UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 7 Tahun 1956
Tentang PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN-KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA
Berlaku: 7 Nopember 1956
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 30) tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan di Kabupaten-kabupaten otonom yang ada di dalam Propinsi Sumatera Utara sekarang ini telah diadakan persiapan-persiapan juga untuk membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan dimaksud untuk menggantikan dewan-dewan perwakilan rakyat daerah lama yang masih ada atau untuk menjalankan pemerintahan daerah Kabupaten dimana masih saja belum ada dewan-dewannya daerah, walaupun hak-hak kewenangan pemerintah-pemerintah daerah Kabupaten itu yang termasuk dalam lapangan urusan rumah-tangganya ternyata belum tegas diatur dalam peraturan-peraturan pembentukannya;
- b. bahwa berhubung dengan perkembangan ketatanegaraan dan untuk melancarkan jalannya pemerintahan Kabupaten-kabupaten otonom dimaksud, perlu segera kepada Kabupatenkabupaten otonom dimaksud diberikan dasar-dasar hukum yang tegas dan yang semestinya dengan jalan membentuk Kabupaten-kabupaten otonom itu dengan Undang-undang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 22 tahun 1948;
- c. bahwa berhubung dengan keadaan yang mendesak, pengaturan pembentukan Kabupaten-kabupaten tersebut perlu dilakukan dengan Undang-undang Darurat.
Mengingat : ________________
Mengingat :
a. pasal-pasal 96, 131, dan 142 Undang-Undang Dasar Sementara;
b. Undang-undang No. 22 tahun, 1948;
Mendengar
: Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-33 pada tanggal 4 Oktober 1956;
Memutuskan:
Menetapkan : Undang-Undang Darurat Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera- Utara.
BAB I
Pasal 1

.
Daerah-daerah seperti tersebut di bawah ini, nomor 1 sampai dengan nomor 17, masing-masing dibentuk menjadi Kabupaten-Kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri, dengan nama dan batas-batas seperti berikut:
1. Aceh Besar, dengan nama Kabupaten Aceh Besar, dengan batasbatas yang meliputi kewedanaan-kewedanaan Kotaraja, Seulimeum dan Sabang sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Sumatera-Utara tanggal 27 Januari 1949 No. 5/GSO/ OE/49, kecuali wilayah yang termasuk Kota Besar Kotaraja,
2. Pidie, dengan nama Kabupaten Pidie, dengan batas-batas yang meliputi kewedanaan-kewedanaan Sigli, Kota Bakti dan Meureudu, sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Sumatera- Utara tanggal 27 Januari 1949 No. 5/GSO/OE/49;
3. Aceh-Utara, dengan nama Kabupaten Aceh Utara, dengan batasbatas yang meliputi kewedanaan-kewedanaan Lho'Seumawe, Bireuen dan Lho 'Sukon, sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Sumatera-Utara tanggal 27 Januari 1949/No. 5/ GSO/OE/49;
4. Aceh Temur, dengan nama Kabupaten Aceh Timur, dengan batasbatas yang meliputi kewedanaan-kewedanaan Langsa, Idi dan Temieng, sebagai dimaksud dalam Ketetapan Sumatera-Utara tanggal 27 Januari 1 949 No. 5/GSO/OE/49;
5. Aceh Tengah, dengan nama Kabupaten Aceh Tengah, dengan batasbatas yang meliputi kewedanaan-kewedanaan Takengon, Blang Kejeren dan Kota Cane, sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Sumatera-Utara tanggal 27 Januai 1949 No. 51/GSO/OE/49;
6. Aceh Barat, dengan nama Kabupaten Aceh Barat, dengan batasbatas yang meliputi kewedanaan-kewedanan Meulaboh, Calang dan Simeulue, sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur SumateraUtara tanggal 27 Januari 1949 No. 5/GSO/ OE/49:
7. Aceh Selatan, dengan nama Kabupaten Aceh Selatan, dengan batasbatas yang meliputi kewedanaan-kewedanan Tapa'tuan, Bakongan dan Singkel, sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Sumatera-Utara tanggal 27 Januari 1949 No. 5/GSO/ OE/49;
8. Tapanuli Tengah, dengan nama Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan batas-batas yang meliputi wilayah afdeling Sibolga dulu (Staatsblad 1937 No. 563) ditambah dengan wilayah Negeri- negeri Aek Raisan dan Tuka Holbung, sebagai dimaksud dalam Ketetapan
Gubernur Propinsi Tapanuli/Sumatera Timur tanggal 18 Januari 1950 No. 19/pn/dpdta/50, sejak telah ditambah menurut ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Utara tanggal 19 Mei 1951 No. 20/I/PSU/ jo. Keputusan Panitia Penyelenggara Pembentukan Propinsi Sumatera-Utara tanggal 19 Agustus 1950 No. 4/D yang diperbaiki dengan ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera-Utara tanggal 31 Januari 1952 tidak bernomor, kecuali wilayah yang termasuk Kota Besar Sibolga,
9. Tapanuli Utara, dengan nama Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas-batas yang meliputi wilayah afdeling Tanah Batak dulu (Staatsblad 1937 No. 563), terkecuali wilayah Negeri-negeri Aek Raisan dan Tuka Holbung dimaksud dalam sub 8 di atas, sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Propinsi Tapanuli/Sumatera Timur tanggal 18 Januari 1950 No. 19/pn/ dpdta/50, sejak telah ditambah menurut ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera-Utara tanggal 19 Mei 1915 No. 20/I/PSU/jo keputusan Panitia Penyelenggara Pembentukan Propinsi Sumatera-Utara tanggal 19 Agustus 1950 No. 4/D yang diperbaiki dengan ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera-Utara tanggal 31 Januari 1952 tidak bernomor:
10. Tapanuli Selatan, dengan nama Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan batas-batas yang meliputi wilayah afdeling Padang Sidompuan dulu(Staatsblad 1937 No. 563),sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Propinsi Tapanuli/Sumatera Timur tanggal 18 Januari 1950 No. 19/pn/dpdta/50, sejak telah ditambah menurut ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera-Utara tanggal 19 Mei 1951 No. 20/I/PSU jo. keputusan Panitia Penyelenggara Pembentukan Propinsi Sumatera-Utara tanggal 19 Agustus 1950 No. 4/D yang diperbaiki dengan ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera-Utara tanggal 31 Januari 1952 tidak bernomor;
11. Nias dengan nama Kabupaten Nias, dengan batas-batas yang meliputi wilayah afdeling Nias dulu (Staatsblad 1937 No. 563) sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Propinsi Tapanuli/Sumatera Timur tanggal 18 Januari 1950 No. 19/pn/ dpdta/50, sejak telah ditambah menurut ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera-Utara tanggal 19 Mei 1951 No. 20/I/PSU jo. keputusan Panitia Penyelenggara Pembentukan Propinsi SumateraUtara tanggal 19 Agustus 1950 No. 4/D yang diperbaiki dengan ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera-Utara tanggal 31 Januari 1952 tidak bernomor;
12. Langkat, dengan nama Kabupaten Langkat, dengan batas-batas yang meliputi wilayah afdeling Langkat dulu (Staatsblad 1900 No. 64 sejak telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Bijblad No. 14491), sebagai dimaksud dalam keputusan Panitia Penyelenggara Pembentukan Propinsi Sumatera-Utara tanggal 19 Agustus 1950 No. 5/D yang diperbaiki dengan ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera-Utara tanggal 31 Januari 1952 tidak bernomor;
13. Karo, dengan nama Kabupaten Karo, dengan batas-batas yang meliputi wilayah onderafdeling Karo dulu (Staatsblad 1900 No. 64 sejak telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Bijblad No. 14491) sebagai dimaksud dalam keputusan Panitia Penyelenggara Pembentukan Propinsi Sumatera-Utara tanggal 19 Agustus 1950 No. 5/D yang diperbaiki dengan ketentuan Gubernur Propinsi Sumatera Utara tanggal 31 Januari 1952 tidak bernomor;
14. Deli-Serdang, dengan nama Kabupaten Deli-Serdang, dengan batasbatas yang meliputi wilayah afdeling Deli-Serdang dulu (Staatsblad 1900 No. 64 sejak telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Bijblad No. 14491), sebagai dimaksud dalam keputusan Panitia Penyelenggara Pembentukan Propinsi SumateraUtara tanggal 19 Agustus 1950 No. 5/D yang diperbaiki dengan ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Utara tanggal 31 Januari 1952 tidak bernomor, kecuali wilayah yang termasuk Kota Besar Medan;
15. Simelungun, dengan nama Kabupaten Simelungun, dengan batasbatas yang meliputi wilayah onderafdeling Simelungun dulu (Staatsblad 1900 No. 64 sejak telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Bijblad No. 14491), sebagai dimaksud dalam keputusan Panitia Penyelenggara Pembentukan Propinsi Sumatera-Utara tanggal 19 Agustus 1950 No. 5/D yang diperbaiki dengan ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Utara tanggal 31 Januari 1952 tidak bernomor, kecuali wilayah Kota Besar Pematang Siantar;
16. Asahan, dengan nama Kabupaten Asahan, dengan batas-batas yang meliputi wilayah afdeling Asahan dulu dikurangi dengan wilayah onderafeling Labuhan Batu dulu (Staatsblad 1900 No. 64 sejak telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Bijblad No. 14491), sebagai dimaksud dalam keputusan Panitia Penyelenggara Pembentukan Propinsi Sumatera Utara tanggal 19 Agustus 1950 No. 5/D yang diperbaiki dengan ketetapan Gubernur Sumatera Utara tanggal 31 Januari 1952 tidak bernomor;
17. Labuhan Batu, dengan nama Kabupaten Labuhan Batu, dengan batas-batas yang meliputi onderafdeling Labuhan Batu dulu (Staatsblad 1900 No. 64 sejak telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Bijblad No. 14491), sebagai dimaksud dalam keputusan, terakhir dengan Bijblad No. 14491), sebagai dimaksud dalam keputusan Panitia Penyelenggara Pembentukan Propinsi Sumatera Utara tanggal 19 Agustus 1950 No. 5/D yang diperbaiki dengan ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Utara tanggal 31 Januari 1952 tidak bernomor.
BAB I
Pasal 2

.
Pemerintah Daerah:
1. Kabupaten Aceh Besar
berkedudukan di Kutaraja,
2. Kabupaten Pidie
berkedudukan di Sigli
3. Kabupaten Aceh Utara
berkedudukan di Lho'Seumawe
4. Kabupaten Aceh Timur
berkedudukan di Langsa,
5. Kabupaten Aceh Tengah
berkedudukan di Takengon,
6. Kabupaten Aceh Barat
berkedudukan di Meulaboh,
7. Kabupaten Aceh Selatan
berkedudukan di Tapa'tuan,
8. Kabupaten Tapanuli Tengah
berkedudukan di Sibolga,
9. Kabupaten Tapanuli Utara
berkedudukan di Tarutung,
10. Kabupaten Tapanuli Selatan
berkedudukan di Padang Sidempuan,
11. Kabupaten Nias
berkedudukan di Gunung Sitoli,
12. Kabupaten Langkat
berkedudukan di Binjai,
13. Kabupaten Karo
berkedudukan di Kabanjahe,
14. Kabupaten Deli-Serdang
berkedudukan di Pematang- Medan,
15. Kabupaten Simelungan
berkedudukan di Pematang-
Siantar,
16. Kabupaten Asahan
berkedudukan
di
Tanjung
Balai,
17. Kabupaten Labuhan Batu
berkedudukan di Rantau Prapat.
- (2) Jika perkembangan keadaan di daerah menghendakinya, maka tempat kedudukan pemerintah daerah Kabupaten, atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang bersangkutan, setelah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dapat dipindahkan ke satu tempat lain dalam lingkungan daerah yang bersangkutan.
- (3) Dalam keadaan luar biasa tempat kedudukan pemerintah daerah seperti tersebut dalam ayat (1) di atas, untuk sementara waktu dapat dipindahkan ke lain tempat oleh Gubernur Kepala Daerah Sumatera-Utara.
BAB I
Pasal 3

.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:
1. Kabupaten Aceh Besar
terdiri dari 20 orang,
2. Kabupaten Pidie
terdiri dari 20 orang,
3. Kabupaten Aceh Utara
terdiri dari 20 orang,
4. Kabupaten Aceh Timur
terdiri dari 20 orang,
5. Kabupaten Aceh Tengah
terdiri dari 20 orang,
6. Kabupaten Aceh Barat
terdiri dari 20 orang,
- 7.
- Kabupaten Aceh Selatan
terdiri dari 20 orang,
- 8.
- Kabupaten Tapanuli Tengah
terdiri dari 20 orang,
9. Kabupaten Tapanuli Utara
terdiri dari 30 orang,
10. Kabupaten Tapanuli Selatan
terdiri dari 27 orang,
11. Kabupaten Nias
terdiri dari 20 orang,
12. Kabupaten Langkat
terdiri dari 20 orang,
13. Kabupaten Karo
terdiri dari 20 orang,
14. Kabupaten Deli-Serdang
terdiri dari 30 orang,
15. Kabupaten Simelungun
terdiri dari 30 orang,
16. Kabupaten Asahan
terdiri dari 20 orang,
17. Kabupaten Labuhan Batu
terdiri dari 20 orang,
BAB I
Pasal 3

Menteri Keuangan, setelah mendengar panitia ahli untuk cukai tembakau yang dimaksud dalam pasal 38 Ordonansi Cukai Tembakau (Staatsblad 1932 No. 517) dan semufakat dengan Menteri Perekonomian, menetapkan:
- a. Jenis atau jenis-jenis hasil tembakau yang dimaksud dalam pasal 4a Ordonansi Cukai Tembakau (Staatsblad 1932 No. 517), yang harus dimasukkan dalam pembebasan sebagian.
- b. tarip cukai untuk hasil tembakau yang dimaksud pada sub a di atas dan masa tarip itu berlaku.
BAB I
Pasal 3

Menteri Keuangan dapat menetapkan peraturan mengenai pembungkusan dan penetapan harga eceran dari hasil tembakau yang berdasarkan pasal 3a diberikan pembebasan sebagian dan mengenai hal-hal lain yang berkenaan dengan pembebasan sebagian itu.
BAB I
Pasal 3

Tidak menaati atau tidak menyuruh mengindahkan peraturan- peraturan yang dimaksud dalam pasal 3b dan dengan sengaja tidak meneliti kewajiban-kewajiban yang berdasarkan peraturan-peraturan Ordonansi Cukai Tembakau (Staatsblad 1932 No. 517) dibebankan kepada para pengusaha pabrik, dengan sendirinya mengakibatkan penghentian pembebasan sebagian dari cukai atas hasil-hasil dari pengusaha pabrik yang bersangkutan.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Nopember 1956 Menteri Kehakiman, ttd MOELJATNO.
LEMBARAN NEGARA NOMOR 58 TAHUN 1956
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Nopember 1956. Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO.
Menteri Keuangan, ttd JUSUF WIBISONO
Menteri Perekonomian, ttd BURHANUDDIN.