UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1969
Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1969 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969 NO. 16; TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO. 2890) TENTANG BENTUK-BENTUK USAHA NEGARA MENJADI UNDANG-UNDANG
Berlaku: 1 TAHUN 1969
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR9TAHUN1969 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1969 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969 NO. 16; TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO. 2890) TENTANG BENTUK-BENTUK USAHA NEGARA MENJADI UNDANG-UNDANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa Perusahaan-perusahaan Negara sebagai unit ekonomi yang tidak terpisah dari sistem ekonomi Indonesia perlu segera disesuaikan pengaturan dan pembinannya menurut isi dan jiwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966;
- b. bahwa dalam kenyataannya terdapat usaha Negara dalam bentuk Perusahaan Negara berdasarkan Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 yang dirasakan tidak effisien, sehingga dipandang perlu untuk segera menerbitkannya kembali;
- c. bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1969 (Lembaran-Negara tahun 1969 No.16, Tambahan Lembaran-Negara No. 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara yang dikeluarkan atas pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, perlu ditetapkan menjadi Undang-undang;
- 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (1) jo. pasal 20 ayat (1) jo. pasal 22 ayat (2) dan pasal 33;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966;
3. Indonesische Bedrijvenwet (Stbl. 1927 : 419) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah);
4. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah);
5. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1960 No. 59, Tambahan LembaranNegara No. 1989);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1969 (Lembaran-Negara tahun 1969 No. 16, Tambahan LembaranNegara No. 2890).
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
MEMUTUSKAN :
Sambil menunggu peninjauan kembali secara keseluruhan mengenai:
- a. Indonesische Bedrijvenwet (Stbl. 1927 : 419 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah);
- b. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah);
- c. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun. 1960 No. 59, Tambahan Lembaran-Negara No. 1989).
Menetapkan
- Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1969 (Lembaran-Negara tahun 1969 No. 16, Tambahan Lembaran-Negara No. 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang.
BAB 1.
KETENTUAN UMUM.
N/A
Pasal 1

.
Kecuali dengan atau berdasarkan Undang-undang, ditetapkan lain, usahausaha Negara berbentuk Perusahaan dibedakan dalam:
1. Perusahaan Jawatan disingkat PERJAN;
2. Perusahaan Umum disingkat PERUM;
3. Perusahaan Perseroan disingkat PERSERO.
N/A
Pasal 2

.
- (1) PERJAN adalah Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur menurut ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Indonesische Bedrijvennwet (Stbl. 1927 : 419 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah).
- (2) PERUM adalah Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undangundang No. 19 Prp tahun 1960.
- (3) PERSERO adalah perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas seperti diatur menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah), baik yang saham-sahamnya untuk sebagiannya maupun seluruhnya dimiliki oleh Negara.
N/A
Pasal 3

.
- (1) Penyertaan Negara dalam suatu PERSERO sebagaimana yang tersebut dalam pasal 2 ayat (3) Undang-undang ini berupa dan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
- (2) Pemisahan kekayaan Negara untuk dijadikan modal penyertaan Negara dalam PERSERO dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Cara-cara penyertaan dan penata-usahaan pemilikan Negara atas PERSERO akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB 11 - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 4

.
Semua Perusahaan Negara yang didirikan berdasarkan Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 yang akan dialihkan ke dalam bentuk PERJAN dan PERSERO sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat-ayat (1) dan (3) Undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dengan ketentuan bahwa kekayaan Negara yang telah tertanam dalam Perusahaan Negara yang bersangkutan dapat dilanjutkan kegunaannya langsung dalam perusahaan penggantinya itu.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 5

.
Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang tentang Bentukbentuk Usaha Negara 1969."
BAB III - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 6

.
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 7

.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Disahkan ...
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 1969. Sekretaris Negara Republik Indonesia,
ALAMSJAH
Mayor Jenderal TNI
Disahkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 1969. Presiden Republik Indonesia,
SOEHARTO
Jenderal TNI
PENJELASAN
Pasal 1

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

.
.
Cukup jelas.
.
Cukup jelas.
.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3

.
.
Cukup jelas.
.
Cukup jelas.
.
Walaupun modal penyertaan Negara dalam PERSEROAN berupa dan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan, namun mengingat bahwa pemisahan kekayaan Negara untuk dijadikan modal PERSERO merupakan penanaman kekayaan Negara, dimana masalah penanaman kekayaan Negara ini sangatlah erat hubungannya dengan kebijaksanaan keuangan Negara, maka dianggap perlu untuk mensentralisasikan penata-usahaan pemilikan Negara atas perusahaan-perusahaan tersebut; hal mana akan diatur dalam suatu Peraturan Pemerintah.
REPUBLIK INDONESIA
Dalam Peraturan-peraturan Pemerintah dimaksud akan dimuat hal-hal lainnya yang perlu diatur yakni mengenai tata-cara, penyertaan modal saham Negara dalam PERSERO, dan kedudukan perburuhan.
PENJELASAN
Pasal 4

.
Menurut ketentuan pasal 32 Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960, maka secara formil dengan pengalihan bentuk ini, Perusahaan Negara yang bersangkutan harus dilikwidir dan hasil likwidasinya harus disetor ke Kas Negara. Dengan ketentuan peralihan ini dimungkinkan penggunaan kekayaan Perusahaan yang lama oleh Perusahaan yang baru/penggantinya akan tetapi yang diberi bentuk hukum yang lain. Untuk Perusahaan yang akan dialihkan bentuknya, tetap harus dibuat/disusun neraca likwidasinya. Neraca likwidasi ini harus diperiksa oleh Direktorat Akuntan Negara, dan disahkan oleh Menteri yang bersangkutan.
PENJELASAN
Pasal 5

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7

.
Cukup jelas.
--------------------------------
CATATAN
Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969 YANG TELAH DICETAK ULANG