Unknown Unknown Nomor 8 Tahun 2023
Tentang T.TTACARAPENCALONAN,PEMILIHAN,PENGANGKATAN DAN PENIBERHENTIAN KEPALA DESA
Berlaku: 8 TAHUIJ 2000
BAB II - HAK N4EMILIH DAN DIPILIH
Pasal 2

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Reptrblik lndonesia Yang :
- a. Terdaftar sebagai pencluduk Desa yang bersangkutan secar.i svah sekuratrg-kurangnya 6 (enarn) bulan dengan trdak terputrts-ptitus'
2. b, Suclah mencapai rrsia i7 (tujrrlr belas) Tahun atau telalr pernalr kawin.
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputttsan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap'
- d. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung tlalam sesuatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatrnn Republik lndonesia ya"g berdasarkan Pancasila dan Undang-undang llasar 1945.
BAB II - HAK N4EMILIH DAN DIPILIH
Pasal 3

- (1)Yang dapat dipilih menjacli Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Setia dan taat kepada'Pancasila dan UUD i94-5, Negara dan Pemerintah RePublik Indonesia.
- c. Tidak pemah terlibat langsung atau ticlak langsung dalani kegiatan yangmengkhianati Pancasila dan UUD 1945, C' 30 S / PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnYa
- d.Berpendidikansekurang-kurangnyaSekolahLanjtrtanTrrrgkat Pertama (SLTP), khusus r-rntuk Desa yang berada di wilayah Ibukota Kabupaten dan Pusat Petnerintalran Kecarnatatl sekurang-kurangnya berpendidikan Sekolal-r Lanjutan Tngk-at Atas (sLTA)
e Unrur "'
*';,;-
- e. Umur sekurang-kurangrrya )5 (dua pr,rluh hma ) Tahun setinggitingginya 5-5 (lima puluh lima) Tahun.
2. f Sehat jasmani dan rohani.
3. g Nyata-nyata tidak terganggu kesehatannya
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil.
- i. Tidak pemah dihukum pen3ara karena mela &lt;ukan tindak pidana.
6. j Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan ki)putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- k. Mengenal Daerahnya dan dikenal oleh nasyarakat di Desa setempat.
- l. Bersedia dicalonkan meniadi Kepala Desa.
- m. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap dr Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) Tahr.rn terakhir dengan tidak pemah terputus-putus kecuali b,agi putra desa yang berada diluar desa yang bersangkutan
- n. Memahami dan rnenguasai adat istradat yang berlaku di desa tersebut.
- (2) Pegawai Negeri yang n-)encalonkan diri sebagai Kepala Desa selain hams memenuhi persyar;atar.I sebagaimana yang dimaksucr darar' ayat (1) juga hams nerniliki surat keterangan persetl-rjuan dari atasan yang berwenang sesuai dengan ketentuan pemndarrgundangan yang berlaku.
12. (3)Bagi Pegarvai Negen dan purra desa yang terpilih dan diangkat merladi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa hanrs bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.
Pegawai
- (4)Pegawai Negeri Sipil yang dipilih / diangkat sebagai Kepala Desa dibebaskan sementara waktu dari jabatan organi lnya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya seb,rgai Pegawai Negeri Sipil.
BAB II - HAK N4EMILIH DAN DIPILIH
Pasal 4

- (i)Dalam pemilihan Kepala Desa" setiap penduduk des:r yang 'relah ditetapkan sebagai pemilih dan calon yang berhak d pilih clalam pemilihan Kepala Desa wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.
- (2)Bagi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, tidak hadir dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tanpa alasan yang jelas dinyatakan glrgur oleh Panitia Pemililran.
BAB III - PENANGGI.TNG JAWAB PEMILIHAN DAN PANITIA PEMILIH
Pasal 5

- (1)Penanggung Jawab Pemilihan Kepala Desa adalah BPD.
- (2) BPD menetapkan panitia pemilihan dengan surat keputnsan BFD.
- (3)Untuk pencalonan clan pemilihan Kepala Desa, BPD nrembentuk panitia pemilihan yang terdiri dari 4 (enrpat) orang Anggota BPD dan 4 (empat) orang Perangkat Desa.
- (4)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemeriksaan iclentitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melakukan pemungutan sllara dan nrelaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
Bagian Kedua
Panitia Pemilihan
:**.4-...
-\_
&amp;
::r:
BAB III - PENANGGI.TNG JAWAB PEMILIHAN DAN PANITIA PEMILIH
Pasal 6

- (1)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 6 keanggotaan terdiri dari :
- a. Wakil Ketua BPD sebagai Ketua merangkap Anggota.
- b. Sekretaris BPD sebagai Sekretaris.
- c. 2 (dua) orar,rg Anggota BPD seb:rgai Anggota.
- d. Sekretaris Desa sebagai Anggota.
- e. Kaur Pemerintahan sebagai Anggota.
- f. 2 (dua) orang Kepala Dusun sebagai Anggota.
- (2)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) cliatas rnemptnyai tugas:
- a. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa berdasarkan petunjuk BPD.
- b. Menerinra pendaftaran bakal calon dan persyaratan.
- c. Melaksanakan pendaftaran pemilih
- d. Melaksanakan pemilihan calon Kepala Desa yang berhak dipilih
- e. Menyusun dan mgngajukan rencana biaya pemilihan.
- f. Membuat berita acara pemilihan.
BAB III - PENANGGI.TNG JAWAB PEMILIHAN DAN PANITIA PEMILIH
Pasal 1

Apabila diantara anggota Panitia pernrlihan ada yang ditetapkan sebagai bakal calon atau calon atau berhalangan, keanggotaannya digantikan oleh anggota BPD atau unsur kepala unlsan atan unsur kepala dusun yang lain berdasarkan keputusan ketua panitia pemilihan.
Pasai 8 ."...
- (1)Bakal calon yang telali memen rhi diajukan kepada BPD untuk ditetap kan dipilih persyaratan. oleh panitia sebagai calon yang berhak
- (2)BPD dalam menetapkan calon Ke;rala Desa yang berhak dipilih dapat memanggil bakal calon untuk menyampaikarl program yang akan dilaksarrakan apabila yang hersangkutaii terpilih sebagai Kepala Desa.
- (3)Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dapat merrgkarnpanyekan program sebagaimana dirnakstrd pada ayat (2) kepada masyarakat yang pelan&lt;sanaanya diatur oleh panitia perlilihan.
BAB III - PENANGGI.TNG JAWAB PEMILIHAN DAN PANITIA PEMILIH
Pasal 9

- (l)Tujuh hari ssbelum peurungutan suara dilaksanakan, panrtia pemilihan mernberitahulcan kepada masyarakat tentang akan diadakannya penrilihan l{epala Desa dan mengllnrunkan secara terbuka nama-nalr-Ia calon yang berlrak dipilih dan daftar penrilih yang sudah disahkan oleh panitlia penrilihan.
- (2)Pemitihan hams bersifat langsung, unrlrn'!, bebas. rahasia. "1L4ur dan adil
- (3)Setiap warga clesa yang mempunyai hak prlih hattya uremplrnvai satu slrara dan tidak bolel"r diwakilkarr.
- (4)Pernungutan suara dilaksanakan pada hari, tangual dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan
- (5)Pada saat pemungutan suara dilakszurakan para calon Kepala Desa yang berhak dipilih harus berada ditenipat pernlrngutan suara (rPS).
- (1) Pemilihan calon Kepala Desa clilaksanakan der.rgan mencoblos surat suara yang niemllat tanda gambar calon yang dilradirr sekurang-kurangnya 213 dari.jLrrniair penriiiir yang teiah disalrkan oleh panitia pernilihan
.{pabila
- (2) Apabila pada saat berakhimya pemungutan suara yang telah dU{hfutgrr belum tercapai qllorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercapai, perhitungan suara, dapat diundurkan paling lama 3 jam dengan ketentuan quorllm ditentukan 112 danjunrlah pemilih yang telah disahkan oleh panitia pemilihan dan dimuat dalanr Berita Acara Pernilihan.
2. (3)Apabila pada saat berakhimya pemungutan suara yang telah diundurkan 3 jarn juga belurn tercapai quomm 1/Z dari jumlah pemiliir sebagaimana dirnaksud pada ayat {2) maka pemilihan drtunda paling lambatl0hari seteiah pemungutan suara dilakukan.
BAB III - PENANGGI.TNG JAWAB PEMILIHAN DAN PANITIA PEMILIH
Pasal 1

I
- {l)Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang niendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2)Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat {1) ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemrlihan dan panitia pemilihan dan disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan calon Kepala Desa terpilih.
- ( l) Apabila calon terpilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1i lebih dari i (satu) orang dengan jumlah yang sarna maka untuk meneniukan calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan pemiiihan ulang.
- (2) Pemilihan ulang sebagainrana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan hanya untuk calon-calon yang mendapatkan stlam yang sama , selambat-lambatnya 30 (tiga pLrluh) harr sejak penandatangan Berita Acara Pemilihan.
- (3) Dalanr hal penrilihan ulang sebagaimana dir-naksud pada ayat (2) hasilnya tetap safil:I, n-nka untuk menentukan calon terpilih keputusannya diserahkan kepada Keputusan BFD.
BAB III - PENANGGI.TNG JAWAB PEMILIHAN DAN PANITIA PEMILIH
Pasal 13

- (1)BPD memberitahukan kepada Kepala -Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan, Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) br-rlan sebelum berakhir nrasa jabatan.
- (2)Tiga buian sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa rnenyampaikan pertanggung jawaban akhir masa jabatan kepada BPD.
- (3iSelambat-iambatnya 2 (dua) bulan sebelunr berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD segera merlproses pernilihan Kepala Desa yang baru.
BPD segera membentuk Panitia pernilihan Kepala Desa dengan mengacu kepada Pasai -5 dan 6 Perahiran Daerah ini dan berkonsultasi dengan perangkat Pemerintah Desa serta Bupati Batang Hari sesuai hirarchi yang berlaku.
BAB III - PENANGGI.TNG JAWAB PEMILIHAN DAN PANITIA PEMILIH
Pasal 15

- (1)BPD nrenugaskan panitia pernilrhan untuk melakukan penjarurgan dan penyarirgan bakal calon.
- (2)Tata cara penyaringan dan teknik pelaksanaan penlanngan diientukan oleh BPD.
- {3) Penlaringan dan penyaringan oakal calon didasarkan pada keterrtuan jumlah bakal calon sedikit-dikitnya 2 (dr-ra) orang dan sebanyak-banyaknya ,5 (lirna) orang bakal calon yang ditetapkan dengan Berita Acara penyarngan bakal calon oleh BPD,
- (1)Bakal calon hasil penyaringan sebagairrana ciimaksud Pasal l5 bersanra-sama dengan kelengkapan administrasi persyaratannya disarnpaikan oleh ketLra panitia pernilihan kepada BPD.
BPD
- (2) BPD sdelah menerima laporan dari kelua panitia penilihan menetapkan calon yang dituangk"n dalam Berita Acara peretapan calon.
2. (3)Berita Acara penetapan calon dilarnpiri dengan :
- a. Surat Pernyataan kesediaan nrenjadi calon.
- b. Surat Pemyataan Berlaqwa kepada Tnhan Yang Yang Maha Esa.
- c. Surat Pemyataan Setia dan Taat kepada Pancasiia dan UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
- d. Surat Pemyataan tidak pemah terlibat baik langsung dalam setiap kegiatarl yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik lndonesia yang berclasarkan Pancasila dan UUD 194-5.
- e. Bakal calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil harus mendapat izin tertlllis dari atasannya yang berwenang .
- f. Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempnnyai kekuatan hukum tetap.
- g. Surat Keterangan Si:hat dari Doker Pemerintalr.
10. h Surat Keterang;an Berkelakuan Baik dari Kepolisian.
- i. Daftar Riwayat Hidup.
12. j Salinan ljazah Pendidikan Terakhir yang telah dilegahsir oleh Pelabat yang mempuuyai ker,venangan urtuk itu.
- k. Akte Kelahiran / Surat Kenal Lahir dari Pejabat yang berwenang mengeluarkan.
- l. Pas photo (hitam putih) ukuran 4 x 6 cm lenrbar. sebanyak 4 (empat)
Pasal I7 ,...
Pa:al l7
- (1)BPD setelah menerir.na Beriti Acara Penetapan calon dan setelah melalui ujian saringan, menetr pkan nama-nama calon yang berhak diprlih berdasarkan unrtan abjad sedikit-dikitnya 2 (dLra) orang.
- (2)Nama-nama calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (l) disampaikan kepada ketua panitia pemilihan.
- (3)Ketua panitia pemilihan setelalr menerima persetujuan calon yang berhak dipilih, menetapkan wll&lt;tu pelaksanaan penrilihan calon Kepala Desa dan menetapkan tanda gambar setiap calon.
- (1)Calon yang telah ditetapkarr oleh panitia pemilihan tidak dibenarkan mengundurkan diri, apabila yang bersangkutan mengundurkan diri" secara administratif dianggap tidak mengurrdrrrkan diri .
- (2) Apabila calon yarlg telah drletapkan oleh panitia penllihan menguudurkan drri sebagaimana dirnaksud ayat (l) Pasal ini dalam pemilihan temyata memperoleh suam terbanyak, perolehan srlara tersebut dinyatakan batal.
- (3)Atas pembatalan perolelran suara sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, calon yang mendapat dr-rkungan suara terLranyak kedua dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (4)Ketentuan sebagainrana yang dinraksud pasal 18 berlakrLr untuk calon yang lebih dari 2 (dLra) orang, (dalam arti jika terjadi pengunduran diri salah satu c;alon tidak nrenimbulkan calon tunggal) dan bila terjadi pengunduran diantara calon yang menimbulkan calon tunggal, nraka pemilihan ditunda sesnai dengan rvakn yang ditetapkan oleh Panitia Pernilihan.
- (l)Kanrpanye dapat dilaksanakan oieh calon yang berhak dipilih paling lambat 7 (tr4uh) hari, dan sesr,rdahnya selama 7 (tujuh) hari , menrpakan nrasa tenang sebeium pemiiihan dilaksanakan.
.
I(ampanye...
- (2)Kampanye hams dilaksanakan secara terkendali, aman, tetttram dan tertib.
- (3)Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (li dan ayat (2) Pasal ini, tidak dibenarkan dalarn bentuk
- a. Pawai atau arak-arakan.
- b. Pemberian uaug, barang dan fasilitas lain.
- c. Pemasangan foto. tanda gambar, slogan-slogan dan lairt-lain, dih-rar radius 100 m dari Runrah calon yang berhak dipilih
- (4)Pelaksanaan Kampanye oleh masing-masing calon, Tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjrrt dengan Keputusan BPD.
BAB IV - PEMILIHAN CALON YANG BERHAK DIPILI}{ Pasal 20
Pasal 21

- (1)Pemililran calon yang berhak drpilih clilaksanakan dalam rapat pernilihan calon Kepala Desa yang dipimpin oleh kettra panitia pemilihan dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 213 dari jumlah seiuruh pemilih yang telah disyahkan oleh ketua panitia pemilihan
- {2)Apabiia oada pembukaan rapat pemilihan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (l), jumlah pemilih belum mencapai qoumm. Pimprnan rapat mengundurkan rapat paling lama 3 jam dengan ketentuan qoumm l12 darijumiah pemilih.
- (3) Apabila sampai batas waku pengunduran sebagaimana dimaksud ayal (2) dan (3) qourum belum juga tercapai, pelaksanaan rapat pemilihan calon Kepala Desa diundurkan oleh pimpinan rapat selambatJambatnya dalam waku 10 (sepuluh) hari, dengan qourum 1/2 jumlah pemilih.
- (4) Pengunduran waktu rapat pernilihan calon Kepala Desa sebagainrana dimaksud ayat (3) diumumkan dalam qountm rapat oleh pimpinan rapat dan dituangkan dalam Berita ,A,cara penundaan pemilihan.
BAB IV - PEMILIHAN CALON YANG BERHAK DIPILI}{ Pasal 20
Pasal 22

Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Teknis yang mempunyai hak memilih serta calon yang berhak dipilih dalarn pemilihan calon Kepala Desa telah mempunyai hak urtuk menggunakan hak pilihnya dengan tetap wajib bersikap netral dalam melaksanakan tugasnya, berkonsultasi dengan perangkat Pemrintah Desa serta Bupati Batang Hari sesuai dengan hirarki yang berlaku.
BAB IV - PEMILIHAN CALON YANG BERHAK DIPILI}{ Pasal 20
Pasal 23

- (l) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsur,g, umum, bebas dan rahasia.
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos Tanda Gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh panitia teknis.
- (3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada I (satu) orang calon.
- (4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.
BAB IV - PEMILIHAN CALON YANG BERHAK DIPILI}{ Pasal 20
Pasal 24

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon yang berhak dipilih, panitia pemilihan menyediakan :
Papan ...
- Papan tulis yang menruat nanra-uarra calon yang berhak dipilih sesuai dengan persetluuan BPD untuk ;enghitungan sLrara a
- Surat suara yang meuruat tanda gambar calon yang berhak dipilih dan pada bagian-bau,ahnya ditanda tangani oleh ketr-ra panitia pernilihan sebagar tanda surat suara yang sah. b
- Sebuah kotak suara atau lebih berikut kuncinya yang besarnl,'a disesuaikan dettgart kebutuhan. C .
- d. Bilik suara atau tenrpat khusits Lrntr-rk pelaksanaarl pentberiart sLlara.
- e. A.lat pencoblosan di dalarn bilik strara.
- (2)BentLrk dan urodel surat suara sebagainrana dimaksud ayat (l) hunrf b, sebagainiana tersebut pada lampiran Peraturan Daerah ini
- (3)Tancla gambar sebagaintana dimaksud ayat (l), hLrruf b Pasal irti tidak boleh rnenggunakart tanda ganrbar organisasi pesefta perrrilu dan bukan tanda ganrbar \ranra
BAB V - PEL,{KSANAAN PEMUNCUTAN SUARA
Pasal 25

- ( I ) Sebelum nielaksanakan oemut.rgutan slrara, parritia penrilihan nreurblika kotak sLrara dan nremperlihatkanuya kapada pzrra penrilih bahr.ra kotak srrara daiarl keadaan kosong serta nrenutupltya kembali" rnengur.rci dan ntenl'egel dengau rrenggunal&lt;an keftas yang dibubuhi cap atau s€rtempel panitia pemilrhan.
- (2) Selama pelaksauaan peurungutan sr"rara berlangslmg, anak kunci dipegang oleh ketLra panitia pemilihan.
BAB V - PEL,{KSANAAN PEMUNCUTAN SUARA
Pasal 26

- (l)Penrilih yang hadir diberikan selenrbar surat suara oleli panitia pem i I iirarr rnela lu i penran ggilan berdasarkan unrtan daftar hadrr.
Sebelum
- (2)Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilir harus berada ditempat yang telah drtentukan untuk meng kuti pelaksanaan penrungntan suara.
- (3)Paniti,r pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak men,ilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwak lkan dengan alasan apapun.
BAB V - PEL,{KSANAAN PEMUNCUTAN SUARA
Pasal 29

Panitia pernilihan menentukan batas waktu pelaksanaan pemungrtan suara den,;an tidak menutup kerlungkinan kesepakatan calon yang berhak dlpilih untuk mengakhiri pemunglrtan suara sebelum waku yang drtent.ukan atau melebih batas waktu yang ditentukan.
Pasai 30
Jumlah ten.lpat penrungutan suara disesuaikan dengan jumlah mata pilih, luas ',vilayah dan jarak jangkau oleh pemilrh
BAB VI - PELAKSANAAN PERHITUNGAN SUARA
Pasal 31

- (1)Setelah pemrlih nrenggunakan hak pilihnya urtuk memberikan suaranya Panitia pemilih meminta kepada masing-masing calon yang berlrak dipilih agar menugaskan I orang pernilih untuk nien!adr saksr dalarn perhitungan sLrara.
- (2)Perhitungan suara tetap berjalan tems pemrlihan dianggap sah.
BAB VI - PELAKSANAAN PERHITUNGAN SUARA
Pasal 32

- (l)Panirtia pernililian nrer.ubr-rka kotak suara yang nrasuk, dengan disaksikan oleh calon clan penrilih yang hadir.
Setiap ..
- (2)Setiap leml,ar surat sllara vang diberikan kepada calon yang berhak dip lih dan kemudian panitia membaca nanra calon yang berhak dipr ih yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya drpapan tulis di tempat terbuka, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh sernua pemilih yang hadir.
Pasai 33
- (1)Surat suara ci anggap tidak salr apabila :
- a. Tidak mer rakai surat suara yang teiah ditentukan.
- b. Tidakterdapattanda tangan ketua panitia pemilihan pada surat suara.
- Ditanda tangani atau nrembuat tanda yang menunjukkan identitas pernriih. c
- Memberikarl suara ulrtuk lebih dari satu calon yang berirak dipilih. d.
- Menentrikain calon lain selain dari calon yang berhak dipilih yangtelah ditentukan. e
- Mencoblos diluar gans lingkaran tanda gautbar yang disedia kan. f
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumurnkan kepada pemiiih pada saat itu.;uga
- (3) Dalarn hal terjadi perberlaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya sur?t suara, antara panitia pemilih dengan calori atari saksi maka ketua panitia pemilihan berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat
BAB VI - PELAKSANAAN PERHITUNGAN SUARA
Pasal 34

- ( I ) Calon yang berhak dip iiih yang memperoleh suara terbanyak sekiirai:g-kuiangfi'-a l/5 dari jumlah pernilih yang mengg'.rnakal hak pilihnya dinyatakan sebagai calon terpilih.
Apabila...
- (2)Apabila calon yang berhak dipilih tidak seorangpun me'dap;r dr-rkungan suara terbadyak sebagaimana dimaksud ayat (l) panitr r pemilihan mengadakan pemihhan ulang.
- (3)Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dinraksr-rd ayat (2',t hasilnya tetap sama, maka BPD menunjuk pejabat Kepala Desa.
BAB VII - PENETAP AN CALON TERPILIH
Pasal 35

- (l)Setelah perhitungan suara selesai, panitia pemilihan menyuslrn, menandatangani dan membacakan Berita Acara pemilihan dan menyerahkan kepada ketua panitia penrilihan.
- (2)Berita aeara pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (I) ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan pada saat itu juga.
- (3)Apabila ket'a pemrlihan berhalanga', dapat didelegasrkan kepada sekretaris atall anggota panitia pemilihan.
- (4)Ketua panitia sebelum mengunrunrkan caron terpitih memberikan kesempatan kepada ketua BPD untuk memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan.
- (5)Ketua pa'itia pemilihan nengumumkan hasir pemilihan caion yang berhak dipiiih dan menyatakan sahnya pemrlihan calon terpilih.
BAB VII - PENETAP AN CALON TERPILIH
Pasal 36

- (1) Apabila lebih dari I (satu) orang calon yang berhak dipilih mendapat jumlah dukungan s.rara terbanyak sebagaimana dimaksud Pasai 34 ayat (l) dengan jumlah yang sami, maka diadakan pemilihan ,lang dengan perolehan jurnlah clukungan si-iara terbanyak yang sama.
Pernilihan
- (2)Pemilihan ulang sebagaimana dirnaks*d ayat (l) dilaksanakan selambat-lanibatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan berita acara pemilihan.
- (3)Dalam hal pemilihan ulang sebagarmana dimaksud ayat (2) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih cian diangkat sebagai Kepala Desa menjadi hak BPD.
BAB VII - PENETAP AN CALON TERPILIH
Pasal 37

Segera sstelah selesai pelaksanaan pemilihan calon terpilih, ketua panitia pemilihan mengajukan calon terpilih kepada ketua BpD dilengkapi berita acara pemilihan.
BAB VXII - PENGESAHAN DAN PELANTIKAN
Pasal 3

ll
- (l)Hasil pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh BpD dan disahkan oleh Bupati Batang Hari selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima hasil pemilihan Kepala Desa oleh Bupati Batang Hari.
- (2) Petikan Keputusan Bupati Batang Hari sebagaimana dimaksud ayat (1) berlakLr sejak saat pelantikan.
- (3)Kepada calon terpihh yang diangkat sebagai Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan petikan dari Keputusan Bupati Batang Hari.
BAB VXII - PENGESAHAN DAN PELANTIKAN
Pasal 3

!)
- (1) Sebelum memangku jabatan, Kepala Desa mengucapkan sumpahrjanji dan dilantik oleh Bupatr Batang Hari.
2. (2)Susunan kata-kata sumpah/jar1i Kepala Desa adalah sebagai berikut :
" Dgmi
- " [)enti Allah (Tuhan), saya bersLrmpah/berjanli bahrva saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa detgan sebaikbaiknya, sejLrjur-jujumya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-unclang Dasar 194-5 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlakr.r bagi Desa, f)aerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ".
BAB VXII - PENGESAHAN DAN PELANTIKAN
Pasal 40

- ( l) Pengucapan sumpalr/janjr dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (2) diselenggarakan dipusat Pemerintahzm Desa dalam suatlr upacara yang dihadin oleh BPD dan masyarakat desa yang bersangkutan.
- (2) Setelah mengucapkan sr"rmpah/janji dan pelar-rtikan Bupati, Kepala Desa yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan.
BAB VXII - PENGESAHAN DAN PELANTIKAN
Pasal 4

l
Pada upacara pengucapan sunrpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 40, Kepala Desa yang akan ditantik berpakaran Dinas upacara berwama putih.
BAB VXII - PENGESAHAN DAN PELANTIKAN
Pasal 42

- (i) Pelantikan dan pengucapan surnpahijanji Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa Jabatau Kepala Desa yang bersangkr"rtan dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan sebag:imana diuraksuci pada ayat (l), jatuh pada pada hari libur maka pelarrtikan dilaksanakan pada hari kerya berikutnya atau sehari sebelum libur.
- (3)Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat diiaksanakan tepat pada rvaktu karena alasan-aiasan yang dapat dipertanggung jawabkan dapat drtunda selama-larnanya I (satu) bularr sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dengan ketentuan Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas .
Pasal43 ...
BAB VXII - PENGESAHAN DAN PELANTIKAN
Pasal 43

- ( l) Kepala Desa diangkat tntuk masa jabatan 5 (hnra) tahtur terhituug ' ' t,iloitanggal PelantikannYa
- (2) Kepala Desa yane berprestasi nrempunvai kondite baik dan memenuhi o""rul?'ol"'i'0" ii'"i;;i'; untuk dipilih kernbali pada masa jabatan berikutnYa'
- {3)Apabila nrasa jabatan kedua telah berakhir' yang bersangkutan tidak boleh Ai"uf"nftut 'ft"ttl'fi untuk nrasa labatan ketigakalinya di desa Yang bersangkutan'
BAB IX - TUGAS KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI KEPALA DESA Pasal 44
Pasal 45

- (1)Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalanr. pasal 44 Kepara Desa wajib bersikJj dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta iidak mempers,lit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Kepala Desa yang bersikap dan beftindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat diberhentikan dari jabatannya setelah melarr-ri teglrran tertulis tiga kali berrunrt-turut oleh BpIi
BAB IX - TUGAS KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI KEPALA DESA Pasal 44
Pasal 46

- (l)Kepala Desa rnemimpin penyelenggaraan pemerintarran Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersanra BpD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas cran kewajiba'nya Kepara Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalLrr BpD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Batang Hari dengan tembusan kepada Camat.
- {3) Pertanggungjawaban dan lapomn peraksanaan t,gas Kepala Desa sebagaimana dimaksucl pada ayat (2) disamplikan ,ekr.ung\_ kurangnya sekali dalarn satu tahun pada seiiap akrrir tahun anggaran.
- (4) Laporan bulanan disampaikan kepada Bupati Batang Hari, crerrgan tembusan kepada Camat terdin dari :
- a. Laporan kependr-rdukan.
- b Laporan kegiatan harian.
- c. Laporan kegiatan ekoiiomi dan pembangunan.
- d Dan lain-lain
BAB IX - TUGAS KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI KEPALA DESA Pasal 44
Pasal 47

Kepala Desa dilarang :
- ( I ) Melakukan kegiatan-kegiatan ataLr melalaikan ti'dakan yang menladi kewa.libannya, yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, Penrerintah Daerah dan pemerintah.
- (2) Melakukan perbuatan yang bertentangan clengan peraturan perundanq-undangan ya'g berraku dan atau berteniangan dengan norma-no.rma yang hid,p dalam nrasyarakat dan melakukan perbuatan lain yang dapat menghila'gka* kepercayaan nrasyarakat terhadap kepe'rimpinnan sebagai llepala Desa, misalnya melakukan perbuatan asusila, perjuclian dan atau mabuk-mabukan.
BAB X - PEIVIBERHENTIAI.{ S EM ENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPA LA DESA
Pasal 48

- (l)Tindakan Penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksa'akan setelah adanya persetujuan tertulis dan Bupati Batang Hari
- (2) Hal-hal yang dikecr-ralikarr dari ketentr.rzur-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah :
- a. Teftangkap tangan nrelakukan trndak pidana kejahatan yatlg diancanr dengan pidana penjara linia tahr-rn atau ljih.
- b. Sebagai tertuduh merak'kar tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukunran mati
- (3)Tirdakan penyidikan sebagainiana rlimaksud pacla ayat (2) dilaporkan kepada Bupati seianrbat-rambarnya ciua kaii iiLra p,iuh empat.jam
BAB X - PEIVIBERHENTIAI.{ S EM ENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPA LA DESA
Pasal 49

- (l)Kepala Desa yang tertuduh atau tersangka dalam sr.ratu tindak pidana atas usul BPD dapat diberhentikan sernentara dan ditetapkan dengan keputusan Br"rpati Batang Hari.
- (2) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang pejabat kepala Desa yang diangkat oleh Bupati atas usul BPD clari perangkat desa yang ada.
- (3) Apabila berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama dinyatakan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tidak terbuki melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka BPD mengusulkan rintuk rnencabut Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara.
- (4) Apabila berdasarkan putusan pengadilan tingkat pefiatra, terbuktl melakukan perbuatan yang dituduhkan sedangkan Kepala Desa yang bersangkutan nrelakukan Lrpaya banding, maka selambatlambatnya 1 (satu) tahun se.1ak putusan pengadiian trngkat pefiama Lrpaya banding dinaksud belum selesai, BPD mengusulkan kepada Bupati Batang Hari agar Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan.
BAB X - PEIVIBERHENTIAI.{ S EM ENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPA LA DESA
Pasal 50

- (i) Kepala Desa yang melalaikan tlrgasnya, sehingga memgikan masyarakat Desa, Daerah dan Negara dikenakan sanksi adrninistratif berupa tegnran atau pemberhentian sementara.
- (2) Kepala Desa yang nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum atau nomra-norn.la yang hidup dan berkembang dalarn masyarakat, maka Kepala Desa diberhentikan sebagaimarta dirnaksud pada pasal 47 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
BAB X - PEIVIBERHENTIAI.{ S EM ENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPA LA DESA
Pasal 5

l
- (l) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kervajiban karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam nrenlalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturutturut, maka salah seorang perangkat desa ditunjuk oleh BPD untr'rk nenjalankan tllgas wewenang dan kervajiban sebagai Kepala Desa
- (2)Apabila setelah 6 (enam) br"rlan berdasarkan keterangan Doker Pemerintah bahr.va Kepala Desa dimaksud belunr dapat menjalankar] tugas, wewenang dan kewajibannya, maka atas usul BPD, Bupati Batang Hari menrberhentikan yang bersangkutarr dari jabatannya dan menetapkan penjabat Kepala Desa.
- (l)BPD memberitahukan Kepala Desa mengenai akarr berakhimya nrasa jabatan Kepala Desa secara teftulis selama 6 (enanl ) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2)Tiga bulan sebelum berakhir masa jabatan, Kepala Desa menyan-rpaikan pertanggungiawaban akhir masa jabatan kepada BPD.
- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa jabatan, BPD segera menrperoses pemilihan Kepala Desa yang barrr.
BAB X - PEIVIBERHENTIAI.{ S EM ENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPA LA DESA
Pasal 53

- ( l) Pertanggunglawaban Kepala Desa yang ditolak oleh BPD ternrasuk pertanggllngJarvabau keuangan, harus dilengkapi atau disempurnakan dan daiam jangka rvaku paling lama 3 (.tiga) ntinggu disampaikan kembali kepada BPD.
- (2) Dalam hal pertanggungjarvaban Kepala Desa yang telah dilengkaoi atau disernprimakan ditolak untuk kedua kalinya, BPD dapat mengtrsulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati Batang Hari
Pasal ,5,1 ...
BAB X - PEIVIBERHENTIAI.{ S EM ENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPA LA DESA
Pasal 54

Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati Batang Hari atau trsul RPD karena :
- Meninggal dr-luta. a
- N'lengajukan pertnintaan sendiri' b
- Tidak lagi nremeuuhi syarat dan atau melanggar sttrtrpah I janji' C
- Berakl'rir rnasa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru' d
- Melakukan perbuatan yang berlentangan dengan ketentttan ferat,,ran perundang-undangan yang berlakn dan atalt nonna yallg iridup dan berkenlbang dalam masyarakat desa'
- Ditolak pertanggung lawabannya oleh BPD f.
BAB X - PEIVIBERHENTIAI.{ S EM ENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPA LA DESA
Pasal 55

- (l)Apabila penyelenggaraan pencalonatr dan penrilihan Kepala Desa tidak dapat aitat sa,iat an tepat waktu, BPD atas persetujuan Bupati BatangHaridapatnrenrpelpanjangwaktttselarrra-laniarryal(satrr) bulan derrgan ietentLran Kepala Desa yang bersangkrrtan tetap nielaksattakan tllgas.
- (2)Apabila perpanjang:tn waktrt sebagainrana clin-raksrrd pada avat (l) ' 'U"tu* .utup, -BP"D mengnsulkan calon Pen-iabat Kepala Desa kepada Bupiti Batang Harr dari perangkat Desa'
- (I)Pengangkatan penjabat Kepala Desa ditetapkan derrgan Keputttsan ' 'eLrp"ati *nutung Hari atas-Lrsr-rl BpD dari perangkat desa yang menrennh i PersYaratan'
- {2)NlasajabatarrKepalaDesasebagaitnanaclirnaksudpadaayat(1) selama-lamanya i (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan'
Tugas
- (3)Tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa yang diangkat adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajihan Kepala Desa.
BAB X - PEIVIBERHENTIAI.{ S EM ENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPA LA DESA
Pasal 57

Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa labatamya tidak dapat diberhentikatt dengan alasan sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri
BAB X - PEIVIBERHENTIAI.{ S EM ENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPA LA DESA
Pasal 58

Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat dicalonkan :
- a. Dalam jabatan stnrktural atau fungsional, atau terlebih dahulu mendapat izinlpersetquan dari pejabat yang berwerrang.
- b. Sebagar Kepaia Desa di desa lain.
- (l) Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa dibebaskan rurtuk sementara waku dari jabatan organik selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2)Gati dan penghasilarr lainnya lang berhak diterima Pegarvai Negeri yang diangkat menjadi Kepala Desa tetap dibayar oleh Instansl induknya dan tetap menerinra hak-hakn-va sebagai Kepala Desa sesuai dengan peratlrran perundang-undangan yang berlaku.
- (3)Pegawai Negeri yang dipilih / diangkat menjadi Kepala Desa dapat dinaikkan pangkatnya dan diberikan kenaikkan ga.ji berkala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB X - PEIVIBERHENTIAI.{ S EM ENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPA LA DESA
Pasal 60

- (l)Terhadap kepala Desa yang akan habis masa jabatannya dilakukan evaluasi aklrir masa jabatan oleh tim vane dibentuk oleir BPD setelah berkonsultasi dengan Bupatr Batang Hari.
Evaluasi
- (2)Evaluasi sebagairnana dimaksud ayat (l) diraksanakan selarnbatlambatnya 6 (enant) bLilan sebelum berakhir masa jabatan yang bersangkutan.
BAB XI - PENGANGK ATAN PENJABAT KEPALA. DESA
Pasal 6

l
- (l)Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Brrpati Batang Hari
- (2)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksr.rd dalam ayat (l) adalah Sekretaris Desa yang bersangkutan atau perangkat clesa rain ya'g ditunj*k olelr BPD dan pengangkatannya ditetapkan clengan Keputusan Bupati Batang Hari.
- (3)Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dirantik oreh Bupati Batang Hari atau ditugaskan kepada pejabat yang ditunjuk.
BAB XII - BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 62

- (l)Besamya biaya penlilihan Kepala Desa ditentukar oreh BpD atas usul panitia pemilihan.
- (2)Biaya pemilihan sebagairnana dinraks,cl pada ayat {1) dibebankan pada Anggaran Penclapatan dan Belanja Desa.
- (3)Pembebanan biaya pemilihan kepada para caron Kepala Desa tidak dibenarkan
BAB XIII - KETENTUAN PER{LIHAN
Pasal 63

- ( I)Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat wa}&lt;tu, pejabat yang berwenang dap at memp erpanjan g walctun ya uutuk selam a -lamanya 3 (tiga) bulan" kepada Kepala Desa yang lanra untuk tetap melaksanakan tugas sanpai drlantiknya Kepala Desa hasil perniiihan.
- (2) Apabila perpanjangan waku sebagaimana dimaksr-rd ayat ( l) temyata belum cukup, niaka pejabat yang belwenang menetapkan Penjabat Kepala Desa.
- (3) Biaya pemilihan dibebankan kepacla bantuan dari APBD Batang Hari dan APPKD desa yang bersangkutan, dan diupayakan sehemat nrungkin.
- (4)Anggota panrtia pemrlihan Kepala Desa dan atau siapapur juga yang terbr-rkti nrelakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam pemilihal Kepala Desa r-rntuk kepentingan pr:ibadi atau golongan, dikenakan tindakan dan sanksi sesuai dengan ketentuan penurdang-undangan yang berlaku.
- (5)Apabila ditemukan pen)'unpangan jumlah sLrara hasil pemiiihan, yang sengaja atau tidak sengaja drlakukan oleh panitia pemilihan atau siapapun juga, maka proses penyelesaian diatr-rr dalan-r Tata Tertib Pen.rilihan
- (6)Panitia pemiliharr serta siapapLur juga yang terbukti melalrukan penyimpangan sebagainrana dimaksud ayat (-5) di atas di tindak sesuai dengan peratlr ran perun dan g-undan gan yan g berlakr-r.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

zl
- (l) Ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksr"rd dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintahan Desa untuk nrelakukan pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala Desa
Hal-hal ...
- (2)Hal-hal yang beh-rm diatr,rr dalam Peraturan Daerah ini sepanlang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebilr lanjr.rt dengan Keputusan Bupati Batang Hari.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini nrulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pengambilan Sumpair / Janji dan Pelantikan Kepala Desa ( Lembaran Daerah Nomor l2 Tahun 1982 Seri D Nomor 7 ) duryatakan tidak berlaku.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratumn Daerah mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.
Di Sahkan di Muara Bulian pada tanggal 29 Mei 2000
BUPATI BA'|ANG HARI
dto
M. SAN{AN CHATIB.
Diundangkan di Muara Bulian. pada tanggal 29 Mei 2000 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
dto
SYAFRUDDIN E}'FENDI
LEIVIBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2OOO NOMOR 8
I
PENJELASAN
Pasal 4

| Pasal | 4 | cukup 1elas. |
|---------|-----|----------------|
| Pasal | -5 | cukup jelas. |
| Pasal | 6 | cukLrp jelas |
| Pasal | 7 | cukrrp lelas |
| Pasal | 8 | cukup jelas. |
| Pasal | 9 | cukup jelas. |
| Pasal | l0 | cukup jelas. |
| Pasal | I I | cukup jelas. |
| Pasal | 12 | cukup jelas. |
| Pasal | l3 | cukup 1elas. |
| Pasal | l4 | cukup jelas. |
| Pasal | l5 | cukup ielas. |
| Pasal | i 6 | cukLrp jelas. |
| Pasal | 17 | cukup jelas. |
| Pasal | 18 | cukup jelas. |
| Pasal | l9 | cukup jelas. |
| Pasal | 20 | cukupjelas |
| Pasal | 2l | cukup jelas |
| Pasal | D, | cukup jelas. |
| Pasal | 23 | cukup jelas. |
| Pasal | 24 | cukup lelas |
| Pasal | 25 | cukup jeias |
| Pasal | 26 | cuktrp jelas. |
| Pasal | 27 | cukuplelas |
| Pasal | 28 | cukup jelas. |
| Pasal | 29 | cukup lelas |
| Pasal | 30 | cukr.rp jelas |
| Pasal | 3l | cukr-rp 1elas, |
| Pasal | 32 | cukr-rp jelas |
| Pasal | 3l | cr-rkup lelas |
| Pasal | 34 | cukup.;elas |
| Pasal | 35 | cukr-rp lelas |
| Pasal | 36 | cukrtp Selas |
| Pasal | 37 | cr.rkup jelas |
| Pasal | 38 | cukup.lelas |
| Pasal | 39 | cukup;elas |
| Pasal | 40 | cukup jelas |
| Pasal | 4l | cLrktrp jelas |
| Pasal | 42 | cuktrp lelas |
PENJELASAN
Pasal 43

i'
!
F
i:
I
I
I
!
I
| Pasal | +J | cukup r"*, |
|---------|------|---------------|
| Pasal | 44 | cuktp jelas. |
| Pasal | 45 | cukup jelas. |
| Pasal | 46 | cukup jelas. |
| Pasal | A1 | cukup jelas. |
| Pasal | 48 | cukup jelas. |
| Pasal | 49 | cukup jelas. |
| Pasal | 50 | cukup jelas. |
| Pasal | 51 | cukup jelas. |
| Pasal | 52 | cukup jelas. |
| Pasal | 53 | cukup jelas. |
| Pasal | 54 | cukr4r jelas. |
| Pasal | _s5 | cukup jelas. |
| Pasal | _56 | cukup jelas. |
| Pasal | 57 | cukup jelas, |
| Pasal | _s8 | cukup jelas. |
| Pasal | 59 | cukr4r jelas. |
| Pasal | 60 | cukup jelas. |
| Pasal | 6t | cukup jelas. |
| Pasal | 62 | cukup jelas. |
| Pasal | 63 | cukqr jelas. |
| Pasal | 64 | cukup jelas. |
| Pasal | 65 | cukup jelas. |
I-AMPII{AN ' PERATIJRAN DAERAII KARUPATEN tlAl'ANG HAI{I NOMOR : 8 TATILIN 2000
TANDA GAMBAR ])AN ]ANDA PF,M]I,IFIAN KEPAL,, I)} :SA P}LIHAN I)ADN
DISA
K}jCAMATAN :
KABI'PATEN :
DF Si\
PANIT]A P EIV{JI-I} IAN KII'ALA I )ESA
KECAN4AI AN
D|Sr\
KI.,TI-IA
SEKI{t'l'l'AltlS
I:]UI)A tI BA'I'ANC IIAIiI
dt0
1\,I. SAN,IAN C'FI,,\T I B
{i ii
il lt
!l i1
i1
1i ir
ii