PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor MOR Tahun 2017
Tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG PELA YANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIMA
Berlaku: 18 Tahun 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI BIMA
PERATURAN BUPATI BIMA NO MOR &lt;J01.j TAHUN 2017 TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG PELA YANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BIMA,
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dipandang perlu adanya pengaturan mengenai pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bima.
1.
N/A
Pasal 18

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lernbaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6};
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 25 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 41) ;-
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 42);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 43); e
7. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 74);
8. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Birna Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 76);
9. 14.Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Berita Daerah Kabupaten Birna Tahun 2016 Nomor 358).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIMA.
Dalam Peraturan Bupati ini yang dima.ksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bima;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bima;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bima;
5. Perangkat daerah Kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Bima, terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, lnspektorat, dinas, badan dan kecamatan;
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu i:,ntu, yang selanjutnya disebut DPM dan PTSP adalah perangkat daerah Kabupaten Bima dibidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan;
7. Kepala DPM dan PTSP adalah Kepala DPM dan PTSP Kabupaten Bima;
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pernanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
9. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala DPM dan PTSP berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
11. Penyelenggaraan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan - perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;
12. Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan adalah penyerahan hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban penerbitan/ penandatanganan perizinan atas nama bupati kepada kepala DPM dan PTSP Kabupaten Bima.
13. Perizinan yang bersifat strategis adalah perizinan yang dalam penerbitannya memperhatikan aspek sosial, ekonomi, keamanan dan tidak bertentangan dengan ara.h kebijakan pembangunan daerah;
14. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melalrukan pemeriksaan ke lokasi tempat usaha dan bertugas memberikan rekomendasi teknis sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulk:an atau menola.k permohonan izin.
15. Rekomendasi adalah pemberian pertimbangan atau persetujuan SKPD terkait/Tim Teknis atau pemerintah atasan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal2
Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan di bidang perizinan kepada masyarakat.
BAB III - PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN Pasal 4
Pasal 8

- (1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) didasarkan pada basil kajian normatif dan/atau basil pemeriksaan lapangan; --.
- (2) Pertimbangan teknis yang didasarkan pada kajian normatif dibuatkan risalah pertimbangan teknis;
- (3) Pertimbangan teknis yang didasarkan pada kajian normatif dan/ a tau pemeriksaan lapangan disertai berita acara basil pemerikasaan lapangan.
Paaal 9
- (1) Kepala DPM dan PTSP melakukan koordinasi dengan instansi/satuan kerja yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- (2) Kepala DPM dan PTSP wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB VII - KETENTUANPERALIHAN
Pasal 10

Dengan ditetapkannya peraturan ini maka seluruh perizman yang diterbitkan sebelum berlakunya peraturan ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perizinan.
BAB VII - KETENTUANPERALIHAN
Pasal 11

Standard Operating Procedure ( SOP ) dan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan diatur lebih lanjut oleh Kepala DPM dan PTSP berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bima Nomor 002 Tahun 2016 tentang Pencabutan Atas Peraturan Bupati Bima Nomor 14
&gt;
A Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bima Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bima, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
Pual 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita · Daerah Kabupaten Bima.
Diundangkan pada tanggal
: Bima
: 8 F..rchrutt--,-;2017
BRITA DABRAII KABUPATBII BDIA TAIIUII :J017 BOKOR ... 1ti
,.