PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor TAHUN Tahun 2015
Tentang No Description
Berlaku: 9 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka untuk meningkatkan kinerja Badan Permusyawaratan Negeri/Saniri Negeri sebagai mitra kerja Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan peL binaan kemasyarakatan maka pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Negeri/ Saniri Negeri bcrhak untuk memperoleh tunjangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf &amp;, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi bagi pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Negeri/Saniri Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2015;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Dacrah Swatantra Tingkat [I dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat 1 Maluku (Lembaran Negara Nomor 1l1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2645);
2. Nomor 28 Tahun 1999 tentang yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
3. Undang-Undang Penyelenggaraan Negara Kolusi 75, Lembaran Negara Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 lcntang Pcmbentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupatcn Buru dan Maluku Tcnggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pcrubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tcntang Pembcntukan Provinsi Maluku Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tcnggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896 ); Kabupatcn Utara,
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembcntukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kcpulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
- 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 6 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 );
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 1l Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Pcrubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Lcmbaran Negara 3137);
- 12, Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengel olan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 13. Atas Penyelenggaraan Pedoman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor Pemerintahan 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 14. Peraturan Urusan Pemerintahan antara Pemcrintah, Pembagian Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
- Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 15. Peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun Peraturan Pelaksanaan tentang Tahun 2014 Nomor 2014 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
- Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 16 Peraaugan Pengclolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun tentang 2014 Nomor 2093);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 17. Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Tahun tentang 2014 Nomor 2094);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 18. Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
- Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 19 2006 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2006 Nomor 126 Seri D);
- Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 45 20. Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2008 Nomor 45);
- Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1l 21. Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2014 Nomor 174);
- Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 07 Tahun 2009 22. tentang Penetapan Rincian Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
- Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2014 23. tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupalen Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 (Berita Maluku Tengah Tahun 2014 Nomor 163);
MEMUTUSKAN
PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PELAKSANAANT TUGAS Menetapkan BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA FUNGSI NEGERI / SANIRI NEGERI DI KABUPATEN PERMUSYAWARATAN DAN BADAN
MALUKU TENGAH TAHUN 2015.
BAB 1 KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

- 1 Dacrah adalah Dacrah Kabupaten Maluku Tengah.
Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan
- 2 Pemerintah adalah Pemerintah Pusat:.
- 4 Kepala Dacrah adalah Bupati Maluku Tengah.
- 3 Pemcrintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemcrintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Unsur
5. Negeri adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan Prakarsa hak asal-usul dan adat istiadat setempat di Kabupaten Maluku Tengah yang di akui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. dan
- 6 Negeri Administratif adalah kesatuan masyarakat hukum d Luar Negeri geneologis yang memiliki wewenang melaksanakan urusan Pemerintahan Desa sebagaiman di atur dalam ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- 7 Pemerintahan Negeri adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri/Saniri Negeri dalam mengatur dan Mengurus Kepentingan Masyarakat berdasarakan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negeri Republik Indonesia
- 8 Pemerintaha Negeri Administratif adalah penyelenggaraan wrusan Pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri: dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, diakui dan dibormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 9 Pemerintah Negeri adalah Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri;
10. Pemerintah Negeri Administratif adalah Kepala Pemerintah Negeri [Administratif dan Perangkat Pemerintah Negeri Admini unsur Penyelenggaraan Pcmerintahan
- Kepala Pemerintah Negcri / Negeri Administratif pemimpin Negeri yang dipilih olch masyarakat adelah bersangkutan. Negeri yang
12. Badan Permusyawaratan Negeri/ Saniri Ncgeri adalah Lembaga / Badan yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam Penyclenggaraan Pcmcrintahan Negeri, berfungsi sebagai Badan Legislatif yang mcrupakan Wakil dari Masyarakat di Negeri bcrdasarkan Kctcrwakilan Wilayah yang ditetapkan secara Demokratis yang secara bersama-sama Kcpala Pcmerintah Negeri membentuk Peraturan Ncgeri, Mengawasi Pelaksanaan Tugas dari Kcpala Pcmerintah Negcn dalam mcmimpin Negcri sesuai tugas, wewenang,Hak dan Kewajiban.
- 13 Perangkat Negeri adalah unsur pembantu kepala Pemerintah Negeri, yang terdiri dari Sekretariat Negeri, pelaksana Kewilayahan dan Pelaksanana teknis.
- 14 Tunjangan adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Negeri /Saniri Negeri ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/ Negeri Administratif (APB Negeri).
15. Alokasi Dana Negeri /Negeri Administratif adalah Dana Perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam Anggaran Pendapatan Dan Bclanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah setelah di kurangi dengan Dana Alokasi Khusus Kabupaten.
16. Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri APB Negeri/Negeri Administratif adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negeri /Negeri Administratif.
BAB II - TUNJANGAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI / SANIRI NEGERI
Pasal 2

- bagi pimpinan dan anggota Badan Permusyawaraten (2) Tunjangan diperoleh dari Alokasi Dana Negeri/Negeri Negeri/Saniri Negeri oleh masing-masing Negeri / Negeri Administratif .yang diterima Administratif.
- dan Anggota Badan Persmusyawaratan Negeri /Saniri (1) Pimpinan mitra kerja Pemerintah Negerì berhak untuk Negerì sebagaì atas beban pekerjaan,tugas dan fungsi pemerintah Negcri di bidang dalam mcngawasi Pemerintahan Negeri, Pembangunan, Pemberdayaan
- anggota Badan (3)
- pimpinan dan Besaran Tunjangan eagianpin Negeri disesuaikan dengan Permusyawaratan Negeri/ Badan Permusyawaratan dan Negeri/:
dari Negcri/ Saniri Permusyawaratan Badan terdiri
- Negeri; Negcri/ Saniri Negeri; 'Saniri Negeri; Negeri. b. anggota Tunjangan Ncgcri/ Saniri memperoleh dan Pimpinan Permusyawaratan Permusyawaratan yang Ncgeri\_ Ncgeri/ dan Badan Permusyawaratan Negcri/ Saniri Badan Kctua Ketua Pcrmusyawaratan Badan Sckrctaris Badan
[II FUNGSI BAGI PIMPINAN DAN TUGAS
ANGGOTA
tugas d. NEGERI / 3 bagi pimpinan Anggota BAB WARATAN PELAKSANAAN TUNJANGAN BADAN NEGERI SANIRI PEMBAYARAN DAN Pasal fungsi
dan
Negcri dan
Saniri pclaksanaan
dipcrolch
Ncgcri/=
Pcrmusyawaratan bulan
Tunjangan setiap
selama dibayarkan
Badan yang
bulan
- 12 fungsi bagi pimpinan 1 dan Neger / Saniri (1) diberikan terhitung mulai (2) 31 Desember. dengan anggota (Dua sclama dan Tahun. (satu) tugas Negeri pelaksanaan Permusyawaratan Tunjangan ayat Badan pada dimaksud anggota
Belas)
- 1 Permusyawaratan Negeri/Saniri adalah Ketua, Wakil dan (3) dan Badan yang berwenang dan di oleh Ketua, dan scbagaimana sampai Januari tanggal Badan anggota menerima Pimpinan berhak Anggota yang Negeri pejabat Sekretaris lantik telah fungsinya. diangkat
berikut
- tugas dan dan anggota\_ Badan Tunjangan Sanpinanegeri dadiperoleh setiap bulan (4) yang menjalankan aktif Negeri/Saniri Besaran Permusyawaratan
- C BPN /Saniri Negeri d. Anggota
- dan anggota Badan (5) Besaran tunjangan Kepada Ketua, Wakil Ketua, hanya diberikan Badan Permusyawaratan gaarctaris dan 7 (tujuh) orang Anggota Negeri/Saniri Negeri. ayat pada
- (7) 'Tunjangan Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Negeri/Saniri Negeri sebagaimana dimaksud dimasukkan dalam APB Negeri masing-masing kode ayat pada rekening pada
- (6) lainnya, dapat menyesuaikan besaran tunjangan bagi sesuai dengan kemapuan Keuangan Negeri dan tidak besaran tunjangan sebagaimana dimaksud (4) organisasi anggota melebihi ayat pada
Rp Rp 100.000, 100.000,
150.000,
- Ketua BPN / a. [/Saniri
Rp
- b. Saketaris BPN /Saniri Negeri
Rp
75.000,
sebagai
adalah
rangka pengeluaran anggota 1 pada Apabila 5 pembayaran terjadi yang Bendahara wajib kc Dalam Pasal tertib Kcuangan Ncgcri / Ncgeri pengelolaan Administratil dan Administratif , Wajib pcnataan membuat Bendahara administrasi Surat dan yang Pertanggung dibebankan Negeri / Badan Permusyawaratan Negeri Jawaban tunjangan (SPJ) Ncgcri/ Saniri pimpinan Pasal dikcmudian Ncgcri. hari tunjangan kesalahan Permusyawaratan pimpinan Negeri/ Saniri administrasi masing dan bersangkutan Negeri atas anggota maka Badan kepada Negeri mengembalikan Administratif. masingDana
7 pimpinan anggota pada dan dan Badan dibebankan Permusyawaratan Negeri Anggaran Administratif ' Pendapatan Tahun 2015.
Alokasi 6 jika tidak dimasukan dalam 1 menjadi Negeri/ Sanin Neger Belanja Negeri/ Pasal Tunjangan Permusyawaratan untuk pimpinan Negeri/ Saniri Anggaran, dan Negeri anggota dalam Badan terserap (satu) akan APBNegeri / Negeri Tahun berikutnya. SiLPA Administrasi untuk tahun Pasal Tunjangan
IV KETENTUAN PENUTUP
BAB II - TUNJANGAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI / SANIRI NEGERI
Pasal 8

æetiaP orang mengetahuinya, memerintahkan dengan ini penempatannya dalam Berita Daerak pengundangan Peraturan Agar
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Diundangkan di Masohi tanggal Juni 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPE MALUKU TENGAH, UMARELL IBRAHIM pada
BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 198