PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 6 Tahun 2012
Tentang No Description
Berlaku: 6 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peratuan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 14 Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
Mengingat
:
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pegawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
7. 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
Menetapkan :
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 14 Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 413/KPTS/Tn.310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya;
- 15 Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 555/KPTS/Tn.240/9/1986 tentang Syarat - syarat Rumah Pemotongan Hewan;
- 16 Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 381/Kpts/Dj.140/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Control Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU dan
WALIKOTA KOTAMOBAGU
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Kotamobagu;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu;
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif daerah;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip - prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta;
8. Retribusi Rumah Potong hewan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki dan atau dikelolah oleh Pemerintah Daerah;
9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang -undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan / Ternak;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menetukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
13. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang - undangan retribusi Daerah;
15. Penyidikan tindak pidana bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
16. Kandang Inap adalah Kandang tempat penampungan ternak sebelum ternak dipotong;
17. Kandang Karantina adalah Kandang tempat penampungan ternak yang sakit untuk mendapatkan perawatan;
18. Pemeriksaan Ante Mortem adalah pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sebelum ternak dipotong;
19. Pemeriksaan Post Mortem adalah pemeriksaan kesehatan dan atau pengujian sesudah ternak dipotong;
20. Tempat Pelayuan adalah tempat melayukan daging sebelum dipasarkan.
21. Rumah Potong Hewan (RPH) adalah bangunan atau tempat karantina, kandang inap, pemeriksaan kesehatan, dan pemotongan hewan/ternak serta pelayuan daging.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan / ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah potong hewan ternak.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha
BAB V - PRINSIP DASAR DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Kota Kotamobagu.
- (2) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan / jasa, yang merupakan jumlah unsur - unsur tarif yang meliputi :
- a. Unsur biaya per satuan penyediaan barang
- b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin / periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan barang.
- b. Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.
- c. Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan asset.
- d. Biaya - biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa.
- (4) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan modal.
- (5) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan sebagai berikut :
| Jenis Pelayanan | Jenis Ternak | Jenis Ternak | Jenis Ternak |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| | Sapi/Kerbau/ Kuda | B a b i | Kambing / Domba / Anjing |
| a. Pemakaian Kandang Inap/ Karantina | Rp. 7.500,- | Rp. 5.000,- | Rp. 2.500,- |
| b. Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong | Rp. 5.000,- | Rp. 5.000,- | Rp. 2.500,- |
| c. Pemakaian Tempat Pemotongan | Rp. 25.000,- | Rp. 15.000,- | Rp. 10.000,- |
| d. Pemeriksaan sesudah dipotong | Rp. 5.000,- | Rp. 5.000,- | Rp. 2.500,- |
| e. Pemakaian Ruang Pelayuan Daging | Rp. 7.500,- | Rp. 5.000,- | Rp. 2.500,- |
| J u m l a h | Rp. 50.000,- /ekor | Rp. 35.000,- /ekor | Rp. 20.000,- /ekor |
| f. Pelayanan Pengangkutan | Rp. 5.000,- / ekor | Rp. 5.000,- / ekor | Rp. 5.000,- / ekor |
| g. Pemotongan Unggas | Rp. 500,- / ekor | Rp. 500,- / ekor | Rp. 500,- / ekor |
| h. Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang dipotong untuk hajat. | Rp. 15.000,- / ekor | Rp. 10.000,- / ekor | Rp. 5.000,- / ekor |
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan / ternak diberikan.
BAB VIII - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 10
Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah ditetapkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan
BAB IX - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB X - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 (dua) % setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
BAB XI - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilakukan secara tunai/lunas
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 15

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain sejenis, Wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XIII - K E B E R A T A N
Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya pada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
BAB XIII - K E B E R A T A N
Pasal 17

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XIV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB).
- (6) Apabila Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
BAB XIV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 19

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang - kuranya menyebutkan :
- a. Nama dan alamat Wajib Retribusi
- b. Masa retribusi
- c. Besarnya kelebihan pembayaran
- d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.
BAB XIV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah -bukuan dan bukti pemindah - bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XVI - KEDALUARSA PENAGIHAN
Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.
BAB XVII - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan Pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XVIII - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 24

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XX - PENYIDIKAN
Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain, berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan Penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) membeitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 14 Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam lembaran Daerah Kota Kotamobagu.
Disahkan di Kotamobagu pada tanggal April 2012 WALIKOTA KOTAMOBAGU,
Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT, ME
Diundangkan di Kotamobagu pada tanggal April 2012 Plt. SEKRETARIS DAERAH,
Drs. MUSTAFA LIMBALO
LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2012 NOMOR
PENJELASAN
Preamble

I. U M U M :
Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab.
Pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan perlu ditunjang oleh kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum, peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.
Penggunaan retribusi daerah atas penyediaan jasa Pemerintah Daerah perlu disederhanakan berdasarkan penggolongan jasa umum, jasa usaha dan perijinan tertentu. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Rumah Potong Hewan adalah salah satu objek retribusi jasa usaha.
PENJELASAN
Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9

```| | Cukup jelas ||-------|----------------------------|| Pasal | 10 Cukup jelas || Pasal | 11 Cukup jelas || Pasal | 12 Cukup jelas || Pasal | 13 Cukup jelas || Pasal | 14 Cukup jelas || Pasal | 15 Cukup jelas || Pasal | 16 Cukup jelas || Pasal | 17 Cukup jelas || Pasal | 18 Cukup jelas || Pasal | 19 Cukup jelas || Pasal | 20 Cukup jelas || Pasal | 21 || Pasal | Cukup jelas 22 || Pasal | Cukup jelas 23 Cukup jelas || Pasal | 24 || Pasal | Cukup jelas 25 || Pasal | Cukup jelas 26 Cukup jelas || Pasal | 27 Cukup jelas || Pasal | 28 Cukup jelas 29 || Pasal | Cukup jelas |TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR## WALIKOTA KOTAMOBAGU## PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU## PAJAK DAERAH DAN RETRIB USI DAERAH SERTA PERATURAN DAERAH## NASKAH PENGESAHAN T E N T A N G LAINNYA DAN PENGATURANNYA## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA## WALIKOTA KOTAMOBAGU,Menimbang- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang - undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka menunjang pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kota Kotamobagu, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah sebagai payung hukum dengan berpedoman pada Peraturan Perundang - undangan yang lebih tinggi ;- b. bahwa berdasarkan pertimbangan seb agaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah lainnya.## Mengingat :1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);2. dan seteterusnya sampai dengan 15.## Dengan Persetujuan Bersama## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGUdanWALIK OTA KOTAMOBAGU MEMUTUSKAN :## Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENT ANG1. PAJAK PENERANGAN JALAN2. PAJAK HIBURAN3. PAJAK REKLAME4. PAJAK HOTEL5. PAJAK RESTORAN6. PAJAK MINERAL BUKAN LOGAN DAN BATUAN7. RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI8. RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR9. RETRIBUSI IZIN TRAYEK10. RETRIBUSI TERMINAL11. RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN12. RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN13. RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN14. RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN15. RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN16. R ETRIBUSI PENGGANTIAN CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE KELAHIRAN17. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR18. RETRIBUSI IZIN GANGGUAN19. RETRIBUSI BIAYA CETAK PETA20. PEDOMAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN21. PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 03 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU.## BAB I KETENTUAN UMUM##
PENJELASAN
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kotamobagu2. Dan seterusnya sampai dengan 24## BAB IIDiundangkan di Kotamobagu pada tanggal 2011Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU## Drs. Hi. MUHAMMAD MOKOGINTALEMBARAN DA ERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2011 NOMOR ...## BAB XXI KETENTUAN PENUTUP##
PENJELASAN
Pasal 2 8

.Hal -hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.##
PENJELASAN
Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam lembaran Daerah Kota Kotamobagu.Disahkandi Kotamobagupada tanggal 2011WALIKOTA KOTAMOBAGUDrs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT
N/A
Preamble

Mengingat :
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 062 TAHUN 2012 TENTANG
BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA PERIODE BULAN JULI SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan Pajak Provinsi dan hasilnya setelah dikurangi insentif pemungutan dibagikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota;
- b. bahwa untuk bagian Daerah sebagaimana dimaksud dalam konsiderans huruf a diatur lebih lanjut dan ditetapkan sebagai bagian Pemerintah Provinsi dan bagian masing-masing Pemerintah Kabupaten / Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Bulan Juli sampai dengan September 2012;
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo.UndangUndang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksaan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangan-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 11);
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 29);
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 064 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 64);
Menetapkan :
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 29);
24. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/019/KUM/2012 tentang Penetapan Anggaran Kas Pendapatan (AKP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2012;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA PERIODE BULAN JULI SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2012.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Pemerintah Kabupaten / Kota adalah Pemerintah Kabupaten / Kota di Kalimantan Selatan.
4. Bupati / Walikota adalah Bupati / Walikota di Kalimantan Selatan.
5. APBD Kabupaten / Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota di Kalimantan Selatan.
BAB II - HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG DI BAGI
Pasal 2

- (1) Dana bagi hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang akan dibagikan kepada Pemerintah Provinsi, adalah sebesar 70 % dan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota sebesar 30 % dari total penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor setelah dikurangi insentif pemungutan sebesar 3 % dari target Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2012.
- (2) Jumlah target Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah sebesar Rp. 998.816.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan miliar delapan ratus enam belas juta rupiah).
- (3) Target Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan Anggaran Kas Pendapatan Triwulan III Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar 25 % x Rp. 998.816.000.000,00 = Rp. 249.704.000.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus empat juta rupiah).
x
- (4) Insentif pemungutan adalah sebesar 3 % Rp. 249.704.000.000,00 = Rp. 7.491.120.000,00 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (5) Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai Pembukuan B IX Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk bulan Juli sampai dengan September 2012 adalah sebesar Rp. 252.519.876.708,00 (dua ratus lima puluh dua miliar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan rupiah).
- (6) Besarnya dana yang dibagikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota adalah Rp. 252.519.876.708,00 - Rp. 7.491.120.000,00 = Rp. 245.028.756.708,00 (dua ratus empat puluh lima miliar dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan rupiah).
- (7) Alokasi penerimaan untuk Pemerintah Provinsi adalah sebesar 70 % x Rp. 245.028.756.708,00 = Rp. 171.520.129.695,60 (seratus tujuh puluh satu miliar lima ratus dua puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah enam puluh sen).
x
- (8) Alokasi penerimaan untuk Pemerintah Kabupaten dan Kota adalah sebesar 30 % Rp. 245.028.756.708,00 = Rp. 73.508.627.012,40 (tujuh puluh tiga miliar lima ratus delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua belas rupiah empat puluh sen).
BAB III - POLA PEMBAGIAN,TATA CARA PENYALURAN DAN PENATAUSAHAANNYA
Pasal 3

- (1) Pengalokasian Dana Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten / Kota diatur dan ditetapkan dengan pembobotan berdasarkan potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengalokasian Dana Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten / Kota diatur dan ditetapkan dengan pembobotan sebagai berikut :
- a. 60 % dibagi rata untuk semua Kabupaten / Kota sebagai aspek pemerataan; dan
- b. 40 % dibagi berdasarkan potensi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- (3) Pembagian hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk masing-masing Pemerintah Kabupaten / Kota periode bulan Juli sampai dengan September 2012 adalah sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Bagian Kedua
Tata Cara Penyaluran
BAB III - POLA PEMBAGIAN,TATA CARA PENYALURAN DAN PENATAUSAHAANNYA
Pasal 4

Setelah Peraturan Gubernur ini diberlakukan, Gubernur Kalimantan Selatan melalui Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan akan mentransfer ke Rekening Kas Daerah Kabupaten / Kota sesuai Alokasi Pembagian yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
Bagian Ketiga
Penatausahaan
BAB III - POLA PEMBAGIAN,TATA CARA PENYALURAN DAN PENATAUSAHAANNYA
Pasal 5

- (1) Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) harus dicantumkan dalam APBD Kabupaten / Kota masing-masing.
- (2) Pencantuman Dana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pada Pos Bagi Hasil Pajak Provinsi.
BAB IV - PENGGUNAAN
Pasal 6

- (1) Dana Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) digunakan untuk Pembiayaan Rutin dan / atau Pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota yang bersangkutan.
- (2) Tata cara penyaluran dan penggunaan selanjutnya atas Dana Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan oleh Bupati / Walikota masing-masing.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 22 oktober 2012
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. RUDY ARIFFIN
Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 22 Oktober 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, ttd MUHAMMAD ARSYADI
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 62