PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 18 Tahun 2016
Tentang PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Berlaku: 18 Mei 2016
N/A
Preamble

Menimbang
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 120);
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
2. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
3. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
BAB II - KEANGGOTAAN
Pasal 2

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa diwakili 5 orang anggota;
- b. jumlah penduduk 1501 jiwa sampai dengan 2500 jiwa diwakili 7 orang anggota; dan
- c. jumlah penduduk lebih dari 2501 jiwa diwakili 9 orang anggota;
Bagian Kedua
Pengisian Keanggotaan BPD
BAB II - KEANGGOTAAN
Pasal 3

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah.
- (2) Keanggotaan BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan dalam musyawarah tingkat RT/RW, gabungan RT/RW, atau Dusun.
- (3) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari ketua RT/RW, golongan profesi, pemuka agama, tokoh pemuda, keterwakilan perempuan dan pemuka masyarakat lainnya.
BAB II - KEANGGOTAAN
Pasal 4

Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
Bagian Ketiga
Masa Keanggotaan BPD
BAB II - KEANGGOTAAN
Pasal 5

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Keanggotaan BPD habis masa keanggotaanya pada saat keanggotaan BPD baru pengucapan sumpah/janji.
Bagian Keempat
Peresmian Anggota BPD
BAB II - KEANGGOTAAN
Pasal 6

- (1) Anggota BPD diresmikan dengan keputusan Bupati berdasarkan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari kepala Desa.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat yang dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Anggota BPD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua BPD dalam rapat BPD.
- (4) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota BPD yang lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji anggota BPD yang baru dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud.
BAB II - KEANGGOTAAN
Pasal 7

- (1) Pengucapan sumpah/janji anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masingmasing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama:
- a. Islam, diawali dengan frasa 'Demi Allah';
- b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa 'Semoga Tuhan menolong saya';
- c. Budha, diawali dengan frasa 'Demi Hyang Adi Budha'; dan
- d. Hindu, diawali dengan frasa 'Om Atah Paramawisesa'.
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota BPD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.
BAB II - KEANGGOTAAN
Pasal 8

Sumpah/janji anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai berikut:
'Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara;
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia'.
Bagian Kelima
Penetapan Penggantian Anggota BPD Antarwaktu.
BAB II - KEANGGOTAAN
Pasal 9

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir keanggotaannya digantikan oleh anggota BPD Antarwaktu.
- (2) Masa keanggotaan BPD Antarwaktu adalah sisa masa keanggotaan BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Pengisian keanggotaan BPD Antarwaktu diproses berdasarkan daftar urut calon berikutnya pada hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan asal anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (4) Apabila anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan, tidak terdapat calon pengganti anggota BPD antarwaktu dalam satu wilayah sampai batas waktu yang telah ditetapkan maka keanggotaannya dapat diisi calon anggota BPD yang baru.
BAB II - KEANGGOTAAN
Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi pemekaran Desa, BPD Desa induk hanya dapat mengusulkan pengisian keanggotaan BPD antarwaktu dengan memenuhi syarat jumlah penduduk setelah terbentuknya Desa baru.
- (2) Anggota BPD yang berasal dari Desa pemekaran, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai terbentuknya BPD Desa hasil pemekaran.
- (3) Setelah terbentuknya Desa baru, anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan ke Desa asal pemilihannya.
- (4) Bagi desa baru hasil pemekaran, pengisian keanggotaan BPD nya perpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II - KEANGGOTAAN
Pasal 11

Anggota BPD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat BPD maupun di luar rapat BPD yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPD.
BAB II - KEANGGOTAAN
Pasal 12

Musyawarah penetapan pengisian keanggotaan BPD antarwaktu dilaksanakan oleh BPD, dengan ketentuan:
- a. jika ketua BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, musyawarah dipimpin wakil ketua BPD; dan
- b. jika wakil ketua atau anggota BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, musyawarah dipimpin ketua BPD.
BAB II - KEANGGOTAAN
Pasal 13

- (1) Pengisian keanggotaan BPD antarwaktu diusulkan pimpinan BPD kepada Bupati melalui kepala Desa.
- (2) Pengusulan pengisian keanggotaan BPD antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar pimpinan BPD disertai dengan berita acara rapat.
BAB II - KEANGGOTAAN
Pasal 14

Anggota BPD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
BAB III - FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 15

BPD mempunyai fungsi:
- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
Bagian Kedua
Hak BPD
BAB III - FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 16

BPD berhak:
- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Desa.
BAB III - FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 17

- (1) Anggota BPD berhak:
- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari APB Desa.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota BPD berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
BAB III - FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 18

- (1) Setiap anggota BPD mempunyai hak mengajukan usul rancangan Perdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan BPD dalam bentuk rancangan Perdes disertai penjelasan secara tertulis.
- (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan BPD dibahas dalam rapat BPD untuk mendapatkan saran dan pertimbangan dari anggota BPD lainnya.
- (4) Apabila berdasarkan saran dan pertimbangan terhadap rancangan Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh peserta rapat, maka rancangan Perdes tersebut dapat diputuskan menjadi prakarsa BPD.
- (5) Apabila berdasarkan saran dan pertimbangan terhadap rancangan Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diterima oleh peserta rapat, maka rancangan Perdes tersebut tidak dapat diusulkan menjadi prakarsa BPD.
- (6) Tata cara pembahasan rancangan Perdes atas prakarsa BPD mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 19

- (1) Setiap anggota BPD mempunyai hak mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, kepada pemerintah desa berkaitan dengan tugas dan fungsi BPD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.
BAB III - FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 20

- (1) Setiap anggota BPD dalam rapat BPD berhak mengajukan usul dan/atau pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, baik kepada pemerintah desa maupun kepada pimpinan BPD.
- (2) Usul dan/atau pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan.
BAB III - FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 21

Setiap anggota BPD berhak untuk memilih dan dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, menjadi anggota atau pimpinan BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 22

Setiap anggota BPD berhak mendapat tunjangan dari APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Kewajiban BPD
BAB III - FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 23

Anggota BPD wajib:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.
Bagian Keempat
Larangan BPD
BAB III - FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 24

Anggota BPD dilarang:
- a. merugikan kepentingan umum;
- b. meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- c. diskriminasi terhadap warga atau golongan masyarakat Desa;
- d. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- e. menyalahgunakan wewenang;
- f. melanggar sumpah/janji jabatan;
- g. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- h. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- i. sebagai pelaksana proyek Desa;
- j. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- k. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
BAB IV - PIMPINAN BPD
Pasal 25

- (1) Pimpinan BPD terdiri atas :
- a. 1 (satu) orang ketua;
- b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
- c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
BAB IV - PIMPINAN BPD
Pasal 26

Pimpinan BPD mempunyai tugas:
- a. memimpin rapat BPD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua, wakil ketua dan sekretaris;
- c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda Pemerintah Desa;
- d. melaksanakan keputusan BPD;
- e. mewakili BPD dalam berhubungan dengan lembaga Desa lainnya;
- f. mengadakan konsultasi dengan kepala Desa sesuai dengan keputusan BPD;
- g. menyusun rencana anggaran BPD bersama Pemerintah Desa; dan
- h. menyampaikan laporan kinerja pimpinan BPD dalam rapat BPD yang khusus diadakan untuk itu.
BAB V - MUSYAWARAH BPD
Pasal 27

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan pada hari kerja atau diluar hari kerja dan/atau pada siang hari atau malam hari.
- (2) Musyawarah BPD tidak diselenggarakan pada hari raya keagamaan, hari kemerdekaan dan hari besar lainnya yang dinyatakan libur oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
BAB V - MUSYAWARAH BPD
Pasal 28

- (1) Hari dan jam kerja BPD disesuaikan dengan kondisi Desa masingmasing dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Ketentuan mengenai hari dan jam kerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam tata tertib BPD.
Bagian Kedua
Tempat Musyawarah
BAB V - MUSYAWARAH BPD
Pasal 29

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan di kantor BPD.
- (2) Dalam hal Musyawarah BPD tidak dapat dilaksanakan di kantor BPD karena kebutuhan atau alasan tertentu, Musyawarah BPD dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh pimpinan BPD.
Bagian Ketiga
Jenis Musyawarah
BAB V - MUSYAWARAH BPD
Pasal 30

- (1) Musyawarah BPD terdiri dari :
- a. musyawarah pimpinan BPD;
- b. musyawarah Desa;
- c. musyawarah APBDesa;
- d. musyawarah khusus;
- e. musyawarah kerja;
- f. musyawarah dengar pendapat; dan/atau
- g. musyawarah lainnya.
- (2) Musyawarah pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan musyawarah para anggota pimpinan BPD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua BPD.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu (bukan musyawarah BPD), yaitu mulai dari penetapan calon, pemilihan calon, dan penetapan calon terpilih.
- (4) Musyawarah APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan musyawarah anggota BPD dalam membahas anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua BPD bersama kepala Desa.
- (5) Musyawarah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah musyawarah anggota BPD yang dipimpin oleh ketua BPD untuk melaksanakan acara khusus dan membahas hal-hal khusus.
- (6) Musyawarah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan musyawarah antara BPD dan kepala Desa atau perangkat Desa yang ditunjuk.
- (7) Musyawarah dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan musyawarah antara BPD dan pemerintah Desa.
- (8) Musyawarah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan musyawarah yang perlu diadakan yang dipimpin oleh ketua atau wakil Ketua BPD dengan Kepala Desa atau Perangkat Desa.
BAB V - MUSYAWARAH BPD
Pasal 31

- (1) Semua musyawarah BPD pada dasarnya bersifat terbuka untuk umum, kecuali musyawarah tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Musyawarah BPD bersifat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan, kecuali untuk musyawarah yang membahas dan memutuskan hal mengenai:
- a. usulan peresmian Kepala Desa terpilih;
- b. pemilihan Pimpinan BPD;
- c. persetujuan Perdes dan APB Desa;
- d. persetujuan utang-piutang Desa;
- e. persetujuan pinjaman Desa;
- f. persetujuan kerja sama Desa;
- g. persetujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
- h. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
- i. persetujuan kebijakan tata ruang Desa; dan
- j. persetujuan RPJM Desa.
BAB V - MUSYAWARAH BPD
Pasal 32

Musyawarah BPD yang bersifat tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dinyatakan oleh pimpinan BPD berdasarkan kesepakatan peserta musyawarah sesuai dengan substansi yang akan dibahas.
BAB V - MUSYAWARAH BPD
Pasal 33

- (1) Pembicaraan dalam musyawarah BPD yang bersifat tertutup tidak boleh diumumkan.
- (2) Materi yang telah disepakati dalam musyawarah BPD yang bersifat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta musyawarah.
- (3) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau materi musyawarah BPD yang bersifat tertutup yang harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakannya.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Daftar Hadir Anggota BPD.
BAB V - MUSYAWARAH BPD
Pasal 34

- (1) Setiap anggota BPD wajib menghadiri Musyawarah BPD sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota BPD yang menghadiri Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir.
- (3) Para undangan yang menghadiri Musyawarah BPD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (4) Anggota BPD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.
Bagian Kelima
Pimpinan Musyawarah BPD
BAB V - MUSYAWARAH BPD
Pasal 35

- (1) Musyawarah BPD dipimpin oleh ketua BPD apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap.
- (2) Dalam hal ketua BPD berhalangan hadir, musyawarah BPD dipimpin oleh wakil ketua BPD.
- (3) Dalam hal ketua dan wakil ketua berhalangan hadir, musyawarah BPD dipimpin oleh salah satu anggota BPD.
BAB V - MUSYAWARAH BPD
Pasal 36

Dalam hal musyawarah BPD sesuai dengan bidang yang ditentukan, pimpinan musyawarah dipimpin oleh anggota BPD yang membidanginya.
BAB V - MUSYAWARAH BPD
Pasal 37

- (1) Setiap musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (2) Apabila anggota BPD yang hadir kurang dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD, musyawarah BPD ditunda paling lama 120 (seratus dua puluh) menit.
- (3) Apabila terjadi penundaan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan musyawarah BPD mengumumkan kepada peserta musyawarah.
Bagian Keenam Pengambilan Keputusan BPD
BAB V - MUSYAWARAH BPD
Pasal 38

- (1) Pengambilan keputusan BPD dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Setiap rapat BPD dalam pengambilan keputusan dengan cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila memenuhi kuorum.
- (5) Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.
Bagian Ketujuh Berita Acara Musyawarah BPD
BAB V - MUSYAWARAH BPD
Pasal 39

- (1) Setiap hasil musyawarah BPD dituangkan dalam notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua BPD.
- (2) Hasil musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan berita acara rapat serta daftar hadir rapat.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Sekretaris BPD dan ditandatangani oleh pimpinan musyawarah.
- (4) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. tanggal pelaksanaan musyawarah BPD;
- b. jenis musyawarah BPD;
- c. agenda musyawarah BPD;
- d. peserta musyawarah BPD; dan
- e. hasil/kesimpulan musyawarah BPD.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Ketua BPD.
- (6) Hasil musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memberikan persetujuan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
BAB VI - TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH BPD
Pasal 40

- (1) Rancangan Peraturan Desa dapat berasal dari BPD atau kepala Desa.
- (2) Penyusunan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas:
1. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
2. rencana pembangunan Desa;
3. penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan
4. aspirasi masyarakat Desa.
BAB VI - TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH BPD
Pasal 41

- (1) Rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.
BAB VI - TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH BPD
Pasal 42

- (1) Rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Penyusunan dan penetapan Rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
BAB VI - TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH BPD
Pasal 43

- (1) Rancangan peraturan Desa yang berasal dari kepala Desa diajukan dengan surat kepala Desa kepada pimpinan BPD.
- (2) Rancangan peraturan Desa yang berasal dari kepala Desa disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH BPD
Pasal 44

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang :
- a. rencana pembangunan jangka menengah Desa;
- b. rencana kerja Pemerintah Desa;
- c. APB Desa; dan
- d. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.
BAB VI - TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH BPD
Pasal 45

- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
BAB VI - TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH BPD
Pasal 46

- (1) Rancangan peraturan Desa yang berasal dari BPD atau kepala Desa dibahas oleh BPD dan kepala Desa untuk mendapatkan kesepakatan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 2 (dua) tahap:
- a. pembahasan rancangan peraturan Desa tahap pertama meliputi kegiatan:
1. dalam hal rancangan peraturan Desa berasal dari kepala Desa dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
- a) penjelasan kepala Desa dalam musyawarah BPD mengenai rancangan peraturan Desa;
- b) pendapat BPD terhadap rancangan peraturan Desa; dan
- c) jawaban kepala Desa terhadap pendapat BPD.
2. dalam hal rancangan peraturan Desa berasal dari BPD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
- a) penjelasan pimpinan BPD dalam musyawarah BPD mengenai rancangan peraturan Desa;
- b) pendapat kepala Desa terhadap rancangan peraturan Desa; dan
- c) jawaban pimpinan BPD terhadap pendapat kepala Desa.
3. pembahasan dalam musyawarah BPD dilakukan bersama dengan kepala Desa atau perangkat Desa yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- b. pembahasan rancangan peraturan Desa tahap kedua meliputi kegiatan:
1. penyampaian laporan pimpinan BPD yang berisi proses pembahasan dan hasil pembahasan; dan
2. kesepakatan bersama antara BPD dengan kepala Desa.
BAB VI - TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH BPD
Pasal 47

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.
- (3) Penarikan kembali rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh BPD, dilakukan dengan keputusan BPD dengan disertai alasan penarikan.
- (4) Penarikan kembali rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh kepala Desa, disampaikan dengan surat kepala Desa disertai alasan penarikan.
- (5) Rancangan peraturan Desa yang ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat diajukan lagi pada masa musyawaran BPD yang sama.
BAB VI - TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH BPD
Pasal 48

- (1) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan BPD.
Bagian Kedua
Tata Cara Musyawarah Rencana dan Program Pemerintah Desa
BAB VI - TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH BPD
Pasal 49

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Rencana dan Program Pemerintah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala Desa.
BAB VI - TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH BPD
Pasal 50

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, membahas dan menyepakati sebagai berikut:
- a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
- c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang:
- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut:
- a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
- c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan
- d. rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
BAB VI - TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH BPD
Pasal 51

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidik;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok perajin;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
- j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
BAB VI - TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH BPD
Pasal 52

- (1) BPD bersama dengan kepala Desa mempersiapkan rencana Musyawarah Desa dalam dua bentuk yaitu:
- a. Musyawarah Desa terencana; dan
- b. Musyawarah Desa mendadak;
- (2) Musyawarah Desa terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipersiapkan Badan Permusyawaratan Desa pada tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Perencanaan pada tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi rencana kegiatan beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (4) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
- b. panitia;
- c. jadwal kegiatan;
- d. tempat penyelenggaraan;
- e. sarana/prasarana pendukung;
- f. media pembahasan;
- g. peserta, undangan dan pendamping; dan
- h. pengolahan hasil Musyawarah Desa.
- (5) Rencana kegiatan dan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan mengutamakan swadaya gotong royong dan penghematan keuangan Desa.
- (6) Penghematan keuangan Desa sebagai dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan cara menggabungkan pembahasan tentang beberapa hal yang bersifat strategis di dalam sebuah Musyawarah Desa.
BAB VI - TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH BPD
Pasal 53

Pelaksanaan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Tata Cara Pengawasan Kinerja Kepala Desa
BAB VI - TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH BPD
Pasal 54

- (1) BPD sesuai dengan tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala Desa.
- (2) Pengawasan terhadap kinerja kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyaratan di Desa.
- (3) Dalam rangka melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD dapat meminta keterangan kepada kepala Desa.
- (4) Kepala Desa dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam musyawarah yang dilaksanakan oleh BPD.
- (5) Apabila kepala Desa tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menugaskan perangkat Desa terkait untuk mewakilinya.
Bagian Keempat Tata Cara Menyatakan Pendapat
BAB VI - TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH BPD
Pasal 55

- (1) Kepala Desa dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan anggota BPD dalam musyawarah yang diadakan oleh BPD.
- (2) Apabila kepala Desa tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menugaskan aparatur Desa terkait untuk mewakilinya.
- (3) Setiap anggota BPD dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan tertulis kepala Desa.
- (4) Terhadap penjelasan tertulis kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD dapat menyatakan pendapatnya.
- (5) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara resmi oleh BPD kepada kepala Desa.
- (6) Pernyataan pendapat BPD atas penjelasan tertulis kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan untuk BPD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk kepala Desa dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.
- (7) Pernyataan pendapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan evaluasi.
Bagian Kelima
Tata Cara Penampungan atau Penyaluran Aspirasi Masyarakat
BAB VI - TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH BPD
Pasal 56

- (1) BPD menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
- (2) BPD melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Desa mengenai hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa.
- (3) Berdasarkan masukan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD menyelenggarakan rapat anggota untuk merumuskan pandangan resmi BPD.
- (4) Pandangan resmi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam berita acara tentang hasil rapat anggota BPD.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pandangan resmi BPD dalam pembahasan tentang hal yang bersifat strategis di Musyawarah Desa.
BAB VI - TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH BPD
Pasal 57

- (1) BPD menyebarluaskan informasi tentang hasil pengkajian keadaan desa kepada masyarakat Desa.
- (2) Masyarakat desa dapat berpartisipasi dalam penyusunan RPJMDesa dengan menyalurkan aspirasi kepada BPD.
- (3) Dalam rangka menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menyelengarakan Musyawarah Desa untuk perencanaan Desa.
- (4) Dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD harus mengundang masyarakat dusun dan/atau kelompok masyarakat yang mengajukan usulan rencana kegiatan pembangunan Desa.
BAB VII - TATA KERJA ANGGOTA BPD
Pasal 58

Tata kerja anggota BPD:
- a. menunjukkan profesionalisme sebagai anggota BPD;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja BPD, kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan BPD;
- e. menghadiri rapat BPD secara fisik;
- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat BPD;
- g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar Daerah, baik atas beban APB Desa maupun pihak lain;
- i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan BPD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat BPD yang tidak dihadirinya kepada pihak lain;
- k. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas, kecuali atas alasan tertentu dan seizin pimpinan BPD; dan
- l. memiliki sikap, perilaku, dan ucapan yang tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan adat budaya yang berlaku dalam menjalankan tugas.
BAB VIII - PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD
Pasal 59

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
6. c, karena:
- a. berakhir masa keanggotaan;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. dinyatakan melanggar sumpah/janji;
- d. tidak menghadiri rapat BPD selama 4 (empat) kali berturut-turut selama masa persidangan tahunan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; atau
- f. melanggar larangan sebagai anggota BPD.
- (3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD.
- (4) Pengusulan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Keputusan BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati.
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 60

- (1) Anggota BPD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- b. pemberhentian sementara; atau
- c. pemberhentian.
- (3) Dalam hal sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 61

- (1) Anggota BPD yang dinyatakan terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sebagai anggota BPD.
- (2) Anggota BPD yang dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sebagai anggota BPD.
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 62

Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 ditetapkan dengan keputusan Bupati.
BAB X - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 63

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. keanggotaan BPD;
- b. fungsi, hak, kewajiban dan larangan BPD;
- c. pelaksanaan hak anggota BPD;
- d. jenis musyawarah BPD;
- e. waktu musyawarah BPD;
- f. pimpinan musyawarah BPD;
- g. tata cara musyawarah BPD;
- h. pembuatan berita acara musyawarah BPD; dan
- i. sanksi administratif.
BAB X - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 64

- (1) BPD yang telah menetapkan peraturan tata tertib sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) BPD yang belum menetapkan peraturan tata tertib setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini, wajib menetapkan peraturan tata tertib dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan Peraturan Bupati ini.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 65

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.
Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 18 Mei 2016
BUPATI KAYONG UTARA,
HILDI HAMID
Diundangkan di Sukadana pada tanggal 18 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,
HILARIA YUSNANI
BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2016 NOMOR 18