PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 7 Tahun 2006
Tentang KEUANGAN DESA Menclupkan
Berlaku: 7 TAHUN 2006
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
7
Ka
PEMERINTAH KABUPATEN MELAWL
PRNTURAN DAERAH KABUPATEN MELA WI
NOMOR T TAHUN 2006 TENTANG
KEUANGAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MELA WI,
- a. bahwa untuk melak sanakan ketentuan Pasal 28 dan pasal 72 Peraturan emerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor I58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), perlu ditetapkan Peraturan Daerah entang Keuangan Desa
2. h bahwa berdasark.an pertimbangan sebagaimana dimak sud pada huruf a di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah sebagai acuan dikeluarkan eraturan Desa,
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 F ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. , hndang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
5. J ndang-undang Nomor I0 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah wbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang P'enetapan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undangtundang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan emerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom tLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, lumbahuan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor I, Tubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138)
10. Peraturan lemerintah Republil Indonesia Nomor 66 Tahun 200I tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200I Nono 119, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139),
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman engelolaan Keuangan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia fahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578y;
12. lo l'eraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- I. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah t Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Noror 165, f ambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4593).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN ERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
dan
BUPATI MEL.AWI
ME MUTUSKAN;
PEATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DESA Menclupkan:
BAB II - KEUANGAN DESA
Pasal 2

Penyelenggaraan urusan peerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanya desa, bantuan pemerintah, dan bantuan pemerintah daerah
Pasad
Penyelenggaraan uran peerintahan daera.h yang drselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah.
lasad 4
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Delanja Negara
lasal 5
Penggunaan dana sebagamana dimak sud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran
agin Kedua
edudun euangan Kepala Desa dan Peranglat Des
Pawsal 6
Kepala Desa dan leranglat Desa diberikan L;... &lt;k,,w, k,m·"I"'"' ,, � ,, � d, � . penghasilan tetap setiap bulan darn/atau tunjangan lainnya
lasat7
- tleghx lan tetap kepala Mesa dan perangkat desa terdiri
- .tunangan jab tan,
- bantuan dani pemenintah atassan
- cbesarnya psnghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan perangkat desa, paling sedikit sama dengan tpah Minimum Regional Kabupaten Melawi.
Pasad 8
bda Permuyawaratan Dessa sebagar unsur penyelenggar a pemerintahan desa, diberikan tunjangan sesuai dens kemampuan keuanan des.a.
Pasat9
e uan Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diberikan kepada Kepala Desa, dan Per gkat Desa, serta tunjangan yang diberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa, ditetapkan herdasark.an musyawarah desa dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
BAB II - SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 1

H
Surber kekayaan Desa terdiri dari
- a Tanah Kas Des;
- b. Pasar Desa
- c. bangunan dea,
- d Pasar hewan,
- e Tambatan perahu,
- f Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
- llasil usaha milik desa,
Dana Alokasi l/nu Dea
Pasat 12
- tl) Bagian dani pemerimaan dana perimbangan kcuangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah Kabupaten Melawt, halokasikan kepada desa scbesar I0% (sepuluh persen) dari penerimaan dana perimbangan yap hitetepk.an dalam A/BD
- (2) Bagan dana pebamgan 1 0% yang diserahkan kepada desa scbagaimana dimak sud pada ayat (I), adalah setelah hi urami degan penggunaan dana-dana rutin.
- ()) lesarnya prosentase bagian dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima emerintah bupaten Melawi yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud ayat (I) diberikan sesata bertahap dengan memperhatikan kondisi kesiapan desa.
BAB II - SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 1

- (I) Platon DAMI Dea untuk seluruh Desa se Kabupaten Melawi ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Melawi berdasark.an penjumlahan ketiga sumber DAU Desa scbagaimana dimak sud pasal 3, 4 dan S
- (2)DAU masing mooing desa ditentukan dengan penjumlahan alokasi rata-rata dengan alokasi tertimbang berdasark.an porsi desa yang bersangk utan
- (3) Alokasi rata-rata utuk masing-masing desa adalah scbesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari plafon DA Desa seluruh des dibag jumlah desa se Kabupaten Melawi
- (4) Alokasi tertimamg adalah sebesat 25%4dua puluh lima persen) dari plafon DAU Desa se Kabupaten Melaswi
- t5) Porsi desa yang beagkutan merupaan proporsi bobot desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot seluruh desat
- (6) lobot dea ditentukan berdasark.an
- a. Lus Wilayah,
- b. Jumlah penduduk tahun sebelumnya;
- c. Jumlahi KN iskin sebelumnya;
- d. Keterjankanan de,
- e. Potensi desa tahun scbelumnya,
- f Pajak uni dan Bangunan (BB) tahun sebelumnya;
- luas tanah desa yang dikelola untuk pertanian, peternakan, perikanan dan lain-lain usaha yang produktif 2
lawsal 14
- (I) DAU Desa untuk masing-massing desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:
- (2) bobot suatu desat diperhitung#an dari kebutuhan suatu desa, potensi desa, intensif desa, dan tanah des
- '"
- DAU Desue.I
- DAU Dsa-I
RI
BDi
KI(Di X BT) dimana
besaran DAM masing-masing desat
- besaran bantuan rata-rata masing-masing des.a
- bobot suatu des.a
alokasi bantuan secara tertimbang
I
- (3) obot kebutuhan hesa diperhitungkan dari luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah KK miskin, dan keterjangkauan des.a
lawsal 15
bagian dani peneriaan pajak daerah dialokasikan kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan pajal daerah yang ditetapkan dalam APBD
lawsal I6
- (l) Bagian dari penerimaan retribusi daerah tertentu dialokasikan kepada desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD
- (2) Jenis-jenis retribusi daerah tertentu yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud ayat (I) ditetapkan dengan keputusan Dupati
Bagi Ketiga
Dana Alokasi Khusus Desa (DA4K Desa)
BAB II - SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 17

- (I) Pemerintah kabupaten dapat memberikan DAK Desa bagi desa-desa tertentu untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan pemerintah kabupaten.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan DAK Desa akan diatur dalam peraturan Bupati.
PELAKSANAAN ANGGARAN
Bagin Kesatu
Pengelolaan
BAB II - SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 18

- (I) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Dalam melak sanakan kckuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Kepala Desa dapat melimpahkan cbagtan atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaa, pelapotan kepada perangkat desa.
BAB II - SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 19

Untuk melakukan penatausahaan keuangan desa, Kepala Desa dapat mengagkat Bendaharawan Desa, yang berasal dari warga desa yang mempunyai keahlian dibidang penatausahaan keuangan serta berwatak jujur dan dapat dipercaya.
Pawsal 20
Ketentuan lebih lanjut engenai pengelolaan keuangan desa scbagaimana dalam Pasal 18 dan Pasal I9 diatur dcngan peraturan des»a
Pawsal 2I
Pedoman pengelolaan kuangan desa sebagaimana dimak sud dalam Pasal I8 diatur dengan Peraturan Dupati
agian edua
l'engelolaan Dana Alokasi Desa
BAB II - SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 22

Penggunaan dana perimbangan desa dimusyawarahk.an antara pemerintah desa decngan badan permusyawarantan desa (PD dan dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (API D esa tahun yang bersangkutan
- a rambu-rambu pengunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa akan diatur lebih lanjut dengan leraturan upati,
- b. semua penerimaan dan pngeluaran keuangan sec'bagai akibat diberikannya perimbangan kecuangan Kabupaten dan Desa dicatat dan dibukukan dalam buku administrasi keuangan desa oleh bendahara umum des~a,
- c. perencanaan dan pelak sanaan pembangunan dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa;
- d. kebutuhan pembangunan internal desa menjadi tanggung jawab desa
Bagian etiga
Tawngsung jawab Kepala Desa dan BPD
Psal 23
- (I) Tugas dan tanggungiawab Kepala Desa dalam ADD adalah :
- a. mengkoordinasikan musyawarah antara Pemerintah Dess, BPD, dan elemen desa terkait lainnya mengenai rencana penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa;
- b. menginformasik.an pada masyarakat desa tentang rencana penggunaan perimbangan kcuangan Kabupeten dan Desa;
- e. menyusun ransangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang setelah mendapat persetujuan BPD ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- d. bertanggung jawab atas penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa
Tugas dan tangong jawab BPD dalam ADD
- a. bersama-sama pemerintah desa menyusun raneangan Peraturan Desa tentang APBDesa, yang didalamnya termasulk reneana penggunaan perimbangan kcuangan Kabupaten dan Desa;
- b. mengawasi penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa, baik tertib administrasi maupun pelak sanaan dilapangan,
- c. meminta pertanggung-jawaban Kepala Desa atas penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa
PEMBINAAN/PENGA WASAN
BAB II - SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 24

- () Pembinaan atass penggunaan dana perimbangan Kabupaten dan Desa dilakukan oleh Tim Pembina lingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan
- (2) Tim Pembina lengelolaan dana Perimbangan ditetapkan dengan Keputusan Dupati
•
l
lasal 25
engawaan ata penganaan perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa dilakukan oleh lfadan lengawas Dae rah
BAB II - SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 26

Ketentuan lebih lanut mcngenai Dana Alokasi Lessa akan diatur dengan Peraturan Bupati
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tang gal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Melawi.
Ditetapkan di
Nanga Pinoh 2006
pada tanggal 27 Jun
iundangkan di Nanga Pioh
da tanggal
29 Agurtos
2006
EKRETARIS DAERAJI KABUPATEN MELA WI, ---1,1,.s. � '
MARTIN LUTHER. D
EMBARAN DAERAH KABUPATEN MELA WI TAHUN 2006 NOMOR 15
PENJELASAN
Pasal 27

Aya
(2
asal 28
asat 29
Cukup jlas
Yang dimak sud dengan (satu) pintu dalam Peraturan Daerah ini bahwa bantuan desa hanya dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Melawi.
Cukup jclas
Cukup jelas
Cukup jelas
AMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELA WI NOMOR 19