PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor I Tahun 2014
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA SWAHLUNTO
Berlaku: 11 TAHUN 2007
N/A
Preamble

Menimbang : a. Usaha Milik Badan Usaha Milik Daerah Kota Sawahlunto,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Daerah Kota Sawahlunto.
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59),
2. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ( Lembaran Negara Republik
|
Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387),
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),
5. Undang-Undang. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441),
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
f
Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387):
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 2
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 3.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 4. Indonesia Nomor 4400):
- Undang-Undang. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844): 5
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 6.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441), 7.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 8.
f
2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756):
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 9
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3741):
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16),
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5),
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 6):
|
Menetapkan
:
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 7).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA SWAHLUNTO
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2007 Nomor 11), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
Dalam melaksanakan tujuan usahanya, BUMD dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, Koperasi dan Swasta.
2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (la), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7
- (1) Pengurusan BUMD dilakukan oleh Direksi.
2. (la) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS
- (2) Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan BUMD, kepentingan BUMD serta mewakili BUMD baik didalam maupun diluar pengadilan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar BUMD dan Peraturan Perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-
|
prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitasdan pertanggungjawaban serta kewajaran.
3. Ketentuan ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (la), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8
- (1) Pengawasan BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas dilakukan oleh Komisaris dan BUMD yang berbentuk Perusahaan Daerah dilakukan oleh Dewan Pengawas.
2. (la) Komisaris atau Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Komisaris dan Dewan Pengawas bertanggungjawab penuh atas pengawasan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Komisaris dan Dewan Pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar BUMD dan Peraturan Perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.
4. Ketentuan Pasal 9 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut: 1
Pasal 9
- (1) Direksi dan Komisaris bertanggungjawab kepada RUPS.
- (2) Para anggota Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas dilarang mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMD, selain penghasilan yang sah.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 18

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian.
- (3) Anggaran Dasar menyusun tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi.
- (4) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Pejabat yang berwenang.
- (5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan ke DPRD.
7. Ketentuan Pasal 23 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (2) dan ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 23

- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja jangka panjang yang merupakan rencana strategi yang memuat sasaran dan tujuan Persero yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. |
- (2) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandantangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Rencana Kerja Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disiapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengangkatan direksi. 3
- (4) Rencana Kerja Jangka Panjang yang telah disahkan oleh RUPS diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
8. Ketentuan ayat (2) Pasal 24 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut: 1
N/A
Pasal 24

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang,
- (2) Direksi wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan kepada RUPS dan sudah disahkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (3) Rencana kerja tahunan yang telah disahkan oleh RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ditandatangani oleh direksi dan komisaris harus disampaikan kepada pemerintah daerah.
9. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 25

- (1) Paling lambat waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Persero ditutup, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan,
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris:
- (3) Dalam hal ada anggota Direksi atau Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana
|
dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- 10.Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 30 disisip 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 30

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya perusahaan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasehat pada Direksi,
- (2) Pengawasan dan pemberian nasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan,
3. (2a) Dalam hal tertentu Dewan Komisaris dapat meminta perusahaan diaudit oleh auditor indenpenden.
- (3) Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih.
- (4) Dewan Komisaris yang terdiri lebih satu orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
6. 11.Ketentuan ayat (3) Pasal 38 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut: 1
N/A
Pasal 38

- (1) Anggaran Dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih Komisaris independen dan 1 (satu) orang Komisaris utusan.
- (2) Komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terapiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan atau anggota Dewan | Komisaris lainnya.
- (3) Pada awal pendirian perseroan Komisaris utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (4) Jika terjadi perubahan Dewan Komisaris maka ditetapkan oleh RUPS setelah menerima usulan dari Dewan Komisaris.
3. 12.Ketentuan Pasal 58 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 58

- (1) Dewan Pengawas bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perusda serta memberi nasehat kepada Direksi.
- (2) Dalam hal tertentu dewan pengurus dapat meminta auditor indenpenden untuk mengaudit perusahaan.
3. 13.Ketentuan Pasal 67 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut 1
N/A
Pasal 67

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMD agar dapat beroperasi secara efisien, transparan dan profesional,
- (2) Tujuan restrukturisasi adalah untuk :
- a. meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan,
- b. memberikan manfaat berupa deviden dan pajak kepada negara,
5. Cc. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen, dan
- d. memudahkan pelaksanan privatisasi.
- (3) Pelaksanaan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan asas biaya dan / manfaat yang diperoleh.
- (4) Restrukturisasi dapat dilakukan melalui persetujuan RUPS.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.
ditetapkan di Sawahlunto 2014
pada tanggal I$ Agustus
WALIKOTA SAWAHLUNTO,
ALI
YUSUF
ni
Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal 1$ Agustus 2014 SEKRETARIS DAE KOTA SAWAHLUNTO, / Z0 N SAYUTI
LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2014 NOMOR
PENJELASAN
Pasal 3

Cukupjelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukupjelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukupjelas Pasal 18
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 30

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 38

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 58

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 67

Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 3f