PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 26 Tahun 2017
Tentang IMPLEMENTASI SISTEM PELAPORAN KINERJA YANG TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
Berlaku: 1 Juli 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG
IMPLEMENTASI SISTEM PELAPORAN KINERJA YANG TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,
- bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta guna peningkatan kualitas penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Implementasi Sistem Pelaporan Kinerja Yang Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19):
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): 4.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: 5.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842): 6.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986 ), 7.
- Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42): 8.
9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11),
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14),
11. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 3):
12. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IMPLEMENTASI SISTEM PELAPORAN KINERJA YANG TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sawahlunto.
3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto
4. 4, Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat OPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
- Entitas Akuntabilitas Kinerja OPD adalah unit instansi pemerintah daerah selaku pengguna kuasa pengguna anggaran yang melakukan 5. pencatatan ,pengolahan,dan pelaporan data kinerja.
- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 6. Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktifitas,alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- Aplikasi E-SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis teknologi informasi (webbase). 7.
- Kinerja adalah keluaran hasil dari kegiatan program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. 8.
- Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program kebijakan. 9.
10. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga atau unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
12. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
13. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
14. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjut disingkat RKT adalah merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan.
15. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahun yang berisi penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025).