PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 4D Tahun 2023
Tentang PEDOMAN PENGELOLAAN BN)AN LAYANAN UMUM DAERAII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
Berlaku: 12 Tahun 1950
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NoMoR 4D tanuuzots TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BN)AN LAYANAN UMUM DAERAII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAIIA ESA
BUPATI SITUBONDO,
bahwa guna efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 195O Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 5.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Tcknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 6.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor lO9 IPMK.OS |2OOT tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum. 7.
MEMUTUSI{AN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUI'IGAN
PEMERINTAII KABUPATEN SITUBONDO. Menetapkan
BAB II - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 2

- (1) BLUD wajib menetapkan Renstra Bisnis.
- (2) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penJrusunan RBA dan evaluasi kinerja.
- (4) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pernyertaan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan, dan proyeksi keuangan lima tahunan.
- (1) BLUD wajib menyusun RBA.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Renstra Bisnis.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan 1ain, APBD, APBN, dan sumbersumber pendapatan BLUD lainnya.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan scbagai RKA-SKPD.
BAB II - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 4

RBA merupakan penjabaran dari program dan kegiatan BLUD.
BAB II - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 5

- (1) RBA memuat:
- a. kinerja tahun berjalan;
- b. asumsi mikro dan makro;
- c. target kinerja;
- d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
- e. perkiraan harga;
- f. anggaran pendapatan dan biaya;
- g. besaran persentase ambang batas;
- h. prognosa iaporan keuangan;
- i. perkiraan majtt (fonuard estimatel;
- j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
- k. ringkasan pcndapatan dan biaya.
13. Ringkasan pendapatan dan biaya termasuk rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dan huruf k dikonsolidasikan dengan APBD. (2\
14. RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal, dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan' (3)
BAB II - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 6

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) disampaikan sesuai dengan jadwat penyusunan APBD.
- (2) RBA-BLUD disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dibahas'IAPD.
BAB II - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 7

- (1) TAPD melakukan penelaahan RBl\ BLUD dan RKA SKPD.
- (2) Penelaahan meliputi kesesuaian usuian anggaran dengan dokumen perencanaan, tr-rgas pokok dan fungsinya masing-masing termasuk menghilung dan menganalisis pembiayaan akibat dbfisit atau surplus penganggaran.
- (3) RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD, dituangkan dalam Rancangan Pe:aturan Daerah tentang APBD.
BAB II - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 8

- (1) RBA disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Seluruh sumber dan alokasi biaya dikonversikan sesuai keiompok dan jenis belanja dalam APBD, dengan menggunakan basis kas.
BAB II - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 9

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD yang telah ditetapkan, menjadi dasar pemimpin BLUD melakukan penyesuaian RBA dan menetapkan RBA secara definitif.
- (2) RBA yang telah ditetapkan secara definitif sebagaimana dimaksud Ayat (1) menjadi dasar penyusunan DPABLUD.
BAB III - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 11

- (1) DPA-BLUD merupakan dasar pelaksanaan anggaran BLUD.
- (2) DPA-BLUD menjadi dasar penarikan dana yang bersumber APBD.
- (3) DPA-BLUD menjadi lampiran dari perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan pemimpin BLUD.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan: a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
- b. kincrja kcuangan;
- c. manfaat bagi masyarakat
- (5) Pclaksanaan lcbih lanjut fungsi DPA-BLUD scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Ayat (21, dan Ayat (3) dilaksanakan sesuai dcngan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Bagian Kedua Pendapatan
BAB III - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 12

Pendapatan Ill,UI) bcrsumbcr dari :
- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dcngan pihak lain;
- d. APBD;
- c. APBN; dan
- f. lain-lain pcndapatan BI.UD yang sah, antara lain:
1. hasil pcnjualan kckayaan yang tidak dipisahkan;
2. hasil pcmanfaatan kckaYaan;
3. jasa giro;
4. pcndapal.an bunga;
5. parkir;
6. kcuntungan sclisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
7. komisi potongan, ataupun bcntuk lain scbagai akibat dari pcnjualan dan/atau pcngadaan barang dan/atau jasa;
- U. hasil invcstasi.
BAB III - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 13

- Pcndapatan tll,Ul) scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kccuali yang bcrasal dari hibah tcrikat, dapat dikclola langsung untuk membiayai pcngeluaran BLUD sesuai IIBA. (1)
- I libah tcrikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipcrlakukan scsuai pcruntukannya. {2\
- Pcndapatan BLUD yang bersumbcr dari jasa layanan, hibah, hasil kcrjasama dcngan pihak lain, dan lain-lain pendapatan 13LUD yang sah, dilaksanakan mclalui rckcning kas [ll,Ul) dan dicatat dalam kode rckening kclompok pcndapatan asli dacrah pada jcnis lain-lain pcndapatan asli dacrah yang sah dengan obyck pcndapatan BLUD. (3)
BAB III - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 14

- (1) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (3) dilaporkan kepada PPKD setiap bulan tanpa menyertakan bukti transaksi.
- (2) Seluruh pendapatan Unit Kerja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilaporkan kepada PPKD melalui kepala SKPD setiap bulan tanpa menyertakan bukti transaksi.
- (3) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (3) disusun dan disimpan oleh BLUD.
BAB III - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 15

Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN/APBD, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan'
Bagian Ketiga
- (1) Biaya BLUD merupakan biaya operasional dan non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi'
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membialTai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan, dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program, daa kegiatan.
BAB III - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 17

- (1) Biaya operasional sebagatmana dimaksud dalam Pasal l6 ayat (l ), terdiri dari:
- a. biaya pelayanan, meliPuti:
3. I . biaya pegau'ai;
2. biaya bahan;
3. biaya jasa pelayanan;
4. biaya pemeliharaan;
,
5. biaya barang dan jasa;dan
6. biaya pelayanan lain-lain.
- b. biaya umum dan administrasi, meliputi:
1. biaya pegawai;
2. biaya administrasi kantor;
3. biaya pemeliharaan;
4. biaya barang dan jasa;
5. biaya promosi;dan
6. biaya umum dan administrasi lain-lain'
10. (2t Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan'
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
BAB III - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 18

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat ( I ), terdiri dari:
- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.
BAB III - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 19

Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang berasal dari APBN dan APBD diselenggarakan dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 20

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dilaporkan kepada PPKD setiap bulan tanpa menyertakan bukti transaksi.
- (2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengeiuaran biaya SKPD BLUD disusun dan disimpan oleh SKPD BLUD.
- (3) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengeluaran biaya Unit Kerja BLUD disusun oleh unit kerja BLUD dan disampaikan kepada Kepala SKPD.
- (4) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).
BAB III - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 21

- (1) Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
2. (2t Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara delinitif.
3. Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat. (3)
4. Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada BLUD dengan status BLUD Penuh. (41
5. Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan mekanisme perubahan APBD. (s)
- BLUD dapat melakukan pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atas pendapatan yang melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan. (1)
- Kdlebihan target pendapatan yang dapat langsung dipergunakan, didasarkan pada ambang batas RBA. (2t
- Besaran ambang batas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari target pendapatan selama satu tahun. (3)
- Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA oleh PPKD. (41
BAB III - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 23

- (1) Pergeseran anggaran pada program, kegiatan, dan jenis biaya dilakukan dengan mengajukan rencana perubahan anggaran kepada Bupati sesuai mekanisme perubahan APBD.
- (2) Pcrgcscran anggaran pada rincian obyck biaya dilakukan olch pcmimpln BLUI) dan disahkan oleh PPKD.
Bagian Keempat Pengelolaan Kas
BAB III - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 24

Transaksi pcncrimaan dan pcngcluaran kas yang dananya bersumbcr dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dcngan pihak lain, dan lain-lain pcndapatan yang sah, dilaksanakan melalui rckcning kas lll.UD.
BAB III - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 25

- (l) Dalam rangka pcngclolaan kas, BLUD
- mcnyclcnggarakan:
- a. pcrcncanaan pcncrimaan dan pengeluaran kas;
- b. pcmungutan pcndapatan atau tagihan;
- c. pcnyimpanan kas dan pcngelolaan rckcning bank;
- d. pcmbayaran;
- e. pcrolchan sumbcr dana untuk menutup defisit jangka pendek;
- f. pcmanlaatan surplus kas jangka pcndck untuk mcmpcrolch pcndapatan tambahan.
- (2) Pcngclolaan kas lll,UD dilaksanakan bcrdasarkan praktck bisnis yang schat.
- (3) Rckcning bank scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan rekening BLUD yang ditetapkan dcngan Kcputusan Bupati.
- (4) Pcncrimaan BLUD disetor seluruhnya ke rekening BLUI) pada hari kcrja bcrikutnya dan dilaporkan kcpada pejabat kcuangan BLUD.
Bagian Kelima
Piutang
BAB III - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 26

- (1 ) BLUD dapat mcmbcrikan piutang schubungan dcngan pcnycrahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang bcrhubungan langsung maupun tidak langsung dcngan kcgiatan BLUD.
- (2) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tcmpo.
- (3) BLUD untuk melaksanakan tagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, analisis umur piutang, dan menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD.
- (4) Piutang yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
3. (s) Piutang dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Penghapusan terhadap piutang BLUD yang terjadi sebelum penerapan PPK BLUD, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baglan Keenam
Utang
BAB III - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 27

- BLUD dapat melakukan utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain. (1)
- Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa utang jangka pendek atau utang jangka panjang' (21
- Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka pendek hanya untuk belanja operasional termasuk untuk menutup defisit kas. (3)
- Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/ modal. (41
- Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (41, terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan bupati. (s)
- Setiap utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk perikatan pinjaman. (6)
BAB III - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 28

- Pembayaran kembali utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, menladi tanggung jawab BLUD. (1)
- Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA. (2t
Bagian Ketujuh
- (1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD.
2. (2t Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan BLUD apabila melaksanakan PPK BLUD dengan status BLUD Penuh.
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.
BAB III - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 3

O
- BLUD dapat melakukan investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), atas persetujuan Bupati. (1)
- SKPD BLUD dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis disertai dengan studi kelayakan investasi. (21
- Unit Kerja BLUD dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis dengan persetujuan Kepala SKPD dan disertai dengan studi kelayakan investasi. (3)
- Bupati dapat memberikan persetujuan atau penolakan dengan memperhatikan studi kelayakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3). (41
- Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar investasi jangka panjang BLUD. (s)
BAB III - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 31

Dalam hal BLUD mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada pemerintah daerah.
- (1) BLUD dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (21 Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayal (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh mengurangi kewenangan yang dimiliki BLUD dan/atau mengurangi aset.
BAB III - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 33

- Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), antara lain: (1)
- a. kerjasama operasional;
- b. sewa menyewa; dan
- c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.
- Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak' (21
- Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/ pemakaian barang/alat BLUD kepada pihak-pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala. (3)
- Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD' (4)
- Kerjasama yang dilaksanakan SKPD BLUD dan Unit Kerja BLUD dilaporkan kePada BuPati' (s)
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan manajemen dan proses operasional kerjasama diatur oleh pemimpin BLUD. (6)
Baglan Kesembilan Pengadaan Barang dan/atau Jasa
BAB III - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 34

- Pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah. (1)
- Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel, dan praktek bisnis yang sehat' (2t
BAB III - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 35

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
2. Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada BLUD dengan status BLUD Penuh. (2t
3. Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dana seluruhnya berasal dari: (3)
- a. jasa layanan;
- b. hibah tidak terikat;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
- d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
BAB III - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 36

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, bdrdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD dengan persetujuan Bupati.
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.
- (3) Mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa BLUD sebelum Pemimpin BLUD menetapkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendasarkan pada peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB III - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 37

Pengadaan barang dan/atau jasa y;ing dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi SKPD BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.
BAB III - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 38

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat berbentuk pejabat, tim/ panitia BLUD yang dibentuk oleh pemimpin BLUD, atau Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
BAB III - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 39

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- (1) Barang hasil pengadaan BLUD dapat berupa barang aset tetap atau barang persediaan.
- (2) Barang hasil pengadaan BLUD berupa barang aset tetap dicatat dalam buku inventaris sebagai barang milik daerah.
- (3) Barang hasil pengadaan BLUD berrrpa barang pakai habis dicatat dalam kartu persediaan.
BAB III - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 41

- ( 1) BLUD tidak dapat menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) SKPD BLUD dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis.
- (3) Unit Kerja BLUD dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis dengan persetujuan Kepala SKPD.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan cara di nusnahkan, dijual, ditukar, dan/ atau dihibahkan.
- (5) Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya berasal dari pendapatan BLUD selain dari APBD/APBN merupakan pendapatan BLUD dan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD.
U
- (6) Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya sebagian/ seluruhnya berasal dari APBD/APBN bukan merupakan pendapatan BLUD dan wajib disetor ke rekening Kas Umum Daerah
2. (71 Penghapusan aset tetap dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Pemanfaatan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi BLUD wajib mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB III - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 42

Tanah dan bangunan BLUD disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- Surplus anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran. (1)
- Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD. (2t
Setiap kerugian daerah pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.
Penatausahaan keuangan BLUD paling sedikit memuat :
- a. pendapatan/ biaYa;
- b. penerimaan / pengeluaran;
- c. utang/ piutang;
- e. ekuitas dana.
- d. persediaan, aset tetap, dan investasi; dan
BAB III - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 46

- (1) Penatausahaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
BAB III - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 47

- (1) Pemimpin BLUD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD.
- (2) Kebijakan penatausahaan keuangan Unit Kerja BLUD ditetapkan atas persetujuan Kepala SKPD.
- (3) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), disampaikan kepada PPKD.
AKUNTANSI, PELAPORAN, DAN PERTANGG}UITCN,AWABAN
Bagiaa Kesatu Akuntansi
BAB III - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 48

- (1) BLUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan pralrtek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.
BAB III - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 49

- (1) Akuntasi dan laporan keuangan BLUD dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
- (2) Akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual.
BAB III - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 5

O
- (1) Dalam penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual, pemimpin BLUD meny'usun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai dengan jenis layanan.
- (2) Kebijakan akuntasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, biaya, dan peristiwa setelah tanggal neraca.
Bagian Kedua
Pelaporan da! Pertanggungiawaban
BAB III - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 51

- (1) Laporan keuangan BLUD terdiri dari neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, disertai dengan laporan kinerja.
2. (2t Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/ keluaran BLUD.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB III - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 52

- (1) Setiap triwulan BLUD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD-SKPD wajib men5rusun dan menyampaikan laporal keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.
BAB V - TARIF LAYANAN Pasal 53
Pasal 54

- (1) Tarii layanan BLUD diusulkan olch pcmimpin BLUD kcpada Bupati melalui Sckrctaris Dacrah.
2. (21 Tarit layanan BLUD ditctapkan olch Bupati dan disampaikan kcpada pimpinan DPRD.
- (3) Pcnctapan tarif layanan scbagaimana dimaksud pada ayat (2), mcmpcrtimbangkan kontinuitas dan pcngembangan layanan, daya beli masyarakat, scrta kompctisi yang schat.
- (4) Bupati dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mcmbcntuk tim.
- (5) Pembentukan tim scbagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh bupati yang kcanggotaannya dapat bcrasal dari:
- a. pcmbina tcknis;
- b. pembina keuangan;
- c. unsur perguruan tinggi;
- d. lcmbaga profesi.
BAB V - TARIF LAYANAN Pasal 53
Pasal 55

- (1) Pcraturan flupati mengcnai tarif layanan BLUD dapat dilakukan pcrubahan scsuai kcbutuhan dan pcrkembangan keadaan.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ), dapat dilakukan sccara kcse luruhan maupun per unit layanan.
- (3) Proscs pcrubahan tarif scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpcdoman pada kctentuan Pasal 54.
BAB VI - STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 56

- (1) Bupati mcnctapkan standar pclayanan minimal BLUD dalam rangka menjamin ketcrscdiaan, kctcrjangkauan, dan kualitas pelayanan umum yang dibcrikan oleh BLUD.
- (2) Standar pclayanan minimal BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pcmimpin BLUD kcpada Bupati.
BAB VII - PE.IABAT PENGELOLA DAN PBGAWAI
Pasal 57

- (1) Pejabat pengelola BLUD terdiri atas:
- a. Pemimpin;
- b. Pejabat keuangan;
- c. Pejabat teknis.
- (2) Pejabat pengelola BLUD ditetapkan oleh Bupati.
BAB VII - PE.IABAT PENGELOLA DAN PBGAWAI
Pasal 58

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD diutamakan berasal dari PNS dan dapat berasal dari non PNS.
- (2) Pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS bekerja untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak kerja.
- (3) Kontrak pejabat pengelola dan pegawai non PNS dapat diperbaharui atas pertimbangan kinerja dan kebutuhan BLUD.
- (4) Pemimpin BLUD menyampaikan laporan pembaharuan kontrak kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (1) Hak pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS sebagai berikut:
- a. mendapatkan gaji setiap bulan, dengan besaran sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD;
- b. memperoleh cuti.
- (2) Pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS dapat diberikan tunjangan.
- (3) Kewajiban pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS sebagai berikut:
- a. menandatangani kontrak kerja dan surat pernyataan tidak menuntut diangkat sebagai PNS;
- b. melaksanakan pekerjaan dengan jujur, cermat, teliti, dan bersedia menanggung segala akibat yang terjadi karena kelalaian atau kesengajaan dalam melaksanakan l-ugas sesua bidangnya;
- c. mengutamakan kepentingan dinas di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, dan menghindari segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan dinas oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara dan pemerintah daerah;
- d. memperhatikan dan meiaksanakan segala ketentuan pemerintah daerah baik yang menyangkut ketugasan maupun yang berlaku secara umum;
- e. melaksanakan tugas yang dibebankan dengan sebaikbaiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- g. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hai yang dapat membahayakan atau merugikan pemerintah daerah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- h. mentaati ketentuan jam kerja yang ditetapkan;
- i. memakai pakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. menggunakan dan memelihara barang-barang milik pemerintah daerah dengan sebaik-baiknya;
- k. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugas masingmasing;
1. menjadi teladan yang baik dalam masyarakat;
- m. mentaati seluruh peraturan yang ditetapkan oleh BLUD;
- n. mentaati peraturan perunddng-undangan yang berlaku.
- (4) Larangan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS sebagai berikut:
- a. melakukan tindakan yang ,dapat menurunkan kehormatan atau martabat pemerintah daerah;
- b. menyalahgunakan wewenang;
- c. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang laill dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- d. menjadi pegawai atau bekerja untuk perusahaan lain;
- e. memiliki, menjual, rnembeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik pemerintah daerah secara tidak sah;
- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, teman kerja atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pemerintah daerah;
- g. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- h. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- i. ikut serta dalam kampanye calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, atau DPR;
- j. memberi dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah, dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye.
Bagian Ketiga
Pengadaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - PE.IABAT PENGELOLA DAN PBGAWAI
Pasal 61

- Pengadaan Pejabat Pengelola BLUD dan/atau pegawai BLUD non PNS diselenggarakan oleh SKPD BLUD atau SKPD. (1)
- Pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS sesuai dengan pemenuhan pegawai dari PNS, kebutuhan, dan kemampuan keuangan BLUD. (2t
BAB VII - PE.IABAT PENGELOLA DAN PBGAWAI
Pasal 62

- (1) Pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemimpin BLUD mengajukan permohonan persetujuan pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
- b. Badan Kepegawaian Daerah melakukan analisis atas usulan pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai berdasa.rkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 aYat (21;
- c. Bupati memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan permohonan pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai berdasarkan hasil analisis yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah.
2. (2t Pemimpin BLUD berdasarkan persetujuan Bupati, membentuk panitia pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS.
- (3) Tata cara pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS sebagai berikut:
- a. pengumuman melalui media massa dan/atau website Pemerintah Kabupaten Situbondo;
- b. seleksi administrasi;
- c. pengumuman calon pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS yang lolos seleksi administrasi;
- d. ujian seleksi;
- e. pengumuman hasil ujian seleksi.
BAB VII - PE.IABAT PENGELOLA DAN PBGAWAI
Pasal 63

Pemimpin BLUD dalam melaksanakan pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS menetapkan persyaratan administrasi, materi ujian, dan metode ujian seleksi.
BAB VII - PE.IABAT PENGELOLA DAN PBGAWAI
Pasal 64

- (1) Pengangkatan pegawai BLUD non PNS ditetapkan oleh pemimpin BLUD.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS berhenti atau diberhentikan oleh pemimpin BLUD, apabila:
- a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. berakhir masa kontrak;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas pekerjaan yang dibebankan; atau
- e. tidak dapat melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan.
BAB VII - PE.IABAT PENGELOLA DAN PBGAWAI
Pasal 65

Pemimpin BLUD melaporkan hasil pengadaan pejabat pengeloladan/atau pegawai BLUD non PNS kepada Bupati melalui KepalaBadan Kepegawaian Daerah.
BAB VII - PE.IABAT PENGELOLA DAN PBGAWAI
Pasal 66

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS dibebankan pada BLUD.
BAB VIII - DEWAN PENGAWAS
Pasal 67

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD dengan menerapkan PPK BLUD, pada BLUD dapat dibentuk Dewan Pengawas.
2. (2t Syarat minimal realisasi omset tahunan dan/ atau nilai aset menurut rencana, jumlah anggota Dewan Pengawas, keanggotaan, persyaratan dan kriteria keanggotaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dewan Pengawas dibentuk oleh Bupati atas usulan pemimpin BLUD.
- (4) Usulan pemimpin BLUD untuk Dewan Pengawas pada Unit Kerja BLUD disampaikan kepada Bupati melalui kepala SKPD.
5. (s) Dewan Pengawas dibentuk apabila BLUD memiliki:
- a. realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional realisasi anggaran tahun terakhir, paling sedikit Rp. 15.000.000.OOO,O0 (lima belas miliar rupiah); dan/atau
- b. nilai aset menurut neraca, paling sedikit Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).
8. Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang apabila BLUD memiliki: (6)
- a. realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional realisasi anggaran tahun terakhir, sebesar Rp. 15.O0O.O00.OO0,O0 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp. 30.O00.OOO.OOO,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan/ atau
- b. nilai aset menurut neraca, sebesar Rp.75.00O.O0O.O00,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp.2OO.00O.000.0OO,0O (dua ratus miliar rupiah).
11. Jumlah anggota Dewan Pengawas dapat ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang apabila BLUD memiliki: (7t
- realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional rea-lisasi anggaran tahun terakhir, lebih besar dari Rp.30.0O0.OOO.OOO,O0 (tiga puluh miliar rupiah); dan/ atau a.
- b. nilai aset menurut neraca, lebih besar dari Rp. 20O.OO0.000. 000,00 (dua ratus miliar rupiah).
BAB VIII - DEWAN PENGAWAS
Pasal 68

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. (2t Dewan Pengawas berkewajiban:
- a. memberikan pendapat dan mengenai RSB dan RBA yang pengelola; saran kepada Bupati diusulkan oleh pejabat
- b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD, dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;
- c. melaporkan kepada Bupati apabiia terdapat gejala menurlrnnya kinerja BLUD;
- d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD ;
- e. memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLUD kepada pejabat pengelola;
- f. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD; dan
- g. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
BAB VIII - DEWAN PENGAWAS
Pasal 69

Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur:
- a. pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD;
- b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan
- c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
BAB VIII - DEWAN PENGAWAS
Pasal 70

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat sebelum waktunya oleh Bupati. diberhentikan
3. Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila: (3)
- a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
- b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan pemerintah daerah dan BLUD;
- d. dipidana penjara karena bersalah melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD; atau
- e. berhalangan tetap.
9. Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebelum waktunya, dapat dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas. (4t
10. Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti. (s)
BAB VIII - DEWAN PENGAWAS
Pasal 71

- Bupati dapat mengangkat sekretaris dewan pengawas untuk mendukung kelancaran tugas dewan pengawas. (1)
- Sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas. (2t
BAB VIII - DEWAN PENGAWAS
Pasal 72

Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas dibebankan pada BLUD.
BAB I - REMUITERASI
Pasal 73

- (1) Pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas, dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan peraturan perundangundangan.
d
- (2\ Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif dan bonus atas prestasi.
- Remunerasi bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium. (3)
- Remunerasi BLUD ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD melalui Sekretaris Daerah. (4)
BAB I - REMUITERASI
Pasal 74

- (1) Penetapan remunerasi pemlmpln BLUD, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:
- a. ukuran (size) darl jumlah aset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan; dan
- d. kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh bupati dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari remunerasi pemimpin BLUD.
BAB I - REMUITERASI
Pasal 75

Honorarium dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut:
- a. honorarium ketua dewan pengawas paling banyak sebesar 4OVo (empat puluh per seratus) dari gaji pemimpin BLUD;
- b. honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 36'Yo (ttga puluh enam per seratus) dari gaji pemimpin BLUD; dan
- c. honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas per seratus) dari gaji pemimpin BLUD.
BAB I - REMUITERASI
Pasal 76

- (1) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD sebagaimana dimasud dalam Pasal 73 ayat (2), dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:
- a. pengalaman dan masa kerja (basic index);
- b. ketrampilan, ilmu pengetahuan (competencg index); dan perilaku
- c. resiko kerja (risk index);
- d. tingkat kegawatdaruratan (emergencA index);
- e. jabatan yang disandang (position index); dan
- f. hasil/capaian kinerja (perfonnance index).
- (2) Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundangan-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) atau ayat (3).
BAB I - REMUITERASI
Pasal 77

- (1) Pejabat pengelola, dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 5O% (lima puluh per seratus) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
2. (21 Bagi pejabat pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari Jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari remunerasi bulan terakhir di BLUD sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.
BAB X - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 78

- Pembinaan BLUD dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah. (1)
- Pembinaan Keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD. (2t
BAB X - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 79

- (1) Pengawasan operasional BLUD dilakukan oleh pengawas internal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan Iangsung dibawah pemimpin BLUD.
l)iundangkan di Situbondo pada tanggal '0 I t{AY 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,
BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015 NOMOR JU)
BAB X - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

O
Pcmbinaan dan pcngawasan tcrhadap IILUD, sclain dilakukan olch pcjabat pcmbina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79, dilaksanakan juga olch Dcwan Pcngawas.
BAB XI - EVALUASI DAN PENILAJAN KINERJA
Pasal 81

- Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD dilakukan sctiap tahun oleh Bupati dan/atau dewan pengawas tcrhadap aspck keuangan dan non kcuangan. (1)
- Evaluasi dan pcnilaian kinerja scbagaimana dimaksud pada ayat (1), bcrtujuan untuk mcngukur tingkat pcncapaian hasil pcngelolaan BLUD scbagaimana ditctapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA. (2\