Unknown Unknown Nomor 15 Tahun 2011
Tentang AT
Berlaku: 15 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Menimbang
PERA TjURAN DAERAH KABUP A TEN MIN AI-I�,SA NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG: AT
ANGGARAN PEND AP AN DAN BELANJA DAERAH T AHUN .li\NGGARAN 2012
I DENGAN RAHMA1/' TUHAN YANG MAHA ESA BUP Ari MINAHASA
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 8 5 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2904 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undarg-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjacli Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bd rsama Bupati Minahasa tel ah menyempumakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nom1r 263 Tahun 2011 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tah�n Anggaran 2012 clan Rancangan Peraturan Bupati Minahasa tentang Pehjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ?..O 1 !;
- b. bahwa penyemputnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Minahasa Tahun Anggran 2012 tidak bertentangan ctJngan kepentingan umum dan peraturan perundang­ undangan yang lebih tjnggi;
- c. bahwa berdasarkan p9rtimba11gan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2012.
4. Mengingat 1 . Undang-U�dang NonLr 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah­ Daerah Tingkat II di slutawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 9 5 9 Nornor 74 Tambrhan Lembaran Negara Nomor 1822); .
2. Undang -· Undaug Nof1or J 2 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara R�publik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara R publik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Unda -Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia T hun 1994 bnomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NJmor 3569);
3. Undang - ·undang NJmor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korpsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indfnesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indcr,esia Nomor 3 8 5 1 ) ;
4. Undang - Undang [omor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N mor 4286);
,., .
5. Undang - Undang N�mor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara epublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang N mor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanga Lembaran Negara Rf Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang - Undang t omor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rypubli.k lndonesi� Tahun 2004 Nomor 125:' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kaiif terakhir dengat1 Undang-Undang Nornor 1 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerihtahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2008 Nomor �9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); I
8. Undang - Undang 3� Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanagan antara Pemerintah Pusat dan Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 126, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 4438);
9. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lerh.baran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lema aran Negara Nomor 5049);
6. 1 0 . Peraturan Pernerintah Nornor 24 Tahun 2004- tentang Kedudukan Protokoler dan Keuagan Pimpin n dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Norn or f 7 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor · 4 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuanagan Pimpinai dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 454 );
7. 1 1 . Peraturan Pemerintal Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara R publik Indoneia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574 );
12. Peraturan Pcmerintahf Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbanagan (Lembaran Negara Rrpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
9. 1 3 . Peraturan PemerintaH Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuanagan Daerah (Lbmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 );
10. 1 4. Peraturan Pemerinta 1 Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuanagan Daerah ( emabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14q, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. 1 5 . Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stand r Pclayanan Minimal (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 200� Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 458£);
12. 1 7 . Peraturan Presiden JI ornor 1 0 8 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidkan ;
16. Peraturan Pcmerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Keuanagan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4614);
14. 1 8 . Peraturan Menteri D lam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuang 1 n Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara [epublik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Norn.or 3 1 0 ) ;
.. .
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuanga Daerah Alokasi Khusus Daerah;
20. Peraturan Menteri Da am Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggara I Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
21. Peraturan Daerah Kab paten Minahasa Nornor 6 Tahun 2007 tentang Pokok­ Pokok Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2007 Nornor 19);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembanguntm Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tahun 2008 20D;
23. Peraturan Daerah Ka lupaten Minahasa Nornor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Daerah (Lem baran Daerah Ka bu paten Minahasa Tahun 2011 Nomor l);
24. Peraturan Daerah Ka upaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas anah dan Bangur..an (BPHTP) (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa ahun 2 0 1 1 Nomor 2) ;
25. Peraturan Bupati Min hasa Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sistem, Prosedur clan Sanksi Pemungu�n Pajak Daerah Kabupaten Minahasa (Berita Daerah Kabupaten Minahasa J ahun 2 0 1 1 Nomor 6) ;
26. Peraturan Bupati Mi ahasa Nomor 7 Tahun 2011 tentang Sistem dan Proseclur Pemunguta Bea Perolehan Hak atas Tanah clan Bangunan Kabupaten Minahasa (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2011 Nomor 7) .
Dengan P · rsetujuan Bersarna
DEWAN PERWAKILAN RAKYiT DAERAH KABUPATEN MINAHASA dan -
BUPA� I MINAHASA
ME�UTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN DAER-{\H KABUPATEN MINAHASA TENTANG AN GO ARAN PEND A.PA TAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
N/A
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tai un Anggaran 2012 sebagai berikut :
- 1 . Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah
3. Pembiayaan Daerah :
- a. Penerimaan
Rp.
- b. Pengeluaran
Rp.
Rp.
Rp.
Surplus/(Defisit) Rp.
1 6 . 2 1 7 . 49.500.00
2.850.000.000.00
616.155.392.500,00
629.52.2.542.000,00
( 1 3 . 3 67\_.149.500.00)
Pembiayaan Neto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun erkenaan
N/A
Pasal 2

Rp.
Rp.
l 3 . 3 6 7 . 1 4 9 . 5 0 0 . 0 0
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksi d dalarn Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
Rp.
- b. Dana Perimbangan sej umlah
Rp,
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang S h sejumlah
Rp.
24.297.712.500.00
558.164.079.000,00
33.693.601.000.00
\_.,.,.\_ \_\_
·-"·
...
,�-·-·
.�,
,
..
-
| aksud pada Ayat ( 1 ) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dir | aksud pada Ayat ( 1 ) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dir | aksud pada Ayat ( 1 ) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dir | aksud pada Ayat ( 1 ) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dir |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pendapatan : | Pendapatan : | Pendapatan : | Pendapatan : |
| a; | Pajak Daerah Sejumlah | Rp': | 11.603.800.000.00 |
| b. | Retribusi Daerah Sejumlah | Rp. | 5.007.412.500.00 |
| c. | ang dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah | Rp. | 2.500.000.000,00 |
| d. | g Sah Sejumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah ya | Rp. | 5.186.500.000,00 |
| a. | Dana Perimbangan sebagaimana dimaks :I pada ayat ( 1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil BL an Pajak | ).�uruf b terdiri dari Rp. | jenis Pendapatan : 22.683.388.000,00 |
| b. Umum | Sejumlah Dana Alokasi Sejumlah | Rp. | 488.909.611.000,00 |
| c. | Dana Alokasi Khusus Sejumlah | Rp. | 46.571.080.000,00 |
| Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah se agaimana dimaksud ayat ( 1 ) huruf c terdiri dari jenis | Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah se agaimana dimaksud ayat ( 1 ) huruf c terdiri dari jenis | Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah se agaimana dimaksud ayat ( 1 ) huruf c terdiri dari jenis | Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah se agaimana dimaksud ayat ( 1 ) huruf c terdiri dari jenis |
| Pendapatan : { | Pendapatan : { | Pendapatan : { | Pendapatan : { |
| a. Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi an pemerintah | a. Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi an pemerintah | Rp. | 9.960.030.000,00 |
| lain b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khu us Sejumlah | lain b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khu us Sejumlah | Rp. | 23.733.571.000,00 |
| Pasal 3 | Pasal 3 | | |
| Belanja Daerah sebagaimana dimaksud d lam pasal J terdiri dari : | Belanja Daerah sebagaimana dimaksud d lam pasal J terdiri dari : | Belanja Daerah sebagaimana dimaksud d lam pasal J terdiri dari : | Belanja Daerah sebagaimana dimaksud d lam pasal J terdiri dari : |
| a Belanja Tidak Langsung sejumlah | a Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp. | 447.230.395.500,00 |
| b. Belanja Langsung sejumlah | b. Belanja Langsung sejumlah | Rp. | 182.292.146.500.00 |
| Belanja Tidak Langsung sebagaimana di I aksud pada ayat ( 1 ) huruf a terdiri dari jenis | Belanja Tidak Langsung sebagaimana di I aksud pada ayat ( 1 ) huruf a terdiri dari jenis | Belanja Tidak Langsung sebagaimana di I aksud pada ayat ( 1 ) huruf a terdiri dari jenis | Belanja Tidak Langsung sebagaimana di I aksud pada ayat ( 1 ) huruf a terdiri dari jenis |
| Belanja: | Belanja: | Rp. | 404.982.781.500,00 |
| a b. | Belanja Pegawai Sejumlah Belanja Bunga Sejumlah | Rp. | |
| c. | Belanja Subsidi Sejumlah | Rp. | |
| d. e. Belanja Bantuan Sosial | Belanja Hibah Sejumlah Sejumlah | Rp. | 22.900.000.000,00 4.000.000.000,00 |
| f. Belanja | bagi Basil Sejumlah | Rp. Rp. | |
| g. h. Belanja Tidak Terduga | Belanja Bantuan Keuangan Sejumlal Sejumlah | Rp. Rp. | 1 3 .847.614.000,00 1.500.000.000,00 |
| Belanja Langsung sebagaimana dimaksui pada ayat ( 1 ) huruf b terdiri dari jenis belanja : | Belanja Langsung sebagaimana dimaksui pada ayat ( 1 ) huruf b terdiri dari jenis belanja : | Belanja Langsung sebagaimana dimaksui pada ayat ( 1 ) huruf b terdiri dari jenis belanja : | Belanja Langsung sebagaimana dimaksui pada ayat ( 1 ) huruf b terdiri dari jenis belanja : |
| a. | Belanja Pegewai Sejumlah | Rp. | 9.565.748.000,00 |
| b. dan Jasa | Belanja Barang �ejumlah | Rp, | 97.981.089.680,00 |
| c. | Belanja Modal Sejumlah | Rp. | 74.745.308.820,00 |
| Pembiayaan Daerah sebagaimana dimak ud dalam pasal 1 terdiri dari : | Pembiayaan Daerah sebagaimana dimak ud dalam pasal 1 terdiri dari : | Pembiayaan Daerah sebagaimana dimak ud dalam pasal 1 terdiri dari : | Pembiayaan Daerah sebagaimana dimak ud dalam pasal 1 terdiri dari : |
| a | Penerimaan Sejumlah | Rp. | 16.217.149.500,00 |
| b. | Pengeluaran Sejumlah | Rp. | 2.850.000.000,00 |
| Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : | Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : | Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : | Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : |
| a Sebelumnya | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran | Rp. | 16.217.149.500,00 |
| b. c. | Pencairan Dana Cadangan sejumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah | Rp. Rp, | |
| d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejum ah | y nga dipisahkan Sejumlah | Rp. | |
| f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlafu | | Rp. | |
| I | | | |
| g. Penerimaan kembali investasi jangk pendek | | | |
| | sejurnlah | Rp. | |
| | | | 4 |
..
., .
) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan sejuml h
Rp.
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Perneri tah Daerah Sejumlah
Rp.
- c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah
, '
Rp.
.
. 1 .
- d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumla
Rp .
2.000.000.000,00
850.000.000,00
N/A
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran dan Belanja D erah sebagaimana dimaksud dalarna pasal 1 , tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang idak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
- I. Lampiran I
2. Lampiran II
3. Lampiran III
- Lampiran IV
5. Lampiran V.
- 6.
- Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
7. Lampiran VII
8. Lampiran VIII
- '9. Lampiran IX
10. Lampiran X
- It. Lampiran XI
12. Lampiran XII
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daer. h dan obligasi daerah.
Ringkasan APBD;
Ringakasan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Rincian APBD menur rt Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiaya n;
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Program dan Kegiatan.
Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah , an Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
Daftar Piutang Daera
Daftar Penyertaau Mo al (investasi) Daerah
Daftar Perk�raan Penambahan clan Pengurangan Aset tetap Daerah
Daftar Perkiraan PenaLbahan dan Pengurangan Aset lainnya
Daftar Kegiatan - legiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang diselesaikan dan dian ,garakan kembali dalam Tahun Anggaran ini belum
Daftar Dana Cadanga1 daerah ; dan
N/A
Pasal 6

Bupati Menetapkan Peraturan tentang Penjab , ·an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Jandasan operasional pelaksanaan APBD.
Paa:turan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, . , I
Agar setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Pe:netapannya dalam Lembaran Daerah.
: y .