PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 12 Tahun 2016
Tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Berlaku: 12 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 12 TAHUN 2016
T E N T A N G
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 53 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,
- a. bahwa pemberian insentif kepada instansi Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberikan berdasarkan atas pencapaian kinerja tertentu yang merupakan tambahan penghasilan sebagai penghargaan atas tercapainya target dan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 75 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan Pajak Dengan Surat Paksa menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015 Nomor 6);
17. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 8);
18. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 1);
19. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 53);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 53 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 53) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Besarnya insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan paling tinggi 3% (tiga perseratus) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berkenaan.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 7
- (1) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan :
- a. Dibawah Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan melekat;
- b. Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan melekat;
- (2) Besaran Pembayaran insentif untuk pihak lain sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diberikan sebesar 8% (delapan perseratus) dari besaranya insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6.
- (3) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.
(4)
Dihapus.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8
Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
4. Ketentuan Pasal 11 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Pemanfaatan insentif yang diberikankepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d menjadi tanggungjawab pimpinan pihak lain tersebut;
5. Diantara ketentuan Pasal 11 dan ketentuan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 11

A
- (1) Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada aparat pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. Insentif tidak diberikan dalam hal:
- 1) cuti diluar tanggungan negara;
- 2) sedang tugas belajar;
- b. Pengurangan insentif dilakukan dalam hal:
- 1) tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dipotong 0,5% (nol koma lima perseratus) perhari;
- 2) terlambat datang dan cepat pulang dengan akumulasi 7,5 (tujuh koma lima) Jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
- 3) cuti tahunan dipotong 0,25% (nol koma dua puluh lima perseratus) perhari;
- 4) cuti besar, cuti bersalin dan cuti sakit lebih dari 14 hari dipotong 0,1% (nol koma satu perseratus) perhari;
- (2) Insentif yang tidak diberikan dan pengurangan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jambi.
Diundangkan di Jambi pada tanggal 27 -7- 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, ttd
H.RIDHAM PRISKAP
BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 12
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.
Ditetapkan di Jambi pada tanggal 22 - 7- 2016
GUBERNUR JAMBI, ttd
H.ZUMI ZOLA ZULKIFLI