PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 15 Tahun 2016
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Berlaku: 30 Desember 2016
N/A
Preamble

Menimbang: a. bahwa terdapat beberapa ketentuan pada Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu dilakukan perubahan atas ketentuan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasiaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7.Undang-Undang ...
17. Peraturan ...
Menetapkan :
17. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
18. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 8) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota )Parepare Nomor 3 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 78).
Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE DAN
WALIKOTA PAREPARE
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.
Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 7
- (1) SKPD melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :
- a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan professional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
2. Ketentuan Pasal 12 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 13

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki 1 (satu) KK;
- (2) Dalam Kartu Keluarga tercantum data Kepala Keluarga dan susunan anggota Keluarga yang tidak boleh terdata dalam Kartu Keluarga lainnya;
- (3) Setiap terjadi perubahan dalam susunan Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atau anggota Keluarga wajib melaporkan perubahan dimaksud serta melakukan penggantian Kartu Keluarga sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
- (4) Kartu Keluarga diterbitkan oleh SKPD dan ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan menggunakan tandatangan basah dan cap stempel basah;
- (5) Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki izin tinggal tetap dan izin tinggal terbatas dapat memiliki Kartu Keluarga berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
4. Bagian Keempat, Penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Pasal 14 ayat (1) diubah, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus, ayat (6) diubah dan ayat (7) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Bagian Keempat
N/A
Pasal 14

- (1) Setiap Penduduk yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah /pernah kawin, wajib memiliki satu KTP-El
- (2) Penduduk wajib membawa KTP- El setiap bepergian.
- (3) KTP-El berlaku seumur hidup.
5. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus, serta ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 15

- (1) Penertiban KTP-el warga pindahan dan belum memiliki database dilaksanakan melalui proses dari RT/RW, Lurah dan Camat;
- (2) Pergantian KTP-el karena rusak dapat dilakukan dengan membawa Asli KTP-el yang rusak;
- (3) Pergantian KTP-el karena perubahan elemen data dilakukan dengan membawa asli KTP-el dan dokumen asli lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Pergantian KTP-el karena hilang dapat diproses kembali dengan membawa keterangan hilang dari kepolisian.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
9. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :
6.Ketentuan ...
6. Ketentuan Pasal 17 ayat (7) dihapus sehingga ketentuan Pasal 17, sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 17

- (1) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, Wajib melapor ke SKPD untuk memperoleh Kartu Keluarga dan KTP-el.
- (2) Penertiban dan/atau perubahan Kartu Keluarga bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan Kartu Keluarga;
- b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
- c. Petugas menandatangani formulir permohonan Kartu Keluarga; dan
- d. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan.
- (3) Penertiban dan/atau perpanjangan KTP-El bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah nikah/kawin.
- b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian ; dan
- c. Fotocopy dengan menunjukkan Kartu Keluarga aslinya;
1. Kartu Keluarga;
2. Kutipan Akta Nikah atau Akta Kawin;
3. Kutipan Akta Kelahiran; dan
4. Paspor dan Izin Tinggal Tetap.
- (4) Masa berlaku KTP-El Orang Asing sesuai dengan masa berlaku izin tinggal tetap yang dimiliki.
- (5) Orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki izin tinggal tetap dan berumur 17 (tujuh belas) atau belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah nikah/ kawin.
- (6) KTP-El orang asing dapat diperpanjang apabila kartu izin tinggal tetap diperbaharui atau diperpanjang oleh Kantor Imigrasi.
7. Ketentuan Pasal 18 ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 18

- (1) Setiap Orang Asing yang memperoleh Izin Tinggal Terbatas Wajib melaporkan ke SKPD untuk memperoleh SKTT.
- (2) Masa berlaku SKTT sesuai dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas yang dimiliki.
- (3) Setiap orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian wajib membawa Kartu Keluarga.
- (4) SKTT hanya berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
8. Ketentuan Pasal 22 ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 22

- (1) SKPD wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
- a. Penduduk korban bencana alam;
- b. Penduduk korban bencana sosial; dan
- c. Orang terlantar.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat penampungan sementara.
Hasil ...
N/A
Pasal 23

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh SKPD atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Dihapus.
10. Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 25

- (1) Data Penduduk dan Pencatatan Sipil terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk yang bersifat Dinamis, yang mengalami perubahan pada setiap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- (2) Lurah wajib melaporkan perkembangan penduduk di wilayahnya secara tertulis kepada camat setiap bulan;
- (3) Camat wajib melaporkan perkembangan penduduk yang ada wilayah kerjanya kepada Walikota melalui SKPD berdasarkan Laporan dari Lurah;
- (4) Walikota melalui SKPD wajib melaporkan perkembangan penduduk kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan secara regular setiap semester.
11. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (5) diubah serta ayat (6) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 29

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada SKPD paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak kelahirannyal;
- (2) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
- a. tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
- b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
- c. tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;
- d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;
- e. orang asing pemegang izin kunjungan ; dan
- f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD mencatatkan ke dalam buku register Akta kelahiran dan menerbitkan kutipan Akta Kelahiran;
- (4) Dalam Hal pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran, maka pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala SKPD terkait;
- (5) Pelaporan kelahiran harus disertai kutipan Akta Nikah / Akta Perkawinan orang tuanya dan atau persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
12. Ketentuan Pasal 31 ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 31

- (1) Penduduk Anak yang lahir di luar Daerah wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di tempat terjadinya peristiwa kelahiran
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada SKPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali berdomisili di Daerah.
13. Ketentuan Pasal 32 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 32

- (1) Anak yang lahir di atas kapal laut / perahu wajib dilaporkan oleh kepada SKPD berdasarkan keterangan kelahiran dari Nahkoda Kapal Laut / Perahu.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dicatatkan dalam register akta kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran.
3. 14.
4. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 34

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga kepada SKPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidak jelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenasahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadinya kematian seseorang yang diduga tidak wajar dan/atau tidak jelas identitasnya, SKPD melakukan pencatatan berdasarkan keterangan dari kepolisian.
15. Ketentuan Pasal 37 ayat (7) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 37

- (1) Perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib dilaporkan untuk dicatatkan paling lambta 60 (enam puluh) hari setelah perkawinan dilaksanakan.
- (2) Pencatatan perkawinan dilaksanakan setelah diumumkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditanggal pengumumannya.
- (3) Pencatatan perkawinan bagi yang beda agama dapat dlakukan setelah ada penetapan Penagdilan Negeri.
- (4) Kutipan Akta Perkawinan diberikan kepada masing-masing suami dan istri.
- (5) Pencatatan perkawinan dapat ditangguhkan atau dibatalkan apabila ada pihak yang keberatan atas pelaksanaan perkawinan.
- (6) Perkawinan Orang Asing dapat dilakukan apabila sudah memenuhi persyaratan.
16. Ketentuan Pasal 45 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 45

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada SKPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan anta pengakuan anak.
17. Ketentuan Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 46

- (1) Setiap Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada SKPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.
18. Kententuan Pasal Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama diubah sehingga berbunyi Pencatatan Perubahana Nama, Tempat dan Tanggal Lahir, dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Paragraph 1
Pencatatan Perubahan Nama, Tempat dan Tanggal Lahir
N/A
Pasal 47

- (1) Pencatatan perubahan nama Tempat dan Tanggal Lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan tempat pemohon.
- (2) Pencatatan Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada SKPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil serta merubah Kartu Keluarga dan KTP-el yang bersangkutan.
19. Bagian Ketiga berbunyi Persyaratan dan Tatacara memperoleh dan menggunakan Data Pribadi Penduduk diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Ketiga
Pemanfaatan dan Pendayagunaan Data dan Informasi Kependudukan
20. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 55

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk;
- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dgunakan untuk keperluan:
- a. Pelayanan Publik;
- b. Perencanaan Pembangunan;
- c. Alokasi Anggaran;
- d. Pembangunan Demokrasi;
- e. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
- (3) Untuk memperoleh data kependudukan, pengguna harus memiliki izin dari Walikota dan hanya dapat digunakan sesuai dengan keperluan yang tercantum dalam surat ijin;
- (4) Tata cara dan prosedur untuk pemanfaatan dan pendayagunaan data dan informasi kependudukan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
21. Ketentuan Pasal 59 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pelayanan ...
N/A
Pasal 59

- (1) SKPD atau pejabat yang diberi kewenangan sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen kependudukan dengan waktu penyelesaian paling lambat dua (2) hari kerja sejak diterimanya semua persyaratan dengan ketentuan tidak ada permasalahan teknis.
22. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 60

Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.
Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 30 Desember 2016
WALIKOTA PAREPARE,
TAUFAN PAWE
Diundangkan di Parepare Pada tanggal 30 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,
MUSTAFA MAPPANGARA
LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2016 NOMOR 15 NO.REG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR : B.HK.HAM.18.245.16