PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 3 Tahun 2012
Tentang PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA TERA ULANG DAN RETRIBUSI IZIN MINUMAN BERALKOHOL
Berlaku: 19 Januari 2012
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- a. Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Utara sehingga diatur lebih rinci mekanismeltata cara pelaksanaannya. perlu
2. b Sebagaimana pertimbangan huruf a Minahasa Utara tentang Petunjuk Teknisl Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera Tera dan Retribusi Izin Minuman Beralkohol. Ulang
3. 1 . Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759).
4. 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3219).
5. 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negaran Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193)
6. 4 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214)
7. 6 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611)
8. 5 . Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274)
9. 7 , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
10. 8 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389.
11. 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
12. 11 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 36/Mendag/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor ISMM-DAG PER/3/2006 Tentang wasan Dan Pengendalian Impor, Pengedaran Dan Penjualan, Dan Perizinan
Menetapkan
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53MMDAGIPER12/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Penjualan; Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
15. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 91 /Menteri Industri/Per/6/2008 Kesatuan dan Tata Cara Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri. tentang
3. Barang Dalam Keadaan Terbungkus tentang
MEMUTUS KA N
Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Petunjuk Teknisl Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera dan Retribusi Surat Izin Usaha Minuman Beralkohol. Ulang
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan
- b Pemerintah daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
- d Pejabat pdalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Bupati adalah Bupati Kabupaten Minahasa Utara.
- 2 Dinas Perindustrian dan Perdagangan ' adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Minahasa Utara.
- g Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan bagian dari jenis industri perizinan merupakan salah satu kewajiban kebijaksanaan yang dipergunakan sebagai alat yang efèktif untuk menggerakkan perkembangan dunia usaha ke yang benar-benar mendukung pembargunan. bidang
- Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku menjadi setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri barang
- h Izin di Daflar Industri yang selanjutnya disebut TDL Perluasan industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produk melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas peroramgan yang mengajukan permohonan izin yang berisikan hak; kewajiban dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka usaha jual beli barang dan jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. bidang
- J . Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
- Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. barang
- k Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya. Cabang
- disebut SIUP Menengah dan Surat Izin Usaha Perdagangan Besar yang selanjutnya disebut SIUP Besar, Izin berdagang keliling.
- n Tanda Daftar yang selanjutnya disebut TDG adalah izin penggunaan gudang diperuntukkan menyimpan barang-barang dagangan yang Gudang
- Gudang ialah suatu ruangan untuk diperuntukkan menyimpan barang-barang dagangan.
- 0 membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan dan diolah di Indonesia. yang
- 9 Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur luas /
- p. Angka Pengenalan Impor (API) adalah tanda pengenalan sebagai importir yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor:
- Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukur; metode pengukuran dan undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
Alat timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
- 5 Alat ukur ialah alat yang dipergunakan atau dipakai pengukuran kuantitas dan atau kualitas. Alat takar ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran
- Alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan alat-alat ukur, takar atau atau penimbangan. pada
- W Pelayanan Tera adalah pelayanan penelitian; kalibrasi atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
- Alat penunjuk adalah bagian dari alat ukur yang menunjukkan hasil pengukuran.
- X Retribusi pelayanan tera adalah yang dipunggut atas jasa tera, tera kalibrasi terhadap keadaan terbungkus. ulang, biaya
- 2 Tera ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku; dilakukan oleh Penera berdesarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
- Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda atau tanda tera batal yang berlaku; dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
- aa\_ Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukuran yang mampu terukur dengan membandingkan dengan standar ukuran yang mampu terukur ke standar nasional dan Internasional untuk Satuan Ukur.
- bb. adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusannya.
- dd. Barang kebutuhan penting adalah barang yang dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat sesuai dengan kebutuhan sehari-hari karena pertimbangan kesehatan dalam kebijaksanaan tertentu; pokok
- CC\_ Berdagang keliling kegiatan usaha perdagangan dengan menggunakan kendaraan bermotor dengan cara keliling di wilayah Kabupaten Minahasa Utara, melakukan kegiatan transaksi perdagangan hasil industri dan barang komersial lainnya . yaitu
- ee Barang strategis adalah barang kebutuhan sekunder berdampak politik di tengah masyarakat.
- gg Pengadaan adalah proseslkegiatan penyediaan Minuman Beralkohol oleh Produsen atau Importir Minuman Beralkohol.
- Minurnan Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses denga cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
- hh. Perdagangan Minuman Beralkohol adalah kegiatan mengedarkan danlatau menjual Minuman Beralkohol.
- jj. Penjuelan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha yang menjual Minumnan Beralkohol untuk dikonsumsi.
- ii Pengedaran Minuman Beralkohol adalah penyaluran Minuman Beralkohol untuk diperdagangkan;
- kk. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SP SIUPMB adalah formulir permohonan izin yang harus diisi oleh perusahaan, yang memuat datalinformasi perusahaan yang bersangkutan untuk memperoleh SIUP Minuman Beralkohol:
- mm Surat Fendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi sebagai dasar perhitungan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan ~perundangan yang berlaku;
- IL. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol Golongan A, B dan'atau C.
- nn. disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang a
0
- Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat Keputusan melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar daripada terutang atau tidak seharusnya terutang: Bayar
- 44 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan; yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah yang terutang;
- SS Penjustiran adalah penyesuaian dengan keadaan sebenarnya.
- Daflar Perusahaan adalah catatan resmi yang diandalkan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau peraturan pelaksanaannya dan mencatat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- tt. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
- VV. Pendaftaran kembali adalah laporan perkembangan perusahaan-perusahaan yang menyangkut investasi, jenis perusahaan; pemasaran; peralatan; luas tempat usaha, pajak-pajak retribusi yang sudah dan terutang;
- XX Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindak yang dilakukan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya
- WW melaporkan kembali perkembangan perusahaannya yang atas dasar laporan tersebut Pemerintah dan pembuatan kebijakan yang mendorong berkembangnya aktivitas kegiatan perusahaan.
BAB II - TATA CARA MEKANISME PELAYANAN TERA TERA ULANG DAN PENGURUSAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP = MB)
Pasal 2

Tata Cara/ mekanisme kalibrasi dan Jasa UTTP
- 2 Pembubuhanl pengesahan Tera/Tera Ulang dilakukan oleh petugas teknis.
- 1 . Setiap pelaku usaha yang memiliki peralatan UTTP wajib melakukan kalibrasi Teral Tera ulang.
- 3 . Pelaku usaha membayarkan jasa tera/tera ulang sesuai tarif retribusi terutang sebagaimana ditetapkan Peraturan Daerah. pada
- Sesuai retribusi terutang petugas teknis menerbitkan SKRD.
BAB II - TATA CARA MEKANISME PELAYANAN TERA TERA ULANG DAN PENGURUSAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP = MB)
Pasal 3

Tata Cara/ mekanisme pengujian BDKT
- 2 pelaku usaha mengisi formulir SPORD. Setiap
- 1 . Setiap pelaku usaha yang memproduksi BDKT wajib melakukan pengujian BDKI.
- 3 . Pengujian BDKT dilakukan oleh petugas teknis.
- 5 Sesuai retribusi terutang petugas teknis menerbitkan SKRD.
- Pelaku usaha membayarkan retribusi terutang.
- Penarikan retribusi berkaitan dengan BDKT disesuaikan harga jual agar tidak memberatkan perusahaan maupun konsumen.
BAB II - TATA CARA MEKANISME PELAYANAN TERA TERA ULANG DAN PENGURUSAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP = MB)
Pasal 4

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. 1 Setiap Badan Usaha/Perorangan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A,B, C wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Minahasa Utara; dengan melampirkan
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
4. d Nomor Pokok Wajib Pajak
5. c Surat Keterangan Fiskal
6. e Ijin Mendirikan Bangunan
7. 2 Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol hanya diberikan untuk
- b. Harus berjarak 100 meter dari tempat peribadatan.
9. Tempat usaha adalah kepemilikan pribadi atau badan usaha
- C. Tempat tempat usaha
- 1) Hotel
- 2) Restoran
- 4) Supermarket
- 3) Bar/Klab Malam/Diskotik/PublCafé
- 5) Toko
- 6) Rumah Makan/Wisma
17. 3 Izin sebagaimana atau golongan minuman beralkohol yang dapat diedarkan dalam Daerah sesuai ketentuan adalah
18. Warung
19. 4 Golongan A, minuman berkadar alkohollethanol (CzHsOH) 1 % (satu persen) sld 5% (lima
20. b Golongan B, minuman beralkohollethanol (CzHsOH) lebih dari 5% (lima persen) s/d 20% (dua puluh persen)
21. Golongan C, minuman beralkoholethanol (CzH;OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sld 55% (lima puluh lima persen)
Tata Cara/ mekanisme Pengurusan SIUP ~ MB
BAB II - TATA CARA MEKANISME PELAYANAN TERA TERA ULANG DAN PENGURUSAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP = MB)
Pasal 5

- 1 . Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1) melampirkan Surat Keterangan Hukum Tua/Lurah mengetahui Camat.
- 2 Pemeriksaan lapangan oleh petugas lapangan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 dan 2
- 3 Yang bersangkutan memasukkan kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1.
- Penerbitan SKRD
- 5 , bersangkutan membayar SKRD di Bank yang ditunjuklataupun bendahara penerimaan. Yang
- 7 Instansi teknis menerbitkan izin Minuman Beralkohol.
- 6 Menyampaikan bukti pembayaran ke instansi yang menerbitkan izin.
BAB II - TATA CARA MEKANISME PELAYANAN TERA TERA ULANG DAN PENGURUSAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP = MB)
Pasal 6

- Minuman Beralkohol yang akan diedarkan sesuai ketentuan pasal Peraturan Bupati harus dalam bentuk kemasan berupa botol atau wadah tertentu dengan menggunakan etiket sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - MASA BERLAKU RETRIBUSI
Pasal 7

- 1 Masa berlaku retribusi tera tera ulang atas alat UTTP mengikuti masa berlaku tanda tera sah.
Masa berlaku retribusi Teral Tera meliputi: Ulang
- 2 Masa berlaku retribusi atas BDKT jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun
- 3 Masa berlaku retribusi kalibrasi atas alat UTTP , sesuai jangka waktu masa kalibrasi yang ditetapkan dalam Surat Keterangan hasil Pengujian Kalibrasi dengan berpedoman penggunaan dan kelayakan alat. pada
BAB III - MASA BERLAKU RETRIBUSI
Pasal 8

- 1 Alat UTTP mengalami perubahan fisik dan non fisik sehingga mengalami perubahan sifat ukurnya.
Masa berlaku retribusi UTTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 tidak berlaku apabila
- 2 BDKT mengalami perubahan pengemasan, bentuk isi bersih; berat bersih (netto), panjang dan jumlah a hitungan.
Masa Berlaku SIUP ~ MB
- Perdagangan ~Minuman Beralkohol (SIUP-MB) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- 2 Penagihan Retribusi Izin Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku setiap tahun
BAB III - MASA BERLAKU RETRIBUSI
Pasal 10

Izin Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pasal 4 dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena
- a. Atas permintaan sendiri
2. C . Melanggar ketentuan pasal 11 Peraturan Bupati ini.
3. b Melanggar ketentuan pasal 6 Peraturan Bupati ini
- d. Melanggar ketentuan pasal 12 Peraturan Bupati ini.
- e. Melanggar ketentuan pasal 13 Peraturan Bupati ini.
BAB IV - LARANGAN
Pasal 11

- 2 . Dilarang memasukkan dan mengedarkan minuman beralkohol yang tidak dalam bentuk kemasan berupa botol atau wadah tertentu dan tidak dibubuhi etiket
- 1 . Dilarang memasukkan dan mengedarkan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin
- 3 Dilarang memasukkan dan mengedarkan minuman berlkohol melebihi jumlah yang ditetapkan dalam izin
- 4 Dilarang memindahtangan izin Minuman Beralkohol yang telah dimiliki dengan cara apapun kepada pihak ketiga.
- 5 . Dilarang mengedarkan minuman beralkohol melebihi jumlah yang ditetapkan dalam izin
BAB IV - LARANGAN
Pasal 12

- a Hotel berbintang 3,4 dan 5
- 1 . Siapapun dilarang melaksanakan penjualan langsung untuk diminum di tempat minuman beralkohol Golongan B dan C kecuali di
- b Restoran dengan tanda kencana dan tanda talam selaka
- Pub dan Club Malam. Bar,
- 2 Dilarang mengecer dan/atau menjual langsung untuk diminum tempat seperti pada
- b Tempa: yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit.
- a perkemahan.
BAB IV - LARANGAN
Pasal 13

Siapapun dilarang meminum langsung di tempat penjualan minuman beralkohol dan atau tempat tempat sebagai berikut pada
- a. Tempat-temnpat terbuka yang terlihat oleh umum
2. Gedung-gedungflembaga pendidikan baik formal maupun non formal
3. b Tempat-tempat melakukan peribadatan
BAB V - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bupati dan secara teknis operasional oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
BAB V - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 15

- 2 Pengawasan dan Pengendalian dan Peredaran Minuman Beralkohol di daerah dilaksanakan oleh Tim Terpadu yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- 1 Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati pasal 1 ayat ff adalah minuman beralkohol yang peredarannya sebagai barang dalam pengawasan dan pengendalian sehingga memerlukan izin dari Pemerintah Daerah.
- 3 .Pemerintah Daerah dapat membatasi dan menentukan jumlah jenis dar: golongan minuman beralkohol yang dapat dijual di tempat penjualan dan telah mendapat izin
- 4.Setiap badan usaha/perorangan yang mendapatkan SIUP-MB diharuskan melaporkan realisasi penjualan minuman beralkohol setiap 3 (tiga) bulan.
BAB VI - PEMBERIAN INSENTIF
Pasal 16

perundang-undangan yang pengaturannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati .
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya M pada
Ditetapkan di
AIRMADIDI
Pada Tanggal
19 Januari 2012
BUPATI MINAHASA UTARA
Diundangkan di
AIRMADIDI
Pada tanggal
19
Jonvari 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENMINAHASA UTARA
Drs. JOHANNES A RUMAMBI
Pembina Utama Muda
NIP . 19541110 197603
1 011