UNDANG-UNDANG Unknown Nomor 4 Tahun 1964
Tentang UMUM.
Berlaku: 2 Maret 1963
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa cara pemungutan cukai tembakau kini perlu ditinjau kembali untuk dapat mempertahankan produksi hasil-hasil tembakau serta pengamanan pemasukan keuangan Negara;
- b. bahwa keadaan sekarang memerlukan tindakan-tindakan yang mendesak untuk menjamin kontinuitet produksi hasil-hasil tembakau dan menghindarkan pengangguran;
- c. bahwa karena keadaan yang mendesak, Pemerintah berdasarkan pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar telah mengatur hal tersebut di atas dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 11);
- d. bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut perlu ditetapkan menjadi Undang-undang.
Mengingat : 1. Pasal-pasal 5, 20 dan 22 Undang-undang Dasar;
2. Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) dan pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Ordonansi Cukai Tembakau (Stbl. 1932- No. 517);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. Instr.2/Ko. T.O.E. tahun 1962 tentang memperkuat Front Ekonomi 1962:
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1963 yang diundangkan pada tanggal 2 Maret 1963:
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong
Memutuskan :
1. Mencabut : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1963 TENTANG PELUNASAN CUKAI TEMBAKAU OLEH PERUSAHAAN-PERUSAHAAN HASIL TEMBAKAU TANPA PITA-PITA CUKAI DAN PENGELUARAN HASIL-HASIL TEMBAKAU DARI PERUSAHAANPERUSAHAAN ITU KEDALAM PEREDARAN BEBAS TANPA PITA CUKAI, YANG DIUNDANGKAN PADA TANGGAL 2 MARET 1963 DALAM LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1963 NO. 11:
2. Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1963 TENTANG PELUNASAN CUKAI TEMBAKAU OLEH PERUSAHAAN-PERUSAHAAN HASIL TEMBAKAU DAN PENGELUARAN HASIL-HASIL TEMBAKAU DARI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN ITU KEDALAM PEREDARAN BEBAS, YANG DIUNDANGKAN PADA TANGGAL 3 JUNI 1963, MENJADI UNDANG-UNDANG.
N/A
Pasal 1

.
Terhadap hasil-hasil tembakau yang dihasilkan oleh perusahaanperuahaan hasil tembakau dalam daerah pabean, Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan berwenang untuk tidak memperlakukan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) dan pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dari Ordonansi Cukai Tembakau (Stbl. 1932 No. 517 yang telah diubah dan ditambah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang No. 14 Prp tahun 1959).
N/A
Pasal 2

.
Pelunasan cukai tembakau yang terhutang oleh perusahaan-perusahaan hasil tembakau dilakukan dengan cara yang akan ditetapkan oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan yang tercantum dalam Ordonansi Cukai Tembakau (Stbl 1932 No. 517 yang telah diubah dan ditambah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang No. 14 Prp tahun 1959) dan "Tabaksaccijns Verordening" (Stbl. 1932 No. 560 yang telah diubah dan ditambah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 1959).
N/A
Pasal 3

.
Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan mengatur lebih lanjut pelaksanaan Undang-undang ini.
N/A
Pasal 4

.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1963.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta. pada tanggal 1 Juni 1964 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SUKARNO.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 1964 WAKIL SEKRETARIS NEGARA, ttd SANTOSO S.H. BRIG. JEND. T.N.I.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 56