PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 11 Tahun 2016
Tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021
Berlaku: 14 Nopember 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);
Menetapkan
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 52);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
dan
BUPATI KETAPANG
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanggan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
:
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra - SKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
10. Rencana Kerja satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja- SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Prioritas Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang diutamakan dan didahulukan dari yang lain dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang berkorelasi dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi dan Nasional.
14. Strategi adalah langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
15. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Bappeda.
17. Program dan Kegiatan Prioritas Daerah adalah program dan kegiatan utama dan harus didahulukan dari yang lainnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021.
18. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
19. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
BAB II - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Pasal 2

- (1) RPJMD dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat dan RPJMN.
- (2) Tujuan RPJMD antara lain sebagai berikut :
- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangungan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- f. sebagai pedoman dan acuan setiap SKPD untuk menyusun RenstraSKPD;
- g. sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan RKPD; dan
- h. sebagai pedoman dan acuan setiap Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
Bagian Kedua Ruang Lingkup
BAB II - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAB I :
BAB II :
- c. BAB III :
- d. BAB IV :
BAB V :
- f. BAB VI :
- g. BAB VII :
- h. BAB VIII :
- i. BAB IX :
- j. BAB X :
- k. BAB XI :
PENDAHULUAN;
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN;
ANALISI ISU-ISU STRATEGIS;
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN;
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH;
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN; DAN
PENUTUP.
BAB III - SUMBER DANA DAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH Pasal 4
Pasal 5

Dengan memperhatikan visi, misi, prioritas pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, maka rencana program prioritas daerah tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :
- a. prioritas pembangunan pertama melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik terdiri dari 32 (tiga puluh dua) program.
- b. prioritas pembangunan kedua meningkatkan pembangunan infrastruktur
secara terpadu dan merata terdiri dari 17 (tujuh belas) program.
- c. prioritas pembangunan ketiga meningkatkan pengembangan ekonomi daerah yang unggul dan bernilai tambah tinggi melalui pengembangan sektor dan komoditas unggul daerah terdiri dari 36 (tiga puluh enam) program.
- d. Prioritas pembangunan keempat meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehat dan produktif terdiri dari 34 (tiga puluh empat) program.
- e. Prioritas pembangunan kelima meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa terdiri dari 11 (sebelas) program.
- f. Prioritas pembangunan keenam meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam daerah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan terdiri dari 10 (sepuluh) program.
BAB IV - KAIDAH PELAKSANAAN DAN PEDOMAN TRANSISI
Pasal 6

Kaidah pelaksanaan RPJMD adalah sebagai berikut :
- a. pelaksanaan RPJMD diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati dengan pelaksana harian Sekretaris Daerah;
- b. dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati dan Wakil Bupati dibantu oleh Kepala Bappeda;
- c. seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan pemerintah daerah agar melaksanakan program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya;
- d. setiap SKPD berkewajiban untuk menyusun Renstra SKPD yang memuat visi, misi, prioritas pembangunan daerah, strategi, arah kebijakan, program prioritas, indikotor kinerja, sasaran, lokasi, total kebutuhan, target kinerja dan indikasi pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD;
- e. setiap Pemerintah Desa wajib menyusun Rencan Pembangunan Jangka Menengah Desa dengan mengacu pada RPJMD sebagai dasar penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa dan Rencana Anoggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan melaksanakan program dan kegiatan dengan sebaik-baiknya;
- f. penjabaran lebih lanjut RPJMD untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan RKPD;
- g. penyusunan RKPD harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musyawarah perencanaan pembangunan Desa atau Kelurahan, Musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musyawarah perencanaan pembangunan Kabupaten;
- h. RKPD harus menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun RenjaSKPD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
- i. dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya terutama sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- j. Renja SKPD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD;
- k. dalam pelaksanaan RPJMD, setiap Perangkat Daerah perlu memperkuat peran pemangku kepentingan, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat sipil; dan
- l. dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD adalah sebagai berikut:
1. melakukan sosialisasi RPJMD;
2. pembentukan struktur organisasi pemerintah daerah yang efisien dan efektif;
3. pengembangan manajemen berbasis kinerja dalam seluruh jajaran pemerintah daerah;
4. pembangunan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, pengendalian dan evaluasi ( e-Governance );
5. penguatan peran pemerintah desa dan kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
6. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam penguasaaan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen sumber daya alam dan lingkungan hidup, manajemen infrastruktur, dan manajemen keuangan;
7. program dan kegiatan Perangkat Daerah yang termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Hutan Produksi Konversi harus mengacu dan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah serta berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan;
8. pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan SKPD;
9. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
10. Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja - SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran - SKPD periode sebelumnya;
11. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi SKPD sebagaimana dimaksud pada point 9); dan
12. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- m. dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali pemerintah daerah dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.
BAB IV - KAIDAH PELAKSANAAN DAN PEDOMAN TRANSISI
Pasal 7

- (1) Dalam upaya mengantisipasi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir jabatan Bupati dan Wakil Bupati untuk masa bakti 2016-2021 atau setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa bakti 20212026, dan sebelum RPJMD 2021-2026 ditetapkan, maka dokumen RPJMD 2016-2021 tetap berlaku sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sah.
- (2) Pedoman transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengacu pada dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang disusun pada tahun bersangkutan.
BAB V - PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 8

- (1) Dalam rangka upaya menjamin dan memastikan tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam RPJMD yang telah ditetapkan perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda.
BAB V - PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 9

- (1) Evaluasi dilakukan untuk menilai konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.
- (2) Menilai capaian program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.
Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 14 Nopember 2016
BUPATI KETAPANG, TTD. MARTIN RANTAN
Diundangkan di Ketapang pada tanggal 14 Nopember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG, TTD.
M. MANSYUR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2016 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT ( 11 / 2016)
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Dapat di lihat pada matrik program prioritas daerah yang telah diuraikan per masing-masing prioritas pembangunan daerah.
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 60