PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 7 Tahun 2015
Tentang No Description
Berlaku: 4 Maret 2015
N/A
Preamble

Mengingat :
WALIKOTA SINGKAWANG PROVINS! KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 7 TAHUN 2015
TENT ANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA SINGKAWANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,
- Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, telah dibentuk Dinas Pertanian dan Kehutanan
- a. Kota Singkawang;
- b. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas teknis operasional dinas dan melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) peraturan daerah sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kata Singkawang;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun ·2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara . Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.5619);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
~.
..
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang› Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14 );
MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN KOTA SINGKAWANG.
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Singkawang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Singkawang.
7. Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut UPT RPH adalah unsur pelaksana operasional Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Singkawang melaksanakan kegiatan pelayanan bagi pelaku usaha potong hewan untuk menghasilkan produk asal hewan yang aman, sehat, utuh dan hygienis.
...
8. Kepala UPT RPH yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT RPH Kata Singkawang.
9. Rumah patang adalah suatu bangunan atau kampleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih hewan, antara lain, sapi, kerbau, kambing, damba, babi, dan unggas bagi kansumsi masyarakat.
10. Pematongan hewan adalah serangkaian kegiatan di rumah patang hewan yang meliputi penerimaan hewan, pengistirahatan, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipatang, pematangan/penyembelihan, pemeriksaan kesehatan jeraan dan karkas setelah hewan dipatang, dengan memperhatikan higiene dan sanitasi, kesejahteraan hewan, serta kehalalan bagi yang dipersyaratkan.
11. Sertifikat Namar Kantral Veteriner yang selanjutnya disebut Namar Kantrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha praduk Hewan.
12. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak pegawai negeri sipil (PNS) dalam rangka memimpin suatu arganisasi Pemerintah.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil (PNS) dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Rumah Potang Hewan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kata Singkawang.
...
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) UPT RPH adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Kehutanan di .bidang petemakan.
- (2) UPT RPH dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Petemakan dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat.
Bagian Kedua
Tugas Pokok
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4

UPT RPH mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau penunjang di bidang pelayanan bagi pelaku usaha potong hewan untuk menghasilkan produk asal hewan yang aman, sehat, utuh dan hygienis.
Bagian Ketiga
Fungsi
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT RPH mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana, program dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada UPT RPH;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan UPT RPH dengan unit kerja terkait;
- c. penyelenggaraan kegiatan UPT RPH dalam memberikan pelayanan kepada pelaku usaha potong hewan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku yang mampu mensuplay kebutuhan produk hewani terutama daging yang aman, sehat, utuh dan hygienis untuk masyarakat;
- d. pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang menjadi wilayah kerja UPT RPH;
4
•
...
- e. pelaksanaan ketatausahan UPT (administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan rumah tangga UPT serta urusan umum lainnya); dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan operasional UPT RPH berdasarkan kebijakan Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua
SUB BAGIAN TATA USAHA
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah unsur staf yang melaksanakan sebagian tugas ketatausahaan UPT RPH.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT di bidang perencanaan, program kerja, evaluasi dan pelaporan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, hubungan masyarakat, rumah tangga UPT serta urusan umum.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. pengoordirtasian rencana dan program kerja, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- b. pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- c. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- d. penyelenggaraan administrasi keuangan;
- e. penyelenggaraan urusan umum, meliputi urusan rumah tangga UPT, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan, pengadaan, humas dan protokoler serta perjalanaan dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu di lingkungan UPT sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
'
.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Pejabat fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Jenisjabatan fungsional danjumlah pemegangjabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.
TATA KERJA DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Tata Kerja
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Kepala UPT dan Pejabat fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPT wajib melaksanakan tugas memimpin, memberikan bimbingan dan arahan kerja kepada bawahannya untuk memperlancar pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala UPT dan Kasubbag Tata Usaha wajib melaksanakan fungsi pengawasan internal terhadap bawahannya masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bagian Kedua
Pelaporan
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 14

- (1) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Peternakan.
- (2) Kepala UPT wajib melaporkan akuntabilitas kinerja lnstansi kepada Kepala Dinas baik secara periodik maupun sewaktu› waktu dan tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
'
.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan pejabat fungsional wajib mematuhi kebijakan dan pedoman kerja yang diberikan sesuai ketentuan serta menyampaikan Iaporan pelaksanaan tugas secara periodik ataupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala UfYI' sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap Pimpinan di Iingkungan UfYI' wajib memperhatikan dan mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam memberikan kebijakan kerja bagi bawahan.
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 15

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
BAB VII - KEPEGAWAIAN
Pasal 16

- (1) Kepala UfYI' dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat oleh Walikota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usu! Kepala Dinas dan diberhentikan dari jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan struktural dan fungsional harus memperhatikan syarat jabatan meliputi pangkat, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman, pendidikan latihan yang diikuti bakat kerja, minat kerja, tempramen dan syarat fisik.
- (3) Syarat jabatan untuk tiap jabatan struktural dan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang dirumuskan oleh satuan kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier Pegawai, masa jabatan bagi pegawai negeri sipil dalam suatu jabatan struktural maksimal 5 (lima) tahun.
- (5) Formasi pegawai negeri sipil pada UPI' disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (6) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5 ) setiap tahun ditetapkan oleh Walikota.
- (7) Uraian jabatan untuk setiap jabatan struktural dan jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang disusun berdasarkan analisis jabatan.
BAB VIII - ESELONERING
Pasal 17

- (1) Kepala UPI' merupakanjabatan struktural eselon IV. a
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV. b
BAB IX - KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 18

- (1) Kepala UPI' wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh satuaD. kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi.
- (2) Evaluasi kinerja UPI' dilakukan setiap setahun sekali di bawah koordinasi Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Singkawang yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Unit kerja yang bertanggungjawab dibidang evaluasi dan pelaporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, Kepala Tata Usaha wajib menyampaikan laporan · hasil kegiatan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam rangka penyempumaan kelembagaan UPI', unit kerja yang bertanggungjawab dibidang organisasi, berkewajiban melakukan evaluasi beban kerja setiap pemegang jabatan melalui observasi (activity sampling) secara periodik.
•
•
Diundangkan di Singkawang pada tanggal 11 Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG ttd
SYECH BANDAR
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2015 NOMOR 4
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hu dan Perundang-undangan,
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 4 Maret 2015
WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANGISHAK
t
~
1
,
LAMPI RAN PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA SINGKAWANG
STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA SINGKAWANG
KEPALAUPT
SUBBAGIAN TATAUSAHA
WALIKOTA SINGKAWANG
AWANGISHAK
Salinan sesuai dengan aslinya dan Perundang-undangan,
Kepala Bagian H
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
N/A
Preamble

Menimbang
[ SALINAN )
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
No.22,2014
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan.
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 55 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,
- a. bahwa pengaturan mengenai pakaian dinas telah diatur dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan saat ini sebagai upaya untuk mewujudkan tersedianya Pegawai yang rapih, sopan, integritas dalam disi plin dan terti b serta memiliki melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan;
Mengingat
- 1 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 6 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Departeman Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Departeman Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2 0 1 1 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 0610);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Sela tan Nomor 0811);
10. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 55 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Pasall
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai dalam melaksanakan tugas.
5. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian seragam yang digunakan oleh Pegawai pada SKPD yang memiliki fungsi khusus.
6. Pegawai adalah Pegawai Pemerintah Kata Tangerang Selatan.
7. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin kecamatan.
8. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin kelurahan.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, dinas, kantor dan badan di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. 1 0 . Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas
11. 1 1 . Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- ( 1 ) Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat POL;
- f. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah;dan
- g. Pakaian Dinas Khusus.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, terdiri atas:
- a. PDH warna khaki;
- b. PDH Camat dan Lurah; dan
- c. PDH Batik.
3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi:
N/A
Pasal 3

A
Selain Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) , jenis Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
- a. pakaian seragam LINMAS;
- b. pakaian kemeja lengan panjang;
- c. Pakaian Seragam Batik KORPRI; dan
- d. pakaian khas daerah.
4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kedua
PDH Warna Khaki
- ( 1 ) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, merupakan Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas pada hari dan jam kerja.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai pria terdiri atas:
- a. kemeja lengan pendek wama khaki berlidah bahu;
- b. celana panjang warna khaki;
- c. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam;
- d. sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna hi tam/ gelap;
- e. lencana/logo KORPRI;
- f. nama Pemerintah Daerah;
- g. lambang Daerah;
- h. papan nama; dan
1. kartu tanda pengenal.
- (3) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai wanita terdiri atas:
- a. baju lengan panjang warna khaki berlidah bahu;
- b. celana panjang atau rok paling rendah 15 centimeter dibawah lutut warna khaki tidak berbahan jeans/ corduray;
- c. sepatu pantofel warna hitam berhak;
- d. lencana/logo KORPRI;
- e. nama Pemerintah Daerah;
- f. lambang Daerah;
- g. papan nama; dan
- h. kartu tanda pengenal.
- (4) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan setiap hari selasa dan hari rabu.
- (5) Dalam hal PDH warna khaki digunakan oleh Pegawai wanita hamil dan berjilbab, maka model PDH warna khaki yang selaras.
- (6) Selain menggunakan PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) bagi kepala SKPD dalam melaksanakan tugas tertentu dapat menggunakan PSH dan/ atau Pakaian Dinas Khusus.
- (7) Model PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
5. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal SA sehingga berbunyi:
N/A
Pasal 5

A
- ( 1 ) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, bagi Pegawai pria terdiri atas:
- a. kemeja lengan panjang/ lengan pendek bermotif batik bebas;
- b. celana panjang warna hitam/gelap tidak berbahan jeans/ corduray;
- c. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam;
- d. sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna hi tam/ gelap;
- e. lencana/logo KORPRI;
- f. papan nama; dan
- g. kartu tanda pengenal.
- (2) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, bagi Pegawai wanita terdiri atas:
- a. kemeja lengan panjang/ blus bermotif batik;
- b. celana panjang atau rok paling rendah 20 centimeter dibawah lutut warna hi tarn/ gelap tidak berbahan jeans/ corduray;
- c. sepatu pantofel warna hitam berhak;
- d. lencana/logo KORPRI;
- e. papan nama; dan
- f. kartu tanda pengenal.
- (3) Dalam hal PDH Batik digunakan oleh Pegawai wanita hamil dan berjilbab, maka model PDH batik yang selaras.
- (4) PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan setiap hari kamis bagi SKPD atau unit kerja yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja serta setiap hari kamis dan sabtu bagi SKPD atau unit kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja.
- (5) Model PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
6. Ketentuan Pasal 1 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas Khusus
Paragraf 1
Umum
N/A
Pasal 12

- ( 1 ) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, merupakan Pakaian Dinas yang digunakan Pegawai pada:
- a. SKPD yang memiliki pengaturan mengenai pakaian dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- b. SKPD yang memiliki fungsi melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat; dan/ atau
- c. jabatan fungsional tertentu yang memiliki pengaturan mengenai pakaian dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SKPD yang memiliki pengaturan mengenai pakaian dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika;
- b. Satuan Palisi Pamong Praja;
- c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- d. Kantor Pemadam Kebakaran.
- (3) SKPD yang memiliki fungsi melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, terdiri atas:
- a. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- b. Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
- c. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c, antara lain:
- a. Auditor;
- b. Pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah;
- c. Pengawas ketenagakerjaan;
- d. Guru;
- e. Dokter;
- f. Dokter Gigi;
- g. Perawat;
- h. Perawat Gigi; dan
1. Bidan.
- (5) Ketentuan penggunaan, atribut dan model Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dan ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan lima (lima) pasal, yakni Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D dan Pasal 12E sehingga berbunyi:
Paragraf 2
Pakaian Dinas Khusus pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
N/A
Pasal 12

A
- ( 1 ) Pakaian Dinas Khusus yang digunakan setiap hari senin bagi Pegawai pria pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang memberikan pelayanan terpadu satu pintu, terdiri atas:
- a. kemeja lengan panjang warna toska dan dasi;
- b. celana panjang warna hitam;
- c. sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna hi tam/ gelap;
- d. lencana/logo KORPRI;
- e. papan nama; dan
- f. kartu tanda pengenal.
- (2) Pakaian Dinas Khusus yang digunakan setiap hari senin bagi Pegawai wanita untuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang memberikan pelayanan terpadu satu pintu, terdiri atas:
- a. blazer warna toska;
- b. rok paling rendah 20 centimeter dibawah lutut warna toska;
- c. sepatu pantofel warna hitam berhak;
- d. lencana/logo KORPRI;
- e. papan nama; dan
- f. kartu tanda pengenal.
- (3) Pakaian Dinas Khusus yang digunakan setiap hari selasa bagi Pegawai pria pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang memberikan pelayanan terpadu satu pintu, terdiri atas:
- a. kemeja lengan panjang warna krem dan dasi;
- b. celana panjang warna abu-abu;
- c. sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna hi tam/ gelap;
- d. lencana/logo KORPRI;
- g. papan nama; dan
- h. kartu tanda pengenal.
- (4) Pakaian Dinas Khusus yang digunakan setiap hari selasa bagi Pegawai wanita untuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang memberikan pelayanan terpadu satu pintu, terdiri atas:
- a. blazer warna abu-abu;
- b. celana panjang warna abu-abu;
- c. sepatu pantofel warna hitam berhak;
- d. lencana/logo KORPRI;
- e. papan nama; dan
- f. kartu tanda pengenal.
- (5) Pakaian Dinas Khusus yang digunakan setiap hari rabu bagi Pegawai pria pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang memberikan pelayanan terpadu satu pintu, terdiri atas:
- a. kemeja lengan panjang warna coklat muda dan dasi;
- b. celana panjang warna coklat tua;
- c. sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna hitam/ gelap;
- d. lencana/logo KORPRI;
- e. papan nama; dan
- f. kartu tanda pengenal.
- (6) Pakaian Dinas Khusus yang digunakan setiap hari rabu bagi Pegawai wanita untuk Sadan Pelayanan Perizinan Terpadu yang memberikan pelayanan terpadu satu pintu, terdiri atas:
- a. blazer warna coklat muda;
- b. rok paling rendah 20 centimeter dibawah lutut wama coklat muda;
- c. sepatu pantofel wama hitam berhak;
- d. lencana/logo KORPRI;
- e. papan nama; dan
- f. kartu tanda pengenal.
- (7) Model Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) sampai dengan ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Paragraf 3 Pakaian Dinas Khusus pada Pusat Kesehatan Masyarakat
N/A
Pasal 12

B
- ( 1 ) Pakaian Dinas Khusus bagi Pegawai pria untuk tempat pendaftaran dan pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:
- a. kemeja lengan pendek warna biru muda berlidah bahu, pada kerah dan lengan bawah bergaris warna motif songket;
- b. lambang bhakti husada pada lengan kanan dan nama Puskemas pada lengan kiri;
- c. celana panjang warna biru tua tidak berbahan jeans/ corduroy;
- d. sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna hi tam/ gelap;
- e. lencana/logo KORPRI;
- f. papan nama; dan
- g. kartu tanda pengenal.
- (2) Pakaian Dinas Khusus bagi Pegawai wanita untuk tempat pendaftaran dan pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:
- a. baju lengan panjang warna biru muda kerah sanghai, bergaris motif batik pada kerah dan lengan bawah kiri serta kanan;
- b. lambang bhakti husada pada lengan kiri dan nama Puskemas pada lengan kanan;
- c. celana panjang atau rok paling rendah 20 centimeter dibawah lutut warna biru tua tidak berbahan jeans/ corduray;
- d. sepatu pantofel warna hitam berhak;
- e. lencana/logo KORPRI; dan
- f. papan nama.
- (3) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) digunakan setiap hari senin, hari selasa, hari rabu, hari jum'at dan hari sabtu.
- (4) Dalam hal Pakaian Dinas Khusus pada Pusat Kesehatan Masyarakat digunakan oleh Pegawai wanita hamil dan berjilbab, maka model Pakaian Dinas Khusus pada Pusat Kesehatan Masyarakat yang selaras.
- (5) Model Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Paragraf 4
Pakaian Dinas Khusus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
N/A
Pasal 12

C
Pakaian Dinas Khusus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c, terdiri atas:
- a. pakaian pelayanan; dan
- b. pakaian lapangan.
N/A
Pasal 12

D
- ( 1 ) Pakaian pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12C huruf a, bagi Pegawai pria terdiri atas:
- a. kemeja lengan panjang warna biru muda dan dasi warna biru tua;
- b. celana panjang warna biru tua tidak berbahan jeans/ corduroy; dan
- c. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam; dan
- d. sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna hitam/gelap;
- e. lencana/logo KORPRI;
- f. kartu tanda pengenal;
- g. papan nama.
- (2) Pakaian pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12C huruf a, bagi Pegawai wanita terdiri atas:
- a. blouse warna biru muda dan blazer warna biru tua;
- b. celana panjang atau rok paling rendah 20 centimeter dibawah lutut warna biru tua tidak berbahan jeans/ cordurayy; dan
- c. sepatu pantofel warna hitam berhak;
- d. lencana/ logo KORPRI;
- e. kartu tanda pengenal; dan
- f. papan nama.
- (3) Pakaian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan setiap hari senin sampai dengan rabu.
N/A
Pasal 12

E
- ( 1 ) Pakaian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12C huruf b, bagi Pegawai terdiri atas:
- a. kemeja lengan panjang warna abu-abu tua berlidah bahu;
- b. celana panjang warna abu-abu tua tidak berbahan jeans/corduroy;dan
- c. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam;
- d. sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna hi tam/ gelap.
- e. lambang daerah;
- f. tulisan PETUGAS PAJAK DAERAH;
- g. lencana/ logo KORPRI;
- h. kartu tanda pengenal; dan
1. papan nama.
- (2) Pakaian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan setiap hari senin sampai dengan hari rabu.
- (3) Model Pakaian Dinas Khusus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12C tercantum dalam Lampiran ID yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
8. Ketentuan BAB II ditambahkan 3 (tiga) Bagian, yakni Bagian Kesepuluh, Bagian Kesebelas, Bagian Keduabelas dan Pasal 13 diubah serta diantara Pasal 13 dan 14 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 13A, Pasal 138 dan Pasal 13C sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kesembilan Pakaian Seragam LINMAS
N/A
Pasal 13

- ( 1 ) Pakaian seragam LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A huruf a, bagi Pegawai pria terdiri atas:
- a. kemeja lengan pendek warna hijau LINMAS berlidah bahu;
- b. celana panjang warna hijau LINMAS;
- c. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam;
- d. sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna hi tam/ gelap;
- e. tanda LINMAS;
- f. lencana/logo KORPRI;
- g. papan nama; dan
- h. kartu tanda pengenal.
- (2) Pakaian seragam LINMAS Pakaian seragam LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A huruf a, bagi Pegawai wanita terdiri atas:
- a. baju lengan panjang warna hijau LINMAS berlidah bahu;
- b. celana panjang atau rok paling rendah 20 centimeter dibawah lutut warna hijau LINMAS;
- c. sepatu pantofel warna hitam berhak;
- d. tanda LINMAS;
- e. lencana/logo KORPRI;
- f. papan nama; dan
- g. kartu tanda pengenal.
- (3) Dalam hal Pakaian seragam LINMAS digunakan oleh Pegawai wanita hamil dan berjilbab, maka model pakaian seragam LINMAS yang selaras.
- (4) Pakaian seragam LINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) digunakan setiap hari senin di minggu pertama setiap bulan.
- (5) Model Pakaian seragam LINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Bagian Kesepuluh Pakaian Kemeja Lengan Panjang
N/A
Pasal 13

A
- ( 1 ) Pakaian Kemeja Lengan Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A huruf b, digunakan untuk melaksanakan tugas pada hari dan jam kerja.
- (2) Pakaian Kemeja Lengan Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai pria yang menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu terdiri atas:
- a. kemeja lengan panjang warna lembut polos/bergaris halus dengan dasi;
- b. celana panjang warna hi tam/ gelap tidak berbahan jeans/ corduray;
- c. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam;
- d. sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna hi tam/ gelap;
- e. lencana/logo KORPRI;
- f. papan nama; dan
- g. kartu tanda pengenal.
- (3) Pakaian Kemeja Lengan Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bagi Pegawai pria jabatan fungsional umum terdiri atas:
- a. kemeja lengan panjang warna lembut polos/bergaris halus;
- b. celana panjang warna hi tam/ gelap tidak berbahan jeans/ corduray;
- c. ikat pinggang nilon/ kulit warna hi tam;
- d. sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna hitam/ gelap;
- e. lencana/logo KORPRI;
- f. papan nama; dan
- g. kartu tanda pengenal.
- (4) Pakaian Kemeja Lengan Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai wanita terdiri atas:
- a. kemeja lengan panjang/blus warna lembut polos/bergaris halus;
- b. celana panjang atau rok paling rendah 20 centimeter dibawah lutut warna hitam/gelap tidak berbahan jeans/ corduray;
- c. sepatu pantofel warna hitam berhak;
- d. lencana/logo KORPRI;
- e. papan nama; dan
- f. kartu tanda pengenal.
- (5) Pakaian Kemeja Lengan Panjang yang menduduki jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).
- (6) Dalam hal Pakaian Kemeja Lengan Panjang digunakan oleh Pegawai wanita hamil dan berjilbab, maka model Pakaian Kemeja Lengan Panjang yang selaras.
- (7) Pakaian Kemeja Lengan Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) digunakan setiap hari senin di minggu kedua sampai dengan kelima.
- (8) Model Pakaian Kemeja Lengan Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran IF yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Bagian Kese be las Pakaian Seragam Batik KORPRI
N/A
Pasal 13

B
- ( 1 ) Pakaian Seragam Batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A huruf c merupakan pakaian dengan motif, corak dan ungkapan makna filosofi desain serta spesifikasi teknis, warna kain/bahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Seragam Batik KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai pria terdiri atas:
- a. kemeja batik lengan panjang dengan motif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Korps Pegawai Republik Indonesia;
- b. celana panjang warna biru dongker tidak berbahan jeans/ corduray;
- c. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam;
- d. sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna hitam/ gelap;
- e. lencana/logo KORPRI;
- f. songkok hitam polos;
- g. papan nama; dan
- h. kartu tanda pengenal.
- (3) Pakaian Seragam Batik KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai wanita terdiri atas:
- a. blus batik dengan motif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Korps Pegawai Republik Indonesia;
- b. celana panjang atau rok paling rendah 20 centimeter dibawah lutut warna biru dongker tidak berbahan jeans/ corduray;
- c. sepatu pantofel warna hitam berhak;
- d. lencana/logo KORPRI;
- e. papan nama; dan
- f. kartu tanda pengenal.
- (4) Dalam hal Pakaian Seragam Batik KORPRI digunakan oleh Pegawai wanita hamil dan berjilbab, maka model Pakaian Seragam Batik KORPRI yang selaras.
- (5) Pakaian Seragam Batik KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan pada setiap tanggal 1 7 atau pada kegiatan lainnya sesuai kebutuhan.
- (6) Dalam hal tanggal 17 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hari libur atau hari minggu, maka Pakaian Seragam Batik KORPRI digunakan pada hari kerja pertama setelah tanggal 1 7.
- (7) Model Pakaian Seragam Batik KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IG yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Bagian Keduabelas Pakaian Khas Daerah/Busana Muslim
N/A
Pasal 13

C
- ( 1 ) Pakaian khas daerah/busana muslim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d bagi Pegawai pria, terdiri atas:
- a. baju koko;
- b. celana panjang warna hitam/gelap tidak berbahan jeans/ corduray;
- c. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam;
- d. sepatu pantofel dan kaos kaki;
- e. lencana/logo KORPRI;
- f. papan nama; dan
- g. kartu tanda pengenal.
- (2) Pakaian khas daerah/busana muslim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, bagi Pegawai wanita terdiri atas:
- a. kebaya encim/busana muslim;
- b. celana panjang atau rok paling rendah 20 centimeter dibawah lutut tidak berbahan jeans/ cordurayy;
- c. sepatu pantofel;
- d. lencana/logo KORPRI; dan
- e. papan nama.
- (3) Dalam hal Pakaian khas daerah/busana muslim digunakan oleh Pegawai wanita hamil dan berjilbab, maka model pakaian khas daerah yang selaras.
- (4) Pakaian khas daerah/busana muslim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan pada setiap hari jum'at.
- (5) Model Pakaian khas/busana muslim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IH yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
9. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf g dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:
Pasa125
- ( 1 ) Warna dasar foto Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh Pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) terdiri dari:
- a. wama merah untuk pejabat eselon II;
- b. warna biru untuk pejabat eselon III;
- c. wama hijau untuk pejabat eselon IV;
- d. warna kuning untuk pejabat eselon V;
- f. warna abu-abu untuk Pegawai/pejabat fungsional.
- g. dihapus.
10. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Ketentuan lebih-lanjut mengenai Pakaian Dinas Non Pegawai Negeri Sipil diatur dengan Peraturan Kepala SKPD.
- 1 1 . Diantara Lampiran I dan Lampiran II disisipkan 8 (delapan) Lampiran, yakni Lampiran IA, Lampiran IB, Lampiran IC, Lampiran ID, Lampiran IE, Lampiran IF, Lampiran IG dan Lampiran IH sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.
Diundangkan di Tangerang Selatan. Pada tanggal 22 September 2014. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd/cap
DUDUNG E. DIREDJA
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 22
Salinan Sesuai Dengan Aslinya Plt. Kepala Bagian Hukum,
ttd/cap
Ir. H. Nur Selamet, MM.
Pembina Tk. I IV /b Nip. 19630215 199601 1 001
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.
Ditetapkan di Tangerang Selatan. Pada tanggal 22 September 2014. WALIKOTA
TANGERANG SELATAN, ttd/cap
AIRIN RACHMI DIANY