PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 5 Tahun 2012
Tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2011-2030
Berlaku: 22 Oktober 2012
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
- a. bahwa Kabupaten Raja Ampat memerlukan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang sebagai pedoman dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa agar pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Raja Ampat dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang dapat terarah, berkesinambungan, efektif dan efisien, serta dapat menjadi acuan Kepala Daerah terpilih pada periode berikutnya dalam menyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. bahwa sesuai amanat dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011-2030;
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemerikasaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
13. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
16. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
17. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
| 20. | Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); |
| 22 | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); |
| 23 | Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian |
| 24 | Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); |
| 25 | Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); |
| 26 | Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); |
| 27 | Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); |
| 28 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; |
| 29 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); |
| 30 | Peraturan Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2006-2011; |
| 31 | Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1); |
| 32 | Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 3); |
| 33 | Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Distrik, Kelurahan dan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 60); |
| 34 | Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 67); |
35. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 68);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 69);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 81);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor... tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Raja Ampat...;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
DAN
BUPATI RAJA AMPAT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2011-2030.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Raja Ampat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Raja Ampat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Raja Ampat.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan, Kantor, Unit Satuan Kerja, dan Distrik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011-2030, yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Raja Ampat adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2030.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2011-2015 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Raja Ampat adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD, RPJP Provinsi Papua Barat serta memperhatikan RPJMN.
11. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan untuk periode 1 (satu) Tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Raja Ampat untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
16. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
20. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
21. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Raja Ampat.
BAB II - PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2

Program pembangunan Daerah periode tahun 2011-2030 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Kabupaten Raja Ampat.
BAB II - PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 3

- (1) RPJPD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011-2030 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program dengan berpedoman pada RPJPN serta memperhatikan RPJMN.
- (2) RPJPD Kabupaten Raja Ampat adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2030.
- (2) RPJPD Kabupaten Raja Ampat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan mengacu pada RPJPN.
- (3) RPJPD Kabupaten Raja Ampat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program Bupati.
- (4) Periodisasi pembangunan jangka panjang daerah dibagi dalam tahapan pembangunan jangka menengah dengan tahun perencanaan yang disesuaikan dengan masa jabatan Bupati.
BAB II - PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 4

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari terjadinya kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang menjabat pada tahun terakhir jabatannya, diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode jabatan Bupati berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode jabatan Bupati berikutnya.
BAB III - SISTEMATIKA
Pasal 5

Sistematika penyusunan RPJPD adalah sebagai berikut :
BAB VI
Pasal 6

Isi beserta uraian RPJPD Kabupaten Raja Ampat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD.
- (2) Tata Cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Peraturan Daerah ini akan ditinjau kembali apabila dalam pelaksanaannya terdapat perubahan kebijakan dan/atau perubahan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan dan penataan ruang wilayah.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan mempunyai daya laku terhitung sejak bulan Januari tahun 2011
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat.
Ditetapkan di Waisai Pada tanggal 22 Oktober 2012
BUPATI RAJA AMPAT, CAP/TTD MARCUS WANMA
Diundangkan di Waisai Pada Tanggal 22 Oktober 2012
SEKRETARIS DAERAH KAB. RAJA AMPAT, CAP/TTD
Drs. FERDINAND DIMARA, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA IV/c NIP. 19571212 198303 1 031
Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM
MOHLIYAT MAYALIBIT, SH PENATA NIP. 19791020 200312 1 007
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2012 NOMOR 85
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3

Visi Kabupaten Raja Ampat periode tahun 2011-2030 adalah ' Raja Ampat sebagai Kabupaten Bahari yang Mandiri, Adil dan Makmur serta berkelanjutan 'yang dijabarkan kedalam Misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan;
2. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan; dan
4. Mengembangkan ekonomi kelautan secara berkelanjutan yang ditopang oleh potensi ekonomi lainnya berbasis masyarakat.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT NOMOR 79
AMPIRAN
:PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
LAMPIRAN :PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR
:
TAHUN 2012
TANGGAL
:
2012
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2011-2030
| BAB I. PENDAHULUAN | BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.1. | Latar Belakang | 1 |
| 1.2. | Dasar Hukum Penyusunan | 3 |
| 1.3. | Hubungan Antar Dokumen | 10 |
| 1.4. | Sistematika Penulisan | 12 |
| 1.5. | Maksud dan Tujuan | 13 |
| BAB II. GAMBARANUMUMKONDISIDAERAH | BAB II. GAMBARANUMUMKONDISIDAERAH | 15 |
| 2.1. | Aspek Geografis dan Demografis | 16 |
| 2.1.1. | Karakteristik lokasi dan wilayah | 16 |
| 2.1.1.1. Luas dan batas wilayah administrasi | 2.1.1.1. Luas dan batas wilayah administrasi | 16 |
| 2.1.1.2. Letak dan kondisi geografis | 2.1.1.2. Letak dan kondisi geografis | 18 |
| 2.1.1.3. Topografi | 2.1.1.3. Topografi | 19 |
| 2.1.1.4. Geologi | 2.1.1.4. Geologi | 20 |
| 2.1.1.5. Hidrologi | 2.1.1.5. Hidrologi | 21 |
| 2.1.1.6. Klimatologi | 2.1.1.6. Klimatologi | 23 |
| 2.1.1.7. Penggunaan lahan | 2.1.1.7. Penggunaan lahan | 23 |
| 2.1.2. | Potensi Pengembangan Wilayah | 24 |
| 2.1.3. | Wilayah Rawan Bencana | 25 |
| 2.1.4. | Demografi | 29 |
| 2.2. | Aspek Kesejahteraan Masyarakat | 32 |
| 2.2.1. | Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi | 32 |
| 2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB | 2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB | 32 |
| 2.2.1.2. Laju Inflasi Provinsi | 2.2.1.2. Laju Inflasi Provinsi | 33 |
| 2.2.1.3. PDRB Perkapita | 2.2.1.3. PDRB Perkapita | 34 |
| 2.2.1.4. Pemerataan Pendapatan, Ketimpangan dan Angka Kriminalitas | 2.2.1.4. Pemerataan Pendapatan, Ketimpangan dan Angka Kriminalitas | 34 |
| 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial | 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial | 35 |
| 2.2.2.1. Angka Melek Huruf | 2.2.2.1. Angka Melek Huruf | 35 |
| 2.2.2.2. Rata-rata Lama Sekolah, Partisipasi Kasar dan Partisipasi Murni | 2.2.2.2. Rata-rata Lama Sekolah, Partisipasi Kasar dan Partisipasi Murni | 36 |
| 2.2.2.3. Angka Usia Harapan Hidup | 2.2.2.3. Angka Usia Harapan Hidup | 38 |
| | | 38 |
2.2.2.4. Presentase Balita Gizi Buruk
39
| 2.2.2.5. Angka Kesakitan | 2.2.2.5. Angka Kesakitan | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.2.2.6. | Kepemilikan Lahan dan Ketenaga kerjaan | 40 |
| 2.2.3. | Fokus Seni Budaya dan Olah raga | 40 |
| 2.3. | Aspek Pelayanan Umum | 41 |
| 2.3.1. | Pendidikan | 41 |
| 2.3.2. | Kesehatan | 46 |
| 2.3.3. | Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Perhubungan | 49 |
| 2.3.4. | Penataan Ruang dan Perencanaan Pembangunan | 53 |
| 2.3.5. | Lingkungan Hidup, Pertanahan, ESDM, dan Kehutanan | 56 |
| 2.3.6. | Ketenagakerjaan, Kependudukan Catatan Sipil dan Ketransmigrasian | 60 |
| 2.3.7. | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 64 |
| 2.3.8. | Sosial dan Kebudayaan | 68 |
| 2.3.9. | Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Penanaman Modal | 69 |
| 2.3.10. | Kepemudaan dan Olah Raga | 72 |
| 2.3.11. | Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian | 73 |
| 2.3.12. | Ketahanan Pangan dan Pertanian | 74 |
| 2.3.13. | Komunikasi dan Informatika, Kearsipan, Perpustakaan dan Statistik | 77 |
| 2.3.14. | Pariwisata | 79 |
| 2.3.15. | Kelautan dan Perikanan | 81 |
| 2.3.16. | Kehutanan | 86 |
| 2.4. | Aspek Daya Saing Daerah | 88 |
| 2.4.1. | Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah | 88 |
| 2.4.2. | Fokus Fasilitas dan Infrastuktur Wilayah | 89 |
| 2.4.2.1. | Perhubungan | 89 |
| 2.4.2.3. | Air Bersih | 92 |
| 2.4.2.4. | Komunikasi dan Informatika | 93 |
| 2.4.3. | Fokus Iklim Berinvestasi | 93 |
| 2.4.4. | Fokus Sumber Daya Manusia | 93 |
| BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS | BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS | 95 |
| 3.1. | Potensi dan Peluang Pembangunan | 96 |
| 3.2. | Permasalahan Pembangunan | 105 |
| 3.3. | Isu-isu Strategis | 116 |
118