PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor TAHUN Tahun 2013
Tentang I. UMUM
Berlaku: 4 September 2013
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PENAGIHAN PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,
: a.
bahwa dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah terdapat utang pajak yang tidak dilunasi oleh Wajib Pajak sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa untuk mengefektifkan pelaksanaan dan Pengelolaan Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengatur mengenai Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/B).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAGIHAN PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA.
BAB III - JURUSITA PAJAK
Pasal 3

- (1) Kepala Daerah mengangkat dan memberhentikan juru sita pajak.
- (2) Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi juru sita pajak:
- a. berijasah serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat;
- b. berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/Golongan II/a;
- c. berbadan sehat;
- d. lulus pendidikan dan latihan jurusita pajak; dan
- e. jujur, bertanggungjawab dan penuh pengabdian.
BAB III - JURUSITA PAJAK
Pasal 4

Sebelum memangku jabatannya, juru sita pajak diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya oleh Kepala Daerah yang berbunyi sebagai berikut:
"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memangku jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga".
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan saya ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian".
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undangundang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia".
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, saksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dalam melaksanakan kewajiban saya dan akan berlaku sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang juru sita pajak yang berbudi baik dan jujur, menegakkan hukum dan keadilan"
BAB III - JURUSITA PAJAK
Pasal 5

- (1) Juru sita pajak bertugas:
- a. melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
- b. memberitahukan surat paksa; dan
- c. melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (2) Juru sita pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan surat tugas dan kartu tanda pengenal juru sita pajak dan harus diperlihatkan kepada penanggung pajak.
- (3) Dalam melaksanakan penyitaan, juru sita pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal penanggung pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.
- (4) Juru sita pajak menjalankan tugas di Wilayah Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, juru sita pajak dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Satpol PP, Badan Pertanahan Nasional, Pengadilan Negeri, Bank, Juru Sita Pajak Daerah setempat atau pihak lain.
BAB III - JURUSITA PAJAK
Pasal 6

- (1) Juru sita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus yang diterbitkan oleh Kepala Dipenda apabila:
- a. penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus sekurangkurangnya memuat:
- a. nama wajib pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajak;
- b. besarnya utang pajak;
- c. perintah untuk membayar; dan
- d. saat pelunasan pajak.
- (3) Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan surat paksa.
- (4) Tata cara dan mekanisme penyampaian surat perintah penagihan seketika dan sekaigus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB IV - SURAT PAKSA Pasal 7
Pasal 8

- (1) Surat paksa diterbitkan apabila:
- a. penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
- b. terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
- (2) Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah diterbitkan surat peringatan kedua, atau telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus.
BAB IV - SURAT PAKSA Pasal 7
Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi keadaan diluar kekuasaan Kepala Dipenda atau sebab lain, Surat paksa pengganti dapat diterbitkan oleh Kepala Dipenda karena jabatan.
- (2) Surat paksa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan surat paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
BAB IV - SURAT PAKSA Pasal 7
Pasal 10

- (1) Surat paksa diberitahukan oleh juru sita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat paksa kepada penanggung pajak.
- (2) Pemberitahuan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. hari dan tanggal pemberitahuan surat paksa;
- b. nama juru sita pajak;
- c. nama yang menerima; dan
- d. tempat pemberitahuan surat paksa.
- (3) Surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh juru sita pajak kepada:
- a. penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha, atau di tempat lain yang memungkinkan;
- b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
- c. salah seorang ahli waris, atau pelaksana wasiat, atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
- d. para ahli waris, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- (4) Surat paksa terhadap Badan diberitahukan oleh juru sita pajak kepada:
- a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
- b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila juru sita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
BAB IV - SURAT PAKSA Pasal 7
Pasal 11

- (1) Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, surat paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas, atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal wajib pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, surat paksa diberitahukan kepada orang atau Badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.
- (2) Dalam hal wajib pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
BAB IV - SURAT PAKSA Pasal 7
Pasal 12

- (1) Apabila pemberitahuan Surat paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat.
- (2) Dalam hal wajib pajak atau penanggung pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian surat paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan surat paksa pada papan pengumuman Kantor Dipenda, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain.
- (3) Dalam hal penanggung pajak atau pihak-pihak yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) menolak untuk menerima surat paksa, juru sita pajak meninggalkan surat paksa dimaksud dan mencatatnya dalam berita acara bahwa penanggung pajak tidak mau menerima surat paksa, dan surat paksa dianggap telah diberitahukan.
- (4) Tata cara dan mekanisme pemberitahuan surat paksa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB IV - SURAT PAKSA Pasal 7
Pasal 13

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - SURAT PAKSA Pasal 7
Pasal 14

Pelaksanaan surat paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah surat paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
BAB V - PENYITAAN Pasal 15
Pasal 16

- (1) Setiap melaksanakan penyitaan, juru sita pajak membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh juru sita pajak, penanggung pajak dan saksi-saksi.
- (2) Dalam hal penanggung pajak adalah badan maka berita acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, atau pegawai tetap perusahaan.
- (3) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh penanggung pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), berita acara pelaksanaan sita ditandatangani juru sita pajak dan saksi-saksi.
- (4) Berita acara pelaksanaan sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun penanggung pajak menolak menandatangani berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
BAB V - PENYITAAN Pasal 15
Pasal 17

- (1) Salinan berita acara pelaksanaan sita dapat ditempelkan pada barang bergerak, atau barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat barang bergerak, atau barang tidak bergerak yang disita berada, dan/atau di tempat-tempat umum.
- (2) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita.
BAB V - PENYITAAN Pasal 15
Pasal 18

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang antara lain dapat berupa:
- a. barang bergerak termasuk mobil, sepeda motor, perhiasan, uang tunai, deposito, tabungan di Bank, obligasi, saham, alat-alat elektronik;
- b. barang tidak bergerak termasuk tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penyitaan terhadap penanggung pajak badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.
- (3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh juru sita pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
BAB V - PENYITAAN Pasal 15
Pasal 19

- (1) Barang bergerak milik penanggung pajak yang dikecualikan dari penyitaan adalah:
- a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
- b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;
- c. perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara;
- d. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan;
- e. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); atau
- f. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
- (2) Perubahan besarnya nilai peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
- (3) Dalam hal barang yang disita mudah rusak atau cepat busuk, dikecualikan dari penjualan secara lelang.
BAB V - PENYITAAN Pasal 15
Pasal 20

Barang yang telah disita dititipkan kepada penanggung pajak, kecuali apabila menurut juru sita pajak barang dimaksud perlu disimpan di Kantor Dipenda atau di tempat lain.
BAB V - PENYITAAN Pasal 15
Pasal 21

- (1) Terhadap barang yang telah disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana, juru sita pajak menyampaikan Surat Paksa dengan dilampiri surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa barang dimaksud akan disita apabila proses pembuktian telah selesai dan diputuskan bahwa barang bukti dikembalikan kepada penanggung pajak.
- (2) Kejaksaan atau Kepolisian segera memberitahukan kepada Kepala Dipenda yang menerbitkan Surat Paksa agar segera melaksanakan penyitaan sebelum barang dimaksud dikembalikan kepada penanggung pajak.
- (3) Dalam hal barang yang disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian telah dikembalikan kepada penanggung pajak tanpa pemberitahuan kepada Kepala Dipenda, penyitaan terhadap barang dimaksud tetap dapat dilaksanakan.
BAB V - PENYITAAN Pasal 15
Pasal 22

- (1) Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.
- (2) Terhadap barang yang telah disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juru sita pajak menyampaikan Surat Paksa kepada Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.
- (3) Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam sidang berikutnya menetapkan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.
- (4) Instansi lain yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah menerima Surat Paksa menjadikan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.
- (5) Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahulu Negara untuk tagihan pajak.
- (6) Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap:
- a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
- b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan
- c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
- (7) Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera disampaikan oleh Pengadilan Negeri kepada Kantor Lelang untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian hasil lelang.
BAB V - PENYITAAN Pasal 15
Pasal 23

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:
- a. nilai barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak; atau
- b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.
BAB V - PENYITAAN Pasal 15
Pasal 24

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila penanggung pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan Putusan Pengadilan atau Putusan Badan Peradilan Pajak, atau ditetapkan lain dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pencabutan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Pencabutan Sita yang diterbitkan oleh Kepala Dipenda.
- (3) Surat pencabutan sita sekaligus berfungsi sebagai pencabutan berita acara pelaksanaan sita disampaikan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak dan instansi yang terkait, diikuti dengan pengembalian penguasaan barang yang disita kepada penanggung pajak.
- (4) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang yang kepemilikannya terdaftar, tindasan surat pencabutan sita disampaikan kepada instansi tempat barang tersebut terdaftar.
BAB V - PENYITAAN Pasal 15
Pasal 25

Dalam hal penyitaan, penanggung pajak dilarang:
- a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita;
- b. membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu;
- c. membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; dan/atau
- d. merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita, atau salinan berita acara pelaksanaan sita yang telah ditempel pada barang sitaan.
BAB VI - PELELANGAN Pasal 26
Pasal 27

- (1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa.
- (2) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
- (3) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.
- (4) Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media massa.
- (5) Kepala Dipenda bertindak sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan permintaan lelang kepada Kantor Lelang sebelum lelang dilaksanakan.
- (6) Kepala Dipenda atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang dan menandatangani asli risalah lelang.
- (7) Kepala Dipenda dan juru sita pajak tidak diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang, berlaku juga terhadap istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus, serta anak angkat.
- (8) Kepala Dipenda dan juru sita pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Perubahan besarnya nilai barang yang tidak harus diumumkan melalui media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB VI - PELELANGAN Pasal 26
Pasal 28

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh wajib pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
- (2) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh penanggung pajak.
- (3) Lelang tidak dilaksanakan apabila penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan Badan Peradilan Pajak, atau objek lelang musnah.
BAB VI - PELELANGAN Pasal 26
Pasal 29

- (1) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak.
- (2) Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1% (satu persen) dari pokok lelang.
- (3) Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh Kepala Dipenda walaupun barang yang akan dilelang masih ada.
- (4) Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Kepala Dipenda kepada penanggung pajak segera setelah pelaksanaan lelang.
- (5) Dalam hal Kepala Dipenda lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (6) Hak penanggung pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan risalah lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.
BAB VI - PELELANGAN Pasal 26
Pasal 30

- (1) Besarnya biaya penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) yang meliputi pemberitahuan surat paksa, pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Hasil penerimaan biaya penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.
BAB VII - GUGATAN DAN SANGGAHAN Pasal 31
Pasal 32

- (1) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri.
- (2) Pengadilan Negeri yang menerima surat sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dipenda.
- (3) Kepala Dipenda menangguhkan pelaksanaan penagihan pajak hanya terhadap barang yang disanggah kepemilikannya sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita tidak dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan.
BAB VII - GUGATAN DAN SANGGAHAN Pasal 31
Pasal 33

- (1) Penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada Kepala Dipenda terhadap surat peringatan atau surat lain yang sejenis, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang dan surat penentuan harga limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (2) Kepala Dipenda dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dipenda tidak memberikan keputusan, permohonan penanggung pajak dianggap dikabulkan dan penagihan ditunda untuk sementara waktu.
- (4) Kepala Dipenda karena jabatan dapat membetulkan surat peringatan atau surat lain yang sejenis, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, dan surat penentuan harga limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (5) Tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan dibetulkan oleh Kepala Dipenda.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan sesuai jangka waktu semula.
BAB VII - GUGATAN DAN SANGGAHAN Pasal 31
Pasal 34

- (1) Apabila setelah pelaksanaan lelang wajib pajak memperoleh keputusan keberatan atau putusan banding yang mengakibatkan utang pajak menjadi berkurang atau nihil sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak tidak dapat meminta atau tidak berhak menuntut pengembalian barang yang telah dilelang.
- (2) Kepala Dipenda mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan.
BAB VII - GUGATAN DAN SANGGAHAN Pasal 31
Pasal 35

- (1) Penagihan pajak tidak dilaksanakan apabila telah kedaluwarsa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Pengajuan keberatan atau permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.
Ditetapkan di Bangkalan pada tanggal 4 September 2013
BUPATI BANGKALAN,
MUHAMMAD MAKMUN IBNU FUAD
Diundangkan di Bangkalan
Pada tanggal 18 September 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
EDDY MOELJONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2013 NOMOR 1/B.
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Dalam rangka memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan dana dari masyarakat, antara lain, berupa pembayaran Pajak Daerah. Peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya.
Selama ini penagihan pajak telah dilakukan, namun dalam pelaksanaannya masih kurang memiliki daya paksa terhadap wajib pajak yang lalai memenuhi kewajibannya, sehingga diperlukan Peraturan Daerah tentang Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa.
Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Peraturan Daerah tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan Wajib Pajak dengan kepentingan Daerah. Keseimbangan kepentingan dimaksud berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil, serasi, dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum.
Peraturan Daerah tentang Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa mengatur ketentuan tentang tata cara tindakan penagihan semua jenis Pajak Daerah, yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Berupa penagihan seketika dan sekaligus, pelaksanaan Surat Paksa, penyitaan dan pelelangan.
Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan banding, sehingga Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti sampai pelelangan barang Penanggung Pajak.
Dalam rangka menegakkan keadilan, Peraturan Daerah ini tetap memberikan perlindungan hukum, baik kepada Penanggung Pajak maupun pihak ketiga, berupa hak untuk mengajukan gugatan dan sanggahan, karena pelaksanaan sanggahan pada hakikatnya tidak berbeda dengan pelaksanaan
gugatan. Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini mengatur bahwa gugatan Penanggung Pajak terhadap tindakan pelaksanaan penagihan Pajak Daerah berupa pelaksanaan Surat Paksa, Sita, atau Lelang diajukan kepada Pengadilan Pajak. Sementara itu, sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita diajukan ke Pengadilan Negeri. Perlindungan hukum terhadap hak dimaksud diberikan porsi tersendiri yang dituangkan berupa ketentuan dalam beberapa pasal di dalam Peraturan Daerah ini.
PENJELASAN
Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Ayat ini mengatur ketentuan tentang pemberian kewenangan kepada Kepala Dipenda untuk mengangkat dan memberhentikan juru sita pajak, menerbitkan surat peringatan dan/atau surat lain yang sejenis, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, surat pencabutan sita, pengumuman lelang, surat penentuan harga limit, pembatalan lelang, atau menerbitkan surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah.Yang dimaksud dengan surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah antara lain surat permintaan tanggal dan jadwal waktu pelelangan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, permintaan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) kepada Badan Pertanahan Nasional, surat permintaan bantuan kepada Kepolisian.##
PENJELASAN
Pasal 3

Ayat (1)

Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5

Ayat (1)

Huruf aCukup jelas## Huruf bYang dimaksud dengan memberitahukan Surat Paksa adalah menyampaikan Surat Paksa secara resmi kepada penanggung pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa.## Huruf cCukup jelas.Ayat (2)Ketentuan ini mengatur keharusan juru sita pajak dalam melaksanakan kewajibannya dilengkapi dengan kartu tanda pengenal yang diterbitkan oleh Kepala Dipenda. Hal ini dimaksudkan sebagai bukti diri bagi Jurusita Pajak bahwa yang bersangkutan adalah Juru Sita Pajak yang sah.## Ayat (3)Ketentuan ini mengatur kewenangan juru sita pajak dalam melaksanakan penyitaan untuk menemukan objek sita yang ada di tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat tinggal penanggung pajak dengan memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat, misalnya, dengan terlebih dahulu izin dari penanggung pajak. Kewenangan ini pada hakekatnya tidak sama dengan penggeledahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana.## Ayat (4)Juru sita pajak dalam melaksanakan tugas dapat meminta bantuan pihak lain, misalnya, dalam hal penanggung pajak tidak memberi izin atau menghalangi pelaksanaan penyitaan, juru sita pajak dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan. Demikian juga dalam hal penyitaan terhadap barang tidak bergerak seperti tanah, juru sita pajak dapat meminta bantuan kepada Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah setempat untuk meneliti kelengkapan dokumen berupa keterangan kepemilikan atau dokumen lainnya, serta Bank untuk melakukan pemblokiran rekening penanggung pajak dan/atau meminta informasi dan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan penanggung pajak.Ayat (5)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 7

Ayat (1)

Agar tercapai efektivitas dan efisiensi penagihan Pajak Daerah yang didasari Surat Paksa, ketentuan ini memberikan kekuatan eksekutorial serta memberi kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding.Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatur bahwa apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan Kepala Dipenda, misalnya, kecurian, kebanjiran, kebakaran, atau gempa bumi yang menyebabkan Surat Paksa asli rusak, tidak terbaca atau sebab lain misalnya Surat Paksa hilang atau tidak dapat diketemukan lagi, Kepala Dipenda karena jabatannya dapat menerbitkan Surat Paksa Pengganti yang mempunyai kekuatan dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa.## Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10

## Ayat (1)

Mengingat Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte, yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pemberitahuan kepada penanggung pajak oleh juru sita pajak dilaksanakan dengan cara membacakan isi Surat Paksa dan kedua belah pihak menandatangani berita acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan. Selanjutnya salinan Surat Paksa diserahkan kepada penanggung pajak, sedangkan Surat Paksa asli disimpan di kantor Dispenda.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Terhadap wajib pajak yang meninggal dunia dan meninggalkan warisan yang telah dibagi, Surat Paksa diterbitkan dan diberitahukan kepada masing-masing ahli waris. Surat Paksa dimaksud memuat antara lain, jumlah utang Pajak Daerah yang telah dibagi sebanding dengan besarnya warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Dalam hal ahli waris belum dewasa, Surat Paksa diserahkan kepada wali atau pengampunya.Ayat (4)Huruf aPemberitahuan Surat Paksa terhadap Badan dapat disampaikan :-  Untuk perseroan terbatas kepada pengurus meliputi Direksi, Komisaris, pemegang saham tertentu, dan orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perseroan.-  Pengertian Komisaris meliputi Komisaris sebagai orang yang lazim disebut Dewan Komisaris dan Komisaris sebagai orang perseroan yang lazim disebut anggota Komisaris. Yang dimaksud dengan pemegang saham tertentu adalah pemegang saham pengendali atau pemegang saham mayoritas dari perseroan terbatas terbuka dan seluruh pemegang saham dari perseroan terbatas tertutup.-  Untuk Bentuk Usaha Tetap kepada Kepala Perwakilan, Kepala Cabang atau Penanggung Jawab.-  Untuk Badan Usaha lainnya seperti persekutuan, firma, perseroan komanditer kepada Direktur, Pemilik Modal atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas perusahaan dimaksud.-  Untuk Yayasan kepada Ketua, atau orang yang melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas Yayasan dimaksud.## Huruf bPengertian pegawai tetap adalah pegawai perusahaan yang membidangi keuangan, pembukuan, perpajakan, personalia, hubungan masyarakat, atau bagian umum dan bukan pegawai## harian.##
PENJELASAN
Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan seorang kuasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan.##
PENJELASAN
Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Apabila juru sita pajak tidak menjumpai seorangpun, Salinan Surat Paksa disampaikan kepada penanggung pajak melalui aparat Pemerintah Daerah setempat sekurang-kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa dengan membuat berita acara, yang selanjutnya Salinan Surat Paksa dimaksud akan segera diserahkan kepada penanggung pajak yang bersangkutan.## Ayat (3)Apabila penanggung pajak menolak menerima Surat Paksa dengan berbagai alasan, misalnya, karena Wajib Pajak sedang mengajukan keberatan, salinan Surat Paksa dimaksud ditinggalkan di tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat kedudukan penanggung pajak dan dicatat dalam berita acara bahwa penanggung pajak tidak mau atau menolak menerima salinan Surat Paksa. Dengan demikian, Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.Ayat (4) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13

Jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada penanggung pajak melunasi utang Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam Surat Paksa.

Kehadiran para Saksi dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan penyitaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yangCukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14 Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) berlaku. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1)

Berita acara pelaksanaan sita merupakan pemberitahuan kepada penanggung pajak dan masyarakat bahwa penguasaan barang penanggung pajak telah berpindah dari penanggung pajak kepada Kepala Dipenda. Oleh karena itu, dalam setiap penyitaan juru sita pajak harus membuat berita acara pelaksanaan sita secara jelas dan lengkap yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal, nomor, nama juru sita pajak, nama dan jenis barang yang disita, dan tempat penyitaan.## Ayat (2)Pemberitahuan Surat Paksa terhadap Badan dapat disampaikan:-  Untuk perseroan terbatas, kepada pengurus meliputi Direksi, Komisaris, pemegang saham tertentu, dan orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perseroan.-  Pengertian Komisaris meliputi Komisaris sebagai orang yang lazim disebut Dewan Komisaris dan Komisaris sebagai orang perseroan yang lazim disebut anggota Komisaris. Yang dimaksud dengan pemegang saham tertentu adalah pemegang saham pengendali atau pemegang saham mayoritas dari perseroan terbatas terbuka dan seluruh pemegang saham dari perseroan terbatas tertutup.-  Untuk Bentuk Usaha Tetap kepada kepala perwakilan, kepala cabang atau penanggung jawab.-  Untuk Badan Usaha lainnya seperti persekutuan, perseroan komanditer, firma oleh Direktur, Pemilik modal atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas perusahaan dimaksud.-  Untuk Yayasan oleh Ketua, atau orang yang melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas Yayasan dimaksud.Penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Sita dimaksudkan untuk memberi pengertian bahwa mereka turut bertanggung jawab atas kewajiban Badan Usaha tersebut sehingga barang-barang milik mereka juga dapat dijadikan jaminan utang Pajak Daerah (dapat disita).## Ayat (3)Salah seorang Saksi dari Pemerintah Daerah setempat, sekurangkurangnya Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa.## Ayat (4)Dalam pelaksanaan sita yang tidak dihadiri oleh penanggung pajak, berita acara pelaksanaan sita harus memuat alasan ketidakhadiran penanggung pajak. Diperlukannya saksi dari Pemerintah Daerah setempat berfungsi sebagai saksi legalisator. Dengan demikian, berita acara pelaksanaan sita dimaksud tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.##
PENJELASAN
Pasal 17

## Ayat (1)

Cukup jelas.## Ayat (2)Pada dasarnya terhadap barang yang disita harus ditempeli salinan berita acara pelaksanaan sita, kecuali jika terdapat barang yang disita yang sesuai sifatnya tidak dapat ditempeli salinan berita acara pelaksanaan sita, misalnya, uang tunai atau sebidang tanah.Penempelan atau pemberian segel sita pada barang yang disita dimaksudkan sebagai pengumuman bahwa penyitaan telah dilaksanakan, baik dihadiri ataupun tidak dihadiri oleh penanggung pajak.##
PENJELASAN
Pasal 18

## Ayat (1)

-  Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang Pajak Daerah dari Penanggung Pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang Penanggung Pajak, baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan Penanggung Pajak, atau di tempat lain maupun yang penguasaannya berada di tangan pihak lain.-  Pada dasarnya penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak, namun dalam keadaan tertentu penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak tanpa melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak. Keadaan tertentu, misalnya, juru sita pajak tidak menjumpai barang bergerak yang dapat dijadikan obyek sita, atau barang bergerak yang dijumpainya tidak mempunyai nilai, atau harganya tidak memadai jika dibandingkan dengan utang pajaknya.-  Pengertian kepemilikan atas tanah meliputi, antara lain, hak milik, hak pakai, hak guna bangunan, dan hak guna usaha.-  Yang dimaksud dengan penguasaan berada ditangan pihak lain, misalnya, disewakan atau dipinjamkan, sedangkan yang dimaksud dengan dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, misalnya, barang yang dihipotekkan, digadaikan, atau diagunkan.Ayat (2)Pada dasarnya penyitaan terhadap Badan dilakukan terhadap barang milik perusahaan. Namun apabila nilai barang tersebut tidak mencukupi atau barang milik perusahaan tidak dapat ditemukan atau karena kesulitan dalam melaksanakan penyitaan terhadap barang milik perusahaan, maka penyitaan dapat dilakukan terhadap barang-barang milik Pengurus, Kepala Perwakilan, Kepala Cabang, Penanggung Jawab, Pemilik Modal atau Ketua untuk Yayasan.Ayat (3)Dalam memperkirakan nilai barang yang disita, juru sita pajak harus memperhatikan jumlah dan jenis barang berdasarkan harga wajar sehingga juru sita pajak tidak dapat melakukan penyitaan secara berlebihan. Dalam hal tertentu juru sita pajak dimungkinkan untuk meminta bantuan jasa penilai.##
PENJELASAN
Pasal 19

Ayat (1)

Huruf aCukup jelas.## Huruf bPengertian makanan dan minuman termasuk obat-obatan yang dipergunakan/diminum dalam hal penanggung pajak dan/atau keluarganya sakit. Sedangkan obat-obatan untuk diperdagangkan tidak termasuk dalam obyek yang dikecualikan dari penyitaan.## Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 21

## Ayat (1)

Cukup jelas.## Ayat (2)Ketentuan ini dimaksudkan agar penyitaan dapat dilaksanakan sebelum barang dikembalikan kepada penanggung pajak.## Ayat (3)Dalam hal Kejaksaan atau Kepolisian lalai memberitahukan kepada Kepala Dipenda yang menerbitkan Surat Paksa, sehubungan dengan akan dikembalikannya barang yang disita kepada penanggung pajak kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.##
PENJELASAN
Pasal 22

## Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa terhadap semua jenis barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau Instansi lain yang berwenang, tidak boleh disita lagi oleh juru sita pajak.Yang dimaksud dengan Instansi lain yang berwenang adalah Instansi lain yang juga berwenang melakukan penyitaan, misalnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.## Ayat (2)Penyerahan salinan Surat Paksa oleh Jurusita Pajak kepada Pengadilan Negeri atau Instansi lain yang berwenang dimaksudkan agar Pengadilan Negeri atau Instansi lain yang berwenang menentukan bahwa penyitaan atas barang dimaksud juga berlaku sebagai jaminan untuk pelunasan utang Pajak Daerah yang tercantum dalam Surat Paksa.## Ayat (3)Pengadilan Negeri setelah menerima salinan Surat Paksa selanjutnya dalam sidang berikutnya menetapkan bahwa barang yang telah disita dimaksud juga sebagai jaminan pelunasan utang Pajak Daerah.Dengan demikian berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahuinya secara resmi.## Ayat (4)Ayat ini menetapkan kedudukan Daerah sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik penanggung pajak yang akan dijual kecuali terhadap biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh sesuatu penghukuman untuk melelang sesuatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak, biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud, atau biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. Hasil penjualan barang-barang milik penanggung pajak terlebih dahulu untuk membayar biaya-biaya tersebut di atas dan sisanya dipergunakan untuk melunasi utang Pajak.Ayat (5)Sebagai kelanjutan dari penetapan Pengadilan Negeri yang menentukan pembagian hasil penjualan barang sitaan dengan memperhatikan hak mendahulu untuk tagihan Pajak Daerah, apabila putusan dimaksud kemudian telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pengadilan negeri segera mengirimkan putusannya ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian hasil lelang.Ayat (6)Cukup jelas.Ayat (7)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 24

## Ayat (1)

Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Kepala Daerah untuk melakukan pencabutan sita, karena adanya sebab-sebab di luar kekuasaan Kepala Dipenda, misalnya obyek sita terbakar, hilang, atau musnah.Yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah putusan Hakim dari peradilan umum. Putusan peradilan umum, misalnya, putusan atas sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita, sedangkan putusan Pengadilan Pajak, misalnya putusan atas gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan sita.## Ayat (2)Cukup jelas.## Ayat (3)Ketentuan ini dimaksudkan agar Instansi tempat barang tersebut terdaftar mengetahui bahwa penyitaan terhadap barang dimaksud telah dicabut sehingga penguasaan barang dikembalikan kepada Penanggung Pajak.Ayat (4)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25

Karena penguasaan barang yang disita telah beralih dari penanggung pajak kepada Kepala Dipenda, maka penanggung pajak dilarang untuk memindahtangankan, menyembunyikan, menghilangkan, memindahkan hak atas barang yang disita, misalnya, dengan cara menjual, menghibahkan, mewariskan, mewakafkan, atau menyumbangkan kepada pihak lain.

Selain itu, penanggung pajak juga dilarang membebani barang yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu atau menyewakan. Larangan dimaksud berlaku baik untuk seluruh maupun untuk sebagian barang yang disita.Dalam pengertian menyembunyikan termasuk memindahkan barang yang disita ke tempat lain sehingga objek sita tidak terletak atau tidak berada lagi ditempat sebagaimana tercantum dalam berita acara pelaksanaan sita.##
PENJELASAN
Pasal 26

## Ayat (1)

Sekalipun penanggung pajak telah melunasi utang Pajak Daerah, tetapi belum melunasi biaya penagihan Pajak Daerah, penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilaksanakan.## Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.## Ayat (4)Mengingat pelaksanaan penagihan Pajak Daerah sampai penjualan barang sitaan mengalami proses yang panjang, rumit dan penuh resiko maka biaya penagihan Pajak Daerah sebesar 1 % (satu persen) dari hasil penjualan merupakan insentif bagi juru sita pajak.##
PENJELASAN
Pasal 27

## Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada penanggung pajak melunasi utang pajaknya sebelum pelelangan terhadap barang yang disita dilaksanakan. Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan lelang setiap penjualan secara lelang harus didahului dengan pengumuman lelang.## Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Dalam hal barang tidak bergerak yang akan dilelang bersama-sama barang bergerak, Pengumuman Lelang dilakukan 2 (dua) kali untuk barang tidak bergerak, 1 (satu) kali bersama-sama barang bergerak pada pengumuman pertama, sehingga penjualan barang bergerak dapat didahulukan.## Ayat (4)Pengertian tidak harus diumumkan melalui media massa, misalnya dengan selebaran atau pengumuman yang ditempelkan di tempat umum, misalnya di kantor kelurahan atau di papan pengumuman kantor Dispenda.Ayat (5)Cukup jelas.## Ayat (6)Kehadiran Kepala Dipenda atau yang mewakilinya dalam pelaksanaan lelang diperlukan untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang apabila harga penawaran yang diajukan oleh calon pembeli lelang lebih rendah dari harga limit yang ditentukan.Selain itu, kehadiran Kepala Dipenda atau yang mewakilinya juga diperlukan untuk menghentikan lelang apabila hasil lelang sudah cukup untuk melunasi biaya penagihan Pajak Daerah dan utang Pajak Daerah.## Ayat (7)Cukup jelas.Ayat (8)Cukup jelas.Ayat (9)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 28

## Ayat (1)

Mengingat bahwa lelang merupakan tindak lanjut eksekusi dari Surat Paksa yang kedudukannya sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sekalipun wajib pajak mengajukan keberatan dan belum memperoleh keputusan, lelang tetap dapat dilaksanakan.## Ayat (2)Karena penguasaan barang yang disita telah berpindah dari penanggung pajak kepada Kepala Dipenda, maka Kepala Dipenda mempunyai wewenang untuk menjual barang yang disita dimaksud. Mengingat penanggung pajak yang memiliki barang yang disita telah diberitahukan bahwa barang yang disita akan dijual secara lelang pada waktu yang telah ditentukan, lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun tanpa dihadiri oleh penanggung pajak.## Ayat (3)Pada dasarnya lelang tidak dilaksanakan apabila penanggung pajak telah melunasi utang Pajak Daerah dan biaya penagihan Pajak Daerah. Namun, dalam hal terdapat putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan pihak ketiga atas kepemilikan barang yang disita, atau putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan gugatan penanggung pajak atas pelaksanaan penagihan Pajak Daerah, atau barang sitaan yang akan dilelang musnah karena terbakar atau bencana alam, lelang tetap tidak dilaksanakan walaupun utang Pajak Daerah dan biaya penagihan Pajak Daerah belum dilunasi.##
PENJELASAN
Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Mengingat pelaksanaan penagihan Pajak Daerah sampai penjualan barang sitaan secara lelang mengalami proses yang panjang, rumit dan penuh resiko maka biaya penagihan Pajak Daerah sebesar 1 % (satu persen) dari pokok lelang merupakan insentif bagi Jurusita Pajak.## Ayat (3)Tujuan utama lelang adalah untuk melunasi biaya penagihan Pajak Daerah dan utang Pajak Daerah dengan tetap memberi perlindungan kepada penanggung pajak agar lelang tidak dilaksanakan secara berlebihan. Selain itu, ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi penanggung pajak agar Kepala Dipenda tidak berbuat sewenang-wenang dalam melakukan penjualan secara lelang. Sisa barang sitaan beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Kepala Dipenda kepada penanggung pajak segera setelah dibuatnya risalah lelang sebagai tanda bahwa lelang telah selesai dilaksanakan.## Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.## Ayat (6)Risalah lelang antara lain, memuat keterangan tentang barang sitaan telah terjual. Sebagai syarat pengalihan hak dari penanggung pajak kepada pembeli lelang dan juga sebagai perlindungan hukum terhadap hak pembeli lelang, kepadanya harus diberikan risalah lelang yang berfungsi sebagai akte jual beli yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.##
PENJELASAN
Pasal 30

## Ayat (1)

Pasal ini memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah untuk menetapkan besarnya biaya penagihan pajak daerah.Ayat (2)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 31

## Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan hak kepada penanggung pajak untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak dalam hal penanggung pajak tidak setuju dengan pelaksanaan penagihan Pajak Daerah yang meliputi Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang.Ayat (2) Permohonan ganti rugi diajukan oleh penanggung pajak yang gugatannya dikabulkan kepada Kepala Dipenda tempat pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang dilakukan. Pemulihan nama baik dan ganti rugi yang diberikannya hanya dalam bentuk uang.## Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Jangka waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan gugatan terhadap Surat Paksa dihitung sejak pemberitahuan Surat Paksa kepada penanggung pajak, untuk surat perintah melaksanakan penyitaan dihitung sejak pembuatan berita acara pelaksanaan sita, dan untuk pengumuman lelang dihitung sejak diumumkan. Dengan demikian, lelang tidak boleh dilaksanakan sebelum lewat 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang. Apabila dalam jangka waktu dimaksud penanggung pajak tidak mengajukan gugatan, maka hak penanggung pajak untuk menggugat dinyatakan gugur.
PENJELASAN
Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Pada dasarnya pihak ketiga dapat mengajukan sanggahan terhadap kepemilikan barang yang disita oleh juru sita pajak melalui proses perdata. Namun, apabila Pejabat Lelang telah menunjuk seorang pembeli sebagai pemenang lelang dalam proses lelang yang sedang berlangsung, maka sanggahan tidak dapat diajukan lagi terhadap kepemilikan barang yang telah terjual dimaksud. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan pembeli lelang karena kepada pihak ketiga telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan sanggahan sebelum lelang dilaksanakan.##
PENJELASAN
Pasal 33

## Ayat (1)

Ketentuan ini mengatur pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan dalam penulisan nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, jumlah utang Pajak Daerah, atau keterangan lainnya yang tercantum dalam surat peringatan atau surat lain yang sejenis, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus. surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, atau surat penentuan harga limit yang permohonannya diajukan oleh penanggung pajak kepada Kepala Dipenda. Dalam hal penanggung pajak mengajukan permohonan penggantiansurat-surat dimaksud, baik karena hilang maupun rusak, atau karena alasan lain, penggantiannya diberikan dalam bentuk salinan atau turunan yang ditandatangani oleh Kepala Dipenda.## Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Pengertian ditunda untuk sementara waktu adalah ditunda hingga Kepala Dipenda membetulkan kesalahannya atau mengganti dokumen penagihan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 34

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum dan perlindungan hak bagi pembeli barang sitaan melalui penjualan secara lelang.## Ayat (2)Dalam hal barang yang dimiliki oleh penanggung pajak telah dilelang dan kemudian diperoleh keputusan keberatan atau putusan banding yang mengakibatkan utang Pajak Daerah menjadi berkurang atau nihil sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud hanya dapat dikembalikan dalam bentuk uang.##
PENJELASAN
Pasal 35

Ayat (1)

Ketentuan ini berdasarkan pada
PENJELASAN
Pasal 41 A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 11.