PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PROSEDUR TETAP /STANDART OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU Dl KOTA BANJARMASIN
Berlaku: 7 Tahun 2009
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- a. bahwa sesuai ketentuan pada Pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu perlu pengaturan secara khusus;
- b. bahwa Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 sudah tidak sesuai dengan keadaan dan kondisi maka perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa untuk keiancaran dan kepastian daiam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat perlu diatur daiam bentuk Prosedur Tetap/Standart Operating Procedure (SOP) Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daiam huruf a , huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Walikota.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Nomor 1820);
6. 2Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomorife 3890); *~
r^
&gt;^
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. 9.. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Daiam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Daiam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004, tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah: ·*/*
r*s r&gt;
Menetapkan
- 15 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas daiam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Benjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 7),;
MEMUTUSKAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG PROSEDUR TETAP / STANDART OPERATING PROCEDURE (SOP ) PELAYANAN PERIZINAN , TERPADU SATU PINTU Dl KOTA BANJARMASIN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Daiam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin ;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman modal adalah usur perangkat Daerah yaitu badan yang memiiiki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan di Kota Banjarmasin dengan Pola Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PPTSP);
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kota Banjarmsin;
6. izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Kepala Badan berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk daftar usaha atau kegiatan tertentu;
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik daiam bentuk izin, tanda daftar usaha atau kegiatan tertentu;
8. Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan pola satu pintu; ·*-*"
n
^
9. Biaya Pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon utnuk memperoleh dokumen yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah atau Peraturan perundang-undangan lainnya;
2. 10.Kepala SKPD Teknis adalan Kepala SKPDyangtefkait dengan perizinan;
3. 11.Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu adalah suatu rangkaian proses atatu tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh daiam rangka penyelesaian suatu pelayanan;
4. 12.Pengaduan adalah informasi berupa keluhan, kritik, dan saran yang disampaikan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan yang diberikan oleh BP2TPM;
5. IS.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Prosedur Tetap/Standart Operating Procedure (SOP) adalah :
- a. Terselenggaranya Pelayanan Perizinan yang mudah, dan tepat serta transparansi biaya waktu penyelesaian pelayanan kepada masyarakat.
- b. Tercapainya dan terkoordinasinya dengan baik pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat.
- c. Mekanisme dan prosedur yang dijadikan pedoman oleh penyelenggara perizinan yang jelas dan akuntabel
BAB 111
Pasal 4

- (1) Setiap kewenangan penyelenggaraan perizinan yang diamanatkan oleh Peraturan Perundahg-undahgah Wajib memiliki SOP sesuai dengan jehis perizinan yang diberikan *- /**
O
n
- (2) Prosedur Tetap / standar Operating Procedure (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
- a. Persyaratan Perizinan;
- b. Waktu Penyelesaian;
- c. Biaya;
- d. Mekanisme Perizinan;
- e. Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan Masyarakat
7. (3)Jenis-jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teriampir daiam Peraturan Walikota ini dan merupakan bagin yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB 111
Pasal 5

Setiap SKPD Penyelenggara Perizinan sebelum memberikan rekomendasi Tim Teknis wajib melaporkan terlebih dahulu kepada Walikota secara tertulis
BAB IV - PENUTUP
Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 dicabut dan tidak berlaku lagi.
BAB IV - PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penetapannya daiam Berita Daerah Kota Banjarmasin
Ditetapkan di Banjarmasin Pada tanggal 13 Februari2011
WALIKOTA BANJARMASIN
^ H. NKTH I DI N
Dundangkan di Banjarmasin pada tanggal 21 Februari2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN
BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2011 NOMOR..4.
LAMPIRAN
: KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
Nomor
: 04 TAHUN 2011
Tanggal
: 18 Februarai 2011
PROSEDUR TETAP /STANDART OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DI KOTA BANJARMASIN
| No. | JENIS IZIN | KETERANGAN |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. | Surat Keterangan Tempat Usaha | SOP Terlampir |
| 2.. | Surat Izin Penterjemah | SOP Terlampir |
| | Izin Alih Guna Lahan | SOP Terlampir |
| | Izin Lokasi | SOP Terlampir |
| 5. | Izin Gangguan | SOP Terlampir |
| 6. | Izin Mendirikan Bangunan | SOP Terlampir |
| 7. | Izin Tanda daftar Perusahaan | SOP Terlampir |
| 8. | Izin Reklame | SOP Terlampir |
| 9. | Izin Tanda Daftar Gudang | SOP Terlampir |
| 10. | Izin Penumpukan Barang | SOP Terlampir |
| 11 | Izin Usaha Perdagangan | SOP Terlampir |
| 12 | Izin Usaha Hotel, Penginapan dan Pondokan | SOP Terlampir |
| 13. | Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan, Jasa Boga | SOP Terlampir |
| 14. | Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, terdiri dari: | SOP Terlampir |
| | - Izin Usaha Kolam Memancing | SOP Terlampir |
| | -Izin Usaha Panggung Terbuka | SOP Terlampir |
| | -Izin Usaha Panggung Tertutup | SOP Terlampir |
| | -Izin Usaha Bioskop | SOP Terlampir |
| | -Izin Usaha Billiard | SOP Terlampir |
| | -Izin Usaha Permainan Ketangkasan Mesin Keping dan sejenisnya | SOP Terlampir |
| | -Izin Usaha Diskotik dan Pub | SOP Terlampir |
| | -Izin Usaha Gelanggang Renang | SOP Terlampir |
| | -Izin Usaha Salon Kecantikan | SOP Terlampir |
| | -Izin Usaha sarana dan terbuka dan tertutup Fasilitas Olah Raga ditempat | SOP Terlampir |
| | -Izin Usaha Pusat Kesehatan dan kebugaran | SOP Terlampir |
| | -Izin Usaha Karaoke | SOP Terlampir |
| | -Izin Usaha Jasa Impresariat | SOP Terlampir |
| | -Izin Usaha Konvensi | SOP Terlampir |
| | -Izin Usaha Pameran | SOP Terlampir |
| | - Izin Usaha Pameran Seni/Pasar Seni/Galery | SOP Terlampir |
| 15. | Izin Usaha Objek Wisata | SOP Terlampir |
| 16. | Izin Usaha Perjalanan Wisata | SOP Terlampir |
| 17. | Izin Trayek Angkutan Umum | SOP Terlampir |
| 18 | Izin Usaha Jasa Perparkiran yang dikelola Pihak Swasta | SOP Terlampir |
| 19. | Izin Usaha Penempatan Usaha PKL | SOP Terlampir |
| 20 | Izin Pemasangan Spanduka | SOP Terlampir |
7*
n
n
*
*
| 21. | Izin TokoObat | SOP Terlampir |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 22. | Izin Usaha Jasa konstruksi | SOP Terlampir |
| 23. | Izin Tanda Daftar Industri | SOP Terlampir |
| 24. | Izin Usaha industri | SOP Terlampir |
| 25. | Izin Usaha Angkutan Kota | SOP Terlampir |
| 26. | Izin Usaha Media Informasi dan komunikasi terdiri dari | SOP Terlampir |
| | -Izin Usaha Pembuatan Film/Sinetron Produksi | SOP Terlampir |
| | -izin Usaha Jasa Teknik Film | SOP Terlampir |
| | -Izin Usaha Eksmport Film | SOP Terlampir |
| | -Izin Usaha Import Film | SOP Terlampir |
| | -Izin Usaha Pengedar Distributor Film Selukoid/LD,VCD,DVD dan sejenisnya | SOP Terlampir |
| | -Izin Usaha Pertunjukan Film Komersial (Bioskop) | SOP Terlampir |
| | -Izin Usaha Penayangan/Playstation | SOP Terlampir |
| | -Izin Usaha Palwa Vidie LD,VCD,DVD,CDdan sejenisnya | SOP Terlampir |
| | -Izin Edar Film Komersial/Reklame Film/Video Clip | SOP Terlampir |
| | -Izin Usaha Rumah Produksi (Production House) Video Shoting dan Studio Rekaman | SOP Terlampir |
| | -Izin Usaha Warung Telekomunikasi | SOP Terlampir |
| | -Izin Usaha Warung Internet | SOP Terlampir |
| | -Izin Usaha Handphone (HP) | SOP Terlampir |
| | -Izin Usaha Rental Komputer | SOP Terlampir |
| | -Label Tanda edar Film komersil/Reklame/Video Clip | SOP Terlampir |
| | -Label Tanda Edar Video LD,VCD,DVD,CD dansejenisnya | SOP Terlampir |
| | -Label Poster Film | SOP Terlampir |
| | -Pengesahan Baliho Film/Layar Gambar Film | SOP Terlampir |
WALIKOTA BANJARMASIN
IT
&gt;
H JNtV H I D I N