Unknown Unknown Nomor BUPATI Tahun 2023
Tentang PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
Berlaku: 17 Tahun 2003
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat .
BUPAf,I SITUBONDO
PROVTNSI JAWA TIMUR
PERATURAN NOMOR BUPATI SITUBONDO TAHUN 2()14 TENTANG 39
PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
bahwa untuk mengembalikan kekayaan Daerah yang hilang atau berkurang guna memulihkan keuangan dan/atau barang Daerah atas kekurangan yang terjadi sebagai akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan unsur kesengajaan dan/atau kelalaian dan untuk terwujudnya kepastian hukum, tertib administrasi' keefektifan, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi perlu membentuk Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan BuPati.
1. Undang-Undang Nom&lt;&gt;r 2a Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75' Tambdhan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun lg99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Neiara Rcpublik lndonesia Tahun 1999 Nomor 140' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)' sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
Jalan PB. Sudirman Nomor I . Situbondo' Provinsi Jawa Timur Telepon (0338) 67116 Email : inlb@pemdasitubondo.go.id
2O Tahun 20O1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO1 Nomor 134, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4 15O);
- J. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2O04 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaool
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20O8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang pajak 7. Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 201 I Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s23al;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 9.
10. Peraturan Pcmcrintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO 1 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 I 38):
11. Peraturan Pcmerintah Nomor 66 Tahun 2OOl tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 1 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 139);
12. Peraturan Pemcrintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OO9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 16al;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4578); 13.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44881 sebagaimana te lah diubah dengan peraturan Pcmerinlah Nomor 33 Tahun 2006 (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O06 Nomor 83, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652); t4.
5. Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); I5.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelangaraan Pcmcrintahan Daerah Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 16.
7. Pcraturan Pcmcrintah N&lt;tmor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Ncgara/ Daerah (Lembaran negara Rcpublik Indonesia Tahun 2O06 Nomor 20, Tambahan Lcmbaran Ncgara Re publik Indonesia Nomor 4609); 17.
8. Pcraturan Pcmcrintah Nomor 3il Tahun 2OOZ tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (lrmbaran Negara Republik Indonesia 4737); 18.
19. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OlO tentang Disiptin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indoncsia Nomor 5533) ;
21. Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 201 1 ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 tentang Tatacara Pcnyclesaian Kcrugian Negara;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun i997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
24. Peraturan Mcnteri Dalam Ncgeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pcdoman Pcngclolaan Keuangan Daerah, sebagaimana tclah diubah dcngan Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 59 Tahun 2007;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2OOT tentang Pedoman Teknis Pe ngelolaan Barang Milik Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
27. Peraturan Daerah Kabupatcn Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tcntang Pokok-Pokok Pcngelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Dacrah Nomor 2 Tahun 20 13 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang milik Daerah ini mengatur pedoman penyelesaian TP-TGR yang dilaksanakan oleh lnspektorat dan Majelis Pertimbangan TP-TGR.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 3

Pelaksanaan TP-TGR diberlakukan terhadap pelaku TP-TGR yang karena perbuatannya baik sengaja atau tidak sengaja maupun di Iuar kemampuannya yang mengakibatkan kerugian Daerah, yaitu :
- a. tuntutan perbendaharaan bagi bcndahara dan/atau penyimpan barang dikenakan, apabila :
1. mclakukan penyalahgunaan wewenang/jabatan yang mcngakibatkan kcrugian Daerah ;
2. tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas penerimaan/pcngeluaran uang/barang milik Daerah dalam pengurusannya ;
3. membayar/ memberi / mengeluarkan uang/ barang milik Daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
4. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan barang milik Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
5. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang/barang milik Dacrah yang dalam pengurusannya;
6. membuat pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dcngan kcnyataan;
7. khusus bendahara apabila menerima dan menyimpan uang palsu;
8. merusak atau menghilangkan barang milik Daerah yang menj ad i tanggun gjawabnya.
- b. tuntutan ganti rugi bagi pegawai dikenakan, apabila:
1. melakukan penyalahgunaan wewenang/jabatan mengakibatkan kerugian Daerah; yang
2. merusak atau menghilangkan barang milik Daerah menjadi tanggungjawabnya; ! vanp 'i
,,,1
- 'i:1! 3. melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan rusat&lt;uj,{ barang milik Daerah; , , : ,,
4. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap barang milik Daerah yang menjadi tanggu ngjawabnya;
5. memanipulasi harga, mengubah kualitas dalam pengadaan barang/jasa;
6. meninggalkan tugas bclajar scbelum sclesai batas waktu yang telah ditentukan.
- c. tuntutan ganti rugi bagi pihak ketiga dikenakan, apabila :
1. tidak menepati janji/kontrak (wanprestasi);
2. pe ngiriman barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya;
3. penipuan, penggelapan dan perbuatan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kerugian Daerah.
BAB III - MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
Pasal 4

- (1) Bupati berwenang melaksanakan Tp-TGR.
2. (21 Dalam melaksanakan TP-TGR scbagaimana dimaksud pada Ayat (1), dibcntuk Majclis pcrtimbangan Tp\_TGR yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggungiawab langsung kepada Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis pertimbangan Tp\_ TGR sebagaimana dimaksud pada Ayat (21 membentuk Sekretariat Majelis pertimbangan TP\_TGR yang berkedudukan di DppKAD.
- (4) Proses penyelesaian TP-TGR sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.
Bagian Kesatu Majelis TP-TGR
Paragraf I Keanggotaan
BAB III - MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
Pasal 5

- (1) Keanggotaan Majelis Pertimbangan TP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan, dengan syarat jumlah anggota harus ganjil maksimal 9 (sembilan) orang, terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
- b. Inspektur sebagai wakil ketua I;
- c. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah sebagai wakil ketua Il;
- d. Kepala DPPKAD selaku sckre taris;
- e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku anggota;
- f. Sekretaris Inspektorat selaku anggota;
- g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku anggota;
- h. Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan pada DPPKAD selaku anggota;dan
- i. Kcpala Bidang Asct pada DPPKAD sclaku anggota.
11. Sebelum mclaksanakan tugas dan fungsinya, Anggota Majelis Pertimbangan TP-TGR terlebih dahulu mengucap sumpah/janji dihadapan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (21
Paragraf 2
Tugas dan Fungsi Majelis Pertimbangan TP-TGR
Pasa I 6
- Dalam rangka melaksanakan penyelesaian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2), Majelis Pertimbangan TP-TGR mcmpunyai tugas pokok dan fungsi untuk: (1)
- a. mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis dan mengevaluasi kasus tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
;,.,
.
''
.t
11
'j.r
...
- b. memproses dan melaksanakan eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
- c. memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Bupati pada setiap kasus yang menyangkut eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, pcnghapusan, hukuman disiplin, penycrahan melalui badan peradilan serta penyelesaian kcrugian Daerah apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui instansi lain;
- d. menyiapkan laporan Bupati mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian Daerah secara periodik kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
4. (21 Pembagian tugas Majelis Pertimbangan TP-TGR sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Ketua, bertugas untuk:
1. mengarahkan dan menentukan kegiatan Majelis Pertimbangan TP-TGR;
2. memimpin sidang dan/atau rapat Majelis Pertimbangan TP-TGR.
- b. Wakil Ketua, bertugas untuk :
- l. membantu ketua dalam menjalankan tugas Majelis Pcrtimbangan TP-TGR;
2. mewakili ketua menjalankan tugas dan fungsi dalam hal ketua berhalangan;
3. selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 juga mengkoordinasikan pelaksanaan hasil pengawasan khusus mengenai kerugian Daerah.
- c. Sekretaris, bertugas untuk :
1. melaksanakan operasional Pertimbangan TP-TGR; Majelis ad ministrasi
2. menyiapkan bahan sidang dan/atau rapat Maj elis Pertimbangan TP-TGR;
3. mengarahkan tugas-tugas operasional Sekretariat Maje lis Pertimbangan TP-TGR; dan
4. mcmimpin rapat sekrctariat sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- d. Anggota, bertugas untuk
1. memberikan saran tentang penyelesaian pertimbangan kepads BuBati
2. mempela.jari dan meneliti bahan-bahan yang disampaikan oleh Sekeretaris Majelis Pertimbangan TP-TGR;
3. memberikan pertimbangan/ saran dan turut serta aktif dalam sctiap pcngambilan keputusan Majelis Pertimbangan TP-TGR; dan
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
Bagian Kedua
Sekretariat Majelis TP-TGR
Paragraf 1
keanggotaan
BAB III - MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
Pasal 7

- (1) Kepala DPPKAD selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan TPTGR, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh anggota Sekretariat Majclis TP-TGR.
2. (2t Anggota Sekretariat Majelis TP-TGR terdiri dari unsur DPPKAD, Inspcktorat dan instansi terkait lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Paragraf 2 Tugas dan Fungsi Sekretariat Majelis TP-TGR
BAB III - MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
Pasal 8

- (1) Sekretariat Majelis TP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (3) bertugas untuk :
- a. menginventarisasi LH P BPK dan Hasil Pengawasan Pengawas Fungsional atas kcrugian daerah;
- c. mcnyimpan jaminan yang discrahtcrimakan;
- b. menyiapkan Berita Acara Serah Terima Jaminan;
- d. menyiapkan surat pcmbcritahuan kepada BPK atas kerugian dacrah yang discbabkan oleh Bendahara;
- e. mcnyiapkan surat Bupati tentang pemberitahuan tcrjadinya kcrugian dacrah kcpada Pegawai;
.t?
- f. menyiapkan Surat Keputusan Pembebanan. ; YSnB ditetapkan oteh Bupati atas kerugiari :daefah: yang
- g. menyiapkan Keputusan Pembebanan Daerah Sementara yang ditetapkan oleh Bupati atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara;
- h. menyiapkan bahan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Bupati dan BPK dengan tembusan lnspektorat per semester;
- i. menyiapkan bahan materi sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR;
- j. menyiapkan bahan materi rapat Majelis Pertimbangan TPTGR;
- k. menyiapkan Surat Keterangan Pelunasan;
- l. melakukan koordinasi dan pemanggilan terhadap yang bersangkutan atas penyelesaian kerugian daerah yang macet;
- m. melakukan koordinasi kepada anggota Majelis Pertimbangan TP-TGR untuk melaksanakan evaluasi penuntutan terhadap yang bersangkutan apabila tidak menyelesaikan kerugian daerah;
- n. melakukan koordinasi kepada anggota Majelis Pertimbangan TP-TGR untuk menetapkan besaran pemotongan gaji dan penghasilan lainnya setiap bulan sejak ditetapkannya Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah dan/atau sejak ditandatanganinya SKTJM;
- o. melakukan koordinasi kepada anggota Majelis Pertimbangan TP TGR untuk melaksanakan peninjauan langsung ke lapangan kepada yang bersangkutan;
- p. menyiapkan Surat Kcputusan Penghapt-rsan yang ditetapkan oleh Bupati atas kerugian daerah yang disebabkan olch Pegawai;
- q. menyusun Iaporan pcrkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah per semeste r;
- r. menerima laporan bulanan untuk penerimaan kerugian daerah beserta bukti setor dan lampiran-lampirannya dari Unit Pelayanan Perbcndaharaan dan Kas DPPKAD;
14. (21 Anggota Sekretariat Majelis TP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (21 mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Inspektorat, bertugas untuk :
16. , 1. melakukan pemeriksaan dan pengubuian adari dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wcwenang oleh Bendahara dan Pegawai;
2. mengoordinasikan hasil pemeriksaaan Aparat Pengawas Fungsional dan hasil pemeriksaan BPK;
18. menghitung jumlah kcrugian dacrah; .).
.., i 11, i
4. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti pendukung bahwa Bendahara dan Pegawai telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara dan Pegawai yang dapat dijadikan jaminan penyelesaian kerugian daerah;
6. menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kasus yang menyangkut kerugian daerah kepada Bupati dengan tembusan kepada Majelis Pertimbangan TP-TGR ditengkapi SKTJM dan barang jaminan dan/atau surat berharga yang mempunyai nilai minimal sama dengan nilai kerugian;
7. menyampaikan rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan Laporan Hasil Pengawasan reguler Pengawas Fungsional dan kasus yang menyangkut kerugian daerah per semester kepada Majelis Pertimbangan TP-TGR;dan
8. melakukan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kasus kerugian daerah dan hasil pemeriksaan BPK serta hasil pegawasan reguler oleh Pengawas Fungsional yang menyangkut kerugian.
6. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan pada DPPKAD, bertugas untuk : b.
7. 1 . menyiapkan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Bupati dan, BPK dengan tembusan Inspektorat per semester;
2. memonitor pe nerimaan uang setoran kerugian daerah dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan daerah (SI PKD) dari orang atau pihak yang diwajibkan membayar ganti rugi yang telah ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan di loket penerimaan pada Seksi Perbendahaaan DPPKAD;
3. melakukan pemantauan transaksi penerimaan dan merekonsiliasi dengan R/C Bank; dan ,l
4. menghimpun bukti setor dan lampirannya dari Unit Pelayanan Perbendaharaan dan Kas DPPKiAD serth menyusun laporan bulanan penerimaan . ka.rrgi", Daerah pada tingkat kabupaten untuk disampaikan kepada Majelis Pertimbangan TP-TGR melalui Bidang Akuntasi dan Perbendaharaan pada DPPKAD disertai dengan surat tanda sctor;
5. menyusun dan mclaksanakan penatausahaan keuangan TP-TGR.
12. Bidang Aset pada DPPKAD, bertugas untuk : C.
13. 1 . melakukan analisis dan / atau penilaian aset daerah yang hilang dan telah diasuransikan;
,d
li
2. menerima barang pengganti yang telah diserahterimakan dari yang bersangkutan atas penggantian dengan barang sejenis (tahun dan tipe) khusus terhadap Kendaraan Dinas Operasional ya4g umur perolehannya antara 1 (satu) sampai .dengan '3 (tiga) tahun;
3. barang pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus dibalik nama atas nama Pemerintah daerah sebelum diserahterimakan ;
4. biaya balik nama sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibebankan kepada yang bersangkutan;
5. membuat Berita Acara Serah Terima Barang pengganti sejenis dengan tembusan Majelis Pertimbangan TPTGR; dan
6. mencatat kembali aset daerah yang telah diketemukan dan melaporkan kepada Majelis Pertimbangan TPTGR.
BKD, bertugas untuk :
1. menerima tembusan LHP Inspektorat tentang saran dan hukuman disiplin dan besaran kerugian Daerah;
2. melakukan verifikasi LHP Inspektorat kepada atasan langsung Pegawai atau Tim Pemeriksa;
3. membuat hukuman disiplin lebih berat dari hukuman disiplin yang telah dikenakan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Bendahara dan Pegawai yang ingkar janji menyelesaikan kerugian daerah ; dan
4. menyerahkan tembusan keputusan hukuman disiplin kepada Majelis Pertimbangan TP-TGR.
5. Bagian Hukum Sekretariat Daerah, bertugas untuk : e.
1. melimpahkan kasus kerugian Daerah yang dilakukan oleh Bendahara dan Pegawai kepada badan. peradilar-r apabila terjadi wanprestasi dari kewajiban yntuf melunasi/menyelesaikan/mengembalikan kerrlgian Dacrah;
7. melakukan koordinasi dan monitoring terhadap kasus-kasus yang telah dilimpahkan ke badan peradilan; 2.
8. menyimpan dan me nginventarisir dokumen berkaitan dengan kasus yang telah dilimpahkan keapda badan peradilan; 3.
9. melakukan tindak lanjut dan inventarisasi hasil putusan peradilan atas penyelesaian kasus kerugian Daerah; dan 4.
d
5. membuat laporan perkembangan terhadap kasuskasus yang telah dilimpahkan kepada badan peradilan yang disampaikan kepada Majelis Pertimbangan.
Bagian Ketiga Sidang dan Rapat
BAB III - MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
Pasal 9

- (1) Sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan/atau 2 (dua) minggu sejak diterimanya bahan-bahan sidang oleh Anggota Majelis Pertimbangan TP-TGR.
- (2) Sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya memutuskan saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang Penyelesaian kasus kerugian Daerah serta tindak lanjutnya.
- (3) Majelis Pertimbangan TP-TGR dalam sidang/ rapatnya dapat memanggil Bendahara/ Pegawai bukan Bendahara yang disangka/ diduga melakukan perbuatan melanggar hukum, lalai dalam melaksanakan tugasnya baik langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian Daerah untuk diminta penjelasannya.
4. (4\ Apabila dipandang perlu Majelis Pertimbangan TP-TGR dapat mendengar/ meminta keterangan kepada ahli, pihak ketiga, dan/atau atasan langsung yang bersangkutan untuk diminta penjelasannya.
5. Rapat Majelis Pertimbangan TP-TGR sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)dilaksanakan sewaktu-waktu diperlukan. (s)
6. Rapat Majelis Pertimbangan TP-TGR sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1) hanya membahas pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian kerugian Daerah. (6)
Bagian Keempat Pelaksanaan Sidang
BAB III - MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
Pasal 1

O
- Sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 213 (dua pertiga) dari jumlah anggota. (1)
- (2\ Dalam hal Ketua Majelis Pertimbangan TP-TGR berhalangan hadir, maka sidang dipimpin Wakil Ketua.
- (3) Sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR dapat dihadiri anggota Sekretariat dan pihak lain berdasarkan kesepakatan Majelis Pertimbangan TP-TGR.
- (4\ Apabila anggota Majelis Pertimbangan TP-TGR berhalangan hadir dalam sidang, anggota yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada Majelis Pertimbangan TP-TGR melalui Sekretaris Majelis Pertimbangan TP-TGR.
- Apabila anggota Majelis Pertimbangan TP-TGR berhalangan hadir dalam sidang pertama, anggota yang bersangkutan harus hadir dalam sidang berikutnya dan apabila anggota yang bersangkutan masih berhalangan, maka ia wajib menerima hasil putusan sidang. (s)
Bagian Kelima
Keputusan Sidang
BAB III - MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
Pasal 11

- Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR ditetapkan secara musyawarah dan mufakat. (1)
- Keputusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sah apabila disetujui oleh 213 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir. (2)
- Daiam musyawarah pengambilan keputusan setiap anggota Majelis Pertimbangan TP-TGR hanya memiliki I (satu) suara. (3)
- Tidak mengurangi hak suara anggota Majelis Pertimbangan TP-TGR dalam mengambil keputusannya, anggota sekretariat Majelis yang hadir dalam sidang dapat dimintakan informasi dan penjelasan yang diperlukan. (4t
- Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR mempunyai kekuatan hukum yang mengikat setelah ditetapkan dengan keputusan Bupati. (s)
BAB IV - INFORMASI KERUGIAN, PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
Pasal 12

- (1) Informasi kerugian Daerah dapat diketahui dari:
- a. hasil pemeriksaan/pengawasan dari Badan Pengawas Perusahaan Daerah (Perusda) dan/atau Satuan Pengawasan Internal (SPI) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- b. hasil pemeriksaan intern oleh Atasan Langsung terhadap Bendahara dan/atau Bawahannya;
- c. hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional (APF);
- d. laporan pegawai kepada Atasan Langsung terhadap kehilangan barang yang berada dalam pemakaiannya;
- e. laporan dari instansi Pemerintah lainnya sepanjang dapat dipertanggungjawabkan ;
- f. pemberitaan di media massa/pengaduan masyarakat/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
8. Informasi kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal adanya dugaan/diketahui kerugian Daerah, harus segera dilaporkan kepada Bupati dan/ atau Ketua Majelis Pertimbangan TP-TGR untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh Inspektorat. (2)
9. Informasi kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e dan huruf f, harus segera dilaporkan kepada Bupati dan/atau Ketua Majelis Pertimbangan TPTGR untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh Inspektorat. (3)
Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemeriksaan
BAB IV - INFORMASI KERUGIAN, PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
Pasal 13

- ( 1) Pemeriksaan untuk pembuktian kebenaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1), dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1) dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), SKTJM dan dokumen lainnya.
- (3) SKTJM sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus memuat keterangan/ pernyataan tentang kesanggupan yang bersangkutan untuk menyelesaikan pengembalian Kerugian Daerah, dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan ' pada saat pemeriksaan.
- (41 Format SKTJM sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
Bagian Ketiga
Laporan Hasil Pemeriksaan
BAB IV - INFORMASI KERUGIAN, PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
Pasal 14

- (1) LHP, BAP, SKTJM dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (2) disampaikan kepada Ketua Majelis Pertimbangan TP-TGR.
2. (21 Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (2) antara lain:
- a. Surat Kuasa Pemotongan Gaji/Tunjangan dan/atau penghasilan lainnya;
- b. Berita Acara Serah Terima Jaminan dan/atau surat berharga yang mempunyai nilai minimal sama dengan nilai kerugian; dan
- c. Surat Kuasa menjual/ melepaskan Barang Jaminan, apabila yang bersangkutan ingkar janji.
- (3) Bentuk format dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB V - PENILAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 15

- (1) Penghitungan dan penilaian kerugian Daerah dilakukan oleh Inspektorat/Majelis Pertimbangan/Penilai untuk mengetahui besarnya kerugian Daerah yang sebenarnya atau nilai sewajarnya akibat perbuatan Pelaku TP-TGR, dan dituangkan dalam berita acara penilaian kerugian Daerah yang diterbitkan oleh Inspektorat/ Penilai atau dituangkan dalam Risalah Sidang apabila diterbitkan oleh Majelis Pertimbangan.
2. Nilai kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan nilai dasar bagi Inspektorat/ Majelis Pertimbangan dalam menetapkan nilai yang menjadi tanggung jawab Pelaku TP-TGR setelah diperhitungkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan Pelaku TP-TGR. (2t
3. Dalam hal menyangkut barang milik Daerah, nilai kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1) adalah nilai buku dari daftar inventaris atas barang dimaksud. (3)
4. Kerugian Daerah yang menjadi tanggung jawab pelaku TPTGR merupakan piutang TP-TGR, dicantumkan dalam SKTJM. (4)
- (5) Ketentuan-ketentuan dalam menetapkan nilai kerugian Daerah meliputi :
- a. kerugian Daerah sebagai akibat terjadinya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik atau selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang, dihitung sebesar selisih nilai uang atau barang yang dimaksud;
- b. kerugian Daerah sebagai akibat hilangnya uang, dihitung sebesar nilai uang yang hilang;
- c. kerugian Daerah sebagai akibat barang yang rusak dan dapat diperbaiki, dihitung sebesar nilai perbaikan kerusakan barang tersebut;
- d. kerugian Daerah sebagai akibat barang yang hilang atau rusak dan tidak dapat diperbaiki, dasar penilaiannya adalah pada saat kejadian dihitung sebagai berikut :
- 1) untuk barang yang masih kurang 3 (tiga) tahun dari saat perolehan/pembelian, dinilai sebesar nilai perolehan/pembelian barang dimaksud;
- 2) untuk barang yang berumur lebih dari 3 (tiga) tahun dari saat perolehan/ pembelian, dinilai sebesar harga pasar (umum) setempat pada saat barang itu hilang.
BAB VI - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH Bagian Pertama
Pasal 16

Penyelesaian TP dapat dilaksanakan Tuntutan Perbendaharaan Biasa, khusus, atau Pencatatan. dengan cara Upaya Damai, Tuntutan Perbendaharaan
Paragraf I Upaya Damai
BAB VI - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH Bagian Pertama
Pasal 17

- (1) Penyelesaian kerugian Daerah dapat dilakukan oleh Inspektorat melalui upaya damai kepada bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang mengakibatkan kerugian Daerah dengan cara pembayaran sekaligus (tunai) atau diangsur.
2. Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada Ayat (l), untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM. (2t
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan lainnya harus dilengkapi dengan Surat Kuasa Pemotongan Gaji dan Jaminan Barang yang dilengkapi bukti kepemilikan yang sah dan Surat Kuasa Menjual.
2. (41 Apabila bendahara/ penyimpan barang/ ahli waris tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), maka barang jaminan sebagaimana tersebut pada Ayat (3) dapat dilakukan penjualan/lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), tetap menjadi kewajiban bendahara/ penyimpan barang/ ahli waris untuk melunasi kekurangan tersebut, sebaliknya apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang bersangkutan.
- (6) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (4) Majelis Pertimbangan TP-TGR menetapkan keputusan Tuntutan Perbendaharaan.
- (7) Format Surat Kuasa Untuk Melakukan Pemotongan Gaji dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB VI - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH Bagian Pertama
Pasal 18

- (1) Pelaku TP-TGR wajib membuat dan menyampaikan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan ditandatangani bersama minimal dengan 2 (dua) orang saksi serta disetujui oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
2. (21 Dengan terbitnya SKTJM maka kerugian Daerah dialihkan menjadi Piutang TP-TGR dan dicatat sebesar nilai yang menjadi tanggungiawab Pelaku kerugian perbendaharaan untuk menyelesaikannya.
3. Pengawasan dan tanggungjawab pengelola penagihan piutang TP-TGR dilaksanakan oleh SKPD berkoordinasi dengan DPPKAD, dan dilaporkan setiap triwulan kepada Bupati. (3)
- (41 Apabila pelaku TP-TGR dimutasi ke SKPD lain, maka pengawasan dan tanggungjawab pengelolaan penagihan Piutang TP-TGR dilaksanakan oleh SKPD baru.
- (s) Bagi barang milik Daerah yang hilang atau rusak berat serta tidak dapat diperbaiki kembali, Pengguna Barang mengusulkan untuk dilakukan penghapusan.
Paragraf 2
Tuntutan Perbendaharaan Biasa
BAB VI - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH Bagian Pertama
Pasal 19

- Apabila bendahara/ penyimpan barang/ ahli waris tidak bersedia menyelesaikan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1), akan dikenakan TP Biasa. (1)
- TP Biasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dimulai dengan pemberitahuan/undangan tertulis dari Majelis Pertimbangan TP-TGR kepada bendahara/ penyimpan barang/ahli waris yang dituntut, dengan menyebutkan : (2)
- a. identitas sebagai bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang menyebabkan kerugian Daerah ;
- b. jumlah taksiran kerugian Daerah ;
- c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan.
- Pelaku TP diberikan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan untuk mengajukan keberatan / pembelaan diri secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati dengan tembusan Majelis Pertimbangan TPTGR. (s)
- Majelis Pertimbangan TP-TGR melaksanakan sidang untuk membahas dan memverifikasi pengajuan keberatan/ pembelaan diri yang disampaikan kepada bendahara/ penyimpan barang/ahli waris selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat keberatan / pembelaan tersebut. (4)
- Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) bendahara/penyimpan barang/ahli waris tidak mengajukan keberatan/ pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan/ kelalaian, maka Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah. (s)
- (6) Dalam hal keberatan/ pembelaan diri dari bendahara/ penyimpan barang/ahli waris cukup bukti, maka Majelis Pertimbangan TP-TGR mempelajari dan melakukan verifikasi bersama Inspektorat untuk mengupayakan dapat dilanj utkannya Tuntutan Perbendaharaan.
2. (71 Apabila setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (6), Majelis Pertimbangan TP-TGR tidak memperoleh data indikasi kerugian Daerah yang diakibatkan bendahara/ penyimpan barang/ ahli waris, maka Majelis Pertimbangan TP-TGR melakukan Sidang Kedua dengan agenda penerbitan Berita Acara/Risalah Sidang yang memuat materi tidak ada Piutang Tuntutan Perbendaharaan.
3. Apabila setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (6), Majelis Pertimbangan TP-TGR menemukan bukti adanya kerugian Daerah, maka Majelis Pertimbangan TP-TGR melakukan Sidang berikutnya dengan agenda memberikan penjelasan dan jawaban atas keberatan / pembelaan diri bendahara/ penyimpan barang/ahli waris bahwa dengan perbuatannya mengakibatkan kerugian Daerah, selanjutnya diterbitkan SKT.]M. (8)
BAB VI - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH Bagian Pertama
Pasal 2

O
- Bupati mene rbitkan Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak bendahara/ penyimpan barang/ ahli waris tidak bersedia menandatangani SKTJM. (i)
- Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada Bendahara/penyimpan barang/ahli waris melalui Kepala SKPD dengan tanda terima dari yang bersangkutan dengan tembusan Badan Pemeriksa Keuangan. (2t
- Pormat Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. (3)
BAB VI - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH Bagian Pertama
Pasal 2

1
- Keputusan Bupati mengenai Pembebanan Kerugian Daerah atas kekurangan perbendaharaan menjadi dasar pelaksanaan pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya. (1)
- Pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana tersebut pada Ayat (1) dapat dilakukan setiap bulan dan selambat-lambatnya telah lunas dalam waktu 2 (dua) tahun. (21
- (3) Apabila setelah diperhitungkan antara nilai kerugian yang menjadi piutang TP-TGR dengan batas waktu yang ditetapkan dalam SKTJM melebihi gaji pegawai pelaku TP, maka pembayaran angsuran dan kekurangan pembayarannya diperhitungkan melalui pengurus gaji, untuk selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.
BAB VI - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH Bagian Pertama
Pasal 22

- (1) Pelaku TP dapat mengajukan permohonan banding kepada pejabat yang berwenang/Pengadilan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah.
2. (21 Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang/Pengadilan dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah atau merubah besarnya jumlah kerugian yang dibayar oleh bendahara/penyimpan barang/ahli waris.
- (3) Apabila pelaku Tuntutan Perbendaharaan mengajukan permohonan banding, maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sampai dengan diterimanya putusan atas banding dimaksud.
BAB VI - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH Bagian Pertama
Pasal 23

- Seiain pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (21, bendahara/penyimpan barang/ahli waris harus menyerahkan jaminan berupa barang yang nilainya setara atau lebih dari nilai Piutang TP-TGR. (1)
- Terhadap penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), bendahara/penyimpan barang/ahli waris menandatangani berita acara serah terima jaminan dan (2t
Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan kepada pejabat yang ditunjuk Bupati.
- (3) Apabila bendahara/ penyimpan barang/ ahli waris tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l Ayat (3), maka pejabat yang ditunjuk Bupati menjual barang jaminan tersebut.
2. (4\ Dokumen asli surat-menyurat terkait kerugian Daerah disimpan oleh SKPD, sedangkan salinannya disimpan oieh DPPKAD, dan untuk barang jaminan disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan TP-TGR.
BAB VI - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH Bagian Pertama
Pasal 24

Bila kewajiban mengangsur seluruh Piutang TP-TGR telah dipenuhi oleh bendahara/ penyimpan barang/ ahli waris, maka prosedur yang harus dilakukan adalah :
- a. Kepala SKPD menyampaikan laporan pelunasan Piutang TP TGR kepada Bupati dengan tembusan kepada DPPI(AD;
- b. Selanjutnya DPPKAD melakukan rekonsiliasi atas laporan dimaksud.
- c. Hasil rekonsiliasi tersebut menjadi dasar bagi Kepala SKPD mengusulkan penerbitan Keputusan Bupati tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian.
- d. Keputusan Bupati tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan yang asli, serta barang jaminan diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Pelaku TP.
Paragraf 3
Tuntutan Perbendaharaan Khusus
BAB VI - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH Bagian Pertama
Pasal 25

- (1) Untuk kepentingan Daerah, Kepala SKPD atas nama Bupati melakukan tindakan pengamanan terhadap uang barang dan dokumen lain, apabila seorang bendahara/ penyimpan barang meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan.
- (2) Tindakan pengarnanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tersebut berupa :
- a. untuk Bendahara, buku kas dan semua buku-buku pembantu lainnya diberi garis penutup dan ditandatangani oleh Kepala SKPD, serta semua bukti baik berupa uang, surat-surat, barang berharga, maupun buku-buku lainnya yang dianggap sebagai bukti disimpan/dimasukkan dalam lemari besi dan disegel;
- b. untuk Penyimpan Barang, dilakukan penyegelan terhadap gudang dan/atau tempat penyimpanan barangbarang yang menjadi tanggungjawab Penyimpan Barang yang bersangkutan.
- (3) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (21 dituangkan dalam berita acara penyegelan yang disaksikan oleh saksi-saksi :
- a. ahli waris bagi bendahara/penyimpan barang yang meninggal dunia;
- b. keluarga terdekat bagi yang melarikan diri; atau
- c. pengampu (kurator) dalam hal bendahara/ penyimpan barang berada dibawah pengampuan.
BAB VI - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH Bagian Pertama
Pasal 26

- Terhadap TP Khusus, Bupati atas rekomendasi Majelis Pertimbangan TP-TGR menugaskan Inspektorat atau menunjuk pegawai yang ditugaskan untuk membuat perhitungan exolficio. (1)
- Salinan hasil perhitungan ex-offi.cio sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada pengampu atau ahli waris dari bendahara/penyimpan barang yang mengakibatkan kerugian Daerah, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan. (2t
BAB VI - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH Bagian Pertama
Pasal 27

Penyelesaian kerugian Daerah melalui TP Khusus dilakukan dengan pembayaran secara tunai atau diangsur sesuai ketentuan-ketentuan sebagaimana berlaku pada tuntutan perbendaharaan biasa.
BAB VI - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH Bagian Pertama
Pasal 28

Dalam hal TP Khusus tidak dapat dilaksanakan karena bendahara/penyimpanan barang meninggal dunia tanpa ahli waris atau tanpa pengampu, atau ada ahli waris atau pengampu tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, maka Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pencatatan Kerugian Daerah.
Paragraf 4
Pencatatan
BAB VI - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH Bagian Pertama
Pasal 29

- Dengan diterbitkannya Keputusan tentang Pencatatan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan piutang TP-TGR. (1)
- Pencatatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sewaktuwaktu dapat diproses kembali apabila bendahara/ penyimpan barang diketahui alamatnya atau pengampu/ahli warls dapat dimintakan pertanggungjawabannya sehingga piutang TP-TGR dapat ditagih dan disetorkan ke Kas Daerah. (21
Bagian Kedua
Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi
BAB VI - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH Bagian Pertama
Pasal 30

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dapat dilaksanakan dengan cara Upaya Damai dan/atau Tuntutan Ganti Rugi Biasa atau Pencatatan.
Paragraf I Upaya Damai
BAB VI - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH Bagian Pertama
Pasal 3

1
- ( 1) Penyelesaian kerugian Daerah melalui TGR diutamakan melalui upaya damai oleh lnspektorat kepada Pegawai/ahli waris yang mengakibatkan kerugian Daerah baik dibayar langsung tunai atau melalui angsuran paling lama 2 (dua) tahun.
- (21 Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan setelah hasil pemeriksaan Inspektorat menyatakan bahwa pelaku TP-TGR terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan kerugian Daerah baik sengaja atau telah lalai, dengan menerbitkan SKTJM.
- (3) SKTJM dikeluarkan oleh Inspektorat setelah mendapat Keputusan Penetapan Tuntutan Ganti Rugi oleh Majelis Pertimbangan TP-TGR.
- (4) Dalam hal pegawai/ahli waris yang dituntut ganti rugi tersebut telah menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada majelis Pertimbangan, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut :
- a. Surat Kuasa Pemotongan Gaji ;
- b. Bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama pegawai yang dikenai TGR ;
- c. Surat Kuasa menjual dan/atau mencairkan barang atau kekayaan lain dari pegawai yang dikenai TGR.
- (5) Penyelesaian Piutang TGR dengan cara mengangsur bagi Pelaku Tuntutan Ganti Rugi Non PNS Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara menyetorkan angsuran langsung ke rekening Kas Daerah.
- (6) Apabila pegawai/ahli waris tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud Ayat (1), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
Paragraf 2 Tuntutan Ganti Rugi Biasa
BAB VI - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH Bagian Pertama
Pasal 32

- (1) Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan hasil pengumpulan bukti, penelitian dan pemeriksaan Inspektorat terhadap Pelaku Tuntutan Ganti Rugi yang diduga telah merugikan Daerah.
- (2) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah kerugian Daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum atau kelalaian atau tidak melaksanakan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.
BAB VI - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH Bagian Pertama
Pasal 33

TGR yang tidak dapat diselesaikan melalui upaya damai, akan dikenakan Tuntutan Ganti Rugi Biasa yang penyelesaiannya diserahkan melalui Majelis Pertimbangan.
BAB VI - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH Bagian Pertama
Pasal 34

- Apabila usaha Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (i) tidak berhasil, proses TGR Biasa yang diawali dengan dengan pemberitahuan secara tertulis oleh Majelis Pertimbangan atas nama Bupati kepada Pegawai yang dikenai TGR dengan menyebutkan : (1)
- a. Identitas pegawai yang menyebabkan kerugian Daerah;
- b. Jumlah taksiran kerugian Daerah yang harus diganti;dan c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan.
- Pegawai yang dikenai TGR diberikan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan, untuk mengajukan keberatan/ pembelaan diri secara tertulis dengan disertai bukti dan/atau saksi yang ditujukan kepada Majelis Pertimbangan TP-TCR. (2)
- Majelis Pertimbangan TP-TGR melaksanakan Sidang untuk membahas dan mengklarifikasi pengajuan keberatan/ pembelaan diri yang disampaikan Pelaku Tuntutan Ganti (3)
Rugi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat keberatan/pembelaan tersebut.
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), pelaku Tuntutan Ganti Rugi tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah.
- (5) Pegawai yang dikenai TGR diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan banding kepada pejabat berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah dengan disertai bukti dan/atau saksi.
- (6) Keputusan tingkat banding dari pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dapat berupa menguatkan atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah, atau menambah/ mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh Pegawai yang dikenai TGR.
4. (7\ Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) diterima, Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang Peninjauan Kembali.
Paragraf 3 Penyelesaian Kerugian Barang Daerah
BAB VI - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH Bagian Pertama
Pasal 35

- Pegawai yang bertanggungiawab atas terjadinya kehilangan barang (bergerak/tidak bergerak) dapat melakukan penggantian berupa bentuk uang atau barang. (1)
- Penggantian kerugian berupa barang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan khusus terhadap kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau lebih, dan yang umur perolehannya kurang dari 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut : (21
- a. kendaraan pengganti mempunyai kesamaan merk, tipe, jenis, tahun pembuatan serta kondisi kelayakan kendaraan;
- b. sudah dibaliknamakan atas nama Pemerintah Kabupaten Situbondo;dan
- C. semua biaya pengurusan balik nama dan biaya lainnya merupakan tanggung jawab pegawai yang dikenakan TGR.
3. Nilai taksiran harga uang sebagaimana dengan berpedoman barang yang diganti rugi dalam bentuk dimaksud pada Ayat ( 1) ditetaPkan pada ketentuan yang berlaku. (3)
Paragraf 4 Pencatatan
BAB VI - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH Bagian Pertama
Pasal 36

Apabila Pelaku TGR meninggal dunia tanpa ada pengampu/ahli waris yang diketahui atau melarikan diri maka Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pencatatan Kerugian Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 28 setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Pertimbangan TP-TGR.
Bagian Ketiga
Penyelesaian terhadap Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Terhadap Pihak Ketiga
Paragraf 1 Upaya Damai
BAB VI - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH Bagian Pertama
Pasal 37

- Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah diwaiibkan mengembalikan kerugian Daerah kepada Pemerintah Daerah. (1)
- Penyelesaian / pengembalian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan dengan cara damai dan/ atau melakukan penagihan secara paksa melalui Badan/ lnstansi Penagih yang berwenang. (2)
- (3) Penyeiesaian cara damai sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat dilakukan dengan pembayaran tunai sekaligus pada saat pemeriksaan berlangsung yang dibuktikan dengan Surat Tanda Setoran (STS) atau dengan angsuran sampai lunas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatangani SKTJM dan/atau sejak keputusan pembebanan.
2. Berdasarkan Bukti Setor Pelunasan sebagimana dimaksud pada Ayat (3), Ketua Majelis Pertimbangan TP-TGR mengeluarkan Surat Keterangan Pelunasan atas nama Pihak Ketiga yang bersangkutan. (4)
3. Dalam hal Pihak Ketiga yang dituntut ganti rugi tersebut telah menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada Majelis Pertimbangan TP-TGR, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut : (s)
- a. bukti kepemilikan barang dan / atau kekayaan lain atas nama pihak ketiga yang dikenai TGR;
- b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang atau kekayaan lain dari pihak ketiga pegawai yang dikenai TGR.
6. Terhadap Pihak Ketiga yang tidak menyelesaikan kerugian Daerah, Ketua Majelis Pertimbangan TP-TGR atas nama Bupati berwenang/ berhak menjual/melepaskan hak atas barang jaminan untuk menyelesaikan dan/ atau pelunasan kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah. (6)
7. Apabila hasil penjualan/ pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) melebihi dari kewajibannya kepada Pemerintah Daerah, maka kelebihan yang dimaksud diserahkan/dikembalikan kepada Pihak Ketiga yang bersangkutan. (7t
8. Apabila hasil penjualan/ pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) masih kurang dari kewajibannya kepada Pemerintah Daerah, maka Pihak Ketiga yang bersangkutan tetap diwajibkan melunasi kekurangannya. (8)
9. Apabila hasil pelepasan hak sebagaimana dimaksud Ayat (6) masih terdapat kekurangan sedangkan Pihak Ketiga berdasarkan keputusan Pengadilan ternyata tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah, maka terhadap yang bersangkutan dapat dilakukan evaluasi dan peninjauan terhadap penuntutannya untuk menjadi keputusan keringanan atau penghapusan. (e)
Patagtaf 2 Upaya Pemaksaan dan Tuntutan
BAB VI - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH Bagian Pertama
Pasal 38

- (1) Penyelesaian/pengembalian dengan cara paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (2) dilakukan apabila Pihak Ketiga yang bersangkutan terbukti bersalah dan merugikan Daerah akan tetapi tidak mau menandatangani SKTJM dan/atau ingkar janji terhadap perbuatannya untuk mengembalikan kerugian Daerah atas keputusan pembebanan, maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan penuntutan dengan cara paksa dan melibatkan pihak berwenang.
2. Pihak Berwenang sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1) adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan Badan Peradilan. (2\
3. Penuntutan dengan cara paksa melibatkan pihak berwenang sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3)
BAB VII - PENETAPAN BOBOT KESALAHAN TERHADAP
Pasal 39

- Kerugian Daerah yang terjadi akibat kesalahan beberapa pegawai dan/atau pejabat yang dalam pemeriksaan terbukti melakukan bersama-sama, merupakan tanggungiawab renteng dan ditetapkan berdasarkan bobot keterlibatannya, sesuai urutan inisiatif, kelalaian / kesalahan. (1)
- Kerugian Daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh unit lain/ pegawai da-lam satu lingkup SKPD unhrk kepentingan dinas merupakan tanggungjawab pemakai barang. (2\
- Kerugian Daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh unit lain/ pegawai dalam satu SKPD atau diluar SKPD untuk kepentingan diluar dinas merupakan tanggungj awab pengguna barang. (3)
- (4) Kerugian Daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh unit lain/ pegawai diluar SKPD untuk kepentingan dinas merupakan tanggungjawab pemakai barang.
2. (s) Kerugian Daerah yang terjadi akibat pemakaian barang inventaris selain kendaraan bermotor dalam satu SKPD atau diluar SKPD untuk kepentingan dinas merupakan tanggungj awab pemakai barang.
- (6) Kerugian Daerah yang terjadi akibat pemakaian barang inventaris oleh lembaga non pemerintah/ perorangan tanpa perikatan merupakan tanggungiawab pengguna barang.
BAB VII - PENETAPAN BOBOT KESALAHAN TERHADAP
Pasal 40

Dalam menetapkan materi piutang TP-TGR yang akan dicantumkan dalam SKTJM atas kesalahan/kelalaian pelaku TPTGR, perlu diperhatikan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan, sehingga bobot kesalahan dapat dikelompokkan dalam kriteria sebagai berikut :
- a. bobot kesalahan ringan, dikenakan sebesar 17o (satu per seratus) sampai dengan 34oh (liga puluh empat per seratus) dari kerugian Daerah yang diakibatkan, apabila pelaku TPTGR, dalam melaksanakan tugas kedinasan tertimpa kejadian yang dapat merugikan Daerah;
- b. bobot kesalahan sedang, dikenakan sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) sampai dengan 690/o (enam puluh sembilan per seratus) dari kerugian Daerah yang diakibatkan, apabila Pelaku TP-TGR, diluar kepentingan kedinasan tertimpa kejadian yang dapat merugikan Daerah;
- c. bobot kesalahan berat, dikenakan sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) sampai dengan 1O07o (seratus persen) dari kerugian Daerah yang diakibatkan, apabila Pelaku TP-TGR melakukan kelalaian atau perbuatan melanggar hukum sehingga tertimpa kejadian yang dapat merugikan Daerah.
BAB VII - PENETAPAN BOBOT KESALAHAN TERHADAP
Pasal 41

Penetapan bobot kesalahan dan besaran prosentase dari kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan oleh Inspektorat berdasarkan hasil pemeriksaan.
BAB VII - PENETAPAN BOBOT KESALAHAN TERHADAP
Pasal 42

Kerugian Daerah yang terjadi akibat kejadian alam misalnya bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran atau proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengurai dan dimakan rayap, maka pegawai yang bersangkutan dibebaskan dari TP-TGR.
BAB VIII - DALI,'WARSA
Pasal 43

- (1) Tuntutan Perbendaharaan biasa dinyatakan daluwarsa apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun atas kekurangan kas dan/atau barang, dalam kasus dima-ksud tidak dilakukan upaya-upaya lain.
2. (2\ Tuntutan Perbendaharaan terhadap ahli waris atau yang berha-k lainnya dinyatakan daluwarsa apabila jangka waktu 3 (liga) tahun telah berakhir setelah:
- a. meninggalnya bendaharawan tanpa adanya pemberitahuan;
- b. jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir, sedangkan Surat Keputusan Pembebanan tidak pemah diterapkan.
Bagian Kedua
Tuntutan Ganti Rugi
BAB VIII - DALI,'WARSA
Pasal 44

Tuntutan Ganti Rugi dinyatakan daluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir tahun Kerugian Daerah diketahui atau 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan berakhir diketahui.
BAB IX - PENGHAPUSAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 45

- (1) Apabila Pelaku TP-TGR ataupun pengampu/yang memperoieh hak/ahli waris yang berdasarkan SKTJM diwajibkan menanggung kerugian Daerah tidak mampu membayar ganti rugi tersebut, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
2. Atas dasar permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bupati memerintahkan Majelis Pertimbangan TPTGR untuk melakukan penelitian. (2\
3. Apabila setelah dilakukan penelitian oleh Majelis TP-TGR sebagaimana dimaksud pada Ayat (21 ternyata pelaku ataupun pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris memang tidak mampu, maka Bupati dapat menerbitkan Surat Keputusan penghapusan piutang TP-TGR baik sebagian ataupun seluruhnya. (3)
4. Penghapusan piutang TP-TGR sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh : (41
- a. Bupati, untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.00O.00O,OO (lima milyar rupiah);
- b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah iebih dari Rp 5.0OO.000.00O,0O (lima milyar rupiah).
BAB IX - PENGHAPUSAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 46

- (1) Dalam hal Pelaku TP-TGR meninggal dunia tanpa ahli waris, maka Majelis Pertimbangan TP-TGR dapat merekomendasikan kepada Bupati untuk menghapus piutang TP-TGR.
2. (2\ Atas dasar rekomendasi Majelis Pertimbangan TP-TGR sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1), Bupati menerbitkan Keputusan penghapusan piutang TP-TGR.
BAB X - PENYETORAN
Pasal 47

- (1) Penyetoran kerugian Daerah dilakukan oleh yang bersangkutan dengan menggunakan tanda bukti setor yang dibuat rangkap 7 (tujuh) melalui Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan pada DPPKAD.
2. (21 Tembusan Bukti setor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada:
- a. Inspektorat untuk pemantauan tindak lanjut; dan b. BKD untuk pertimbangan hukuman disiplin.
- (3) Kerugian Daerah yang terjadi di lingkungan BUMD tetap disetorkan ke Rekening Bank BUMD dengan tembusan ke Majelis TP-TGR.
BAB XI - PELAPORAN
Pasal 48

Bupati melaporkan perkembangan kerugian Daerah setiap semester Keuangan. pelaksanaan penyelesaran kepada Badan Pemeriksa
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 49

Terhadap Kerugian Daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum diberlakukanny Peraturan Bupati ini tetap diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Diundangkan di Situbondo pada tanggal 2 1 AUG 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,
BERTTA DAERATT KABUPATEN STTUBONDO TAHUN 2014 NOMOR 39
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

O
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.
Ditetapkan di Situbondo Pada tanggal 2 1 AUG 2014
BUPATI SITUBONDO
DADANG WIGIARTO