PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 21 Tahun 2015
Tentang PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KONSERVASI DI WILAYAH DANAU SENTARUM
Berlaku: 26 November 2015
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
- a. bahwa Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Konservasi di Wilayah Danau Sentarum merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki kedudukan dan peranan penting dalam kehidupan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Konservasi di Wilayah Danau Sentarum dengan memperhatikan keserasian dan keseimbangan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan daerah dan nasional yang terpadu dan menyeluruh;
- c. bahwa Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Konservasi di Wilayah Danau Sentarum bagi masyarakat tidak hanya mempunyai fungsi dalam meningkatkan kesejahteraan namun juga mempunyai fungsi sosial-budaya, fungsi historis, serta fungsi ekologis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, serta huruf c tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Konservasi di Wilayah Danau Sentarum;
1. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai keanekaragaman hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
- 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah Dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5125);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
:
21. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional
23. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK.230/IV.Set/2014 tentang Zonasi Taman Nasional Danau Sentarum Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat 81);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dan Pengawasan Konservasi Sumber Daya Ikan Di Perairan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2011 - 2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU dan
BUPATI KAPUAS HULU
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KONSERVASI DI WILAYAH DANAU SENTARUM.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah dalam pengertian ini adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
- Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Danau adalah merupakan badan air dan ekosistem yang ada yang terbentuk secara alamiah dapat berupa bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya jauh melebihi ruas lain dari sungai yang bersangkutan, termasuk situ, embung dan badan air sejenis dengan istilah sebutan lokal (telaha, ranu).
8. Wilayah Danau yang dimaksud adalah Danau Sentarum.
9. Wilayah Danau Sentarum adalah danau yang berada di wilayah administratif kecamatan-kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.
10. Ekosistem Kawasan Danau adalah hubungan interaksi antara unsur biotik dan abiotik serta masyarakat di kawasan danau.
11. Sempadan Kawasan Danau adalah kawasan yang tergenang air pada saat pasang tertinggi di musim hujan di sekeliling kawasan danau yang dibatasi oleh garis sempadan kawasan danau.
12. Fisik Kawasan Danau adalah badan air kawasan danau dan lahan di sempadan kawasan danau.
13. Daerah Tangkapan Air adalah daerah yang dibatasi oleh batasbatas topografi kawasan danau yang berfungsi sebagai daerah resapan air.
14. Kerusakan Kawasan Danau adalah degradasi ekosistem kawasan danau yang disebabkan oleh kegiatan manusia dan gejala alam yang diindikasikan dengan terjadinya pendangkalan, penyusutan luas, penurunan keragaman hayati, serta terjadinya penurunan kualitas air.
15. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.
16. Zonasi Kawasan Danau adalah pengelompokan wilayah badan air kawasan danau yang didasarkan pada fungsi lindung, fungsi penyangga dan fungsi budidaya.
17. Pengelolaan Kawasan Danau adalah upaya-upaya untuk mencegah, memulihkan kerusakan, memanfaatkan, melindungi dan melestarikan fungsi-fungsi kawasan danau sebagai penyangga kehidupan pada masa sekarang dan yang akan datang serta memanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
18. Masyarakat adalah orang, kelompok orang dan/atau badan hukum yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pengelolaan kawasan danau.
19. Peran serta Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara langsung dan tidak langsung dalam pengelolaan kawasan danau.
20. Pemberdayaan Masyarakat Setempat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif memulai proses kegiagtan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri
- sendiri, dimana upaya yang ditempuh dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat
21. Pemanfaatan Sumber Daya Danau oleh Masyarakat adalah kegiatan pengelolaan danau yang dilakukan oleh masyarakat setempat pada wilayah zonasi tertentu kawasan Danau Sentarum.
22. Masyarakat Setempat adalah masyarakat yang tinggal di dalam dan atau sekitar kawasan Danau Sentarum yang merupakan kesatuan komunitas sosial didasarkan pada mata pencaharian yang bergantung pada danau, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal serta pengaturan tata tertib kehidupan bersama dalam wadah kelembagaan.
23. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan secara bijaksana melalui upaya perlindungan, pengawetan keanekaragaman hayati, dan pemanfaatan berkelanjutan untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
24. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
25. Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang memiliki jejak sejarah dengan masyarakat sebelum masa invasi dan penjajahan, yang berkembang di daerah mereka, menganggap diri mereka beda dengan komunitas lain yang sekarang berada di daerah mereka atau bukan bagian dari komunitas tersebut.
26. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumberdaya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
27. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
28. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
29. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang menjadi pedoman dalam interaksi antara individu atau kelompok, dengan sesama manusia serta hubungannya dengan alam dalam pemberdayaan masyarakat sumber daya alam.
30. Upaya Konservasi Kawasan Danau adalah suatu tindakan yang dilakukan secara hati-hati dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Kawasan Danau Sentarum serta melindunginya dari pengaruh kerusakan.
31. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
BAB II - ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN SERTA RUANG LINGKUP
Pasal 2

Pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi di wilayah danau berasaskan pada :
- a. keadilan;
- b. kepastian hukum;
- c. partisipatif;
- d. kelestarian;
- e. kearifan lokal;
- f. kehati-hatian;
- g. kemandirian;
- h. perlindungan kepentingan umum; dan
- i. kebersamaan dan kemitraan.
Bagian Kedua Maksud dan Tujuan
BAB II - ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN SERTA RUANG LINGKUP
Pasal 3

Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Konservasi Di Wilayah Danau Sentarum dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan menselaraskan hak dan kewajiban antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola Kawasan danau Sentarum sebagai aset bersama.
BAB II - ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN SERTA RUANG LINGKUP
Pasal 4

Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Konservasi Di Wilayah Danau Sentarum bertujuan agar dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya kawasan danau sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan mutu kehidupan masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian, pemanfaatan yang berkelanjutan, dan keseimbangan ekosistemnya.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
BAB II - ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN SERTA RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan Upaya Konservasi Kawasan Danau, Pemanfaatan Kawasan-Kawasan danau, Pengelolaan Kawasan Danau, Wewenang dan Tanggungjawab, Hak dan Kewajiban Masyarakat, Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat, Kerjasama dan
Koordinasi, Pendanaan, Pengawasan, Ketentuan Larangan, dan Penyelesaian Sengketa.
BAB III - UPAYA PEMBERDAYAN MASYARAKAT BERBASIS KONSERVASI
Pasal 6

- (1) Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Danau dilakukan upaya konservasi di wilayah danau.
- (2) Upaya Konservasi di wilayah danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendekatan individu dan/atau kelompok pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pemberdayaan masyarakat wilayah danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 7

- (1) Pemanfaatan wilayah danau dapat dilakukan pada zona yang telah ditentukan.
- (2) Zona yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. zona rimba;
- b. zona pemanfatan;
- c. zona rehabilitasi;
- d. zona tradisional;dan
- e. zona khusus.
- (3) Pemanfaatan di dalam zona wilayah danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Konservasi
Bagian Kedua di Wilayah Danau
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 8

- (1) Perencanaan pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi di wilayah danau terdiri dari :
- a. rencana tata ruang kawasan danau;
- b. rencana induk pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi di wilayah danau;dan
- c. rencana aksi pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi di wilayah danau.
- (2) Perencanaan pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi di wilayah danau sebagaimana dimaksudkan ayat (1)melibatkan unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, pihak pengguna, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta unsur-unsur lain yang terkait.
- (3) Pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi di wilayah danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
3. a.
4. b.
5. c.
6. keberlanjutan dan proses fungsi lingkungan hidup; keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup;dan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi di wilayah danau sebagaimana dimaksudkan ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - PENDEKATAN BERBASIS KONSERVASI
Pasal 9

- (1) Pencegahan kerusakan wilayah danau dilakukan dengan cara membuat dan melaksanakan regulasi, memantau, mengawasi dan menegakkan hukum terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi merusak wilayah danau.
- (2) Pemulihan wilayah danau dilakukan dengan cara merehabilitasi fungsi-fungsi daerah tangkapan air, daerah aliran sungai, daerah sempadan dan badan air kawasan danau.
Bagian Kedua Pelestarian
BAB V - PENDEKATAN BERBASIS KONSERVASI
Pasal 10

- (1) Pelestarian wilayah danau bertujuan untuk melestarikan daya dukung dan daya tampung wilayah danau untuk mempertahankan keberlanjutan fungsi-fungsi wilayah danau dan fisik wilayah danau.
- (2) Pelestarian wilayah danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. perlindungan daerah tangkapan air, daerah aliran sungai dan badan airkawasan danau;
- b. pencegahan dan penanggulangan pencemaran;
- c. perlindungan keanekaragaman hayati; dan
- d. perlindungan wilayah danau dari okupasi badan air dan sempadan wilayah danau.
- (3) Pelestarian wilayah danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan peranserta masyarakat.
Bagian Ketiga Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana
BAB V - PENDEKATAN BERBASIS KONSERVASI
Pasal 11

Pemerintah Daerah dapat menyediakan, mengelola dan pengembangkan prasarana dan sarana dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kawasan danau.
Bagian Keempat
Sistem Informasi
BAB V - PENDEKATAN BERBASIS KONSERVASI
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyusun dan mengembangkan sistem informasi wilayah danau serta menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyajian, serta data sosial ekonomi yang terkait dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi di wilayah danau.
- (2) Pemerintah Daerah mengelola pusat data dan informasi wilayah danau.
- (3) Pemerintah Daerah membangun jaringan informasi wilayah danau dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (4) Sistem informasi wilayah danau dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh pihak yang berkepentingan.
Bagian Kelima Penelitian dan Pengembangan
BAB V - PENDEKATAN BERBASIS KONSERVASI
Pasal 13

Pemerintah Daerah mendorong, dan/atau menyelenggarakan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan masyarakat di wilayah danau.
BAB V - PENDEKATAN BERBASIS KONSERVASI
Pasal 14

- (1) Penelitian dan pengembangan wilayah danau dapat dilaksanakan oleh perorangan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan milik pemerintah dan/atau swasta serta orang asing dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan milik asing dan/atau badan hukum asing.
- (2) Perorangan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, milik pemerintah dan/atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat
3. dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan (1) dapat melakukan kerja sama dengan: a. masyarakat; dan b. pemerintah, pemerintah daerah;dan c. orang dan/atau lembaga penelitian asing.
- (3) Setiap orang asing dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan milik asing dan/atau badan hukum asing yang
melakukan penelitian dan pengembangan wilayah danau wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pemerintah dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil penelitian dan pengembangan bersifat terbuka untuk semua pihak, kecuali hasil penelitian tertentu yang oleh Pemerintah Daerah dinyatakan tidak untuk dipublikasikan.
BAB VI - TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 15

Tanggung jawab pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi di wilayah danau menjadi tanggungjawab pemerintah daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.
BAB VI - TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 16

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi :
- a. menyiapkan rencana dan menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi di wilayah danau sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. melakukan pemantauan, pengawasan dan pelaporan pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi di wilayah danau secara periodik setiap tahunnya;
- c. Pemerintah Pusat mengalokasikan dan mengembangkan pendanaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi di wilayah danau;
- d. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi di wilayah danau;
- e. mengendalikan kegiatan yang dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap masyarakat;dan
- f. melakukan koordinasi dan kerjasama pemberdayaan masyarakat dengan pihak terkait.
BAB VII - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 17

Masyarakat mempunyai hak:
- a memperoleh data dan informasi mengenai program-program pemberdayaan wilayah danau;
- b mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam pada zona tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;dan
- c memperoleh kompensasi dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi di wilayah danau;
- d mendapatkan advokasi dan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bagian Kedua Kewajiban
BAB VII - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 18

Masyarakat Berkewajiban:
- a mematuhi dan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi di wilayah danau sentarum wilayah danau;
- b ikut menjaga wilayah danau dengan tidak melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan pencemaran wilayah danau;dan
- c menjaga wilayah danau dengan cara melakukan upaya konservasi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 baik secara mandiri, berkelompok dan/atau bekerjasama dengan pemerintah dan pemerintah daerah.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 19

- (1) Pembinaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi di wilayah danau.
- (2) Pembinaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Kelompok Masyarakat.
- (3) Dalam rangka pembinaan masyarakat dapat diberikan penghargaan atas upaya atau prestasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi di wilayah danau.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perseorangan atau kelompok.
- (5) Dalam melakukan pembinaan dilakukan koordinasi antar instansi terkait di daerah.
Bagian Kedua Peranserta Masyarakat
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 20

- (1) Masyarakat berperanserta dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi di wilayah danau sentarum melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dan pendampingan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 21

- (1) Pemerintah wajib membuat program pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi di wilayah danau untuk meningkatkan kesejahteraan.
- (2) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan kapasitas dan kemandirian masyarakat serta pemberian akses dalam masyarakat.
- (3) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
- a. program pembentukan dan pengembangan kelembagaan komunitas;
- b. fasilitasi kemitraan masyarakat dengan pihak pengelola wilayah danau, dan/atau pihak luar;
- c. program pengembangan usaha ekonomi kreatif masyarakat yang berbasis potensi sumber daya unggulan wilayah danau; dan
- d. program pemberdayaan yang bersinergi antara program pemberdayaan pemerintah dengan pemerintah daerah dan lembaga lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan program pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi di wilayah danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB X - KERJASAMA DAN KOORDINASI
Pasal 22

- (1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi di wilayah danau dapat diadakan kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan semua pihak.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip:
- a. kepastian hukum dan keadilan;
- b. bersinergi;
- c. efisien dan efektif;
- d. terbuka;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. mengutamakan kepentingan Nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengacu pada Peraturan Perundangan yang berlaku.
Bagian Kedua Koordinasi
BAB X - KERJASAMA DAN KOORDINASI
Pasal 23

- (1) Pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi di wilayah danau dilakukan secara terpadu dan dikoordinasikan antara SKPD yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi di wilayah danau di tingkat Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pihak terkait sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing.
- (2) Koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi di wilayah danau berkaitan dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program di wilayah danau.
- (3) Koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi di wilayah danau dapat dilakukan dengan cara rapat koordinasi dan pelaporan yang dilakukan secara berkala.
BAB XI - PENDANAAN
Pasal 24

- (1) Pendanaan pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi di wilayah danau ditetapkan berdasarkan kebutuhan masyarakat.
- (2) Tujuan pendanaan pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi di wilayah danau antara lain:
- a. peningkatan kesejahteraan masyakarat;
- b. pemulihan dan pelestarian;
- c. penelitian dan pengembangan;
- d. penyediaan prasarana dan sarana;
- e. sistem informasi;
- f. program pemberdayaan masyarakat;
- g. pengembangan ekonomi lokal sesuai daya dukung dan daya tampung wilayah; dan
- h. monitoring dan evaluasi.
- (3) Dana untuk masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari:
- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah;
- c. swadaya masyarakat; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Dana yang bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
BAB XII - PENGAWASAN
Pasal 25

- (1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi di wilayah danau dilakukan pengawasan.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi di wilayah danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Teknis yang terkait di tingkat Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa serta oleh masyarakat.
- (3) Pemerintah Desa dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi di wilayah danau dapat membuat Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
BAB XIII - KETENTUAN LARANGAN
Pasal 26

- (1) Setiap orang, kelompok, dan/atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan ekosistem wilayah danau.
- (2) Perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan ekosistem wilayah danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas wilayah danau, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang dapat mengganggu kelangsungan ekosistem di wilyah danau.
- (3) Setiap orang, kelompok, dan/atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan wilayah danau.
BAB XIV - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 27

- (1) Penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi di wilayah danau dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa.
BAB XIV - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 28

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi dan atau mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan wilayah danau.
- (2) Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jasa pihak ketiga yang ditunjuk bersama oleh para pihak dan atau pendampingan organisasi non pemerintah untuk membantu penyelesaian sengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana.
BAB XV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 29

- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab program pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi di wilayah danau jika ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan program.
- (2) Sanksi administratif terdiri dari :
- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah; dan
- c. pembekuan program.
BAB XVI - PENYIDIKAN
Pasal 30

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi di wilayah danau, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku, untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi di wilayah danau.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam
- pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi di wilayah danau;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi di wilayah danau;
- c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam wilayah danau;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana dalam pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi di wilayah danau;
- e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang dan/atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dalam pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi di wilayah danau;
- f. membuat dan menandatangani berita acara;
- g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana dalam pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi di wilayah danau.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana.
BAB XVII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 31

- (1) Setiap orang, kelompok, dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- /(lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
BAB XVIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32

Seluruh ketentuan dan pedoman yang ada berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi di wilayah danau sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 26 November 2015 PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,
MARIUS MARCELLUS TJ.
Diundangkan di Putussibau pada tanggal 27 November 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
MUHAMMAD SUKRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 NOMOR 23
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (22)/(2015)
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Danau Sentarum yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu merupakan aset daerah dan nasional bahkan aset dunia yang tidak ternilai harganya . Keberadaan danau tersebut dapat berfungsi secara langsung atau tidak langsung pada aspek sosial, ekonomi, budaya, serta lingkungan. Kemanfaatan aset yang mahal ini selain perlu ditingkatkan juga perlu dikendalikan dan diatur sedemikian rupa sehingga masyarakat secara luas dapat saling menikmati dengan tidak merugikan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Atas dasar inilah, Pemerintah Daerah selaku dinamisator daerah diharapkan segera mengatur dan mengendalikan melalui perangkat kebijakan berupa Peraturan Daerah. Ada beberapa pertimbangan penting mengapa Danau Sentarum dibentuk Perdanya, yaitu:
- 1) Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Danau Sentarum tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap Peraturan Daerah lainnya yang berkaitan dengan lingkungan tetapi juga sebagai alat kendali terhadap kerusakan fisik untuk masa yang akan datang.
- 2) Sebagai penguat basis visi yang diamanatkan oleh visi Kabupaten Kapuas Hulu dimana akselerasi pembangunan partisipatif berlandaskan pada wawasan lingkungan.
- 3) Sebagai upaya pencegahan terhadap masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan karena pada umumnya masyarakat mempunyai hak akses yang sama dan seluas-luasnya terhadap danau.
- 4) Tanggungjawab pengelolaan dan pelestarian Danau Sentarum bukanlah beban daerah secara khusus, beban tersebut secara tidak langsung ditanggung secara bersama-sama oleh pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat (bersifat nasional). Dengan adanya Peraturan Daerah secara khusus mengenai danau diharapkan dapat berfungsi sebagai salah satu intrumen pendukung dalam pengelolaan dan pelestarian dengan melibatkan berbagai pihak secara luas.
PENJELASAN
Pasal 1

Ayat (1) Angka 9

Wilayah administratif kecamatan yang dimaksud adalah Kecamatan Batang Lupar, Badau, Jongkong, Bunut Hilir, Suhaid, Selimbau dan Semitau.##
PENJELASAN
Pasal 2

## Ayat (1)

Huruf aCukup jelas## Huruf bYang dimaksud dengan 'asas keadilan' yaitu asas yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia.## Huruf cYang dimaksud dengan 'asas kepastian hukum ' adalah bahwa usaha Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Danau Sentarum Sentarum harus ada payung hukum yang jelas terutama berkaitan dengan sanksi.## Huruf dYang dimaksud dengan 'asas kelestarian ' adalah bahwa usaha Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Danau Sentarum Sentarum harus dikelola dengan baik agar ekosistem danau tetap terjaga dan lestari.## Huruf eYang dimaksud dengan 'Asas Partisipatif' adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelestarian hasil pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pembangunan.## Huruf fYang dimaksud dengan 'asas kearifan lokal ' adalah bahwa usaha Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Danau Sentarum Sentarum harus tetap berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku secara turun temurun di masyarakat yang berada di kawasan danau.## Huruf gYang dimaksud dengan 'asas kehati-hatian ' adalah bahwa usaha Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Danau Sentarum Sentarum harus direncanakan dengan baik dengan mengurangi dampak negatif seminimal mungkin baik terhadap kelestarian lingkungan danau maupun dampak terhadap kesejahteraan masyarakat di kawasan danau.## Huruf hYang dimaksud dengan 'asas perlindungan kepentingan umum' adalah bahwa usaha Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Danau Sentarum Sentarum harus mementingkan kebutuhan atau keinginan orang banyak bukan kepentingan pribadi atau kepentingan golongan.## Huruf iYang dimaksud dengan 'asas kebersamaan dan kemitraan' adalah bahwa usaha Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Danau Sentarum Sentarum harus dilakukan secara bersama-sama daristakeholders yang terkait baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Investor (pengusaha), Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan masyarakat asing yang turut menikmati secara tidak langsung.|
PENJELASAN
Pasal 3 | Cukup jelas |

|-----------|---------------||
PENJELASAN
Pasal 10 | Cukup Jelas |

| | Cukup jelas ||
PENJELASAN
Pasal 17 | Cukup jelas |

| | Cukup jelas ||
PENJELASAN
Pasal 18 | |

| | Cukup jelas ||
PENJELASAN
Pasal 26 | Cukup jelas |

|------------------------------------|---------------||
PENJELASAN
Pasal 33 | Cukup jelas |

| TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN | KAPUAS HULU |TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 37