PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 61 Tahun 1999
Tentang PENETAPAN PERGURUAN TINGGI NEGERI SEBAGAI BADAN HUKUM
Berlaku: 24 Juni 1999
N/A
Preamble

Mengingat
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 1999 TENTANG PENETAPAN PERGURUAN TINGGI NEGERI SEBAGAI BADAN HUKUM
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa proses globalisasi telah menimbulkan persaingan yang semakin tajam sehingga perlu mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan daya saing nasional;
- b. bahwa peningkatan daya guna saing nasional membutuhkan Perguruan Tinggi Negeri sebagai kekuatan moral dalam proses pembangunan masyarakat madani yang lebih demokratis, dan mampu bersaing secara global;
- c. bahwa untuk dapat berperan sebagai kekuatan moral yang memiliki kredibilitas untuk mendukung pembangunan nasional Perguruan Tinggi Negeri harus memiliki kemandirian;
- d. bahwa sebagian Perguruan Tinggi Negeri telah memiliki kemampuan pengelolaan yang mencukupi untuk dapat memperoleh kemandirian, otonomi, dan tanggung jawab yang lebih besar;
- e. bahwa sehubungan dengan itu perlu dibuka kemungkinan untuk secara selektif mengubah status hukum Perguruan Tinggi Negeri menjadi Badan Hukum.
: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (staatsblad 1847 : 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah;
Menetapkan
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PERGURUAN TINGGI NEGERI SEBAGAI BADAN HUKUM
BAB II - SIFAT DAN TUJUAN
Pasal 2

Perguruan Tinggi merupakan badan hukum milik Negara yang bersifat nirlaba.
BAB II - SIFAT DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan Perguruan Tinggi adalah :
- a. menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau memperkaya khasanahh ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;
- b. mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional;
- c. mendukung pembangunan masyarakat madani yang demokratis dengan berperan sebagai kekuatan modal yang mandiri;
- d. mencapai keunggulan kompetitif melalui penerapan prinsip pengelolaan sumber daya sesuai dengan asas pengelolaan yang profesional.
BAB IV - KEKAYAAN
Pasal 5

- (1) Kekayaan awal Perguruan Tinggi berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja.
- (2) Besarnya kekayaan awal Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud
- 5 - paa ayat (1) adalah seluruh kekayaan negara yang tertanam pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan, kecuali tanah, yang nilainya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan bersama oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Keuangan.
- (3) Penatausahaan pemisahan kekayaan Negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal Perguruan Tinggi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Menteri Keuangan.
- (4) Kekayaan Negara berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- (5) Hasil pemanfaatan kekayaan berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pendapatan dari Perguruan Tinggi dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Perguruan Tinggi.
BAB VII - MAJELIS WALI AMANAT Pasal 8
Pasal 9

Majelis Wali Amanat bertugas untuk :
- a. menetapkan kebijakan umum Perguruan Tinggi dalam bidang non akademik;
- b. mengangkat dan memberhentikan Pimpinan;
- c. mengesahkan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran tahunan;
- d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. melakukan penilaian atas kinerja Pimpinan;
- f. bersama Pimpinan menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri;
- g. memberikan masukan dan pendapat kepada Menteri tentang pengelolaan Perguruan Tinggi.
BAB VIII - DEWAN AUDIT
Pasal 10

- (1) Dewan Audit adalah organ Perguruan Tinggi yang secara independen melaksanakan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan Perguruan Tinggi untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat.
- (2) Jumlah anggota, susunan, masa bakti, dan tatacara penyelenggaraan rapat Dewan Audit ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Anggota Dewan Audit diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat.
BAB VIII - DEWAN AUDIT
Pasal 11

Dewan Audit bertugas untuk :
- a. menetapkan kebijakan audit internal;
- b. mempelajari dan menilai hasil audit;
- c. mengambil kesimpulan dan mengajukan saran kepada Majelis Wali Amanat.
BAB IX - SENAT AKADEMIK
Pasal 12

- (1) Senat Akademik adalah badan normatif tertinggi di Perguruan Tinggi di bidang akademik.
- (2) Senat Akademik terdiri dari :
- a. Pimpinan;
- b. Dekan Fakultas;
- c. Guru Besar yang dipilih melalui pemilihan;
- d. Wakil dosen bukan Guru Besar yang dipilih melalui pemilihan;
- e. Kepala Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan
- f. unsur lain yang ditetapkan oleh Senat Akademik bersangkutan.
- (3) Keanggotaan pada Senat Akademik harus mempertimbangkan proporsi jumlah suara dalam hal diadakan pemungutan suara.
- (4) Senat Akademik diketuai oleh salah seorang anggota, yang dipilih oleh anggota lain untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali, dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali berturut-turut.
- (5) Susunan, masa bakti dan tatacara pemilihan anggota Senat Akademik serta tatacara penyelenggaraan rapat Senat Akademik ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
BAB IX - SENAT AKADEMIK
Pasal 13

Senat Akademik bertugas untuk :
- a. memberikan masukan kepada Menteri tentang penilaian atas kinerja Majelis Wali Amanat;
- b. menyusun kebijakan akademik Perguruan Tinggi;
- c. menyusun kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapann serta kepribadiann sivitas akademika;
- d. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- e. memberi masukan kepada Majelis Wali Amanat berdasarkan penilaiannya atas kinerja Pimpinan dalam masalah akademik;
- f. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- g. memberi masukan kepada Pimpinan dalam penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran;
- h. melakukan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
- i. merumuskan tata tertib kehidupan kampus.
BAB X - PIMPINAN
Pasal 14

- (1) Pimpinan Perguruan Tinggi terdiri dari Rektor yang dibantu oleh beberapa orang Pembantu Rektor.
- (2) Anggota Pimpinan harus memenuhi persyaratan untuk mampu melaksanakan perbuatan hukum.
- (3) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat, melalui pemungutan suara di mana unsur Menteri memiliki 35% dari seluruh suara yang sah.
- (4) Calon Rektor diajukan oleh Senat Akademik kepada majelis Wali Amanat melalui suatu proses pemilihan.
- (5) Anggota Pimpinan lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat atas usul Rektor.
- (6) Tatacara pemilihan Rektor olehh Senat Akademik ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (7) Anggota Pimpinan diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (8) Pembatasan pengangkatan kembali anggota Pimpinan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
BAB X - PIMPINAN
Pasal 15

Pimpinan bertugas untuk :
- a. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat;
- b. mengelola seluruh kekayaan Perguruan Tinggi dan secara optimal memanfaatkannya untuk kepentingan Perguruan Tinggi;
- c. membina tenaga kependidikan, mahasiswa dan tenaga administrasi;
- d. membina hubungan dengan lingkungan Perguruan Tinggi dan masyarakat pada umumnya;
- e. menyelenggarakan pembukuan Perguruan Tinggi;
- f. menyusun Rencana Strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perguruan Tinggi yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- g. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perguruan Tinggi;
- h. melaporkan secara berkala kepada Majelis Wali Amanat tentang kemajuan Perguruan Tinggi;
- i. bersama Majelis Wali Amanat menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri.
- (2) Pimpinan mewakili Perguruan Tinggi di dalam dan di luar pengadilan untuk kepentingan dan tujuan Perguruan Tinggi.
- (3) Anggota Pimpinan tidak berhak mewakili Perguruan Tinggi apabila :
- a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Perguruan Tinggi dengan anggota Pimpinan bersangkutan;
- b. anggota Pimpinan yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perguruan Tinggi.
- (4) Setiap anggota Pimpinan berhak mewakili Perguruan Tinggi kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.
Pimpinan dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini:
- a. Pimpinan dan jabatan struktural lainnya pada lembaga pendidikan tinggi lain;
- b. Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah;
- c. Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Perguruan Tinggi.
BAB XI - PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN
Pasal 17

- (1) Rencana Strategis adalah strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan, serta program-program yang berjangka waktu 5 (lima) tahunan untuk melaksanakan strategi tersebut.
- (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup :
- a. evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis sebelumnya;
- b. evaluasi kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang ada saat itu.
- c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam menyusun Rencana Strategis;
- d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja, serta
- 14 - indikator kinerja.
- (3) Rencana Stragetis disusun oleh Pimpinan setelah memperoleh masukan dari Senat Akademik, dan diajukan kepada Majelis Wali Amanat untuk dibahas dan kemudian disahkan.
BAB XI - PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN
Pasal 18

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran adalah penjabaran Rencana Strategis dalam rencana kerja tahunan dan anggaran pengeluaran dan pendapatan tahunan.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Perguruan Tinggi diajukan kepada Majelis Wali Amanat selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Majelis Wali Amanat selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perguruan Tinggi belum disahkan Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Rencana Kerja dan Anggaran Perguruan Tinggi tahun sebelumnya dapat dilaksanakan sambil menunggu pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perguruan Tinggi yang diusulkan.
Pengelolaan
BAB XI - PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN
Pasal 19

- (1) Tahun anggaran Perguruan Tinggi berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember yang berikut.
- (2) Tatacara pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi diatur oleh dan disesuaikan dengan kebutuhan Perguruan Tinggi dengan memperhatikan efisiensi, otonomi, dan akuntabilitas.
BAB XII - AKUNTABILITAS
Pasal 20

- (1) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup, Pimpinan bersama Majelis Wali Amanat wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri, yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. Laporan Keuangan yang meliputi neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan aktiva bersih;
- b. Laporan Akademik yang meliputii keadaan, kinerja, serta hasil-hasil yang telah dicapai Perguruan Tinggi.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh pengawas fungsional.
- (3) Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Akademik Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat pengesahan
- 16 - dari Menteri, m enjadi informasi publik.
BAB XII - AKUNTABILITAS
Pasal 21

- (1) Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Akademik Tahunan ditandatangani oleh semua anggota Pimpinan Perguruan Tinggi, dan disampaikan kepada Majelis Wali Amanat.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Pimpinan yang tidak menandatangani Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Akademik Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
BAB XII - AKUNTABILITAS
Pasal 22

Laporan Keuangan Tahunan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
BAB XIII
Pasal 23

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan Perguruan Tinggi dilakukan oleh Menteri, yang mendelegasikan wewenang ini kepada Majelis Wali Amanat.
- (2) Pemeriksaan internal atas pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi dilakukan oleh tenaga audit internal Perguruan Tinggi.
BAB XIV
Pasal 24

- (1) Dosen di Perguruan Tinggi merupakan pegawai Perguruan Tinggi, yang pengangkatan dan pemberhentian, kedudukan, hak, serta kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tenaga dosen di Perguruan Tinggi.
- (2) Tenaga administrasi, pustakawan, dan teknisi di Perguruan Tinggi merupakan pegawai Perguruan Tinggi, yang pengangkatan dan pemberhentian, kedududukan, hak, serta kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (3) Dosen, tenaga administrasi, pustakawann, dan teknisi di Perguruan Tinggi berstatus Pegawai Negeri Sipil secara bertahap dialihkan statusnya menjjadi pegawai Perguruan Tinggi.
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Status hukum Perguruan Tinggi yang dirujuk dalam Pasal ini adalah badan hukum yang mandiri dan berhak melakukan semua perbuatan hukum sebagaimana layaknya suatu badan hukum pada umumnya.
Pada dasarnya penyelenggaraan Perguruan Tinggi bersifat nirlaba. Walaupun demikian Perguruan Tinggi dapat menyelenggrakan kegiatan lain dan mendirikan unit usaha yang hasilnya digunakan untuk mendukung penyelenggaraan fungsi-fungsi utama Perguruan Tinggi.
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Menteri dan Rektor adalah anggota ex-officio. Menteri dapat menunjuk seseorang untuk mewakilinya sebagai anggota Majelis Wali Amanat
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas
Proses pemilihan adalah proses pemilihan perwakilan yang akan mewakili kelompok tersebut secara langsung oleh seluruh anggota kelompok tersebut. Sebagai contoh, Guru Besar dipilih oleh para Guru Besar lainnya, dan dosen bukan Guru Besar dipilih oleh seluruh dosen lainnya yang bukan Guru Besar.
Harus dipertimbangkan jumlah anggota dan hak suara anggota yang mewakili konstituen tertentu, sehingga dapat dipertimbangkan kemungkinan satu anggota memiliki lebih dari satu suara, atau anggota yang tidak memiliki hak suara.
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup jelas
Persyaratan lainnya ditentukan oleh Senat Akademik.
Sebagai contoh dalam hal pemungutan suara dengan 10 suara yang sah, anggota yang mewakili unsur Menteri memiliki 35% suara, sedangkan 9 anggota yang lain memiliki secara bersama-sama 65% suara. Jika di antara ke 9 anggota, 3 anggota (22% suara) mendukung suara unsur Menteri, maka jumlah suara mendukung adalah 57% suara, walaupun 6/10 jumlah anggota tidak mendukung.
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup jelas
Pimpinan hanya dapat mengajukan permohonan pembubaran Perguruan Tinggi sebagai badan hukum ke Pengadilan Negeri setelah memperoleh persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan.
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas
Lingkup tatacara pengelolaan dalam ketentuan ini termasuk hubungan antar unsur pelaksana akademik didalam Perguruan Tinggi.
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3860