PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 4 Tahun 2012
Tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
Berlaku: 2 Januari 2012
N/A
Preamble

Menimbang : a bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta berorientasi kepada hasil (outcome), perlu adanya Tim Pelaksana Kegiatan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Iingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- b. bahwa untuk menyamakan persepsi dalam pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, perlu meninjau kembali dan melakukan revisi atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan buruf b perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota;
3. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12 Seri E Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banjarbaru.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
6. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
7. Staf Ahli Walikota adalah Staf Ahli Walikota Banjarbaru.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
10. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarbaru.
11. Pengguna Anggaran adalah Kepala/Pimpinan SKPD yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada SKPD yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
12. Tim Pelaksana Kegiatan adalah Tim yang dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang SKPD dengan keanggotaan dapat berasal dari internal Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan (internal) maupun yang melibatkan unsur lintas sektor (eksternal).
BAB II
Pasal 2

- (1) Tim internal SKPD adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi SKPD dengan cakupan bidang kepentingan yang terbatas lingkup SKPD sendiri dan/atau sifatnya hanya insidentil/sewaktu-waktu dengan keanggotaan dari unsur internal SKPD yang bersangkutan.
- (2) Tim internal SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
Bagian Kedua Tim Lintas Sektoral
BAB II
Pasal 3

- (1) Tim Lintas Sektoral adalah tim yang dibentuk dalam rangka melaksanakan kegiatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan cakupan bidang kepentingan yang luas (eksternal).
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kegiatan yang bukan merupakan Tupoksi SKPD yang bersangkutan sebagaimana telah diuraikan dalam Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas SKPD dengan cakupan bidang kepentingan yang luas (eksternal), dapat dibentuk Tim Lintas Sektoral dan beranggotakan sekurangkurangnya 4 (empat) SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dan/atau unsur masyarakat dan/atau instansi vertikal yang ada di Kota Banjarbaru dan terkait Iangsung dengan pencapaian target kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan. Keanggotaan Tim disesuaikan dengan kebutuhan dan alokasi anggaran yang tersediadan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarbaru.
BAB II
Pasal 4

Dalam hal kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD tersebut dilaksanakan untuk hal yang bersifat urgen (sangat penting) dan bersifat lintas sektor maupun merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian/ Lembaga Non Kementerian dengan melibatkan SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru maupun diserahkan kepada SKPD langsung sebagai pelaksana, maka Tim Lintas Sektoral dapat dibentuk dengan sebutan Panitia/Kelompok Kerja/Forum/Komite dan atau sebutan lain yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Non Kementerian, sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia dan ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
BAB II
Pasal 5

Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Lintas Sektoral dapat dibantu oleh Sekretariat Tim yang mempunyai tugas mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kesuksesan kegiatan antara lain menyiapkan bahan-bahan, kelengkapan rapat, tempat dan konsumsi rapat dan menggagendakan setiap kegiatan yang akan dilakukan Tim Lintas Sektoral.
BAB III - SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi internal SKPD dan tidak bersifat lintas sektoral dapat dibentuk Tim, namun Honor Tim ditiadakan, keanggotaan Tim ditetapkan/ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pengguna Anggaran dengan susunan keanggotaan Tim sebagai berikut :
- (2) Apabila pengarah/penanggung jawab/ketua sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Sekretaris Daerah/Asisten, maka yang menandatangani Keputusan tersebut adalah Walikota Banjarbaru dan format Tim disusun sesuai kebutuhan.
- (3) Untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan dan melibatkan SKPD lain dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tim Pelaksana dapat dibentuk, namun Honor Tim ditiadakan, keanggotaan Tim ditetapkan/ditandatangani Walikota Banjarbaru dengan susunan diatur sebagai berikut :
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kegiatan yang bukan merupakan Tupoksi SKPD yang bersangkutan, dapat dibentuk Tim Lintas Sektoral yang keanggotaannya terdapat beberapa lintas sektor/unsur yang berlainan lingkup tugasnya tetapi sating terkait antara satu dengan yang lainnya seperti adanya unsur Pemerintah Kota Banjarbaru dan/atau unsur masyarakat (perorangan/kelompok) dan/atau lembaga/instansi pemerintah lainnya yang ada di Kota Banjarbaru minimal 4 (empat) unsur lintas sektoral, yang terkait langsung dengan pencapaian target kinerja, tugas dan tanggung jawab tim yang dibentuk. Keanggotaan Tim disesuaikan dengan kebutuhan dan alokasi anggaran yang tersedia dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarbaru.
- (5) Dalam hal kegiatan Kementerian/Lembaga Non Kementerian dilaksanakan di daerah, dan memerlukan Tim pelaksana (Panitia, Pokja, Forum dan Komite atau sebutan lain) maka keanggotaan Tim ditetapkan oleh Walikota, bentuk format Tim mengacu kepada ayat (3) dan ayat (4) kecuali ditetapkan lain oleh Kementerian/Lembaga Non Kementerian dimaksud.
- (6) Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4), dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan dapat dibentuk Sekretariat Tim dengan keanggotaan maksimal 5 (lima) orang.
- (7) Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (5) dan ayat (6), susunan keanggotaannya diatur dengan mempertimbangkan kebutuhan dan alokasi anggaran yang tersedia.
- (8) Untuk membentuk Tim Lintas Sektoral sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) harus mendapatkan persetujuan dari Walikota.
- (9) Dalam pengajuan Draft Keputusan pembentukan Tim lintas sektoral yang disampaikan kepada Walikota Banjarbaru untuk mendapatkan persetujuan harus memuat :
- a. rincian tugas yang jelas dari masing-masing anggota tim (tugas Pembina, Pengarah, Penanggung Jawab);
- b. lama masa kerja tim, nama pejabat, jabatan dalam tim dan besaran honor yang diterima, dan sumber pembiayaan.
- a. Pengarah : Kepala SKPD yang bersangkutan;
- b. Ketua
- Kepala Bagian/Kepala Bidang/Sekretaris/ Kepala Bagian Tata Usaha atau setingkat dibawah Kepala SKPD yang bersangkutan;
- c. Sekretaris
- Kasubbag/Kasubbid/Kasi pada SKPD yang bersangkutan;
- d. Anggota : SKPD yang bersangkutan (jumlah disesuaikan dengan kebutuhan).
- a. Pembina : Walikota dan/atau Wakil Walikota;
Pengarah : Sekretaris Daerah;
Penanggung Jawab : Kepala SKPD yang bersangkutan/Asisten yang membidangi;
- d. Ketua
- Kepala Bagian/Sekretaris SKPD/Kepala Bidang SKPD/Unsur Masyarakat;
- e. Sekretaris : Kassubag/kassubid/kasi pada SKPD yang bersangkutan;
- f. Anggota
- SKPD terkait jumlah anggota disesuaikan dengan kebutuhan.
BAB IV
Pasal 7

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (6) dapat diberikan honor maksimal 6 (enam) bulan atau ditentukan lain oleh Kementerian/Lembaga Non Kementerian dan/atau Walikota sesuai dengan urgensi kegiatan dan beban kerja Tim pelaksana kegiatan dengan besaran honor sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Walikota dapat - mengurangi dan - atau menambahkan keanggotaan tim sesuai dengan urgensi/kepentingan pembentukan tim berdasarkan kebutuhan, alokasi anggaran dan ketentuan yang berlaku.
BAB V
Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB V
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2012. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.
Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 3 Januari
2012
WALIKOTA BANJARBARU,
RUZAIDIN NO R
12
Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal
3 Januari
SEK TARIS DAERA
H. YAHRIANI
B RITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2012 NOMOR