PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 2 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Standar Satuan Harga merupakan salah satu dasar penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Sintang serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan tugas pokok dan fungsi pemerintahan, maka perlu melaksanakan perjalanan dinas baik ke dalam daerah maupun ke luar daerah Kabupaten Sin tang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016;
00380%
,
nga'
Men8"
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran , Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentu.kan Peraturan Perundang--Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. {""";";""meninta oror ss Tahon 200s5 entang cngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor l Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
P kan
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah Perangkat Daerah pemerintah daerah. adalah Kepala Daerah beserta sebagai unsur penyelenggara
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Sintang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang.
7. Anggota DPRD adalah mereka yang keanggotaannya sebagai anggota DPRD mengucapkan sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan. diresmikan dan telah ketentuan
8. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah.
9. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah.
10. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD.
I 1.
Dinas ...
11. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
12. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah Dan Dinas Daerah.
13. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana operasional Dinas/Lembaga Teknis Daerah.
14. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
15. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota di bawah Kecamatan.
16. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural.
18. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan setara Eselon II pada instansi Pemerintah Kabupaten Sin tang.
19. Jabatan Administrator adalah Jabatan setara Eselon III pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
20. Jabatan Pengawas adalah Jabatan setara Eselon IV pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
21. Jabatan Pelaksana adalah Jabatan setara fungsional umum pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
22. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
23. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah Atau Berita Daerah.
24. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara pada Pemerintah Kabupaten Sintang yaitu Bupati dan Wakil Bupati Sintang.
25. Pejabat Lainnya Yang Setara adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang.
26. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang­ undangan.
27. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
28. Pegawai Daerah adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Sintang.
29. Ajudan adalah ajudan Bupati Sintang, Wakil Bupati Sintang dan Ketua DPRD Kabupaten Sintang.
30. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, Pegawai tidak tetap terdiri dari Pegawai Tidak Tetap Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Tenaga Honor Daerah, Jasa Sopir dan Motoris dan Jasa Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
31. Tenaga Honor Daerah adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain dalam Pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
32. Pejabat Yang berwenang adalah Bupati/Ketua DPRD/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
33. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
34. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegan£ kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
35. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
36. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas keluar dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan baik ke dalam maupun ke luar daerah dalam wilayah Negara Republik Indonesia atas perintah pejabat yang berwenang dengan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas.
37. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
38. Jabatan fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang keahliannya.
39. Jabatan Fungsional Ketrampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknisi atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih.
40. Standar Biaya Perjalanan Dinas adalah standar biaya dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas yang ditetapkan oleh Bupati Sintang dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang.
41. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai dengan kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
42. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
43. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
44. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
45. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
46. Tern pat Tujuan Pindah adalah tern pat/Kota tujuan pindah.
47. Kota Kecamatan adalah ibu kota dari masing-masing Kecamatan di wilayah Kabupaten Sintang sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
48. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
49. Detasering adalah penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tern pat dalam jangka waktu tertentu.
50. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Pelaksana Harian Kepala SKPD sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan kepada Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Kontrak untuk melaksanakan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.
51. Surat Perintah Togas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
52. Wilayah Jabatan adalah Wilayah Kerja dalam menjalankan tugas.
BAB IL - RUANG LINGKUP
Pasal 2

ran Bupati ini meng t · perat ., :. {atur mengenai pelaksanaan dan l ~rtanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak petap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi:
- Perjalanan Dinas Pindah; dan
- ,perjalanan Dinas Jabatan;
- e. Perjalanan Dinas Lainnya.
BAB III - PRINSIP
Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :
- b. efesiensi penggunaan belanja daerah;
- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan serta pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas.
BAB IV - PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
2. () Dalam Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal:
- a. detasering di Iuar tempat kedudukan;
- c. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, dan Pegawai Negeri Sipil atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan, untuk mendapatkan Surat Keterangan Dokter tentang kesehatannya guna kepentingan Jabatan;
- b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang dilakukan di Iuar tempat kedudukan;
untuk ...
- ntuk mendapatkan pengobatan di luar Tempat Kedudukan serdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pejabat Negara, pejabat Lainnya Yang Setara, dan Pegawai Negeri Sipil;
- harus memperoleh pengobatan di uar Tempat Kedudukan, berdasarkan Surat Keterangan Dokter karena mendapat cidera pada waktu/karena melakukan tugas;
- ditugaskan mengikuti Pendidikan Dinas di luar Tempat Kedudukan, " an menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.
BAB IV - PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 5

- ) Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara dan Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat SPT dari pejabat yang berwenang.
- 2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Atasan dari Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara dan Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Dalam hal Pejabat Yang Berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPT ditandatangani oleh:
- a. Atasan langsung sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya; atau
- b. Dirinya atas nama atasan langsung dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat bersangkutan.
- (4) Untuk Pegawai dibawah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Cabang Dinas Pendidikan, SPT ditandatangani oleh Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Atau Kepala Cabang Dinas Pendidikan, sedangkan SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan atau Dinas Pendidikan.
- 5) Dalam penerbitan SPT harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam Wilayah Jabatannya;
- b. Dalam hal perjalanan dinas ke luar wilayah jabatannya, pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan/perintah dari atasannya;
- c. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil melaksanakan Perjalanan Dinas yang dibiayai oleh SKPD lain, maka SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD Pegawai yang bersangkutan.
- l Contoh Format Surat Perintah Tugas sebagaimana tercantum dalam bampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ni.
\
•
- us untuk perjalanan dinas mengikuti Pendidikan dan Pelatihan eluar daerah Kabupaten Sintang, maka SPT ditandatangani oleh ("\_~at Yang Berwenang, dengan persetujuan dari Kepala Badan {'awaian Daerah Kabupaten Sintang, dengan contoh format surat K"F'~onan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan pc"""dak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini bag1
BAB IV - PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 6

- tuk dapat melakukan perjalanan dinas, Pejabat Negara, Pejabat () "~ya Yang Setara dan Pegawai Negeri Sipil harus diberikan SPD dari pejabat Yang Berwenang, dengan contoh format sebagaimana tercantum am Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- pejabat Yang Berwenang hanya dapat menerbitkan SPD untuk perjalanan l 4has yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD yang dipimpinnya.
- Untuk Perjalanan Dinas bagi Kepala SKPD, SPT ditandatangani oleh ! ,easan Langsung Kepala SKPD dan SPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan selaku Pengguna Anggaran.
- (4) Pejabat Yang Berwenang dalam menerbitkan SPT dan SPD sekaligus menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (5) Khusus untuk perjalanan dinas mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) hanya diperuntukkan bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang berada pada SKPD bersangkutan, terkecuali untuk Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Fungsional tertentu.
- (6) Untuk perjalanan dinas dalam rangka membawa rombongan pada kegiatan pameran, kaji terap, studi banding dan/ atau kegiatan iainnya yang melibatkan SKPD lain dan/atau peserta dari masyarakat, SPT ditandatangani oleh Bupati Sintang atau sekurang-kurangnya ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Sedangkan SPD ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (?) Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II selain Ajudan tidak diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi keluar daerah dan hanya diperkenankan melakukan Perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, yaitu dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.
- ll Ajudan dapat melaksanakan perjalanan dinas Ke Luar Daerah dalam 'angka mendampingi Bupati/ Wakil Bupati/Ketua DPRD.
Perjalanan ...
- perjalanan 9 ~anjan8 sec":;kan mewa)!' . euri/Suamt. Dinas Pejabat Negara dapat didampingi oleh Istri/Suami dipandang perlu pendamping atau ada ketentuan yang perjalanan dinas dimaksud harus didampingi oleh
- jalanan Dinas Sekretaris Daerah dapat didampingi oleh Suami/Istri o)"" gang dipandang perlu pendamping atau ada ketentuan yang ewajibkan perjalanan dinas dimaksud harus didampingi oleh m · suami/Istn1.
- perjalanan Dinas Bagi Suami/Istri Sekretaris Daerah sebagaimana tl' zaksud pada ayat (10) dapat diberikan apabila Sekretaris Daerah mendapat Disposisi dari Pejabat Negara untuk mewakili Pejabat Negara.
- (12) Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan/atau Golongan II di Lingkungan Sekretariat DPRD dapat melaksanakan perjalanan dinas Ke Luar Daerah Provinsi dalam rangka mendampingi Pimpinan dan Anggota DPRD paling banyak 2 (dua) orang untuk 1 (satu) kegiatan.
BAB IV - PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 7

- (I) Perjalanan dinas yang tujuannya ke dalam Daerah Kabupaten Sintang diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 4 (empat) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 3 (tiga) malam dengan mempertimbangkan jarak tempuh tern pat tujuan perjalanan dinas.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Sintang yang meliputi kegiatan kursus-kursus, uji tera, penelitian, survey, penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sintang, monitoring dan evaluasi serta pelayanan langsung ke masyarakat diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 7 (tujuh) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 6 (enam) malam.
- (3) Perja!anan dinas dalam daerah Kabupaten Sintang dalam rangka pendataan dan penagihan pajak dan retribusi daerah diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 10 (sepuluh) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 9 (sembilan) malam.
- (4) Pemeriksaan/pengawasan reguler oleh aparat fungsional auditor dan pengawas pemerintahan diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 10 (sepuluh) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 9 (sembilan) malam.
- l) Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pemeriksaan terhadap kasus Pengaduan masyarakat dan kasus pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, evaluasi kinerja serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan fisik egiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh aparat fungsional auditor an fungsional pengawas pemerintahan diberikan waktu perjalanan dinas Paling lama 15 (lima belas) hari dengan rincian penginapan maksimal lama 14 (empat belas) malam dengan mempertimbangkan jarak tempuh cmpat tujuan perjalanan dinas.
Khusus ...
I
I
I
I
I
I
I
I
I
- ghusus untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan ke dalam kota Sintang (l ~~ya dibayarkan uang harian sedangkan untuk uang transportasi dan [ag penginapan tidak dibayarkan.
- perjalanan dinas yang dilakukan oleh Sopir dalam rangka mengantar (l) ~~sannya ke luar daerah diberikan waktu perjalanan dinas sesuai dengan atu perjalanan dinas atasannya.
- perjalanan dinas ke luar Daerah Kabupaten Sintang ke ibu kota provinsi l? ~~tuk kegiatan konsultasi, koordinasi, rapat-rapat dan kegiatan lainnya yang pelaksanaannya l (satu) hari diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 3 (tiga) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 2 (dua) malam.
- 9) Perjalanan dinas ke luar Daerah Kabupaten Sintang ke daerah diluar kota provinsi dalam wilayah provinsi Kalimantan Barat untuk kegiatan konsultasi, koordinasi, rapat-rapat dan kegiatan lainnya yang pelaksanaannya l (satu) hari diberikan waktu perjalanan dinas 3 (tiga) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 2 (dua) malam, sedangkan untuk kegiatan yang pelaksanaannya selama 2 (dua) hari diberikan waktu perjalanan dinas paling Jama 4 (empat) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 3 (tiga) malam, kecuali untuk kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara diberikan waktu perjalanan dinas paling Jama 5 (lima) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 4 (empat) malam.
- (10) Perjalanan dinas ke luar daerah provinsi untuk koordinasi, konsultasi, rapat-rapat, seminar, loka karya dan kegiatan lainnya yang sejenis yang pelaksanaannya 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 5 (lima) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 4 (empat) malam dan apabila kegiatan yang dimaksud mengalami perubahan jadwal yang mengharuskan dilaksanakan melebihi waktu perjalanan dinas yang diberikan, maka biaya perjalanan dinas akan dibayarkan sesuai waktu pelaksanaan dengan melampirkan bukti berupa perubahan pelaksanaan kegiatan tersebut.
- (ll) Perjalanan dinas ke luar daerah provinsi untuk bimbingan teknis, Pendidikan dan Pelatihan, sosialisasi atau kegiatan lainnya yang sejenis Vang lama pelaksanaannya 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) hari diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 7 (tujuh) hari.
- l2) Perjalanan dinas ke luar daerah Kabupaten Sintang untuk bimbingan teknis, Pendidikan dan Pelatihan, sosialisasi atau kegiatan lainnya yang Sjenis yang lama pelaksanaannya lebih dari 3 (tiga) hari diberikan waktu Perjalanan dinas selama kegiatan berlangsung ditambah 2 (dua) hari engan rincian penginapan ditambah 1 (satu) malam.
Perjalanan ...
]
- an dinas ke luar daerah provinsi untuk bimbingan teknis, , res,l,' ~an Pelathan, sosialisasi atau egiatan ainnya ygs """"" ! pe""~~a pelaksanaannya lebih dari 4 (empat) hari diberikan @ "" 1",an dinas selama kegiatan berlangsung ditambah 3 (tiga) har P, rincian penginapan ditambah 2 (dua) malam. den8
- es untuk kegiatan yang terdapat setoran/kontribusi kepada pihak q "",\_~ggara/panitia yang didalamnya terdapat uang makan dan biaya p"~an atau akomodasi lain, maka hanya dibayarkan biaya yang ", ianggung oleh penyelenggara/panitia sclama pelaksanaan kegiatan berlangsun8·
- gyhusus untuk perjalanan dinas dalam rangka detasering diberikan uan~ ~~hsportasi pergi pulang dan uang saku paling lama 90 (Sembilan puluh) han1.
- q Perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal kegiatan pemeriksaan dalam gata Sintang oleh aparat pengawas fungsional auditor yang rangkaian kegiatannya termasuk uji petik maupun kegiatan lain yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa hukum Pemerintah Kabupaten Sintang ke luar Kota Sintang serta kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang terhadap sangkaan Pelaku Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sintang yang pengembangannya dirangkaikan dengan tempat kejadian perkara keluar kota Sintang, selain dibayarkan uang transportasi dan uang harian juga dibayarkan uang penginapan.
- (17) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ayat (11), ayat (12) dan ayat (13) tidak berlaku bagi perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan pada Jenjang Struktural (Diklatpim), Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS serta Pendidikan dan Pelatihan sejenis yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Sintang.
- """ ""ialanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai
- a. biaya transportasi;
- biaya penginapan; c
- b. biaya taksi:
- uang harian yang mencakup uang makan, uang saku dan bi "&amp;tan setempat; dan/atau aya
- °· 2iaya pemetian dan angkutan jenazah.
- ? Pena ht~,, ""an\_dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) a, diberikan biaya-biaya sebagai berikut:
- biaya transportasi Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, pegawai Negeri Sipil dan uang harian serta biaya penginapan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (l), dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e; 8.
- biaya transportasi Pegawai Negeri Sipil untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dan huruf f. b.
- Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a (3l ~eupakan biaya tiket moda transportasi udara, moda transportasi laut fatau moda transportasi darat yang diperlukan untuk perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan pergi dan pulang, yang terdiri dari biaya pembelian tiket dan airport tax moda angkutan udara, tiket moda angkutan laut dan/atau tiket moda angkutan darat yang ibayarkan sesuai dengan biaya riil untuk perjalanan dinas ke luar daerah abupaten/provinsi.
- ( 4 ) Biaya Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah biaya taksi dari dan ke bandara/pelabuhan, yang hanya diberikan untuk perjalanan dinas ke luar daerah provinsi dan dibayarkan secara lumpsum.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tern pat penginapan lainnya.
- (6) Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan perjalanan dinas dengan besaran biaya penginapan sesuai tingkat perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (7) Dalam keadaan luar biasa apabila terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara dimana tiket sudah diperoleh dan yang bersangkutan belum berangkat ketempat tujuan, maka tiket untuk keberangkatan dapat dibayarkan/diganti dari harga riil tiket dan dengan memberikan/melampirkan bukti pembatalan kegiatan.
- (B) Biaya transportasi dan angkutan setempat bagi Ajudan/ Supir / Motoris Yang melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah kabupaten dan ke luar daerah kabupaten tidak dibayarkan selama menggunakan kendaraan dinas jabatan.
- ll Bagi Istri/Suami Pejabat Negara yang melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (9) anya diberikan biaya uang saku dan uang makan.
Bagi ...
- stri/Suami Pejabat Negara ya :l .. r. ) 1311gt ah dalam ran k b . ng melaksanakan perjalanan dinas ke [!"par da°" .. ;. 3&amp;a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (9) anya dibenikan 1aya transportasi, uang saku dan uang makan.
- Suami/Istri Sekretaris Daerah .. . Bag! yang melaksanakan perjalanan dinas (l' dalam daerah dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat /0) hanya diberikan biaya uang saku dan uang makan.
- Bagi Suami/Istri Sekretaris Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas (l iuar daerah dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (0) hanya diberikan biaya transportasi, uang saku dan uang makan.
- ,3) Biaya transportasi ke luar daerah kabupaten bagi Pejabat Negara, Pejabat ' Lainnya Yang Setara, Pejabat Eselon II dan Ajudan dapat menggunakan moda transportasi udara.
- (4) Biaya transportasi ke luar daerah kabupaten bagi Istri/Suami Pejabat Negara dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 10) dan ayat (12) dapat menggunakan moda transportasi udara.
- (15) Biaya transportasi ke luar daerah kabupaten khususnya ke Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang dapat menggunakan moda transportasi udara.
- (16) Selain Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dan ayat (14) yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten menggunakan moda transportasi udara, maka biaya transportasi dibayarkan setinggi­ tingginya sebesar standar biaya moda transportasi darat.
- (17) Standar biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (18) Standar biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- (I9) Rincian biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan rincian uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran III.
BAB IV - PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada Anggaran SKPD yang mengeluarkan SPD bersangkutan.
2. f?) Pejabat yang berwenang memberi SPD agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dalam anggaran SKPD yang berkenaan.
BAB IV - PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 10

~at Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, PNS dan Pegawai Tidak Tetap ""ag menerima biaya perjalanan dinas rangkap untuk perjalanan dinas "iakukan dalam waktu yang bersamaan. an
BAB IV - PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 11

- pNS yang melaksanakan perjalanan dinas digolongkan dalam 11 (Sebelas) ngkatan sebagai berikut: (J)
- a. Tingkat A untuk Pejabat Negara Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
- b. Tingkat B untuk Sekretaris Daerah;
- c. Tingkat C untuk Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Lainnya (Anggota DPRD);
- d. Tingkat D untuk Pejabat Administrator Golongan IV;
- f. Tingkat F untuk Pejabat Pengawas Golongan IV/Fungsional Ahli;
- e. Tingkat E untuk Pejabat Administrator Golongan III;
- g. TingkatG untuk Pejabat Pengawas Golongan III/Fungsional Ahli;
- h. Tingkat H untuk Pelaksana Golongan IV;
- i. Tingkat I untuk Pelaksana Golongan III/Fungsional Terampil/CPNS;
- j. Tingkat J untuk Pelaksana Golongan 11/Fungsional Terampil/ CPNS / PTT;
- k. Tingkat K untuk Pelaksana Golongan 1/Fungsional Terampil/CPNS/PTT.
- (2) Rincian biaya penginapan dan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.
- (3) Selain Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, PNS dan Pegawai Tidak Tetap dapat melakukan perjalanan dinas keluar daerah kabupaten dan keluar daerah provinsi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dengan biaya perjalanan dinas digolongkan pada tingkat J dengan surat tugas dari Bupati.
- (4) Selain Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, PNS dan Pegawai Tidak Tetap dapat melakukan perjalanan dinas ke dalam daerah kabupaten dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dengan biaya perjalanan dinas digolongkan pada tingkat J dengan surat tugas kepala SKPD.
- l?) Selain Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, PNS dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), biaya Perjalanan dinas dapat diberikan sepanjang pelaksana perjalanan dinas elampirkan Surat Keputusan Bupati tentang penunjukan profesinya dan diberikan sepanjang dana tersedia pada SKPD yang memberikan Perjalanan dinas.
- ;ySuami Pejabat Negara dapat melakukc jala di dal [sth de &gt;. pe:be an perj lanan unas tam ( ~~agka mendamping ejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 8 yat (9) dengan dbiara peIJ � anan dinas digolongkan pada tingkat C g an 5 urat tugas ari Bupati. den
- guami/Istri Sekretaris Daerah dapat melakukan perjalanan dinas dalam ( ~~ngka mendampingi Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (10) dengan biaya perjalanan dinas digolongkan pada tingkat p dengan surat tugas dari Bupati.
BAB IV - PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 12

gesaran Biaya Transportasi bagi Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, pyS, Pegawai Tidak Tetap, dan/atau Keluarga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
BAB IV - PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 13

Disamping Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, maka untuk perjalanan dinas ke luar Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Ke luar/ Ke Dalam Daerah:
- b. apabila Pejabat Negara/Pejabat Lainnya Yang Setara serta Pejabat Eselon II melakukan Perjalanan Dinas ke luar daerah kabupaten menggunakan moda angkutan transportasi udara, maka biaya bahan bakar minyak tidak dibayarkan;
- a. apabila Perjalanan Dinas menggunakan kendaraan dinas jabatan maka biaya transportasi, biaya angkutan setempat dan biaya taksi dari dan ke bandara/pelabuhan / terminal tidak di bayarkan;
- c. biaya bahan bakar minyak hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas jabatan berdasarkan penunjukan sesuai Keputusan Bupati;
- e. untuk perjalanan dinas lanjutan diberikan biaya transportasi sesuai kota tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- d. apabila perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas operasional atau kendaraan pribadi, maka uang harian dan biaya transportasi tetap dibayarkan;
BAB IV - PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 14

Biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan berdasarkan volume mesin kendaraan, dengan standar yang merupakan batas tertinggi dengan mempertimbangkan jarak tempuh tempat tujuan 8bagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
BAB IV - PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 15

"@Ya pemetian dan angkutan jenazah, P. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Tmasuk biaya pengurusan jenazah. dapat diberikan sebesar rupiah) yang di dalamnya
BAB IV - PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 16

am hal perjalanan dinas jabatan ke dalam daerah kabupaten, uang (1) piJ dan b1aya pengmapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, arian d ·tierikan:
- selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dan disesuaikan dengan " emampuan keuangan SKPD untuk melaksanakan tugas detasering.;
- ang harian menurut jumlah hari yang digunakan untuk perjalanan " inas pergi pulang dan biaya penginapan maksimal selama jumlah hari dikurangi l (satu);
- selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang "erubahan detasering menjadi petugas pindahan;
- selama-amanye? (tea) han nerpat penjemputan jenaa""";"? selama 3 (tiga) tari li tempat pemakaman jenazah dalam hal jen terse but tidak dimakamkan di Tempat Kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan. d.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan ke luar daerah, biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1l, diberikan:
- a. uang harian menurut jumlah hari yang digunakan untuk perjalanan dinas pergi pulang dan biaya penginapan maksimal selama jumlah hari dikurangi 1 (satu);
- b. selama-lamanya 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain dengan rincian uang harian selama 2 (dua) hari dan biaya penginapan selama 1 (satu) malam;
- c. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/ datang dari luar negeri dengan rincian uang harian selama 3 (tiga) hari dan biaya penginapan selama 2 (dua) malam;
- d. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit dengan rincian uang harian selama 1 0 (sepuluh) hari dan biaya penginapan selama 9 (sembilan) malam;
- e. selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan SKPD untuk melaksanakan tugas detasering dengan rincian uang harian selama 90 (sembilan puluh) hari dan biaya penginapan selama 89 (delapan puluh sembilan) malam;
- f. selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi petugas pindahan dengan rincian uang harian selama 7 (tujuh) hari dan biaya penginapan selarna 6 (enam) malam;
selarna ...
- selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat penjemputan jenazah dan b ~elama 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di Tempat Kedudukan aImarhum/almarhumah yang bersangkutan dengan rincian uang harian selama 3 (tiga) hari dan biaya penginapan selama 2 (dua) malam;
- apabila kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten yang " ifatnya berkelanjutan pada kegiatan yang berbeda atau penundaan untuk kegiatan yang sama maka dapat diberikan uang harian dan uang penginapan selama kegiatan dengan masa tenggang waktu menunggu paling lama 2 (dua) hari dengan rincian uang harian selama 2 (dua) hari dan biaya penginapan selama l (satu) malam;
- i. apabila kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah provinsi yang sifatnya berkelanjutan pada kegiatan yang berbeda atau penundaan untuk kegiatan yang sama, maka dapat diberikan uang harian dan uang penginapan selama kegiatan dengan masa tenggang waktu menunggu paling lama 3 (tiga) hari dengan rincian uang harian selama 3 (tiga) hari dan biaya penginapan selama 2 (dua) malam;
BAB IV - PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 17

- (1) Dalan1 hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayar, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayar oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
- (2) Perjalanan dinas tidak dapat dilakukan apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran SKPD.
- (3) Biaya Perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten dan ke luar daerah provinsi dapat dibayarkan dengan menggunakan sistem uang panjar.
BAB IV - PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 18

- (l) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada Anggaran SKPD yang mengeluarkan SPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi SPD agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dimaksud dalam anggaran SKPD yang berkenaan.
BAB VI - PERJALANAN DINAS PINDAH
Pasal 19

- jalanan Dinas Pindah oleh Pelaksana SPD dilakukan berdasarkan l [", eputusan Pindah.
- gurat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan l" eh Pejabat Yang Berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang­ undangan.
- surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi asar diterbitkannya SPD. (3)
BAB VI - PERJALANAN DINAS PINDAH
Pasal 20

- y) Perjalanan Dinas Pindah merupakan perjalanan dinas dari tempat edudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan Keputusan Pindah atau Surat Tugas bagi Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, PNS, dan Pegawai Tidak Tetap beserta Keluarganya Yang Sah.
- (2) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Isteri/Suami yang sah menurut ketentuan Undang­Undang Perkawinan yang berlaku;
- b. Anak Kandung, Anak Tiri, dan Anak Angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pemah menikah dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
- c. Anak Kandung, Anak Tiri, dan Anak Angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut Surat Keterangan Dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; atau
- d. Anak Kandung Perempuan, Anak Tiri Perempuan, dan Anak Angkat Perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun belum bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- (3) Disamping keluarga yang sah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), bagi PNS yang termasuk Tingkat A, Pejabat Negara, dan Pejabat Lainnya Yang Setara diperkenankan pula untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang atas biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.
8. ") Dalam Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pula perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal:
'
- emulangan dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke tempat hendak " ~enetap bagi Pejabat Negara, Pejabat Lainnya yang Setara, atau PNS yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu;
- e. pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, atau PNS yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhirnya ke tempat tujuannya menetap;
- engembalian Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara atau PNS " ang mendapat uang tunggu dari tempat tinggalnya ke tempat yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali;
- pemulangan Fegawai Tidak Tetap yang diberhentikan karena telah berakhir masa erjanya, sepanjang hal termasuk telah diatur dalam perjanjian kerjanya;
- e. pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Tidak Tetap yang meninggal dunia dari tempat kedudukan ke tempat tujuan menetap, sepanjang hal dimaksud telah diatur dalam perjanjian kerja.
- 5) Pengajuan Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e berlaku untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal pemberhentian atau meninggal dunia.
- (6) Selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi PNS paling rendah Eselon Ill dapat membawa pembantu rumah tangga sebanyak l (satu) orang atas biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.
- (7) Pembantu rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) dapat diberikan uang harian dan biaya penginapan menurut Tingkat K.
BAB V - BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH
Pasal 21

- (I) Biaya Perjalanan Dinas Pindah terdiri atas komponen sebagai berikut:
- a. biaya transpor keluarga;
- c. biaya penginapan;
- b. uang harian yang mencakup biaya makan, biaya angkutan setempat dan uang saku;
- d. biaya pengepakan dan angkutan barang; dan/ a tau
- e. biaya transportasi.
- (2) Uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas pindah, diberikan untuk Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, PNS, dan Pegawai Tia Tetap bersangkutan an masing-masipgagsoa."""5
- 'd,,[[[,ea s tea hani a era beransatan tar negs atau kedatangan dari luar neger; b
- a. selama-lamanya 3 (tiga) hari setelah tiba li tempat edudukannya
selama-lamanya...
- \_ selama-lamanya 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu sambungan dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung;
- gebanyak jumlah hari tertahan dalam hal Pejabat Negara, Pejabat ainnya Yang Setara, PNS, dan Pegawai Tidak Tetap yang sedang menjalankan dinas pindah, satu dan lain menurut Keputusan Pejabat Yang Berwenang; d.
- sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal Pejabat Negara, Pejabat [ainnya Yang Setara, PNS, dan Pegawai Tidak Tetap yang sedang menjalankan dinas pindah mendapat perintah yang berwajib/atasannya untuk melakukan tugas lain guna kepentingan negara. 6
- perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) ~ruf a, huruf b dan huruf d diberikan biaya transpor pegawai dan transpor keluarga. (3)
- 4) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat () huruf c dan huruf e diberikan biaya transpor keluarga.
- (S) Perjalanan dinas pindah atas dasar permohonan sendiri tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
- (6) Jika dalam keadaan luar biasa diluar kesalahan/kemampuan Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, PNS, dan Pegawai Tidak Tetap bersangkutan, jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan Iain kemudian ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, maka atas pertimbangan Pejabat Yang Berwenang dapat diberikan tambahan uang harian dan biaya penginapan.
BAB V - BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH
Pasal 22

Penggolongan Tingkat Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
BAB V - BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH
Pasal 23

- (l) Biaya Perjalanan Dinas Pindah Man tan PNS dan/ a tau keluarga sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 20 ayat (4) digolongkan menurut tingkat golongan gaji pegawai bersangkutan.
- (2) PNS Jabatan Pelaksana Golongan I dan Golongan II serta Pegawai Tidak Tetap diperkenankan untuk melakukan perjalanan dinas dalam hal scbagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4).
- ) Perjalanan dinas pindah diberi bantuan untuk biaya angkutan barang disesuaikan dengan moda transportasi yang digunakan.
BAB VII - PERJALANAN DINAS LAINNYA
Pasal 24

- perjalanan Dinas Lainnya merupakan perjalanan dinas yang dilakukan '4~ii Tempat Kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke Tempat edudukan semula khusus bagi Pegawai Tidak Tetap.
- n Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dokter grT, Tenaga Kesehatan PTT, Guru Kontrak, Tenaga Honor Daerah, penyedia Jasa tenaga Sopir/Motoris dan Jasa Tenaga Teknis.
- 3) Dalam Perjalanan Dinas Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2), termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal: urusan teknis; a.
- b. mengantar Pimpinan/Kepala SKPD khusus untuk Sopir/Motoris yang diangkat berdasarkan kontrak kerja.
BAB VII - PERJALANAN DINAS LAINNYA
Pasal 25

- (I) Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat SPT dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Atasan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Dalam hal Pejabat Yang Berwenang akan melakukan perjalanan dinas, maka SPT ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat bersangkutan.
- Untuk Pegawai Tidak Tetap dibawah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), SPT ditandatangani oleh Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), sedangkan SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan. [4)
- (5) Untuk Pegawai Tidak Tetap dibawah Cabang Dinas Pendidikan, SPT ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan, sedangkan SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan.
BAB VII - PERJALANAN DINAS LAINNYA
Pasal 26

- l) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Pegawai Tidak Tetap harus diberikan SPD dari Pejabat Yang Berwenang, dengan contoh format 8ebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI.
Pegawai ...
\
000830
- gawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) tidak l '~Renankan melakukan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan «ordinasi keluar daerah dan hanya diperkenankan melakukan ~erjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).
BAB IX - BIAYA PERJALANAN DINAS LAINNYA
Pasal 27

Biaya Perjalanan Dinas Lainnya terdiri atas komponen sebagai berikut: ()
- a uang harian yang mencakup biaya makan, biaya angkutan setempat dan uang saku;
- b. biaya transportasi;
- d. biaya taksi.
- biaya penginapan; c.
- 2) Biaya Perjalanan Dinas untuk Pegawai Tidak Tetap diatur sebagai berikut:
- b. berpendidikan S 1 clan disarnakan dengan Pegawai Tingkat J.
- a. berpendidikan S 2 disamakan dengan Pegawai Tingkat I.
- c. berpendidikan Diploma ke bawah disamakan dengan Pegawai Tingkat K.
- (3) Dalam hal pimpinan SKPD melaksanakan perjalanan dinas, maka sopir dan motoris yang diangkat berdasarkan kontrak kerja dapat diberikan biaya perjalanan dinas, narnun tidak diberikan biaya transportasi dan angkutan setempat, serta biaya perjalanan dinas digolongkan pada tingkat J.
- (4) Dalam ha! kegiatan yang bersifat teknis, maka Penyedia Jasa Tenaga Teknis yang diangkat berdasarkan kontrak kerja dapat diberikan perjalanan dinas, serta biaya perjalanan dinas digolongkan pada tingkat J.
PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAVA PERJALANAN DINAS
BAB IX - BIAYA PERJALANAN DINAS LAINNYA
Pasal 28

- (l) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- f) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan Yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.
BAB IX - BIAYA PERJALANAN DINAS LAINNYA
Pasal 29

- ~bayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme j)'ayaan Uang Panjar (UP) dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung p° (s)­
- bayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme pembayaran LS a "Gs «caw
- " gendahara Pengeluaran; atau
- "oikatan dengan Penyedia Jasa;
- " pejabat/Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
- perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan " ~yedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar, studi banding/kaji terap, pameran dan sejenisnya.
- Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi a. yang melekat pada jabatan; dan
BAB IX - BIAYA PERJALANAN DINAS LAINNYA
Pasal 30

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme pembayaran UP dilakukan dengan memberikan uang panjar kepada Pejabat/Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran.
- (2) Pertanggungiawaban uang panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
- (3) Pemberian uang pan jar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- b. SPD;
- a. SPT atau Surat Keputusan Pindah;
- c. Kwitansi/tanda terima uang; dan
- d. Rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.
BAB IX - BIAYA PERJALANAN DINAS LAINNYA
Pasal 31

- (l) Penyedia jasa untuk melaksanakan perjalanan dinas dapat berupa event organizer, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan.
- () Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur pengadaan barang/ jasa Pemerintah.
- f) Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan Pcrikatan meliputi biaya transportasi termasuk pembelian/ pengadaan (ket dan/atau biaya penginapan.
BAB IX - BIAYA PERJALANAN DINAS LAINNYA
Pasal 32

- entrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk l (satu) ( et kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan l? ~etebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh oenyedia jasa penginapan/hotel.
BAB IX - BIAYA PERJALANAN DINAS LAINNYA
Pasal 33

- / Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.
- 2) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada Pengguna Anggaran.
BAB IX - BIAYA PERJALANAN DINAS LAINNYA
Pasal 34

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) dilakukan melalui transfer dari Kas Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran, pihak ketiga atau Pejabat/Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pejabat/Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas melebihi biaya perjalanan dinas jabatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya perjalanan dinas jabatan tersebut harus disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS
BAB IX - BIAYA PERJALANAN DINAS LAINNYA
Pasal 35

- (1) SPD merupakan salah satu bukti pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam SPD tidak dibenarkan terdapat penghapusan/ cacat kesalahan dalam tulisan, perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari Pejabat Yang Berwenang.
- 6) Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada rincian biaya perjalanan dinas dengan dibubuhi tanda tangan Bendahara Pengeluaran bersangkutan serta tanda tangan Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, PNS, dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melakukan perjalanan dinas sebagai Tanda Terima serta diketahui oleh pengguna @nggaran/kuasa pengguna anggaran.
Sebagai ...
- ai kendali penggunaan (4) seb\_ag SKPD, Pejabat Pelak anggaran\_ pada pelaksanaan program dan eg",tangani kwitans: &lt;Sana Teknis Kegiatan (PPTK) memeriksa dan enan1a 1s1 pembayaran biaya perjalanan dinas.
s)
4a SPD mencantumkan: "anggal berangkat dari T
- tempat tujue d b. ., ditandatan «; an 1an tanggal berangkat dari tempat tujuan 1a1 1gani oleh Pejabat dan dibubuhi stempel instansi yang dikunjungi.
- a. bat Ya B empat Kedudukan dan ditandatangani oleh Pejabat (ang Serwenang/Pejabat Lain yang ditunjuk. tanggal tiba di .:
- e. tanggal tiba kembali di Tempat Kedudukan dan ditandatangani Pejabat Yang Berwenang/Pejabat Lain yang ditunjuk.
- 6 Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah perjalanan dinas berakhir, SPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan serta cap dinas/lembaga dari Pejabat Yang Berwenang/Pejabat Lain yang dituju diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawaban kepada Pengguna Anggaran.
- (7) Perjalanan dinas yang telah selesai dilaksanakan oleh setiap Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, PNS, dan Pegawai Tidak Tetap pada saat penyerahan SPD diwajibkan menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan perjalanan dinas kepada Pejabat Yang berwenang, kecuali bagi Bupati, Wakil Bupati, Ajudan dan Sopir tidak perlu membuat laporan perjalanan dinas dimaksud.
- (8) Pertanggungjawaban biaya kontribusi pada pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan seminar, bimbingan teknis, Pendidikan dan Pelatihan (diklat), sosialisasi dan atau kegiatan sejenis dilengkapi dengan surat undangan kegiatan dari penyelenggara, kwitansi/bukti setor biaya kontribusi dari penyelenggara dan sertifikat / piagam/ surat keterangan lainnya basil kegiatan dari penyelenggara kegiatan.
- (9) Perjalanan dinas dalam rangka kaji terap/studi banding keluar daerah wajib menyampaikan laporan lengkap hasil kaji terap/studi banding kepada Bupati Sintang.
- (10) Pertanggungjawaban biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (14), ayat (15) dan ayat (16) wajib dilampirkan tiket, boarding Pass dan airport tax (Pajak Bandara) asli dan/atau bukti moda transportasi umum lainnya.
- llJ Pertane ·&gt;. be biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam ggungjawaan ne . . asal 13 huruf d wajib melampirkan bukti pembelian Bahan Bakar Minyak di kc it tujuan perjalanan dinas, dan khusus untuk a Ii rota tempat -' di ·ib le k Perjal. di akan kendaraan pribadi wajit melampirkan tanan linas menggun fotocc S T d Nomor Kendaraan (STNK) atas nama yang opy 'urat an a o elaksanakan perjalanan dinas.
'
ggungiawaban perjalane di .: pertan -De rah an 1nas bagi Istri/Suami Pejabat Negara ~a sekretam°°'? sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (9) dan %as ""l~Li?"rap unaea yang a atam»ya tercanm pjabat Nega retaris Daerah wajib didampingi Istri/Suami. (10)
jatuk transportasi perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten dan keluar 113) ah provnsr yang menggunak . daere :. .. .an moda transportasi angkutan darat, an perjalanan dinas wajib dil: ·ke s : : apore utampr!an tiket asli pergi pulang atas mama yang bersangkutan, dan sebagai akibat dari perjalanan dinas tersebut biaya transportasi akan diperhitungkan kembali sesuai dengan iaya yang tercantum dalam tiket maksimal sebesar standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
4 Untuk penginapan perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten dan keluar !' Aaerah provinsi, laporan perjalanan dinas wajib dilampirkan bukti embayaran hotel atau tempat menginap lainnya atas nama yang bersangkutan, dan sebagai akibat dari perjalanan dinas tersebut biaya penginapan akan diperhitungkan kembali sesuai dengan biaya yang tercantum dalam tiket maksimal sebesar tingkat perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
- 5) Khusus perjalanan dinas keluar daerah provinsi yang menggunakan moda angkutan udara/laut, laporan perjalanan dinas wajib dilampirkan tiket, boarding pass, airport tax (Pajak Bandara) asli dan pass pelabuhan asli pergi pulang dan tiket untuk moda angkutan laut atas nama yang bersangkutan, dan sebagai akibat dari perjalanan dinas tersebut biaya transportasi akan diperhitungkan kembali sesuai dengan biaya yang tercantum dalam tiket dan airport tax (Pajak Bandara) maksimal sebesar standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (16) Pejabat Negara/PNS/CPNS/Pegawai Tidak Tetap wajib menyetorkan kelebihan biaya yang diterima kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD/Unit Kerja yang menerbitkan SPD dalam hal:
- a. Biaya Transportasi Angkutan Darat yang digunakan dibawah standar harga yang ditetapkan dalam Peraturan ini;
- b. Biaya Penginapan yang digunakan dibawah standar harga yang ditetapkan dalam Peraturan ini;
- c. Biaya Tiket Angkutan Udara yang digunakan dibawah standar harga yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
- (17) Dalam hal terjadi kekurangan biaya terhadap harga riil tiket, maka Pejabat Negara/PNS/Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan dapat mengajukan penggantian kekurangan kepada Bendaharawan Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD/Unit Kerja Yang menerbitkan SPD, setinggi-tingginya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sesuai Lampiran I.
Dalam ...
\
- hal jumlah hari perjalanan dinas keluar daerah provinsi ternyata melebihi ~ ?"", hnari yang ditetapkan dalam SPD, pejabat yang berwenang dapat " j ~ertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan, 'g;a kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian a,ge Negara/PNS/CPNS/Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan. Pe)a
- lam hal jumlah hari perjalanan dinas keluar daerah provinsi ternyata 19)\_g dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, maka Pejabat [-a] PNS/CPNS/Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan wajib " etorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang "jj diterimanya kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara ~getuaran Pembantu yang menerbitkan SPD.
- palam hal perjalanan dinas ke luar provinsi di luar tujuan sebagaimana (~~~eantum di dalam SPT dan SPD, maka biaya transport pegawai di luar yang tercantum di dalam SPT dan SPD tidak dibayarkan.
BAB IX - BIAYA PERJALANAN DINAS LAINNYA
Pasal 36

- (I) Pejabat Yang Berwenang bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini. ketertiban
- (2) Pejabat Yang Berwenang membatasi pelaksanaan perjalanan dinas keluar daerah kabupaten dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting dan mendesak serta dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD guna pencapaian program kerja dan kegiatan SKPD.
- (3) Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, PNS, dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan kesalahan, kelalaian, kealpaan, pemalsuan dokumen, menaikkan harga sebenarnya (mark up), perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh Negara/daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian, kealpaan, pemalsuan dokumen, menaikkan harga sebenarnya (mark up), perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dikenakan tindakan berupa:
- b. sanksi administratif;
- a. tuntutan ganti rugi;
- c. tindakan-tindakan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB XII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 37

- tuan-ketentuan bagi PNS yang karena Jabatannya harus melakukan )y hf~nan Dinas Tetap dalam Wilayah Jabatannya dapat diberikan biaya Y'~nan dinas tetap, yang selanjutnya akan diatur lebih lanjut dengan P"~an Bupati tersendiri. pera
- etentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk 2) ';~anan dinas dalam negeri yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan {r'setanja Daerah Kabupaten sintang.
- etentuan-ketentuan mengenai perjalanan dinas luar negeri dilaksanakan ~suai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 38

Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran Ill 1,ampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Larnpiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV dan Lampiran XV merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB XII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 39

- (I) Ketentuan-ketentuan yang diatur dalarn Peraturan ini rnulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2016.
- (2) Ketentuan standar biaya sebagaimana tercantum dalam Larnpiran I, Larnpiran II, Lampiran III dan Lampiran IV, digunakan sebagai pedornan dalam penyusunan RKA-SKPD Rancangan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016.
BAB XIII
Pasal 40

ran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. perat getiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 8",rni dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang. BP
Diundangkan di Sintang pada tanggal 3 Vopanber 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
YOSEPHA HASNAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 32