PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 5 Tahun 2012
Tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA MEDAN KEPADA PIHAK KETIGA
Berlaku: 8 Maret 2012
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan mengembangkan perekonomian Daerah serta sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam menggali sumber pendapatan asli Daerah, dalam rangka meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada pihak ketiga yang dilakukan secara seksama dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Medan Kepada Pihak Ketiga.
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); Perseroan Terbatas
9. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun Indonesia Nomor 3617); Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik 1995
4. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
5. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
8. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
11. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. 20.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Lampiran X, Tata Cara Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat Yang Berasal Dari Barang Milik Negara);
13. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22.Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
dan
WALIKOTA MEDAN
MEMUTUSKAN:
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA MEDAN KEPADA PIHAK KETIGA.
Menetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Medan.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
5. Badan Perencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Medan.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan.
7. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham Daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya.
8. Kekayaan Daerah adalah kekayaan milik Daerah baik berupa uang maupun barang.
9. Penyertaan modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan mendapatkan bagian keuntungan.
10. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Perusahaan Swasta/Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia atau Badan Hukum lainnya.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas, efesiensi dan efektivitas pemanfaatan kekayaan Daerah dalam bentuk usaha bersama yang saling menguntungkan.
Penyertaan modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan ( profit oriented).
BAB III - BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 4

Bentuk Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga terdiri dari :
- a. penyertaan modal dalam rangka pendirian Perseroan Terbatas;
- b. penyertaan modal yang di dalamnya belum terdapat saham milik Daerah;
- c. penambahan penyertaan modal yang di dalamnya telah terdapat saham milik Daerah; dan
- d. pengurangan penyertaan modal.
BAB IV - PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besaran penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maksimal 5% dari total pendapatan Daerah setiap tahunnya
BAB IV - PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 6

- (1) Penyertaan modal Daerah kepada pihak ketiga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 7

- (1) Sebelum menetapkan rencana penyertaan modal Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pengkajian mengenai kelayakan atas penyertaan modal.
- (2) Pengkajian mengenai kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai Kelayakan Penyertaan Modal dengan berpedoman kepada Rencana Induk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tim Penilai Kelayakan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Hasil pengkajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman rencana penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengkajian mengenai kelayakan atas penyertaan modal diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB V - TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 8

Rencana penyertaan modal Daerah disampaikan oleh Bappeda selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan sebelum disampaikan kepada DPRD.
BAB V - TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 9

Rencana penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk satu kali masa anggaran atau lebih.
BAB V - TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 10

Rencana penyertaan modal Daerah kepada Perseroan Terbatas dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.
BAB V - TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 11

- (1) Setelah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah, Kepala Daerah melakukan kesepakatan dengan pihak-pihak yang akan memperoleh penyertaan modal Daerah yang dituangkan dalam bentuk perjanjian penyertaan modal.
- (2) Kepala Daerah dapat menghunjuk seorang pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah untuk melaksanakan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penghunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Perjanjian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencantumkan :
- a. identitas masing-masing pihak;
- b. jenis dan nilai penyertaan modal Daerah;
- c. perbandingan saham masing-masing pihak;
- d. bidang usaha yang dijalankan;
- e. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- f. pembagian keuntungan masing- masing pihak;
- g. sanksi; dan
- h. hal-hal lain yang dianggap perlu.
BAB V - TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 12

Penyertaan modal Daerah dalam bentuk barang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
BAB VI - PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 13

Penyertaan modal Daerah dapat dilaksanakan apabila telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB VI - PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 14

- (1) Dana penyertaan modal Daerah dapat dicairkan setelah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan Lebih lanjut mengenai tata cara pencairan dana penyertaan modal Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB VI - PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 15

- (1) Hasil usaha penyertaan modal Daerah yang menjadi hak Daerah disetor ke kas Daerah.
- (2) Pembagian hasil usaha penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . diberikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian penyertaan modal.
BAB VII - PENATAUSAHAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 16

Seluruh pelaksanaan penyertaan modal Daerah dilaporkan oleh Kepala Bappeda kepada Kepala BPKD untuk dilakukan Penatausahaan.
BAB VII - PENATAUSAHAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 17

BPKD menyelenggarakan penatausahaan setiap penyertaan modal Daerah pada Perusahan Daerah dan Perseroan Terbatas beserta perubahannya.
Diundangkan di Medan
padatanggal
8 Maret 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN
Ir. SYAI «JTBAHRI NIP.19591108 199203 1 004
£SMBARAN BASRAH KOTA MEBAN TAHUN 2Q1 *2 NOMOR 7
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dapat didelegasikan kepada pejabat yang dihunjuk.
- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB IX - KETENTUAN SANKSI
Pasal 19

Pihak - pihak yang dengan sengaja tidak melaksanakan segala ketentuan yang diatur dalam peraturan Walikota ini, dikenakan Sanksi Administratif dan/atau Sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyertaan modal masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.
Ditetapkan di Medan
pada tanggal
8 Maret 2012
WALIKOTA MEDAN
Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM
&gt;
Diundangkan di Medan
padatanggal
8 Maret 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN
Ir. SYAIFUL BAHRI
NIP.19591108 199203 1 004
LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2012 NOMOR }
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dapat didelegasikan kepada pejabat yang dihunjuk.
- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB IX - KETENTUAN SANKSI
Pasal 19

Pihak-pihak yang dengan sengaja tidak melaksanakan segala ketentuan yang diatur dalam peraturan Walikota ini, dikenakan Sanksi Administratif dan/atau Sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyertaan modal masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.
Ditetapkan di Medan
padatanggal
B Maret 2012
WALIKOTA MEDAN
Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM
Diundangkan di Medan padatanggal 8 Maret 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN
Ir. SYAlPtJL BAHRI NIP.19591108 199203 1 004
LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2012 NOMOR 3
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dapat didelegasikan kepada pejabat yang dihunjuk.
- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB IX - KETENTUAN SANKSI
Pasal 19

Pihak-pihak yang dengan sengaja tidak melaksanakan segala ketentuan yang diatur dalam peraturan Walikota ini, dikenakan Sanksi Administratif dan/atau Sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyertaan modal masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.
Ditetapkan di Medan
padatanggal 8 Maret
2012
WALIKOTA MEDAN
Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dapat didelegasikan kepada pejabat yang dihunjuk.
- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB IX - KETENTUAN SANKSI
Pasal 19

Pihak-pihak yang dengan sengaja tidak melaksanakan segala ketentuan yang diatur dalam peraturan Walikota ini, dikenakan Sanksi Administratif dan/atau Sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang -undangan yang mengatur mengenai penyertaan modal masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.
Ditetapkan di Medan padatanggal 8 Maret 2012
WALIKOTA MEDAN
Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM
Diundangkan di Medan
padatanggal
8 Maret 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN
Ir. SYAIftiriAHRI
NIP.19591108 199203 1 004
LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2012 NOMOR 3
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mendorong perkembangan perekonomian di Daerah antara lain dengan cara menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
Kewajiban tersebut dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Daerah, baik melalui instansi yang dimiliki maupun badan usaha yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, dan dapat pula dilakukan oleh masyarakat.
Untuk mewujudkan kesejahteraan umum melalui badan usaha, maka Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal Daerah untuk mendirikan Perusahaan baer?h. Selanjutnya untuk meningkatkan serta memperluas investasi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli Daerah, Pemerintah Daerah dapat pula melakukan Penyertaan Modal ke dalam Perseroan Terbatas yang di dalamnya belum terdapat saham milik Daerah.
Untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas, Pemerintah Daerah dapat pula melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas tersebut yang dananya dapat berasal dari APBD.
Di samping melakukan penambahan penyertaan modal, Pemerintah Daerah juga dapat melakukan pengurangan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas antara lain dengan melakukan penjualan saham pada pihak lain.
Dalam rangka upaya untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib hukum dalam setiap Penyertaan Modal maka perlu dilakukan penatausahaan untuk mengetahui posisi modal milik Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga.
Mengingat modal Daerah pada Pihak Ketiga merupakan bagian dari kekayaan Daerah yang dipisahkan, maka penatausahaannya dilakukan oleh BPKD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Seluruh upaya Pemerintah Daerah tersebut harus dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah yang mengatur mengenai tata cara penyertaan modal Daerah kepada pihak ketiga.
PENJELASAN
Pasal 4

Huruf a

Cukup jeias.Huruf b Cukup jeias.## Huruf cVang dimaksud dengan 'Penambahan penyertaan modal Daerah' ' adalah penambahan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan kepada pihak ketiga yang sebelumnya telah diberikan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah Kota Medan dengan tujuan memperbaiki struktur permodalan dan/ atau meningkatkan kapasitas usaha.## Huruf dYang dimaksud dengan 'Pengurangan penyertaan modal Daerah" adalah : pengurangan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan kepada pihak ketiga yang sebelumnya telah diberikan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah Kota Medan.
PENJELASAN
Pasal 9

Yang dimaksud dengan 'untuk satu kali masa anggaran atau lebih' adalah misalnya kepada pihak ketiga tertentu ditetapkan penyertaan modal untuk 3 (tiga) masa anggaran sekaligus. Contoh :

Penyertaan Modal kepada PT. A diberikan penambahan penyertaan modal sebesar Rp.20.000.000.000,- yang diberikan secara bertahap pada :- -Tahun anggaran 2010 sebesar Rp 10.000.000.000- -Tahun anggaran 2011 sebesar Rp 5.000.000.000,-- -Tahun anggaran 2012 sebesar Rp 5.000.000.000##
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup jelas.

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2012 NOMOR2V