PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 7 Tahun 2017
Tentang PEMBENTUKAN PUBLIC SAFETY CENTER 119 JAMBI EMERGENCY SERVICES KOTA JAMBI
Berlaku: 7 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PUBLIC SAFETY CENTER 119 JAMBI EMERGENCY SERVICES KOTA JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya dalam penanganan pasien gawat darurat medis maka dan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu perlu membentuk Public Safety Center 119 Jambi Emergency Services (PSC 119 JES);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pembentukan Public Safety Center 119 Jambi Emergency Services Kota Jambi.
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5607);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
13. Peraturan Walikota Jambi Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Kesehatan Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 38).
SALINAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN PUBLIC
SAFETY CENTER 119 JAMBI EMERGENCY SERVICES KOTA JAMBI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Walikota adalah Walikota Jambi;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Jambi;
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi;
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit baik Pemerintah maupun Swasta yang ada wilayah Kota Jambi.
7. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (Public Safety Center) 119 Jambi Emergency Services (JES) Kota Jambi adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam halhal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan medis yang berada di Kota Jambi yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat;
8. Kegawatdaruratan Medis adalah kondisi seseorang yang dapat mengancam jiwa dan berpotensi menimbulkan kecacatan bila tidak segera ditangani;
9. Sentral Operator adalah Pusat Komunikasi PSC 119 JES yang berkedudukan di Dinas Kesehatan Kota Jambi;
10. Jaminan Pembiayaan adalah biaya yang ditanggung APBD dari lokasi kasus sampai tiba di Rumah Sakit.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 3

Tujuan dari kegiatan PSC 119 JES, meliputi :
- a. memberikan pertolongan pertama atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat;
- b. memberikan bantuan rujukan ke Rumah Sakit atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat;
- c. memberikan pelayanan penanganan medis atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan medis di Rumah Sakit;
- d. memberikan jaminan pembiayaan atas rujukan kasus ke Rumah Sakit dari lokasi kasus sampai tiba di RS;
- e. meningkatkan koordinasi pelayanan gawat darurat medis antar institusi yang terlibat dalam penanganan kegawatdaruratan medis; dan
- f. meningkatkan peran serta masyarakat alam penanganan gawat darurat medis;
BAB III - PELAKSANA
Pasal 4

- (1) Pelaksana PSC 119 JES merupakan sistem pelayanan emergency yang ada di wilayah Kota Jambi.
- (2) Sistem pelayanan emergency sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lain.
- (3) Dinas Kesehatan sebagai fasilitator, regulator dan penanggung jawab kegiatan PSC 119 ES.
- (4) Susunan pelaksana PSC 119 JES sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB III - PELAKSANA
Pasal 5

- (1) Pedoman teknis penyeleggaraan PSC 119 JES yang selanjutnya diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi.
- (2) Untuk memperoleh pelayanan PSC 119 JES, masyarakat dapat menghubungi sentral operator PSC 119 JES pada nomor telepon 119 atau 0741-443712.
BAB IV - PEMBIYAAN
Pasal 6

Pemerintah Kota Jambi memberikan jaminan pembiayaan untuk rujukan dari lokasi kasus sampai tiba di Rumah Sakit terhadap kasus yang terjadi dalam wilayah Kota Jambi.