e. sumberdanjumlahanggaran,yangdigunakan;
- f. satuanPelaksanaKegiatanDesa;
- g. saranadanprasarana;
- h. permasalahandanPenyelesaian.
Paragraf Keempat
Urusan Pemerintahan Lainnya
BAB II - LPPD KEPALA DESA
Pasal 16

MateriLaporanKepalaDesabidangurusanPemerintahanlainnya,meliputi:
- a. dasarHukum;
- b. instansi PemberiUrusanPemerintahan;
- c. pelaksanaanKegiatan;
- d. realisasiPelaksanaanProgramdanKegiatan;
- e. sumberdanjumlahanggaranyangdigunakan;
- f. satuanPelaksanaKegiatanDesa;
- g. saranadanprasarana;
- h. permasalahandanPenyelesaian;
Bagian Keempat
Penyusunan Dan Tata Cara Penyampaian
BAB II - LPPD KEPALA DESA
Pasal 17

- (1) Penyusunan laporan Kepala Desa meliputi LPPD Akhir Tahun Anggaran dan LPPD Akhir Masa Jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Laporan Kepala Desa berupa LPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan format sebagaimana tercantum dalamLampiranIyangtidakterpisahkan.
- (3) Laporan Kepala Desa berupa LPPD Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan format sebagaimana tercantum dalamLampiranIIyangtidakterpisahkan.
BAB II - LPPD KEPALA DESA
Pasal 18

LPPDAkhirMasaJabatanKepalaDesasebagaimanadimaksuddalamPasal4 huruf(b) disampaikanKepalaDesakepada BupatimelaluiCamatpalinglambat 3(tiga) bulan sebelummasa jabatanKepalaDesaberakhir.
Bagian Kelima
Evaluasi
BAB II - LPPD KEPALA DESA
Pasal 19

- (1) BupatimelakukanevaluasiterhadapLPPD.Kepala Desa.
- (2) Hasil evaluasi LPPD Kepala Desa dijadikan dasar untuk melakukan pembinaandalampenyelenggaraanpemerintahandesa.
Bagian Keenam
LPPD Akhir Tahun Anggaran
BAB II - LPPD KEPALA DESA
Pasal 20

LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, paling lambat 3 (tiga) bulansetelahtahunanggaranberakhir.
Bagian Ketujuh
LPPD Akhir Masa Jabatan
BAB II - LPPD KEPALA DESA
Pasal 21

LPPDAkhirMasaJabatanKepalaDesameliputi:
- a. ringkasanLaporantahun-tahun sebelumnya;
- b. LPPDsisamasajabatanyangbelumdilaporkan;
- c. hasil Yang dicapai,dan yangbelumdilaksanakan;
- d. Hal - hal yang dianggap perluuntuk perbaikan.
BAB II - LPPD KEPALA DESA
Pasal 22

- (1) Bupati selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak laporan diterima wajib memberitahukan kepada Kepala Desa bahwa laporan telah diterima.
- (2) Bupatiselambat-lambatnya30(tigapuluh)hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa, melakukan evaluasi terhadap LPPD Kepala Desa.
- (3) Untuk pelaksanaan evaluasi laporan, Bupati dapat membentuk PenyelenggaraanPemerintahanDesa.
BAB III
Pasal 23

RuanglingkupLKPJAkhirTahunAnggaran,meliputi:
- a. urusanPemerintahanberdasarkanhak asalusulDesa;
- b. urusanPemerintahan yangdiserahkandaerah;
- c. tugaspembantuan;
- d. urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkankepadadesa,
BAB III
Pasal 24

LKPJAkhirMasaJabatanKepalaDesa,meliputi:
- a. ringkasanLaporantahun-tahunsebelumnya;dan
- b. LKPJsisamasajabatanyangbelumdilaporkan;
- c. hasil Yang Dicapai, dan
- d. Hal-halyang dianggap perlu untuk perbaikan.
Bagian Kedua
Muatan Laporan
Paragraf Kesatu
Urusan Berdasarkan HakAsal Usui Desa
BAB III
Pasal 25

Muatan LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi hak untuk mengaturdanmengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan denganperaturanperundang-undangan.
Paragraf Kedua
Urusan Pemerintahan Yang Diserahkan Daerah
BAB III
Pasal 26

Muatan LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, adalah sesuaidenganbidangurusanyangdiserahkan.
Paragraf Ketiga
Tugas Pembantuan
BAB III
Pasal 27

Muatan LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, meliputi:
- a. tugaspembantuanyangditerimadanPemerintah;
- b. tugas pembantuanyangditerima danPemerintahProvinsi;
- c. tugas pembantuanyangditerima danPemerintahKabupaten;
Paragraf Keempat
Urusan Pemerintahan Lainnya
BAB III
Pasal 28

Muatan LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, meliputi urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Desa berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Materi Laporan
Paragraf Kesatu
Urusan berdasarkan hak asal usul Desa
BAB III
Pasal 29

Materi LKPJ Kepala Desa bidang urusan Pemerintahan berdasarkan hak asal usulDesa,meliputi:
- a. ringkasan Rencana Kerja Perangkat Desa, kerangka ekonomi desa, prionitaspembangunandesa,rencanakeijadanpendanaan;
- b. penyelenggaraanurusanmencakup:
1. PelaksanaanKegiatan;
2. Tingkatpencapaian;
3. SatuanPelaksanaanKegiatanDesa;
4. DataPerangkatDesa;
5. Alokasidanrealisasianggaran;
6. Saranadanprasarana yangdigunakan;
7. PermasalahandanPenyelesaian;
Paragraf Kedua
Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten
BAB III
Pasal 30

Materi LKPJ Kepala Desa bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten, meliputi :
- a. ringkasan Rencana Kerja Perangkat Desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja danpendanaan;
- b. penyelenggaraanurusan mencakup:
1. Pelaksanaankegiatan;
2. Tingkatpencapaian;
3. Satuan pelaksanaankegiatan Desa;
4. DataPerangkatDesa;
5. Alokasidanrealisasianggaran;
6. Sarana danprasarana yangdigunakan;
7. Permasalahandanpenyelesaian.
Paragraf Ketiga
Tugas Pembantuan
BAB III
Pasal 31

MateriLKPJKepalaDesabidangtugaspembantuan,meliputi:
- a. dasarHukum;
- b. instansi PemberiTugas Pembantuan;
- c. pelaksanaanKegiatan;
- d. realisasi PelaksanaanProgramdanKegiatan;
- e. sumberdanjumlah anggaran yangdigunakan;
- f. satuanPelaksana KegiatanDesa;
- g. data Perangkat Desa:
- h. saranadan prasarana;
- i. permasalahandanpenyelesaian.
Paragraf Keempat
Urusan Pemerintahan Lainnya
BAB III
Pasal 32

Materi LKPJKepala Desa bidang urusan pemerintahanlainnya, meliputi:
- a. dasarHukum;
- b. instansi pemberiurusanpemerintahan lainnya;
- c. pelaksanaanKegiatan;
- d. realisasi pelaksanaan programdan kegiatan;
- e. sumberdanjumlahanggaranyangdigunakan;
- f. satuanPelaksanakegiatanDesa;
- g. data Perangkat Desa;
- h. saranadanprasarana;
- i. permasalahandanpenyelesaian.
Bagian Keempat
Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian
BAB III
Pasal 33

- (1) Penyusunan LKPJ Kepala Desa meliputi LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (2) LKPJKepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerahini
- (3) LKPJKepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB III
Pasal 34

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir tahun anggaran LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa.
- (2) Materi LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaranyangbersangkutan.
BAB III
Pasal 35

- (1) LKPJ Kepala Desa kepada BPD disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan sosialbudaya masyarakatsetempat.
- (2) Materi LKPJ Kepala Desa dan mekanisme laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD diatur dalam Peraturan Desa.
Bagian Kelima
Evaluasi
BAB III
Pasal 36

- (1) BPD melakukari evaluasi tertiadap LKPJ Kepala Desa selambatlambatnya 15(limabetas)harisejak diterimanya LKPJ.
- (2) Hasil evaluasi LKPJ Kepala Desa dijadikan dasar untuk melakukan pengawasandalampenyelenggaraanpemerintahandesa.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalul Camat selambat -lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanyaLKPJ.
Bagian Keenam
LKPJ Akhir Tahun Anggaran
BAB III
Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa wajib menyampaikanLKPJkepadaBPD.
- (2) LKPJKepalaDesaDisampaikansecaratertuliskepadaBPD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selambatlambatnya 3(tiga)bulansetelahberakhirnyatahunanggaran.
Bagian Ketujuh
LKPJ Akhir Masa Jabatan
BAB III
Pasal 38

- (1) LKPJ akhir masa jabatan Kepala Desa adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepadaBPD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan selambatlambatnya 3(tiga)bulan sebelum berakhirnya masa jabatanKepala Desa.
BAB III
Pasal 39

Laporansebagaimanadimaksuddalampasal4hurufd,memuatmateri:
- a. dasarhukum;
- b. kebijakanumumpemerintahdesa;
- c. rencana kegiatan/programkerja selamamelaksanakantugas;
- d. hasilyangdicapai;
- e. dampakdaripelaksanaankebijakan;
- f. hambatandanpermasalahandalampelaksanaan;
- g. upaya yang telah dilakukan dalam menangani masalah dan hambatan dalampelaksanaan;
- h. jumlahdansumberdanayangdipergunakan;
BAB III
Pasal 40

BPDdapat menyelenggarakan rapat pleno khusus untuk mendengarkan LKPJ akhirtahunanggaran danLKPJakhir masa jabatanKepala Desa.
BAB III
Pasal 41

- (1) LKPJdisampaikanolehKepalaDesadalamrapatparipumaBPD;
- (2) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh BPD secara internal sesuai dengan tata tertib BPD;
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPDmenetapkankeputusanBPD;
- (4) KeputusanBPD sebagaimana dimaksud pada ayat(3) disampaikan paling lambat 30(tiga puluh)hari setelah LKPJditerima;
- (5) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa dalam rapat paripuma yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Kepala Desa sebagai untuk penyelenggaraanPemerintahanDesakedepan;
- (6) Apabila LKPJ sebagimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasiuntuk penyempurnaan;
BAB IV - INFORMASI LPPD
Pasal 42

- (1) Kepala Desa wajib menginformasikan LPPD kepada masyarakat Desanya;
- (2) Penginformasian LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis melalui pengumuman resmi atau media setempat, dan secara lisan langsung kepada masyarakatnya dalam berbagaipertemuanmasyarakatDesa;
- (3) Penginformasian LPPD dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu)kali dalam setahun;
- (4) PenginformasianLPPDsekurang - kurangnyamemuat, antaralain:
- a. penyelenggaraanPemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
- c. penyusunan, PelaksanaandanPertanggungjawabanAPBDesa;
- d. hal-hallain yang dianggap perlu;
BAB IV - INFORMASI LPPD
Pasal 43

Informasi LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal42 ayat (1), disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkandariPeraturanDaerahini.
BAB V - PELAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN
Pasal 44

- (1) BPDjuga wajib menyampaikan laporan administrasi keuangan BPD yang bersumber dari APB Desa kepada Kepala Desa selaku Pemegang KekuasanPengelolaan Keuangan Desa;
- (2) Laporan administrasi keuangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikansecara tertulis;
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 45

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Daerah melakukanfasilitasikepada PemerintahDesa danBPDberupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi, dan pelatihan.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan pemerintahan Desa kepada Camat.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 46

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksuddalampasal 3, Bupati memberikan teguran tertulis dan tindakan administrasi lainnya sesuai denganperaturan perundang-undangan;
- (2) Dalam hal kepala desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dalam pasal 3, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat memberikan teguran tertulis kepada Kepala Desa;
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 47

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir masa jabatan, LPPD dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugasKepalaDesa;
- (2) Materi LPPD dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yangbersangkutan.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur denganPeraturanBupati.
: :
&gt;
I
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49

PeraturanDaerahinimulalberlakupada tanggaldiundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
Ditetapkandi SeiRampah
Padatanggal 17 Desember2009
BUPATISERDANGBEDAGAI, dto
H.T. ERRYNURADI
Diundangkandi SeiRampah
pada tanggal17Desember2009
SEKRETARISDAERAHKABUPATENSERDANGBEDAGAI
dto
H. HARIS FADILLAH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2009
NOMOR : 12
LAMPIRANIPERATURANDAERAHKABUPATENSERDANGBEDAGAI
NOMOR
12TAHUN2009
TANGGAL
:
17DESEMBER2010
TENTANG
:
TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAANPEMERINTAHANDESA
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN TAHUN
SISTEMATIKALPPDAKHIRTAHUNANGGARAN