PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 22 Tahun 2016
Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN
Berlaku: 17 Mei 2016
N/A
Preamble

Menimbang :
WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,
- a. bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, maka dipandang perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 120);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 8);
20. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 49)
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2012 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 49), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 5, angka 8 dan angka 9 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD-PPD adalah Instansi yang melakukan pelayanan pajak daerah.
5. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan Perundangundangan.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup rumah makan, rumah minum, kafetaria, kantin, warung nasi, warung kopi, bar, pedagang kaki lima atau tempat lainnya yang menyediakan dan menjual makanan dan/atau minuman, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
9. Pengusaha restoran adalah setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10. Jasa Boga atau Katering adalah penyediaan makanan dan/atau minuman lengkap dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya, untuk keperluan tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis atau tidak tertulis.
11. Wajib Pajak adalah pengusaha restoran atau jasa boga yang menerima pembayaran.
12. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima atas pelayanan sebagai pembayaran kepada restoran.
13. Penerimaan usaha atau omzet adalah penerimaan bruto sebelum dikurangi biaya-biaya.
14. Bon penjualan atau bill, faktur dan cash register adalah dokumen bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak pada saat pengajuan pembayaran atas pelayanan penyediaan makanan dan/atau minuman kepada subjek pajak.
15. Perforasi adalah tanda pengesahan dari SKPD-PPD atas benda berharga dan benda lainnya yang akan dipergunakan atau diedarkan di masyarakat.
16. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
19. Self Assessment adalah sistem pemungutan pajak dimana pajak dihitung, diperhitungkan, dibayar, dan dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak.
20. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pontianak.
21. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
22. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke SKPD-PPD.
23. Surat Pengukuhan adalah Surat yang diterbitkan oleh Kepala SKPD-PPD sebagai dasar untuk melakukan pemungutan pajak.
24. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
25. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
30. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
31. Surat Teguran adalah surat untuk memberikan peringatan atau sangsi terhadap pelanggaran pelaksanaan perpajakan daerah yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
32. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
33. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
34. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
35. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
36. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
37. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
39. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
40. Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak daerah yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
42. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak.
43. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (7) diubah, diantara ayat (6), dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (6a) dan ayat 7 ditambah 1 ayat yaitu ayat (7a), ayat (8) dan ayat (9) dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 2

- (1) Setiap Pengusaha Restoran wajib mendaftarkan dirinya dan melaporkan usahanya dengan media SPOPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Pendaftaran Pengusaha Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah objek pajak dibuka.
- (3) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diambil sendiri oleh Pengusaha Restoran.
- (4) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Pengusaha Restoran dengan melampirkan:
- a. fotocopy identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa (KTP, SIM, paspor);
- b. surat Kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP, SIM, paspor dari pemberi kuasa; dan
- c. fotocopy Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Usaha (Jika diperlukan).
- (5) SPOPD dan Lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada SKPD-PPD, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima.
- (6) Pengusaha Restoran yang telah mendaftarkan dirinya dan melaporkan usahanya serta telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka kepala SKPD-PPD menerbitkan :
- a. surat pengukuhan sebagai wajib pajak;
- b. kartu NPWPD; dan
- c. surat pemberitahuan pemungutan.
11. (6a) Pemberitahuan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, wajib dipasang oleh Wajib Pajak pada tempat yang mudah dilihat, dibaca oleh pengunjung/tamu restoran atau di tempat pembayaran (kasir).
- (7) Apabila Pengusaha Restoran tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta telah diberikan teguran secara tertulis, maka Kepala SKPD-PPD dapat melakukan penerbitan NPWPD secara jabatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat teguran dan/atau penertiban atas tempat usaha Pengusaha Restoran tersebut.
13. (7a) Penertiban dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa penempelan stiker pada tempat usaha dan/atau penundaan pendaftaran pajak daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Dihapus.
- (9) Dihapus.
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, ayat (4) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 10

- (1) Penetapan Pajak terutang yang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan oleh Walikota atau Kepala SKPD-PPD, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki SKPD-PPD.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki SKPD-PPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada data omzet yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari cara/metode sebagai berikut :
- a. berdasarkan hasil Pembukuan;
- b. berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak; dan
- c. berdasarkan data pembanding.
- (5) Dalam penetapan pajak terutang yang dihitung secara jabatan tetap dibuatkan SPTPD dengan ditandatangani oleh Kepala SKPD-PPD atau Pejabat yang ditunjuk.
4. Ketentuan Pasal 18 huruf a diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 18

Tata cara penggunaan bon penjualan atau bill dan faktur diatur sebagai berikut:
- a. bon penjualan atau bill dan faktur dibuat sekurang-kurangnya rangkap 3 (tiga) dengan warna berbeda dan harus memuat:
- 1) nomor urut dan seri;
- 2) nama, NPWPD dan alamat usaha;
- 3) tanggal transaksi;
- 4) catatan tentang pemakaian fasilitas penunjang dan/atau;
- 5) penyerahan pesanan makanan dan/atau minuman termasuk juga tambahannya;
- 6) macam, jenis kuantum, harga satuan per item (jenis) dan jumlah harga jual termasuk potongan harga apabila ada;
- 7) jumlah pajak restoran yang harus dipungut; dan/atau
- 8) catatan apabila harga sudah termasuk pajak.
- b. bon penjualan atau bill dan faktur harus digunakan secara berurutan dimulai dari nomor bill terkecil dan seri huruf menurut alphabet;
- c. bon penjualan atau bill dan faktur harus diserahkan kepada Subjek Pajak pada saat Wajib Pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh Subjek Pajak atau konsumen;
- d. bon penjualan atau bill dan faktur yang telah dibayar oleh Subjek Pajak atau konsumen, diserahkan:
- 1) lembar kesatu, untuk Subjek Pajak atau konsumen;
- 2) lembar kedua, untuk SKPD-PPD; dan
- 3) lembar ketiga, untuk Wajib Pajak yang bersangkutan.
5. Ketentuan Pasal 19 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a) sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 19

- (1) Untuk menampung perkembangan teknologi perekaman data transaksi usaha, Wajib Pajak dapat menggunakan peralatan komputer atau mesin cash register dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPDPPD untuk dikecualikan atau dibebaskan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan atau bill dan faktur.
- (2) Kepala SKPD-PPD dapat menyetujui atau menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara tertulis berdasarkan pertimbangan, antara lain peredaran usaha dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, intensitas pelayanan dalam transaksi usahanya, dan kapasitas serta kemampuan teknis peralatan komputer atau mesin cash register.
- (3) Dalam hal Kepala SKPD-PPD menyetujui permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak berkewajiban :
- a. melaporkan hasil transaksi penerimaan atas penggunaan komputer atau mesin cash register secara berkala dengan melampirkan print out hasil transaksi pada waktu menyampaikan SPTPD, kepada Kepala SKPD-PPD; dan
- b. menghubungkan perangkat komputer atau mesin cash register yang digunakannya dengan sistem pengawasan perpajakan dalam jaringan sistem informasi SKPD-PPD secara online apabila diperlukan.
6. (3a) Wajib Pajak yang menggunakan cash register tanpa persetujuan dari Kepala SKPD-PPD, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak terutang masa pajak yang bersangkutan dan setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.
Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 17 Mei 2016
WALIKOTA PONTIANAK, ttd
SUTARMIDJI
Diundangkan di Pontianak pada tanggal 17 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd
MOCHAMAD AKIP
BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016 NOMOR 22
LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN
A. CONTOH FORM SPOPD PAJAK RESTORAN
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PENDAPATAN DAERAH
Jl. ...
PONTIANAK
Pontianak, ..... 20... Kepada Yth, Kepala SKPD-PPD Kota Pontianak
di - Pontianak
IDENTITAS WAJIB PAJAK DAERAH
- 1 JENIS WAJIB PAJAK
: PERMANEN
INSIDENTIL
- 2 BADAN USAHA WAJIB PAJAK
: PERSEROAN TERBATAS (PT)
FIRMA
KOPERASI
PERORANGAN
COMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV)
BADAN USAHA LAINNYA
(beri tanda √ pada kolom)
- 4 PENANGGUNG JAWAB / PEMILIK
:
- 5 NAMA PIMPINAN / PENGELOLA 6 ALAMAT
:
:
- JALAN / KOMPLEK / GANG
:
- KELURAHAN
:
- KECAMATAN
:
- KABUPATEN / KOTA
- NOMOR TELP/HP
:
- 7 JENIS IDENTITAS
:
Lain-lain / ....
(beri tanda √ pada kolom)
- 8 NO IDENTITAS
:
IDENTITAS OBJEK PAJAK DAERAH
- 1 NAMA OBJEK PAJAK
:
- 2 ALAMAT
:
- JALAN
:
- KELURAHAN
:
- KECAMATAN
:
- KABUPATEN / KOTA
P O N T I A N A K
- 3 JENIS REKENING DIDAFTARKAN
:
RESTORAN
KAFE
...
RUMAH MAKAN
WARUNG KOPI JASA BOGA
(beri tanda √ pada kolom)
KANTIN
- KETERANGAN USAHA
- 1 JENIS SURAT IZIN USAHA
: Izin Gangguan
SITU/SIUP
Lain-lain / ...
- 2 NO IZIN USAHA - TANGGAL
:
/
/
PERNYATAAN
DIISI OLEH PETUGAS :
NIP.
:
/
:
:
(.....)
Tanggal diterima
NPWPD yang diberikan
NOPD yang diberikan
Demikian Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD) ini diisi dengan sebenar-benarnya, dan apabila terjadi ketidakbenaran dalam menuliskan data pada formulir ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.
Diterima Oleh, Dinas Pendapatan Daerah
Pemohon / yang mewakili
Kota Pontianak
TDUP
NO
KTP
akta
Nomor SPOPD :
SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)
B. CONTOH FORM SPTPD PAJAK RESTORAN
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PENDAPATAN DAERAH
diisi oleh Dispenda
NPWPD/NOPD
:
Kepada,
NAMA WP/OP ALAMAT
: ________________
: ________________
- di - Pontianak
PERHATIAN
1. Harap diisi lengkap dalam rangkap 4 (empat);
2. Sertakan lampiran laporan rekapitulasi omzet sesuai masa pajak yang dilaporkan.
3. Setelah diisi dan ditanda tangani lengkap dengan Laporan Omzet, harap diserahkan ke Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) paling lama 14 (empat belas) hari setelah berahkirnya masa pajak;
4. Jatuh Tempo pembayaran pajak dengan menggunakan SPTPD adalah Tanggal 14 (empat belas), keterlambatan membayar akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan;
5. SPTPD yang tidak disampaikan dalam jangka waktu tersebut dapat dilakukan Penetapan Pajak secara jabatan dengan sanksi administratif berupa Kenaikan pajak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) ditambah bunga 2% (dua persen) per bulan dari pajak terhutang.
2
0
A. KLASIFIKASI USAHA :
1. Restoran
2. Rumah Makan/Kantin/Café
3. Warung Kopi
B. PERHITUNGAN PAJAK YANG DILAPORKAN
Masa Pajak
:
Tanggal
d Tanggal
Dasar Pengenaan Pajak / Omzet (DPP)
:
Rp.
Tarif Pajak
:
%
Pajak Terutang (DPP X Tarif Pajak)
:
Rp.
Sanksi Administrasi ( 2% X ... Bulan X Pajak Terutang) Diisi oleh Dispenda apabila lewat jatuh tempo pembayaran
:
Rp.
Rp.
1. Laporan Omzet
2. Bonbill yang diporporasi
3. Cash register
4. Laporan lainnya ...
1. Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat)
2. Self Assesment (menghitung dan menetapkan sendiri)
Petugas Penerima
( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
NIP.
( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
DITERIMA OLEH DISPENDA
Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak :
Tanggal ...
Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
Pontianak, ...
Wajib Pajak Daerah
...
...
Jumlah Pajak yang dibayarkan
....
C. DATA PENDUKUNG
D. PERNYATAAN
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa pajak yang berkenaan
...
...
...
....
Jul
Ags
Sep
Okt
Jun
Jan
Peb
Mar
Apr
Diisi tahun terutangnya pajak
Mei
Nop
Des
Masa Pajak
Tahun
PAJAK RESTORAN
NO :
Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
LEMBAR
1
(SPTPD)
(untuk DISPENDA)
Form D-Penda. ...
SPTPD ini bukan merupakan Izin
C. CONTOH FORM SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN PAJAK RESTORAN
SKPDKB/SKPKBT/SKPDN/SKPDLB
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar/Kurang Bayar Tambahan/Nihil/Lebih Bayar
Nomor Kohir :
:
:
Jatuh Tempo :
:
:
ALAMAT
:
: DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor ...
2. Peraturan Daerah Nomor ...
Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : : AYAT PAJAK Pajak Restoran
- 1 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
Rp.
- 2 Pokok Pajak Terhutang
Rp.
- 3 Kredit Pajak :
- a Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya
Rp.
- b Setoran yang dilakukan
Rp.
- c lain- lain
Rp.
- d Jumlah kredit pajak ( a+b+c)
Rp.
- 4 Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)
Rp.
- 5 Sanksi Administrasi :
- a Bunga
Rp.
- b Kenaikan Pajak
Rp.
- c Jumlah Sanksi Administrasi (a+b)
Rp.
- 6 Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)
Rp.
PERHATIAN :
n Kepala SKPD-PPD
Kepala Bidang ...
Pembayaran SKPDKB yang dilakukan setelah Jatuh Tempo akan ditambah Bunga sebesar 2% /bulan
-
Pontianak, ... 2015
-
-
-
-
-
-
-
-
Tarif Pajak 10 % x DPP
-
NAMA WP
NPWPD/NOPD
Tahun
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PENDAPATAN DAERAH
Alamat . ...
PONTIANAK
Masa Pajak
D. CONTOH FORM STPD PAJAK RESTORAN
STPD
Surat Tagihan Pajak Daerah
Nomor :
:
:
Jatuh Tempo :
:
:
ALAMAT
:
: DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor ...
2. Peraturan Daerah Nomor ...
Dari penelitian atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :
- 1 Pokok Pajak
Rp.
- 2 Sanksi Administrasi :
- a Bunga
Rp.
- b Kenaikan Pajak
Rp.
- c Denda
Rp.
- d Jumlah Sanksi Administrasi (a+b+c)
Rp.
- 3 Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)
Rp.
PERHATIAN :
n Kepala SKPD-PPD
Kepala Bidang ...
Pembayaran STPD yang dilakukan setelah Jatuh Tempo akan ditambah Bunga sebesar 2% /bulan
-
Pontianak, ...
-
-
NAMA WP
NPWPD/NOPD
Tahun
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PENDAPATAN DAERAH
Alamat . ...
PONTIANAK
Masa Pajak
WALIKOTA PONTIANAK, ttd
SUTARMIDJI
LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN
A. CONTOH STIKER
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PENDAPATAN DAERAH
TEMPAT USAHA INII
BELUM TERDAFTAR SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH TIDAK BERSEDIA MEMBAYAR PAJAK DAERAH
JIKA DALAM WAKTU 7 HARI KERJA TIDAK MENDAFTAR KE DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PONTIANAK, MAKA AKAN DILAKUKAN PENERTIBAN
UNTUK PENDAFTARAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KANTOR BERSAMA JALAN LET. JEND SUTOYO PONTIANAK
TERHITUNG TANGGAL
WALIKOTA PONTIANAK, ttd SUTARMIDJI