PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 201 Tahun 2023
Tentang PERUBAHAN ATAS
Berlaku: 73 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
WALIKOTA TANGERANG SELATAN
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTATANGERANG SELATAN NOMORI8TAHUN 201 7
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSJ DAN TATA KERJA SADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,
- a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas, Fungsi dan Tata Kerja Sadan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sadan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dalam hal tugas dan fungsi Sadan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan terdapat tugas dan fungsi yang belum terakomodir, sehingga Pera tu ran Walikota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sadan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan;
1 '.'.d
P ARAF HIRARKI
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
PARAF KOORDINASI
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR SETDA
I
t
- Mengingat Negara
- l . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935):
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 69);
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
| PARAF HIRARKI | |
|-----------------------------------------------------|-----|
| ASISTEN TATA PEMERINTAHAN | . I |
| KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA | : I |
| PARAF KOORDINASI | |
| KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR SETDA | : ] |
I
PARAF HIRARKI
]
]
-
I
]
I
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
I
I
PARAF HIRARKI
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH [
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH
I
idle
I
I
Ul
L
t
•
:
:
:
Menetapkan
7. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 73);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 73), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 6 huruf a diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
Bidang Pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, membawahkan:
- a. Seksi Perencanaan dan Formasi;
- b. Seksi Manajemen Kinerja; dan
- c. Seksi Pembinaan.
✓
2. Ketentuan Pasal 19 ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf t dan huruf u, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 19

Kepala Bidang Pendayagunaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup Bidang Pendayagunaan;
- b. perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Bidang Pendayagunaan;
- c. pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pendayagunaan;
- d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas di lingkup bidang;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pegawai di lingkup bidang Pendayagunaan;
- f. pengoordinasian penyusunan pengusulan dan penetapan formasi pegawai;
- g. pengoordinasian pengadaan, pengangkatan dan penempatan calon pegawai Aparatur Sipil Negara;
- h. pengoordinasian Pegawai Negeri Sipil; peningkatan status menjadi
1. pengoordinasian penyusunan pedoman penilaian kinerja;
- j. pengoordinasian evaluasi kinerja; penyusunan, penilaian dan
- k. pengoordinasian pelaporan hasil penilaian kinerja;
Ill '
| PARAF HIRARKI |
|-----------------------------------------------------|
| ASISTEN TATA PEMERINTAHAN |
| KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA |
| PARAF KOORDINASL |
| KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR SETDA |
k K;
- I. pengoordinasian fasilitasi kesejahteraan pegawai;
- m. pengoordinasian dokumen administrasi kepegawaian, proses perkawinan dan perceraian pegawai Aparatur Sipil Negara;
- n. pengoordinasian pengembangan pengukuran tingkat disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara;
- o. pengoordinasian pembinaan disiplin tingkat ringan pegawai Aparatur Sipil Negara;
- p. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan penegakan disiplin tingkat sedang dan berat pegawai Aparatur Sipil Negara;
- q. pelaksanaan fasilitasi pengusulan pemberian penghargaan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara;
- r. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Bidang Pendayagunaan;
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi;
- t. perumusan bahan penetapan formasi sebagai bahan pertimbangan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai; dan
- u. merumuskan bahan pemetaan kebutuhan jabatan administrasi dan jabatan fungsional.
3. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:
Kepala Seksi Perencanaan dan Formasi memiliki tugas:
- a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Perencanaan dan Formasi;
| PARAF HIRARKI |
|-----------------------------------------------------|
| ASISTEN TATA PEMERINTAHAN |
| KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA |
| PARAF KOORDINASI |
| KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR SETDA |
I
- b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Seksi Perencanaan dan Formasi;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Perencanaan dan Formasi;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Perencanaan dan Formasi;
- e. melaksanakan analisis bezetting dan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara;
- f. memfasilitasi penetapan keputusan kebutuhan Perencanaan dan formasi pegawai Aparatur Sipil Negara;
- g. memfasilitasi pengadaan, pengangkatan dan penempatan calon pegawai Aparatur Sipil Negara;
- h. memfasilitasi peningkatan status menjadi Pegawai Negeri Sipil;
1. memfasilitasi pelaksanaan sumpah Pegawai Negeri Sipil;
- j. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Perencanaan dan Formasi;
- k. menyusun Japoran dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawa1 pada Seksi Perencanaan dan Formasi;
- I. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas;
- m. menyiapkan bahan penetapan formasi sebagai bahan pertimbangan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai; dan
- n. menyiapkan bahan pemetaan kebutuhan jabatan administrasi dan jabatan fungsional.
'
I
4. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pera tu ran Walikota 1n1 dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Tangerang Sela tan.
Diundangkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal
14 JUli 2017
SEK�RIS DAERAH KOTATAN� 'ANG SELATAN,
MUHAMAD
SERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 1 8
PARAF KOORDINASI
PARAF HIRARKl
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR SETDA
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH
1 5 78 1 ;
0
1
71
1
f