UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1969
Tentang PERSETUJUAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKAT TIONGKOK MENGENAI SOAL DWIKEWARGANEGARAAN
Berlaku: 2 tahun 1958
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
Menetapkan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR4TAHUN1969 TENTANG
PERSETUJUAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKAT TIONGKOK MENGENAI SOAL DWIKEWARGANEGARAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- bahwa atas dasar kepentingan Nasional, Undang-undang No. 2 tahun 1958 tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan R.R.T. mengenai soal Dwikewarganegaraan dipandang perlu untuk dinyatakan tidak berlaku;
- 1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 26 dan pasal 27 ayat (1)Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 62 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 113, Tambahan Lembaran-Negara No. 1647);
Memutuskan :
- Undang-undang tentang Pernyataan tidak berlakunya Undang-undang No. 2 tahun 1958 tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan R.R.T. mengenai soal Dwikewarganegaraan (LembaranNegara tahun 1958 No. 5).
N/A
Pasal 1

.
Undang-undang No. 2 tahun 1958 tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan R.R.T. mengenai soal Dwikewarganegaraan beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini.
N/A
Pasal 2

.
Orang-orang yang pada saat berlakunya Undang-undang ini telah mempunyai kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undangundang No. 2 tahun 1958 tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan R.R.T. mengenai soal Dwikewarganegaraan, tetap berkewarganegaraan Republik Indonesia.
N/A
Pasal 3

.
Orang-orang yang termaktub dalam pasal 2 yang belum dewasa pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, tetap berkewargaegaraan Republik Indonesia setelah menjadi dewasa.
N/A
Pasal 4

.
Bagi orang-orang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 di atas, untuk selanjutnya berlaku ketentuan-ketentuan Undang-undang No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
N/A
Pasal 5

.
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman.
N/A
Pasal 6

.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
Disahkan ...
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 April 1969
Sekretaris Negara Republik Indonesia,
ALAMSJAH
Mayor Jenderal TNI
Disahkan di Jakarta pada tanggal 10 April 1969.
Presiden Republik Indonesia,
SOEHARTO
Jenderal TNI
PENJELASAN
Pasal 1

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

.
Selain dari orang yang telah memilih kewarganegaraan Repbulik Indonesia dengan menyatakan keterangan di Pengadilan Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, termasuk juga dalam pasal ini orang yang mendapat formulir C dan D berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1959 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1961.
PENJELASAN
Pasal 3

.
Lihat Penjelasan Umum No. 6 kalimat kedua.
PENJELASAN
Pasal 4

.
Karena semua orang yang dimaksudkan dalam pasal 2 dan 3 adalah warganegara Republik Indonesia, maka bagi mereka berlaku sepenuhnya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 62 tahun 1959 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Juga ketentuan mengenai kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.
PENJELASAN
Pasal 5

dan 6.
Cukup jelas.
--------------------------------
CATATAN
Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969 YANG TELAH DICETAK ULANG