PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PEDOMANPELAKSANAAN PENEMPATANDANPENGOPERASIAN MODATRASPORTASI DARATBANTUANKEMENTERIAN DALAMNEGERI DIKABUPATEN KOLAKAUTARA
Berlaku: 29 Tahun 2003
N/A
Preamble

Menimbang:
'~
Mengingat
BUPATI KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURANBUPATIKOLAKAUTARA NOMOR :20 TAHUN2015
TENTANG
PEDOMANPELAKSANAAN PENEMPATANDANPENGOPERASIAN MODATRASPORTASI DARATBANTUANKEMENTERIAN DALAMNEGERI DIKABUPATEN KOLAKAUTARA
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATI KOLAKA UTARA,
- a.
- bahwa dalam rangka penempatan dan pengoperasian moda transportasi darat Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Transportasi Pedesaan Kementerian Dalam Negeri di Kabupaten Kolaka Utara, perlu suatu pedoman dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penempatan dan pengoperasian moda transportasi dimaksud dipandang perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pengoperasian Moda Transportasi Darat Bantuan Kementerian Dalam Negeri di Kabupaten Kolaka Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang -Pedoman Pelaksanaan Penempatan Dan Pengoperasian Moda Trasportasi Darat Bantuan Kementerian Dalam Negeri Di Kabupaten Kolaka Utara
- 1.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolak Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; Tenggara (LNRI Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan LNRINomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonisia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan LNRINomor 4221);'
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan , Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LNRINomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LNRINomor 5234);
5. Undang-Un dang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan LNRINomor 5589).
,
.
Menetapkan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RlTahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan [asa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Kementerian Dalam Negeri Tahun2015
10. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 0239 /M.PP/11/2008, 900/3556/SJ, SE 1722/MK 07/2008 tanggal 21 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK,
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2013 Nomor ), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara
MEMUTUSKAN:
PERATURANBUPATIKOLAKA UTARATENTANGPEDOMANPELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PENGOPERASIAN MODA TRASPORTASI DARAT
BANTUANKEMENTERIAN DALAMNEGERIDJKABUPATENKOLAKA UTARA.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasall
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
3. Kementerian Dalam Negeri adalah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kolaka Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPDadalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, selanjutnya disebut Bappeda dan PM adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka Utara. :
7. Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Desa atau organisasi masyarakat lainnya adalah usaha milik daerah, desa atau organisasi masyarakat yang berbentuk badan hukum yang dikelola oleh pemerintah daerah, desa atau organisasi masyarakat setempat yang dibentuk oleh Pemerintah.
-r-
•
t
•
8. Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian kerjasama antara Dinas dengan operator dan pemelihara moda yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajlban,
9. Operator dan Pemelihara Moda adalah Badan Usaha atau organisasi masyarakat yang dibentuk oleh Pemerintah yang ditunjuk Dinas untuk melaksanakan operasionalisasi dan pemeliharaan moda transportasi darat.
BABII
MAKSUD DANTUJUAN
Pasal2
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap penempatan dan pengoperasian moda transportasi darat bantuan Kementerian Dalam Negeri di Kabupaten Kolaka Utara.
Pasal3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
- a. Menjamin terlaksananya koordinasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap penempatan dan pengoperasian moda transportasi darat dari Kementerian Dalam Negeri di Kabupaten Kolaka Utara;
- h. Menjamin terselenggaranya tertib administrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap penempatan dan pengoperasian moda transportasi darat dari Kementerian Dalam Negeri di Kabupaten Kolaka Utara.
BABIII
RUANGLINGKUP
Pasal4
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. Penempatan dan Pengoperasian;
- b. Perjanjian Kerjasama;
- c. Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Kegiatan;
- d. Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi.
BABIV
PENEMPATANDANPENGOPERASIAN
PasalS
- (1) Untuk tercapainya arah kebijakan program ini maka penempatan atau Iokasl operasional moda transportasi darat ini berada dalam wilayah kawasan pedesaan dengan tipologi :
- a. memiliki akses jalan atau akan dibanguna akses jalan;
- b. memiliki sarana dan prasarana lainnya yang mampu menunjang optimalisasi sarana dan prasarana transportasi darat
- (2) Dalam rangka operasionalisasi dan pemeliharaan moda transportasi darat, Dinas menunjuk Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa atau organisasi masyarakat setempat yang dibentuk oleh Pemerintah.
- (3) Penetapan penerima bantuan moda transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penunjukan operator dan pemelihara bantuan moda transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BABV
PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal6
- (1) Operasionalisasi dan pemeliharaan moda transportasi darat dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Dinas dengan Operator dan Pemelihara Moda.
- (2) Hak, kewajiban para pihak, penggunaan dan larangan penggunaan moda serta hal-hal lain akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BABVI
TUGASDANTANGGUNG JAWABPELAKSANA KEGIATAN
Pasal7
- (1) Dinas bertanggungjawab melaksanakan seluruh proses pengelolaan kegiatan ini baik fisik maupun keuangan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan serta melakukan sinkronisasi kegiatan dan koordinasi dengan SKPDlain yang terkait.
- (2) Dinas bersama Bappeda dan PM bertanggungjawab dalam merencanakan penentuan lokasi dalam penempatan moda transportasi, serta dalam merencanakan sinkronisasi kegiatan dengan berbagai kegiatan lainnya yang mendukung operasionalisasi moda transportasi guna mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat di kawasankawasan produksi.
- (3) Operator /Pemelihara bertugas mengoperasikan moda transportasi dimaksud dan berhak menggunakannya guna memberikan pelayanan angkutan umum kepada masyarakat;
- (4) Operator/pemelfhara bertanggungjawab sepenuhnya atas kehilangan dan atau kerusakan kendaraan moda transportasi dimaksud.
BABVII
MONITORING, PELAPORAN DANEVALUASI
Pasal8
- (1) Monitoring. pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penempatan dan pengoperasian moda transportasi darat bantuan Kementerian Dalam Negeri ,di Kabupaten Kolaka Utara dilakukan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Pelaporan pelaksanaan kegiatan ini merupakan gambaran hasil pelaksanaan kegiatan yang memuat target dan realisasi pencapaian sasaran keluaran (output) dan hasil (outcome).
BABVIII
KETENTUANPENUTUP
Pasal9
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
Pasall0
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| NO | UNITII SATUANKERJA | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
Diundangkan di Lasusua Pada tanggal $i) 10 ... :J...OtEi
SE~ETARIS DAERAH, KABUPATENKOLAKAUTARA
D . SKANDAR, MM. NIP. 95805201980011001
BERITADAERAHKABUPATENKOLAKA UTARA TAHUN2015 NOMOR .
Salinan Sesuai dengn Aslinya, Kepala Bagian Hukum
Ditetapkan
di : Lasusua
Pada tanggal
: J.[) - Jf:) - 9-t&gt;1!7
BUPATI KOLAKA UTARA,
.:
RUSDA MAHMUD
.'1..-'
...
Menimbang
- 
BUPATI KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURANBUPATIKOLAKAUTARA NOMOR 1.9 TAHUN2015
TENTANG
PEDOMANPELAKSANAAN PENEMPATANDANPENGOPERASIAN MODATRASPORTASI DARATBANTUANKEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAHTERTINGGAL DIKABUPATEN KOLAKA UTARA
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIKOLAKA UTARA,
- a. bahwa dalam rangka penempatan dan pengoperasian moda transportasi darat dari Dana Alokasi Khusus (DAK)bidang sarana dan prasarana perdesaan Kementerian PDT di Kabupaten Kolaka Utara, perlu suatu pedoman dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penempatan dan pengoperasian moda transportasi darat dimaksud dipandang perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pengoperasian Moda Transportasi Darat Bantuan Kementerian PDTdi Kabupaten Kolaka Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan Dan Pengoperasian Moda Trasportasi Darat Bantuan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Di Kabupaten Kolaka Utara
4. Mengingat 1. .Undang-Undang
5. Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan KabupatenKolak Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; Tenggara (LNRI Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan LNRINomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonisia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-Un dang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan [alan ( Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
L
,
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 47~7);
8. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Iasa Pemerintah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
10. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi "Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan di Daerah Tertinggal DAKSPDTTahun 2014;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah , Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2013 Nomor ).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PENGOPERASIAN MODA TRASPORTASI DARAT BANTUAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAHTERTINGGAL DIKABUPATEN KOLAKA UTARA.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasall
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
3. Kementerian PDT adalah Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kolaka Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
I'
.
\
.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, selanjutnya disebut Bappeda dan PM adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka Utara.
7. Kantor Kecamatan adalah Kantor Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara.
8. Badan Usaha Milik Desa atau organisasi masyarakat adalah usaha milik desa yang berbentuk badan hukum yang dikelola oleh pemerintah desa atau organisasi masyarakat setempat yang dibentuk oleh Pemerintah.
9. Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian kerjasama antara Dinas dengan operator dan pemelihara moda yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban.
10. Operator dan Pemelihara Moda adalah Kantor Kecamatan atau Badan Usaha Milik Desa atau organisasi masyarakat yang dibentuk oleh Pemerintah yang ditunjuk Dinas untuk melaksanakan operasionalisasi dan pemeliharaan moda transportasi darat
BABII
MAKSUD DANTUJUAN
Pasal2
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap penempatan dan pengoperasian moda transportasi darat dari Kementerian PDTdi Kabupaten Kolaka Utara.
Pasal3
Tujuan ditetapkannya ~eraturan Bupati ini adalah :
- a. Menjamin terlaksananya koordinasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap penempatan dan pengoperasian moda transportasi darat dari Kementerian PDT di Kabupaten Kolaka Utara;
- b. Menjamin terselenggaranya tertib administrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap penempatan dan pengoperasian moda transportasi darat dari Kementerlan PDTdi Kabupaten Kolaka Utara.
BABIII
RUANGLINGKUP
Pasal4
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. Penempatan dan Pengoperasian;
- b. Perjanjian Kerjasama;
- c. Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Kegiatan;
- d. Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi.
BABIV PENEMPATANDANPENGOPERASIAN
PasalS
.
- (1) Penempatan moda transportasi darat didasarkan pada keputusan bersama antara Bappeda dengan Dinas.
,.
\
.
- (2) Untuk tercapainya arah kebijakan program ini maka penempatan atau Iokasi operasional moda transportasi darat ini berada dalam wilayah kawasan produksi yang memiliki akses jalan serta sarana dan prasana pendukung transportasi lainnya;
- (3) Dalam rangka operasionalisasi dan pemeliharaan moda transportasi darat, Dinas menunjuk Kantor Kecamatan atau Badan Usaha Milik Desa atau organisasi masyarakat setempat yang dibentuk oleh Pemerintah.
- (4) Penetapan penerima bantuan moda transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penunjukan operator dan pemelihara bantuan moda transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BABV
PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal6
- (1) Operasionalisasi dan pemeliharaan moda transportasi darat dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Dinas dengan Operator dan Pemelihara Moda.
- (2) Hak, kewajiban para pihak, penggunaan dan larangan penggunaan moda serta hal-hal lain akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BABVI
TUGASDANTANGGUNG JAWABPELAKSANA KEGIATAN
Pasal7
- (1) Dinas bertanggungjawab melaksanakan seluruh proses pengelolaan kegiatan ini baik fisik maupun keuangan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan serta melakukan sinkronisasi kegiatan dan koordinasi dengan SKPDlain yang terkait.
- (2) Bappeda dan PM bertanggungjawab dalam merencanakan penentuan lokasi dalam penempatan moda transportasi, serta dalam merencanakan stnkrontsast kegiatan dengan berbagai kegiatan lainnya yang mendukung operasionalisasi moda transportasi guna mendukung kegiatan ekonomi masyarakat di kawasan produksi.
- (3) Operator /Pemelihara bertugas mengoperasikan moda transportasi dan berhak menggunakannya guna memberikan pelayanan angkutan umum kepada masyarakat:
- (4) Operator /pemelihara bertanggungjawab sepenuhnya atas kehilangan dan atau kerusakan kendaraan moda transportasi dimaksud.
BABVII
MONITORING, PELAPORAN DANEVALUASI
Pasal8
- (1) Monitoring, pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penempatan dan pengoperasian moda transportasi darat bantuan Kementerian PDT di Kabupaten Kolaka Utara dilakukan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Pelaporan pelaksanaan kegiatan ini merupakan gambaran hasil pelaksanaan kegiatan yang memuat target dan realisasi pencapaian keluaran (output) dan hasil (outcome).
BABVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal9
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
PasallO
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
Ditetapkan
di : Lasusua
Pada tanggal
: ,\_7 - 10- :;;"Ol5
BUPATI KOLAKA UTARA,
RUSDA MAHMUD
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| | ARAF | |
Diundangkan di Lasusua Pada tanggal 2.7 102017"
SEKRETARI AERAH, LAKAUTARA
. ISKANDAR, MM. IP.195805201980011001
BERITADAERAHKABUPATENKOLAKA UTARA TAHUN2015 NOMOR .
Salinan Sesuai dengn Aslinya, Kepala Bagian Hukum
BUPATI KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKAUTARA NOMOR :20 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAANPENEMPATAN DANPENGOPERASIAN MODATRASPORTASI DARAT BANTUAN KEMENTERIAN DALAMNEGERI DIKABUPATENKOLAKAUTARA
DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATI KOLAKA UTARA,
- Menimbang: a.
- bahwa dalam rangka penempatan dan pengoperasian moda transportasi darat Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Transportasi Pedesaan Kementerian Dalam Negeri di Kabupaten Kolaka Utara, perlu suatu pedoman dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penempatan dan pengoperasian moda transportasi dimaksud dipandang perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pengoperasian Moda Transportasi Darat Bantuan Kementerian Dalam Negeri di Kabupaten Kolaka Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan Dan Pengoperasian Moda Trasportasi Darat-Bantuan Kementerian Dalam Negeri Di Kabupaten Kolaka Utara
.~
- Mengingat 1.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolak Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; Tenggara (LNRI Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan LNRI Nornor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 25. Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonisia Tabun 2004 Nomor 104,Tambahan LNRI Nomor 4221);'
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah [Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126.Tambahan LNRI Nomor 4438);
- 4., Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LNRI Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan LNRI Nomor 5587). sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246,Tambahan LNRI Nomor 5589).
,.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI .Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan [asa Pemerintah (Lembaran Negara RITahun 2012 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 , ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Kementerian Dalam Negeri Tahun2015
10. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 0239 /M.PP/11/2008, 900/3556/SJ, SE 1722/MK 07/2008 tanggal 21 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK,
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah [Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2013 Nomor ), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURANBUPATIKOLAKA UTARATENTANGPEDOMANPELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PENGOPERASIAN MODA TRASPORTASI DARAT BANTUANKEMENTERIAN DALAMNEGERIDIKABUPATENKOLAKA UTARA.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasall
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
3. Kementerian Dalam Negeri adalah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kolaka Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPDadalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, selanjutnya disebut Bappeda dan PM adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan. Penanaman Modal Kabupaten Kolaka Utara.
7. Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Desa atau organisasi masyarakat lainnya adalah usaha milik daerah, desa atau organisasi masyarakat yang berbentuk badan hukum yang dikelola oleh pemerintah daerah, des a atau organisasi masyarakat setempat yang dibentuk oleh Pemerintah,
1;"'-
\_
I.
•
8. Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian kerjasama antara Dinas dengan operator dan pemelihara moda yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban.
9. Operator dan Pemelihara Moda adalah Badan Usaha atau organisasi masyarakat yang dibentuk oleh Pemerintah yang ditunjuk Dinas untuk melaksanakan operasionalisasi dan pemeliharaan moda transportasi darat.