Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 1 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 11 Tahun 2016 ten tang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kecamatan;
- Mengingat 1.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepubHk{donesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KECAMATAN.
BAB I - KEDUDUKAN
Pasal 1

- ( 1 ) Kecamatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat.
BAB I - KEDUDUKAN
Pasal 2

Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan dan penyelenggaraan, untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
BAB Ill - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4

- ( 1 ) Camat mempunyai tugas memvalidasi, mempromosikan, memimpin, mengkoordinasikan, serta menetapkan kebijakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban um um, pemberdayaan masyarakat desa, kesejahteraan sosial dan pelayanan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi :
- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; kegiatan
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
- h. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawaral perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan;
1
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- J. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- I. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- m. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- n. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- o. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- p. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- q. melakukan koordinasi dengan pihak pelaksanaan pemeliharaan prasarana pelayanan umum; swasta dalam dan fasilitas
- r. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- s. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan p=orinrahl
- t. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerin tahan;
- u. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- v. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- w. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- x. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- y. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa/sangadi, dan/atau lurah;
- z. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
19. aa. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan;
20. bb. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- cc. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- dd. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
23. ee. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
24. ff. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
25. gg. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati.
Bagian Kedua Sekretaris Pasal 5
- ( 1) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas menyusun program, mengelolah administrasi kepegawaian, keuangan dan melakukan pelayanan teknis +: kepada seluruh satuan organisasi Kecamatan.
1
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:
- a. mengumpul data di bidang kesekretariatan;
- b. menyusun program kerja pemerintahan Kecamatan;
- c. mengelolah administrasi kepegawaian;
- d. mengelolah adrninistrasi keuangan;
- e. melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada satuan organisasi Kecamatan;
- f. membuat laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BAB Ill - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 6

- ( 1 ) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi surat menyurat, urusan rumah tangga dan administrasi kepegawaian di Lingkungan instansi pemerintah Kecamatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. mengumpulkan dan mengkaji berbagai peraturan perundang­ undangan di bidang tata naskah instansi kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan pengambilan keputusan bagi atasan di bidang administrasi, perlengkapan dan kepegawaian;
- c. melakukan urusan pengelolaan cuti, izin dan pengelolaan daftar hadir;
- d. melakukan urusan rumah tangga;
- e. melakukan urusan perlengkapan;
- f. melakukan kegiatan kenaikan pangkat;
- g. melakukan kegiatan usaha kesejahteraan menyusun Daftar Urut Kepangkatan ( D U K ) ; pegawai,
- h. memberikan saran dan pertimbangan;
1. J. membuat laporan pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas la1ang diberikan oleh atasan,
Paragraf 2
Sub Bagian Program dan Keuangan
BAB Ill - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 7

- ( 1 ) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas memberikan pelayanan di bidang penyusunan program dan membuat laporan pelaksanaan tugas serta mengelola administrasi keuangan di Lingkungan instansi.
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. mengumpulkan produk perundang-undangan dan petunjuk teknis di bidang penyusunan program, pelaporan dan administrasi keuangan;
- b. menyiapkan bahan dan data bagi pengambilan keputusan atasan di bidang penyusunan program, pelaporan, dan administrasi keuangan;
- c. melakukan urusan surat menyurat administrasi;
- d. menyusun rumusan program kerja instansi secara berkala baik harian, bulanan maupun tahunan;
- e. menyusun dan membuat pelaksanaan evaluasi;
- f. melakukan urusan surat menyurat administrasi dan pelayanan gaji di Lingkungan dinas;
- g. menyusun rencana anggaran;
- h. memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang program, pelaporan dan keuangan;
1. membuat laporan pelaksanaan tugas; dan
- J . melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- ( 1 ) Kepala Seksi Pemeritahan mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan Kota, +: pemerintahan Desa/Kelurahan dan keagrariaan. i
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
- a. mengumpul dan mengolah data di bidang pemerintahan desa/kelurahan dan keagrariaan;
- b. menyiapkan bahan-bahan penyelenggaraan pemerintahan kota, desa/kelurahan dan keagrariaan;
- c. menyusun program pembinaan ideologi negara dan pembinaan kewarganegaraan;
- d. memfasilitasi pembinaan kesatuan bangsa, organisasi kemasyarakatan dan organisasi partai politik;
- e. melaksanakan pembinaan tugas dan fungsi badan perwakilan desa;
- f. melakukan pembinaan administrasi kependudukan;
- g. melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan politik dalam negeri;
- h. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan transmigrasi;
1. menyiapkan bahan-bahan pembinaan ketenagakerjaan dan perpindahan penduduk;
- J. melaksanakan monitoring dan evaluasi, membuat laporan di bidang pemerintahan kabupaten, desa/kelurahan dan keagrariaan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
Bagian Ketiga
Seksi
Paragraf 1
Seksi Pemerintahan
BAB Ill - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 8

Paragraf 2
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
BAB Ill - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 9

- ( 1 ) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyelenggrakan pembinaan ketentraman, ketertiban dan penegakan pelaksanaan Peraturan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketenteraman dan ketertiban Umum mempunyai fungsi:
- a. mengumpul dan mengolah data di bidang ketentraman dan ketertiban;
- b. menyusun program penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah;
- d. melakukan pembinaan dan sosialisasi penerapan produk hukum pemerintah;
- e. melaksnaakan monitoring dan evaluasi perkembangan ketentraman dan ketertiban;
- f. membuat laporan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban; dan
- g. melaksanakan tugas-tugt lain yang diberikan oleh Camat,
Paragraf 3
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
BAB Ill - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 10

- ( 1 ) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan/memfasilitasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi:
- a. mengumpul dan mengelolah data di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. menyusun dan memberikan petunjuk pembangunan dan pemberdayaan desa/kelurahan; teknis program masnyarakat
- c. melaksanakan dan memfasilitasi program pendidikan dan latihan keterampilan bagi masyarakat desa;
- d. melakukan pembinaan lembaga pemberdayaan masnyarakat desa/kelurahan;
- e. melaksanakan kerjasama dengan satuan organisasi terkait dalam rangka perencanaan pembangunan sitem unit daerah kerja pembangunan di Kecamatan;
- f. melakukan pembinaan pembangunan sarana, prasarana dan pembangunan perekonomian desa;
- g. memfasilitasi pemberian rekomendasi pembangunan desa;
- h. melaksankan pembinaan administrasi pelaksanaan bantuan pemerintah kepada desa;
1. melakukan kerja sama dengan satuan organisasi terkait pelaksanaan program bimas, insus dan penghijauan;
- J. memberikan bimbingan peningkatan gotong royong masyarakat;
- k. memberikan bimbingan dalam rangka penataan pemukiman penduduk, pemugaran lingkungan dan pemugaran perumahan desa;
- I. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- m. membuat laporan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- n. melaksanakan tugas·t1, lain yang diberikan oleh Carnal.
Paragraf 4
Seksi Kesejahteraan Sosial
BAB Ill - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 1

1
- ( 1 ) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan, mengumpulkan dan mengolah bahan dan pembinaan di bidang sosial, pembinaan kesejahteraan masyarakat, Keluarga Berencana, Transmigrasi dan Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:
- a. mengumpul dan mengolah data di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan;
- c. menginventarisasi permasalahan-permasalahan di bidang bantuan sosial, usaha-usaha meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan;
- d. melaksanakan pembinaan di bidang bantuan sosial, agama, kesejahteraan masyarakat, keluarga berencana dan transmigrasi;
- e. melaksanakan pembinaan pemuda dan olah raga;
- f. mengadakan pembinaan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan perempuan;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan;
- h. membuat laporan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan sosial dan dan pemberdayaan perempuan; dan
1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
Paragraf 5
Seksi Pelayanan Umum
BAB Ill - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 12

- ( 1 ) Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas urusan rumah tangga, sandi dan telekomunikasi, perlengkapan dan protokol.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas:
- a. mengumpul dan mengolah data di bidang pelayanan umum;
- b. melakukan pengamanan personil dan materil serta urusan rumah tangga meliputi pelayanan angkutan, rumah dinas serta memelihara kebersihan kan� dan halaman:
- c. melakukan urusan penerimaan dan pengmman berita sandi dan telekomunikasi, tata usaha sandi dan telekomunikasi, membina dan memelihara alat sandi dan telekomunkasi dari dan pengamanan berita;
- d. melaksanakan analisa kebutuhan perlengkapan dan perbekalan;
- e. membuat rencana kebutuhan barang/sarana prasarana;
- f. melakukan penilaian serta perbekalan, melaksanakan pembelian perlengkapan dan perbekalan pemerintah Kecamatan;
- g. menyiapkan penyelenggaraan pengadaan barang sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. melakukan administrasi penerimaan dan pengeluaran perbekalan, mengatur penyimpanan, distribusi dan pemeliharaan;
1. melakukan urusan penyusunan acara dan administrasi perjalanan dinas dan protokol;
- J. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan umum;
- k. membuat laporan pelaksanaan tugas; dan
1. melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Camat.
Di Lingkungan Kecamatan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 14

- ( 1 ) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di Lingkungan Kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala.
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan P,ratura{upati
TATAKERJA
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kecamatan harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 16

Camat menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidangnya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 17

Kecamatan harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di Lingkungan Kecamatan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 18

Setiap unsur di Lingkungan Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kecamatan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 19

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di Lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 20

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 2

1
1
Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang r= sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 22

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.
BAB VI - PENDANAAN
Pasal 24

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

Pertanggungjawaban program kegiatan Tahun Anggaran 2016 serta tugas dan fungsi Kecamatan diintegrasikan menjadi tugas dan fungsi Kecamatan
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal
S
[lz-s-eM�, �
iSUPATI SOLAANG
GONDOW SELATAN,?
f
RSON MAYULU
Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal
l? \?&lt;1:reu,C,tr oc,h
SEK RIS D ERAH
DOW SELATAN,
I
SERITA DAERAH KABUPATEN SOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2016 NOMOR
DAMOPOLII