PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 7 Tahun 2012
Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Berlaku: 22 Oktober 2012
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan u ru s a n u ru s a n yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah s es u a i Peratu ran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 t en t a n g Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat, perlu membentuk dan menata organisasi Perangkat Daerah In s p ek tora t, Badan dan Kantor;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang aku ntabel secara efektif dan efisien perlu m em ben tu k Satu an Kerja Pen gelola Keuangan Daerah s ebagai s a t u a n kerja pelaksana pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan u ru s a n pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan s eca ra efektif dan efis ien perlu membentuk Kantor Ketahanan Pangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan s ebagaimana dimaksud dalam hu ru f a, h u ru f b da n h u ru f c, perlu membentuk Peraturan Daerah t en t a n g Organisasi dan Tata Kerja In s p ek tora t, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
4. Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 t en t a n g Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lin gku n ga n Propinsi J a wa -Tim u r, J a wa -Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Is t im ewa Yogyakarta s ebagaimana t ela h diu bah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahu n 1954 (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
43
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 t en t a n g Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 3041) s ebagaimana t ela h diu bah kedua kalin ya dengan Undang-Undang Nomor Tahun 1999 (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 t en t a n g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4437) s ebagaimana t ela h diu bah kedua kalin ya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 t en t a n g Pembentukan Peratu ran Peru n dan g-undangan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahu n 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peratu ran Pem erin tah Nom or 15 Tah u n 1987 ten tan g Peru bahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tin gkat II Malan g dan Kabu paten Daerah Tin gkat II Malang (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
7. Peratu ran Pem erin tah Nom or 58 Tah u n 2005 ten tan g Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4578);
8. Peratu ran Pem erin tah Nom or 79 Tah u n 2005 ten tan g Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2005 Nom or 165, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4593);
9. Peratu ran Pem erin tah Nom or 38 Tah u n 2007 ten tan g Pembagian Uru san Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabu paten/ Kota (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peratu ran Pem erin tah Nom or 41 Tah u n 2007 ten tan g Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4741);
11. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 t en t a n g Petu n ju k Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah s ebagaimana t ela h diu bah dengan Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
64
12. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
20
13. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
53
14. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2011 tentang Pembentu kan Produ k Hu ku m Daerah;
15. Peratu ran Daerah Kota Malan g Nom or 4 Tah u n 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahu n 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG dan WALIKOTA MALANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN BADAN BADAN BADAN LEMBAGA TEKNIS
TATA KERJA INSPEKTORAT, PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah u n s u r pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, In s p ek tora t, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Satu an Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Lembaga lain adalah lem baga yan g diben tu k sebagai pelaksan aan dari ketentu an peru n dan g-u n dan gan dan t u ga s pemerintahan u m u m la in n ya , yang ditetapkan s ebagai bagian dari perangkat daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
7. Inspektorat Kota yang s ela n ju tn ya disebu t In s p ek tora t adalah Satu an Kerja Perangkat Daerah yang merupakan u nsur pengawasan daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
8. Inspektur adalah Kepala Inspektorat.
9. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan di lin gku n ga n Pemerintah Kota Malang.
11. Kantor adalah Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
12. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor di lingku n gan Pemerintah Kota Malang.
13. Unit Pelaksan a Tekn is yan g selan ju tn ya disebu t UPT ada lah u n su r pelaksana operasional Lembaga Teknis Daerah.
14. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
15. J a b a t a n Stru ktu ral adalah s u a t u kedudukan yang menunjukkan t u ga s , t a n ggu n g ja wa b , wewen a n g d a n h a k s eora n g Pega wa i Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
16. J a b a t a n Fungsional adalah kedu du kan yang m en u n ju kkan tu gas, t a n ggu n g ja wa b , wewen a n g, da n hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam su atu satu an organ isasi yan g dalam pelaksan aan tu gasn ya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan t er t en t u s erta bersifat mandiri.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) In s p ek tora t merupakan u n s u r pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), dipim pin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tu gasnya bertanggu ng jawab la n gs u n g kepada Walikota dan s eca ra t ek n is administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan u n s u r perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan t u ga s n ya bertanggu ng ja wab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 4

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu meru pakan u nsu r pelayanan masyarakat di bidang perizinan.
- (2) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan t u ga s n ya bertanggu ng jawab kepada Walikota melalu i Sekretaris Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 5

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan u n s u r penyelenggara urusan kepegawaian daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tu gasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 6

- (1) Lembaga t ek n is daerah merupakan u n s u r pendukung t u ga s Walikota, mempunyai t u ga s melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (2) Lembaga t ek n is daerah s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk Badan dan Kantor.
- (3) Badan dan Kantor sebagaimana dimaksu d pada ayat (2), dipimpin oleh Kepala Badan dan Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
BAB III - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 7

- (1) Inspektorat melaksanakan tugas pokok pengawasan t er h a d a p pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- c. pelaksanaan pengu jian dan penilaian atas kebenaran la p ora n berkala atau sewaktu -waktu dari setiap tu gas pokok dan fu n gsi Perangkat Daerah;
- d. pelaksanaan pengawasan dan penelitian mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
- g. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- h. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- i. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- j. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- k. pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah;
- l. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- m. pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional dan Prosedu r (SOP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Daerah;
- n. pelaksanaan pengukuran In deks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- o. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
- p. penyampaian data hasil pembangu nan dan in form a s i la in n ya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;
- q. pengelolaan administrasi u m u m m elipu ti pen yu su n an program , ketatalaksanaan, ketatau sahaan, keuangan, kepegawaian, ru m ah t a n gga , perlen gkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- r. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- s. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan t u ga s pokok dan fungsi; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.
- (3) Struktur organisasi Inspektorat, terdiri dari :
- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Subbagian Penyusunan Program;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari :
- 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
- 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
- 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari :
- 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
- 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
- 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari :
- 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
- 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
- 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari :
- 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
- 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
- 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (4) Pembagian tu gas In spektu r Pem ban tu sebagaim an a dim aksu d pada ayat (3) h u ru f c, h u ru f d , h u ru f e d a n huruf f, a ka n diatu r lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (5) Bagan Stru ktu r Organisasi In s p ek tora t s ebagaimana t er ca n t u m dalam lampiran I dan m eru pakan bagian yan g tidak terpisah kan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAB III - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 8

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. penyiapan dan penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Kebijakan Umum Perubahan APBD;
- d. penyiapan dan penyusunan Rencana Pembangunan J a n gk a Panjang (RPJ P) Daerah, Rencana Pembangunan J a n gk a Menengah (RPJ M) Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- e. penyiapan dan penyu su nan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK);
- f. penyusunan program dan perumusan kebijakan operasional penelitian dan pengembangan;
- g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- h. pelaksanaan pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- i. pengkoordinasian penelitian dan mengadakan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya;
- j. penyiapan bahan dalam rangka pu blikasi h asil-h asil pen elitian dan pengembangannya;
- k. pemeliharaan hasil-hasil pen elitian dan pen gem ban gan n ya serta penyusunan s t a t is t ik perkembangan penelitian dan pengembangannya;
- l. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan;
- m. pelaksanaan kerjasama perencanaan pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;
- n. pelaksanaan kerjasama antar lembaga u ntu k mengembangkan statistik;
- o. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan;
- p. pelaksanaan monitoring dan evalu asi pelaksanaan perencanaan pembangunan;
- q. pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah s ebagai bah an penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- r. pelaksanaan penyidikan t in d a k pidana pelanggaran di bidang perencanaan pembangunan daerah s es u a i dengan ketentu an peraturan perundang-undangan;
- s. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- t. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- u. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- v. penyusunan rencana pencapaian SPM;
- w. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- x. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- y. pelaksanaan pengukuran In deks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- z. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perencanaan pembangunan;
2. aa. p en ya m pa ia n data hasil pembangu nan dan in form a s i la in n ya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;
3. bb.pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- cc. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- dd. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tu gas pokok dan fungsi; dan
6. ee. pelaksan aan fu n gs i la in yang diberikan oleh Walikota s es u a i dengan tugas pokoknya.
- (3) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Subbagian Penyusunan Program;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Umum.
- c. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
- 1) Subbidang Penelitian;
- 2) Subbidang Publikasi dan Dokumentasi.
- d. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, terdiri dari :
- 1) Subbidang Ekonomi;
- 2) Subbidang Sosial dan Budaya.
- e. Bidang Tata Kota, terdiri dari :
- 1) Subbidang Prasarana dan Sarana;
- 2) Subbidang Tata Ruang.
- f. Bidang Pendataan dan Evaluasi, terdiri dari :
- 1) Subbidang Pendataan dan Pelaporan;
- 2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Stru ktu r Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantu m dalam lampiran II dan meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketiga
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
BAB III - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 9

- (1) Badan Pelayanan Perizin an Terpadu melaksanakan t u ga s pokok pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu.
- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi :
- a. peru mu san dan pelaksanaan kebijakan t ek n is di bidang pelayanan perizinan terpadu;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pelayanan perizinan terpadu;
- c. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan bidang Perekonomian, Sosial Budaya dan Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangannya;
- d. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan bidang Perekonomian, Sosial Budaya dan Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangannya;
- e. pelaksanaan pelayanan in form a s i dan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan perizinan terpadu;
- f. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan terpadu bidang Perekonomian, Sosial Budaya dan Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangannya;
- g. pemantauan dan evalu asi proses pemberian pelayanan perizinan terpadu bidang Perekonomian, Sosial Budaya dan Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangannya;
- h. pelaksanaan penyidikan t in d a k pidana pelanggaran perizinan di bidan g Perekon om ian , Sosial Bu daya dan Pekerjaan Umu m yang menjadi kewenangannya s es u a i dengan ketentu an peraturan perundang-undangan;
- u. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- v. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- i. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- j. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
- k. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
- l. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- m. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- n. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- o. pelaksanaan pengukuran In deks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- p. penyampaian data hasil pembangu nan dan in form a s i la in n ya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;
- q. pemberdayaan jabatan fungsional;
- r. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- s. pelaksanaan fu n gs i la in yang diberikan oleh Walikota s es u a i dengan tugas pokoknya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu , terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Subbag Penyusunan Program;
- 2) Subbag Keuangan;
- 3) Subbag Umum.
- c. Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian;
- d. Bidang Pelayanan Perizinan Kepariwisataan dan Sosial Budaya;
- e. Bidang Pelayanan Perizinan Pekerjaan Umum;
- f. Tim Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Stru ktu r Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu s ebagaimana tercantu m dalam lam piran III dan m eru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Keempat
Badan Kepegawaian Daerah
BAB III - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 10

- (1) Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tu gas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kepegawaian;
- c. pelaksanaan administrasi mutasi pegawai;
- d. pelaksanaan pembinaan disiplin pegawai;
- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- f. pelaksanaan penyiapan penetapan gaji dan tunjangan pegawai;
- g. penyusunan formasi pegawai dan pengadaan pegawai;
- h. penyusunan sistem informasi kepegawaian;
- i. penyusunan bahan kebijakan kesejahteraan pegawai;
- j. penyusunan bahan pemberhentian dan pensiun pegawai;
- k. pelaksanaan kegiatan keagamaan dalam rangka pembinaan mental pegawai;
- l. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- m. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- n. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- o. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- p. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- q. pelaksanaan pengukuran In deks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- r. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kepegawaian;
- s. penyampaian data hasil pembangu nan dan in form a s i la in n ya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;
- t. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- u. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- v. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- w. pelaksanaan fu n gs i la in yang diberikan oleh Walikota s es u a i dengan tugas pokoknya.
- (3) Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Subbagian Penyusunan Program;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Umum.
- c. Bidang Mutasi, terdiri dari :
- 1) Subbidang Kepangkatan;
- 2) Subbidang Jabatan.
- d. Bidang Formasi dan Informasi, terdiri dari :
- 1) Subbidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;
- 2) Subbidang Informasi Kepegawaian.
- e. Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Disiplin Pegawai, terdiri dari :
- 1) Subbidang Kesejahteraan Pegawai;
- 2) Subbidang Pembinaan Disiplin Pegawai.
- f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
- 1) Subbidang Teknis dan Fungsional;
- 2) Subbidang Kepemimpinan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Stru ktu r Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, s ebagaimana tercantu m dalam lampiran IV dan meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kelima Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BAB III - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 11

- (1) Badan Kesatu an Bangsa dan Politik melaksanakan tu gas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan u ru s a n pemerintahan daerah yang bersifat s p es ifik di bidang kesatuan bangsa, politik
dalam negeri, serta pencegahan, penanggu langan dan penanganan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :
- a. peru mu san kebijakan tekn is di bidan g kesatu an ban gsa, politik dalam negeri, s erta pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kesatu an bangsa, politik dalam negeri, s erta pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana;
- c. pelaksanaaan kegiatan di bidang kesatu an bangsa, politik dalam negeri, s erta pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana;
- d. pembinaan masyarakat di bidang kesatu an bangsa, politik dalam negeri, s erta pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana;
- e. pengawasan kegiatan masyarakat di bidang kesatu an bangsa dan politik dalam negeri;
- f. pengawasan atas kegiatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- g. pengkoordinasian penetapan kebijakan operasional di bidang kesatu an bangsa, politik dalam negeri, s erta pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana;
- h. pemberian rekomendasi penelitian dan praktek kerja lapangan di Daerah;
- i. pemberian rekomendasi atas kegiatan tertentu yang berpotensi konflik Suku Agama dan Ras (SARA);
- j. pemberian pertimbangan t ek n is perizin an bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- k. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- l. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- m. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- n. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- o. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- p. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- q. pelaksanaan pengukuran In deks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- r. pengelolaan pengadu an masyarakat di bidan g kesatu an ban gsa, politik dalam negeri, s erta pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana;
- s. penyampaian data hasil pembangu nan dan in form a s i la in n ya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;
- t. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- u. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan t u ga s pokok dan fungsi; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yan g diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.
- (3) Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Subbagian Penyusunan Program;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Umum.
- c. Bidang Politik dan Hubungan antar Lembaga, terdiri dari :
- 1) Subbidang Politik, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- 2) Subbidang Lembaga Kemasyarakatan.
- d. Bidang Integrasi Bangsa, terdiri dari :
- 1) Subbidang Wawasan Kebangsaan;
- 2) Subbidang Pembauran.
- e. Bidang Kewaspadaan Daerah, terdiri dari :
- 1) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Intelijen dan Keamanan (Intelkam);
- 2) Subbidang Pencegahan dan Penanganan Konflik.
- f. Bidang Penanggulangan Bencana, terdiri dari :
- 1) Subbidang Pencegahan dan Kewaspadaan;
- 2) Subbidang Penanganan Bencana dan Kedaruratan.
- g. UPT
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Stru ktu r Organisasi Badan Kesatu an Bangsa dan Politik, s ebagaimana tercantu m dalam lampiran V dan meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Keenam Badan Lingkungan Hidup
BAB III - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 1

2
- (1) Badan Lingku ngan Hidu p melaksanakan tu gas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan u ru s a n pemerintahan daerah yang bersifat spesifik bidan g lingkungan h idup dan pen gelolaan su m ber daya alam.
- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
- a. peru mu san kebijakan t ek n is di bidan g lin gku n ga n hidu p dan pengelolaan sumber daya alam;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam;
- c. pengkoordinasian dalam penyu su nan dan evalu asi program di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam;
- d. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pengawasan s erta pemantauan di bidang lin gku n ga n hidu p dan pengelolaan sumber daya alam;
- e. pelaksanaan pengkajian dampak lingkungan;
- f. pemberdayaan kapasitas kelembagaan di bidang lin gku n ga n hidup dan pengelolaan sumber daya alam;
- g. pengembangan kesadaran masyarakat di bidang lin gku n ga n hidup dan pengelolaan sumber daya alam;
- h. pengembangan sistem informasi lingkungan hidup;
- i. pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidan g lin gku n gan hidup dan pengelolaan sumber daya alam;
- j. pemberian dan pencabutan perizinan di bidang lin gku n ga n hidu p dan pengelolaan s u m ber daya alam yang menjadi kewenangannya;
- k. pelaksanaan penyidikan t in d a k pidana pelanggaran di bidang lin gku n ga n hidu p dan pengelolaan s u m ber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- m. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- n. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- o. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
- p. pengelolaan administrasi u m u m m elipu ti pen yu su n an program , ketatalaksanaan, ketatau sahaan, keuangan, kepegawaian, ru m ah t a n gga , perlen gkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- q. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- r. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- s. pelaksanaan pengukuran In deks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- t. pengelolaan pengadu an masyarakat di bidan g lin gku n gan h idu p dan pengelolaan sumber daya alam;
- u. penyampaian data hasil pembangu nan dan in form a s i la in n ya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;
- v. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- w. pengevaluasian dan pelaporan tugas pokok dan fungsi; dan
- x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.
- (3) Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Subbagian Penyusunan Program;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Umum.
- c. Bidang Tata Laksana dan Dokumen Lingkungan, terdiri dari :
- 1) Subbidang Tata Laksana Lingkungan;
- 2) Subbidang Dokumen Lingkungan.
- d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan, terdiri dari :
- 1) Subbidang Pengawasan Lingkungan;
- 2) Subbidang Pengendalian Lin gku n gan dan Pengolahan Limbah.
- e. Bidang Pengembangan Kapasitas dan Konservasi, terdiri dari :
- 1) Subbidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan;
- 2) Subbidang Konservasi Sumber Daya Alam.
- f. Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
- 1) Subbidang Komunikasi Lingkungan;
- 2) Subbidang Pemberdayaan Masyarakat.
- g. UPT;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Stru ktu r Organ isasi Badan Lin gku n gan Hidu p sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketujuh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat
BAB III - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 1

3
- (1) Badan Kelu arga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan tugas pokok penyu su nan dan pelaksanaan kebijakan u ru s a n p em erin ta h a n d a era h ya n g b ers ifa t s p es ifik b id a n g k eluarga berencana, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan perempuan dan anak.
- (2) Untuk melaksanakan tu gas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ba da n Kelu a rga Beren ca n a da n Pem berda ya a n Ma sya ra ka t mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan perempu an dan anak;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat s erta pemberdayaan perempuan dan anak;
- c. perumusan kebijakan teknis jaminan dan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria, serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi;
- d. pelaksanaan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- e. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan;
- f. pemantauan tingkat drop out peserta keluarga berencana;
- g. penyediaan prasarana dan sarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jan gka panjang yang lebih t er ja n gk a u , aman dan berkualitas;
- h. pelaksanaan pengadaan dan distribu si s a r a n a , alat dan obat kontrasepsi dengan prioritas kelu arga miskin dan kelompok rentan sosial;
- i. pelaksanaan fasilitasi pelayan an pemasangan alat kontrasepsi dan penyuluhan cara penggunaan alat kontrasepsi;
- j. pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reprodu ksi dan promosi kesehatan reproduksi;
- k. penyelenggaraan pelayanan dan penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR);
- l. pengkoordinasian pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat; m. penyusunan pedoman dan pelaksanaan s erta pengembangan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi, s os ia l budaya, pemanfaatan s u m ber daya alam dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- n. penyusunan pedoman dan pelaksanaan perlindungan anak dan perempuan;
- o. pengkoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- p. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- q. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- r. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- s. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- t. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- u. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- v. pelaksanaan pengukuran In deks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- w. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kelu arga berencana, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan perempuan dan anak;
- x. penyampaian data hasil pembangu nan dan in form a s i la in n ya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;
- y. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- z. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
6. aa.pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan t u ga s pokok dan fungsi; dan
7. bb.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota s es u a i dengan tugas pokoknya.
- (3) Struktur Organisasi Badan Kelu arga Beren can a dan Pem berdayaan Masyarakat, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Subbagian Penyusunan Program;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Umum.
- c. Bidang Kelu arga Beren can a dan Keseh atan Reprodu ksi, terdiri dari :
- 1) Subbidang Pelayanan Keluarga Berencana;
- 2) Subbidang Kesehatan Reproduksi.
- d. Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari :
- 1) Subbidang Pemberdayaan Keluarga;
- 2) Subbidang Kesejahteraan Keluarga.
- e. Bidang Pembangunan Masyarakat, terdiri dari :
- 1) Subbidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat;
- 2) Subbidang Pengembangan Potensi Masyarakat.
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlin du n gan Anak, terdiri dari :
- 1) Subbidang Pemberdayaan Perempuan;
- 2) Subbidang Perlindungan Anak.
- h. UPT;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Stru ktu r Organisasi Badan Kelu arga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat s ebagaimana t er ca n t u m dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedelapan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
BAB III - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 14

- (1) Badan Pengelola Keu angan dan Aset Daerah melaksanakan tu gas pokok penyu su nan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tu gas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ba da n Pengelola Keu an gan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan t ek n is di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- c. pelaksanaan fu n gs i Bendahara Umum Daerah, kecu ali pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan pengendalian benda-benda berharga pajak daerah;
- d. penyusunan dan penetapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- e. penyusunan la p ora n keuangan daerah dalam rangka pertanggu ngjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan s t a n d a r akuntansi pemerintahan;
- f. pelaksanaan fu n gs i Unit Pengelola Barang selaku Pembantu Pengelola Barang;
- g. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- h. pelaksanaan kegiatan bidang pemanfaatan tanah dan/atau bangunan negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- i. pengelolaan pemanfaatan Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang;
- j. pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan dan penatausahaan aset daerah;
- k. pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah;
- l. pelaksanaan penyelesaian s en gketa pemanfaatan tanah dan/atau bangunan;
- m. pemberian dan pencabutan perizin an pemanfaatan t a n a h dan/atau bangunan yang menjadi kewenangannya;
- n. pelaksanaan penyidikan t in d a k pidana pelanggaran di bidang pemanfaatan tanah dan/ atau bangu nan negara yang diku asai oleh Pemerintah Daerah s es u a i dengan ketentu an peratu ran perundang-undangan;
- o. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- p. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- q. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- r. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
- s. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
- t. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- u. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- v. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- w. pelaksanaan pengukuran In deks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- x. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- y. penyampaian data hasil pembangu nan dan in form a s i la in n ya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;
- z. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; aa. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
15. bb. pengevalu asian dan pelaporan pelaksanaan t u ga s pokok dan
fungsi;
- cc. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota s es u a i dengan tugas pokoknya.
- (4) Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Subbagian Penyusunan Program;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Umum.
- c. Bidang Anggaran, terdiri dari :
- 1) Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
- 2) Subbidang Administrasi Anggaran.
- g. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, terdiri dari :
- 1) Subbidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas;
- 2) Subbidang Akuntansi dan Pelaporan.
- h. Bidang Penatausahaan Aset Daerah, terdiri dari :
- 1) Subbidang Pendataan dan Evaluasi Aset Daerah;
- 2) Subbidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah.
- i. Bidang Pemanfaatan Aset Daerah, terdiri dari :
- 1) Subbidang Penggunausahaan Aset Daerah;
- 2) Subbidang Pengendalian Aset Daerah.
- j. UPT;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Stru ktu r Organisasi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah s ebagaimana t er ca n t u m dalam la m pira n VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peratu ran Daerah ini.
Bagian Kesembilan Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
BAB III - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 1

5
- (1) Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah yang bersifat spesifik di bidang perpustakaan dan kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ka n tor Perpu s ta ka a n Um u m da n Ars ip Daerah mempunyai fungsi :
- a. peru mu san kebijakan t ek n is di bidang pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengelolaan perpustakaan dan arsip;
- c. pelaksanaan pelestarian bahan pustaka karya cetak dan karya rekam Daerah;
- d. penyusunan pedoman jadwal retensi arsip;
- e. pelaksanaan layanan jasa perpustakaan umum;
- f. penyusunan pedoman tata kearsipan daerah;
- g. pelaksanaan layanan jasa kearsipan bagi Perangkat Daerah;
- h. pelaksanaan kerjasama kearsipan dan perpustakaan dengan pihak lain;
- i. pelaksanaan pembinaan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- j. pelaksanaan pengelolaan arsip statis yang telah diakuisisi;
- k. pembinaan teknis perpustakaan masyarakat dan sekolah;
- l. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
- m. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- n. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digu nakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- o. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- p. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- q. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- r. pelaksanaan pengukuran In deks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- s. pengelolaan pengadu an masyarakat di bidan g perpustakaan dan kearsipan;
- t. penyampaian data hasil pembangu nan dan in form a s i la in n ya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;
- u. pengelolaan administrasi u m u m m elipu ti pen yu su n an program , ketatalaksanaan, ketatau sahaan, keuangan, kepegawaian, ru m ah t a n gga , perlen gkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- v. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- w. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan t u ga s pokok dan fungsi;
- x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota s es u a i dengan tugas pokoknya.
- (3) Struktur organisasi Kantor Perpu stakaan Um u m dan Arsip Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Layanan dan Informasi;
- d. Seksi Akuisisi, Deposit dan Pengolahan;
- e. Seksi Pengembangan dan Kerjasama;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Stru ktu r Organ isasi Kan tor Perpu stakaan Um u m dan Arsip Daerah sebagaimana tercantu m dalam lampiran IX dan meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kesepuluh Kantor Ketahanan Pangan
BAB III - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 16

- (1) Kantor Ketahanan Pangan melaksanakan tu gas pokok penyu su nan dan pelaksanaan kebijakan u ru s a n pemerintahan daerah yang bersifat spesifik di bidang ketahanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang ketahanan pangan;
- c. pengidentifikasian potensi s u m berdaya pangan, produksi pangan dan keragaman konsumsi pangan masyarakat serta cadangan pangan masyarakat;
- d. pembinaan peningkatan produ ksi dan produ k pangan berbahan baku lokal s erta pengembangan penganekaragaman produk pangan;
- e. pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan dan penurunan akses pangan serta menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan;
- f. pengembangan dan pengatu ran cadangan pangan pokok tertentu daerah;
- g. pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat;
- h. penanganan dan penyalu ran pangan u n tu k kelompok rawan pangan;
- i. pengidentifikasian pangan pokok masyarakat, kelompok rawan pangan dan infrastruktur distribusi pangan;
- j. pengembangan infrastruktur distribusi pangan;
- k. penginformasian harga kebutuhan bahan pokok di daerah;
- l. pelaksanaan pengu mpu lan, analisis dan disem in asi data serta pengawasan, monitoring dan evalu asi dalam ran gka penyediaan informasi harga pasar;
- m. peningkatan mutu konsumsi masyarakat;
- n. pembinaan dan pengawasan mutu produk pangan masyarakat;
- o. pembinaan dan pengawasan keamanan produk pangan masyarakat;
- p. pelaksanaan analisis mutu produk pangan dan konsumsi masyarakat;
- q. pelaksanaan analisis gizi produk pangan dan konsumsi masyarakat;
- r. pelaksanaan analisis keamanan produk pangan masyarakat;
- s. pembinaan dan pengawasan produ k pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga;
- t. pengembangan dan fa s ilit a s i foru m masyarakat di bidang ketahanan pangan;
- u. pengembangan trus t fund di bidang ketahanan pangan;
- v. pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan.
- w. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
- x. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- y. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digu nakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- z. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
21. aa. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
22. bb. pen yu su n a n dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- cc. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepu asan Masyarakat (IKM) dan/ atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan s eca ra periodik yang bertu ju an u n tu k memperbaiki kualitas layanan;
- dd. pen gelolaan pengaduan masyarakat di bidang ketahanan pangan;
3. ee. penyampaian data h asil pem ban gu n an dan in form a s i la in n ya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;
4. ff. pengelolaan administrasi u m u m m elipu ti pen yu su n an program , ketatalaksanaan, ketatau sahaan, keuangan, kepegawaian, ru m ah t a n gga , perlen gkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
5. gg. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
6. hh. p en geva lu a s ia n dan pelaporan pelaksanaan tu gas pokok dan fungsi; dan
- ii. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota s es u a i dengan tugas pokoknya.
- (3) Struktur organisasi Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- d. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan;
- e. Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Stru ktu r Organ isasi Kan tor Ketah an an Pan gan sebagaimana t er ca n t u m dalam lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - ESELON JABATAN
Pasal 1

7
- (1) In s p ek tu r dan Kepala Badan merupakan ja b a t a n s t r u k t u r a l eselon IIb.
- (2) Kepala Kantor, Sekretaris pada Inspektorat dan Badan, serta In s p ek tu r Pembantu pada In s p ek tora t merupakan ja b a t a n struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang pada Badan merupakan ja b a t a n s t r u k t u r a l eselon IIIb.
- (4) Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (5) Kepala Su bbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis m eru pakan jabatan struktural eselon IVb.
BAB V - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 1

8
- (1) Kelompok J a b a t a n Fungsional dapat dibentu k di In s p ek tora t, Badan dan Kantor atas dasar kebu tu h an sesu ai den gan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan Kelompok J a b a t a n Fungsional akan diatu r lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB V - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 1

9
- (1) Pejabat Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat, Badan dan Kantor sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok J a b a t a n Fungsional s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dibagi ke dalam Sub Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan masing-masing yang dipimpin oleh s eoran g Tenaga Fungsional senior selaku Ketu a Kelompok yang berada di bawah dan bertanggu ng jawab kepada Inspektu r atau Kepala Badan atau Kepala Kantor.
BAB V - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 20

- (1) J u m la h Ten a ga Fu n gs ion a l d iten tu k a n b erd a s a rk a n s ifa t, jen is d a n beban kerja yang ada.
- (2) Pembinaan terhadap Tenaga Fu ngsional dilaku kan sesu ai den gan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 2

1
- (1) Pejabat stru ktu ral pada In s p ek tora t, Badan dan Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Kelompok J abatan Fu ngsional dian gkat dan diberh en tikan sesu ai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - TATA KERJA
Pasal 2

2
In s p ek tora t, Ba d a n dan Kantor dalam melaksanakan tu gas pokok dan fu n gs in ya wajib menerapkan prin sip koordinasi, in tegra s i, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
BAB VII - TATA KERJA
Pasal 2

3
In s p ek tora t, Badan dan Kantor wajib melaksanakan s is t em pengendalian intern.
BAB VII - TATA KERJA
Pasal 24

In s p ek tu r, Kepala Badan, Kepala Kantor, Sekretaris, In s p ek tu r Pembantu, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi bertanggu ng ja wab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petu nju k bagi pelaksanaan tu gas bawah an , dan bila terjadi penyimpangan, mengambil la n gka h -la n gka h yang diperlu kan s es u a i dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - TATA KERJA
Pasal 2

5
In s p ek tu r, Kepala Badan, Kepala Kantor, Sekretaris, In s p ek tu r Pembantu, Kepala Bidang, Kepala Su bbagian dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggu ng ja wab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 2

6
Biaya yang diperlu kan u n tu k pelaksanaan t u ga s pokok Inspektorat, Badan dan Kantor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB IX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 2

7
Penjabaran Tugas Pokok, Fu ngsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan dan Kantor akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB IX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 2

8
UPT pada Badan dapat dibentu k baik m en gen ai n om en klatu r, ju m lah dan jen is , s u s u n a n organisasi, t u ga s dan fu n gs i diatu r lebih la n ju t dengan Peraturan Walikota.
BAB IX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 2

9
Apabila ja b a t a n fu n gs ion a l pengawas pemerintah pada Pemerintah Daerah telah ditetapkan sesu ai peratu ran peru n dan g-u n dan gan , m aka jabatan struktural dibawah Inspektur Pembantu dihapus.
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30

Semua tu gas dan fu n gs i yang dilaksanakan In s p ek tora t, Badan dan Kantor s ebagai akibat dari ketentu an yang diatu r dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahu n 2008 ten tan g Organ isasi dan Tata Kerja In s p ek tora t, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahu n 2008 Nomor 3 Seri D, Tam bah an Lem baran Daerah Kota Malan g Nom or 60), masih t et a p dilaksanakan s a m p a i dengan dilan tik/ ditu ga s ka n n ya Pejabat sesuai Peraturan Daerah ini.
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

Apabila pejabat fu n gs ion a l au ditor dan pejabat fu n gs ion a l t er t en t u pengawasan la in n ya t ela h ditetapkan s es u a i ketentu an peratu ran perundang-undangan, maka ja b a t a n s t r u k t u r a l di bawah In s p ek tu r Pembantu pada Inspektorat dihapuskan.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

2
- (1) Walikota dapat mendelegasikan pemrosesan, penerbitan dan pencabutan perizinan yang ada pada tu gas pokok dan fu n gsi pada masing-masing SKPD kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Pada saat tu gas pokok dan fu n gsi yan g berkaitan den gan perizinan yang ada pada masing-masing SKPD oleh Walikota s u d a h didelegasikan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka SKPD yang bersangkutan tidak m em pu n yai kewen an gan lagi u n tu k pen erbitan , pencabutan dan/atau penandatangan perizinan tersebut.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

3
Dengan berlaku n ya Peratu ran Daerah in i, maka Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahu n 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah dicabu t dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

4
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar s etia p orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratu ran Daerah in i den gan pen em patan n ya dalam Lem baran Daerah Kota Malang.
Ditetapkan di Malang pada tanggal 22 Oktober 2012
WALIKOTA MALANG, ttd.
Drs. PENI SUPARTO, M.AP
Diundangkan di Malang
pada tanggal 8 Nopember 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,
ttd.
Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19580415 198403 1 012
LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2012 NOMOR 7
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, t td.
DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Dalam rangka melaksanakan Peratu ran Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 t en t a n g Organisasi Perangkat Daerah dan guna pemantapan pelaksanaan otonomi daerah serta u ntu k m elaksan akan tugas-tu gas berdasarkan u r u s a n pemerintahan yang dimiliki oleh daerah berdasarkan Peratu ran Pemerintah Nomor 38 tahu n 2007 t en t a n g Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu dilaksanakan penataan kelembagaan In s p ek tora t, Badan dan Kantor dengan meru ju k kepada ketentu an peratu ran peru n dan g-u n dan gan dan mempertimbangkan kondisi eksisting serta kebutuhan organisasi.
Dalam rangka mewu ju dkan pengelolaan keu angan dan barang m ilik daerah yang aku ntabel perlu membentuk Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam bentu k Badan Pengelola Keu an gan dan Aset Daerah yang memiliki tu gas pokok penyu su nan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidan g pen gelolaan keu an gan dan Aset Daerah . Dan dalam rangka penyelenggaraan u ru s a n bidang ketahanan pangan secara optimal perlu membentuk Kantor Ketahanan Pangan.
Bentuk penataan organisasi Inspektorat, Badan dan Kan tor adalah sebagai berikut :
1. Unsur pengawas yang diwadahi dalam bentu k Inspektorat dengan 4 (empat) Inspektur Pembantu;
2. Unsur perencana yang diwadahi dalam bentu k Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 4 (empat) bidang;
3. Unsur pelayanan masyarakat di bidang perizinan terpadu yang diwadahi dalam bentu k Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan 3 (tiga) bidang;
4. Badan Kepegawaian Daerah, sebagai u nsu r pendu ku ng tu gas Walikota dalam penyu su nan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik strukturnya dengan 4 (empat) bidang;
5. Badan Kesatu an Bangsa dan Politik, sebagai u n su r pen du ku n g tugas Walikota dalam penyu su n an dan pelaksan aan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dengan 4 (empat) bidang;
6. Badan Lin gku n gan Hidup, s ebagai u n s u r pendukung t u ga s Walikota dalam penyu su nan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dengan 4 (empat) bidang;
7. Badan Kelu arga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, s ebagai u n su r pendukung tugas Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yan g bersifat spesifik dengan 4 (empat) bidang;
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, s ebagai u n s u r pendukung tugas Walikota dalam penyu su nan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keu angan dan Aset Daerah dengan 4 (empat) Bidang. Pembentukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menghapu skan keberadaan Bagian Keuangan dan Bagian Perlen gkapan Sekretariat Daerah dan Dinas Perumahan;
9. Kantor Perpu stakaan Umu m dan Arsip Daerah, sebagai u n su r pendukung tugas Walikota dalam penyu su nan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dengan 3 (tiga) Seksi;
10. Kantor Ketahanan Pangan, s ebagai u n s u r pendukung tugas Walikota dalam penyu su n an dan pelaksan aan kebijakan daerah yang bersifat spesifik den gan 3 (tiga) Seksi. Keberadaan Kan tor Ketahanan Pangan menghapuskan keberadaan Subbagian Ketahanan Pangan pada Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah.
PENJELASAN
Pasal 1 Cukup Jelas. Pasal 2 Cukup Jelas. Pasal 3 Ayat (1)

```Cukup Jelas.## Ayat (2)Pertanggungjawaban kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggu ngjawaban administratif. Pengertian melalu i bukan berarti Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bawahan Sekretaris Daerah.Secara Stru ktu ral Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berada la n gs u n g di bawah Walikota.##
PENJELASAN
Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.Ayat (2)Pertanggu ngjawaban kepada Walikota melalu i Sekretaris Daerah adalah pertanggu ngjawaban administratif. Pengertian melalu i bukan berarti Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan bawahan Sekretaris Daerah.Secara Stru ktu ral Kepala Badan Pelayanan Perijin a n Terpadu berada langsung di bawah Walikota.##
PENJELASAN
Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.Ayat (2)Cukup Jelas.##
PENJELASAN
Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.Ayat (2)Cukup Jelas.Ayat (3)Pertanggu ngjawaban kepada Walikota melalu i Sekretaris Daerah adalah pertanggu ngjawaban administratif. Pengertian melalu i bukan berarti Kepala Badan dan Kepala Kantor m eru pakan bawah an Sekretaris Daerah.Secara Stru ktu ral Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berada la n gs u n g di bawah Walikota.
PENJELASAN
Pasal 34

Cukup Jelas.

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 5