PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor MOR Tahun 2017
Tentang PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG !ZIN USAHA PERTAMBANGAN
Berlaku: 7 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
- Mengingat
BUPATI LAMONGAN PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NO MOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG !ZIN USAHA PERTAMBANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN,
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/47.K/KPTS/013/2016 tentang Pembatalan 8 (delapan) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Pertambangan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerin tahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Pertambangan dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
[
SALINAN
l
Menetapkan
- Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG !ZIN USAHA PERTAMBANGAN.
N/A
Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Izin U saha Pertambangan tanggal 8 Nopember 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 07) beserta peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
N/A
Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.
Diundangkan di Lamongan pada tanggal 17 Juli 2017
Ditetapkan di Lamongan pada tanggall 2 Juli ~ J 17
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN, ltd. YUHRONUR EFENDI
BUPATI LAMONGAN, ltd. FADEL!
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN, PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR : 152-8/2017
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan pada tanggal 8 Nopember 2011 telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Pertambangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 07.
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/kota yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/ atau kesusilaan serta menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Pebruari 2016 Nomor 582/476/SJ tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi, maka Gubernur Jawa Timur pada tanggal 31 Mei 2016 telah membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2011 ten tang Izin Usaha Pertambangan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/47.K/KPTS/013/2016 tentang Pembatalan 8 (delapan) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan.
Selanjutnya sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut, maka guna tertib administrasi Pembentukan Peraturan Perundang› Undangan khususnya produk hukum daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2011 ten tang Izin Usaha Pertambangan bertentangan dengan Lampiran huruf CC angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten/kota tidak mempunyai kewenangan dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan, maka dipandang perlu untuk dilakukan pencabutan dengan menetapkan &lt;la.lam Peraturan Daerah.