PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor ( Tahun 2016
Tentang NOMOR ( TAHUN 2016
Berlaku: 33 TAHUN 2010
N/A
Pasal 8

- (1) Untuk pengisian Uang Persediaan, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran mengajukan SPPUP guna memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPKSKPD,
- (2) Uang Persediaan untuk SKPD dapat diberikan setinggitingginya:
- a. 1/8 (satu per delapan) dari pagu APBD klasifikasi belanja barang dan jasa yang diijinkan untuk diberi UP, maksimal Rp.150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah) untuk pagu sampai dengan Rp.1.500.000.000(satu miliar lima ratus juta rupiah),
- b. 1/12 (satu per dua belas) dari pagu APBD klasifikasi belanja barang dan jasa yang diijinkan untuk diberi UP, maksimal Rp.300.000.000,ftiga ratus juta
- c. 1/18 (satu per delapan belas) dari pagu APBD klasifikasi belanja barang dan jasa Rp.600.000.000,(enam ratus juta rupiah) untuk pagu di atas Rp:.5.000.000.000,(lima miliar rupiah) sampai dengan 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah):
- d. 1/24 (satu per dua puluh empat) dari pagu APBD klasifikasi belanja barang dan jasa yang diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp.750.000.000,(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk pagu di atas Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah),
7. (2a) SKPD yang membawahi lebih dari 8 (delapan) Kuasa Pengguna Anggaran, besaran Uang Persediaannya di hitung berdasarkan pagu pada masing-masing Kuasa Pengguna Anggran.
8. (2b) Uang Persediaan setelah dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, ternyata kurang dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus rupiah) maka Uang Persediaannya ditetapkan sebesar Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus rupiah).
9. (2c) Besaran Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan batas maksimal, dan Bupati dapat menetapkan dibawah batas tersebut atas pertimbangan kelayakan dan Kondisi Keuangan Daerah.
- (3) Besaran Uang Persediaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Tan PU «
Diundangkan di Sungai Penuh Pada tanggal 2016 SEKRETARIS DAERAH,
H.ZULFAHMI,S
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.
2
Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2016
B RINCI,
H. ADIROZAL
|