PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 12 Tahun 2014
Tentang No Description
Berlaku: 30 Mei 2014
N/A
Preamble

Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun 2015;
- Mengingat tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Nomor 92, Tambahan Lembaran
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 Indonesia Tahun 2001 Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah · beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ten tang Taha pan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Singkawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kata Singkawang Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 10);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2015
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. W alikota adalah W alikota Singkawang.
3. Perangkat Daerah adalah organisasi/ lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah, Kecamatan serta Kelurahan.
4. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
6. Rencana Pembangunan Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 2017, yang selanjutnya disebut RPJMD Kota Singkawang, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah,. yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun.
BAB II
Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025.
BAB II
Pasal 3

Isi dan Uraian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun 2015, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.
BAB II
Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 menjadi :
- a. Pedoman SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD Tahun 2015;
- b. Acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2015;
- c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2015.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 30 Mei 2014
WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANGISHAK
Diundangkan di Singkawang pada tanggal 30 Mei 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, ttd SYECH BANDAR
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014 NOMOR 12
N/A
Preamble

Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta guna menunjang kegiatan operasional pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi sehari-hari, perlu disediakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 Nomor 17);
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 Nomor 45).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyuwangi;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi;
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD;
8. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD adalah Dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD seharihari.
BAB II - KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH Pasal 2
Pasal 3

- (1) Penentuan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dihitung dengan menggunakan formula kemampuan keuangan daerah sama dengan Pendapatan Umum Daerah dikurangi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD);
- (2) Pendapatan Umum Daerah dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah ditambah Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum;
- (3) Belanja PNSD dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gaji dan tunjangan PNSD yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras dan tunjangan pajak penghasilan (PPh pasal 21).
BAB II - KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH Pasal 2
Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014;
- (2) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
BAB II - KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH Pasal 2
Pasal 5

- (1) Atas dasar penghitungan dimaksud dalam pasal 4 Peraturan ini, Kabupaten Banyuwangi termasuk kelompok tinggi, yaitu di atas Rp.400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah);
- (2) Penetapan kelompok tinggi dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penghitungan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta penghitungan penyediaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi.
BAB II - KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH Pasal 2
Pasal 6

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi diberikan 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD;
- (2) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD disediakan sebesar 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
BAB II - KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH Pasal 2
Pasal 7

- (1) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta penyediaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014.
Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 30 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,
Ttd.
Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP 19561008 198409 1 001
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2014 NOMOR 3
BAB III - PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL
Pasal 8

Penganggaran, penggunaan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.