PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor G Tahun 2023
Tentang WALIKOTA KOTAMOBAGU,
Berlaku: 24 Tahtsrr 2005
N/A
Preamble

Menimbang: a. Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2OL4 dan sebagai uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali
bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan demi tertibnya Administrasi Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat diberikan Uang Persediaan (UP) (reuoluing) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung untuk membiayai operasional sehari-hari;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Mengingat : 1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286).;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaa.n Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOO) ; 3.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48aal; 4.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44381 i
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2OAT tentang Pembentukan Kota Kotamobagu {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680) ; 6.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahtsrr 2005 tentang Standar Akr.rntansi Pemerintahan (Lerpbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 49, Tarrtbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5O3) ; 7.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5751 ; 8.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2OOS tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5761 ; 9.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2OOS tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781 ; 10.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pen5rusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a585); 11.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor a593 ) ; L2.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kineda Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a57a\ 13.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OOZ tentang Pengelolaan Uang Negara I Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7381 ; 74.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11 tentang Perubahan Kedua atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 15.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2OO8 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusun€ul Laporan Pertanggungiawaban Bendahara; 16.
- Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2OlL tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; L7.
- Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2OL4; 18.
- Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2OL4; 19.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PENBTAPAN BESARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN (UP) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2014
N/A
Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengg,rna barang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 5.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 6.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 7.
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. 8.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 9.
10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belaqja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
11. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor seharihari. 11.
12. SPP Uang Persediaan Jrang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (reuoluing) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 12.
13. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yaurlg diajukan oleh berdahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran Iangsung. 13.
14. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan. 14.
BAB II - PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN
Pasal 3

- Pemberian uang persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Kotamobagu digunakan untuk membiayai operasional' sehari-hari atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. (1)
- Penetapan besaran pemberian'Uang Persediaan pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dari jumlah pagu belanja langsung di masing-masing SKPD pada tahun berkenan dengan ketentuan sebagai berikut: (2t
- a. Pagu belanja langsung sampai Rp. I.OOO.OOO.OOO,- ( satu milyar rupiah) diberikan uang persediaan s'ebesar Rp. 35.OOO.OOO,(tiga puluh lima juta rupiah).
- b. Pagu belanja langsung lebih besar dari Rp. I.OOO.OOO.OOO,( satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 3.O00.OO0.OOO,- ( tiga milyar rupiah) diberikan uang persediaan sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah)
- c. Pagu belanja langsung lebih besar dari Rp. 3.0O0.OOO.OOO,( tiga milyar rupiah ) diberikan uang persediaan sebesar Rp. 75.OOO.OOO,- (tqiuh puluh lima juta ntpiah).
- (1) Uang Persediaan hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan pembayaran langsung ( LS ) oleh Kepala SKPD kepada pihak yang menyediakan barang dan I atau jasa, kecuali untuk pembayaran belanja barang dar, I atau jasa yang digunakan untuk belanja rutin / operasional sehari-hari dengan jumlah batasan belanja setinggitingginya sebesar Rp. 1O.00O.OOO,- (sepuluh juta rupiah).
2. (21 Pengajuan SPP-UP hanya dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran sekali pada awal tahun anggaran.
- (3) Uang Persediaan (UP) yang bersifat pengisian kembali (reuoluing) dengan instnrmen ganti uang (SPP-GU) tidak dapat digunakan untuk pembayaran belanja modal.
BAB II - PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN
Pasal 5

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak yang tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
2. (21 Pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (U dikarenakan kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu Uang Persediaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (21.
- (3) Batasan jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD selaku BUD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu.
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA UP I GU / TU
BAB III - Pasal 6
Pasal 7

- Dalam hal dana Tambahan Uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah. (1)
- (2) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa Tambah Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk :
- a. Kegiatefri p,ng pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan.
- b. Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali Pengguna Anggaran.
4. Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, SKPD yang bersangkutan dapat diberikan sanksi yang ditetapkan oleh PPKD selaku BUD berupa penundaan pemberian Tambahan Uang (TU) sampai dengan tahun anggaran berkenan berakhir melalui surat pemberitahuan kepada kepala SKPD. (3)
5. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut atau ditarik kembali atas persetujuan Walikota Kotamobagu dengan ketentuan sebagai berikut : (4)
- a) Pengguna Anggaran telah mempertanggungjawabkan tambahan uang nihil (TU-Nihil) Kepada PPKD selaku BUD.
- b) Pengguna Anggaran menyampaikan permohonan / telaahan kepada Walikota Kotamobagu, atas pencabutan sanksi melalui Sekretaris Daerah.
BAB IV
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundurngan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.
Ditetapkan di Kotamobagu Pada tanggal 2{ Sonuari 2Ot4
GU6 4 wtrrxorA KorAM
Ir. BARA
Diundangkan di Kotamobagu pada tanggal 1q 1or.r.ra.i 2Ol4
RAH OBAGU c
USTAFA LIMBALO