PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 16 Tahun 2001
Tentang RETRIBUSI DAERAH BAGI SETIAP PEMBORONG/ KONTRAKTOR YANG BEROPERASI DALAM KABUPATEN MUARO JAMBI
Berlaku: 27 Februari 2001
N/A
Preamble

Menimbang :
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 16 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH BAGI SETIAP PEMBORONG/ KONTRAKTOR YANG BEROPERASI DALAM KABUPATEN MUARO JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Retribusi Daerah bagi setiap pemborong/kontraktor yang beroperasi dalam Kabupaten Muro Jambi merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a diatas perlu menetapkan Retribusi Daerah bagi setaiap pemborong/kontraktor yang beroperasi dalam Kabupaten Muaro Jambi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
Mengingat
- 1. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang - Undang Nomor 49 prp Tahun 1960 tentang Panitia urusan piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomr 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3931);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkata II;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Tarif Retribusi;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG RETRIBUSI DAERAH BAGI SETIAPA PEMBORONG/KONTRAKTOR YANG BEROPERASI DALAM KABUPATEN MUARO JAMBI.
N/A
Pasal 2

Pemborong/Kontraktor sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf f Peraturan Daerah ini dibagi dalam 2 (dua) golongan:
- (1) Pemborong/Kontraktor yang berdomisili dan beroperasi dalam Kabupaten;
- (2) Pemborong/Kontraktor yang berdomisili diluar Kabupaten dan beroperasi dalam Kabupaten.
BAB II - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

Bagi setiap pemborong/kontraktor yang beroperasi dalam Kabupaten wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. pemborong/kontrator yang berdomisili dalam Kabupaten sebelum memulai pekerjaannya wajib memiliki Surat Izin Tempat Usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten;
2. pemborong/kontraktor yang datang diluar Kabupaten sebelum melaksanakan pekerjaannya melaporkan diri kepada Bupati yang disertai dengan bukti usahanya:
- a. Identitas lengkap pemborong/kontraktor;
- b. Penanggung Jawab;
- c. Tempat Kedudukan;
- d. Gambar Proyek/bagian yang dikerjakan;
- e. Bentuk Proyek/Bestek;
- f. Lokasi Proyek;
- g. Izin Usaha.
BAB III - OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4

Objek Retribusi setiap pekerjaan yang memborong bangunan,jalan,pertanian,perikanan, dan perkebunan dan sejenisnya.
BAB III - OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini dengan Surat Perjanjian Kerja.
BAB IV - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6

Retribusi Daerah bagi setiap Pemborong/Kontraktor yang beroperasi dalam Kabupaten Muaro Jambi digolongkan sebagai Retrbusi Perizinan tertentu.
BAB V - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7

Tingkat pengukuran jasa diukur berdasarkan nilai kontrak proyek/bangunan yang dikerjakan.
BAB VI - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF
Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak sebagai keuntungan yang pantas diterima oleh pemborong/kontraktor.
BAB VII - BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 9

- (1) Setiap Pemborong/Kontraktor sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diwajibkan membayar Retribusi Daerah sebesar 0,5 o/oo (setengah permil) dari nilai kontrak.
- (2) Setiap Pemborong/Kontraktor sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diwajibkan membayar Retribusi Daerah sebesar 1 o/oo (satu permil) dari nilai kontrak.
BAB VIII - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi tidak daoat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB IX - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut dalam Kabupaten tempat Pemborong/Kontraktor melaksanakan pekerjaanny.
BAB X - SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 12

Saat Retribusi terutang adalah saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB XI
Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi harus mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas dan benar.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian SPdORD sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
BAB XII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati
BAB XIII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/ peringatan/ syarat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
BAB XIV - KEBERATAN
Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi, harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRDKBT dan menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dalam pasal ini tidak dianggap sebagai syarat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan Pelaksanaan penagihan Retribusi.
BAB XIV - KEBERATAN
Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diajukan oleh Wajib Retribusi yang harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XV - PENGEMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan pengembalian pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembaliaan kelebihan pembayaran Retribusi dianggapdikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya,kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengambilan kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
BAB XV - PENGEMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 19

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Kabupaten dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
- b. Masa Retribusi;
- c. Besarnya kelebihan pembayaran;
- (2) Permohonan pegembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau memilih pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
BAB XV - PENGEMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 20

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainya,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XVI - PENGURANGAN,KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.
BAB XVII - DALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, daluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana dibidang Retribusi.
- (2) Daluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran atau;
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung;
- c. diterbitkan SKRDKB atau SKRDKBT.
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah di ancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XIX - PENYIDIKAN
Pasal 24

- (1) Pejabat Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang melakukan Retribusi Daerah;
- e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti dan atau, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah .
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapka oleh Bupati.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 27 Februari 2001
BUPATI MUARO JAMBI,
DTO
Z.BACHRI SALEH, SH
Diundangkan di Sengeti pada tanggal 13 Maret 2001
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,
DTO
Drs. MUCHTAR MUIS.
DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN 2001 NOMOR 16 SERI B TANGGAL 13 MARET 2001.
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup Jelas