PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 5 Tahun 2012
Tentang BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN KOTA SINGKAWANG
Berlaku: 24 Februari 2012
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, maka dipandang perlu membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 dan mengingat masa keanggotaan Baperjakat berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 30 Tahun 2009 telah 3 (tiga) tahun, maka dipandang perlu mengangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Singkawang;
1. . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Memperhatikan
Menetapkan
:
:
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149 );
5. . Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. . Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
7. . Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. . Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. . Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. . Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
- a. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061/3936/SJ tanggal 19 Desember 2008 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007;
- b. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061/205/SJ tanggal 31 Januari 2009 perihal Tim Baperjakat;
M E M U T U S K A N :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN KOTA SINGKAWANG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Singkawang.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Singkawang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Singkawang.
7. Eselonering adalah tingkat jabatan struktural dalam satuan organisasi perangkat Daerah.
8. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Singkawang.
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Singkawang.
10. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
11. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Singkawang.
13. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
14. Pejabat berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural dan atau pejabat yang berwenang menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut BAPERJAKAT adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Singkawang.
BAB II - TUGAS BAPERJAKAT
Pasal 2

Tugas BAPERJAKAT adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pejabat berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka :
- a. Menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah.
- b. Menetapkan pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara.
- c. Menetapkan usulan beberapa calon pejabat Struktural Eselon II untuk dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.
- d. Menetapkan pertimbangan pemberian perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II.
- e. Menetapkan pemberian tugas belajar Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti program tugas belajar serta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan semua tingkatan; dan
- f. Menetapkan kebijakan atau keputusan bidang kepegawaian lainnya, sepanjang diminta oleh pejabat berwenang.
BAB III - SUSUNAN DAN PEMBAGIAN TUGAS KEANGGOTAAN
Pasal 3

- (1) Keanggotaan BAPERJAKAT, terdiri dari :
- a. Seorang Ketua merangkap anggota;
- b. Paling banyak 6 (enam) orang anggota; dan
- c. Seorang Sekretaris bukan anggota yang merupakan salah satu pejabat yang membidangi mutasi pegawai.
- (2) Keanggotaan BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tingkatan kewenangan pejabat berwenang.
- (3) Susunan keanggotaan BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas BAPERJAKAT, dibentuk Sekretariat BAPERJAKAT yang berkedudukan pada Badan Kepegawaian dan Diklat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Kepala Sekretariat BAPERJAKAT secara fungsional dijabat oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat.
- (6) Anggota Sekretariat BAPERJAKAT terdiri dari Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian dan Diklat yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas BAPERJAKAT.
Bagian Pertama
Tugas Ketua
BAB III - SUSUNAN DAN PEMBAGIAN TUGAS KEANGGOTAAN
Pasal 4

Tugas Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. Mengundang anggota dan sekretaris untuk melakukan sidang BAPERJAKAT.
- b. Mengundang pejabat lain, apabila diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang BAPERJAKAT.
- c. Memimpin sidang-sidang BAPERJAKAT.
- d. Menentukan jadwal pelaksanaan sidang BAPERJAKAT.
- e. Menyampaikan hasil sidang kepada pejabat berwenang; dan
- f. Memberikan bimbingan dan pengarahan berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris dan anggota BAPERJAKAT serta Kepala Sekretariat BAPERJAKAT.
Bagian Kedua Tugas Anggota
BAB III - SUSUNAN DAN PEMBAGIAN TUGAS KEANGGOTAAN
Pasal 5

Tugas anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. Menghadiri sidang-sidang BAPERJAKAT.
- b. Memberikan saran dan pertimbangan secara aktif dan obyektif di dalam sidangsidang BAPERJAKAT; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua.
Bagian Ketiga Tugas Sekretaris
BAB III - SUSUNAN DAN PEMBAGIAN TUGAS KEANGGOTAAN
Pasal 6

Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sekretariat BAPERJAKAT berkenaan dengan persiapan dan penyusunan secara sistematis bahan-bahan siding.
- c. Menyiapkan tempat sidang dan melaksanakan tugas sebagai notulen siding.
- d. Menyiapkan hasil pertimbangan serta Berita Acara hasil sidang yang akan disampaikan kepada pejabat berwenang; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.
Bagian Keempat
Tugas Kepala Sekretariat
BAB III - SUSUNAN DAN PEMBAGIAN TUGAS KEANGGOTAAN
Pasal 7

Tugas Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) adalah sebagai berikut:
- a. Memimpin Sekretariat.
- b. Membimbing dan mengarahkan pelaksanaan tugas para anggota Sekretariat.
- c. Menyiapkan dan menyusun bahan sidang serta menyampaikan Berita Acara Hasil Sidang Kepada Ketua.
- d. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris.
- e. Melaksanakan penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas para anggota Sekretariat; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
Bagian Kelima
Tugas Anggota Sekretariat
BAB III - SUSUNAN DAN PEMBAGIAN TUGAS KEANGGOTAAN
Pasal 8

Tugas Anggota Sekretariat sebagimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) adalah membantu Kepala Sekretariat, yaitu:
- a. Mengumpul dan mengolah data kepegawaian berkaitan dengn kelancaran tugas BAPERJAKAT.
- b. Secara berkala menyampaikan bahan berupa data dan informasi tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- c. Membantu Kepala Sekretariat dalam rangka mempersiapkan dan menyusun bahan sidang serta Berita Acara Hasil Sidang, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- d. Memberikan masukan kepada Kepala Sekretariat tentang perubahan dan perkembangan informasi kepegawaian secara proaktif; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekretariat.
BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN SIDANG
Pasal 9

- (1) Sidang BAPERJAKAT dilaksanakan sewaktu-waktu, sepanjang diperlukan.
- (2) Sidang BAPERJAKAT dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua dan sekurangkurangnya 3 (tiga) orang anggota serta Sekretaris kecuali terdapat hal-hal tertentu, yaitu:
- a. Jika Ketua berhalangan dapat menunjuk dan memberikan mandat secara penuh kepada salah seorang anggota untuk mewakilinya dengan catatan jumlah anggota yang hadir harus ganjil dan tidak kurang dari 3 (tiga) orang;
- b. Jika pembahasan dalam sidang menyangkut anggota BAPERJAKAT dengan pertimbangan etika serta obyektifitas hasil sidang maka anggota yang bersangkutan dapat tidak diikutsertakan dalam sidang; dan
- c. Jika Sekretaris berhalangan, maka yang diikutsertakan dalam sidang dalam kapasitas sebagai Sekretaris adalah pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris atau Kepala Sekretariat BAPERJAKAT.
- (3) Dalam pelaksanaan sidang, apabila dipandang perlu dapat mengundang serta meminta masukan dari pejabat yang relevan dan berkompeten untuk didengar penjelasannya.
- (4) Hal-hal yang dipertimbangkan di dalam sidang BAPERJAKAT adalah sebagai berikut:
- a. Aspek pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil dikaitkan dengan Pola Umum Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil; dan
- b. Pengkajian terhadap persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku mengenai pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah dan Staf Ahli Walikota Singkawang, beberapa calon pejabat struktural eselon II untuk dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, pemberian kenaikan pangkat bagi pejabat struktural yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II, penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti program tugas belajar serta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan semua tingkatan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
- (5) Pembahasan terhadap rencana pengisian satu jabatan struktural dilakukan paling sedikit terhadap 3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipil yang dinilai mempunyai kualitas yang setara.
- (6) Nomor urut Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk mengisi satu jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bukan merupakan nomor urut prioritas, melainkan hanya penomoran biasa.
- (7) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinilai belum cukup, BAPERJAKAT dapat menambahkannya dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memenuhi persyaratan.
- (8) Saran dan pertimbangan yang disampaikan BAPERJAKAT tidak terikat pada nomor urut Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan atau direncanakan untuk mengisi jabatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (6).
BAB V - PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PENYAMPAIAN HASIL SIDANG
Pasal 10

- (1) BAPERJAKAT dalam melaksanakan tugasnya mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat antar sidang anggota.
- (2) Apabila anggota BAPERJAKAT tidak dapat menghasilkan keputusan secara bulat, maka keputusan ditetapkan oleh Ketua berdasarkan suara terbanyak dan mengikat semua peserta yang hadir dalam sidang tersebut.
- (3) Keputusan BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani secara bersama-sama oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris yang hadir dalam sidang.
BAB V - PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PENYAMPAIAN HASIL SIDANG
Pasal 11

- (1) Berita acara sidang BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) berserta kelengkapannnya disampaikan Ketua BAPERJAKAT kepada Pejabat Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini .
- (2) Penyampaian Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu setelah BAPERJAKAT mengambil keputusan.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

- (1) Perubahan atas hasil Sidang BAPERJAKAT hanya dapat dilakukan melalui sidang BAPERJAKAT.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , tidak termasuk perubahan yang diputuskan oleh pejabat berwenang.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

Biaya sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Singkawang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Singkawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 24 Februari 2012
WALIKOTA SINGKAWANG, ttd
HASAN KARMAN
Diundangkan di Singkawang pada tanggal 24 Februari 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG
Drs. SYECH BANDAR, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19601116 198002 1 002
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2012 NOMOR 5
Salinan sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
YASMALIZAR, SH Pembina NIP. 19681016 199803 1 004
LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR
:
5 TAHUN 2012
TANGGAL
:
24 FEBRUARI 2012
TENTANG
:
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN
KEPANGKATAN KOTA SINGKAWANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS BAPERJAKAT KOTA SINGKAWANG
| NO | JABATAN POKOK | KEDUDUKAN DALAM BAPERJAKAT | TUGAS |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Asisten Administrasi Umum Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Inspektur Kabag Organisasi pada Sekretariat Daerah Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Diklat | Ketua merangkap anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Sekretaris bukan anggota | Memberikan pertimbangan kepada Walikota dalam menetapkan : a. pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II kebawah. b. pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian staf ahli Walikota Singkawang. c. menetapkan usulan beberapa Calon Pejabat Struktural Eselon II yang akan dikonsultasikan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. d. perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan eselon II. e. pemberian kenaikan pangkat bagi Pejabat struktural yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara. f. penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti program tugas belajar. g. penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan h. menetapkan kebijakan atau keputusan bidang kepegawaian lainnya, sepanjang |
WALIKOTA SINGKAWANG, ttd
HASAN KARMAN
Diundangkan di Singkawang pada tanggal 24 Februari 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG
Drs. SYECH BANDAR, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19601116 198002 1 002
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2012 NOMOR 5
Salinan sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
YASMALIZAR, SH
Pembina
NIP. 19681016 199803 1 004
LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR
:
5 TAHUN 2012
TANGGAL
: 24 FEBRUARI 2012
TENTANG
:
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN
KEPANGKATAN KOTA SINGKAWANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT BAPERJAKAT KOTA SINGKAWANG
| NO | JABATAN POKOK | KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT | TUGAS SEKRETARIAT |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat | Kepala Sekretariat | 1. menerima usul-usul mutasi jabatan, kenaikan pangkat, dan mengikuti diklat kepemimpinan/tugas belajar 2. meneliti persyaratan dan kelengkapan administrasi calon yang diusulkan. 3. mempersiapkan kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk sidang BAPERJAKAT, termasuk kelengkapan administrasi calon yang akan dipertimbangkan dalam sidang. 4. mengarahkan staf untuk menyiapkan ruangan dan konsumsi sidang. 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua BAPERJAKAT. |
| II. | Sekretaris Badan Kepegawaian dan Diklat | Anggota | Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Sekretariat |
| III. | Kepala Bidang Mutasi dibantu oleh : 1. Kasubbid Struktural pada Bidang Mutasi 2. Kasubbid Fungsional pada Bidang Mutasi 3. Staf Bidang Mutasi | Anggota Anggota Anggota Anggota | Mengumpulkan dan mengolah data kepegawaian yang berkaitan dengan: 1. pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II kebawah. 2. pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian staf ahli Walikota Singkawang. 3. menetapkan usulan beberapa Calon Pejabat Struktural Eselon II yang akan dikonsultasikan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Barat 4. pemberian kenaikan pangkat bagi Pejabat struktural yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara |
| NO | JABATAN POKOK | KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT | TUGAS SEKRETARIAT |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| IV. | Kepala Bidang Administrasi dan Pengembangan dibantu oleh : 1. Kasubbid Pengadaan dan Pemberhentian pada Bidang Administrasi dan Pengembangan 2. Kasubbid Pembinaan dan Pengembangan pada Bidang Administrasi dan Pengembangan 3. Staf Bidang Administrasi dan | Anggota Anggota Anggota Anggota | Mengumpulkan dan mengolah data kepegawaian yang berkaitan dengan: 1. perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan eselon II 2. penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti program tugas belajar |
| V. | Kepala Bidang Diklat dibantu oleh : 1. Kasubbid Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan pada Bidang Diklat 2. Staf Bidang Diklat | Anggota Anggota Anggota | Mengumpulkan dan mengolah data kepegawaian yang berkaitan dengan penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan |
| VI. | Kepala Bidang Informasi dan Dokumentasi dibantu oleh : 1. Kasubbid Analisa Data dan Informasi pada Bidang Informasi dan Dokumentasi | Anggota Anggota | Mengumpulkan dan mengolah data kepegawaian secara umum. |
WALIKOTA SINGKAWANG, ttd HASAN KARMAN
Diundangkan di Singkawang pada tanggal 24 Februari 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG
Drs. SYECH BANDAR, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19601116 198002 1 002
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2012 NOMOR 5
Salinan sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
YASMALIZAR, S.H. Pembina NIP. 19681016 199803 1 004