PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 8 Tahun 2012
Tentang PROSEDURTETAP OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Berlaku: 8 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi daerah yang aman, tentram dan tertib serta guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif, perlu meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya;
- b. Bahwa agar pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dapat berdaya guna dan berhasii guna secara optimal, perlu ada pedoman operasional sebagai prosedur tetap bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Medan tentang Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
1. Pembentukan Mengingaf
5. Undang - Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Daerah Otonom Kota - kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
:
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Mardingding di Wilayah Kab. Dati II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta bayu Raja dan Ujung Padang di Wilayah Kab. Dati II Simalungun, Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kab. Dati II Dairi dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang , Medan Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Dati II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonior 4428); "
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2005, tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Pamong Praja;
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan tahun 2009 Nomor 2);
14. Peraturan Walikota Medan Nomor 48 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MEDAN TENTANG PROSEDUR TETAP OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan Penegakan Perda dan Peraturan Walikota.
BAB III - PROSEDUR TETAP
Pasal 3

Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional sesuai dengan prosedur tetap.
BAB III - PROSEDUR TETAP
Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas operasioanal Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
BAB III - PROSEDUR TETAP
Pasal 5

- a. Prosedur operasional ketentraman dan ketertiban umum;
- (1) Prosedur Tetap Operasional Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
- b. Prosedur operasional pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.;
- d. Prosedur operasional pelaksanaan tempat - tempat penting;
- c. Prosedur operasional pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting;
- e. Prosedur pelaksanaan operasional patroli; dan
- f. Prosedur operasional penyelesaian kasus pelanggaran ketentraman, ketertiban umum dan Peraturan Daerah.
- (2) Prosedur Tetap Operasional Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.
Ditetapkan di Medan padatanggal g Petiruari 2012
WALIKOTA MEDAN
dto
DRS. II. RAHUDMAN HARAHAP, MM
Diundangkan di Medan pada tanggal 6 Februeri 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,
IR. SYAIFUL BAHRI
BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2012 NOMOR e
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR
: 8 Tahun 2012
TANGGAL
:
6 Februari 2012 '
PROSEDUR TETAP OPERASIONALSATUAN POLISI PAMONG PRAJA A. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
- a . Uraum
1. Ketentuan Pelaksanaan
Persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap petugas Pembina ketentraman dan ketertiban umum adalah :
- 1) Setiap petugas harus memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan tentang dasardasar ilmu pembinaan/penyuluhan terutama pengetahuan berbagai bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Perundangan lainnya.
- 2) Dapat menyampaikan maksud dan tujuan dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat juga dengan bahasa daerah setempat.
- 3) Menguasai teknik penyampaian inforpiasi dan teknik presentasi yang baik.
- 4) Berwibawa, penuh percaya diri dan tanggungjawab yang tinggi.
- 5) Setiap petugas harus dapat menarik simpati masyarakat ,
- 6) Sanggup menerima saran dan kritik masyarakat khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dan kepada Pemerintah Daerah umumnya serta mampu mengidentifikasi masalah, juga dapat memberikan altematif pemecahan masalah tanpa mengurangi tugas pokoknya.
- 7) Petugas Pembina Ketentraman dan Ketertiban Umum harus memiliki sifat :
- a) Ulet dan tahan uji.
- b) Dapat memberikan jawaban yang memuaskan kepada semua pihak terutama menyangkut tugas pokoknya.
- c) Mampu membaca tulisan.
- d) Memiliki suri teladan dan dapat di contoh oleh aparat Pemerintah Daerah lainnya.
- e) Ramah, sopan, santun dan menghargai pendapat orang lain.
b . Khusus
Pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh petugas Pembina Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah :
- 1) Pengetahuan tentang tugas - tugas pokok Polisi Pamong Praja khususnya dan Pemerintahan Daerah umumnya.
- 3) Mengetahui dasar - dasar hukum pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja.
- 2) Pengetahuan dasar -dasar hukum dan peraturan perundang - undangan.
- 4) Mengetahui dasar-dasar Ilmu Komunikasi.
- 5) Memahami dan menguasai adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku di daerah.
- 6) Memahami dan menguasai serta mampu membaca situasi yang beipotensi dapat mengganggu kondisi ketentraman dan ketertiban umum di Daerah baik dibidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan agama.
- 7) Mengetahui dan memahami dasar - dasar pengetahuan dan dasar hukum pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
2 . Perlengkapan dan Peralatan
- a. Surat Perintah Tugas.
- b. Kelengkapan Pakaian yang djgunakan.
- c. Kendaraan Operasional (mobil patrol dan mobil penerangan) yang dilengkapi dengan pengeras suara dan lampu sirine.
•
- d. Kendaraan roda dua guna memberikan pembinaan dan penertiban terhadap anggota masyarakat yang diterapkan sebagai sasaran yang lokasinya sulit ditempuh oleh kendaraan roda empat.
- e. Perlengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)
- g. Alat - alat perlengkapan lain yang mendukung kelancaran pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
- f. Alat pelindung diri seperti topi Iapangan/helm dan pentungan.
3. Tahap, bentuk dan Cara Pelaksanaan
- a. Penentuan sasaran sosialisasi seperti perorangan kelompok atau Badan Usaha.
Salah satu cara pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah Sosialisasi Produk Hukum, terutama Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum perundangan lainnya dalam menjalankan roda Pemerintahan di daerah kepada masyarakat. Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus akan tetapi bertahap dan berkesinambungan, sehingga masyarakat akan memahami arti pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap Produk Hukum daerah, oleh karena itu didalam sosialisasi harus memenuhi :
- b. Penetapan Waktu Pelaksanaan Sosialisasi seperti Bulanan, Triwulan; Semester dan Tahunan. Perencanaan dengan penanggalan waktu tersebut dimaksudkan agar tiap kegiatan yang akan dilakukan memiliki limit waktu yang jelas dan mempermudah penilaian keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan.
- c. Penetapan Materi Sosialisasi dilakukan agar maksud dan tujuan sosialisasi dapat tercapai dengan terarah. Selain itu penetapan materi sosialisasi disesuaikan dengan subjek, objek dan sasaran sosialisasi.
- d. Penetapan tempat. Sosialisasi yang dilakukar dapat bersifat Formal dan Informal, hal tersebut sangat tergantung kepada kondisi dilapangan.
- f. Penentuan Nara Sumber.
- e. Penetapan dukungan Administrasi.
6. Adapun bentuk dan metode dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban umum tersebut dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu :
a . Formal
- 1) Sasaran perorangan
- b) Mengundang/memanggil anggota masyarakat yang perbuatannya telah melanggar dari ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya untuk memberikan arahan dan pembinaan bahwa perbuatan yang telah dilakukannya -mengganggu ketentraman dan ketertiban umum masyarakat secara umum.
- a) Pembinaan dilakukan dengan cara niengunjungi anggota masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran untuk memberikan arahan dan himbauan akan arti pentingnya ketaatan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya.
Sasaran Kelompok
Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum dilakukan dengan dukungan fasilitas dari Pemerintah Daerah dengan menghadirkan masyarakat di suatu gedung pertemuan yang ditetapkan sebagai sasaran serta nara sumber membahas arti pentingnya peningkatan dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya guna memelihara ketentraman dan ketertiban umum.
11
b . Informal
Seluruh Aparat Pemerintah Daerah khu- susnya aparat dibidang penertiban khususnya Polisi Pamong Praja, mempunyai kewajiban moral untuk menyampaikan informasi dan himbauan yang terkait dengan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya kepada masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan di lingkungan keluarga, tempat tinggal, tempat ibadah maupun di tempat - tempat lainnya yang memungkinkan untuk melakukan pembinaan.
Metode yang dilakukan dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umura adalah dengan membina saling asah, asih dan asuh diantara aparat penertiban dan masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan masing - masing dalam rangka peningkatan ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Dengan demikian harapan dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pembangunan dalam keadaan tentram dan tertib di daerah dapat terwujud.
Selain itu pelaksanaan pembinaan, ketentraman dan ketertiban umum juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan saran dan fasilitas umum yaitu :
- 1) Media Massa dan Media Elektronik seperti radio dan televisi.
- 2) Pembinaan yang dilakukan pada tingkat Lingkungan, Kelurahan dan Kecamatan.
- 3) Tatap muka.
- 4) Pembinaan yang dilakukan oleh sebuah Tim yang khusus dibentuk untuk memberikan arahan dan informasi kepada masyarakat seperti Tim Ramadhan, Tim Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3) dan bentuk Tim lainnya yang membawa misi Pemerintahan Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum.
4. Teknis Operasional
Teknis Operasional Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam menjalankan tugas :
- a. Sebelum menuju lokasi sasaran binaan, petugas yang ditunjuk lebih dahulu mendapatkan arahan dan petunjuk tentang maksud dan tujuan operasi termasuk altematif pemecahan masalah dari Pimpinan.
- b. Mempersiapkan dan mengecek segala kebutuhan dan perlengkapan serta peralatan yang harus dibawa.
- c. Setiap petugas yang diperintahkan harus dilengkapi dengan surat perintah tugas.
- d. Menguasai dan memahami Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya serta Daerah binaan yang dijadikan sasaran sebelum dilakukan pembinaan.
Penertiban dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan, tetapi tindakan tersebut hanya terbatas pada tindakan peringatan dan penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya. Sedangkan putusan final atas pelanggaran tersebut merupakan kewenangan instansi atau pejabat yang berwenang, untuk itu penertiban disini tidak dapat diartikan sebagai tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah tindakan Non Yustisial.
Dalam pelaksanaannya baik upaya bimbingan dan upaya penertiban maka :
- a. Seorang Anggota Polisi Pamong Praja dalam setiap pelaksanaan tugas juga harus mendengar keiuhan dan permasalahan anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran Ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya dengan cara :
- 1) Dengar keiuhan masyarakat dengan seksama.
- 2) Tidak memotong pembicaraan orang.
- 3) Tanggapi dengan singkat dan jelas terhadap permasalahannya.
- 4) Jangan langsung menyalahkan ide /pendapat /keiuhan /perbuatan masyarakat.
- 5) Jadilah pembicara yang baik.
- b. Setelah mendengar keiuhan dari masyarakat yang harus dilakukan adalah :
- 1) Memperhatikan dan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya.
- 2) Menjelaskan kepada masyarakat, bahwa perbuatan yang dilakukannya telah melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya, jika tidak cukup waktu maka kepada sipelanggar dapat diberikan surat panggilan atau undangan untuk datang ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, untuk meminta keterangan atas perbuatan yang dilakukannya dan diberikan pembinaan dan penyuluhan.
- 3) Berani inenegur terhadap masyarakat atau Aparat Permerintah lainnya yg tertangkap tangan melakukan tindakan pelanggaran Ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah atau produk hukum lainnya.
- 4) Jika telah dilakukan pembinaan ternyata masih melakukan perbuatan yang melanggar Ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya, maka kegiatan selanjutnya adalah tindakan penertiban dengan bekerjasama dengan aparat Penertiban lainnya serta Penyidik pegawai Negeri Sipil.
5. Pembinaan
- a. Pembinaan Tertib Pemerintahan : "
- 1) Melaksanakan Piket secara bergiliran.
- 2) Memberikan Bimbingan dan Pengawasan terhadap Pengamanan Kantor.
- 3) Memberikan/memfasilitasi Bimbingan dan Pengawasan serta membentuk pelaksanaan Siskamling di Kelurahan.
- 4) Memberikan Bimbingan dan Pengawasan Administrasi Ketertiban Wilayah.
- 5) Melaksanakan Kunjungan Pengawasan dan Pemantauan dalam rangka membina pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya.
- 6) Memberikan pengamanan terhadap usaha/kegiatan yang dilakukan secara massal, untuk mencegah timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
- 7) Melakukan usaha dan kegiatan untuk mencegah timbulnya kriminalitas.
- 8) Mengadakan pemeriksaan terhadap bangunan tanpa izin, tempat usaha dan melakukan penertiban serta berkoordlnasi dengan Instansi yang bersangkutan.
- 9) Melakukan usaha dan kegiatan dalam rangka meyelesaikan sengketa masyarakat.
- 10) Melakukan berbagai usaha dan kegiatan sektoral.
- b. Pembinaan Tertib Lingkungan
- 1) Memberikan Bimbingan dan Pengawasan terhadap pengambilan pasir batu (galian c) dalam rangka pelestarian lingkungan.
- 2) Memberikan Bimbingan dan Pengawasan mengenai pengendalian dan penanggulangan sampah, kebersihan lingkungan dengan sasaran pusat - pusat kegiatan masyarakat seperti pasar dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3) Memberikan Bimbingan dan Pengawasan terhadap usaha dan kegiatan penanggulangan bencana alam.
Penertiban Tertib Sosial
- 2) Reprensif melalui razia, penampungan sementara untuk mengurangi gelandangan, pengemis dan WTS baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang disangka sebagai gelandangan, pengemis dan WTS.
2. 1 ) Preventif melalui penyuluhan, bimbingan latihan, pemberian bantuan pengawasan serta pembinaan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber ( imbulnya gelandangan, pengemis dan WTS.
- 3) Rehabilitasi meliputi penampungan, pengaturan, pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali ketengah masyarakat untuk megembalikan peran mereka sebagai warga masyarakat.
- 5) Memonitor, memberikan motivasi dan pengawasan terhadap warung, toko, rumah makan yang melakukan kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin usaha.
- 4) Mengadakan penertiban agar aktivitas pasar dapat berjalan lancar, aman, bersih dan tertib.
- 6) Melakukan kerja sama dengan dinas/instansi terkait dan aparat keamanan dan ketertiban kawasan Iahan/parker.
- 7) Melakukan pengawasan dan penertiban terhadap para pelanggar Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya.
- 8) Melakukan Pembinaan mengenai peningkatan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi .yang ditetapkan Pemerintah Daeah serta melakukan usaha dan kegiatan dalam rangka meningkatkan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
6. Administrasi
- a. Persiapan
- 1) Penetapan sasaran, waktu dan objek yang akan diberikan pembinaan.
- 2) Penetapan tempat, bentuk dan metode pembinaan.
4. ^ 4) Mengadakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dan aparat keamanan dan ketertiban lainnya.
- 3) Mengadakan survey lapangan.
- 5) Penyiapan administrasi pembinaan seperti daftar hadir, surat perintah, surat teguran dan surat panggilan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya.
- 6) Pimpinan kegiatan memberikan arahan dan menjelaskan maksud dan tujuan kepada anggota tim yang bertugas melakuakan pembinaan.
Pelaksanaan
- 2) Pelaksanaan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan/instansi terkait.
- 1) Sebelum menuju sasaran bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas melakukan pembinaan terlebih dahulu memeriksa kelengkapan administrasi peralatan dan perlengkapan yang akan dibawa.
*w
- 3) Bentuk Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum di daerah dilakukan sesuai dengan keperluan :
- b) Rapat koordinasi pelaksanaan.
- a) Melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait.
- c) Penerapan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan kewenangan.
- 4) Pembinaan yang dilakukan melalui panggilan resmi maupun surat teguran, setelah ditandatangani oleh penerima, maka petugas segera menjelaskan maksud dan tujuan panggilan, pemberian teguran tersebut satu diserahkan kepada sipenerima dan satu lagi sebagai arsip untuk memudahkan pengecekan .
- 5) Pembinaan yang dilakukan secara tatap muka(wawancara), bagi petugas pembina harus mempedomani teknik - teknik berkomunikasi dengan memperhatikan sikap dan sopan santun dalam berbicara.
- 6) Pembinaan yang dilakukan melalui Forum disesuaikan dengan maksud dan tujuan pertemuan tersebut dengan dibuatkan Notulen atau hasil pembahasan/pembicaraannya.
Evaluasi
- 1) Setelah pelakasanaan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban, baik yang dilakukan secara rutin, insidential maupun operasi gabungan segera melaporkannya kepada Kepala Satuan Polisi pamong Praja dan dari Kepala Satuan Polisi pamong Praja/yang memerintahkan melaporkan kepada Kepala Daerah.
- 2) Mengecek keberhasilan tujuan kegiatan dan menjelaskan hambatan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang memerintahkan, tentang yang ditemui dilapangan untuk di cari solusinya.
- 3) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sekaligus dengan hasil evaluasinya .
B. PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA
1. Ruang lingkup
- a) Unjuk rasa dalam keadaan damai
Unjuk rasa dapat berupa demonstrasi, pawai, rapat umum, ataupun mimbar bebas. Unjuk rasa umumnya telah diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak Kepolisian. Selanjutnya dari pihak Kepolisian memberitahukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja setempat.
b) Kerusuhan Massa
Keadaan yang dikategorikan kerusuhan massa adalah :
- 1) Massa perusuh telah dinilai melakukan tindakan yang sangat menggangu ketertiban umum serta melakukan kekerasan yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda antara lain :
- a) Merusak Fasilitas Umum dan Instalansi Pemerintah.
- b) Melakukan PembaHran b?nda - benda yang mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas.
- c) Melakukan kekerasan terhadap orang/masyarakat lain.
- 2) Massa perusuh menunjukan sikap dan tindakan yang melawan perintah petugas/aparat pengamanan antara lain :
- b) Melakukan tindakan kekerasan/anarkis kepada Petugas Pengamanan.
- a) Melewati garis batas yang telah diberikan petugas.
2. Pelaksanaan
- a) Penanganan unjuk rasa dalam keadaan damai
- 1) Persiapan
3. (a) Memakai Pakaian Dinas Lapangan II (PDLII).
4. (b) Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan:
- (1) Perlengkapan perorangan, Helm, Pentungan, Borgol, Tameng dan dapat diperlengkapi dengan senjata api (bagi yang mempunyai izin).
- (2) Kendaraan khusus dilengkapi dengan sirine, lampu perhatian (lampu sorot), megaphone dan alat komunikasi.
7. (c) Menyiapkan daftar petugas dan Surat Perintah Pengamanan.
8. (d) Komandan Operasi memberikan arahan singkat perihal :
- (1) Lokasi.
- (3) Situasi yang mungkin dihadapi .
- (2) Rute yang ditempuh.
- (4) Tindakan yang dibenarkan untuk dilakukan.
Pelaksanaan
- (a) Koordinasi
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melaporkan/memberitahukan kepada Walikota Medan dan Komandan Operasi melakukan Koordinasi dengan aparat pengamanan lainnya dilapangan seperti dengan pihak Kepolisian, Linmas atau aparat lainnya tentang :
- (1) Jumlah massa yang melakukan unjuk rasa.
- (2) Rute yang akan dilalui.
- (3) Kegiatan yang dibenarkan dilakukan pengunjuk rasa.
- (4) Waktu yang disediakan.
- (5) Lokasi unjuk rasa.
(b) Isolasi
- (1) Anggota Operasi Satuan Polisi Pamong Praja bersama pihak Kepolisian untuk memisahkan pengunjuk rasa dengan massa penonton.
- (2) Tidak dibenarkan melakukan tindakan paksa atau cara kekerasan.
- (3) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja tetap dalam ikatan operasi.
(c) Negosiasi dan Penanganan.
- (1) Anggota Operu ' si Satuan Polisi Pamong Pruja bersama pihak Kepolisian untuk melakukan pengamanan.
- (2) Tidak dibenarkan melakukan upaya paksa.
- (3) Bersikap simpatik dan tetap berwibawa.
Laporan Hasil Kegiatan
- (1) Membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia (Format A).
- (2) Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindak segera.
b) Penanganan Kerusuhan Massa
- 1) Persiapan
2. (a) Memakai Pakaian Dinas Lapangan II (PDL.II)
3. (b) Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan:
- (1) Perlengkapan Perorangan: Helm, Pentungan, Borgol, Tameng, Senjata Api (bagi yang mempunyai izin) .
- (2) Kendaraan Khusus dilengkapi dengan Sirine, lampu perhatian (lampu sorot), megaphone dan alat komunikasi.
-
V
\_
- (c) Menvusun daftar petugas dan Surat Perintah Pengamanan.
- (d) Komandan Operasi memberikan arahan singkat perihal tindakan yang dibenarkan untuk dilakukan.
Pelaksanaan
- (a) Komandan Operasi melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian tentang langkah - langkah tindakan yang akan dilakukan.
- (b) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sifatnya sebagai tenaga pendukung/ bantuan, hanya melakukan tindakan sesuai koordinasi pihak Kepolisian.
- . (c) Tidak dibenarkan melakukan tindakan diluar kendali pimpinan lapangan.
- 3) Laporan Hasil Kegiatan
- (a) Membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia (Format A).
- (b) Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindak segera.
C. PENGAWALAN PEJABAT/ORANG - ORANG PENTING
1. Ruang Lingkup
Pengawalan terhadap para pejabat/VIP dilakukan dengan cara:
- b. Pengawalan dengan kendaraan mobil.
- a. Pengawalan dengan sepeda motor.
2. Pelaksanaan
- a. Pengawalan dengan sepeda motor
- 1) Persiapan
- a) Memakai Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II).
- b) Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan:
- (1) Perlengkapan Perorangan, helm, Pentungan, Borgol dan dapat diperlengkapi dengan senjata api (bagi yang mempunyai izin).
- (2) Kendaraan Khusus dilengkapi dengan sirine, lampu perhatian (lampu sorot), megaphone dan alat komunikasi.
- c) Menyusun jadwal, daftar petugas dan Surat Perintah Pengawalan.
- 2) Pelaksanaan
- a) Dua sepeda motor dalam keadaan siap bergerak pada posisi berjajar, dan pengawal berdiri disamping sepeda motor.
- b) Pejabat/VIP sudah berada didalam kendaraan dan siap menerima laporan kesiapan dari pengawal.
- c) Komandan Operasi menuju ke ajudan menyampaikan laporan siap melakukan pengawalan.
- d) Sepeda motor berjajar dengan sepeda motor lainnya berangkat menuju tujuan.
- e) Selama perjalanan lampu dinyalakan dan sirine hidup.
- f) Tiba di tujuan :
- (1) Sebelum berhenti berikan tanda/ isyarat pelan.
- (2) Berhenti dan parkir ditempat yang aman.
- g) Selesai acara akan kembali ke Kantor :
- (1) Sepeda motor telah siap.
- (2) Komandan Operasi laporan ke ajudan siap pengawalan, selanjutnya pengawalan sama dengan waktu perjalanan menuju tujuan.
- h) Tiba di Kantor : Setelah sepeda motor di parkir, Komandan Operasi laporan kepada ajudan bahwa pengawalan telah selesai dilaksanakan.
Laporan Hasil Kegiatan
- a) Membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia (Format B).
- b) Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindak segera.
- b. Pengawalan dengan kendaraan mobil
- 1) Persiapan
- b) Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan:
- a) Memakai Pakaian Dinas Lapangan II (PDL.II).
- (1) Perlengkapan perorangan, Helm, Pentungan, Borgol, Tameng dan dapat diperlengkapi dengan senjata api (bagi yang mempunyai izin) .
- c) Menyusun jadwal, daftar petugas dan Surat Perintah Pengawalan.
- (2) Kendaraan Khusus dilengkapi dengan sirine, lampu perhatian (lampu sorot), megaphone dan alat komunikasi.
Pelaksanaan
- b) Komandan Operasi menyiapkan regunya 6 (enam) orang untuk naik ke kendaraan dan siap melakukan pengawalan.
- a) Pengemudi lapor kepada Komandan Operasi tentang kesiapan kendaraan.
- c) Komandan Operasi menuju ke ajudan dan melaporkan kesiapannya untuk melakukan pengawalan.
- e) Selama perjalanan lampu dinyalakan dan sirine hidup.
- d) Komandan Operasi naik ke kendaraan duduk bersebelahan dengan pengemudi, dan memerintahkan pengemudi untuk menjalankan kendaraan.
- f) Tiba ditujuan:
- (2) Berhenti dan parkir ditempat yang aman.
- (1) Sebelum berhenti berikan tanda/ isyarat pelan.
- (3) Anggota Operasi turun dan menyebar melakukan , pengawalan.
- g) Selesai acara akan kembali ke Kantor :
- (1) Kendaraan dan Anggota Operasi telah siap.
- (2) Komandan Operasi laporan ke ajudan siap pengawalan, selanjutnya pengawalan sama dengan waktu perjalanan menuju tujuan.
- h) Tiba di Kantor : Setelah kendaraan berhenti, seluruh Anggota Operasi turun, Komandan Operasi laporan kepada ajudan bahwa pengawalan telah selesai diiaksanakan.
3. Laporan Hasil Kegiatan
- a. Membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia (Format B).
- b. Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindak segera.
D. PENJAGAAN TEMPAT-TEMPAT PENTING
Penjagaan tempat - tempat penting yang perlu dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja antara lain:
1. RuangLinglcup
- a. Rumah Dinas Pejabat Pemerintah Daerah.
- c. Lokasi Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah Daerah.
- b. Sekitar Ruang Kerja Pejabat Pemerintah Daerah.
- d. Tempat Kedatangan dan Tempat Tujuan Tamu VIP.
- f. Upacara dan Acara Penting.
- e. Gedung dan Asset Penting,
2 , Pelaksanaan
- a. Rumah Dinas Pejabat Pemerintah Daerah
- 1) Persiapan :
3. (a) Memakai Pakaian Dinas Lapangan II (PDLII)
4. (b) Melakukan Kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait.
Peiaksanaan:
- (a) Merencanakan penyusunan jadvval dan petugas yang akan melakukan tugas di Ruraah Dinas.
- (c) Mencatat dan mengenali identitas setia ' p tamu yang berkunjung.
- (b) Membuat Berita Acara pelimpahan tugas dengan petugas jaga pengganti yang ditandatangani oieh yang melimpahkan dan yang menerima pelimpahan tugas.
- (d) Melakukan pengaturan Ialu lintas disekitar pintu gerbang pada saat pejabat/tamu keluar masuk lingkungan Rumah Dinas.
- (f) Mencatat kejadian-kejadian penting/menonjol selama melakukan tugas jaga.
- (e) Mencatat identitas, logat bicara/dialek, suara - suara lain yang terdengar, serta pesan yang disampaikan oleh penelpon.
- (g) Melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap petugas pelayanan seperti petugas telepon, PAM, listrik dan lain - lain.
- (i) Menjaga dan menertibkan para pedagang penjaja barang atau sejenisnya serta para pencari sumbangan (perorangan, yayasan dll).
- (h) Melakukan pengawasan dan pengecekan secara irtensif disetiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian.
Laporan Hasil Kegiatan
- (b) Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindak segera.
- (a) Membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia (Format C).
Sekitar Ruang Kerja Pejabat Pemerintah Daerah
- 1) Persiapan
2. (a) Memakai Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II).
3. (b) Melakukan Kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait.
Peiaksanaan
- (a) Melakukan Pemeriksaan dilingkungan Ruang Kerja Pejabat sebelum yang bersangkutan tiba.
- (c) Melakukan Pencatatan jadwai kegiatan Pejabat pada hari yang bersangkutan dan kegiatan yang akan dilaksanakan, dalam waktu 1 (satu) minggu yang akan datang.
- (b) Melakukan Koordinasi dengan Tata Usaha dan Ajudan Pejabat yang bersangkutan ,
- (d) Memberikan pelayanan penunjang lainnya kepada Pejabat tersebut bilamana diperlukan.
- (f) Melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian.
- (e) Mengawasi dan mengenali identitas setiap tamu yang berkunjung.
- (g) Menjaga dan menertibkan para pedagang penjaja barang atau sejenisnya dan para pencari sumbangan (perorangan, yayasan dll) .
- (i) Melaksanakan penjagaan sesuai dengan jam kerja kantor atau sampai dengan batas waktu pejabat meninggalkan tempat.
- (h) bab dari segala macam bentuk gangguan ketentraman dan ketertiban antara lain:
- (2) Lokasi - lokasi yang dijadikan sebagai tempat pelacuran (WTS/ lokasinya).
- (3) Tempat - tempat hiburan (bar/night club, cafe, diskotik dan lain sebagainya).
- (4) Tempat - tempat usaha yang mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan.
Petunjuk dalam patroli
- 1) Sebelum petugas berangkat patroli wajib memeriksa semua kelengkapan sesuai ketentuan petunjuk yang diberikan pimpinan.
- 2) Untuk Patroli berjalan kaki :
3. (b) Dilakukan minimal 2 (dua) orang.
4. (a) Tugas patroli dimulai sejak keluar dari kantor.
5. (c) Patroli pada siang hari sebaiknya di daerah pasar dan pertokoan yang dianggap rawan.
6. (d) Usahakan untuk mengenal daerah patroli.
7. (e) Dalam melaksanakan patroli perhatian harus ditujukan kepada hal - hal yang menyangkut dengan Peraturan Pemerintah Daerah serta dicatat untuk dilaporkan kepada pimpinan.
8. (f) Dalam hal tertentu diwajibkan untuk bertindak segera, yaitu :
- (2) Terjadinya kebakaran.
- (1) Dalam hal pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan).
- (3) Bencana alam.
12. (g) Walaupun setiap patroli dituntut/diharuskan untuk berani mengambil prakarsa sendiri dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi tindakannya itu harus didasarkan kepada norma - norma dan peraturan yang berlaku.
- 3) Untuk Patroli dengan kendaraan bermotor :
14. (a) Ketentuan dan petunjuk untuk patroli berjalan kaki berlaku pula bagi patroli dengan kendaraan bermotor.
15. (b) Patroli kendaraan bermotor dilakukan dengan:
- (1) Berkendaraan sepeda motor.
- (2) Berkendaraan mobil.
18. (c) Persiapan sebelum berangkat patroli wajib memeriksa kelengkapan kendaraan sebagai berikut:
- (1) Bensin, oli.
- (3) Perkakas kendaraan termasuk dongkrak/ kunci roda dll.
- (2) Ban roda.
- (4) Rem, air aki.
- (5) Perlengkapan perorangan sesuai ketentuan ,
- 4) Beberapa ketentuan tentang ' patroli dengan kendaraan bermotor terhadap peraturan Ialu lintas :
25. (b) Taati peraturan lalu lintas.
26. (a) Beri contoh yang baik kepada pemakai jalan yang lainnya.
27. (c) Jalankan kendaraan dengan kecepatan yang semestinya.
28. (d) Jangan membunyikan klakson/sirine jika tidak diperlukan.
29. (e) Jangan menggunakan sorotan - sorotan lampu yang berlebihan pada malam hari.
- 5) Jika ditemui suatu kejadian atau penyimpangan terhadap Peraturan Daerah (seperti bangunan liar, pedagang berjualan tidak pada tempatnya, tempat usaha yang mengganggu lingkungan/ketertiban umum maupun tidak mempunyai surat izin usaha tempat usaha, dan Iainnya yang bersifat mengganggu ketertiban umum);
31. (a) Ambil langkah - Iangkah atau tindakan pertama berupa penyuluhan, teguran dan peringatan.
32. (b) Catat dan laporkan pada Pimpinan.
33. (c) Memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit masyarakat:
- (1) Apakah ada gelandangan/pengemis jalanan yang beroperasi di jalan jalan dengan meminta - minta uang kepada pengendara kendaraan bermotor.
- (2) Apakah ada Wanita Tuna Susila (WTS) dijalan pada malam hari.
- (3) Apakah ada tempat - tempat dan/atau orang - orang yang menjual minuman keras secara terbuka dan. lainnya.
- 6) Cara melaksanakan komunikasi sosial dalam rangka tugas. komunikasi sosial dapat dilaksanakan dalam bentuk tatap muka perorangan, kelompok dan dengan massa, komunikasi sosial dilaksanakan bersifat :
38. (a) Penerangan, artinya memberikan penerangan agar lawan bicara mengetahui dan mengerti tentang sesuatu hal, misalnya penerangan tentang tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja.
39. (b) Penyuluhan dan bimbingan, artinya diperlukan pengetahuan tentang Peraturan Pemerintah Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum Iainnya. Petugas harus memberikan penyuluhan dan pengetahuan (sosialisasi) tentang peraturan yang menyangkut kewajiban sebagai warga negara yang baik misalnya :
- (1) Bagi pedagang kaki lima tidak dibenarkan berjualan diatas trotoar dan badan - badan jalan.
- (2) Setiap pengusaha harus memiliki surat izin tempat usaha yang dikeluarkan Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang yang mendirikan bangunan harus mempunyai Surat Izin Mendirikan Bangunan.
- (4) Memberikan penyuluhan tentang segala sesuatu yang menyangkut dengan K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) Kota.
- (5) Memberikan penyuluhan tentang hal-hal lain yang sifatnya untuk menegakkan Peraturan Daerah dan menjaga ketertiban umum.
45. (c) Penggalangan, artinya pe-tugas berkewajiban untuk mengajak masyarakat agar mau mentaati aturan yang ada, sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak serta masyarakat mau menjaga dan menciptakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota.
46. (a) Jadilah pembicara yang baik .
- 7) Petunjuk Khusus tentang Teknik - Teknik Berkomunikasi.
48. (b) Tegurlah seseorang, atau ucapkan salam menurut adat kebiasaan yang berlaku dengan suara yang wajar, sikap yang ramah.
49. (d) Kemukakan apa yang diharapkan dari orang yang dihadapi.
50. (c) Mengenalkairdiri secara lengkap .
51. (e) Beri kesempatan orang untuk berbicara.
52. (f) Jadilah pendengar yang bijaksana.
53. (g) Dengar pembicaraan orang yang dihadapi dengan seksama.
54. (h) Jangan memotong pembicaraan mereka.
55. (i) Hadapi dengan singkat pembicaraan mereka.
56. (j) Tunjukan contoh teiadan dari sikap dan perilaku sehari- hari sebagai Polisi Pamong Praja yang baik.
f
?
i
•
-
2 . Bentuk dan Cara
Tugas patroli dapat dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut :
- a. Bentuk - bentuk Patroli
- 1) Patroli Pengawasan yaitu melakukan Pengawasan dan Pengamatan suatu daerah tertentu dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) Jam.
Cara Patroli
- 2) Patroli khusus dalam rangka pelaksanaan tugas yang bersifat represif.
Sesual dengan situasi dan kondisi Daerah, sasaran yang ada serta tugas dan tujuan, maka cara - cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan tugas patroli adalah :
- Patroli ini dilaksanakan pada tempat - tempat yang tidak dimungkinkan dilalui oleh kendaraan bermotor. Patroli berjalan kaki ini lebih memungkinkan untuk menjalin hubungan dengan masyarakat dalam rangka sosialisasi dan pelayanan masyarakat.
- 1) Patroli berjalan kaki.
- Patroli bersepeda motor.
- Patroli ini diperlukap memberi bantuan kepada patroli berjalan kaki dalam wilayah yang lebih luas.
- 2) - untuk mengamati dan mengawasi suatu wilayah serta
- 3) Patroli kendaraan roda empat atau lebih.
Patroli ini diperlukan untuk mengamati dan mengawasi suatu wilayah serta memberi bantuan kepada patroli bersepeda motor dalam wilayah yang lebih luas dan perlu tenaga operasional yang lebih banyak.
3. Perlengkapan/Peralatan
- 1) Pakaian Dinas Lapangan II (PDLII).
- a. Perlengkapan/Peralatan perorangan, terdiri dari :
- 2) Kartu Tanda Anggota.
- 3) Kartu Tanda Penduduk.
- 4) Pluit.
- 5) Pentungan.
- 6) Senter.
- 8) Topi/helm.
- 7) Buku saku dan alat tulis.
- 9) Kopelrim.
- 10) Jakei.
- 11) Borgol.
- 12) Senjata Api (bagi yang mempunyai izin).
- b. Perlengkapan/Peralatan patroli berjalan kaki terdiri dari :
- 1) Perlengkapan Perorangan
- 2) Pentungan
- 3) Borgol
18. ' 4) Senjata api (bagi yang mempiviyai izin).
- c. Perlengkapan/Peralatan Patr