PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 3 Tahun 2015
Tentang PELESTARIAN, PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN MANGROVE
Berlaku: 15 April 2015
N/A
Preamble

Mengingat
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PELESTARIAN, PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN MANGROVE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAROS,
- Menimbang : a.
- bahwa mangrove merupakan potensi sumberdaya alam yang efektif untuk penahan abrasi, tempat perkembangbiakan biota laut, pendukung sumber hayati perikanan pantai, sehingga kelestariannya perlu dilindungi;
- b. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya fungsi mangrove dari tindakan, ancaman pemanfaatan, dan perusakan lingkungan pantai dalam wilayah Kabupaten Maros, maka potensi tersebut perlu dilindungi dan dipelihara kelestariannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelestarian, Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Mangrove.
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi, (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
SALINAN
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5058);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432;
14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalain Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
19. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 166);
20. Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 35);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2005 Pengelolan Sumber Pesisir dan Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005 Nomor 20).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
dan
BUPATI MAROS
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN, PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN MANGROVE.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Maros sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Maros.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Masyarakat adalah masyarakat umum yang meliputi masyarakat sekitar, masyarakat Kabupaten Maros dan masyarakat di luar Kabupaten Maros.
7. Sumber daya adalah unsur lingkungan yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dan sumber daya buatan.
8. Hutan Mangrove adalah hutan yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di pantai yang terlindung, laguna dan muara sungai yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam.
9. Kawasan lindung mutlak adalah kawasan hutan mangrove yang berdasarkan karakteristik wilayahnya berfungsi utama untuk penahan abrasi pantai/muara sungai dan konservasi biota laut sehingga pemanfaatannya hanya terbatas pada kegiatan penelitian.
10. Kawasan lindung terbatas adalah kawasan hutan mangrove yang beradasarkan karakteristik wilayahnya masih memungkinkan untuk dilakukan pemanfaatan hutan mangrove secara lestari tanpa mengganggu fungsi ekologisnya.
11. Pelestarian Hutan Mangrove adalah rangkaian upaya perlindungan terhadap hutan mangrove dengan cara pemeliharaan tanaman lama, penanaman dengan tanaman baru dan permudaan yang dilakukan untuk melindungi tanaman mangrove dari kegiatan yang mengganggu pelestariannya.
12. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
13. Pemanfaatan Hutan adalah bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal, berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian.
14. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UndangUndang untuk melakukan penyidikan.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.
BAB II - AZAS, TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 2

Pengelolaan Hutan Mangrove berasaskan :
- a. perlindungan/konservasi;
- b. pengendalian;
- c. pemanfaatan.
BAB II - AZAS, TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 3

Pengelolaan Hutan Mangrove bertujuan untuk menjamin kelestarian sumberdaya hayati di kawasan pantai secara terpadu sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
BAB II - AZAS, TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 4

Pengelolaan Hutan Mangrove berfungsi untuk melindungi kawasan lindung mutlak dari setiap kegiatan produktif dan melindungi kawasan lindung terbatas dari pemanfaatan yang berlebihan agar memberikan manfaat dan dapat mensejahterakan masyarakat.
BAB III - RENCANA PENGELOLAAN
Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan hutan mangrove meliputi :
- a. penetapan kebijakan pengelolaan;
- b. pengelolaan Hutan Mangrove yang terdiri dari :
- 1) penetapan rencana rehabilitasi;
- 2) pengelolaan hutan mangrove lindung;
- 3) pengelolaan hutan mangrove sempadan sungai;
- 4) penatausahaan empang parit.
- c. penataan Hutan Mangrove;
- d. perijinan Pemanfaatan Hutan Mangrove;
- e. pengawasan dan pengendalian.
Bagian Kedua
Sasaran
BAB III - RENCANA PENGELOLAAN
Pasal 7

Sasaran pengelolaan Hutan Mangrove adalah terlaksananya secara terpadu usaha pelestarian Hutan Mangrove dan penataan pengelolaannya yang meliputi :
- a. rehabilitasi hutan mangrove yang rusak di kawasan lindung mutlak;
- b. melestarikan hutan mangrove di kawasan lindung terbatas;
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove;
- d. terciptanya pengelolaan lestari dan pemanfaatan yang terkendali terhadap hutan mangrove berbasis masyarakat yang bertanggungjawab.
BAB III - RENCANA PENGELOLAAN
Pasal 8

Jenis-jenis vegetasi mangrove yang menjadi sasaran dalam pengelolaan meliputi : Api-api ( Avicenia ), Bakau gandul ( Rhizophora mucronata ), Bakau kacangan ( Rhizophora apiculata ), Dungun ( Hiriteria ), Nipah ( Nypa fruticans ), Tancang ( Bruguiera gymnorrhiza ), Tanjan ( Bruguiera parviflora ), Nyirih ( Xylocarpus granatum ), Nyuruh ( Xylocarpus granatum ), Lumnitzera dan Gogen/Bogem/Perepat ( Soneratia ).
BAB IV - PENETAPAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN
Pasal 9

- (1) Pengelolaan Hutan Mangrove dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan fungsi daerah asuhan bagi sumberdaya ikan, tata ruang, dan keterlibatan masyarakat.
- (2) Pengelolaan Hutan Mangrove dilaksanakan secara terpadu dengan tetap melindungi keragaman spesies Mangrove dan menghindari percepatan penurunan ketersediaan Hutan Mangrove.
- (3) Pengelolaan Hutan Mangrove dilaksanakan secara terpadu dengan melarang penebangan pada kawasan lindung.
BAB V - PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE
Pasal 10

Jenis-jenis kegiatan yang boleh dilaksanakan di hutan mangrove adalah :
- a. di kawasan lindung mutlak berupa kegiatan penelitian dengan tetap menjaga keragaman hayati;
- b. di Kawasan lindung terbatas berupa
- 1) Penelitian;
- 2) Wisata;
- 3) Budidaya empang parit;
- 4) Pemancingan;
- 5) Pemanfaatan kayu terbatas;
- 6) Perikanan kepiting;
- 7) Budidaya burung;
- 8) Budidaya tanaman obat.
dengan tetap menjaga tidak mengakibatkan kerusakan ekologi dan limbah tidak mencemari lingkungan.
- c. di kawasan sempadan sungai berupa
- 1) Penelitian;
- 2) Wisata;
dengan tetap menjaga keragaman hayati dan tidak mengakibatkan kerusakan ekologi.
- d. di kawasan budidaya empang parit berupa
- 1) Penelitian;
- 2) Budidaya ikan;
dengan tetap menjaga keragaman hayati.
Bagian Kedua
Kegiatan-Kegiatan yang Dilarang Dilaksanakan
BAB V - PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE
Pasal 11

Jenis-jenis kegiatan yang dilarang dilaksanakan di hutan mangrove adalah :
- a. di Kawasan Lindung Mutlak berupa semua kegiatan, kecuali penelitian;
- b. di Kawasan Lindung Terbatas berupa :
- 1) Penebangan liar;
- 2) Budidaya Tanaman Industri;
- c. di Kawasan Sempadan Sungai berupa :
- 1) Penebangan liar;
- 2) Budidaya Tanaman Industri.
- d. di Kawasan Budidaya Empang parit berupa penebangan liar.
BAB VI - PENATAAN PEMANFAATAN HUTAN MANGROVE
Pasal 12

Pemanfaatan hutan mangrove hanya dapat dilakukan pada Kawasan Lindung Terbatas dengan tetap mempertahankan kerapatan tegakan minimum, sisa tegakan normal dan tidak cacat serta rumpun.
BAB VI - PENATAAN PEMANFAATAN HUTAN MANGROVE
Pasal 13

- (1) Pada tegakan hutan mangrove dengan umur 10 (sepuluh) tahun dilakukan penjarangan, pengurangan jumlah pohon/rumpun dan menyisakan tegakan yang normal, tumbuh tegak lurus serta tidak cacat.
- (2) Tegakan dalam rumpun yang boleh ditebang adalah tegakan yang tertekan dan cacat.
- (3) Penjarangan tegakan hutan mangrove dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali.
BAB VI - PENATAAN PEMANFAATAN HUTAN MANGROVE
Pasal 14

Larangan penebangan dan atau keharusan rehabilitasi diberlakukan pada kawasan atau lokasi yang :
- a. berdekatan dengan muara sungai yang menuju ke laut;
- b. berdekatan dengan daerah penangkapan ikan;
- c. merupakan daerah pemijahan bagi organisme air untuk melakukan sebagian dari siklus reproduksinya (spawning ground), daerah asuhan bagi organisme yang masih kecil atau muda sebelum menjadi dewasa ( nursery ground), daerah untuk mencari makan bagi suatu organisme (feeding ground) serta daerah untuk berlindung dari bahaya ( shelter area) bagi sumber daya ikan;
- d. berdekatan dengan daerah pemukiman;
- e. merupakan penyangga mutlak terhadap erosi, banjir, maupun interusi air laut;
- f. mempunyai tumbuhan muda yang sangat rapat;
- g. berfungsi sebagai jalur hijau ( green belt ).
BAB VI - PENATAAN PEMANFAATAN HUTAN MANGROVE
Pasal 15

Hutan mangrove pada Kawasan Lindung Terbatas budidaya perikanan dan budidaya campuran dipertahankan spesies aslinya dan dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk keperluan rumah tangga penduduk setempat.
BAB VII - PERIJINAN PEMANFAATAN HUTAN MANGROVE
Pasal 16

- (1) Pemanfaatan Hutan Mangrove dilakukan berdasarkan Ijin dari Bupati atau satuan kerja yang membidangi perijinan atas rekomendasi Dinas.
- (2) Pemberian ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kondisi, lokasi dan fungsi Hutan Mangrove.
BAB VIII - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN PEMANFAATAN HUTAN MANGROVE
Pasal 17

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan pemanfaatan Hutan Mangrove secara berhasil guna dan berdaya guna, dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Dinas terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang pemanfaatan Hutan Mangrove.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha pemanfaatan Hutan Mangrove dilakukan oleh Tim Pengamanan secara terpadu yang dikoordinir oleh Dinas Kehutanan berdasarkan Keputusan Bupati.
BAB IX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 diancam sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai perampasan terhadap alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.
BAB IX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

Barang siapa melakukan tindakan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, diancam sanksi pidana sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 20

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, selain dilakukan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatan dan wewenangnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Diundangkan di Maros pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH,
BAHARUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2015 NOMOR 3
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; PERUNDANG-UNDANGAN
AGUSTAM,S.IP,M.Si
Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
Nip
: 19730820 199202 1 001
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

Kegiatan-kegiatan usaha pemanfaatan Hutan Mangrove yang ada saat ini paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.
Ditetapkan di Maros pada tanggal 15 April 2015
BUPATI MAROS,
M. HATTA RAHMAN
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN : 3/2015