PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 17 Tahun 2014
Tentang No Description
Berlaku: 19 Mei 2014
N/A
Preamble

Menimbang
:
- a. bahwa dalam rangka mengendalikan dampak pencemaran lingkungan sebagai akibat dari pembuangan limbah cair ke sumber air dan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, perlu dikelola dan dikendalikan secara baik dan benar;
- b. bahwa izin pembuangan limbah cair ke sumber air, izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah, dan izin pelaksanaan kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah berfungsi sebagai instrumen pemerintahan dalam pengawasan, pengendalian, dan perlindungan dalam kegiatan pembuangan limbah cair ke sumber air dan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah yang berdampak pada pencemaran lingkungan;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perizinan dan Rekomendasi Usaha dan/atau Kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup, perlu diatur lebih lanjut tentang tata cara permohonan dan syarat-syarat izin pembuangan limbah cair ke sumber air, izin pemanfaatan air
Mengingat
- limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah, dan izin pelaksanaan kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Permohonan dan Persyaratan Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sumber Air, Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah, dan Izin Pelaksanaan Kajian Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah;
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit;
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan
Menetapkan
Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perizinan dan Rekomendasi Usaha dan/atau Kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup;
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERMOHONAN DAN PERSYARATAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KE SUMBER AIR, IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH KE TANAH UNTUK APLIKASI PADA TANAH, DAN IZIN PELAKSANAAN KAJIAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH KE TANAH UNTUK APLIKASI PADA TANAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Instansi teknis bidang lingkungan hidup adalah badan/dinas/kantor yang memiliki tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
5. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
6. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
7. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan.
8. Beban pencemaran air adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah.
9. Daya tampung beban pencemaran air adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.
10. Limbah cair adalah setiap bahan samping kegiatan ekonomi, jasa atau proses produksi atau pemukiman yang masuk atau dimasukkan ke dalam sumber air dalam jumlah atau kandungan tertentu dan diduga dapat menurunkan kualitas sumber air.
11. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
12. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
13. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
14. Pembuangan air limbah adalah pembuangan air limbah suatu jenis usaha dan/atau kegiatan ke sumber air.
15. Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah adalah pemanfaatan air limbah suatu jenis usaha dan/atau kegiatan, yang pada kondisi tertentu masih mengandung unsur-unsur yang dapat dimanfaatkan, sebagai substitusi pupuk dan penyiraman tanah pada lahan pembudidayaan tanaman.
16. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah.
17. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
18. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
19. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Tata cara permohonan dan persyaratan izin pembuangan limbah cair ke sumber air, izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah, dan izin pelaksanaan kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dimaksudkan untuk:
- a. mencegah, menanggulangi dan mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan yang melakukan pembuangan limbah cair ke sumber air dan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
- b. melakukan pemulihan kualitas air yang sudah tercemar sehingga fungsinya kembali dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Kapuas Hulu.
Bagian Kedua Tujuan
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Tata cara permohonan dan persyaratan izin pembuangan limbah cair ke sumber air, izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah, dan izin pelaksanaan kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah bertujuan:
- a. memberikan kepastian hukum dalam melakukan kegiatan pembuangan limbah cair ke sumber air, pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah, dan kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
- b. memberikan kejelasan tentang tata cara, persyaratan dan koordinasi antar instansi dalam melakukan kegiatan pembuangan limbah cair ke sumber air, pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah, dan kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
- c. meningkatkan pemahaman bagi penyelegara kegiatan pembuangan limbah cair ke sumber air, pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah, dan kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. izin pembuangan limbah cair ke sumber air;
- b. izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
- c. izin pelaksanaan kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
BAB III - PERIZINAN
Pasal 5

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang akan membuang limbah cair ke sumber air wajib memiliki izin tertulis dari Bupati.
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
- a. administrasi;
- b. teknis.
BAB III - PERIZINAN
Pasal 6

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. isian formulir permohonan izin;
- b. izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan;
- c. dokumen Amdal, UKL-UPL, SPPL atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dimaksud.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi limbah cair, serta efisiensi energi dan sumber daya yang harus dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah cair;
- b. kajian dampak pembuangan limbah cair terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat.
- (3) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi:
- a. identitas pemohon izin;
- b. ruang lingkup limbah cair;
- c. sumber dan karakteristik limbah cair;
- d. sistem pengelolaan limbah cair;
- e. debit, volume, dan kualitas limbah cair;
- f. lokasi titik penaatan dan pembuangan limbah cair;
- g. jenis dan kapasitas produksi;
- h. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
- i. hasil pemantauan kualitas sumber air;
- j. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
- (4) Kajian dampak pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat menggunakan dokumen Amdal atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan limbah cair.
Bagian Kedua
Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah
BAB III - PERIZINAN
Pasal 7

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang akan memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki izin tertulis dari Bupati.
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi persyaratan :
- a. administrasi;
- b. teknis.
BAB III - PERIZINAN
Pasal 8

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri atas :
- a. isian formulir permohonan izin;
- b. izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan;
- c. dokumen Amdal, UKL-UPL, SPPL atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b berupa kajian pemanfaatan air limbah pada tanah yang paling sedikit memuat informasi:
- a. kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat;
- b. kajian potensi dampak dari kegiatan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat;
- c. upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi air limbah, efisiensi energi dan sumber daya yang dilakukan usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah termasuk rencana pemulihan bila terjadi pencemaran.
- (3) Isian formulir permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi:
- a. identitas pemohon izin;
- b. jenis dan kapasitas produksi bulanan senyatanya;
- c. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
- d. hasil pemantauan kualitas sumber air;
- e. ruang lingkup air limbah yang akan dimintakan izin;
- f. sumber dan karakteristik air limbah yang dihasilkan;
- g. jenis dan karakteristik air limbah yang dimanfaatkan;
- h. sistem pengelolaan air limbah untuk memenuhi kualitas air limbah yang akan dimanfaatkan;
- i. debit, volume dan kualitas air limbah yang dihasilkan;
- j. debit, volume dan kualitas air limbah yang dimanfaatkan;
- k. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pengkajian pemanfaatan air limbah;
- l. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pemanfaatan air limbah;
- m. metode dan frekuensi pemanfaatan pada lokasi pemanfaatan;
- n. jenis, lokasi, titik, waktu dan parameter pemantauan;
- o. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.
- (4) Kajian dampak pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diambil dari dokumen Amdal atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pemanfaatan air limbah pada tanah.
Bagian Ketiga
Izin Pelaksanaan Kajian Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah
BAB III - PERIZINAN
Pasal 9

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang akan melaksanakan kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib mengajukan permohonan izin pelaksanaan kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah kepada Bupati.
- (2) Persyaratan minimal untuk pelaksanaan kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah, yaitu:
- a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat;
- b. dilakukan pada lahan selain lahan gambut;
- c. dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 sentimeter per jam;
- d. dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas kurang dari 1,5 sentimeter per jam;
- e. tidak boleh dilaksanakan pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter;
- f. areal pengkajian seluas 10 - 20 persen dari seluruh areal yang akan digunakan untuk pemanfaatan air limbah;
- g. pembuatan sumur pantau.
BAB III - PERIZINAN
Pasal 10

- (1) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) wajib dilengkapi dengan usulan kegiatan kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- (2) Usulan kegiatan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
- a. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pengkajian pemanfaatan air limbah;
- b. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pemanfaatan air limbah;
- c. waktu pelaksanaan pengkajian pemanfaatan air limbah;
- d. metode pemanfaatan air limbah;
- e. dosis, debit dan rotasi pemanfaatan air limbah;
- f. pemantauan dampak terhadap lingkungan (kualitas tanah, kualitas air tanah, dan air limbah);
- g. pemantauan dampak terhadap tingkat kebauan;
- h. pemantauan dampak terhadap tanaman dan masyarakat disekitar lokasi pemanfaatan.
BAB IV - PROSEDUR PERIZINAN
Pasal 11

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan izin pembuangan limbah cair ke sumber air, izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah, dan izin pelaksanaan kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah kepada Bupati melalui Kepala instansi teknis bidang lingkungan hidup.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan menggunakan surat permohonan dan dilampiri persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Bentuk surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua
Tim Evaluasi Permohonan Izin
BAB IV - PROSEDUR PERIZINAN
Pasal 12

- (1) Penerimaan berkas permohonan dan pemrosesan izin dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Permohonan Izin.
- (2) Tim Evaluasi Permohonan Izin terdiri dari unsur instansi teknis bidang lingkungan hidup dan instansi terkait lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Evaluasi Permohonan Izin terdiri dari Ketua, Anggota tetap dan Anggota tidak tetap.
- (4) Ketua Tim adalah Kepala instansi teknis bidang lingkungan hidup.
- (5) Anggota tetap terdiri dari unsur instansi teknis bidang lingkungan hidup.
- (6) Anggota tidak tetap terdiri dari unsur Dinas/Instansi terkait yang sesuai dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan permohonan izin.
Bagian Ketiga
Tata Cara Evaluasi Permohonan Izin
Paragraf 1 Evaluasi Persyaratan Administrasi
BAB IV - PROSEDUR PERIZINAN
Pasal 13

- (1) Tim Evaluasi Permohonan Izin melakukan evaluasi kelengkapan persyaratan administrasi permohonan izin.
- (2) Setiap kekurangan persyaratan administrasi yang berkaitan dengan permohonan izin harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis untuk dilengkapi.
- (3) Tim Evaluasi Permohonan Izin menyampaikan status pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan izin kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan izin dan dokumen administrasi diterima.
BAB IV - PROSEDUR PERIZINAN
Pasal 14

Hasil evaluasi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1), dituangkan dalam berita acara evaluasi administrasi.
Paragraf 2 Evaluasi Persyaratan Teknis
BAB IV - PROSEDUR PERIZINAN
Pasal 15

- (1) Apabila hasil evaluasi persyaratan administrasi dinyatakan lengkap, Tim Evaluasi Permohonan Izin melakukan evaluasi terhadap persyaratan teknis permohonan izin.
- (2) Evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. pertemuan teknis;
- b. klarifikasi/verifikasi lapangan;
- c. pelengkapan data/informasi.
- (3) Tata cara evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - PROSEDUR PERIZINAN
Pasal 16

Hasil evaluasi teknis sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1), dituangkan dalam berita acara evaluasi teknis yang memuat rekomendasi terhadap permohonan izin.
Bagian Keempat
Tata Cara Penerbitan dan Penolakan Izin
Paragraf 1 Penerbitan Izin
BAB IV - PROSEDUR PERIZINAN
Pasal 17

- (1) Apabila hasil evaluasi persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap dan valid, Bupati harus menerbitkan izin pembuangan limbah cair ke sumber air, izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah, dan izin pelaksanaan kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah yang dimohon.
- (2) Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.
- (3) Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu seluruh persyaratan izin dinyatakan benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PROSEDUR PERIZINAN
Pasal 18

- (1) Jangka waktu penerbitan izin pembuangan limbah cair ke sumber air, izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah, dan izin pelaksanaan kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Berita Acara Evaluasi Teknis.
- (2) Dalam hal sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlewati, dan hasil evaluasi persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap dan valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dan izin pembuangan limbah cair ke sumber air, izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah, dan izin pelaksanaan kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi ke tanah yang dimohon belum diterbitkan maka permohonan izin dianggap disetujui.
- (3) Apabila berlaku keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati wajib menerbitkan keputusan izin yang dimohon.
Paragraf 2 Penolakan Izin
BAB IV - PROSEDUR PERIZINAN
Pasal 19

- (1) Apabila hasil evaluasi persyaratan administrasi dan teknis permohonan izin pembuangan limbah cair ke sumber air, izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah, dan izin pelaksanaan kajian pemanfaatan air limbah ke tanah
untuk aplikasi ke tanah tidak lengkap dan valid, maka Bupati berhak menolak permohonan izin.
- (2) Penolakan permohonan izin pembuangan limbah cair ke sumber air, izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah, dan izin pelaksanaan kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi ke tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Surat Penolakan Izin dengan disertai alasan yang jelas.
BAB VI - JANGKA WAKTU PEMROSESAN IZIN
Pasal 20

Jangka waktu proses penerbitan izin adalah :
- a. izin pembuangan limbah cair ke sumber air diterbitkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap;
- b. izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah diterbitkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak permohonan izin diterima;
- c. izin pelaksanaan kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak usulan pengkajian diterima.
MASA BERLAKU, PERPANJANGAN, PERUBAHAN DAN
BAB VII - BERAKHIRNYA IZIN
Pasal 21

- (1) Masa berlakunya izin adalah:
- a. izin pembuangan limbah cair ke sumber air berlaku selama 5 (lima) tahun;
- b. izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah berlaku selama 5 (lima) tahun;
- c. izin pelaksanaan kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi tanah berlaku sampai diajukan permohonan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dan dengan waktu pelaksanaan kajian minimal 1 (satu) tahun.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang telah habis masa berlakunya dapat dilakukan perpanjangan untuk waktu yang sama.
Bagian Kedua Perpanjangan Izin
BAB VII - BERAKHIRNYA IZIN
Pasal 22

- (1) Permohonan perpanjangan izin pembuangan limbah cair ke sumber air dan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) diajukan kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Kepala instansi teknis bidang lingkungan hidup paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (2) Proses perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
- a. evaluasi administrasi yaitu evaluasi kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon;
- b. evaluasi teknis yaitu evaluasi kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan;
- c. penetapan persyaratan dan ketentuan teknis yang dimuat dalam izin yang akan diterbitkan;
- d. penerbitan keputusan izin.
Bagian Ketiga Perubahan Izin
BAB VII - BERAKHIRNYA IZIN
Pasal 23

Apabila terjadi perubahan terhadap proses produksi, pengelolaan air limbah, titik penaatan dan pengalihan perusahaan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan perubahan izin.
BAB VII - BERAKHIRNYA IZIN
Pasal 24

- (1) Apabila terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala instansi teknis bidang lingkungan hidup selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut dilaksanakan.
- (2) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima, Bupati berwenang mengeluarkan Surat Persetujuan Perubahan.
- (3) Surat Persetujuan Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perizinan.
Bagian Keempat Berakhirnya Izin
BAB VII - BERAKHIRNYA IZIN
Pasal 25

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku apabila :
- a. berakhirnya masa berlaku izin;
- b. pembatalan izin;
- c. pencabutan izin.
- (2) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan apabila:
- a. ditemukan ketidakbenaran data dan/atau informasi yang disampaikan oleh pemohon;
- b. tidak melakukan kegiatan usaha selama 1 (satu) tahun setelah izin diterbitkan.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilaksanakan apabila :
- a. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang disebut dalam izin tidak memenuhi baku mutu limbah cair dan persyaratan teknis yang diwajibkan dalam izin;
- b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan perubahan total terhadap jenis usaha dan/atau kegiatannya;
- c. usaha dan/atau kegiatan telah tutup atau tidak melakukan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
BAB VII - BERAKHIRNYA IZIN
Pasal 26

- (1) Pembatalan dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) hurub b dan huruf c dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender.
- (2) Apabila pemegang izin tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau tidak melaksanakan kewajiban perbaikan yang harus dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud ayat (1) maka izin dibatalkan atau dicabut.
- (3) Pembatalan dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VII - BERAKHIRNYA IZIN
Pasal 27

- (1) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha menimbulkan indikasi perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, usaha dan/atau kegiatan dapat ditutup dan dibekukan izinnya untuk sementara waktu tanpa peringatan tertulis.
- (2) Jangka waktu penutupan dan pembekukan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan perbaikan.
- (3) Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan apabila pembuangan limbah cair membahayakan keselamatan jiwa.
- (4) Penutupan usaha dan/atau kegiatan, pembekuan serta pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VIII - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 28

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin pembuangan limbah cair ke sumber air berkewajiban:
- a. memiliki saluran pembuangan limbah cair sebelum dibuang ke sumber air;
- b. membuat saluran pembuangan limbah cair sedemikian rupa, sehingga memudahkan pengambilan sampel dan pengukuran debit limbah cair di luar areal kegiatan;
- c. memasang peralatan pengukuran debit limbah cair dan melakukan pencatatan debit limbah cair harian;
- d. mentaati baku mutu limbah cair sebagaimana ditentukan;
- e. memeriksakan kualitas limbah cair ke laboratorium yang sudah terakreditasi secara berkala satu kali dalam 1 (satu) bulan;
- f. menyampaikan laporan kepada Bupati melalui instansi teknis bidang lingkungan hidup mengenai pembuangan limbah cair termasuk volume limbah cair yang dihasilkan, catatan debit limbah cair dan hasil uji kualitas limbah cair paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- g. melaporkan kepada instansi teknis bidang lingkungan hidup apabila terjadi perubahan usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dan izin pelaksanaan kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah berkewajiban:
- a. memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan di dalam izin termasuk persyaratan mutu air limbah yang dimanfaatkan;
- b. membuat sumur pantau;
- c. menyampaikan hasil pemantauan terhadap air limbah, air tanah, tanah, tanaman, ikan, hewan dan kesehatan masyarakat;
- d. menyampaikan informasi yang memuat metode dan frekuensi pemantauan, lokasi dan/atau titik pemantauan,
14. metode dan frekuensi pemanfaatan, dan lokasi dan jenis tanah pemanfaatan;
- e. menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada Bupati melalui instansi teknis bidang lingkungan hidup paling sedikit 6 (enam) bulan sekali;
- f. melaporkan kepada instansi teknis bidang lingkungan hidup apabila terjadi perubahan usaha dan/atau kegiatan.
BAB VIII - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 29

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin pembuangan limbah cair ke sumber air dilarang:
- a. membuang limbah cair ke sumber air dengan kualitas yang melebihi baku mutu limbah cair untuk kegiatan sejenis yang telah ditetapkan;
- b. membuang limbah cair secara langsung ke sumber air sebelum dilakukan pengolahan;
- c. melakukan pengenceran limbah cair ke dalam aliran saluran limbah cair;
- d. membuang limbah cair secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
- e. membuang limbah cair yang mengandung radioaktif ke sumber air.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dan izin pelaksanaan kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dilarang:
- a. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan gambut;
- b. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 sentimeter per jam;
- c. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan permeabilitas kurang dari 1,5 sentimeter per jam;
- d. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter;
- e. membiarkan air larian ( run-off ) masuk ke sungai;
- f. mengencerkan air limbah yang dimanfaatkan;
- g. membuang air limbah pada tanah di luar lokasi yang ditetapkan untuk pemanfaatan;
- h. membuang air limbah ke sungai yang air limbahnya melebihi baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 30

- (1) Bupati bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas:
- a. persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan limbah cair ke sumber air;
- b. persyaratan yang tercantum dalam izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
- c. persyaratan yang tercantum dalam izin pelaksanaan kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
- d. persyaratan teknis pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL yang telah disetujui dan direkomendasikan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi teknis bidang lingkungan hidup.
- (3) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
BAB X - SANKSI
Pasal 31

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
BAB XI - PEMBIAYAAN
Pasal 32

- (1) Segala biaya yang timbul dalam rangka penerbitan atau penolakan izin dibebankan kepada pemohon.
- (2) Biaya permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya evaluasi persyaratan administrasi dan teknis untuk proses perizinan.
- (3) Anggaran pemantauan dan/atau pengawasan serta pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 19 Mei 2014
BUPATI KAPUAS HULU, ttd
A.M. NASIR
Diundangkan di Putussibau pada tanggal 20 Mei 2014
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
YOHANA ENDANG
BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014 NOMOR 17