PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 13 Tahun 2002
Tentang IZIN PEMAKAIAN GERGAJI PIRING, GERGAJI PITA DAN CHAIN SAW PADA INDUSTRI PERKAYUAN
Berlaku: 13 TAHUN 2002
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
·
·
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 13 TAHUN 2002
TENTANG
IZIN PEMAKAIAN GERGAJI PIRING, GERGAJI PITA DAN CHAIN SAW PADA INDUSTRI PERKAYUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATITEBO,
- . a. bahwa dalarn rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha yang bergerak dibidang lndustrt perkavuan, khususnya dalam pemakaian gergaji piring, gergaji pita, dan chain saw, maka untuk pengoperasian perlu diberikan lzin terlebih dahulu;
- b. bahwa untuk menunjang Otonomi Daerah, perlu didukung oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sesual dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka untuk pemberian izin tersebut dapat dikenakan biaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pemakaian . Gergajl Plrlng, Gergaj! Pita dan Chain Saw pada Industrl Perkayuan;
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjunq Jabung Timur ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903 );
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3839 );
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukurn Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ( Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negarn Nomor 3724 );
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3419 );
6. Undang-undang
.
"",,~·
6. Undang-Undang Nornor 23 T ahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699 );
7. Undang - undanq Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perlmbanqan Keuanqan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lernbaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
9. Undanq-undanq Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peleksanaan Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana (Lernbaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengeloiaan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pernermtah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54! Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. 13, Pereturan Pemerintah Nomor 66 Tehun 2001 tentang Retrlbusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden Nornor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundanq-undanqan, Bentuk Rancangan Undang-Undng Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILA.N RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
MEMUTUSKAN:
BAB I
Pasal 1

TT .u. BAB
·········
- n. Penyidikan adaiah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan buktl itu membuat teranq pelanqqaran yang terjadl serta menemukan tersanqkanya
- m. Pemeriksaan edaleh serangkaian untuk mencertrnenqurnpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- I. Pengendalian adalah kegiatan pemblnaan, pemantauan, dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan beroperasinya gergaji piring dan gergaji pita serta chain saw oleh perorangan atau Badan Hukum;
- k. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah , bahan baku, barang setengah jadi dan atau baranq jadi , menjadt baranq dengan nilai yang lebih tlnggi untuk penggunaannya termasuk keglatan rancangan bangunan dan perekayasaan industri;
- j. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer t perseroan lalnnya, baden usaha milik neqara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan,firma,kongsi,koperasi,yayasan atau organisasi yang sejenis , lembaga, dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- i. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tebo;
- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tebo;
- g. Dlnas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo;
- f. Din as Perindustrian dan Perdagangan ada!ah Din as Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tebo;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ada!ah DPRD Kabupaten Tebo sebagai Badan Legislatif Daerah;
- d. Wakll Bupati adalah Wakll Bupati Tebo;
- c. Bupati adalah Bupati Tebo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan eksekutif Daerah;
- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
Dalam Peraturan Daerah ini yang dlrnaksud dengan:
BAB VIII
Pasal 10

Peratunm Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setJap orang menget.ahulnya, memerlntahkan pengundangan Peraturan Daerah lnl dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupat.en Tebo.
Dttet.apkan di MuaraTebo Pada tanggal 18 Nopember 2002
H.A. MADJID MU'AZ
LEMBARAN DAERAH ~8!JPATEN TEBO TAHUN 2002 NOMOR 13
H •• DARKUTNI, SH
SEKRETARIS DAI UPATENTEBO
~
Diundangkan di Muara Tebo
Pada tanggal
21 r 2002
•..