PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor (3 Tahun 2017
Tentang PENGAWASAN OBYEK VITAL DAERAH DENGAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) DI KABUPATEN KOLAKA UTARA
Berlaku: 3 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan pada obyek vital di daerah yang berperang penting ditinjau dari aspek ekonomi, Sosial, budaya, pertahanan dan keamanan;
- b. bahwa untuk mengantisipasi segala ancaman dan gangguan perlu penanganan secara kompehensif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Pengawasan Obyek Vital daerah dengan Closed Circuit Television (CCTV) di Kabupaten Kolaka Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Negera Republik Indonesia Nomor 3209 );
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 );
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168};
4. Undang-Undang 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444 );
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 );
- 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembetukan Peraturan Perundang-Unadangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094 );
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373 );
MEMUTUSKAN
- Menetapkan PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG PENGAWASAN OBYEK VITAL DAERAH DENGAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) DI KABUPATEN KOLAKA UTARA
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara
- 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
- 5 Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia.
- 4 . Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- 6 Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Obyek Vital adalah kawasan /lokasi, bangunan /instansi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepantingan negara dan/ atau sumber pendapatan negara yang bersifat stategis
- 7 Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol.PP sebagai Aparatur Pemerintah Daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat.
- 9 Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penaggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan yang ditujukan kepada obyek vital nasional
11. Gangguan adalah yang sudah nyata dan menimbulkan kerugian berupa korban jiwa dan/atau harta benda serta dapat berakibat trauma psikis kepada pegawai / karyawan obyek vital.
10. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiataan dengan segala bentuk baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dinilai dapat berpotensi membahayakan berfungsinya obyek vital Nasional.
12. Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur .
13. Batas Daerah adalah batas wilayah administratif yang secara riil di tetapkan oleh pejabat yang berwenang yang membatasi antara wilayah antar Kabupaten, antar Kabupaten/Kota, antar Kecamatan dan antar Desa / Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Kolaka Utara.
- 15 Lalulintas dan Angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalulintas, angkutan jalan, jaringan lalulintas dan angkutan jalan, prasarana lalulintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan dan pengelolanya.
14. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalulintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau serta diatas permukaan air. air,
- 16 Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
18. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang
17. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan da perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang diperguanakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bomgkar muat barang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal, yang dilengkapi dengan keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta tempat perpindah intra dan antar moda transportasi.
- 19 Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, Gedung perkantoran umum, Pasar, Mall dan pusat- pusat perbelanjaan.
21. Kawasan atau Area Pertokoan adalah kawasan atau area pertokoan di Kabupaten Kolaka Utara;
20. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukkan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran;
22. Pasar adalah tempat para pedagang untuk menjual barangljasa secara teratur dan langsung kepada pembeli dengan pelayanan tertentu termasuk tempat tempat umum yang diperuntukkan dan difungsikan sebagai pasar yang ditetapkan oleh Bupati;
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNSD adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah.
- 24 . CCTV (Closed Circuit Television) merupakan sebuah perangkat kamera video digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruang atau tempat tertentu.
BAB II - Maksud dan Tujuan Pemasangan CCTV
Pasal 2

- 1) Maksud pemasangan CCTV pada kawasan atau obyek-obyek vital di kabupaten kolaka utara adalah untuk mengantisipasi segala ancaman atau gangguan terhadap bencana kemanusiaan dan pembangunan.
2. (3)
- (2) Tujuan pemasangan CCTV terhadap kawasan atau obyek-obyek vital adalah untuk mengantisipasi secara dini akan tindakan yang sudah nyata dan menimbulkan kerugian baik korban jiwa dan/atau harta benda serta ancaman terhadap Negara.
- a. Terganggunya kehidupan sosial kemasyarakatan.
5. Ancaman dan gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
6. b Ancaman akan rusaknya fasilitas umum
- d. Kekacauan yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten Kolaka Utara.
- C. Kekacauan transportasi dan komunikasi.
BAB III - Zonasi Pengawasan Dengan Closed Circuit Television (CCTV)
Pasal 3

Pengawasan dan pengendalian obyek vital dengan menggunakan Closed Circuit Television (CCTV) di Kabupaten Kolaka Utara meliputi
- b. Objek Wisata, tempat-tempat dan atau kegiatan-kegiatan tertentu yang dikunjungi orang sehubungan dengan nilai-nilai sosial budaya atau kondisi alamnya. yaitu
2. Obyek Vital, yaitu kawasan, tempat, bangunan dan usaha yg menyangkut harkat hidup orang banyak, kepentingan dan atau sumber pendapatan besar negara yg memiliki potensi kerawanan dan dapat menggoyahkan stabilitas ekonomi, politik dan keamanan bila terjadi gangguan keamanan
- C. Obyek Khusus Tertentu, seperti:
4. Rumah sakit
5. Kantor bank /lembaga keuangan
6. Lembaga permasyarakatan
7. Terminal
8. Pasar tradisional
9. Hotel
10. Rumah ibadah
11. Kantor Media Massa
12. Dan lain-lain.
- d. Obyek Vital Nasional adalah kawasan /lokasi, bangunan /instalasi dan/atau usaha yg menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yg bersifat strategis. Status obyek vital nasional harus ditetapkan berdasarkan keputusan menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah non departemen.
BAB III - Zonasi Pengawasan Dengan Closed Circuit Television (CCTV)
Pasal 4

Detail tentang kawasan atau obyek-obyek vital dan pengelola CCTV serta titik pemasangan CCTV tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III - Pengelolaan dan pemeliharaan CCTV
Pasal 5

- (1) Pengelola Obyek Vital Nasional bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengamanan Obyek Vital Nasional masing-masing berdasarkan prinsip pengamanan Internal.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban memberi bantuan pengamanan terhadap Obyek Vital Nasional.
BAB III - Pengelolaan dan pemeliharaan CCTV
Pasal 6

- (1) Pengelola Obyek Vital Nasional bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan konfigurasi standar pengamanan masing-masing Obyek Vital Nasional yang meliputi kekuatan personil beserta sarana prasarana pengamanannya.
- (3) Pengelola Obyek Vital Nasional bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan secara periodik audit sistem pengamanan yang ada sesuai Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
- (2) Pengelola Obyek Vital Nasional dalam menyelenggarakan pengamanan internal harus memenuhi standar kualitas atau kemampuan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta mempertimbangkan masukan dari Departemen / Instansi terkait dan ketentuan nternasional yang berlaku.
BAB IV - PENYIDIKAN
Pasal 7

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah: pada
- b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen - dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana;
- C. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti Pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e; dan/atau
9. f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- h. memotret seseorang, lahan, bangunan yang berkaitan dengan tindak pidana.
- i. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - KETENTUAN PIDANA
Pasal 8

- (1) Pengrusakan terhadap CCTV pada obyek-obyek vita yang merupakan bagian dari fasilitas umum, dapat diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
BA B V KETENTUAN PENUTUP
BAB V - KETENTUAN PIDANA
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai Tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara
Ditetapkan di Lasusua pada tanggal 2017 BUPATI KOLAKA UTARA
Diundangkan di Lasusua pada tanggal, 2017 SEKREPARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
H.ISKANDAR
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2017 NOMOR
Lampiran
Peraturan Bupati Kolaka Utara Tahun 2017
Nomor
13 2017
Tanggal
0 2017
Tentang
Peraturan Bupati Kolaka Utara Tentang Pengawasan Obyek Vital Daerah Dengan Closed Circuit Television (CCTV) di Kabupaten Kolaka Utara.
A Area pemasangan Closed Circuit Television (CCTV) oleh Dinas Perhubungan.
2. Perempatan Jalan Kelapa. Tugu
1. Perempatan Jalan Kantor Pos /Rujab Sekda
3. 3 Perempatan Jalan Kantor Samsat Kolaka Utara.
4. 5 Perempatan Jalan Puskesmas Lasusua
5. 4 . Perempatan Jalan Cengkeh. Tugu
6. Pelabuhan Ferry Tobaku
7. Loket Penjualan Tiket.
8. Gerbang Masuk Pelabuhan
9. Palang Dermaga
10. Batas Wilayah Bagian utara di jalan poros pertigaan Polsek Tolala.
11. 7 Gerbang Tol Wisata
12. 9 Batas Wilayah Bagian selatan ditempatkan Pos PAD watutoru. pada
- B. Area pemasangan CCTV Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
2. Pasar Rakyat Lawolatu Kec. Ngapa.
1. Pasar Lacaria Lasusua.
16. C Area pemasangan CCTV Dinas Pariwisata.
2. Kompleks Mesjid Agung Baiturrasyad wal ihtiad
18. 1 Kawasan Wisata Pantai Pasir Putih.
3. Area Kampung Kuliner
20. D Area pemasangan CCTV Area Perkantoran Dinas-Dinas Lingkup Pemda Kolaka Utara.