Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 67 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 67 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,
- a. bahwa dalam rangka memenuhi pelayanan kesehatan yang paling mendasar dan esensial pada tingkat yang paling minimal, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
- b. bahwa Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan dan menjadi tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Daerah Kabupaten Batang Hari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4.Undang-Undang.....
SALINAN
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Pemerintah...
Memperhatikan
:
Menetapkan :
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 34);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 25 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 25);
18. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 73 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 73);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI.
BAB II - STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
Pasal 2

- (1) Daerah menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah.
- (2) SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan targetnya hingga Tahun 2021 yang meliputi Pelayanan Kesehatan :
- a. Ibu hamil;
- b. Ibu bersalin;
- c. Bayi baru lahir;
- d. Balita;
- e. Pada usia pendidikan dasar;
- f. Pada usia produktif;
- g. Pada usia lanjut;
- h. Penderita hipertensi;
- i. Penderita Diabetes Melitus;
- j. Orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Orang dengan TB; dan
- l. Orang dengan risiko terinfeksi HIV;
- (3) Indikator Kinerja dan Target SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.
BAB III - PENGORGANISASIAN
Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan bertanggungjawab dalam hal penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan kepada Bupati.
PELAKSANAAN
BAB VI - MONITORING DAN EVALUASI Pasal 6
Pasal 7

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipergunakan sebagai:
- a. bahan masukan bagi perencanaan dan pengembangan program kesehatan di daerah;
- b. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pencapaian SPM Kesehatan;
- c. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Kesehatan, termasuk pemberian penghargaan bagi aparatur pemerintah daerah yang berprestasi sangat baik; dan
- d. bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada Pemerintah Daerah yang tidak berhasil mencapai SPM Kesehatan dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi khusus Daerah yang bersangkutan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP Pasal 11
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.
Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada tanggal
: 18 Oktober 2017
BUPATI BATANG HARI
SYAHIRSAH SY
Diundangkan di
: Muara Bulian
Pada tanggal
: 18 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
BAKHTIAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2017 NOMOR 67
SALINAN
LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR
: 67 TAHUN 2017
TANGGAL : 18 November 2017
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN BATANG HARI
| NO | NAMA INDIKATOR | TARGE T 2017 (%) | TARGE T 2018 (%) | TARGET 2019 (%) | TARGET 2020 (%) | TARGE T 2021 (%) |
|------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Pelayanan kesehatan Ibu hamil | 96% | 97% | 97% | 98% | 99% |
| 2 | Pelayanan kesehatan Ibu bersalin | 79,5% | 82,6% | 94,6% | 96,8% | 100% |
| 3 | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 81,5% | 85,5% | 90,2% | 95,2% | 95.5% |
| 4 | Pelayanan kesehatan balita | 70% | 75% | 80% | 82% | 84% |
| 5 | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 6 | Pelayanan kesehatan pada usia Produktif | 35% | 40% | 45% | 50% | 50% |
| 7 | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut | 30% | 40% | 50% | 60% | 75% |
| 8 | Pelayanan penderita hipertensi | 24,28% | 23,79% | 23,38% | 22,78% | 22,28% |
| 9 | Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus | 6,67% | 6,52% | 6,27% | 6,0% | 5,78% |
| 10 | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 11 | Pelayanan kesehatan orang dengan TB | 95% | 97% | 98% | 98% | 100% |
| 12 | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
BUPATI BATANG HARI
SYAHIRSAH SY
LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR
: 67 TAHUN 2017
TANGGAL : 18 OKTOBER 2017
PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BATANG HARI