UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 9 Tahun 1952
Tentang PENYELESAIAN HUTANG NEGARA DI ZAMAN PEPRGOLAKAN
Berlaku: 27 Agustus 1952
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
Menetapkan
Pertama
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1952 TENTANG
PENYELESAIAN HUTANG NEGARA DI ZAMAN PEPRGOLAKAN
Presiden Republik Indonesia,
- bahwa perlu mengadakan peraturan-peraturan mengenai penyelesaian hutang-hutang Republik Indonesia (Yogyakarta) dahulu serta mengurus tagihan-tagihannya, yang terjadi selama masa pergolakan dan sebelum tahun Anggaran 1950;
bahwa untuk menyelesaikan hutang-hutang Pemerintah Republik Indonesia (Yogyakarta) dahulu serta mengurus tagihan-tagihannya yang berasal dari zaman pergolakan dan sebelum tahun Anggaran 1950 seperti dijelaskan dalam pasal 1 dari peraturan-peraturan dibawah ini, perlu diadakan peraturan-peraturan tersendiri yang menyimpang dari Undang-undang Perbendaharaan (Comptabiliteitswet) dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, sekedar peraturan-peraturan itu mengenai penyelesaian hutanghutang biasa yang dibebankan pada Anggaran Belanja Negara;
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturanperaturan tersebut perlu segera diadakan,
- pasal-pasal 96 dan 111, ayat 2 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Memutuskan :
:
- Undang-undang Darurat tentang penyelesaian hutang Negara dizaman pergolakan.
- Peraturan-peraturan tentang penyelesaian hutang-hutang serta piutang-piutang Pemerintah Republik Indonesia (Yogyakarta) dahulu yang berasal dari zaman pergolakan dan sebelum tahun Anggaran 1950.
N/A
Pasal 2

.
1. Keputusan apakah hutang-hutang Pemerintah termaktub dalam pasal ayat 1 akan dibayar atau tidak akan diambil atas nama Menteri Keuangan oleh sebuah Komisi Penyelesaian Hutang Negara yang selanjutnya untuk singkatnya akan disebut Komisi saja.
2. Komisi ini, yang diangkat dan diperhentikan oleh Perdana Menteri Republik Indonesia atas usul Menteri Keuangan, terdiri dari sebanyak-banyaknya tujuh anggauta, termasuk seorang Ketua dan seorang Sekretaris.
N/A
Pasal 3

.
1. Komisi bertugas meyakinkan diri apakah tuntutan-tuntutan dari hutang-hutang Pemerintah termaktub dalam pasal 1, ayat 1 didasarkan atas bukti atau buktibukti dari hak, yang didapat oleh penagih hutang. Dalam pada itu Komisi harus menyelidiki tentang syahnya dan kebenarannya bukti-bukti asli tentang penyerahan barang atau jasa, yang diajukan oleh penagih hutang, dan/atau keterangan tentang penyerahan itu, yang dibuat oleh Kementerian, Jawatan, perusahaan atau badan-badan Negara lainnya yang bersangkutan. Lain dari pada itu Komisi harus meyakinkan diri, bahwa dapat diterima hutang-hutang yang bersangkutan itu belum dibayar sebagian atau sepenuhnya.
2. Jika bukti-bukti karena sesuatu hal hilang, sedangkan penagih hutang masih mempunyai pembukuan yang lengkap, maka pertimbangan piutang harus dilakukan menurut buku-buku tadi, dan jika Komisi memandang perlu maka Jawatan Akuntan Negeri dapat diminta untuk memeriksa buku-buku penagihan hutang.
3. Jika bukti-bukti hilang dan pembukuan tidak lengkap dan adanya piutang itu hanya dapat dibuktikan oleh daftar-daftar hutang, maka Komisi dalam mempertimbangkan tuntutan hutang harus melihat sampai dimana penagih hutang itu dapat dipercayai, sedangkan diperlukan juga penguatan dengan kesanggupan disumpah dari dua saksi yang dapat dipercaya.
4. Jika bukti-bukti tertulis sama sekali tidak dapat dikemukakan, maka Komisi dalam mempertimbangkan tuntutan hutang harus melihat sampai dimana penagih hutang itu dapat dipercayai, sedangkan diperlukan juga penguatan dengan kesanggupan disumpah dari dua saksi yang dapat dipercayai.
5. Dalam hal tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 dari pasal ini Komisi, wajib mendengar pendapat dari Kementerian, Jawatan atau Perusahaan, karena tagihan hutang itu dalam keadaan biasa harus diajukan.
6. Jika pendapat itu berlainan dengan pendapat Komisi, maka dalam hal Komisi berkehendak membayar jumlah lebih besar dari pada jumlah yang diusulkan oleh Kementerian, Jawatan atau Perusahaan, keputusan akan diambil oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pendapat Dewan Pengawas Keuangan.
N/A
Pasal 4

.
BisaKomisi hanya memulai penyelidikan dan penyelesaian piutang-piutang Kementerian, Jawatan, Perusahaan atau Badan Negara lainnya terhadap fihak ketiga, jika hasil pekerjaan itu dapat mempengaruhi keputusan Komisi tentang tagihan dari fihak ketiga itu, yang diajukan kepada Kementerian, Jawatan Perusahaan atau Badan Negara lainnya.
N/A
Pasal 5

.
1. Keputusan untuk membayar suatu tuntutan hutang sepenuhnya atau sebagian hanya dapat diambil, jika semua anggauta yang hadir menyetujui pembayaran itu.
2. Tiap-tiap anggauta harus memberikan suaranya.
3. Rapat Komisi adalah sah, bila dihadiri oleh paling sedikit empat orang anggauta.
N/A
Pasal 6

.
1. Keputusan Komisi dimuat didalam surat-keputusan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
2. Pada petikan dari surat-keputusan termaksud dalam ayat 1, yang disampaikan kepada Jawatan atau Kantor yang bertugas membayar hutang itu, bukti-bukti tidak perlu dilampirkan.
3. Dari surat-surat keputusan harus ternyata, bahwa bukti-bukti telah diberi tandatanda sedemikian rupa sehingga bukti-bukti itu tidak dapat dipakai lagi.
4. Jika bukti-bukti tidak lengkap atau sama sekali tidak ada, maka didalam suratkeputusan harus dinyatakan bahwa syarat- syarat termaksud dalam pasal 3 ayat 2, 3 dan 4 telah dipenuhi. Jika Pemerintah Republik Indonesia berpiutang kepada penagih hutang, maka jumlah yang akan dibayarkan itu harus dikurangi dengan jumlah piutang itu.
5. Turunan dari tiap-tiap surat keputusan harus disampaikan kepada Dewan Pengawas Keuangan.
Kedua
- Kepada Menteri Keuangan diberi kuasa untuk membuat suatu peraturan khusus tentang cara menghargai hutang-piutang dalam mata uang yang berlaku, dan cara pembayarannya.
Ketiga
Keempat
Kelima
- Untuk menyelesaikan hutang Pemerintah yang timbul dari kewajibannya mengembalikan uang kertas De Javasche Bank, uang kertas dan uang logam Pemerintah Hindia-Belanda yang dititipkan kepada instansi-instansi Pemerintah, Menteri Keuangan akan menetapkan peraturan-peraturan tersendiri, yang dimana perlu dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam sub Pertama, pasal-pasal 1 sampai dengan 6.
- Kepada Menteri Keuangan diberi kuasa untuk mempergunakan kredit, yang telah dan akan disediakan didalam Anggaran Belanja Negara 1951 dan dari tahun-tahun yang berikutnya untuk menyelesaikan hutang-hutang Pemerintah termaksud didalam bab Pertama, pasal 1.
- Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 29 Oktober 1951.
Menteri Keuangan,
SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO.
Diundangkan pada tanggal 27 Agustus 1952. Menteri Kehakiman,
LOEKMAN WIRIADINATA.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 1952. Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO