UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 14 Tahun 1952
Tentang PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PEMUNGUTAN PAJAK PERALIHAN, PAJAK UPAH DAN PAJAK KEKAYAAN
Berlaku: 31 Desember 1952
N/A
Preamble

Menimbang
- bahwa dianggap perlu, berhubung dengan perkembangan keadaan keuangan dan perekonomian Indonesia, untuk menurunkan tarip- tarip pajak peralihan, pajak upah dan pajak kekayaan;
bahwa pun dianggap perlu untuk mengadakan perubahan dan penambahan pada beberapa hal mengenai peraturan pemungutan pajak-pajak tersebut;
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;
Mengingat
:
- Pasal 96 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
MEMUTUSKAN:
- Menetapkan :
Undang-undang Darurat tentang perubahan dan penambahan peraturan pemungutan pajak peralihan, pajak upah dan pajak kekayaan.
N/A
Pasal 1

.
Ordonansi Pajak Peralihan 1944, sebagaimana ini telah diubah semenjak jadinya, terakhir dengan Undang-undang Darurat Nr 23 tahun 1951 (Lembaran-Negara 1951 Nr 103) diubah seterusnya sebagai berikut :
- I. ke-l. Pada pasal 2, setelah ayat pertama, disisipkan suatu ayat baru, yang berbunyi : "(1a) Kalau kewajiban pajak menurut pasal 8c, ayat 1 dan 2, hanya ada selama sebagian dari tahun takwim, maka bagian ini (masapajak) menggantikan tahun takwim itu";
2. ke-2. Pada pasal 2, ayat 2a, angka ke-1 dan ke-2 kata-kata : "in het laatste geval" dihapuskan;
3. ke-3. Pada pasal 2, setelah ayat 2a disisipkan suatu ayat baru, yang berbunyi : "(3) Untuk menjalankan ayat 2 dari pasal ini, juga untuk menjalankan pasal 9, huruf a, pasal 1 0, ayat 5, pasal 11, ayat 2, huruf c, pasal 15, ayat 4 dan pasal 16, ayat 2, maka pada pengertian "beroep of bedrijf" juga termasuk kerja jabatan dan perbuatan-perbuatan, pekerjaanpekerjaan dan jasa- jasa dari segala sifat apapun";
4. ke-4. Pada pasal 2, ayat 4, kata-kata : "Nederlandsch-Indische" di muka katakata : "landsdienaren.", dihapuskan.
- ke-1. Anak-bagian huruf a dan huruf b dihapuskan;
- ke-2. Pada anak-bagian huruf c, kata : "Buitenzorg" diganti dengan "Bogor";
- ke-3. Pada anak-bagian huruf 1 kata-kata : "vier en twintig honderd gulden" diganti dengan : "vijfduizend rupiah";
- ke-4. Anak-bagian n dibaca sebagai berikut : "penghasilan yang dibebankan pada keuangan umum Indonesia, sekadar penghasilan ini oleh Pemerintah Republik Indonesia dibebankan dari pajak".
- ke-1. Pada anak-bagian huruf c dari ayat pertama, kata-kata : "twaalfhonderd gulden" diubah menjadi "Zes en dertig honderd rupiah";
- ke-2. Pada anak-bagian huruf d dari ayat pertama, kata-kata : "twaalfhonderd gulen" yang dua kali dipakai, diganti dua kali dengan kata-kata : "zes en dertig honderd rupiah"; kata-kata: "achttien honderd gulden" "een en twintig honderd gulden" dan "vier en twintig honderd gulden" diganti masing-masing dengan kata-kata : "vier en vijftig honderd rupiah", "drie en zestig honderd rupiah" en "twee enzeventif honderd rupiah";
- ke-3. Anak-bagian huruf f dari ayat pertama dihapuskan;
- ke-4. Ayat 2 dibaca sebagai berikut : "(2) Mengenai mereka, yang tidak bertempat-kediaman di Indonesia, maka untuk perhitungan jumlah bersih yang diperoleh sebagai hasil modal dan kerja hanya dipotongkan;
- ke-5. biaya, beban, susut benda serta penghapusan piutang dan iuran yang ditentukan pada ayat pertama dari pasal ini huruf a, b dan c;
- ke-6. bunga hutang yang dijamin oleh hypotik atas harta tetap yang terletak di Indonesia atau atas hak yang ada pada itu;
- satu dan lain dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan pada pasal 5a".
- "wordt als inkomen van haren echtgenoot beschouwd", diganti dengan : "zomede hare ult vorige jaren stenunende, onverrekende verliezen als bedoeld bij artikel 5a worden beschouwd, als inkomen, onderscheidenhjk verliezen van haar echtgenoot".
- "minder dan vier en twintighonderd gulden" diganti dengan : "van een belastingplichtige, die binnen Indonesie woont, minder dan vijf duizend rupiah bedraagt".
- VI. Pasal 8 dibaca sebagai berikut :
- (1) Pajak yang terutang ditetapkan menurut tarip-tarip A dan B yang dimuat pada tabel-tabel nomor 1 dan 2 yang berikut, dengan memperhatikan yang ditentukan pada ayat-ayat yang berikut dari pasal ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi yang ditentukan pada pasal 7, dan ayat 3 dari pasal ini maka penetapan pajak yang terutang, mengenai mereka, yang pendapatan bersihnya kurang dari lima ribu rupiah, terjadi dengan menggolongkan dalam kelas yang tertinggi dari kelas-kelas dari tarip A yang jumlah-jumlah pajaknya berada di bawah suatu jumlah yang sama dengan tiga peratus dari pendapatan bersih.
- (3) Penetapan pajak yang terutang mengenai mereka yang pendapatan bersihnya kurang dari lima ribu rupiah dan semata-mata terdiri dari pensiun dan pemberian berkala-kala yang dapat disamakan dengan itu atau untuk pemeliharaan hidup, diselenggarakan menurut peraturan yang diberikan oleh Menteri Keuangan.
- (4) Mengenai mereka, yang bertempat-kediaman di Indonesia maka perlakuan tarif B terjadi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di bawah ini :
3. (a) Pendapatan bersih wajib-pajak-wajib-pajak yang tidak kawin, sebelum atas itu dijalankan tarif, ditinggikan dengan lima perseratus;
4. (b) Untuk tiap orang keluarga sedarah atau semanda dalam garis lurus dari wajib-pajak, yang berada penuh dalam tanggungannya, juga untuk tiap orang anak-angkat, maka pendapatan bersih, sebelum atas itu dijalankan tarip, dikurangkan menurut skala di bawah ini :
5. (c) Wajib-pajak-wajib-pajak yang pendapatan bersihnya dapat dikurangkan berdasarkan ketentuan pada huruf (b), tidak dianggap sebagai yang tidak kawin.
- (5) Dalam hal pendapatan bersih setelah dikurangkan karena potongan keluarga menurut ayat 3 huruf b dari pasal ini, menunjukkan suatu jumlah kurang dari lima ribu rupiah, maka tarif B tidak berlaku. Maka pajak ditetapkan menurut tarif A dengan memperhatikan ketentuan pada ayat 2 dari pasal ini dengan pengertian, bahwa kata "pendapatan bersih" yang dipakai pada ayat itu, dibaca sebagai "pendapatan-sisa", yakni pendapatan bersih dikurangkan dengan potongan keluarga".
- VII. ke-1.Pasal 8b, ayat 4 dihapuskan.
8. ke-2.Pasal 8c, ayat 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "(4) Dari mereka, yang kewajiban pajaknya dimulai pada atau setelah 1 Januari atau berakhir dalam tahun takwim, pajak ditetapkan atas sekian per tiga ratus enampuluh bagian dari jumlah yang diperoleh dengan pelakuan pasal 8 atau pasal 8a, sebanyak jumlah hari dari masa pajak, dengan pengertian bahwa tiap bulan yang penuh yang termasuk pada masa-pajak itu dihitung sebanyak tiga puluh hari. Pada itu maka untuk pelakuan pasal-pasal 8 dan 8a pendapatan bersih yang diperoleh selama masa-pajak dihitung dahulu hingga jumlah setahun".
- VIII. Pada pasal 8d kata-kata : "de tarieven B" diganti dengan "het tarif B" dan katakata : "vier en twintig honderd gulden" diganti dengan "vijfduizend rupiah".
- IX. Pasal 8e dihapuskan.
- X. Dari pasal 9, anak-bagian huruf-huruf d, e dan g dihapuskan.
- XI. Pasal 10 harus dibaca sebagai berikut :
untuk
1 orangan...
Rp. 600,-;
untuk
2 orang dengan...
Rp. 1.140,-;
untuk
3 orang dengan...
Rp. 1.620,-;
untuk
4 orang dengan...
Rp. 2.040,-;
untuk
5 orang dengan...
Rp. 2.400,-;
untuk
6 orang dengan...
Rp. 2.700,-;
untuk
7 orang dengan ...
Rp. 2.940,-;
untuk 8 orang dengan...
Rp. 3.120,-;
untuk 9 orang dengan...
Rp. 3.240,-;
untuk 10 orang dan dengan...
Rp. 3.300,-;
- (1) Ketetapan pajak ditetapkan oleh para kepala inspeksi keuangan, masing-masing sekadar mengenai daerah jabatannya.
- (2) Dengan menyimpang dari yang ditentukan pada ayat pertama, maka ketetapanketetapan pajak dari wajib-pajak yang dimaksudkan pada pasal 7 ditetapkan oleh panitia-panitia, kecuali jika penetapan ketetapan-ketetapan pajak dari wajibpajak-wajib-pajak tersebut harus diselenggarakan oleh kepala inspeksi.keuangan.
- (3) Dari panitia-panitia, yang dimaksudkan pada ayat 2, maka para anggotanya, tempat kedudukannya dan daerahnya, ditunjuk oleh kepala pemerintahan daerah. Menteri Keuangan menetapkan peraturan tentang penyusunan dan cara bekerja panitia-panitia itu juga tentang upah para anggotanya.
- (4) Untuk pelakuan ayat dahulu, juga untuk pelakuan pasal 14c ayat 2 dan 4 dan pasal 15, ayat 2b, maka yang dimaksudkan dengan kepala-kepala pemerintahan daerah ialah mereka yang menjabat jabatan pamong praja yang ditunjuk untuk itu oleh Menteri Dalam Negeri, masing-masing sekedar mengenai daerah pemerintahannya.
- (5) Wajib-pajak-wajib-pajak, yang bertempat-kediaman di Indonesia, dan wajibpajak-wajib-pajak yang tidak bertempat-kediaman di Indonesia yang pendapatannya diperoleh dari harta-tetap yang terletak di Indonesia atau dari hak yang ada pada itu, dari piutang, yang pokok hutangnya dijamin oleh hipotik atas harta-tetap atau hak demikian, maupun dari pekerjaan atau perusahaan yang dilakukan di Indonesia, dikenakan pajak oleh pembesar, dalam daerah siapa mereka bertempat-kediaman, harta-tetap terletak, atau pekerjaan atau perusahaan dilakukan, kecuali bila Menteri Keuangan menentukan lain.
- (6) Pada penentuan tempat menurut ayat dahulu, maka keadaan pada wal tahun takwim atau masa-pajak adalah menentukan.
- (7) Wajib-pajak-wajib-pajak yang lain, yang tidak bertempat- kediaman di Indonesia dikenakan pajak oleh kepala inspeksi Keuangan Jakarta".
- XII. Pasal 11 diubah sebagai berikut :
9. ke-1. pada ayat 1, anak-bagian huruf c, kata-kata : "dan wel van andere bescheiden", diganti dengan "dan wel van andere aantekeningen en bescheiden,";
10. ke-2. pada ayat 2, anak-bagian huruf c, kata-kata : "het belastinggebied" yang dipakai dua kali, juga kata-kata "dat gebied", diganti dengan : "Indonesia";
11. ke-3. pada ayat 3 kata-kata : "tenzij deze is berekend naar een zuiver inkomen van minder dan vier en twintig honderd gulden", diganti dengan : "tenzij deze wordt vastgesteld met toepassing van artikel 7".
12. XIII Ayat 7 dari pasal 14 dibaca sebagai berikut : "(7) Suatu salinan dari keputusan itu diberikan kepada wajib-pajak dengan jalan pengiriman selaku surat dinas terdaftar maupun atas tanda terima yang dibubuhi tanggal".
- XIV. Setelah pasal 14b disisipkan suatu pasal baru, yang berbunyi sebagai berikut :
- (1) Ketentuan pada pasal-pasal 13 hingga serta 14b tidak berberlaku bagi ketetapanketetapan pajak yang ditetapkan dengan pelakuan pasal 7.
- (2) Wajib-pajak yang berkeberatan terhadap ketetapan-pajak yang dikenakan kepadanya menurut pasal 7, dapat memasukkan suatu surat keberatan kepada kepala pemerintahan daerah, dalam waktu tiga bulan setelah pemberian surat ketetapan-pajak.
- (3) Kewajiban membayar ketetapan-pajak tidak ditunda oleh pemasukan suatu surat keberatan.
- (4) Surat keberatan diputus oleh kepala pemerintahan daerah, setelah tentang itu diterima nasehat dari pembesar, yang telah menetapkan ketetapan-pajak itu.
- (5) Bila surat keberatan tidak dimasukkan dalam waktu yang ditentukan, maka wajib-pajak tidak diterima dalam keberatannya, kecuali jika ditunjukkan bahwa waktu itu oleh keadaan-keadaan istimewa tidak mungkin dapat diperhatikan.
- (6) Suatu salinan dari keputusan itu diberikan kepada pembesar yang telah menetapkan ketetapan-pajak, juga kepada wajib-pajak dengan jalan pengiriman selaku surat dinas terdaftar, maupun atas tanda-terima yang dibubuhi tanggal".
- XV. ke-1. Pasal-pasal 14c dan 14d kini dijadikan bernomor masing-masing 14d dan 14e.
6. ke-2. Pasal yang dijadikan bernomor 14d diubah sebagai berikut :
- a. pada ayat pertama kata-kata :"sedert den aanvang van het kalenderjaar vijf jaren", diganti dengan ,sedert het einde van het kalenderjaar drie jaren";
- b. Setelah ayat 5 diadakan suatu ayat baru, yang berbunyi "(6) Tagihankemudian tidak terjadi, bila pendapatan-bersih yang dijadikan dasar untuk itu kurang dari lima ribu rupiah".
- ke-1. Ayat 2 diganti dengan tiga ayat baru, yang berbunyi sebagai berikut :
- "(2) Kohir-kohir yang muat ketetapan-ketetapan-pajak, yang ditetapkan oleh seorang kepala inspeksi keuangan, ditetapkan oleh kepala inspeksi itu; kohir-kohir yang muat ketetapan-ketetapan-pajak, yang ditetapkan oleh panitia yang dimaksudkan pada pasal 10 ayat 2, ditetapkan oleh ketua panitia itu.
- (2a) Para kepala inspeksi keuangan dan para ketua panitia-panitia mengurus penagihan pajak-pajak yang terutang menurut kohir-kohir yang ditetapkan oleh mereka, juga pelaksanaan yang tertib dari apa yang ditentukan pada ayat-ayat 3, 4 dan 5 dari pasal ini.
- (2b) Penagihan pajak, yang terutang menurut kohir-kohir yang ditetapkan oleh ketua suatu panitia, dilakukan menurut aturanaturan yang akan dikeluarkan oleh kepala pemerintahan daerah".
- ke-2. Pada ayat 3 setelah kata : "belastingschuldigen" disisipkan kata-kata : "dan wel, in de gevallen omschreven in artikel 11 lid 2, onderdelon a en b, aan de aldaar aangeduide personen".
- ke-3. Pada ayat 4 kata-kata : "het belastinggebied" yang dipakai tiga kali, juga kata-kata : "dat gebied", diganti dengan : "Indonesia"; selanjutnya katakata : "bedrijf of beroep" dibaca sebagai : "beroep of bedrijf"'.
- XVII. Pasal 17, ayat 5 dihapuskan dan diganti dengan suatu pasal baru yang berbunyi :
"Pasal 17a.
- (1) Sesuai dengan aturan-aturan yang akan dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, maka para majikan dapat dibebani kewajiban untuk melakukan potongan pajak yang terutang atas upah yang dimiliki oleh buruhnya dan untuk menyetor jumlahjumlah potongan itu di Kas Negeri.
- (2) Kalau kewajiban yang dimaksudkan pada ayat pertama dipenuhi dengan seksama, maka kepada mereka yang berkewajiban pajak karena menerima upah, tidak dikenakan ketetapan pajak, kecuali atau permohonannya sendiri atau kalau pajak yang terutang atas pendapatan bersih yang penuh lebih jumlahnya daripada jumlah potongan-potongan atas tahun takwim atau atas masa-pajak yang telah disetor atas nama mereka.
- (3) Dalam hal suatu ketetapan pajak dikenakan, maka diadakan perhitungan dengan yang telah disetor atas nama wajib-pajak sesuai dengan yang ditentukan pada ayat pertama; apa yang telah lebih disetor akan dikembalikan kepada buruh yang bersangkutan.
- (4) Bila ternyata, bahwa upah terutang atau dibayarkan dengan tidak dipenuhinya dengan seksama kewajiban yang dimaksudkan pada ayat pertama, atau dengan tidak diturutkan dengan tertib aturan-aturan yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pasal ini, maka kepala inspeksi keuangan dapat mengenakan kepada majikan yang lalai karena itu suatu ketetapan-pajak untuk menagih kemudian yang kurang disetor itu menurut keterangan-keterangan yang ada padanya.
- (5) Atas ketetapan-tagihan-kemudian berlaku sesuai ketentuanketentuan dalam ordonansi pajak upah : pasal 15 dengan pengecualian ayat pertama, pasal-pasal 16 hingga serta 22, dari pasal 23, ayat I kahmat pertama yang penuh, dari pasal 24 ayat-ayat 2 dan 6, pasal 25 dan juga pasal 26.
- (6) Untuk pelakuan pasal ini, maka upah yang dimiliki oleh buruh juga termasuk yang dibayarkan kepada bekas buruh atau kepada para ahli-warisnya karena suatu kerja jabatan atau perhubungan kerja yang telah lampau.
- (7) Pajak yang terutang atas gaji, gaji-verlof, uang-tunggu, sokongan, pensiun dan lain-lain hasil yang dibebankan pada keuangan umum Indonesia, dipotongkan dari penghasilan itu menurut aturan-aturan yang akan dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, Ayat-ayat 2 dan 3 dari pasal ini berlaku sesuai untuk itu".
- ke-1. Pada ayat 1 kata-kata : "het vijfde lid van artikel 17" diganti dengan : "artikel 17a".
- ke-2.
lima
- Akhir pasal 19 dibubuhi dengan suatu ayat baru, yang berbunyi: "(4) Piutang untuk membayar pajak lewat waktu setelah tahun, dihitung dari akhir tahun, atas mana pajak dipungut".
- XIX. Pada pasal 21, ayat 2 kata-kata "de hoofden van de inheemsche rechtsgemeenschappen en beambten bedoeld in het laatste lid van artikel 10" diganti dengan : "de leden van de in artikel 10 bedoelde commissien van aanslag".
- ke-1. Pada ayat pertama kata-kata : dimulai dengan "Bankiers" dan berakhir dengan "nemen", diganti dengan : "Personen die hier te lande een bedrijf uitoefenen".
- ke-2. Setelah ayat pertama disisipkan suatu ayat baru, yang berbunyi :
- "(2) Kewajiban yang dimuat pada ayat pertama berlaku pula untuk para pengurus termasuk padanya persero-persero kerja, para wakil dan para penyelesai, dari badan-badan-hukum, yang melakukan suatu perusahaan di Indonesia".
- ke-3. Ayat dua kini dijadikan bemomor ayat 3. XX. Pasal 30, ayat 4 dihapuskan.
N/A
Pasal 2

.
Atas permohonan wajib-pajak-wajib-pajak yang melakukan suatu perusahaan di Indonesia, maka hasil bersih dari perusahaan itu yang diperhatikan untuk pengenaan pajak peralihan atas tahun 1950 dan tahun-tahun berikutnya ditetapkan menurut ketentuan pada atau atas kekuatan pasal 2, ayat 1, 2 dan 3 dari Undang-undang Darurat Nr 11 tahun 1952 (Lembaran-Negara 1952 Nr 83) tentang perubahan dan penambahan dari "ordonnantie op de vennootschapsbelasting 1925" yan memberikan pula aturan kelengkapan lebih lanjut mengenai pungutan ini".
N/A
Pasal 3

.
Ordonansi pajak upah, sebagaimana ini telah diubah semenjak jadinya, terakhir dengan Undang-undang dalam Lembaran-Negara 1951 Nr 91, diubah seterusnya sebagai berikut :
- I. Pada pasal. 9 A maka huruf-huruf a hingga serta f dengan apa yang tersebut dibelakangnya, diganti dengan:
- II. Pada pasal 9 B diadakan perubahan-perubahan sebagai berikut:
3. ke-1. Ayat pertama diganti dengan dua ayat baru, yang berbunyi"
4. "(1) Dengan menyimpang dari pasal 9 A, ayat 1, maka peratus pemungutan atas :
5. (a) tantieme, hadiah dan lain-lain upah, yang biasanya hanya sekali atau setahun sekali diberikan, juga atas;
6. (b) ganti-rugi karena kerja lembur atau karena melakukan kerja dalam keadaan-keadaan istimewa, maupun ganti-rugi karena melakukan kerja tambahan, yang bertahan dengan kerja jabatan, ditentukan atas cara sebagai yang dimaksudkan pada ayat berikut.
- (2) Upah atau ganti-rugi, setelah ganti-rugi yang dimaksudkan pada huruf (b) saja yang dihitung hingga jumlah setahun menurut pasal 9 A, ayat 2 dan 3, dijumlahkan pada jumlah setahun dari upah yang lainnya, yang terutang atau dibayarkan atas masa-upah, dalam mana upah-upah itu dibayarkan. Gunggungan kedua jumlah menunjuk, dengan pemakaian tabel tarif-tarif pada pasal 9 A, ayat 1, huruf a hingga serta e, kepada peratus pemungutan yang benar".
8. ke-2 Ayat dua dijadikan bemomor ayat 3; selanjutnya antara kata-kata "lid" dan "bedoelde" pada ayat ini, disisipkan kata-kata "onder letter (a)" akhirnya tabel tarif yangdimuat di bawah ayat ini, diganti oleh yang berikut :
- a.
- berjumlah kurang dari Rp. 5.000,-; 3%
- b. Rp. 5.000,- hingga "
12,000;
5%
- c. 12.000,- hingga "
18.000,-;
7%
- d. 18.000,- hingga
- "
30.000,-;
10%
- e. 30.000,- atau lebih ;
15% dari upah itu.
| Pembayaran yang dikenakan pajak | Pembayaran yang dikenakan pajak | Pembayaran yang dikenakan pajak | Perseratus pemungutan | Perseratus pemungutan |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | hingga | Rp. | 10.000,- | 5% |
| dari | Rp.10.000,- hingga | " | 30.000,- | 10% |
| dari | " 30.000,- hingga | " | 40.000,- | 15% |
| dari | " 40.000,- hingga | " | 50.000,- | 20% |
| dari | " 50.000,- hingga | " | 80.000,- | 30% |
| dari | " 80.000,- hingga | " | 120.000,- | 40% |
| dari | " 120.000,- hingga | " | 200.000,- | 50% |
| dari | " 200.000,- hingga | " | 300.000,- | 60% |
| dari | " 300.000,- dan lebih... | | 60% | |
dari Rp. 300.000,- ditambah dengan 75% dari jumlah dengan mana upah melebihi Rp. 300.000,-.
- III. Pada pasal 9 C, ayat 2, kata-kata : "veertig gulden" diganti dengan : "honderd rupiah".
- IV. Pasal 10 diubah sebagai berikut :
3. ke-1. Anak-bagian huruf-huruf b, d dan c dihapuskan.
4. ke-2. Pada anak-bagian huruf j, maka "artikel 17 lid 5" dibaca "artikel 17a".
5. ke-3. Anak-bagian huruf k akan berbunyi "k, upah, terutang atau dibayarkan oleh karena kerja yang dilakukan tidak di Indonesia atau yang dibebankan kepada suatu badan umum luar negeri".
- V. Pada pasal 18 kata-kata : "de Minister van Financien" diganti dengan : "het hoofd van de dienst der belastingen".
- VI. Setelah pasal 53 disisipkan pasal baru yang berbunyi :
"Pasal 53a.
Menteri Keuangan berhak mengeluarkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menambah dan menjalankan ordonansi ini".
N/A
Pasal 4

.
Ordonansi Pajak Kekayaan 1932, sebagaimana ini telah diubah semenjak jadinya, terakhir dengan Undang-undang dalam Lembaran-Negara 1951 Nr 91, diubah seterusnya sebagai berikut:
- I. Pasal 15 dibaca sebagai berikut :
Kalau kekayaan bersih kurang jumlahnya dari dua ratus lima puluh ribu rupiah maka pajak tidak teruang. Kalau jumlahnya kekayaan bersih itu dua ratus lima puluh ribu rupiah atau lebih, maka terutang lima rupiah dari setiap jumlah dari seribu rupiah, dengan mana kekayaan bersih 11 melebihi jumlah dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah".
Menteri Keuangan,
SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO.
Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1952. Menteri Kehakiman,
LOEKMAN WIRIADINATA.
- II. Pasal 16 dihapuskan.
- III. Pada pasal 17, ayat pertama, kata : "inkomstenbelasting diganti dengan : "overgangsbelasting"; selanjutnya ayat 2, 3 dan 4 dari pasal ini dihapuskan.
- IV. Setelah pasal 65 disisipkan pasal baru yang berbunyi :
"Pasal 65a.
Menteri Keuangan berhak mengeluarkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menambah dan menjalankan ordonansi ini".
N/A
Pasal 5

.
Undang-undang Darurat Nr 6, tahun 1952 (Lembaran-Negara 1952 Nr 29) dicabut.
N/A
Pasal 6

.
- (1) Undang-undang ini berlaku semenjak hari 1 Januari 1953 dan mempunyai kekuatan surut hingga 1 Januari 1952, demikian dengan memperhatikan ketentuan pada ayat-ayat yang berikut dari pasal ini.
- (2) Peraturan pasal 1 dan pasal 4 tidak berlaku terhadap ketetapan pajak atas sesuatu masa sebelum 1 Januari 1952.
- (3) Peraturan pasal 3 tidak berlaku terhadap upah yang terutang atau dibayarkan atas sesuatu masa sebelum 1 Januari 1952.
- (4) Undang-undang ini tidak berlaku bagi wajib-pajak-wajib- pajak yangbertempatkediaman dikepulauan Riau, mengenai pajak peralihan dan pajak kekayaan, dan bagi buruh yang bertempat- kediaman dikepulauan Riau, mengenai pajak upah atas upah yang terutang atau dibayarkan kepada buruh itu.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 30 Desember 1952. Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.
PENJELASAN
Pasal 1

.
sub. I.
- ke-1. Perubahan ini dijelaskan pada VII.
- ke-2. Kata-kata "in het laatste geval" yang terdapat dalam pasal 2, ayat 2a, ke-l dan ke-2 telah tidak berarti lagi sejak perubahan teks-teks tersebut dengan Undangundang Darurat Lembaran Negara 1950 Nr 79.
- ke-3. Dengan disisipkannya ayat 3 yang baru, berarti dimasukkannya dengan tegas dalam Undang-undang, tafsiran dari istilah "beroep of bedrijf", yang telah dipakai sejak permulaan; yaitu sesuai dengan aturan kewajiban pajak dari mereka yang tinggal di luar negeri, menurut ordonansi pajak pendapatan 1932 (vide pasal 2 sub e).
sub. II.
- ke-1. Pengecualian-pengecualian yang termaktub dalam anak-bagian huruf a dan b dari pasal 3, dapat dihilangkan, karena Pajak Bumi, Pajak pemakaian tanah (gebruiks-grondbelasting) dan Pajak panen padi (tiende van het rijstgewas) telah dihapuskan, dan juga telah menjadi maksud Pemerintah untuk mengakhiri pemungutan pajak serupa itu, yang berlaku pula ditanah-tanah partikelir. Kepada Jawatan Pajak akan diperintahkan untuk tidak memperhatikan penghasilan yang dikenakan pajak serupa itu, kalau pemungutan itu belum berakhir.
- ke-2 Kenaikan batas pendapatan hingga Rp. 5.000,- di bawah batas mana pendapatan upah, melulu dikenakan pajak Upah, adalah mempunyai hubungan dengan perubahan tarif A pada pasal 8, hingga jumlah pendapatan sebanyak itu.
- ke-3. Redaksi dari anak-bagian n diperluas, supaya dapat dimasukkan pada itu segala pendapatan diperoleh dari jabatan Negeri, yang oleh Pemerintah dikecualikan atau yang akan dikecualikan dari pajak. Pengecualian pajak ini telah diberikan untuk:
- a. yang disebut "kortverbandtoelage dan bonus" beserta "bijslag"nya
- b. "bijslag" atas pengiriman uang ke luar negeri
- c. bijslag "spaar remise"
- d. tambahan kepada para ahli menurut keputusan Pemerintah dalam L.N. 1951 Nr. 20.
sub III.
- ke-4. Berhubung dengan kenyataan, bahwa kewajiban-pajak yang obyektip dari mereka yang tidak bertempat kediaman di-Indonesia, selalu hanya merupakan sebagian daripada pendapatan seluruhnya, yaitu hanya penghasilan yang tertentu, yang diperoleh di-Indonesia, yang diterangkan lanjut pada pasal 2, ayat 2, maka atas alasan theoretis maupun praktis adalah tidak perlu untuk memberi potongan untuk beban kepribadian (persoonlijke lasten) yang tidak ada hubungannya dengan penghasilan di-Indonesia. Aturan pasal 5 ayat 2, sekarang berbeda daripada aturan dari ordonansi pajak pendapatan 1932 (pasal 23), dan juga berbeda dari pada yang lazim terdapat dalam Undang-undang pajak lain-lain negeri. Text yang baru berarti kembali kepada keadaan dulu.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
- 17 - sub VI.
Karena dalam bagian Umum dari Memori Penjelasan ini telah diterangkan arti serta tujuan umum dari aturan tarif baru, maka cukuplah kiranya untuk memberi catatancatatan di bawah ini :
1. Menyambung pendapat yang telah dianut mengenai kewajiban-pajak terbatas dari orang-orang yang tinggal di luar Negeri, seperti tertera pada pasal 2, ayat 2, maka wajib-pajak wajib-pajak ini, tidak dikenakan kenaikan tarif atau penurunannya, karena tidak kawin atau karena mempunyai tanggungan keluarga, dan hal ini ditegaskan pada permulaan pasal 8, ayat 4 yang baru.
2. Ayat 7 dari pasal 8 sekarang, yang telah disisipkan dengan Undang-undang Darurat Nr 15 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 Nr 87), yang menetapkan minimum pajak yang terutang oleh orang-orang yang berada di luar negeri, sebesar 3% dari penghasilan yang di dapat di-Indonesia, dalam teks yang baru, dihilangkan, karena pemakaian tarif A, yang bertalian dengan ketentuan pada ayat 2 (baru), memberikan hasil yang sama.
sub VII.
Perubahan pasal 8c, ayat 4, yang bertaliandengan dihapuskan-nya pasal 8b, ayat 4 dan disisipkannya pasal 2, hapuskannya pasal 8b, ayat 4 dan disisipkannya pasal 2, ayat 1a (vide sub I ke-1), hanya bermaksud untuk memberikan suatu aturan teknis yang lebih baik, mengenai penghitungan pajak mereka, yang berkewajiban-pajak untuk hanya sebagian dari tahun takwim sebagai orang yang tinggal di atau di luar Indonesia.
sub IX.
PENJELASAN
Pasal 8

e kini adalah tinggalan dari zaman sebelum Indonesia merdeka.
Aturan pencegah pajak ganda (dubbele belasting) yang bertalian dengan pembatasan kedaulatan pajak, yang dihubungkan dengan langsung dengan perundanganperundangan fiskal dari Nederland, Suriname, dan Curacao, dengan sendirinya harus dikeluarkan dari perundang-undangan pajak nasional.
Dengan dihapuskannya pasal ini, maka kedudukan Nederland, Suriname dan Curacao disamakan dengan kedudukan negeri asing lainnya, yang berarti, bahwa hanya pengundang-undangan Indonesia mempunyai hak untuk menentukan, terhadap penghasilan-penghasilan mana, yang di dapat dari luar negeri, dapat diberi potongan dari jumlah seluruh pendapatan yang dikenakan pajak Indonesia, untuk mencegah terjadinya pajak ganda (dubbele belasting) (vide ordonansi Stbl. 1934 Nr 291, sebagaimana itu telah dirobah).
sub X.
PENJELASAN
Pasal 9

, bagian d adalah sisa dari jaman kolonial, dan harus dilenyapkan dari perundang-undangan pajak negara Indonesia yang ber-Daulat, karena tidak ada alasan lagi untuk memberikan pengecualian pajak, sebagai ganjaran istimewa kepada beberapa orang atau golongan yang tertentu.
Anak-bagian e dapat dihapuskan berhubung dengan adanya tarif A (vide pasal 8 ayat 1 baru) yang muat pengecualian pajak, buat kelas yang terendah.
Anak-bagian g sekarang praktis tidak berarti lagi, karena ketetapan-ketetapan pajak dari tahun 1945 tidak ada lagi.
sub XI, XIV, XVI dan XIX.
Dasar-dasar untuk menunjuk dan menetapkan kompetensi dari pembesar-pembesar negeri, yang ditugaskan untuk menetapkan pajak dan yang - bertanggung-jawab atas pemungutannya dalam pasal 1O dan pasal 15, tidak cukup jelas. Dalam susunan katakata yang baru dan yang dirobah dari pasal-pasal ini, diletakkan garis-garis besar dari soal ini, yang buat sebagian merupakan suatu konsolidasi dan buat sebagian lagi merupakan penyempurnaan lanjut daripada aturan yang ada. Aturan ini didasarkan atas pendapat, bahwa buat sebagian terbesar dari wajib-pajak yang tingkat penghidupannya sangat rendah dan yang pendapatannya tidak dapat diketahui dengan pasti, dan pula tidak begitu menentukan untuk dayapikulnya (draagvermogen) inspeksi keuangan pada umumnya, tidaklah merupakan aparat yang tepat untuk menetapkan pajak mereka itu. Dari dulu pengenaan-pajak atas golongan-golongan ini, diatur sedemikian rupa, hingga pajaknya didasarkan atas kemampuan membayar (betalings kapasitet), yang dapat dilihat pada tanda-tanda kemakmuran yang menyatakan perihal kehidupan mereka (vide pasal 7), dan pertimbangan kemampuan membayar itu, penetapan dan pemungutan pajaknya diserahkan kepada Pamong Praja. Dasar-dasar akan ini kini ditegaskan pada pasal 1O yang baru, dan juga pada ayat 2, 2a dan 2b dari pasal 15 yang baru. Dalam aturan-aturan yang nanti ditetapkan oleh Menteri Keuangan berkenaan dengan susunan dan cara bekerja dari panitia penetapan ini, maka akan dimuat ketentuan, bahwa ketua-ketua panitia, adalah pegawai pamong praja. Penunjukan para penjabat ini dan anggota-anggota lainnya dari panitia diserahkan kepada kepala pemerintahan daerah.
Oleh karena pembangunan dari organisasi pamong praja masih dalam perkembangan, maka Undang-undang ini tidak menentukan lebih lanjut, pegawai-pegawai tinggi mana termaksud dalam istilah kepala pemerintahan daerah ini; ketentuan ini diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri. Tetapi kiranya pelaksanaan kekuasaan fiskal dapat diberikan kepada para bupati, wali kota, dan pembesar Pamong praja lainnya, yang sama kedudukan dan jabatannya. Di samping kekuasaan mengenai panitia-panitia penetapan dalam kekuasaan itu termasuk juga kekuasaan untuk menetapkan aturan, mengenai pemungutan pajak-pajak itu, umpamanya penunjukan orang-orang yang harus menjadi penagih pajak, dan aturan yang mengenai cara penyetoran uang pajak di Kas Negeri dsb.nya.
Akhirnya maka "kepala pemerintahan daerah" ini ditugaskan untuk dalam tingkatan yang tertinggi, memberi keputusan atas keberatan-keberatan yang diajukan terhadap penetapan pajak, menurut kemampuan membayar wajib-pajak yang bersangkutan, dengan mengingat pasal 7. Sudahlah terang, bahwa aturan mengenai keberatan dan "permohonan bandingan", yang tertulis pada pasal 13 hingga dengan pasal 14b, tidak dapat dipakai sama sekali untuk ketetapan-pajak- ketetapan-pajak tadi. Maka dari itu pasal 14c yang baru, yang menugaskan pegawai tinggi itu untuk memberi keputusan atas dan menyelidiki keberatan-keberatan adalah suatu aturan yang sesuai sekali dengan keadaan penetapan pajak di atas tadi.
Sub XII.
Penggantian kata-kata : "dan wel andere bescheiden", pada pasal 11, ayat 1 anakbagian huruf c, dengan "dan wel andere aan-teekeningen en bescheiden", mempunyai maksud agar dalam hal-hal, di mana di samping penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa Indonesia juga dilakukan pembukuan dalam lain bahasa, dapat dipastikan dengan tidak ragu-ragu, bahwa pun diperlihatkannya pembukuan yang terakhir ini, dapat pula dipinta.
Sub XV.
Perubahan permulaan masa dalam mana tagihan-kemudian mungkin, adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa pajak peralihan coraknya adalah "naheffing", atau dengan lain perkataan bahwa ketetapan-pajak (yang rampung) barulah ditetapkan, jika masa dari pendapatan atas (tahun pajak) sudah lewat.- Persingkatan masa dari lima hingga tiga tahun, berarti kembali kepada aturan yang pernah berlaku bagi pajak pendapatan tahun 1932.
Jika penetapan masa lima tahun didasarkan dahulu atas keadaan alat fiskal pemerintah, yang belum sempurna disusun, maka sekarang pembangunan dan penyusunan Jawatan Pajak sudah mencapai tingkat sedemikian hingga kita dapat kembali lagi ke keadaan yang normal dahulu.
Tetapi walaupun begitu, jawatan pajak belum sedemikian keadaannya, hingga memungkinkan, untuk menjalankan pekerjaan fiskal yang sedemikian intensifnya, hingga kita dapat kembali memakai ketentuan, bahwa tagihan-kemudian harus didasarkan atas "peristiwa baru"; yaitu kenyataan yang tidak dapat diketahui, dengan keterangan-keterangan yang ada pada Kantor Inspeksi Keuangan, walaupun dengan penyelidikan seseksama-seksamanya. Dalam hubungan ini, maka kekuasaan lebih luas dari Jawatan Pajak tetap dipertahankan.
Ketentuan yang dimuat dalam ayat 6 dari pasal 14d (nomeran baru) mempunyai 2 tujuan. Pertama yang dimaksudkan ialah, supaya ketentuan itu mencapai tujuan supaya kepada wajib-pajak, yang ketetapan-pajaknya ditetapkan menurut tandatanda kemakmuran yang menyatakan perihal kehidupan (pasal 7) tidak dapat dijalankan tagihan-kemudian, kecuali jika seluruh pendapatan bersihnya ternyata sedemikian tingginya (yaitu Rp. 5.000,- atau lebih), hingga dapat dipastikan, bahwa ia tersalah telah dimasukkan dalam golongan wajib-pajak, yang penetapan pajaknya khusus diatur oleh pasal 7. Pembatasan dari kemungkinan untuk mengadakan tagihankemudian, adalah suatu akibat yang logis dari corak yang khusus dari aturan penetapan menurut pasal 7, yang melepaskan pendapatan bersih sebagai ukuran dari kemampuan membayar. Lagi pula kepentingan keuangan dari tagihan kemudian, atas pendapatan bersih di bawah Rp. 5.000,- begitu sedikit sekali artinya hal ini berlaku juga buat wajib-pajak-wajib-pajak lainnya yang dikenakan menurut tarif A - sehingga praktis dapat diabaikan. Maksud yang kedua dari ayat 6 ialah, untuk menetapkan, bahwa tagihan kemudian, hanya boleh dijalankan oleh Kepala Inspeksi Keuangan, hal ini terlihat dari penetapan batas pendapatan ad. Rp. 5.000,- di atas jumlah mana, panitia-panitia yang dimaksudkan pada pasal 10, ayat 2, tidak mempunyai kekuasaan.
Sub XVII.
PENJELASAN
Pasal 17

a yang baru, memberi perumusan yang lebih jelas dari dasar-dasar aturan potongan (inhouding) seperti yang telah terwujud menurut pasal 17, ayat 5, sekarang ini dan menurut aturan-aturan pelaksanaannya. Pada itu ditambahkan suatu aturan (ayat 4 dan 5), yang memungkinkan untuk bertindak terhadap majikan-majikan yang lalai, tindakan mana ternyata dibutuhkan dalam beberapa hal dalam praktek.
Sub XVIII.
Permulaan masa kedaluwarsa atau lewat waktu (verjaring) disesuaikan, dengan corak dari "naheffing" yang ada pada pajak peralihan. Dengan ini maka kedaluwarsa ini disamakan dengan yang berlaku untuk pajak upah dan pajak perseroan.
Sub XX.
Hingga kini terdapat kewajiban untuk memberikan keterangan dan memperlihatkan buku-buku dsb. yang berhubungan dengan pengenaan pajak dari pihak ke tiga, dari para pemegang bank, kasir, dan orang-orang atau pendirian-pendirian lainnya sebagai sedemikian. Keterangan semacam ini, yang mengenai wajib-pajak pihak ketiga biasanya hanya mengenai keuangan atau bagian-bagian kekayaan lainnya. Tetapi pada praktek penetapan pajak dalam beberapa hal, dirasakan kebutuhan akan keteranganketerangan mengenai penyerahan (leveranties) dari bahan-bahan mentah dan bahanbahan pakai oleh importir-importir pengusaha-pengusaha pabrik, pedagang besar dsb.nya kepada wajib-pajak, yang menjadi pengusaha atau pedagang kecil, untuk mengadakan pengawasan atas tata usaha perusahaan (bedriifsadministratie) dan atas surat pemberitahuan (aangifte) wajib-pajak-wajib-pajak tersebut. Tata usaha ini, seringkali memperlihatkan kekurangan yang sedikit banyak agak besar, yang membikin tata usaha itu tidak cukup untuk dijadakan dasar penetapan dari pendapatan yang agak boleh dipercaya dari wajib-pajak yang bersangkutan. Berhubung dengan ini dalam perubahan dari pasal 22 yang diusulkan diletakkan peluasan kemungkinan bagi fiskus untuk mengadakan pemeriksaan yang dapat berarti suatu langkah yang maju ke arah perbaikan cara pengenaan pajak. Di satu fihak hal ini bermaksud mencegah ditetapkannya pajak yang kurang daripada apa yang harus dibayar kepada Negara dan dilain pihak jika kekurangan pembukuan sedemikian rupa, hingga harus dilakukan penaksiran dari pendapatan, hal ini menguntungkan wajib-pajak, selama keteranganketerangan nyata yang diperoleh, memungkinkan untuk membikin penaksiran yang lebih baik; dengan demikian dapatlah dicegah yang wajib-pajak harus membayar pajak terlalu tinggi.
Buat selanjutnya maka, baiklah kiranya diingat, bahwa pertama-tama wajib-pajakwajib-pajak yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas, diwajibkan mengadakan pembukuan yang sempurna dan yang boleh dipercaya (vide pasal 1Oa dari ordonansi) sehingga dapat dicegah penetapan pajak, berdasarkan atas penaksiran, serta segala risiko-risikonya. Perluasan kewajiban memberitahukan dan kewajiban memperlihatkan hingga kepada mereka yang melakukan pekerjaan bebas, berhubung dengan maksud dari ketentuan di atas, dipandang tidak perlu, lagi pula pada text yang diusulkan tadi dapat dicegah timbulnya kesulitan berhubung dengan adanya perahasiaan jabatan (ambt. en beroepsgeheim). Dijalankannya kekuasaan yang terlalu luas dan terlalu sering oleh inspeksi keuangan yang nantinya diberikan kepadanya menurut pasal 22, berarti suatu tambahan beban yang terlalu berat di atas pundak perusahaanperusahaan yang sekarang sudah harus mengorbankan banyak waktu dan tenaga-kerja, untuk memenuhi kepentingan keuangan Negara; dalam hal ini perlu diingat akan aturan kewajiban memotong pajak peralihan dan pajak upah (vide pasal 17, ayat 5 dan pasal-pasal 13jo. 23 dari ordonansi yang bersangkutan). Yang dimaksudkan juga ialah, supaya tata usaha pajak akan menggunakan kekuasaan itu dengan sehemathematnya dan rasa penuh tanggung jawab.
Ad. pasal 2.
Pasal memungkinkan para pengusaha yang dikenakan pajak peralihan untuk memakai aturan mengenai penghargaan kembali (herwaardering) dari alat-alat perusahaan (bedrijfsmiddelen) dan utang-piutang luar negeri yang perlu untuk penetapan pajak Perseroan. Tidak perlu kiranya diuraikan bahwa peraturan tersebut semata-mata dapat dijalankan untuk pemungutan pajak perseroan dan pajak peralihan sehingga karena itu tidak akan dapat diminta pertimbangan di luar hal-hal mengenai lingkungan fiskal.
Ad. pasal 3.
Sub I dan III.
Pada perubahan-perubahan ini tidak perlu diberikan komentar lebih lanjut, berhubung dengan yang telah dijelaskan dalam bag. umum dari memori ini.
Sub II.
Kesempatan untuk merubah ordonansi, juga dipakai untuk mengadakan aturan yang adil mengenai pajak upah, yang terutang atas hadiah yang diberikan pada buruh yang hanya bergaji rendah. Tarif umum dari pajak ini sebesar 15%, yang hingga kini berlaku untuk hadiah-hadiah semacam ini, adalah terlalu tinggi untuk mereka tadi.
Secara gampangnya saja, maka oleh aturan yang diusulkan ini ditetapkan bahwa, besarnya pajak yang bersangkutan ditetapkan atas jumlah upah setahun penuh termasuk pada itu hadiah di atas tadi. Kecuali ini, makapun lain-lain penghasilan semacam itu, yang diterima secara berkala atau tidak di samping upah biasa, dimasukkan dalam aturan ini, misalnya uang lembur, premi bahaya (gevaren-premies) uang tunjangan untuk menghadiri rapat-rapat dsb.-nya.
Tarif khusus dari pasal 9 B, ayat 2 untuk tantieme, hadiah dan penghasilanpenghasilan lainnya semacam itu, yang diberikan sesudah buruh yang bersangkutan meninggalkan Indonesia atau sesudah orang itu meninggal dunia, harus disesuaikan dengan tarif pajak peralihan. Untuk hal-hal semacam ini, maka pajak Upah bukan merupakan suatu pemungutan di muka ("voorheffing") atas pajak peralihan tetapi merupakan penggantinya.
Dengan diturunkannya tarif pajak peralihan seperti yang diusulkan, maka perperincian (differentieering) yang sangat mendalam seperti terdapat dalam tarif khusus yang sekarang, tidak diperlukan lagi, sehingga penyesuaian dilakukan dalam 9 tingkatan, dan bukan dalam 29 tingkatan.
Sub IV.
Pengecualian dari pasal 10, anak-bagian huruf b, adalah berhubungan dengan kekuasaan untuk memungut pajak dari Swapraja, sekedar kekuasaan ini belum dicabut oleh berlakunya ordonansi pajak upah (vide ordonansi, dalam Staatsblad 1935 Nr 627, Staatsblad 1938 Nr. 422 dan Staatsblad 1947 Nr 203, yaitu yang berlaku untuk Vorstenlanden, Zelfbestuur di Bali dan Zelfbesturende landschappen di luar Jawa dan Indonesia-Timur).
Dengan disyahkannya Undang-undang Darurat Nr. 36 tahun 1950 tentang berlakunya Undang-undang dsb. dikeluarkan sebelum terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara 1950 Nr 78) dengan Undang-undang Nr 4 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 Nr 43), maka pengecualian ini tidak ada gunanya lagi. Dihilangkannya anak-bagian huruf d, adalah mempunyai hubungan dengan dibilangkannya pasal 9, anak-bagian huruf d, dari ordonansi pajak peralihan 1944; baiklah kita membaca bagian dari memori ini yang menjelaskan soal ini ad pasal 1 sub X. Kelanjutan anak-bagian huruf c, tidak beralasan lagi untuk dipertahankan; (upah tagih) (collecteloon) yang bertahan dengan ini, sudah dikenakan pajak peralihan dan oleh karena untuk pajak ini, telah dilakukan potongan secara luas, tidaklah terdapat keberatan sesuatupun lagi untuk menjalankan potongan pajak upah yang sudah merupakan pemungutan di muka (voorheffing) dari pajak peralihan, atau dipakai sebagai gantinya atas collecteloon itu.
Dengan dirubahnya anak-bagian huruf k maka berakhirlah sudah kedudukan khusus dari Nederland, Suriname dan Curacao, dan dapatlah terlaksana pendirian fiscaalrechtelijk yang bercorak internasional umum, yakni bahwa berhak untuk memungut pajak atas upah adalah Negara di mana dilakukan kerja yang bersangkutan, dengan pengertian, bahwa terhadap upah-upah yang dibayarkan dari Kas-kas pemerintahan, Negara yang membayarkan upah-upah itu, yang berhak.
Ad pasal-pasal 4 dan 5.
Untuk mengetahui hal yang mengenai kenaikan minimum kekayaan bersih yang kena pajak sukalah membaca apa yang telah dijelaskan pada bagian umum dari memori ini. Jumlah opcenten yang berlaku untuk pajak kekayaan semenjak tahun 1947 tiap-tiap tahun ditetapkan 100, sekarang telah dimasukkan dalam tarif baru, tetapi oleh karena perubahan Undang-undang ini, berlaku surut hingga 1 Januari 1952, maka Undangundang Opcenten yang telah ditetapkan buat tahun-1952 harus ditarik kembali. Penarikan kembali pasal 16 dari ordonansi berdasarkan alasan yang sama seperti penaikan kembali pasal 8c ordonansi pajak peralihan 1944 (vide ad pasal 1 sub IX, yang bertalian dengan ini).
Dengan dihapuskannya ayat 2 dan 3 dari pasal 17, maka pengecualian pajak kekayaan terhadap Wakil-wakil diplomatik, Konsul dan lain-lain wakil dari Luar Negeri, disamakan dengan yang berlaku untuk pajak peralihan (vide ayat 9, anak-bagian huruf a dari ordonansi tersebut).
Ad pasal 6.
Ketentuan pada ayat 1, 2 dan 3 sudah cukup terang. Mengenai ayat 4 perlu diterangkan, bahwa merosotnya harga rupiah, dan beratnya tekanan pajak-pajak tidak langsung -yaitu 2 hal, yang menjadi dasar dari penurunan tarif-tarif ini -tidaklah berpengaruh atas daerah kepulauan Riau, di mana dollar Singapore merupakan alat pembayaran umum dan di mana tidak terdapat bea-bea masuk, cukai dan pajak penjualan. Jadi tidak ada gunanya untuk meluaskan penurunan tarif ini sampai kepada penduduk daerah-daerah itu. Buat selanjutnya baiklah diketahui, bahwa ada niatan untuk secepat mungkin memecahkan kesulitan-kesulitan teoretis, fiskal juridis, yang dihadapi disekeliling pelaksanaan ordonansi pajak, di daerah ini, yang berhubungan dengan kenyataan, bahwa dasar-dasar pajak dan tarif-tarif dari ordonansi ini, pada umumnya didasarkan atas rupiah dengan memajukan rencana Undang-undang yang berisikan aturan-aturan umum mengenai hal ini. Pada itu, akan ada kesempatan untuk mempertimbangkan, apakah perlu merubah tarif-tarif sekarang ini untuk daerahdaerah itu.
Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.
CATATAN
[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar]
RALAT.
Dalam Lembaran Negara Nr 87 tahun 1952, tentang Undang-undang Darurat Nr 14 tahun 1952, mengenai pengubahan dan penambahan peraturan pemungutan pajak peralihan, pajah upah dan pajak kekayaan terdapat kesalahan-kesalahan cetak yang harus diubah sebagai berikut :
- a. Dalam halaman 2 :
- I. Pasal 1 sub II ke-4 : Kata "dibebankan" setelah kata-kata "Pemerintah Republik Indonesia" harus dibaca : "dibebaskan".
- II. Pasal 1 sub III ke-2 : Kata-kata "twee en negentig honderd rupiah" harus dibaca : "twee en zeventig honderd rupiah".
- b. Dalam halaman 3, pasal 1 sub IV : Kata "stemmende" harus dibaca : "stammende".
- c. Dalam halaman 4, pasal 8, ayat 4, anak-bagian huruf (b): Kata-kata "untuk 10 orang dan dengan" harus dibaca : "untuk 10 orang dan lebih dengan".
- d. Dalam halaman 6, pasal 14c sub XV ke-1 : Kata-kata "14 d 14 c" harus dibaca : "14 d dan 14 e".
- e. Dalam halaman 7, pasal 17a, ayat 2 : Kata "atau" di muka kata-kata "permohonannya sendiri" harus dibaca : "atas".
- f. Pada halaman 8 :
- I. Pasal 17a, ayat 4 : Kata "diturutkan" harus dibaca : "diturutnya".
- II. Pada pasal I 7a, ayat 5 : Kata "perama" harus dibaca : "pertama".
- III. Pada pasal 17a, ayat 6 : Antara kata-kata "maka" dan "upah" harus disisipkan kata : "pada".
Diketahui : Sekretaris Kementerian Kehakiman,
Mr. ABIMANJOE.
LN 1952/87; TLN NO. 346