PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 2 Tahun 2017
Tentang PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN
Berlaku: 17 Februari 2017
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
BUPATI PATI PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PATI,
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan prestasi olahraga perlu pembinaan dan pengembangan olahraga;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan dan mengawasi penyelenggaran keolahragaan di Kabupaten Pati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
3
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 76);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI
dan
BUPATI PATI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.
4
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Pati.
4. Bupati adalah Bupati Pati.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan bidang keolahragaan sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Pati yang selanjutnya disingkat KONI adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia di tingkat Kabupaten Pati.
9. Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat FORMI adalah himpunan induk organisasi olah raga rekreasi masyarakat yang berasaskan pancasila yang bersifat sosial, peduli, terbuka, demokratis yang membina dan mengembangkan berbagai macam olah raga massal, olah raga tradisional, olah raga kesehatan dan olah raga khusus.
5
10. Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga yang bersangkutan.
11. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
12. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
13. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, ketrampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
14. Olahraga massal yaitu olahraga yang melibatkan segenap kalangan dan lapisan masyarakat.
15. Olahraga tradisional yaitu olahraga rakyat dan atau olahraga rekreasi yang lahir dari tradisi dan hiburan lokal yang dikembangkan menjadi olahraga tradisional.
16. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
17. Olahraga penyandang disabilitas adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
18. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
19. Industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
6
20. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
21. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah termasuk dunia usaha dan dunia industri yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
22. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
23. Klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga adalah wadah pembinaan dan pengembangan olahraga.
24. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
25. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
26. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Kejuaraan olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang olahraga (single event ).
28. Pekan olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga (multi event ).
29. Festival olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan olahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.
30. Setiap orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
31. Standar nasional keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
7
32. Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
33. Akreditasi adalah pemberian kelayakan dan peringkat terhadap pemenuhan standar nasional keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
34. Cabang olahraga unggulan strategis adalah cabang olahraga yang ditetapkan berdasarkan standar nasional keolahragaan, standar kompetensi dan standar prestasi.
35. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang selanjutnya disebut pengembangan IPTEK Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan.
36. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
37. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
38. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
39. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga, serta pelanggaran terhadap kode anti doping yang dikeluarkan oleh Badan Anti Doping Dunia (World Anti Doping Agency ).
40. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan.
8
41. Induk organisasi cabang olahraga kabupaten adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang berada pada tingkat kabupaten.
42. Induk organisasi olahraga fungsional adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan/atau olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahraga atau olahragawan.
43. Koordinasi adalah suatu proses kegiatan untuk penyesuaian dan pengaturan diantara para pihak dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan agar terjadi kerja sama yang harmonis dan sinergis.
44. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
45. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, dan nonformal, pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
46. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
47. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
48. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

Penyelenggaraan keolahragaan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan keolahragaan, mewujudkan masyarakat yang gemar, aktif, sehat dan bugar serta berprestasi dalam olahraga.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 3

Penyelenggaraan keolahragaan bertujuan untuk :
- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
- b. meningkatkan prestasi;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- d. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia;
- e. menumbuhkan jiwa sportif;
- f. meningkatkan disiplin;
- g. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
- h. memperkukuh ketahanan nasional;
- i. mengangkat harkat, martabat, kehormatan daerah dan bangsa;
- j. menanamkan dan meningkatkan cinta daerah dan tanah air;
- k. memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah;
- l. meningkatkan kesehatan dan kebugaran sebagai prakondisi peningkatan
- m. produktivitas baik dalam belajar maupun bekerja; dan
- n. memacu pertumbuhan industri olahraga.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 4

Penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan dengan prinsip dan sesuai tata nilai penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi:
- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan;
- b. nilai budaya dan kemajemukan bangsa;
- c. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- d. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- e. pembudayaan dan keterbukaan;
10
- f. pengembang kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- g. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- h. keselamatan dan keamanan;
- i. keutuhan jasmani dan rohani;
- j. visioner;
- k. profesional;
- l. kreatif;
- m. produktif;
- n. taat azas;
- o. responsive; dan
- p. akuntabel.
BAB III - RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN OLAHRAGA Pasal 5
Pasal 6

- (1) Olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan.
- (2) Olahraga pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.
- (3) Olahraga pendidikan dimulai pada usia dini.
- (4) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
- (5) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- (6) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibimbing oleh guru/dosen olahraga dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.
11
- (7) Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkewajiban menyiapkan prasarana dan sarana olahraga pendidikan sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- (8) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antar satuan pendidikan yang setingkat.
BAB III - RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN OLAHRAGA Pasal 5
Pasal 7

- (1) Olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran.
- (2) Olahraga rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, perkumpulan, atau organisasi olahraga.
- (3) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
- (4) memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan;
- (5) membangun hubungan sosial; dan/atau
- (6) melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional.
- (7) Pemerintah Daerah, dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga rekreasi.
- (8) Setiap orang yang menyelenggarakan olahraga rekreasi tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib:
- (9) menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga; dan
- (10) menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis olahraga.
- (11) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau organisasi olahraga.
12
BAB III - RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN OLAHRAGA Pasal 5
Pasal 8

- (1) Olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat Daerah, bangsa dan negara.
- (2) Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi.
- (3) Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (4) Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan olahraga prestasi.
- (5) Untuk memajukan olahraga prestasi, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat mengembangkan:
- a. perkumpulan olahraga;
- b. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- c. sentra pembinaan olahraga prestasi;
- d. pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
- e. prasarana dan sarana olahraga prestasi;
- f. sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga;
- g. sistem informasi keolahragaan; dan
- h. melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada tingkat daerah sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Untuk keselamatan dan kesehatan olahragawan pada tiap penyelenggaraan, penyelenggara wajib menyediakan tenaga medis dan/atau paramedis sesuai dengan teknis penyelenggaraan olahraga prestasi.
BAB III - RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN OLAHRAGA Pasal 5
Pasal 9

- (1) Olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.
13
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang disabilitas yang bersangkutan melalui kegiatan penataran dan pelatihan serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (3) Pemerintah Daerah, dan/atau organisasi olahraga penyandang disabilitas yang ada dalam masyarakat berkewajiban membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga khusus penyandang disabilitas.
- (4) Pembinaan, pengembangan dan pelatihan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
BAB IV - TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan tugas penyelenggaraan olahraga di daerah secara terpadu, sistematis dan berkesinambungan.
- (2) Pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua aspek kebijakan keolahragaan nasional yang ditetapkan Pemerintah.
- (4) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengolahragaan, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan keolahragaan.
14
- (5) Dalam pelaksanaan tugas keolahragaan, pemerintah daerah melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui penetapan kebijakan, penataran/pelatihan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, kompetensi, bantuan, pemudahan perizinan dan pengawasan.
- (7) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. rapat koordinasi;
- b. rapat kerja; dan/atau
- c. rapat konsultasi.
- (8) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara:
- a. hirarki intra sektoral;
- b. fungsional lintas sektoral; dan
- c. instansional multi sektoral.
- (9) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horisontal.
Bagian Kedua
Kewenangan Pemerintah Daerah
BAB IV - TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan olahraga di daerah.
- (2) Kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
- b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. pengelolaan keolahragaan;
- d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
15
- e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
- g. pendanaan keolahragaan;
- h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
- j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
- k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- l. penerapan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
- m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
- n. pemberian penghargaan;
- o. pelaksanaan pengawasan; dan
- p. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dibantu oleh KONI, Induk Organisasi Cabang Olahraga, Induk Organisasi Olahraga Fungsional, masyarakat, dan/atau pelaku usaha.
BAB V - HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah berkewajiban :
- a. memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
- b. memberikan fasilitasi kesehatan dan penghargaan kepada pelaku olahraga yang berprestasi di tingkat regional, nasional, dan internasional sesuai dengan kemampuan Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
16
- c. memberikan beasiswa kepada olahragawan yang berprestasi di tingkat regional, nasional, dan internasional;
- d. menyediakan sarana dan prasarana keolahragaan standar nasional minimal 1 (satu) tempat olahraga setiap cabang olahraga yang berkembang di Daerah, yang diatur secara sistematis, berkala dan berkesinambungan;
- e. memastikan setiap desa minimal mempunyai 1 (satu) tempat olahraga guna pengembangan keolahragaan di masing-masing desa.
BAB V - HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan keolahragaan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kebijakan keolahragaan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana dan program pembinaan, pengembangan keolahragaan sebagai bagian integral dari rencana dan program pembangunan Daerah;
- c. mengembangkan dan memantapkan sistem koordinasi dan pengawasan pengelolaan keolahragaan;
- d. membina dan mengembangkan industri olahraga;
- e. menerapkan standar nasional keolahragaan;
- f. menggalang sumber daya untuk memajukan keolahragaan;
- g. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga keolahragaan;
- h. memfasilitasi kegiatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi dan olahraga penyandang disabilitas.
- i. mengelola sekurang-kurangnya satu cabang olahraga unggulan.
- j. meningkatkan kualitas keolahragaan dengan mengacu kepada standar nasional keolahragaan;
17
- k. mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana olahraga;
- l. menjamin akses berolahraga bagi masyarakat;
- m. mencegah dan mengawasi doping dalam olahraga;
- n. mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- o. menyediakan dan mendayagunakan sistem informasi keolahragaan; dan
- p. melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan tingkat Daerah.
- (3) Penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah, organisasi olahraga dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga yang meliputi pembinaan dan pengembangan pengolahraga, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga, penyediaan dana olahraga, penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga, penyediaan prasarana dan sarana olahraga, serta pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana berupa Grand Design yang wajib disusun oleh Perangkat Daerah, paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
18
- (4) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan tolok ukur sebagai berikut:
- a. rasio prasarana dan sarana olahraga dengan jumlah penduduk;
- b. rasio masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam olahraga dibanding dengan jumlah penduduk;
- c. jumlah organisasi olahraga, perkumpulan, klub, sasana dan sanggar olahraga yang membina kegiatan olahraga;
- d. jumlah institusi sosial yang terlibat dalam aktivitas olahraga;
- e. rasio jumlah relawan keolahragaan dengan jumlah penduduk;
- f. rasio tenaga keolahragaan berkualitas dengan jumlah penduduk; dan
- g. tingkat kebugaran jasmani masyarakat.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah bersama Perangkat Daerah terkait, organisasi olahraga dan masyarakat.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan melalui tahapan:
- a. pemasyarakatan olahraga;
- b. pemantauan;
- c. pemanduan;
- d. pengembangan bakat; dan
- e. peningkatan prestasi.
- (2) Tahap pemasyarakatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami dan menghayati manfaat olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat serta menguasai gerak dasar olahraga.
19
- (3) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat.
- (4) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi dan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan baik di tingkat daerah maupun tingkat regional.
- (5) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan muda berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.
- (6) Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pelatihan olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berprestasi.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan upaya peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan:
- a. sekolah khusus olahraga; dan
- b. pusat pendidikan dan pelatihan olahraga daerah
- (8) Pelaksanaan penyelenggaraan peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah.
- (9) Pelaksanaan upaya peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dapat dilakukan melalui pemanfaatan program kerjasama Daerah yang terbukti memiliki potensi atlet berprestasi pada tingkat internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
Pasal 16

Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah bersama Perangkat Daerah terkait, organisasi olahraga dan masyarakat.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dilaksanakan secara sistematik dan sinergis dengan menjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi lain yang kompeten secara fungsional dan proporsional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga dilaksanakan dengan wawasan bina prestasi untuk memacu peningkatan produktivitas industri olahraga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertujuan untuk meningkatkan potensi fisik, kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan, menanamkan dan/atau membudayakan sportivitas dan kepribadian, serta pengembangan minat dan bakat olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler pada satuan pendidikan.
21
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dalam satuan pendidikan mencakup :
- a. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga untuk ditempatkan pada satuan pendidikan, pusat pembinaan dan pelatihan olahraga, klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga;
- b. penyediaan sarana pelatihan olahraga;
- c. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;
- d. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar;
- e. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga mahasiswa;
- f. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga pendidikan; dan
- g. penyelenggaraan kejuaraan olahraga antar satuan pendidikan di tingkat Daerah maupun Provinsi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan di tingkat mahasiswa dilakukan oleh perguruan tinggi.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
Pasal 20

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mempunyai tanggung jawab dalam:
- a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
- b. pembinaan guru, tutor, pamong dan instruktur olahraga;
- c. pengembangan kelas olahraga;
- d. pengembangan sekolah khusus olahragawan;
- e. pengembangan sekolah menengah kejuruan olahraga; dan
22
- f. penyelenggaraan perlombaan/pertandingan dan festival olahraga antar satuan pendidikan.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
Pasal 21

- (1) Peserta didik yang dibina di pusat pendidikan dan pelatihan olahraga prestasi baik tingkat provinsi maupun tingkat daerah, yang kegiatannya mengurangi kegiatan proses belajar wajib diberikan izin dan prioritas pemenuhan kegiatan proses belajar mengajarnya secara khusus oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan proses belajar secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh pelaksana pusat latihan olahraga prestasi tingkat provinsi atau tingkat daerah.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dapat difasilitasi oleh Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan dan hubungan sosial.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan serta memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat.
- (3) Olahraga rekreasi meliputi :
- a. olahraga kebugaran;
- b. olahraga tradisional; dan
- c. olahraga ekstrim dan petualangan
23
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi:
- a. pembinaan dan pengembangan pelatih/instruktur olahraga rekreasi;
- b. pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya prasarana dan sarana olahraga rekreasi;
- c. pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan olahraga rekreasi berbasis masyarakat dengan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal;
- d. pembinaan dan pengembangan sanggar-sanggar perkumpulan olahraga dalam masyarakat; dan
- e. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, provinsi, nasional dan internasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, dan Perangkat Daerah terkait serta dapat bekerja sama dengan komunitas atau lembaga kemasyarakatan yang secara resmi bergerak di bidang olahraga rekreasi.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab untuk memfasilitasi:
- a. pemberdayaan klub, perkumpulan, sasana, sanggar olahraga dan penyelenggaraan perlombaan/festival secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan olahraga rekreasi;
- b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan olahraga rekreasi;
- c. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga rekreasi bagi klub/perkumpulan/sasana/sanggar olahraga rekreasi;
- d. penyediaan sarana pelatihan olahraga rekreasi;
- e. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga rekreasi;
- f. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga rekreasi;
24
- g. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga rekreasi;dan
- h. penyelenggaraan festival olahraga rekreasi tingkat daerah, provinsi, nasional maupun internasional.
Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
Pasal 25

- (1) Induk organisasi cabang olahraga bertanggung jawab melaksanakan pemassalan, pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Dalam pembinaan dan pengembangan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) induk organisasi cabang olahraga Daerah berkewajiban meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan.
- (3) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui program pelatihan, pendidikan dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (4) Pemberdayaan Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian fasilitas pendampingan program, dan/atau bantuan pendanaan.
25
- (5) Pemberian bantuan pendanaan kepada Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk:
- a. penyelenggaraan kompetisi;
- b. pelatihan, pendidikan, dan penataran;
- c. penyediaan fasilitas sarana olahraga, dan/atau
- d. peningkatan mutu organisasi.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
Pasal 26

- (1) KONI dibentuk oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Induk Organisasi Olahraga Fungsional yang telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.
- (2) KONI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. membantu Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan Daerah dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat Daerah;
- b. mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, dan organisasi olahraga fungsional;
- c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya; dan
- d. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan multi kejuaraan olahraga tingkat Daerah.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
Pasal 27

- (1) Dalam rangka mendukung upaya menuju prestasi provinsi, nasional dan internasional, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas pembinaan dan pengembangan olahraga unggulan yang terdiri atas olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama.
- (2) Olahraga unggulan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:
- a. memiliki prospek pencapaian prestasi tingkat nasional;
- b. mempertandingkan/melombakan nomor cabang olahraga/medali;
26
- c. memiliki peluang untuk memperoleh medali sebanyakbanyaknya;
- d. populer di masyarakat; dan/atau
- e. cabang olahraga yang memanfaatkan sumber daya yang efektif dan efisien.
- (3) Olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:
- a. memiliki rekam jejak prestasi pada tingkat provinsi, nasional dan internasional;
- b. memiliki peluang untuk menciptakan rekor prestasi baru di tingkat provinsi/nasional/internasional;
- c. memiliki keunikan dan berpeluang untuk meningkatkan taraf hidup, sosial dan ekonomi; dan
- d. ketersediaan tenaga keolahragaan, infrastruktur dan tata kelola yang berstandar nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang disabilitas
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan, kebugaran, rasa percaya diri, dan prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, provinsi, nasional, dan internasional.
- (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan, penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang disabilitas pada tingkat daerah, provinsi dan nasional.
- (4) Pemerintah membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas tingkat nasional.
27
- (5) Pemerintah daerah dan/atau organisasi olahraga penyandang disabilitas yang ada dalam masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas di Daerah.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang disabilitas.
- (2) Organisasi olahraga penyandang disabilitas bertanggung jawab atas penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang disabilitas pada tingkat Daerah dan keikutsertaannya dalam pekan dan kejuaraan olahraga penyandang disabilitas tingkat provinsi maupun nasional.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental olahragawan penyandang disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian serta meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kesenangan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial olahragawan penyandang disabilitas.
28
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahragawan penyandang disabilitas baik tingkat daerah, tingkat provinsi, tingkat nasional, maupun tingkat internasional dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait yang membidangi olahraga, pendidikan, pariwisata dan sosial.
Bagian Keenam
Sentra Pembinaan Olahraga
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
Pasal 32

Untuk meningkatkan prestasi olahraga Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan sentra pembinaan olahraga yang meliputi:
- a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Daerah;
- b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Terpadu;
- d. Sekolah Khusus Olahragawan.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
Pasal 33

Pengelolaan sentra pembinaan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanakan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah dibantu KONI dan Induk Organisasi Cabang Olahraga.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
Pasal 34

Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa bimbingan teknis, pendampingan dan bantuan program, peralatan serta pendanaan.
29
BAB VII - PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA
Pasal 35

Pemerintah Daerah bersama masyarakat bertanggungjawab dalam peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga yang ada di Daerah.
BAB VII - PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA
Pasal 36

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pemerintah Daerah melaksanakan:
- a. inventarisasi prasarana dan sarana olahraga yang tersedia;
- b. identifikasi kebutuhan prasarana dan sarana olahraga; dan
- c. perencanaan pembangunan prasarana olahraga secara terpadu.
BAB VII - PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA
Pasal 37

Pemerintah Daerah bersama masyarakat dan dunia usaha melalui pola kemitraan dengan pemanfaatan corporate social responsibility melaksanakan pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana olahraga.
Bagian Kedua
Prasarana Olahraga
BAB VII - PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA
Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, untuk masyarakat umum maupun untuk pembinaan dan pelatihan serta pertandingan/perlombaan.
- (2) Prasarana olahraga untuk pengenalan, pemassalan, pembudayaan, pembinaan, pengembangan dan pelatihan, kejuaraan, festival dan pecan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. standar ruang dan tempat berolahraga;
- b. teknis cabang olahraga;
30
- c. lingkungan yang terbebas dari polusi air, udara dan suara;
- d. keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan bangunan;
- e. sistem pengamanan; dan
- f. kesehatan yang dinyatakan dengan tersedianya perlengkapan medic dan kebersihan.
BAB VII - PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA
Pasal 39

Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, dan masyarakat wajib menjaga dan memelihara prasarana olahraga untuk masyarakat umum dan prasarana olahraga untuk pengenalan, pemassalan, pembudayaan, pembinaan, pengembangan dan pelatihan, kejuaraan, festival dan pekan olahraga.
Bagian Ketiga
Sarana Olahraga
BAB VII - PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA
Pasal 40

- (1) Sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, harus memenuhi standar:
- a. sesuai dengan induk kecabangan olahraga;
3. b.kesehatan yang dinyatakan dengan dipenuhinya persyaratan kebersihan dan higienis;
- c. keselamatan yang sesuai dengan petunjuk penggunaan perlengkapan dan peralatan; dan
- d. pemenuhan syarat produk yang ramah lingkungan.
- (2) Standar sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dalam manual setiap produk sarana olahraga.
BAB VII - PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA
Pasal 41

Setiap orang dilarang meniadakan atau mengalihfungsikan prasarana dan sarana olahraga yang telah menjadi aset Pemerintah Daerah tanpa persetujuan Bupati.
31
BAB VIII - KEJUARAAN OLAHRAGA
Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kejuaraan olahraga.
- (2) Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kejuaraan Olahraga;
- b. Pekan Olahraga; dan
- c. Festival olahraga rekreasi dan masyarakat.
Bagian Kesatu
Kejuaraan Olahraga
BAB VIII - KEJUARAAN OLAHRAGA
Pasal 43

- (1) Pemerintah daerah wajib memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga.
- (2) Kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
- a. kejuaraan olahraga untuk umum;
- b. kejuaraan olahraga pelajar/santri;
- c. kejuaraan olahraga mahasiswa.
BAB VIII - KEJUARAAN OLAHRAGA
Pasal 44

- (1) Kejuaraan olahraga untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a diikuti oleh peserta yang mewakili kecamatan atau perkumpulan atau klub olahraga di Daerah.
- (2) Kejuaraan olahraga pelajar/santri dan kejuaraan olahraga mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dan huruf c diikuti oleh pelajar/santri dan mahasiswa yang mewakili sekolah/pesantren dan perguruan tinggi di Daerah.
- (3) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga pelajar/santri dan kejuaraan olahraga mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dan huruf c diikuti oleh pelajar/santri dan mahasiswa pelaksanaannya dapat digabung.
32
BAB VIII - KEJUARAAN OLAHRAGA
Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga daerah untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga pelajar/santri dan kejuaraan olahraga mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dan huruf c menjadi tanggung jawab induk organisasi olahraga fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan kejuaraan olahraga pelajar/santri dan kejuaraan olahraga mahasiswa induk organisasi olahraga fungsional bekerjasama dengan induk organisasi cabang olahraga mengenai tempat penyelenggaraan, jumlah peserta, dan nomor yang dipertandingkan sesuai ketentuan kecabangan olahraga yang bersangkutan.
Bagian Kedua
Pekan Olahraga
BAB VIII - KEJUARAAN OLAHRAGA
Pasal 46

Pekan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b diselenggarakan dengan tujuan untuk:
- a. meningkatkan prestasi olahraga;
- b. menjaring bibit olahragawan potensial;
- c. memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor; dan
- d. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
BAB VIII - KEJUARAAN OLAHRAGA
Pasal 47

Pekan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b terdiri dari :
- a. PORDA;
- b. Pekan Olahraga Pelajar/Santri;
- c. Pekan Olahraga Mahasiswa.
33
BAB VIII - KEJUARAAN OLAHRAGA
Pasal 48

- (1) PORDA diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali dan berkesinambungan.
- (2) Pekan Olahraga Pelajar/Santri dilaksakan paling sedikit setiap tahun sekali.
- (3) Pekan Olahraga Mahasiswa diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali dan berkesinambungan.
- (4) Pelaksaan Pekan Olahraga Pelajar/Santri dan Mahasiswa dapat dilaksanakan secara bersamaan.
BAB VIII - KEJUARAAN OLAHRAGA
Pasal 49

- (1) Penyelenggaraan PORDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanaan oleh KONI.
- (2) Penyelenggaraan pekan olahraga pelajar/santri kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dilaksanaan oleh Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI).
- (3) Penyelenggaraan pekan olahraga mahasiswa kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dilaksanaan oleh Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Daerah.
- (4) Pemerintah daerah selaku penanggungjawab penyelenggaraan pekan olahraga kabupaten menetapkan tempat penyelenggaraan dengan memperhatikan:
- a. kemampuan dan potensi calon tempat penyelenggaraan;
- b. ketersediaan prasarana dan sarana;
- c. dukungan masyarakat setempat;
- d. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon tempat penyelenggara; dan
- e. usulan dari calon tempat penyelenggara.
BAB VIII - KEJUARAAN OLAHRAGA
Pasal 50

- (1) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, jumlah peserta, dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam PORDA ditetapkan dalam musyawarah KONI.
34
- (2) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, jumlah peserta, dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam pekan olahraga Pelajar / Santri kabupaten ditetapkan dalam musyawarah Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI).
- (3) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, jumlah peserta, dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam pekan olahraga Mahasiswa kabupaten ditetapkan dalam musyawarah Badan Pembina Olahraga Mahasiswa.
Bagian Ketiga
Festival Olahraga Rekreasi dan Masyarakat
BAB VIII - KEJUARAAN OLAHRAGA
Pasal 51

Festival olahraga rekreasi dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c diselenggarakan dengan tujuan untuk:
- a. meningkatkan kebugaran dan kesehatan jasmani dan rohani;
- b. menjaring bibit olahragawan potensial;
- c. memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor; dan
- d. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
BAB VIII - KEJUARAAN OLAHRAGA
Pasal 52

- Festival olahraga rekreasi dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c terdiri dari : a. Festival Olahraga Rekreasi dan Masyarakat Daerah; b. Invitasi Olahraga Tradisional Masyarakat Daerah;
BAB VIII - KEJUARAAN OLAHRAGA
Pasal 53

- (1) Festival olahraga rekreasi dan masyarakat diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali dan berkesinambungan.
- (2) Invitasi olahraga tradisional dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali dan berkesinambungan.
BAB VIII - KEJUARAAN OLAHRAGA
Pasal 54

- (1) Penyelenggaraan festival/invitasi olahraga rekreasi dan masyarakat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah keolahragaan yang dibentuk oleh Bupati bersama FORMI dengan pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan yang ditunjuk oleh Bupati.
35
- (2) Festival/invitasi olahraga rekreasi dan masyarakat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Daerah.
BAB VIII - KEJUARAAN OLAHRAGA
Pasal 55

Bupati dapat mengirimkan peserta pekan olahraga dan/atau kejuaraan olahraga dan festival olahraga rekreasitingkat internasional, nasional dan daerah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX - KEPESERTAAN
Pasal 56

Dalam penyelenggaraan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga, seluruh peserta wajib memenuhi ketentuan mengenai: a. status olahragawan;
persyaratan mutasi olahragawan;
- c. batasan usia;
- d. persyaratan lain yang ditetapkan oleh masing-masing induk organisasi cabang olahraga atau induk organisasi olahraga fungsional; dan
- e. larangan perbuatan curang dalam olahraga.
BAB IX - KEPESERTAAN
Pasal 57

- (1) Dalam setiap pekan olahraga atau kejuaraan olahraga, peserta dilarang untuk menggunakan doping dalam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan anti doping.
- (2) Pengawasan doping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melanggar ketentuan anti doping dikenakan sanksi oleh induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan.
BAB IX - KEPESERTAAN
Pasal 58

Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, jumlah peserta, dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam festival olahraga rekreasi dan masyarakat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ditetapkan dalam musyawarah antara Perangkat Daerah Keolahragaan Daerah bersama FORMI.
36
BAB IX - KEPESERTAAN
Pasal 59

Pemerintah Daerah dapat mengirimkan peserta pekan olahraga, kejuaraan olahraga dan/atau festival olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB X - PENDANAAN
Pasal 60

- (1) Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan olahraga daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (3) Dana keolahragaan yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada induk organisasi olahraga yang termasuk dalam Organisasi Olahraga Non Profesional dapat diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (4) Selain berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan dapat diperoleh dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- c. kerja sama yang saling menguntungkan;
- d. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
- e. hasil usaha industri olahraga;
- f. hibah yang berasal dari Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. sumber lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB X - PENDANAAN
Pasal 61

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan olahraga Daerah dari masyarakat dapat diperoleh dari :
- a. kegiatan sponsorship dalam maupun luar negeri;
- b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
37
- c. penggalangan dana;
- d. kompensasi alih status dan transfer olahragawan;
- e. uang pembinaan dari olahragawan profesional;
- f. kerja sama yang saling menguntungkan;
- g. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
- h. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan penyelenggaraan olahraga Daerah dapat juga bersumber dari industri olahraga yang meliputi antara lain dari :
- a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
- b. penyewaan prasarana olahraga;
- c. jual beli produk sarana olahraga;
- d. sport labelling ;
- e. iklan;
- f. hak siar olahraga;
- g. promosi, eksibisi, dan festival olahraga;
- h. keagenan; dan
- i. layanan informasi dan konsultasi keolahragaan.
BAB XI - PERTANGGUNGJAWABAN PENDANAAN
Pasal 62

Pendanaan penyelenggaraan olahraga dipertanggungjawabkan menurut standar akuntansi yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB XII - PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN
Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan untuk memajukan olahraga Daerah.
38
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang bermanfaat untuk memajukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah.
- (3) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui penelitian, pengkajian, alih teknologi, sosialisasi, pertemuan ilmiah, pelatihan, coaching clinic, dan kerja sama antar lembaga penelitian, baik nasional maupun internasional yang memiliki spesialisasi ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga.
- (4) Hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan dan diterapkan untuk kemajuan olahraga.
BAB XIII - KERJA SAMA DAN INFORMASI KEOLAHRAGAAN
Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat saling bekerja sama dalam bidang keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tujuan keolahragaan Daerah dan Nasional serta prinsip keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
- (3) Pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan kerjasama regional, nasional dan internasional dalam bidang keolahragaan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIII - KERJA SAMA DAN INFORMASI KEOLAHRAGAAN
Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki dapat mengembangkan dan mengelola informasi olahraga sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.
39
BAB XIV - PENGHARGAAN
Pasal 66

- (1) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga di daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan oleh organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, bonus, tali asih, beasiswa, asuransi, fasilitasi pekerjaan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan sesuai dengan kemampuan daerah.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan serta pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XV - PENGAWASAN
Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pendanaan penyelenggaraan olahraga.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XVI
Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
40
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.
Ditetapkan di Pati pada tanggal 17 Februari 2017 BUPATI PATI,
Ttd.
HARYANTO
Diundangkan di Pati pada tanggal 17 Februari 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Ttd.
DESMON HASTIONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH : (2/2017).
41
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan, sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sangat urgen sekali.
Pembinaan dan pengembangan olahraga tidak dapat lagi ditangani secara sekadarnya tetapi harus ditangani secara professional.Disamping hal tersebut pembinaan dan pengembangan olahraga bukan hanya dari aspek kuantitas dan kualitas saja, tetapi juga dari aspek akses atau keterjangkauan pemerataan olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran serta peningkatan prestasi olahraga.
Untuk meningkatkan prestasi olahraga perlu diselenggarakan kejuaraan olahraga, yang meliputi pertandingan/perlombaan untuk satu jenis cabang olahraga (single event) dan pekan olahraga yaitu pertandingan/perlombaan untuk beberapa jenis cabang olahraga ( multi events).
Penyelenggaraan olahraga juga memerlukan anggaran yang tidak sedikit, untuk itu anggaran pembinaan dan pengembangan olahraga termasuk pengawasannya, perlu didukung anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati. Disamping pendanaan olahraga di daerah yang bersumber dari APBD juga dimungkinkan pendanaan yang bersumber dari masyarakat dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyelenggaraan olahraga yang optimal dapat dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan hubungan kerja para pihak yang terkait secara harmonis, terbuka, timbal balik, sinergis, dan saling menguntungkan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas diarahkan untuk mendorong ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi semua pihak untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga, memungkinkan semua pihak untuk melaksanakan kewajibannya secara optimal dan kepastian untuk memperoleh haknya, serta memungkinkan berjalannya mekanisme kontrol untuk menghindari kekurangan dan penyimpangan sehingga tujuan dan sasaran keolahragaan nasional dapat tercapai.
42
Dalam rangka mewujudkan pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan prestasi olahraga perlu pembinaan dan pengembangan olahraga. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan pembinaan dan pengembangan olahraga yang optimal perlu mengatur penyelenggaraan olahraga dengan Peraturan Daerah.
PENJELASAN
Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelasHuruf fCukup jelas.Huruf gCukup jelas.Huruf hCukup jelas.Huruf iCukup jelas.Huruf jYang dimaksud dengan visioner adalah berpandangan jauh ke depan tanpa halangan apapun dalam bidang olahraga.43## Huruf kYang dimaksud dengan profesional adalah bertindak sesuai dengan kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh pada nilai moral.## Huruf lYang dimaksud dengan kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru baik berupa gagasan maupun kenyataan yang relative berbeda dengan yang telah ada sebelumnya.## Huruf mYang dimaksud dengan produktif adalah kemampuan utnuk menghasilkan prestasi dan hal lain dalam bidang keolahragaan.## Huruf nYang dimaksud dengan taat azas adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.## Huruf oYang dimaksud dengan responsive adalah peka terhadap perkembangan keolahragaan.## Huruf pYang dimaksud dengan akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.##
PENJELASAN
Pasal 10

Ayat 1

Cukup jelasAyat 2Cukup jelasAyat 3Cukup jelasAyat 4Cukup jelasAyat 5Cukup jelasAyat 6Cukup jelasAyat 7Cukup jelasAyat 8Huruf aYang dimaksud hirarki intra sektoral adalah organisasi dengan tingkat wewenang dari yang paling bawah sampai yang paling atas.Huruf bYang dimaksud fungsional lintas sektoral adalah fungsi lintas terbagi dalam sektor.Huruf cYang dimaksud instansional multi sektoral adalah pendelegasian peranan ke dalam banyak sektor.Ayat 9```Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas.

```44