Unknown Unknown Nomor 5 Tahun 2015
Tentang PEDOMAN PENYUSUNAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG
Berlaku: 20 April 2015
N/A
Preamble

Menimbang : a.
- bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang menjadi rumah sakit dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, menegaskan bahwa Badan Layanan Umum dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai wewenangnya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, dalam kaitannya dengan Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang berdasarkan biaya satuan ( unit cost ) yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Pedoman Penyusunan Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang ;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1829);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Penggelolaan Dan Tangggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Tarif Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
19. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
29. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan Dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 9);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG dan BUPATI SINTANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sintang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang.
6. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang yaitu institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang adalah pola pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha badan usaha lainnya.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsif efisiensi dan produktifitas.
11. Penjamin adalah orang atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di rumah sakit yang menjadi tanggung jawabnya.
12. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
13. Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis, lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan.
14. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.
15. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya.
16. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk diobservasi, didiagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
17. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan atau tindakan medik yang diberikan kepada pasien dengan segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
18. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur pada kelas perawatan rumah sakit.
19. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang diberikan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik di rumah sakit.
20. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi yang terdiri dari Laboratorium Patologi Klinik, Laboratorium Patologi Anatomi, Laboratorium Mikrobiologi, Radiodiagnostik dan terapi, Elektromedik, Farmasi, gizi, Rehabilitasi medik, konsultasi khusus, Pelayanan Kesehatan Tradisional.
21. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah adalah pelayanan yang diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik dan keperawatan yang terdiri dari Pelayanan Medikolegal, Pelayanan Pemulasaraan Jenazah dan Pelayanan Ambulan.
22. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan kesehatan.
11. Penjamin ...
23. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif rumah sakit.
24. Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya operasional tiap unit pelayanan yang dikeluarkan rumah sakit.
25. Tarif adalah besaran biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimannya.
26. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, pengawasan medis/ visite , rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga paramedis keperawatan, tenaga paramedis non keperawatan, tenaga non medis dan semua komponen yang terlibat dalam mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit.
27. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit, alat pelindung diri (APD), serta pemberian makan yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
28. Tarif Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
29. Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang selanjutnya dapat disebut tarif adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan Tarif Pelayanan Kesehatan pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.GLYPH&lt;10&gt;
BAB III - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 3

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan, sifat, kelas perawatan, jumlah bahan dan alat kesehatan serta banyaknya pelayanan yang diberikan.
BAB IV - KEBIJAKAN TARIF
Pasal 4

- (1) Semua kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang dikenakan tarif layanan.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada masyarakat pengguna jasa layanan atas penyelenggaraan kegiatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan asas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah, dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.
BAB V - KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF
Pasal 5

- (1) Kegiatan yang dikenakan tarif terdiri dari :
- a. kegiatan pelayanan;
- b. kegiatan non pelayanan.
- (2) Kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan tempat pelayanan dan jenis pelayanan.
- (3) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan rawat inap; dan
- c. pelayanan rawat darurat.
- (4) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. pelayanan medis; dan
- b. pelayanan penunjang medis.
- (5) Kegiatan non pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- b. kegiatan penelitian; dan
- c. kegiatan penunjang lainnya.
BAB VI - KOMPONEN TARIF
Pasal 6

- (1) Tarif kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari:
- a. komponen jasa sarana; dan
- b. komponen jasa pelayanan.
- (2) Besaran komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku sama untuk seluruh kelas perawatan.
Besaran ...
BAB VII - POLA PERHITUNGAN TARIF
Pasal 7

- (1) Pola tarif merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan besaran tarif pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang yang perhitungannya berdasarkan unit cost .
- (2) Besaran tarif kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
- (3) Perhitungan pola tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rumus Unit Cost (biaya satuan) = Total Cost (biaya total) dibagi Activity Driver Quantity /ADQ ( jumlah produk/jasa);
- (4) Besaran tarif untuk kegiatan non pelayanan seperti pendidikan, pelatihan dan penelitian diperhitungkan dari total biaya pendidikan, pelatihan dan penelitian dibagi jumlah kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Untuk pengaturan lebih lanjut mengenai besaran tarif diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - PENGELOLAAN PENDAPATAN RUMAH SAKIT
Pasal 8

- (1) Pendapatan rumah Sakit berasal dari usaha kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan.
- (2) Pendapatan usaha dari kegiatan pelayanan merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/ jasa yang diberikan kepada masyarakat.
- (3) Pendapatan usaha dari kegiatan non pelayanan merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian, hasil kerjasama operasional, sewa, jasa lembaga keuangan, dan kegiatan lainnya.
BAB VIII - PENGELOLAAN PENDAPATAN RUMAH SAKIT
Pasal 9

Pendapatan Rumah Sakit dikelola langsung untuk membiayai belanja Rumah Sakit sesuai dengan rencana Bisnis dan Anggaran.
BAB VIII - PENGELOLAAN PENDAPATAN RUMAH SAKIT
Pasal 10

Tata cara pengelolaan seluruh pendapatan Rumah Sakit meliputi pemungutan, pembukuan, penyetoran, penyaluran, penggunaan dan pelaporan, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - PENGELOLAAN PENDAPATAN RUMAH SAKIT
Pasal 11

Pendapatan BLU Rumah Sakit digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran Rumah Sakit yang terdiri atas pengeluaran untuk biaya pegawai, biaya operasional, dan biaya investasi.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7) beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang pada tanggal 20 April 2015
BUPATI SINTANG,
MILTON CROSBY
Diundangkan di Sintang pada tanggal 20 April 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
YOSEPHA HASNAH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 5
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
HERKOLANUS RONI, SH., M.Si Pembina NIP. 19750403 200312 1 005
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT: ( 5 / 2015)
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat pada dasarnya merupakan tanggung jawab Pemerintah, namun untuk menuju keberhasilan pembangunan bidang kesehatan, perlu adanya peran aktif dari masyarakat yang dalam pelaksanaannya harus diarahkan, dibina dan kembangkan, sehingga dapat melaksanakan fungsi dan tanggung jawab sosialnya sebagai mitra Pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang dalam melaksanakan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal sesuai tanggung jawabnya, senantiasa berupaya meningkatkan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang sebagai Badan Layanan Umum Daerah pada tanggal 1 Januari 2011 berdasarkan Keputusan Bupati Sintang Nomor 1515 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditunjang dengan sistem pembiayaan yang memadai serta didukung dengan sistem pentarifan yang lebih otonom. Dalam rangka menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Pedoman Penyusunan Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
PENJELASAN
Pasal 3

Yang dimaksud dengan jumlah adalah banyaknya jumlah pelayanan pemeriksaan tindakan kesehatan kepada setiap pasien dalam 1 (satu) hari.

Yang dimaksud dengan jenis pelayanan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang terdiri dari pelayanan medik, pelayanan kebidanan, pelayanan asuhan keperawatan, pelayanan penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan gigi dan mulut, pelayanan kefarmasian, pelayanan penunjang non medik, pelayanan konsultasi khusus, pemulasaran jenazah dan pelayanan lain.Yang dimaksud sifat adalah pelayanan yang diberikan berdasarkan tingkat kedaruratannya dengan terencana dan tidak terencana yang ditentukan atas dasar indikasi kedaruratan medik.Yang dimaksud dengan kelas perawatan adalah tingkat pelayanan yang diberikan kepada pasien berdasarkan jumlah tempat tidur dan fasilitas ruang perawatan yang dibagi menjadi Kelas III, Kelas II, Kelas I, dan Kelas Utama/VIP.
PENJELASAN
Pasal 13 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 5