PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 2 Tahun 2015
Tentang KEUANGAN DAN ASET DESA
Berlaku: 2 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Mengingat :
BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG
KEUANGAN DAN ASET DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MADIUN,
Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan keuangan dan aset desa dalam penyelenggaraan otonomi desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keuangan dan Aset Desa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN Dan BUPATI MADIUN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DAN ASET DESA.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa secara sah setiap bulan yang bersumber dari APB Desa.
18. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang diperoleh karena pelaksanaan tugas dan fungsi yang bersumber dari APB Desa
19. Penerimaan lainnya yang sah adalah penerimaan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasar peraturan perundangan selain penghasilan tetap dan tunjangan yang bersumber dari APB Desa.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
21. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
BAB II - KEUANGAN DESA
Pasal 2

- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.
BAB II - KEUANGAN DESA
Pasal 3

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
Bagian Kedua
Umum
BAB II - KEUANGAN DESA
Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (4) Dana anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten.
- (5) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Bagian Ketiga
Pengelolaan Keuangan Desa
BAB II - KEUANGAN DESA
Pasal 5

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur, tugas, dan kewenangan pengelolaan keuangan Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
BAB II - KEUANGAN DESA
Pasal 6

- (1) Pengelolaan keuangan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
Bagian Keempat Sumber Keuangan Desa
BAB II - KEUANGAN DESA
Pasal 7

- (1) Pendapatan Desa bersumber dari :
- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten;
- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat berupa Dana Desa.
- (3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.
- (4) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Bagian Kelima Kedudukan Keuangan Kepala Desa
dan Perangkat Desa
BAB II - KEUANGAN DESA
Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (4) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap:
- a. Kepala Desa;
- b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
- c. Perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.
- (5) Dalam menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menetapkan rumus penghitungan dengan Peraturan Bupati.
BAB II - KEUANGAN DESA
Pasal 9

- (1) Tunjangan, penerimaan lain yang sah, dan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) bersumber dari APB Desa, sesuai dengan kemampuan keuangan desa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Dalam menetapkan besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan rumus penghitungan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB II - KEUANGAN DESA
Pasal 10

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap dan tunjangan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah aktif kembali, menerima penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).
BAB II - KEUANGAN DESA
Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berakhir masa jabatannya diberikan penghargaan purna bhakti yang bersumber dari APB Desa.
- (2) Penghargaan purna bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 4 (empat) kali penghasilan tetap yang diterima bulan terakhir masa jabatannya dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan tidak dengan hormat, tidak diberikan penghargaan purna bhakti.
BAB II - KEUANGAN DESA
Pasal 12

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia sebelum berakhir masa jabatan, kepada ahli warisnya diberikan uang duka.
- (2) Uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 2 (dua) kali penghasilan tetap yang diterima bulan terakhir masa jabatannya dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Bagian Keenam APB Desa
BAB II - KEUANGAN DESA
Pasal 13

- (1) APB Desa, terdiri atas:
- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa; dan
- c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
BAB II - KEUANGAN DESA
Pasal 14

- (1) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur APB Desa, mekanisme penyusunan dan penetapan serta pengesahannya akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
Bagian Ketujuh Pelaporan dan Pertanggungjawaban
BAB II - KEUANGAN DESA
Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
BAB II - KEUANGAN DESA
Pasal 16

- (1) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
BAB II - KEUANGAN DESA
Pasal 17

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan/atau media informasi lainnya.
BAB II - KEUANGAN DESA
Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut tentang laporan dan pertanggungjawaban keuangan desa diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB II - ASET DESA
Pasal 19

Pengelolaan aset milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas:
- a. kepentingan umum;
- b. fungsional;
- c. kepastian hukum;
- d. keterbukaan;
- e. efisiensi;
- f. efektivitas;
- g. akuntabilitas; dan
- h. kepastian nilai ekonomi.
BAB II - ASET DESA
Pasal 20

Pengelolaan aset milik Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.
Bagian Kedua Pengelolaan Aset Desa
BAB II - ASET DESA
Pasal 21

Pengelolaan aset milik Desa merupakan rangkaian kegiatan meliputi:
- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan;
- f. pemeliharaan;
- g. penghapusan;
- h. pemindahtanganan;
- i. penatausahaa;
- j. pelaporan;
- k. penilaian;
- l. pembinaan;
- m. pengawasan; dan
- n. pengendalian aset milik Desa.
BAB II - ASET DESA
Pasal 22

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset milik Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
BAB II - ASET DESA
Pasal 23

- (1) Aset Desa dapat berupa :
- a. tanah kas Desa;
- b. pasar Desa;
- c. pasar hewan;
- d. bangunan Desa;
- e. pelelangan hasil pertanian;
- f. hutan milik Desa;
- g. mata air milik Desa;
- h. pemandian umum; dan
- i. aset lainnya milik Desa.
- (2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. aset Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. aset Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
- c. aset Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. hasil kerja sama Desa; dan
- e. aset Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Bagian Ketiga Tata Cara Pengelolaan Aset Desa
BAB II - ASET DESA
Pasal 24

- (1) Aset milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
BAB II - ASET DESA
Pasal 25

- (1) Aset milik Desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan.
- (2) Aset milik Desa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintah Desa.
- (3) Aset milik Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
BAB II - ASET DESA
Pasal 26

- (1) Tanah Kas Desa dapat disewakan kepada pihak lain.
- (2) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Penyewaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
- (4) Tata cara penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara terbuka dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Perjanjian.
BAB II - ASET DESA
Pasal 27

- (1) Pengelolaan aset milik Desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan kesepakatan musyawarah Desa.
- (2) Aset milik Pemerintah dan pemerintah daerah berskala lokal Desa dapat dihibahkan kepada Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II - ASET DESA
Pasal 28

- (1) Aset milik Desa yang telah diambil alih oleh pemerintah daerah kabupaten dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas untuk kepentingan masyarakat umum.
BAB II - ASET DESA
Pasal 29

- (1) Pengelolaan aset milik Desa dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan aset milik Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan aset desa, diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan meliputi:
- a. pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- b. realisasi penggunaan Dana Desa;
- c. pengelolaan ADD dan bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten; dan
- d. penyusunan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan kepada Inspektorat dan Camat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai keuangan dan aset desa, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sampai ditetapkannya peraturan pelaksanaan yang baru.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2007 Nomor 6/E); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2007 Nomor 7/E)
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Diundangkan di Madiun Pada Tanggal 27 Juli 2015
SEKRETARIS DAERAH
Drs. SOEKARDI, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19551111 197703 1 005
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2015 NOMOR 2
SALINAN Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd WIDODO, SH, M.Si. Pembina Tingkat I NIP.19611215 198903 1 006
DI1
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.
Disahkan di Madiun pada tanggal 30 April 2015
BUPATI MADIUN
MUHTAROM
18
PENJELASAN
Pasal 1

: Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

:
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

:
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4

:
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5

:
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7

:
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8

:
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9

:
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10

:
Cukup jelas
Yang dimaksud telah aktif kembali adalah sejak adanya keputusan tentang pengaktifan kembali.
PENJELASAN
Pasal 11

:
| | | Ayat 1 |
|----------|----|-------------|
| Pasal 12 | : | Cukup jelas |
| Pasal 13 | : | Cukup jelas |
| Pasal 14 | : | Cukup jelas |
| Pasal 15 | : | Cukup jelas |
| Pasal 16 | : | Cukup jelas |
| Pasal 17 | : | Cukup jelas |
| Pasal 18 | : | Cukup jelas |
| Pasal 19 | : | Cukup jelas |
| Pasal 20 | : | Cukup jelas |
| Pasal 21 | : | Cukup jelas |
| Pasal 22 | : | Cukup jelas |
| Pasal 23 | : | Cukup jelas |
| | : | Cukup jelas |
| Pasal 24 | | |
| Pasal 25 | : | Cukup jelas |
| Pasal 26 | : | |
| | | Cukup jelas |
Yang dimaksud telah aktif kembali adalah sejak adanya keputusan tentang pengaktifan kembali. Ayat 3
Yang dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa adalah prinsip-prinsip pengaturan terkait sewa Tanah Kas Desa.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 27

:
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 28

:
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 29

:
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 30

:
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 31

:
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 32

:
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 33

:
Cukup jelas