Unknown Unknown Nomor ALR Tahun 2023
Tentang PERUSAHAAIT DATRATI AIR MIITT'M
Berlaku: 5 Tahun 1991
BAB I - KEIEilTUAIT I'MUU
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintatr Daerah adalah Pemerinta.tr Kabupaten Situbondo.
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Situbondo yang didirikan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum bag masyarakat di Kabupaten Situbondo.
7. Direksi adalah Direksi Pemsahaan Daerah Air Minum.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Pemsahaan Daerah Air Minum.
8. Air baku untuk air minum, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat dimanfaatkan oleh PDAM yang dapat berasal dari mata air, sumber air permukaan, cekungan air tanah dan /atau air hujan yang memenuhi mutu baku tertentu sebagai air baku untuk air minum.
4
9. Air minum adalah air minum untuk keperluan rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolatran yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
10. Air tanah adalatr air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11. Sarana dan prasarana air minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan dan mendistribusikan air minum untuk masyarakat.
4. t2. Pipa tramsmisi air baku adalah pipa pembawa air baku dari bangunan penangkapan air (intake) ke bak pelepas tekan atau bak tandon air.
13. Pipa transmisi air bersih adalah pipa pembawa air bersih dari sumber mata air atau dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) ke reservoir/bak penampungan.
6. L4. Fipa distribusi addah pipa pembawa air minum dari reservoir yang disalurkan kepada pelanggan.
15. Pipa dinas adalah pipa dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air.
16. Pipa persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapannya yang terletak dalam persil pelanggan sesudah meter air.
17. Persil adalatr sebidang tanah yang dimiliki/dikuasai oleh seseorang atau badan, yang mempunyai ukuran tertentu sesuai dengan bukti kepemilikan tanah.
18. Meter air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu tertentu dan sudah ditera oleh lembaga yang berwenang.
19. Instrumen Meter Air adalah peralatan mekanis yang terdapat pada meter air yaitu kipas, kaca, magnit meter, register kapsul, meter, tutup meter dan peralatan lainnya yang terdapat di datam meter air.
20. Segel meter adalah segel yang dipasang oleh instansi yang berwenang untuk menandakan ketelitian meter sudah memenuhi syarat.
21. Segel dinas adalah segel yang dipasang oleh PDAM pada meter air ke pipa dinas dan pipa persil untuk mencegah penyalahgunaan meter air oleh pelanggan dari jaringan perpipaan.
22. Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat, badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dari PDAM.
23. Pelanggan pasif adalatr perorangan atau sekelompok masyarakat /badan yang statusnya sebagai pelanggan tetapi tidak menggunakan air PDAM atau pemakaian air 0 m3 (nol meter kubik).
24. Eks pelanggan adalatr pelanggan yang berhenti menjadi pelanggan.
25. Pihak lain adalah perorangan atau kelompok masyarakat di luar pelanggan.
26. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainoy&amp;, Badan Usaha MiUk Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, flrrna, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organlsasr sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembdgd, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
27. Terminal Air dan Hidran Umum yang selanjutnya disinglat TAHU adalah sarana pelayanan air minum yang terlebih dahulu ditampung dalam sebuah tangki atau bak dan pengambilannya dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan jerigen atau alat sejenis.
28. Tarif air minum adalatr kebi$akan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan.
29. Rekening air minum adalah sejumlatr uang yang harus dibayar pelanggan atas pemakaian air selama I (satu) bularr dikalikan dengan tarif yang berlaku ditambah biaya administrasi dan biaya pemeliharaan meter air.
BAB II - PEMBEITTI'KAN
Pasal 2

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Situbondo adalah suatu Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo.
Baglan Kedua
Ilama dan Kedudukan
BAB II - PEMBEITTI'KAN
Pasal 3

- Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Situbondo diberi narna Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA BALURAN' dan menggunakan logo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direksi melalui Dewan Pengawas. (1)
- Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Situbondo. (2t
Baglan Kettga Asas dan Tr{uan
BAB II - PEMBEITTI'KAN
Pasal 4

Asas penyelenggaraan PDAM meliputi :
- b. keterbukaan;
- a. kepastian hukum;
- c. partisipatif;
- e. kepentingan umum;
- d. akuntabilitas;
- f. profesionalitas;
- h. keseimbangan hak dan kewajiban;dan
- g. kesamaan hak;
- i. elisiensi dan efektif.
BAB II - PEMBEITTI'KAN
Pasal 5

- (U Tujuan PDAM adalah :
- b. memberikan pelayanan air minum dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkarr keterj angkauan masyarakat,
- a. turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat ;dan
- Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDAM mempunyai kegiatan mengelola dan pendistribusian air minum yang memenuhi standar kesehatan dan memenuhi syarat bagt masyarakat secara merata, tertib dan teratur. (21
- Pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi perusatraan dengan tidak mengabaikan fungsi sosial. (s)
Baglan Keempat Ruang Llngkup
BAB II - PEMBEITTI'KAN
Pasal 6

Ruang lingkup pelayanan PDAM meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan air minum dan non air yang mendukung pendistribusian air minum.
Bagian Kelima trItlayah Usaha
BAB II - PEMBEITTI'KAN
Pasal 7

Wilayah usaha PDAM meliputi seluruh wilayah Daerah.
BAB III - MODAL
Pasal 8

- (1) Modal PDAM selumhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisatrkan sebesar Rp. 8.343.576.910,00 (delapan milyar tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) sampai dengan tahun berjalan.
2. Modal PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (U dapat ditambah melalui mekanisme penyertaan modal yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (21
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 9

Organ PDAM terdiri dari :
- b. Dewan Pengawas;dan
- a. Bupati selaku pemilik modal;
- c. Direksi.
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 1

O
- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggl 55 (lima puluh lima) tahun.
3. (21 Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali paling tinggr 50 (lima puluh) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggr 6O (enam puluh) tahun.
- (5) Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 11

- (1) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Penilaian atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan oleh Bupati setelah memperoleh pertimbangan dari Dewan Pengawas.
3. (21 Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 12

- (1) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan:
- a. Warga Negara Indonesia;
- c. mempunyai pendidikan sekurang-kuranglya Sa{ana Strata 1 (S-1) atau yang sederajat;
- b. sehat jasmani dan rohani ;
- d. tidak berstatus sebagai PNS/TNI/Po1ri;
- f. bukan pengurus partai politik;
- e. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagr yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalarnan ke{a minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagl yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahadn sebelumnya dengan penilaian baik;
- g. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau iazah;
- i. bersedia bekerja penuh waktu ;
- h. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
- j. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakit Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derqjat ketiga menurut garis lurus atau ke samping menantu dan ipar ; dan
- k. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Pengang!&lt;atan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (21
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 13

- (U Jumlah Direksi PDAM ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
- a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);
I
- b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 1OO.OO0 (seratus ribu); dan
- c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000 (seratus ribu).
- (3) Direksi berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) or€mg sebagaimana dimaksud pada Ayat (U huruf b dan c, seor€rng diantaranya diangfuat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.
4. (21 Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dilakukan berdasarkan asas kebutuhan operasional dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 14

- (U Direksi dilarang memangku sebagai: jabatan rangkap,
- a. jabatan struktural atau fungsional instansi/lembaga Pemerintah, Pemerintah Provinsi Pemerintah Daerah ; pada dan
- c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
- b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta ;
- d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (21 Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.
Baglan Kedua Tugas dan Wewenang
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 15

Direksi mempunyai tugas :
- a. menJrusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- e. menyusun Rencana Strategi Bisnis 5 (lima) tahunan (busfness/corporate planl yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategi Bisnis (br,rsfness plan/ corporate planl kepada Bupati melalui Dewan Pengawas ; dan f.
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 16

- la.poran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan l.aporan Tatrunan. (1)
- I"aporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (U terdiri dari laporan kegiatan otrrerasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas. (21
- la"poran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (U terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati. (3)
- la.poran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat l2O (seratus dua puluh) hari setelatr tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima. (4)
- Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani t aporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) harus menyebutkan alasannya secara tertulis. (s)
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 17

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai wewenang :
- a. mengangkat, memberhentikan, dan memutasi pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. menetapkan struktur organisasi dan tata ke{a PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk diqjukan persetujuan kepada Bupati;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan [.a.poran Tahunan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam pe{'anjian, dan melakukan kedasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 18

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75o/o (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.
Baglan Ketlga
PenunJukkan PeJabat Sementara
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 19

- (1) Apabila sampai beraktrir masa jabatan Direksi pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Strulrtural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (3) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. (21 Direksi lama yang ditunjuk sebagai Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (U tidak mencalonkal untuk periode berikutnya.
4. (41 Keputus€ur Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpatr jabatan.
Pe ngh""ru ,.llt"',r *a-r* n da n cut I
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 2

O
- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- a. tunjangan kesehatan;
3. (21 Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- b. tunjangan istri/suami dan anak paling banyak 2 (dua) orang anak;
- d. tunjangan hari raya; dan
- c. tunjangan jabatan;
- e. tunjangan lain-lain.
- (4) Besarnya gaji Direktur paling tinggr sebesar 9Oo/o (sembilan puluh per seratus) gqii Direktur Utama.
- (3) Besarnya gaji Direktur utama paling tingg sebesar 2,s (dua koma lima) kali penghasilan pegawai tertinggi.
- (5) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagran dari jasa produksi.
- Besarnya Baji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM. (6)
- Jumlah seluruh braya untuk penghasilan Direksi, perghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 4Ao/o (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu. (71
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 21

- (U Direksi setiap masa akhir jabatan diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM.
- (21 Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- Besarnya uang jasa pengabdian sebagtimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. (3)
Pas€.l22
- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
2. cuti tahunan ; a.
3. cuti besar ; b.
4. cuti sakit ; c.
5. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji ; d.
6. cuti nikah ; e.
7. cuti bersalin ; dan /at"au f.
- g. cuti di luar tanggungan PDAM.
9. Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM. (21
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. (3)
Baglan Kellma Pemberhentlan
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 23

- (U Direksi berhenti karena :
- b. meninggal dunia.
- a. masa jabatannya berakhir ; dan
- (2t Direksi diberhentikan karena :
- permintaan sendiri ; a.
- reorganisasi ; b.
- melakukan tindakan yang merugikan PDAM ; c.
- f. tidak dapat melaksanakan tugasnya; dan
- melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara; e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tatrun; d.
- g. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 24

- (t) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka walrtu paling lama 1 (satu) bulan.
- 12) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 25

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
3. (21 Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
#iT,::::11
Paragtaf 1 Pengangkatan
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabatPemerintah Daerah, profesional, dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
2. (21 Batas usia Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
Pes€,L27
- (1) Calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:
- a. batas usia paling tinggi G2 (enam puluh dua) tahun;
- c. menguasai manqjemen PDAM;
- b. latar belakang pendidikan sekurang-kuran$lya Sarjana S-1 (Strata 1);
- d. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. bukan pengurus Partai Politik.
- e. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/wakil Bupati atau Dewan pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
8. (21 Pengangkatan anggota Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 28

- (1) Jumlah anggota Dewan pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
- b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumtah pelanggan di atas 30.000 (tiga puluh ribu).
- a. paling banyak 3 (tisa) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu); dan
- (21 Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektifitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (U diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seor€urg sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 29

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
2. (21 Pengangkatan kembali anggota Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.
Paragraf 2 Tugas dan lf,ewenang
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 3

O
Dewan Pengawas mempunyai tugas :
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerio€r, memeriksa dan/atau mena.ndatangani Laporan Triwulan dan la.poran Tahunan ;
- a. melaksanakan pengawasarl, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan pDAM ;
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (busfness plan/ corporate planl, dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tatrunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapat pengesahan; dan
- d. mengadakan rapat dengan Direksi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 31

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai la.poran Triwulan dan la.poran Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM;
- d. mengusulkan pengangkatan, p€mberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.
Pamgraf 3
Selrretariat Dewan Pengawas
Pasel 32
- (U Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- a. 2 (dua) orang unsur dari PDAM; dan
- (21 Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (U beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
- b. 1 (satu) orang unsur dari pemerintah Daerah yang membidangr perekonomian pada Sekretariat Daerah.
- (4) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di kantor PDAM.
- (3) Pembiayaan yang ditimbulkan dari pelaksanaan tugas sekretariat Dewan Pengawas dibebankan pada PDAM.
- (5) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebrgaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.
Panagraf 4
Penghasllan dan Jasa Pengabdlan
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 33

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 34

- Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45 o/o (empat puluh lima per seratus) dari gqii Direktur Utama. (1)
- Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40 vo (empat puluh per seratus) dari gdi Direktur Utama. (21
- setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35 o/o (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama. (3)
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 35

Dalam hat PDAM memperoleh keuntungan, Dewan pengawas memperoleh bagran dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 36

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 37

- (u Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.
- (21 Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telatr menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (U dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya tugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.
Paragmf 5 Pemberhentlan
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 38

- (U Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
- b. meninggal dunia.
- a. masa jabatannya berakhir; atau
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
- b. reorganisasi;
- a. permintaan sendiri;
- c. kedudukan sebagai pejabat Daerah telah berakhir;
- e. tidak dapat melaksanakan tugas;
- d. mencapai batas usia 6s (enam puluh lima) tahun;
- g. melakukan tindakan yang merugikan pDAM;
- i. dihukum karena melakukan tindak berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. pidana, telah
- h. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara; dan
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan oleh Bupati.
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 39

- (U Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (21 huruf g dan huruf h diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (21 Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 4

O
- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), akan diberhentikan atau direhabilitasi.
2. (21 Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
BAB V - KIPEGAWAIAIY
Pasal 41

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM harls memenuhi persyaratan:
- a. Warga Negara Republik Indonesia ;
- c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
- b. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana pating sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. dinyatakan sehat oleh rumatr sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi ;
- g. lulus seleksi.
- e. berusia paling tinggr 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
4. (21 Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian keda setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- a. loyalitas;
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan penilaian meliputi :
- b. kecakapan;
- d. kerjasama;
- c. kejujuran;
- e. prestasi kerja;
- g. kesehatan.
- f. kera-iinan; dan
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
BAB V - KIPEGAWAIAIY
Pasal 42

- (U Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Kabupaten.
- (21 Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.
BAB V - KIPEGAWAIAIY
Pasal 43

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
2. (21 Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
Baglan Kedua
Penghasllan dan Cutl
BAB V - KIPEGAWAIAIY
Pasal 44

- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (21 Tunjangan sebagaimana meliputi : dimaksud pada ayat (1)
- a. tunjangan pangan ;
- c. tunjangan lainnya.
- b. tunjangan kesehatan ;dan
- Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarga yang menj adi tanggungannya. (3)
- Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi. (4)
- Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan PDAM. (s)
BAB V - KIPEGAWAIAIY
Pasal 45

- Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gqii Pegawai Negeri Sipit yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan PDAM. (U
- Ketentuan gaji pegawai PDAM sebogaimana dimaksud pada ayat (U ditetapkan dengan Keputusan Direksi, setelah mendapat persetujuan Bupati. (2t
BAB V - KIPEGAWAIAIY
Pasal 46

- Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggr 10 o/o (sepuluh per seratus) dari gaji pokok. (1)
- Pegawai yang mempunyai anak yang berumur kurang dari 2l (dua puluh satu) tatrun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5 o/o (lima persen) dari gqii pokok untuk setiap anak. (2t
- Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolahl perguruan tinggi. (3)
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.
BAB V - KIPEGAWAIAIY
Pasal 47

- Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM dan iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi. (u
- Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji. (21
BAB V - KIPEGAWAIAIY
Pasal 48

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagran dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.
BAB V - KIPEGAWAIAIY
Pasal 49

- Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM. (U
- Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun. (21
BAB V - KIPEGAWAIAIY
Pasal 5

O
- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi
- b. cuti besar;
- a. cuti tahunan;
- c. cuti sakit;
- e. cuti menikah;
- d. cuti karena alasan penting atau ibadah hqii; untuk menunaikan
- f. cuti bersalin; dan
- g. cuti di luar tanggungan PDAM.
9. Pegawai yang menjalankan cuti dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan kecuali cuti diluar tanggungan PDAM . (2t sebagaimana yang penghasilan penuh,
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
Baglan Ketlga
Penghargaan dan Tanda Jasa
BAB V - KIPEGAWAIAIY
Pasal 51

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan PDAM.
2. (21 Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi yang luar biasa datam pengembangan PDAM.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
Baglan Keempat KewaJtban dan Latrangan
BAB V - KIPEGAWAIAIY
Pasal 52

Setiap pegawai wajib :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila serta melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendatrulukan kepentingan PDAM diatas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan menaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasiajabatan.
BAB V - KIPEGAWAIAIY
Pasal 53

Pegawai dilarang :
- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara;
- c. mencemarkan nama baik PDAM , Daerah dan/atau Negara.
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bag diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM; dan
Baglan Ketlma
Pelanggaran dan Pemberhentlan
BAB V - KIPEGAWAIAIY
Pasal 54

- (U Pegawai PDAIvI dapat dikenakan hukuman.
- (21 Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (U meliputi:
- b. teguran tertulis;
- a. teguran lisan;
- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
- e. penurunan pangkat;
- d. penundaan kenaikan pangkat;
- f. pembebasan jabatan;
- h. pemberhentian dengan hormat; dan
- g. pemberhentian sementara;
- i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
BAB V - KIPEGAWAIAIY
Pasal 55

- (U Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan /atau tindak pidana.
- (21 Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (U paling lama 6 (enam) bulan atau sampai ditetapkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.
BAB V - KIPEGAWAIAIY
Pasal 56

- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, mulai bulan berikutnya diberikan 5Oo/o (lima puluh per seratus) dari gaji.
2. (2t Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (U tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipeke{akan kembali dalam jabatan yang sarna dan berhak berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (U terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.
BAB V - KIPEGAWAIAIY
Pasal 57

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena :
- b. permintaan sendiri ;
- a. meninggal dunia ;
4. tidak dapat melaksanakan tugas ; c.
5. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter ; d.
- f. reorganisasi.
- e. telah mencapai usia pensiun ; dan /atau
8. (21 Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (U diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.
BAB V - KIPEGAWAIAIY
Pasal 58

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena :
- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. dihukum karena melakukan tindak ancarna.n pidana paling sedikit 5 berdasarkan putusarr telah mempunyai kekuatan hukum tetap; pidana dengan (lima) tahun pengadilan yang dan/atau
- c. merugikan keuangan PDAM.
BAB VI - DANA PEITSIUIY DAIT ASOSI.ASI PDAU
Pasal 59

- (1) Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Keda atau Dana Pensiun kmbaga Keuangan.
2. (21 Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bag Direksi dan Pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dana pensiun Pegawai diatur oleh Direksi.
Baglan Kedua Asoslasl
BAB VI - DANA PEITSIUIY DAIT ASOSI.ASI PDAU
Pasal 6

O
- (1) PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusatraan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
2. (21 PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di hrsat dan Daerah.
BAB VII - TANGGI'ITG JAUIAB DAIT TUITTUTAN GANTI RUGI
Pasal 61

- (1) Direksi serta semua pegawai PDAM atas tindakannya yang melawan hukum atau karena kelalaian dalam melakukan kewajibannya dan tugas yang dibebankan kepadanya baik langsung atau tidak langsung yang menimbulkan kerugian PDAM diwqiibkan pula mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatannya.
2. (21 Penggantian kerugian ssfuagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan unsur tindak pidana yang dilakukan.
BAB VIII - PEITY:ELEITGGARAAN PELAYANAN
Pasal 62

wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengembangan penyediaan air minum meliputi :
- b. memfasilitasi ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan;
- a. menyusun kebijakan dan strategi di Daerah berdasarkan kebijakan dan strategi nasional serta kebdakan dan strategi provinsi;
- c. mengusahakan pengembangan penyediaan air minum di wilayah Daerah.
BAB VIII - PEITY:ELEITGGARAAN PELAYANAN
Pasal 63

- (1) PDAM diberi kewenangan sebagai operator dalam pelayanan air minum yang dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat umum.
- a. menyediakan pelayanan air minum bagr masyarakat Daerah;
3. (21 Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (U PDAM memiliki tugas sebagai berikut :
- b. melakukan pemeliharaan terhadap aset PDAM;
- c. memberikan laporan kinerja secara berkala kepada Bupati;
- d. meningkatkan perluasan cakupan pelayanan pada wilayah dimana sumber air tanah tidak memenuhi
- f. berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian
- e. mengatur sistem pendistribusian air minum sesuai
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan pemndang-undangan.
- (3) Dalam menyelenggarakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (21, PDAM dapat mengadakan kedasama dengan pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Baglan Kedua Hak dan KewaJlban PDAM Terhadap Pelanggan Pamgraf 1 Hak PDAIE
BAB VIII - PEITY:ELEITGGARAAN PELAYANAN
Pasal 64

Dalam menyelenggarakan pelayanan air minum, PDAM mempunyai hak sebagai berikut :
- a. menagh dan menerima hasil penjualan air dan /atau non air dari pihak lain atau pelanggan;
- c. menolak dan/atau menerima permintaan calon pelanggan dengan memperhatikan kapasitas produksi air dan alasan-alasan teknis lainnya;
- b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
- d. menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan, pelanggan pasif, eks pelanggan, atau pihak lain sesuai ketentuan;
- f. memperoleh latran untuk membangun sarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;dan
- e. melakukan pemeriksaan atas rangkaian pipa persil apabila diperlukan;
- g. memperoleh kuantitas air baku secara terus menerus sesuai dengan izin yang telatr didapat.
Pangraf 2 KewaJtban PDAM
BAB VIII - PEITY:ELEITGGARAAN PELAYANAN
Pasal 65

Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum, PDAM mempunyai kewqiiban sebagai berikut :
- a. mengoperasikan sarana pelayanan air minum secara optimal; 'b.
- c. memberikan pelayanan air minum kepada pelanggan dengan memperhatikan kualitas, kuantitas dan keberlanjutan kecuali dalam keadaan memaksa (force majeure);
3. apabila dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam PDAM tidak dapat memenuhi aliran air setelah mendapat laporan dari pelanggan, maka PDAM wqiib menyediakan kebutuhan air melalui cara lain;
- d. melaksanakan penggantian meter air secara periodik paling sedikit setiap 4 (empat) tahun, namun apabila sebelum 4 (empat) tahun meter air mengalami kerusakan, maka kewajiban PDAM untuk melakukan penggantian meter air;
- f. melakukan pemeriksaan kualitas air minum;
- e. memberitatrukan kepada pelanggan tentang adanya gangguan dan hambatan pelayanan;
- g. melayani dan menindaklanjuti keluhan pelanggan;
- h. meningkatkan kapasiatas air untuk menjaga keberlanj utan pendistribusian ; dan
- i. menyediakan layanan pengaduan pelanggan yang aktif selama 24 (dua puluh empat) jam dan kotak pos pengadnar..
Baglan Ketlga Pelayanan Umum
BAB VIII - PEITY:ELEITGGARAAN PELAYANAN
Pasal 65

PDAM memberikan pelayananuntuk kepentingan umum sesuai dengan kemampuan, yang meliputi :
- b. menyediakan hidran umum/kran umum bagr masyarakat yffLg kurang mampu yang belum mendapat pelayanan sambungan air minum secara langsung dengan sistem perpipaan;dan
- a. menyediakan hidran kebakaran di tempat-tempat tertentu;
- c. menyediakan loket pembayaran rekening air yang memberikan kemudahan bag pelanggan.
Baglan Keempat Tata Cara Pelayanan
Paragraf 1 Pemasangan Baru
BAB VIII - PEITY:ELEITGGARAAN PELAYANAN
Pasal 67

- (U setiap permohonan pemasangan baru harus diqiukan secara tertulis kepada PDAM.
- (3) Permohonan pemasangan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterima atau ditolak oleh PDAM.
- (21 Permohonan pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap, diberi tanggal, dan ditandatangani serta melampirkan persyaratan yang ditentukan PDAM.
- (41 rerhadap permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemasangan sambungan langganan alcan dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja setelah permohonan pemasangan baru diterima dan calon pelanggan melunasi biaya pemasangan.
- (5) Terhadap permohonan pemasangan baru yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PDAM memberikan alasan yang jelas secara tertulis paling lama L4 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permohonan.
BAB VIII - PEITY:ELEITGGARAAN PELAYANAN
Pasal 68

Setiap pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dikenakan biaya pemasangan, yang besarannya diatur dengan Keputusan Direksi.
BAB VIII - PEITY:ELEITGGARAAN PELAYANAN
Pasal 69

- (1) Untuk pemasangan di wilayah pengembangan bam yang belum ada jaringan perpipaan, seluruh biaya sarana dan prasarana air minum dibebankan kepada pihak pemohon.
2. (21 Untuk pengembang perumahan/hunian, jaringan pipa distribusi menjadi beban pihak pengembang.
- (4) Jaringan perpipaan dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pipa dinas, meter air dan aksesoris yang terpasang dalam penyambungan air minum ke persil pelanggan.
- (3) Seluruh jaringan perpipaan dan sarana prasarana yang telah terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi aset PDAM.
BAB VIII - PEITY:ELEITGGARAAN PELAYANAN
Pasal 7

O
Pelanggan yang melakukan pemasangan pipa persil sendiri, harus menyesuaikan dengan standar telaris PDAM.
Paragraf 2
Pemutusan Sambungan Langganen
BAB VIII - PEITY:ELEITGGARAAN PELAYANAN
Pasal 71

- (U PDAM dapat melakukan pemutusan sarrbungan kepada pelanggan karena hal-hal sebagai berikut :
- a. menunggak pembayaran tagihan rekening air minum selama 2 (dua) bulan berturut-turut ;
- b. pelanggan yang mengakibatkan kerugian bag PDAM;dan
- c. karena permintaan pelanggan.
- (21 Pemutusan sambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. pemutusan sementara ;dan
- b. pemutusan tetap.
?ag€,l72
- (1) Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7l ayat (21 huruf a adalah pencabutan meter air untuk sementara.
- (21 Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemutusan sementara selama 2 (dua) bulan karena adarrya tunggakan dan/atau adarrya pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan.
- (3) Pembukaan kembali pemutusan sementara dapat dilakukan paling lambat I (satu) hari setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda administrasi ditambah biaya buka kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB VIII - PEITY:ELEITGGARAAN PELAYANAN
Pasal 73

- (1) Pemutusan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (21 huruf b adalah pemutusan dari pipa retikulasi/ pipa distribusi.
2. (21 Pemutusan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilakukan apabila :
- a. pelanggan tidak menyelesaikan segala kewajib€rnnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan; dan
- (3) Pemutusan tetap dapat disambung kembali setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda ditambah biaya buka kembali sesuai ketentuan yang telatr ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- b. atas permintaan pelanggan dengan mengajukan permohonan tertulis untuk berhenti menjadi pelanggan PDAM dengan melunasi segala sesuatu yang menjadi kewqiiban pelanggan.
BAB IX - RTKTITIITG AIR MIITI'M
Pasal 74

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dikenakan tarif air minum.
2. (21 Perhitungan dan penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip :
- a. keterjangkauan dan keadilan;
- c. pemulihan braya (full cost remuery);
- b. mutu pelayanan;
- d. efisiensi pemakaian air;
- f. perlindungan air baku.
- e. transparansi dan akuntabilitas; dan
BAB IX - RTKTITIITG AIR MIITI'M
Pasal 75

- (1) Besarnya tarif air minum dihitung berdasarkan formulasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (21 PDAM dapat melaksanakan penyesuaian tarif air minum secara berkala yang tata cara dan perhitungannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Sebelum menetapkan penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud ayat (2)1, Bupati dapat melakukan konsultasi kepada DPRD.
Baglan Kedua Rekentng Alr Mlnum
BAB IX - RTKTITIITG AIR MIITI'M
Pasal 76

- (1) Rekening air minum terdiri atas :
- a. jumlah pemakaian air minum pelanggan per meter kubik (m.) dikalikan dengan tarif air ; dan
- b. biaya beban tetap, terdiri atas :
4. U biaya pemeliharaan meter air (BPMA);dan
5. (21 Pemakaian air minum untuk semua jenis golongan pelanggan, kecuali mobil tangki diberikan hak tetap pemakaian sebesar 1O m3 (sepuluh meter kubik).
6. 2l biaya administrasi (BA).
- (3) Jumlah pemakaian air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf a dihitung berdasarkan hasil pembacaan meter air selama 1 (satu) bulan.
- (5) PDAM dapat menyesuaikan biaya beban tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b secara berkala yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Apabila meter air tidak terbaca atau tidak berjalan baik maka jumlah pemakaian air minum dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata 3 (tiga) bulan teraktrir.
Baglan Ketlga
Pembayaran Rekenlng AIr Mtnum
BAB IX - RTKTITIITG AIR MIITI'M
Pasal 77

- (1) Pembayaran rekening air minum dilakukan di tempattempat yang ditentukan oleh PDAM dengan jadwal pembayaran yang diatur melalui Keputusan Direksi.
- (3) Apabila selama 2 (dua) bulan berturut-turut sampai batas waktu penutupan rekening air tidak dilunasi, maka selain dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),, juga dikenakan biaya buka kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
3. (21 Keterlambatan pembayaran rekening air minum dikenakan denda keterlambatan yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Besarnya denda keterlambatan dan biaya buka kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
Baglan Keempat Btaya Non Alr
BAB IX - RTKTITIITG AIR MIITI'M
Pasal 78

- (U Selain biaya pemasangan baru dan braya dalam rekening air, kepada pelanggan dapat dikenakan biaya non air yang terdiri dari:
- b. biaya balik nama;
- a. braya buka kembali;
- c. biaya penggantian meter air atas permintaan pelanggan;
- d. biaya pindah letak meter air;
- f. biaya pengujian kualitas air minum atas permintaan pelanggan; dan
- e. braya tera meter air atas perrnintaan pelanggan;
- g. biaya denda keterlambatan rekening dan denda pelanggaran.
- (21 Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
BAB X - HAI! DAIT KEWA"'IBAN PELAITGGAN
Pasal 79

Hak pelanggan:
- a. mendapatkan hasil pengujian atas :
2. Kualitas air; dan
1. Perhitungan tagihan rekening air minum bulanan;
3. Akurasi meter air.
- c. mendapatkan informasi tentang strrrktur, besaran tarif dan tagihan;
- b. mendapatkan penjelasan atas ketentuan yang telah disepakati pada saat mengajukan pemasangan baru;
- d. mendapatkan potongan paling banyak sebesar 50 % fiima puluh per serahrs) dari pembayaran rekening air pada bulan bersanglmtan apabila PDAIVI tidak dapat memenuhi aliran arr minum selama 7 (tujuh) hari berturut-turut tarrpa pernberitahuan terhitung sejak pelanggan melaporkan berhentinya aliran air minum dan/atau mendapatkan ganti rugi yang layak sebagai akibat kelalaian pelayanan krcuali sebagai akibat bencana aliam, keadaan mendesak (ficrce m4jeurc) dan/atau adanya kerusakan;
- e. apabila selama 7 (tujuh) hari berturut-turut PDAM terlambat menindaklanjuti laporan kebocoran pipa persil di rumah pelanggan terhitung sejak laporan kebocoran yang mengakibatkan pemakaian air minum menjadi tingg, maka pelanggan mendapatkan keringanan pembayaran rekening air minum ;
- menyampaikan pengaduan tentang layanan air minum yang meliputi : f.
1. keberatan atas tagihan rekening air minum ;
3. kualitas air minum ; dan
2. pendistribusian air minum ;
4. hal-ha1 yang menyangkut pelayanan air minum.
Baglan Kedua
KewaJlban Pelanggan
BAB X - HAI! DAIT KEWA"'IBAN PELAITGGAN
Pasal 8

O
Kewajiban pelanggan:
- a. segera melaporkan apabila mengetahui adanya kerusakan pipa dinas atau sarErna milik PDAM lainnya;
- c. bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan meter air dan rangkaian pipa dinas yang berada di lingkungan rumah pelanggan;
- b. menaati seluruh ketentuan dan prosedur yang tercantum dalam surat pernyataan yang ditetapkan oleh PDAM dan peraturan pelayanan air minum;
- d. melaksanakan pendaftaran atas perubahan kepemilikan rumah atau bangunan dan dikenakan biaya balik nama ;
- e. memberi kemudatran kepada petugas PDAM dalam melaksanakan tugas kedinasannya di dalam persil pelanggan;
- f. bertanggung jawab apabila terjadi pemakaian air besar meter air);
- h. melaporkan kepada PDAM apabila melakukan pengembangan bangunan yang menyebabkan petugas mengalami kesulitan dalam membaca meter air; dan
- g. memelihara pipa dinas, segel dinas dan segel meter, meter air serta instrument meter termasuk kelenglapannya yang berada di dalam persil pelanggan sejak menjadi pelanggan;
- i. bertanggungiawab penuh atas beban biaya yang ditimbulkan oleh pihak lain.
Baglan Ketlga
Petrayanan Pengaduan
BAB X - HAI! DAIT KEWA"'IBAN PELAITGGAN
Pasal 81

- Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan tentang pelayanan air minum. (1)
- PDAM menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik secara teknis maupun administrasi. (21
- Apabila muncul pengaduan terkait pelayanan, maka PDAM wajib memberikan informasi yang diperlukan kepada pihak terkait. (3)
- (4) Penyelesaian perselisihan antara pelanggan dan PDAM dapat dilaksanakan di luar pengadilan yang dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XI - PEITGUi'IAIY MEIER AIR
Pasal 82

- (U Pengujian meter air dilaksanakan di bengkel meter PDAM dan dapat disaksikan oleh pelanggan.
- (21 Apabila menurut hasil pengujian terbukti meter air dinyatakan tidak/kurang baik penyimpangan dari semestifryd, atau terdapat maka perlu dilakukan penggantian meter air tanpa dipungut biaya dan besaran pemakaian airnya akan diperhitungkan.
- (3) Apabila hasil pengujian meter air oleh pelanggan dinyatakan baik, maka pelanggan dikenakan biaya pengujian meter air yang besarnya diatur dengan Keputusan Direksi.
BAB XII - TAHT'il BT'KU DAN ANGGARAIT PERUSAIIAAN
Pasal 83

Tahun Buku Perusahaan adatah tahun takvrim.
Baglan Kedua Rencana KerJa dan Anggaran penrsahaan
BAB XII - TAHT'il BT'KU DAN ANGGARAIT PERUSAIIAAN
Pasal 84

- (t) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Direksi mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusatraan untuk dimintakan persetujuan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang teq'adi di dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Dewan Pengawas.
- (21 Apabila Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan atau menolak rencana yang tercantum di dalam Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
BAB XIII - I"APORAN PERUSAIIAAIT DAIY PENGGIINAAN LABA BIRSIH
Pasal 85

- (1) Direksi menyusun dan menyampaikan laporan atas seluruh kegiatan PDAM berupa Laporan Triwulan dan I"aporan Tahunan.
2. (21 la.poran Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (4) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi wajib menyerahkan laporan tahunan yang telah diaudit oleh auditor independen kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi wqiib menyerahkan la1rcran tatrunan (unaudifl sebagaimana dimaksud pada ayat (U kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (5) Penyusunan laporan tahunan dilaksanakan sesuai dengan pedoman sistem akuntansi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baglan Kedua
Penggunaan Laba Berslh
BAB XIII - I"APORAN PERUSAIIAAIT DAIY PENGGIINAAN LABA BIRSIH
Pasal 86

- (1) Setiap tahun buku, PDAM wqiib menyisihkan 21o/o (dua puluh lima per seratus) dari laba bersih untuk cadangan tujuan.
2. (21 Penggunaan laba bersih sebogaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dikurangi dengan cadangan tujuan, ditetapkan sebagai berikut:
- b. dana pengembangan PDAM sebesar 3oo/o (tisa putuh per seratus);
- a. disetor ke kas umum daerah sebesar SOyo (tiga puluh lima per seratus);
- c. dana sosial sebesar 57o (lima per seratus);
- e. dana pensiun dan pesangon karyawan sebesar LSo/o (lima belas per seratus);dan
- d. jasa produksi sebesar 10%o (sepuluh per seratus);
- f. cadangan umum sebesar loo/o (sepuluh per seratus).
PEIYTIELASAN
ATAS
PERATIIRAIT DATRAII KABT'PATEIY SITI'BOIYDO ITOMOR TATIUN 2OL6
TENTAITG
PIRUSAIIAAIT DATRAII AIR ItrIilIIM
I'}IUM I
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaima.na telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 diaratrkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daeratr terdapat institusiinstitusi yang berperan serta dalam penyelenggaraan otonomi daeratr, termasuk di antaranya adalah PDAM sebagai salah satu instihrsi yang ada di Pemerintah Daerah dan merupakan aset Pemerintah Daerah yang memiliki kompetensi pada bidang pelayanan air minum terutama dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan air minum untuk kebutuhan masyarakat atau kebutuhan lainnya. Oleh karena itu PDAM memiliki dua fungsi yaitu fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Pada fungsi sosial, PDAM bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat guna mendukung program Pemerintah melalui Pemerintah Daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat demi tercapainya kualitas hidup masyarakat yang optimal. Sedangkan pada fungsi ekonomi, PDAM berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dituntut untuk mengembangkan cakupan pelayanan, meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan pegawai secara mandiri.
PDAM sebagai salah satu BUMD Pemerintah Kabupaten Situbondo, berperan dalam pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Untuk itu, perlu pengaturan lebih tegas tentang tugas dan wewenang BUMD yang memiliki bidang usatra penyediaan air minum serta mengatur penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM).
Dalam materi Peraturan Daerah ini juga diatur mengenai ketentuan kepegawaian pada PDAM yang mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2OO7 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
BAB XIII - I"APORAN PERUSAIIAAIT DAIY PENGGIINAAN LABA BIRSIH
Pasal 1

Cukup jelas.
BAB XIII - I"APORAN PERUSAIIAAIT DAIY PENGGIINAAN LABA BIRSIH
Pasal 2

Cukup jelas.
BAB X
Pasal 94

Tenaga Kontrak yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan usianya melebihi 35 (tiga puluh lima) tahun dapat dipertimbangkan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai apabila memenuhi persyaratan :
- a. usia tidak melebihi 46 (empat puluh enam) tahun ;
- c. penilaian kinerja dinyatakan baik oleh atasan langsung; dan
- b. masa keda di PDAM paling sedikit 5 (lima) tahun secara terus menerus ;
- d. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4I ayat (1) huruf a, b, c, dan d; dan
- e. lulus seleksi.
BAB X
Pasal 95

- (U Apabila Pegawai PDAM menikah dengan sesama Pegawai PDAM, maka salah satu harus mengundurkan diri dari Pegawai PDAM.
- (21 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (U dikecualikan bagr Pegawai PDAM yang telah menikah dengan sesama Pegawai PDAM sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
BAB XIX - KETENTUAIT PEIYUTI'P
Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Mimum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan Pasal 2 yarrrg mengatur tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum dan Pasal 8 yang mengatur tentang modal tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XIX - KETENTUAIT PEIYUTI'P
Pasal 97

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB X - ITER.IASAMA, PIN.,AMAIT' PENGAI,AAIY BARAITG DAIT JASA, SERTA PIMINDAHAIY DAIY PENERI}I.AAIY ASEI
Pasal 87

- (1) PDAM dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan penrndangundangan.
2. (21 Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelatr mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pengawasan umum terhadap pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
Baglan Kedua PlnJaman
BAB X - ITER.IASAMA, PIN.,AMAIT' PENGAI,AAIY BARAITG DAIT JASA, SERTA PIMINDAHAIY DAIY PENERI}I.AAIY ASEI
Pasal 88

- (1) PDAM dapat melakukan pinjaman dengan sumber dana dalam negeri dan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. (2t Sebelum melakukan pinjaman, PDAM harrs membuat pernyataan kesanggupan untuk melunasi pinjaman dan membuat rencana pembayaran pinjaman.
- (3) Dalam hal PDAM menerima pinjaman dari Pemerintah Daerah, maka PDAM wqiib mengalokasikan dalam anggaran PDAM dan membayar angsuran kepada Pemerintah Daeratr sesuai jangka walctu pengembalian setiap tahunnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo pinjaman.
Baglan Ketlga
Pengadaan Barang dan Jasa
BAB X - ITER.IASAMA, PIN.,AMAIT' PENGAI,AAIY BARAITG DAIT JASA, SERTA PIMINDAHAIY DAIY PENERI}I.AAIY ASEI
Pasal 89

Proses pengadaan barang dan jasa diatur oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan.
Baglan Keempat
Pemlndahan dan Penerlmaan Aset Penrsahaan
BAB X - ITER.IASAMA, PIN.,AMAIT' PENGAI,AAIY BARAITG DAIT JASA, SERTA PIMINDAHAIY DAIY PENERI}I.AAIY ASEI
Pasal 9

O
Tata cara penjualan, pemindahtanganan atau pembebanan atas aktiva tetap PDAM serta penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk apapun serta tidak menagih lagr dan penghapusan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh PDAM diatur oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB X - ITER.IASAMA, PIN.,AMAIT' PENGAI,AAIY BARAITG DAIT JASA, SERTA PIMINDAHAIY DAIY PENERI}I.AAIY ASEI
Pasal 91

- (U Pembubaran PDAM dan penunjukkan likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- (21 Semua kekayaan PDAM setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Apabila setelah diadakan likuidasi ternyata terdapat kerugian dalam neraca dan perhitungan laba/rugi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungiawaban likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
BAB I - PIUBIITAAIT DAIT PTITGAtrIASAN
Pasal 92

Pembinaan umum dan pengawasan terhadap pelayanan air minum yang diselenggarakan oleh PDAM dilaksanakan oleh Bupati.
BAB XVII - PERAIY SERTA MASYARAITAT
Pasal 93

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan informasi mengenai gangguan pelayanan PDAM.
2. Masyarakat berhak untuk memberikan saran secara lisan atau tertulis dalam rangka peningkatan pelayanan PDAM. (2)
3. Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (21, PDAM wajib menyediakan sarana yang memadai. (3)
BAB XVII - PERAIY SERTA MASYARAITAT
Pasal 94

Tenaga Kontrak yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan usianya melebihi 35 (tisa puluh lima) tahun dapat dipertimbangkan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai apabila memenuhi persyaratan :
- b. masa kerja di PDAM paling sedikit 5 (lima) tahun secara terus menerus ;
- a. usia tidak melebihi 46 (empat puluh enam) tahun ;
- c. penilaian kinerja dinyatakan baik oleh atasan langsung; dan
- e. lulus seleksi.
- d. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4l ayat (1) huruf a, b, c, dan d; dan
BAB XVII - PERAIY SERTA MASYARAITAT
Pasal 95

- (U Apabila Pegawai PDAM menikah dengan sesarna Pegawai PDAM, maka salah satu harus mengundurkan diri dari Pegawai PDAM.
- (21 Ketentuan sebagaimana dikecualikan bag Pegawai dengan sesarna Pegawai Peraturan Daerah ini. dimaksud pada ayat (1) PDAM yang telah menikah PDAM sebelum berlakunya
BAB XIX - KEIEITTUAIT PENUTI'P
Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan dalam Peraturan Daerah Ifubupaten Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusaha.an Daerah Air Mimum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan Pasal 2 yaurrg mengatur tentang Pendirian Perusahaarl Daerah Air Minum dan Pasal 8 yang mengatur tentang modal tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XIX - KEIEITTUAIT PENUTI'P
Pasal 97

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini hartrs ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XIX - KEIEITTUAIT PENUTI'P
Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.
Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 1 4 DEC 20lo
SEKRETARIS DATRATI IIABUPATTTY SITUBOMO,
M
LETBARATT DAERAII XABI'PATET SITI'BOIIDO TAIIIff ZOTC TOUON II
rOREG PERAIII'RAIT DAERAH IIABI'PATEI{ SITI'BOITDO PROVITSI JAYA TIMITR:33-U2O16
PTNJELASAIY
ATAS
PERATT'RAN DAIRAII KABI'PATEIT SITIIBOIYDO
NOMOR I TAHUN 2oj6 TENTANG
PERUSAHAAIT DATRATI AIR MIITT'M
I'MUM I
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejatrteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdapat institusiinstitusi yang berperan serta dalam penyelengga-raan otonomi daerah, termasuk di antaranya adalah PDAM sebagai salah satu institusi yang ada di Pemerintah Daerah dan merupakan aset Pemerintah Daerah yang memiliki kompetensi pada bidang pelayanan air minum terutama dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan air minum untuk kebutuhan masyarakat atau kebutuhan lainnya. Oleh karena itu PDAM memiliki dua fungsi yaitu fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Pada fungsi sosial, PDAM bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat guna mendukung program Pemerintah melalui Pemerintatr Daerah dalam meningkatkan der4iat kesehatan masyarakat demi tercapainya kualitas hidup masyarakat yang optimal. Sedangkan pada fungsi ekonomi, PDAM berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daeratr (PAD) serta dituntut untuk mengembangkan cakupan pelayanan, meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan pegawai secara mandiri.
PDAM sebagai salah satu BUMD Pemerintah Kabupaten Situbondo, berperan dalam pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Untuk itu, perlu pengaturan lebih tegas tentang tugas dan wewenang BUMD yang memiliki bidang usaha penyediaan air minum serta mengatur penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM).
Dalam materi Peraturan Daerah ini juga diatur mengenai ketentuan kepegawaian pada PDAM yang mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2OOT tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daeratr Air Minum.
BAB XIX - KEIEITTUAIT PENUTI'P
Pasal 1

Cukup jelas.
BAB XIX - KEIEITTUAIT PENUTI'P
Pasal 2

Cukup jelas.
BAB XIX - KEIEITTUAIT PENUTI'P
Pasal 3

Cukup jelas.
BAB XIX - KEIEITTUAIT PENUTI'P
Pasal 4

Yang dimaksud dengan oasas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan dan keadilan dalam setiap kebirjakan penyelenggara negara.
Yang dimaksud dengan oasas keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperolah informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
Yang dimaksud dengan *asas partisipatif" adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pelayanan PDAM, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Yang dimaksud dengan nasas akuntabilitas" adalatr asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungiawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yang dimaksud dengan *asas mendahulukan kesejahteraan akomodatif, dan selektif. kepentingan umum' adalah asas yang umum dengan cara yang aspiratif,
Yang dimaksud dengan oasas profesionalitas" adalatr asas yang mengutamakan keatrlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yang dimaksud dengan oasas kesamaan hak" adalatr batrwa dalam memberikan pelayanan pendistribusian air bag pelanggan/masyarakat diberlakukan secara rnerata sehingga pelanggan untuk mendapat hak-hak kebutuhan air minum tidak ada perbedaan.
Yang dimaksud dengan 'asas keseimbangan hak dan kewajiban' adalah bahwa dalam memberit&lt;an pelayanan kepada pelanggan/ masyarakat memprioritaskan sistem, kualitas, laxrantitas dan kontinuitas (K3) sehingga pelanggan/masyarakat memperoleh kebutuhan air dengan cukup, sedangkan kepada pelanggan diharapkan ada keseimbangan antara hak dan kewajiban yaitu melakukan pembayaran air minum tepat waktu.
Yang dimaksud dengan oasas efisiensi dan efektif" adalah asas berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. yang dalam serta
BAB XIX - KEIEITTUAIT PENUTI'P
Pasal 5

Cukup jelas.
BAB XIX - KEIEITTUAIT PENUTI'P
Pasal 6

Cukup jelas.
BAB XIX - KEIEITTUAIT PENUTI'P
Pasal 7

Cukup jelas.
Tim ahli yang ditunjuk Bupati wqiib diumumkan pada Rlblik untuk diketahui kapasitas dan kapabilitasnya.
```
BAB XIX - KEIEITTUAIT PENUTI'P
Pasal 8

Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 1O Cukup jelas. Pasal 1 1 Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Hurufj Cukup jelas. Huruf k Ayat (21 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas.
```
```
BAB XIX - KEIEITTUAIT PENUTI'P
Pasal 2

O Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Tlrnjangan lain-lain berupa tunjangan pendidikan anak. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (a) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 2 1 Cukup jelas. Pasal22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Calon anggota Dewan Pengawas harus berkompeten secara teknik dan aministrasi sesuai bidang masing-masing. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasa1 28 Cukup jelas.
```
```
BAB XIX - KEIEITTUAIT PENUTI'P
Pasal 29

Cukup jelas. Pasal 3O Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasa1 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasa1 38 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Hurlf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Dewan Pengawas yang tidak dapat melaksanakan tugas karena alasan kesehatan, harus dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 4O Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42
```
Cukup jelas.
```
BAB XIX - KEIEITTUAIT PENUTI'P
Pasal 43

Cukup jelas Pasal 44 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup je1as. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud tunjangan lainnya antara lain tunjangan transpoft, tunjangan perbaikan penghasilan (TPP), tunjangan bantuan listrik dan air dan tunjangan jabatan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (a) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasa1 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas.
```
| Pasal 59 Cukup je1as. |
|------------------------------------|
| Pasal 60 Cukup jelas. |
| Pasal 61 Cukup jelas. |
| Pasal 62 |
| Cukup je1as. |
| Pasal 63 Cukup jelas. |
| Pasal 64 Cukup jelas. |
| Pasal 65 Cukup jelas. |
| Pasal 66 Cukup jelas. |
| Pasal 67 Cukup jelas. |
| Pasal 68 Cukup jelas. |
| Pasal 69 jelas. |
| Cukup Pasal 70 |
| Cukup jelas. Pasal 71 Cukup jelas. |
| Pasal 72 |
| Cukup jelas. |
| Pasal 73 Cukup jelas. |
| Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 |
| Cukup jelas. Pasal 76 |
| Cukup jelas. |
| Pasal 77 Cukup |
| jelas. Pasal 78 |
| Cukup jelas. Pasal 79 |
| Cukup Pasal 80 |
| Cukup jelas. |
| jelas. |
Pasal I 1
Cukup jelas.
BAB XIX - KEIEITTUAIT PENUTI'P
Pasal 82

Cukup jelas.
BAB XIX - KEIEITTUAIT PENUTI'P
Pasal 83

Cukup jelas.
BAB XIX - KEIEITTUAIT PENUTI'P
Pasal 84

Cukup jelas.
BAB XIX - KEIEITTUAIT PENUTI'P
Pasal 85

Cukup jelas.
BAB XIX - KEIEITTUAIT PENUTI'P
Pasal 86

Cukup jelas.
BAB XIX - KEIEITTUAIT PENUTI'P
Pasal 87

Cukup jelas.
BAB XIX - KEIEITTUAIT PENUTI'P
Pasal 88

Cukup jelas.
BAB XIX - KEIEITTUAIT PENUTI'P
Pasal 89

Cukup jelas.
BAB XIX - KEIEITTUAIT PENUTI'P
Pasal 90

Cukup jelas.
BAB XIX - KEIEITTUAIT PENUTI'P
Pasal 91

Cukup jelas.
BAB XIX - KEIEITTUAIT PENUTI'P
Pasal 92

Cukup jelas.
BAB XIX - KEIEITTUAIT PENUTI'P
Pasal 93

Cukup jelas.
BAB XIX - KEIEITTUAIT PENUTI'P
Pasal 94

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Seleksi pengangkatan calon pegawai yang berasal dari tenaga kontrak diatur secara khusus hanya untuk pelamar yang berasal dari tenaga kontrak.
BAB XIX - KEIEITTUAIT PENUTI'P
Pasal 95

Pengertian Pegawai PDAM dalam ketentuan ini meliputi Pegawai PDAM, Calon Pegawai PDAM, dan Tenaga Kontrak.
Termasuk dalam ketentuan ini adalah suami-istri yang menikah sebelum berlakunya Peraturan Daerah hi, namun setelah berlakunya Peraturan Daerah hi, kedua-duarrya menjadi Pegawai PDAM.
Contoh :
1. A adalah Pegawai PDAM. A menikah dengan B yang bukan Pegawai PDAM. Pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Peraturan Daeratr ini. Kemudian setelah Peraturan Daerah ini berlaku, B diangkat menjadi Pegawai PDAM. Maka terhadap A dan B salah satu harus mengundurkan diri dari Pegawai PDAM.
2. A dan B adalah Pegawai PDAM. A menikah dengan B setelah berlakunya Peraturan Daerah ini. Maka terhadap A dan B salah satu harus mengundurkan diri dari Pegawai PDAM.
3. A dan B adalatr bukan Pegawai PDAM. A menikah dengan B. Kemudian A dan B diangkat menjadi Pegawai PDAM setelah berlakunya Peraturan Daerah ini. Maka terhadap A dan B salah satu harus mengundurkan diri dari Pegawai PDAM.
Ketentuan pengecualian ini diperuntukkan bagr suami-istri yang kedua-duanya adalah pegawai PDAIvI dan pernikahannya tedadi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
Contoh :
A dan B Pegawai PDAM. A dan B telah menikah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini. Maka salah satu dari A dan B tidak termasuk yang harus mengundurkan diri dari Pegawai PDAM.
BAB XIX - KEIEITTUAIT PENUTI'P
Pasal 96

Cukup jelas.
BAB XIX - KEIEITTUAIT PENUTI'P
Pasal 97

Cukup jelas.
TAMBAHAIT LEMBARAIY DAERAII KABT'PATEIT SITUBOITDO ITOMOR TT