PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 1 Tahun 2016
Tentang PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG
Berlaku: 1 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATU BARA,
- a.
- bahwa dalam diri setiap manusia melekat hak asasi manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia;
- b. bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia yang mengabaikan harkat, martabat dan derajat manusia sehingga perlu dicegah dan ditangani secara adil, manusiawi melalui pengaturan dan penanganan yang menyeluruh dan tuntas;
- c. bahwa perdagangan orang mempunyai jaringan perdagangan yang luas dan Kabupaten Batu Bara merupakan salah satu daerah sumber dan / atau tempat transit perdagangan orang di Indonesia sehingga perlu disusun kebijakan, program, kegiatan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa untuk mengantisipasi perdagangan orang, Pemerintah Kabupaten Batu Bara harus melindungi warganya khususnya perempuan dan / atau anak pekerja atas tindakan perdagangan orang baik yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri;
. V
* «
*
7
v
&lt;
r&gt;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.
2. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ICetentuanketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
7. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk- bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeijaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
i
A.
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. LIndang - Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
12. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
13. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
1
/
'
18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan / atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
22. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekeijaan Terburuk Untuk Anak;
23. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
24. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan ( lYafiking ) Perempuan dan Anak;
25. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER18/ MEN / IX / 2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Keija Indonesia di Luar Negeri;
26. Peraturan Menteri Tenaga Keija dan Transmigrasi Nomor PER07 / MEN / IV / 2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
27. Peraturan Daerah ICabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
?
•
;
9
,
£
&lt;
,
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA
dan
BUPATI BATU BARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ' KORBAN PERDAGANGAN ORANG
£ :
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyeienggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,
*
?
.
penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan.
8. Eksplolitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, keija atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan / atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateril.
9. Korporasi adalah kumpulan orang dan / atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan / atau H ' korporasi.
11. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan / atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
12. Pelaksana Penempatan Tenaga Keija Indonesia Swasta yang . selanjutnya disebut PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga keija Indonesia di luar negeri.
13. Pencegahan Preemtif adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
14. Pencegahan Preventif adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang melalui pengawasan, perizinan, pembinaan dan pengendalian.
15. Penanganan Korban Perdagangan Orang adalah upaya terpadu
10. yang dilakukan untuk penyelamatan, penampungan, pendampingan dan pelaporan.
'
s
16. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar balk dalam keluarga maupun dalam iriasyarakat.
17. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut PPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan / atau korban tindak pidana perdagangan orang.
18. Surat Rekomendasi Bekeija Diluar Daerah yang selanjutnya disebut SRBD adalah surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah bagi setiap orang yang akan bekeija di luar Kabupaten / Kota tempat domisilinya.
19. Rencana Aksi Daerah adalah rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.
BAB II - BENTUK ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Penyelenggaraan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang berasaskan pada Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan prinsip-prinsip Penghormatan dan pengalcuan terhadap hak dan martabat manusia :
- a. kepastian hukum;
- b. proporsionalitas;
- c. non-diskriminasi;
- d. perlindungan; dan
- e. keadilan.
Bagian Kedua
Tujuan
BAB II - BENTUK ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang adalah untuk :
?
;
.
r "
*
- a. sejak dini perdagangan orang;
- b. memberikan perlindungan terhadap orang dari eksploitasi dan perbudakan manusia;
- c. menyelamatkan dan merehabilitasi korban perdagangan orang;
- d. memberdayakan pendidikan dan perekonomian korban perdagangan orang beserta keluarganya.
BAB III - : PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG
Pasal 4

- (1) Kebijakan pencegahan preemtif perdagangan orang (Trafficiking) dilakukan melalui :
- a. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun non formal bagi masyarakat;
- b. pembukaan aksesibilitas bagi masyarakat untuk inemperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
- c. pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat; dan
- d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perdagangan orang.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan / atau penyuluhan seluas - luasnya kepada masyarakat tentang nilai- nilai moral dan / atau keagamaan.
- (3) Pelaksanaan kebijakan pencegahan preemtif perdagangan orang (Trafficiking) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang :
- a. pendidikan;
- b. ketenagakerjaan; dan
- c. perekonomian.
- (4) Pelaksanaan kebijakan pencegahan preemtif peradagangan orang (Trafficiking) di Kabupaten Batu Bara sebagaimana
\
t
-
i
*
dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang Kesejahteraan Sosial.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pencegahan preemtif perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Pencegahan Preventif
ui
BAB III - : PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG
Pasal 5

- (1) Pencegahan preventif perdagangan orang (Trafficiking) di Kabupaten Batu Bara dilakukan melalui:
- a. membangun sistem pengawasan yang efektif dan responsive;
- b. membangun sistem perizinan yang jelas, pasti dan rasional;
- c. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah dialcses;
- d. melakukan pendataan, pembinaan dan meningkatkan pengawasan terhadap setiap PPTKIS dan korporasi yang melakukan pendataan dan memonitor terhadap setiap tenaga kerja warga Batu Bara yang akan bekerja di luar Kabupaten / Kota tempat domisilinya;
- e. membangun jejaring dan keijasama dengan aparatur penegak hukum, aparatur pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang Hak asasi manusia; dan
- f. membuka pos- pos pengaduan adanya tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Pelaksanaan. kebijakan pencegahan preventif perdagangan orang (Trafficiking) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang Sosial, ketenagakeijaan.
- (3) Pelaksanaan kebijakan pencegahan preventif peradagangan orang (Trafficiking) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh
ri
7
*
I
•
perangkat daerah yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang Kesejahteraan Sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pencegahan prevent# perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Pencegahan Perdagangan Analc
BAB III - : PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG
Pasal 6

- (1) Setiap orang dilarang memperdagangkan dan / atau mempekerjakan serta melibatkan anak pada pekeijaan pekeijaan terburuk.
- (2) Pekerjaan-pekerjaan terburuk, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, keija ijon, dan penghambaan serta keija paksa, termasuk pengerahan r:
anak secara paksa;
- b. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukkan porno;
- c. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, untuk produksi, konsumsi dan perdagangan obat-obatan terlarang sebagaimana diatur dalam peijanjian internasional;
- d. Pekeijaan yang sifat atau lingkungan tempat pekeijaan dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.
- (3) Pemerintah Daerah dan masyarakat bekerjasama melakukan upaya penanggulangan bentuk-bentuk pekeijaan tidak layak untuk anak berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi serangkaian tindakan baik berupa preemtif, prevent#, represif dan rehabilitasi dalam bentuk bimbingan, penyuluhan, penindakan di tempat-tempat yang potensial menimbulkan bentuk-bentuk pekeijaan tidak layak untuk anak serta pemulihan.
*
.
i
*
Bagian Keempat
Surat Rekomendasi Bekeija di Luar Daerah
BAB III - : PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG
Pasal 7

- (1) Setiap orang termasuk perempuan dan anak yang akan bekeija di luar Daerah wajib memiliki SRBD yang dikeluarkan cleh Kepala Desa atau Lurah setempat.
- (2) Untuk mendapatkan SRBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan kepada Kepala Desa atau Lurah setempat dengan melengkapi syarat - syarat :
- a. mengajukan permohonan tertulis;
- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- c. foto copy kartu keluarga yang masih berlaku;
- d. menyertakan akte kelahiran atau surat kenal lahir;
- e. bagi anak yang berusia 15 (lima belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun menyertakan surat izin dari orang tua atau wali;
- f. bagi perempuan yang telah menikah, suami yang bersangkutan perlu membubuhkan persetujuan pada surat permohonan tersebut; dan
- g. bila melalui jasa dari suatu PPTKIS, korporasi atau perantara yang datang langsung ke Desa atau Kelurahan, PPTKIS atau perantara tersebut wajib melaporkan secara lesmi kepada Kepala Desa atau Lurah, lengkap dengan jati diri serta jenis pekeijaan yang ditawarkan, alamat dan nama perusahaan dan / atau tempat keija serta tawaran keija tertulis dari perusahaan dan / atau tempat keija dimaksud.
- (3) Mekanisme dan tata cara untuk mendapatkan SRBD diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Desa / Lurah wajib melaporkan SRBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menangani tenaga keija, secara berkala.
;
*
*
BAB IV - PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penanganan korban perdagangan orang melalui :
- a. penjemputan, penampungan dan pendampingan terhadap korban perdagangan orang sesuai dengan asal domisili Batu Bara;
- b. koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota tempat domisili korban perdagangan orang untuk proses pemulangan bagi korban perdagangan orang ke daerah asalnya;
- c. pelaporan tentang adanya tindak pidana perdagangan orang kepada aparatur penegak hukum yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pemberian bantuan hukum dan pendampingan bagi korban perdagangan orang;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan korban perdagangan orang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB V - REHABILITASI
Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan rehabilitasi terhadap korban perdagangan orang melalui:
- a. pemulihan kesehatan fisik dan psikis bagi korban perdagangan orang;
- b. reintegrasi korban perdagangan orang ke keluarganya atau lingkungan masyarakatnya; dan
- c. pemberdayaan ekonomi dan / atau pendiaikan terhadap korban perdagangan orang.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tugas, pokolc dan fungsinya di bidang :
- a. Sosial;
- b. pendidikan dan kesehatan.
i
!
*
f
,
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang Kesejateraan Sosial.
- (4) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan rehabilitasi korban perdagangan orang dengan :
- a. membuka tempat penampungan bagi korban perdagangan crang;
- b. memberikan bantuan baik moril maupun materiil bagi korban perdagangan orang; dan
- c. melakukan pendarnpingan dan / atau bantuan hukum bagi korban perdagangan orang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi diatur dengan Peraturan Bupati. 4 ?
BAB VI - RENCANA AKSI DAERAH
Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana aksi daerah pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban perdagangan orang.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah-langkah strategis antara lain :
- a. menjalin aliansi strategis dengan berbagai instansi atau sektor terkait, serta. dengan pemangku lcepentingan untuk membangun komitmen bersama agar menjadikan Rencana Aksi Daerah sebagai landasan bagi pengambilan kebijakan di bidang perekonomian, ketenagakeijaan, pendidikan, kependudukan, kepariwisataan, dan bidang lainnya yang terkait;
- b. memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota lain dalam upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban perdagangan orang di
5. daerah;
- c. melakukan upaya pengadaan dan perluasan sumber pendanaan untuk melaksanakan Rencana Aksi Daerah penanganan Perdagangan Orang;
- d. membangun jaringan kerjasama yang erat, dengan anggota masyarakat, ulama, rohaniawan, peneliti independen,
;
- lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, institusi intemasional dalam mewujudkan Rencana Aksi Daerah menjadi program bersama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - GUGUSTUGAS
Pasal 11

- (1) Untuk penanganan korban perdagangan orang, Bupati Tugas, yang keanggotaannya meliputi membentuk Gugus Perangkat. Daerah, Penegak Hukum, Organisisi Profesi, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi dan lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai komitmen terhadap perjuangan penegakan h -ak asasi manusia.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan merupakan lembaga koordinatif yang bertugas :
- a. memberikan saran pertimbangan kepada Bupati mengenai pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang;
- b. menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;
- c. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang;
- d. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerja sama;
- e. memantau perkembangan pelaksanaan perhndungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial;
- f. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum
- g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi; dan
- h. mendorong terbentuknya Gugus Tugas dan PPT di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
¥
?
*
,
\
..
BAB VIII - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 12

- (1) Setiap orang memiliki hak untuk:
- a. mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan pendidikan yang layak;
- b. mendapatkan perlakukan yang wajar;
- c. melindungi dari segala perbuatan sewenang - wenang;
- d. pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
- e. memperoleh rehabilitasi dan perlindungan; dan
- f. ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban perdagangan orang.
- (2) Setiap orang dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang memiliki kewajiban:
- a. memperlalcukan setiap orang dengan baik dan wajar;
- b. membantu baik secara moril maupun materil kepada korban perdagangan orang;
- c. melakukan pengawasan terhadap PPTKIS atau korporasi yang berada di lingkungannya; dan
- d. melaporkan adanya perdagangan orang kepada aparatur penegak hukum yang berwenang.
BAB IX - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola keijasama dalam rangka pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.
- (2) Keijasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara daerah dengan:
- a. Pemerintah;
- b. Provinsi lain; dan
?
t
c? $ Kabupaten / Kota Lain.
- (3) Keijasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kerjasama :
- a. pertukaran data dan informasi;
- b. rehabilitasi korban perdagangan orang;
- c. pemulangan korban perdagangan orang;
- d. penyelidikan dan penyidikan tinaak pidana perdagangan orang; dan
- e. penyediaan barang bukti dan saksi.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama.
Bagian Kedua
Kemitraan
BAB IX - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam rangka pencegahan perdagangan orang, penanganan dan rehabilitasi korban perdagangan orang.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. pemberitahuan informasi lowongan pekeijaan kepada (/ masyarakat;
- b. pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja; dan
- c. penyisihan sebagian laba perusahaan untuk keperluan penanganan dan / atau rehabilitasi korban perdagangan orang, bantuan pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu, serta menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk Perjanjian.
BAB X - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15

- (1) Bupati berkoordinasi dengan instansi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan :
i
r
- ·v a. kebijakan pencegahan preemtif dan preventif;
- b. pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat; dan
- c. pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban perdagangan orang.
- (2) Gugus Tugas wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Masyarakat bailc secara perorangan maupun kelompok berhak melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
BAB X - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap PPTKIS dan Korporasi yang melakukan kegiatan di Daerah untuk mengetahui tingkat ketaatan PPTKIS dan Korporasi terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, perlindungan tenaga keija Indonesia dan perdagangan orang.
Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) menunjukan adanya ketidaktaatan PPTKIS dan / atau Korporasi maka dilakukan pembinaan melalui bimbingan dan penyuluhan mengenai persyaratan dan ketentuan mengenai ketenagakerjaan, penempatan tenaga keija Indonesia di luar negeri dan tindak pidana perdagangan orang.
- (3) Dalam hal pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak efektif dan tidak meningkatkan tingkat ketaatan maka dilakukan tindakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakeijaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.
*
.
BAB XI - PEMBIAYAAN
Pasal 17

Pembiayaan untuk pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara; dan
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB XII
Pasal 18

- (1) PPTKIS / Korporasi yang melakukan, turut melakukan, membantu melakukan dan / atau mempermudah teijadinya perdagangan orang dikenakan sanksi adminstrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- (2) Pejabat Negara yang melakukan, turut melakukan, membantu melakukan dan / atau mempermudah teijadinya perdagangan orang dikenakan sanksi adminstrasi sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus tuntutan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan tuntutan perdata oleh korban perdagangan orang. Bagian Kedua Sanksi Pidana Pasal 20 Setiap orang yang melakukan, turut melakukan, membantu melakukan dan / atau mempermudah teijadinya perdagangan orang dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
i
7
4
V
C
Diundangkan di Lima Puluh pada tanggal
- k A?r » u aoit
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR
|
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA : (37 / 2016)
4
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
RENOLD ASMARA, AP, SH NIP. 19751010 199603 1 002
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Batu Bara.
4
Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal * 5 A9 r ' ^ 2016
BUPATI BATU BARA,
•
V
4
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup Jelas.

V»A( •
PENJELASAN
Pasal 16

/

*Cukup Jelas.