PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 09 Tahun 2014
Tentang PERLINDUNGAN CAGAR BUDAYA
Berlaku: 2 Oktober 2014
N/A
Preamble

Menimbang
: a. bahwa kawasan dan situs budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Gowa merupakan bagian dari kekayaan alam dan budaya bangsa Indonesia yang memiliki peran penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan
kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional untuk sebesar­besarnya kemakmuran rakyat;
- b. bahwa untuk melestarikan cagar budaya, maka perlu ada pengaturan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah;
- c. bahwa cagar budaya berupa kawasan, benda, bangunan, struktur dan situs perlu dikelola oleh pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kawasan dan cagar budaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Cagar Budaya.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang­Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang­Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang­Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang­Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang­Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang­Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang­Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8. Undang­Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang­Undang
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
- 11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 10).
Dengan Persetujuan Bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa
dan
Bupati Gowa
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG
PERLINDUNGAN CAGAR BUDAYA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gowa beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa;
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa.
5. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan cagar budaya;
6. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai
- penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
8. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap.
7. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian­bagiannya, atau sisa­ sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
9. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
10. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/ atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
11. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
12. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuhi terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
13. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
15. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
14. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.
16. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah.
18. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
17. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya Pemerintah Daerah.
19. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
20. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.
21. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar
- Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
22. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
23. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
24. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
25. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk sebesar­besarnya kesejahteraan rakyat.
26. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.
27. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan dan Pemugaran Cagar Budaya.
28. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan.
29. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
30. Zonasi adalah penentuan batas­batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
31. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
33. Kegiatan Pendokumentasian adalah pendataan, antara lain uraian teks, grafis, audio, video, foto, film dan gambar.
32. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
34. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
36. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya
35. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai­nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
- atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
37. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar­besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
38. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian­bagiannya.
39. Keadaan Darurat adalah kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya, seperti terjadinya kebakaran, banjir, gempa bumi dan perang.
40. Koleksi adalah benda­benda bukti material hasil budaya, termasuk naskah kuno, serta material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi dan/atau pariwisata.
41. Fungsi Sosialnya adalah pada prinsipnya Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan/atau Situs Cagar Budaya yang dimiliki oleh seseorang pemanfaatannya tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah dan kebudayaan.
42. Telah Memenuhi Kebutuhan Negara adalah apabila negara sudah memiliki Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya yang jumlah dan jenisnya secara nasional telah tersimpan di museum Pemerintah
- dan/atau Pemerintah Daerah serta di situs tempat ditemukannya.
43. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
BAB II - ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 3

Pengelolaan Cagar Budaya bertujuan untuk:
- a. melindungi, mengamankan dan melestarikan Cagar Budaya;
- b. memelihara dan mengembangkan nilai­nilai tradisional yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan Daerah dan masyarakat;
- c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap sejarah Daerah;
- d. meningkatkan kepedulian, kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya; dan
- e. membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi dan meningkatkan aktivitas di bidang kebudayaan.
BAB II - ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan Cagar Budaya meliputi :
- a. pelaksanaan Registrasi Cagar Budaya yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengkajian, penetapan dan pencatatan Cagar Budaya;
- b. pelestarian Cagar Budaya yang meliputi penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pemugaran, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- c. penyimpanan dan perawatan Cagar Budaya di Museum;
- d. pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya;
- e. pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan Cagar Budaya.
BAB III - KRITERIA CAGAR BUDAYA
Pasal 5

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:
- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
BAB III - KRITERIA CAGAR BUDAYA
Pasal 6

Benda Cagar Budaya dapat:
- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa­sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.
BAB III - KRITERIA CAGAR BUDAYA
Pasal 7

Bangunan Cagar Budaya dapat:
- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.
BAB III - KRITERIA CAGAR BUDAYA
Pasal 8

Struktur Cagar Budaya dapat:
- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.
Bagian Kedua
Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:
- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.
BAB III - KRITERIA CAGAR BUDAYA
Pasal 10

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:
- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling singkat 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling singkat 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.
BAB IV - TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Pasal 11

Dalam pengelolaan Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
- b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
- c. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
- d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
- e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
- f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
- h. melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya; dan
- i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.
Bagian Kedua Wewenang
BAB IV - TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Pasal 12

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
- b. mengkoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- c. menghimpun data Cagar Budaya;
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- f. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- j. mengangkat dan memberhentikan pengelola/unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian dan museum;
- k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
- n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat kabupaten;
- o. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
- p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian­bagiannya.
BAB IV - TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.
- (3) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas :
- a. unsur Pemerintah Daerah,
- b. dunia usaha, dan
- c. masyarakat.
BAB V - PEMILIKAN DAN PENGUASAAN
Pasal 14

- (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau mengusai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya dan/atau situs budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang­undangan.
- (2) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar menukar, hadiah, pembelian dan/atau putusan atau penetapan pengadilan.
BAB V - PEMILIKAN DAN PENGUASAAN
Pasal 15

- (1) Kawasan Cagar Budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah, kecuali yang secara turun­temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat.
- (2) Penguasaan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi benda­benda cagar budaya yang terdapat di wilayah hukum Pemerintah Daerah.
BAB V - PEMILIKAN DAN PENGUASAAN
Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya peringkat kabupaten baik seluruh
- maupun bagian­bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di museum.
- (3) Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah tanggung jawab pengelola museum.
BAB V - PEMILIKAN DAN PENGUASAAN
Pasal 17

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada Dinas, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau instansi terkait.
- (2) Setiap orang yang tidak melaporkan rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.
BAB VI - PENEMUAN DAN PENCARIAN
Pasal 18

- (1) Setiap orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya dalam wilayah kabupaten wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.
- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi yang berwenang di bidang kebudayaan melakukan pengkajian terhadap temuan.
BAB VI - PENEMUAN DAN PENCARIAN
Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VII - REGISTER CAGAR BUDAYA
Pasal 20

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada pemerintah daerah tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangan Daerah.
- (4) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.
- (5) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
Bagian Kedua Pengkajian
BAB VII - REGISTER CAGAR BUDAYA
Pasal 21

- (1) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.
- (4) Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh unit pelaksana teknis atau satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang Cagar Budaya.
Bagian Ketiga
Penetapan
BAB VII - REGISTER CAGAR BUDAYA
Pasal 22

- (1) Bupati menetapkan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.
- (2) Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:
- a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
- b. surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- (3) Penemu benda, bangunan dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak mendapat Kompensasi.
- (4) Ketentuan mengenai Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati
BAB VII - REGISTER CAGAR BUDAYA
Pasal 23

Pemerintah Daerah menyampaikan hasil penetapan kepada Pemerintah Provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah.
Bagian Keempat Pencatatan
BAB VII - REGISTER CAGAR BUDAYA
Pasal 24

- (1) Benda, bangunan, struktur, lokasi dan satuan ruang geografis yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya harus dicatat di dalam Register Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan Register Cagar Budaya dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
BAB VII - REGISTER CAGAR BUDAYA
Pasal 25

Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan.
BAB VII - REGISTER CAGAR BUDAYA
Pasal 26

Pengelolaan Register Cagar Budaya di Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
Bagian Kelima
Peringkatan
BAB VII - REGISTER CAGAR BUDAYA
Pasal 27

Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi
Cagar Budaya peringkat kabupaten berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
BAB VII - REGISTER CAGAR BUDAYA
Pasal 28

- (1) Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya Peringkat Kabupaten apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. sebagai cagar budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.
- (2) Peringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VII - REGISTER CAGAR BUDAYA
Pasal 29

Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat kabupaten dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
BAB VII - REGISTER CAGAR BUDAYA
Pasal 30

Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya:
- a. musnah;
- b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
- c. kehilangan sebagian besar unsurnya; dan
- d. tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
BAB VIII - PELESTARIAN
Pasal 31

- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis dan administratif.
- (2) Tata cara pelestarian cagar budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian pada kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
- (3) Pelestarian cagar budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.
BAB VIII - PELESTARIAN
Pasal 32

Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang­halangi atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya.
Bagian Kedua
Perlindungan
BAB VIII - PELESTARIAN
Pasal 33

Setiap orang dapat berperan serta melakukan perlindungan Cagar Budaya
Paragraf 1 Penyelamatan
BAB VIII - PELESTARIAN
Pasal 34

- (1) Setiap orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.
- (2) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk :
- a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai­nilai yang menyertainya; dan
- b. mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang­undangan.
BAB VIII - PELESTARIAN
Pasal 35

- (1) Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.
- (2) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koodinasi Tenaga Ahli Pelestarian.
- (3) Pemerintah Daerah atau setiap orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru.
Paragraf 2 Pengamanan
BAB VIII - PELESTARIAN
Pasal 36

- (1) Pengamanan Cagar Budaya dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur atau musnah.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya
BAB VIII - PELESTARIAN
Pasal 37

- (1) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan dan/atau pariwisata.
BAB VIII - PELESTARIAN
Pasal 38

- (1) Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian­bagiannya, dari kesatuan, kelompok dan/atau dari letak asal.
- (2) Setiap orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian­bagiannya dari kesatuan, kelompok dan/atau dari letak asal.
BAB VIII - PELESTARIAN
Pasal 39

- (1) Setiap orang dilarang memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian­bagiannya, kecuali dengan Izin Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VIII - PELESTARIAN
Pasal 40

- (1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian­ bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar
- wilayah kabupaten untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan dan/atau pameran.
- (2) Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan Izin Bupati.
Paragraf 3 Zonasi
BAB VIII - PELESTARIAN
Pasal 41

- (1) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas­batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian.
- (2) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di peringkat wilayah kabupaten.
- (3) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif dan/atau religi.
BAB VIII - PELESTARIAN
Pasal 42

- (1) Sistem Zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Pengaturan Zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat dan/atau di air.
- (3) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
- a. zona inti;
- b. zona penyangga;
- c. zona pengembangan; dan/atau
- d. zona penunjang.
- (4) Penetapan luas, tata letak dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.
Paragraf 4 Pemeliharaan
BAB VIII - PELESTARIAN
Pasal 43

- (1) Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penguasaan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi benda­benda cagar budaya yang terdapat di Daerah.
BAB VIII - PELESTARIAN
Pasal 44

- (1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan dan/atau teknologi Cagar Budaya.
- (4) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 5
Pemugaran
BAB VIII - PELESTARIAN
Pasal 45

- (1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi dan restorasi.
- (2) Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
- a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
- b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
- c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
- d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.
- (3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.
- (4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan.
- (5) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Bupati.
Bagian Ketiga
Pengembangan
Paragraf 1 Umum
BAB VIII - PELESTARIAN
Pasal 46

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian dan nilai­nilai yang melekat padanya.
- (2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
- a. izin Pemerintah Daerah; dan
- b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian.
Paragraf 2 Penelitian
BAB VIII - PELESTARIAN
Pasal 47

- (1) Penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk
- menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai­nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui:
- a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
- b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
- (4) Proses dan hasil Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.
- (5) Pemerintah Daerah atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.
Paragraf 3 Revitalisasi
BAB VIII - PELESTARIAN
Pasal 48

- (1) Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.
BAB VIII - PELESTARIAN
Pasal 49

- (1) Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya peringkat kabupaten, baik seluruh maupun bagian­bagiannya, kecuali dengan izin Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Pemerintah Daerah dilarang mengubah fungsi ruang dan bangunan situs cagar budaya yang merupakan benda cagar budaya, bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya yang menjadi asset Pemerintah Daerah tanpa persetujuan DPRD.
BAB VIII - PELESTARIAN
Pasal 50

Revitalisasi Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.
Paragraf 4
Adaptasi
BAB VIII - PELESTARIAN
Pasal 51

- (1) Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:
- a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau
- b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. mempertahankan nilai­nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
- b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
- c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
- d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.
[
Bagian Keempat
Pemanfaatan
BAB VIII - PELESTARIAN
Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin Pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana dan/atau pelatihan.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.
BAB VIII - PELESTARIAN
Pasal 53

Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.
BAB VIII - PELESTARIAN
Pasal 54

- (1) Cagar Budaya pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Bupati sesuai dengan peringkat Cagar Budaya dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya.
BAB VIII - PELESTARIAN
Pasal 55

- (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.
- (3) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
- (4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.
BAB VIII - PELESTARIAN
Pasal 56

Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang tercatat sebagai peringkat kabupaten hanya dapat dilakukan atas Izin Bupati.
BAB VIII - PELESTARIAN
Pasal 57

Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di museum dilakukan untuk sebesar­besarnya pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial dan/atau pariwisata.
BAB VIII - PELESTARIAN
Pasal 58

Setiap orang dilarang mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian­bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya.
BAB VIII - PELESTARIAN
Pasal 59

Setiap orang dilarang memanfaatkan Cagar Budaya peringkat kabupaten, baik seluruh maupun bagian­ bagiannya, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan Izin Bupati.
BAB X - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 60

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan Cagar Budaya
- (2) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
- a. Menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan Cagar Budaya;
- b. Menjaga kelestarian Cagar Budaya;
- c. Mencegah dan menanggulangi kerusakan Cagar Budaya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XII - PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN
Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (2) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.
Bagian Kedua Penyidikan
BAB XII - PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN
Pasal 63

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang­undangan hukum acara pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang­undangan;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
- dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam undang­undang hukum acara pidana.
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 64

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 49, Pasal 58, dan
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 59

dikenakan Sanksi Pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,­ (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 65

Izin pengelolaan cagar budaya yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan wajib menyesuaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.
Ditetapkan di Sungguminasa pada tanggal 2 Oktober 2014
BUPATI GOWA
H. ICHSAN YASIN LIMPO
Diundangkan di Sungguminasa pada tanggal 2 Oktober 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,
H. BAHARUDDIN MANGKA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2014 NOMOR 09
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN ... TAHUN 2014