UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 3 Tahun 1956
Tentang KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KONSTITUANTE
Berlaku: 9 Oktober 1956
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa gaji dan tunjangan-tunjangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante perlu diatur dalam suatu Undang- undang;
- b. bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan.
Mengingat : pasal
- 136 jo pasal 73 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Memutuskan
Undang-undang Darurat tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil
Menetapkan : Ketua dan Anggota Konstituante.
N/A
Pasal 1

.
Tentang gaji dan tunjangan-tunjangan Ketua.
- (1) Anggota Konstituante yang menjadi Ketua bertempat-tinggal di Bandung.
- (2) Ketua mendapat gaji sejumlah Rp. 2.100,- (dua ribu seratus rupiah) sebulan.
- (3) Disamping gaji tersebut dalam ayat 2 kepada Ketua diberikan tunjangan kemahalan dan tunjangan keluarga menurut peraturanperaturan yang ditetapkan untuk pegawai Negeri Republik Indonesia.
- (4) Selama masa memangku jabatan untuk Ketua disediakan sebuah rumah kediaman kepunyaan Negara dan sebuah mobil.
2. dengan pengemudinya. Ongkos pemakaian untuk keperluan dinas dan pemeliharaan mobil itu ditanggung oleh Negara.
Ongkos-ongkos pemakaian air, penerangan dan gas untuk rumah Ketua ditanggung oleh Negara.
Untuk menutupi ongkos-ongkos pelayanan dan pemeliharaan rumah itu kepada Ketua diberikan tunjangan, yang banyaknya tergantung dari besarnya rumah serta pekarangan dan ditentukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga.
- (5) Kepada Ketua diberikan tunjangan jabatan sejumlah Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebulan.
Jika Ketua terpaksa mengeluarkan ongkos representasi yang selayaknya tidak dapat dicukupi dari jumlah tunjangan jabatan yang diberikan kepadanya, dapatlah yang berkepentingan mengajukan pertelaan pengeluaran ongkos-ongkos itu kepada Menteri Keuangan untuk disetujui dan diberikan gantinya.
- (6) Ongkos perjalanan dan ongkos penginapan untuk dinas diganti menurut peraturan ongkos perjalanan yang berlaku.
2. Ia tidak terbatas dalam memilih alat-alat perjalanan.
Jika dalam perjalanan dinas ternyata harus dikeluarkan lebih dari pada apa yang dapat digantikan menurut,peraturan ongkos perjalanan tersebut, maka kelebihannya itu dapat diajukan untuk mendapat ganti dengan pertelaan sendiri kepada Jawatan Perjalanan.
N/A
Pasal 2

.
Tentang tunjangan-tunjangan Wakil Ketua Konstituante.
- (1) Wakil-wakil ketua Konstituante menerima uang.duduk,dan penggantian uang penginapan seperti yang diberikan kepada para anggota.
- (2) Disamping penghasilan tersebut ayat (1), para Wakil-Ketua mendapat tunjangan tetap sebesar Rp. 1000,(Seribu rupiah) sebulan.
- (3) Untuk keperluan dinas bagi masing-masing Wakil-Ketua oleh Sekretariat Konstituante disediakan sebuah mobil dengan pengemudinya. Ongkos pemakaian untuk keperluan dinas dan pemeliharaan mobil itu ditanggung oleh Negara.
4. Penggantian kerugian ongkos pengangkutan lokal tidak diberikan kepada Wakil Ketua.
- (4) Aturan penggantian ongkos perjalanan dan ongkos penginapan untuk dinas bagi Wakil-Ketua, selama bertindak sebagai Ketua di luar Bandung, disamakan dengan aturan penggantian ongkos perjalanan dan ongkos penginapan seperti tersebut pada pasal 1 ayat 6.
N/A
Pasal 3

.
Tentang uang duduk dan biaya-biaya perjalanan, penginapan serta pengangkutan lokal anggota.
- (1) Anggota Konstituante, kecuali ketua, mendapat uang duduk Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah) buat tiap-tiap rapat yang dihadirinya, akan tetapi sebanyak-banyaknya Rp. 150,- (Seratus lima puluh rupiah) sehari.
- (2) Untuk menghadiri sidang Konstituante atau rapat-rapat Konstituante, maka anggota Konstituante mempunyai hak atas penggantian ongkos perjalanan pulang-pergi dan ongkos penginapan ongkos perjalanan pulang-pergi dan ongkos penginapan, dengan ketentuan, bahwa jika pada waktu seorang anggota menerima panggilan untuk menghadiri sidang atau rapatrapat Konstituante ia berada dilain tempat di dalam daerah Indonesia daripada tempat tinggalnya, ia diperbolehkan langsung berangkat dari tempat dimana ia berada ke tempat dimana sidang atau rapat itu akan diadakan.
- (3) Anggota Konstituante, yang bertempat-tinggal di luar Bandung, selama tinggal di Bandung untuk menghadiri sidang atau rapat-rapat Konstituante mendapat penggantian kerugian ongkos pengangkutan lokal dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Anggota Konstituante, yang bertempat-tinggal di luar Bandung, selama tinggal di. Bandung untuk menghadiri sidang atau rapatrapat Konstituante mendapat penggantian biaya kendaraan-lokal sebanyak Rp. 20,- (dua puluh rupiah) sehari dan penggantian biaya penginapan sebanyak Rp. 35,- (tiga puluh lima rupiah) sehari, dengan ketentuan, bahwa apabila ia membuktikan dengan kwitansi telah membayar biaya penginapan lebih dari Rp. 35,(tiga puluh lima rupiah) sehari, biaya penginapan itu diganti sepenuhnya kepadanya.
- b. kepada anggota Konstituante, yang berkediaman di luar Bandung, apabila ia sebelum sidang atau rapat-rapat Konstituante dimulai sudah tiba di Bandung, diberikan penggantian biaya
- 5 - penginapan sebanyak-banyaknya untuk 2 hari, kecuali,jika disebabkan oleh karena tidak ada perhubungan, ia terpaksa lebih dahulu tiba di Bandung; dalam hal ini penggantian biaya penginapan diberikan kepadanya untuk selama ia sudah ada di Bandung itu sebelum sidang atau rapat dimulai;
- c. kepada anggota Konstituante yang berkediaman di luar Bandung apabila ia sesudah sidang ditutup atau rapat-rapat berakhir belum meninggalkan Bandung, diberikan penggantian biaya penginapan sebanyak-banyaknya untuk 2 hari, kecuali, jika disebabkan oleh karena tidak ada perhubungan, ia terpaksa lebih lama tinggal di Bandung; dalam hal ini penggantian biaya penginapan diberikan kepadanya untuk selama ia masih tinggal di Bandung;
- d. apabila anggota Konstituante yang bertempat-tinggal di luar Bandung selama menghadiri sidang tidak datang hadir pada lebih dari 2 hari-rapat berturut-turut, maka untuk hari-hari yang lebih dari 2 hari-rapat ia tidak datang hadir itu, kepadanya tidak diberikan uang-penginapan dan uang kendaraan lokal;
- c. apabila anggota Konstituante, yang bertempat-tinggal di luar Bandung selama menghadiri sidang tidak sekalipun datang hadir pada hari-hari rapat, ia tidak mendapat uang-penginapan dan uang kendaraan-lokal;
- f. apabila anggota Konstituante, yang bertempat tinggal di luar Bandung dalam waktu menghadiri sidang jatuh sakit, selama ia berada di Bandung mendapat uang-penginapan. Untuk mendapat uang penginapan ini anggota yang sakit lebih dari 2 hari harus memperlihatkan surat-keterangan dokter.
- (4) Anggota Konstituante, yang bertempat-tinggal di Bandung, untuk selama waktu sidang atau rapat-rapat Konstituante mendapat pengganti kerugian ongkos pengangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Anggota Konstituante yang bertempat-tinggal di Bandung, untuk selama waktu sidang atau rapat-rapat Konstituante mendapat penggantian biaya kendaraan-lokal sebanyak Rp. 20,- (dua puluh rupiah);
- b. apabila Anggota Konstituante, yang bertempat-tinggal di Bandung, selama menghadiri sidang tidak datang hadir pada lebih dari 2 hari-rapat berturut-turut, maka untuk hari-hari yang lebih dari 2 hari-rapat ia tidak datang hadir itu, kepadanya tidak diberikan uang kendaraan-lokal;
- c. apabila Anggota Konstituante, yang bertempat-tinggal di Bandung, selama menghadiri sidang tidak sekalipun datang hadir pada hari-hari rapat, ia tidak mendapat uang kendaraan-lokal,
- (5) Anggota Konstituante, yang menghadiri sidang atau rapat- rapat Konstituante mendapat penggantian ongkos pengangkutan untuk pulang ke tempat tinggalnya, apabila anak, isteri/suami atau orang tuanya meninggal dunia, dalam hal ini biaya pengangkutan kembali untuk menghadiri sidang atau rapat Konstituante yang bersangkutan, juga ditanggung oleh Negara, yang dimaksud dengan anak, ialah anak-kandung, anak-tiri/atau anak-angkat, dengan isteri, ialah isteri yang dikawin dengan sah, dengan orang tua, ialah ayah dan ibu dari anggota Konstituante yang bersangkutan.
- (6) Penggantian ongkos perjalanan, ongkos pengangkutan ongkos penginapan termaksud dalam ayat 2 dan 5 pasal ini diberikan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perjalanan yang berlaku bagi pegawai negeri dengan ketentuan, bahwa:
- a. anggota dalam hal ini dianggap termaksud golongan pertama dalam Peraturan Perjalanan itu;
- b. anggota diperbolehkan memakai kapal terbang apabila jarak yang akan ditempuh jauhnya lebih dari 8 jam perjalanan dengan kereta api;
- c. anggota berhak atas prioriteit pertama apabila ia mempergunakan kapal terbang;
- d. kepada anggota, yang dalam perjalanan menginap di luar hotel diberikan penggantian biaya penginapan sebanyak Rp. 35,- (tiga puluh lima rupiah).
- (7) Semua anggota Konstituante yang melakukan perjalanan dinas berhak memakai alat pengangkutan umum Negara dan daerahdaerah otonom dengan percuma dan mendapat prioriteit pertama untuk memakai segala alat-alat pengangkutan umum.
- (8) Jawatan Pemerintahan Negara Pusat dan Daerah berkewajiban memberi bantuan alat-alat pengangkutan Negara kepada anggota Konstituante, apabila alat-alat pengangkutan umum yang tersebut pada ayat 7 tidak dapat dipergunakan.
- (9) Anggota Konstituante, yang tidak mempergunakan alat pengangkutan tersebut pada ayat 7 pasal ini, akan tetapi mempergunakan alat pengangkutan sendiri, mendapat penggantian kerugian ongkos pengangkutan sama dengan ongkos kendaraan umum tersebut pada ayat 7.
- (10) Untuk mengadakan perjalanan tidak untuk dinas antara Bandung dan tempat tinggalnya, anggota Konstituante dapat menggunakan kapal terbang G.I.A. atau kapal-laut kepunyaan perusahaan partikelir dengan mendapat reduksi 50% atas harga tiket. Reduksi ini dapat diberikan untuk sebanyak-banyaknya 3 kali perjalanan pulang-pergi dalam waktu satu tahun, dengan pengertian bahwa setiap 3 bulan bersidang di Bandung memberikan hak perjalanan 1 kali. pulang-pergi.
N/A
Pasal 4

.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang merangkap anggota Konstituante selama menghadiri rapat Konstituante di Bandung dan karenanya itu tidak hadir para rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat dikenakan potongan menurut Pasal 3 ayat 1 (b) Undang- undang No. 2 tahun 1954) (LN. No. 9 Tahun 1954)
N/A
Pasal 5

.
Tentang tunjangan kecelakaan.
Anggota Konstituante yang dalam atau oleh karena menjalankan kewajiban mendapat kecelakaan, menerima tunjangan menurut Undangundang tentang tunjangan kecelakaan yang berlaku untuk pegawai negeri.
N/A
Pasal 6

.
Tentang biaya pengangkutan jenazah dan tunjangan kematian.
- (1) Apabila Ketua, Wakil Ketua atau anggota Konstituante meninggal dunia pada waktu menghadiri sidang Konstituante, maka biaya pengangkutan jenazahnya ditanggung oleh Negara hingga paling tinggi sebesar biaya untuk pengangkutan jenazah itu (dari tempat ia meninggal dunia ke tempat kediamannya.
Dalam hal pengangkutan itu terpaksa harus dilakukan dengan pesawat terbang, maka biaya yang ditanggung oleh Negara adalah sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
Yang dimaksud dengan "biaya pengangkutan jenazah" ialah sematamata ongkos-ongkos yang harus dikeluarkan untuk mengangkut jenazah itu, tidak termasuk ongkos-ongkos lain.
- (2) Apabila Ketua atau Wakil Ketua Konstituante meninggal dunia, maka, kepada ahli-waris masing-masing dibayarkan berturut- turut gaji atau tunjangan bulanan untuk bulan,dalam mana Ketua atau Wakil Ketua itu meninggal dunia.
- (3) Disamping gaji atau tunjangan bulanan termaksud ayat 2 pa-pasal ini kepada ahli-waris Ketua atau Wakil Ketua Konstituante, yang meninggal dunia dibayarkan pula tunjangan kematian sebesar satu setengah kali jumlah gaji atau tunjangan bulanan tersebut dalam ayat 2 pasal ini.
N/A
Pasal 7

.
Tentang penggantian biaya pemeriksaan pengobatan dan perawatan kedokteran.
Ketua, Wakil Ketua dan anggota-anggota yang dalam atau oleh karena menjalankan kewajibannya, jatuh sakit, dapat diberi penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kedokteran menurut peraturanperaturan yang berlaku tentang itu bagi pegawai negeri, dengan ketentuan, bahwa gaji bersih sebagaimana dimaksud dalam peraturanperaturan tersebut tadi dalam pemberian penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kedokteran bagi mereka itu ialah penghasilanpenghasilan yang diterima menurut pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 1 dan 2 dan pasal 3 ayat 1 sub a dan b.
Diundangkan pada tanggal 9 Oktober 1956. Menteri Kehakiman, ttd MULJATNO
N/A
Pasal 8

.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 1956 Wakil Presiden Republik Indonesia, ttd.
MOHAMMAD HATTA.
Perdana Menteri, ttd. ALI SASTROAMIDJOJO
Menteri Keuangan, ttd. (TAK TERBACA)
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA