PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 25 Tahun 2017
Tentang PERKUATAN DANA BERGULIR PEMERINTAH KOTA BITUNG
Berlaku: 25 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BITUNG PROVINS! SULAWESI UTARA
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 25 TAHUN 2017
TENT ANG
KETENTUAN PELAKSANAAN f&gt;ERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERKUATAN DANA BERGULIR PEMERINTAH KOTA BITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
- a. bahwa gerakan perkoperasian dan usaha kecil dan menengah (UKM) meru pakan pilar ekonomi kerakyatan yang perlu ditumbuhkembangkan melalui upaya-upaya penguatan dan pemberdayaan sehingga memiliki kemampuan, tangguh dan mandiri;
- b. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan akses ,. � · koperasi dan UKM terhadap sumber pembiayaan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka diperlukan adanya petunjuk pelaksanaan perkuatan dana bergulir bagi Koperasi dan UKM untuk dijadikan acuan bagi semua pihak yang berkepentingan sehingga proses penguatan dan pemberdayaan gerakan perkoperasian dan usaha dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan W alikota Bitung ten tang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perkuatan Dana Bergulir Pemerintah Kota Bitung;
4. . I: "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
.,
.
�
-
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang · Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 .. �� -. ,,.. tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemberdayaan Perkoperasian dan Usah8; Kecil Menengah Kata Bitung (Lembaran Daerah Kata Bitung Tahun 2006 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perkuatan Dana Bergulir Pemerintah Kata Bitung (Lembaran Daerah Kata Bitung Tahun 2008 Nomor 5);
\.:
�
�
f'
r
I
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAE:RAH TENTANG PERKUATAN DANA BERGULIR PEMERINTAH KOTA BITUNG.
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan W alikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Walikota adalah Walikota Bitung.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bi tung.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bitung.
5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria dan memiliki kekayaan bersih paling banyak 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per tahun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah'kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.500.000.00\_0, � (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,(sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
9. Usaha Produktif adalah seluruh kegiatan usaha dalam bidang pertanian, pangan, holtikultura, perikanan, petemakan, perindustrian, kerajinan, pertambangan, pariwisata, ketenagalistrikan dan aneka usaha yang dikelola oleh koperasi dan/atau anggota meliputi penyediaan sarana produksi, budidaya pengolahan/ processing dan kegiatan produksi lainnya yang dapat meningkatkan produktifitas dan nilai tambah produk baru dan jasa yang dihasilkan koperasi dan usaha kecil dan menengah.
..
·
�
•
I
(
10. Program Perkuatan Dana Bergulir adalah kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui Dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Dana Bergulir adalah pinjaman modal/bahan atau barartg yang diberikan kepada koperasi dan usaha kecil dan menengah yang berasal dari Pemerintah Daerah untuk digulirkan kepada anggota koperasi dan usaha kecil dan menegah sebagai bentuk pinjaman.
12. Bahan adalah bahan berupa komoditi, dibeli dari perkuatan dana bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Dana Bergulir Baru adalah dana bergulir yang berasal dari angsuran yang dibayarkan koperasi dan usaha kecil dan menengah dari alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk digulirkan kepada koperasi dan usaha kecil dan menegah lainnya.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pertdapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung.
BAB II - SUMBER DAN ALOKASI PERKUATAN DANA BERGULIR
Pasal 2

- ( 1) Sumber dana perkuatan dana bergulir berasal dari APBD dan akumulasi perkuatan dana bergulir sebelumnya.
- (2) Besarnya alokasi perkuatan dana bergulir sesuai kemampuan keuangan daerah.
BAB II - SUMBER DAN ALOKASI PERKUATAN DANA BERGULIR
Pasal 3

Alokasi Perkuatan dana bergulir diperuntukkan dalam rangka pengembangan usaha produksi dibidang pertanian, pangan, holtikultura, petemakan, perikanan, perindustrian, kerajinan, pertambangan dan pariwisata serta aneka usaha dan usaha jasa lainnya.
BAB III - PERSYARATAN PENERIMA PERKUATAN DANA BERGULIR
Pasal 4

.;
��
Koperasi penerima perkuatan dana bergulir wajib memeriuhi persyaratan, meliputi:
- a. merupakan lembaga koperasi primer yang sudah berbadan hukum;
- b. membuat rencana penggunaan dana/proposal;
- c. memiliki susunan pengurus;
- d. laporan keuangan koperasi bulan terakhir; dan
- e. foto kegiatan usaha.
BAB III - PERSYARATAN PENERIMA PERKUATAN DANA BERGULIR
Pasal 5

Usaha kecil menengah penerima perkuatan dana bergulir wajib memenuhi persyaratan, meliputi:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
- b. surat keterangan usaha dari kelurahan /kecamatan;
- c. membuat rencana penggunaan dana/proposal;
- d. denah lokasi; dan
- e. foto usaha.
BAB IV - SELEKSI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENE � GAH PENERIMA PERKUATAN DANA BERGULIR
Pasal 6

- Seleksi terhadap koperasi dan usaha kecil dan menengah calon penerima dana bergulir dilakukan oleh Tim Kerja/Kelompok Kerja Perkuatan Dana Bergulir dengan tugas, meliputi :
- a. meneliti berkas permohonan dari koperasi dan usaha kecil dan menengah calon peserta;
- b. melakukan seleksi berkas dan penilaian terhadap usulan kegiatan koperasi dan usaha kecil dan menengah sesuai persyaratan dengan memperhatikan tata cara penilaian atas unsur-unsur kelembagaan/ organisasi koperasi, kepemilikan usaha dan rencana penggunaan perkuatan dana bergulir; dan
- c. menetapkan koperasi dan usaha kecil dan menengah terpilih setelah penilaian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
BAB IV - SELEKSI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENE � GAH PENERIMA PERKUATAN DANA BERGULIR
Pasal 7

Jumlah perkuatan dana bergulir yang diberikan sebagai pmjaman kepada Koperasi dan UKM disesuaikan dengan APBD tahun berkenaan .· � :,i '' ...
BAB IV - SELEKSI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENE � GAH PENERIMA PERKUATAN DANA BERGULIR
Pasal 8

Mekanisme pencairan perkuatan dana bergulir bagi Koperasi dan UKM yang telah diseleksi diatur sebagai berikut :
- a. wajib membuka nomor rekening tabungan di kantor cabang terdekat dari Bank yang ditunjuk Pemerintah, atas nama Koperasi atau UKM;
\_.
.,
I
- b. pengelolaan perkuatan dana bergulir oleh Koperasi dan UKM harus ada pembukuan tersendiri, tidak digabung dengan pembti.kuan kegiatan usaha lainnya; dan
- c. surat pemyataan bertanggung jawab atas penggunaan perkuatan dana bergulir baik yang dimanfaatkan oleh Koperasi maupun UKM.
BAB IV - SELEKSI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENE � GAH PENERIMA PERKUATAN DANA BERGULIR
Pasal 9

- (1) Pemanfaatan perkuatan dana bergulir paling sedikit 90o/o (sembilan puluh persen) dipergunakan untuk modal kerja yang dipinjamkan kepada Koperasi dan UKM untuk pengembangan usaha produktif.
- (2) Paling banyak 10% (sepuluh persen) dipergunakan untuk investasi atau guna keperluan pengembangan usaha bersama.
BAB VI - . PENGGUNAAN PERKUATAN DANA BERGULIR
Pasal 10

- ( 1) Perkuatan Dana Bergulir yang diterima oleh Koperasi dan UKM, digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Koperasi dan UKM secara tertib, transparan dan akuntabel untuk memperoleh hasil yang baik.
- (3) Dalam perkuatan dana bergulir akan digunakan untuk simpan pinjam dan dikaitkan dengan pengadaan/proses hasil produksi, dilaksanakan Koperasi . dan UKM dengan menetapkan usaha produksi unggulan.
BAB VII - TATA CARA PENCAIRAN PERKUATAN
Pasal 11

Tata cara pencairan perkuatan dana bergulir baru, pembinaan dan pengawasan sebagai akumulasi pengembalian angsuran dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dilakukan sesuai mekanisme pencairan c1 � a yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan. . ·
BAB VIII - PENGEMBALIAN PERKUATAN DANA BERGULIR
Pasal 12

- (1) Pengembalian angsuran perkuatan dana bergulir adalah modal pokok yang dilakukan sesuai jangka waktu sebagaimana diatur dalam Perjanjian antara Koperasi atau UKM dengan Pemerintah Kota melalui Dinas.
�
s
:
,1
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan pada Bank yang ditunjuk Pemerintah atas nama Rekening Kas Daerah,
- (3) Dana bergulir yang terkumpul di Rekening Kas Daerah, diperuntukkan sebagai dana bergulir baru yang dapat digulirkan kembali kepada Koperasi dan UKM lain yang memenuhi syarat.
- (4) Pengembalian angsuran dana bergulir dari Koperasi - dan UKM dicatat sebagai pelaporan oleh Dinas.
BAB IX - KEWAJIBAN KOPERASI DAN UKM
Pasal 13

- (1) Dalam pengelolaan usaha, koperasi mempunyai kewajiban, meliputi:
- a. mengadakan Rapat Anggota Tahunan setiap akhir tahun buku;
- b. mengadakan audit akhir tahun buku;
- c. menekan tingkat kemacetan pinjaman di bawah 2°/o (dua persen); dan
- d. mendorong anggota sebagai pengusaha mikro dan kecil untuk berkembang.
- (2) Dalam pengelolaan usaha, UKM mempunyai kewajiban, meliputi : a. mengelola perkuatan dana bergulir dengan baik; dan
- b. menekan tingkat kemacetan pinjaman di bawah 2% (dua persen).
BAB X - TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOPERASI DAN UKM
Pasal 14

- (1) Koperasi mempunyai tugas, meliputi:
- a. membuka rekening penerima;
- b. menyeleksi dan menetapkan anggota calon penerima perkuatan dana bergulir;
- c. mengadministrasikan dengan baik kegiatan penyaluran dan pengembalian dana bergulir;
- d. mencatat, menampung dan menggulirkan kembali hasil pengembalian sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. melapofkan perkembangan usaha kepada Dinas; dan
- f. membayar · angsuran pengembalian perkuatan dana bergulir pada rekening Bank yang ditunjuk Pemerintah.
- (2) Koperasi mempunyai tanggung jawab, meliputi :
- a. pengelolaan perkuatan dana bergulir yang diterima; dan
- b. bertanggung jawab serta melaksanakan kegiatan sesuai dengan mekanisme.
- (3) UKM mempunyai tugas, meliputi :
- a. membuka rekening penerima;
- b. mengadministrasikan dengan baik kegiatan UKM;
- c. melaporkan perkembangan kegiatan usaha kepada Dinas; dan
•.,
!
t
l
I
- d. membayar angsuran pengembalian perkuatan dana bergulir pada rekening Bank yang ditunjuk Pemerintah Kota.
- (4) UKM mempunyai tanggungjawab, meliputi:
- a. pengelolaan perkuatan dana bergulir yang diterima; dan.
- b. bertanggung jawab melaksanakan pengguliran sesuai mekanisme.
BAB XI - STRUKTUR ORGANISASI TIM KERJA/KELOMPOK KERJA
Pasal 15

- (1) Struktur Organisasi Tim Kerja/Kelompok Kerja Perkuatan Dana Bergulir Pemerintah Kota, terdiri dari :
- a. Ketua
Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bitung.
- b. Sekretaris
- c. Anggota
Kepala Bidang Bina UKM pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bitung
1. Kepala Bidang Bina Koperasi dan Permodalan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bitung.
2. Kepala Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah Kota Bitung.
3. Kepala Seksi Perdagangan dan Jasa pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bitung.
- (2) Togas dan tanggung jawab Tim Kerja/Kelompok Kerja perkuatan dana bergulir, meliputi :
- a. melaksanakan sosialisasi perkuatan dana bergulir;
- b. mengidentifikasi Koperasi dan UKM calon penerima;
- c. melakukan penilaian terhadap pengajuan/proposal yang diajukan oleh Koperasi dan UKM, memilih dan selanjutnya menetapkan Koperasi dan UKM penerima perkuatan dana bergulir dengan Keputusan Kepala Dinas;
- d. menampung dan menindaklanjuti pengajuan/proposal dari Koperasi dan UKM;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta pengawgsan atas pelaksanaan perkuatan dana bergulir; dan
- f. melaporkan · kegiatan pelaksanaan dan perkembangan perkuatan dana bergulir setiap bulan kepada W alikota.
BAB XII - BANK PELAKSANA
Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan perkuatan dana bergulir pada Koperasi dan UKM, Pemerintah Kota :
t
�
";
t
"
J
I
- a. menunjuk Bank Sulutgo sebagai bank yang membantu dalam pelaksanaan program perkuatan dana bergulir;
- b. membukukan perkuatan dana bergulir yang diterima dari bank pelaksana setempat ke rekening setiap koperasi dan UKM; dan
- c. menyalurkan perkuatan dana bergulir kepada Koperasi dan UKM sesuai dengan rencana penggunaan.
BAB XIII - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 17

Koperasi dan UKM penerima dana bergulir membuat laporan bulanan kepada Dinas dengan melampirkan bukti setoran bank sebagai bukti pengembalian dana bergulir.
BAB XIV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 18

- (1) Bagi Koperasi dan UKM yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan badan hukum.
- (3) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah dilakukan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
BAB XIV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 19

- ( 1) Dalam hal koperasi dan UKM penerima perkuatan dana bergulir yang melanggar ketentuan dalam Pasal 14, dikenakan sanksi administratif membayar ganti rugi atau harus mengembalikan seluruh perkuatan dana bergulir yang diterima.
- (2) Jika Koperasi dan UKM penerima perkuatan dana bergulir tidak menunjukkan itikad baik dalam pengembalian dana dimaksud, maka Koperasi dan UKM tersebut akan dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan . .; .:..--:,.\_ ...
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:
- a. Peraturan Walikota Bitung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perkuatan Dana Bergulir Pemerintah Kota Bitung; dan
'
',
(,,
'
(
-}:: :·· \
;
,
"'-.,
�
','
'
f ·i1
'',
-.·
.:
...
�
.'
.
?:t
4
�
- b. Peraturan Walikota Bitung Nomor J 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bitung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perkuatan Dana Bergulir Pemerintah Kota Bitung,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan peraturan W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.
Diundangkan di Bitung -J?a.,da tan I 1 O Apr i 1 2 O 1 7 � sii\_'. -, ·, S DAERAH KOTA,
AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN
.-·
.,
.. ;.BE ITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2017 NOMOR 25
.:,)
\_: