UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 66 Tahun 1958
Tentang WAJIB-MILITER
Berlaku: 66 TAHUN 1958
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 1958 TENTANG WAJIB-MILITER
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- Bahwa sebagai usaha untuk menyempurnakan pertahanan negara perlu mengadakan peraturan tentang pengerahan tenaga untuk Angkatan Perang atas dasar wajib-militer sebagai pelaksanaan dari pada Undang-undang Pertahanan untuk dapat mengikut-sertakan segenap warga-negara Republik Indonesia secara aktip dalam pertahanan negara;
- a. pasal 5, 9, 10 dan 11 Undang-undang No. 29 tahun 1954 tentang pertahanan negara (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 84);
- b. Pasal 124, 125 dan 129 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- c. Pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: UNDANG-UNDANG TENTANG WAJIB MILITER.
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 1

.
- (1) Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan:
- a. Wajib-militer ialah kewajiban warga-negara untuk menyumbangkan tenaganya dalam Angkatan Perang;
- b. Pewajib-militer ialah warga-negara yang dapat dipanggil untuk melakukan wajib-militer;
- c. Militer-wajib ialah pewajib-militer yang terpilih dan dimasukkan dalam Angkatan Perang untuk melakukan dinas wajib- militer;
- d. Dinas wajib-militer ialah dinas dalam Angkatan Perang sebagai militer-wajib;
- e. Militer-sukarela ialah warga-negara yang masuk Angkatan Perang berdasarkan Undang-undang Militer-Sukarela;
- f. Angkatan Perang ialah Angkatan Perang Republik Indonesia yang berdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara;
- g. Golongan-tahun ialah golongan untuk pewajib-militer yang lahir dalam tahun yang sama;
- h. Golongan-penerimaan ialah golongan untuk pewajib-militer yang dalam tahun yang sama dimasukkan Angkatan Perang sebagai militer-wajib.
- (2) Umur pewajib-militer dihitung mulai tanggal kelahirannya atau bulan Januari dari perkiraan tahun kelahirannya.
- (3) Militer-wajib terdiri dari perwira cadangan, bintara wajib-militer dan prajurit wajib-militer Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.
- (4) Dalam Undang-undang ini dengan perkataan Majelis Penguji Kesehatan atau pengujian kesehatan diartikan pula Majelis Penguji Kesehatan Ulangan atau pengujian kesehatan ulangan, kecuali jika nyata-nyata dimaksudkan Majelis Penguji Kesehatan Ulangan atau pengujian kesehatan ulangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 2

.
- (1) Setiap warga-negara menjadi pewajib-militer mulai pada tahun takwim ia mencapai umur 18 tahun sampai pada tahun takwim ia mencapai umur 40 tahun.
- (2) Mengikut-sertakan kaum wanita dalam dinas wajib-militer harus disesuaikan dengan kodrat serta sifat kewanitannya dan dengan taraf emansipasi wanita Indonesia atas dasar sukarela yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (3) Dalam keadaan darurat atau keadaan perang Undang- undang dapat mengadakan perubahan tentang batas umur tersebut dalam ayat 1.
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 3

.
- (1) Untuk menyelenggarakan wajib-militer diadakan daerah pendaftaran dan daerah pemilihan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah.
- (2) Oleh Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuknya ditetapkan:
- a. Pendaftaran wajib-militer untuk tiap daerah pendaftaran, selanjutnya disebut Pendaftar;
- b. Komisaris wajib-militer untuk tiap daerah pemilihan, selanjutnya disebut Komisaris.
- (3) Barangsiapa menurut atau berdasarkan Undang-undang ini ditunjuk untuk menjadi anggota atau pembantu dalam Komisi Pemilihan atau Majelis Penguji Kesehatan, harus memenuhi panggilan Komisaris atau Ketua Majelis Penguji Kesehatan guna melaksanakan tugasnya masing-masing dan instansi yang bersangkutan harus mengizinkannya.
- (4) Komisaris dengan bantuan instansi-instansi Pemerintah di daerah menyediakan alat-alat dan ruangan-ruangan yang diperlukan guna pekerjaan Komisi Pemilihan, Majelis Penguji Kesehatan dan pekerjaan lain mengenai penyelenggaraan wajib-militer.
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 4

.
- (1) Untuk biaya penyelenggaraan segala sesuatu yang ditentukan dalam atau berdasarkan Undang-undang ini diadakan anggaran belanja tersendiri.
- (2) Ketentuan tentang uang sidang, uang jasa dan tunjangan lain untuk para anggota Komisi Pemilihan, Majelis Penguji Kesehatan maupun untuk pejabat dan petugas lain dalam penyelenggaraan wajib-militer menurut atau berdasarkan Undang-undang ini, diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (3) Biaya perjalanan untuk pewajib-militer guna memenuhi panggilan untuk keperluan pendaftaran, penyaringan, pengujian kesehatan, pemilihan atau pelaksanaan dinas wajib-militer ditanggung oleh Negara menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.
- (4) Untuk keperluan penyelenggaraan wajib-militer menurut atau berdasarkan Undang-undang ini, segala surat keterangan dan tanda bukti bebas dari meterai, dari biaya catatan sipil, dari biaya pengesahan maupun dari biaya pengadilan, sedang surat-menyurat bebas dari bea.
BAB II - PENDAFTARAN.
Pasal 5

.
- (1) Pendaftaran untuk wajib-militer dilakukan terhadap pewajib-militer yang pada suatu tahun takwim mencapai umur 18 tahun.
- (2) Pendaftaran juga dilakukan terhadap pewajib-militer yang berumur lebih dari 18 tahun sampai 40 tahun dan karena sesuatu hal tidak terdaftar menurut ketentuan tersebut dalam ayat 1.
- (3) Ketentuan tentang batas umur 18 tahun dan 40 tahun tersebut dalam ayat 1 dan 2 dapat diubah menurut ketentuan dalam pasal 2 ayat 3.
BAB II - PENDAFTARAN.
Pasal 6

.
- (1) Pendaftaran termaksud dalam pasal 5 dilakukan oleh pendaftar terhadap pewajib-militer yang bertempat tinggal dalam daerah pendaftarannya. Pendaftaran terhadap pewajib-militer yang berada di luar negeri dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan.
- (2) Pemberitahuan untuk pendaftaran dilakukan oleh pewajibmiliter sendiri atau kalau ia berhalangan oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa dan kepadanya diberikan tanda pencatatan sebagai bukti pendaftaran.
- (1) Untuk tiap golongan-tahun diadakan buku pendaftaran tersendiri.
- (2) Pewajib-militer diberi kesempatan untuk memeriksa buku pendaftaran serta mengajukan keberatan terhadap keterangan mengenai dirinya dalam buku tersebut kepada pendaftar dalam waktu 1 bulan setelah tanda pencatatan tersebut dalam pasal 6 ayat 2 diterimanya.
- (3) Buku pendaftaran dianggap sah, apabila semua keberatan yang diajukan dalam batas waktu tersebut dalam ayat 2 telah mendapat penyelesaian.
- (4) Pewajib-militer diwajibkan memberitahukan kepada pendaftar tentang adanya perubahan mengenai keterangan dalam buku pendaftaran dalam 14 hari setelah perubahan itu terjadi.
- (5) Dari buku pendaftaran atas dasar bukti yang sah digunakan nama mereka yang:
- a. meninggal dunia;
- b. kehilangan kewarga-negaraan Indonesia;
- c. ditolak atau dibebaskan untuk dinas wajib-militer;
- d. terdaftar dalam daerah pendaftaran lain atau
- e. tidak semestinya terdaftar.
BAB II - PENDAFTARAN.
Pasal 8

.
Ketentuan tentang waktu serta tata-cara pendaftaran dan penyelesaian keberatan mengenai pendaftaran, diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BAB III - PENYARINGAN.
Pasal 9

.
- (1) Penyaringan pewajib-militer untuk menjadi militer-wajib dilakukan oleh Komisi Pemilihan yang diadakan untuk tiap daerah pemilihan.
- (2) Komisi Pemilihan setelah mengadakan penyaringan menyampaikan kepada Komisaris laporan tentang:
- a. Pewajib-militer yang tersaring;
- b. Pewajib-militer yang dikenakan penangguhan untuk dinas wajibmiliter;
- c. Pewajib-militer yang dikenakan penolakan untuk dinas wajibmiliter;
- d. Pewajib-militer yang dikenakan pembebasan untuk dinas wajibmiliter.
- (3) Berdasarkan laporan tersebut dalam ayat 2, Komisaris menyampaikan pemberitahuan tentang keputusan tersebut kepada pewajib-militer yang bersangkutan.
BAB III - PENYARINGAN.
Pasal 10

.
- (1) Penolakan untuk dinas wajib-militer dikenakan kepada pewajibmiliter yang :
- a. berdasarkan keputusan hakim yang tidak dapat ditarik kembali:
1. dipidana karena suatu kejahatan terhadap keamanan negara,
2. kehilangan hak untuk menjadi anggota Angkatan Perang atau
3. mendapat pidana penjara yang lamanya lebih dari 1 tahun.
- b. berdasarkan keputusan hakim luar negeri yang tidak dapat ditarik kembali mendapat pidana penjara yang lamanya lebih dari 1 tahun karena melakukan perbuatan yang menurut Undang-undang Republik Indonesia dipandang sebagai kejahatan;
- c. pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri.
- (2) Apabila pidana tersebut dalam ayat 1 huruf a sub 3 dan huruf b diperoleh grasi, maka lamanya pidana yang dihitung adalah waktu pidana sesudah diperoleh grasi.
- (3) Dalam hal tersebut dalam ayat 1 huruf a sub 3, b dan c. Menteri Pertahanan jika memandang perlu dapat mengadakan pengecualian.
BAB III - PENYARINGAN.
Pasal 11

.
- (1) Pembebasan untuk dinas wajib-militer dikenakan kepada pewajibmiliter yang:
- a. mempunyai alasan seperti tercantum dalam pasal 10 Undangundang Pertahanan (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 84);
- b. mereka yang sedang dalam pendidikan/pelajaran sebagai calon pejabat agama yang ajarannya tidak membolehkannya;
- c. ada dalam dinas tentara sebagai militer-sukarela;
- d. oleh Majelis Penguji Kesehatan dinyatakan tidak memenuhi syarat kejasmanian dan kerokhanian untuk dinas wajib-militer.
- (2) Pembebasan tersebut dalam ayat 1 tidak berlaku lagi, apabila pewajib-militer yang bersangkutan tidak lagi terikat oleh alasan pembebasannya seperti tercantum dalam ayat 1 huruf a dan b; selanjutnya baginya berlaku ketentuan tersebut dalam pasal 5 ayat 2.
BAB III - PENYARINGAN.
Pasal 12

.
- (1) Penangguhan untuk dinas wajib-militer dikenakan kepada pewajibmiliter yang:
- a. oleh Majelis Penguji Kesehatan dinyatakan karena keadaan kesehatannya untuk sementara tidak dapat melakukan dinas wajib-militer;
- b. belum mencapai kebulatan pelajaran pada sekolah umum menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah;
- c. dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat melakukan dinas wajibmiliter yang:
1. dinyatakan oleh dokter pemimpin atau dokter pengawas rumah sakit atau tempat perawatan orang sakit/cacad, apabila ia dirawat di salah satu tempat tersebut;
2. dinyatakan oleh dokter Pemerintah setempat, apabila ia dirawat di luar tempat tersebut nomor 1 di atas;
- d. apabila ia melakukan dinas wajib-militer akan:
1. menimbulkan hambatan bagi perusahaan hayati di mana tenaganya sangat dibutuhkan atau
2. sangat merugikan atau menyulitkan keluarganya;
- e. sedang menjalani pidana penjara atau pidana kurungan ataupun sedang dalam tahanan atau pengasingan, sepanjang tidak ditolak untuk dinas wajib-militer.
- (2) Penangguhan tersebut dalam ayat 1 ditentukan untuk waktu selamalamanya 3 tahun dengan ketentuan, bahwa waktu tersebut dapat diperpanjang menurut pertimbangan Komisi Pemilihan.
- (3) Jika waktu penangguhan tersebut dalam ayat 2 selesai, bagi pewajibmiliter yang bersangkutan diadakan penyaringan kembali.
BAB III - PENYARINGAN.
Pasal 13

.
- (1) Pewajib-militer berhak untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan tentang hasil penyaringan mengenai dirinya seperti tersebut dalam pasal 9 ayat 2 dengan ketentuan, bahwa keberatan tersebut disertai alasan yang nyata diajukan kepada Komisaris dalam waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan tetang keputusan penyaringan tersebut, dengan hak banding kepada Menteri Pertahanan dalam waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan tentang penolakan dari Komisaris.
- (2) Hak untuk mengajukan keberatan bagi mereka yang tercantum dalam ayat 1 tidak membebaskan mereka dari kewajibannya untuk memenuhi panggilan guna mengikuti pengujian kesehatan atau masuk dinas wajib-militer, selama keberatan itu belum diputuskan oleh instansi yang bersangkutan.
BAB III - PENYARINGAN.
Pasal 14

.
Penolakan, pembebasan atau penangguhan untuk dinas wajibmiliter yang berdasarkan keterangan dan/atau bahan yang ternyata salah, palsu atau dipalsukan, dinyatakan tidak sah oleh Komisaris dengan hak banding seperti dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 dan bagi pewajib-militer yang bersangkutan diadakan penyaringan kembali.
BAB III - PENYARINGAN.
Pasal 15

.
Ketentuan selanjutnya mengenai pelaksanaan penyaringan yang tercantum dalam bab ini diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BAB IV - PENGUJIAN KESEHATAN.
Pasal 16

.
- (1) Di tiap daerah pemilihan dibentuk Majelis Penguji Kesehatan.
- (2) Cara bekerja dan susunan Majelis Penguji Kesehatan serta ketentuan tentang syarat kejasmanian dan kerokhanian untuk dinas wajibmiliter diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BAB IV - PENGUJIAN KESEHATAN.
Pasal 17

.
Komisaris dengan mendengar pertimbangan Majelis Penguji Kesehatan menentukan tempat dan waktu pengujian kesehatan.
BAB IV - PENGUJIAN KESEHATAN.
Pasal 18

.
- (1) Terhadap pewajib-militer yang tersaring tersebut dalam pasal 9 ayat 2 huruf a Komisaris mengadakan panggilan untuk mengikuti pengujian kesehatan.
- (2) Pewajib-militer tersebut dalam ayat 1 yang tidak dapat hadir pada waktu dan tempat yang ditentukan untuk mengikuti pengujian kesehatan diharuskan melaporkan diri kepada pendaftar yang bersangkutan.
BAB IV - PENGUJIAN KESEHATAN.
Pasal 19

.
- (1) Hasil penguji kesehatan diumumkan oleh Majelis Penguji Kesehatan dan kepada pewajib-militer diberitahukan hasil pengujian kesehatan mengenai dirinya.
- (2) Pewajib-militer yang berkeberatan terhadap hasil pengujian kesehatan yang dilakukan oleh Majelis Penguji Kesehatan, berhak untuk mengajukan permintaan pengujian kesehatan ulangan.
- (3) Permintaan tersebut dalam ayat 2, dengan disertai alasan yang nyata, diajukan kepada Komisaris dalam waktu 14 hari setelah hasil pengujian kesehatan diumumkan, yang meneruskan permintaan itu kepada Majelis Penguji Kesehatan Ulangan.
BAB IV - PENGUJIAN KESEHATAN.
Pasal 20

.
Hasil pengujian kesehatan yang berdasarkan keterangan dan/ atau bahan yang ternyata salah, palsu atau dipalsukan dinyatakan tidak sah oleh Komisaris, dengan hak banding seperti dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 dan calon militer-wajib yang bersangkutan tidak dapat mempergunakan haknya atas dasar hasil pengujian kesehatan tersebut.
BAB V - PEMILIHAN.
Pasal 21

.
- (1) Sejumlah pewajib-militer menurut ketentuan jatah golongan penerimaan yang mencapai nilai tertinggi dalam pengujian kesehatan, dipilih sebagai militer-wajib oleh Komisi Pemilihan dan oleh Komisaris disampaikan pemberitahuan tentang keputusan tersebut kepada yang bersangkutan.
- (2) Mereka yang tersebut dalam ayat 1 dicatat dalam daftar militer-wajib memenuhi syarat kejasmanian dan kerokhanian tetapi tidak terpilih sebagai militer-wajib, dicatat dalam daftar militer-wajib cadangan untuk golongan tahunnya.
- (4) Bagi pewajib-militer yang oleh Majelis Penguji Kesehatan dinyatakan tidak memenuhi atau untuk sementara tidak memenuhi syarat kejasmanian dan kerokhanian untuk dinas wajibmiliter, berlaku ketentuan dalam pasal 11 atau 12.
BAB V - PEMILIHAN.
Pasal 22

.
Dalam keadaan darurat atau keadaan perang dapat diadakan pemilihan terhadap semua pewajib-militer menurut ketentuan dalam bab ini, kecuali mereka yang dikenakan penolakan atau pembebasan, dengan ketentuan bahwa:
- a. pemilihan darurat ini dimulai dengan golongan tahun yang paling muda dan selanjutnya berturut-turut sesuai dengan urusan usia golongan tahun;
- b. mereka yang belum mengalami acara pendaftaran, penyaringan dan/atau pengujian kesehatan, terlebih dulu harus dikenakan acara tersebut yang belum dialaminya;
- c. mereka yang dalam waktu 6 bulan terakhir telah mengalami ujian kesehatan dengan hasil baik dibebaskan dari pengujian kesehatan;
- d. ketentuan tersebut dalam pasal 12 ayat 1 huruf b dan d tidak berlaku.
BAB V - PEMILIHAN.
Pasal 23

.
- (1) Keberatan tentang keputusan pemilihan tersebut dalam pasal 21 ayat 1 dan pasal 22 huruf a diajukan menurut ketentuan dalam pasal 13.
- (2) Ketentuan selanjutnya mengenai pelaksanaan pemilihan tercantum dalam babak ini diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BAB VI - PEMASUKAN KE DALAM ANGKATAN PERANG.
Pasal 24

.
- (1) Jatah militer-wajib bagi tiap angkatan untuk tiap golongan penerimaan ditentukan dengan Undang-undang dan bagi tiap daerah pemilihan untuk tiap golongan penerimaan jatah itu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Jatah tersebut dalam ayat 1 untuk tiap golongan penerimaan ditambah dengan:
- a. jumlah militer-wajib yang dikeluarkan dan belum ada penggantinya karena:
1. diberhentikan sebagai militer-wajib;
2. dibebaskan untuk melakukan dinas wajib-militer atau
3. tidak hadir dalam pendidikan dan latihan pertama;
- b. semua pewajib-militer bekas militer-sukarela yang tidak mempunyai alasan tercantum dalam pasal 10 dan 11.
BAB VI - PEMASUKAN KE DALAM ANGKATAN PERANG.
Pasal 24

Dalam menentukan pewajib-militer untuk sesuatu angkatan diperhitungkan pula keinginan masing-masing berhubung dengan bakat, aspirasi, kebiasaan hidupnya dan lain sebagainya, sepanjang keinginan tersebut tidak bertentangan dengan kebutuhan Angkatan Perang.
BAB VI - PEMASUKAN KE DALAM ANGKATAN PERANG.
Pasal 25

.
- (1) Terhadap pewajib-militer yang terpilih menurut ketentuan dalam pasal 21 ayat 1 dan 22 pejabat-militer yang bersangkutan mengadakan panggilan untuk masuk pendidikan dan latihan pertama.
- (2) Pewajib-militer tersebut dalam ayat 1 yang tidak dapat hadir pada tempat dan waktu yang ditentukan untuk masuk dinas wajib-militer, diharuskan melaporkan diri kepada pendaftar yang bersangkutan.
BAB VI - PEMASUKAN KE DALAM ANGKATAN PERANG.
Pasal 26

.
Pewajib-militer tersebut dalam pasal 25 ayat 1 diangkat menjadi militerwajib mulai ia masuk pendidikan dan latihan pertama.
BAB VI - PEMASUKAN KE DALAM ANGKATAN PERANG.
Pasal 27

.
Pewajib-militer tersebut dalam pasal 24 ayat 2 huruf b diangkat menjadi militer-wajib, menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah, dengan ditentukan, bahwa:
- a. pangkat militer-wajib sekurang-kurangnya harus sama dengan pangkatnya terakhir sebagai militer-sukarela;
- b. ia dibebaskan dari pendidikan dan latihan pertama serta latihan ulangan tersebut dalam pasal 29 dan 30.
BAB VII - DINAS WAJIB-MILITER.
Pasal 28

.
- (1) Militer-wajib melakukan dinas wajib-militer pada waktu:
- a. mengikuti pendidikan dan latihan pertama;
- b. mengikuti latihan ulangan;
- c. mengikuti pendidikan lanjutan;
- d. menyelesaikan suatu latihan atau suatu pendidikan;
- e. mengikuti latihan khusus;
- f. dikenakan pemeriksaan perlengkapan di luar dinas;
- g. melakukan tugas militer secara sukarela;
- h. melakukan tugas militer dalam keadaan darurat atau keadaan perang.
- (2) Untuk melakukan dinas wajib-militer yang tercantum dalam ayat 1 oleh pejabat militer yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan diadakan:
- a. panggilan biasa untuk dinas wajib-militer tersebut dalam ayat 1 huruf a sampai dengan g;
- b. panggilan darurat untuk dinas wajib-militer tersebut dalam ayat 1 huruf h.
- (3) Masa dinas wajib-militer tersebut dalam ayat 1 dihitung mulai hari laporan datang, yang ditentukan dalam surat panggilan, sampai hari laporan pergi, yang ditentukan oleh Komandan Kesehatan.
- (4) Masa-kerja dinas wajib-militer adalah jumlah rangkaian masa dinas wajib-militer tersebut dalam ayat 3.
BAB VII - DINAS WAJIB-MILITER.
Pasal 29

.
- (1) Pendidikan dan latihan pertama berlangsung:
- a. paling lama 12 bulan untuk Prajurit wajib-militer;
- b. paling lama 18 bulan untuk Bintara wajib-militer;
- c. paling lama 24 bulan untuk Perwira-Cadangan.
- (2) Ketentuan tentang lamanya pendidikan dan latihan pertama untuk tiap korps kejuruan dari tiap angkatan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (3) Pendidikan dan latihan pertama dapat dihapuskan sebagian atau seluruhnya, atau dilakukan secara bertingkat-tingkat, menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.
- (4) Mereka yang terpilih menjadi militer-wajib yang sampai hari kelimabelas setelah pendidikan dan latihan pertama dimulai tidak hadir, dinyatakan tidak hadir dalam pendidikan dan latihan pertama dan tidak diterima sebagai militer-wajib untuk golongan penerimaan itu.
BAB VII - DINAS WAJIB-MILITER.
Pasal 30

.
- (1) Latihan-latihan ulangan berlangsung paling lama sejumlah 90 hari dan dilakukan secara bertingkat-tingkat dalam jangka waktu 6 tahun.
- (2) Latihan-latihan ulangan dimulai dengan tahun berikutnya setelah yang bersangkutan:
- a. menyelesaikan pendidikan dan latihan pertama, atau
- b. dianggap menyelesaikan pendidikan dan latihan pertama.
- (3) Ketentuan tentang pembebasan atau penangguhan sebagian atau seluruhnya dari latihan-latihan ulangan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BAB VII - DINAS WAJIB-MILITER.
Pasal 31

.
- (1) Militer-wajib yang sudah menyelesaikan latihan-latihan ulangan seperti tersebut dalam pasal 30 ayat 1 dapat dipanggil untuk mengikuti latihan-latihan khusus yang keseluruhannya tidak boleh lebih dari 90 hari lamanya, dalam jangka waktu 12 tahun.
- (2) Latihan-latihan tersebut dalam ayat 1 dilakukan secara bertingkattingkat dengan ketentuan, bahwa lamanya tiap latihan tidak boleh lebih dari 14 hari.
BAB VII - DINAS WAJIB-MILITER.
Pasal 32

.
Militer-wajib yang karena sesuatu hal tidak dapat menyelesaikan suatu pendidikan atau latihan yang termaksud dalam pasal 29, 30 atau 31 dapat dipanggil untuk menyelesaikannya guna mencapai taraf kemahiran semestinya.
BAB VII - DINAS WAJIB-MILITER.
Pasal 33

.
Militer-wajib pada gilirannya dapat dipanggil untuk mengikuti pendidikan lanjutan menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah, dengan ditentukan bahwa untuk yang berpangkat Perwira-Cadangan hal itu merupakan keharusan, dan untuk yang berpangkat Bintara dan Prajurit wajib-militer merupakan kesukarelaan.
BAB VII - DINAS WAJIB-MILITER.
Pasal 34

.
Militer-wajib dapat dipanggil untuk pemeriksaan atas perlengkapan termaksud dalam pasal 42 huruf b menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah, dengan ditentukan, bahwa lamanya pemeriksaan tersebut tidak boleh lebih dari sehari setahun.
BAB VII - DINAS WAJIB-MILITER.
Pasal 35

.
Apabila untuk sesuatu tugas militer di luar ketentuan dalam pasal 29 sampai dengan 34 dalam keadaan biasa diperlukan ikut- sertanya militerwajib, maka militer-wajib yang berminat dapat secara sukarela dipekerjakan untuk tugas tersebut, menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.
BAB VII - DINAS WAJIB-MILITER.
Pasal 36

.
Dalam keadaan darurat atau keadaan perang dapat diadakan panggilan darurat terhadap semua militer-wajib untuk melakukan dinas wajibmiliter dimulai dengan golongan penerimaan yang paling muda dan selanjutnya berturut-turut sesuai dengan urutan usia golongan penerimaan.
BAB VIII - DALAM DINAS.
Pasal 37

.
Militer-wajib berada dalam dinas selama ia melakukan salah satu jenis dinas wajib-militer yang tercantum dalam pasal 28 ayat 1.
BAB VIII - DALAM DINAS.
Pasal 38

.
- (1) Bagi militer-wajib selama dalam dinas berlaku hukum disiplin tentara dan hukum pidana tentara serta segala peraturan dinas tentara yang oleh Menteri Pertahanan dinyatakan berlaku bagi mereka itu.
- (2) Dalam menjalankan hak mengeluarkan pendapat, hak berkumpul dan berapat serta hak pilih, bagi militer-wajib selama dalam dinas berlaku ketentuan-ketentuan untuk militer-sukarela.
- (3) Bagi militer-wajib dalam dinas, yang mendapat kecelakaan atau meninggal dunia karena melakukan tugas atau berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya, berlaku ketentuan-ketentuan untuk militersukarela.
BAB VIII - DALAM DINAS.
Pasal 39

.
- (1) Militer-wajib pada saat berakhirnya masa dinas wajib- militer yang dimaksud dalam pasal 28 dapat ditahan untuk tetap dalam dinas selama:
- a. menjalani penahanan sementara atau menjalani pidana, karena melanggar hukum disiplin tentara atau hukum pidana tentara, sepanjang tidak dipecat dari dinas tentara;
- b. dalam keadaan sakit dan atas kemauannya sendiri untuk kepentingan perawatan;
- c. ada bahaya penularan, apabila ia meninggalkan asrama atau kapal, karena di dalam asrama atau kapal tersebut berjangkit atau habis berjangkit penyakit menular.
- (2) Masa dinas wajib-militer tersebut dalam ayat 1 fihak dihitung sebagai masa-kerja dinas wajib-militer.
BAB VIII - DALAM DINAS.
Pasal 40

.
Pada tiap akhir masa dinas wajib-militer yang dimaksud dalam pasal 28, militer-wajib diharuskan menyerahkan kembali semua barang dan warkat jabatan yang ada dalam tanggungannya dan menerima alat perlengkapan perseorangan untuk dibawa selama luar dinas, menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.
BAB IX - LUAR DINAS.
Pasal 41

Militer-wajib berada di luar dinas, selama ia tidak melakukan salah satu jenis dinas wajib-militer yang tercantum dalam pasal 28 ayat 1, karena bukan waktu gilirannya atau karena dibebaskan untuk itu.
BAB IX - LUAR DINAS.
Pasal 42

.
Selama luar dinas militer-wajib diharuskan:
- a. memberitahukan tentang setiap perubahan alamat kepada pemilik termaksud dalam pasal 43 dalam waktu 14 hari setelah terjadinya perubahan tersebut;
- b. menyimpan, memelihara dan tidak menyalah-gunakan perlengkapan perseorangan yang diserahkan padanya untuk dibawa selama luar dinas.
BAB IX - LUAR DINAS.
Pasal 43

.
- (1) Menteri Pertahanan menunjuk pejabat-pejabat militer yang ditugaskan untuk mengawasi dan mengurus segala sesuatu mengenai militer-wajib yang kembali dari atau dipanggil untuk melakukan dinas wajib-militer, selanjutnya disebut Penilik.
- (2) Penilik atau pejabat yang ditunjuknya berhak untuk mengadakan pemeriksaan perlengkapan yang dimaksud dalam pasal 34.
BAB IX - LUAR DINAS.
Pasal 44

.
Bagi militer-wajib selama luar dinas tidak berlaku ketentuan dalam pasal 38, kecuali dalam hal-hal tersebut dalam pasal 45.
BAB IX - LUAR DINAS.
Pasal 45

.
Militer-wajib selama luar dinas dipandang sebagai dalam dinas dalam hal:
- a. ia hadir dalam pemeriksaan karena tersangkut dalam perkara pidana tentara sebagai tersangka atau terdakwa;
- b. ia berpakaian seragam atau memakai tanda-tanda pengenalan militer yang berlaku baginya.
BAB X - KEDUDUKAN HUKUM MILITER-WAJIB
Pasal 46

.
- (1) Pelaksanaan dinas wajib-militer tidak menyebabkan putusnya hubungan kerja, baik dalam kalangan Pemerintah maupun partikelir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut termasuk pengecualian tentang hal yang tersebut dalam ayat 1 dan kedudukan pegawai negeri maupun buruh yang melakukan dinas wajib-militer, diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BAB X - KEDUDUKAN HUKUM MILITER-WAJIB
Pasal 47

.
Pengangkatan militer-wajib dilakukan oleh:
- a. Presiden untuk Perwira-Cadangan;
- b. Menteri Pertahanan atau pejabat yang ditunjuknya untuk Bintara dan Prajurit wajib-militer.
BAB X - KEDUDUKAN HUKUM MILITER-WAJIB
Pasal 48

.
Hal-hal mengenai penentuan korps/kejuruan, pengangkatan dalam jabatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian dari jabatan bagi militer-wajib, diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BAB X - KEDUDUKAN HUKUM MILITER-WAJIB
Pasal 49

.
Militer-wajib yang memenuhi syarat dapat dinaikkan pangkatnya menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah, dengan ditentukan bahwa, kenaikan pangkat dilakukan oleh:
- a. Presiden dalam pangkat Perwira Menengah Cadangan;
- b. Menteri Pertahanan dalam pangkat Perwira Pertama Cadangan;
- c. Menteri Pertahanan atau pejabat yang ditunjuknya dalam pangkat Bintara dan Prajurit wajib-militer.
BAB X - KEDUDUKAN HUKUM MILITER-WAJIB
Pasal 50

.
- (1) Hak-hak penghasilan militer-wajib berupa uang saku, uangganti-rugi, uang pesangon dan tunjangan lain diatur dalam Peraturan Penerintah.
- (2) Selain yang tersebut dalam ayat 1, selama dalam dinas militer-wajib berhak atas pemberian makan, pakaian, perlengkapan dan pemondokan, serta pemeliharaan jasmani dan rokhani, menurut ketentuan dalam Peraturan Penerintah.
BAB X - KEDUDUKAN HUKUM MILITER-WAJIB
Pasal 51

.
- (1) Militer-wajib diberhentikan dengan hormat pada tanggal 31 Desember dari tahun takwim ia rnencapai umur 40 tahun kecuali jika sebelum tanggal tersebut terdapat alasan seperti termaksud dalam ayat 2 dan 3.
- (2) Militer-wajib diberhentikan dengan hormat sebelum mencapai umur yang tercantum dalam ayat 1 apabila :
- a. baginya terdapat alasan untuk pembebasan seperti tersebut dalam pasal 11;
- b. ia kehilangan kewarga-negaraan Indonesia;
- c. ia meninggal dunia.
- (3) Militer-wajib diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
- a. baginya terdapat alasan untuk penolakan seperti tersebut dalam pasal 10;
- b. ia dipecat dari keanggotaan Angkatan Perang berdasarkan hukum disiplin tentara.
- (4) Pemberhentian tersebut dalam ayat 1, 2 huruf a dan 3 huruf a dapat ditangguhkan menurut pertimbangan Menteri Pertahanan bagi mereka yang sedang melakukan dinas wajib-militer seperti tersebut dalam pasal 28 ayat 1 huruf h.
- (5) Pemberhentian militer-wajib dilakukan oleh pejabat yang berhak untuk melakukan kenaikan pangkat seperti tersebut dalam pasal 49.
BAB X - KEDUDUKAN HUKUM MILITER-WAJIB
Pasal 52

.
- (1) Militer-wajib dari golongan penerimaan yang belum menyelesaikan rangkaian latihan ulangan tersebut dalam pasal 30, merupakan cadangan utama dari Angkatan Perang yang pertama-tama akan dikerahkan apabila diperlukan penggunaan kesatuan-kesatuan militer-wajib.
- (2) Selain yang tersebut dalam ayat 1 termasuk pula cadangan utama dari Angkatan Perang:
- a. semua Perwira-Cadangan;
- b. Semua Bintara dan Prajurit wajib-militer bekas militer sukarela yang berumur 35 tahun ke bawah;
- c. semua pewajib-militer yang berumur 25 tahun ke bawah yang pada sesuatu keadaan perang atau keadaan darurat dimasukkan dalam Angkatan Perang.
- (3) Militer-wajib dari golongan penerimaan yang sudah menyelesaikan atau dianggap sudah menyelesaikan rangkaian latihan-latihan ulangan tersebut dalam pasal 30, kecuali yang berpangkat Perwira-Cadangan, merupakan cadangan kedua dari Angkatan Perang yang akan dikerahkan setelah semua kesatuan cadangan utama digunakan.
- (4) Selain yang tersebut dalam ayat 3 termasuk juga cadangan kedua dari Angkatan Perang;
- a. semua Bintara dan Prajurit wajib-militer bekas militer sukarela yang berumur 36 tahun ke atas;
- b. semua pewajib-militer yang berumur 26 tahun ke atas yang pada suatu keadaan perang atau keadaan darurat dimasukkan Angkatan Perang.
BAB X - KEDUDUKAN HUKUM MILITER-WAJIB
Pasal 53

.
Militer-wajib dapat secara sukarela masuk dinas tentara sebagai militersukarela menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.
BAB X - KEDUDUKAN HUKUM MILITER-WAJIB
Pasal 54

.
Penugasan militer-wajib di luar-wilayah Indonesia hanya dapat dilaksanakan dengan Undang-undang atas dasar sukarela.
BAB XI - BEKAS MILITER-WAJIB.
Pasal 55

.
- (1) Bekas militer-wajib dan janda serta anak yatim/piatu yang ditinggalkan oleh militer-wajib berhak atas pensiun atau onderstand menurut syarat-syarat yang ditentukan dengan Undang- undang.
- (2) Kewajiban, penggunaan sebutan militer, perlakuan protokol dan hak jaminan sosial lainnya bagi bekas militer-wajib diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BAB XI - BEKAS MILITER-WAJIB.
Pasal 56

.
- (1) Bekas militer-wajib yang berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 ayat 3 dipanggil secara darurat untuk melakukan dinas wajib-militer, diangkat kembali dalam pangkat yang sekurangkurangnya sama dengan pangkatnya terakhir sebagai militer-wajib.
- (2) Bekas militer-sukarela yang keluar dari dinas tentara sesudah mencapai umur 40 tahun, dan berdasarkan pasal 2 ayat 3 dipanggil secara darurat untuk melakukan dinas wajib-militer diangkat menjadi militer-wajib dalam pangkat yang sekurang- kurangnya sama dengan pangkatnya terakhir sebagai militer sukarela.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA.
Pasal 57

.
- (1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan:
- a. barangsiapa dengan sengaja membuat atau menyuruh membuat dirinya tidak cakap untuk melakukan dinas wajib-militer;
- b. barangsiapa dengan sengaja membuat seseorang tidak cakap untuk melakukan dinas wajib-militer atas permintaan orang itu.
- (2) Barangsiapa melakukan perbuatan termaksud dalam ayat 1 huruf b yang mengakibatkan kematian orang itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA.
Pasal 58

.
Barangsiapa dalam waktu damai dengan sengaja menghasut militer-wajib dengan memakai salah satu ikhtiar tersebut dalam pasal 55 ayat 1 sub 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk tidak memenuhi panggilan guna melakukan dinas wajib-militer, dipidana dengan penjara selamalamanya sembilan bulan.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA.
Pasal 59

.
Barangsiapa melakukan suatu perbuatan tipu-muslihat yang menyebabkan diri sendiri atau orang lain ditolak, disebabkan atau ditangguhkan untuk melakukan dinas wajib-militer, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya tiga tahun.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA.
Pasal 60

.
Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya seribu rupiah:
- a. barangsiapa yang ditunjuk oleh pejabat yang berwajib untuk duduk dalam Komisi Pemilihan atau Majelis Penguji Kesehatan tanpa alasan yang sah tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk melakukan tugasnya;
- b. Pemimpin perusahaan atau kepala instansi Pemerintah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana termaksud dalam huruf a.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA.
Pasal 61

.
Barangsiapa tidak memenuhi permintaan Komisaris untuk menyerahkan tempat, ruangan atau barang-barang yang menjadi miliknya atau tanggungannya, yang diperlukan guna pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan atau Majelis Penguji Kesheatan, di pidana degan pidana kurungan selama-lamanya 14 hari atau pidana denda setinggi-tingginya lima ratus rupiah.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA.
Pasal 62

.
Majikan yang memutuskan hubungan kerja seorang buruh yang melakukan dinas wajib-militer, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya enam bulan atau pidana denda setinggi-tingginya empat puluh ribu rupiah.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA.
Pasal 63

.
- (1) Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya satu bulan atau pidana denda setinggi-tingginya seribu rupiah:
- a. Pewajib-militer yang dalam batas waktu yang ditentukan tidak mendaftarkan diri untuk dinas wajib-militer;
- b. Pewajib-militer yang tidak hadir untuk pengujian kesehatan atau masuk pendidikan dan latihan pertama pada waktu dan tempat yang ditentukan, tanpa alasan yang sah;
- c. Pewajib-militer yang berhalangan untuk hadir seperti termaksud dalam huruf b yang tidak melaporkan kepada pendaftar yang bersangkutan;
- d. Barangsiapa melakukan perbuatan sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana yang termaksud dalam huruf a dan b bagi orang lain.
- (2) Barangsiapa melakukan perbuatan termaksud dalam ayat 1 dengan sengaja, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau pidana denda setinggi-tingginya enam ribu rupiah.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA.
Pasal 64

.
Pewajib-militer yang tidak memberitahukan tentang perubahan alamat atau keterangan mengenai dirinya yang diperlukan untuk penyelenggaraan wajib-militer, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya empat belas hari atau pidana denda setinggi-tingginya lima ratus rupiah.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA.
Pasal 65

.
Bagi militer-wajib selama luar dinas berlaku ketentuan dalam pasal 46 ayat 1 sub 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA.
Pasal 66

.
- (1) Jika sesuatu hal yang diancam dengan pidana dalam atau berdasarkan Undang-undang ini dilakukan oleh sesuatu badan hukum atau perserikatan, maka tuntutan ditujukan serta pidana dijatuhkan terhadap pengurus atau pemimpin-pemimpin badan hukum atau perserikatan itu.
- (2) Jika pemimpin badan hukum atau perserikatan dipegang oleh badan hukum atau perserikatan lain, maka ketentuan dalam ayat 1 berlaku bagi pengurus atau pemimpin-pemimpin badan hukum atau perserikatan yang memegang pimpinan itu.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA.
Pasal 67

.
Dalam menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara terhadap militer-wajib, maka istilah-istilah "diensplichtige" "werkelijke dienst" dan "groot verlof diartikan berturut-turut "militer-wajib", "dalam dinas" dan "luar dinas", yang dimaksud dalam Undang-undang ini.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA.
Pasal 68

.
Selain pegawai yang pada umumnya diwajibkan mengusut tindak pidana, Komisaris, pendaftaran dan para pejabat diperbantukan pada Komisaris atau pendaftaran yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri, berhak untuk mengadakan pengusutan terhadap tindak pidana yang bersangkutan dengan penyelenggaraan wajib-militer.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA.
Pasal 69

.
Selain pegawai yang pada umumnya diwajibkan mengusut tindak pidana tentara, penilik dan para Perwira yang ditunjuknya berhak untuk mengadakan pengusutan terhadap tindak pidana atau pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh militer-wajib selama luar dinas yang berada dalam pengawasannya.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA.
Pasal 70

.
- (1) Pejabat yang menyalah-gunakan wewenang yang diberikan kepadanya menurut Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara setinggi-tingginya 3 tahun.
- (2) Ketentuan tersebut dalam ayat 1 tidak berlaku, apabila penyalahgunaan itu merupakan tindak pidana yang telah diatur dan diancam dengan pidana yang lebih berat dalam Undang-undang lain.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA.
Pasal 71

.
- (1) Tindak pidana yang tercantum dalam pasal 57, 58, 59, 62 dan 63 ayat 2 dianggap sebagai kejahatan.
- (2) Tindak pidana yang tercantum dalam pasal 60, 61, 63 ayat 1 dan 64 dianggap sebagai pelanggaran.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 72

.
- (1) Pendaftaran terhadap pewajib-militer mulai dari golongan tahun 1935 sampai dengan golongan tahun dari tahun berlakunya Undangundang ini dilakukan menurut jangka waktu yang ditentukan oleh Menteri Pertahanan.
- (2) Pendaftaran terhadap pewajib-militer dari golongan tahun 1934 dan sebelumnya ditentukan oleh Menteri Pertahanan menurut kebutuhan.
- (3) Menyimpang dari ketentuan dalam ayat 1 dan 2 diadakan pendaftaran terhadap semua pewajib-militer bekas militer-sukarela tidak memandang golongan tahunnya.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 73

.
- (1) Pemilihan pertama dilakukan terhadap pewajib-militer yang dimaksud dalam pasal 71 ayat 1 dengan dasar mengutamakan golongan tahun yang termuda.
- (2) Menyimpang dari ketentuan dalam ayat 1 terhadap pewajib-militer bekas militer-sukarela yang umumya 35 tahun ke bawah dilakukan pemilihan menurut tata-cara yang ditentukan oleh Menteri Pertahanan.
Diundangkan
Menteri Kehakiman, pada tanggal 20 Agustus 1958
G.A. MAENGKOM.
Menteri Pertahanan.
JUANDA.
Menteri Dalam Negeri, ttd
SANOESI HARDJADINATA.
Menteri Kesehatan, ttd
A. SALEH.
Menteri Perburuhan, ttd
SAMJONO.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 74

.
Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Wajib-Militer dan mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta, pada tanggal 1 Agustus 1958. Presiden Republik Indonesia. ttd
SOEKARNO.
MENGENAI
USUL UNDANG-UNDANG WAJIB-MILITER.
1. PENDAHULUAN.
Fungsi utama penyelenggaraan pertahanan Negara Republik Indonesia adalah: menyelamatkan Negara Republik Indonesia terhadap, tiap-tiap tindakan dari dalam dan dari luar yang mengancam kedaulatan dan kemerdekaannya.
Penentuan azas-azas pokok politik pertahanan Negara Republik Indonesia diselaraskan dengan azas-azas politik Negara Republik Indonesia dibidang hubungan antar negara, selanjutnya didasarkan atas perhitungan yang saksama mengenai faktor keadaan khusus di Indonesia, yang wajib diperhatikan karena mempunyai pengaruh yang besar dalam penetuan corak serta penyelenggaraan pertahanan Negara Republik Indonesia yang efficient.
Berdasarkan sikap politik luar negeri kita yang bebas dan aktip dan perhitungan mengenai faktor keadaan ekonomi Indonesia sebagai sumber yang menyediakan syarat-syarat bagi penyelenggaraan pertahanan Negara dan faktor geografis yang menentukan corak dan bentuk alat-alat pertahanan Negara dan cara-cara pelaksanaaan operasi, maka pokok-pokok politik pertahanan Republik Indonesia ialah:
- (1) Negara Republik Indonesia membangun potensi pertahanannya untuk tujuan dan kepentingan-kekepentingan defensief dan tidak untuk memiliki alat kekuatan guna kepentingan aspirasi-aspirasi expansief keluar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Negara Republik Indonesia menyandarkan usaha-usaha pembelaan itu pada kekuatan dan kemampuan sendiri.
- (3) Kemampuan pertahanan Republik Indonesia harus mempunyai daya pengaruh preventief, sehingga sekalipun tidak dapat mengimbangi kekuatan-kekuatan utama didunia ini, harus cukup mempunyai potensi untuk dipandang sebagai faktor yang benar-benar wajib diperhitungkan oleh pihak-pihak manapun, yang mempunyai maksud-maksud yang sifatnya bermusuhan terhadap Negara Republik Indonesia.
- (4) Untuk menghadapi operasi-operasi lawan yang akan menggunakan caracara dan peralatan yang modern sebagai hasil kemajuan-kemajuan di lapangan technologies strategic dan taktik yang sangat pesat, Angkatan Perang Republik Indonesia, sebagai inti pokok pertahanan Negara harus terdiri dari elemen-elemen yang memiliki kemampuan beroperasi didarat, dilaut maupun diudara.
- (5) Ikut-sertanya seluruh masyarakat dalam usaha-usaha pertahanan, harus ditetapkan secara teratur dan berencana, terutama untuk melakukan tugastugas:
- a. sebagai cadangan yang terlatih dalam olah-kemiliteran, yang dengan cepat dapat memungkinkan perluasan kekuatan Angkatan Perang bilamana diperlukan.
- b. sebagai tenaga-tenaga yang terlatih untuk menjalankan tugastugas yang tidak khusus bersifat militer dalam pembelaan Negara.
- (6) Berhubung dengan sifat-sifat geografis Negara kepulauan Indonesia, yang membawa persoalan-persoalan yang sulit dimasa perang dalam lapangan perhubungan, pengangkutan dan gerakan operasionil antar pulau, maka peranan Angkatan Laut dan Angkatan Udara Republik Indonesia adalah penting.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pertahanan Negara Republik Indonesia adalah menjadi syarat mutlak, bahwa Angkatan Perang Republik Indonesia, yang terdiri dari elemen-elemen Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara merupakan inti kekuatan pertahanan yang kompak, harmonis dan effektief dan yang mampu untuk melakukan operasi-operasi yang teratur, baik sendiri-sendiri maupun dalam gabungan.
- (8) Kekuatan dan susunan angkatan-angkatan itu harus berpokok pada inti yang berupa tenaga-tenaga sukarela untuk ditambah dengan tenaga-tenaga wajibmiliter.
- (9) Dalam batas-batas kemampuan yang maximaal harus diusahakan terwujudnya angkatan-angkatan itu yang memiliki kemampuan untuk secara effektif menghadapi serangan-serangan oleh musuh yang menggunakan tatik dan peralatan yang modern, yang berarti bahwa angkatan-angkatan itu harus diperlengkapi dengan peralatan-peralatan yang seimbang dan dilatih serta dididik dalam cara-cara penggunaannya.
Dalam hubungan ini maka perlu diwujudkan berangsur-angsur.:
Angkatan Darat yang :
- a. Mampu menjadi inti pertahanan wilayah.
- b. Mempu menjadi inti pertahanan gerilya bilamana sampai pada tingkat keharusan untuk itu,
- c. Mempu untuk dan setiap waktu berada dalam keadaan siap menghadapi serangan-serangan mendadak.
- d. Mampu untuk menghambat gerakan-gerakan lawan dan dengan demikian memberi waktu untuk melaksanakan mobilisasi.
- e. Mampu melakukan gerakan-gerakan operasi strategic yang terbatas.
Angkatan Laut yang :
- a. Mampu untuk melindungi lalu-lintas dan perhubungan dilautan antar pulau.
- b. Mampu untuk menyelenggarakan pertahanan pantai lokal.
- c. Mampu untuk mengadakan perondaan-perondaan di luat dan melakukan pengintaian-pengintaian strategic.
- d. Mampu untuk menghadapi kegiatan-kegiatan kapal selam lawan.
- e. Mampu untuk mengadakan serangan-serangan balasan yang terbatas.
- f. Mampu untuk membantu dan melindungi gerakan-gerakan pendaratan sebagai operasi bantuan bagi Angkatan Darat.
Angkatan Udara yang :
- a. Mampu untuk menghadapi inti pertahanan udara,
- b. Mampu untuk menghadapi serangan pesawat-pesawat udara lawan (interceptie).
- c. Mampu untuk melakukan serangan-serangan terhadap musuh dalam gerakannya menuju Indonesia (interdictie).
- d. Mampu untuk mengadakan perondaan di udara dan melakukan pengintaian-pengintaian strategis.
- e. Mampu untuk memberi bantuan taktis pada gerakan-gerakan Angkatan Darat dan Angkatan Laut.
- f. Mampu menyelenggarakan pengangkutan di udara untuk kepentingan gerakan-gerakan strategis dan taktis.
Dalam suatu negara dengan taraf kesehatan rakyat yang memadai pada umumnya 10% dari jumlah penduduk dapat dikerahkan secara aktip dalam pertahanan negara. Keadaan dalam Negara kita adalah demikian, sehingga beberapa juta manusia pasti dapat dikerahkan dan dengan bertambahnya penduduk, makin besar pula sumber tenaga untuk keperluan tersebut.
Dalam Undang-undang ini ditentukan syarat-syarat tentang diikutsertakannya rakyat dalam pertahanan Negara secara wajib sebagai militer-wajib (wajib-militer), cara pendaftaran, pemilihan dan pemasukan dalam Angkatan Perang, Seterusnya diadakan ketentuan tentang hak dan kewajiban di dalam dan di luar dinas dan tentang kedudukan hukum serta ancaman pidana.
Garis tindakan ini bertujuan tidak lain dari pada pemupuk tenaga untuk Angkatan Perang, jadi harus diwujudkan dengan usaha pendidikan dan latihan untuk tiap-tiap tenaga yang dikerahkan. Dapat dimengerti bahwa untuk melaksanakan usaha ini harus dibentuk suatu organisasi yang luas, yang mempunyai cukup tenaga pelatih, depot pendidikan dan perlengkapan lainnya.
Dengan memperhitungkan pula biaya untuk perlengkapan perseorangan, biaya untuk perawatan, uang saku, tunjnagan dan sebagainya bagi para militerwajib (pewajib-militer yang terpilih untuk melakukan dinas wajib-militer) yang tiap tahun dikerahkan dapatlah diambil kesimpulan bahwa lambat-cepatnya pembentukan kesatuan-kesatuan untuk Angkatan Perang ini terutama tergantung pada faktor biaya. Karena itu dalam pelaksanaan Undang-undang Wajib Militer ini niscaya harus ditempuh suatu jalan, yang menyesuaikan jata penerimaan tiap tahun dengan kemampuan biaya pada ketika itu.
2. WAJIB-MILITER DALAM RANGKA PERTAHANAN NEGARA'
Di dalam Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ditegaskan bahwa pertahanan Negara adalah kewajiban dan hak setiap warga-negara dan bahwa aturan-aturan tentang pertahanan Negara selanjutnya disusun dalam Undang-undang. Dalam pasal 4 Undang-undang Pertahanan Negara Republik Indonesia No.29 tahun 1954 selanjutnya ditetapkan bahwa sifat pertahanan Negara Republik Indonesia ialah pertahanan rakyat yang teratur dan diselenggarakan di bawah pimpinan Pemerintah.
Berdasarkan Undang-undang Pertahanan tersebut maka telah disiapkan :
- a. Undang-undang Militer Sukarela yang mengatur segala sesuatu mengenai mereka yang masuk dalam Angkatan Perang secara sukarela;
- b. Undang-undang Wajib-Militer, yang mengatur segala sesuatu mengenai kewajiban untuk menjadi anggota Angkatan Perang secara wajib;
- c. Undang-undang Wajib-Latih yang memberikan kemungkinan mempersiapkan rakyat yang terlatih dalam tugas yang bersifat tidak khusus militer.
- d. Undang-undang Pendidikan Pendahuluan Pertahanan Rakyat dengan tujuan menanam, membangkitkan rasa kesadaran untuk membela Negara kepada setiap warga-negara sejak masa kanak-kanak.
Mengenai ke-4 Undang-undang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
Dalam Undang-undang Dasar telah ditetapkan adanya suatu Angkatan Perang yang terdiri dari mereka yang secara sukarela masuk Angkatan Perang (Militer-Sukarela) dan mereka yang wajib masuk dalam Angkatan Perang (Militer-Wajib). Tetapi pertahanan rakyat tidak akan merupakan suatu pertahanan rakyat, apabila hanya terdiri dari Angkatan Perang saja.
Pertahanan rakyat baru dapat diwujudkan bilamana semasa damai sudah diadakan kemungkinan mempersiapkan rakyat untuk melatih diri dalam pelaksanaan tugas-tugas pertahanan dalam arti yang luas, yang tidak khusus bersifat militer.
Dari uraian di atas jelas bahwa untuk pelaksanaan pertahanan rakyat sebagai dimaksudkan dalam Undang-undang Dasar Sementara dan Undang-undang Pertahanan Negara perlu diadakannya 2 (dua) komponen, dalam mana seluruh masyarakat dapat dikerahkan untuk melaksanakan pertahanan Negara, yaitu :
Pertama : Angkatan Perang yang terdiri dari :
- a. Angkatan Perang tetap yang terdiri dari militer-sukarela yang merupakan tenaga inti dari Angkatan Perang semasa damai maupun perang.
- b. Cadangan Angkatan Perang yang terdiri dari militer-wajib yang semasa damai dididik dilatih secara periodik.
Kedua : Rakyat terlatih, terdiri dari mereka yang tidak dimasukkan dalam Angkatan Perang (secara sukarela maupun wajib) untuk melakukan tugas-tugas pembelaan yang bersifat tidak khusus militer dan membantu Angkatan Perang dalam pelaksanaan tugas-tugas secara langsung maupun tidak.
Bahwa kekuatan dari keuda komponen tersebut di atas tidak hanya tergantung dari jumlahnya tenaga yang dikerahkan saja, adalah jelas. Kekuatan komponen tersebut banyak pula tergantung pada kemahiran dan kecakapan masing-masing dan lebih pada kesadaran untuk membela kemerdekaan. Untuk keperluan ini maka diperlukan juga adanya suatu pendidikan pendahuluan tentang pertahanan rakyat, yang diberikan kepada setiap warga-negara sejak semasa kanak-kanak di dalam maupun di luar sekolah-sekolah.
Keempat macam Undang-undang tersebut di atas adalah empat serangkai Undang-undang yang berpokok pada Undang-undang Pertahanan, yang masingmasing mempunyai batas-batas sendiri tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama yang lain dan bertujuan untuk mewujudkan hak dan kewajiban setiap warganegara untuk turut-serta secara aktip dalam pertahanan Negara sebagaimana ditetapkan dalam pasal 24 Undang-undang Dasar Sementara.
Untuk lengkapnya, berhubung dengan 4 Undang-undang termaksud, perlu disebut juga tiga Undang-undang lain yaitu :
Undang-undang Veteran.
Undang-undang Penderita Cacat.
Undang-undang Kepahalawanan.
yang sebenarnya adalah peraturan-peraturan yang menampung akibat dari pada pelaksanaan hak dan kewajiban ikut-serta dalam pertahanan Negara.
3. PENYELENGGARAAN WAJIB-MILITER'
Dalam penyusunan Undang-undang ini diperhatikan adanya pelbagai sistim yang berlaku di negara-negara lain. Tata-cara penyelenggaraan wajib-militer telah dipikirkan semasak-masaknya, agar segala sesuatu sesuai dengan keadaan alam, adat-istiadat maupun tujuan perjuangan rakyat Indonesia, serta memenuhi kebutuhan pertahanan seluruh wilayah Negara.
Bermula ditentukan siapa yang dikenakan wajib-militer yakni yang disebut pewajib-militer.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 1

.
Cukup jelas.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 2

.
:
Batas umur 18 tahun adalah lazim di negara lain, didasarkan atas paham akilbaliq. Pada batas umur itu seseorang umumnya berada pada tingkat kekuatan jasmani dan rokhani, dimana tenaganya dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk tugas militer secara menerus sampai ia mencapai umur 40 tahun.
:
Mengikut-sertakan kaum wanita dalam dinas wajibmiliter harus disesuaikan dengan kodrat serta sifat kewanitaannya. Sebagai tugasnya di dalam dinas wajib-militer dapat disebut golongan perawat, dokter, pharmasi dan administrasi. Selanjutnya lihat penjelasan umum.
:
Meskpun ada kemungkinan, bahwa dalam keadaan darurat perang Undangundang dapat mengadakan perubahan tentang batas umur, akan tetapi sebaliknya perubahan itu dibatasi sampai serendah-rendahnya 17 tahun dan setinggi-tingginya 45 tahun untuk Bintara dan Prajurit wajib-militer dan sampai 50 tahun untuk Perwira-Cadangan.
Perubahan batas umur ini perlu diadakan untuk menghadapi perang total, yang membutuhkan tenaga terlatih sebanyak-banyaknya.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 3

.
:
Pada azasnya daerah pemilihan adalah daerah kabupaten atau daerah yang setingkat dengan itu dan daerah pendaftaran adalah daerah kecamatan atau daerah yang setingkat dengan itu.
Jika dipandang perlu ## Pasal 10.
Sesuai dengan jiwa Undang-undang Pertahanan, maka turut-serta dalam pertahanan negara adalah suatu kehormatan. Oleh karena itu seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan terhadap keamanan negara dan/atau karena hal-hal sebagai tercantum dalam ayat 1 pasal ini, harus ditolak untuk masuk dinas wajib-militer.
Menteri Pertahanan secara insidentil dapat mengadakan pengecualian dalam hal yang dianggap perlu, karena seseorang dibutuhkan tenaganya misalnya, karena keahliannya.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 10

Undang-undang Pertahanan di mana di dapat juga syarat-syarat pembebasan (Lembaran Negara tahun 1954 No.84) berbunyi sebagai berikut :
"Wajib-militer tidak dikenakan terhadap
- a. Mereka yang dalam, keadaan sedemikian, sehingga apabila mereka diapnggil untuk wajib-militer akan mengakibatkan kesukaran hidup bagi orang lain yang menjadi tanggungannya.
- b. Mereka yang menjabat suatu jabatan agama atau perikemanusiaan yang ajarannya tidak membolehkan,
- c. Mereka yang melakukan tugas penting untuk Negara"
Dalam pasal ini belum di muat ketentuan mengenai kemungkinan pembebasan dari golongan tertentu yang juga terdapat dalam masyarakat Indonesia, yaitu golongan yang tidak bersedia menjadi prajurit (secara sukarela maupun wajib) karena hal itu adalah bertentangan dengan kepercayaan yang dianutnya, (dalam bahasa Belanda "principiele dienst weigeraars"); Ketentuan-ketentuan tentang hal ini perlu diatur dalam Undang-undang tersendiri.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 12

Sungguhpun penunaian kewajiban sebagai pewajib-militer harus diutamakan., akan tetapi keadaan dari pewajib-militer sendiri sebagai dijelaskan pada ayat 1 pasal ini perlu sekali diperhatikan.
Keadaan itu mungkin demikian rupa sehingga lebih berguna atau lebih adil jika ia dikenakan penangguhan.
Dalam pengertian "sekolah umum" tersebut pada ayat 1 sub b. termasuk segala macam sekolah, kecuali kursus-kursus.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 13

.
Pasal ini memberi kemungkinan bagi pewajib-militer untuk mengajukan keberatan. atas keputusan Komisi Pemilihan kepada Komisaris, Terhadap keputusan Komisaris itu pewajib-militer yang bersangkutan dapat meminta banding kepada Menteri Pertahanan. Selama keberatannya atau permintaan banding itu belum mendapat penyelesaian ia diharuskan memenuhi semua kewajibannya sebagai pewajib-militer.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 14

.
Keputusan yang diambil berdasarkan keterangan dan/atau bahan yang ternyata salah, palsu atau dipalsukan dan dinyatakan tidak sah oleh Komisaris, tidak mengurangi kekuasaan pihak berwajib untuk mengadakan tuntutan pidana terhadap yang dianggap bersalah.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 15

.
Cukup jelas.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 16

.
Cukup jelas.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 17

.
Cukup jelas.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 18

.
:
Cukup jelas.
:
Pelanggaran terhadap ayat ini diancam dengan pidana seperti tersebut dalam pasal 63 ayat 1 huruf. Keharusan melaporkan diri itu dimaksudkan guna mengurangi timbulnya perubahan-perubahan disengaja untuk tidak hadir dalam pengujian kesehatan.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 19

.
:
Sedapat-dapatnya hasil pengujian kesehatan diberitahu kepada pewajibmiliter yang bersangkutan, segera setelah pengujian kesehatan berakhir. Usaha ini tergantung dari lengkapnya tenaga yang menyelenggarakan pengujian kesehatan. Dengan jalan pengumuman dan pemberitahuan dapat dijamin diketahuinya hasil pengujian oleh yang bersangkutan dalam waktu sesingkat-singkatnya.
:
Cukup jelas.
:
Penetapan jangka waktu 14 hari didasarkan atas hari pengumuman, Pemberitahuan yang dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 tidak dapat dijadikan patokan, karena saat sampainya pemberitahuan tersebut sukar untuk dibuktikan.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 20

,
Periksa penjelasan pasal 14.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 21

.
:
Karena pada umumnya jumlah pewajib-militer untuk tiap golongan tahun jauh melebihi jatah penerimaan, maka terbuka kesempatan guna mengadakan seleksi yang berat dengan memilih pewajib-militer yang mencapai nilai ujian kesehatan yang terbaik sehingga tercapailah mutu Angkatan Perang yang lebih tinggi.
s/d 4 :
Cukup jelas.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 22

.
Jika dalam keadaan darurat/perang banyaknya cadangan utama dan cadangan kedua tidak mencukupi kebutuhan pertahanan negara, maka berdasarkan pasal ini diadakan pengerahan tenaga pewajib-militer, Cadangan ini dapat disebut cadangan darurat.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 23

.
Cukup jelas.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 24

.
:
Pada umumnya penentuan jatah untuk tiap,golonganpenerimaan bagi seluruh Angkatan Perang didasarkan atas :
- a. Rencana penyusunan kekuatan Angkatan Perang untuk jangka- jangka waktu tertentu.
- b. Biaya yang dapat disediakan
- c. Adanya tenaga pelatih dan perlengkapan
Dalam hal ini dikeluarkan Undang-undang khusus yang menentukan jatah penerimaan untuk tiap tahun (berapa perwira, bintara dan prajurit) bagi tiap angkatan dan tiap korps/kejuruan.
Penentuan jatah untuk tiap golongan-penerimaan bagi tiap daerah pemilihan pada umumnya didasarkan atas :
- a. Perimbangan banyaknya penduduk dalam daerah-daerah tersebut dengan mengingat kebutuhan tenaga untuk pembangunan dan penegakan ekonomi.
- b. Tenaga pelatih, perlengkapan dan tempat pendidikan yang tersedia
:
Huruf a :
Kekurangan tenaga ini harus diisi, agar kekurangan Angkatan Perang tidak berkurang.
Huruf b :
Semua militer-sukarela yang keluar dari dinas tentara sepanjang mereka tidak dikenakan penolakan atau pembebasan untuk dinas wajib-militer, dipanggil kembali dan diangkat sebagai militer-wajib. Karena militer-wajib bekas militer-sukarela dibebaskan dari pendidikan dan latihan pertama serta latihan-latihan ulangan, maka penerimaan mereka tidak menimbulkan tambahnya biaya yang besar.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 24

Cukup jelas.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 25

.
Cukup jelas
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 26

.
Cukup jelas.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 27

.
Karena bekas militer-sukarela telah mencapai taraf kemahiran yang diperlukan untuk pangkatnya, maka sudah selayaknya mereka dibebaskan dari pendidikan dan latihan pertama serta latihan-latihan ulangan. Sudah sepantasnya pula mereka diberi pangkat yang sekurang-kurangnya sama dengan pangkatnya terakhir sebagai militer-sukarela.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 28

.
Cukup jelas.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 29

.
Pendidikan dan latihan pertama dimaksudkan untuk mendidik dan melatih mereka yang pertama kali diangkat sebagai Militerwajib sampai mereka cakap untuk menjalankan tugasnya menurut golongan pangkatnya masingmasing.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 30

.
Latihan-latihan ulangan dimaksud untuk melatih para militerwajib sampai mencapai taraf kemahiran yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya dalam pertahanan Negara. Pada umumnya latihan-latihan ulangan berlangsung selama 15 hari setiap tahun atau 30 hari tiap 2 tahun.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 31

.
Latihan-latihan khusus dimaksudkan untuk memelihara dan menambah mutu olah-jurit yang telah dicapai oleh militer-wajib atau untuk mengajarkan tehnik bertempur atau penggunaan alatalat senjata baru. Pada umumnya latihanlatihan khusus bersifat bertempur yang berlangsung selama 14 hari dalam tiaptiap tahun.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 32

.
Ketentuan ini diperlukan untuk menampung militer-wajib yang karena sesuatu hal terputus pendidikan atau yang belum mengikuti suatu pendidikan/latihan yang merupakan keharusan baginya. Militer-wajib yang tidak lulus dalam ujian untuk suatu pendidikan atau bagian dari suatu pendidikan yang merupakan keharusan baginya, pada azasnya tidak diharuskan untuk mengulangi pendidikan itu seluruhnya, melainkan dapat dipanggil untuk mengulangi ujian saja dan jika perlu dapat diadakan usaha-usaha khusus untuk menghadapi ujian itu.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 33

.
Pendidikan lanjutan dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada militerwajib mencapai pangkat yang lebih tinggi. Pendidikan itu terdiri atas pendidikan Kopral untuk golongan Bintara wajib-militer dan pendidikan Perwira lanjutan I dan II untuk golongan Perwira-Cadangan. Para Bintara dan Prajurit wajib-militer secara sukarela dapat mengikuti pendidikan lanjutan, tergantung dari keinginan masing-masing untuk mempunyai kedudukan yang lebih tinggi.
Untuk mencukupi jumlah kader tinggi sesuai dengan besarnya cadangan, Angkatan Perang, para Perwira-Cadangan yang ditunjuk, diharuskan mengikuti pendidikan lanjutan.
Pendidikan-pendidikan itu dapat diselenggarakan sebagai kursus tertulis untuk bagian-bagian tertentu dari rencana pelajaran.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 34

.
Pemeriksaan yang dimaksud dalam pasal ini dapat dilakukan dengan jalan memanggil militer-wajib yang bersangkutan untuk datang pada tempat kedudukan pemilik atau karena sukarnya perhubungan, pada suatu tempat yang ditentukan.
Dalam hal terakhir, rombongan pemeriksa mendatangi tempat tersebut.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 35

.
Cukup jelas.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 36

.
Cukup jelas.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 37

Cukup jelas.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 38

.
:
Yang dimaksud dengan peraturan dinas tentara adalah misalnya :
Peraturan Baris-berbaris
(P. B. B.)
Peraturan Urusan Dalam (P.U.D.)
Peraturan Garnizoen
(P. D. G.)
Peraturan Penghormatan Tentara (P.P.T.);
dan 3 :
Cukup jelas.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 39

.
Masa yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak dihitung sebagai masa kerja wajib-militer, karena tidak mengenai tugas kemiliteran. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk militer-suka-rela.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 40

.
Militer-wajib diberi pakaian seragam selama luar dinas karena dalam hal-hal tertentu mereka diwajibkan mengenakan pakaian itu, misalnya pada waktu mendapat panggilan dari pejabat militer yang bersangkutan atau untuk mengunjungi upacara kemiliteran.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 41

.
Cukup jelas.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 42

.
Oleh karena ketentuan dalam pasal ini adalah penting untuk kelancaran pelaksanaan dinas wajib-militer, maka diadakan ancaman pidana seperti termaksud dalam pasal 64 Undang-undang ini dan dalam pasal 508 bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 43

.
:
Cukup jelas.
:
Periksa penjelasan pasal 34.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 44

.
Cukup jelas.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 45

.
Pasal ini menentukan bilamana seorang militer-wajib. Selama luar dinas harus tunduk pada hukum disiplin tentara dan hukum pidana tentara.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 46

.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin agar seorang militer-wajib yang melakukan dinas wajib-militer tidak kehilangan pekerjaannya semula dan hakhak lainnya yang timbul dari hubungan kerja sehingga ia dapat memenuhi tugas Negara ini dalam suasana tenang. Pelanggaran ketentuan ini diancam dengan pidana seperti tersebut dalam pasal 62.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 47

.
Pengangkutan Perwira-Cadangan oleh Presiden adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk militer-sukarela, karena pada azasnya kedudukan seorang Perwira-Cadangan dalam masyarakat adalah sama dengan kedudukan seorang Perwira militer-sukarela.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 48

.
Cukup jelas.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 49

.
Ketentuan ini sesuai dengan yang berlaku untuk militer- sukarela.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 50

.
:
Uang saku adalah uang bulanan atau uang harian yang diberikan kepada militer-wajib selama mereka dalam dinas.
Uang ganti-rugi :
- a. Uang ganti-rugi yang layak besarnya dan diberikan kepada militerwajib, karena kehilangan penghasilan selama dalam dinas, atau
- b. Uang yang sangat diperlukan oleh militer-wajib selama dalam dinas untuk kepentingan rumah-tangga dan/atau jaminan keluarga yang tidak dapat dicukupi dengan uang saku. Uang pesangon adalah hadiah yang diberikan kepada militer-wajib sekaligus setelah ia dalam waktu mobilisasi terus-menerus dalam dinas untuk waktu yang lama, sebagai bekal untuk kembali ke masyarakat.
:
Cukup jelas.
:
Cukup jelas.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 51

.
:
Dengan pemberhentian dimaksud pemberhentian sebagai militer-wajib.
:
Sub b mengenai soal kehilangan kewarga-negaraan diatur dalam Undangundang tentang kewarga-negaraan Republik Indonesia.
s/d 5 :
Cukup jelas.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 52

.
Periksa penjelasan umum angka 5.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 53

.
Cukup jelas.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 54

.
Karena hal ini mengenai persoalan hak dan kewajiban warga-negara, haruslah ditentukan dengan Undang-undang, Penugasan pasukan atau kesatuan wajibmiliter keluar negeri secara paksa akan menimbulkan akibat yan tidak diinginkan. Sebaliknya untuk kepentingan nasional pastilah terdapat cukup orang-orang yang insyaf dan akan mengajukan diri secara sukarela untuk melakukan tugas tersebut.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 55

.
Cukup jelas.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 56

.
Bekas militer-wajib dan bekas militer-sukarela adalah tenaga yang telah terdidik dan terlatih dalam olah-jurit, Dalam keadaan darurat atau keadaan perang yang pada umumnya dibutuhkan banyak tenaga cadangan untuk Angkatan Perang, mereka dapat diarahkan untuk tugas militer tanpa pendidikan terlebih dahulu.
Pada umumnya batas umur bagi mereka untuk melakukan dinas wajib-militer dalam keadaan perang atau darurat perang, selaku tenaga yang terlatih, dapat dinaikkan sampai umur 45 tahun untuk Bintara dan Prajurit wajib-militer dan sampai umur 50 tahun untuk Perwira-Cadangan.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 57

.
Cukup jelas.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 55

sub 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terjemahannya berbunyi sebagai berikut :
"Mereka yang dengan pemberian, janji, salah guna wibawa atau martabat, paksaan, ancaman atau penyesatan ataupun dengan memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja membujuk supaya peristiwa itu dilakukan.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 59

s/d 61.
Cukup jelas.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 62

.
Istilah majikan, buruh dan hubungan kerja dalam pasal ini diartikan sebagaimana lazim dipergunakan dalam hukum perburuhan.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 63

dan 64.
Cukup jelas.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 46

sub 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara terjemahannya berbunyi sebagai berikut :
"Semua anggota sukarela lainnya pada Angkatan Perang dan militer-wajib, yang melakukan salah satu peristiwa diterangkan dalam pasal 97, 99 dan 139 Kitab Undang-undang ini, setiap kali dan sepanjang mereka ada di dalam dinas, demikian pula jika mereka ada di luar dinas dalam masa mereka itu dapat dipanggil untuk melakukan dinas itu.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 66

.
Cukup jelas.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 67

.
Karena naskah Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara yang berlaku masih tertulis dalam bahasa Belanda, maka dalam pasal ini perlu ditentukan arti istilah-istilah dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara yang disesuaikan dengan istilah-istilah yang terdapat dalam Undang-undang ini.
Mengenai pengertian "wajib-militer", "dalam dinas" dan "luar dinas", dihubungkan dengan K.U.H.P.T., ditegaskan di sini bahwa yang dimaksud dalam pasal 67 itu, tidak merupakan suatu pengluasan dari pengertian "dienstplichtige", "werkelijke dienst" dan groot verlof".
Bahwasanya mengenai orang-orang yang bersangkutan tersebut dalam pasal 67 Undang-undang ini tetap dalam batas-batas sebagai ditetapkan dalam K.U.H.P.T. ternyata dalam ketentuan dari pasal 35, yang menetapkan bahwa bagi militer-wajib, selama luar dinas ("groot verlofganger") hanya dalam melakukan kejahatan yang termaksud dalam pasal 97, 99 dan 139 K.U.H.P.T. tersebut, dianggap sebagai militer dalam arti K.U.H.P.T. itu.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 68

.
Cukup jelas.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 69

.
Cukup jelas.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 70

.
Cukup jelas.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 71

.
Cukup jelas.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 72

.
:
Untuk mendapatkan bahan-bahan guna perencanaan mobilisasi, maka dipandang perlu adanya pendaftaran terhadap pewajib-militer sampai pada golongan tahun 1935.
:
Ketentuan dalam ayat ini merupakan pembebasan kewajiban untuk mendaftarkan diri bagi pewajib-militer dari golongan tahun 1934 dan sebelumnya, sepanjang tidak ada ketentuan dari Menteri Pertahanan tentang masa pendaftaran untuk golongan-golongan tahun tersebut.
:
Cukup jelas.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 73

.
:
Pada dasarnya yang akan diambil adalah orang-orang yang mencapai usia 18 tahun dengan tidak menutup kemungkinan pengambilan tenaga yang lebih tua karena dibutubuhkan keahliannya.
:
Cukup jelas.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 74

.
Cukup jelas.
Diketahui :
Menteri Kehakiman, ttd
G.A. MAENGKOM