PERATURAN DAERAH PROVINSI Unknown Nomor 2 Tahun 2012
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
Berlaku: 2 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
- a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah perlu dilakukan penyesuaian, sehingga penarikan pajak daerah dapat secara nyata berdayaguna dan berhasilguna bagi pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5025);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Bermotor dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
21. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1986 Nomor 60 Seri C Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi K ewenangan Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
- (1) Subyek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor;
- (2) Wajib PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor;
- (3) Yang bertanggungjawab atas pembayaran PKB adalah :
- a. untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya dan/atau ahli warisnya;
- b. untuk badan/lembaga/organisasi adalah pengurus atau kuasanya;
- c. untuk instansi pemerintah/TNI/POLRI adalah pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) huruf b diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7
- (1) Tarif PKB badan ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kepemilikan kendaraan bermotor;
- (2) Tarif PKB pribadi dihitung secara progresif dan ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
- b. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2% (dua persen);
- c. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
- d. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat sebesar 3% (tiga persen); dan
- e. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).
- (3) Tarif PKB Umum lembaga sosial keagamaan, pemerintah pusat/pemerintah daerah, TNI, POLRI ditetapkan sebagai berikut:
- a. kendaraan bermotor umum sebesar 1% (satu persen); atau
- b. kendaraan bermotor sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, ambulans, pemadam kebakaran, pemerintah/TNI/ POLRI, pemerintah daerah sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (4) Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (5) Tarif Pajak kendaraan di air sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
3. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 25
- (1) Tarif BBNKB ditetapkan sebagai berikut:
- a. penyerahan pertama untuk kendaraan bermotor roda dua atau lebih sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen);
- b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
- (2) Tarif BBNKB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan sebagai berikut:
- a. penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); atau
- b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).
- (3) Tarif BBNKB yang dioperasikan di air ditetapkan sebagai berikut :
- a. penyerahan pertama sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
- b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
4. Ketentuan Pasal 38 diubah menjadi 2 (dua) ayat, yakni ayat (1) dan ayat (2), sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 38
- (1) Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) terhadap Bahan Bakar Minyak Non Subsidi.
- (2) Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 5% (lima persen) untuk Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan tarif yang dilakukan oleh Pemerintah, maka tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyesuaikan dengan tarif yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf a dihapus sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 49
- (1) Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (2) Dikecualikan dari Objek PAP adalah :
- a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat;
- b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga dan kegiatan sosial keagamaan;
- c. pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan transportasi dan perikanan rakyat yang tidak dikomersilkan.
6. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 78 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 78
- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan PKB dan BBNKB terhadap kendaraan bermotor yang secara nyata rusak berat dan/atau kendaraan yang dikuasai oleh negara/pemerintah karena disita/disegel.
2. (1a) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan PKB dan BBNKB pada saat tertentu.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
7. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 80 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 80
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
- a. nama dan alamat wajib pajak;
- b. masa pajak;
- c. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
- d. alasan yang jelas.
6. (1a) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pembayaran jika terjadi perpindahan antar daerah.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
8. Ketentuan Pasal 85 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 85
- (1) Bagi hasil penerimaan pajak ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan dengan pembagian sebagai berikut :
- a. hasil penerimaan PKB dan BBNKB diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
- b. hasil penerimaan PBBKB diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- c. hasil penerimaan PAP diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- d. hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- e. dalam hal sumber air berasal dari satu wilayah Kabupaten/Kota, hasil PAP diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (2) Bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan pertimbangan aspek pemerataan dan potensi objek pajak.
- (3) Pertimbangan aspek pemerataan dan potensi objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
9. Diantara
BAB IX
Pasal 86

A
- (1) Gubernur melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan bahan bakar pada DEPO, Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BUPIUNU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk TNI/POLRI, Agen Premium dan Minyak Solar, Premium Solar Packed Dealer , Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker , Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas, yang akan menjual BBM pada semua sektor usaha kegiatan ekonomi yang berada di darat dan di laut.
- (2) Tata cara pengawasan dan pengendalian penggunaan bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
BAB IX
Pasal 86

B
- (1) Dalam rangka memudahkan pengawasan dan pengendalian, terhadap wajib pajak yang secara nyata telah melunasi pajak diberikan tanda pelunasan lainnya.
- (2) Tanda pelunasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Ditetapkan di Pontianak Pada tanggal
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
CORNELIS
Diundangkan di Pontianak Pada tanggal,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT,
M. ZEET HAMDY ASSOVIE
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012 NOMOR 2
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah merupakan ketentuan yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan dan retribusi daerah. Khusus mengenai pajak daerah pemerintah menetapkan tarif Pajak yang seragam terhadap seluruh jenis Pajak provinsi.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan bahwa tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen), sehingga kendaraan ambulans dan pemadam kebakaran merupakan salah satu potensi pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi Kalimantan Barat dengan tarif minimal yaitu 0,5% (nol koma lima persen).
Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ditetapkan paling tinggi yaitu untuk penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen) dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen). Tarif Pajak BBNKB yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah untuk penyerahan pertama sebesar 10% (sepuluh persen) relatif kecil, sehingga perlu dinaikkan menjadi 12,5% (dua belas koma lima persen) agar dapat berdayaguna dan berhasilguna dalam menunjang pembangunan daerah di Kalimantan Barat.
Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen), dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2010 menetapkan Tarif Pajak PBBKB sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) untuk semua jenis bahan bakar. Namun mengingat pemerintah menetapkan kebijakan dalam pemberian subsidi bahan bakar, maka terhadap bahan bakar minyak bersubsidi tarif PBBKB diturunkan menjadi 5% (lima persen), agar sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam pemberian subsidi bahan bakar minyak.
PENJELASAN
Pasal 5 Cukup jelas Angka 2 Pasal 7 Cukup jelas Angka 3 Pasal 25 Cukup jelas Angka 4 Pasal 38 Cukup jelas Angka 5 Pasal 49 Cukup jelas Angka 6 Pasal 78 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (1a) Yang dimaksud dengan saat tertentu adalah Bulan sadar Pajak atau bertepatan dengan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah. Ayat (2) Cukup jelas Angka 7 Pasal 80 Ayat (1)

``````Cukup jelas```Ayat (1a) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pembayaran jika terjadi perpindahan antar daerah. Sebagai Contoh : Wajib Pajak telah melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor terhitung Januari 2012 s/d Januari 2013 di Provinsi DKI Jakarta dan melakukan mutasi kendaraan ke Provinsi Kalimantan Barat Bulan Maret 2012, maka Pajak Kendaraan Bermotor telah dibayar di Provinsi DKI Jakarta untuk bulan April s/d Desember 2012 dapat diajukan pengembalian sisa pajak yang telah dibayarkan.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasAyat (5)Cukup jelasAyat (6)Cukup jelasAyat (7)Cukup jelasAngka 8
PENJELASAN
Pasal 85 Cukup jelas

Angka 9
PENJELASAN
Pasal 86

A Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 86

B Cukup jelasPasal II Cukup jelasTAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2