PERATURAN DAERAH PROVINSI Unknown Nomor 2 Tahun 2017
Tentang I. UMUM
Berlaku: 2 Juni 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
GUBERNUR JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENCABUTAN 4 (EMPAT) PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TIMUR,
- a. bahwa Menteri Dalam Negeri telah membatalkan beberapa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur yang dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa setelah adanya keputusan pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Gubernur mencabut Peraturan Daerah berdasarkan Pasal 251 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan 4 (Empat) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR dan GUBERNUR JAWA TIMUR
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 4 (EMPAT) PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.
N/A
Pasal 1

Beberapa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur, yakni:
- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Laboratorium Kemetrologian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
Peraturan
- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5); dan
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 10 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
N/A
Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 2 Juni 2017
GUBERNUR JAWA TIMUR, ttd
Dr. H. SOEKARWO
Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 5 Juni 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
Dr. H. AKHMAD SUKARDI, MM
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI D.
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Pembentukan Peraturan Daerah merupakan kewenangan atribusi Pemerintahan Daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi pelaksanaan atas kewenangan tersebut harus tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pembentukan peraturan daerah oleh Pemerintahan Daerah. Wewenang pembinaan oleh Pemerintah Pusat tersebut berupa makanisme fasilitasi dan mekanisme evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah dan wewenang pengawasan oleh Pemerintah Pusat berupa mekanisme pembatalan terhadap Peraturan Daerah yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
Sebagai bentuk pelaksanaan dari wewenang pengawasan tersebut, Menteri Dalam Negeri telah membatalkan keseluruhan materi muatan terhadap 4 (empat) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur, yaitu:
- a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-3631 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Laboratorium Kemetrologian, yang ditetapkan pada tanggal 29 April 2016;
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-4670 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, yang ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2016;
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-4795 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi, yang ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2016; dan
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-4796 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah, yang ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2016.
Pembatalan
Pembatalan terhadap 4 (empat) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tersebut didasarkan pada 3 (tiga) alasan, yaitu:
- a. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi;
- b. Adanya peralihan kewenangan urusan pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam huruf DD angka 5 Bidang Perdagangan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan
- c. Adanya pembatalan terhadap undang-undang serta peraturan pelaksanaannya yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Sesuai Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013.
Menurut Pasal 251 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa 'Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud'. Berdasarkan atas ketentuan ini berarti 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan terhadap 4 (empat) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur, Gubernur harus menghentikan pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah yang telah dibatalkan dan selanjutnya segera dilakukan pencabutan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Gubernur dengan produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah. Ketentuan pencabutan dengan Peraturan Daerah ini sesuai dengan asas contrario actus, yang artinya bahwa pencabutan terhadap suatu Peraturan Daerah harus dilakukan oleh badan/pejabat yang membentuknya.
Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, perlu dibentuk Peraturan Daerah yang mencabut 4 (empat) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah dibatalkan keseluruhan materi muatannya oleh Menteri Dalam Negeri.
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 72.