PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 56 Tahun 2007
Tentang SANTUNAN DAN TUNJANGAN CACAT PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA
Berlaku: 9 Oktober 2007
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
Menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2007
TENTANG
SANTUNAN DAN TUNJANGAN CACAT PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SANTUNAN DAN TUNJANGAN CACAT PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:
1. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya anggota badan, atau hilangnya fungsi tubuh baik jasmani dan/atau rohani, yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.
2. Santunan Cacat adalah santunan yang merupakan penghargaan Pemerintah berbentuk uang yang diberikan sekaligus kepada prajurit penyandang cacat setelah ditetapkan tingkat dan golongan cacatnya.
3. Tunjangan Cacat adalah tunjangan yang merupakan penghargaan Pemerintah berbentuk uang yang diberikan setiap bulan selama hidupnya kepada prajurit penyandang cacat sesuai dengan tingkat dan golongan cacatnya.
4. Prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.
5. Prajurit Siswa adalah Warga Negara yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk menjadi Prajurit.
6. Prajurit Penyandang Cacat adalah Prajurit termasuk Prajurit Siswa yang menderita cacat jasmani dan/atau rohani yang terjadi dalam masa kedinasan.
7. Cacat Berat yang selanjutnya disebut Cacat Tingkat III adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu sama sekali untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan apapun, sehingga menjadi beban orang lain.
8. Cacat Sedang yang selanjutnya disebut Cacat Tingkat II adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu lagi melaksanakan tugas keprajuritan dengan baik namun masih dapat berkarya di luar jajaran TNI.
9. Cacat Ringan yang selanjutnya disebut Cacat Tingkat I adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang tidak mengakibatkan yang bersangkutan terganggu dalam melaksanakan tugas di jajaran TNI.
10. Penghasilan adalah gaji pokok Prajurit ditambah tunjangan isteri/suami dan anak.
N/A
Pasal 2

- (1) Prajurit Penyandang Cacat diberikan Santunan Cacat dan Tunjangan Cacat sebagai penghargaan pemerintah atas pengorbanannya.
- (2) Santunan Cacat dan Tunjangan Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan atas dasar tingkat dan golongan kecacatannya.
- (3) Penentuan tingkat dan golongan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panglima TNI berdasarkan hasil pengujian dan penilaian kecacatan Prajurit oleh Panitia Evaluasi Kecacatan Prajurit.
- (4) Panitia Evaluasi Kecacatan Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Surat Perintah Panglima TNI.
N/A
Pasal 3

- (1) Prajurit Penyandang Cacat Tingkat III dan Cacat Tingkat II diberhentikan dari dinas keprajuritan.
- (2) Prajurit Penyandang Cacat Tingkat I masih tetap aktif melaksanakan tugas.
N/A
Pasal 4

- (1) Santunan Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan hanya 1 (satu) kali.
- (2) Santunan Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan Panglima TNI tentang Penetapan Kecacatan Prajurit.
N/A
Pasal 5

- (1) Tunjangan Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (2) Tunjangan Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan tentang Pemberhentian dari Dinas Keprajuritan karena cacat.
N/A
Pasal 6

- (1) Penetapan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditentukan berdasarkan tingkat kecacatan dan golongan kecacatan.
- (2) Tingkat kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Cacat Tingkat III dengan kriteria:
1. kehilangan kedua anggota gerak bawah;
2. kelumpuhan kedua anggota gerak bawah;
3. kehilangan kedua anggota gerak atas;
4. kelumpuhan kedua anggota gerak atas;
N/A
Pasal 4

. . .
5. kelumpuhan 1 (satu) anggota gerak bawah dan 1 (satu) anggota gerak atas;
6. kehilangan 1 (satu) anggota gerak bawah dan 1 (satu) anggota gerak atas;
7. kehilangan penglihatan kedua mata;
8. bisu dan tuli;
9. penyakit jiwa berat; atau
10. cacat yang luas dari organ sistem syaraf, pernapasan, kardiovaskuler, pencernaan, atau urogenital.
- b. Cacat Tingkat II dengan kriteria:
1. kehilangan 1 (satu) anggota gerak bawah;
2. kelumpuhan 1 (satu) anggota gerak bawah;
3. kehilangan 1 (satu) anggota gerak atas;
4. kelumpuhan 1 (satu) anggota gerak atas;
5. kehilangan penglihatan 1 (satu) mata;
6. penyakit jiwa sedang;
7. kehilangan 1 (satu) jari telunjuk atau ibu jari tangan kanan;
8. kehilangan 2 (dua) jari atau lebih tangan kanan;
9. cacat sebagian dari organ sistem syaraf, pernapasan, kardiovaskuler, pencernaan, atau urogenital;
10. bisu; atau
11. tuli.
- c. Cacat Tingkat I dengan kriteria:
1. gangguan kejiwaan yang ringan;
2. kehilangan 1 (satu) jari tangan atau kaki;
3. berkurangnya fungsi mata;
4. kehilangan daun telinga, namun masih bisa mendengar; atau
5. perubahan klasifikasi/fungsi organ tubuh yang bernilai lebih rendah dari sebelum mendapat cidera/sakit.
- (3) Golongan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan penyebab kecacatan:
- a. golongan 'C' adalah kecacatan yang terjadi dalam tugas operasi militer akibat tindakan langsung lawan;
- b. golongan 'B' adalah kecacatan yang terjadi dalam tugas operasi militer bukan tindakan langsung lawan dan/atau dalam tugas kedinasan; dan
- c. golongan 'A' adalah kecacatan yang terjadi dalam masa kedinasan bukan dalam operasi militer.
N/A
Pasal 7

- (1) Santunan Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan kepada Prajurit:
- a. Penyandang Cacat Tingkat III golongan C sebesar 18 (delapan belas) kali penghasilan terakhir;
Cacat . . .
- b. Penyandang Cacat Tingkat III golongan B sebesar 15 (lima belas) kali penghasilan terakhir;
- c. Penyandang Cacat Tingkat III golongan A sebesar 8 (delapan) kali penghasilan terakhir;
- d. Penyandang Cacat Tingkat II golongan C sebesar 15 (lima belas) kali penghasilan terakhir;
- e. Penyandang Cacat Tingkat II golongan B sebesar 12 (dua belas) kali penghasilan terakhir;
- f. Penyandang Cacat Tingkat II golongan A sebesar 5 (lima) kali penghasilan terakhir.
- g. Penyandang Cacat Tingkat I golongan C sebesar 6 (enam) kali penghasilan terakhir;
- h. Penyandang Cacat Tingkat I golongan B sebesar 3 (tiga) kali penghasilan terakhir; dan
- i. Penyandang Cacat Tingkat I golongan A sebesar 2 (dua) kali penghasilan terakhir.
- (2) Tunjangan Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan kepada Prajurit:
- a. Penyandang Cacat Tingkat III golongan C sebesar 100% (seratus persen) dari gaji pokok terakhir;
- b. Penyandang Cacat Tingkat II golongan C dan tingkat III golongan B sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok terakhir;
- c. Penyandang Cacat Tingkat II golongan B sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji pokok terakhir;
- d. Penyandang Cacat Tingkat III golongan A sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji pokok terakhir; dan
- e. Penyandang Cacat Tingkat II golongan A sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari gaji pokok terakhir.
Prajurit . . .
8 -
- (3) Prajurit Penyandang Cacat Tingkat I golongan C, Tingkat I golongan B, dan Tingkat I golongan A tidak berhak menerima tunjangan cacat.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga untuk Prajurit Siswa dengan perhitungan berdasarkan penghasilan atau gaji pokok permulaan prajurit karier untuk suatu pangkat yang akan ditetapkan bagi seorang Prajurit Siswa yang lulus pendidikan pertama.
N/A
Pasal 8

Santunan Cacat dan Tunjangan Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan mulai tanggal 1 Januari 2008.
N/A
Pasal 9

Perubahan tingkat dan/atau golongan kecacatan ditetapkan berdasarkan Keputusan Panglima TNI melalui uji ulang yang dilaksanakan oleh Panitia Evaluasi Kecacatan Prajurit.
N/A
Pasal 10

Prajurit Penyandang Cacat yang telah menerima Keputusan tentang Pemberhentian dari Dinas Keprajuritan karena cacat, selain diberikan Tunjangan Cacat sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini, juga diberikan pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan teknis tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Pertahanan, Peraturan Panglima TNI, dan/atau Peraturan Menteri Keuangan baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai bidang tugasnya.
N/A
Pasal 12

Prajurit Penyandang Cacat yang pada tanggal Peraturan Pemerintah ini diundangkan telah menjalani pensiun berdasarkan Keputusan tentang Pemberhentian dari Dinas Keprajuritan diberikan Tunjangan Cacat sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.
N/A
Pasal 13

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan tentang santunan dan tunjangan cacat bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
N/A
Pasal 14

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, pengaturan tentang tunjangan cacat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1997 tentang Penetapan Kembali Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, dan Anak Yatim-Piatu Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 70), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
N/A
Pasal 15

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
109
PP 6/
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd
ANDI MATTALATTA
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat, pemerintah wajib mengupayakan hak-hak penyandang cacat dengan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diarahkan pada pemberian perlindungan dan pelayanan agar penyandang cacat dapat memelihara taraf kehidupan yang wajar, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.
Sementara itu selama ini ketentuan mengenai pemberian santunan dan tunjangan cacat Prajurit TNI diatur dalam Surat Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Nomor: Skep/471/VII/1995 tanggal 10 Juli 1995 tentang Naskah Sementara Petunjuk Administrasi Prajurit Penyandang Cacat, sedangkan ketentuan mengenai penggunaan keuangan negara serendah-rendahnya diatur dalam peraturan presiden, maka Keputusan Panglima ABRI tersebut tidak dapat dijadikan dasar pemberian santunan dan tunjangan cacat Prajurit TNI yang berakibat pembebanan keuangan negara.
Prajurit TNI dalam mengemban tugas pertahanan negara beresiko tinggi mengalami kecacatan, baik dalam dinas maupun karena tugas operasi militer. Sebagai penghargaan pemerintah atas pengorbanannya, Prajurit TNI yang mengalami kecacatan dalam dinas keprajuritan, berhak memperoleh santunan dan tunjangan cacat, sesuai dengan tingkat dan golongan kecacatan yang ditetapkan oleh Panglima TNI berdasarkan hasil pengujian dan penilaian kecacatan Prajurit TNI oleh Panitia Evaluasi Kecacatan Prajurit TNI.
Untuk menjamin terpeliharanya postur TNI yang kuat dan profesional, maka terhadap Prajurit TNI penyandang cacat berat dan cacat sedang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan, sedangkan bagi Prajurit TNI penyandang cacat ringan yaitu cacat yang tidak menyebabkan terganggunya pelaksanaan tugas, dipertahankan dalam dinas aktif sebagai Prajurit TNI.
Pasal 57 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengamanatkan bahwa hak prajurit yang menyandang cacat berat, cacat sedang, atau cacat ringan yang diakibatkan karena tugas operasi militer, atau bukan tugas operasi militer selama dalam dinas keprajuritan diberikan santunan dan tunjangan cacat, yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka mewujudkan dan menjamin peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat Prajurit TNI, maka diperlukan Peraturan Pemerintah tentang Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit TNI.
PENJELASAN
Pasal 3

Ayat (1)

Untuk menjamin terpeliharanya postur TNI yang kuat dan profesional, maka terhadap Prajurit TNI Penyandang Cacat Tingkat III dan Cacat Tingkat II diberhentikan dari dinas keprajuritan.Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5

Ayat (1)

Tunjangan cacat diberikan setiap bulan selama hidup kepada Prajurit TNI yang diberhentikan dengan hormat karena Cacat Tingkat III atau Cacat Tingkat II.Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Huruf aAngka 1Yang dimaksud dengan 'anggota gerak bawah' adalah kedua kaki dari pangkal paha sampai dengan jari kaki.Angka 2Cukup jelas.Angka 3Yang dimaksud dengan 'anggota gerak atas' adalah kedua tangan dari pangkal lengan sampai dengan jari tangan.Angka 4Cukup jelas.Angka 5Cukup jelas.Angka 6Cukup jelasAngka 7Cukup jelas.Angka 8Cukup jelas.Angka 9Cukup jelas.Angka 10Cukup jelas.Huruf bAngka 1Cukup jelas.Angka 2Cukup jelas.Angka 3Cukup jelas.Angka 4Cukup jelas.Angka 5Cukup jelas.Angka 5 . . .Angka 6Cukup jelas.Angka 7Orang yang mempunyai bawaan lahir cenderung berat menggunakan tangan kiri (kidal) tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota TNI.Telunjuk atau ibu jari tangan kanan bagi Prajurit TNI merupakan anggota gerak yang sangat vital, sehingga diperhitungkan dalam kriteria penilaian kecacatan.Angka 8Untuk 2 (dua) jari tangan kanan atau lebih merupakan anggota gerak yang sangat vital.Angka 9Cukup jelas.Angka 10Cukup jelas.Angka 11Cukup jelas.Huruf cCukup jelas.Ayat (3)Huruf aAngka 6 . . .Yang dimaksud dengan 'tindakan langsung lawan' adalah tindakan lawan dalam pertempuran atau penugasan khusus.Huruf bYang dimaksud dengan 'bukan tindakan langsung lawan' adalah tindakan yang terjadi dalam tugas operasi militer atau dalam dinas di luar tindakan langsung lawan.Huruf cCukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8

Yang dimaksud dengan Santunan Cacat 'diberikan mulai tanggal 1 Januari 2008' adalah pembayaran terhadap pemegang Surat Keputusan Panglima TNI yang diterbitkan sebelum dan sesudah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Yang dimaksud dengan Tunjangan Cacat 'diberikan mulai tanggal 1 Januari 2008' adalah pembayaran terhadap pemegang Surat Keputusan Pensiun yang diterbitkan sebelum dan sesudah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4770