UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 2023
Tentang PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1995/96
Berlaku: 9 Tahun 1968
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
Menetapkan
:
:
bahwa dalam rangka menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanda Negara dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dipandang perlu mengatur perkiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 dengan Undang-undang;
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3588);
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
: NEGARA TAHUN ANGGARAN 1995/96
N/A
Pasal 1

- (1) Pendapatan Negara tahun Anggaran 1995/96 diperkirakan bertambah dengan Rp 4.703.609.000.000,00 (empat triliun tujuh ratus tiga meliar enam ratus sembilan juta rupiah).
- (2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
- a. Penerimaan Dalam negeri bertambah dengan Rp 5.292.609.000.000,00 (lima triliun dua ratus sembilan puluh dua miliar enam ratus sembilan juta rupiah);
- b. Penerimaan Pembangunan berkurang dengan Rp 589.000.000.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan miliar rupiah).
N/A
Pasal 2

- (1) Tambahan Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. Penerimaan pajak bertambah dengan Rp 3.397.232.000.000,00 (tiga triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah);
- b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam bertambah dengan Rp 585.352.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);
- c. Penerimaan negara bukan pajak bertambah dengan Rp 1.310.025.000.000,00 (satu triliun tiga ratus sepuluh miliar dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Berkurangnya Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. Bantuan program sebesar nihil;
- b. Bantuan proyek berkurang dengan Rp 589.000.000.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan miliar rupiah).
N/A
Pasal 3

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 diperkirakan bertambah dengan Rp 4.328.306.000.000,00 (empat triliun tiga ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus enam juta rupiah).
- (2) Tambahan Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
- a. Pengeluaran Rutin bertambah dengan Rp 5.300.172.000.000,00 (Lima triliun tiga ratus miliar seratus tujuh puluh dua juta rupiah);
- b. Pengeluaran pembangunan berkurang dengan Rp 971.866.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus enam puluh enam juta rupiah).
- (3) Berkurangnya Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, terdiri dari :
- a. Pengeluaran Pembangunan Rupiah berkurang dengan Rp 382.866.000.000,00 (tiga ratus delapan dua miliar delapan ratus enam puluh enam juta rupiah).
- b. Pengeluaran Pembangunan yang dibiayai dengan bantuan proyek dan kredit ekspor berkurang dengan Rp 589.000.000.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan miliar rupiah).
N/A
Pasal 4

- (1) Tambahan Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari:
(dalam rupiah)
- 01 SEKTOR INDUSTRI
bertambah dengan ...
10.545.250.000,00
- 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN
bertambah dengan ... 177.893.000.000,00
- 03 SEKTOR PENGAIRAN
bertambah dengan ...
525.000.000,00
- 04 SEKTOR TENAGA KERJA
bertambah dengan ...
1.875.121.000,00
- 05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN
USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN
KOPERASI
bertambah dengan ...
4.747.325.170.000,00
- 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI
DAN GEOFISIKA
bertambah dengan ...
497.548.000,00
- 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
bertambah dengan ...
16.665.000.000,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN
TELEKOMUNIKASI
bertambah dengan ...
18.977.049.000,00
- 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN
TRANSMIGRASI
bertambah dengan ...
65.636.000.000,00
- 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN
TATA RUANG
bertambah dengan ...
43.738.240.000,00
- 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA
DAN OLAH RAGA
bertambah dengan ...
228.912.131.000,00
- 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,
KESEHATAN, PERANAN WANITA,
ANAK DAN REMAJA
bertambah dengan ...
75.600.933.000,00
- 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
bertambah dengan ...
112.500.000,00
- 15 SEKTOR AGAMA
bertambah dengan ...
4.329.867.000,00
- 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI
bertambah dengan ...
10.818.250.000,00
- 17 SEKTOR HUKUM
bertambah dengan ...
4.084.750.000,00
- 18 SEKTOR APARATUR NEGARA
DAN PENGAWASAN
bertambah dengan ...
811.159.000,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR
NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI
DAN MEDIA MASSA
bertambah dengan ...
23.097.024.000,00
- 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN
bertambah dengan ...
00,00
- (2) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
- (3) Berkurangnya Pengeluaran Pembangunan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri dari :
(dalam rupiah)
- 01 SEKTOR INDUSTRI
bertambah dengan ...
40.564.700.000,00
- 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN
bertambah dengan ...
84.516.200.000,00
- 03 SEKTOR PENGAIRAN
bertambah dengan ...
210.612.200.000,00
- 04 SEKTOR TENAGA KERJA
berkurang dengan ...
13.530.600.000,00
- 05 SEKTOR PERDAGANGAN,PENGEMBANGAN
USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN
KOPERASI
bertambah dengan ...
20.228.900.000,00
- 06 SEKTOR TRANSPORTASI,
METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
berkurang dengan ...
188.604.000.000,00
- 07 SEKTOR PERTAMBANGAN
DAN ENERGI
berkurang dengan ...
48.871.300.000,00
- 08 SEKTOR PARIWISATA, POS
DAN TELEKOMUNIKASI
berkurang dengan ...
8.134.900.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH
DAN TRANSMIGRASI
berkurang dengan ...
63.546.000.000,00
- 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP
DAN TATA RUANG
berkurang dengan ...
16.806.400.000,00
- 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
berkurang dengan ...
222.076.600.000,00
- 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA SEJAHTERA
berkurang dengan ...
28.181.800.000,00
- 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,
KESEHATAN, PERANAN WANITA,
ANAK DAN REMAJA
berkurang dengan ...
35.397.800.000,00
- 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
berkurang dengan ...
43.123.100.000,00
- 15 SEKTOR AGAMA
berkurang dengan ...
4.768.200.000,00
- 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI
berkurang dengan ...
66.659.100.000,00
- 17 SEKTOR HUKUM
berkurang dengan ...
11.265.300.000,00
- 18 SEKTOR APARATUR NEGARA
DAN PENGAWASAN
bertambah dengan ...
1.816.900.000,00
- 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN
LUAR NEGERI, PENERANGAN,
KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA
berkurang dengan ...
7.600.000.000,00
- 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN
berkurang dengan ...
17.600.000.000,00
- (4) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
- (5) Berkurangnya Pengeluaran Pembangunan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri dari :
(dalam rupiah)
- 01 SEKTOR INDUSTRI
berkurang dengan ...
101.472.000.000,00
- 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN
berkurang dengan ...
298.197.000.000,00
- 03 SEKTOR PENGAIRAN
berkurang dengan ...
464.132.000.000,00
- 04 SEKTOR TENAGA KERJA
bertambah dengan ...
13.778.800.000,00
- 05 SEKTOR PERDAGANGAN,PENGEMBANGAN
USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN
KOPERASI
berkurang dengan ...
47.130.300.000,00
- 06 SEKTOR TRANSPORTASI,METEOROLOGI
DAN GEOFISIKA
bertambah dengan ...
67.944.800.000,00
- 07 SEKTOR PERTAMBANGAN
DAN ENERGI
bertambah dengan ...
869.850.000.000,00
- 08 SEKTOR PARIWISATA,POS DAN
TELEKOMUNIKASI
berkurang dengan ...
33.302.000.000,00
33.302.000.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN
TRANSMIGRASI
berkurang dengan ...
209.496.000.000,00
- 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN
TATA RUANG
berkurang dengan ...
123.293.300.000,00
- 11 SEKTOR PENDIDIKAN,KEBUDAYAAN
NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
berkurang dengan ...
160.020.000.000,00
- 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA SEJAHTERA
berkurang dengan ...
35.362.600.000,00
- 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,
KESEHATAN,PERANAN WANITA, ANAK
DAN REMAJA
berkurang dengan ...
101.020.000.000,00
- 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
bertambah dengan ...
109.410.100.000,00
- 15 SEKTOR AGAMA
berkurang dengan ...
36.381.900.000,00
- 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI
berkurang dengan ...
30.323.600.000,00
- 17 SEKTOR HUKUM
berkurang dengan ...
1.767.300.000,00
- 18 SEKTOR APARATUR NEGARA
DAN PENGAWASAN
bertambah dengan ...
10.171.600.000,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA
berkurang dengan ...
17.604.700.000,00
- (6) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
N/A
Pasal 5

- (1) Kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1995/6 yang pada akhir Tahun Anggaran 1995/96 menunjukkan sisa yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 1996/1997 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1996/1997.
- (2) Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1995/1996 diperkirakan sebesar Rp 375.303.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus tiga juga rupiah) akan dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja Tahun Anggaran 1996/1997 dan/atau tahun-tahun anggaran berikutnya.
N/A
Pasal 6

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Compstabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Compstabiliteitswet (Lembaran negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
N/A
Pasal 7

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1995.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 April 1996
MOERDIONO
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 April 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 1

<!-- formula-not-decoded -->
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Huruf a
(dalam rupiah)
PENERIMA PAJAK
bertambah dengan ...
3.397.232.000.000,00
0110
Pajak Penghasilan (PPh)
bertambah dengan ...
1.261.426.000.000,00
0120 Pajak pertambahan nilai (PPN)
bertambah dengan ...
1.694.763.000.000,00
0140 Pajak bumi dan bangunan (PBB)
bertambah dengan ...
610.000.000,00
0210 Penerimaan bea masuk
bertambah dengan ...
295.196.000.000,00
0220 penerimaan cukai
bertambah dengan ...
369.481.000.000,00
0230
Penerimaan pajak ekspor/pungutan
ekspor
bertambah dengan ...
156.428.000.000,00
0240
Bea meterai
bertambah dengan ...
190.700.000.000,00
0250
Bea lelang
bertambah dengan ...
20.000.000,00
Huruf b
PENERIMAAN DARI SEKTOR MINYAK BUMI DAN GAS ALAM
bertambah dengan ...
505.352.000.000,00
0310 Penerimaan minyak bumi dan
gas alam
bertambah dengan ...
1.573.069.000.000,00
0320
Penerimaan laba bersih
minyak (LBM)
bertambah dengan ...
987.717.000.000,00
Huruf c
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
bertambah dengan ...
1.310.025.000.000,00
0410 Penerimaan pendidikan
bertambah dengan ...
1.408.900.000,00
0411 Uang pendidikan
bertambah dengan ...
1.333.900.000,00
0412 Uang ujian masuk,
kenaikan tingkat, dan
akhir pendidikan
bertambah dengan ...
75.000.000,00
0480 Penerimaan pendidikan swadana
berkurang dengan ...
190.000.200.000,00
0481 Penerimaan pendidikan
swadana
berkurang dengan ...
190.000.200.000,00
0510 Penjualan hasil produksi,sitaan
bertambah dengan ...
13.728.200.000,00
0511
Penjualan hasil pertanian
perkebunan
bertambah dengan ...
29.500.000,00
0512 Penjualan hasil peternakan
bertambah dengan ...
118.800.000,00
0513 Penjualan hasil perikanan
bertambah dengan ...
88.900.000,00
0514 Penjualan hasil sitaan
bertambah dengan ...
5.343.500.000,00
0515
Penjualan obat-obatan dan
hasil farmasi
bertambah dengan ...
368.500.000,00
| 0516 | Penjualan penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya bertambah dengan ... | 139.100.000,00 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 0517 | Penjualan dokumen-dokumen pelelangan bertambah dengan ... | 6.192.100.000,00 |
| 0519 | Penjualan lainnya bertambah dengan ... | 1.437.800.000,00 |
| 04 | SEKTOR TENAGA KERJA bertambah dengan ... | 1.875.121.000,00 |
| 05 | SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL,KEUANGAN DAN KOPERASI bertambah dengan ... | 4.747.325.170.000,00 |
| 06 07 | SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA bertambah dengan ... SEKTOR PERTAMBANGAN DAN | 497.548.000,00 |
| | ENERGI bertambah dengan ... | 16.665.000.000,00 |
| 08 | SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI bertambah dengan ... | 18.977.049.000,00 |
| 09 | SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH dan TRANSMIGRASI bertambah dengan ... | |
| 10 | SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG | 65.639.000.000,00 |
| 11 | bertambah dengan ... SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHAESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 43.738.240.000,00 |
| 13 | bertambah dengan ... SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEJAHTERAAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA | 228.912.131.000,00 |
| 14 | bertambah dengan ... SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 75.600.933.000,00 |
15 SEKTOR AGAMA
bertambah dengan ...
4.329.867.000,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI
bertambah dengan ...
10.818.250.000,00
- 0546
Penerimaan sensor,karantina
pengawasan, pemeriksaan bertambah dengan ...
403.800.000,00
- 0547
Penerimaan jasa tenaga,
jasa pekerjaan
bertambah dengan ...
1.013.900.000,00
- 0548
Penerimaan jasa kantor urusan agama
bertambah dengan ...
19.700.000,00
- 0549
Penereimaan jasa bandar udara dan pelabuhan bertambah dengan ...
5.250.500.000,00
0550
Penerimaan jasa II
bertambah dengan ...
19.471.300.000,00
0551
Penerimaan jasa lembaga
keuangan (jasa giro)
bertambah dengan ...
2.810.900.000,00
- 0552
Penerimaan iuaran hasil
hutan, hasil laut,
royalti dan denda
bertambah dengan ...
8.823.400.000,00
- 0553
Penerimaan iuran lelang
untuk fakir miskin
bertambah dengan ...
1.646.000.000,00
0554
Penerimaan jasa kantor
catatan sipil
berkurang dengan ...
3.548.000.000,00
0555
Penerimaan biaya
penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa bertambah dengan ...
4.000.000,00
0556
Penerimaan uang
pewarganegaraan
bertambah dengan ...
3.682.000.000,00
0559
Penerimaan jasa lainnya
bertambah dengan ...
6.053.000.000,00
0560 Penerimaan rutin dari luar
negeri
bertambah dengan ...
9.475.000.000,00
0569
Penerimaan rutin
lainnya dari luar negeri
bertambah dengan ...
9.475.000.000,00
0580
Penerimaan penjualan, sewa
dan jasa swadana
berkurang dengan ...
1.417.816.200.000,00
0581
Penerimaan penjualan
swadana
bertambah dengan ...
112.100.000,00
0582 Penerimaan sewa swadana
bertambah dengan ...
7.700.000,00
0583
Penerimaan jasa swadna
berkurang dengan ...
1.417.936.000.000,00
0610
Penerimaan kejaksaan dan
Peradilan
bertambah dengan ...
23.344.000.000,00
0611
Legalisasi tanda tangan
bertambah dengan ...
4.000.000,00
0612
Pengesahan surat di bawah
tangan
bertambah dengan ...
2.000.000,00
0614
Hasil denda, denda tilang
dan sebagainya
bertambah dengan ...
17.178.300.000,00
0615
Ongkos perkara
bertambah dengan ...
130.500.000,00
0619
Penerimaan kejaksaan dan
Peradilan lainnya
bertambah dengan ...
6.029.200.000,00
0710
Penerimaan dari investasi
bertambah dengan ...
1.541.979.000.000,00
0711
Bagian laba dari BUMN
berkurang dengan ...
217.354.000.000,00
0712
Penjualan investasi
permanen
bertambah dengan ...
1.759.333.000.000,00
0810
Penerimaan kembali belanja
tahun anggaran berjalan
bertambah dengan ...
11.937.200.000,00
0811
Penerimaan kembali
belanja pegawai pusat
bertambah dengan ...
5.063.200.000,00
0812
Penerimaan kembali
belanja pegawai daerah otonom
bertambah dengan ...
354.000.000,00
0813
Penerimaan kembali
belanja pensiun
bertambah dengan ...
5.020.000.000,00
0814
Penerimaan kembali
belanja rutin lainnya
bertambah dengan ...
999.700.000,00
0815
Penerimaan kembali
belanja pembangunan
rupiah lainnya
bertambah dengan ...
500.300.000,00
0820
Penerimaan kembali belanja
tahun anggaran yang lalu
bertambah dengan ...
14.247.700.000,00
0821
Penerimaan kembali belanja pegawai pusat bertambah dengan ...
4.242.200.000,00
0822
Penerimaan kembali
belanja pegawai daerah otonom
bertambah dengan ...
941.000.000,00
0823
Penerimaan kembali
belanja pensiun
bertambah dengan ...
2.425.000.000,00
0824
Penerimaan kembali
belanja rutin lainnya
bertambah dengan ...
610.600.000,00
0825
Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya bertambah dengan ...
6.028.900.000,00
0880
Penerimaan lain-lain swadana
bertambah dengan ...
33.362.000.000,00
0881
Penerimaan lain-lain swadana bertambah dengan ...
33.362.000.000,00
0890 Penerimaan lain-lain bertambah dengan ...
1.101.997.000.000,00
0891 Penerimaan kembali persekot,uang muka gaji bertambah dengan ... 0892 Penerimaan denda keterlambatan bertambah dengan ... 0893 Penerimaan kembali, ganti rugi bertambah dengan ... 0894 Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS daerah otonom berdasarkan SPM nihil KPKN bertambah dengan ... 0899 Penerimaan anggaran lainnya bertambah dengan ...
4.076.000.000,00
614.500.000,00
2.681.600.000,00
5.000.000.000,00
1.089.624.900.000,00
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas
| PENGELUARAN RUTIN | PENGELUARAN RUTIN | PENGELUARAN RUTIN | (dalam rupiah) |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| bertambah dengan ... | bertambah dengan ... | bertambah dengan ... | 5.300.172.000.000,00 |
| 01 | SEKTOR INDUSTRI bertambah | dengan ... | 10.545.250.000,00 |
| | 01.1 | Subsektor Industri | |
| | | bertambah dengan ... | 10.545.250.000,00 |
| 02 | SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN | SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN | |
| | bertambah | dengan ... | 177.893.000.000,00 |
| | 02.1 | Subsektor Pertanian | |
| | | bertambah dengan ... | 342.250.000,00 |
| | 02.2 | Subsektor Kehutanan | |
| | | bertambah dengan ... | 177.550.750.000,00 |
| 03 | SEKTOR PENGAIRAN | SEKTOR PENGAIRAN | |
| | bertambah | dengan ... | 525.000.000,00 |
| | 03.1 | Subsektor Pengembangan | |
| | | Sumber Daya Air | |
| | | bertambah dengan ... | 525.000.000,00 |
| 04 | SEKTOR TENAGA KERJA | SEKTOR TENAGA KERJA | |
| | | bertambah dengan ... | 1.875.121.000,00 |
| | 04.1 | Subsektor Tenaga Kerja | |
| | | bertambah dengan ... | 1.875.121.000,00 |
| 05 | SEKTOR PERDAGANGAN,PENGEMBANGAN | SEKTOR PERDAGANGAN,PENGEMBANGAN | |
| | USAHA NASIONAL,KEUANGAN | USAHA NASIONAL,KEUANGAN | |
| | bertambah dengan ... | bertambah dengan ... | 4.747.325.170.000,00 |
| | 05.1 | Subsektor Perdagangan | |
| | | Dalam Negeri | |
| | | bertambah dengan ... | 2.497.250.000,00 |
| | 05.2 | Subsektor Perdagangan | |
| | | Luar Negeri | |
| | | bertambah dengan ... | 2.871.920.000,00 |
| | 05.4 | Subsektor Keuangan | |
| | | bertambah dengan ... | 4.741.956.000.000,00 |
| 06 | SEKTOR TRANSPORTASI,METEOROLOGI DAN GEOFISIKA | SEKTOR TRANSPORTASI,METEOROLOGI DAN GEOFISIKA | |
| | bertambah dengan ... | bertambah dengan ... | 497.548.000,00 |
| | 06.1 | Subsektor Prasarana Jalan | |
| | | bertambah dengan ... | 200.000.000,00 |
200.000.000,00
06.3 Subsektor Transportasi Laut
bertambah dengan ...
297.548.000,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
bertambah dengan ...
16.665.000.000,00
07.1
Subsektor Pertambangan
bertambah dengan ...
16.665.000.000,00
08 SEKTOR PARIWISATA,POS DAN TELEKOMUNIKASI
bertambah dengan ...
18.977.049.000,00
08.1 Subsektor Pariwisata
bertambah dengan ...
1.023.140.000,00
08.2 Subsektor Pos dan
Telekomunikasi
bertambah dengan ...
17.953.909.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI
bertambah dengan ...
65.636.000.000,00
09.1
Subsektor Pembangunan
Daerah
bertambah dengan ...
65.636.000.000,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG
bertambah dengan ...
43.738.240.000,00
10.2
Subsektor Tata Ruang
bertambah dengan ...
43.738.240.000,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN,KEBUDAYAAN NASIONAL,KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
bertambah dengan ...
228.912.131.000,00
11.1
Subsektor Pendidikan
bertambah dengan ...
220.044.000.000,00
11.2
Subsektor Pendidikan Luar
Sekolah dan kedinasan
bertambah dengan ...
8.868.131.000,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,
KESEHATAN,PERANAN WANITA,ANAK
DAN REMAJA
bertambah dengan ...
75.600.933.000,00
13.1 Subsektor Kesejahteraan
Sosial
bertambah dengan ...
650.000.000,00
13.2 Subsektor Kesehatan
bertambah dengan ...
74.950.933.000,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
bertambah dengan ...
112.500.000,00
14.1 Subsektor Perumahan dan
Permukiman
bertambah dengan ...
112.500.000,00
15 SEKTOR AGAMA
bertambah dengan ...
4.329.867.000,00
15.1 Subsektor Pelayanan
Kehidupan Beragama
bertambah dengan ...
950.000.000,00
15.2 Subsektor Pembinaan
Pendidikan Agama
bertambah dengan ...
3.379.867.000,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI
bertambah dengan ...
10.818.258.000,00
16.2
Subsektor Ilmu Pengetahuan
Terapan dan Dasar
bertambah dengan ...
10.506.103.000,00
16.3 Subsektor Kelembagaan
Prasarana dan Sarana Ilmu
Pengetahuan dan teknologi
bertambah dengan ...
52.655.000,00
16.5 Subsektor Kedirgantaraan
bertambah dengan ...
188.250.000,00
16.6 Subsektor Sistem Informasi
dan Statistik
bertambah dengan ...
71.250.000,00
17 SEKTOR HUKUM
bertambah dengan ...
4.084.750.000,00
17.1
Subsektor Pembinaan Hukum
Nasional
bertambah dengan ...
4.084.750.000,00
18 PENGAWASAN
SEKTOR APARATUR NEGARA DAN
bertambah dengan ...
811.159.000,00
811.159.000,00
18.1 Subsektor Aparatur Negara bertambah dengan ... 18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan bertambah dengan ...
353.378.000,00
457.781.000,00
19 SEKTOR POLITIK,HUBUNGAN LUAR NEGERI,PENERANGAN,KOMUNIKASI
DAN MEDIA MASSA
bertambah dengan ...
23.097.024.000,00
19.1 Subsektor Politik
bertambah dengan ...
2.405.024.000,00
19.2 Subsektor Hubungan Luar
Negeri
bertambah dengan ...
20.692.000.000,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN
bertambah ...
0,00
20.2
Subsektor ABRI
berkurang dengan ...
251.455.221.000,00
20.2 Subsektor Pendukung
bertambah dengan ...
251.455.221.000,00
Cukup jelas.
(dalam rupiah)
PENGELUARAN PEMBANGUNAN RUPIAH
berkurang dengan ...
382.866.000.000,00
01 SEKTOR INDUSTRI
bertambah dengan ...
40.564.700.000,00
01.1
Subsektor Industri
bertambah dengan ...
40.564.700.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN
berkurang dengan ...
84.516.200.000,00
02.1 Subsektor Pertanian
bertambah dengan ...
88.642.800.000,00
02.2 Subsektor Kehutanan
berkurang dengan ...
4.126.600.000,00
03 SEKTOR PENGAIRAN
bertambah dengan ...
210.612.200.000,00
03.1
Subsektor Pengembangan
Sumber Daya Air
berkurang dengan ...
29.677.800.000,00
03.2 Subsektor Irigasi
bertambah dengan ...
240.290.000.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA
berkurang dengan ...
13.530.600.000,00
04.1
Subsektor Tenaga Kerja
berkurang dengan ...
13.530.600.000,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN,PENGEMBANGAN
USAHA NASIONAL,KEUANGAN DAN
KOPERASI
bertambah dengan ...
20.228.900.000,00
05.1
Subsektor Perdagangan
Dalam Negeri
berkurang dengan ...
923.700.000,00
05.2 Subsektor Perdagangan
berkurang dengan ...
438.700.000,00
05.3 Subsektor Pengembangan
Usaha Nasional
bertambah dengan ...
29.481.400.000,00
05.4
Subsektor Keuangan
berkurang dengan ...
1.219.600.000,00
05.5 Subsektor Koperasi dan
Pengusaha Kecil
berkurang dengan ...
6.670.500.000,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI,METEOROLOGI
DAN GEOFISIKA
berkurang dengan ...
188.604.000.000,00
06.1 Subsektor Prasarana Jalan
berkurang dengan ...
130.023.300.000,00
06.2 Subsektor Transportasi
Darat
berkurang dengan ...
23.956.600.000,00
06.3 Subsektor Transportasi
Laut
berkurang dengan ...
8.182.100.000,00
06.4
Subsektor Transportasi
Udara
berkurang dengan ...
23.078.500.000,00
06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika,Pencarian dan Penyelamatan (SAR) berkurang dengan ...
3.363.500.000,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
berkurang dengan ...
48.871.300.000,00
07.1
Sebsektor Pertambangan
berkurang dengan ...
2.407.700.000,00
07.2 Subsektor Energi
berkurang dengan ...
46.463.600.000,00
08 SEKTOR PARIWISATA,POS DAN TELEKOMUNIKASI
berkurang dengan ...
8.134.900.000,00
08.1
Subsektor Pariwisata
berkurang dengan ...
3.183.100.000,00
08.2 Subsektor Pos da
Telekomunikasi
berkurang dengan ...
4.951.800.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH
DAN TRASMIGRASI
berkurang dengan ...
63.546.000.000,00
09.1
Subsektor Pembangunan
Daerah
berkurang dengan ...
5.720.500.000,00
09.2
Subsektor Transmigrasi
dan Pemukiman Perambah
Hutan
berkurang dengan ...
57.825.500.000,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN
TATA RUANG
berkurang dengan ...
16.806.400.000,00
10.1
Subsektor Lingkungan
Hidup
berkurang dengan ...
5.460.900.000,00
10.2 Subsektor Tata Ruang
berkurang dengan ...
11.345.500.000,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN,KEBUDAYAAN NASIONAL,KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
berkurang dengan ...
222.076.600.000,00
11.1 Subsektor Pendidikan
berkurang dengan ...
209.531.400.000,00
11.2 Subsektor Pendidikan Luar
Sekolah dan Kedinasan
berkurang dengan ...
4.689.400.000,00
11.3 Subsektor Kebudayaan
Nasional dan kepercayaan
Terhadap Tuhan Yang Maha
Esa
berkurang dengan ...
3.762.300.000,00
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah
Raga
berkurang dengan ...
4.093.300.000,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
SEJAHTERA
berkurang dengan ...
28.181.800.000,00
12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana berkurang dengan ...
28.181.800.000,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,
KESEHATAN,PERANAN WANITA,
ANAK DAN REMAJA
berkurang dengan ...
35.397.800.000,00
13.1 Subsektor Kesejahteraan
Sosial
berkurang dengan ...
3.423.400.000,00
13.2 Subsektor Kesehatan
berkurang dengan ...
31.666.600.000,00
13.3 Subsektor Peranan
Wanita,Anak dan Remaja
berkurang dengan ...
307.800.000,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
berkurang dengan ...
43.123.100.000,00
| | 14.1 | Subsektor Perumahan dan Pemukiman berkurang dengan ... | 40. 77.700.000,00 |
|----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | ILMU PENGETAHUAN DAN | ILMU PENGETAHUAN DAN | ILMU PENGETAHUAN DAN |
| | berkurang dengan ... | berkurang dengan ... | 4.768.200.000,00 |
| | 15.1 15.2 | Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragaman bertambah dengan ... Subsektor Pembinaan | 563.800.000,00 |
| 16 | SEKTOR TEKNOLOGI | SEKTOR TEKNOLOGI | |
| | berkurang | dengan ... | 66.659.100.000,00 |
| | 16.1 16.2 | Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi berkurang dengan ... Subsektor Ilmu Pengetahuan | 27.921.400.000,00 |
| | | Terapan dan Dasar berkurang dengan ... Subsektor Kelembagaan | 3.458.100.000,00 |
| | 16.3 | Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkurang dengan ... | |
| | | Subsektor Kelautan | 13.638.700.000,00 |
| | 16.4 | berkurang dengan ... | 312.500.000,00 |
| | 16.5 16.6 | Subsektor Kedirgantaraan berkurang dengan ... Subsektor Sistem Informasi | 2.356.600.000,00 |
| 17 | SEKTOR HUKUM berkurang dengan | SEKTOR HUKUM berkurang dengan | |
| | 17.1 | ... Subsektor Pembinaan Nasional | 11.265.300.000,00 |
| | | Hukum berkurang dengan ... | |
| | 17.2 | Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum | 2.015.200.000,00 |
17.3 Subsektor Sarana dan
Prasarana Hukum
berkurang dengan ...
4.698.600.000,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN
bertambah dengan ...
1.816.900.000,00
18.1 Subsektor Aparatur Negara
bertambah dengan ...
3.629.100.000,00
18.2 Subsektor Pendayagunaan
Sistem dan Pelaksanaan
Pengawasan
berkurang dengan ...
1.812.200.000,00
19 SEKTOR POLITIK,HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA
berkurang dengan ...
7.239.800.000,00
19.1 Subsektor Politik
berkurang dengan ...
164.100.000,00
19.2 Subsektor Hubungan Luar
Negeri
berkurang dengan ...
261.400.000,00
19.3 Subsektor Penerangan,
Komunikasi dan Media Massa
berkurang dengan ...
6.814.300.000,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN
bertambah dengan ...
17.600.000.000,00
20.2
Subsektor ABRI
bertambah dengan ...
17.600.600.000,00
Cukup jelas.
(dalam rupiah)
PENGELUARAN PEMBANGUNAN YANG DIBIAYAI
DENGAN BANTUAN PROYEK DAN KREDIT EKSPOR berkurang dengan ...
589.000.000.000,00
| 01 | SEKTOR INDUSTRI berkurang | dengan ... | 101.472.000.000,00 |
|------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| | 01.1 Subsektor Industri | 01.1 Subsektor Industri | 101.472.000.000,00 |
| | berkurang dengan ... | berkurang dengan ... | 298.197.000.000,00 |
| | 02.1 | Subsektor Pertanian | |
| | | bertambah dengan ... | 273.370.700.000,00 |
| | 02.2 | Subsektor Kehutanan | |
| | | berkurang dengan ... | 24.826.300.000,00 |
| 03 | SEKTOR PENGAIRAN | SEKTOR PENGAIRAN | |
| | berkurang | dengan ... | 464.132.000.000,00 |
| | 03.1 | Subsektor Pengembangan | |
| | | Sumber Daya Air | |
| | | bertambah dengan ... | 81.050.900.000,00 |
| | 03.2 | Subsektor Irigasi | |
| | | berkurang dengan ... | 545.182.900.000,00 |
| 04 | SEKTOR TENAGA KERJA | SEKTOR TENAGA KERJA | |
| | bertambah | dengan ... | 13.778.800.000,00 |
| | 04.1 | Subsektor Tenaga Kerja | |
| | | bertambah dengan ... | 13.778.800.000,00 |
| 05 | SEKTOR PERDAGANGAN,PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL,KEUANGAN DAN | SEKTOR PERDAGANGAN,PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL,KEUANGAN DAN | |
| | berkurang | dengan ... | 47.130.300.000,00 |
| | 05.2 | Subsektor Perdagangan | |
| | | Dalam Negeri | |
| | | berkurang dengan ... | 15.759.200.000,00 |
| | 05.3 | Subsektor | |
| | | Pengembangan | |
| | | berkurang dengan ... | 246.600.000,00 |
| | 05.4 | Subsektor Keuangan | |
| | | berkurang dengan ... | 16.918.000.000,00 |
| | 05.5 | Subsektor Koperasi dan | |
| | | Pengusaha Kecil | |
| | | berkurang dengan ... | 14.206.500.000,00 |
| 06 | SEKTOR TRANSPORTASI,METEOROLOGI | SEKTOR TRANSPORTASI,METEOROLOGI | |
| | bertambah dengan ... | bertambah dengan ... | 67.944.800.000,00 |
06.1 Subsektor Prasarana Jalan
berkurang dengan ...
237.319.200.000,00
06.2 Subsektor Transportasi
Darat
bertambah dengan ...
82.358.700.000,00
06.3
Subsektor Transportasi
Laut
bertambah dengan ...
383.980.600.000,00
06.4 Subsektor Transportasi
Udara
berkurang dengan ...
155.900.600.000,00
06.5
Subsektor Meteorologi,
Geofisika,Pencarian dan
Penyelamatan (SAR)
berkurang dengan ...
5.174.700.000,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
bertambah dengan ...
869.850.000.000,00
07.1
Sebsektor Pertambangan
bertambah dengan ...
4.089.800.000,00
07.2 Subsektor Energi
bertambah dengan ...
865.760.200.000,00
08 SEKTOR PARIWISATA,POS DAN
TELEKOMUNIKASI
berkurang dengan ...
33.301.000.000,00
08.2 Subsektor Pos da
Telekomunikasi
berkurang dengan ...
33.301.000.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRASMIGRASI
berkurang dengan ...
209.496.000.000,00
09.1
Subsektor Pembangunan
Daerah
berkurang dengan ...
114.524.000.000,00
09.2 Subsektor Transmigrasi
dan Pemukiman Perambah
Hutan
berkurang dengan ...
95.972.000.000,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN
TATA RUANG
berkurang dengan ...
123.293.300.000,00
10.1 Subsektor Lingkungan Hidup berkurang dengan ... 10.2 Subsektor Tata Ruang berkurang dengan ...
101.082.600.000,00
22.210.700.000,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN,KEBUDAYAAN NASIONAL,KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
berkurang dengan ...
160.673.600.000,00
11.1 Subsektor Pendidikan berkurang dengan ... 11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan berkurang dengan ...
123.102.400.000,00
37.571.200.000,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA
berkurang dengan ... 12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana berkurang dengan ...
35.362.600.000,00
35.362.600.000,00
13
SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN,PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA
berkurang dengan ...
101.020.000.000,00
13.1
Subsektor Kesejahteraan
Sosial
berkurang dengan ...
9.270.900.000,00
13.2
Subsektor Kesehatan
berkurang dengan ...
91.749.100.000,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
bertambah dengan ...
109.410.100.000,00
14.1 Subsektor Perumahan dan
Pemukiman
bertambah dengan ...
148.072.700.000,00
14.2 Subsektor Penataan Kota
dan Bangunan
berkurang dengan ...
38.662.600.000,00
15 SEKTOR AGAMA
| | berkurang dengan ... | berkurang dengan ... | 36.381.900.000,00 |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | 15.2 | Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama berkurang dengan ... | 36.381.900.000,00 |
| 16 | SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI | SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI | |
| | berkurang dengan ... | berkurang dengan ... | 30.323.600.000,00 |
| | 16.1 | Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi berkurang dengan ... | 24.747.600.000,00 |
| | 16.2 | Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar bertambah dengan ... | 3.364.800.000,00 |
| | 16.3 | Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkurang dengan ... | 13.996.000.000,00 |
| | 16.4 | Subsektor Kelautan bertambah dengan ... | 4.088.800.000,00 |
| | 16.5 | Subsektor Kedirgantaraan bertambah dengan ... | 101.000.000,00 |
| | 16.6 bertambah | Subsektor Sistem Informasi dan Statistik dengan ... | 865.400.000,00 |
| 17 | SEKTOR HUKUM | SEKTOR HUKUM | 1.767.300.000,00 |
| | berkurang 17.1 | dengan ... Subsektor Pembinaan Hukum Nasional berkurang dengan ... | 1.733.000.000,00 |
| | 17.2 | Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum berkurang dengan ... | 34.300.000,00 |
| 18 | SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN | SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN | |
| | bertambah dengan ... | bertambah dengan ... | 10.171.600.000,00 |
| | 18.1 | Subsektor Aparatur Negara bertambah dengan ... | 3.001.400.000,00 |
| | 18.2 | Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan | |
| | | bertambah dengan ... | 7.170.200.000,00 |
19
SEKTOR...
19 SEKTOR POLITIK,HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA
berkurang dengan ...
17.604.700.000,00
19.1
Subsektor Politik
bertambah dengan ...
4.996.700.000,00
19.3 Subsektor Penerangan,
Komunikasi dan Media Massa
berkurang dengan ...
22.601.400.000,00
PENJELASAN
Pasal 5

Yang dimaksud dengan sisa kredit anggaran proyek-proyek yang masih diperlukan unntuk penyelesaian proyek, meliputi sisa kredit anggaran proyek yang berasal dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun Anggaran 1995/96 maupun sisa kredit anggaran proyek yang berasal dari pelaksanaan Undang-undang ini.
Berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 3, dalam Tahun Anggaran 1995/96 terdapat Sisa Anggaran Lebih diperkirakan sebesar Rp 375.303.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus tiga juta rupiah), yang akan dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja Tahun Anggaran 1996/1997 dan/atau tahun-tahun anggaran berikutnya.
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas