PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 12 Tahun 2007
Tentang KELURAHAN
Berlaku: 16 April 2007
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam usaha untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan serta berdayaguna dan berhasil guna dan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Kelurahan;
Mengingat
: 1.
Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588)
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI Dan BUPATI MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG KELURAHAN.
BAB II - PEMBENTUKAN KELURAHAN
Pasal 2

Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Bagian Kedua
Tata Cara Pembentukan
BAB II - PEMBENTUKAN KELURAHAN
Pasal 3

- (1). Kelurahan dibentuk di wilayah Kecamatan.
- (2). Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih.
BAB II - PEMBENTUKAN KELURAHAN
Pasal 4

Pembentukan kelurahan sekurang-kurangnya harus dipenuhi syarat:
- a. jumlah penduduk sekurang-kurangnya 2000 jiwa atau 400 KK;
- b. Luas wilayah yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. Sosial budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup bermasyarakat dan kerukunan hidup beragama dalam hubungannya dengan adat istiadat;
- d. Potensi yaitu tersedianya tempat untuk mata pencaharian masyarakat perkotaan;
- e. sarana dan prasarana yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, sosial, pemasaran, produksi dan prasarana pemerintahan.
- f. Letak yaitu mengenai komunikasi, jaringan perhubungan dan jarak dengan pusat pemerintahan dan pusat pengembangan;
- g. Ciri-ciri masyarakat yang bersifat majemuk dengan kehidupan sosial ekonominya sebagian besar terpengaruh oleh kehidupan perkotaan.
BAB II - PEMBENTUKAN KELURAHAN
Pasal 5

- (1). Kelurahan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di hapus dan atau di gabung.
- (2). Penghapusan atau penggabungan kelurahan dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten.
Pemekaran dari 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (dua) kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan.
BAB III - KEDUDUKAN DAN TUGAS
Pasal 7

- (1). Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten yang berkedudukan diwilayah kecamatan.
- (2). Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui camat.
- (3). Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat oleh Bupati atas usul camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.
- (4). Tingkatan eselonering jabatan struktural dilingkungan pemerintah kelurahan adalah:
- a. Lurah eselon IV a;
- b. Sekretaris Lurah/Kepala Seksi eselon IV b.
- (5). Struktur organisasi pemerintah kelurahan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.
BAB III - KEDUDUKAN DAN TUGAS
Pasal 8

- (1). Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2). Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3). Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4). Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- (5). Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
BAB III - KEDUDUKAN DAN TUGAS
Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1),Lurah mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 10

- (1). Kelurahan terdiri dari lurah dan perangkat kelurahan
- (2). Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi serta jabatan fungsional.
- (3). Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Lurah.
- (4). Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas usul camat.
- (5). Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lurah melakukan koordinasi dengan camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 12

- (1). Pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2). Setiap pimpinan satuan kerja di kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.
BAB VI - KEUANGAN
Pasal 13

- (1). Keuangan kelurahan bersumber dari:
- a. APBD Kabupaten yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya;
- b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan bantuan pihak ketiga;
- c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2). Alokasi anggaran kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan faktor-faktor, sekurangkurangnya:
- a. jumlah penduduk;
- b. kepadatan penduduk;
- c. luas wilayah;
- d. kondisi geografis/karakteristik wilayah;
- e. jenis dan volume pelayanan; dan
- f. besaran pelimpahan tugas yang diberikan.
- (3). Alokasi anggaran kelurahan sebagai satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahun ditetapkan dalam APBD Kabupaten/Kota.
LEMBAGA KEMASYARAKATAN
Bagian Kesatu
Pembentukan
BAB VI - KEUANGAN
Pasal 14

- (1). Di kelurahan dibentuk lembaga kemasyarakatan.
- (2). Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
Bagian Kedua
Tugas, Fungsi, dan Kewajiban
BAB VI - KEUANGAN
Pasal 15

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
BAB VI - KEUANGAN
Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi:
- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- d. penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipasif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. penduduk media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.
BAB VI - KEUANGAN
Pasal 17

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai kewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai Peraturan Perundang-undangan hak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat, dan
- e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.
Bagian Ketiga
Kegiatan
BAB VI - KEUANGAN
Pasal 18

Lembaga kemasyarakat mempunyai kegiatan :
- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup; dan
- e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
BAB VI - KEUANGAN
Pasal 19

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikelola oleh lembaga kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif.
Bagian Keempat Kepengurusan dan Keanggotaan
BAB VI - KEUANGAN
Pasal 20

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyrakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- (2) Susunan pengurus adalah unsur pimpinan (Ketua), pembantu pimpinan (Sekretaris dan Bendahara) dan unsur pelaksana (Bidang/Seksi) dan jumlahnya sesuai kebutuhan.
BAB VI - KEUANGAN
Pasal 21

- (1) Keanggotaan lembaga kemasyarakatan adalah warga Negara Republik Indonesia, penduduk kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang lembaga kemasyarakatan.
Bagian Kelima Tata Kerja
BAB VI - KEUANGAN
Pasal 22

Tata kerja lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan Lurah bersifat konsultatif dan koordinatif
BAB VI - KEUANGAN
Pasal 23

- (1) Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsulatif.
- (2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.
Bagian Keenam Pendanaan
BAB VI - KEUANGAN
Pasal 24

Sumber pendanaan lembaga kemasyarakatan dapat diperoleh dari :
- a. Swadaya masyarakat;
- b. Bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan;
- c. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan/atau;
- d. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
BAB VI - KEUANGAN
Pasal 25

- (1) Departemen, Lembaga Non Departemen, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor yang mempunyai kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat di kelurahan dapat menggunakan kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan dibidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 26

Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah kabupaten dan camat.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 27

Pembinaan teknis dan pengawasan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:
- a. menetapkan pelimpahan tugas Bupati kepada lurah;
- b. memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
- c. menetapkan alokasi dana dari APBD;
- d. mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- f. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan;
- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lurah, perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan;
- h. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi lurah, perangkat kelurahan;
- i. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, dan;
- j. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 28

Pembinaan teknis dan pengawasan camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:
- a. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan kelurahan;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- c. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. memfasilitasi pelaksanaan tugas lurah dan perangkat kelurahan;
- e. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- g. memfasilitasi pembangunan partisipasif;
- h. memfasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga; dan
- i. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29

Lembaga kemasyarakatan yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi:
1. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 16 tahun 2002 tentang pedoman pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 48 Seri E Nomor 5);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 14 Tahun 2003 tentang organisasi dan tata kerja pemerintah kelurahan dalam Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2004 Nomor 4 Seri D Nomor 4).
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 16 April 2007
BUPATI MUARO JAMBI,
H. BURHANUDDIN MAHIR
Diundangkan di Sengeti pada tanggal 20 April 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, Pelaksana Tugas, dto
H. ABDUL LATIEF LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2007 NOMOR 12
SERI E NOMOR 12
LAMPIRANAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR : 12 TAHUN 2007
TANGGAL : 16 APRIL 2007
BUPATI MUARO JAMBI,
DTO
H.BURHANUDDIN MAHIR