PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN SINTANG
Berlaku: 27 Tahun 1959
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat:
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR3O TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa untuak melaksanakan ketentuan Pasal 64 aY},,''' Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun ,,e tentang Retribusi Jasa Umum, perlu diatur lebih lanju Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sintang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sintang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn 3817); or 2.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang J Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia """ Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik I4, 'Rn Nomor 3833); In«tonesia
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 t Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Kor 'tang Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Ina,[' {olusi 75 T bah es1a ahun 1999 Nomor , aml an Lembaran Negara Re ¢ Indonesia Nomor 3851); ·publik
5. Undang!'Undang ...
300632
r,
5. Una. 000633 5""&amp;-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentans erantasan Ti d N Republik Ina 'indak Pidana Korupsi (Lembaran Vegara Lembaran{sia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan sebagaims, "&amp;ara Republik Indonesia Nomor 3874) Tahun ,'[ 'lah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 2001 , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Ind.'""?9" 134, Tambahan Lembaran Negara Republik es1a lomor 4150);
6. Undang-Und Telek \_ang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 196,""nikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Ina 'omor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik nconesia Nomor 3851);
7. ?{an8- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan e«tung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. dz z-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman ""~baran Negara Repub Indonesia Tahun 2007 MO g7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor » Nomor 4724);
14. Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Undang-UV""",,, Negara Repubi Indonesia Tahun 2007 Ruang (""~an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, am Nomor 4725);
15. Und U: ,,[;"ndang Nomor 2s Tahu 2009 tentang Pelava" von~ts[; ;'7bran Negara Republj Indonesia iahun 200 Nomor 503%:"bahan Lembaran Negara Republik Indonesia
16. Undang-Und iak Daerah Jang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pa) In, Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik ~,nesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia Nomor 3373);
17. ndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan an Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. P Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentan8 enyelenggar: Negara Republi "aan Penataan Ruang (Lembaran Ie Len\_ Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan aran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
26. }@tan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata ara 'embe iak D er1an dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pa] ""h Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik \_'2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara publik Indonesia Nomor 5161);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Tahun 2013 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5993); 28.
29. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOM/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama;
30. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi Dan Informatika, Dan Kepala Koordinasi Badan Penanaman Modal Nomor 19/PER/M/ KOMMINFO/03/2009 tentang Pedoman Pembangunan Bersama Menara Telekomunikasi;
31. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 23/ PER/M.KOMINFO/04/09 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos Dan Telekomunikasi;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang PedomanPenetapan Izin Gangguan Di Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Di Daerah;
34. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 211 Tahun 2011 tentang Penyelenggaran Jasa Telekomunikasi;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang ( Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 1997 Nomor 3 Seri B);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Ler 1baran Daerah Kabupaten Smtang Nomor 25) $ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang U: b an Daera ''usan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembar Le ,\_ {abupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan mparan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 � ntang Susunan Organisasi Perangkat Oaerah Kabupaten 1ntang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
Menetapkan TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN SINTANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupai ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- ·'a9a Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh ";['hintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan ta anfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi a u Badan.
- B"tribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang 2sediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Juan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- Menara Telekomunikasi adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan kontruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan kontruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat menara telekomunikasi. 10.
11. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi,
12. Penyelenggara Telekomunikasi adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah dan lnstansi Pertahanan Keamanan Negara.
13. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/ atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
14. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC), Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission).
15. w ajib Retribusi adalah orang pribadi a tau Badan yang menurut peraturan perundangan-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Objek Retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk mendirikan menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan penzman tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
18. s pat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya [,[;; SKRD, aaah surat etetapan reuibusi yang an besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Tagihan Retrib di3· zkat STRD. er usi Daerah yang selanjutnya lisingkKa d ' adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ a tau enda.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2

Peraturan ini mencakup pedoman pelaksanaan pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang meliputi:
- a. Kewenangan pemungutan retribusi;
- b. Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi;
- c. Tata cara penagihan;
- d. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi;
- e. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- f. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa;
- g. Sanksi administratif; dan
- h. Pengendalian dan pengawasan.
BAB Ill - KEWENANGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 3

; Pemungut Retribusi Pengendalian Instans1 :h Di Telekomunikasi dilakukan olel inas. Menara
BAB IV - TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 4

- (I) Pemungutan trib · ~. k SKRD ret usi dilakukan dengan menggunakan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Penyetoran retribusi dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke Kas Daerah atau melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
BAB IV - TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 5

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada watunya atau kurang membayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
BAB IV - TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 6

- (1) Penagihan retribusi didahului surat tagihan, pelaksanaan penagihan dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo SKRD dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejenis.
- (2) Oalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tagihan atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat tagihan atau surat peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (1) Bentuk dokumen untuk' melaksanakan penagihan retribusi terdiri dari :
2. S urat Pemberitahuan Penagihan; a.
- b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah;
4. Surat Setoran Retribusi Oaerah; c.
- d. Surat Tagihan Retribusi Daerah; dan
6. S urat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar; e.
- (2) Bentuk dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 7gaimana tercantum dalam Lampiran 1, Lampiran II, piran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VI - TATA CARA PEMBERLAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBU8I
Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang benar dan dapat dipertanggungiawabkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data sebagai berikut :
- a. Nama wajib retribusi;
- b. Alamat wajib retribusi;
- c. Nomor Pokok Wajib Retribusi (NPWR);
- d. Ketetapan retribusi telekomunikasi; dan pengendalian menara
- e. Ditandatangani wajib retribusi.
BAB VI - TATA CARA PEMBERLAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBU8I
Pasal 9

- (1) Setelah menerima permohonan dari wajib retribusi, Kepala Dinas melakukan penelitian dan pemeriksaan di lapangan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), dan dapat melibatkan instansi terkait.
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah instansi yang secara langsung berhubungan dengan penyelenggaraan menara telekomunikasi.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim petugas pemeriksaan.
BAB VI - TATA CARA PEMBERLAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBU8I
Pasal 10

- (1) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan wajib retribusi
- (2) Pertimbangan be .: sebagai be#,,"P@gaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
- a. Aspek Sosial, ak telekomus;' 'e ssudnya adalah penyelenggara menara Social p\_ "asi telah melaksanakan program Corporate esponsibility (CSR) dengan baik.
- b. Aspek Eko · nom, maksudnya adalah penyelenggara menara telekor ikas' . . ke :: mun usi tidak dapat memenuhi ewajiban pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi karena kesulitan keuangan/pailit den gan dib li uktikan dengan Laporan/ Neraca Keuangan dan/ atau keputusan politik dari pejabat yang berwenang.
- c. Aspek Lingkungan, maksudnya adalah penyelenggara menara telekomunikasi telah menyediakan ruang terbuka hijau bagi masyarakat sekitar.
BAB VI - TATA CARA PEMBERLAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBU8I
Pasal 11

- (1) Besamya pemberian pengurangan dan keringanan retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditentukan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari retribusi terutang dengan ketentuan menara telekomunikasi telah berusia paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Perietapan pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana pada ayat (1) diperhitungkan sesuai dengan surat ketetapan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
BAB VI - TATA CARA PEMBERLAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBU8I
Pasal 12

Pembebasan retribusi pengendalian menara telekomunikasi diberikan kepada Pemilik Menara Telekomunikasi yang dipergunakan khusus untuk kepentingan negara setelah mendapat keputusan dari Bupati.
BAB VII - TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 13

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui kepala dinas.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan mbayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) j~ s memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ~iah iampaui an Bgpat tidgk memb"" {putusan honan pengembalian pembayaran ret us1 anggap {f.i57l", d%a sxRpLs hara sear anerna«an aim ,a wat paling lama 1 (satu) bulan.
Apabila ...
- () Apabila Wajib Retrib · , kelebihe Get usi mempunyaiutang retribusi lainnya e e 1 an pemba . · · · ak d pada ayat ', yaran retribusi sebagaimana dime :suC terlebih da,'''angsung diperhitungkan untuk melunasi ulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian ke : sebagaii celebihan pembayaran retribusi gemmana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
BAB VIII - TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBU8I YANG KEDALUWARSA
Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi. '
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbikan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran terse but.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih terdapat utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengakuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB VIII - TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBU8I YANG KEDALUWARSA
Pasal 15

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena ~i untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang [~L{"ii,'z7 suda edituwarsa sebasainaaa nmaksud
BAB IX - BANKBI ADMINISTRATIF
Pasal 16

- (1) Setiap Wajib Telekomunikasi waktunya atau administrasi. Retribusi Pengendalian Menara yang tidak membayar tepat pada kurang membayar dikenakan sanksi
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulannya dari retribusi yang terhutang atau kurang bayar.
BAB IX - BANKBI ADMINISTRATIF
Pasal 17

- ( 1) Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pengoperasian menara dilakukan oleh Lembaga atau Dinas yang mengeluarkan izin dan kewilayahan. serta Teknis aparat
- (2) Pengendalian pembangunan fisik dan penggunaan menara dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati berdasarkan laporan dinas/lembaga teknis yang mengeluarkan izin, aparat kewilayahan dan/ atau masyarakat.
BAB IX - BANKBI ADMINISTRATIF
Pasal 18

Tanggung jawab teknis pelaksanaan ketentuan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh lembaga teknis daerah atau dinas yang ditunjuk oleh Bupati.
BAB IX - BANKBI ADMINISTRATIF
Pasal 19

- (1) Kegiatan pengawasan penyelenggaraan menara telekomunikasi diselenggarakan dalam bentuk laporan, pemantauan dan evaluasi terhadap penerbitan perizinan serta pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan menara oleh penyedia menara telekomunikasi.
- (2) Pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi meliputi penerbitan izin pembangunan dan pemeliharaan menara telekomunikasi serta penyelenggaraan menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
·0964%
- (3) Kegiatan penerbitan 3 (2) terhada 1z1n sebagaimana dimaksud pada ayat isetengea,~[,"Y"pggaraan menara telekomunikasi, berupa pencabuu.," bentuk pengenaan sanksi telekomunikasi 1zin dan pembongkaran menara ketentuan pe Yang ternyata tidak sesuai dengan eraturan Bupati ini.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan B ti:: . upa ni mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang, pada tanggal 3 AM¢ 2014
Diundangkan di Sintang pada tanggal 2 i 2014
PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, M
YOSEPHA HASNAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 NOMOR 3.3
an"
PERATURAN BUPATT SINTANG
NOMOR
TAHUN 2014
TANGGAL
TENTANG
PEDOMAN PELAKSAN MENARA TELEKO~""" PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALAN IKASI DI KABUPATEN SINTANG
FORMAT PEMBERITAHUAN PENAGIHAN RETRIBUSI DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH
lalan M. Saad $intang 786n1 Kalimantan Barat Telp. (0565) 21867
Sintang 1
•••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • •·
Nomor
Lampiran
Perihal
Pemberitahuan Penagihan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Kepada Yth:
Sdr
.
Di­
TEMPAT
Berdasarkan pembukuan yang ada pada kami, bahwa Saudara belum membayar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun
sebesar
Rp
.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta dengan hormat kehadiran Saudara besok pada :
Hari / tanggal
Jam
Tempat
Keperluan
Catatan
Apabila Saudara telah melunasi untuk dapat menunjukan bukti pembayan kepada kami.
Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima
kasih.
KEPADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG,
Tembusan kepada Yth :
' pat sintang (sebagai laporan) + ...
3,
·····
·····
++u
··········
.
NIP.
�
,
LA
y",uPIRAN I
PERATURAN BUPATT SINTANG
NOMOR
TAHUN 2014
TANGGAL
TENTANG
-
3n0646
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN SINTA1NG
FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
r
\_,
i'
DINAS PENDAPATAN DAERAH
'?
tie!
Jalan M. Saad $lntang 786n1 Kellmantan Barat Telp. (0565) 21667
e
%5
-
,----
SKRD
Nomor Urut:
( Surat Ketetapan Retribusi Daerah ) Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun ...
I
I
I
I
I
,--
Nama
...
...
···················
.
·······
Alamat
.
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
. .
...
.
...
. .
. .
.
.
.
.
.
.
.
. .
.
'
.
. .
.
.
. .
.
NPWRD
·················
·····
...
.
.
.
.
. .
. .
.
.
..
.
...
.
.
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
-
Uraian
Jumlah (Rp)
No.
Nomor Rekening
.
...
...
..
...
...
...
1
- 2 Pengendalian Menara Telekomunikasi
- Tinggi Antena -
.
. .
.
.
.
.
.
.
... ... ...
·········
... ...
- Luas Area -
...
.
... ...
·······
...
.
...
... ... ... ...
- Site Are
... ...
- Titik Koordinat -
..
,
...
...
..
.. ...
.. ...
··•
...
...
.
. .
. .
.
.
.
.
.
. .
. . .
.
.
.
.
...
...
- Lokasi
... .. ... ...
- Nilai NJOP -
... ... ... ... ...
•··
..
..
... ... ... ...
- Nilai Retribusi -
.
······
.
...
... ...
- Masa Retribusi -
... ...
...
... ...
. .
. .
.
.
.
.
...
. .
.
. .
.
. .
.
. .
.
.
.
.
. .
Jumlah Ketetapan Pokok
Rp ...
...
,;-
..
:
···•
.
... ... ...
Dengan Huruf
·····•···········
...
Perhatian: . Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang larap penyetoran dilakukan pada Bendahara Penerimal \_
Kotetat in Retribusi Daera dengan menggunakan SKRD ( Surat pa
Sintang,
...
...
.
.
.
.
.
.
.
an Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang, Kabid Pajak dan Retribusi Daerah,
'
...
...
...
NIP. ...
.
...
t--
Penyetor:
Diterima oleh :
uang Untuk T eraan
n. Bendahara Penerima Dispenda Kabupaten Sintang
as Register/T ana Tangan
endehar Penenima:
Tanggal
...
,
...
Tande Tangan
Nama Terang
qAN Ii
PERATURAN BUPATI SINTA
NOMOR
:
TAHUN 204
TANGGAL
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN 3NAN
FORMAT SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERA
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG Ii) DINAS PENDAPATAN DAERAA Jalan M. Saad Sintang 78611 Telpon (0565) 21867 Fa.(0565) 21867
SSRD
No. SSRD
(SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH)
TAHUN: ________________
Nama Alamat NPWRD
L7smo
[7Rum
Menyetor berdasarkan
*)
L7so
No. Urut ... •·· ······ ····
Bulan ...
Tahun ...
Kegiatan
Jumlah
Ayat
Jenls Retribusl
Nomor
Rp.
...
Rp.
...
·····
...
...
Jumlah Setoran Retribusi
•
• • I • • •
•
• • • • • • • •
...
..
II
Pwngan hurt[[
Sintang, ... ··· ··· ··· ··· ··· ······ ·
• &gt; a oleh Diterime
·
Penyetor'
Ruang untuk teraan
at pembayaran Petugas Tempat
as Register / Tanda Tengan bendahara Penerima,
Tanggal
Tanda Tangan
Nama Terang
•
stands ketentuan yang l sesuai dengan dimiliki
V
□ pada kotakl
N
LAMPIRAN }
pERATURAN BUPATT SINTANG
NOMOR rANGGAL TENTANG
TAHUN 2014
PEDOMAN PELAKSANAAN MENARA TELEKOMuNiu'WOELOLAN RETRIBUSI PENGENDALIAN DI KABUPATEN SINTANG
FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERA4
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH
lalan M. Saad Sintang 78611 Kalimantan Bart Telp. (0565) 21867
SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH
Sintang,
Nomof
Lampiran
Perihal
Pemberitahuan Penagihan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Kepada Yth:
Sdr
.
Di­
TEMPAT
- Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terhadap :
Nama Sadan Usaha
Name Pemilik
Alamat
...
'
- II. Dari pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :
1. Pokok pajak yang harus dibayar
Rp
.
2. Telah dibayar tanggal
3. Pengurangan
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan ( 2+3)
- 5.
- Kurang dibayar ( 14)
- 6.
- Sanksi administrasi bunga ( Pasal ... Perda Nom 0r 4
Tahun 2012)
Rp.
Rp.
Rp
.
Rp.
Rp.
7. Jumlah yang harus dibayar (5+6)
Dengan huruf :
Rp
.
Sintang,
,s6608»888»»»s6,
An.KEPADA DISPENDA KABUPATEN SINTANG KABUPATEN SINTANG, Kabid. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
NIP.
&lt;.
t
MIL.TN CROSBY