PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor N/A Tahun 2010
Tentang No Description
Berlaku: 18 Januari 2010
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
GUBERNUR JAMBI
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2010
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAMBI,
: bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian Republik Indonesia Nomor 319/SR.130/C2.02/11.09 tanggal 23 November 2009 pada poin (4) bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/ SR.130/11/2009 untuk segera di tindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Gubernur Jambi tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010.
- 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nonor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015).
8. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasaran;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk AnOrganik;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
18. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 155 Tahun 2009 tentang Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi Jambi
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2010.
:
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
3. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dalam bentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biolodi tanah.
4. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
5. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV.
6. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
7. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
8. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
9. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
10. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
11. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk anorganik (urea, NPK, ZA, SP-36) dan pupuk organik di dalam negeri.
12. Penyalur dilini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
13. Penyalur Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
14. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
15. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompoktani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompoktani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
16. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.
BAB II - PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan atau udang paling luas 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.
BAB III - ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usaha kebutuhan yang dianjurkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2010.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut Kabupaten/Kota, jenis, jumlah dan sebaran bulanan seperti tercantum pada Lampiran I, II, III, IV, V,VI, dan VII.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (4) Peraturan Bupati / Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan selambatlambatnya pada akhir bulan Januari 2010.
- (5) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat.
- (6) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan dan atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.
BAB III - ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 4

- (1) Realokasi antar Kabupaten/Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayahKabupaten/Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati/Walikota.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan petani, realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum penetapan dari Gubernur atau Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pertanian setempat.
- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan sisa alokasi bulan sebelumnya dan atau dari alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.
BAB IV - PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk anorganik dan pupuk organik yang diproduksi dan atau diadakan oleh Produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Petrokimia Gresik.
BAB IV - PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyaluran Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompoktani diatur sebagai berikut :
- a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
- b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur dan peraturan Bupati/Walikota;
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daeran Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam mengalokasikan pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2).
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) di kabupaten/Kota.
BAB IV - PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan 'Pupuk Bersubsidi Pemerintah'
Barang dalam Pengawasan
BAB IV - PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan atau udang diwilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
BAB IV - PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 9

- (1) Penyalur Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai .
- a. Pupuk Urea
- = Rp. 1.200,- per kg;
- b. Pupuk SP-36
- = Rp. 1.550,- per kg
- c. Pupuk ZA
- = Rp. 1.050,- per kg
- d. Pupuk NPK Phonska (15:15:15)
- = Rp. 1.750,- per kg
- e. Pupuk NPKpelangi (20 : 10 : 10)
- = Rp. 1.830,- per kg
- f. Pupuk NPK kujang (30 : 6 : 8)
- = Rp. 1.586,- per kg
- g. Pupuk Organik
- = Rp. 500,- per kg
BAB V - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian.
BAB V - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 11

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) dan Tenaga Harian Lepas (THL) /Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan,
BAB V - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 12

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (3) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Menteri Pertanian.
BAB VI - SANKSI
Pasal 13

- (1) Pengecer resmi yang menjual pupuk bersubsidi tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Produsen yang tidak memasang label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 akan diberikan teguran secara tertulis.
- (3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, produsen dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undanganan yang berlaku.
- (4) Pengecer resmi yang tidak menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Produsen, distributor dan pengecer resmi yang tidak menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam peraturan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.
Ditetapkan di Jambi pada tanggal 18 Januari 2010
GUBERNUR JAMBI, dto
H. ZULKIFLI NURDIN
Diundangkan di Jambi pada tanggal 18 Januari 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,
dto
A. MAKDAMI FIRDAUS
BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2010 NOMOR 1
Lampiran I Peraturan Gubernur Jambi
Nomor : 1 Tahun 2010
Tanggal : 18 - 1 - 2010
KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2010
SEKTOR PERTANIAN MENURUT KABUPATEN/KOTA
( Dalam Ton )
| No. | Kabupaten | Urea | SP-36 | ZA | NPK | Organik |
|-------|-------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 1 | Kerinci | 7.376.15 | 2.235,18 | 364,16 | 3.665,15 | 1.078.15 |
| 2 | Merangin | 5.811.36 | 1.739.95 | 615,24 | 2.617.78 | 991.19 |
| 3 | Sarolangun | 6.112.29 | 1.976.22 | 498,65 | 2.557.95 | 678.68 |
| 4 | Bungo | 5.197.27 | 1.610,60 | 798.38 | 1.991.84 | 532.00 |
| 5 | Tebo | 4.689.36 | 1.260,37 | 652.19 | 1.523.28 | 763.79 |
| 6 | Batang Hari | 4.263.03 | 1.962,95 | 425.11 | 1.692.10 | 367.68 |
| 7 | Muaro Jambi | 6.488.89 | 2.411,11 | 602.15 | 3.022.20 | 952.97 |
| 8 | Tanjab Barat | 6.287.08 | 2.435,39 | 355.23 | 1.797.23 | 650.09 |
| 9 | Tanjab Timur | 5.184.15 | 1.420,91 | 89,49 | 1.403.41 | 931.14 |
| 10 | Kota Jambi | 843.53 | 565,04 | 121.84 | 758.21 | 776.31 |
| 11 | Kota Sungai Penuh | 1.745.89 | 380.28 | 47.56 | 970.85 | 367.00 |
| | Jumlah | 54.000,00 | 18.000,00 | 4.570,00 | 22.000,00 | 8.089,00 |
GUBERNUR JAMBI,
H. ZILKIFLI NURDIN
Lampiran II Peraturan Gubernur Jambi
Nomor : 1 Tahun 2010
Tanggal : 18 - 1 - 2010
KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2010 MENURUT SUB SEKTOR
( Dalam Ton )
| No. | Kabupaten | Urea | SP-36 | ZA | NPK | Organik |
|-------|-------------------|---------|---------|-------|--------|-----------|
| 1 | Tanaman Pangan | 35.1 | 10.381 | 1.945 | 14.004 | 5.257 |
| 2 | Hortikultura | 4.977 | 881 | 793 | 1.974 | 746 |
| 3 | Perkebunan Rakyat | 11.914 | 5.421 | 1.821 | 6.022 | 1.785 |
| 4 | Peternakan | 159 | 24 | 11 | - | 24 |
| 5 | Perikanan | 1.849 | 1.293 | - | - | 277 |
| | Jumlah | 54 | 18 | 4.570 | 22.000 | 8.089 |
GUBERNUR JAMBI,
H. ZILKIFLI NURDIN
Lampiran III Peraturan Gubernur Jambi
Nomor : 1 Tahun 2010
Tanggal : 18 - 1 - 2010
KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2010 SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN MENURUT KABUPATEN/KOTA
( Dalam Ton )
| No. | Kabupaten | Urea | SP-36 | ZA | NPK | Organik |
|-------|-------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 1 | Kerinci | 5.295.62 | 1.932.04 | 200.04 | 3.136.31 | 883.15 |
| 2 | Merangin | 3.752.00 | 1.009.00 | 276.71 | 1.777.60 | 640.18 |
| 3 | Sarolangun | 3.972.27 | 1.046.46 | 128.94 | 1.482.63 | 464.00 |
| 4 | Bungo | 3.602.96 | 1.107.12 | 582.88 | 1.104.74 | 334.00 |
| 5 | Tebo | 3.032.48 | 782.55 | 398.93 | 867.41 | 565.79 |
| 6 | Batang Hari | 2.123.23 | 999.15 | 53.62 | 757.60 | 161.68 |
| 7 | Muaro Jambi | 3.639.99 | 1.167.01 | 54.00 | 1.585.00 | 746.97 |
| 8 | Tanjab Barat | 3.914.08 | 972.60 | 117.33 | 907.56 | 204.09 |
| 9 | Tanjab Timur | 3.691.71 | 511.95 | 39.19 | 1.028.04 | 696.14 |
| 10 | Kota Jambi | 642.97 | 559.04 | 86.88 | 456.47 | 196.00 |
| 11 | Kota Sungai Penuh | 1.432.69 | 294.08 | 6.48 | 900.64 | 365.00 |
| | Jumlah | 35.100.00 | 10.381.00 | 1.945.00 | 14.004.00 | 5.257.00 |
GUBERNUR JAMBI,
H. ZILKIFLI NURDIN
Lampiran IV Peraturan Gubernur Jambi
Nomor : 1 Tahun 2010
Tanggal : 18 - 1 - 2010
KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2010 SUB SEKTOR HORTIKULTURA MENURUT KABUPATEN/KOTA
( Dalam Ton )
| No. | Kabupaten | Urea | SP-36 | ZA | NPK | Organik |
|-------|-------------------|----------|---------|--------|----------|-----------|
| 1 | Kerinci | 1.775.97 | 225.34 | 116.80 | 460.12 | - |
| 2 | Merangin | 646.05 | 193.55 | 131.63 | 200.28 | 152.01 |
| 3 | Sarolangun | 293.12 | 10.08 | 46.81 | 94.72 | - |
| 4 | Bungo | 147.12 | 9.24 | 33.00 | 53.00 | 16.68 |
| 5 | Tebo | 235.58 | 24.79 | 72.16 | 48.37 | - |
| 6 | Batang Hari | 261.50 | 55.72 | 75.59 | 93.60 | - |
| 7 | Muaro Jambi | 555.00 | 173.02 | 254.55 | 570.00 | - |
| 8 | Tanjab Barat | 300.00 | 60 | - | 56.57 | - |
| 9 | Tanjab Timur | 336.04 | 54.01 | - | 44.57 | - |
| 10 | Kota Jambi | 189.56 | 6 | 33.96 | 301.74 | 577.31 |
| 11 | Kota Sungai Penuh | 237.06 | 69.25 | 28.50 | 51.03 | - |
| | Jumlah | 4.977.00 | 881 | 793.00 | 1.974.00 | 746.00 |
GUBERNUR JAMBI, H. ZILKIFLI NURDIN
Lampiran V Peraturan Gubernur Jambi
Nomor : 1 Tahun 2010
Tanggal : 18 - 1 - 2010
KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2010 SUB SEKTOR PERKEBUNAN MENURUT KABUPATEN/KOTA
( Dalam Ton )
| No. | Kabupaten | Urea | SP-36 | ZA | NPK | Organik |
|-------|-------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| 1 | Kota Jambi | - | - | - | - | - |
| 2 | Muaro Jambi | 1.698.90 | 942.08 | 292.60 | 867.20 | 204.00 |
| 3 | Batang Hari | 1.841.30 | 892.08 | 294.90 | 840.90 | 204.00 |
| 4 | Bungo | 1.395.19 | 472.24 | 181.50 | 834.10 | 196.00 |
| 5 | Tebo | 1.388.30 | 438.03 | 180.10 | 607.50 | 196.00 |
| 6 | Tanjab Barat | 1.557.00 | 920.79 | 236.90 | 833.10 | 204.00 |
| 7 | Tanjab Timur | 525.40 | 252.95 | 49.30 | 330.80 | 196.00 |
| 8 | Merangin | 1.361.31 | 520.40 | 205.90 | 639.90 | 196.00 |
| 9 | Sarolangun | 1.815.90 | 907.68 | 321.90 | 980.60 | 196.00 |
| 10 | Kerinci | 264.56 | 59.80 | 46.32 | 68.72 | 193.00 |
| 11 | Kota Sungai Penuh | 66.14 | 14.95 | 11.58 | 19.18 | - |
| | Jumlah | 11.914.00 | 5.421.00 | 1.821.00 | 6.022.00 | 1.785.00 |
GUBERNUR JAMBI,
H. ZILKIFLI NURDIN
Lampiran VI Peraturan Gubernur Jambi
Nomor : 1 Tahun 2010
Tanggal : 18 - 1 - 2010
KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2010 SUB SEKTOR PETERNAKAN MENURUT KABUPATEN/KOTA
( Dalam Ton )
| No. | Kabupaten | Urea | SP-36 | ZA | NPK | Organik |
|-------|-------------------|--------|---------|------|-------|-----------|
| 1 | Kota Jambi | 7 | 2 | 1 | - | 2 |
| 2 | Muaro Jambi | 15 | 2 | 1 | - | 2 |
| 3 | Batang Hari | 15 | 2 | 1 | - | 2 |
| 4 | Tebo | 13 | 2 | 1 | - | 2 |
| 5 | Bungo | 17 | 2 | 1 | - | 2 |
| 6 | Sarolangun | 15 | 2 | 1 | - | 2 |
| 7 | Merangin | 32 | 2 | 1 | - | 3 |
| 8 | Tanjab Barat | 10 | 2 | 1 | - | 2 |
| 9 | Tanjab Timur | 6 | 2 | 1 | - | 2 |
| 10 | Kerinci | 19 | 2 | 1 | - | 2 |
| 11 | Kota Sungai Penuh | 10 | 2 | 1 | - | 3 |
| | Jumlah | 159 | 24 | 11 | - | 24 |
GUBERNUR JAMBI,
H. ZILKIFLI NURDIN
Lampiran VII Peraturan Gubernur Jambi
Nomor : 1 Tahun 2010
Tanggal : 18 - 1 - 2010
KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2010 SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA MENURUT KABUPATEN/KOTA
( Dalam Ton )
| No. | Kabupaten | Urea | SP-36 | ZA | NPK | Organik |
|-------|-------------------|--------|---------|------|-------|-----------|
| 1 | Kota Jambi | 4 | 2 | - | - | - |
| 2 | Muaro Jambi | 580 | 127 | - | - | - |
| 3 | Batang Hari | 22 | 14 | - | - | - |
| 4 | Tebo | 20 | 13 | - | - | - |
| 5 | Bungo | 35 | 20 | - | - | - |
| 6 | Sarolangun | 16 | 10 | - | - | - |
| 7 | Merangin | 20 | 13 | - | - | - |
| 8 | Tanjab Barat | 506 | 480 | - | - | 120 |
| 9 | Tanjab Timur | 625 | 600 | - | - | 157 |
| 10 | Kerinci | 21 | 16 | - | - | - |
| 11 | Kota Sungai Penuh | - | - | - | - | - |
| | Jumlah | 1.849 | 1.293 | - | - | 277 |
GUBERNUR JAMBI,
H. ZILKIFLI NURDIN