PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 9 Tahun 2015
Tentang TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA
Berlaku: 9 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Direncanakan oleh:
Kabid Pemerintahan Desa
Muhammad Oma, S. Sos
NIP 19720404 200701 1 031
Mengingat
Disetujui oleh:
Kepala BPMPDPKB
Drs. Waliman
NIP 19581110 198201 1 013
Diteliti oleh:
Plt. Kepala Bagian Hukum
Molyadi, SH
NIP 19750709 200701 1 019
Disempurnakan oleh:
Asisten Pemerintahan dan
Pembangunan
H. Syarif Muzahar, S. IP
NIP 19600407 198508 1 003
Disempurnakan Kembali oleh:
Sekretaris Daerah
H. Hendri Siswanto, S.Sos
NIP 19580109 198303 1 008
Disahkan oleh:
Bupati kayong Utara
H. HILDI HAMID
BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAYONG UTARA,
:
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan :
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
2. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
8. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
9. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
10. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
11. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
12. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
13. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
14. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
15. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
BAB II - JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA
Pasal 2

Jenis Peraturan di Desa meliputi:
- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- c. Peraturan Kepala Desa.
BAB II - JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA
Pasal 3

Peraturan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Bagian Kedua Materi Muatan Peraturan Di Desa
BAB II - JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA
Pasal 4

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi materi kerjasama desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
BAB III - PERATURAN DESA
Pasal 5

- (1) Rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Penyusunan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas:
- a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan Desa;
- c. penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan
- d. aspirasi masyarakat Desa.
BAB III - PERATURAN DESA
Pasal 6

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.
BAB III - PERATURAN DESA
Pasal 7

- (1) Rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Penyusunan dan penetapan Rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
Bagian Kedua
Penyusunan
Paragraf 1
Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa
BAB III - PERATURAN DESA
Pasal 8

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (4) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
BAB III - PERATURAN DESA
Pasal 9

- (1) Kepala Desa membentuk Tim penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
3. a.
4. Ketua :
Kepala Desa
- b. Sekretaris : Sekretaris Desa
- c. Anggota : Kepala urusan, kepala seksi, dan kewilayahan.
3. kepala
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
Paragraf 2
Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD
BAB III - PERATURAN DESA
Pasal 10

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.
Bagian Ketiga
Pembahasan
BAB III - PERATURAN DESA
Pasal 11

- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
BAB III - PERATURAN DESA
Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.
Bagian Keempat Penetapan
BAB III - PERATURAN DESA
Pasal 13

- (1) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan BPD.
BAB III - PERATURAN DESA
Pasal 14

- (1) Penandatanganan peraturan Desa dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
- a. BPD;
- b. Kepala Desa; dan
- c. Sekretaris Desa;
Bagian Kelima Pengundangan
BAB III - PERATURAN DESA
Pasal 15

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.
BAB III - PERATURAN DESA
Pasal 16

- (1) Sekretaris Desa mengundangkan peraturan desa dalam lembaran desa.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.
Bagian Keenam
Penyebarluasan
BAB III - PERATURAN DESA
Pasal 17

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peratuan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
BAB IV - PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
Pasal 18

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar-Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.
Bagian Kedua
Penyusunan
BAB IV - PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
Pasal 19

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.
BAB IV - PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
Pasal 20

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancanan Peraturan Bersama Kepala Desa.
Bagian Ketiga Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan
BAB IV - PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
Pasal 21

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.
BAB IV - PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
Pasal 22

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.
BAB IV - PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
Pasal 23

- (1) Penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Desa dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Desa melibatkan lebih dari 2 (dua) Desa, dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh:
- a. Kepala Desa masing-masing Desa; dan
- b. Sekretaris Desa masing-masing Desa;
Bagian Keempat Penyebarluasan
BAB IV - PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
Pasal 24

Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.
BAB V - PERATURAN KEPALA DESA
Pasal 25

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
BAB V - PERATURAN KEPALA DESA
Pasal 26

- (1) Penandatanganan Peraturan Kepala Desa dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
- a. Kepala Desa; dan
- b. Sekretaris Desa;
BAB V - PERATURAN KEPALA DESA
Pasal 27

Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.
BAB VI - KEPUTUSAN KEPALA DESA
Pasal 28

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.
BAB VI - KEPUTUSAN KEPALA DESA
Pasal 29

Penyusunan rancangan keputusan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
BAB VI - KEPUTUSAN KEPALA DESA
Pasal 30

- (1) Penandatanganan keputusan kepala Desa dilakukan oleh kepala Desa.
- (2) Penandatanganan keputusan kepala Desa dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Pendokumentasian naskah asli keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
- a. Kepala Desa; dan
- b. Sekretaris Desa;
BAB VII - EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA
Pasal 31

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
BAB VII - EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA
Pasal 32

- (1) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
BAB VII - EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA
Pasal 33

- (1) Kepala Desa memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
BAB VII - EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA
Pasal 34

Dalam hal Kepala Desa tidak meninjaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
BAB VII - EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA
Pasal 35

- (1) Bupati dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
Bagian Kedua Klarifikasi
BAB VII - EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA
Pasal 36

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
BAB VII - EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA
Pasal 37

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dapat berupa:
- a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
- b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 38

- (1) Penulisan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan huruf 12.
- (2) Peraturan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 39

- (1) Peraturan di Desa dan keputusan kepala Desa menggunakan lambang Negara berwarna hitam.
- (2) Pada halaman pertama Peraturan Desa di bawah kop lambang Negara dicantumkan tulisan Kepala Desa dan Nama Kabupaten.
- (3) Pada halaman pertama Peraturan Bersama Kepala Desa di bawah kop lambang Negara dicantumkan Nama Kabupaten.
- (4) Pada halaman pertama Peraturan Kepala Desa di bawah kop lambang Negara dicantumkan tulisan Kepala Desa dan Nama Kabupaten.
- (5) Pada halaman pertama Keputusan Kepala Desa di bawah kop lambang Negara dicantumkan Nama Kabupaten.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 40

- (1) Penomoran Peraturan di Desa dan keputusan kepala Desa dilakukan oleh sekretaris Desa.
- (2) Penomoran Peraturan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor kode klasifikasi.
Diundangkan di Sukadana pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,
HENDRI SISWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015 NOMOR 5
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 41

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 42

Ketentuan mengenai bentuk Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.
Ditetapkan di Sukadana pada tanggal
BUPATI KAYONG UTARA,
HILDI HAMID
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR
:
TAHUN 2015
TANGGAL :
TENTANG : TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA
BENTUK PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN di DESA
- I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA
KEPALA DESA ..... (Nama Desa) KABUPATEN KAYONG UTARA
PERATURAN DESA... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Nama Peraturan Desa)
KEPALA DESA ... (Nama Desa),
BAB II
Pasal 1

...
Pasal ...
BAB ...
(dan seterusnya)
Pasal . . .
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa).
Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KEPALA DESA...(Nama Desa), tanda tangan
NAMA
Diundangkan di ... pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa), tanda tangan
NAMA
LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...
II. PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
KABUPATEN KAYONG UTARA
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa) DAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ... NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Peraturan Bersama)
KEPALA DESA ... (Nama Desa) DAN KEPALA DESA ..., (Nama Desa)
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan: