PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 07 Tahun 2003
Tentang PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO JAMBI
Berlaku: 13 Maret 2003
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 07 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih layak minum, maka dipandang perlu membentuk Perusahaan Daerah dibidang Pengelolaan Air Minum;
- b. bahwa pembentukan Perusahaan Daerah sebagaimana di maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468);
MENETAPKAN :
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota partai politik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3808);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota partai politik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3808);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Perusahaan Daerah (PDAM);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-150/Men/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan, masa kerja dan ganti kerugian diperusahaan;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO JAMBI.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN Pasal 2
Pasal 3

Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 di atas, berkedudukan di Sengeti dengan unit pelayanan tersebar di seluruh Kecamatan dalam Kabupaten Muaro Jambi.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN Pasal 2
Pasal 4

Secara organisatoris Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Jambi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 5
Pasal 6

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Jambi mempunyai tugas menyelenggarakan pengolahan, pendistribusian dan pengawasan mutu dalam rangka memberikan pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan kepada masyarakat.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 5
Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 diatas, Perusahaan mempunyai fungsi :
- a. Perumusan Kebijaksanaan Teknis dibidang Pengelolaan Air Minum;
- b. Penyediaan air Baku untuk pemebuhan kebutuhan masyarakat akan air bersih;
- c. Pendistribusian air kepada pelanggan;
- d. Pengawasan mutu air;
- e. Perencanaan teknik;
- f. Pemeliharaan Teknik;
- g. Pelaporan pengelolaan Perusahaan secara periodik;
- h. Penyelenggaraan tata usaha.
Direktur mempunyai tugas memimpin, mengarahkan, merumuskan program, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional perusahaan sesuai kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
Bagian administrasi dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas perusahaan di bidang administrasi dan keuangan.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 5
Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 diatas, Bagian Administrasi dan Keuangan mempunayi fungsi :
- a. Pengelolaan Tata Usaha Kantor;
- b. Pengelolaan arsip;
- c. Pengelolaan keuangan;
- d. Pengelolaan pelayanan langganan;
- e. Penyusunan pelaporan;
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 5
Pasal 11

Seksi umum mempunyai tugas menyelenggarakan tugas-tugas umum guna membantu kelancaran operasional perusahaan meliputi penyelenggaraan surat-menyurat, Pengolahan Naskah Dinas, perlengkapan dan logistik.
Seksi keuangan mempunyai tugas menyusun perencanaan anggaran, penerimaan dan pengeluaran, penyusunan pelaporan keuangan perusahaan berdasarkan sistem akuntansi yang ditetapkan.
Seksi langganan mempunyai tugas memberikan pelayanan dalam rangka pemasangan sambungan, pencatatan data pemakaian air serta pelayanan imformasi berkenaan dengan kebijakan perusahaan.
Bagian teknik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas perusahaan dibidang keteknikan.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 5
Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 diatas, bagian teknik mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan perencanaan teknik;
- b. Pemeliharaan teknik;
- c. Pengelolaan Produksi;
- d. Pengelolaan pendistribusian air;
- e. Pelaporan di bidang teknik;
Seksi perencanaan dan pemeliharaan teknik mempunyai tugas menghimpun data dan merumuskan perencanaan teknik di bidang pengelolaan, pengembangan/pembangunan instalasi pengolahan air, mesin dan peralatan, jaringan pipa distribusi serta melakukan pemeliharaan teknik secara periodik.
Seksi produksi mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan air baku dan bahan-bahan kimia yang diperlukan untuk proses produksi serta pengendalian mutu air.
Seksi distribusi mempunyai tugas pengembangan jaringan distribusi serta pemeliharaan meter air.
Unit pelayanan mempunyai tugas melaksanakan tanggung jawab dan fungsi Perusahaan Daerah Air Minum dalam wilayah kerja tertentu.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 5
Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, unit pelayanan mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan proses produksi;
- b. Pelaksanaan distribusi;
- c. Pelayanan pelanggan;
- d. Penyusunan laporan bulanan;
- e. Pemeliharaan mesin, peralatan, instalasi pengolahan dan jaringan pipa distribusi.
BAB IV - KEPENGURUSAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM Pasal 21
Pasal 22

- (1). Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (2). Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas.
- (3). Kepala Bagian, Seksi dan unit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
BAB IV - KEPENGURUSAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM Pasal 21
Pasal 23

Badan Pengawas dan Direktur sebelum menjalankan tugasnya dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (1). Sebagai satuan usaha, Direktur memimpin Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Direktur bertanggung jawab kepada Badan Pengawas dalam hal administratif fungsional dan secara organisatoris bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (3). Badan Pengawas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
BAB V - DIREKTUR Pasal 25
Pasal 26

Apabila jabatan dierktur kosong Badan Pengawas dan Kepala Daerah segera menginventarisir pegawai perusahaan/swasta yang memenuhi persyaratan untuk dicalonkan sebagai Direktur.
BAB V - DIREKTUR Pasal 25
Pasal 27

- (1). Direktur memerlukan persetujuan/atau pemberian kuasa dari Kepala Daerah melalui Badan pengawas dalam hal-hal sebagai berikut;
- a. Mengadakan perjanjian-perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari (satu) tahun;
- b. Mengadakan pinjaman dan pengeluaran obligasi;
- c. Memindahtangankan harta milik perusahaan;
- d. Mengadakan investasi baru diluar anggaran yang telah disyahkan oleh Badan Pengawas;
- e. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.
- (2). Pelaksanaan dari ayat (1) huruf a,b,c,d dan e harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyet Daerah (DPRD);
- (3). Dalam hal Direktur tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka tindakan Direktur tersebut dianggap tidak mewakili perusahaan dan menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan.
BAB V - DIREKTUR Pasal 25
Pasal 28

Direktur dalam mengelola perusahaan mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direktur;
- c. Menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah dan DPRD atas usulan dan saran dari Badan Pengawas;
- d. Menandatangani Neraca dan perhitungan laba/rugi;
- e. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain atas persetujuan Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
BADAN PENGAWAS
BAB VI - Pasal 29
Pasal 30

- (1). Masa jabatan anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2). Pengangkatan kembali dilakukan apabila anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direktur dan memberikan pendapat serta saran kepada Kepala Daerah sehingga perusahaan mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan air minum kepada masyarakat.
- (3). Kepada anggota Badan Pengawas diberikan honorarium setiap bulannya dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Ketua 40 (empat puluh) perseratus dari penghasilan Direktur;
- b. Sekretaris 35 (tiga puluh lima) perseratus dari penghasilan Direktur;
- c. Anggota 30 (tiga puluh) perseratus dari penghasilan Direktur;
BAB VI - Pasal 29
Pasal 31

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengawasi kegiatan Direktur;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direktur;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap program kerja yang diajukan oleh Direktur;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap rencana perubahan status kekayaan perusahaan;
- e. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
- f. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi.
BAB VI - Pasal 29
Pasal 32

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. Memberi petunjuk dan peringatan kepada Direktur yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. Memeriksa Direktur yang diduga merugikan perusahaan.
BAB VII - PEMBERHENTIAN Pasal 33
Pasal 34

- (1). Apabila anggota pengurus diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c,d,e dan f segera dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (2). Yang melakukan pemeriksaan terhadap Direktur adalah Badan pengawas;
- (3). Apabila anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf d,e dan f, Kepala Daerah segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (4). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Direktur tersebut terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Badan Pengawas dan melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Kapala Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Badan Pengawas Kepala daerah harus sudah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian sebagai Direktur;
- (5). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terbukti anggota Badan pengawas melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Kepala Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sudah mengeluarkan Surat Keputusan tentang pemberhentian sebagai anggota Badan Pengawas.
BAB VII - PEMBERHENTIAN Pasal 33
Pasal 35

- (1). Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, b dan c diberhentikan dengan hormat.
- (2). Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, e dan f diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3). Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dan c diberikan pesangon.
BAB IX - TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN
Pasal 37

- (1). Tahun buku perusahaan adalah tahun anggaran.
- (2). Anggaran selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku maka oleh Direktur mengajukan anggaran perusahaan untuk dimintakan saran dan pendapat dari Badan Pengawas.
- (3). Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun yang bersangkutan dapat dimintakan pendapat dan saran dari Badan Pengawas sebelum dimintakan persetujuan Kepala Daerah.
BAB XIII - KEPEGAWAIAN Pasal 41
Pasal 42

- (1). Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar, diterima dan diangkat menjadi pegawai Perusahaan setelah memenuhi persyaratan.
- (2). Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.
BAB XIII - KEPEGAWAIAN Pasal 41
Pasal 43

- (1). Penerimaan pegawai diumumkan kepada masyarakat luas oleh Direktur paling lama 1 (satu) bulan sebelum penerimaan pegawai.
- (2). Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
BAB XIII - KEPEGAWAIAN Pasal 41
Pasal 44

- (1). Setiap pelamar harus mengajukan surat lamaran secara tertulis yang ditulis dengan tulisan tangan sendiri kepada Direktur dengan disertai/dilampirkan persyaratan yang diperlukan.
- (2). Surat lamaran yang tidak memenuhi persyaratan dinyatakan gugur dan surat lamarannya menjadi arsip perusahaan.
BAB XIII - KEPEGAWAIAN Pasal 41
Pasal 45

- (1). Pelamar yang surat lamarannya memenuhi syarat dipanggil untuk mengikuti ujian.
- (2). Ujian diselenggarakan oleh panitia yang dibentuk oleh Direktur.
- (3). Ujian meliputi :
- a. Tertulis;
- b. Lisan;
- c. Kesehatan.
BAB XIII - KEPEGAWAIAN Pasal 41
Pasal 46

- (1). Pelamar yang diterima, diangkat oleh Direktur menjadi calon pegawai dengan masa percobaan paling lama 1 (satu) tahun dan dipekerjakan serta digaji berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (2). Selama menjalani masa percobaan, calon pegawai tidak diperkenankan menduduki cabatan.
BAB XIII - KEPEGAWAIAN Pasal 41
Pasal 47

Calon pegawai yang diangkat menjadi pegawai penuh diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan sebagai berikut :
- a. Berijazah Sekolah Dasar atau setara diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda dan golongan ruang A/1;
- b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama diberikan pangkat pegawai Dasar Muda 1 dan golongan ruang A/2;
- c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas diberikan pangkat Pelaksana Muda dan golongan ruang B/1;
- d. Berijazah Sarjana Muda/Diploma III diberikan pangkat Pelaksana Muda 1 dan golongan ruang B/2;
- e. Berijazah Sarjana diberikan pangkat staf Muda dan golongan ruang C/1.
BAB XIII - KEPEGAWAIAN Pasal 41
Pasal 48

- (1). Setiap calon pegawai pada saat pengangkatannya menjadi pegawai penuh wajib membuat perjanjian kerja dengan perusahaan dan mengangkat sumpah/janji pegawai menurut agama yang dianutnya.
- (2). Susunan kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut: Demi Allah, saya bersumpah/berjanji,
- Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pegawai serta senantiasa mengutamakan kepentingan perusahaan daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan. untuk
Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat kepentingan perusahaan.
- (3). Sumpah/janji pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diambil sumpahnya oleh Direktur dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
BAB XIII - KEPEGAWAIAN Pasal 41
Pasal 49

- (1). Calon pegawai yang telah menjalani masa percobaan dan memenuhi syarat-syarat penilaian diangkat menjadi pegawai penuh oleh Direktur.
- (2). Syarat-syarat penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. Kesetiaan;
- b. Prestasi kerja;
- c. Kerjasama;
- d. Ketaatan;
- e. Kejujuran;
- f. Tanggung jawab;
- g. Prakarsa, dan
- h. Disiplin kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3). Penilaian syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan secara tertulis oleh atasan langsung yang berwenang membuat daftar penilaian prestasi pegawai (D.P 3).
BAB XIII - KEPEGAWAIAN Pasal 41
Pasal 50

- (1). Calon pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
- (2). Persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.
BAB XIII - KEPEGAWAIAN Pasal 41
Pasal 51

- (1). Dalam rangka kepentingan pekerjaan Direktur dapat mengangkat pegawai kontrak yang jumlahnya akan diatur dengan Keputusan Direktur.
- (2). Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan gaji yang besarnya ditetapkan oleh Direktur dan tidak diperkenankan menduduki jabatan.
- (3). Masa kontrak pegawai, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling banyak 3 (tiga) kali perpanjangan masa kontrak sesuai dengan prestasi kerja, disiplin kerja dan kebutuhan.
BAB XIV - KEPANGKATAN DAN JABATAN Pasal 52
Pasal 53

- (1). Setiap pegawai yang menenuhi persyaratan berhak atas kenaikan pangkat.
- (2). Sistem kenaikan pangkat dilingkungan perusahaan terdiri dari :
- a. Kenaikan pangkat biasa;
- b. Kenaikan pangkat pilihan;
- c. Kenaikan pangkat penyesuaian;
- d. Kenaikan pangkat istimewa;
- e. Kenaikan pangkat pengabdian;
- f. Kenaikan pangkat anumerta.
- (3). Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- (4). Periode kenaikan pangkat pegawai adalah 1 Januari dan 1 Juli setiap tahun.
BAB XIV - KEPANGKATAN DAN JABATAN Pasal 52
Pasal 54

- (1). Kenaikan pangkat biasa dapat diberikan kepada setiap pegawai yang memenuhi persyaratan yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya dengan ketentuan telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2). Kenaikan pangkat biasa yang dapat dicapai oleh seorang pegawai yang telah menduduki suatu jabatan setinggi-tingginya adalah sebagai berikut:
- a. Berijazah Sekolah Dasar atau yang setara sampai golongan ruang B/1;
- b. Berijazah Sekolah Menengah Pertama atau setara sampai golongan ruang B/2;
- c. Berijazah Sekolah Menengah Umum atau setara sampai golongan ruang C/1;
- d. Berijazah Sarjana Muda/Diploma III sampai dengan golongan ruang C/2;
- e. Berijazah Sarjana sampai dengan golongan D/1;
- f. Berijazah S2 sampai dengan golongan D/2;
- g. Berijazah S3 sampai dengan golongan D/4.
BAB XIV - KEPANGKATAN DAN JABATAN Pasal 52
Pasal 55

- (1). Kenaikan pangkat pilihan adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai yang memangku jabatan struktural dengan pangkat 1 (satu) tingkat dibawah pangkat awal yang di syaratkan, telah 1 tahun dalam jabatannya dan 2 tahun dalam pangkat terakhir dan setiap unsur penilaian pekerjaan (DP3) seseorang sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (tahun terakhir).
- (2). Kenaikan pangkat pilihan diberikan maksimal 2 (dua) kali.
BAB XIV - KEPANGKATAN DAN JABATAN Pasal 52
Pasal 56

- (1). Kenaikan pangkat penyesuaian diberikan kepada pegawai karena memperoleh tanda tamat belajar atau ijazah yang lebih tinggi dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (2). Kenaikan pangkat penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan dengan syarat:
- a. Memiliki izin melanjutkan pendidikan dasar dari Direktur;
- b. Tersedianya formasi terhadap disiplin ilmu yang dimiliki.
BAB XIV - KEPANGKATAN DAN JABATAN Pasal 52
Pasal 57

- (1). Setiap pegawai dapat diberikan kenaikan pangkat istimewa setingkat lebih tinggi apabila :
- a. Menunjukkan prestasi kerja luar biasa secara terus-menerus selama 2 (dua) tahun terakhir sehingga ia nyata-nyata menjadi teladan bagi lingkungannya yang dinyatakan dengan Surat Keputusan Direktur;
- b. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya;
- c. Setiap unsur penilaian pekerjaannya (D.P3) bernilai amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (2). Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terikat pada jabatan dan ketentuan ujian dinas.
BAB XIV - KEPANGKATAN DAN JABATAN Pasal 52
Pasal 58

- (1). Kenaikan pangkat pengabdian adalah kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang diberikan kepada pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun dan akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun, apabila sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat yang dimilikinya.
- (2). Penetapan kenaikan pangkat pengabdian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun.
BAB XIV - KEPANGKATAN DAN JABATAN Pasal 52
Pasal 59

- (1). Pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi secara anumerta.
- (2). Pengangkatan pangkat anumerta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mulai berlaku pada tanggal meninggalnya yang bersangkutan.
BAB XIV - KEPANGKATAN DAN JABATAN Pasal 52
Pasal 60

- (1). Persyaratan kepangkatan/golongan pegawai untuk diangkat dalam jabatan di lingkungan perusahaan adalah sebagai berikut :
- (2). Pengisian suatu jabatan dapat dilakukan dengan pangkat/golongan ruang satu tingkat lebih rendah dari pangkat permulaan.
| JABATAN | PANGKAT GOLONGAN PERMULAAN | TERTINGGI |
|----------------------------|------------------------------|-------------|
| ° Direktur | C.2 | D.1 |
| ° Kepala Bagian | C.1 | C.4 |
| ° Kepala Seksi/Kepala Unit | B.3 | C.1 |
BAB XIV - KEPANGKATAN DAN JABATAN Pasal 52
Pasal 61

- (1). Terhadap setiap pegawai sekali setahun dilakukan penilaian prestasi pegawai (D.P3) oleh pejabat penilai.
- (2). Setiap akhir tahun dibuat daftar urut kepangkatan (DUK).
- (3). Daftar penilaian prestasi pegawai (D.P3) dan daftar urut kepangkatan diatur dengan Keputusan Direktur.
BAB XV - HAK, PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN Pasal 62
Pasal 63

- (1). Besarnya gaji pokok dan tunjangan diatur dengan Keputusan Direktur atas persetujuan Kepala Daerah.
- (2). Calon pegawai diberi gaji sebesar 80 % (delapan puluh per seratus) dari gaji pokoknya.
BAB XV - HAK, PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN Pasal 62
Pasal 64

- (1). Tunjangan keluarga terdiri dari :
- a. Tunjangan Isteri/suami;
- b. Tunjangan anak.
- (2). Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada suami/isteri yang mempunyai suami/iateri dan anak.
- (3). Apabila suami/isteri pegawai bekerja pada salah satu instansi/lembaga Pmerintah, maka tunjangan keluarga diberikan kepada isteri/suami yang memiliki pangkat/golongan ruangan gaji yang lebih tinggi.
BAB XV - HAK, PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN Pasal 62
Pasal 65

- (1). Besarnya tunjangan isteri/suami ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2). Besarnya tunjangan untuk setiap anak ditetapkan dengan Keputusan Direktur, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Jumlah anak sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang;
- b. Batas umur sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun;
- c. Tidak mempunyai penghasilan sendiri;
- d. Tidak kawin atau belum pernah kawin.
- (3). Batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diperpanjang sampai mencapai umur 25 (dua puluh lima ) tahun apabila anak dimaksud bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah/Dekan.
BAB XV - HAK, PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN Pasal 62
Pasal 66

- (1). Tunjangan-tunjangan lainnya adalah sebagai berikut :
- a. Tunjangan jabatan;
- b. Tunjangan Pelaksana;
- c. Tunjangan keahlian;
- d. Tunjangan perumahan/penggantian sewa rumah;
- e. Tunjangan transport;
- f. Tunjangan kesehatan;
- g. Tunjangan sandang pangan.
- (2). Pemberian tunjangan dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan kepangkatan, jabatan dan kemampuan keuangan perusahaan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
BAB XV - HAK, PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN Pasal 62
Pasal 67

- (1). Pegawai dan keluarga yang menderita sakit, memperoleh bantuan pengobatan dan perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (2). Keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah isteri/suami dan anak kandung.
- (3). Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4). Setiap pegawai diwajibkan untuk masuk program jamsostek.
BAB XV - HAK, PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN Pasal 62
Pasal 68

- (1). Setiap pegawai berhak atas cuti tahunan, cuti kawin, cuti hamil, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji serta cuti diluar tanggungan perusahaan.
- (2). Pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan mengacu kepada peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
- (3). Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah Direktur.
BAB XV - HAK, PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN Pasal 62
Pasal 69

- (1). Setiap pegawai yang statusnya pegawai tetap berhak atas pensiun yang pelaksanaan dan ketentuan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2). Pegawai yang pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak atas uang pensiun, yang besarnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun.
- (3). Selain uang pensiun, pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari bantuan perusahaan dan iuran pegawai yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
BAB XV - HAK, PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN Pasal 62
Pasal 70

- (1). Kepada pegawai diberikan bantuan kematian, bencana alam dan kecelakaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2). Sumbangan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah
BAB XV - HAK, PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN Pasal 62
Pasal 71

Pegawai yang statusnya pegawai tetap memenuhi persyaratan kecakapan, kerajinan dan pengabdian/ketaatan dalam melaksanakan kewajiban perusahaan diberikan kenaikan gaji berkala setiap 2 tahun sekali.
BAB XV - HAK, PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN Pasal 62
Pasal 72

Pegawai yang telah menunjukan prestasi kerja dan atau berjasa dalam pengembangan perusahaan dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya, diberikan penghargaan yang nilai dan bentuknya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
BAB XVI - PENSIUN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH Pasal 73
Pasal 74

- (1). Pensiun diberikan setiap bulan.
- (2). Besarnya uang pensiun yang diterima pegawai adalah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang dana pensiun.
BAB XVI - PENSIUN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH Pasal 73
Pasal 75

- (1). Apabila pegawai atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, maka isterinya/suaminya pegawai yang bersangkutan berhak menerima pensiun janda/duda.
- (2). Apabila pegawai atau penerima pensiun meninggal dunia yang tidak memiliki isteri atau suami yang terdaftar sebagai berhak menerima pensiun janda/duda, maka dengan menyimpang dari ketentuan ayat (1) Pasal ini, pensiun janda/duda diberikan kepada isteri/suami yang pada saat ia meninggal dunia.
- (3). Apabila pegawai atau penerima pensiun meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami lagi yang berhak menerima pensiun maka pensiun diberikan kepada anakanaknya yang syah.
- (4). Anak-anak sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Belum mencapai usia 25 tahun;
- b. Belum pernah menikah.
Pegawai memasuki masa pensiun diberikan penghargaan atas pengabdiannya sebagai berikut:
- a. Pegawai yang pensiun dengan status pensiun normal dan memiliki masa kerja lebih dari 25 tahun diberikan penghargaan 10 (sepuluh) kali gaji bulan terkahir;
- b. Pegawai yang pensiun dengan status normal dan memiliki masa kerja 16-25 tahun diberikan penghargaan 6 (enam) kali gaji bulan terakhir;
- c. Pegawai yang pensiun dengan status pensiun dipercepat dan memiliki masa kerja 16-25 tahun diberikan penghargaan 5 (lima) kali gaji bulan terakhir;
- d. Pegawai yang status pensiun dipercepat dan memiliki masa kerja 15 diberikan penghargaan 5 (lima) kali gaji bulan terakhir;
BAB XVI - PENSIUN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH Pasal 73
Pasal 77

- (1). Uang pensiun dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 Peraturan Daerah ini sebagaimana tersebut pada huruf a sampai dengan d dibebankan pada Perusahaan Daerah air Minum.
- (2). Pegawai yang diberhentikan dengan tidak hormat tidak mendapatkan penghargaan dan uang pensiun.
BAB XVI - PENSIUN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH Pasal 73
Pasal 78

Pegawai yang meninggal dunia kepada isteri/suami/anaknya diberikan uang duka berupa :
- a. 3 (tiga) bulan gaji yang diterima;
- b. Uang Pemakaman jenazah yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
BAB XVI - PENSIUN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH Pasal 73
Pasal 79

Pegawai yang dinyatakan oleh Dokter tidak dapat bekerja lagi dalam semua tugas pekerjaan disebabkan cacat jasmani/rohani dalam dan karena menjalankan tugas, diberikan bantuan cacat sesuai dengan program jamsostek.
BAB XVI - PENSIUN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH Pasal 73
Pasal 80

- (1). Pegawai yang diberhentikan sementara mulai bulan berikutnya diberi gaji 50 % (lima puluh perseratus) sampai yang bersangkutan dinyatakan bersalah dengan keputusan yang tetap.
- (2). Jika pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak bersalah dinyatakan dengan Keputusan yang tetap, maka hak dan statusnya dikembalikan seperti semula.
BAB XVI - PENSIUN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH Pasal 73
Pasal 81

Setiap tahun setelah tutup buku kepada pegawai dapat diberikan jasa produksi, yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.
BAB XVII - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 82
Pasal 83

Pajak penghasilan pegawai dibebankan pada perusahaan.
BAB XVII - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 82
Pasal 84

Untuk lebih meningkatkan pembinaan keutuhan dan kekompakan serta dalam rangka usaha menjamin kesetiakawanan, kepentingan pegawai dibentuk serikat pekerja perusahaan atau nama lainnya.
BAB XVII - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 82
Pasal 85

Dalam upaya menjaga netralitas pegawai dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan pegawai serta agar dapat memusatkan segala perhatian, pikiran dan tenaganya pada tugas yang pengurus partai politik. Oleh karena itu pegawai yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik harus diberhentikan sebagai pegawai. Pemberhentian tersebut dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 86
Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 13 Maret 2003
BUPATI MUARO JAMBI, dto
H. AS'AD SYAM
Diundangkan di Sengeti pada tanggal 17 Maret 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, dto
Drs. Muchtar Muis LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2003 NOMOR 10 SERI D NOMOR 1
BAGAN STRUKTUR OGANISASI : PERUSAHAAN DAERAH TIRTA MUARO JAMBI
Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Nomor : 07 Tahun 2003
Tanggal : 13 Maret 2003
BUPATI MUARO JAMBI,
Dto
H. AS'AD SYAM
PENJELASAN
Pasal 29

- (1). Jumlah maksimal keanggotaan Badan Pengawas Daerah berjumlah (3) tiga orang yaitu :

- -Dari Pejabat Daerah adalah yang ditunjuk oleh Bupati dari unsur pejabat Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang ada kaitannya kerjanya dengan tugas dan fungsi Perusahaan Daerah Air Minum.- -Dari perorangan adalah unsur swasta/mantan Pimpinan PDAM Profesional dibidang PDAM.- -Dari masyarakat adalah tokoh masyarakat, Tua Tengganai yang mengetahui manajemen perusahaan dan mampu menjembatani antara perusahaan dengan pelanggan air minum.- (7). Tidak cakap artinya Badan Pengawas yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Badan Pengawas.- -Tidak mampu artinya Badan Pengawas tersebut cakap akan tetapi karena beban tugasnya maka tidak dapat meluangkan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya sebagai Badan pengawas.