Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 15 Tahun 1964
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATITAPANULIUTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UT ARA
NOMOR ot'f T AHUN 2011 TENT ANG
PEMBENTUKAN DESA PARMANUHAN DI KECAMATAN GAROGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUFATI TAPANULI UTARA,
- a. bahwa dalam r~ngka mewujudkan aspirasi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat. . dl Desa Parsosoran Kecamatan Garoga serta untuk meningkatkan pelayanan dl b1dang pemermtahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka dirasa perlu memekarkan Desa Parsosoran di Kecamatan Garoga;
- b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut diatas dan berdasarkan kriteria kondisi sosial budaya, luas wilayah, jumlah penduduk, sarana/prasarana dan potensi desa, maka perlu dibentuk Desa Parmanuhan di Kecamatan Garoga;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
4. Undang-Undang Nomor 7 Ort Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupatenkabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara jo. UndangUndang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. UndangUndang Nomor 12 Tahun 1998 tentan~ Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Derah Tmgkat II Mandailing Natal jo. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara; 1.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor. 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan; ·
Dengan
/2,-
'ii,
,1
,
Menetapkan
Dengan Persetujuan Bersama
. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
dan
BUPATITAPANULIUTARA MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENT ANG PEMBENTUKAN DESA PARMANUHAN DI KECAMA TAN GAROGA.
BASI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
- d. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara;
- e. Kecamatan adalah Kecamatan Pangaribuan yang merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
- f. Camat adalah Camat Kecamatan Pangaribuan;
- g. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Tapanuli Utara;
- h. Desa lnduk adalah induk dari desa pemekaran;
- i. Desa Baru adalah desa hasil pemekaran dari desa induk;
- j. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa;
- k. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- I. Sadan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah Lembaga Perwujudan · Demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- m. Peraturan Desa adalah semua keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
- n. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
- o. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten TapanulLUtara untuk desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
- p. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
BAB II - PEMBENTUKAN, BATAS WILAY AH DAN PUSAT PEMERINT AHAN Bagian Pertama
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Parmanuhan di Kecamatan Garoga.
,'-~-
BAB II - PEMBENTUKAN, BATAS WILAY AH DAN PUSAT PEMERINT AHAN Bagian Pertama
Pasal 3

Desa Parmanuhan berasal dari sebagian Desa Parsosoran yang terdiri dari :
- a. Dusun Toba I;
.
- b. Dusun Toba II;
- c. Dusun Toba Ill;
- d. Dusun Toba IV.
Pasa14
~ngan terbentuknya Des~ Parm~nuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka w,Jayah Desa Parsosoran d1kurang1 dengan wilayah Desa Parmanuhan.
Bagian Kedua
Batas Wilayah
sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, mempunyai batas wilayah Desa Parmanuhan sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara
- b. Sebelah Selatan
- c. Sebelah Timur
- d. Sebelah Barat
- Desa Genting Salak;
: Desa Genting Garoga;
: Desa Parsesoran;
- Desa Sibalanga.
Baglan Ketiga
Pusat Pemerintahan Cesa
Pusat Pemerintahan Desa Parmanuhan berkedudukan di Dusun Toba I.
Peta Wilayah Desa Parmanuhan Kecamatan Garoga tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - PEMERINTAHAN CESA Bagian Pertama
Pasal 10

Badan Permusyawaratan Desa Parmanuhan dibentuk dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

- (1) Sebelum Kepala Desa Parmanuhan dipilih, maka diangkat Penjabat Kepala Desa Parmanuhan dengan Keputusan Bupati atas dasar usul Camat dengan memperhatikan asplrasl masyarakat Desa Parmanuhan. ·
- (2) Desa baru wajib menyediakan anggaran swadana untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, sampai ditetapkannya APBDesa bagi Desa baru.
- (3) Desa induk dapat memberikan bantuan dana kepada desa baru untuk kegiatan pemerintahan desa sampai ditetapkannya APBDesa bagi Desa baru.
- (4) Sebelum Desa baru dapat menetapkan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, maka semua Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa induk tetap berlaku dan dilaksanakan di desa baru.