PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 14 Tahun 2017
Tentang INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
Berlaku: 11 Juli 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SINGKAWANG,
- a. bahwa berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/257/AA.05/2017 Tanggal 26 Januari 2015, Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah Tahun 2016 yang memuat rekomendasi agar lebih mengefektifkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kata Singkawang, dengan cara melakukan perubahan dan penyesuaian Indikator Kinerja Utama agar lebih relevan, spesifik dan terukur sesuai dengan arah tujuan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mengatur indikator kinerja utama sebagai alat ukur dan menjadi pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota ten tang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Singkawang;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
6. dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 481 7);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 39);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kata Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal
Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerin tah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
6. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen yang khususnya membandingkan tingkat kinerja yang mencapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan.
7. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengarnatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan infonnasi basil pengukuran kinerja, dan identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
8. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
9. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
10. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berpa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan kelauran (output) dalam bentuk barang/ jasa.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Pemerintah Daerah pada masing-masing perangkat daerah sebagai bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Pemerin tah Daerah dan perangkat daerah.
13. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
14. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (outcome) dari satu program yang merupakan pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah.
15. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (output) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program.
16. Indikator Kinerja Utama (key performance Indicator) yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan Organisasi dalam mencapai suatu sasaran strategis.
17. Indikator Kinerja Utama Kota Singkawang yang selanjutnya disebut IKU Kota adalah IKU yang disusun oleh tim dan ditetapkan oleh W alikota Singkawang.
18. Indikator Kinerja Utama perangkat daerah yang selanjutnya disebut IKU Perangkat Daerah adalah IKU yang disusun oleh perangkat daerah dan ditetapkan oleh kepala perangkat daerah.
19. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Daerah/ perangkat daerah dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu yang telah direncanakan.
BAB II - TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENETAPAN IKU
Pasal 2

Tujuan penetapan IKU di lingkungan Pemerintahan Kota Singkawang adalah:
- a. untuk memperoleh informasi yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan benar; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
BAB II - TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENETAPAN IKU
Pasal 3

Ruang lingkup penetapan IKU adalah Pemerintah Daerah berserta perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang selaku organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB III - PEMILIHAN DAN PENETAPAN IKU
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berserta perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang wajib menyusun dan menetapkan IKU.
- (2) IKU pada tingkatan perangkat daerah meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) serta merupakan komitmen ukuran pencapaian keberhasilan dalam melaksanakan kinerja perangkat daerah yang disusun dan ditetapkan oleh kepala perangkat daerah.
- (3) IKU pada tingkat Pemerintah Daerah merupakan indikator pengukur yang dapat mencerminkan keberhasilan pencapaian kinerja Pemerintah Kota sesuai dengan sasaran strategis pada
rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Pemilihan dan Penetapan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sekurang-kurangnya mempertimbangkan:
- a. keselarasan indikator antar tingkatan unit organisasi, sejalan dan selaras dengan indikator tingkat Pemerintah Kota;
- b. dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis perangkat daerah, kebijakan umum dan dokumen strategis lainnya yang dianggap masih relevan;
- c. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
- d. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- e. kebutuhan data statistik pemerintah Kota; dan
- f. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (5) Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan memadai guna pengukuran kinerja suatu perangkat daerah dan memenuhi kriteria spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan suatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur.
BAB IV - PENGGUNAAN, PENERAPAN DAN RJVIU IKU
Pasal 5

- (1) Sebagai alat pengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis tingkat Pemerintah Daerah maka ditetapkan IKU Kota sebagaimana tercantum dalam larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Perangkat daerah dalam penerapan IKU perangkat daerah agar searah dan selaras dengan IKU Kota.
- (3) Perangkat daerah penanggung jawab IKU Kota sebagaimana tercantum dalam lajur empat Lampiran Peraturan Walikota ini selaku perangkat daerah pengampu tugas berkewajiban menghimpun, mengolah, dan melaporkan pencapaian IKU Kota yang menjadi tanggungjawabnya.
BAB IV - PENGGUNAAN, PENERAPAN DAN RJVIU IKU
Pasal 6

- (1) Penerapan IKU pada t:ingkat perangkat daerah ataupun tingkat Kota harus diriviu secara berkala dalam 2 (dua) tahun sekali untuk mengetahui tingkat relefansi dan efektifitas IKU terhadap tujuan sasaran pemerintah.
- (2) Riviu IKU untuk tujuan tertentu dapat dilakukan terhadap hal:
- a. tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemeri.ntah oleh tim Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- b. terdapat perubahan arah kebijakan pemeri.ntah Kota dalam menentukan arah pembangunan; dan
- c. terdapat perubahan program dan kegiatan yang secara output dan oucome sebagai pendukung capaian IKU.
- (3) Riviu IKU Kota dan perangkat daerah dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh W alikota dari unsur lnspektorat Daerah, Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretariat Daerah dan perangkat daerah lainnya yang secara langsung berperan dalam pelaksanaan kegiatan ini.
BAB IV - PENGGUNAAN, PENERAPAN DAN RJVIU IKU
Pasal 7

- (1) Koordinasi dan pengembangan dalam penetapan IKU dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Singkawang melalui Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat serta dibantu oleh Kepala PERANGKAT DAERAH dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (3) lnspektorat Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.
Diundangkan di Singkawang pada tanggal 11 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG
ttd SYECH BANDAR
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2017 NOMOR 9
Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM
YASMALIZAR,S.H
NIP.19681016 199803 1 004
BAB VI - KETENTUANPENUTIJP
Pasal 8

Pad.a saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2013 tent.ang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan W alikota Nomor 28 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2015 Nomor 18), dicabut clan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUANPENUTIJP
Pasal 9

Pera.tu.ran W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pera.tu.ran Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 11 Juli 2017
W ALIKOTA SINGKA WANG, ttd AWANGISHAK
1 1 1 1 1 H
| | | Iv | | |
|----|-------------|-------------|----|----|
| G | | | N | |
| | | U0 ii F £ z | | |
| | 3 2 £ z E , | | | I |
1 1 1 1
= 5 1 1
| | 1 | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|-------|---------------|----------|--------|---------|----|--------|
| | | | | | | | | 0 | |
| 5 . | | K z £ | ¢ 5 o | c... z E la • | 2¢ 6 o 8 | 2¢ 5 8 | M % o 0 | | 5 5% g |
°
-
-
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| $ ; ,.. -· ft 55% - , 2 := -+; ¢­ 2 s its A 5 5 E | | g3gig; P EES5 gF3gs sgisez 5z ig5j5 z. E • gig55; g5533# =@FE?i g± i 5 · E· @g! ± g° | "' £ 5 5 ; i' : 5 z | i "' | "' 5 ';? ± 3 > E = E f. i5 =,E ; ! � 8 %~ £< 5 20 | | A |
| - ' ¥5z i! • E .i¥ c •. Si£ - EE #! ! ­ � £ d ­t . | "' '& � t n E ? SE u s±; P 5±5 p5 E +?5 E | Iv 5F # # i &E? %5 Si i5 5% 5g ±5 E = z °g £ | ... ±F 5? + E 58 ; # 8 " E 5 ::, | G :,:, :i, d 6 5 .. % 5 £ % 4 8 s 5 | - F � - ..,, gs .., it t zi # " 5 =z? 8 V 0 0 iz '& 5 £ 5 '6 : E 5 ? E 5 £ E "' o i. | C Ez 3% ~ 5 s 3 I> ,,. + O g= = 5 c e £ 2 E « z % $ .., | b c 5 5 u 3 5 G 2 8 ? $ = :5 |
| £ ::, ­] g 3: E :5 E £ z £ ± | U E ., I ! ... a 5 | U 5 " ; 2 :r 5: £ a3 | U 5 ( i 5 .. E ::c E c e | pc s5 3%; ii 25 Se EE 5 | o c· 5 0 tr p E f t s • ::c :r E a: c c c u | 37 '; • ;:, E C p. $ | .-5 • o 5 55 z5 .4 ~F ::, Q. 5 |
| t ?~ • E --lg 3z 3i : t ::: £ | c 5 .. r:- i £ • 3 :, ::r 5 c uJ | 0 5 .. t" 5 z 3 • ts: c u | U 5 .. t 5 g :, z $ :x: ts: £ u | gt ·5 5. 5z ,,. z3 ±5 c E 5 p. 5 | U U 5 E = .. Oh 5 t E � � £ s $ 5 ::i: 5 !S: £ c .., a | 20 55 O @ 52 a 3 $~ $ 5 F E c p. II | g 5E % :7 ! C zF ! g % 5 |
| C 5 s • t --l ,, • 9 E 5 "ii 5 ,.. 3 3 "' £ % ° a b 1 .. E " 5 R "' tr 1 � 8 la f :, £ -. ;,_:: . | 5 C C ,,. E :r F U • ' i; � [ " 7 £ 3 2 : % e!. 0 5 z . 5 :l 5 - £ s. £ E 2 .. 02 E 2. • 5 e.. % i ¢ 0 0 8 | C € 5 £ E E E 8 ,,. ? £ E £ £ .., • F £ '< w ± 5 ; £ 3 £ 5 t F 6 & ::, oq .., g Q, £ 2. s U 5 (/J z c a c .., a 5 " ., z E » • z° . "' J 5 | C C c - E a 5 $' !:J' � e • 5 % • ,., ,. .. $ "' 5 ::, ,, .3 4 '& ·% ; 2 E 5 f 25 ::n 5 :,0 .. i3 ,.. z 2 ... z 5 • 2 :l r ­ 7 ,. - 4 ,.. 5 '.l. "> i $ • 2 z - 5 a 2 5 5 5 2 2 8 ¥ ., 5. z .. " S­ 7 i5 5 l) 7 0 0 | <' t a E' <: ! 2 "' � 5 E ,; " :r F a « 3 "' . .., £ ::, a ­0 5%; • z $ z £ . z :» = p. 3 '3 s £ ! z F e Y. ­ 2 3 | z t' £ 5 t .. z :,:, E £ '< "' � • .. 8 � .., c I : % c p ... :.:: :i:: ±: o 2 co : C 2¥ - C C s° c | z 5 C c ..,, E c Ii, "' • t 'c? n 5 £ 2 g 0 i 1ll t s ¢ % 0 $ | C 5 5 r 't) 3 c ° 2 £. $ ::i. ( 0 ,... 6 4 ¥ 3 0- 5 c "' 5% 5 z i "" n. £ ::, 5 5 z $ |
-
| 0c | | | | | | t |
|------|-------------------|-----------------|---------|------------|----|-----|
| | | | | I 'J 5 ; 7 | 1 | |
| | | | | | t | |
| ¢ | c.. r B 5 8 3 6 1 | 5 C 5 E • 5 R ¢ | c; £ if | z c c C | | |
7
2
­