PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 12 Tahun 2011
Tentang PENGELOLAAN ZAKAT.
Berlaku: 28 Oktober 2011
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,
- a. bahwa zakat merupakan salah satu Rukun Islam yang bersifat wajib bagi setiap orang Islam yang mampu guna membersihkan dan mensucikan harta mereka, maka dipandang perlu untuk ditegakkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan;
- b. bahwa zakat merupakan sumber pendapatan dan potensi ekonomi ummat Islam, maka dipandang perlu untuk digali dan diberdayakan dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 426);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 10);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR dan
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar.
7. Badan Amil Zakat yang selanjutnya disingkat BAZ adalah Badan Amil Zakat Kabupaten Kepulauan Selayar.
8. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah pengumpul zakat yang dibentuk atau dikukuhkan oleh Badan Amil Zakat.
9. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah Pengelola Zakat yang dibentuk atas prakarsa dan oleh masyarakat, telah dikukuhkan oleh Pemerintah Daerah serta melakukan pengumpulan zakat di Kabupaten Kepulauan Selayar.
10. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
11. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
12. Zakat fitrah adalah harta yang disisihkan dari bahan makanan setiap orang Islam yang dibayarkan pada bulan Ramadhan.
13. Zakat mal adalah harta yang disisihkan oleh setiap orang Islam atau badan yang dimiliki oleh orang Islam dan dibayarkan setelah memenuhi nisab dan haulnya.
14. Muzakki atau Wajib zakat adalah orang muslim dan/atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang dibebani kewajiban membayar zakat.
15. Mustahiq adalah orang muslim dan/atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berhak menerima zakat.
16. Haul atau masa zakat adalah jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah zakat yang terhutang.
17. Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
18. Kadar zakat adalah besarnya perhitungan atau persentase zakat yang harus dikeluarkan.
19. Nomor Pokok Wajib Zakat yang selanjutnya disingkat NPWZ adalah sarana administrasi yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib zakat.
20. Surat Pemberitahuan Zakat yang selanjutnya disingkat SPZ adalah surat yang digunakan oleh wajib zakat untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran zakat yang terutang.
21. Surat Ketetapan Zakat yang selanjutnya disingkat SKZ adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah zakat yang terutang.
22. Surat Tagihan Zakat yang selanjutnya disingkat STZ adalah surat untuk melakukan tagihan zakat.
23. Surat Setoran Zakat yang selanjutnya disingkat SSZ adalah surat yang digunakan oleh wajib zakat untuk melakukan pembayaran zakat.
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan iman, taqwa, keterbukaan, profesionalisme, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan :
- a. meningkatkan pelayanan bagi muzakki dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama;
- b. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; dan
- c. meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 4

Sasaran pengelolaan zakat adalah tercapainya sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi mustahiq, yaitu :
- a. Fuqara, adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- b. Masakin, adalah orang yang harta dan penghasilannya belum cukup memenuhi kebutuhan bagi dirinya dan keluarganya;
- c. Amilin, adalah orang yang mencurahkan segenap waktu, pikiran, dan tenaganya untuk mengurus zakat;
- d. Muallaf, adalah orang yang dibujuk hatinya untuk meningkatkan keimanan dan kecintaannya kepada Islam;
- e. Riqab, adalah orang yang membebaskan dirinya atau orang lain dari perbudakan;
- f. Gharimin, adalah orang yang mempunyai utang yang digunakan dalam rangka kemaslahatan keluarganya dan ummat, tapi tidak mampu membayarnya;
- g. Ibnussabil, adalah orang yang dalam perjalanan untuk tujuan kegiatan Islam; dan
- h. Fisabilillah, adalah orang yang berjuang di Jalan Allah.
BAB III - SUBYEK, WAJIB, DAN OBYEK ZAKAT
Pasal 5

- (1) Yang menjadi subyek zakat adalah :
- a. Orang Islam; dan
- b. Badan Usaha yang dimiliki oleh orang Islam.
- (2) Subyek zakat dibedakan menjadi subyek zakat dalam daerah dan subyek zakat luar daerah.
- (3) Subyek zakat dalam daerah adalah Orang atau Badan yang berkedudukan di Kabupaten Kepulauan Selayar.
- (4) Subyek zakat luar daerah adalah Orang atau Badan yang tidak bertempat tinggal dan/atau tidak didirikan atau tidak berkedudukan di Kabupaten Kepulauan Selayar, tetapi menerima atau memperoleh penghasilan dari Kabupaten Kepulauan Selayar.
BAB III - SUBYEK, WAJIB, DAN OBYEK ZAKAT
Pasal 6

Wajib zakat adalah orang Islam atau Badan Usaha yang dimiliki orang Islam yang memenuhi ketentuan tentang haul dan nisab.
BAB III - SUBYEK, WAJIB, DAN OBYEK ZAKAT
Pasal 7

- (1) Zakat terdiri atas Zakat Maal dan Zakat Fitrah.
- (2) Zakat Maal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. emas;
- b. perak;
- c. uang;
- d. harta perusahaan dan perdagangan;
- e. hasil pertanian;
- f. hasil perkebunan;
- g. hasil perikanan;
- h. hasil pertambangan;
- i. hasil peternakan;
- j. penghasilan dan jasa; dan
- k. rikaz.
BAB IV - DASAR PENGENAAN ZAKAT
Pasal 8

- (1) Pengenaan zakat didasarkan pada haul, nisab, dan qadar zakat.
- (2) Haul, nisab, dan qadar zakat akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB V
Pasal 9

- (1) Setiap Muzakki harus mendaftarkan diri pada Badan Amil Zakat dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Zakat.
- (2) Setiap Badan Usaha yang dikenakan zakat, wajib melaporkan usahanya kepada Badan Amil Zakat.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Badan Amil Zakat.
Bagian Kedua
Surat Pemberitahuan
BAB V
Pasal 10

- (1) Setiap wajib zakat mengisi Surat Pemberitahuan, menandatangani, dan menyampaikannya kepada Badan Amil Zakat dalam wilayah wajib zakat bertempat tinggal atau berkedudukan.
- (2) Wajib zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di Badan Amil Zakat.
- (3) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan bagi Zakat Mal adalah selambatlambatnya 1 (satu) bulan sebelum akhir haul (masa) zakat.
- (4) Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan untuk Zakat Fitrah.
BAB V
Pasal 11

- (1) Wajib zakat mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan zakat dengan benar, lengkap dan menandatanganinya.
- (2) Apabila wajib zakat adalah Badan, Surat Pemberitahuan zakat harus ditandatangani oleh Pengurus atau Direksi.
Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran Zakat
BAB V
Pasal 12

- (1) 'Wajib zakat' wajib membayar atau menyetor zakat yang terutang di Badan Amil Zakat atau di tempat lain yang ditentukan oleh Amil Zakat.
- (2) Wajib Zakat Badan Usaha yang melaksanakan proyek/kegiatan pemerintah, membayar Zakat yang terutang ke Badan Amil Zakat apabila memenuhi nizabnya melalui pemotongan pada setiap pencairan proyek/kegiatan dengan nilai sebesar 2,5 % dari keuntungan perusahaan.
- (3) Besarnya keuntungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 10 % dari nilai Kontrak setelah dikeluarkan pajak.
- (4) Tata cara pembayaran dan penyetoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Badan Amil Zakat.
BAB VI - PENGUMPUL ZAKAT Bagian Kesatu Badan Amil Zakat Pasal 13
Pasal 14

Organisasi Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas :
- a. Dewan Pertimbangan;
- b. Komisi Pengawas; dan
- c. Badan Pelaksana.
BAB VI - PENGUMPUL ZAKAT Bagian Kesatu Badan Amil Zakat Pasal 13
Pasal 15

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berfungsi memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas dalam pengelola zakat oleh Badan Amil Zakat, meliputi aspek syari'ah dan aspek manajerial.
- (2) Dewan Pertimbangan terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota.
BAB VI - PENGUMPUL ZAKAT Bagian Kesatu Badan Amil Zakat Pasal 13
Pasal 16

- (1) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berfungsi sebagai pengawas internal Badan Amil Zakat atas kegiatan yang dilakukan Badan Pelaksana dalam Pengelola Zakat.
- (2) Komisi Pengawas terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota.
BAB VI - PENGUMPUL ZAKAT Bagian Kesatu Badan Amil Zakat Pasal 13
Pasal 17

- (1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berfungsi sebagai pelaksana pengelolaan zakat.
- (2) Badan Pelaksana terdiri atas seorang Ketua, dua orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dua orang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, Seksi Pengumpulan, Seksi Pendistribusian, Seksi Pendayagunaan dan Seksi Pengembangan yang bekerja secara profesional.
Bagian Kedua
Pengurus Badan Amil Zakat
BAB VI - PENGUMPUL ZAKAT Bagian Kesatu Badan Amil Zakat Pasal 13
Pasal 18

- (1) Pengurus Badan Amil Zakat ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Kantor Kementerian Agama yang terdiri atas Unsur Ulama, Cendikiawan dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Masa Tugas Badan Amil Zakat adalah 3 (tiga) tahun.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi pengurus Badan Amil Zakat, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. bertakwa kepada Allah SWT;
- b. memiliki pengetahuan tentang zakat;.
- c. memiliki kesempatan untuk mengurus zakat; dan
- d. shiddiq, tabliq, amanah, dan fathanah.
BAB VI - PENGUMPUL ZAKAT Bagian Kesatu Badan Amil Zakat Pasal 13
Pasal 19

- (1) Pengurus Badan Amil Zakat dapat berhenti atau diberhentikan.
- (2) Pengurus Badan Amil Zakat berhenti karena :
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.
- (3) Pengurus Badan Amil Zakat diberhentikan karena :
- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; atau
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).
Bagian Ketiga
Kewenangan Pengumpulan Zakat
BAB VI - PENGUMPUL ZAKAT Bagian Kesatu Badan Amil Zakat Pasal 13
Pasal 20

- (1) Badan Amil Zakat berwenang mengumpulkan zakat dari :
- a. Pegawai pada Instansi Pemerintah Vertikal lingkup Kabupaten Kepulauan Selayar;
- b. Pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
- c. Perusahaan swasta skala Kabupaten Kepulauan Selayar;
- d. Perusahaan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
- e. Perusahaan/Lembaga Luar Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang mendapatkan penghasilan yang bersumber dari Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- f. Pribadi muslim yang bermukim dan/atau berusaha di Kabupaten Kepulauan Selayar.
- (2) Pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Unit Pengumpul yang dibentuk atau dikukuhkan oleh Badan Amil Zakat.
Bagian Keempat
Lembaga Amil Zakat
BAB VI - PENGUMPUL ZAKAT Bagian Kesatu Badan Amil Zakat Pasal 13
Pasal 21

Lembaga Amil Zakat dibentuk atas prakarsa dari dan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - PENGUMPUL ZAKAT Bagian Kesatu Badan Amil Zakat Pasal 13
Pasal 22

Lembaga Amil Zakat dapat melakukan pengumpulan zakat apabila :
- a. telah dikukuhkan oleh Bupati;
- b. telah mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama; dan
- c. zakat yang dikumpul disalurkan kepada mustahiq dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.
BAB VII - PENGELOLAAN ZAKAT
Pasal 23

- (1) Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat wajib menyusun program di bidang :
- a. perencanaan pengelolaan zakat;
- b. pengorganisasian pengumpul zakat;
- c. pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan zakat; dan
- d. pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
- (2) Penyusunan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap awal tahun berjalan.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk mendapat persetujuan.
BAB VII - PENGELOLAAN ZAKAT
Pasal 24

- (1) Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat wajib menyusun database tentang mustahiq dan muzakki.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperbaharui setiap awal tahun berjalan.
- (3) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk mendapat pengesahan.
BAB VIII - PENGUMPULAN ZAKAT
Pasal 25

- (1) Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat selain berwenang mengumpulkan zakat, juga berwenang mengumpulkan infaq, sadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.
- (2) Ketentuan mengenai infaq, sadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah dilakukan secara perorangan dan secara kolektif.
BAB VIII - PENGUMPULAN ZAKAT
Pasal 26

- (1) Pembayaran Zakat Maal dapat dilakukan sekaligus atau bertahap.
- (2) Setiap penerimaan zakat harus disertai Bukti Surat Setoran Zakat.
- (3) Surat Setoran Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap tiga.
BAB VIII - PENGUMPULAN ZAKAT
Pasal 27

- (1) Setiap pembayaran zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, isi, jenis, ukuran tanda bukti penerimaan dan buku penerimaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Badan Amil Zakat.
BAB IX - RESTITUSI ZAKAT
Pasal 28

- (1) Wajib zakat dapat mengajukan permohonan secara tertulis pengembalian kelebihan pembayaran zakat kepada Ketua Badan Amil Zakat dengan menyebutkan sekurangkurangnya :
- a. nama dan alamat wajib zakat;
- b. masa zakat;
- c. besarnya kelebihan pembayaran zakat; dan
- d. alasan yang jelas.
- (2) Paling lama tiga bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran zakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Ketua Badan Amil Zakat harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Ketua Badan Amil Zakat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran zakat dianggap terkabul.
- (4) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dibuatkan surat ketetapan zakat 'lebih bayar' yang diterbitkan dalam jangka waktu paling lama satu bulan.
BAB IX - RESTITUSI ZAKAT
Pasal 29

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran zakat dilakukan dalam waktu paling lama (2) dua bulan sejak diterbitkannya surat kelebihan zakat dengan menerbitkan surat perintah pembayaran kelebihan zakat.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran zakat yang dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya surat kelebihan zakat, Ketua Badan Amil Zakat memberikan imbalan jasa atas keterlambatan pembayaran kelebihan zakat.
- (3) Ketua Badan Amil Zakat harus memperhitungkan pembayaran tahun berikutnya bagi wajib zakat yang melakukan kelebihan pembayaran zakat.
BAB X - PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT
Pasal 30

- (1) Hasil penerimaan zakat maal dan zakat fitrah didistribusikan kepada mustahiq.
- (2) Hasil penerimaan infaq, sadaqah, hibah, dan kafarat didistribusikan kepada kegiatan usaha produktif.
- (3) Hasil penerimaan wasiat dan waris didistribusikan kepada mereka yang berhak.
- (4) Tata cara pelaksanaan pendistribusian zakat, infaq, sadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat diatur lebih lanjut oleh Badan Amil Zakat.
Bagian Kedua
Pendayagunaan Zakat
BAB X - PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT
Pasal 31

- (1) Kelebihan pendistribusian zakat kepada para mustahiq, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) didayagunakan pada usaha produktif.
- (2) Tata cara pendayagunaan zakat pada usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Badan Amil Zakat.
BAB XI - PEMBUKUAN
Pasal 32

- (1) Setiap penerimaan dan penyaluran zakat, wajib dibukukan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi.
- (2) Pembukuan pengelolaan zakat wajib diaudit oleh auditor yang ditunjuk oleh Bupati.
BAB XII - PENGAWASAN
Pasal 33

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat dilakukan oleh Komisi Pengawas.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan Badan Amil Zakat, Komisi Pengawas dapat dibantu oleh Akuntan Publik.
- (3) Hasil pengawasan Komisi Pengawas disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Tata cara dan prosedur pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Komisi Pengawas.
BAB XII - PENGAWASAN
Pasal 34

- (1) Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil zakat wajib menyampaikan laporan tahunan atas pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Tata cara dan prosedur penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipublikasikan melalui media massa.
BAB XII - PENGAWASAN
Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.
- (2) Tata cara dan prosedur pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - KOORDINASI PENGELOLAAN ZAKAT
Pasal 36

- (1) Pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah melalui Bagian atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tata cara pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - PENYIDIKAN
Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan zakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan zakat, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. menerima, mencari, menyimpulkan dan meneliti keterangan, mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan zakat;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan zakat;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan zakat;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan zakat;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan zakat menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
Diundangkan di Benteng pada tanggal 28 Oktober 2011
SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,
ZAINUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2011 NOMOR 12
BAB XV - SANKSI PIDANA
Pasal 38

- (1) Pengelola zakat yang lalai ataupun sengaja tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 30 ayat (1) diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor seluruhnya ke Kas Daerah.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, instansi terkait dan masyarakat harus berpedoman pada aturan pengelolaan zakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
Ditetapkan di Benteng pada tanggal 28 Oktober 2011
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,
SYAHRIR WAHAB