Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 1 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang:
-Mengingat a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro secara tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab, maka dipandang perlu menetapkan batas jumlah pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dari Bendahara Pengeluaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
2. 1 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Peubahan Kedua Alas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 13);
15.
17. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 56 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 56).
2. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Susunan, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2008 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Alas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2008 tentang tentang Kedudukan, Susunan, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2008 Nomor 2);
Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4212);
Menetapkan
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Namer 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah Dalam Pengurusan Keuangan Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Namer 29 Tahun 2002 tentang Pedcman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG BATAS MAKSIMUM JUMLAH PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DALAM PELAKSANAAN APBD KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN ANGGARAN 2012.
N/A
Pasal 1

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah:
- (1) Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) adalah dokumen yang diajukan bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dan uang yang disediakan untuk satuan kerja dan melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari;
- (2) Surat Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) adalah Dokumen yang diajukan bendahara pengeluaran untuk permintaan penggantian uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung ;
- (3) Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Saluan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
SEKRETARIS DAERAH, s �
- (1) Batas Jumlah Maksimum Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), ditetapkan berdasarkan pertimbangan objektif alas besaran, program dan kegiatan dari masing-masing Saluan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012.
- (2) Batas Jumlah Maksimum Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
Dengan diundangkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Namer 32 Tahun 2011 dinyatakan tidak berlaku lagi.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
ATI
c:s
•
TONI SUPIT
LAMPIRAN :PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU
TAGULANDANG BIARO
NOMOR
I
TAHUN 2012
TANGGAL
:
5
JANUARI 2012
| | DAFTAR JUMLAH MAKSIMUM SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) MASING-MASING SKPD | DAFTAR JUMLAH MAKSIMUM SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) MASING-MASING SKPD | DAFTAR JUMLAH MAKSIMUM SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) MASING-MASING SKPD |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | TAHUN ANGGARAN | Jumlah Maksimum | |
| No. | SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | SPP-UP IRo.l 150.000.000,- | 1 . |
| 2. | Dinas Kesehatan | 200 000.000,- | |
| | RSUD t.aoancan Sawana | 50.000.000,- | 3. |
| 4. | Dinas Pekeriaan Umum | 75.000.000,- | |
| 5. | Dinas Kebersihan dan Penataan | 50.000.000,- | |
| 6. | Ruana Sadan Perencanaan Pembanaunan Daerah Dinas Perhubungan Komunikasi dan | 75.000.000,- 50.000.000,- | |
| | lnformatika | | 7. |
| 10. | Kantor Linakunaan Hiduo | 50.000.000,- | 8. |
| | | 30.000.000,- | |
| | Dinas Kenendudukan dan Catalan Sipil | | 9. |
| | Sadan Pemberdayaan Perempuan dan Keluaroa Serencana | 50.000.000,- | |
| 1 1 . | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmiarasi | 50.000.000,- | |
| 12. | Sadan Penanooulanqan Sencana Daerah Sadan Kesatuan Sangsa Politik dan | 50.000.000,- 50.000 000,- | 13. |
| 14. | Lindunaan Masvarakat Kantor Saluan Palisi Pamonn | 50.000.000,- 150.000.000,- | |
| | Praia Keoala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | |
| 16. | Sekretariat Daerah | 125.000.000,- | 15. |
| | a. Sekretariat Daerah | 30 000.000,- | |
| | b. Sagian Adm. Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa c. Bacian Humas dan Protokol | 30.000.000,- 30.000.000,- | |
| | d. Saaian Adm Keseiahteraan Rakyat e. Saaian Adm. Pembannunan | 30.000.000,- 30 000.000,- | |
| 17. | Bacian Adm. Perekonomian Saaian Hukum dan Ham Baoian Adm. Hubunaan Antar Lembaaa i. Sagian Adm. Organisasi dan Tata Laksana i. Baoian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pendapatan Pengelolaan Keuangan Kecamatan Tanulandanq Selatan | 30.000.000,- 30.000.000,- 30.000.000,- 30.000.000,- 200.000.000,- 125.000.000,- | f. nl h. |
| | Kecamatan Tagulandang Utara | 20.000.000,- | |
| | dan Asel Daerah lnsoektorat | 75.000.000,- 50.000.000,- | |
| 23. | | | 24. |
| 20. | Kecamatan Siaro Kecamatan Taaulandana | 20.000.000,- | 18. Dinas 19. |
| 21. | | 20.000.000,- | |
| | Sadan Keceaawaian dan Diklat Daerah | | |
| 22. | | 20.000.000,- | |
| No. | SKPD | Jumlah Maksimum SPP-UP IRp.) | Keterangan |
|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| 25. 26. | Kecamatan Siau Timur ' Siau Timur Selatan Siau Barat | 20.000.000.- 20.000.000.- 20.000.000.- | |
| | Kecamatan | | |
| 27. | Kecamatan | | |
| 28. | Kecamatan Siau Barat Selatan | 20.000.000.- | |
| 29. | Kecamatan Siau Baral Utara | 20.000.000.- | |
| 30. | Kecamatan Siau Tenaah | 20.000.000.- | |
| 31. | Kantor Pelavanan Perizinan Terpadu | 30.000.000 - | |
| 32. | Sadan Pemberdavaan Masvarakat Desa | 50.000.000.- | |
| 33. | Kantor Perpustakaan dan Arsio Daerah | 30.000.000.- | |
| 34 | Dinas Pertanian. Perkebunan dan | 50.000.000.- | |
| 35. | Perikanan Sadan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan | 50.000.000.- | |
| 36. | Dinas Pariwisata dan Kebudavaan | 50.000.000.- | |
| 37. | Dinas Kelautan dan Perikanan | 50.000.000.- | |
| 38 | Dinas Pertambanaan dan Enerai | 50.000.000.- | |
| 39. | Dinas Perindustrian. Perdagangan dan Koperasi | 50.000.000.- | |
| 40. | RSUD Taaulandana | 50.000.000.- | |
BUP � KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARD,�
.r
A;.
.
•
TONI SUPIT
( \
=