Unknown Unknown Nomor 8 Tahun 2023
Tentang DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA
Berlaku: 43 Tahun 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATITANJUNGJABUNG TIMUR PROVINSIJAMBI
PERATURANBUPATITANJUNGJABUNG TIMUR NOMOR 8 TAHUN2017
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESABERDASARKAN HAKASALUSUL DANKEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN TANJUNGJABUNGTIMUR
DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA
BUPATITANJUNGJABUNGTIMUR,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah 'Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu disusun daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan
\_"
Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik.Indonesia Tahun 2000 Nomor81, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor3969);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor5587) sebagaimana telah diubah beberap€.. kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [LernbaranNegara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor47 Tahun 2015 tentang
I
'
,
I'
I'
I
I
I
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 1037);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor2);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATITENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAKASALUSULDANKEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATENTANJUNG JABUNG TIMUR.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
I
,
I
I
I
- kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia: sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar NegaraRepublikIndonesiaTahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubemur beserta Perangkatl Daerah sebagaiunsur penyelenggaraPemerintahan Daerah.:
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat: Daerah sebagaiunsur penyelenggaraPemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati TanjungJabung Timur.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan I pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam' pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan I kewenangan pemerintahan dari BupatijWalikota untuk I menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakantugas umum pemerintahan.
I
I
6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan il nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan I masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang I berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, danj atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NegaraKesatuan RepublikIndonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam . sistem pemerintahan NegaraKesatuan RepublikIndonesia.
i
i
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut . dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Desa.
9. KewenanganDesa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangankehidupan masyarakat.
I
10. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembanganDesadan prakarsa masyarakat Desa.
I
!
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak, dan barang tidak bergerak.
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang' diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakatihal yang bersifat strategis.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan, sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan, yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.