PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 1 Tahun 2012
Tentang BANGUNAN GEDUNG
Berlaku: 16 Mei 2012
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 108

- (1) Perencanaan teknis bangu nan gedu n g dilaku kan oleh pen yedia jasa perencanaan t ek n is bangunan gedu n g yang memiliki s ertifika t sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 100 ayat (1), dis u s u n d en ga n k erja s a m a a n ta ra Pemerintah Daerah da n perencana t ek n is bangunan gedu n g s eca ra perorangan atau asosiasi yang terkait.
- (3) Pemberian t u ga s kepada penyedia ja s a perencanaan t ek n is dilakukan dengan ikatan kerja tertulis.
- (4) Lin gku p pelayanan ja s a perencanaan t ek n is bangunan gedu n g mengikuti pedoman dan s t a n d a r s es u a i dengan ketentu an peraturan perundang-undangan.
Paragraf 4 Pendataan Bangunan Gedung
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan bangunan gedu n g bersamaan dengan proses IMB gedung.
- (2) Pendataan bangu nan gedu ng dilaku kan berdasarkan data dalam permohonan IMB gedung yang telah disahkan.
- (3) Hasil pendataan bangunan gedu n g disu su n merupakan s is t em in form a s i b a n gu n a n ged u n g ya n g s en a n tia s a d i up-date (d ip er b a r u i) setiap hari.
- (4) Tata cara pen dataan ban gu n an gedu n g m en giku ti pedom an tekn is sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Pelaksanaan Konstruksi dan Pengawasan
Paragraf 1
Pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 1

10
- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemeriksaan t er h a d a p pelaksanaan kegiatan konstru ksi dalam pemenuhan atau pelanggaran bangunan gedung.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), sebagai bagian dari s a r a n a manajemen pengendalian oleh Pemerintah Daerah untuk ketertiban kegiatan perkotaan.
- (3) Petu gas pemeriksa dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan haru s disertai s u r a t t u ga s dan t a n d a pengenal yang s a h dari Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan pemeriksaan dapat dijadwalkan maksimu m hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, kecuali ada hal yang insidentil.
Paragraf 2 Pengawasan Pelaksanan Konstruksi
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 111

- (1) Pengawasan konstru ksi bangu nan gedu ng dapat beru pa kegiatan pengawasan pelaksanaan konstru ksi atau kegiatan manajemen konstruksi pembangunan bangunan gedung.
- (2) Kegiatan pengawasan pelaksanaan konstru ksi s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaku kan pada t a h a p pelaksanaan konstruksi meliputi :
- a. pengawasan biaya;
- b. pengawasan mutu;
- c. pengawasan waktu; dan
- d. pemeriksaan kelaikan fu n gs i bangunan gedu n g s etela h pelaksanaan konstru ksi s eles a i u n tu k memperoleh SLF bangunan gedung.
- (3) Kegiatan manajemen konstru ksi s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaku kan dari t a h a p perencanaan t ek n is hingga pelaksanaan konstruksi, meliputi :
- a. pengendalian biaya;
- b. pengendalian mutu;
- c. pengendalian waktu; dan
- d. pemeriksaan kelaikan fu n gs i bangunan gedu n g s etela h pelaksanaan konstru ksi s eles a i u n tu k memperoleh SLF bangunan gedung.
Paragraf 3 Penyedia Jasa Pengawasan/MK
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 112

- (1) Pengawasan/ MK bangunan gedung dilaku kan oleh penyedia jasa pengawasan/ MK bangunan gedung yang memiliki sertifikat sesu ai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lin gku p pelayanan ja s a pengawasan/ MK bangunan gedu n g mengikuti pedoman dan s t a n d a r s es u a i dengan ketentu an peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian tu gas kepada pen yedia jasa pen gawasan / MK dilaku kan dengan ikatan kerja tertulis.
Paragraf 4
Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 113

- (1) Kegiatan pelaksanaan konstru ksi bangu nan gedu n g dim u lai setelah pemilik bangunan gedung memperoleh IMB.
2. (2)
3. Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dapat berupa : a. pembangunan bangunan gedu n g baru dan/ atau prasarana bangunan gedung;
- b. rehabilitasi/ ren ovasi bangunan gedu n g dan/ atau prasarana bangunan gedu n g melipu ti perbaikan/ perawatan, peru bahan, perluasan/pengurangan; dan
- c. pelestarian/pemugaran.
- (3) Pelaksanaan konstruksi bangunan harus dilaksanakan memenuhi : a. ketentuan-ketentuan dalam dokumen IMB;
- b. persyaratan teknis dalam doku m en ren can a tekn is yan g diru ju k dari persyaratan keandalan bangunan gedu n g s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90 dan Pasal 91;
shop drawings.
- (4) Setiap penyelesaian pekerjaan pelaksanaan konstru ksi bangu nan gedung wajib dibuat :
- a. gambar hasil pekerjaan pelaksanaan konstru ksi sesu ai den gan yang dilaksanakan ( as-built drawings ); dan
- b. pedoman pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedu n g, peralatan serta perlen gkapan m ekan ikal dan elektrikal ban gu n an gedung (manual).
Paragraf 5 Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 114

- (1) Pemeriksaan kelaikan fu n gs i bangunan gedu n g melipu ti pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemeriksaan/pengujian.
- (2) Menilai kelaikan fu n gs i bangunan gedu n g dari kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melipu ti doku m en pelaksanaan konstru ksi, atau catatan pelaksanaan konstru ksi, termasuk as-built draw ings, pedoman pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedu n g, peralatan s erta perlen gkapan mekanikal dan elektrikal bangu nan gedu n g, doku m en ikatan kerja, IMB, dokumen s t a t u s hak atas t a n a h dan s t a t u s s u r a t bukti kepemilikan bangunan gedung.
- (3) Menilai kelaikan fu n gs i bangunan gedu n g dari pemenuhan persyaratan teknis dilakukan dengan : a. pemeriksaan; dan b. pengujian.
- (4) Menilai kelaikan fu n gsi ban gu n an gedu n g sebagaim an a dim aksu d pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaku kan dengan menggunakan formulir daftar simak u n tu k pen catatan data tekn is yang diukur pada bangunan gedung.
- (5) Pemerintah Daerah dapat melaku kan pemeriksaan bersama antar in s t a n s i t er k a it dengan bangu nan gedu ng u ntu k ban gu n an yang dinilai sebagai prioritas tertentu yang strategis.
- (6) Hasil pem eriksaan kelaikan fu n gsi ban gu n an gedu n g sebagaim an a dimaksud pada ayat (5), dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Ketentu an mengenai t a t a cara pemeriksaan kelaikan fu n gs i bangunan gedung mengikuti pedoman dan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 6
Proses Tata Cara Penerbitan SLF Bangunan Gedung
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 115

- (1) Penerbitan SLF bangunan gedu n g digolon gkan s es u a i dengan t in gk a t kompleksitas proses pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan/pengujian kelaikan fungsi bangunan gedung.
- (2) Penggolongan tingkat kompleksitas proses sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), melipu ti bangunan gedu n g pada u m u m n ya dan bangunan gedung tertentu.
- (3) Penggolongan s ebagai bangunan gedu n g pada u m u m n ya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. bangunan gedu n g hunian ru m ah t in gga l t u n gga l s ederh an a (r u m a h in ti t u m b u h dan ru m ah s ederh an a s eh a t), dan ru m ah deret s ederh an a yang pelaksanaan konstru ksi dan pengawasannya dilakukan oleh pemilik secara individual;
- b. bangunan gedu n g hunian ru m ah t in gga l t u n gga l s ederh an a (r u m a h in ti t u m b u h dan ru m ah s ederh an a s eh a t), dan ru m ah deret sederh an a yan g pelaksan aan kon stru ksin ya dilaku kan oleh penyedia jasa/pengembang secara massal;
- c. bangunan gedu n g hunian ru m ah t in gga l t u n gga l dan ru m ah deret s a m p a i dengan 2 (du a ) la n t a i yang pelaksanakan konstru ksi dan pengawasannya dilaku kan oleh pemilik s eca ra individual ;
- d. bangunan gedu n g hunian ru m ah t in gga l t u n gga l dan ru m ah deret s a m p a i dengan 2 (du a ) la n t a i yang pelaksanaan konstru ksin ya dilaku kan oleh pen yedia jasa/ pen gem ban g secara massal; dan
- e. bangunan gedu ng hu nian ru m ah tin ggal tu n ggal tidak sederh an a 2 (du a ) la n ta i atau lebih , dan bangunan gedung lainnya pada u m u m n ya yang pelaksanaan konstru ksin ya dilaku kan oleh penyedia jasa/pengembang.
- (4) Penggolongan s ebagai bangunan gedu n g t er t en t u s ebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. bangunan gedung untuk kepentingan umum; dan
- b. bangunan gedung fungsi khusus.
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 116

- (1) Pemilik/ penggu na ban gu n an gedu n g m en gaju kan perm oh on an SLF bangunan gedu n g berdasarkan s u r a t pernyataan pemeriksaan kelaikan fu n gs i bangunan gedung sebagaimana tercantu m dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemilik ban gu n an gedu n g m en gisi form u lir perm oh on a n pen erbitan SLF bangu nan gedu n g sebagaimana tercantu m dalam lam piran VI Peraturan Daerah ini.
- (3) Permohonan penerbitan SLF bangunan gedu n g s ebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilam piri doku m en s es u a i penggolongan s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) dan ayat (4), sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini.
- (4) Permohonan penerbitan SLF bangu nan gedu n g diaju kan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Bagan t a t a cara penerbitan SLF bangu nan gedu n g sebagaim an a dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 117

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan SLF bangunan gedu n g berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fu n gsi ban gu n an gedu n g t er h a d a p p em en u h a n fu n gs i d a n persyaratan teknis sesu ai den gan ketentuan dalam IMB.
- (2) SLF bangunan gedung dapat diberikan :
- a. atas perm in taan pem ilik atau pen ggu n a ban gu n an gedu n g pada s a a t s eles a i d ib a n gu n dan/ atau setelah selesai m asa berlaku n ya SLF bangunan gedung;
- b. adanya peru bahan fu n gs i, peru bahan beban, atau peru bahan bentuk bangunan gedung;
- c. adanya rehabilitasi/ ren ovasi keru sakan ban gu n an gedu n g akibat bencana s eperti gempa bumi, tsunami , kebakaran, dan/ atau bencana lainnya; dan
- d. adanya la p ora n masyarakat t er h a d a p bangunan gedu n g yang diin dikasikan membahayakan keselamatan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
- (3) Pemberian SLF bangunan gedung :
- a. diterbitkan u n tu k ba n gu n a n gedu n g ya n g ba ru s eles a i diba n gu n ; dan
- b. diterbitkan jika ada penerbitan IMB karena peru bahan fu n gs i bangunan gedung.
- (4) Pemberian SLF bangunan gedu n g kecu ali u n tu k hunian ru m ah tinggal disertai dengan label tanda bangunan gedung laik fungsi.
- (5) Bentuk dan kelen gkapan doku m en SLF ban gu n an gedu n g dan label t a n d a bangunan gedung laik fu ngsi sebagaim an a tercan tu m dalam lampiran IX dan lampiran X Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketiga Pemanfaatan Bangunan Gedung
Paragraf 1 Pemanfaatan
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 118

- (1) Pemanfaatan bangunan gedu n g merupakan kegiatan memanfaatkan bangunan gedu n g s es u a i dengan fu n gs i yang ditetapkan dalam doku men IMB termasu k kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala bangunan gedung.
- (2) Pemilik/ penggu na bangunan gedu n g dapat melakukan pemanfaatan bangu nan gedu ng setelah m em peroleh SLF ban gu n an gedung.
- (3) Ketentu an lebih la n ju t mengenai hak dan kewajiban pemilik/pengguna bangunan gedung dalam pemanfaatan bangunan gedung akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 119

- (1) Pemeliharaan terhadap bahan bangu nan gedu ng yang terpasang, komponen bangunan gedu ng, atau perlengkapan bangu nan gedu ng sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), meliputi :
- a. pembersihan;
- b. perapihan;
- c. pemeriksaan;
- d. pengujian;
- e. perbaikan dan/atau penggantian; dan
- f. kegiatan la in n ya s es u a i dengan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung, peralatan s erta perlen gkapan mekanikal dan elektrikal bangunan gedung.
- (2) Freku ensi atau s ik lu s kegiatan s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), u n tu k setiap bangunan atau perlen gkapan bangunan gedung mengikuti ketentuan dalam :
- a. pedoman pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedu n g peralatan serta perlengkapan mekanikal dan elektrikal; dan b. pedoman dan standar teknis pemeliharaan bangunan gedung.
- (3) Pemeliharaan bangunan gedung dapat dilakukan oleh :
- a. pemilik/ penggu na ban gu n an gedu n g yan g m em iliki su m ber daya manusia yang memiliki s ertifika t keahlian s es u a i dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. penyedia ja s a pemeliharaan bangunan gedu n g yang memiliki s ertifika t keahlian s es u a i dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 1

20
- (1) Perawatan bangunan gedu n g s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), terh adap bah an komponen bangunan gedung yang terpasang atau perlengkapan bangunan gedung meliputi :
- a. perbaikan; dan/atau
- b. penggantian.
- (2) Perawatan bangunan gedu n g dilaku kan s es u a i dengan t in gk a t kerusakan bangunan gedung, meliputi :
- a. t in gk a t keru sakan rin ga n , yang melipu ti keru sakan pada komponen non stru ktu ral, pen u tu p atap, lan git-lan git, pen u tu p lantai, dan dinding/partisi;
- b. t in gk a t keru sakan s edan g, melipu ti keru sakan pada sebagian komponen struktural berupa atap, dan lantai; dan
- c. tingkat kerusakan berat, meliputi kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan gedung terutama struktur.
- (3) Rencana t ek n is u n tu k perawatan bangunan gedu n g t in gk a t kerusakan sedang dan tingkat kerusakan berat harus :
- a. mendapat pertimbangan teknis Tim Ahli Bangunan Gedung; dan b. mendapat persetujuan dinas untuk penerbitan IMB baru.
- (4) Perawatan bangunan gedu n g menggunakan penyedia ja s a perawatan bangunan gedu n g yang memiliki s ertifika t keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara perawatan bangunan gedung mengikuti pedoman dan standar teknis.
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 121

- (1) Pemeriksaan secara berkala bangunan gedung dilakukan pada :
- a. seluruh bangunan gedung;
- b. atau sebagian bangunan gedung;
- c. komponen bangunan gedung;
- d. bahan bangunan gedung yang terpasang; dan
- e. prasarana dan sarana bangunan gedung.
- (2) Pemeriksaan secara berkala dilakukan untuk :
- a. ditindaklanjuti dengan pemeliharaan; dan
- b. atau ditindaklanjuti dengan perawatan.
- (3) Pemeriksaan secara berkala bangunan gedung dilakukan oleh :
- a. pemilik dan / atau pen ggu n a ban gu n a n gedu n g u n tu k ba n gu n a n gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) huruf a;
- b. pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang memiliki unit kerja dan su m ber daya m an u sia yan g m em iliki sertifikat keah lia n sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengelola berbentu k badan h u ku m yan g m em iliki su m ber daya manusia yang memiliki s ertifika t keahlian s es u a i dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. penyedia ja s a pengkajian t ek n is konstru ksi ban gu n an gedu n g yang memiliki sertifikat keahlian.
- (4) Dalam hal pemeriksaan secara berkala m en ggu n akan pen yedia jasa pengkajian teknis konstruksi bangunan gedung :
- a. pengadaan penyedia ja s a dilaku kan melalu i pelelan gan , pemilihan langsung, atau penunjukan langsung; dan
- b. hubungan kerja antara pemilik dan/ atau pengguna bangunan gedu n g dan penyedia ja s a pengkajian t ek n is konstru ksi bangunan gedu n g haru s dilaksanakan dengan ikatan kerja tertulis.
- (5) Bagan t a t a cara pemeriksaan s eca ra berkala bangunan gedu n g s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sebagaimana tercantum dalam lampiran XI Peraturan Daerah ini.
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 122

- (1) Perpanjangan SLF bangu nan gedu ng diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fu ngsi ban gu n an gedu n g setelah mencapai batas waktu berlakunya SLF bangunan gedung.
- (2) SLF bangunan gedu n g diberikan dengan ja n gka waktu s es u a i dengan bangunan gedung :
- a. bangunan gedung hu nian ru mah tinggal sederhana dan ru m ah deret sederhana tidak ditetapkan batas waktu;
- b. bangunan gedu ng hu nian ru m ah tin ggal ditetapkan batas waktu 20 (dua puluh) tahun; dan
- c. bangunan gedung selain sebagaimana dimaksu d pada hu ru f a dan huruf b, ditetapkan batas waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Pada 6 (en am ) bu la n s ebelu m ja tu h tem po m a s a berla ku s ertifikat la ik fu n gs i b a n gu n a n ged u n g, p em ilik / p en ggu n a b a n gu n a n ged u n g harus melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.
- (4) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dilakukan oleh : a. petugas Pemerintah Kota untuk bangunan gedung hunian rumah
8. tinggal tunggal, dan rumah deret; dan
- b. penyedia ja s a pengkajian t ek n is konstru ksi ban gu n an gedu n g u n tu k s ela in bangunan gedu n g s ebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (5) Permohonan perpanjangan SLF bangu nan gedu ng dilampiri sesu ai dengan penggolongan s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) dan ayat (4), sebagaim an a tercan tu m dalam lampiran XII Peraturan Daerah ini.
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 123

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pemanfaatan bangunan gedung melalui :
- a. pemberian perpanjangan SLF bangu nan gedu ng yang didasarkan pada pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung;
- b. pemeriksaan t er h a d a p bangunan gedu n g yang menunjukkan indikasi kondisi yang dapat membahayakan lingkungan; dan
- c. pemeriksaan t er h a d a p bangunan gedu n g yang menunjukkan indikasi perubahan fungsi bangunan gedung.
- (2) Selain dari yang dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menindaklanjuti la p ora n pengaduan masyarakat mengenai pemanfaatan bangunan gedu n g yang menimbulkan ganguan dan/atau menimbulkan bahaya.
- (3) Ketentu an lebih la n ju t mengenai pengawasan pemanfaatan serta s a n k s i t er h a d a p pemilik dan/ atau pengguna bangunan gedu n g sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Paragraf 2 Pelestarian
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 124

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perlin du n gan dan pelestarian bangunan gedu n g dan lin gku n ga n n ya yang memenuhi kriteria pelestarian bangunan gedung.
- (2) Perlin du n gan dan pelestarian sebagaim an a dim aksu d pada ayat (1), meliputi :
- a. kegiatan penetapan bangunan gedung yang dilestarikan;
- b. pemanfaatan untuk fungsi bangunan gedung;
- c. perawatan untuk menjaga kondisi bangunan gedung; dan
- d. pemugaran u n tu k mengembalikan s es u a i dengan t in gk a t pelestariannya.
- (3) Bangunan gedu n g dan lin gku n ga n n ya yang dilin du n gi dan dilestarikan, meliputi :
- a. bangunan gedung dengan umur minimal 50 (lima puluh) tahun;
- b. mewakili masa gaya seku ran g-ku ran gn ya 50 (lim a pu lu h ) tah u n ; dan
- c. dianggap memiliki n ilai pen tin g sejarah , ilm u pen getah u an , da n kebudayaan serta nilai arsitektur.
- (4) Bangunan gedung yang dilindu ngi dilestarikan adalah : Balai Kota Malang, Stasiu n Kereta Api, Bank In don esia, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, Gereja Kathedral Hati Ku du s, Sekolah Cor-J essu , Gedu n g PLN, peru m ah an di sepan jan g J l. Besar Ijen, Toko Oen , Gereja Immanuel, RS Tentara Soepraoen, Masjid J a m i', Klenteng Toa Pek Kong, RS. RKZ, Sekolah Frateran, dan Hotel Pelangi.
- (5) Lin gku n gan yang dilin du n gi da n dilestarikan adalah : lin gku n gan Candi Badut, Lingkungan Candi Tidar, Lingkungan Gunung Buring, Situ s Tlogomas, Lin gku n gan Polowijen, Komplek Pemakaman Samaan, dan Komplek Pemakaman Sukun.
- (6) Penetapan dan pengatu ran kawasan cagar budaya dan/ atau bangunan cagar bu daya yang melipu ti zon a in ti, zon a pen yan gga, dan zon a pen gem ban gan sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Peratu ran Daerah t en t a n g Rencana Kawasan Strategis Sosial Budaya.
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 125

- (1) Pemerintah Daerah melaku kan identifikasi dan doku m en tasi serta menyusun daftar bangunan gedu n g yang dilin du n gi dan dilestarikan dengan melalui usulan dari :
- a. pemilik bangunan gedung;
- b. masyarakat; dan
- c. Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.
- (2) Tim ahli pelestarian bangunan gedu n g memberi pertimbangan untuk penetapan bangunan gedung yang dilestarikan.
- (3) Walikota atas u su lan din as terkait m en etapkan ban gu n an gedu n g yang dilestarikan berskala lokal/kota.
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 126

- (1) Klasifikasi tin gkat perlin du n ga n da n pelesta ria n ba n gu n a n gedu n g meliputi klasifikasi :
- a. pratama, yang secara fisik ben tu k aslin ya dapat diu bah sebagian dengan tidak mengurangi nilai-nilai perlindungan dan pelestarian serta tidak menghilangkan bagian utama bangunan gedung;
- b. madya, yang secara fis ik bentu k asli eksteriorn ya t id a k boleh diu bah , s eda n gka n ta ta ru a n g da la m n ya da pa t diu ba h s eba gia n ; dan
- c. utama, yang secara fisik bentuk aslinya tidak boleh diubah.
- (2) Pelaksanaan perlin du n gan dan pelestarian bangunan gedu n g berdasarkan t in gk a t s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaku kan dengan menyertakan ahli di bidang pelestarian s erta mengikuti kaidah-kaidah pelestarian s es u a i dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 127

- (1) Pemanfaatan bangunan gedung yang dilindu ngi dan dilestarikan
2. dilakukan oleh : a. pemilik; dan b. pengguna.
- (2) Fungsi bangu nan gedu n g s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan peru n tu kan lokasi s es u a i RTRWK, RDTRK, dan/atau RTBL.
- (3) Setiap pemilik dan/ atau pengguna bangunan gedu n g yang dilin du n gi dan dilestarikan dapat memperoleh in s en tif dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemilik dan / atau pen ggu n a ban gu n an gedu n g dan lin gku n gan n ya yang dilestarikan wajib melindungi bangunan gedu n g dan lin gku n ga n ya n g d im a n fa a tk a n n ya s es u a i d en ga n tin gk a t k la s ifik a s i pelestarian.
- (5) Pengalihan hak bangu nan gedu ng yang ditetapkan sebagai cagar budaya haru s dilaksanakan s es u a i dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat Pembongkaran
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 128

- (1) Pembongkaran bangunan gedung haru s dilaksanakan secara tertib dan mempertimbangkan keamanan/ keselamatan masyarakat serta lingkungan.
- (2) Pembongkaran bangunan gedung meliputi :
- a. pembongkaran bangunan gedu n g yang t id a k memenuhi persyaratan peratu ran peru n dan g-u n dan gan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pembongkaran bangunan gedu n g atas pengaju an pemilik bangunan gedung.
- (3) Pembongkaran bangunan gedung s ebagaimana dimaksud pada ayat (2) h u ru f b , h a ru s mendapat persetu ju an pem bon gkaran dari Walikota.
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 129

- (1) Persetu ju an pembongkaran s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3), dilaku kan atas pengaju an rencana t ek n is pembongkaran.
- (2) Rencana t ek n is pembongkaran s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. gambar rencana pembongkaran;
- b. gambar detail pelaksanaan pembongkaran;
- c. rencana kerja dan syarat-syarat pembongkaran;
- d. rencana pengamanan lingkungan; dan
- e. rencana lokasi t em pat pembuangan puing dan lim bah hasil pembongkaran.
- (3) Ketentu an lebih la n ju t mengenai t a t a cara pembongkaran bangunan gedu n g, akan diatur lebih la n ju t dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kelima Pendelegasian Urusan
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 1

30
- (1) Pemerintah kecamatan melaksanakan penyelenggaraan bangu nan gedu n g m elipu ti proses pen erbitan IMB, pem eriksaan pelaksan aan konstru ksi, proses penerbitan SLF bangunan gedu n g dan perpanjangannya, pengawasan pemanfaatan dan pembongkaran bangunan gedung, meliputi :
- a. bangunan gedung hu nian ru mah tinggal sederhana (ru m ah in ti t u m b u h , dan ru m ah s ederh an a s eh a t), dan ru m ah deret s ederh an a yang pelaksanaan konstru ksi dan pengawasannya dilaku kan oleh pem ilik secara in dividu al, dan ya n g pelaksan aan konstru ksin ya dilaku kan oleh penyedia ja s a dan/ atau pengembang secara masal; dan
- b. bangunan gedu n g hunian ru m ah t in gga l t u n gga l, dan ru m ah deret s a m p a i dengan 2 (du a ) la n t a i, yang pelaksanaan konstru ksin ya dilaku kan oleh penyedia ja s a dan/ atau pengembang secara masal.
- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan bangunan gedu n g s ebagaimana dimaksu d pada ayat (1), di wilayah n ya secara periodik ke badan dan dinas, yang memuat sekurang-kurangnya, meliputi :
- a. ju m la h p en ga ju a n p erm oh on a n IMB da la m pros es da n ya n g tela h diterbitkan;
- b. jumlah bangunan gedung dalam proses pelaksanaan konstru ksi dan telah selesai didirikan;
- c. ju m la h pengaju an permohonan penerbitan SLF bangunan gedu n g, da la m proses da n tela h diterbitka n , s erta perpa n ja n ga n ; dan
- d. jumlah bangunan gedung yang diperiksa.
- (3) Camat menerbitkan IMB dan SLF bangu nan gedu ng berdasarkan pendelegasian urusan dari Walikota.
- (4) Ketentu an lebih la n ju t mengenai tata cara pen delegasian u ru s a n penyelenggaraan bangunan gedu n g, akan diatur lebih la n ju t dengan Peraturan Walikota.
Bagian Keenam
Pelayanan Perizinan Terpadu
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 131

- (1) Pelayanan penerbitan IMB dilaksanakan oleh badan, kecu ali u n tu k bangunan gedung hunian ru mah t in gga l s ebagaimana dimaksu d dalam Pasal 130.
- (2) Badan berkordinasi dengan din a s dalam pemeriksaan dan penelitian aspek teknis hingga penghitungan retribusi IMB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi dalam proses perizinan, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB VII - TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 132

- (1) Dalam penyelenggaraan bangunan gedu n g t er t en t u , Walikota membentuk dan mengangkat TABG yang membantu Pemerintah Daerah untuk tugas dan fungsi yang membutuhkan profesionalisme tinggi di bidangnya.
- (2) Tugas TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melipu ti tu gas rutin tahunan dan tugas insidentil.
BAB VII - TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 133

- (1) Tugas rutin tahunan TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2), meliputi :
- a. memberikan pertimbangan teknis beru pa nasehat, pen dapat dan pertimbangan profesion al u n tu k pengesahan rencana t ek n is bangunan gedung tertentu; dan
- b. memberikan masukan mengenai program dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yang terkait.
- (2) Tugas ru tin t a h u n a n TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun berdasarkan masukan dari seluruh unsur TABG.
- (3) Tugas ru tin ta h u n a n s eba ga im a n a dim a ks u d pa da a ya t (1) h u ru f b , dilaku kan oleh u n s u r in s t a n s i Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.
- (4) Ketentu an lebih la n ju t mengenai t u ga s ru tin t a h u n a n TABG s ebagaimana dimaksu d pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB VII - TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 134

- (1) Dalam melaksanakan tu gas ru tin tah u n an sebagaim an a dim aksu d dalam Pasal 133, TABG mempu nyai fu ngsi penyu su nan analisis t er h a d a p rencana t ek n is bangunan gedu n g t er t en t u melipu ti pengkajian dokumen rencana teknis :
- a. berdasarkan persetu ju an / rekom en dasi dari in stan si/ pih ak yan g berwenang/terkait;
- b. berdasarkan ketentuan tentang persyaratan tata bangunan;
- c. berdasarkan ketentu an t en t a n g persyaratan keandalan bangunan gedung; dan
- d. mengarahkan penyesuaian dengan persyaratan t ek n is yang haru s dipen u h i pa da kon disi ya n g a da ( eksisting ), p r ogr a m ya n g s edan g dan akan dilaksanakan di/ melalu i, atau dekat dengan lokasi lahan/tapak rencana.
- (2) Pengkajian doku men rencana teknis sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) h u ru f a , h u ru f b d a n h u ru f c, d ila k u k a n oleh s elu ru h u n s u r TABG.
- (3) Pengkajian doku men rencana teknis sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) h u ru f d, dila ku ka n oleh u n s u r in s ta n s i Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.
- (4) Ketentu an lebih lan ju t m en gen a i fu n gs i da la m tu ga s ru tin ta h u n a n s ebagaimana dimaksu d pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB VII - TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 135

- (1) Tugas in siden til sebagaim an a dim aksu d dalam Pasal 132 ayat (2), meliputi memberikan pertimbangan teknis berupa :
- a. nasehat, pendapat, dan pertimbangan profesion al dalam penetapan jarak bebas u n tu k ban gu n an gedu n g fasilitas u m u m di bawah permukaan tanah, rencana teknis perawatan bangunan gedu n g terten tu , da n rencana teknis pembongkaran bangu nan gedu n g terten tu yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;
- b. masukan dan pertimbangan profesion al dalam penyelesaian masalah secara langsu ng atau m elalu i foru m dan persidangan terkait dengan kasus bangunan gedung; dan
- c. pertimbangan profesional terhadap m asu kan dari m asyarakat, dalam membantu Pemerintah Daerah gu n a menampung masukan dari masyarakat u n tu k penyempurnaan peratu ran , pedoman dan standar teknis di bidang bangunan gedung.
- (2) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), h aru s disusun secara tertulis.
- (3) Ketentu an lebih la n ju t mengenai t u ga s in s id en til s ebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan diatur lebih la n ju t dengan Peraturan Walikota.
BAB VII - TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 136

- (1) Dalam melaksanakan t u ga s in s id en til s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, TABG mempunyai fungsi :
- a. pengkajian dasar ketentu an ja r a k bebas berdasarkan pertimbangan batas-batas lokasi, pertim ban gan keam an an dan keselamatan, pertimbangan kemungkingan adanya gangguan terhadap fungsi utilitas kota serta akibat dalam pelaksanaan;
- b. pengkajian t er h a d a p pendapat dan pertimbangan masyarakat t er h a d a p RTBL, rencana teknis bangu nan gedu n g terten tu dan penyelenggaraan yang menimbu lkan dampak penting terhadap lingkungan;
- c. pengkajian t er h a d a p rencana t ek n is pembongkaran bangunan gedu n g berdasarkan prin sip-prin sip keselamatan kerja dan keselamatan lin gku n ga n , dan efektivitas s erta efis ien s i dan keamanan terhadap dampak limbah;
- d. pengkajian aspek t ek n is dan aspek la in n ya dalam penyelenggaraan bangu nan gedu ng yang menimbu lkan dampak penting; dan
- e. pengkajian saran dan u su l m asyarakat u n tu k pen yem pu rn aan peraturan-peratu ran t er m a s u k Peraturan Daerah di bidang bangunan gedung, dan standar teknis.
- (2) Ketentu an lebih la n ju t mengenai fu ngsi dalam t u ga s in s id en til s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih la n ju t dengan Peraturan Walikota.
BAB VII - TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 137

- (1) Pelaksanaan tu gas TABG melipu ti tu gas m em ban tu u n t u k proses pengesahan dokumen rencana teknis bangunan gedung tertentu sebagai tugas rutin tahunan, dan tugas-tugas insidentil lainnya.
- (2) Melaksanakan t u ga s membantu pengesahan dokumen rencana t ek n is bangunan gedu n g t er t en t u s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pengkajian kesesu aian dokumen rencana t ek n is dengan ketentu an / persyaratan dalam persetu ju an / rekom en dasi dari instansi/pihak yang berwenang;
- b. pengkajian kesesu aian dengan ketentu an / persyaratan t a t a bangunan;
- c. pengkajian kesesu aian dengan ketentu an / persyaratan keandalan bangunan gedung; dan
- d. merumuskan kesimpulan serta menyu su n pertimbangan teknis t er t u lis s ebagai m asu kan u n tu k penerbitan IMB oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Melaksanakan tu gas-tu gas in siden til sebagaim an a dim aksu d pada ayat (1), meliputi :
- a. membuat acu an u n tu k penetapan persyaratan t ek n is yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah;
- b. menilai metode atau rencana teknis pembongkaran bangunan gedung;
- c. menilai kelayakan masukan dari masyarakat; dan
- d. s ebagai s a k s i ahli dalam persidangan dalam kasus penyelenggaraan bangunan gedung.
- (4) Ketentu an lebih la n ju t mengenai pelaksanaan t u ga s TABG s ebagaimana dimaksu d pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB VII - TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 138

- (1) TABG melaksanakan tugasnya melalu i persidangan yang ditetapkan dan wajib dihadiri dengan jadwal berkala dan insidentil.
- (2) J a d wa l berkala s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaku kan melalu i s id a n g pleno dan s id a n g kelompok yang waktunya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sidang dapat mengundang penyedia ja s a perencana t ek n is bangunan gedu ng sepanjang hanya u n tu k klarifikasi atas ren can a teknis.
- (4) Ketentu an lebih la n ju t mengenai pelaksanaan s id a n g TABG s ebagaimana dimaksu d pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua
Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung
BAB VII - TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 139

- (1) Walikota secara tertu lis m en gu n dan g asosiasi profesi, m asyarakat ahli m en caku p m asyarakat ah li di lu ar disiplin bangunan gedung t er m a s u k m a s ya ra k a t a d a t, p er gu r u a n t in ggi n egeri d a n p ergu ru a n t in ggi s wa s ta u n tu k m en ga ju k a n u s u la n ca lon a n ggota TABG u n s u r keahlian.
- (2) Calon anggota TABG bidang t ek n ik bangunan gedu n g harus memiliki sertifikat keahlian s es u a i dengan peratu ran peru n dan gu n da n ga n , kecu ali ahli bidang bangunan gedu n g adat beru pa surat/piagam pengakuan atau pengukuhan.
- (3) Selain dari u n su r s eba ga im a n a dimaksud pada ayat (1), Walikota s eca ra t er t u lis menginstruksikan din a s / in s ta n s i t er k a it dalam penyelenggaraan bangunan gedu n g u n tu k mengajukan u s u la n calon anggota TABG unsur Pemerintahan s es u a i dengan bidang tugas dinas/instansinya.
- (4) Dari u s u la n calon anggota TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pan itia melakukan penyusunan daftar dan seleksi berdasarkan kriteria kredibilitas, kapabilitas, integritas calon dan prioritas kebutuhan serta kemampuan anggaran.
- (5) Nama-nama calon anggota TABG yang memenuhi s ya ra t dimasukkan dalam database anggota TABG.
- (6) Keahlian minimal u ntu k membentuk TABG dari unsur keahlian melipu ti bidang arsitektu r, bidang s t r u k t u r dan bidang u tilita s (mekanikal dan elektrikal).
- (7) TABG diangkat dari nama-nama yang terdaftar dalam database anggota TABG sedangkan yang belu m diangkat dapat ditu gaskan kemudian sesuai dengan kebutuhan akan keahliannya.
- (8) Sekretariat TABG ditetapkan di kantor dinas.
- (9) Ketentu an lebih lan ju t m en gen a i pem ben tu ka n TABG sebagaim an a dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), a ya t (4), a ya t (5), a ya t (6) dan ayat (7), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB VII - TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 140

- (1) Keanggotaan TABG meliputi u nsu r-u nsu r, bidang keahlian dan bidang tugas.
- (2) Unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. unsur perguruan tinggi, asosiasi profesi, masyarakat ahli; dan
- b. u n s u r in s t a n s i Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah termasu k jabatan fu ngsional teknik tata bangunan dan peru mahan dan/ atau pejabat fu n gsion al lain n ya yang t er k a it yang mempunyai s ertifika t keahlian yang berkompeten dalam memberikan pertimbangan teknis di bidang bangunan gedung, yang melipu ti bidang arsitektu r bangunan gedu n g dan perkotaan , stru ktu r dan kon stru ksi, m ekan ikal da n elektrikal, pertam an an / lanskap , dan tata ru an g dalam/interior, s erta keselamatan dan kesehatan kerja serta keahlian lain n ya yang dibutuhkan sesuai dengan fungsi bangunan gedung.
- (3) Bidang keahlian s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), melipu ti keahlian bidan g-bidan g yan g terkait den gan ban gu n an gedu n g atau fungsi dan pemanfaatan bangunan gedung, sedangkan bidang tugas meliputi tugas ke Pemerintahan.
- (4) Komposisi keanggotaan dan ju mlah anggota tiap u n su r m en giku ti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal ahli yan g dibu tu h kan tidak cu ku p atau t id a k t er d a p a t dalam wilayah kota, Pemerintah Daerah dapat mengu ndang ahli dari Kota dari Provinsi lainnya.
- (6) Database anggota TABG disu su n dan selalu dim u takh irkan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentu an lebih lan ju t m en gen ai kean ggotaan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Bagian Ketiga Pembiayaan Tim Ahli Bangunan Gedung
BAB VII - TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 141

- (1) Pembiayaan operasional s ekretariat TABG biaya persidangan, honorariu m, tu n jan gan dan biaya perjalan din as TABG dian ggarkan dalam Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentu an lebih la n ju t mengenai pembiayaan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lan ju t dengan Peraturan Walikota.
BAB VIII - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI DAERAH LOKASI BENCANA
Pasal 142

- (1) Walikota dapat m en etapkan persyaratan u n tu k m elaran g sem en tara pembangunan kembali bangunan gedu n g pada lokasi kawasan t er ja d in ya b en ca n a a la m s ek u ra n g-k u ra n gn ya s ela m a m a s a ta n gga p darurat yang jangka waktunya ditetapkan untuk dapat :
- a. memperoleh hasil penelitian tin gkat kelayakan pem ban gu n an di lokasi kawasan yang bersangkutan akibat bencana alam;
- b. menyesuaikan pembangunan bangunan gedu n g dengan peru n tu kan lokasi dalam RTRWK, RDTRK dan / atau RTBL, atau menyusun detail kawasan untuk panduan pembangunan; dan
- c. penyediaan prasarana dan sarana dasar bidang pekerjaan umum jika lokasi kawasan yang bersangkutan memenuhi persyaratan.
- (2) J a n gk a waktu t a n gga p daru rat s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan yang ditetapkan kasus per kasus.
- (3) Ketentu an lebih lan ju t m en gen a i la ra n ga n s em en ta ra pem ba n gu n a n kembali bangu nan gedu n g sebagaim an a dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB VIII - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI DAERAH LOKASI BENCANA
Pasal 143

- (1) Bangunan gedung untuk kepentingan u m u m melipu ti ban gu n an gedu n g s ekolah , bangunan gedu n g olahraga, bangunan gedu n g ru m ah sakit h a ru s diba n gu n den ga n m em en u h i pers ya ra ta n tekn is keandalan bangunan gedu n g yang ekstra u n tu k dapat menjadi tempat penampungan sementara korban bencana.
- (2) Selain s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), di lokasi la h a n penampungan sementara yang ditetapkan dalam RTRWK, RDTRK dan/ atau RTBL Pemerintah Kota menyediakan prasarana dan s a r a n a yang dapat memberikan pemenuhan kebutuhan hidu p sehari-hari masyarakat pengungsi meliputi :
- a. kebutuhan hunian beru pa tenda yang terencana modular dan dapat didirikan pada perangkat sistem yang telah disiapkan;
- b. sarana mandi, cuci dan kakus (MCK) portable ;
- c. hidran u m u m / bak pen am pu n gan air m in u m dan pem asokan air minum; dan
- d. pemasokan penerangan dengan genset.
- (3) Ketentu an lebih lan ju t m en gen ai ba n gu n a n gedu n g da n pra s a ra n a dan s a r a n a u n tu k t em pat penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan diatur lebih la n ju t dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
BAB VIII - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI DAERAH LOKASI BENCANA
Pasal 144

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan doku men rencana teknis prototip ru m ah sederh an a atau sederh an a seh at 1 (satu ) la n ta i da n ru m a h panggung :
- a. yang lebih am an dan tah an gem pa den gan adan ya pem en u h an persyaratan teknis stru ktu r (pon dasi, sloof , kolom dan din din g, ringbalk , s a m b u n ga n -s a m b u n ga n k a yu ra n gk a a ta p , d a n b a h a n bahan bangunan serta komposisi campuran beton);
- b. yang lebih am an terh adap beban debu pada atap akibat letu san gu n u n g berapi den gan persyaratan minimal kemiringan su du t atap 40 0 ; dan
- c. yang lebih am an terh adap ban jir, den gan pen etapan tin ggi lan tai minimal 1 meter dari permukaan tanah.
- (2) Rumah sederhana atau s ederh an a s eh a t s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), melipu ti ru m ah dengan konstru ksi kayu dan konstruksi pasangan bata.
- (3) Selain dokumen rencana t ek n is s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah m en yediakan bahan-bahan pedoman persyaratan pokok u n tu k membangun rumah nir-rekayasa ( nonengineered) bagi masyarakat yang membangun ru m a h dengan persyaratan t ek n is praktis melipu ti pedoman u n tu k dimensi, sambungan-sambungan dan bahan bangunan yang memenuhi syarat.
- (4) Dokumen rencana t ek n is prototip s ebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), da n pedom an u n tu k m em ba n gu n ru m a h n ir-rekayasa s ebagaimana dimaksu d pada ayat (3), disediakan oleh Pemerintah Daerah secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan di kantor Pemerintahan Daerah, kantor kecamatan dan kantor kelurahan.
BAB VIII - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI DAERAH LOKASI BENCANA
Pasal 145

- (1) Proses t a t a cara pelayanan penerbitan IMB bangunan gedu n g hunian ru m ah t in gga l pada t a h a p rehabilitasi dan rekonstru ksi ditentukan secara khusus dengan :
- a. t er s ed ia n ya dokumen rencana t ek n is s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1);
- b. kekurangan doku men administratif dapat disu su lkan kem u dian yang dinyatakan dengan surat pernyataan;
- c. proses administrasi dengan komputerisasi;
- d. pelayanan secara terpadu;
- e. proses pelayanan penerbitan IMB berdasarkan prosedu r operasional standar yang ditetapkan batas waktunya; dan
- f. pelayanan proses penerbitan IMB oleh kantor kecamatan yang mengalami bencana.
- (2) Ketentu an lebih la n ju t mengenai t a t a cara penerbitan IMB bangunan gedung hunian ru m ah t in gga l s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB VIII - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI DAERAH LOKASI BENCANA
Pasal 146

- (1) Proses t a t a cara pelayanan penerbitan SLF bangunan gedu n g hunian ru m ah t in gga l pada t a h a p rehabilitasi dan rekonstru ksi ditentukan secara khusus dengan :
- a. t er s ed ia n ya pelayanan pemeriksaan kelaikan fu n gs i bangunan gedu n g u n tu k hunian ru mah tin ggal tu n ggal dan ru m ah deret oleh Pemerintah Daerah khususnya Pemerintahan kecamatan;
- b. proses administrasi dengan komputerisasi;
- c. pelayanan secara terpadu;
- d. proses pelayanan penerbitan SLF berdasarkan prosedu r operasional standar yang ditetapkan batas waktunya; dan
- e. pelayanan proses penerbitan SLF oleh kantor kecamatan yang mengalami bencana.
- (2) Ketentu an lebih la n ju t mengenai t a t a cara penerbitan SLF bangunan gedung hunian ru m ah t in gga l s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB VIII - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI DAERAH LOKASI BENCANA
Pasal 147

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan s ebagian kewenangan penyelenggaraan bangunan gedung kepada perangkat Pemerintahan kecamatan, meliputi :
- a. pelayanan penerbitan IMB;
- b. pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung;
- c. pengawasan pelaksanaan konstruksi; dan
- d. pelayanan penerbitan SLF bangu nan gedu ng u ntu k ban gu n an rumah tinggal tunggal dan rumah deret.
- (2) Ketentu an lebih la n ju t mengenai kewenangan penyelenggaraan bangunan gedu n g s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB IX - RUMUS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB
Pasal 148

- (1) Jenis kegiatan yang dikenakan retribusi IMB, meliputi :
- a. pembangunan baru;
- b. rehabilitasi/ ren ovasi m elipu ti perbaikan / perawatan , peru bah an , perluasan/pengurangan; dan
- c. pelestarian/pemugaran.
- (2) Obyek retribu si IMB kegiatan Pemerintah Daerah u n tu k pem berian IMB pada :
- a. bangunan gedung;
- b. prasarana bangu nan gedu n g yan g m eru pakan pelengkap yang menjadi s a t u kesatu an dengan bangunan gedu n g/ kelom pok bangunan gedu n g pada s a t u t a p a k kapling/ persil u n tu k mencapai tingkat kinerja bangunan gedung tersebut; dan
- c. prasarana bangu nan gedu ng beru pa kon stru ksi ban gu n an yan g berdiri sendiri selain sebagaimana dimaksud pada huruf b.
BAB IX - RUMUS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB
Pasal 149

- (1) Besarnya retribu si IMB bangunan gedu n g dih itu n g dengan mempertimbangkan klasifikasi fu n gs i bangunan gedu n g s eca ra proporsional.
- (2) Penghitungan retribusi IMB meliputi jenis :
- a. bangunan gedu n g, ditetapkan s ebagai perkalian t in gk a t penggunaan ja s a Pemerintah Daerah atas pemberian la ya n a n perizinan dan harga satuan (tarif dasar) retribusi IMB; dan
- b. prasarana bangu nan gedu n g, dih itu n g dengan terlebih dahulu menetapkan s t a n d a r u n tu k s etia p jen is prasarana bangunan gedung sebagai tarif dasar.
- (3) Tin gkat penggunaan ja s a s ebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dih itu n g s eba ga i perka lia n volu m e (lu a s ) ba n gu n a n gedu n g dikali indeks terintegrasi.
- (4) Nilai besarnya retribu si IMB bangunan gedu n g s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diperoleh dengan cara penghitu ngan yang diru m u skan s ebagai perkalian u n s u r -unsur terukur yaitu perkalian besaran satuan volume/luas kegiatan dikali indeks terintegrasi, dikali indeks pembangunan, dikali harga satuan (tarif dasar) retribusi.
- (5) Tabel ru m u s penghitu ngan besarnya retribu si IMB bangunan gedu n g s eca ra len gkap s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) s ebagaimana t er ca n t u m dalam lampiran XIII Peraturan Daerah ini.
BAB IX - RUMUS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB
Pasal 1

50
- (1) In deks penghitu ngan besarnya retribu si IMB bangunan gedu n g melipu ti in deks kegiatan, in deks parameter bangu nan gedu ng di atas permukaan t a n a h dan in deks bangunan gedu n g di bawah permukaan.
- (2) In deks kegiatan s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), melipu ti in deks pembangunan bangunan gedu n g baru , in deks rehabilitasi/ ren ovasi dan in deks pelestarian / pem u garan u n tu k bangunan gedu n g dan in d eks pembangunan baru dan in deks rehabilitasi/renovasi untuk prasarana bangunan gedung.
- (3) Tabel in deks s ebagaimana dimaksu d pada ayat (1) dan ayat (2), s ebagaimana t er ca n t u m dalam lampiran XIV dan lampiran XV Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Tarif Retribusi IMB
BAB IX - RUMUS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB
Pasal 151

- (1) Harga s a t u a n (t a r if dasar) retribu si IMB ditetapkan dengan ketentuan :
- a. u n tu k bangunan gedung hanya 1 (satu ) tarif dasar di wilayah Kota yang din yatakan dalam ru piah per-satu an lu a s la n t a i bangunan gedung (Rp H/m 2 ); dan
- b. u n tu k p ra s a ra n a b a n gu n a n ged u n g d iteta p k a n ta rif d a s a r u n tu k s etia p jen is b a n gu n a n prasarana yang din yatakan dalam ru piah per-satu an jen is prasarana bangunan gedu n g (Rp H/ m 2 , Rp H/m 1 , atau Rp H/unit standar jenis prasarana).
- (2) Ketentu an lebih lan ju t m en gen a i h a rga s a tu a n (ta rif da s a r) retribu s i IMB akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.
BAB X - PERAN MASYARAKAT
Pasal 152

- (1) Dalam penyelenggararaan bangunan gedu n g, masyarakat dapat memantau dan menjaga ketertiban dalam s elu ru h proses penyelenggaraan.
- (2) Pemantauan s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaku kan s eca ra obyektif, den gan pen u h tan ggu n g jawab, dan den gan tidak menimbulkan gangguan dan/ atau keru gian bagi pemilik dan/ atau pengguna bangunan gedung, masyarakat dan lingkungan.
- (3) Menjaga ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mencegah setiap perbu atan diri sen diri atau kelom pok yan g dapat mengu rangi tin gkat kean dalan ban gu n an gedu n g dan / atau mengganggu penyelenggaraan bangunan gedu n g dan lingkungannya.
- (4) Ketentu an lebih lan ju t m en gen a i ta ta ca ra m em a n ta u da n m en ja ga ketertiban penyelenggaraan bangunan gedung akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB X - PERAN MASYARAKAT
Pasal 153

- (1) Masyarakat dapat memberikan masukan t er h a d a p penyusunan dan/ atau pen yem pu rn aan peratu ran , pedom an dan stan dar tekn is di bidang bangunan gedung kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Masukan yang dimaksud pada ayat (1), melipu ti m asu kan tekn is u n tu k peningkatan kin erja bangunan gedu n g yang responsif t er h a d a p k on d is i geogra fi, fa k tor-fa k tor a la m , d a n / a ta u lin gku n ga n kota, termasuk kearifan lokal.
- (3) Ketentu an lebih la n ju t mengenai t a t a cara memberi masukan s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih la n ju t dengan Peraturan Walikota.
BAB X - PERAN MASYARAKAT
Pasal 154

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan pertimbangan t er h a d a p penyusunan rencana t a t a bangunan dan lin gku n ga n , rencana t ek n is bangunan gedu n g t er t en t u dan/ atau kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting t er h a d a p lingkungan di wilayah Kota.
- (2) Pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), t er k a it dengan perlin du n gan kepada masyarakat u n tu k keselamatan t er h a d a p bencana, t er h a d a p keamanan, t er h a d a p gangguan rasa aman dalam melaksanakan aktivitas, dan terhadap gangguan kesehatan dan endemik, dan t er h a d a p mobilitas masyarakat dalam melaksanakan aktivitasn ya s erta pelestarian nilai-n ila i s os ia l budaya daerah s etem pat t er m a s u k bangunan gedung dan situs bersejarah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pendapat s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih la n ju t dengan Peraturan Walikota.
BAB X - PERAN MASYARAKAT
Pasal 155

- (1) Masyarakat dapat mengaju kan gu gatan perwakilan atas dampak yang mengganggu/ merugikan akibat kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung.
- (2) Dampak yang mengganggu/ merugikan s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat beru pa gan ggu an fisik, lin gku n gan , ekon om i, sosial dan keamanan.
- (3) Tata cara pengaju an gu gatan perwakilan s ebagaimana dimaksu d pada ayat (1), s es u a i dengan ketentu an peratu ran peru n dan gundangan.
Bagian Kedua Tata Cara Penyelenggaraan Peran Masyarakat
BAB X - PERAN MASYARAKAT
Pasal 1

56
- (1) Masyarakat dapat mengajukan gu gatan atas berbagai hal peristiwa yang menjadi objek, meliputi :
2. atau
- a. in dikasi ban gu n an gedu n g yan g tidak la ik fu n gs i berdasarkan hasil pemantauan dan data yang s es u n ggu h n ya / n ya ta ( riel ) terjadi di lokasi tempat kejadian yang dapat dibuktikan;
- b. t im b u ln ya a ta u a d a n ya p oten s i d a n / a ta u b a h a ya b a gi p en ggu n a , masyarakat, dan lin gku n gan n ya akibat kegiatan pem ban gu n an , pemanfaatan, pelestarian , dan/ atau pembongkaran bangunan gedung; dan
- c. adanya perbu atan perorangan atau kelompok yang dapat mengurangi t in gk a t kelancaran pembangunan, t in gk a t keandalan, tin gkat kin erja pemanfaatan bangunan gedu ng dan lingkungannya serta pembongkaran bangunan gedung.
- (2) Masyarakat dapat mengajukan gu gatan perwakilan kelompok t er h a d a p adanya kebijakan melipu ti peratu ran , pedoman, dan s t a n d a r t ek n is di bidan g ban gu n an gedu n g yan g tidak konsisten dan/ atau dapat m en im bu lkan keru gian m asyarakat yan g terken a dampak meliputi kerugian non fisik dan kerugian fisik.
- (3) Masyarakat yang dapat mengajukan gu gatan s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. perorangan atau kelompok;
- b. badan hu ku m atau u sah a yan g kegiatan n ya di bidan g ban gu n an gedung;
- c. lembaga atau organisasi yan g kegiatan n ya di bidan g ban gu n an gedung;
- d. masyarakat hukum adat yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung; dan
- e. masyarakat ahli yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
- (4) Masyarakat yang dapat mengajukan gu gatan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. perorangan atau kelompok orang yang diru gikan , yan g m ewakili para pih a k yang diru gikan akibat adanya penyelenggaraan bangunan gedu n g yang mengganggu, merugikan, atau membahayakan kepentingan umum; atau
- b. perorangan atau kelompok orang atau organisasi kemasyarakatan yang mewakili para pihak yang diru gikan akibat adanya penyelenggaraan bangunan gedu n g yang mengganggu, merugikan, atau membahayakan kepentingan umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan diatur lebih la n ju t dengan Peraturan Walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan gugatan perwakilan s ebagaimana dimaksu d pada ayat (4), sesu ai den gan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X - PERAN MASYARAKAT
Pasal 157

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan laporan pengadu an secara tertib dengan bentuk :
- a. lis a n , jika t id a k cu ku p waktu antara pengamatan dan penyampaian laporan pengadu an atau dalam waktu s ela m ba tlambatnya 12 (dua belas) jam;
- b. tertulis, jika waktu antara pengamatan dan penyampaian laporan pengaduan lebih dari 12 (dua belas) jam;
- c. melalu i m edia m assa cetak dan / atau m edia elektron ik term asu k media on line (internet) , jik a m a teri ya n g d is a m p a ik a n m eru p a k a n saran-saran perbaikan dan dapat dibuktikan kebenarannya;
- d. melalui TABG dalam foru m dengar pendapat pu blik atau foru m dialog ; dan
- e. bentu k pelaporan sebagaim an a dim aksu d pada h u ru f a, h u ru f b dan hu ru f c, harus menyertakan identitas pembuat la p ora n pengaduan yang jelas m elipu ti n am a peroran gan atau kelom pok serta alamat pelapor yang jelas dan lengkap.
- (2) Ketentu an lebih la n ju t mengenai bentu k la p ora n pengaduan s ebagaimana yang dimaksu d pada ayat (1), akan diatur lebih lan ju t dengan Peraturan Walikota.
BAB X - PERAN MASYARAKAT
Pasal 158

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan la p ora n pengaduan dengan menyatakan lokasi obyek yang jelas, meliputi :
- a. alamat jalan, nomor RT/RW, nama kelurahan, nama kecamatan;
- b. nama atau sebu tan pada ban gu n an gedu n g, kapling/ persil atau kawasan; dan
- c. nama pemilik/ penggu na bangunan gedu n g s ebagai perorangan/kelompok atau badan.
- (2) Obyek s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), haru s dapat diiden tifikasikan den gan m en yertakan seku ran g-ku ran gn ya 1 (satu ) lembar foto.
- (3) Ketentu an lebih la n ju t mengenai identitas lokasi, obyek yang dilaporkan sebagaimana yang dimaksu d pada ayat (1), akan diatu r lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Bagian Ketiga
Forum Dengar Pendapat Publik
BAB X - PERAN MASYARAKAT
Pasal 159

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan foru m dengar pendapat publik di tingkat kota, tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan.
- (2) Penyelenggaraan dengar pendapat pu blik sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), ditentukan dengan tata cara waktu :
- a. t er ja d wa l s etia p b u la n (r u t in ) d en ga n u ru ta n m in ggu perta m a di kantor kelu rah an , minggu kedua di kantor kecamatan dan minggu keempat di kantor Pemerintah Daerah; dan
- b. tidak terjadwal jika terdapat permasalahan yang mendesak.
- (3) Penyelenggaraan foru m dengan pendapat di t in gk a t yang lebih t in ggi s eb a ga im a n a d im a k s u d p a d a a ya t (2 ) h u ru f a , d ia d a k a n jika di t in gk a t yang lebih rendah belu m t er d a p a t kesepakatan penyelesaian antar pihak.
- (4) Pemerintah Daerah menugaskan TABG u n tu k menyusun pertimbangan teknis.
- (5) Ketentu an lebih lan ju t m en gen ai ta ta ca ra pen yelen gga ra a n foru m dengar pendapat pu blik akan diatur lebih lan ju t dengan Peraturan Walikota.
BAB X - PERAN MASYARAKAT
Pasal 1

60
- (1) Peserta foru m dengar pendapat pu blik adalah masyarakat yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangu nan gedu ng dengan prioritas u ta m a pada yang merasakan langsu ng dampak kegiatan dan lingkungan RT/RW.
- (2) Masyarakat yang diprioritaskan s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjuk perwakilan dari an tara mereka sendiri yang dianggap cakap untuk menyampaikan pendapat dan/atau laporan.
- (3) Ketentu an lebih la n ju t mengenai peserta foru m dengar pendapat publik s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB X - PERAN MASYARAKAT
Pasal 161

- (1) Hasil dialog dalam dengar pendapat publik ditu a n gka n s eca ra tertulis sebagai dokumen hasil dengar pendapat publik.
- (2) Muatan dokumen hasil dengar pendapat publik s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi :
- a. pokok-pokok masukan la p ora n masyarakat yang disampaikan dalam forum;
- b. penjelasan dari pihak terkait;
- c. penjelasan dari Pemerintah Kota;
- d. pertimbangan teknis dari tim ahli bangunan gedung; dan
- e. pokok-pokok kesepakatan yang dicapai dalam bentu k berita acara.
- (3) Ketentu an lebih lan ju t m en gen ai doku m en hasil den gar pen dapat publik s ebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB X - PERAN MASYARAKAT
Pasal 162

- (1) Setiap bentu k peran masyarakat s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, Pasal 153, Pasal 154, dan Pasal 155, wajib ditin daklan ju ti oleh Pemerintah Daerah dan/ atau in s t a n s i yang berwenang lainnya meliputi :
- a. Pemerintah Daerah, u ntu k h al yan g bersifat administratif dan teknis;
- b. kepolisian, untuk hal yang bersifat kriminal;
- c. pengadilan, untuk hal gugatan perwakilan; dan
- d. pemilik/ penggu na bangunan gedu n g yang menimbulkan gangguan/ keru gian dan/ atau dampak penting t er h a d a p lingkungan yang diputuskan dalam pengadilan.
- (2) Tin dak la n ju t s ebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf huruf b, dan huruf c, meliputi :
a,
- a. pemeriksaan lapangan;
- b. penelitian secara administratif dan teknis;
- c. evaluasi hasil penelitian;
- d. melakukan t in d a k a n (ekseku si) s es u a i dengan ketentuan peratu ran peru n dan g-u n dan gan atau hasil pu tu san peradilan; dan
- e. menyampaikan hasil penyelesaian kepada masyarakat dalam bentuk pengumuman dan/atau forum pertemuan.
- (3) Ketentu an lebih la n ju t mengenai t in d a k la n ju t s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lan ju t dengan Peraturan Walikota.
BAB X - PERAN MASYARAKAT
Pasal 163

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat perorangan atau kelompok yang oleh karena kepeduliannya memberi kontribusi pada :
- a. penyelamatan harta benda atau nyawa manu sia yang terhindar dari bencana akibat kegagalan bangunan gedung; dan b. penyelamatan bangunan dan lingkungan.
- (2) Ketentu an lebih la n ju t mengenai pemberian penghargaan s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih la n ju t dengan Peraturan Walikota.
BAB XI - PEMBINAAN
Pasal 164

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedu n g melalu i pembinaan pengatu ran, pembinaan penyelenggara bangunan gedu n g, dan pemberdayaan t er h a d a p masyarakat.
- (2) Pembinaan pengatu ran s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. penyusunan atau penyempurnaan peraturan daerah di bidang bangunan gedung termasuk Peraturan Daerah di bidang retribusi IMB, berdasarkan peratu ran peru n dan g-u n dan gan yang lebih t in ggi dan t a t a r u a n g dengan memperhatikan kondisi fis ik , lingkungan, sosial, ekonomi, budaya dan keamanan Kota; dan
- b. penyebarlu asan peratu ran peru n dan g-u n dan gan , pedoman, petu n ju k, dan s t a n d a r t ek n is bangunan gedu n g dan pelaksanaannya di lin gku n gan m asyarakat m elalu i pen yu lu h an , kampanye, pameran, rembug kelurahan, pengajian, publikasi melalui media massa cetak dan media massa elektronik.
BAB XI - PEMBINAAN
Pasal 165

- (1) Pemerintah Daerah melaku kan pembinaan pengatu ran bersama dengan masyarakat yang t er k a it bangunan gedu n g, asosiasiasosiasi, pergu ru an t in ggi dan masyarakat ahli t er m a s u k masyarakat adat.
- (2) Pembiayaan pembinaan s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggu nakan anggaran biaya Pemerintah Daerah dan/ atau pembiayaan pihak lainnya secara mandiri dengan tetap m en giku ti ketentuan untuk saling sinergi.
Bagian Kedua Pembinaan Penyelenggara Bangunan Gedung
BAB XI - PEMBINAAN
Pasal 166

- (1) Pemerintah Daerah melaku kan pembinaan melalu i pemberdayaan kepada penyelenggara bangunan gedung meliputi pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi dan pengguna bangunan gedung.
- (2) Pemberdayaan pemilik bangu nan gedu ng sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), dila ku ka n u n tu k m en in gka tka n kes a da ra n a ka n h a k dan kewajiban t er m a s u k u n tu k pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung dan tanggu ng jawab terhadap lingku ngan fisik dan sosial dengan cara :
- a. penyuluhan; dan
- b. pameran.
- (3) Pemberdayaan penyedia ja s a konstru ksi s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
- a. pendataan penyelenggara bangu nan gedu ng u ntu k m em peroleh ketersediaan dan potensi mitra pembangunan;
- b. s os ia lis a s i dan diseminasi u n tu k s ela lu memutakhirkan pengetahuan baru s u m ber daya manusia mitra di bidang bangunan gedung; dan
- c. pelatih an u n tu k meningkatkan kemampuan t ek n is dan manajerial s u m ber daya manusia penyelenggara bangunan gedung.
- (4) Pemberdayaan pengguna bangu nan gedu ng sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), dilaku kan u n tu k meningkatkan t a n ggu n g ja wab in dividu dan kelompok serta meningkatkan pengetahu an tentang
evakuasi dan tin dakan pen yelam atan jika terjadi ben can a den gan cara :
- a. peragaan oleh instruktur; dan
simulasi yang diikuti pengguna bangunan gedung.
BAB XI - PEMBINAAN
Pasal 167

- (1) Pemerintah Daerah mendorong penyedia jasa konstru ksi bangu nan gedu n g u n tu k m en in gka tka n da ya s a in g m ela lu i iklim u s a h a yang sehat.
- (2) Daya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. tingkat kemampuan manajerial;
- b. efisiensi; dan
- c. ramah lingkungan.
Bagian Ketiga Pemberdayaan Masyarakat
BAB XI - PEMBINAAN
Pasal 168

- (1) Pemerintah Daerah melaku kan pembinaan melalu i pemberdayaan masyarakat yang belu m mampu memenuhi persyaratan t ek n is bangunan gedung dengan cara :
- a. pendampingan pembangunan bangunan gedu n g dan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung;
- b. pemberian bantu an percontohan ru mah tinggal yan g m em en u h i persyaratan teknis;
- c. penyediaan rencana t ek n is prototip bangunan gedu n g hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret; dan
- d. bantuan penataan bangunan dan lin gku n ga n yang sehat dan serasi.
- (2) Pembiayaan pemberdayaan masyarakat s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belan ja Daerah.
BAB XI - PEMBINAAN
Pasal 169

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pedoman pembangunan bangunan gedu n g hunian ru m ah t in gga l nir-rekayasa bagi masyarakat yang mendirikan rumah secara mandiri.
- (2) Pedoman pembangunan s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi persyaratan pokok untuk bangunan gedung hunian rumah t in gga l ya n g leb ih aman terhadap gempa bu mi, kebakaran, beban debu letusan gunung berapi, banjir, dan longsor.
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengendalian
Bagian Keempat Penyelenggaraan Bangunan Gedung
BAB XI - PEMBINAAN
Pasal 1

70
- (1) Walikota dalam pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung dapat s ewaktu -waktu melakukan peninjau an di lokasi pembangunan bangunan gedung atau prasarana bangu nan gedu ng yang berdiri sendiri atas dasar :
- a. la p ora n masyarakat dan/ atau media massa yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. laporan dinas dari dinas;
- c. terjadinya kegagalan konstruksi dan/atau kebakaran; dan
- d. terjadinya bencana alam.
- (2) Peninjau an ke lokasi pem ban gu n an s ebagaimana dimaksu d pada ayat (1), dimaksudkan untuk :
- a. memperoleh fa k t a adanya pelanggaran t er h a d a p persyaratan administratif dan/atau persyaratan teknis; dan
- b. bangunan gedu ng atau kelompok bangu nan gedu ng yan g din ilai strategis bagi kota dan memerlukan kordinasi khusus.
- (3) Walikota dapat mengenakan sanksi dan denda administratif atas pelanggaran t er h a d a p ketentu an persyaratan administratif dan persyaratan teknis kepada pemilik dan/ atau pengguna bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentu an lebih la n ju t mengenai s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), akan diatur lebih la n ju t dengan Peraturan Walikota.
BAB XI - PEMBINAAN
Pasal 171

- (1) Petu gas in s p ek s i la p a n ga n dari din a s dalam pengawasan pelaksanaan konstru ksi dan pembongkaran bangu nan gedu ng atau prasarana bangu nan gedu ng yan g berdiri sen diri dapat m elaku kan pemeriksaan atau penilikan di lokasi kegiatan.
- (2) Penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. s eca ra terja dwa l da pa t m em a s u ki loka s i p em b a n gu n a n p a d a ja m kerja;
- b. memeriksa adanya dokumen IMB;
- c. memeriksa la p ora n pelaksanaan konstru ksi dan pengawasan pelaksanaan;
- d. memeriksa pemenuhan pelaksanaan terhadap garis sempadan dan/atau jarak bebas yang ditetapkan;
- e. memeriksa pemenuhan pelaksanaan terhadap KDB, KLB, KDH, dan KTB;
- f. memeriksa pemenuhan terhadap ketersediaan dan berfu n gsinya alat-alat pemadam kebakaran portable s ela m a kegiatan pelaksanaan konstruksi;
- g. memeriksa pengamanan rentang crane dan/ atau peralatan la in n ya t er h a d a p ja la n , bangunan gedu n g di s ekita r, dan lingkungan;
- h. memeriksa pengelolaan lim bah padat, lim bah cair dan/ atau lim bah ben tu k la in n ya a kiba t kegia ta n terh a da p ja la n , b a n gu n a n gedung di sekitar, dan lingkungan;
- i. memeriksa gejala dan/ atau peru sakan yan g dapat terjadi pada bangunan gedu n g di s ekita rn ya akibat getaran pemancangan t ia n g pancang atau pembongkaran bangunan gedu n g atau prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri;
- j. memeriksa pengelolaan penyimpanan bahan-bahan bangunan dan alat-alat yan g dapat m em bah ayakan dan / atau m en ggan ggu kesehatan dan/atau keselamatan pekerja dan umum; dan
- k. memberikan perin gatan awal beru pa catatan atas in dikasi pelanggaran dan/ atau kesalahan atas s ebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i.
- (3) Petu gas in s p ek s i la p a n ga n s ebagaimana dimaksu d pada ayat (1), harus menunjukkan surat penugasan dan tanda identitas diri resmi dari dinas.
- (4) Petu gas in s p ek s i la p a n ga n dalam melaksanakan t u ga s n ya t id a k diperbolehkan meminta/ menerima imbalan dari pemilik atau penanggungjawab kegiatan lapangan.
- (5) Ketentu an lebih la n ju t mengenai inspeksi lapangan dan penilikan s ebagaimana dimaksu d pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB XII - SANKSI DAN DENDA
Pasal 172

- (1) Walikota dapat m en gen akan san ksi adm in istratif dan / atau san ksi denda kepada pemilik dan/ atau pen ggu n a ban gu n an gedu n g yan g melanggar ketentu an pemenuhan fu n gs i dan/ atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung.
- (2) Sanksi dan denda sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), diken akan berdasarkan fakta di lapangan sesuai laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Pengenaan s a n k s i administratif dan/ atau s a n k s i denda s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlaku kan ju ga bagi pemilik/ penggu na prasarana bangunan gedu n g yang berdiri sendiri.
BAB XII - SANKSI DAN DENDA
Pasal 173

- (1) Sanksi administratif s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) da n a ya t (2 ), m elip u ti p a d a ta h a p p em b a n gu n a n d a n / a ta u pemanfaatan berupa :
- a. peringatan tertulis, jika pemilik melanggar ketentuan :
1. Pasal 11, mengenai klasifikasi bangunan gedung;
2. Pasal 9, mengenai fungsi bangunan gedung;
3. Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25, mengenai kepadatan dan ketinggian bangunan gedung;
4. Pasal 26 dan Pasal 27, mengenai jarak bebas minimal;
5. Pasal 100, Pasal 101 dan Pasal 102, mengenai dokumen rencana teknis bangunan gedung;
6. Pasal 119 dan Pasal 120, m en gen ai persetu ju an dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk perawatan;
7. Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128 dan Pasal 129, mengenai pelaksanaan pemugaran;
8. Pasal 123, mengenai perubahan fungsi bangunan gedung;
9. Pasal 114, Pasal 115 dan Pasal 116, m en gen ai sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
10. Pasal 118, Pasal 119 dan Pasal 120, m en gen ai keh aru san pemeliharaan bangunan gedung;
11. Pasal 122, m en gen ai perpan jan gan SLF bangu nan gedu n g; dan
12. Pasal 126 mengenai pemanfaatan bangunan gedu n g yang dilindungi dan dilestarikan.
- b. pembatasan kegiatan pembangunan, jika pemilik bangunan gedu n g tida k m em a tu h i perin ga ta n tertu lis s eba n ya k 3 (tiga ) ka li berturut-tu ru t dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tu ju h ) hari kalender, dan t et a p t id a k melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. pembekuan IMB, jika pemilik bangunan gedu n g yang t ela h dikenai san ksi sebagaim an a dim aksu d pada h u ru f b selam a 14 (empat belas) h ari kalen der dan tetap tidak m elaku kan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. penghentian s em en ta ra atau t et a p , pencabutan IMB, dan perin tah pembongkaran bangunan gedu n g, jika pemilik bangunan gedu n g yang t ela h dikenai s a n k s i s ebagaimana dimaksud pada hu ru f c selam a 14 (em pat belas) h ari kalen der dan t et a p t id a k melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Sanksi administratif s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlaku kan ju ga kepada pemilik dan/ atau pengguna prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri.
BAB XII - SANKSI DAN DENDA
Pasal 174

- (1) Pemilik bangunan gedu n g yang melaksanakan pembangunan bangunan gedung yang melanggar ketentu an Pasal 19, dikenakan s a n k s i penghentian s em en ta ra pelaksanaan konstru ksi s a m p a i diperolehnya IMB.
- (2) Pemilik bangunan gedu n g yang t id a k memiliki IMB dikenakan sanksi perintah pembongkaran.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberlaku kan ju ga kepada pemilik dan/ atau pengguna prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri.
BAB XII - SANKSI DAN DENDA
Pasal 175

- (1) Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf d, h aru s dilaku kan oleh pemilik bangu n an gedu n g dalam ja n gka waktu 30 (t iga pulu h ) hari kalender, atau Pemerintah Daerah jika dalam waktu tersebut tidak dilakukan oleh pemilik.
- (2) Pemilik bangunan gedu n g dikenai denda administratif s etin ggit in ggin ya 10% (sepuluh persen) dari n ilai total ban gu n an gedu n g t er s eb u t berdasarkan berat-rin gan n ya pelanggaran jik a pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penetapan besarnya s a n k s i denda mendapat pertimbangan dari TABG.
- (4) Denda administratif s ebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberlaku kan ju ga kepada pemilik dan/ atau pengguna prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri.
BAB XII - SANKSI DAN DENDA
Pasal 176

- (1) Setiap pemilik dan/ atau pengguna bangunan gedu n g yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini :
- a. diancam dengan pidana penjara palin g la m a 3 (t iga ) t a h u n dan/ atau denda s etin ggi-tin ggin ya 10% (sepu lu h persen) dari nilai ba n gu n a n gedu n g jika ka ren a n ya m en ga kiba tka n keru gia n harta benda orang lain;
- b. diancam dengan pidana penjara palin g lam a 4 (em pat) tah u n dan/atau denda setinggi-tin ggin ya 15% (lim a belas persen) dari nilai bangunan gedu n g jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seu mu r hidup; dan
- c. diancam dengan pidana penjara palin g la m a 5 (lim a ) t a h u n dan/atau denda setinggi-tin ggin ya 20% (du a pu lu h persen) dari nilai ba n gu n a n gedu n g jika ka ren a n ya m en ga kiba tka n h ila n gn ya nyawa orang lain.
- (2) Dalam proses peradilan atas t in d a k a n s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim memperhatikan pertimbangan dari TABG.
- (3) Ancaman pidana dan denda sebagaimana dimaksu d pada ayat (2), diberlaku kan ju ga kepada pemilik prasarana bangunan gedu n g yang berdiri sendiri.
BAB XII - SANKSI DAN DENDA
Pasal 177

- (1) Setiap orang atau badan yang karena kelalaian n ya melanggar ketentu an yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan di bidang bangu nan gedu n g dan Peratu ran Daerah in i seh in gga tidak laik fungsi dapat dipidana kurungan dan/atau pidana denda.
- (2) Pidana ku ru n gan dan / atau pidana denda sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), meliputi :
- a. pidana ku ru n gan palin g la m a 1 (s a t u ) t a h u n dan/ atau pidana denda setinggi-tin ggin ya 1% (satu persen) dari n ilai ban gu n a n gedu n g jika karenanya mengakibatkan keru gian harta benda orang lain;
- b. pidana ku ru n gan palin g la m a 2 (du a ) ta h u n dan/ atau pidana denda s etin ggi-tin ggin ya 2% (du a persen) dari n ilai ban gu n a n gedu n g jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi oran g lain sehingga menimbulkan cacat seumur hidup; dan
- c. pidana ku ru n gan palin g la m a 3 (t iga ) t a h u n dan/ atau pidana denda s etin ggi-tin ggin ya 3% (tiga persen) dari n ilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan matinya orang lain.
- (3) Ancaman pidana ku ru ngan dan/ atau pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberlaku kan ju ga kepada pemilik prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri.
BAB XIII - PENYIDIKAN
Pasal 178

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil t er t en t u di lin gku n ga n Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus s ebagai penyidik u n tuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 t en t a n g Hukum Acara Pidana dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
- (2) Dalam melakukan t u ga s penyidikan, Pejabat s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
- a. menerima la p ora n atau pengaduan dari s es eora n g t en t a n g adanya tindak pidana pelanggaran;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tem pat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. memanggil s es eora n g u n tu k didengar dan diperiksa s ebagai tersangka atau saksi;
- f. mendatangkan orang ahli yang dipergu n akan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
- g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petu nju k dari pen yidik bah wa tidak terdapat bu kti atau peristiwa tersebu t bukan merupakan t in d a k pidana dan s ela n ju tn ya melalu i penyidik m em beritah u kan h al tersebu t kepada pen u n tu t u m u m , tersangka dan keluarganya.
BAB XIV - KETENTUAN LAINNYA
Pasal 179

Penyelenggaraan prasarana bangu nan gedu ng beru pa konstru ksi yan g berdiri s en diri dan t id a k merupakan pelengkap yang menjadi s a t u kesatu an dengan bangunan gedu n g pada s a t u t a p a k kapling/persil melipu ti m en a ra telekom u n ika si, m en a ra / tia n g s a lu ra n u ta m a tega n gan ekstra t in ggi, jembatan penyeberangan, billboard / baliho , dan gerbang kota wajib mengikuti persyaratan dan s t a n d a r t ek n is konstru ksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84,
BAB XIV - KETENTUAN LAINNYA
Pasal 85

, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 92.
BAB XIV - KETENTUAN LAINNYA
Pasal 1

80
- (1) Pembangunan dan penggunaan menara telekomu nikasi mengiku ti peratu ran peru n dan g-u n dan gan di bidan g m en ara telekom u n ikasi melipu ti persyaratan pem ban gu n an dan pen gelolaan m en ara, zon a la r a n ga n pembangunan menara, t a t a cara penggunaan menara bersama, retribu si izin pembangunan menara, pengawasan dan pembangunan menara.
- (2) Persyaratan pembangu nan dan pengelolaan sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), meliputi :
- a. penyedia menara meru pakan penyelenggara telekomu nikasi yang memiliki izin dari in s t a n s i yang berwenang, atau bukan penyelenggara telekomu nikasi yang memiliki su rat izin s ebagai penyedia jasa konstruksi;
- b. zona la r a n ga n pembangunan menara melipu ti kawasan kota s es u a i RTRWK yan g tin gkat kepadatan tin ggi dan sedan g, di a ta s ru m ah penduduk s ebagian atau s elu ru h konstru ksi menara, kawasan pusat Pemerintah Kota, lokasi kantor Pemerintahan kecamatan dan Pemerintahan kelu rah an , dan kawasan pariwisata.
- c. t a t a cara penggunaan bersama menara melipu ti : penyediaan dokumen perjanjian tertu lis bersam a, su rat pern yataan di atas materai mengenai batas waktu yang ditetapkan, kewajiban pemeliharaan dan perawatan, sertifikat laik fu n gsi, pen gawasan dan pengamanan dan t a n ggu n g ja wab atas resiko akibat keruntuhan seluruh atau sebagian konstruksi menara;
- d. penetapan besarnya retribu si IMB menara t elekomunikasi ditetapkan wajib m en giku ti tata cara dan pen gh itu n gan retribu si IMB prasarana bangu nan gedu ng sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 149 ayat (2) huruf b; dan
- e. pengawasan dan pembangunan menara t elekom u n ika s i wajib mengikuti ketentu an s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dan Pasal 112.
- (3) Dalam perencanaan konstru ksi menara, perencana haru s melakukan :
- a. analisis s t r u k t u r u n tu k memeriksa respons stru ktu r t er h a d a p beban-beban yang mungkin bekerja s ela m a u m u r kelayanan s t r u k t u r t er m a s u k b eb a n t et a p , b eb a n s em en ta ra (a n gin , gem p a bumi) dan beban khusus; dan
- b. menentukan jenis, intensitas, dan cara bekerja beban dengan mengikuti SNI yang terkait.
- (4) Persyaratan t ek n is menara t elekom u n ika s i haru s mendapat persetujuan melalui IMB.
BAB XIV - KETENTUAN LAINNYA
Pasal 181

- (1) Lokasi pembangunan menara/ tiang salu ran u tama tegangan ekstra tinggi harus mengikuti RTRWK, RDTRK dan/atau RTBL.
- (2) Persyaratan t ek n is konstru ksi menara/ tiang s a lu r a n u ta m a tegangan ekstra tinggi harus mendapat persetujuan melalui IMB.
- (3) Instansi yan g bertan ggu n g jawab dalam penyediaan listrik h aru s berkoordinasi dengan dinas.
BAB XIV - KETENTUAN LAINNYA
Pasal 182

- (1) Lokasi pembangu nan billboard/baliho dan papan reklame lainnya harus mengikuti RTRWK, RDTRK dan/atau RTBL.
- (2) Persyaratan teknis kon stru ksi billboard/baliho dan papan reklame lainnya harus mendapat persetujuan melalui IMB.
- (3) In s t a n s i ya n g b er t a n ggu n g ja wa b d a la m penyediaan promosi haru s berkoordinasi dengan dinas.
BAB XIV - KETENTUAN LAINNYA
Pasal 183

- (1) Lokasi pembangu nan monu men/ tu gu , gerbang kota dan jem batan penyeberangan harus mengikuti RTRWK, RDTRK dan/atau RTBL.
- (2) Persyaratan teknis konstru ksi m on u m en / tu gu , gerban g kota dan jembatan penyeberangan harus mendapat persetujuan melalui IMB.
- (3) Instansi yang bertanggu ng ja wab dalam penyediaan monumen/ tugu, gerbang kota dan jembatan penyeberangan haru s berkoordinasi dengan dinas.
Bagian Kedua Perizinan
BAB XIV - KETENTUAN LAINNYA
Pasal 184

- (1) IMB prasarana bangu nan gedu ng yan g berdiri sen diri sebagaim an a dimaksud dalam Pasal 179, Pasal 180, Pasal 181, Pasal 182 dan Pasal 183, diterbitkan oleh badan atas dasar permohonan IMB yang
diaju kan oleh pemohon dengan menyertakan rekomendasi dari instansi terkait.
- (2) Rehabilitasi/ ren ovasi dan pelestarian / pem u garan prasarana bangunan gedu ng yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), harus dengan permohonan IMB.
BAB XIV - KETENTUAN LAINNYA
Pasal 185

- (1) Pemeriksaan kelaikan fu n gs i dan perpanjangan SLF prasarana bangunan gedu n g yang berdiri sen diri dilaku kan s etia p 2 (du a ) tahun.
- (2) Ketentu an t a t a cara pemeriksaan kelaikan fu n gs i prasarana bangunan yang berdiri sen diri m en giku ti t a t a cara pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.
BAB XV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 186

- (1) Bangunan gedung dan prasarana bangu nan gedu ng yang berdiri s en diri yang t ela h didirikan dan t ela h memiliki IMB yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini izinnya dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Bangunan gedung dan prasarana bangu nan gedu ng yang berdiri s en diri ya n g tela h d id irik a n s eb elu m b erla k u n ya Pera tu ra n Da erah ini dan belum memiliki IMB :
- a. bangunan gedu ng dan prasarana bangu nan gedu ng yan g berdiri s en diri tid a k di a ta s peru n tu kan lokasi yan g ditetapkan dalam RTRWK, RDTRK dan/ atau RTBL dalam waktu s ela m ba tla m ba tn ya 5 (lim a ) ta h u n , k ecu a li h u n ia n u n tu k ru m ah tin gga l t u n gga l 10 (s epu lu h ) t a h u n s eja k pemberitahuan penetapan RTRWK, pemilik/ penggu na wajib menyesu aikan fu n gsi ban gu n an dengan peruntukan lokasinya;
- b. bangunan gedu ng dan prasarana bangu nan gedu ng yan g berdiri s en diri di a ta s p eru n tu k a n lok a s i ya n g d iteta p k a n d a la m RTRWK, RDTRK dan/ atau RTBL dalam waktu s ela m ba t-la m ba tn ya 5 (lim a ) t a h u n wajib melakukan pemeriksaan kelaikan fu n gs i untuk memperoleh SLF bangunan gedung dan IMB;
- c. bangunan gedu ng dan prasarana bangu nan gedu ng yan g berdiri s en diri di a ta s peru n tu kan yang dilaran g term asu k jalu r h ija u , bantaran s u n ga i, t r ot oa r dan fu n gs i prasarana kota la in n ya dalam waktu 1 (satu) tahun wajib dibongkar oleh pemilik; dan
- d. bangunan gedu ng dan prasarana bangu nan gedu ng yan g berdiri s en diri yang haru s dibongkar s ebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat direlokasi ke peru n tu kan lokasi yang s es u a i dengan fungsinya.
BAB XV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 187

- (1) Bangunan gedung dan prasarana bangu nan gedu ng yang berdiri s en diri ya n g tela h didirikan dan dim an faatkan sebelu m Peraturan Daerah in i berlaku dan memiliki IMB berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya wajib memiliki SLF bangunan gedung.
- (2) Bangunan gedung dan prasarana bangu nan gedu ng yang berdiri s en diri s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan pemeriksaan kelaikan fu n gs i u n tu k memperoleh SLF bangunan gedung.
BAB XV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 188

Dengan berlaku n ya Peraturan Daerah in i, maka Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahu n 2004 ten tan g Pen yelen ggaraan Ban gu n an dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 189

- (1) Untuk kawasan-kawasan tertentu , dengan pertimbangan tertentu dapat ditetapkan peratu ran ban gu n an gedu n g secara kh u su s oleh Walikota berdasarkan RTRWK, RDTRK dengan t et a p memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan t ek n is bangunan gedung.
- (2) Hal-hal yang belu m diatu r atau belu m cu ku p diatu r dalam Peraturan Daerah ini akan diatu r lebih la n ju t dengan Peraturan Walikota sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 190

Peraturan Daerah in i mulai berlaku 1 (satu) t a h u n s eja k t a n gga l diundangkan.
Agar setiap oran g dapat m en getah u in ya, m em erin tah kan pen gu n dan gan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.
Ditetapkan di Malang pada tanggal 16 Mei 2012
WALIKOTA MALANG, ttd.
Drs. PENI SUPARTO, M.AP
Diundangkan di Malang pada tanggal 27 Juni 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,
ttd.
Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19580415 198403 1 012
LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2012 NOMOR 1
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd.
DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Penyelenggaraan bangunan merupakan s u a t u proses kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan bangunan, pelestarian dan pembongkaran.
Peratu ran Daerah t en t a n g Bangunan Gedung ini dimaksu dkan s ebagai alat kendali s ekaligu s pedoman dalam s u a t u proses pembangunan agar tercipta tertib ban gu n an di Kota Malan g. Selam a in i peratu ran daerah yang mengatur s eca ra khusus t en t a n g penyelenggaraan bangu nan gedu ng yang tertib adm in istratif dan tekn is yaitu Peratu ran Daerah Kota Malan g Nom or 1 Tah u n 2004 m asih belu m optimal dan belu m selaras den gan am an at Un dan g-Un dan g Nom or 28 Tahun 2002 t en t a n g Bangunan Gedung dan Peratu ran Pemerintah Nomor 36 Tahu n 2005 ten tan g Peratu ran Pelaksan aan Un dan g-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
Bangunan merupakan u n s u r penting dalam pembinaan dan pembentukan karakter fis ik lin gku n ga n , s eh in gga s es u a i dengan s k a la n ya tertib b a n gu n a n m eru p a k a n u n s u r d a ri tertib lin gk u n ga n s erta bagian di dalam m ewu ju dkan terciptan ya tertib perkotaan . Ban gu n an gedu n g sebagai tem pat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pem ben tu kan watak, perwu ju dan produktivitas, dan ja t i diri manusia. Karena it u , penyelenggaraan bangunan gedu n g perlu diatu r dan dibin a demi kelangsu ngan dan peningkatan kehidu pan serta pen gh idu pan m asyarakat, sekaligu s u n tu k mewujudkan bangunan gedung yang andal, berjati diri, serta seim ban g, serasi, dan selaras dengan lingkungannya.
Bangunan gedu ng meru pakan salah satu wu ju d fisik pem an faatan ru a n g. Oleh karena itu , pen gatu ran bangunan gedung tetap mengacu pada pengatu ran pen ataan ru an g sesu ai den gan peratu ran peru n dan gu n da n ga n . Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedu n g, s etia p bangunan gedu n g haru s
memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangu nan gedung.
Peratu ran Daerah in i bertu ju a n u n tu k mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib, baik secara administratif maupun s eca ra t ek n is , agar t er wu ju d bangunan gedu n g yang fu n gs ion a l, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna, s erta s era s i dan s ela r a s dengan lingkungannya.
Peratu ran Daerah ini m en gatu r ketentu an wewenang, tanggu ng ja wab dan kewajiban, pelaksanaan t en t a n g fu n gs i dan klasifikasi bangunan gedu n g, persyaratan bangunan gedu n g, penyelenggaraan bangunan gedu n g, Tim Ahli Bangunan Gedung, Penyelenggaraan Bangunan Gedung di daerah lokasi bencana, ru m u s penghitu ngan retribu si IMB, peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedu n g, dan pembinaan dalam penyelengaraan bangunan gedu n g, sistem informasi dan data, sanksi serta penyidikan.
Pengatu ran wewenang, t a n ggu n g ja wab dan kewajiban dalam Peratu ran Daerah in i dimaksudkan agar memperjelas wewenang, tanggung ja wab dan kewajiban Walikota dalam penyelenggaraan bangunan.
Pengatu ran fu n gsi ban gu n an gedu n g dalam Peratu ran Daerah in i dimaksudkan agar bangu nan gedu n g yang didirikan dari awal telah ditetapkan fu n gs in ya s eh in gga masyarakat yang akan mendirikan bangunan gedu n g dapat memenuhi persyaratan baik administratif maupun t ek n is bangunan gedu n gn ya dengan efektif dan efis ien , s eh in gga apabila bermaksu d mengu bah fu ngsi yan g ditetapkan h aru s diiku ti dengan peru bahan persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya. Di sam pin g itu , agar pem en u h an persyaratan teknis setiap fu n gs i d a n klasifikasi ban gu n an gedu n g lebif efektif da n efisien , fu n gs i bangunan gedu n g t er s eb u t diklasifikasikan berdasarkan t in gk a t kompleksitas, t in gk a t permanensi, t in gk a t resiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi, ketinggian, dan/atau kepemilikan.
Pengatu ran persyaratan administratif bangunan gedu n g dalam Peratu ran Daerah in i dim aksu dkan agar m asyarakat m en getah u i lebih rin ci persyaratan administratif yang diperlu kan u n tu k mendirikan bangunan gedung, baik dari segi kejelasan statu s tan ah n ya, kejelasan s t a t u s kepemilikan bangunan gedungnya, maupun kepastian hukum bahwa bangunan gedu ng yang didirikan telah m em peroleh persetu ju an
dari Pemerintah daerah dalam bentu k izin mendirikan bangunan gedung.
Pengatu ran pelestarian ban gu n an gedu n g m en jadi pen tin g u n tu k mencegah hilangnya aset Kota Malan g yan g m eru pakan warisan sejarah dan budaya agar ja t id ir i kota t et a p t er ja ga s ebagai bagian dari perjalanan sejarah Indonesia. Sebagai kota yang berada di pintu gerbang menuju kota modern, namu n tetap memelihara nu ansa yang tercatat dalam sejarah masa lalu.
Dalam pelaksanaannya Peratu ran Daerah t en t a n g Bangunan Gedung ini salin g terkait dengan Peratu ran Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Rencana Detail Tata Ru ang Wilayah Kota, Rencana Kawasan Strategis Kota, Peratu ran Zonasi, Rencana Pembangunan dan Pengembangan Peru mahan dan Permukiman di Daerah (RP4D), Retribu si IMB, dan Peratu ran Daerah la in n ya yang relevan sebagai acuan.
Bahwa Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2004 t en t a n g Penyelenggaraan Bangunan, perlu diadakan penyesuaian sehingga perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
PENJELASAN
Pasal 9

## Ayat (1)

Fungsi bangunan gedu ng meru pakan ketetapan pemenu han persyaratan teknis ban gu n an gedu n g baik ditin jau dari segi t a t a bangunan dan lin gku n ga n n ya , maupun keandalan bangunan gedungnya.## Ayat (2)Bangunan gedung fu ngsi hu nian tu n ggal, m isaln ya adalah rumah tinggal tunggal; hunian jamak misalnya rumah deret, ru m ah s u s u n ; hunian sementara misalnya asrama, motel, hostel; hunian campuran misalnya ru m ah t ok o, ru m a h kantor.Rumah t in gga l s ederh an a atau ru m ah deret s ederh an a dalam ketentu an in i adalah ru m ah tin ggal tidak bertin gkat dengan total lu as lan tai m a ksim al 36 m † (tiga pu lu h en a m meter persegi) dan total lu as tan ah m aksim al 72 m † (tu ju h puluh dua meter persegi).Rumah deret sederhana adalah ru m ah deret yang terdiri lebih dari dua u n it hunian t id a k bertin gkat yang konstruksinya sederhana dan menyatu satu sama lain.## Ayat (3)## Cukup jelas.## Ayat (4)Bangunan gedu ng perkantoran, yaitu melipu ti : perkan toran swasta, perkantoran niaga, dan sejenisnya.Bangunan gedu n g perdagangan, yaitu melipu ti : Pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, mall , dan sejenisnya.Bangunan gedung perindu strian, yaitu melipu ti : in du s tri kecil, industri sedang, industri besar/berat, dan sejenisnya.Bangunan gedung perhotelan, yaitu melipu ti : h otel, m otel, hostel, penginapan, dan sejenisnya.Bangunan gedung wisata dan rekreasi.Bangunan gedung terminal, yaitu melipu ti : stasiu n kereta api, t er m in a l bus, h alte, t er m in a l u dara, pelabu h an la u t , dan sejenisnya.Bangunan gedu n g t em pat penyimpanan, yaitu melipu ti : gudang, gedung tempat parkir dan sejenisnya.## Ayat (5)Bangunan gedung pelayanan pendidikan, yaitu melipu ti : s ekolah t a m a n kanak-kanak, s ekolah dasar, s ekola h lanjutan, sekolah tinggi/universitas, dan sejenisnya.Bangunan gedu n g pelayanan kesehatan, yaitu melipu ti: puskesmas, poliklinik, ru m ah sakit pen didikan , ru m ah sakit bersalin, rumah sakit kelas A, B, C, dan D, dan sejenisnya.Bangunan gedung kebudayaan, yaitu melipu ti : m u seu m , gedung kesenian, dan sejenisnya.Bangunan gedung laboratorium.Bangunan gedu n g pelayanan u m u m , yaitu melipu ti: terminal, stasiun, bandara, dan sejenisnya.## Ayat (6)Contoh bangunan u n tu k kepentingan nasional s eperti : Is t a n a Kepresidenan, gedu n g kedutaan besar RI, dan s ejen is n ya . Men teri m en eta pka n pen yelen gga ra a n ba n gu n a n gedu n g fu n gs i kh u s u s dengan mempertimbangkan usulan dari instansi berwenang terkait.## Ayat (7)Yang dimaksud dengan lebih dari satu fungsi adalah apabila s a t u bangunan gedu ng mempu nyai fu ngsi u tam a gabu n gan dari fu n gsi-fu n gs i hunian, keagamaan, u saha, sosial dan budaya, dan/atau fungsi khusus.Bangunan gedung lebih dari satu fu n gsi an tara lain adalah bangunan gedu n g ru m ah -toko (r u k o), atau bangunan gedu n g ru m a h -ka n tor (ru ka n ), a ta u bangunan gedu ng malapartemen-perkantoran, bangu nan gedu ng mal-perhotelan, dan sejenisnya.Ayat (8)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 10

## Ayat (1)

Kelengkapan prasarana bangunan gedu n g, yaitu jen is , ju m la h / volu m e/ ka pa s ita s , disesu aikan dengan fu n gs i bangunan gedu n g dan persyaratan lin gku n ga n lokasi bangunan gedung sesuai ketentuan yang berlaku.Ayat (2)Cukup jelas.## Ayat (3)Permohonan IMB prasarana bangunan gedung dapat diaju kan lebih dahulu jika mendesak untuk kepentingan pengamanan lokasi atau terhadap keselamatan lingku ngan, seperti tanggul/ retaining wall agar tidak terjadi longsor.Ayat (4)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 11

Ayat (1)

Klasifikasi ban gu n an gedu n g m eru pakan pengklasifikasian lebih la n ju t dari fu n gs i bangunan gedu n g, agar dalam pembangunan dan pemanfataan bangunan gedu n g dapat lebih ta ja m da la m pen eta pa n persya ra ta n a dm in is tra tif da n t ek n is n ya yang harus diterapkan. Dengan ditetapkannya fu n gs i dan klasifikasi bangunan gedu n g yang akan dibangun, maka pemenu han persyaratan administratif dan teknisnya dapat lebih efektif dan efisien.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelasAyat (6)Pemerintah Daerah dapat menetapkan su atu lokasi sebagai daerah bencana dan menetapkan la r a n ga n membangun pada batas waktu t er t en t u atau t a k t er b a t a s dengan pertimbangan keselamatan dan keamanan demi kepentingan u mu m atau menetapkan persyaratan khu su s t a t a ca r a p em b a n gu n a n a p a b ila d a er a h ter s eb u t tela h d in ila i tidak membahayakan.Ayat (7)Penetapan KDB dimaksu dkan u ntu k m em en u h i persyaratan keandalan bangunan gedu n g; keselamatan dalam hal bahaya kebakaran, banjir, air pasan g, dan / atau t s u n ami; kesehatan dalam h a l s ir k u la s i u dara, pencahayaan, dan s a n it a s i; kenyamanan dalam hal pandangan, kebisingan,dan getaran; kem u dah an dalam h al aksesibilitas dan akses evakuasi; keserasian dalam hal perwujudan wajah kota; ketin ggian bahwa makin tinggi bangu nan ja r a k bebasnya makin besar.Penetapan KDB dimaksudkan pula u n tu k memenuhi persyaratan keamanan misalnya pertimbangan keamanan, s eh in gga ketin ggian bangunan gedung di sekitarnya tidak boleh melebihi ketinggian tertentu.Ayat (8)Ketin ggian bangunan gedu n g adalah t in ggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu.Ayat (9)Cukup jelas.Ayat (10)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 12

Yang dimaksu d Type I Konstru ksi Ran gka Tah an Api ialah type konstru ksi di m an a beban-beban dipiku l oleh kolom-kolom dan balok-balok atau din din g-din din g beton bertu lan g di m an a kolom kolom dan balok-balok atau din din g ya n g dim a ks u d digu n a ka n s ebagai selu bu n g ( s h a aft en clos u res ) m elipu ti ta n gga , lift d a n la in lu ba n g vertika l d a n b a gia n -b a gia n s tru k tu r ya n g d im a k s u d terd iri dari beban- beban tah an api yan g m em pu n yai ketah an an t id a k kurang dari, dalam hal :

- a. Kolom (term asu k din din g beton bertu lan g ya n g bekerja seba ga i kolom) bagian s t r u k t u r memikul dinding, dinding tahan api dan dinding pemisah 4 jam;- b. Dinding panil luar, balok-balok induk, balok-balok anak, portal atap dan selu bu n g ta k m em iku l beba n m elipu ti ta n gga lift da n lain-lain lubang vertikal 3 jam;- c. Dinding panil yang menghadap ja la m u m u n dan din din gdin din g yang leta kn ya t id a k kurang 3 meter dari batas halaman yang lain peru n tu kkan n ya, jika din din g tersebu t di bagi pada tiap tin gkat oleh lan tailan tai h orizon ta l da ri 60 cm kelu ar garis din din g atau oleh din din g horizontal yang t in ggin ya tid a k k u ra n g d a ri 8 0 cm m em p u n ya i d a ya ta h a n a p i bagi bangunan-bangunan klas 6, klas 7 dan klas 8, t id a k kurang dari pada 3 jam ; dan dalam bagi ban gu n an -bangunan klas 3, klas 4, klas 5 kurang daripada 2 jam.Yang dimaksud Type II Konstru ksi Dinding Pemikul yang terlindung ialah t yp e kontru ksi yan g din din g-din din gn ya t er d ir i dari pasangan din din g (batu bata dan s ejen is n ya ) atau beton bertu lan g dan bagian -bagian stru ktu r yan g dim aksu d terdiri dari bahan tahan api yang m em pu n yai ketah an an tidak ku ran g dari dalam hal :- a. Dinding luar, dinding tahan api, dan dinding pemisah - 4 jam;- b. Dinding-dinding pemiku l sloof-sloof portal dan kolom-kolom atau balok-balok memikul dinding - 3 jam;- c. Dinding panil, kolom-kolom dan balok-balok dan s elu b u n g, meliputi tangga, lift dan lubang-lubang vertikal lain - 2 jam;- d. Rangka-rangka atap berikut kolom-kolom dan balok-balok yang bersangkutan - 2 jam.Yang dimaksu d Type III Kontru ksi Biasa/ sederh an a ialah type konstru ksi yan g din din g-din din g lu a rn ya m em pu n ya i da ya ta h a n api-3 ja m dan konstru ksi bagian dalamnya s elu ru h n ya atau s ebagian t er d ir i dari kayu atau baja t a k t er lin d u n g dan beton bertulang dipikul oleh baja tak terlindung;Yang dimaksud Type IV Konstru ksi baja/ besi tak t er lin d u n g ia la h t yp e konstru ksi di m an a beban -beban dipiku l oleh rangka baja atau la in s ejen is logam yang tidak dilin du n gi terh adap api dan din din g-din din g lu a r dan atapnya t er d ir i dari asbestos, lembaran logam atau lain bahan tahan api;Yang dimaksu d Type V Konstru ksi Kayu ialah type kon stru ksi yang bagian bagian stru ktu rn ya dan bagian -bagian n ya terdiri dari kayu/ bambu, ju ga t er m a s u k s etia p konstru ksi s ejen is yang mempunyai lapisan luar daya tahan api.
PENJELASAN
Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.## Ayat (2)Pengusulan fu n gs i dan klasifikasi bangunan gedu n g dicantu mkan dalam Permohonan Izin Mendirikan Bangu nan Gedung. Dalam hal pemilik bangunan gedu n g berbeda dengan pemilik t a n a h , maka dalam Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung haru s ada persetu juan pemilik t a n a h . Usulan fu n gs i dan klasifikasi bangunan gedu n g diu su lkan oleh pem ilik dalam ben tu k ren can a tekn is bangunan gedung.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Dalam mengajukan permohonan izin mendirikan bangu nan gedu n g, s ta tu s h a k a ta s ta n a h n ya h a ru s d ilen gk a p i d en ga n gambar yang jela s mengenai lokasi t a n a h bersangkutan yang memuat ukuran dan batas-batas persil.Ayat (3)Perjanjian pemanfaatan t a n a h berisi persetu ju an dari pemilik t a n a h , bahwa pemilik t a n a h menyetujui pemilik bangunan gedu n g u n tu k mendirikan bangunan gedu n g dengan fu n gsi yan g disepakati, yan g tertu an g dalam s u r a t perjanjian pemanfaatan t a n a h antara calon pemilik bangunan gedung dengan pemilik tanah.Ayat (4)Perjanjian tertu lis in i menjadi pegangan dan haru s ditaati oleh kedua belah pih a k s es u a i dengan peratu ran perundang-undangan yang mengatur hukum perjanjian.Ayat (5)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 18

Ayat (1)

Surat Bu kti Kepem ilikan Ban gu n an Gedu n g Fu n gsi Kh u su s diterbitkan oleh Pemerintah, dalam hal in i Kementerian Pekerjaan Umum.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.Ayat (7)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19

Ayat (1)

Izin mendirikan bangunan (IMB) adalah s u r a t bukti dari Pemerintah daerah bahwa pemilik bangu nan gedu ng dapat mendirikan bangunan s es u a i fu n gs i dan klasifikasi yang t ela h d iteta p k a n d a n b erd a s a rk a n ren ca n a tek n is b a n gu n a n gedu n g yang t ela h disetu ju i oleh Pemerintah daerah. Penyelenggaraan bangu nan gedu ng fu ngsi khu su s den gan mempertimbangkan usulan dari instansi berwenang terkait dan ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.Penetapan fu n gsi ban gu n an gedu n g oleh Pem erin tah daerah diberikan dalam proses perizin an mendirikan bangunan gedung.Sebelu m mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan gedu ng, setiap oran g h aru s su dah m em iliki su rat keterangan rencana kota yang diperoleh secara cepat dan t a n p a biaya. Su rat keteran gan ren can a kota diberikan oleh Pemerintah daerah berdasarkan gambar peta lokasi tem pat bangunan gedu n g yang akan didirikan oleh pemilik dan disetu ju i s etela h s es u a i d en ga n k eb ija k a n ren ca n a k ota d a ri RTRWK, RDTRKP sampai dengan RTBL.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Prasarana adalah kelengkapan dasar fis ik lin gku n ga n hunian yang memenu hi standar tertentu u n tu k kebu tu h an bertempat tinggal yan g layak, seh at, am an , dan nyaman, antara lain: jaringan jalan, jaringan saluran pembuangan air lim bah , ja rin ga n s a lu r a n pembuangan air hu jan (drain ase); dan tempat pembuangan sampah.Sarana adalah fa s ilit a s dalam lin gku n ga n h u n ia n yang berfu n gsi u n tu k mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidu pan s os ia l, budaya, dan ekonomi, antara la in : s a r a n a perniagaan/ perbelanjaan, s a r a na pelayanan u m u m dan pemerintahan, sarana pendidikan, s a r a n a kesehatan, sarana peribadatan, saran a rekreasi dan olah raga, s a r a n a pemakaman, sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau, dan sarana parkir.Utilita s u m u m adalah kelengkapan penunjang u n tu k pelayanan lin gku n ga n hunian, antara la in : ja r in ga n air bersih , ja r in ga n lis t r ik , ja r in ga n t elepon , ja r in ga n gas, ja r in ga n t r a n s p or t a s i, pemadam kebakaran, dan s a r a n a penerangan jalan umum.Ayat (7)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25

Ayat (1)

Ketin ggian bangunan gedung u ntu k lokasi ren dah , lokasi s edan g dan lokasi t in ggi diten tu kan berdasarkan ju m la h kuantitatif bangunan dengan klasifikasi bangunan ketin ggian t er s eb u t yang telah dijelaskan dalam
PENJELASAN
pasal 11 ayat (8).

Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26

Ayat (1)

Letak garis s em padan bangunan gedu n g t er lu a r u n tu k daerah di s epan ja n g ja la n , diperhitu n gkan berdasarkan lebar ru a n g m ilik ja la n d a n p eru n tu k a n lok a s i, s erta d iu k u r dari batas ruang milik jalan.Ayat (2)Pertimbangan keselamatan dalam penetapan garis sempadan melipu ti pertimbangan t er h a d a p bahaya kebakaran, banjir, air pasang dan/ atau keselamatan la lu lintas.Pertimbangan kesehatan dalam penetapan garis sempadan melipu ti pertim ban gan s ir k u la s i u dara, pen cah ayaan , dan sanitasi.Pertimbangan kenyamanan dalam hal pandangan, kebisingan, dan getaran.Pertimbangan kemu dahan dalam hal aksesibilitas dan akses evakuasi; keserasian dalam hal perwujudan wajah kota; ketin ggian bahwa makin tinggi bangu nan ja r a k bebasnya makin besar.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.Ayat (7)Cukup jelas.Ayat (8)Cukup jelas.Ayat (9)Cukup jelas.Ayat (10)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Letak garis s em padan bangunan gedu n g t er lu a r u n tu k daerah s epan ja n g s u n ga i/ d a n a u , diperhitu n gkan berdasarkan kondisi s u n ga i, leta k s u n ga i, dan fu n gs i kawasan, serta diukur dari tepi sungaiAyat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Dalam hal in i jarin gan u tilita s u m u m ya n g terleta k di ba wa h permukaan t a n a h , antara la in ja r in ga n t elepon , ja r in ga n lis t r ik , ja r in ga n gas, dll, ya n g m elin ta s a ta u akan dibangu n melintas kaveling/persil/kawasan yang bersangkutan.
PENJELASAN
Pasal 34

Ayat (1)

Pertimbangan t er h a d a p karakteristik arsitektu r dan lin gku n ga n yang ada di s ekita r bangunan gedu n g dimaksudkan untuk lebih menciptakan kualitas lingkungan, s eperti melalu i harmonisasi nilai dan gaya arsitektu r, penggunaan bahan, warna dan tekstu r eksterior ban gu n an gedu n g, s erta penerapan penghematan energi pada bangunan gedung. Pertimbangan terhadap estetika bentu k dan karakteristik arsitektu r dan lin gku n ga n yang ada di s ekita r bangunan gedu n g dimaksudkan u n tu k lebih menciptakan kualitas lin gku n ga n , s eperti melalu i harmonisasi nilai dan gaya arsitektu r, pen ggu n aan bah an , warna dan t ek s t u r eksterior bangunan gedu n g, s erta penerapan penghematan energi pada bangunan gedung.Ayat (2)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 35

Ayat (1)

Perencanaan t ek n is bangunan gedu n g adalah kegiatan penyusunan rencana t ek n is bangunan gedu n g s esuai dengan fu n gsi dan persyaratan tekn is yan g ditetapkan salah s a t u n ya atas dasar kelayakan lin gku n ga n hidu p, s ebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.Ayat (2)Bangunan gedu n g yang menimbulkan dampak penting t er h a d a p lin gku n ga n , s os ia l, ekonomi dan budaya adalah bangunan gedung yang dapat menyebabkan :- a. peru bahan pada s ifa t -s ifa t fis ik dan/ atau hayati lin gku n ga n , yang melampaui baku mutu lin gku n ga n menurut peraturan perundangundangan;- b. peru bahan mendasar pada komponen lingku ngan yang melampaui kriteria yang diaku i berdasarkan pertimbangan ilmiah;- c. t er a n ca m dan/ atau punahnya s p es ies -s p es ies yang la n gka da n / a ta u en d em ik, da n / a ta u d ilin d u n gi m en u ru t peratu ran peru n dan g-u n dan gan atau keru sakan h abitat alaminya;- d. keru sakan atau gangguan t er h a d a p kawasan lin d u n g (s eperti h u ta n lin d u n g, ca ga r a la m , ta m a n nasional, dan s u a k a margasatwa) yang ditetap-kan menu ru t peratu ran perundang-undangan;- e. keru sakan atau punahnya benda-benda dan bangu nan gedung peninggal-an sejarah yang bernilai tinggi;- f. peru bahan areal yan g m em pu n yai n ilai kein dah an alam i yang tinggi;- g. t im b u ln ya konflik atau kontroversi dengan masyarakat dan/atau Pemerintah.- h. peru bahan pada s ifa t -s ifa t fis ik dan/ atau hayati lin gku n ga n , yang melampaui baku mutu lin gku n ga n menurut peraturan perundangundangan;- i. peru bahan mendasar pada komponen lingku ngan yang melampaui kriteria yang diaku i berdasarkan pertimbangan ilmiah;- j. t er a n ca m dan/ atau punahnya s p es ies -s p es ies yang la n gka da n / a ta u en d em ik, da n / a ta u d ilin d u n gi m en u ru t peratu ran peru n dan g-u n dan gan atau keru sakan h abitat alaminya;- k. keru sakan atau gangguan t er h a d a p kawasan lin d u n g (s eperti h u ta n lin d u n g, ca ga r a la m , ta m a n nasional, dan s u a k a margasatwa) yang ditetap-kan menu ru t peratu ran perundang-undangan;- l. keru sakan atau punahnya benda-benda dan bangu nan gedung peninggal-an sejarah yang bernilai tinggi;- m. peru bahan areal yan g m em pu n yai n ilai kein dah an alam i yang tinggi;- n. t im b u ln ya konflik atau kontroversi dengan masyarakat dan/atau Pemerintah.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 36

Ayat (1)

Rencana tata bangu nan dan lin gku n gan digu n akan u n tu k pengendalian pemanfaatan ru a n g s u a t u lin gku n ga n / kawasan, menindaklanjuti rencana rin ci t a t a ru a n g dan s ebagai panduan rancangan kawasan dalam rangka perwujudan kualitas bangunan gedung dan lingkungan yang berkelanju tan dari aspek fu n gsion al, sosial, ekon om i, da n lin gku n ga n ba n gu n a n gedu n g term a s u k ekologi da n ku a lita s visual.Rencana t a t a bangunan dan lin gku n ga n memuat persyaratan t a t a bangunan yang t er d ir i atas ketentu an program bangu nan gedu ng dan lin gku n gan , ren can a u m u m dan panduan rancangan, rencana in vestasi, ketentu an pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.Rencana Tata Bangu nan dan Lin gku n gan (RTBL) diperlu kan sebagai perangkat pengendali pertu m bu h an serta m em beri panduan terhadap wu ju d bangu nan dan lin gku n gan pada s u a t u kawasan. RTBL disu su n s etela h s u a t u produk perencanaan t a t a ru a n g kota disahkan oleh Pemerintah Daerah setempat sebagai Peraturan Walikota.Rencana t a t a bangunan dan lin gku n ga n ditetapkan oleh Pemerintah daerah dan dapat disu su n berdasarkan kemitraan Pemerintah daerah, s wasta, dan/ atau masyarakat s es u a i t in gk a t permasalahan pada lingkungan/kawasan yang bersangkutan.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Persyaratan kemampuan mendukung beban muatan selain beban berat sen diri, beban m an u sia, dan beban baran g ju ga u n tu k m en du ku n g beba n ya n g tim bu l a kiba t perila ku a la m s eperti gempa (t ek t on ik / vu lkan ik) dan angin ribu t/ ba da i, menurunnya kekuatan material yang disebabkan oleh penyusutan, relaksasi, kelelah an , dan perbedaan panas, s erta kemungkinan t a n a h lon gsor, banjir, dan bahaya kerusakan akibat serangga perusak dan jamur.Persyaratan kemampuan bangunan gedu n g dalam pencegahan dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir perlu diterapkan s is t em proteksi pasif dan s is t em proteksi aktif.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 38

Ayat (1)

Stru ktu r ba wah yaitu stru ktu r kon stru ksi ba n gu n a n gedu n g yang terletak di dalam tan ah atau basem en , seperti pon dasi, sloof.Stru ktu r a ta s bangunan gedung yaitu stru ktu r kon stru ksi bangunan gedu n g yang terletak diatas permukaan tanah seperti kolom, balok dan atap.Ayat (2)Daktail m eru pakan kem am pu an stru ktu r ban gu n an gedu n g u n tu k mempertahankan kekuatan dan kekakuan yang cu ku p, s eh in gga s t r u k t u r gedu n g t er s eb u t t et a p berdiri walaupun s u d a h berada dalam kondisi di ambang keruntuhan.Ayat (3)Bagian dari stru ktu r seperti ran gka, din din g geser, kolom , balok, lantai, lantai tanpa balok, dan kombinasinya.
PENJELASAN
Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan s t a b il adalah kondisi bangu nan gedu n g ya n g tida k m u da h tergu lin g, m irin g, terges er s ela m a umur bangunan yang direncanakan.Yang dimaksud dengan kuat/ kokoh adalah kondisi s t r u k t u r bangunan gedu n g yang kemungkinan t er ja d in ya kegagalan s t r u k t u r bangunan gedu n g s a n ga t kecil, yang keru sakan s t r u k t u r n ya masih dalam batas-batas persyaratan teknis yan g m asih dapat diterim a selam a u m u r bangunan yang direncanakan.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 54

Ayat (1)

Sistem proteksi pasif adalah s u a t u s is t em proteksi kebakaran pada bangunan gedu n g yang berbasis pada disain s t r u k t u r dan arsitektu r seh in gga bangunan gedung it u s en diri s eca ra s t r u k t u r a l s t a b il dalam waktu t er t en tu dan dapat menghambat penjalaran api s erta panas bila terjadi kebakaran.Sistem proteksi aktif dalam mendeteksi kebakaran adalah s is t em deteksi dan alarm kebakaran, s edan gkan s is t em proteksi aktif dalam m em adam kan kebakaran adalah sistem hidran, hose-reel, s is t em s p r in k ler , dan pemadam api ringan.Untuk mendukung efektivitas s is t em proteksi pasif dipertimbangkan adanya jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran dan/ atau ja la n belakang (brandgang) yang dapat dipakai u n tu k evaku asi dan /atau pemadaman api.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas .##
PENJELASAN
Pasal 55

Ayat (1)

Penggunaan bahan bangu nan u ntu k fu n gsi dan klasifikasi bangunan gedu n g t er t en t u t er m a s u k penggunaan bahan bangunan t a h a n api haru s melalu i pengujian yang dilakukan oleh lembaga pengujian yang terakreditasi.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas .
PENJELASAN
Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas .Ayat (6)Yang dimaksud bangunan gedu n g u n tu k kepentingan umum misalnya: hotel, perkantoran, mall, apartemen.Ayat (7)Cukup jelas.Ayat (8)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Sistem penghawaan ju ga mempertimbangkan prin sipprinsip penghematan energi dalam bangunan gedung.Ayat (3)Sistem pencahayaan ju ga mempertimbangkan prin sipprinsip penghematan energi dalam bangunan gedung.Pencahayaan alami dapat beru pa bukaan pada bidang din din g, din din g t em bu s cahaya, dan/ atau atap t em bu s cahaya.Pencahayaan buatan merupa kan pencahayaan yang bersumber dari sumber daya buatan.Pencahayaan daru rat yang beru pa lam pu daru rat dipasan g pada lobby dan koridor; atau pada ru a n ga n yang mempunyai luas lebih dari 300m2.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Penggunaan bahan bangunan yang t id a k menimbulkan bahan-bahan berbahaya atau mengandung bahan-bahan yang dapat m en ggan ggu keseh atan pen ggu n a seperti bah an chrysotile, amosite, chrocidolite dan jenis asbes lainnya yang dapat mengganggu sistem pernapasan.##
PENJELASAN
Pasal 66

Ayat (1)

Tidak m em en u h i syarat artin ya tida k da pa t m em a ksim a lka n penghawaan secara maksimal.Persyaratan ventilasi mekanik/buatan, antara lain :- a. Penempatan fan sebagai ventilasi mekanik/ bu atan h aru s memungkinkan pelepasan udara kelu ar dan masu knya udara segar, atau sebaliknya;- b. Bilamana digu n a ka n ventilasi mekanik/ bu atan, s is t em t er s eb u t haru s bekerja t er u s menerus s ela m a ru a n g tersebut dihuni;- c. Penggunaan ventilasi mekanik/ bu atan haru s memperhitungkan besarnya pertu karan u dara yang disarankan u n tu k berbagai fu n gs i ru a n g dalam bangunan gedung;- d. Bangunan atau ru ang parkir tertu tu p h aru s dilen gkapi dengan s is t em ventilasi mekanik/ bu atan u n tu k pertukaran udara; dan- e. Gas bu an g m obil pada setiap lan tai ru a n g pa rkir ba wa h t a n a h (basemen) tidak boleh mencemari udara bersih pada lantai lainnya.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 68

Ayat (1)

Tin gkat ilu m in a s i atau t in gk a t pencahayaan pada s u a t u ru a n ga n pada u m u m n ya didefin isikan s ebagai t in gk a t pencahayaan rata-rata pada bidang kerja. Yang dim aksu d dengan bidang kerja adalah bidan g h orizon tal im ajin er yan g terletak 0,75 m di atas lantai pada seluruh ruangan.Silau s ebagai akibat penggunaan pencahayaan alami dari s u m ber s in a r matahari langsu ng, lan git yan g cerah , objek lu a r , maupun dari pantu lan kaca dan s ebagain ya, perlu dikendalikan agar tidak m en ggan ggu tin gkat ilu m in asi yan g dipersyaratkan s es u a i fu n gs i ru a n g dalam bangunan gedung.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 70

Ayat (1)

Perencanaan pembuangan air kotor pada bangu nan gedu n g baru , atau kelompok bangunan gedu n g baru , t id a k diperbolehkan mengganggu s is t em yang t ela h ada dan berfu n gsi n orm a l di lin gku n ga n . J ika dalam penghitu ngan debit t id a k mungkin diin tegrasikan ke s is t em yang telah ada, pemilik ban gu n an gedu n g h aru s m en gaju kan ren can a sistem yang dapat disetujui oleh Pemerintah Kota.Pertimbangan tingkat bahaya air kotor dan / atau air lim bah diwuju dkan dalam bentu k s is t em pengolahan dan pembuangannya.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.Ayat (7)Cukup jelas.Ayat (8)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 72

Ayat (1)

Sistem penampungan yang memenuhi kelayakan fu n gs i bangunan gedu n g artin ya haru s memenuhi s egi keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan kemu dahan yang s es u a i dengan fu n gsi ban gu n an gedu n g yan g ditetapkan . Beban s is t em penampungan haru s disesu aikan dengan beban yang haru s dipiku l s t r u k t u r bangunan gedu n g. Kenyamanan dari s egi kecu ku pan kebutuhan air bersihyang ditan ggu n g fu n gs i bangunan gedu n g t er s eb u t . Kesehatan dari su m ber dan bah an m aterial pen am pu n gan air ya n g tid a k b erb a h a ya d a n m en cem a ri. Serta k em u d a h a n dalam hal pembersihan penampungan air.Fasilitas penampungan dan/ atau pengolahan s a m p a h disediakan pada setiap ban gu n an gedu n g dan / atau terpadu dalam suatu kawasan.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 74

Ayat (1)

Permeabilitas tan ah adalah daya serap tan ah terh adap air hujan.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Untuk daerah yang tin ggi m u ka air tan ah n ya ku ran g dari 3 m, a ta u p erm ea bilita s ta n a h n ya k u ra n g d a ri 2 cm / ja m , a ta u persyaratan ja r a k n ya t id a k memenuhi syarat, maka air hujan lan gsu n g dialirkan ke sistem pen am pu n gan air h u ja n t er p u s a t s eperti waduk, dsb, melalu i s is t em drainase lingkungan/kota.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.Ayat (7)Cukup jelas.Ayat (8)Cukup jelas.Ayat (9)Cukup jelas.Ayat (10)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Sirku lasi antar ru a n g horizontal beru pa loron g, lobby, s ela s a r , dan lain n ya. Sirku la si ru a n g a n ta r vertika l beru pa lift, elevator, escalator, tangga.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Pengatu ran t er h a d a p kebisin gan dimulai sejak dari tah ap perencanaan teknis, baik m elalu i desain ban gu n an gedu n g maupun melalui penataan ru ang kawasan. Penataan ru an g kawasan dilakukan dengan menempatkan bangunan gedung yang karena fu n gs in ya menimbulkan kebisin gan , s eperti pabrik dan ben gkel ditem patkan pada zon a in du stri, ban dar u dara ditempatkan pada zona yang cu ku p ja u h dari lin gku n ga n permukiman. Pembangunan ja la n bebas hambatan/ tol di lin gku n gan permukiman atau pu sat kota yang s u d a h t er b a n gu n , maka ja la n t er s eb u t haru s dilen gkapi den gan s a r a n a peredam kebisingan akibat laju kendaraan bermotor.Yang dimaksud dengan su mber bising adalah su m ber su ara mengganggu berupa dengu ng, gema, atau gau ng/ pantu lan suara yang tidak teratur.Untuk bangunan gedu ng yang didirikan pada lokasi yang mempunyai t in gk a t kebisin gan yang mengganggu, pengatu rannya dimulai s eja k t a h a p perencanaan t ek n is , baik melalu i desain bangunan gedu n g maupun melalu i penataan ru a n g kawasan dengan memperhatikan batas ambang bisin g, misalnya batas ambang bisin g u n tu k kawasan permukiman adalah sebesar 60 dB diu ku r sejau h 3 meter dari sumber suara.Arsitektu r ban gu n an gedu n g dan / a ta u ru a n g-ru a n g d a la m bangunan gedu n g, s erta penggunaan peralatan dan/ atau bahan u n tu k mewujudkan t in gk a t kenyamanan yang diin gin ka n dalam menanggulangi gangguan kebisin gan , t et a p m em p ertim ba n gka n pem en u h a n terh a da p pers ya ra ta n keselamatan, kesehatan, dan kemudahan s es u a i dengan fungsi bangunan gedung yang bersangkutan.##
PENJELASAN
Pasal 79

Ayat (1)

## Huruf aPada prin sipn ya kebutuhan ru a n g u n tu k gerak manusia (sirku lasi) rata-rata adalah 20% dari ru an g efektif.## Huruf bUkuran lebar anak t a n gga yang memenuhi persyaratan kenyamanan adalah s ekita r 29-30 cm, s edan gkan u ku ra n t in ggi anak t a n gga s ekita r 1617,5 cm.## Huruf cCukup jelas.Huruf d cukup jelas.Huruf eCukup jelas.## Huruf fRaillin g/ balu strade t a n gga dan pengaman la in n ya haru s dapat menjamin keselamatan teru tama anakanak pada din din g kaca, balkon , dan tan gga den gan tinggi dan kerapatan materialnya.Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 82

Ayat (1)

Huruf aGetaran berasal dari s u m ber getar t et a p s eperti: genset, AHU, m esin lif, dan su m ber getar tidak tetap s eperti: kereta a pi, gem pa , pes a wa t terba n g, kegia ta n konstru ksi. Un tu k m en dapatkan tin gkat ken yam an an t er h a d a p getaran yang diakibatkan oleh kegiatan dan/atau penggunaan peralatan dapat di atasi dengan mempertimbangkan penggunaan s is t em peredam getaran, baik melalu i pemilihan s is t em konstru ksi, pemilihan dan penggunaan bahan, maupun dengan pemisahan.Huruf bAlat tra n s porta s i ya n g d im a k s u d d a p a t b eru p a k ereta api/rel dan pesawat terbang. Peralatan produksi dapat berupa mesin-mesin pabrik/bengkel.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 91

Ayat (1)

Pada prin sipn ya bangunan gedu n g la m a dan/ atau adat memiliki kelengkapan persyaratan administratif yang s ederh an a, n a m u n jika t id a k ada, Pemerintah Kota dapat memberi kesempatan untuk mengurus pembuatan dokumen untuk kekuatan hukum bangunan gedung tersebut.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 94

Ayat (1)

Bangunan gedung semi permanen adalah bangu nan gedu ng yang karena fu n gs in ya diren can akan mempunyai u m u r la ya n a n di a ta s 5 (lim a ) ta h u n s a m p a i d en ga n 10 (s epu lu h ) t a h u n . Dengan demikian konstru ksi bangunan gedu n g dibu at bersifat s em i permanen dengan bahan bangunan yang sesuai, namun dapat ditingkatkan menjadi permanen.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 95

Ayat (1)

Bangunan gedung darurat atau sementara adalah bangunan gedu n g yang karena fu n gs in ya diren can akan mempunyai u m u r la ya n a n s a m p a i dengan 5 (lim a ) t a h u n . Bangunan gedu n g daru rat dapat didirikan di lokasi yang peru n tu kan n ya s em en ta ra karena dimaksudkan u n tu k menjaga kelangsu ngan kegiatan u n tu k n an tin ya dipu lih kanatau dibongkar. Contoh : bangunan kios s em en ta ra didirikan di ja la n kompleks pertokoan atau pasar u n tu k pembangunan baru atau renovasi bangu nan gedu ng yang t id a k m em en u h i p ers ya ra ta n , a ta u k a ren a k eb u tu h a n ru a n g yang meningkat. Oleh karena it u konstru ksin ya dibu at bersifat tida k perm a n en den ga n ba h a n ba n gu n a n ya n g tida k bertahan lama tingkat keawetannya.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 96

Ayat (1)

## Huruf aUmur layanan di atas 5 (lim a) tah u n sam pai den gan 10 (s epu lu h ) t a h u n adalah s ebagai perkiraan konstru ksi dapat bertah an m en capai 5 (lim a) sam pai dengan 10 (s epu lu h ) t a h u n jika t id a k ada bencana yang mempengaruhinya.## Huruf bCukup jelas.## Huruf cMasa pemanfaatan maksimum 3 (tiga) tahu n adalah waktu penggu naan sementara jangka menengah yang ditetapkan dalam penerbitan IMB. Contoh : u n tu k penerbitan IMB bangu nan gedu n g an ju n gan pam eran yang berlangsu ng s a m p a i dengan 3 (t iga ) bulan walaupun dengan bahan bangunan berku alitas permanen s eperti baja. Direksi keet dapat ju ga dibangun dengan bahan bangu nan u ntu k konstru ksi permanen untuk proyek multiyears.Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 97

Ayat (1)

Bangunan gedung darurat atau sementara adalah bangunan gedu n g yang karena fu n gs in ya diren can akan mempunyai u m u r la ya n a n s a m p a i dengan 5 (lim a ) t a h u n . Bangunan gedu n g daru rat dapat didirikan di lokasi yangperuntukannya s em en ta ra karena dimaksudkan u n tu k menjaga kelangsu ngan kegiatan u n tu k n an tin ya dipu lih kan atau dibon gkar. Con toh : ban gu n an kios sem en tara didirika n di ja la n kompleks pertokoan atau pasar u n t u k pembangunan baru atau renovasi bangu nan gedu ng yang t id a k m em en u h i p ers ya ra ta n , a ta u k a ren a k eb u tu h a n ru a n g yang meningkat. Oleh karena it u konstru ksin ya dibu at bersifat tida k perm a n en den ga n ba h a n ba n gu n a n ya n g tida k bertahan lama tingkat keawetannya.## Huruf aUmur layanan 3 (tiga) tah u n sam pai den gan 5 (lim a) tahun adalah s ebagai perkiraan konstru ksi dapat bertahan mencapai 3 (tiga) sam pai den gan 5 (lim a ) tahun jika tidak ada bencana yang mempengaruhinya.## Huruf bCukup jelas.Huruf cMasa pemanfaatan maksimum 6 (enam) bu lan adalah waktu penggunaan s em en ta ra ja n gka pendek yang ditetapkan dalam penerbitan IMB. Contoh: u n tu k penerbitan IMB bangunan gedu n g direksi keet dan gu dang proyek yang dibangun dengan bahan bangunan yang tidak permanen.Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 100

Ayat (1)

Pemerintah Kota menyediakan dokumen rencana t ek n is bangunan gedu ng hu nian ru m ah prototip atau ru m ah seh at yang telah disahkan oleh Walikota.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Persetu ju an ren can a tekn is ba n gu n a n gedu n g da la m ben tu k izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan asas kelayakan administrasi dan t ek n is , prin sip pelayanan prima, serta tata laksan a Pem erin tah an yang baik.Peru bahan rencana teknis bangunan gedung yang terjadi pada t a h a p pelaksanaan haru s dilaku kan oleh dan/ atau atas persetu ju an perencana teknis bangu nan gedu ng, dan diaju kan t er leb ih dahulu kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan pengesahan.##
PENJELASAN
Pasal 101

Ayat (1)

Rumah deret sederhana adalah ru m ah deret yang terdiri lebih dari dua u n it hunian t id a k bertin gkat yang konstruksinya sederhana dan menyatu satu sama lain.Ayat (2)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 102

Ayat (1)

Kerangka acu an kerja m eru pakan pedom an pen u gasan yan g disepakati oleh pem ilik dan pen yedia jasa pen gkajian tekn is bangunan gedung.Ayat (2)Untuk bangunan gedu n g yang diharapkan menunjukkan ja t i diri a rs itektu r lokal, pemberi tu gas s ela ya k n ya s u d a h menetapkan s ebagai persyaratan dalam kerangka acu an kerja penugasan kepada penyedia jasa perencanaan.Ayat (3)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 104

Ayat (1)

Pemerintah daerah menyediakan formu lir permohonan izin mendirikan bangunan gedung yang in form a tif yang berisikan antara lain :- a. s t a t u s t a n a h (t a n a h milik sen diri a ta u milik pih ak la in ), data pemohon/ pemilik bangu nan gedu ng (n am a, alam at, t em pat/ ta n gga l la h ir, pekerjaan, n om or KTP, dll.), data lokasi (leta k/ a la m a t, batas-batas, lu a s , s t a t u s kepemilikan, dll.);- b. data ren can a ban gu n an gedu n g (fu n gs i/ kla s ifik a s i, lu a s bangunan gedung, ju mlah lantai/ ketin ggian , KDB, KLB, KDH, dll.);- c. data penyedia ja s a konstru ksi (n a m a , alamat, penanggung jawab penyedia jasa perencana konstru ksi), rencana waktu pelaksanaan mendirikan bangunan gedung, dan perkiraan biaya pembangunannya.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Dalam hal pemohon bu kan pengu asa/ pemilik tan ah , m aka dalam permohonan mendirikan bangunan gedung yang bersangkutan haru s t er d a p a t persetu ju an dari pemilik t a n a h , bahwa pemilik tanah menyetu ju i pem ilik ban gu n an gedu n g u n tu k m en dirika n ba n gu n a n gedu n g den ga n fu n gs i yang disepakati, yang t er t u a n g dalam s u r a t perjanjian pemanfaatan tanah antara calon pemilik ban gu n an gedu n g dengan pemilik t a n a h . Perjanjian t er t u lis t er s eb u t haru s dilampiri fotocopy t a n d a bukti penguasaan/ kepemilikan tanah.Ayat (6)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 105

Ayat (1)

Persyaratan-persyaratan yang tercantu m dalam keterangan rencana kota, selanjutnya digunakan sebagai ketentuan oleh pemilik dalam menyusun rencana t ek n is bangunan gedu n gn ya, di s a m p in g persyaratan-persyaratan t ek n is lainnya sesuai fungsi dan klasifikasinya.Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah angka prosentase perbandingan antara lu a s s elu ru h ru a n g t er b u k a di luar bangunan gedu n g yang diperu n tu kan bagi pertamanan/ penghijau an dengan lu a s t a n a h perpetakan/ daerah perencanaan yang diku asai s es u a i rencana t a t a ru a n g dan rencana t a t a bangunan dan lingkungan.Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 109

Ayat (1)

Pendataan bangu nan gedu ng sebagaimana dimaksu d dalam ketentu an in i t id a k dimaksudkan untuk penerbitan su rat bukti kepemilikan bangunan gedung.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Pendataan bangunan gedu n g u n tu k keperlu an s is t em in form a s i dilaku kan gu n a mengetahui kekayaan aset negara, keperlu an perencanaan dan pengembangan, dan pemeliharaan s erta pendapatan Pemerintah/ Pemerintah daerahPendataan bangunan gedu n g u n tu k keperlu an s is t em in form a s i t er s eb u t melipu ti data u mu m, data t ek n is , dan data status/riwayat lahan dan/atau bangunannya.Ayat (4)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 111

Ayat (1)

Pengawasan bangunan gedu n g yaitu pengawasan pelaksanaan konstru ksi mulai dari penyiapan la p a n ga ns a m p a i dengan penyerahan hasil akhir pekerjaan atau kegiatan manajemen konstruksi pembangunan gedung.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Hasil kegiatan manajemen konstru ksi bangunan gedu n g beru pa la p ora n kegiatan pengendalian kegiatan perencanaan teknis, pengendalian pelaksanaan konstru ksi, pengawasan pelaksanaan konstru ksi, dan la p ora n hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.Manajemen Konstru ksi digu n a ka n u n tu k pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan gedung yang memiliki :ju m la h la n t a i d i a t a s 4 la n t a i, lu a s t ot a l b a n gu n a n di a ta s 5.000 m†, bangunan fu n gs i khusus, keperlu an u n tu k melibatkan lebih dari 1 (s a t u ) penyedia jasa perencanaan konstruksi, mau pu n penyedia jasa pelaksan aan kon stru ksi, dan/atau waktu pelaksanaan lebih dari 1 (s a t u ) t a h u n anggaran ( multiyears project ).Pelaksanaan konstru ksi bangu nan gedu n g adalah kegiatan pendirian, penambahan, peru bahan, atau pemugaran konstru ksi ban gu n an gedu n g dan / a ta u in s t a la s i dan/ atau perlen gkapan bangunan gedu n g s es u a i dengan rencana teknis yang telah disusun.##
PENJELASAN
Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Pedoman pengoperasian dan pemeliharaan adalah petu nju k t ek n is pengoperasian dan pemeliharaan bangu nan gedu ng, peralatan s erta perlen gkapan mekanikal dan elektrikal bangunan gedung ( manual operation and maintenance ).##
PENJELASAN
Pasal 114

Ayat (1)

Yang dim aksu d laik fu n gsi, ya itu berfu n gs in ya s elu ru h a ta u s ebagian dari bangunan gedu n g yang dapat menjamin dipenu hinya persyaratan tata ban gu n an , serta persyaratan keselamtan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.Ayat (7)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 117

Ayat (1)

Untuk bangunan gedu n g yang dari hasil pemeriksaan kelaikan fu n gs in ya t id a k memenuhi syarat, t id a k dapat diberikan s ertifika t la ik fu n gs i, dan haru s diperbaiki dan/ atau dilen gkapi s a m p a i memenuhi persyaratan kelaikan fungsi.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Suatu bangunan gedu n g din yatakan la ik fu n gs i apabila t ela h dilaku kan pengkajian t ek n is t er h a d a p pemenuhan s elu ru h persyaratan t ek n is bangunan gedu n g, danPemerintah Daerah mengesahkannya dalam bentu k sertifikat laik fungsi.Ayat (5)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 118

Ayat (1)

Pemanfaatan bangunan gedu n g dilaku kan dengan mengikuti kaidah s eca ra u m u m yang objektif, fu n gsion al, prosedu ral, s erta memanfaatkan ilm u pengetahuan dan teknologi.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 120

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Tim ahli diben tu k berdasarkan kapasitas dan kem am pu an Pemerintah Daerah u ntu k m em ban tu m em berikan n asih at dan pertimbangan profesional atas rencana teknis bangunan gedung umum atau tertentu.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 122

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Segala biaya yan g diperlu kan u n tu k pem eriksaan kelaikan fu n gs i oleh penyedia ja s a pengkajian t ek n is bangunan gedung menjadi tanggung jawab pemilik atau pengguna. Ayat (5) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 123 Cukup jelas. Pasal 124 Cukup jelas. Pasal 125 Cukup jelas. Pasal 126 Cukup jelas. Pasal 127 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Peratu ran peru n dan g-u n dan gan yang t er k a it adalah Undang-Undang tentang Cagar Budaya. Pasal 128 Cukup jelas. Pasal 129 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Gambar rencana pembongkaran t er m a s u k konsep s t r a t egi pembongkaran sebagai acu an dalam proses pembongkaran. Huruf b Cukup jelas.

Huruf cRencana kerja dan s ya ra t-s ya ra t pembongkaran t er m a s u k ja d wa l dan metode s erta t a h a p a n pembongkaran.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 139

Ayat (1)

Yang dimaksu d dengan masyarakat ahli adalah sekelom pok orang yang memiliki keahlian di bidang t er t en t u , yang mencakup masyarakat ahli di lu a r disiplin bangunan gedu n g, term a s u k m a s ya ra ka t a d a t, u n s u r p ergu ru a n tin ggi masing-masing dari pergu ru an t in ggi Pemerintah dan perguruan tinggi swasta.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Yang dimaksud Panitia adalah Tim yang dibentu k oleh Walikota untuk melakukan proses pembentukan TABG.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.Ayat (7)Dalam waktu s ela m ba t-la m ba tn ya 2 (du a ) t a h u n s eja k Peratu ran Daerah in i disahkan, TABG s u d a h haru s dibentuk.Ayat (8)Yang dimaksud Kantor Dinas adalah Dinas t ek n is yang membidangi permasalahan bangu nan gedu ng. TABG secara operasional membantu Dinas, s eh in gga u n tu k efektivitas dan efis ien s i, kantor s ekretariat TABG dan ru a n g kerja TABG berada di kompleks kantor dinas.##
PENJELASAN
Pasal 141

Ayat (1)

Pemerintah Kota m en galokasikan besarn ya an ggaran sesu ai dengan perkembangan ju mlah anggota TABG dari tahu n ke t a h u n , d en ga n m in im a l 3 (tiga ) a n ggota d a ri u n s u r k ea h lia n dan s eju m la h anggota dari u n s u r pemerintahan yang t er k a it , m elip u t i Pem erin ta h Kota, Pem erin tah Provin si, dan Pemerintah sesuai dengan bidang tugas yang terkait.Ayat (2)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 142

## Ayat (1)

Melarang mendirikan bangunan gedung u ntu k s em en ta ra dimaksudkan u n tu k melindungi masyarakat t er h a d a p kemungkinan kondisi geografi yang tidak stabil dan dapat menimbulkan bencana kembali. Bangunan gedu n g yang dibangun kembali haru s mengikuti persyaratan administratif dan persyaratan t ek n is s es u a i denganketentu an dalam Peratu ran Daerah in i dan peratu ran , pedoman dan s t a n d a r yang berlaku . Bangunan gedu n g hunian rumah tinggal masyarakat yang tergolong konstruksi nir-rekayasa haru s mengikuti persyaratan pokok (key requ irem en t) yan g disediakan oleh Pemerintah Kota, atau pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 143

Ayat (1)

Pengawasan, pemeliharaan, dan perawatan yang ekstra pada bangu nan gedu n g sekolah , ban gu n an gedu n g fasilitas olah raga, dan bangunan gedung ru mah s a k it dilaku kan dengan keterlibatan in stan si terkait dan m asyarakat dalam kontribu si yang dapat memaksimalkan pemenuhan persyaratan t ek n is dalam pelaksanaan konstru ksi, pemeliharaan, dan perawatan yang terjadwal dan teratur.## Ayat (2)Sebagai fu n gsi hunian bagi masyarakat yang mengalami bencana, Pemerintah Kota mengupayakan pemenuhan hunian daru rat yang s eh a t agar t id a k t im b u l wabah penyakit seperti m u n taber, in feksi salu ran pern afasan aku t (ISPA), dem am berdarah dengu e (DBD) dan/ atau penyakit lainnya.Ayat (3)Rumah yang dibangun dengan bantuan dari pih ak-pihak donatur dan/ atau LSM dapat dibangun s etela h t er leb ih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah Kota mengenai persyaratan teknis.##
PENJELASAN
Pasal 144

Ayat (1)

Dokumen rencana teknis prototip, bangunan gedung hunian ru m ah s ederh an a dan ru m ah s ederh an a s eh a t diberikan secara gratis kepada yang membutuhkan baik dalam keadaan normal maupun pasca bencana u n tu kmeringankan beban mendirikan bangunan ru m ah n ya dengan cepat dan tanpa biaya perencanaan.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 145

Ayat (1)

Pelayanan penerbitan IMB bangu nan gedu n g h u n ian ru m ah t in gga l pada t a h a p rehabilitasi dan rekonstru ksi diselen ggarakan s eca ra khusus sejau h lokasi peru n tu kan s eca ra tekn is din ya ta ka n a m a n da n leta kn ya s es u a i d en ga n RTRW, RDTR dan/atau RTBL.Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 149

Ayat (1)

Mempertimbangkan klasifikasi fu n gs i s eca ra proporsional dimaksudkan untuk mewujudkan asas keadilan yaitu dari bangunan gedu n g keagamaan yang t id a k dikenakan retribu si IMB atau in deks "0" (n ol), ba n gu n a n gedu n g ya n g non-komersil s eperti bangunan gedu n g hunian ru m ah t in gga l, s em i komersil s eperti bangunan gedu n g kantor pemerintah kota u n tu k pen gelola parkir, h in gga ban gu n an gedu n g komersil beru pa bangunan atau kelompok bangunan gedu ng dengan fu n gsi gan da / campuran seperti mall dengan in deks fu n gsi tertin ggi "4" (em pat). Oleh karen a itu indeks tersusun bergradasi.## Ayat (2)## Huruf aTarif dasar retribusi IMB bangunan gedung ditetapkan hanya 1 (satu ) ta rif da s a r, ka ren a in deks terin tegra s i dalam ru m u s penghitu ngan besarnya retribu si IMB t ela h mengakomodasikan fa k t or -fa k t or aspek t ek n is yang menentukan s es u a i dengan klasifikasi fu n gs i bangunan gedu n g. Aspek t ek n is t er s eb u t melipu ti t in gk a t kompleksitas, t in gk a t permanensi, t in gk a t resiko kebakaran, t in gk a t zonasi gempa, t in gk a t kepadatan bangunan gedu n g di lokasi, t in gk a t ketin ggian atau ju m la h la p is bangunan gedung, dan kepemelikan bangunan gedung.## Huruf bTarif dasar retribu si IMB prasaran a ban gu n an gedu n g ditetapkan u n tu k jen is prasarana bangu nan gedu ng yang ditetapkan dengan terlebih dah u lu menghitung s u a t u acu an s ebagai s t a n d a r u n tu k s a t u a n volu m e/ lu a s / panjang/ u n it m asin g-m asin g prasaran a bangunan gedu n g. Untuk prasarana bangunan gedu n g ya n g m elebih i u ku ra n s a tu a n s ta n d a r ters eb u t dihitung secara proporsional.## Ayat (3)Tin gkat pen ggu n aan jasa adalah besar keciln ya u paya yan g dilaku kan oleh aparat Pemerintah Kota dalam proses penerbitan IMB, antara la in : pemeriksaan dokumen administratif, peninjau an ke la p a n ga n , pemeriksaan dokumen rencana teknis terhadap KDB, KLB, KDH, KTB, garis sem padan ban gu n an gedu n g, dan persyaratan tekn is bangunan gedu n g s es u a i dengan ketentu an peratu ran perundang-undangan.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 151

Ayat (1)

Harga satu an (tarif dasar) retribu si IMB tidak diatu r dalam Peratu ran Daerah in i. Rumus yang ditetapkan dalam Peratu ran Daerah in i disu su n berdasarkan aspek t ek n is yang signifikan dalam penghitungan retribusi IMB, dan akan dirin ci lebih la n ju t dalam Peratu ran Daerah t en t a n g Retribusi IMB.Ayat (2)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 152

Ayat (1)

Proses pen yelen ggaraan ban gu n an gedu n g m elipu ti kegiatan pembangunan (peren can aan dan pelaksanaan), pemanfaatan, pelestarian , dan pembongkaran bangunan gedung.## Ayat (2)Pemantauan yang tidak menimbu lkan ganggu an dan/ atau kerugian bagi pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung adalah dengan pendekatan melalu i in stan si tekn is kepada pemilik dan/ atau pengguna t er k a it dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.## Ayat (3)Mencegah perbu atan kelompok dilaku kan dengan melaporkan kepada pihak berwenang apabila tidak dapat dilaku kan secara persu asif dan teru tam a telah m en ju ru s ke t in d a k a n kriminal yan g akan diproses secara h u ku m sesu ai dengan peraturan perundang-undangan.Mengurangi tingkat keandalan bangunan gedu n g s eperti merusak bangunan gedu n g, memindahkan dan/ atau menghilangkan peralatan dan perlen gkapan bangunan gedung.Mengganggu penyelenggaraan bangunan gedu n g s eperti menghambat jalan masu k ke lokasi dan/ atau meletakkan benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan manusia dan lingkungan.Ayat (4)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 154

Ayat (1)

Masyarakat menyampaikan pendapat dan pertimbangan s ebagai refleksi dari t u r u t memiliki dan memelihara lin gku n ga n t er h a d a p kemungkinan dampak penting yang timbul.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 155

Ayat (1)

Masyarakat dapat mengaju kan gu gatan perwakilan apabila dari h a s il p en yelen gga ra a n bangunan gedung telah terjadi dampak yang mengganggu/ merugikan yang t id a k diperkirakan pada s a a t perencanaan. Oleh karena it u perencanaan yang disu su n s eh a ru s n ya t er leb ih dahulu mengkaji aspek-aspek terkait dan pen garu h yan g m u n gkin t er ja d i. Contoh : pembangunan mall s u d a h haru s menganalisis, antara la in : kemungkinan kemacetan la lu lintas, akses, ruang parkir, dan drainase.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 174

Ayat (1)

Apabila kemudian diberikan IMB, dan bangunan gedu n g yang s edan g dibangun t id a k s es u a i dengan IMB yang diberikan, pemilik bangunan gedu n g dih a ru s k a n u n tu k menyesuaikan.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 189

Ayat (1)

Kawasan-kawasan tertentu adalah kawasan-kawasan yang dimaksudkan u n tu k event (peristiwa) kegiatan lin gku p in tern a s ion a l ya n g dapat menjadi tempat kegiatan bu daya dan seni, prestasi dan ekonomi.Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 190

Cukup jelas.

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR