PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 6 Tahun 2012
Tentang KEGIATAN USAHA PANAS BUMI
Berlaku: 6 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG KEGIATAN USAHA PANAS BUMI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TOMOHON,
bahwa berdasarkan ketentuan 7 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten Kota diberikan kewenangan pembuatan peraturan Perundang-undangan di Daerah di bidang Pertambangan Panas Bumi; pasal
- bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tomohon tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi;
- b bahwa Panas Bumi merupakan energi yang ramah lingkungan dan sumber daya alam yang harus dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat Sulut lebih khusus Kota Tomohon sangat potensial untuk dikembangkan;
- 1 Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
- 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- 6 Undang-undang Nomor 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
- 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
- 7\_ Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4844);
- 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON dan
WALIKOTA TOMOHON
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG KEGIATAN USAHA
PANAS BUMI.
BAB KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
- 1 Pemerintah Kota adalah Walikota beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 2 Walikota adalah Walikota Tomohon; 1
- 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon;
- 4 Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon;
- 6 Panas Bumi adalah sumber Energi Panas yang terkandung di dalam air panas, uap air dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan;
- 8 Survey pendahuluan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi, geofisika, dan geokimia untuk memperkirakan letak dan adanya sumber panas bumi serta wilayah kerja; daya
- 7 Kegiatan Usaha Panas Bumi adalah suatu kegiatan untuk menemukan sumber Panas Bumi sampai dengan pemanfaatannya baik secara langsung maupun tidak langsung; daya
- 9 Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh dan menambah informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan potensi panas bumi;
- 1l Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada suatu wilayah kerja tertentu yang meliputi, pengeboran sumur, pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan operasi produksi sumber panas bumi; daya
- 10 Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan panas bumi untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan usaha pertambangan panas bumi, termasuk penyelidikan atau studi jumlah cadangan yang dapat dieksploitasi;
- 12 Pemanfaatan langsung adalah kegiatan usaha pemanfaatan energi dan / atau fluida panas bumi untuk keperluan non listrik, baik untuk kepentingan umum, maupun untuk kepentingan sendiri;
- Badan Usaha adalah badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara; Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi; atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, menjalankan jenis usaha dan terus * menerus, bekerja dan setiap tetap
13. Pemanfaatan tidak langsung listrik adalah kegiatan usaha pemanfaatan energi panas bumi untuk pembangkitan tenaga listrik, baik untuk kepentingan sendiri, tujuan komersil, maupun untuk kepentingan umum;
- berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 16 Pengelolaan panas bumi adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala kegiatan inventarisasi, survey pendahuluan; pengelolaan informasi, perijinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan pertambangan panas bumi;
15. Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha Pertambangan Panas Bumi;
- 17 Potensi panas bumi adalah sumber dan cadangan panas bumi; daya
- 19 Usaha pertambangan panas bumi adalah usaha yang meliputi kegiatan eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi;
- 18 Neraca potensi panas bumi adalah kebijakan pengelolaan panas bumi yang meliputi prakiraan kebutuhan energi panas bumi, jumlah cadangan dan rencana pengembangan panas bumi;
- 20 Wilayah kerja pertambangan panas bumi selanjutnya disebut wilayah kerja adalah wilayah yang ditetapkan dalam IUP; p
- 21 Wilayah Hukum Pertambangan panas Bumi Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan dan landas kontinen Indonesia;
- 23 Pelelangan Wilayah Kerja adalah penawaran wilayah kerja tertentu kepada Badan Usaha sebagai rangkaian kegiatan untuk mendapatkan IUP;
- 22 Dokumen lelang adalah dokumen yang disiapkan oleh Panitia Pelelangan Wilayah kerja sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian wilayah kerja oleh Badan Usaha serta sebagai pedoman evaluasi penawaran oleh Panitia Pelelangan Wilayah Kerja;
- 24 . Pihak Lain adalah Badan Usaha yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan penugasan survey pendahuluan pada suatu wilayah tertentu;
- 26 Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang panas bumi;
- Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 27 Mineral ikutan adalah bahan mineral selain minyak dan gas bumi yang di jumpai dalam zat alir dan/atau dihasilkan dalam jumlah yang memadai secara komersial pada kegiatan pengusahaan panas bumi serta tidak memerlukan penambangan dan produksi secara khusus sebagaimana diatur dalam proses penambangan lainnya;
- 29 Iuran produksi adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan panas bumi;
- 28 Iuran adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara sebagai imbalan atas kesempatan eksplorasi, studi kelayakan, dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja; tetap
- 30 Kawasan panas bumi adalah suatu area di sekitar potensi panas bumi yang mendukung dan mengoptimalkan pemanfaatan pengelolaan panas bumi.
- 32 Pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan lingkungan dan peraturan perundang-undangan panas bumi;
31. Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan panas bumi;
- Pengendalian adalah segala usaha dan kegiatan yang mencakup pengaturan, penelitian dan pemantauan kegiatan pengelolaan panas bumi untuk menjamin pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan.
BAB III - TAHAPAN KEGIATAN PANAS BUMI
Pasal 3

- Survei pendahuluan;
Tahapan kegiatan usaha Panas Bumi meliputi;
- b Penetapan wilayah kerja dan pelelangan wilayah kerja;
- d Studi Kelayakan;
- Eksplorasi;
- e Eksploitasi;
- f. Pemanfaatan.
BAB III - TAHAPAN KEGIATAN PANAS BUMI
Pasal 4

- 1) Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan survei pendahuluan .
- 3) Walikota dapat mengusulkan kepada Menteri suatu wilayah untuk dilakukan penugasan survei pendahuluan.
- 2) Pelaksanaan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
BAB III - TAHAPAN KEGIATAN PANAS BUMI
Pasal 5

- 2) Walikota menyusun data hasil Survei Pendahuluan dalam wilayah kota yang bersangkutan melalui koordinasi dengan pemerintah, dinas dan instansi lain yang terkait di pemerintah kota yang bersangkutan.
- 1) Pengumpulan data hasil survei pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dicatat dan disusun untuk setiap wilayah yang dilengkapi dengan batas, koordinat, dan luas wilayah\_
- 3) Walikota wajib menyampaikan data hasil Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
BAB III - TAHAPAN KEGIATAN PANAS BUMI
Pasal 6

- 2) Pelaksanaan penawaran penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota dengan cara:
- 1) Penugasan Survei Pendahuluan yang diusulkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) dapat dilakukan melalui penawaran .
- a. pengumuman melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya;
4. b promosi melalui berbagai forum, baik nasional maupun internasional.
BAB III - TAHAPAN KEGIATAN PANAS BUMI
Pasal 7

Penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilakukan dengan cara penerapan system permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan Penugasan Survei Pendahuluan (First come first served)
BAB III - TAHAPAN KEGIATAN PANAS BUMI
Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, dan syarat syarat pelaksanaan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Walikota
- 1) Kegiatan pengusahaan sumber Panas Bumi dilaksanakan pada suatu Wilayah Kerja. daya
- 3) Perencanaan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
- 2) Walikota merencanakan, menyiapkan dan menetapkan Wilayah Kerja berdasarkan pengkajian dan pengolahan data Survei Pendahuluan dan / atau Eksplorasi.
4. secara transparan, partisipatif; dan bertanggung jawab;
5. memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah.
- b. secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor terkait dan masyarakat serta mempertimbangkan aspek ekonomi ekologi, sosial budaya, dan berwawasan lingkungan; dan
- 4) Dalam penyiapan dan penetapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota berkonsultasi dengan instansi terkait.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur dalam Peraturan Walikota..
BAB III - TAHAPAN KEGIATAN PANAS BUMI
Pasal 10

- 2) Walikota menetapkan besaran kompensasi data hasil pelaksanaan penugasan Survei Pendahuluan (awarded compensation) berdasarkan laporan pelaksanaan dan laporan keuangan.
- 1) Wilayah Kerja hasil Survei Pendahuluan dan/atau Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
- 3) Harga data Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besaran kompensasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai acuan bagi panitia Pelelangan Wilayah Kerja.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan kompensasi data hasil pelaksanaan penugasan Survei Pendahuluan (awarded compensation) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.
BAB III - TAHAPAN KEGIATAN PANAS BUMI
Pasal 11

- 1) Walikota dapat melakukan Eksplorasi dalam wilayah hukum pertambangan Panas Bumi di Kota Tomohon setelah berkoordinasi dengan gubernur dan menteri.
- 2) Pelaksanaan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.
BAB III - TAHAPAN KEGIATAN PANAS BUMI
Pasal 12

- 2) Badan Usaha wajib melakukan Eksplorasi sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar serta standar Eksplorasi Panas Bumi, sampai diketahui potensi cadangan terbukti Panas Bumi sebagai dasar dikeluarkannya komitmen pengembangan.
- 1) Badan Usaha melakukan eksplorasi dalam suatu Wilayah Kerja setelah mendapakan IUP .
BAB III - TAHAPAN KEGIATAN PANAS BUMI
Pasal 13

- 2) Dalam hal Eksplorasi dilakukan oleh Walikota, Badan Usaha dapat langsung melakukan studi kelayakan setelah mendapat IUP .
- 1) Pemegang IUP dapat melakukan Studi Kelayakan setelah menyelesaikan Eksplorasi dan menyampaikan laporan Eksplorasi rinci kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya.
3. Badan Usaha wajib melakukan Studi Kelayakan sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar serta standar Studi Kelayakan Panas Bumi
4. penentuan cadangan layak tambang di seluruh Wilayah Kerja;
- 4) Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi studi
6. b penerapan teknologi yang tepat untuk Eksploitasi dan penangkapan uap dari sumur produksi;
7. d rancangan sumur produksi dan injeksi;
- C. lokasi sumur produksi;
- e. rancangan pemipaan sumur produksi;
10. g sistim pembangkit tenaga listrik dan/ atau sistim pemanfaatan langsung;
- f. perencanaan kapasitas produksi jangka pendek dan jangka panjang;
- h. upaya konservasi dan kesinambungan sumber daya Panas Bumi;
- j. rencana pascatambang sementara.
14. rencana keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan dan teknis pertambangan Panas Bumi; dan
BAB III - TAHAPAN KEGIATAN PANAS BUMI
Pasal 14

- 2) Badan Usaha wajib melakukan Eksploitasi sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar serta standar Eksploitasi Panas Bumi dan memperhatikan aspek lingkungan serta konservasi sumber Panas daya
- 1) Pemegang IUP dapat melakukan Eksploitasi setelah menyelesaikan Studi Kelayakan serta telah mendapat keputusan kelayakan lingkungan berdasarkan hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan atau persetujuan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
3. Bumi.
BAB III - TAHAPAN KEGIATAN PANAS BUMI
Pasal 15

Pemegang IUP dapat melakukan kegiatan
- a Pemanfaatan tidak langsung untuk tenaga listrik setelah mendapat izin usaha ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang ketenagalistrikan; dan/ atau
- b Pemanfaatan langsung yang pelaksanaannnya diatur dalam peraturan perundang-undangan.
BAB III - TAHAPAN KEGIATAN PANAS BUMI
Pasal 16

Pedoman penetapan harga uap Panas Bumi untuk pembangkit tenaga listrik diatur dalam Peraturan Walikota.
BAB III - TAHAPAN KEGIATAN PANAS BUMI
Pasal 17

Untuk menjamin sesuai kewenangannya dapat menugaskan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan untuk membeli uap atau listrik yang berasal dari Panas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Eksplorasi;
BAB IV - LELANG WILAYAH KERJA
Pasal 18

- 1) Dalam rangka penawaran Wilayah Kerja, Walikota dapat menetapkan harga patokan uap dan/atau tenaga listrik dari pembangkit listrik tenaga Panas Bumi
- 2) Walikota sesuai dengan kewenangannya mengumumkan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 secara terbuka untuk ditawarkan kepada Badan Usaha
- 4) Dalam melaksanakan penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota sesuai dengan kewenangannya mempunyai tugas:
- 3) Walikota sesuai 'dengan kewenangannya melakukan penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Usaha dengan cara lelang.
5. membentuk panitia Pelelangan Wilayah Kerja yang keanggotaannya berjumlah gasal dan paling sedikit 5 (lima) orang, yang memahami tata cara Pelelangan Wilayah Kerja, substansi pengusahaan Panas Bumi termasuk pemanfaatannya, hukum dan bidang lain yang diperlukan baik dari unsur-unsur di dalam maupun diluar instansi yang bersangkutan; dan
6. b menetapkan dan mengesahkan hasil Pelelangan Wilayah Kerja.
7. a menyusun jadwal dan menetapkan lokasi Pelelangan Wilayah Kerja;
- 5) Tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia Pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi
9. b menyiapkan Dokumen Lelang;
10. d Menilai kualifikasi Badan Usaha melalui prakualifikasi;
11. C Mengumumkan Pelelangan Wilayah Kerja;
12. e Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
13. Membuat berita acara Pelelangan Wilayah Kerja.
14. f Mengusulkan calon pemenang; dan
- 6) Panitia Pelelangan Wilayah Kerja yang berada pada wilayah kewenangan pemerintah kota dibentuk oleh Walikota yang bersangkutan yang beranggotakan wakil dari instansi yang bertanggung jawab di bidang energi dan sumber mineral, pemerintah kota dan instansi terkait. daya
BAB IV - LELANG WILAYAH KERJA
Pasal 19

Persyaratan dan tata cara pelelangan diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB V - IUP
Pasal 20

- 1) Pengusahaan sumber Panas Bumi meliputi daya
2. b Studi Kelayakan; dan
3. Pengusahaan sumber daya Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat IUP.
- C. Eksploitasi\_
- 3) Walikota memberikan IUP sesuai dengan kewenangannya memberikan IUP kepada Badan Usaha pemenang Pelelangan Wilayah Kerja.
- 4) Setiap Badan Usaha hanya dapat mengusahakan diberikan 1 (satu) Wilayah Kerja
7. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah IUP ditetapkan, Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memulai kegiatannya.
- 5) Dalam hal Badan Usaha akan mengusahakan lebih 1 (satu) beberapa Wilayah Kerja, harus dibentuk badan hukum terpisah untuk setiap Wilayah Kerja.
BAB V - IUP
Pasal 21

- 2) Permohonan diperpanjang diajukan secara tertulis kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Eksplorasi
- 1) Jangka waktu untuk melakukan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak IUP diterbitkan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masingmasing selama 1 (satu) tahun
- 3) Perpanjangan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan teknis dan keuangan.
BAB V - IUP
Pasal 22

- 2) Jangka waktu untuk melakukan Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 (1) huruf b berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak jangka waktu Eksplorasi berakhir. ayat
- 1) Apabila telah selesai melaksanakan Eksplorasi, pemegang IUP wajib mengajukan rencana Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya.
BAB V - IUP
Pasal 23

- rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang Eksploitasi yang mencakup rencana kerja dan rencana anggaran; dan
- 1) Pemegang IUP wajib memberikan laporan hasil Studi Kelayakan secara tertulis kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya sebelum melakukan Eksplotasi dengan dilampirkan
- b keputusan kelayakan lingkungan berdasarkan hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau persetujuan Upaya Pengelolahan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.
- a lokasi titik bor pengembangan;
- 2) Rencana jangka panjang Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada (1) huruf a meliputi ayat
- b kegiatan pengembangan sumur produksi;
- d Penyiapan saluran pemipaan produksi; dan
- C Pembiayaan;
- e Rencana pemanfaatan Panas Bumi.
BAB V - IUP
Pasal 24

- 2) Jangka waktu untuk melakukan Eksploitasi dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk setiap kali perpanjangan
- 1) Jangka waktu untuk melakukan Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf berlaku paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak jangka waktu Eksplorasi berakhir.
- 3) Dalam memberikan persetujuan perpanjangan untuk melakukan Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota sesuai dengan kewenangannya mempertimbangkan faktor-faktor potensi cadangan Panas
Bumi dari Wilayah Kerja yang bersangkutan, potensi, atau kepastian pasar / kebutuhan kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan.
BAB V - IUP
Pasal 26

Pemegang IUP yang telah melakukan Eksploitasi dapat melakukan kegiatan pemanfaatan Panas Bumi secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemegang IUP berhak untuk mendapatkan penangguhan berlakunya jangka waktu Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dari Walikota sesuai kewenangannya sampai dengan mendapatkan izin pemanfaatan Panas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Penghentian Sementara
BAB V - IUP
Pasal 27

- 2) Pemberian penghentian sementara pengusahaan sumber daya Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP .
- 1) Penghentian sementara pengusahaan sumber Panas Bumi dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) dan /atau keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi. daya
- 3) Permohonan penghentian sementara pengusahaan sumber Panas Bumi disampaikan kepada Walikota sesuai kewenangannya paling 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga mengakibatkan penghentian sebagian atau seluruh pengusahaan sumber Panas Bumi. daya lama daya
- 5) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan /atau keadaan yang menghalangi diberikan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal permohonan diterima oleh Walikota sesuai kewenangannya sebagaimana di maksud pada ayat (3) dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun
5. Walikota sesuai kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian sementara pengusahaan sumber Panas Bumi karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi diatur dalam Peraturan Walikota. daya
Bagian Pengembalian Wilayah Kerja Ketiga
BAB V - IUP
Pasal 28

Luas Wilayah Kerja untuk Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a yang dapat diberikan kepada Badan Usaha yang telah mendapat IUP
BAB V - IUP
Pasal 29

- 1) Luas Wilayah Kerja untuk Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c yang dapat diberikan kepada pemegang IUP tidak boleh melebih 10.000 (sepuluh ribu) hektar .
- 2) Untuk mendapat Wilayah Kerja Eksploitasi yang luasnya melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan dilampiri laporan kapasitas terpasang pengembangan lapangan Panas Bumi.
BAB V - IUP
Pasal 30

- 1) Pemegang IUP dapat mengembalikan sebagian Wilayah Kerjanya kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya sebelum jangka waktu IUP berakhir .
- 2) Dalam hal pemegang IUP mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya sebagaimana dimaksud pada (1), terlebih dahulu menyampaikan data dan kewajiban lain yang tercantum dalam IUP . ayat wajib
BAB V - IUP
Pasal 31

- 2) Pemegang IUP wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerja kepada Walikota sesuai kewenangannya setelah jangka waktu IUP berakhir.
- 1) Apabila dalam jangka waktu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak ditemukan cadangan energi Panas Bumi yang dapat diproduksikan secara komersial, maka pemegang IUP wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya.
BAB V - IUP
Pasal 32

- 2) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah pemegang IUP menyelesaikan kegiatan Studi Kelayakan wajib mengembalikan Wilayah Kerja Eksplorasi sehingga Wilayah Kerja yang dipertahankan untuk Eksploitasi tidak boleh melebihi 10.000 (sepuluh ribu) hektar.
- 1) Pada saat atau sebelum berakhirnya jangka waktu Studi Kelayakan, pemegang IUP wajib mengembalikan secara bertahap sebagian Wilayah Kerja yang tidak dimanfaatkan lagi kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Pemegang IUP dapat mempertahankan Wilayah Kerja untuk Eksploitasi seluas 10.000 (sepuluh ribu) hektar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1). tetap
BAB V - IUP
Pasal 33

- 2) Pengembalian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 1) Pemegang IUP sebelum mengembalikan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 melakukan kegiatan reklamasi dan pelestarian fungsi lingkungan wajib
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengembalian sebagian atau seluruhnya dari Wilayah Kerja Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota
Bagian Keempat Berakhirnya IUP
BAB V - IUP
Pasal 34

IUP berakhir karena
- b dikembalikan;
- a habis masa berlakunya;
- C dibatalkan; atau
- d dicabut.
BAB V - IUP
Pasal 35

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah berakhir dan permohonan perpanjangan IUP tidak diajukan atau permohonan perpanjangan IUP tidak memenuhi persyaratan, IUP tersebut berakhir.
BAB V - IUP
Pasal 36

- 2) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 1) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP dengan pernyataan tertulis kepada Walikota kewenangannya apabila hasil Eksplorasi tidak memberikan nilai keekonomian yang diharapkan.
BAB V - IUP
Pasal 37

- a tidak menyelesaikan hak-hak atas bidang-bidang tanah, tanam tumbuh, dan/atau bangunan yang rusak akibat pengusahaan sumber daya Panas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat mencabut IUP apabila pemegang IUP:
- b tidak melakukan Eksplorasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pemberian IUP;
- d. Tidak melakukan Eksploitasi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak jangka waktu Eksplorasi berakhir;
- tidak melakukan Studi Kelayakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pemberian IUP dalam hal Eksplorasi dilakukan oleh Walikota.
- e Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pemegang IUP telah mendapatkan izin usaha pemanfaatan Panas Bumi tidak melakukan kegiatan pemanfaatan;
- g Tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
- f. Tidak membayar penerimaan negara berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h Tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan, dan teknis pertambangan Panas Bumi
BAB V - IUP
Pasal 38

Dalam hal IUP berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 maka segala hak pemegang IUP berakhir.
BAB V - IUP
Pasal 39

- 1) Dalam hal IUP berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 pemegang IUP wajib
2. b melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan berkaitan dengan berakhirnya IUP;
3. melunasi seluruh kewajiban finansial serta memenuhi dan menyelesaikan segala kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah di sekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum;
5. e mengembalikan seluruh Wilayah Kerja dan wajib menyerahkan semua data, baik dalam bentuk analog maupun digital yang ada hubungannya sumber daya Panas Bumi kepada Walikota sesuai dengan kewenangannva
6. d dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak IUP berakhir mengangkat benda-benda, bangunan dan peralatan yang menjadi miliknya yang masih terdapat dalam bekas Wilayah Kerjanya, kecuali bangunan yangiapat-digunakan untuk kepentingan umum; dan
- 2) Dalam hal benda-benda bangunan, dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat diangkat keluar dari bekar-Wilayah Kerja yang bersangkutan, maka oleh Walikota sesuai kewenangannya dapat diberikan izin untuk memindahkannya kepada ketiga pihak
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan dan pemindahan hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dan huruf d diatur dalam Peraturan Walikota.
- 3) Pengembalian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dinyatakan sah setelah pemegang IUP memenuhi seluruh kewajibannya dan mendapat persetujuan tertulis dari Walikota sesuai dengan kewenangannya.
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP
Pasal 40

- melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi berupa Eksplorasi, Studi Kelayakan, dan Eksploitasi di Wilayah Kerjanya setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- C dapat memperoleh fasilitas perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b menggunakan data dan informasi selama jangka waktu berlakunya IUP di Wilayah Kerjanya;
- 2) Dalam kegiatan melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi berupa Eksplorasi, Studi Kelayakan, dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pemegang IUP berhak
- b menggunakan sarana dan prasarana umum;
- memasuki dan melakukan kegiatan di Wilayah Kerja yang bersangkutan;
- C memanfaatkan sumber panas bumi untuk pemanfaatan langsung; daya
- e. mendapatkan perpanjangan jangka waktu IUP
- d menjual uap Panas Bumi yang dihasilkan; dan/ atau
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP
Pasal 41

- a keselamatan dan kesehatan kerja;
Pemegang IUP berhak melakukan seluruh kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 secara berkesinambungan setelah memenuhi persyaratan
- b perlindungan lingkungan; dan
- C. teknis pertambangan Panas Bumi.
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP
Pasal 42

- a penyelidikan geologi;
Pada Eksplorasi, pemegang IUP berhak melakukan Eksplorasi dengan mempergunakan metode dan peralatan yang baik dan benar, mencakup tahap
- b penyelidikan geofisika;
- d pengeboran landaian suhu; dan
- C penyelidikan geokimia;
- e pengeboran sumur Eksplorasi dan uji produksi.
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP
Pasal 43

Pada tahap Studi Kelayakan, pemegang IUP berhak melakukan evaluasi cadangan dan kelayakan teknis, ekonomi, dan lingkungan berdasarkan standar yang lazim.
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP
Pasal 44

Pada tahap Eksploitasi, pemegang IUP berhak melakukan kegiatan sesuai dengan hasil studi kelayakan, termasuk segala
- b pembangunan fasilitas lapangan dan operasi produksi sumber daya Panas Bumi;
- pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi;
- pembangunan sumur produksi;
- d pembangunan infrastruktur untuk mendukung Eksploitasi Panas Bumi dan penangkapan uap panas bumi.
Bagian Kedua Kewajiban Pemegang IUP
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP
Pasal 45

- 1) Pemegang IUP wajib
2. 1 menjalankan usaha sesuai dengan izin yang dimiliki;
- a. memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan, serta memenuhi standar yang berlaku yang mencakup
4. 2 mengembangkan lapangan dan memanfaatkan hasil Eksploitasi dari setiap potensi yang telah ditemukan.
5. 4 . menyampaikan rencana jangka panjang Eksplorasi dan/ atau studi kelayakan yang mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran;
6. 3 . memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan dan teknis pertambangan Panas Bumi;
7. 5 menyampaikan rencana jangka pendek dan jangka panjang Eksploitasi yang mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran, dan
8. b mengelola lingkungan mencakup kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup dan melakukan reklamasi; hidup
9. 6 menyusun dokumen rencana pasca tambang.
- C. membayar penerimaan negara berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. e memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Panas Bumi;
12. d mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing;
- f. memberikan dukungan terhadap kegiatan penciptaan, pengembangan kompetensi, dan pembinaan sumber manusia di bidang Panas Bumi; daya
- h. memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- g. melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- 2) Laporan tertulis secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut
17. untuk kegiatan Eksplorasi dan Studi Kelayakan laporan yang disampaikan berupa laporan triwulan, laporan tahunan, dan rencana kerja tahunan; atau
18. yang disampaikan berupa laporan bulanan, laporan triwulan, laporan tahunan, dan rencana kerja tahunan.
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP
Pasal 46

Pemegang IUP wajib memenuhi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 (1) meliputi ayat
- b terselenggaranya administrasi pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
- a. tersedianya organisasi dan personil keselamatan dan kesehatan kerja (K3) termasuk kepala teknik tambang;
- C terpenuhinya jaminan keselamatan peralatan, lingkungan kerja, metode dan proses kerja; dan
- d tersedianya prosedur penanganan dan analisa kecelakaan dan kesehatan kerja.
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP
Pasal 47

Pemegang IUP wajib memenuhi kinerja perlindungan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dinilai dari beberapa aspek
- b pemenuhan terhadap semua baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- a keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan atau persetujuan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan;
- C laporan hasil pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan; dan
- d pemanfaatan teknologi ramah lingkungan.
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP
Pasal 48

Pemegang IUP wajib memenuhi kinerja teknis pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 (1) huruf a angka 3 meliputi ayat
- b kemampuan melaksanakan Eksplorasi atas seluruh Wilayah Kerja;
- a. pelaksanaan kaidah teknis pertambangan yang baik dan benar serta standar Eksplorasi atau Eksploitasi Panas Bumi;
- C besarnya dana/investasi untuk keperluan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi;
- e perencanaan dan konstruksi pengembangan Panas Bumi; dan
- d tata cara menghitung sumber dan cadangan; daya
- f efisiensi dalam memproduksi sumber Panas Bumi.
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP
Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai kinerja keselamatan dan kesehatan kerja (K3) perlindungan lingkungan, dan teknis pertambangan, diatur dengan ketentuan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP
Pasal 50

- 1) Pemegang IUP sebelum dimulainya tahun takwim, wajib menyampaikan rencana jangka panjang kegiatan Eksplorasi dan / atau Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 avat (1) huruf a angka 4 kepada
Walikota sesuai dengan kewenangannya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tahap Eksplorasi atau Studi Kelayakan dimulai
- Rencana jangka panjang Eksplorasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran. pada
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP
Pasal 51

- 2) Rencana jangka panjang Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada (1) mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran termasuk besarnya cadangan. ayat
- 1) Pemegang IUP sebelum dimulainya tahun takwim; wajib menyampaikan rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a angka 5 kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya paling lambat 1 (satu) tahun sejak kegiatan Studi Kelayakan berakhir.
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP
Pasal 52

- 2) Rencana kerja dan anggaran belanja tahunan sebagaimana dimaksud pada (1) diajukan kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum rencana kerja dan anggaran belanja tahunan berjalan\_ ayat
- 1) Penyesuaian terhadap rencana jangka panjang Eksplorasi dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 dapat dilakukan setiap tahun sesuai dengan kondisi yang dihadapi melalui rencana kerja dan anggaran belanja tahunan
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP
Pasal 53

- 1) Pemegang IUP dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sebelum Kegiatan Usaha Panas Bumi berakhir wajib menyusun dan menyampaikan dokumen rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a angka 6 kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk mendapat persetujuan.
2. pembongkaran instalasi dan rencana reklamasi;
- 2) Dokumen rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain
4. b penanganan lingkungan hidup meliputi rencana reklamasi lahan pascatambang disesuaikan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada saat analisis mengenai dampak lingkungan disetujui; dan
- C. penanganan program sosial masyarakat pada masa transisi dan program pembangunan berkelanjutan
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP
Pasal 54

- 2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada (1), dilakukan sejak dimulainya masa Eksploitasi dan dilaksanakan melalui rencana kerja dan anggaran\_ ayat
- 1) Pemegang IUP wajib mengalokasikan dana jaminan untuk kegiatan pasca tambang pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi pada Bank.
- 3) Penempatan alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disepakati Pemegang IUP Menteri, Gubenur dan Bupati/ Walikota yang berfungsi cadangan khusus kegiatan reklamasi dan pascatambang di Wilayah Kerja yang bersangkutan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran, besaran dan pencairan dana jaminan pascatambang diatur dalam Peraturan Menteri. /
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP
Pasal 55

- 1) Pemegang IUP wajib mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam 45 (1) huruf d berdasarkan standar yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal ayat
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha jasa pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.
- 2) Dalam hal pemegang IUP menggunakan perusahaan jasa baik perusahaan jasa asing maupun perusahaan jasa dalam negeri wajib memenuhi ketentuan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa pertambangan Panas Bumi.
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP
Pasal 56

- 1) Dalam hal barang dan peralatan, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) belum diproduksi di dalam negeri, pemegang IUP dapat memperoleh fasilitas untuk mengimpor barang dan jasa.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada (1) diatur dalam Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ayat
- 2) Barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada (1) harus memenuhi persyaratan standar / mutu, efisiensi operasi, jaminan waktu penyerahan dan dapat memberikan jaminan pelayanan purna jual. ayat biaya
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP
Pasal 57

- 2) Penerimaan negara berupa pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas pada
- 1) Pemegang IUP wajib membayar penerimaan negara berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak sebagaiman dimaksud dalam 45 ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. pasal
3. a pajak
- C. pajak daerah dan retribusi daerah.
5. b bea masuk dan pungutan lain atas cukai dan import; dan
- 3) Penerimaan negara bukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pajak
7. pungutan negara berupa Iuran dan Iuran Produksi serta pungutan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Tetap lainya
8. b bonus.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai iuran dan tarif penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada (3) diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP
Pasal 58

- 2) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keikutsertaan dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi kemampuan masyarakat dengan cara:
- 1) Pemegang IUP pada tahap Eksploitasi wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) huruf g.
3. menggunakan tenaga kerja, jasa dan produk lokal sesuai dengan kompetensi / spesifikasi yang dibutuhkan;
- b. membantu pelayanan sosial masyarakat;
5. d membantu pengembangan sarana dan prasarana.
6. membantu peningkatan kesehatan; pendidikan pelatihan masyarakat; dan / atau
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP
Pasal 59

Dalam melakukan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 58, Pemegang IUP berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Tomohon.
BAB VII - DATA PANAS BUMI
Pasal 60

- 2) Walikota dan pemanfaatan data dan informasi yang diperoleh dari
- 1) Semua data dan informasi yang diperoleh sesuai dengan ketentuan dalam IUP merupakan data milik negara dan pengaturan pemanfaatannya dilakukan oleh Walikota.
3. Survei Pendahuluan yang dilakukan oleh Walikota serta pihak lain;
- C. Eksploitasi yang dilakukan pemegang IUP
- b. Eksplorasi yang dilakukan oleh Walikota pemegang IUP; dan
BAB VII - DATA PANAS BUMI
Pasal 61

- 2) Pemanfaatan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) digunakan untuk
- 1) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) meliputi perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data.
3. Penetapan klasifikasi potensi dan Wilayah Kerja;
- C. Perencanaan pemanfaatan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung;
5. b Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Kota dan Rencana Usaha Penyedian Tenaga Listrik;
6. d Penentuan potensi sumber dan cadangan Panas Bumi Kota Tomohon; dan daya
- e. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Panas Bumi.
BAB VII - DATA PANAS BUMI
Pasal 62

- 2) Walikota menetapkan jenis data yang wajib mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 1) Pengiriman, penyerahan, dan/ atau pemindahtanganan data yang diperoleh dari Survei Pendahuluan, Eksplorasi, dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam 60 ayat (2) wajib mendapatkan izin Walikota. pasal
BAB VII - DATA PANAS BUMI
Pasal 63

- 2) Pemegang IUP wajib menyimpan data yang dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Wilayah Hukum Pertambangan Kota Tomohon.
- 1) Pemegang IUP dapat mengelolah data hasil kegiatan Eksploitasi dan Eksplorasi di Wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) selama jangka waktu berlakunya IUP , kecuali pemusnahan data.
BAB VII - DATA PANAS BUMI
Pasal 64

- 1) Apabila IUP berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, pasal 35, pasal 36 dan pasal 37, pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang
diperoleh dari hasil Ekplorasi dan Eksploitasi kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Pemegang IUP menyerahkan kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya seluruh data yang diperoleh dari hasil Eksplorasi dan Eksploitasi di wilayah kerjanya apabila wilayah kerja tersebut dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam 30, 31, dan 32 wajib pasal pasal pasal
BAB VII - DATA PANAS BUMI
Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud dalam 61, pasal 62, pasal 63 dan 64 diatur dalam Peraturan Walikota pasal
BAB VII - DATA PANAS BUMI
Pasal 66

Data diklasifikasikan sebagai berikut
- b Data dasar, yaitu merupakan deskripsi atau besaran dari hasil rekaman atau pencatatan dari penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, landaian suhu, kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi
- Data umum, yaitu merupakan data mengenai identifikasi dan letak geografis potensi cadangan Panas Bumi serta Eksploitasi Panas Bumi;
- C Data olahan, yaitu merupakan data yang diperoleh dari hasil analisis dan evaluasi data dasar ;dan
- d Data interpretasi, yaitu merupakan data yang diperoleh dari hasil interpretasi data dasar dan atau data olahan.
BAB VII - DATA PANAS BUMI
Pasal 67

- 1) Data dasar, data olahan, dan data interpretasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 bersifat rahasia untuk jangka waktu tertentu.
2. a data dasar, ditetapkan 4 (empat) tahun;
- 2) Masa kerahasiaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing adalah sebagai berikut
4. b data olahan, ditetapkan 6 (enam) tahun; dan
- 3) Apabila suatu Wilayah Kerja dikembalikan kepada Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, pasal 31 dan 32, maka seluruh data dari wilayah kerja yang bersangkutan tidak lagi diklasifikasikan sebagai data yang bersifat rahasia. pasal
- C. data interpretasi, ditetapkan 8 (delapan) tahun.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 68

- 2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan pelaksanaan kebijakan, pedoman, bimbingan, fasilitasi, arahan, supervisi, pemantauan dan pelatihan dalam hal:
- 1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap' penyelenggaraan usaha Pertambangan Panas Bumi di Kota Tomohon
3. pelaksanaan Survey Pendahuluan;
- C. perizinan;
- b. penawaran wilayah kerja;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang IUP; dan
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal (2) diatur dalam Peraturan Walikota
8. e pengelolaan data dan informasi Panas Bumi.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 69

Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Pertambangan Panas Bumi yang dilakukan oleh pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP)
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 70

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 71

Pengawasan terhadap pelaksanaan keselamatan, dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan dan teknis pertambangan Panas Bumi dilaksanakan oleh Inspektur Tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 72

Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan Panas Bumi di wilayahnya masing-masing setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur / Menteri ESDM.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 73

- 1) Walikota sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif kepada pemegang IUP atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 (1) Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 Ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 Pasal 48, Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 (1) dan ayat (2), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 62 ayat (1), Pasal ayat ayat ayat
- 2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
3. b Penghentian sementara seluruh kegiatan eksplorasi atau eksploitasi; atau
- a. peringatan tertulis;
- C. Pencabutan ijin.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 74

- 2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu peringatan masing-masing 1 (satu) bulan
- 1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat 2) huruf a dikenakan kepada pemegang IUP apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1)
- 3) Dalam hal pemegang IUP yang mendapat sanksi peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum melaksanakan kewajibannya,Walikota sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan eksplorasi atau eksploitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 73 (2) huruf b\_ ketiga ayat
- 4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- 5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang IUP dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajibannya.
BAB X - PENYIDIKAN
Pasal 75

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Peundang Undangan.
- a) Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), adalah:
- b) Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- d) Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- c) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- e) Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- g) Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana yang dimaksud pada huruf e; pada saat
- f) Memintah bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- h) Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- j) Menghentikan penyidikan;
- i) Memanggil orang didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- k) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan.
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 76

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi tanpa IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) Rp.
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 77

Pemegang IUP yang dengan Sengaja Meninggalkan Wilayah Kerjanya Tanpa Menyelesaikan Kewajibannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 45 Pasal 46, Pasal 47 Pasal 48 Dinidana dengan
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 78

Setiap Orang yang dengan sengaja Mengganggu atau Merintangi kegiatan 'Usaha Pertambangan Panas Bumi terhambat dalam melaksanakan kegiatan usaha Pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) . Rp.
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 79

- 1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, adalah Kejahatan
- 2) Tindak Pidana sebagai mana dimaksud dalam pasal 77 dan 78 adalah Pelanggaran
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 80

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Pasal 77 Pasal 78 dilakukan oleh Badan Usaha, ancaman pidana denda yang dijatuhkan kepada Badan Usaha tersebut ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana denda.
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 81

- perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana tambahan berupa
- b perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- C. kewajiban membayar yang timbul akibat tindak pidana. biaya
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 82

Semua kontrak kerja sama Kegiatan Usaha Panas Bumi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan berlaku sampai berakhirnya masa kontrak dan dapat diperpanjang dengan mengikuti ketentuan peraturan daerah ini. tetap
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 83

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 84

Batas waktu penetapan Peraturan Walikota dan/ atau Keputusan Walikota paling lama 1(satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.