PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 7 Tahun 2015
Tentang TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
Berlaku: 23 Maret 2015
N/A
Preamble

Mengingat
:
BUPATI KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SALINAN PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,
Menimbang : a. bahwa dengan adanya kenaikan Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ketapang maka Peraturan Bupati Ketapang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Perumahan Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ketapang sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Susunan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Ketapang tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4712);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2007 Nomor 10);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI KETAPANG TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG.
N/A
Pasal 1

- (1) Bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten Ketapang belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang, maka kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku di Kabupaten Ketapang.
- (3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dalam bentuk uang dan diberikan per orang setiap bulan dengan rincian :
- (4) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan terhitung mulai tanggal 1 April 2015.
- a. ketua : Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- b. wakil ketua :
Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah); dan
- c. anggota : Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
N/A
Pasal 2

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang.
N/A
Pasal 3

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini diserahkan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang.
N/A
Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2014 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Diundangkan di Ketapang pada tanggal 23 Maret 2015
Plt. Sekda Kabupaten Ketapang, ttd
M. MANSYUR
Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 Nomor 7.
N/A
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.
Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 23 Maret 2015
BUPATI KETAPANG, ttd HENRIKUS