PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 063 Tahun 2017
Tentang PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SECARA ONLINE
Berlaku: 1 Januari 2018
N/A
Preamble

Menimbang:
Mengingat:
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 063 TAHUN 2017
TENTANG
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SECARA ONLINE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
- a. bahwa untuk mewujudkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, perlu dilakukan penilaian prestasi kerja;
- b. bahwa penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari pembinaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, perlu dilaksanakan secara online ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara Online ;
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelakasanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lermbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SECARA ONLINE .
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Penilaian prestasi kerja PNS secara online adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS dalam sebuah aplikasi yang berbasis online .
11. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
12. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
13. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
14. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Rencana Kerja Tahunan adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah.
16. Pejabat Penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon IV/Pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.
17. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai.
18. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
19. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
20. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
21. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
22. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
23. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
24. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
BAB II - TUJUAN, PRINSIP, DAN UNSUR
Pasal 2

Penilaian prestasi kerja PNS secara online bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.
BAB II - TUJUAN, PRINSIP, DAN UNSUR
Pasal 3

Penilaian prestasi kerja PNS secara online dilakukan berdasarkan prinsip:
- a. objektif;
- b. terukur;
- c. akuntabel;
- d. partisipatif; dan
- e. transparan.
BAB II - TUJUAN, PRINSIP, DAN UNSUR
Pasal 4

Penilaian prestasi kerja PNS secara online terdiri atas unsur:
- a. SKP; dan
perilaku kerja.
BAB III - SASARAN KERJA PEGAWAI
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jabatan setiap Pegawai ASN berdasarkan kelembagaan organisasi SKPD yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (2) Jabatan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Jabatan Administrasi;
- b. Jabatan Fungsional; dan
- c. Jabatan Pimpinan Tinggi.
- (3) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi jabatan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
Bagian Kedua
Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai
BAB III - SASARAN KERJA PEGAWAI
Pasal 6

- (1) Setiap PNS wajib menyusun SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berdasarkan Rencana Kerja Tahunan berdasarkan uraian tugas dan fungsi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kegiatan tugas jabatan dan Target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur.
- (3) Target yang harus dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. Target Kuantitas (Target Output ), bahwa dalam menentukan Target Output dapat berupa dokumen, konsep, naskah, surat keputusan, paket, laporan dan lain-lain;
- b. Target Kualitas, bahwa dalam menetapkan Target Kualitas harus memprediksi pada mutu hasil kerja yang terbaik, target kualitas diberikan nilai paling tinggi 100 (seratus);
- c. Target Waktu, bahwa dalam menetapkan Target Waktu harus memperhitungkan berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, misalnya bulanan, triwulan, kwartal, semester dan tahunan;
- d. Target Biaya, bahwa dalam menetapkan Target Biaya harus memperhitungkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaaan dalam 1 (satu) tahun, misalnya jutaan, ratusan juta, miliaran dan lain-lain; dan
- e. Target Angka Kredit adalah target angka kredit yang dihasilkan dari target kuantitas output atau sebaliknya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengatur tentang angka kredit bagi pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai.
- (5) Dalam hal SKP yang disusun oleh PNS tidak disetujui oleh Pejabat Penilai maka keputusannya diserahkan kepada Atasan Pejabat Penilai dan bersifat final.
- (6) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari yang dijabarkan setiap bulan.
- (7) Dalam hal terjadi perpindahan pegawai setelah bulan Januari maka yang bersangkutan tetap menyusun SKP pada awal bulan sesuai dengan surat perintah melaksanakan tugas atau surat perintah menduduki jabatan.
BAB III - SASARAN KERJA PEGAWAI
Pasal 7

PNS yang tidak menyusun SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.
BAB III - SASARAN KERJA PEGAWAI
Pasal 8

- (1) SKP yang telah disetujui dan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi dasar penilaian bagi Pejabat Penilai.
- (2) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
- a. kuantitas;
- b. kualitas;
- c. waktu; dan
- d. biaya.
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi aspek kuantitas, kualitas, dan waktu, sesuai dengan karakteristik, sifat, dan jenis kegiatan pada masing-masing unit kerja.
- (4) Dalam hal kegiatan tugas jabatan didukung oleh anggaran maka penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi pula aspek biaya.
BAB III - SASARAN KERJA PEGAWAI
Pasal 9

- (1) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan Target.
- (2) Dalam hal realisasi kerja melebihi dari Target maka penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) capaiannya dapat lebih dari 100 (seratus).
BAB III - SASARAN KERJA PEGAWAI
Pasal 10

Dalam hal SKP tidak tercapai yang diakibatkan oleh faktor diluar kemampuan individu PNS maka penilaian didasarkan pada pertimbangan kondisi penyebabnya.
BAB III - SASARAN KERJA PEGAWAI
Pasal 11

Dalam hal PNS:
- a. melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan atau pejabat penilai yang berkaitan dengan tugas jabatan; dan/atau
- b. menunjukkan kreativitas yang bermanfaat bagi organisasi dalam melaksanakan tugas jabatan,
maka hasil penilaian menjadi bagian dari penilaian capaian SKP.
BAB III - SASARAN KERJA PEGAWAI
Pasal 12

Penilaian tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diukur dari jumlah tugas tambahan yang dilakukan pada setiap bulan dan diakumulasikan dalam 1 (satu) tahun, dengan penilaian sebagai berikut:
- a. Tugas tambahan yang dilakukan dalam satu bulan sebanyak 1 (satu) atau lebih kegiatan, maka nilainya adalah 1 (satu);
- b. Tugas tambahan yang dilakukan dalam satu tahun sebanyak 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) kegiatan, maka nilainya adalah 1 (satu);
- c. Tugas tambahan yang dilakukan dalam satu tahun sebanyak 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) kegiatan, maka nilainya adalah 2 (dua);
- d. Tugas tambahan yang dilakukan dalam satu tahun sebanyak lebih dari 7 (tujuh) kegiatan, maka nilainya adalah 3 (tiga);
- e. Penilaian terhadap satu kegiatan tugas tambahan ditetapkan terhitung mulai tanggal Keputusan penetapan panitia/tim/kelompok kerja atau bentuk lain sampai dengan masa kerja dari panitia/tim/kelompok kerja atau bentuk lain berakhir; dan
- f. Masa kerja pegawai dalam panitia/tim/kelompok kerja atau bentuk lain paling lama 1 (satu) tahun, dan apabila masih diperlukan dibuat Keputusan baru.
BAB III - SASARAN KERJA PEGAWAI
Pasal 13

Penilaian kreativitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, diukur dari kemanfaatan hasil kreativitas pegawai terhadap SKPD, Provinsi maupun negara, dinilai paling lama 1 (satu) tahun. Penilaian kreativitas terhitung mulai tanggal pengakuan kemanfaatan hasil kreativitas oleh Kepala SKPD/Gubernur/Presiden, yang mana teknis pengukurannya adalah sebagai berikut:
- a. Kemanfaatan hasil Kreativitas dirasakan oleh SKPD, maka nilainya adalah 3;
- b. Kemanfaatan hasil Kreativitas dirasakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat Kalimantan Selatan, maka nilainya adalah 6; dan
- c. Kemanfaatan hasil kreativitas dirasakan oleh Negara dan/atau masyarakat Indonesia, maka nilainya adalah 12.
BAB III - SASARAN KERJA PEGAWAI
Pasal 14

Penilaian tugas tambahan dan kreativitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 merupakan bagian dari penilaian Sasaran Kerja Pegawai yang tercantum dalam format SKP yang tidak terpisahkan. Penilaian tugas tambahan dan kreativitas dijumlahkan dengan penilaian pencapaian target kinerja setelah jumlah hasil ratarata pencapaian target kinerja dikalikan dengan bobot 60% (enam puluh persen).
BAB IV - PERILAKU KERJA
Pasal 15

- (1) Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi aspek:
- a. orientasi pelayanan;
- b. integritas;
- c. komitmen;
- d. disiplin;
- e. kerja sama; dan
- f. kepemimpinan.
- (2) Penilaian kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f hanya dilakukan bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas.
BAB IV - PERILAKU KERJA
Pasal 16

- (1) Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan melalui pengamatan oleh Pejabat Penilai terhadap PNS sesuai kriteria yang ditentukan.
- (2) Pejabat Penilai dalam melakukan penilaian perilaku kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan masukan dari Pejabat Penilai lain yang setingkat di lingkungan unit kerja masing-masing.
- (3) Nilai Perilaku Kerja dapat diberikan paling tinggi 100 (seratus).
BAB IV - PERILAKU KERJA
Pasal 17

Kriteria penilaian Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:
- a. Orientasi pelayanan di ukur dengan indikator penilaiannya adalah sebagai berikut:
| No. | URAIAN | Nilai | Nilai |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| No. | URAIAN | Angka | Sebutan |
| 1. | Selalu dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaik- baiknya dengan sikap sopan dan sangat memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi. | 91-100 | Sangat Baik |
| 2. | Pada umumnya dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik dan sikap sopan serta memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi. | 76-90 | Baik |
| 3. | Adakalanya dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan cukup baik dan sikap cukup sopan serta cukup memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi. | 61-75 | Cukup |
| 4. | Kurang dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik dan sikap kurang sopan serta kurang memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi. | 51-60 | Kurang |
| 5. | Tidak pernah dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik dan sikap tidak sopan serta tidak memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi. | 50 ke bawah | Buruk |
- b. Integritas diukur dengan indikator penilaiannya adalah sebagai berikut:
- c. Komitmen diukur dengan indikator penilaian adalah sebagai berikut:
| No. | URAIAN | Nilai | Nilai |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| No. | | Angka | Sebutan |
| 1. | Selalu dalam melaksanakan tugas bersikap jujur, ikhlas, dan tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya serta berani menanggung risiko dari tindakan yang dilakukannya. | 91-100 | Sangat baik |
| 2. | Pada umumnya dalam melaksanakan tugas bersikap jujur, ikhlas, dan tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya tetapi berani menanggung risiko dari tindakan yang dilakukannya. | 76-90 | Baik |
| 3. | Adakalanya dalam melaksanakan tugas bersikap cukup jujur, cukup ikhlas, dan kadang- kadang menyalahgunakan wewenangnya serta cukup berani menanggung risiko dari tindakan yang dilakukannya. | 61-75 | Cukup |
| 4. | Kurang jujur, kurang ikhlas, dalam melaksanakan tugas dan sering menyalahgunakan wewenangnya tetapi kurang berani menanggung risiko dan tindakan yang dilakukannya. | 51-60 | Kurang |
| 5. | Tidak pernah jujur, tidak ikhlas, dalam melaksanakan tugas, dan selalu menyalahgunakan wewenangnya serta tidak berani menanggung risiko dari tindakan yang dilakukannya. | 50 ke bawah | Buruk |
| No. | | Nilai | Nilai |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| | URAIAN | Angka | Sebutan |
| 1. | Selalu berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhineka Tunggal Ika dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja. | 91-100 | Sangat baik |
| 2. | Pada umumnya berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhineka Tunggal Ika dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja. | 76-90 | Baik |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 3 | Adakalanya berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhineka Tunggal Ika dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja. | 61-75 | Cukup |
| 4 | Kurang berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhineka Tunggal Ika dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja. | 51-60 | Kurang |
| 5 | Tidak pernah berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhineka Tunggal Ika dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja. | 50 ke bawah | Buruk |
d. Disiplin diukur dengan indikator penilaian sebagai berikut:
| No. | URAIAN | Nilai | Nilai |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| No. | URAIAN | Angka | Sebutan |
| 1. | Selalu mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tanggung jawab dan selalu mentaati ketentuan jam kerja serta mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik Negara yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik- baiknya. | 91-100 | Sangat baik |
| 2. | Pada umumnya mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja serta mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan baik. | 76-90 | Baik |
| 3. | Adakalanya mentaati peraturan perundang- undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa cukup tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja serta cukup mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan cukup baik, serta tidak masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja. | 61-75 | Cukup |
| 4. | Kurang mentaati peraturan perundang- undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa kurang tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja serta kurang mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan kurang baik, serta tidak masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja. | 51-60 | Kurang |
| 5. | Tidak pernah mentaati peraturan perundang- undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tidak tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja serta tidak mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan kurang baik, serta tidak masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 31 (tiga puluh satu) hari kerja. | 50 ke bawah | Buruk |
- e. Kerjasama diukur dengan indikator penilaian sebagai berikut:
| No. | URAIAN | Nilai | Nilai |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| | | Angka | Sebutan |
| 1. | Selalu mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi serta menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama. | 91-100 | Sangat baik |
| 2. | Pada umumnya mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi serta menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama. | 76-90 | Baik |
| 3. | Adakalanya mampu bekerja sama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik didalam maupun diluar organisasi serta adakalanya menghargai dan menerima pendapat orang lain, kadang-kadang bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama. | 61-75 | Cukup |
| 4. | Kurang mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik didalam maupun diluar organisasi serta kurang menghargai dan menerima pendapat orang lain, kurang bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama. | 51-60 | Kurang |
| 5. | Tidak pernah mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik didalam maupun di luar organisasi serta tidak menghargai dan menerima pendapat orang lain, tidak bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama. | 50 ke bawah | Buruk |
f. Kepemimpinan diukur dengan indikator penialian sebagai berikut:
| No. | URAIAN | Nilai | Nilai |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| | | Angka | Sebutan |
| 1. | Selalu bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan yang baik, kemampuan menggerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. | 91-100 | Sangat baik |
| 2. | Pada umumnya bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan yang baik, kemampuan mengerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. | 76-90 | Baik |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 3 | Adakalanya bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan, cukup mampu mengerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, serta cukup mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta cukup mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. | 61-75 | Cukup |
| 4 | Kurang bertindak tegas dan terkadang memihak, kurang mampu memberikan teladan yang baik, kurang mampu mengerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, serta kurang mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta kurang mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. | 51-60 | Kurang |
| 5 | Tidak pernah mampu bertindak tegas dan memihak, tidak memberikan teladan yang baik, tidak mampu mengerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, tidak mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta tidak mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. | 50 ke bawah | Buruk |
BAB IV - PERILAKU KERJA
Pasal 18

Penilaian Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diukur dari masingmasing aspek perilaku kinerja dalam setiap bulan dan diakumulasikan dalam 1 (satu) tahun.
BAB V - PENILAIAN
Pasal 19

- (1) Penilaian Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan cara menggabungkan penilaian SKP dengan penilaian Perilaku Kerja.
- (2) Bobot nilai unsur SKP 60% (enam puluh persen) dan Perilaku Kerja 40% (empat puluh persen).
BAB V - PENILAIAN
Pasal 20

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan setiap bulan, dengan tahapan penilaian sebagai berikut:
- a. Pegawai menyampaikan realisasi pencapaian Target PNS pada Sasaran Kerja Pegawai, tugas tambahan, dan kreativitas serta Perilaku Kerja setiap tanggal 1 (satu) sampai tanggal 7 (tujuh) hari kalender bulan berikutnya setelah 1 (satu bulan kinerja.
- b. Pejabat Penilai melakukan penilaian terhadap usulan realisasi Prestasi Kerja pegawai setiap tanggal 8 (delapan) sampai tanggal 12 (dua belas) hari kalender bulan berikutnya setelah 1 (satu) bulan kinerja.
- c. Atasan Pejabat Penilai melakukan penetapan terhadap usulan realisasi Prestasi Kerja pegawai setiap tanggal 13 (tiga belas) sampai tanggal 21 (dua puluh satu) hari kelender bulan berikutnya setelah 1 (satu) bulan kinerja dan langsung diteruskan ke BKD.
- d. Dalam hal Pegawai yang merasa keberatan atas hasil penilaian Prestasi Kerja, dapat mengajukan keberatan kepada Pejabat Penilai dengan memberikan penjelasan, pada tanggal 13 (tiga belas) sampai tanggal 15 (lima belas) hari kelender bulan berikutnya;
- e. Pejabat Penilai wajib membuat tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pegawai yang dinilai, pada tanggal 16 (enam belas) sampai 17 (tujuh belas) hari kelender bulan berikutnya dan paling lambat menyampaikan hasil tanggapan atas keberatan tersebut kepada atasan Pejabat Penilai, pada tanggal 17 (tujuh belas) hari kelender bulan berikutnya;
- f. Atasan Pejabat Penilai dalam hal memutuskan keberatan atas hasil penilaian Pejabat Penilai wajib memeriksa dan mempertimbangkan penjelasan yang telah disampaikan oleh Pejabat Penilai maupun Pegawai yang dinilai, pada tanggal 18 (delapan belas) sampai tanggal 19 (sembilan belas) hari kelender bulan berikutnya; dan
- g. Atasan Pejabat Penilai wajib menetapkan hasil penilaian Prestasi Kerja dan bersifat final baik berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai atau melakukan penilaian baru, paling lambat pada tanggal 20 (dua puluh) sampai tanggal 21 (dua satu) hari kelender bulan berikutnya dan langsung diteruskan ke BKD.
BAB V - PENILAIAN
Pasal 21

Nilai Prestasi Kerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut:
- a.
- 91 keatas
: sangat baik
- b.
- 76-90
: baik
- c.
- 61-75
: cukup
- d.
- 51-60
: kurang
- e. 50 kebawah
: buruk
Bagian Kedua
Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai
BAB V - PENILAIAN
Pasal 22

- (1) Pejabat Penilai wajib melakukan penilaian Prestasi Kerja terhadap setiap PNS di lingkungan unit kerjanya.
- (2) Pejabat Penilai yang tidak melaksanakan penilaian Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.
BAB V - PENILAIAN
Pasal 23

Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai Pejabat Penilai dan/atau Atasan Pejabat Penilai yang tertinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
BAB V - PENILAIAN
Pasal 24

Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, menetapkan Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai setiap SKPD dalam Keputusan Gubernur.
BAB V - PENILAIAN
Pasal 25

Dalam hal PNS yang dinilai dan/atau Pejabat Penilai tidak menandatangani hasil penilaian Prestasi Kerja maka hasil penilaian Prestasi Kerja ditetapkan oleh Atasan Pejabat Penilai.
BAB VI - KETENTUAN LAIN
Pasal 26

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini juga berlaku bagi Calon PNS.
BAB VI - KETENTUAN LAIN
Pasal 27

Penilaian Prestasi Kerja bagi PNS yang diangkat sebagai pejabat negara atau pimpinan/anggota lembaga nonstruktural dan tidak diberhentikan dari jabatan organiknya dilakukan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan berdasarkan bahan dari instansi tempat yang bersangkutan bekerja.
BAB VI - KETENTUAN LAIN
Pasal 28

- (1) Penilaian Prestasi Kerja bagi PNS yang sedang menjalankan tugas belajar di dalam negeri dilakukan oleh Pejabat Penilai dengan menggunakan bahan-bahan penilaian prestasi akademik yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi atau sekolah yang bersangkutan.
- (2) Penilaian Prestasi Kerja bagi PNS yang menjalankan tugas belajar di luar negeri dilakukan oleh Pejabat Penilai dengan menggunakan bahan-bahan penilaian prestasi akademik yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi atau sekolah melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan.
BAB VI - KETENTUAN LAIN
Pasal 29

- (1) Penilaian Prestasi Kerja bagi PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau instansi pemerintah lainnya dilakukan oleh Pejabat Penilai dimana yang bersangkutan bekerja.
- (2) Penilaian Prestasi Kerja bagi PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada negara sahabat, lembaga internasional, organisasi profesi, dan badan-badan swasta yang ditentukan oleh pemerintah dilakukan oleh pimpinan instansi induknya atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan bahan yang diperoleh dari instansi tempat yang bersangkutan bekerja.
BAB VI - KETENTUAN LAIN
Pasal 30

- (1) PNS yang diangkat menjadi Pejabat Negara atau pimpinan/anggota lembaga nonstruktural dan diberhentikan dari jabatan organiknya, Cuti Diluar Tanggungan Negara, Masa Persiapan Pensiun, diberhentikan sementara, dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Bagi PNS yang melakukan tugas belajar dan diperbantukan/dipekerjakan pada negara sahabat, lembaga internasional, organisasi profesi, dan badan-badan swasta yang ditentukan oleh pemerintah dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Penilaian Prestasi Kerja bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang mengaturnya.
BAB VI - KETENTUAN LAIN
Pasal 31

Ketentuan mengenai pedoman dan tata cara pengoperasian aplikasi Penilaian prestasi kerja PNS secara online , akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 1 Agustus 2017 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
H. SAHBIRIN NOOR
Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 1 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,
H. ABDUL HARIS
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 63