PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 109 Tahun 2016
Tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
Berlaku: 5 Desember 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI TANGERANG PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 109 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANGERANG,
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang;
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 1611);
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang.
8. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tangerang.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas.
10. Satuan Organisasi adalah satuan kerja internal Badan
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lingkungan Dinas.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan.
- (2) Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Perangkat Daerah dengan tipe A.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian; dan
3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, terdiri atas:
1. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kepemudaan;
2. Sub Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Keluarga;
3. Sub Bidang Lembaga Penunjang Pemerintahan.
- d. Bidang Perencanaan Ekonomi, terdiri atas:
1. Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Sub Bidang Investasi dan Usaha Daerah; dan
3. Sub Bidang Tugas Pembantuan dan Kerjasama.
- e. Bidang Perencanaan Prasarana wilayah, terdiri atas:
1. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
2. Sub Bidang Lingkungan Hidup, Perumahan dan Permukiman; dan
3. Sub Bidang Pengembangan Wilayah.
- f. Bidang Penyusunan, Pengendalian dan Pelaporan,terdiri dari
1. Sub Bidang Penyusunan Program Pembangunan;
2. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan; dan
3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan.
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan,terdiri dari
1. Sub Bidang Litbang Sosial Budaya dan Pemerintahan; dan
2. Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- h. Unit Pelaksana Teknis; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur dan susunan organisasi Badan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 4

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan analisis permasalahan serta perumusan langkah-langkah kebijakan dan pemecahannya;
- d. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah;
- e. pemberian pelayanan data dan informasi pembangunan daerah;
- f. pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis program pembangunan daerah;
- g. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan program kerja, rencana kerja dan rencana strategis Badan;
- b. mengkoordinasikan dan mensinkronkan perencanaan pembangunan daerah;
- c. membina kinerja aparatur di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. mengarahkan penyusunan perencanaan program pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan;
- e. mengarahkan penyusunan bahan pengendalian kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- f. mengarahkan penyusunan analisis permasalahan pembangunan daerah dan merumuskan langkahlangkah kebijakan pemecahannya;
- g. mengarahkan penyediaan data dan informasi pembangunan daerah;
- h. menyelenggarakan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- i. mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- j. melaporkan pelaksanaan program kerja kepada Bupati.
Bagian Kedua
Sekretariat
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan.
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 6

- (1) Sekretaris Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Badan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyiapan rumusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- b. penyiapan rencana dan program kerja yang berkaitan dengan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- c. penyiapan pengumpulan data bahan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- d. penyiapan pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan dengan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- e. penyiapan bimbingan, pembinaan yang berkaitan dengan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- f. penyiapan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- g. pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- h. pelaksanaan fasilitasi pengelola informasi dan dokumen (PID); dan
- i. penyiapan dan pelaksanaan pengembangan egovernance.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Badan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan perumusan kebijakan yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Badan;
- b. membagi tugas program kegiatan yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Badan;
- c. memberi petunjuk program kegiatan yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Badan;
- d. mengatur program kegiatan yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Badan;
- e. mengevaluasi kegiatan program yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Badan;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 1 Sub Bagian Perencanaan
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh kepala sub bagian.
- (3) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan perencanaan Badan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan kegiatan perencanaan Badan;
- b. melaksanakan kegiatan Perencanaan dan penyusunan Renstra berdasarkan RPJMD, Indikator Kinerja Utama, RKPD, Rencana Kerja (RKA/DPA, RRKA/DPPA), Penetapan Kinerja,
- c. melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. membagi tugas pelaksanaan penyusunan Renstra berdasarkan RPJMD, Indikator Kinerja Utama, RKPD, Rencana Kerja (RKA/DPA, RRKA/DPPA), Penetapan Kinerja, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. merencanakan dan melaksanakan pengembangan egovernment ;
- f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait perencanaan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 8

- (1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (2) Sub bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh kepala sub bagian.
- (3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan Umum dan Kepegawaian.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan kegiatan inventarisasi aset dan persediaan;
- c. melaksankan pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan barang-barang inventaris Badan;
- d. membagi tugas pelaksanaan kegiatan inventarisasi aset dan persediaan, pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan barang-barang inventaris Badan;
- e. membimbing pelaksanaan kegiatan tata naskah dinas, surat menyurat, penggandaan, pengiriman, dan pengarsipan;
- f. membimbing pelaksanaan kegiatan pengurusan administrasi perjalanan dinas, pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkungan Badan;
- g. membagi tugas pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian surat menyurat, penggandaan, pengiriman, dab pengarsipan;
- h. membagi tugas pelaksanaan kegiatan pengurusan administrasi perjalanan dinas, pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkungan Badan;
- i. melaksanakan kegiatan kepegawaian meliputi : mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan jenjang jabatan bagi jabatan fungsional tertentu, kenaikan gaji berkala, data pegawai, DUPAK, PAK, SKP, DUK, bezetting pegawai, kesejahteraan pegawai, pembinaan disiplin pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai, dan pensiun pegawai ;
- j. membagi tugas pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi: mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan jenjang jabatan bagi jabatan fungsional tertentu, kenaikan gaji berkala, data pegawai, DUPAK, PAK, SKP, DUK, bezetting pegawai, kesejahteraan pegawai,pembinaan disiplin pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai, dan pensiun pegawai;
- k. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian;
- l. melaksanakan fasilitasi Pengelola Informasi dan Dokumen (PID);
- m. membuat laporan pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian Badan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3 Sub Bagian Keuangan
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (2) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh kepala sub bagian.
- (3) Sub bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan bagian keuangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Sub bagian keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan kegiatan keuangan Badan;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan pencatatan, pembukuan, Pencairan, Pengajuan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambah Uang, LS-Bendaharawan, LS-Pihak ketiga dan Ganti Uang Nihil, serta pelaporan pertanggungjawaban anggaran Badan;
- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan pencatatan, pembukuan, Pencairan, Pengajuan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambah Uang, LS-Bendaharawan, LS-Pihak ketiga dan Ganti Uang Nihil, serta pelaporan pertanggungjawaban anggaran Badan;
- d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait keuangan;
- e. membuat laporan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK); dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 10

- (1) Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan dipimpin oleh kepala bidang.
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 11

- (1) Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, kesehatan dan pemberdayaan keluarga serta lembaga penunjang pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyiapan rumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, kesehatan dan pemberdayaan keluarga serta lembaga penunjang pemerintahan;
- b. penyiapan rencana dan program bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, kesehatan dan pemberdayaan keluarga serta lembaga penunjang pemerintahan;
- c. penyiapan pengendalian program bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, kesehatan dan pemberdayaan keluarga serta lembaga penunjang pemerintahan;
- d. penyiapan bimbingan pelaksanaan program bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, kesehatan dan pemberdayaan keluarga serta lembaga penunjang pemerintahan; dan
- e. pengelolaan administrasi pelaksanaan program bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, kesehatan dan pemberdayaan keluarga serta lembaga penunjang pemerintahan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan perumusan kebijakan bidang pendidikan, kebudayaan dan kepemudaan, kesehatan dan pemberdayaan keluarga dan lembaga penunjang pemerintahan;
- b. membagi tugas program bidang pendidikan, kebudayaan dan kepemudaan, kesehatan dan pemberdayaan keluarga dan lembaga penunjang pemerintahan yang meliputi: Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, analisis data perencanaan bidang sosial budaya dan pemerintahan, serta koordinasi, evaluasi dan pelaporan perencanaan bidang sosial budaya dan pemerintahan;
- c. memberi petunjuk program bidang pendidikan, kebudayaan dan kepemudaan, kesehatan dan pemberdayaan keluarga dan lembaga penunjang pemerintahan yang meliputi: Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, analisis data perencanaan bidang sosial budaya dan pemerintahan, serta koordinasi, evaluasi dan pelaporan perencanaan bidang sosial budaya dan pemerintahan;
- d. mengatur program bidang pendidikan, kebudayaan dan kepemudaan, kesehatan dan pemberdayaan keluarga dan lembaga penunjang pemerintahan;
- e. mengevaluasi kegiatan program bidang pendidikan, kebudayaan dan kepemudaan, kesehatan dan pemberdayaan keluarga dan lembaga penunjang pemerintahan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 1
Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kepemudaan
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf c angka 1 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan.
- (2) Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kepemudaan dipimpin oleh kepala sub bidang.
- (3) Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan Dan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan bidang pendidikan, kebudayaan dan kepemudaan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan Dan Kepemudaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan kegiatan pendidikan, kearsipan dan perpustakaan, pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- b. membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pendidikan, kearsipan dan perpustakaan, pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan pendidikan, kearsipan dan perpustakaan, pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan, kearsipan dan perpustakaan, pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan, kearsipan dan perpustakaan, pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Sub Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Keluarga
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 13

- (1) Sub Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan.
- (2) Sub Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Keluarga dipimpin oleh kepala sub bidang.
- (3) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan bidang kesehatan dan pemberdayaan keluarga.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Sub Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan kegiatan kesehatan, sosial, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan anak, kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan kesehatan, sosial, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan anak, kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan kesehatan, sosial, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan anak, kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan, sosial, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan anak, kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kesehatan, sosial, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan anak, kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3
Sub Bidang Lembaga Penunjang Pemerintahan
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 14

- (1) Sub Bidang Lembaga Penunjang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan.
- (2) Sub Bidang Lembaga Penunjang Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala sub bidang.
- (3) Sub Bidang Lembaga Penunjang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan dalam bidang lembaga penunjang pemerintahan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Sub Bidang Lembaga Penunjang Pemerintahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan kegiatan pemerintahan umum, kepegawaian, pengawasan, kesatuan bangsa dan politik, komunikasi dan informatika, ketentraman dan ketertibaan, perencanaan pembangunan Daerah;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan pemerintahaan umum, kepegawaian, pengawasan, kesatuan bangsa dan politik, komunikasi dan informatika, ketentraman dan ketertibaan, perencanaan pembangunan Daerah;
- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan pemerintahaan umum, kepegawaian, pengawasan, kesatuan bangsa dan politik, komunikasi dan informatika, ketentraman dan ketertibaan, perencanaan pembangunan Daerah;
- d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahaan umum, kepegawaian, pengawasan, kesatuan bangsa dan politik, komunikasi dan informatika, ketentraman dan ketertibaan, perencanaan pembangunan Daerah;
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemerintahaan umum, kepegawaian, pengawasan, kesatuan bangsa dan politik, komunikasi dan informatika, ketentraman dan ketertibaan, perencanaan pembangunan Daerah; dab
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat Bidang Perencanaan Ekonomi
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 15

- (1) Bidang Perencanaan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hurut d berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perencanaan Ekonomi dipimpin oleh kepala bidang.
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 16

- (1) Bidang Perencanaan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat, investasi dan usaha daerah serta tugas pembantuan dan kerjasama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyiapan rumusan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat, investasi dan usaha daerah serta tugas pembantuan dan kerjasama;
- b. penyiapan rencana dan program bidang ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat, investasi dan usaha daerah serta tugas pembantuan dan kerjasama;
- c. penyiapan pengendalian program bidang ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat, investasi dan usaha daerah serta tugas pembantuan dan kerjasama; dan
- d. penyiapan bimbingan pelaksanaan program bidang ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat, investasi dan usaha daerah serta tugas pembantuan dan kerjasama; dan
- e. pengelolaan administrasi pelaksanaan program bidang ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat, investasi dan usaha daerah serta tugas pembantuan dan kerjasama.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan perumusan kebijakan bidang ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat, investasi dan usaha daerah serta tugas pembantuan dan kerjasama;
- b. membagi tugas program bidang ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat, investasi dan usaha daerah serta tugas pembantuan dan kerjasama yang meliputi: Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, analisis data perencanaan bidang perencanaan ekonomi, serta koordinasi, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan ekonomi;
- c. memberi petunjuk program bidang ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat, investasi dan usaha daerah serta tugas pembantuan dan kerjasama yang meliputi: Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, analisis data perencanaan bidang perencanaan ekonomi, serta koordinasi, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan ekonomi;
- d. mengatur program bidang ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat, investasi dan usaha daerah serta tugas pembantuan dan kerjasama;
- e. mengevaluasi kegiatan program bidang ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat, investasi dan usaha daerah serta tugas pembantuan dan kerjasama; dan
- f. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 1
Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Masyarakat
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 17

- (1) Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi.
- (2) Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh kepala sub bidang.
- (3) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan bidang ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan kegiatan tenaga kerja, pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, koperasi, usaha mikro, perikanan, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigasi;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan tenaga kerja, pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, koperasi, usaha mikro, perikanan, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigasi;
- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan bidang tenaga kerja, pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, koperasi, usaha mikro, perikanan, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigasi;
- d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang tenaga kerja, pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, koperasi, usaha mikro, perikanan, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigasi;
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan bidang tenaga kerja, pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, koperasi, usaha mikro, perikanan, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigasi; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Sub Bidang Investasi dan Usaha Daerah
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 18

- (1) Sub Bidang Investasi dan Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi.
- (2) Sub Bidang Investasi dan Usaha Daerah dipimpin oleh kepala sub bidang.
- (3) Sub Bidang Investasi dan Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan bidang investasi dan usaha daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Sub Bidang Investasi dan Usaha Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan kegiatan investasi, penanaman modal, keuangan, pendapatan dan usaha daerah;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan investasi, penanaman modal, keuangan, pendapatan dan usaha daerah;
- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan investasi, penanaman modal, keuangan, pendapatan dan usaha daerah;
- d. mengevaluasi pelaksanaan investasi, penanaman modal, keuangan, pendapatan dan usaha daerah;
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan investasi, penanaman modal, keuangan, pendapatan dan usaha daerah; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3
Sub Bidang Tugas Pembantuan dan Kerjasama
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 19

- (1) Sub Bidang Tugas Pembantuan dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi
- (2) Sub Bidang Tugas Pembantuan dan Kerjasama dipimpin oleh kepala sub bidang.
- (3) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan sub bidang tugas pembantuan dan kerjasama.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Sub Bidang Tugas Pembantuan Dan Kerjasama mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan kegiatan ekonomi makro, ekonomi kreatif, tugas pembantuan, dana perimbangan, serta kerjasama antar daerah, antar tingkatan pemerintahan dan pihak ketiga;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan ekonomi makro, ekonomi kreatif, tugas pembantuan, dana perimbangan, serta kerjasama antar daerah, antar tingkatan pemerintahan dan pihak ketiga;
- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan ekonomi makro, ekonomi kreatif, tugas pembantuan, dana perimbangan, serta kerjasama antar daerah, antar tingkatan pemerintahan dan pihak ketiga;
- d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan ekonomi makro, ekonomi kreatif, tugas pembantuan, dana perimbangan serta kerjasama antar daerah, antar tingkatan pemerintahan dan pihak ketiga;
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan ekonomi makro, ekonomi kreatif, tugas pembantuan, dana perimbangan serta kerjasama antar daerah, antar tingkatan pemerintahan dan pihak ketiga; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kelima
Bidang Perencanaan Prasarana wilayah
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 20

- (1) Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah dipimpin oleh kepala bidang.
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 21

- (1) Kepala Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, melaksanakan pembinaan dan pengendalian bidang pekerjaan umum dan tata ruang, lingkungan hidup, perumahan dan pemukiman serta pengembangan wilayah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyiapan rumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan tata ruang, lingkungan hidup, perumahan dan pemukiman serta pengembangan wilayah;
- b. penyiapan rencana dan program bidang pekerjaan umum dan tata ruang, lingkungan hidup, perumahan dan pemukiman serta pengembangan wilayah;
- c. penyiapan pengendalian bidang bidang pekerjaan umum dan tata ruang, lingkungan hidup, perumahan dan pemukiman serta pengembangan wilayah;
- d. penyiapan bimbingan pelaksanaan program bidang pekerjaan umum dan tata ruang, lingkungan hidup, perumahan dan pemukiman serta pengembangan wilayah; dan
- e. pengelolaan administrasi pelaksanaan program bidang pekerjaan umum dan tata ruang, lingkungan hidup, perumahan dan pemukiman serta pengembangan wilayah.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan perumusan kebijakan program bidang pekerjaan umum dan tata ruang, lingkungan hidup, perumahan dan permukiman serta pengembangan wilayah;
- b. membagi tugas program bidang pekerjaan umum dan tata ruang, lingkungan hidup perumahan dan permukiman serta pengembangan wilayah yang meliputi: analisis data perencanaan, koordinasi, perencanaan, serta renstra dan renja perangkat daerah;
- c. memberi petunjuk program bidang pekerjaan umum dan tata ruang, lingkungan hidup perumahan dan permukiman serta pengembangan wilayah yang meliputi: analisis data perencanaan, koordinasi, perencanaan, serta renstra dan renja perangkat daerah;
- d. mengatur program bidang pekerjaan umum dan tata ruang, lingkungan hidup perumahan dan permukiman serta pengembangan wilayah;
- e. mengevaluasi kegiatan program bidang pekerjaan umum dan tata ruang, lingkungan hidup perumahan dan permukiman serta pengembangan wilayah; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 1
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 22

- (1) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah.
- (2) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dipimpin oleh kepala sub bidang.
- (3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan pekerjaan umum dan tata ruang.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan kegiatan bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
- d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan bidang pekerjaan umum dan tata ruang; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Sub Bidang Lingkungan Hidup, Perumahan dan Permukiman
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 23

- (1) Sub Bidang Lingkungan Hidup, Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah.
- (2) Sub Bidang Lingkungan Hidup, Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh kepala sub bidang.
- (3) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan bidang lingkungan hidup, perumahan dan permukiman.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Sub Bidang Lingkungan Hidup, Perumahan dan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan kegiatan bidang lingkungan hidup, perumahan dan permukiman;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup, perumahan dan permukiman;
- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup, perumahan dan permukiman;
- d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup, perumahan dan permukiman;
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup, perumahan dan permukiman; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3
Sub Bidang Pengembangan Wilayah
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 24

- (1) Sub Bidang Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Wilayah dipimpin oleh kepala sub bidang.
- (3) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan Sub bidang pengembangan wilayah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Sub Bidang pengembangan Wilayah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan kegiatan bidang pengembangan wilayah;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan wilayah;
- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan wilayah;
- d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan wilayah;
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub bidang pengembangan wilayah; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keenam
Bidang Penyusunan, Pengendalian dan Pelaporan
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 25

- (1) Bidang Penyusunan, Pengendalian dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Penyusunan, Pengendalian dan Pelaporan dipimpin oleh kepala bidang.
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 26

- (1) Kepala Bidang Penyusunan, Pengendalian dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang penyusunan program pembangunan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program pembangunan serta pengolahan data dan informasi pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Bidang Penyusunan, Pengendalian dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyiapan rumusan kebijakan teknis penyusunan program pembangunan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program pembangunan serta pengolahan data dan informasi pembangunan;
- b. penyiapan rencana dan program penyusunan program pembangunan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program pembangunan serta pengolahan data dan informasi pembangunan;
- c. penyiapan pengendalian program penyusunan program pembangunan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program pembangunan serta pengolahan data dan informasi pembangunan; dan
- d. penyiapan bimbingan pelaksanaan penyusunan program pembangunan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program pembangunan serta pengolahan data dan informasi pembangunan; pengelolaan administrasi pelaksanaan penyusunan program pembangunan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program pembangunan serta pengolahan data dan informasi pembangunan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Bidang Penyusunan, Pengendalian dan Pelaporan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan perumusan kebijakan penyusunan program pembangunan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program pembangunan serta pengolahan data dan informasi pembangunan;
- b. membagi tugas program pengendalian konsistensi dan keselarasan antara kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
- c. membagi tugas program pengendalian kesesuaian tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah, usulan program dan kegiatan pembangunan serta capaian kinerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- d. membagi tugas program pengkoordinasian, pengintegrasian, dan sinkronisasi antara kebijakan pembangunan nasional, provinsi dan daerah;
- e. memberi petunjuk penyusunan program pembangunan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program pembangunan serta pengolahan data dan informasi pembangunan;
- f. mengatur penyusunan program pembangunan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program pembangunan serta pengolahan data dan informasi pembangunan;
- g. mengevaluasi kegiatan penyusunan program pembangunan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program pembangunan serta pengolahan data dan informasi pembangunan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 1
Sub Bidang Penyusunan Program Pembangunan
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 27

- (1) Sub Bidang Penyusunan Program Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyusunan, Pengendalian dan Pelaporan.
- (2) Sub Bidang Penyusunan Program Pembangunan dipimpin oleh kepala sub bidang.
- (3) Sub Bidang Penyusunan Program Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyusunan program pembangunan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Sub Bidang Penyusunan Program Pembangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan kegiatan penyusunan program pembangunan;
- b. membimbing pelaksanaan pengoordinasian internal dan eksternal dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang terdiri dari RPJP, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS;
- c. membimbing pelaksanaan pengoordinasian dan penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah;
- d. membimbing pelaksanaan pengoordinasian dan pembinaan rencana strategis organisasi perangkat daerah, dan rencana kerja organisasi perangkat daerah;
- e. membimbing pelaksanaan pengoordinasian dan pengembangan sistem perencanaan pembangunan daerah;
- f. membagi tugas pelaksanaan kegiatan penyusunan program pembangunan;
- g. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program pembangunan;
- h. membuat laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan program pembangunan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 28

- (1) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 2 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyusunan, Pengendalian dan Pelaporan.
- (2) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan dipimpin oleh kepala sub bidang.
- (3) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program pembangunan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan kegiatan bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan program pembangunan;
- b. membimbing pelaksanaan pengoordinasian internal dan eksternal dalam pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi;
- c. membimbing pelaksanaan pengendalian dan pelaporan capaian kinerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang daerah;
- d. membimbing pelaksanaan verifikasi usulan program dan kegiatan pembangunan;
- e. membimbing pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan secara berkala;
- f. membimbing pelaksanaan penyiapan bahan dan analisis hasil monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan;
- g. membimbing pelaksanaan penyiapan bahan pengoordinasian dan pengembangan sistem pengendalian dan pelaporan pembangunan daerah;
- h. membagi tugas pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan program pembangunan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program pembangunan;
- j. membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program pembangunan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3
Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 29

- (1) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 2 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyusunan, Pengendalian dan Pelaporan
- (2) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan dipimpin oleh kepala sub bidang.
- (3) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan bidang pengolahan data dan informasi pembangunan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan kegiatan bidang pengolahan data dan informasi pembangunan;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan bidang pengolahan data dan informasi pembangunan yang meliputi: pengoordinasian internal dan eksternal dalam pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, pengoordinasian dan pengembangan sistem pendataan, pengolahan serta penyajian data dan informasi, penyusunan profil daerah, dan penginformasian pelaksanaan pembangunan;
- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan bidang pengolahan data dan informasi pembangunan;
- d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengolahan data dan informasi pembangunan;
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan bidang pengolahan data dan informasi pembangunan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketujuh
Bidang Penelitian dan Pengembangan
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 30

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf g berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 31

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya, pemerintahan, ekonomi dan prasarana wilayah.
- (2) Untuk melaksnakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyiapan rumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya, pemerintahan, ekonomi dan prasarana wilayah;
- b. penyiapan rencana dan program penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya, pemerintahan, ekonomi dan prasarana wilayah;
- c. penyiapan pengendalian program penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya, pemerintahan, ekonomi dan prasarana wilayah;
- d. penyiapan bimbingan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya, pemerintahan, ekonomi dan prasarana wilayah; dan
- e. pengelolaan administrasi pelaksanaan program penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya, pemerintahan, ekonomi dan prasarana wilayah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan sosial budaya dan pemerintahan, pengembangan ekonomi dan prasana wilayah;
- b. membagi tugas program penelitian dan pengembangan sosial budaya dan pemerintahan, pengembangan ekonomi dan prasana wilayah yang meliputi: evaluasi implementasi, pengkajian inovasi daerah, pengendalian rencana kegiatan penelitian dan pengembangan pembangunan, rencana simulasi aplikasi hasil penelitian dan pengembangan pembangunan serta fasilitasi, kerjasama, konsultasi, sosialisasi, desiminasi hasil penelitian dan pengembangan pembangunan;
- c. memberi petunjuk program penelitian dan pengembangan sosial budaya dan pemerintahan, pengembangan ekonomi dan prasana wilayah;
- d. mengatur program penelitian dan pengembangan sosial budaya dan pemerintahan, pengembangan ekonomi dan prasana wilayah;
- e. mengevaluasi kegiatan program penelitian dan pengembangan sosial budaya dan pemerintahan, pengembangan ekonomi dan prasana wilayah; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragaraf 1
Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Pemerintahan
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 32

- (1) Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala sub bidang.
- (3) Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya dan pemerintahan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3, kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya dan pemerintahan;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya dan pemerintahan yang meliputi: penyiapan bahan penelitian dan pengembangan pembangunan, evaluasi implementasi penelitian dan pengembangan serta fasilitasi, koordinasi, kerjasama, konsultasi, sosialisasi, desiminasi dan simulasi aplikasi hasil penelitian dan pengembangan;
- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya dan pemerintahan;
- d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya dan pemerintahan;
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya dan pemerintahan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2
Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Prasarana Wilayah
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 33

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf angka 2 berkedudukan dibawah dan tertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Prasana Wilayah dipimpin oleh kepala sub bidang.
- (3) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan prasarana wilayah.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Prasarana Wilayah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan kegiatan penelitian dan pengembangan ekonomi dan prasarana wilayah;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan ekonomi dan prasarana wilayah yang meliputi: fasilitasi, koordinasi, kerjasama, konsultasi, sosialisasi, desiminasi dan rencana simulasi aplikasi hasil penelitian dan pengembangan ekonomi dan prasarana wilayah;
- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan ekonomi dan prasarana wilayah yang meliputi: fasilitasi, koordinasi, kerjasama, konsultasi, sosialisasi, desiminasi dan rencana simulasi aplikasi hasil penelitian dan pengembangan ekonomi dan prasarana wilayah;
- d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan ekonomi dan prasarana wilayah;
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan ekonomi dan prasarana wilayah; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB V - UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 34

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dilingkungan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang kepala.
- (4) Unit Pelaksana Teknis dibentuk berdasarkan kriteria adanya pekerjaan yang bersifat teknis operasional karena wilayah kerja atau karena jam tertentu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Kelompok Jabatan Fungsional
BAB V - UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam pelaksanaan tugas pokok berpedoman kepada peraturan dan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Setiap jenis Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan Badan..
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kepala Badan wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan Badan maupun dengan Perangkat Daerah/instansi/lembaga terkait lainnya.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas setiap bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkahlangkah yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Badan bertanggungjawab memimpin, mengkooridinasikan setiap bawahannya dan memberikan bimbingan, pedoman serta arahan bagi pelaksanaan tugas setiap bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh setiap pimpinan Satuan Organisasi dibawahnya dan mengadakan rapat terbuka dalam rangka pemberian bimbingan kepada setiap bawahannya.
Bagian Kedua Pelaporan
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 37

- (1) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Badan wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada setiap atasannya serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau setiap waktu apabila diperlukan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi dari setiap bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dalam rangka memberikan petunjuk kepada setiap bawahannya.
- (3) Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Ketiga Hak Mewakili
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 38

Apabila seorang pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Badan berhalangan dalam pelaksanaan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk 1 (satu) orang pejabat satu tingkat lebih rendah di bawahnya untuk bertindak atas nama pimpinan Satuan Organisasi yang bersangkutan.
BAB VII - KEPEGAWAIAN
Pasal 39

Kepegawaian pada Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB VIII - JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 40

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan admintrator.
- (4) Kepala seksi pada bidang, kepala subbagian pada Sekretariat dan kepala Unit Pelaksana Teknis kelas A pada Badan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis kelas B pada Badan dan kepala subbagian pada Unit Pelaksana Teknis kelas A pada Badan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
BAB IX - PEMBIAYAAN
Pasal 41

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
Diundangkan di Tigaraksa pada tanggal 5 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG,
Ttd.
ISKANDAR MIRSAD
BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 109
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Ditetapkan di Tigaraksa pada tanggal 5 Desember 2016
BUPATI TANGERANG,
Ttd.
A. ZAKI ISKANDAR
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR : 109 Tahun 2016109 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN A DAERAH KABUPATEN TANGERANG
A. ZAKI ISKANDAR