PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2001
Tentang PENGAMANAN DAN PENGALIHAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Berlaku: 10 Januari 2001
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah diberi wewenang yang seluas-luasnya untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan pemanfaatan barang milik/ kekayaan negara perlu pengaturan yang lebih baik terhadap pengamanan maupun pengalihan barang milik/kekayaan negara;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/ Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabili-teits Wet, Staatsblad 1925:448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGAMANAN DAN PENGALIHAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan :
1. Barang Milik/Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut BM/KN adalah barang bergerak/barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau dengan perolehan lain yang sah, yang tidak termasuk kekayaan negara yang dipisahkan (dikelola Badan Usaha Milik Negara) dan kekayaan pemerintah daerah.
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah perangkat negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Instansi Vertikal adalah perangkat departemen dan atau lembaga pemerintah non departemen di daerah.
5. Pengamanan BM/KN adalah kegiatan yang dilakukan pejabat berwenang untuk mengawasi/menatausahakan BM/KN agar keberadaannya secara administrasi maupun fisik dalam keadaan utuh, tidak rusak, dan tidak hilang.
6. Pengalihan BM/KN adalah penyerahan BM/KN milik instansi vertikal Departemen/Lembaga kepada Pemerintah Daerah/ Instansi lain tanpa imbalan/pengganti.
7. Penghapusan BM/KN adalah keputusan dari pejabat yang berwenang untuk menghapus barang dari daftar inventaris dengan tujuan membebaskan Unit Pengurus Barang dan atau Pembantu Penguasa Barang Inventaris dari pertanggungjawaban administrasi dan fisik atas BM/KN yang berada di bawah penguasaan dan pengurusannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - PENGAMANAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA
Pasal 2

- (1) Pengamanan BM/KN pada Departemen/Lembaga yang akan dialihkan kepada pemerintah daerah dan atau instansi lain dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan selaku Pelaksana Pembina Umum BM/KN.
BAB III - PENGALIHAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA
Pasal 3

- (1) BM/KN yang akan dialihkan kepada pemerintah daerah dan atau instansi lain, terlebih dahulu dihapuskan dari Daftar Inventaris Barang Departemen/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dicatat dalam Daftar Inventaris Barang Daerah dan atau Daftar Inventaris Barang instansi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penghapusan BM/KN dari Departemen/Lembaga, yang akan dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga bersangkutan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
- (3) Pejabat Departemen/Lembaga atau pejabat yang ditunjuk, mengalihkan BM/KN instansi vertikal kepada Gubernur/Bupati/ Walikota dan atau instansi lain dengan penandatanganan berita acara dan diketahui oleh Menteri Keuangan.
- (4) Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk menerima pengalihan BM/KN wajib meneliti kebenaran secara fisik dan administratif.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd
ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2001 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd DJOHAN EFFENDI
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2

Menteri Keuangan selaku Pelaksana Pembina Umum BM/KN menetapkan pelaksanaan kebijaksanaan umum pembinaan dan pengelolaan BM/KN.
Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat yang menguasai dan bertanggung jawab atas pengelolaan BM/KN pada Departemen/Lembaga.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 4

Pasal 5

Ayat (3)Inventarisasi fisik dimaksudkan untuk mendapatkan kebenaran jumlah, kondisi, dan status kepemilikan BM/KN yang akan diserahterimakan.Ayat (4)Untuk daerah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran setempat.
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas

Cukup jelasCukup jelasTAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4073