PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 11 Tahun 2015
Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA DARI DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015
Berlaku: 2 Februari 2015
N/A
Preamble

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengalokasian Keuangan Desa, maka untuk mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Penyusunan Alokasi Pendapatan Belanja Desa dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Angaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN
BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selanjutnya yang disingkat LPMD adalah kelompok pelaksanaan pembangunan di tingkat desa yang bertanggungjawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pengelola pembangunan desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dak kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan Pelaksanaan hak dan kewajiban.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,pelaksanaan,penatausahaan,pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten / Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan,Pelaksanaan Pembangunan,Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD,adalah Dana Perimbangan yang di tampung Kabupaten / Kota dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Adalah Kepala Desa atau sebutan Nama lain yang karena Jabatannya mempunyai kewenangan meyenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
16. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya di singkat PTPKD adalah unsur perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa.
17. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.
18. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
19. Bendahara adalah unsur dari Pelaksanaan Teknis Kegiatan dengan Bidangnya.
20. Pembangunan skala desa adalah pembangunan bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya dengan jangkauan dan manfaat hanya terbatas untuk kebutuhan masyarakat desa setempat.
21. Warga desa adalah perorang, kelompok masyarakat yang bersifat sosiologis, profesional, fungsional serta badan hukum yang ada di desa.
22. Batas Desa adalah adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Desa dengan Desa Lain;
23. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
24. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan
25. pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
25. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan pemberian Penghargaan berupa Uang kepada Aparatur Pemerintahan desa sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Desa,pelaksanaan Pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
26. Tunjangan Penghasilan Anggota Badan permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat TPAPD adalah pemberian tunjangan berupa uang kepada Aparatur Pemerintahan Desa;
27. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rincian penggunaan dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan fisik maupun lembaga kemasyarakatan penerima dana yang disusun oleh penerima dana sebagai dasar pertanggungjawaban kepada tim pelaksana Desa.
28. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rincian penggunaan dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan fisik maupun lembaga kemasyarakatan penerima dana yang disusun oleh penerima dana sebagai dasar pertanggungjawaban kepada tim pelaksana Desa.
29. Laporan Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat LRPD adalah rincian yang disusun oleh Tim Pelaksana Desa yang digunakan untuk menyusun rencana penggunaan Alokasi Dana Desa dalam 1 (satu) tahun.
30. Laporan Rencana Penggunaan Dana Tahapan, selanjutnya disingkat LRPDT adalah rincian yang disusun oleh Tim Pelaksana Desa yang digunakan untuk menyusun rencana penggunaan Alokasi pertahap pencairan.
31. Laporan Bulanan adalah laporan keadaan realisasi keuangan dan keuangan yang sudah dipertanggungjawabkan dalam bulan tertentu yang dibuat setiap bulan.
32. Laporan Perkembangan Fisik adalah laporan keadaan realisasi keuangan, pertanggungjawaban dan realisasi keadaan fisik dari kegiatan fisik yang dilakukan dalam bulan tertentu yang dibuat setiap bulan.
33. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya di singkat (LPPD)adalah Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan.
BAB II - PEDOMAN PELAKSANAAN
Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB V - PENGHARGAAN DAN SANKSI
Pasal 4

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan Kepada Desa yang melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - PENGHARGAAN DAN SANKSI
Pasal 5

- (1). Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah dapat memberi sanksi kepada kepala Desa yang tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. penundaan pencairan keuangan Desa .
- b. pengurangan Keuangan Desa sebesar 25% (dua puluh lima persen) (DH) untuk Tahun anggaran Berikutnya.
- c. dalam Hal terdapat batas Desa belum tuntas maka Desa yang bersangkutan diberi sanksi berupa pengurangan Alokasi dana Desa 25% (dua puluh lima persen) pada Tahun berikutnya.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan Bupati yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 2 Februari 2015
BUPATI KAPUAS HULU, ttd
A.M. NASIR
Diundangkan di Putussibau pada tanggal 3 Februari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, ttd
MUHAMMAD SUKRI
BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 NOMOR 11