PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 81 Tahun 1999
Tentang PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN
Berlaku: 5 Oktober 1999
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu maupun masyarakat, oleh karena itu diperlukan berbagai kegiatan pengamanan rokok bagi kesehatan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, serta sebagai salah satu pelaksanaan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan;
Mengingat
: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembagan Negara Nomor 3495);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: BAGI KESEHATAN.
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGAMANAN ROKOK
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 2

Penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan bertujuan untuk mencegah penyakit akibat penggunaan rokok bagi individu dan masyarakat dengan:
- a. melindungi kesehatan masyarakat terhadap insiden penyakit yang fatal dan penyakit yang dapat menurunkan kualitas hidup akibat penggunaan rokok.
- b. melindungi penduduk usia produktif dan remaja dari dorongan lingkungan untuk penggunaan rokok dan ketergantungan terhadap rokok;
- c. meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat terhadap bahaya kesehatan terhadap penggunaan rokok.
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 3

Penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan dilaksanakan dengan pengaturan:
- a. kadar kandungan nikotin dan tar;
- b. persyaratan produksi dan penjualan rokok;
- c. persyaratan Iklan dan promosi rokok;
- d. penetapan kawasan tanpa rokok.
Bagian Kedua Kadar Kandungan Nikotin dan Tar
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 4

- (1) Kadar kandungan nikotin dan tar pada batang rokok yang beredar di wilayah Indonesia tidak boleh melebihi kadar kandungan nikotin 1,5 mg dan kadar kandungan tar 20 mg.
- (2) Pemeriksaan kadar kandungan nikotin dan tar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tata cara metode pemeriksaan yang berlaku.
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 5

Setiap orang yang memproduksi rokok wajib melakukan pemeriksaan kadar kandungan nikotin dan tar pada setiap hasil produksinya.
Bagian Ketiga
Keterangan pada Label
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 6

- (1) Setiap orang yang memproduksi rokok wajib mencantumkan keterangan tentang kadar kandungan nikotin dan tar pada Label dengan penempatan yang jelas dan mudah dibaca.
- (2) Pencantuman keterangan tentang kadar kandungan nikotin dan tar sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. dicantumkan pada setiap kemasan rokok pada sisi kecil;
- b. dibuat kotak dan garis pinggir hitam 1 mm dengan dasar kotak berwarna putih;
- c. tulisan digunakan warna hitam dengan ukuran 3 mm.
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 7

Selain pencantuman kadar kandungan nikotin dan tar pada setiap kemasan rokok, setiap orang yang memproduksi rokok harus melakukan kegiatan pengamanan produk rokok yang dihasilkan meliputi:
- a. pencantuman kode produksi pada setiap kemasan rokok;
- b. pencantuman tulisan peringatan kesehatan pada Label di bagian kemasan rokok yang mudah terlihat dan terbaca.
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 8

- (1) Peringatan kesehatan pada setiap Label harus berbentuk tulisan.
- (2) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa "merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin;
- (3) Perubahan atau penambahan tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 9

- (1) Tulisan peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dicantumkan dengan jelas pada Label di bagian kemasan yang mudah dilihat dan dibaca.
- (2) Tulisan peringatan kesehatan dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. dicantumkan pada setiap kemasan pada sisi lebar;
- b. dibuat kotak dengan garis hitam 1 mm dengan dasar kotak berwarna putih;
- c. tulisan digunakan warna hitam dengan ukuran huruf 3 mm.
Setiap orang yang memproduksi rokok wajib memiliki izin di bidang perindustrian.
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 11

- (1) Setiap orang yang memproduksi rokok dilarang menggunakan bahan tambahan dalam proses produksi yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang bahan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 12

- (1) Tembakau yang digunakan untuk produksi rokok harus diolah agar kadar kandungan nikotin dan tar pada produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Menteri yang bertanggung jawab di bidang perkebunan atau pertanian tembakau menggerakan dan mendorong digunakannya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan tembakau dengan kadar kandungan nikotin dan tar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perkebunan dan pertanian tembakau.
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 13

- (1) Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian menggerakkan, mendorong dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses produksi rokok untuk menghasilkan produk rokok dengan kadar kandungan nikotin dan tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses produksi rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindu strian.
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 14

Produk rokok yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia harus memenuhi kadar kandungan nikotin dan tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 serta pencantuman kadar kandungan nikotin dan tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan persyaratan tanda peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 15

- (1) Semua produk rokok sebelum diedarkan wajib didaftarkan pada Departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
- (2) Pendaftaran semua produk rokok dilakukan dengan membuktikan kadar kandungan nikotin dan tar memenuhi ketentuan Pasal 4.
- (3) Pendaftaran dilakukan oleh setiap orang yang memproduksi rokok atau yang memasukkan rokok ke dalam wilayah Indonesia yang mempunyai lisensi dari pihak yang memproduksi di negara asal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai tata cara pendaftaran diatur dengan Keputusan Menteri.
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 16

- (1) Penjualan rokok dengan menggunakan mesin layan diri hanya dapat dilakukan di tempat-tempat tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai penjualan rokok dengan menggunakan mesin layan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Iklan dan Promosi
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 17

- (1) Iklan dan promosi rokok hanya dapat dilakukan oleh setiap orang yang memproduksi rokok dan atau yang memasukkan rokok ke dalam wilayah Indonesia.
- (2) Iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di media cetak atau media luar ruangan.
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 18

Materi Iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilarang:
- a. merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
- b. menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
- c. memperagakan atau menggambarkan dalam bentuk gambar, tulisan atau gabungan keduannya, rokok atau orang sedang merokok atau mengarah pada orang yang sedang merokok;
- d. ditujukan terhadap atau menampilkan dalam bentuk gambar atau tulisan anak dan atau wanita hamil;
- e. mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok.
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 19

Iklan tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 20

...
- 10 -
- (1) Setiap Iklan pada media cetak atau media luar ruangan harus mencantumkan peringatan bahaya merokok bagi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pencantuman peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditulis dengan huruf yang jelas sehingga mudah terbaca, dan dalam ukuran yang proporsional disesuaikan dengan ukuran Iklan tersebut.
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 21

Setiap orang yang memproduksi rokok dan atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Indonesia dilarang melakukan promosi dengan memberikan secara cuma-cuma atau hadiah berupa rokok atau produk lainnya dimana dicantumkan bahwa merek dagang tersebut merupakan rokok.
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 22

- (1) Setiap orang yang memproduksi rokok dan atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Indonesia, dalam melakukan promosi rokok pada suatu kegiatan harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab suatu kegiatan berkewajiban menolak bentuk promosi rokok yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 17 dan Pasal 20.
Bagian ...
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 23

- (1) Tempat umum dan atau tempat kerja yang secara spesifik sebagai tempat menyelenggarakan upaya kesehatan proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, kegiatan ibadah dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok.
- (2) Dalam angkutan umum dapat disediakan tempat khusus untuk merokok dengan ketentuan:
- a. lokasi tempat khusus untuk merokok terpisah secara fisik/tidak bercampur dengan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum yang sama;
- b. dalam tempat khusus untuk merokok harus dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perhubungan.
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 24

Pimpinan atau penanggung jawab tempat umum dan tempat kerja harus mengupayakan terbentuknya kawasan tanpa rokok.
BAB III - PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Pasal 25

Pimpinan atau penanggung jawab tempat umum atau tempat kerja yang menyediakan tempat khusus untuk merokok harus menyediakan alat penghisap udara sehingga tidak mengganggu kesehatan bagi yang tidak merokok.
BAB III
Pasal 26

Masyarakat, termasuk setiap orang yang memproduksi rokok dan setiap orang yang memasukkan rokok ke dalam wilayah Indonesia, memiliki kesempatan unutk berperan seluas-luasnya dalam rangka mewujudkan derajad kesehatan yang optimal melalui terbentuknya kawasan tanpa rokok pada tempat umum, tempat kerja dan angkutan umum.
BAB III
Pasal 27

Peran masyarakat diarahkan untuk meningkatkan dan mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan.
BAB III
Pasal 28

Peran masyarakat dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
BAB III
Pasal 29

Peran masyarakat dilaksanakan melalui:
- a. pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan atau pelaksanaan program pengamanan rokok bagi kesehatan;
- b. penyelenggaraan, pemberian bantuan dan atau kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan penanggulangan bahaya
- 13 - merokok terhadap kesehatan;
- c. pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi penyelenggara pengamanan rokok bagi kesehatan;
- d. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan;
- e. kegiatan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan.
BAB III
Pasal 30

Peran masyarakat dalam rangka penyelenggaraan upaya pengamanan rokok bagi kesehatan dilaksanakan berpedoman pada kebijaksanaan pemerintah dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III
Pasal 31

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Menteri bekerja sama dengan Menteri yang bertanggung jawab di bidang penerangan/informasi dan instansi terkait lainnya untuk menyebarluaskan informasi dan pengertian berkenaan dengan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan.
BAB IV
Pasal 32

Menteri dan Menteri terkait melakukan pembinaan atas pelaksanaan pengamanan rokok bagi kesehatan dengan mendorong dan menggerakan:
- a. produk rokok memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. terwujudnya kawasan tanpa rokok;
- c. berbagai kegiatan untuk menurunkan jumlah perokok.
BAB IV
Pasal 33

Pembinaan atas penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan dilaksanakan melalui pemberian informasi dan penyuluhan dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
BAB IV
Pasal 34

- (1) Menteri dan Menteri terkait dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan upaya pengamanan rokok bagi kesehatan dapat:
- a. secara sendiri atau bekerja sama menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk pembinaan dalam penyelenggaraan upaya pengamanan rokok bagi kesehatan;
bekerja ...
- 15 - organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan pengamanan rokok bagi kesehatan;
- c. memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam membantu pelaksanaan pengamanan rokok bagi kesehatan.
- (2) Menteri yang bertanggung jawab di bidang perkebunan dan atau pertanian tembakau mendorong dilaksanakan diversifikasi tanaman tembakau.
- (3) Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian mendorong dilaksanakan diversifikasi industri rokok ke industri lain yang tetap memungkinkan.
Bagian Kedua
Pengawasan
BAB IV
Pasal 35

Menteri dan Menteri terkait melakukan pengawasan atas pelaksanaan upaya pengamanan rokok bagi kesehatan.
BAB IV
Pasal 36

- (1) Menteri dan Menteri terkait dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - KETENTUAN PIDANA
Pasal 37

- (1) Barang siapa memproduksi dan atau meng-edarkan rokok yang tidak memenuhi kadar kandungan nikotin dan tar, dan atau persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 14, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 dan atau Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- (2) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 15, Pasal 20 dan atau Pasal 21 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,000 (seratus juta rupiah) sesuai dengan Pasal 86 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 38

- (1) Produk lain yang mengandung Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica dan spesies lainnya dan atau hasil olahannya termasuk pembuatan sintetis yang jenis dan sifatnya sama atau serupa dengan yang dihasilkan oleh Nicotiana spesiesnya termasuk dalam ketentuan peraturan ini.
- (2) Produk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39

- (1) Setiap orang yang memproduksi rokok buatan mesin atau yang memasukkan rokok buatan mesin ke dalam wilayah Indonesia yang telah ada pada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini harus menyesuaikan persyaratan atas kadar maksimum kandungan nikotin dan tar sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun setelah ketentuan ini ditetapkan.
- (2) Setiap orang yang memproduksi rokok buatan tangan yang telah ada pada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini harus menyesuaikan produksinya dengan persyaratan kadar maksimum kandungan nikotin dan tar sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat:
- a. 5 (lima) tahun untuk setiap orang yang memproduksi rokok yang tergolong dalam industri besar; dan
- b. 10 (sepuluh) tahun untuk setiap orang yang memproduksi rokok yang tergolong dalam industri kecil.
Setiap ...
- 18 - ayat (1) dan (2) selama masa peralihan baik sendiri maupun bersama-sama melakukan berbagai kegiatan berupa penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, diversifikasi tanaman tembakau dan upaya lain yang dapat menghasilkan produk sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 40

Menteri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian dan atau perkebunan tembakau, Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian selama masa peralihan sebagaimana dalam Pasal 39 secara sendiri maupun bersama-sama setiap orang yang memproduksi rokok melakukan berbagai upaya agar kadar kandungan nikotin dan tar produk rokok memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan pengamanan rokok bagi kesehatan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
pada tanggal 5 Oktober 1999
ttd.
MULADI
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Merokok merupakan kesehatan baik bagi perokok itu sendiri maupun orang lain disekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif). Perokok mempunyai risiko 2-4 kali lipat untuk terkena penyakit koroner dan risiko lebih tinggi untuk kematian mendadak.
Perlindungan terhadap perokok pasif perlu dilakukan mengingat risiko terkena penyakit kanker bagi perokok pasif 30% (tiga puluh persen) lebih besar dibandingkan dengan perokok itu sendiri. Perokok pasif juga dapat terkena penyakit lainnya seperti jantung iskemik yang disebabkan oleh asap rokok.
PENJELASAN
Pasal 3

Huruf a
Kadar maksimum kandungan nikotin dan tar pada setiap batas rokok yang beredar perlu ditetapkan. Nikotin dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah termasuk pembuluh darah koroner yang memberi oksigen pada jantung. Karena penyempitan pembuluh darah maka jantung akan bekerja keras, sehingga memerlukan oksigen lebih banyak yang menyebabkan aliran darah dipercepat dan
- 4 - terjadi kenaikan tekanan darah. Jika terjadi penyumbatan arteri koroner, tidak ada aliran oksigen ke otot jantung yang mengakibatkan serangan jantung. Tar bersifat karsinogenik menyebabkan penyakit kanker.
Huruf b
Sebelum dan sesudah diproduksi tembakau dan atau rokok harus diperiksa kadar kandungan nikotin dan tar sesuai dengan batas yang dipersyaratkan.
Penjualan rokok perlu diatur agar tidak memberikan kemudahan bagi anak untuk memperoleh rokok.
Huruf c
Iklan dan promosi rokok perlu diatur karena dapat mendorong bertambahnya perokok pemula.
Iklan rokok juga harus memperhatikan tatakrama periklanan antara lain:
Iklan harus jujur, tidak menyesatkan, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
Huruf d
Dalam rangka melindungi kesehatan individu dan masyarakat dari bahaya akibat merokok, Pemerintah melakukan upaya penanggulangannya diantaranya pengaturan penetapan kawasan tanpa rokok.
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Bahan tambahan yang dimaksud antara lain penambahan rasa, penambahan aroma, pewarna dan obat-obatan.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas
Dengan digunakannya ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan hasil strain tembakau dengan kadar kandungan nikotin dan tar rendah.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Pendaftaran dimaksudkan sebagai bagian dari pemeriksaan administratif atas pemenuhan persyaratan kadar kandungan nikotin dan tar pada produk rokok yang didaftarkan.
Selain itu, persetujuan pendaftaran berlaku pula sebagai rekomendasi untuk memperoleh Nomor Pokok Pengusaha Kena Cukai (NPPBKC).
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16

Dalam menentukan lokasi penempatan mesin layan diri (vending machine) dimaksud perlu dipertimbangkan agar lokasi jauh dari jangkauan anak-anak.
Penentuan lokasi kegiatan dengan memperhatikan jarak dengan kawasan tanpa rokok yang bersifat absolut.
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas
Yang dimaksud media luar ruangan antara lain billboard dan media elektronik (billboard elektronik) yang berada di luar ruangan.
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19

Norma yang berlaku dalam masyarakat adalah norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan.
PENJELASAN
Pasal 20

Pencantuman peringatan dimaksud pada Pasal ini hendaknya mengacu pada tulisan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 24

Sebagaimana telah disebutkan dalam Penjelasan Umum, rokok merupakan salah satu zat adiktif yang penggunaannya dapat mengakibatkan bahaya bagi individu dan masyarakat, baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif, karena dalam rokok terdapat 4.000 (empat ribu) zat kimia, antara lain adalah nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit seperti kanker, penyakit jantung, impotensi, penyakit darah, enfisema, bronkitis kronis dan gangguan kehamilan. Dalam rangka melindungi perokok pasif dari asap rokok, maka dalam ketentuan ini kepada pimpinan dan penanggung jawab tempat umum dan tempat kerja diharuskan melakukan upaya terbentuknya kawasan tanpa rokok.
Bahaya asap rokok bagi kesehatan menjadi semakin lebih besar di tempat-tempat yang berpendingin udara air (air conditioning/AC) atau kurang sirkulasi udara.
PENJELASAN
Pasal 25

Tempat khusus dimaksud Pasal ini harus terpisah dan tidak berhubungan dengan ruangan tanpa rokok.
PENJELASAN
Pasal 26

Peran masyarakat dimana di dalamnya termasuk setiap orang yang memproduksi dan yang memasukkan rokok ke dalam wilayah Indonesia (produsen dan importir) merupakan wujud konkrit pelaksanaan kewajiban setiap orang untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya sebagaimana diamanatkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 28

Menteri dapat mendorong atau menggerakkan serta memberikan fasilitas bagi terbentuknya Forum Komunikasi Nasional Penaggulangan Masalah Rokok, guna menampung aspirasi yang berkembang dalam peranan yang diberikan oleh masyarakat.
PENJELASAN
Pasal 29

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 30

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 31

Dalam penyebarluasan informasi dan pengertian dimaksud Pasal ini perlu diikutsertakan unsur Pemerintah Daerah.
PENJELASAN
Pasal 32

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 33

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 34

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 35

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 36

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 37

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 38

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 39

Ketentuan ini berlaku untuk jenis rokok yang di masyarakat dikenal sebagai rokok putih dan kretek, yang dibuat dengan menggunakan mesin.
Penentuan skala industri besar atau kecil didasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam bidang perindustrian.
Dalam hal industri rokok kretek buatan tangan yang tergolong industri besar, yang proses produksinya dilakukan melalui industri rokok kretek yang digolongkan industri kecil, terhadapnya tetap berlaku ketentuan peralihan industri besar yaitu 5 (lima) tahun.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 41

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 42

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 36

...
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3906