PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor N/A Tahun 2023
Tentang TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Berlaku: 5 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
1
•
:
GUBERNUR SULAWESI UTARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR
5
TAHUN
2017
TENTANG
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI UTARA,
- a. bahwa program peningkatan pendidikan bagi ASN melalui pemberian tugas belajar maupun izin belajar semakin dibutuhkan guna peningkatan kualitas aparatur sipil negara;
- b. bahwa ketentuan yang mengatur tentang tugas belajar dan izin belajar yang tertuang dalam peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 36 Tahun 2012 sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
1. Undang-Undang nomor 47 prp. Tahun 1960 Jo Undang-Undang nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Memperhatikan
Menetapkan
:
:
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan
4. atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Aparatur Sipil Negara adalah Aparatur Sipil Negara Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Gubernur Sulawesi Utara sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
7. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
8. Tugas Belajar adalah pemberian tugas kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan formal maupun pendidikan khusus lainnya dengan meninggalkan tugas seharihari serta jabatannya baik struktural maupun fungsional.
9. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pendidikan formal dan pendidikan khusus lainnya atas biaya sendiri tanpa mengganggu kelancaran tugas.
BAB II - TUJUAN
Pasal 2

- (1) Tugas Belajar bertujuan memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan kemampuan / keahlian guna mencapai kualifikasi kompetensi yang diharapkan untuk mengisi formasi dan kebutuhan organisasi.
- (2) Izin Belajar bertujuan mengakomodir keinginan Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan
?
kompetensi melalui pendidikan formal dan khusus disesuaikan dengan kebutuhan bidang tugas maupun organisasinya.
BAB III - PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan tugas belajar meliputi kegiatan :
- a. perencanaan kebutuhan;
- b. survei perguruan tinggi / universitas;
- c. rekrutmen;
- d. seleksi administrasi;
- e. seleksi pra akademis dan akademis;
- f. penyuluhan calon peserta tugas belajar / konseling;
- g. pengiriman tugas belajar;
- h. monitoring dan evaluasi; dan
- i. pemberdayaan pasca tugas belajar.
- (2) Tugas belajar dilaksanakan di dalam negeri mapun di luar negeri baik yang dibiayai oleh pemerintah pusat / daerah maupun lembaga / instansi negeri / swasta yang mensponsori.
- (3) Kewenangan penandatanganan Surat Keputusan Tugas Belajar oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- (4) Penyelenggaraan kegiatan tugas belajar dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- (5) Teknis pelaksanaan kegiatan program tugas belajar dibantu oleh Tim Pelaksana Program Tugas Belajar yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi.
T
Bagian Kedua
Program dan Jangka Waktu Pendidikan
BAB III - PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
Pasal 4

- ( 1) Program pendidikan tugas belajar ditetapkan berdasarkan hasil analisa kebutuhan dan anggaran yang tersedia.
- (2) Program tugas belajar meliputi program pendidikan Diploma, Sarjana (SI ), Magister (S2), dan Doktor (S3) dan pendidikan khusus profesi seperti dokter spesialis, perawat / bidan, serta pendidikan kesetaraan.
BAB III - PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
Pasal 5

Jangka waktu pendidikan sebagai berikut :
- a. program Diploma I (DI) paling lama 1 (satu) tahun;
- b. program Diploma II (DII) paling lama 2 (dua) tahun;
- c. program Diploma III ( Dill) paling lama 3 ( tiga) tahun;
- d. program Diploma IV (DIV) / Strata I (SI ), paling lama 4 (empat) tahun;
- e. program Strata II (S2) atau setara, paling lama 2 (dua) tahun;
- f. program Strata III (S3) atau setara, paling lama 4 (empat) tahun; dan
- g. jangka waktu untuk program khusus profesi dan kesetaraan disesuaikan dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan dengan maksimal 5 (lima) tahun.
BAB III - PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
Pasal 6

Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diberikan pengurangan dan / atau penambahan jangka waktu pendidikan dengan ketentuan :
- a. perguruan tinggi / universitas / sekolah tinggi / akademi menetapkan kebijakan akademis tentang pengurangan atau penambahan jangka waktu pendidikan;
- b. tidak diberikan penambahan jangka waktu pendidikan karena kelalaian dan / atau sebab lain
yang dilakukan secara sengaja oleh pegawai tugas belajar;
- c. penambahan jangka waktu pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan untuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal berakhirnya masa tugas belajar sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Gubernur tentang penunjukan pegawai tugas belajar; dan
- d. akibat penambahan jangka waktu pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf c, segala biaya untuk kebutuhan penyelesaian pendidikan program tugas belajar menjadi tanggung jawab pegawai tugas belajar yang bersangkutan.
Bagian Ketiga
Biaya Pendidikan
BAB III - PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
Pasal 7

- (1) Biaya pendidikan yang dibebankan dari APBD yang tertata pada DPA Badan Kepegawaian Daerah dan diberikan secara bertahap setiap tahun sesuai dengan jangka waktu pendidikan yang ditentukan dalam Surat Keputusan Tugas Belajar.
- (2) Biaya pendidikan yang dibebankan pada sponsor lain selain APBD sesuai dengan aturan yang berlaku pada sponsor.
- (3) Cost Sharing APBD dengan sponsor diberikan sesuai dengan yang tercantum melalui MoU antara pemerintah daerah dengan pihak sponsor.
- (4) Besarnya biaya pendidikan dengan sumber dana DPA BKD ditentukan melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Utara.
Bagian Keempat
Persyaratan
BAB III - PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
Pasal 8

Tugas belajar diberikan bagi pegawai negeri sipil yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan, sebagai berikut :
Persyaratan Umum, yaitu :
- 1) memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai PNS untuk bidang pendidikan yang langka dapat diberikan sejak diangkat menjadi PNS;
- 2) telah menunjukkan prestasi kerja yang baik dalam melaksanakan tugas sehari-hari yang dinyatakan secara tertulis oleh Kepala Unit Kerja yang bersangkutan;
- 3) memiliki SKP (Sasaran Kinerja Pegawai), setiap unsur sekurang-kurangnya baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 4) tidak pernah mendapat hukuman disiplin tingkat sedang dan atau berat; dan
- 5) berbadan sehat yang dinyatakan oleh dokter penguji kesehatan.
- b. Persyaratan Khusus, yaitu ;
- 1) Untuk tingkat Diploma / Akademi atau yang sederajat :
- a. pangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I, Il / b;
- b. umur setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) tahun; dan
- c. lulus seleksi yang ditentukan oleh lembaga pendidikan.
- 2) Tingkat Sarjana (SI) atau yang sederajat :
- a. pangkat sekurang-kurangnya Pengatur, II / c;
- b. umur setinggi-tingginya 35 ( tiga puluh lima) tahun; dan
- c. lulus seleksi yang ditentukan oleh lembaga pendidikan.
- 3) Untuk tingkat Magister (S2) atau yang sederajat :
- a. pangkat sekurang-kurangnya Penata Muda, III / a;
- b. umur setinggi-tingginya 38 (tiga puluh delapan) tahun; dan
- c. lulus seleksi yang ditentukan oleh lembaga pendidikan.
- 4) Untuk tingkat Doktor (S3) atau yang sederajat :
- a. pangkat sekurang-kurangnya Penata Muda Tingkat I, III / b;
- b. umur setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun; dan
- c. lulus seleksi yang ditentukan oleh lembaga pendidikan.
- 5) Untuk pendidikan khusus profesi dan pendidikan kesetaraan, persyaratan khusus disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan dimaksud.
Bagian Kelima
Perencanaan Kebutuhan dan Survei Perguruan Tinggi
BAB III - PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
Pasal 9

- (1) Perencanaan kebutuhan program tugas belajar berdasarkan hasil analisa kebutuhan dan anggaran yang akan dialokasikan ataupun anggaran yang disediakan sponsor.
- (2) Analisa kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil analisa dan kajian terhadap kebutuhan program tugas belajar pada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- (3) Survei perguruan tinggi / universitas / sekolah tinggi / akademi diselenggarakan dengan berkoordinasi / mengunjungi perguruan tinggi / universitas / sekolah tinggi / akademi yang diprioritaskan untuk ditunjuk dan atau ditetapkan dalam program tugas belajar.
- (4) Pelaksanaan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Program Tugas Belajar.
Bagian Keenam
- ( 1) Rekrutmen bagi calon mahasiswa tugas belajar dengan menggunakan biaya dari DPA BKD dilaksanakan dengan mekanisme permintaan calon yang memenuhi syarat kepada perangkat daerah untuk diadakan penelitian administrasi serta pemanggilan bagi yang memenuhi syarat.
- (2) Untuk calon mahasiswa tugas belajar dengan sponsor lainnya, sebelum melaksanakan seleksi harus mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang membidangi kepegawaian dalam hal ini Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
BAB III - PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
Pasal 11

- (1) Pelaksanaan seleksi bagi calon mahasiswa tugas belajar dengan biaya pada DPA BKD dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yakni pra akademis dan akademis.
- (2) Pra akademis dilaksanakan oleh tim pelaksana tugas belajar pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk mendapatkan calon mahasiswa yang memenuhi syarat dan kapabel untuk diikutkan dalam seleksi akademis di perguruan tinggi.
- (3) Seleksi akademis dilaksanakan di universitas / perguruan tinggi tertentu baik dilaksanakan di daerah lewat kerjasama dengan perguruan tinggi, kerjasama dengan pihak tertentu maupun dilaksanakan langsung di perguruan tinggi yang dituju.
- (4) Bagi calon mahasiswa tugas belajar yang tidak melalui mekanisme seleksi sebagaimana pada ayat ( 1) , ayat (2), dan ayat (3) di atas melainkan melalui mekanisme
pengusulan karena telah melalui tes akademis dari instansi masing-masing, maka tetap diwajibkan melalui tahap pra akademis oleh tim pelaksana tugas belajar.
Bagian Ketujuh
Penyuluhan / Konseling Calon Mahasiswa Tugas Belajar
BAB III - PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
Pasal 12

Calon mahasiswa tugas belajar yang akan dikirim mengikuti tugas belajar terlebih dahulu mendapatkan pengarahan dan penyuluhan dari tim pelaksana tugas belajar.
Bagian Kedelapan
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi
BAB III - PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
Pasal 13

- ( 1) Selama menjadi pegawai tugas belajar, segala administrasi kepegawaian berada di bawah pembinaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan monitoring secara berkala terhadap kemajuan studi dari semua mahasiswa tugas belajar.
- (3) Evaluasi tugas belajar dilaksanakan setiap akhir tahun untuk mengetahui permasalahanpermasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas belajar serta upaya-upaya peningkatan studi bagi mahasiswa.
Bagian Kesembilan
Pemberdayaan Pasca Tugas Belajar
BAB III - PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
Pasal 14

PNS tugas belajar yang telah selesai melaksanakan tugas belajar ditempatkan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan sesuai dengan pendidikan yang ditempuh dan bagi mahasiswa tugas belajar yang sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional, dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam jabatan yang setingkat sepanjang formasi jabatan tersedia dan yang bersangkutan memenuhi kualifikasi formasi jabatan itu.
BAB III - PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
Pasal 15

- (1) PNS tugas belajar yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali untuk Negara pada unit kerja pada instansi tempat pegawai bersangkutan bekerja semula dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pemberian tugas belajar di dalam negeri maupun luar negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus (2 x n). Sebagai contoh, untuk masa belajar 4 (empat) tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut :
Kewajiban Kerja = 2 x 4 = 8 tahun
- b. dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada suatu unit kerja di suatu instansi dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan dari pimpinan tertinggi instansi yang bersangkutan
- (2) PNS dapat melakukan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan :
- a. mendapat izin dari pimpinan instansinya;
- b. prestasi pendidikan sangat memuaskan;
- c. jenjang pendidikan bersifat linear; dan
- d. dibutuhkan oleh organisasi.
BAB IV - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 16

Pegawai tugas belajar selama mengikuti program tugas belajar diberikan hak-hak kepegawaian yaitu biaya tugas belajar melalui APBD atau Sponsor dan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bagian Kedua
Kewajiban Pegawai Tugas Belajar
BAB IV - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 17

- (1) Pegawai yang mengikuti program tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan wajib dibebaskan dari jabatan struktural atau jabatan fungsional dan tugas pekerjaan sehari-hari.
- (2) Pegawai tugas belajar wajib melapor secara tertulis setiap semester kepada Gubernur Sulawesi Utara melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah dengan melampirkan Indeks Prestasi (IP) pada semester berjalan / keterangan dari lembaga pendidikan.
- (3) Setiap pegawai tugas belajar yang akan mendapatkan biaya tugas belajar semester berikutnya wajib menyerahkan Indeks Prestasi (IP) pada semester sebelumnya.
- (4) Setiap pegawai Tugas Belajar wajib melaporkan perkembangan studi setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP).
- (5) Pegawai tugas belajar wajib melapor secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Utara melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah dengan melampirkan salinan Ijazah yang dilegalisir, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan laporan akhir / skripsi / tesis / desertasi masing-masing 1 (satu) eksemplar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan
terhitung mulai tanggal telah menyelesaikan pendidikan dan atau telah dinyatakan lulus oleh perguruan tinggi / universitas / sekolah tinggi / akademi.
Bagian Ketiga
Larangan Pegawai Tugas Belajar
BAB IV - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 18

Pegawai tugas belajar dilarang:
- a. melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. melalaikan dan atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan tugas belajar;
- c. melanggar kode etik akademis;
- d. melanggar tata tertib akademis;
- e. berhenti atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara selama masih menjalani kewajiban pegawai tugas belajar;
- f. dikenakan sanksi Drop Out oleh perguruan tinggi / universitas / sekolah tinggi / akademi;
- g. mengundurkan diri sebagai pegawai tugas belajar tanpa alasan yang sah dan meyakinkan;
- h. melakukan tindak pidana yang diancam hukuman penjara selama minimal 1 (satu) tahun;
- i. mengikuti pendidikan formal dan kegiatan lain sejenisnya;
- j. pindah tugas / mutasi dari lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ke Provinsi / Kabupaten / Kota lainnya selama masih menjalani kewajiban pegawai tugas belajar;
- k. cuti diluar tanggungan Negara; dan
- l. mengikuti tugas belajar dengan biaya sendiri atau sponsor lainnya yang sejenis diluar yang ditetapkan.
BAB VI - PEMBERIAN IZIN BELAJAR
Pasal 21

- (1) Aparatur Sipil Negara yang akan mengikuti izin belajar mendapatkan hak-hak kepegawaiannya sama seperti ASN lainnya dan pembinaan kepegawaiannya tetap berada pada unit kerja tempat ASN tersebut ditempatkan.
- (2) Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan izin belajar wajib melaksanakan studi tepat waktu sesuai yang ditetapkan dalam surat izin belajar dan setelah selesai melaporkan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Utara melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan melampirkan salinan ijasah yang dilegalisir, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan laporan akhir / skripsi / tesis / desertasi masingmasing 1 (satu) eksemplar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal penyelesaian pendidikan dan atau telah dinyatakan lulus oleh lembaga pendidikan / perguruan tinggi / universitas / sekolah tinggi / akademi.
- (3) Apabila belum dapat menyelesaikan masa studi tepat waktu, dapat mengajukan perpanjangan izin studi sepanjang dapat memberikan alasan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan.
Bagian Kedua
Pejabat yang Berwenang
BAB VI - PEMBERIAN IZIN BELAJAR
Pasal 22

Pejabat yang berwenang memberikan izin belajar diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pendidikan Diploma I sampai dengan IV, Sarjana (SI) dan Magister (S2) dan pendidikan profesi baik keperawatan maupun dokter spesialis yaitu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dan
- b. pendidikan Doktor (S3), yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
Bagian Ketiga
Persyaratan
BAB VI - PEMBERIAN IZIN BELAJAR
Pasal 23

Izin Belajar untuk mengikuti pendidikan diberikan kepada Aparatur Sipil Negara, dengan ketentuan :
- a. berstatus Aparatur Sipil Negara bukan Calon Aparatur Sipil Negara dan sudah bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak pengangkatannya sebagai Aparatur Sipil Negara;
- b. pangkat / Golongan Ruang minimal II / b untuk golongan II dan III / a dengan masa kerja golongan 2 (dua) tahun untuk golongan III;
- c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat atau sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai ASN;
- d. kegiatan pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri dan swasta dengan status terakreditasi;
- e. pendidikan diikuti diluar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan / tugas sehari-hari;
- f. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh pegawai yang bersangkutan;
- g. bidang pendidikan diikuti harus mendukung pelaksanaan tugas jabatan;
- h. pengusulan izin belajar dilakukan sebelum melaksanakan perkuliahan; dan
- i. tidak menuntut penyesuaian pangkat sesuai ijazah kecuali formasi memungkinkan.
Bagian Keempat
Kelengkapan Berkas Administrasi
BAB VI - PEMBERIAN IZIN BELAJAR
Pasal 24

Kelengkapan berkas administrasi yang harus disampaikan dalam rangka verifikasi adalah :
- a. sk pangkat akhir;
- b. skp tahun terakhir dengan nilai setiap unsur sekurang-kurangnya baik;
- c. surat keterangan dari Lembaga Pendidikan dengan mencantumkan jurusan yang bersangkutan;
- d. melampirkan jadwal mata kuliah yang ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan; dan
- e. surat keterangan uraian tugas sesuai tugas pokok pada unit kerja;
Bagian Kelima
- (1) Pengusulan dan Kelengkapan berkas administrasi izin belajar diupload melalui Aplikasi Sistem Informasi Izin Belajar (SI-IBEL) yang terdapat pada website Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara ( www.bkd. sulutprov.go.id) .
- (2) Apabila memenuhi syarat, ASN mencetak nota usulan Izin Belajar yang dilampirkan dengan Usul / rekomendasi dari kepala perangkat daerah yang bersangkutan beserta Surat Keterangan Kuliah dari kampus.
' d
CP
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Semua ketentuan yang dikeluarkan sebelumnya dan tidak bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Provinsi Sulawesi Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
Ditetapkan di Manado pada tanggal 1 F bru &lt;ri 2017
GUBERNUR SULAWESI UTARA,
OLLY DONDOKAMBEY