PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 7 Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 12 Oktober 2016
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
BUPATI KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,
- a. bahwa terhadap orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintahan Daerah, dapat dipunggut retribusi yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dan bermanfaat dalam membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan sejalan dengan perkembangan keadaan perekonomian saat ini, maka pengaturan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selama ini berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000, perlu diganti untuk disesuaikan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 -2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 Nomor 3);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
dan
BUPATI KETAPANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.
BAB II - NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi atas Pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh Daerah.
BAB II - NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan termasuk rehabilitas/renovasi dan/atau memugar bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemeritah atau Pemerintah Daerah.
BAB II - NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari pemerintah daerah.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tarif dasar IMB adalah :
- a. bangunan sementara
Rp.5.000/M 2
- b. bangunan semi permanen
Rp.8.000/M 2
- c. bangunan permanen
Rp.10.000/M 2
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan atas faktor luas bangunan, jumlah lantai bangunan, guna bangunan, letak bangunan dan kondisi bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Koefisien Luas Bangunan.
| NO | LUAS BANGUNAN | LUAS BANGUNAN | KOEFISIEN |
|------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | ≤ 100 | M2 | 1,00 |
| 2 | 100-300 | M2 | 1,10 |
| 3 | 300-500 | M2 | 1,20 |
| 4 | 500-1000 | M2 | 1,30 |
| 5 | Selanjutnya koefisien ditambah 0,10 setiap 500 M2 | Selanjutnya koefisien ditambah 0,10 setiap 500 M2 | Selanjutnya koefisien ditambah 0,10 setiap 500 M2 |
b. Koefisien Tingkat/Tinggi Bangunan.
| NO | TINGKAT BANGUNAN | KOEFISIEN |
|------|--------------------|-------------|
| 1 | Basement | 1,20 |
| 2 | Lantai Dasar | 1,00 |
| 3 | Lantai I | 1,02 |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4 | Lantai II | 1,04 |
| 5 | Dan seterusnya angka koefisien bertambah 0,02 setiap tambah lantai | Dan seterusnya angka koefisien bertambah 0,02 setiap tambah lantai |
c. Koefisien Guna Bangunan.
| NO | GUNA BANGUNAN | KOEFISIEN |
|------|-------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Bangunan sosial/budaya | 0,05 |
| 2 | Bangunan hunian (rumah tempat tinggal) | 1,00 |
| 3 | Bangunan kelembagaan/kantor | 1,10 |
| 4 | Bangunan usaha (perdagangan/jasa) | 1,20 |
| 5 | Bangunan industri/campuran/bangunan khusus lain | 1,25 |
d. Koefisien Letak Bangunan.
| NO | LETAK BANGUNAN | KOEFISIEN |
|------|--------------------|-------------|
| 1 | Jalan utama/arteri | 1,50 |
| 2 | Jalan kolektor | 1,25 |
| 3 | Jalan lokal | 1,10 |
| 4 | Jalan setapak | 1,00 |
e. Koefisien Kondisi Bangunan.
| NO | KONDISI BANGUNAN | KOEFISIEN |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Rumah hunian sederhana (tinggal/bukan perumahan) dengan luas ≤ 50 M2/rumah yang telah berdiri selama 10 tahun dan belum pernah direnovassi | 0,80 |
| 2 | Bangunan dalam perencanaan | 1,00 |
| 3 | Bangunan telah berdiri sebelum pengajuan | 1,10 |
BAB V - PRINSIP DAN SARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izn mendirikan bangunan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen, survey/pengecekan lapangan, penelitian teknis, pengawas dan pengendalain.
BAB VI - CARA PENGHITUNGAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Paragraf 1 Umum Pasal 9
Pasal 13

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tarif sebagai tindak lanjut dari peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 14

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Kabupaten Ketapang.
BAB VIII - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN Pasal 15
Pasal 16

- (1) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 1 x 24 jam sejak diterbitkannya SKRD.
- (4) Seluruh penerimaan retribusi harus disetorkan ke rekening kas umum daerah melalui bendahara penerimaan.
- (5) Bendahara penerimaan yang menerima pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyetorkan seluruh penerimaan ke kas umum daerah paling lama 1 x 24 jam setelah penerimaan.
- (6) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga 2% (dua per seratus) setiap bulan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, serta angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 20
Pasal 21

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - KEBERATAN
Pasal 22

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
BAB XIII - KEBERATAN
Pasal 23

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, hanya keberatan yang diajukan harus diberikan keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XIII - KEBERATAN
Pasal 24

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
BAB XIV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 25
Pasal 26

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. nama dan alamat wajib retribusi;
- b. masa retribusi;
- c. besarnya kelebihan pembayaran;
- d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
BAB XIV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 25
Pasal 27

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XVII - PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 30
Pasal 31

- (1) Bupati melalui Kepala SKPD berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam melaksanakan peratuan perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentaun lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.
Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 12 Oktober 2016 BUPATI KETAPANG, TTD. MARTIN RANTAN
Diundangkan di Ketapang pada tanggal 12 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,
TTD.
M.MANSYUR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2016 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT ( 6 ) / ( 2016 )
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tanpa adanya Retribusi Daerah, kebutuhan akan dana untuk pembangunan akan terasa sulit dipenuhi. Sejalan dengan tujuan otonomi daerah, penerimaan daerah yang berasal dari Retribusi Daerah dari waktu ke waktu harus senantiasa meningkat dan pengelolaan serta permasalahan tentang Retribusi harus ditangani secara tepat agar iuran Retribusi dapat dimanfaatkan dengan baik. Untuk itu, Retribusi Daerah perlu ditingkatkan agar kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dapat terwujud.
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan jenis Retribusi Kabupaten/Kota dan termasuk dalam jenis Retribusi Perizinan Tertentu. Selama ini dasar hukum pemungutan atas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berlandaskan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 yang dasar pembentukannya masih mengunakan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Untuk itu, dasar hukum pungutan atas Izin Mendirikan Bangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah perlu diatur kembali untuk disesuaikan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
## II.
Selain itu, guna menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung, serta harus diselenggarakan secara tertib. Dengan demikian, agar adanya ketertiban pelaksanaan pembangunan gedung atau bukan gedung di wilayah Kabupaten Ketapang, perlu dilakukan pengaturan mengenai perizinannya, yaitu izin mendirikan bangunan (IMB). Izin mendirikan bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
Dalam Peraturan daerah ini selain pengaturan tentang pungutan Retribusi juga sekaligus diatur mengenai pedoman penetapan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Ketapang. Hal ini sejalan dan mengacu pada Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang menyebutkan bahwa Bupati menetapkan Perda tentang Pemberian IMB dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkan. Selama ini pedoman penyelenggaraan IMB hanya diatur dalam Keputusan Bupati Ketapang Nomor 259 Tahun 2001 tentang Tata Cara untuk Mendapatkan atau Memperoleh IMB di Wilayah Kabupaten Ketapang.
```
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas
```
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11

- -Fungsi keagamaan terdiri atas masjid/mushola, gereja, vihara, kelenteng, pura dan bangunan pelengkap keagamaan.
- -Fungsi sosial dan budaya terdiri atas bangunan olahraga, bangunan pemakaman, bangunan kesenian/kebudayaan, bangunan pasar tradisional, bangunan terminal/halte bus, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan, kantor pemerintahan, bangunan panti jumpo, panti asuhanm rumah ibadah dan lain-lain sejenisnya.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalian permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif Retribusi.
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Ayat (1) Yang dimaksud dengan kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara teriwulan dalam Peraturan Bupati. Ayat (2)  Yang dimasud dengan 'peraturan perundang-undangan' adalah Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan Ayat (3) Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Ayat (1) Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 57