Unknown Unknown Nomor IB Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 2 Tahun 1950
BAB II - RUAITG TINGKI'P PEIYGAWASAN
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengawasan pada satuan pendidikan meliputi :
- a. pelaksanaan supervisi manajerial;
- b. pelaksanaan supenrisi akademik.
4. {21 Pelaksanaan supenrisi manajerial dan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
- a. pengawas Taman Kanak-kanak (TK);
- b. pengawas Sekolah Dasar (SD);
- c. pengawas Sekolah Menengah Pertama (SMp);
- d. pengawas Sekolah Menengah Atas (SMA);
- e. pengawas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- f. pengawas Pendidikan Luar Biasa (pLB).
BAB II - RUAITG TINGKI'P PEIYGAWASAN
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan supervisi manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a menitikberatkan pada pengamatan aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai pendukung terlaksananya pembelajaran.
2. (21 Pelaksanaan supervisi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b menitikberatkan pada pengamatan kegiatan akademik berupa pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas.
BAB III - TUWAITI' TUGAS DAIY FITIIGSI PENGAWAS SATUAIT PENDIDIKAN
Pasal 4

Pengawasan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertujuan melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan penilaian terhadap penyelenggara€rn satuan pendidikan.
BAB III - TUWAITI' TUGAS DAIY FITIIGSI PENGAWAS SATUAIT PENDIDIKAN
Pasal 5

- Pengawas sekolah mempunyai tugas dan fungsi memant&amp;u, menilai dan membina penyelenggaraan satuan pendidikan negeri maupun swasta yang menjadi tanggungiawabnya sesuai dengan peraturan perundangundangan ytrLgberlaku. (1)
- Pemantauan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : (21
- a. memantau penerimaan peserta didik baru;
- b. memantau pelaksanaan Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP);
- c. memantau pelaksanaan Kurikulum Tatrun 2aL3;
- e. mem€u1tau proses pembelajaran dan hasil belajar;
- d. memantau penyusunan perencanaan pembelajaran;
- f. memantau pelaksanaan bimbingan konseling peserta didik;
- memantau pelaksanaan ujian baik nasional maupun sekolah; g.
- memantau penjaminan standar mutu pendidikan; h.
- memantau kinerja kepala sekolah; i.
- j. memantau kinerja pendidik dan kependidikan; tenaga
- k. memantau penggunaan sarana dan prasarana;
- l. mem€ultau hubungan sekolah dan masyarakat;
- m. memantau data stastistik kemajuan sekolah;
- n. memantau kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan program-program pengembangan sekolah.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 akan digunakan untuk dasar penilaian.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meUputi :
- a. pelaksanaan penerimaan peserta didik baru;
- b. keterlaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP);
- c. keterlaksanaan Kurikulum Tahun 2OLS;
- d. penyusunan perencanaan pembelajaran;
- e. proses pembelajaran dan hasil belajar;
- f. pelaksanaan bimbingan konseling peserta didik;
14. pelaksanaan ujian baik nasional maupun sekolah; g.
15. pelaksanaan penjaminan standar mutu pendidikan; h.
- j. kinerja pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. kinerja kepala sekolah;
- k. penggunaan sarana dan prasarana;
- l. hubungan sekolah dan masyarakat;
- m. data stastistik kemajuan sekolah;
- n. kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan program-program pengembangan sekolah termasuk Rencana Keq'a sekolah (RKS) serta Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKAS).
22. Analisis terhadap penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara komprehensif. (s)
23. Hasil analisis penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar pembinaan dan pengembangan serta inovasi pendidikan di satuan pendidikan yang menjadi binaannya. (6)
24. Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meUputi: (7t
- a. pembinaan dan pengembangan pendidik dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelaJararL/ bimbingan yang bermutu untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belqiar/ bimbingan siswa;
- c. memberikan suritauladan pelaksanaan tugas pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran/ bimbingan peserta didik;
- b. pembinaan pendidik dalam pengembangan profesi;
7
- d. pembinaan dan pengembangan dalam penyusunan Rencana Kerja Sekolatr (RKS) serta Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
- e. pembinaan dan pengembangan dalam pelaksanaan pengelolaan sekolah antara lain pengelolaan kurikulum, kesiswaan, ketatausahaan, saranaprasarana, anggaran, dan hubungan kerja satuan pendidikan dengan unsurunsur terkait;
- f. pembinaan terhadap pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sekolah binaannya;
- g. pembinaan terhadap pengembangan inovasi sekolah;
- h. pembinaan dan pengembangan terhadap sekolah dalam akreditasi sekolah.
BAB III - TUWAITI' TUGAS DAIY FITIIGSI PENGAWAS SATUAIT PENDIDIKAN
Pasal 6

- (U Untuk dapat diangkat menjadi pengawas sekolah, harus memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus.
- (21 Ikiteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (U meliputi :
- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945 dan NKRI;
- c. memiliki kompetensi, loyalitas, dedikasi, disiplin, dan tidak tercela;
- d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, baik tingkat sedang maupun tingkat berat;
- e. pangkat minimal Penata, golongan ruang III/c;
- f. berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan;
- g. pernah menjadi kepala sekolah atau pendidik berprestasi untuk semua jenjang minimal di tingkat Kabupaten;
- h. pada saat diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan tidak merangkap sebagai kepala sekolah, guru, atau jabatan lainnya, baik di pemerintah maupun swasta;
- i. tidak sedang tugas belqfar atau studi lanjut, kecuali atas pertimbangan khusus;
- j. memenuhi kompetensi pengawas satuan pendidikan yang diperoleh melalui uji kompetensi dan/atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas pada lembaga yang ditetapkan pemerintah;
- k. lulus seleksi pengawas satuan pendidikan;
- l. memiliki Nilai Prestasi Kerja dalam satu tahun terakhir minimal baik;
- m. memiliki sertifikat profesi pendidik.
Krit€ria khusus se@airnana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Pengawas TK :
1. berlatar belakang pendidikan S- 1 Kependidikan/Akta IV, dengan keahlian Pendidikan PAUD;
2. pendidik TK bersertifikasi profesi dengan pengalaman kerja minimal 8 (delapan) tahun;
3. Kepala TK bersertifikasi profesi dengan pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun.
Pengawas SD :
1. berlatar belakang pendidikan S- 1 Kependidikan/Akta IV, dengan keahlian pendidikan sekolah dasar;
2. Pendidik SD bersertifikasi profesi dengan pengalaman ke{a minimal 8 (delapan) tahun;
3. Kepala SD bersertifikasi profesi dengan pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun.
Pengawas SMP:
1. berlatar belakang pendidikan minimal S-2 Kependidikan dengan berbasis S- 1 Kependidikan, S- 1 Non Kependidikan plus Akta IV dalam rumpun mata pelqiaran MIPA, IPS, Bahasa, Olatr Raga Kesehatan, rumpun seni budaya, agama dan Bimbingan Konselitg;
2. pendidik SMP bersertifikat profesi dengan pengalaman kery'a minimal 8 (delapan) tahun;
3. Kepala SMP bersertifikat profesi dengan pengalarnan kerja minimal 4 (empat) tahun.
Pengawas satuan pendidikan SMA :
1. berlatar belakang pendidikan minimal S-2 kependidikan dengan berbasis S- L Kependidikan, S- 1 Non Kependidikan plus Akta IV dalam rumpun mata pelajaran MIPA, IPS, Bahasa, Olah Raga Kesehatan, rumpun seni budaya, agama dan Bimbingan Konselirg;
2. pendidik SMA bersertifikat profesi dengan pengalaman kerja minimal 8 (delapan) tahun;
3. Kepala SMA bersertifikat profesi dengan pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun.
- e. Pengawas PLB :
1. berlatar belakang pendidikan S- 1 Kependidikan/Akta IV, dengan keahlian rumpun mata pelajaran khusus;
2. pendidik PLB bersertilikasi profesi dengan pengalaman kerja minimal 8 (detapan) tahun; Kepala PLB bersertifikasi profesi dengan pengalarnan kerja minimal 4 (empat) tahun.
- f. Pengawas SMK :
1. berlatar belakang pendidikan minimal S-2 Kependidikan dengan berbasis S- 1 Kependidikan, S-1 Non Kependidikan plus Akta IV dalam rumpun pertanian dan kehutanan, telarologi dan industri, bisnis dan manajemen, kesejatrteraan masyar:akat, pariwisata, rumpun seni dan kerqiinan, mata pehiaran MIPA, IPS, Batrasa, Olah Raga Kesehatan, Agama dan Bimbingan Konseling;
2. pendidik SMK bersertifikat profesi dengan pengalaman keda minimal 8 (delapan) tahun;
3. Kepala SMK bersertifikat profesi dengan pengalaman ke{a minimal 4 (empat) tahun.
BAB III - TUWAITI' TUGAS DAIY FITIIGSI PENGAWAS SATUAIT PENDIDIKAN
Pasal 7

- (U Pengangkatan pengawas sekolah dilakukan melalui seleksi.
- (21 Pelaksanaan seleksi sebagai dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut :
- a. seleksi administratif;
- b. tes tertulis;
- c. tes penampilan (performarrcel;dan
- d. psikotes.
- (3) selain tatrapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2]l, penentuan kelulusan dapat ditunjang dengan pelilaian portofolio.
BAB III - TUWAITI' TUGAS DAIY FITIIGSI PENGAWAS SATUAIT PENDIDIKAN
Pasal 8

- (U Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. ijasah;
- b. surat Keputusan Pengangkatan pertama;
- c. surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
- d. nilai prestasi keq'a 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai rata-rata minimal baik;
- e. surat keputusan pengangkatan Kepala Sekolah (bagr yang memiliki);
- f. surat keterangxt/piagam sebagai pendidik/kepala sekolah berprestasi;
- g. sertifikat profesi pendidik;
4. . h. surat keterangan sehat dari dokter;
- i. makalah tentang kepengawasan.
6. (21 Tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi :
- a. tes kemampuan akademik ;
- b. tes kecerdasan emosional (EQ);
- c. tes penguasaan kepengawasan satuan pendidikan;
- d. tes kreativitas dan motivasi.
- (3) Tes penampilan (performancel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi : a. presentasi makalah kepengawasan; b. wawalrcara berkaitan dengan kepengawasan.
- (4) Psikotes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (21 huruf d dilakukan untuk menemukan potensi, bakat, kecakapan, sikap dan kepribadian serta minat kepengawasan.
- (5) Portofolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) meliputi :
- a. penilaian terhadap karya tulis ilmiah yang pernah dihasilkan oleh calon pengawas sekolah;
- b. bukti fisik keikutsertaan calon pengawas sekolah dalam kegiatan ilmiah seperti seminar, workshop, pelatihan dan penelitian di bidang pendidikan.
BAB III - TUWAITI' TUGAS DAIY FITIIGSI PENGAWAS SATUAIT PENDIDIKAN
Pasal 9

- (1) Penentuan kelulusan menggunakan sistem gugur, dengan tahapan apabila tes tertulis tidak lulus maka tidak dapat mengikuti tes berikutnya.
2. (21 Penentuan kelulusan ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan hasil seleksi tim.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 terdiri dari :
- a. unsur Dinas Pendidikan;
- b. unsur Perguruan TinggrllPMP/Lembaga yang berwenang;
- c. unsur Badan Kepegawaian Daerah.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB V - KOORI'IITATOR PENGAWAS STKOLAH
Pasal 1

O
- (U Guna mengoptimalkan kineg'a pengawas sekolah dibentuk Koordinator Pengawas Sekolah.
- (21 Koordinator Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara demokratis oleh seluruh pengawas sekolah dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Koordinator Pengawas Sekolah dibantu oleh MKPS.
- (4) Masa penugasan Koordinator Pengawas Sekolah adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa penugasan berikutnya.
- (5) Pemilihan dan penetapan Ketua MKPS ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
BAB V - KOORI'IITATOR PENGAWAS STKOLAH
Pasal 11

- (U T\rgas Koordinator sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah :
- a. melakukan pengaturErn tugas Pengawas Sekolah;
- b. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengawas Sekolah;
- c. mengusulkan penetapan angka kredit pengawas Sekolah;
- d. melaporkan kegiatan pengawas Sekolah;
- e. memberikan penilaian pelaksan€an pekedaan kepada para Pengawas Sekolah.
- {21 Ttrgas Ketua MKPS adalah :
- b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan MKKS dan MGMP;
- a. menyusun pembagian sekolah binaan;
- c. menghadiri pertemuan rutin MKKS dan menginformasikan kepada pengawas;
- d. menghimpun hasil temuan pembinaan dilapangan untuk disampaikan kepada Koordinator pengawas Sekolah;
- e. membantu meningkatkan kompetensi pengawas;
- f. menghadiri undangan yang terkait dengan jenjang pendidikan;
- g. menyusun pemetaan sekolah.
N/A
Preamble

Menimbang a. Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, telah dibentuk Dinas Pertanian dan Kehutanan
- bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kota Singkawang;
- b. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas teknis operasional dinas dan melaksanakan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) peraturan daerah sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis pinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Terpadu pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran
- Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Unda:ng Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5619);
l
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor · 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang› Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
8. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN TERPADU KOTA SINGKAWANG.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
- 1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Singkawang.
'
.
'
'
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Singkawang.
7. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Terpadu yang selanjutnya disebut UPT Puskeswan Terpadu adalah unit pelaksana teknis dinas yang merupakan unsur pelaksana operasional Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Singkawang.
8. Kepala UPT Puskeswan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Puskeswan Terpadu Kota Singkawang.
9. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber · daya fisik, benih, bibit dan/ atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
10. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
11. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
12. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia litltuk maksud tertentu.
13. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahen baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
14. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
15. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
16. Medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
17. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan ricketsia.
3
' .
18. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
19. Penyakit hewan .strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/ atau kematian hewan yang tinggi.
20. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
21. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.
22. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak pegawai negeri sipil (PNS) dalam rangka memimpin suatu organisasi Pemerintah.
23. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan· hak seseorang pegawai negeri sipil (PNS) dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Puskeswan Terpadu pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Singkawang.
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu
Pasal 3

- (1) UPT Puskeswan Terpadu adalah Unit Pelaksana Teknis lDinas Pertanian dan Kehutanan di bidang petemakan.
- (2) UPT Puskeswan Terpadu dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Peternakan dan secara operasional dikoordinasikan dengan camat.
4
' .
.
'
Bagian Kedua Tugas Pokok
Pasa14
UPT Puskeswan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau penunjang di bidang pelayanan kesehatan hewan, konsultasi veteriner, penyuluhan di bidang kesehatan hewan, pemberian surat keterangan kesehatan hewan dan pelayanan kesehatan hewan lainnya di wilayah Kata Singkawang
Bagian Ketiga
Fungs1
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu
Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Puskeswan Terpadu mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana, program clan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada UPT Puskeswan Terpadu;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan UPT Puskeswan Terpadu dengan unit kerja terkait;
- c. penyelenggaraan kegiatan UPT Puskeswan Terpadu dalam memberikan pelayanan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, pelaksanaan epidemiologik, informasi veteriner dan kesiagaan darurat dan wabah dan pelayanan jasa veteriner;
- d. pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang menjadi wilayah kerja UPT Puskeswan Terpadu;
- e. pelaksanaan ketatausahaan UPT (administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan rumah tangga UPT serta urusan umum lainnya);
- f. pembinaan terhadap staf di lingkungan UPT; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

Susunan Organisasi UPT Puskeswan Terpadu terdiri dari:
- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usahfi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPT Puskeswan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Uraian tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c akan ditetapkan dengan keputusan walikota
Bagian Kesatu
Kepala UPT
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyru tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan operasional UPT Puskeswan Terpadu berdasarkan kebijakan Kepala Dinas sesuai peraturan perundang› undangan yang berlaku.
Bagian Kedua
SUB BAGIAN TATA USAHA
Pasai 8
- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah unsur staf yang melaksanakan sebagian tugas ketatausahaan UPT Puskeswan Terpadu.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah clan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT di bidang perencanaan, program kerja, evaluasi dan pelaporan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, hubungan masyarakat, rumah tangga UPT serta urusan umum.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. pengoordinasian rencana dan program kerja, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- b. pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- c. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- d. penyelenggaraan administrasi keuangan;
- e. penyelenggaraan urusan umum, meliputi urusan rumah tangga UPT, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan, pengadaan, humas dan protokoler serta perjalanaan dinas;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPI' sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 11

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu di lingkungan UPI' sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari sejumlah pegawai negeri sipil dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh pejabat fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Jenisjabatan fungsional danjumlah pemegangjabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Kepala UPI' dan Pejabat fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPT wajib melaksanakan tugas memimpin, memberikan bimbingan dan arahan kerja kepada bawahannya untuk memperlancar pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala UPI' dan Kasubbag Tata Usaha wajib melaksanakan fungsi pengawasan langsung/internal terhadap bawahannya masing› masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bagian Kedua
Pelaporan
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 14

- (1) Kepala UPI' wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Peternakan
- (2) Kepala UPI' wajib melaporkan Akuntabilitas Kinerja Instansi kepada Kepala Dinas baik secara periodik maupun sewaktu› waktu dan tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan pejabat fungsional wajib mematuhi kebijakan dan pedoman kerja yang diberikan sesuai ketentuan serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik ataupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala UPI' sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap Pimpinan di lingktingan UPI' wajib memperhatikan dan mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam memberikan kebijakan kerja bagi bawahan.
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 15

- (1) Pelaksanaan progran1 berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
BAB VII - KEPEGAWAIAN
Pasal 16

- (1) Kepala UPI' dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat oleh Walikota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas dan diberhentikan dari jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan struktural dan fungsional harus memperhatikan syaratjabatan meliputi pangkat, tingkat danjenis pendidikan, pengalamanan, pendidikan latihan yang diikuti bakat kerja, minat kerja, tempramen dan syarat fisik.
- (3) Syarat jabatan untuk tiap jabatan struktural clan fungsional ditetapkan dengan keputusan walikota yang dirumuskan oleh satuan kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi.
- (4) Dalam rangka pembinaan clan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi pegawai negeri sipil dalam suatu jabatan struktural maksimal 5 (lima) tahun.
- (5) Formasi pegawai negeri sipil pada UPT disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat clan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan clan peralatan yang tersedia.
- (6) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5 ) setiap tahun ditetapkan oleh Walikota.
- (7) Uraian jabatan untuk setiap jabatan struktural clan jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang disusun berdasarkan analisis jabatan.
BAB VIII - ESELONERING
Pasal 17

- (1) Kepala UPT merupakanjabatan struktural eselon N. a
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV. b
KETENTUAN LAIN - LAIN
BAB VIII - ESELONERING
Pasal 18

- (1) Kepala UPT wajib memberikan dukungan clan kerjasama yang baik dalam kegiatan pemantauan clan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi.
- (2) Evaluasi kinerja UPT dilakukan setiap setahun sekali di bawah koordinasi Kepala Dinas yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Unit kerja yang bertanggungjawab dibidang evaluasi clan pelaporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, Kasubbag Tata Usaha menyampaikan laporan hasil kegiatan berdasarkan pedoman clan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan UPI', unit kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi, berkewajiban melakukan evaluasi beban kerja setiap pemegang jabatan melalui observasi (activity sampling) secara periodik.
BAB VIII - ESELONERING
Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 4 Maret 2015
WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANGISHAK
Diundangkan di Singkawang pada tanggal 11 Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG
SYECH BANDAR
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2015 NOMOR 3
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan,
...
•
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN TERPADU PADA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA SINGKAWANG
STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS fUPT) PUSAT KESEBATAN BEWAN TERPADU PADA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA SINGKAWANG
KEPALAUPT
SUBBAGIAN TATAUSAHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
.
WALIKOTA SINGKAWANG, ttd
AWANGISHAK
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan,
I