Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 8 Tahun 2002
N/A
Preamble

Menimbang a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum API3D, keadaan yang menycbabkan pergcscran a n t a r unit orgarusasi, antar kegiatan dan antar jeriis 1 )elanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun a nggaran har us digunakan untuk oembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggarnn 2 0 1 2 ;
- b. bahwa sehubungan dcngan ha! terscbut pada huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 perlu ditetapkan dcngan Peraturan Daerah.
Mengingat
- 1 . Undang-Undang Nornor 29 Tahun 1 9 5 9 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun ! 9:)9 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) scbagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pernbentukan Kabupatcn Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lernbaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lernbaran Negara RI Nomor 4183) dan Undang-Undang Nom01· 1 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (r.crnbaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 1 7 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
2. Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 1 9 8 5 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lornbarun Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tarnbahan Lcrnbaran Negara RI No111or 3312) scbagairnana telah diubah dengan Undang-Undaru; Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lcrnbaran Negara RI Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nornor 2 1 Tahun 1 9 9 7 tentang Bea Perolehan Hak atas Tarrah dan Bangunan (Lernbaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 44, Tambah.in Lembaran Negara RI Nomor 3688) sebagaimana tclah cl i ubah dengan Undang­ Undang Nornor 20 Tn h u n 2000 t c 1 1 1 : rn g Bc;1 Pcrolchan Hak atas Tanah dan Bangunan ( Lcmbarnn Negara RI Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lernbaran Negara RI Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 3 1 Tahun 1999 ten tang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nornor 1 4 0 , Tarnbahan Lembaran Negara RI Nomor 3874) sebagaimana tclah cliubah dengan UndangUndang Nomor 20 Trdr.Jn 2001 Undang-Undang Nornor 31 : t -ntarig Tahun 1999 ten tang Pcr ubnhan atas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lernbaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 1 3 4 , Tarnbahan Lembaran Negara RI Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lcmoaran Negara RJ Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
6. Undang-Undang Norn or Tn h u n 2004 ten tang Pcrbcudu hn runu Ncgar;i ( L c 1 1 1 ! J ; 1 r ; 1 1 1 Ncg;ir;1 1 � 1 Tn h u n 2004 Nomor 5, Tambahan Lcrnbaran Negara RI Nomor 4355);
7. Undana.
7. Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 2004 ten tang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung .Jaw.i b Kcuangan Negara (Lembaran Negara R! Tah un 2004 Nomor G6, Tambahan Lembaran Negara RI Nornor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tcntang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 1 C 4 , Tambahan Lernbaran Negara RI Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tnhun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 1 2 5 , Tambahan Lernbaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana tciah diubah beberap.. kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2()08 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Ncg;1:·c1. RI Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tnhun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan Antara Pcmer intah Pusat dan Pemerintahan Dacrah ( Lcrnbarn n Nrga rn RT Ta h uri 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lernba ra n Negara RI Nomor 4438);
5. 1 1 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nornor 1 3 0 , Tambahari Lcmb.iran Negara RI Nomor 5049);
6. 1 2 . Undang-Undang Nomor 1 2 Ta h un 2 0 1 1 ten tang Pembentukan Peraruran Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tuh un 2 0 1 1 Nomor 8'.2 , Tnmbahun Lcrnbaran Negara Ix! Nornor 5:2�1·1);
•
13. Peraturan Pemcrintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat Ducrah ( Lcmbaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lcrnbaran Negara RI Nomor 4416) scbagaimaria telah d iu bah dcngan Pcraturan Pernerintah Nomor 37 Tah un 2005 tcntang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah [Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4540):
14. Peraturan Pcmerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tarnbahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);
3. 1 5 . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pernerintahan {Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, 'I'ambahan Lernbaran Negara RI Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 136, Turnba hart Lcmbarnn Negara RI Nomor 4574);
5. 1 7 . Peraturan Pemerintah Nornor 55 Ta h u n 2005 lcntang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RT Tah un 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
18. Peraturan Pernerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lernbaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tarnbahu n Lcrnbara n Negara RI Nomor 4576);
- 1 9 . Peraturan Pemcrintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 1 3 9 , Tambahan Lembaran Negara RI Nornor 4577);
20. Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lem baran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara R! Nomor 4578);
- 2 1 . Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedornan Penyusunan dan Pericrupan Standar Pelayanan Minimal [Lemburan Negara RI Tn h u n 2005 Nomor 150, Tambahan Lernbaran Negara RI Nornor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
23. Pera tu ran Pcmcrintah Nornor 8 Tahun 2006 ten tang Pela po ran Keuangan dan Kincrj.i l n sta n si Pcmerintah (Lcmbaran Negara RI Tahun 200li Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
24. Peraturan Menteri Dalarn Ncgcri Nomor 1 3 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Kcuangan Dae rah sebagaimana telah diubah bcbcrapa kali tcrakhir dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 2 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kcdua atas Pcrr turun Mcriter i Dalam Negeri Nomor l 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dulam Negcri Nornor 22 Ta h u n 2 0 1 1 tentang Pedoman Pcnyu surian Anggarnn Pendapatan dan Bclanja Ducru h Ta h u n Ariggurun LlJ l '.2 ;
.
.
26. Pcrn n.uan Mc n tv ri l ) , 1 b 1 1 1 Nq�t-ri r J ( ) 1 J H &gt; 1 :,'.', T:d1t 1 1 1 2 0 1 1 t c n t a n g Pcrnbcnt u k u u Procl u k I l t 1 k t 1 1 1 1 l ) ; 1 n : 1 l i ;
27. Peraturan Daerah Kabupatcn Kcpuluuan Sangihc Nornor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2004 Nomor 2 Seri A) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepul.tuan Sangihc Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepula uan Sangihe Nomor 1 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokolcr dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Pcrwakilan Rakvat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lcmbaran Dae rah Ka bu paten Kepulauan Sangihe Tahun 2005 Nornor 4 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tcntang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Dacrah Kabupatcn Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5).
Dengan Persctujuan Bcr sam. t
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATE&gt;J KEPULAUAN SANGIHE dan
BUPATI KEPULAUAN SANGIH li,
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURPN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATA'.'J DAN BELANJA DAEl�AH TAHUN ANGGARAN 2012.
..
N/A
Pasal 1

| Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun An; ,garan 2012 terdiri atas | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun An; ,garan 2012 terdiri atas | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun An; ,garan 2012 terdiri atas |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 . Pendapatan | | |
| | a. semula | Rp.528. 720.615.082,00 |
| | b. bcrtambah | fuJ. 7.864.055.041 00 |
| | Jumlah Pendapatan setelah Pcrubahan | Rp.536.584.670.123,00 |
| 2. | Belanja | |
| | a. semula | Rp.560.731.574.547,00 |
| | b. bertambah | fu?. 13.187.170.386,00 |
| | Jumlah Belanja setelah Perubahan | fu).573.918.744.933,00 |
| | Surplus/(Defisit) setelah Perubahan | F!p.( 37.334.074.810,00) |
| 3. | Pembiayaan Daerah | |
| a. | Penerimaan Pembiayaan Daerah | |
| | 1 ) semula | Rp. 33.010.959.465,00 |
| | 2) bertambah | Rp. 5.670.495.132,00 |
| | Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | Rp. 38.681.454.597,00 |
| b. | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | |
| | 1) semula | Rp. 1.000.000.000,00 |
| | 2) bertambah | Rp. 347.379.787,00 |
| | Jumlah Pengeluaran sctelah Pcrubahan | Rp. 1.347.379.787 00 |
| | Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan | Rp. 37.334.074.810,00 |
| | Sisa lebih pembiayaan anggaran | 0,00 |
| | setelah Perubahan | Rp. |
| | Pasal 2 | |
| ( 1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari | ( 1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari | ( 1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari |
| | 1) semula | f�p. 23.681.640.107,00 |
| | 2) bertambah | FP- 6.787.190.881,00 |
| | Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | Rp. 30.468.830.988,00 |
- b. Dana perimbangan
- 1) semula
- 2) bertambah
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sa h
2. 1 ) semula
- 2) (berkurang)
Rp.462 .808.4 76.975,00
R.P· 1 . 9 1 9 . 9 0 7 . 4 4 9 , 0 0
Rp.464. 728.384.424,00
l�p. 42.230.498.000,00
R1\_). ( 843.043.289,0QJ\_
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah sctclab Pcrubahan
Rp. 41. 3 � 7 . 4 5 4 . 7 1 1 , 0 0
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud puda ayat ( 1) h uruf a tcrdiri dari jenis pendapatan
- a. Pajak Daerah
Rp. 3.624.385.000,00
RP \_ · � � ( � 3 \_ 5 \_ 1 \_. 7 \_ 9 \_6 \_ . 3 \_9 \_ 0 � , \_0 0 \_,\_ )
- 1) semula
- 2) (berkurang) Jumlah pajak daerah setelah perubahan
R 1 ) .
3.272.588.610,00
- b. Hasil Retribusi Daerah
- 1 ) semula
- 2)
- bertambah Jumlah retribusi daerah
setelah peru bahan
Rf) . 1 4 . 8 7 7 . 2 4 2 . 0 0 0 , 0 0
Rp. 2.976.595.584,00
Rp. 17.853.837.584,00
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisa hkan
- 1) semula
Rp. 1 . 3 2 9 . 6 0 4 . 5 0 0 , 0 0
- 2)
- bertambah
Rp. 407 .294.436 00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan d acrah yang dipisahkan setelah perubahan
R p. 1 . 736.898. 936,00
- d. Lain-lain pendapatan asli daera h yang sah
- 1 ) scmula
r� p. J.850.408.607,00
- 2) bertambah Jumlah lain-lain pcndapatan a sl dnc rah
\_8p. 3. 7 5 5 . 0 9 7 . 2 5 1 , 0 0
i yang sah setelah perubahan
r� p.
7.605.505.858,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sab scbagaiman.i dirnaks ud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pe ndapatan:
- a. Hibah
- 1) semula
- 2) bertam bah/ (berkurang) Jumlah hibah setelah perubahan
- b. Dana Darurat
- 1) semula
- 2) bertambah/ (berkurang)
- 1) semula
- 2) bertambah
Rp. 1 4 . 2 2 7 . 3 6 7 . 9 7 5 , 0 0
fJL l . Sl 1 9 . 9 0 7 . 4 4 9 00
Jumlah dana bagi hasil/bagi hasil bukan paj.ik
setelah perubahan
- b. Dana alokasi umum
- 1 ) semula
- 2) bertambah/ (berkurang) Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan
- c. Dana alokasi khusus
- 1) sernula
- 2) bertambah/ (bcrkurang) Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan
Rp. 1 6 . 1 4 7 . 2 7 5 . 4 2 4 , 0 0
F�p 388.071.349.000,00
Rp.388.071.349.000,00
Rp. 60.509.760.000,00
fJ.J. \_\_; 0 '----'--"- 0 -=- 0
Rp. 60.509.760.000,00
Rp 0.00
Rp.
fu1.
Rp.
Rp.
\_8p.
0,00
0 00
0,00
0,00
0 00
Jumlah dana darurat setelah perubahan
Rp.
0,00
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Perner in tah Daerah lainnya
- 1) semula
Rp. 8.360.000.000,00
- 2) (berkurang)
Rp.
( 8 43.043.289,oo:
- .Jurnlah dana bagi hasil pajak dari provirisi
dan pemerintah daerah lainnya setelah peru bah an
Rp. 7. 5 1 6 . 9 5 6 . 7 1 1 , 0 0
rl Drm a . . . . .
, •
- d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
2. 1 ) semula
- 2) bertambah/(bcrkurang)
4. . J u rnlah darra alokasi khusus
5. setelah perubahan
Rp. 33.870.498.000,00
- e. Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah
2. 1 ) semula
3. Rp. 0,00
- 2) bertambah/ (berkurang)
Bi,\_.
O --=-.z...:: 0 --=0
- Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan
Rp.
0,00
- f. Bantuan keuangan dari Provinsi atau clari Pernc rir.tah Daerah lainnya
- 1) semula
Rp.
0,00
- . 2) bertambah/ (berkurang)
- Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan
RI).
Rp.
N/A
Pasal 3

( 1 ) Belanja Daerah sebagairnana dimaksud dalarn Pas.il 1 terdiri dari
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) semula
- 2) (berkurang)
Rp 359.420.545. 741,00
Rl-2- ( 5 . 6 4 3 . 3 0 1 . 0 3 5 , 0 0 )
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan
- b. Belanja Langsung
- 1) semula
- 2) bertambah
- Jumlah belanja langsung setelah perubahan
Rp.353. 777.244. 706,00
Rp.201.311.028.806,00
fu.?. 1 8 . 8 3 0 . 4 7 1 . 4 2 1 , 0 0
Rp.220.141.500.227,00
0 00
0,00
l �p. 33.870.498.000,00
-81&gt;\_, o o o
. .
- (2) Belanja Tidak Langsung scbagaimana dirnak sud 1--1ada ayat ( 1 ) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- 1) semula
- 2) (berkurang)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan
- b. Belanja bunga
2. 1 ) semula
I � p . 3 2 2 . 7 9 4 . 7 3 5 . 1 4 6 , 0 0
E1). ( 5. 7 46.490.530,00)
r -: p . 3 1 7 . 0 4 8 . 2 4 4 . 6 1 6 , o o l \ p .
0,00
- 2) bertambah/ (berkurang)
I\
J.
- Jumlah belanja bunga setelah perubahan J-:p.
- c. Belanja 'subsidi
- 1) semula
f�p.
- 2) bertambah/ (berkurang)
F�p.
Jumlah belanja subsidi setelah perubahanlcp.
0 00
0,00
0,00
0,00
0,00
- d. .Belanja hibah
2. 1 ) semula
- 2) bertambah
Jumlah belanja hiba h sctclah pcr ubahun
- e. Belanja bantuan Sosial
- 1) semula
- 2) (ber kurang)
1 -: µ . 5. 2 5 7 . 4 7 0 . 0 0 0 , 0 0
l \ p . 2.082.000.000,00
l \ p . 7 . .1 3 9 . 4 7 0 . 0 0 0 , 0 0
l \ µ. 3.700.000.000,00
'--� � � P - · \_ \_\_\_,.\_ ( 4 \_ 4 \_ 0 � . --'---0 --'--0 --'--0 \_ . O � O '--" O '--'-, 0 -"-0 "-'-)
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahar1
Rp. . 3 . 2 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
- f. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
- 1) semula
- 2) (berkurang)
654.000.000,00
( 2 0 4. 000.000,00)
Flp.
Jumlah belanja bagi hasil kcpada provinsi/ kabupatcn/ kota dan pcmcrintah desa setelah per ubahan l · '. , ) 450.000.000,00
.
.
- g. Belanja bantuan kcuangan kcpada Provinsj /Kabupa tcny Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik
- 1) semula
Rp. 20.893.835.000,00
- 2)
- (berkurang) .Is.12: \_ . . \_fl34.250.000,00)
Jumlah belanja bantuan kcuangar. kepada provinsi/kabupaten/kota/ pemerintahan dcs.i dan partai politik setelah perubahan Rp. 20.559.585.000,00
- h. Belanja tidak terduga
- (3) Belanja Langsung sebagaimana d irnak sud pada : - 1 y : ; t ( 1 ) h uruf b tcrdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
4. 1)
5. semula Rp. 1 8 . 9 1 1 . 1 2 1 . 5 4 5 , 0 0
- 2) bertambah
- 1) semula
Rp. 6.120.505.595,00
- 2) (berkurang)
KR\_. ( 1 . 0 0 0 . 5 6 0 . 5 0 5 , 0 0 )
Jumlah bclanja tidak tcrduga setelah perubahan
Rp. 5 . 1 1 9 . 9 4 5 . 0 9 0 , 0 0
EQ, 3.426.925.283,00
Jumlah bclanja pcguwni sctcluh pc ruba ha n l \ p . 2 2 . J J 8 . ( ) !J 6 . 8 2 8 , 0 0
- b. Belanja barang dan jasa
- c. Belanja modal
- 1) semula
- 1) semula
- 2) bertambah
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan
Rp 77.401.797.136,00
Rp, 1 1 . 9 8 3 . 2 2 7 . 2 9 3 , 0 0
Rp. 89.385.024.429,00
Rp.104.998.110.125,00
- 2) bertambah
Rp. 3.420.318.845,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. l 08.418.428. 970,00
, •
- d. Penerimaan pinjaman dacrah
- 1) semula
- 2) bertambah/ (berkurang) Jumlah penerimaan pinjaman daerah setclah pcrubahan
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjarna n
- 1) semula
- 2) bertambah/ (berkurang) J umlah penerimaan kem bali pern berian pinjaman setelah perubahan
- f. Penerimaan piutang daerah
- 1) semula
- 2) bertambah/ (berkurang) Jumlah penerimaan piu tang dacrah setelah peru bah an
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembcntukan dana cadangan
- 1) semula
Rp.
Rp.
l � p .
0,00
0 00
0,00
Rp.
0,00
fuL.
0 '---'-'- 0 \_ 0
Rp
0,00
Rp.
0,00
E12· ---�----o.=-i..::o'--"-o
Rp
0,00
Rp.
- 2) bertambah/ (berkurang) Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan
R!J\_.
Rp.
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
2. 1)
3. semula
Rp.
- 2) bertambah Jurr:lah penyertaan modal (invcstasi)
pemerintah daerah setelah perubahan
- c. Pembayaran pokok utang
2. 1 ) scrnula
- 2) bertambah/(bcrkura11g) . Jumlah pembayaran pokok utang ner hahan
E\_p.
Rp.
Rp.
JJp.
Rp
0,00
0,00
0,00
1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
347.379.787 00
1 . 3 4 7 . 3 7 9 . 7 8 7 , 0 0
0,00
.
.
()\_J)O
0,00
. .
N/A
Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan ten tang Penjabara n Pcrubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah scbagai landasan opcrasional pclaksanaan.
Pasc.:il 7
Peraturan Daerah ini mulai bcrlaku padu ta nggul d i u n dn ngkn n .
Agar setiap orang mengetahuinya, merneriutahkan perigundangan Peraturan Daerah i ni dcngan pcncmpa tannya d. i l a r n Lcrn bara n Dacra h Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Ditetapkan di Tahuna
Pad a tanggal, 1 fl Ok to ':l�r · 2012
BUPATI KEJ 'ULAUAN SANGIHE,
Diundangkan di Tahuna
Pada tanggal, 1 1'3 Ok to be r
2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,
'
WILLY ELFIANUS CARRY KUMENTAS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULALTAN �-;/\NGIHE TAHUN 2012 NOMOR 2