PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 4 Tahun 2010
Tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
Berlaku: 12 Mei 2010
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam upaya menunjang kegiatan pendidikan politik dan Daerah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang terwakili operasional sekretariat partai politik, Pemerintah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang;
- b. bahwa untuk melaksanakan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang terwakili di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
3. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
14. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG dan WALIKOTA SINGKAWANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Singkawang dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang.
5. Anggaran Pendapataan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
6. Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Keuangan Daerah.
7. Bantuan Keuangan adalah Bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang berdasarkan jumlah perolehan suara.
8. Partai Politik adalah Organisasi Partai Politik yang berkedudukan di Kota Singkawang.
9. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang.
10. Kepala Badan adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Singkawang.
11. Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi adalah Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kota Singkawang yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Singkawang.
BAB II - PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 2

- (1) Untuk membantu kelancaran pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik yang berkedudukan di Kota Singkawang, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang terwakili di DPRD.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada partai politik yang mendapatkan Kursi di DPRD secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum.
- (3) Penentuan besarnya nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil perhitungan jumlah bantuan keuangan APBD Kota Singkawang tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD bagi partai politik yang mendapat kursi periode sebelumnya.
BAB II - PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 3

- (1) Besarnya jumlah bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD setiap tahun adalah jumlah perolehan suara partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD dari hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai persuara.
- (2) Besarnya nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah ditetapkan sebesar Rp 8.056,- (Delapan Ribu Lima Puluh Enam Rupiah) yang dibebankan pada APBD Kota Singkawang dan diberikan setiap tahun anggaran.
BAB II - PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 4

Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dianggarkan setiap tahun dan ditetapkan dalam APBD Kota Singkawang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN
Pasal 5

- (1) Pengajuan bantuan keuangan partai politik kepada Pemerintah Kota Singkawang dilakukan setahun sekali.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Walikota oleh pengurus Partai Politik tingkat Kota Singkawang ditandatangani Ketua dan Sekretaris partai politik atau sebutan lainnya yang sah.
BAB III - TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN
Pasal 6

- (1) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
- a. Foto copy Surat Keputusan DPP Partai Politik yang sah tentang Susunan Kepengurusan DPC/DPD Partai Politik Tingkat Kota yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPD Partai Politik atau sebutan lainnya;
- b. Foto copy Surat Keterangan NPWP;
- c. Surat Keterangan asli hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD Kota Singkawang yang ditandatangani Ketua atau Sekretaris KPU;
- d. Foto copy nomor rekening partai politik;
- e. Rencana penggunaan biaya bantuan keuangan partai politik;
- f. Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya;
- g. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC/DPD atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik;
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan tembusannya disampaikan pada Inspektorat Kota Singkawang dan KPU.
BAB IV - VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK
Pasal 7

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kota Singkawang.
- (2) Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kota Singkawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan dan anggotanya terdiri dari unsur Komisi Pemilihan Umum dan unsur Sekretariat Daerah.
- (3) Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kota Singkawang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Singkawang.
- (4) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
BAB IV - VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK
Pasal 8

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (3) Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik Kota Singkawang disampaikan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Singkawang kepada Walikota dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
BAB V - PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 9

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening partai politik dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah atas persetujuan Walikota.
- (2) Ketua dan sekretaris atau sebutan lain partai politik Kota Singkawang wajib menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Ketua dan sekretaris atau sebutan lain partai politik Kota Singkawang menandatangani berita acara penyaluran bantuan keuangan partai politik.
- (4) Format berita acara penyaluran bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (5) Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat direalisasikan sepanjang Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD telah ditetapkan dan diundangkan.
BAB VI - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal 10

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD Kota Singkawang secara berkala 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik Kota Singkawang kepada Pemerintah Kota Singkawang melalui Walikota paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Bentuk Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
BAB VI - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal 11

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Singkawang dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Pemerintah Kota Singkawang melalui Walikota.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Singkawang hasil Pemilu Tahun 2004, diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD Kota Singkawang hasil Pemilu Tahun 2009.
- (2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Singkawang hasil Pemilu Tahun 2009 diberikan berdasarkan Peraturan Daerah ini terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kota Singkawang hasil Pemilu Tahun 2009.
- (3) Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2004 dalam 1 (satu) tahun anggaran 2009.
- (4) Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kota Singkawang hasil Pemilu Tahun 2009 sarnpai dengan sisa waktu tahun anggaran 2009.
Diundangkan di Singkawang pada tanggal 12 Mei 2010
Sekretaris Daerah Kota Singkawang
SUHADI ABDULLANI Pembina Utama Muda NIP. 19530205 197403 1 008
LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2010 NOMOR 4
SUHADI ABDULLANI
LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2010 NOMOR 4
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 12 Mei 2010
WALIKOTA SINGKAWANG,
HASAN KARMAN
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada tanggal 4 Januari 2008, Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11) sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Partai Politik.
Berdasarkan Undang-Undang tersebut Partai Politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBD sesuai dengan peraturan perundangundangan, yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Singkawang yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
Selain itu, Partai Politik berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan dari APBD Kota Singkawang kepada Pemerintah Kota Singkawang setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Partai Politik yang melanggar ketentuan tersebut dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Singkawang sampai laporan diterima oleh Pemerintah Kota Singkawang dalam tahun anggaran berkenaan.
Berdasarkan Peraturan Daerah ini, ditetapkan besaran nominal bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk satu suara berdasarkan penghitungan jumlah bantuan keuangan tahun anggaran 2009 dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode Tahun 2004. Besarnya jumlah bantuan keuangan tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu.
Bantuan keuangan kepada Partai Politik dialokasikan sebagai dana penunjang kegiatan Partai Politik untuk pelaksanaan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik. Hal ini dimaksudkan dalam rangka penguatan kelembagaan Partai Politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi
warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
PENJELASAN
Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Perhitungan penetapan besarnya nilai bantuan persuara berdasarkan, jumlah bantuan keuangan tahun 2009 sebesar Rp. 437.500.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibagi jumlah perolehan suara hasil Pemilu bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode Tahun 2004 sebesar 54.303 (lima puluh empat ribu tiga ratus tiga) suara sama dengan besaran nominal bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk satu suara yaitu Rp. 8.056,(delapan ribu lima puluh enam rupiah) per suara.
PENJELASAN
Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan Partai Politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Singkawang kepada Pemerintah Kota Singkawang setiap akhir tahun anggaran berkenaan setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.Ayat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWAN NOMOR 20## LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK## FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI ...Nomor : ________________Pada hari ini ... tanggal ..... bulan .... Tahun ..., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota ... Nomor ... Tahun .... tanggal ..., telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun ... yang diajukan oleh DPC .....Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai ... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah/pemerintah daerah ... yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun ... sebanyak ... suara sah X Rp. ... =Rp. ....Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ..... ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.## TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI## BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK1....Ketua( ... )2....Sekretaris( ... )3....Anggota( ... )4....Anggota( ... )5....Anggota( ... )6....Anggota( ... )7....Anggota( ... )WALIKOTA SINGKAWANG, ttdHASAN KARMAN## LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK## BENTUK BERITA ACARA PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIKNomor : ________________Pada hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun... Yang bertanda tangan dibawah ini :1. Walikota Singkawang atau Pejabat yang ditunjuk selanjutnya disebut Pihak Pertama .2. Ketua Umum dan Bendara DPD/DPW/DPC...KotaSingkawang selanjutnya disebut Pihak kedua .Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan BantuanKeuanganPartaiPolitikTahun...kepadaDPD/DPW/DPC... sejumlah Rp. ... dan Pihak Kedua telahmenerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah ... MelaluiRekening Bank Partai Politik ...Berita Acara serah Terima ini dinyatakan sah setelah Copy SPM Giro Bank dari Kas Daerah ... diterima oleh DPD/DPW/DPC ...Partai Politik ... Yang bersangkutan....PIHAK PERTAMA, DPD/DPW/DPCPIHAK KEDUA, an. WALIKOTA SINGKAWANG...( ... )WALIKOTA SINGKAWANG, ttdHASAN KARMAN## LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK## FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN## BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK ...TAHUN ANGGARAN ...Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang telah di periksa BPK pada tanggal ..... bulan ..... tahun ... (terlampir) sebagai berikut:| NO | JENIS PENGELUARAN | JUMLAH (Rp) | REALISASI (Rp) | KETERANGAN ||------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 || A. | PENDIDIKAN POLITIK | | | || B. | OPERASIONAL SEKRETARIAT | | | || | 1. Administrasi Umum | | | || | a. Keperluan ATK | | | || | b. Rapat Internal Sekretariat | | | || | c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat | | | || | 2. Langganan Daya dan Jasa | | | || | a. Telepon dan listrik | | | || | b. Air minum | | | || | c. Jasa pos dan giro | | | || | d. Surat menyurat | | | || | 3. Pemeliharaan data dan arsip | | | || | 4. Pemeliharaan Peralatan Kantor | | | || | Jumlah | | | |Mengetahui, KETUA UMUM,BENDAHARA UMUM/BENDAHARA,( ... )WALIKOTA SINGKAWANG, ttdHASAN KARMAN