Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 36 Tahun 2008
N/A
Pasal 15

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan desa.
N/A
Pasal 16

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b digunakan wituk pengadaan barang ~~ j~sa yang nilai III~faa~y~ ~g cl~ !~ (cl~ belas) bulan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan desa.
- (2) Belanja barang clan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berupa :
- a. belanja barang pakai habis;
- b. belanja bahan/ material;
- c. beJ~jli jasa kantor;
- d. belanja perawatan kendaraan bermotor;
- e. belanja cetak/ penggandaan;
- f. belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir;
- g. belanja sewa sarana mobilitas;
- h. belanja sewa alat berat;
- i. belanja sewa perlengkapan clan peralatan kantor;
- j. be'ap.j~ p~~ ~nas, dan 9:~J?utriy~, ~ kerja&gt; pakaian khusus dan hari hari tertentu;
- k. belanja perjalanan dinas;
1. belanja pemeliharaan;
- m. belanja jasa konsultansi; dan
- n. lain lain pengadaan barang/jasa.
N/A
Pasal 17

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf c digunakan untuk pengadaan asset tetap berwuj11~ yang ~e~pu~yaj. ~!lai J!!~f~t !eb~h d~ 1~ (dua belas) bulan yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan desa.
- (2) Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut si~p cl!gunajcarL
Para&amp;nfKedua Belanja Tidak Lanp1111g
Pua118
Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan belanja yang diang,garkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, tercliri dari:
- a. belanja pegawai/ penghasilan tetap;
- b. belanja subsidi;
- c. belanja hibah;
- d. belanja bantuan sosial;
- e. belanja bantuan keuangan;
- f. belanja tak terduga.
Pual 19
Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf a, merupakan belanja gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada !(:e~~ pesa d~ per~~~ J?esa y~g dite~p!can ~fl1:1ai dengan petunjuk teknis.
Pua.120
Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 18 huruf b, digunakan untuk meng~kan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga juaj produksi/ jasa y~g ~asiµcan ~~pat ~~~~1:-1 o,eh masyarakat banyak.
Pual21
- (1) Belanja hibah sebagaimana climaksud dalam Pasal 18 huruf c, dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (2) Pemerintah Desa dapat memberikan hibah sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- {3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan ke~~ ~~e~~ de~ ~e~~ me~~rh~~ ~sas kead.ilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyaraka.t.
- (5) Pemberian hibah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. secara spesifik, peruntukannya telah ditetapkan;
- b. tidak wajib, tidak mengikat clan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- c. m~~~~~ persy~tan ~~ pe~~~ hit&gt;@.
- (6) Kriteria tidak terus menerus setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf b, diartikan bahwa penerima hibah tidak dapat menerima hibah kembali dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan setelah menerima hibah.
- (7) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana pada ayat (5) adalah, apabila ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus.
- (8) Hibah dapat diberilqm kepada :
- a. BUMDes;
- b. masyEtrakat;
- c. organisasi kemasyarakatan.
- (9) Hibah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non·profesional yang berkedudukan dan mcl~ kegift.tannya di ~ W?Jayah ~b~pttten Situbondo.
- (10) Kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dalain hal ini termasuk pula :
- a. Rukun Tetangga (RT);
- b. Rukun Warga (RW);
- c. Badan Keswadayaan Masyarakat;
- d. Lembaga Nirlaba.
- (11) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagairnana dimaksud dalam ayat (8) huruf c, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan dan melakukan kegiatannya di dalam wilayah desa yang bersangkutan.
- (12) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) huruf b diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki akta pendirian bagi Badan Hulrum;
- b. telah berdiri minimal 3 (tiga) tahun bagi Badan Hukum dan Lembaga Nirlaba;
- c. ~'?:fililµtj ~~~~~~,~~pa.J'litiaan y~ j~~s, de~g~ ketentuan bahwa :
1. kelompok orang, diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah setempat, apabila wilayah kegiatannya berada dalam 1 (satu) desa/ kelurahan dan diketahui oleh Camat setempat apabila wilayah kegiatannya lebih dari 1 (satu) desa dalam 1 (satu) kecamatan;
2. '3Etcl~ H~~ dan/ a~~ ~~t:,9:g~ li~la~ s~~~~~ kepengurusannya diketahui oleh pejabat atau instansi yang berwenang;
3. Seseorang dilarang menjadi pengurus dan/ atau anggota kelompok organisasi pada bidang yang sama.
- d. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah desa yang bersangkutan;
- e. me~ ~sud cl~ tuj~ scrta ~~~~~ ~~ menunjang penyclenggaraan urusan Pemerintahan Daerah; dan
- f. persyaratan lainnya yang dipandang perlu berdasarkan peraturan penmdang-undangan.
- (13) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) huruf c diberikan dengan persyaratan paling ~d!~~:
- a. memiliki akte pendirian atau statuta organisasi;
- b. memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- c. susunan pengurus yang sah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rwnah Tangga;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. memiliki kantor dan/atau sekretariat tetap;
- f. ~~~iJ~ ~sud drui taj~~ serm., ~(?~a~ UJ?:~ menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa;
- g. berkedudukan da1ain wilayah administrasi Pemerintah Desa;
- h. Surat Keterangan Terdafta.r (SKT) pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masya:rakat Kabupaten Situbondo, sekurang-kurangnya 3 (tiga) ~un, ~~~ yang di~ntukan Jajn ole~ pent~ perundang-undangan; dan
1. persyaratan lainnya yang dipandang perlu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- ( 1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d cligunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan da1am bentuk uang dan/ atau barang kepada kelompok/ anggota masyarakat sesuai kemampuan keuangan desa.
- (2} Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (3} Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalaroi keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena a1am agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendiclikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/ atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- (4) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalatn ayat (3) huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (5) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBDes.
- (6) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pad.a ayat (4) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBDes yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (7) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana climaksud pada ayat (6) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncana.kan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. selektif;
- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
- d. sesuai tujuan penggunaan.
,-...,
- (9) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya cliberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (10) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana ~~~~~ p~~ ~\_y~t (~) huJ:Uf ~ ~~Mp~tj :
- a. memiliki identitas yang jelas; dan
- b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan desa berkenaan.
- (11) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus cii~ti~ ~~tjap ~111:1~WU°~·
- (12) Kriteria keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (13) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d diartikan bahwa tujuan pemberian ~!!-18.!! ~sial 111~!!puti:
- a. rehabilitasi sosial;
- b. perlindungan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan;dan
- f. penanggulangan bencana.
Pual 23
- (1) Belanja Bantuan keuangan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:
- a. bersifat um.um;
- b. bersifat khusus.
- (2) Belanja bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b digunakan untuk ~~~~!ll ca~ kirlerj~ p~~ prio~ta~ pemerintah desa.
- (4) Pemanfaatan belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan, seperti Bantuan Operasional RT dan RW dan Bantu.an PKK.
j
Pual24
- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana di.maksud dalmn Pasal 18 huruf f merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. tennasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun-tahun sebelumnya yang t.elah ditutup.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana di.maksud pada ayat ( 1) yaitu untuk tanggap darurat dalain rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dcngan bukti-bukti yang sah.
Raglan Ke!bna Surplus (Deflslt) APBDesa
Pual25
Selisih antara anggaran pendapatan desa dengan anggaran belanja desa mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBDesa.
Pua126
- (1) Surplus APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terjadi apabila anggaran pendapatan desa diperlcirakan lebih besar dari anggaran belanja desa.
- (2) Dalam hal APBDesa diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) desa dan pembentukan dana cadangan.
Pual27
- ( 1) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terjadi apabila anggaran pendapatan desa diperlcirakan lebih kecil dari anggaran belanja desa.
- (2) Dalam hal APBDesa diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber clari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dan penerimaan pinjaman.
- (4)
Bagian Keenam Pemblayaaa De·
Pual28
- (1) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/at.au pengeluaran yang akan diterima ~e~b.aji, baj~ ?td~ tahun ~gga.r8.!1 y~g be~g1.rlltan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) h~ a, mcn~p :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; \_\_
- penerimaan pinjaman. d
- Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
- (2) ~~ b, m~:ri.&lt;?~P:
- a. pembentukan dana cadangan;
- b. penyertaan modal Pemerintah desa;
- c. pembayaran utang.
Parapaf'Keutu
Sia Leblb Perbltvngan Aqpran CBILPA)
Pual 29
- (1) SiLPA sehagaimana dimaksud dalain Pasal 28 ayat (3) huruf a mencakup pelampauan penerimaan PADesa, pelampauan penerimaan Dana Perimbangan (ADD), pelampauan pcne~~ ~~:J?iayaan, ~gllematan l?e~~ja, ~~wajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaiken, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (2) SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang merupakan pelampauan penerimaan pembiayaan sebagairnana dimakRud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan !~l?!h kecil c:I~ ~da ~?si belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (3) SiLPA yang berasal dari pelampauan penerimaan PADesa dan penerimaan Dana Perimbangan (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor kembali ke Kas Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
- (4) SiLPA yang berasal dari Bantuan Keuangan sebagaimana ditnaksud pci~El aya! {~) liarus dis~!&lt;&gt;~ lcem~ lee l&lt;lis Daer-$ paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
- (5) SiLPA sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) hams digunakan untuk program dan kegiatan yang sama pada tahun berikutnya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan bantuan keuangan.
~Ke.-. Dana Cadangan
Pual30
- (1) Pemerintah desa dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalarn satu tahun anggar~\_-
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Dana Cadangan sebagaimana climaksud pada ayat 2, adalah dana yang tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
- (4) Peratll~ clesa sebagaimana ~sud P8:~ ~t (~) mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Rancangan pcratur~ desa tentailg pcmbei:i~ dana. cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersamaan dengan pem.bahasan rancangan peraturan desa. tentang APBDesa.
- (6) Penet.apan rancangan peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh kepala desa bersamaan dengan penetapan rancang~ peraturan ~e~ ten~g ~Dcsa.
- (7) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari pinjaman desa dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (9) Penerimaan hasil bunga/ deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai ~~~bah ~ ca~~ ~~~e~aan d~ 4aj'tar ~~ cadangan pada Lampiran rancangan peraturan desa tentang I APBDesa.
- (10) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam t.ahun anggaran yang berkenaan.
Pua1 31
- (1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b digunakan untuk merencanakan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas 4~sa ~alain tah~ ~aran ~~~n.~-
- (2) Jumlah yang dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.
Pua1 32
Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa sebagaimana dimaksud da)am Pasal 31 ayat (1) dianggarkan dalam belanja langsung p,3.&lt;lii t.Et!'!un berken.~-
Hull PeDjaaJan Kekayaan Dea
PuapafKetip Ya-, Dipi·b-&amp;lr
Pua1 33
Hasil penjualan kekayaan desa yans -dipiaahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil ,.,..- penjualan Badan Usaha milik ~~~/BUMDesa dan pe~jualan a~t milik pe~~~tah desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah desa.
Pan&amp;raf'Keempat Pelledmaa Pln.jam·n Dua
Pua) 34 \ ... ---
Penerimaan pinjaman desa ~bagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (3) huruf d ~ untuk menga.nggarkan penerimaan pinjaman desa yang akan direalisasUran pada tahun anggaran berkenaan.
ParqrafKeUma Penyertaaa Modal
Pemerlntah De•
Pual 35
Penyertaan modal pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf b digunakan untuk mengelola kekayaan desa yang diinvestasikan baik daJaro jangka pendek maupun jangka panjang.
Pual 36
- ( 1) Investasi jangka. pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemcn kas dan beresiko rcndah serta dimjljki selama kurang dari 12 (duabelas} bulan seperti deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (duabelas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis.
- (2) lnvestasi jangka panjang merupakan investa.si yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (duabelas) bulan yang terdiri dari investasi pennanen dan non permanen.
- (3) lnvestasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain surat · berharga yang dibeli pemerintah desa dalam rangka mengendaHkan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah keperoi1ikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang tidak di.maksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan leas jangka pendek.
- (4) Investaai permanen sebagairoana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset desa, penyertaan modal desa pada BUMDesa dan/ atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimilik:i pemerintah desa untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
- (5) lnvestasi non permanen sebagaimana dimaksud pa.da ayat (2) bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan at.au ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka. panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemcrintah desa dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat desa seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat desa, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha m.ikro dan menengah.
- (6) Investasi jangka panjang pemerintah desa dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang› ~~an.
Pual37
- (1) Penyertaan modal Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf b, dianggarkan dalam ~~gt?!~ pe!!!buty~.
- (2) Divestasi pemerintah desa dianggarkan dalam penerlroaan pembiayaan pada jenis hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (3) Divestasi pemerintah desa yang dialihkan untuk diinvestasikan kembali dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) ~~~~desa.
- (4) Penerimaan hasil atas investasi pemerintah desa dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli desa pada jenis basil pengelolaan kekayaan desa.
PuagralKeenam
Pembayaran Pokok Utang
Pual38
Pembayaran pokok utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf c digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian inj~ j~~ pende~, j ~ ~eneng~, cl~ jangka ~j~g.
KODB REKENIJIG PBIIGARGGARAR
Pual39
- (1) Setiap Desa yang dicantumkan dalam APBDesa menggunakan nama dan kode kecamatan dan desa.
2. {2) Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang cl~~ dlllam ~~gg~ 11'.le~~~ k~'? ~ pendapat.an, kode akun belanja dan kode akun pembiayaan.
- (3) Setiap program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek serta rincian obyek yang dicantumkan dalam APBDesa menggunakan kode program, kode kegiatan, kode kelompok, kode jenis, kocle obyek dan kode rincian obyek.
- (4) Untuk tertib penganggaran kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) clihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut kode rekening.
- (5) Urutan susunan kodc rekening APBDesa dimulai dari kode kecamatan, kode desa, kode program, kode kegiatan, kode akun, ~~e kelo~pok, k~e j~~~' kode obyek, ~ ~ode rincian obyek.
- (6) Kode nama keca.matan dan desa sebagaimana dimak~ud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.A Peraturan Bupati ini.
- (7) Kode akun pendapatan, kode akun belanja dan kode akun pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} merupakan ~ sllsunan ~ocie ~ !&lt;:cuang~ ~e~ y~g tercantum dalam Lampiran I.B Peraturan Bupati ini.
- (8) Kode rekening pendapatan sebagaimana dimaksud da1am Pasal 9 huruf a tercantum dalam Lampiran I.C Peraturan Bupa.ti ini.
- (9) Kode dan daftar program kegiatan tercantum pada Lampiran I. D Peraturan Bupati ini.
7. (!&lt;?) Kode re~~ bel~ja sebag~ 4~su~ ~~ ?~~ 9 huruf b tercantum pa.da Lampiran I.E Peraturan Bupati ini.
- (11) Kode rekening pembiayaan desa. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c tercantum dalam Lampiran I.F Peraturan Bupati ini.
- (12) Urutan susunan kode rekening APBDesa sebagaimana dimaksud pad.a ayat (5) tercantum dalam Lampiran 1.0 Peraturli!! ~1:1patj ~i.
- (13) Dalaln rangka sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah dan pemerintah desa, daftar program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) secara berkala akan disempumakan sesuai dengan pertimbangan kebutuhan desa.
•ll•a Pertama
Renew Pembanganan J·a&amp;)ra llenenph Deaa (RPJIID) clan Re:91~ ~.~ ~~~ ~ ,~,
Pua140
- ( 1) RPJMDesa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih.
- (~) Setel~ ~~~Y~ j~gka w~ RPJ~pcsa 1 ~~~ Desa t.erpilih menyusun kembali RPJMDesa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
A)
( Y ~- fS (c-
l
.-=-.
,,\_.&lt;..h.}u ',
0 ••
I
- (3) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.
- (4) Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan basil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.
- (5) Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berkenaan.
- (6) RKP-Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa
- (7) Ketentuan tentang pedoman penyusunan RPJMDesa akan diatur lebih lanjut dengan Pcraturan Bupati Situbondo tentang Pedoman Penyusunan RPJMDesa.
Balf•nKedua
Penetapan Rancangan APBDe·
Pua.141
- ( 1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Pera tu.ran Desa tentang APBDesa berdasarkan pada RKPDesa.
- (2} Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lam.bat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya.
- (8' Pembahasan sebagaimana di.maksud pada ayat (3) menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKPDesa.
- 'ff&gt;} Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
~
r
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.
-,~f t.:1
"'1'
...
~ Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa beserta Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran I.H Peraturan Bupati ini.
,f9}
/t?
Format Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I.I Peraturan Bupati ini.
- ttO) Format Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang ff APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran I.J Peraturan Bupati ini.
~
f
~
{
,-.
/\P l:;.DC.J.
y;c\_ '
-
1
.\_,,\_\_,
1 ~-'- r{-,. ~•i\t'-•'
~A'\tv•~...\_ •
Rancanpn. APBDeaa
Baglan Ketiga Enluaai
Pual42
- (1) Bupati sebagaimana dimaksud pada pasa141 ayat (6), harus menetapkan Evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (du.a puluh) hari kerja.
- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.
3. (3} Dalam hal Bupati menyatakan basil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa. tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepa.la Desa. bersama BPD melakukan penyempumaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung seja.k diterimanya basil evaluasi.
- (4) Apabila basil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD dan Kepala. Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa. tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati mem~ta1kan Peraturan Desa dimaksud clan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDeaa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Pembatalan Peraturan Desa dan pemyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa. harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa clan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
- (7) Pencabutan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa..
8. (8} Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4}, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Pual43
- ( 1) Penyempumaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud da1am Pasal 42 ayat (3} ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BPD.
- (2) Keputusa.n pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar penetapan peraturan desa tentang APBDesa.
le
- (3) Keputusan pi.mpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya keputusan tersebut.
Pua.144
- ( 1) Peraturan desa ten tang APBDesa yang telah ditetapkan disampaikan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) DalaJn hal pemcrintah desa tidak menyampaikan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati memberikan peringatan tertulis kepada pemerintah desa.
- (3) Dalarn jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterbitkannya peringatan tertulis pemerintah desa tidak menyampaikan peraturan desa tentang APBDesa, maka Bupati Situbondo menetapkan sanksi berupa pcnundaan penyaluran ADD sebesar 25% dari jumlah ADD.
Bagdan Kooppat
Pua14S
- Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. (1)
- Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya diserahkan kepada daerah. (2)
- (3) Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan clan pendapatan desa dan wajib dicatat daJam APBDesa.
- (4) Setiap pendapatan desa sebagaimana. dimaksud pada ayat ( 1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, serta wajib disetor ke kas pemerintah desa aecara. bruto.
- (5) Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.
- (6) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- (7) Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembaJian pendapatan dcsa yang terjadi dalarn ta.bun yang sa.ma.
- (8) Untuk pengemhalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (9) PengenibaJian ~bagaimana dimaksud pada ayat (6) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
Paul 46
- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) ~~ se~~ dim~su~ paru.i ayat (1) h~~ met:1~~! pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakuk:an sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tid~ terma~~ ~tuk be~j~ clesa y~g ~~ifat men~t dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- (5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan selurnh penerimaan potongan dan pa.jak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan pe:rundang-11.!!ci~~-
Bael·n Kelima Penyiapan Dolmmen Pelaban··n Angpran
Pual 47
- ( 1) Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa paling lama 3 ( tiga ) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan, ~e~beri~~~ ~epad~ ~t?~1:aris D~~~ ~~ koordit1a~!" pelaksanaan pengelolaan keuangan desa agar menyusun DPA.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang cl!~~~akan ~~ menca~ ~~an terscbl.lt cl~ rc~~~a penarikan dana serta pendapatan yang diperkirakan.
- (3) Format DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalarn Lampiran II.A, Lampiran II.B, Lampiran 11.C, Lampiran Il.D, Lampiran II E clan Lampiran F Peraturan Bupatiini.
PERUBAIIAII APBDe·
Pual48
- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
- a. keadaan yang menyebabkan harus dilakuk:an pergeseran antar jenis belanja;
- b. Keadaan menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA} tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- c. Keadaan darurat;
- d. Keadaan luar biasa.
- (2) Pcrubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Pcrubahan APBDesa terjadi bila pergeseran anggaran yaitu pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan dcsa tentang APBDesa.
6. (4} Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa.. yaitu keadaan yang menyebabkan Sisa I.ebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
7. (5} Keadaan darurat scbagaimana dimaksud pada ayat (l} huruf c sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
8. a . bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa ; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (6) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (7) Pendanaan keadaan luar biasa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf d merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/ atau pengeluaran dalam APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih bcsar dari 50% (funa puluh persen).
- (8) Selanjutnya ta.ta cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan ta.ta cara penetapan pelaksanaan APBDesa.
- (9) Format rancangan peraturan desa hingga perubahan APBDes beserta Lampiran tercantum dalam La.mpiran ill.A Peraturan Bupati ini.
16. ( 10) Fonnat persetujuan bersama rancangan APBDes hingga perubahan APBDes tercantum dalam Lampiran 111.B Peraturan Bupati ini.
17. ( 11) Format dokwnen pelaksanaan perubahan anggaran tercantum dalam La.mpiran 111.C Peraturan Bupati ini.
PERATAUSAIIAAll Dil PERTAJIGGUifGJAWABAR
Pua149
- ( 1) Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara Desa.
- (2) Penetapan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa.
Jla&amp;laa Pertama Penatauubaan Penerimaan
Pesal 50
- ( 1) Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh
- Bendahara Desa.
- (2) Penatausahaan sebaga.imana dimaksud pada ayat (1), menggunakan:
- a. buku kas umum;
- b. buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
- c. buku kas harian pembantu.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lam bat tanggal 10 bulan berilrutnya.
- (4