PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 17 Tahun 2009
Tentang No Description
Berlaku: 22 Agustus 2009
N/A
Preamble

Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 17 TAHUN 2009 T E N T A N G PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,
Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kepulauan Selayar dalam meningkatkan pelayanannya, memerlukan pendanaan dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 Jo Undang-undang No 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2910)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran
13. Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum
17. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tingkat II Selayar;
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga ( Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 1997 Nomor 16 );
19. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1 );
Menetapkan
20. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Perusahaan dan Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 5);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
dan
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar;
- d. Perusahaan Daerah Air minum yang Selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Mnum Kabupaten Kepulauan Selayar;
- e. Modal Dasar adalah modal yang ditentukan pada saat Perusahaan Daerah didirikan
- f. Modal disetor adalah modal yang disetor penuh sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada saat Perusahaan akan mengembangkan usahanya:
- g. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan Modal Daerah dengan pihak ketiga dengan inbalan tertentu:
:
BAB II - T U J U A N
Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM adalah:
- a. Mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- b. Membantu menggerakkan perekonomiaan daerah;
- c. Memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah;
- d. Menyelenggarakan usaha secara profesional dan bertanggungjawab dengan prinsip - prinsip usaha bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
BAB III - PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal ke dalam saham PDAM Kabupaten Kepulauan Selayar
- (1) Modal PDAM berasal aktiva dan Passiva dari Badan Pengelola Air Minum Daerah dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
- (2) Besarnya nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan sebagaimana ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Rp. 1.959.309.775,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) pada tahun 1997;
- b. Rp. 8.088.950,- (delapan juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) pada tahun 1999;
- c. Rp. 287.910.800,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah) pada tahun 2000;
- d. Rp. 556. 200.000,- ( lima ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah ) pada tahun 2003;
- e. Rp. 4.021.409.300, (empat milyar dua puluh satu juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah) pada tahun 2004;
- f. Rp. 68.125.000,- (enam puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tahun 2007;
- g. Rp. 3.405.543.000,- (tiga milyar empat ratus lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) pada tahun 2008.
- (3) Total penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM sampai dengan Agustus Tahun 2009 sebesar Rp. 10.316.586.825,- (sepuluh milyar tiga
ratus enam belas juta Lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
BAB III - PENYERTAAN MODAL
Pasal 5

- (1) Penambahan (investasi) atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud Pasal 4 berdasarkan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pengurangan (divestasi) atas penyertaan modal dapat dilaksanakan melalui Rapat Dewan Pengawas yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB V - HASIL USAHA
Pasal 7

- (1) Pembagian laba bersih perusahaan adalah 55 % (lima puluh lima persen) untuk PDAM dan 45 % (empat puluh lima persen) untuk Pemerintah Daerah;
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah disetor ke kas daerah.
- (3) Penggunaan laba bersih bagian Pemerintah Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (4) Penggunaan laba bersih bagian perusahaan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
Ditetapkan di Benteng pada tanggal 22 Agustus 2009 BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,
H. SYAHRIR WAHAB
Diundangkan di Benteng pada tanggal 22 Agustus 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,
H. ZUBAIR SUYUTHI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2009 NOMOR 17
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 17 TAHUN 2009 T E N T A N G PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
A. UMUM
Dalam rangka melaksanakan Pasal 41 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang memberi peluang kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penyertaan modal / investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya yang terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejateraan umum sebagaimana di muat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Secara lebih spesifik dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan Daerah terdiri atas :
1. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari :
- a. hasil Pajak Daerah;
- b. hasil Retribusi Daerah;
- c. hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan;
3. Lain - lain Pendapatan Daerah yang sah.
Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan / atau milik swasta. Penyertaan modal tersebut dapat dikurangi, dijual kepada pihak lain dan / atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah, yang dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) didirikan pada tahun 1984 dengan nama Badan Pengelola Air Minum (BPAM) Kabupaten Selayar, dibawah naungan Proyek Peningkatan Sarana Air Bersih Sulawesi Selatan (PPSAB), sehingga melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1991 tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Selayar, Badan Pengelola (BP) berubah menjadi Perusahaan Daerah (PD) , maka neraca perusahaan terdiri dari aktiva dan pasiva dari modal dasar perusahaan terdiri atas seluruh kekayaan daerah yang dipisahkan. Modal Perusahaan dapat bertambah dari penyisihan Anggaran Keuangan Daerah, Penyertaan modal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pinjaman dan semua alat likuidatur perusahaan di simpan dalam PT. Bank Sul - Sel atau Bank Pemerintah lainnya.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1

Cukup jelas
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2

Cukup jelas
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar secara kumulatif sudah melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sampai dengan Agustus Tahun 2008 adalah Rp. 10.316.586.825,(sepuluh milyar tiga ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Cukup jelas
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Mengacu Pada Pasal 24 Ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menegaskan bahwa Pemerintah dapat melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Negara/daerah yang terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD, dan dapat melakukan penjualan dan/ atau Privatisasi Perusahaan Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD;
Selanjutnya dalam Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta yang selanjutnya (dari penyertaan modal yang sudah dlakukan Pemerintah Daerah) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik daerah.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Cukup Jelas Ayat (2) Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah adalah Dewan Pengawas yang ditetapkan oleh Bupati Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 11
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- 
BUPATI PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI SETIAP NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa di Kabupaten Pesisir Selatan Desa merupakan Pemerintahan Nagari dan merupakan nama lain dari desa yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundangundangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015;
4. : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 334);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
Menetapkan :
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI SETIAP NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Nagari adalah Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari;
4. Jumlah Nagari adalah jumlah Nagari yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
N/A
Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Dana Nagari untuk setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pesisir Selatan ini.
N/A
Pasal 3

- (1) Dana Nagari setiap Nagari dihitung berdasarkan jumlah Pemerintahan Nagari.
- (2) Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Nagari.
N/A
Pasal 4

Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Nagari sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari Dana Nagari untuk Kabupaten Pesisir Selatan.
N/A
Pasal 5

Alokasi Dana Nagari untuk setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, sebanyak 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Nagari untuk Kabupaten Pesisir Selatan dihitung dengan cara:
- W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4) Keterangan:
- W = Dana Nagari setiap Nagari
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Nagari terhadap total penduduk Nagari kabupaten yang bersangkutan
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Nagari setiap terhadap total penduduk miskin Nagari kabupaten yang bersangkutan
- Z3 = rasio luas wilayah Nagari setiap terhadap luas wilayah Nagari kabupaten yang bersangkutan
- Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Nagari terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Nagari kabupaten Pesisir Selatan
N/A
Pasal 6

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, mengacu pada indeks kesulitan geografis yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan.
N/A
Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Nagari dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Nagari.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Nagari dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Nagari diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Nagari dilakukan secara bertahap:
- a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
- c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Nagari tahap I dilakukan setelah Wali Nagari menyampaikan:
- a. APBNagari paling lambat bulan Maret; dan
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Nagari semester
sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Nagari tahap II dilakukan setelah Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi pengunaan Dana Nagari semester I.
- (6) Rincian Dana Nagari yang diterima Nagari setiap tahun dianggarkan dalam APBNagari.
N/A
Pasal 8

Dana Nagari diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :
- a. Pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. Pembangunan sarana dan prasarana Nagari;
- c. Pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
N/A
Pasal 9

Pengelolaan keuangan Nagari dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
N/A
Pasal 10

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBNagari harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Nagari atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Nagari yang mengakibatkan beban APBNagari tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari ditetapkan menjadi peraturan Nagari.
- (4) Bendahara Nagari sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
N/A
Pasal 11

- (1) Wali Nagari dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Nagari semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
- b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
N/A
Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Nagari dalam hal Wali Nagari tidak menyampaikan APBNagari dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBNagari dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana Nagari dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Nagari yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Nagari yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Nagari yang diterima Nagari.
- (5) Penggunaan Dana Nagari yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Nagari dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
N/A
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Ditetapkan di Painan pada tanggal 25 Mei 2015
BUPATI PESISIR SELATAN
Dto
NASRUL ABIT
Diundangkan di Painan pada tanggal 25 Mei 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN, dto
E R I Z O N
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 N0M0R 20
N/A
Pasal 2

D
Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah:
- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- b. Dinas Perkebunan.
2. Beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah sebagai berikut:
- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017, diubah pada beberapa uraian;
- b. Lampiran II Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, diubah pada Kode Rekening:
- 1) 1.18 0100 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- 2) 2.03 0100 Dinas Perkebunan.
- c. Rincian Lampiran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 7 Juli 2017
GUBERNUR JAWA TIMUR
Dr. H. SOEKARWO
Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 7 Juli 2017 an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum ttd
Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Muda NIP. 19640319 198903 1 001
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 34 SERI E.