PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 15 Tahun 2013
Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IJIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG
Berlaku: 4 Juni 2013
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat
:
BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG
Nomor : 15 Tahun : 2013
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IJIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan yang optimal dan lebih mempermudah pemahaman masyarakat tentang proses pemberian Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, perlu dibuatkan petunjuk pelaksanaan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dengan Peraturan Bupati ;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 812);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 820);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 1);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IJIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG.
N/A
Pasal 1

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BPTPM adalah Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang.
7. Kepala Badan adalah Kepala BPTPM Kabupaten Serang.
8. Pemohon adalah perorangan atau badan hukum yang mengajukan surat permohonan Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah.
9. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah yang selanjutnya disingkat IPPT adalah ijin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk menggunakan tanah seluas 200 m 2 sampai dengan kurang dari 10.000 m 2 yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau pribadi.
11. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
12. Tim Teknis Perizinan adalah Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, beranggotaan unsur SKPD terkait yang melaksanakan pembahasan dan kajian secara teknis termasuk peninjauan lokasi dalam proses penerbitan IPPT.
13. Petugas adalah pelaksana BPTPM yang bertugas pada loket pendaftaran.
14. Loket Pendaftaran adalah loket atau tempat yang disediakan BPTPM untuk melayani pemohon.
BAB II - IJIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH
Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan tanahnya untuk suatu kegiatan pembangunan terlebih dahulu wajib memiliki IPPT.
- (2) IPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bentuk pengendalian dan penataan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang.
BAB III - PERSYARATAN
Pasal 3

- (1) Persyaratan permohonan IPPT adalah sebagai berikut :
- a. surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala BPTPM;
- b. proposal (bagi pemohon Badan Hukum);
- c. foto copy Akte Perusahaan (bagi pemohon Badan Hukum);
- d. foto copy KTP;
- e. foto copy NPWP (bagi pemohon Badan Hukum);
- f. foto copy Bukti Kepemilikan Tanah dan/atau Surat Keterangan Penguasaan Tanah dari Desa yang diketahui camat setempat;
- g. foto copy tanda lunas PBB tahun terakhir dan/atau 1 (satu) tahun sebelumnya;
- h. gambar situasi lahan yang dimohon; dan
- i. surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga terdekat yang diketahui RT, RW dan Desa.
- (2) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - TATA CARA
Pasal 4

- (1) Tata cara penerbitan IPPT adalah sebagai berikut:
- a. pemohon mengajukan permohonan IPPT kepada Kepala Badan yang dilengkapi berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di loket pendaftaran;
- b. petugas memeriksa kelengkapan berkas persyaratan permohonan IPPT sebagaimana dimaksud huruf a;
- c. dalam hal berkas persyaratan permohonan IPPT sebagaimana dimaksud huruf a belum lengkap, petugas mengembalikan berkas kepada pemohon dengan disertai penjelesan;
- d. dalam hal berkas persyaratan permohonan IPPT sebagaimana dimaksud huruf a telah lengkap, petugas mencatat dalam buku agenda surat masuk dan menyampaikannya kepada Kepala Badan;
- e. Kepala Badan mendisposisikan permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, kepada Kepala Bidang Perijinan Tertentu BPTPM;
- f. atas dasar disposisi sebagaimana dimaksud huruf e, Kepala Bidang Perijinan Tertentu BPTPM menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Tim Teknis Perizinan (bila dipandang perlu);
- g. Tim Teknis Perizinan meninjau lokasi untuk melakukan penelitian dan pengukuran;
- h. hasil rapat koordinasi dan/atau peninjauan lokasi dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh peserta rapat dan/atau Tim Teknis Perizinan;
- i. berdasarkan hasil berita acara sebagaimana dimaksud huruf h Kepala Badan dapat menolak atau menunda atau menerbitkan permohonan IPPT; dan
- j. setelah IPPT jadi petugas menyerahkannya kepada pemohon.
- (2) Prosedur penerbitan IPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - TATA CARA
Pasal 5

Jangka waktu penerbitan IPPT paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dengan persyaratan lengkap.
BAB IV - TATA CARA
Pasal 6

- (1) Permohonan IPPT dapat ditolak apabila tidak sesuai dengan arahan rencana tata ruang yang berlaku di Kabupaten Serang atau lokasi yang dimohon dalam keadaan sengketa dan hasil penelitian/kajian dari Tim Teknis Perizinan.
- (2) Pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemohon oleh Kepala Badan.
BAB V - PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.
Ditetapkan di Serang pada tanggal 4 Juni 2013
BUPATI SERANG,
Cap/Ttd
A. TAUFIK NURIMAN
Lampiran
Peraturan Bupati Serang
Peraturan Bupati Serang
Nomor
: 15 Tahun 2013
Tanggal
: 4 Juni 2013
Tentang
: Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang.
PROSEDUR PENERBITAN IJIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT)
KETERANGAN:
1. Pemohon mengajukan permohonan Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah kepada Kepala BPTPM.
2. Kepala Badan mendisposisikan permohonan tersebut kepada Kepala Bidang Perijinan Tertentu BPTPM. Atas dasar disposisi tersebut, Kepala Bidang Perijinan Tertentu BPTPM menyelenggarakan rapat koordinasi (bila dipandang perlu), penelitian dan pengukuran lapangan yang hasilnya tertuang dalam berita acara, dan selanjutnya menyusun Naskah IPPT.
3. Penyerahan IPPT kepada pemohon.
KOP PERUSAHAAN
Serang, ... 20...
Nomor
Lampiran
Perihal
:
- 1 (satu) Berkas
: Permohonan Ijin Peruntukan
Penggunaan Tanah (IPPT)
Kepada :
Yth.
Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang Di-
S E R A N G
Dengan Hormat,
Perkenankanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini ..., alamat ........., yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama........., dengan ini mengajukan permohonan ijin peruntukan penggunaan tanah untuk rencana kegiatan pembangunan ...
Berikut ini kami sampaikan keterangan rencana lahan yang dimohon, antara lain:
- a.
- Luas :
.... m 2
- b. Letak
:
....
-  Desa
:
....
- 
- Kecamatan :
....
- 
- Kabupaten :
Serang
-  Provinsi
:
Banten
- c. Status Tanah
:
....
Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan:
1. proposal (bagi pemohon badan/perusahaan);
2. foto copy Akte Perusahaan (bagi pemohon badan/perusahaan);
3. foto copy KTP;
4. foto copy NPWP (bagi pemohon badan/perusahaan);
5. foto copy Bukti Kepemilikan Tanah dan/atau Surat Keterangan Penguasaan Tanah dari Desa yang diketahui Kecamatan setempat;
6. foto copy tanda lunas PBB tahun terakhir dan/atau 1 (satu) tahun sebelumnya;
7. gambar situasi lahan yang dimohon; dan
8. surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga terdekat yang diketahui RT, RW dan Desa.
Demikian permohonan ijin peruntukan penggunaan tanah ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami haturka terima kasih.
Pemohon,
NAMA PEMOHON
JABATAN
BUPATI SERANG,
Cap/ttd
A. TAUFIK NURIMAN