PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 26 Tahun 2011
Tentang PENATAAN RUANG KOTA TELUK DALAM KABUPATEN NIAS SELATAN.
Berlaku: 26 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BERIT A DAERAH KABUPATEN NIAS SELAT AN
PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR 26 TAHUN 2011
TENT ANG
PENAT AAN RU ANG KOTA TE LUK DA LAM KABUPATEN NIAS SELATAN
' DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS SELATAN,
- a. bahwa kedudukan Kota Teluk Dalam sebagai ibu Kota Kabupaten Nias Selatan, menyebabkan ruang wilayah Kata Teluk Dalam berfungsi sebagai Kata urusan administrasi, perdagangan maka pengelolaan perlu dilaksanakan secara intensif, bijaksana, berdaya gun a dan berhasil guna sesuai kaidah tata ruang nasianal sehingga kualitas ruang wilayah Kota Teluk Dalam sebagai ibu Kota Kabupaten Nias Selatan terjaqa secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa yang akan datang;
- b. bahwa wilayah Kata Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan merupakan bagian dari wilayah strategis Kabupaten Nias Selatan, maka perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang diiaksanakan secara terpadu, merata dengan tetap berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang tata ruang nasianal;
3. c bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nias Selatan Nemer 180/278/K /2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Pembentul&lt;an Tim Kaardinasi Penataan dan Penertiban Kota Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Penataan Ruang Kota Te\uk Dalam Kabupaten Nias Selatan;
1. Undang-Undang Namor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Kanservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
SERI: E
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republil&lt; Indonesia Nomor 3469);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republil&lt; Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
16. Peraturan Pemerintah Nemer 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
...
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
2. 19 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republil&lt; Indonesia Nomor 4741);
20. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1993 tentang Pengelolaan Tata Ruang Nasional;
21. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2000 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
22. Peraturan Menteri Negara Ungkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan Hidup;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
7. 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Norn or 131.12-204 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provins] Sumatera Utara;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Norn or 132.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi ljin Mendirikan Bangunan;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Retribusi ljin Perikanan;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan;
32. Peraturan Bupati Nias Selatan Norn or 5 Tahun 201 O tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan;
33. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pernerintahan Kabupaten Nias Selatan;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PENATAAN RUANG KOTA TELUK DALAM KABUPATEN NIAS SELATAN. Menetapkan
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Wilayah hukum Kabupaten Nias Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Nias Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah Kabupaten/Kota.
5. Kota Teluk Dalam adalah wilayah kecamatan Teluk Dalam yang merupakan ibu Kota Kabupaten Nias Selatan.
6. Camat adalah Camat Teluk Dalam.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhuluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
10. Kebijakan penataan ruang adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan guna mencapai tujuan penataan ruang.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
13. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Kawasan perdagangan adalah kawasan yang terpusat diperuntukkan bagi kegiatan perdagangan termasuk pergudangan, yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada suatu kawasan perKotaan.
15. Kawasan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya.
16. Ruang terbuka hijau, selanjutnya disingkat RTH, adalah areal memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
17. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
BAB III - KEBIJAKAN, PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG KOTA TELUK DALAM Bagian Kesatu
Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Nias Selatan.
Ditetapkan di Teluk Dalam pada tanggal 3 Agustus 2011
BUPATI NIAS SELATAN, tt d.
IDEALISMAN DACHI
Diundangkan di Teluk Oalam tanggal 5 Agustus 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN, ttd.
SOLISTIS P.O DACHI PEMBINA UT AMA MUDA NIP. 19650101199103 1 010
SERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 26
SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA,
~
- f. setiap orang, bad an yang memiliki jenis usaha a tau barang dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memiliki dan memperoleh izin gudang sesuai peruntukkannya;
- (1) Untuk mewujudkan penataan ruang terbuka hijau Kota Teluk Dalam sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d, ditetapkan sebagai berikut :
- d. setiap orang, badan dilarang mendirikan bangunan disepanjang areal ruang terbuka hijau Kota Teluk Dalam;
- e. setiap orang, badan tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan usaha perdagangan,pengolahan dan pabrikasi disepanjang areal ruang terbuka hijau Kota Teluk Dalam;
- f. ketentuan lebih lanjut tentang ruang terbuka hijau Kota Teluk Dalam sebagaimana dimaksud pada ayat ('1) huruf a, diatur tersendiri dafam rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten Nias Selatan;
KETENTUANPENUTUP
Pasaf 8
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Nias Selatan.
Ditetapkan di Teluk Dalam pada tanggal 3 Agustus 2011
BUPATI NIAS SELATAN, tt d.
IDEALISMAN DACHI
Diundangkan di Teluk Dalam tanggal 5 Agustus 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN, ttd.
SOLISTIS P.O DACH! PEMBINA UT AMA MUDA NIP. 19650101199103 1 010
SERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 26
SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA,
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,