PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PEMERINTAH Nomor 24 Tahun 1959
Tentang No Description
Berlaku: 21 Desember 1959
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa Peraturan-peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang:
1. No. 7 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 100) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak kekayaan;
2. No. 12 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 105) tentang Penetapan Pemungutan Pajak Dividen;
3. No.13 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 106) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan;
4. No. 15 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 108) tentang Kenaikan Tarip Cukai Atas Bir dan Alkohol-sulingan dan Kenaikan Bea-masuk atas Bir;
5. No. 16 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 109) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan;
6. No. 17 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 110) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Upah;
7. No. 18 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 111 tentang Perubahan dan Tambahan Aturan Bea Meterai;
8. No. 19 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 NO. 112) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Rumah Tangga; dan
9. No. 20 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 113) tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Pajak Penjualan, ternyata perlu dibetulkan dan diperlengkap:
- b. bahwa karena keadaan yang memaksa hal-hal tersebut perlu diatur dengan segera;
Mengingat
:
Pasal 23 ayat (2) juncto pasal 22 (1) Undang- undang Dasar:
Mendengar
:
Menteri Keuangan;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURANPERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG:
1. No. 7 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 100) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Kekayaan;
2. No. 12 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 105) tentang Penetapan Pemungutan Pajak Dividen;
3. No. 13 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 106) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan;
4. No. 15 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 108) tentang Kenaikan Tarip Cukai atas Bir dan Alkohol-sulingan dan Kenaikan Bea-masuk atas Bir;
5. No. 16 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 109) tentang Perubahan dari Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan;
6. No. 17 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 110) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Upah ;
7. No. 18 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 111) tentang Perubahan dan Tambahan Aturan Bea Meterai;
8. No. 19 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 112) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Rumah Tangga; dan
9. No. 20 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 113) tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Pajak Penjualan.
N/A
Pasal 1

.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 7 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 100) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Kekayaan, ditambah sebagai berikut:
Pada Pasal 1 ditambah beberapa sub sebagai berikut:
"IV. Pasal 3 diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:
N/A
Pasal 3

.
Perseroan, persekutuan, perkongsian perkapalan dan warisan yang belum terbagi.
- (1) Jika seorang wajib-pajak pesero atau lebih atau anggota firma atau perseroan komanditer, persekutuan atau perkongsian perkapalan yang berkedudukan baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, tidak dikenal ataupun terhadap hak bagian laba terdapat keraguraguan, maka perseroan, persekutuan atau perkongsian perkapalan dikenakan pajak sebagai ganti persero atau anggota tersebut.
- (2) Apakah suatu perseroan, persekutuan atau perkongsian perkapalan berkedudukan di Indonesia ditentukan menurut keadaan.
- (3) Selama suatu warisan belum terbagi, maka warian itu sebagai suatu kesatuan dikenakan pajak sebagai ganti mereka yang berhak".
3. "V. Pasal 7 diubah sebagai berikut:
4. ke-1. Pada anak-bagian a jumlah "Rp. 3.000,-" diganti dengan kata-kata: "lima puluh ribu rupiah".
5. ke-2; Pada anak-bagian c jumlah "Rp. 800,-" diganti dengan kata-kata:"tiga ribu enam ratus rupiah".
6. "VI. Pada pasal 13 ayat (1) bagian kalimat "De" sampai, "dan" dibaca sebagai berikut:
7. "Orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia di maksud pada pasal 2, demikian pula perseroan, persekutuan, perkongsian perkapalan yang tidak berkedudukan di Indonesia serta warisan belum terbagi, yang ditinggalkan oleh seorang yang sebelum meninggal dunia tidak bertempat tinggal di Indonesia, berkewajiban pajak berdasarkan kekayaan bersihnya, ditaksirkan dan dihitung menurut ketentuan-ketentuan Bab II dengan pengertian bahwa mengenai mereka tidak diperhatikan lain-lain milik kecuali".
8. "VII. Pada pasal 21 ayat (2) huruf a jumlah "Rp. 25.000,--" diganti dengan kata-kata: "lima ratus ribu rupiah".
- "VIII. Pasal 22 diubah sebagai berikut:
- ke-1. Ayat (3) dihapuskan.
- ke-2. Pada ayat (5 ) kata-kata:
"of van de autoriteit in Nederland overeenkomstif het derde lid aangewezen" dihapuskan.
- ke-3. Ayat (6) dibaca:
"Jangka waktu ditentukan pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperpanjang oleh Kepala Inspeksi Keuangan".
- "IX. Pasal 23 ayat (3) dibaca:
- "(3) Tempat pengenaan pajak mengenai warisan yang belum terbagi ditentukan menurut keadaan".
- "X. Pasal 25 ayat (1) diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:
- "(1) Wajib-pajak dimaksud pada pasal 2, demikian pula perseroan, persekutuan, perkongsian perkapalan serta warisan belum terbagi dimaksud pada pasal 3, dikenakan pajak ditempat barang tak gerak terletak atau berada atau ditempat perusahaan atau pekerjaan semata-mata atau terutama dilakukan".
- "XI. Pasal 40 ayat (3) diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:
- "(3) Untuk pajak, terutang oleh wajib-pajak dimaksud pada pasal 2 atau pasal 3, maka wakilnya, kuasanya, sesama pesero serta para ahli-waris di Indonesia bertanggung renteng".
- "XII. Pasal 41 ayat (5) diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:
- "(5) Ketetapan pajak dari orang tidak bertempat tinggal di Indonesia, demikian pula dari perseroan, persekutuan, perkongsian perkapalan serta warisan belum terbagi dimaksud pada pasal 3, ditagih seluruhnya pada hari kelimabelas, dari bulan ketiga yang berikut pada bulan dalam mana surat ketetapan pajak diberikan, yang berlaku sebagai angsuran".
- "XIII. Pada pasal 52 ayat (9) kalimat kedua yang dimulai dengan kata "In" dan diakhiri dengan kata "aangewezen" dihapuskan".
- "XIV. Pada pasal 55 ayat (1) kalimat kedua yang dimulai dengan kata "In" dan diakihiri dengan kata "aangewezen" dihapuskan".
- "XV. Pasal 66 dan pasal 67 dihapuskan".
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.12 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 105) tentang Pemungutan Pajak Dividen, diubah dan ditambah sebagai berikut:
- I. Pasal 1 diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:
N/A
Pasal 1

.
- (1) Dengan nama "Pajak Dividen" dikenakan pajak atas hasil, dengan nama atau dalam bentuk apapun juga, dari saham-saham, tanda-tanda laba dan surat-surat obligasi yang dikeluarkan oleh perseroan terbatas, perseroan komanditer atas saham-saham dan perkumpulanperkumpulan yang modalnya seluruhnya atau sebagian terbagi atas saham-saham, yang berkedudukan di Indonesia.
- (2) Dimana dalam Peraturan ini disebut hasil, maka dimaksudkan ialah hasil sebagai diartikan dalam ayat (1)",
- II. Pasal 3 diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:
"Pasal 3.
Sebagai hasil dianggap antara lain:
- a. pemberian keuntungan, dengan nama atau dalam bentuk apapun juga;
- b. pembayaran kembali karena likwidasi yang melebihi jumlah modal yang telah disetorkan;
- c. pemberian saham bonus yang dilakukan dengan tiada penyetoran;
- d. pencatatan tambahan modal dengan tidak penyetoran;
- e. pembayaran kembali modal yang telah disetorkan, jika dalam tahuntahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal statuair yang dilakukan secara sah;
- f. bunga dan pemberian keuntungan atas surat-surat obligasi".
- III. Pasal 5 diubah sebagai berikut:
7. ke-1. Pada ayat (1) kata "Bruto" dihapuskan.
8. ke-2. Pada ayat (3) kata-kata "hasil saham" diganti dengan kata: "hasil".
9. ke-3. Pada ayat (4) kata-kata: "Hasil saham" diganti dengan kata: "hasil" dan kata-kata: "hasil bersih" diganti dengan kata: "hasil".
- ke-1. Pada ayat (1) kata-kata: "Pengurus badan yang memberikan hasil saham seperti dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (1)", diganti dengan kata-kata: "Pengurus badan yang memberikan hasil" dan kata-kata: "Kas Negeri" diganti dengan kata-kata: "Kas Negara".
- ke-2. Ayat (2) diubah dan dibaca seluruhnya Sebagai berikut:
- "(2) Pemberitahuan harus memuat Jumlah keuntungan yang dibagikan, besarnya dividen atau bagian keuntungan pada tiap-tiap surat saham atau surat tanda berhak keuntungan, besarnya bunga obligasi, hari pada mana dividen, bagian keuntungan atau bunga obligasi itu dibayarkan, cara pembayaran, jumlah pajak yang terutang dan nama serta alamat orang atau badan yang menerima atau yang berhak atas dividen, bagian keuntungan atau bunga obligasi termaksud".
"pembayaran dividen atau bagian keuntungan itu", diganti dengan katakata" "pembayaran dividen, bagian keuntungan atau bunga obligasi".
VI.Pasal 9 dihapuskan.
- ke-1. Pada ayat (3) kata-kata: "sipenerima hasil saham" diganti dengan kata-kata: "penerima hasil".
- ke-2. Pada ayat (4) kata-kata: "memberi dividen atau bagian keuntungan" diganti dengan kata-kata: "memberi dividen, bagian keuntungan atau bunga obligasi".
- ke-3. Pada ayat (6) kata-kata: "tanggal ketetapan" diganti dengan kata-kata: "tanggal surat ketetapan".
ke-1. Pada ayat (1): kata-kata:
- a. kata-kata: "Badan yang memberikan hasil seperti dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (1)" diganti dengan katakata: "Badan yang memberikan hasil".
- b. kata-kata: "hasil-hasil diganti dengan kata; "hasil".
- c. kata-kata: "memberikan dividen" diganti dengan kata-kata: "memberikan hasil".
- d. sub d kata: "berhutang" diganti dengan kata: "terutang".
5. ke-2. Pada ayat (2) antara kata "uang" dan koma disisipkan katakata: "akan tetapi berupa tanda".
- IX. Pasal 12 diubah sebagai berikut:
7. ke-1. Pada ayat (1) kata-kata: "hasil saham" diganti dengan kata" hasil".
8. ke-2. Pada ayat (5) kata-kata: "ayat (2)" diganti dengan kata-kata "ayat (1)".
- X. Pada pasal 16 ayat (1) kata-kata: "seperti termaksud dalam pasal 3 ayat (1)" dihapuskan.
- XI. Pada pasal 19 ayat (1) kata-kata: "di dalam Negara" diganti dengan kata-kata: "di Indonesia".
- ke-1. Pada ayat (1) kata-kata: "badan yang memberi bagian keuntungan" diganti dengan kata-kata: "badan yang memberikan hasil".
- ke-2. Pada ayat (2) huruf d kata-kata: "pembayaran dividen" diganti dengan kata-kata: "pembayaran hasil".
- 11 - ke-3. Pada ayat (4) kata-kata: "di dalam negeri" diganti dengan kata-kata: "di Indonesia".
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 13 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 106) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan, diubah dan ditambah sebagai berikut:
N/A
Pasal 1

diubah dan ditambah sebagai berikut:
ke-1. Pada sub 2o ditambah:
Kata-kata: "pasal 7 dari peraturan yang disebut terakhir" diganti dengan kata-kata: "pasal 7 baik dari peraturan yang dimuat dalam Lembaran-Negara tahun 1949 No. 179 maupun dari peraturan yang dimuat dalam Lembaran-Negara tahun 1958 No. 139".
ke-2. Sesudah sub 3o disisipkan:
- "3Ao. Pada pasal 3 ditambah suatu ayat yang berbunyi sebagai berikut:
- "(5) Pajak dividen yang dipotong berdasarkan pasal 5 ayat (3) Peraturan Pajak Dividen 1959 termasuk pengertian laba".
ke-3. Sesudah 4o disisipkan:
- "4Ao. Pasal 8 diubah dan dibaca sebagai berikut:
- "Apabila pada keuntungan yang dimaksud dalam pasal 3 dari badanbadan seperti disebut dalam pasal 1 ayat (1) ke-1 dan ke-2 terdapat keuntungan yang diperoleh dari:
- a. perusahaan-perusahaan di luar Indonesia yang dilakukan oleh pendirian tetap yang berkedudukan di sana;
- b. barang tak gerak yang terletak atau ada di luar Indonesia;
- c. piutang-piutang yang jumlah pokoknya dijamin dengan hipotik atas barang tak bergerak sedemikian, maka pajak yang ditentukan menurut Ordonansi Pajak Perseroan 1925 untuk suatu laba yang sama dengan laba yang diperoleh bersih dari keuntungan tersebut di atas".
2. "4Bo. Pada pasal 10 ditambah ayat-ayat baru yang berbunyi sebagai berikut:
3. "(3)Pajak dividen yang dipotong dikurangkan dari pajak perseroan yang dikenakan mengenai tahun buku dalam mana hasil saham itu dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan, asal hasil-hasil itu telah termasuk laba yang dikenakan pajak perseroan.
- (4) Pengurangan dengan pajak dividen dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan sampai jumlah pajak perseroan yang terhutang.
- (5) Bila untuk sesuatu tahun diderita kerugian maka kemungkinan untuk mengutangkan pajak dividen hilang.
- (6) Untuk memperoleh pengurangan pajak dividen tersebut dalam ayat (3) pada surat pemberitahuan harus dilampirkan nota dividen termaksud pada pasal 11 Peraturan Pajak Dividen".
ke-4. Sesudah sub 5o disisipkan:
5o. Pasal 22 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- "Pengurus perseroan, perhimpunan, maskapai, lembaga atau badan dapat diwajibkan oleh Kepala Inspeksi Keuangan;
- -dengan tidak mengurangi kewajiban untuk memperlihatkan pembukuan dan surat-surat yang dijadikan dasar untuk pembukuan itu menurut pasal 14 -, guna kepentingan penetapan pajak untuk memberikan keterangan-keterangan lebih lanjut, dengan lisan atau tertulis, dan untuk memperlihatkan surat-surat lain yang dapat dipakai untuk menguatkan pemberitahuan, atau penuturan-penuturan kemudian".
"5Bo. Pasal 23 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "Kalau setelah penyerahan surat pemberitahuan kendatipun penegoran tertulis, tidak dimasukkan surat pemberitahuan, atau bila kewajiban menurut pasal-pasal 13 ayat (3), 14 ayat (1) dan 22 ayat (2) tidak dipenuhi, maka pajak yang termasuk dalam ketetapan pajak ditambah dengan seratus prosen".
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 15 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 108) tentang Kenaikan Tarip Cukai atas Bir dan Alkohol-sulingan dan Kenaikan Bea masuk atas Bir, diubah dan ditambah sebagai berikut:
N/A
pasal 2

huruf B kata-kata: "Rp. 480,- perhektoliter cairan" diubah menjadi kata-kata: "Rp. 1.000,- perhetoliter cairan".
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 16 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 109) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan, diubah dan ditambah sebagai berikut:
N/A
Pasal 1

diubah dan ditambah sebagai berikut:
A. ke-1. Pada sub II, pasal 2 ayat (1) anak-anak bagian huruf a dan b katakata: "barang tak bergerak" diganti dengan kata-kata: "barang tak gerak".
ke-2. Pada sub III pada 2a ayat (3) antara kata-kata "sebagai" dan "ganti" disisipkan kata-kata suatu kesatuan dikenakan pajak sebagai".
ke-3. Pada sub IV, pasal 2b ayat (1) masing-masing huruf a, huruf b dan huruf c, kata-kata masing-masing "usaha dan kerja", "barang tak bergerak" dan "harta bergerak" diganti dengan kata-kata "usaha dan tenaga", "barang tak gerak" dan "harta gerak".
ke-4. Pada sub IV, pasal 2c ayat (3) anak-anak bagian huruf a dan huruf b kalimat pertama masing-masing kata: "mengoper" diganti dengan kata: "mengoperkan".
ke-5. Pada sub IV, pasal 2c masing-masing kata-kata: "harta diganti dengan kata-kata: "barang tak gerak".
ke-6. Pada sub IX, pasal 2c masing-masing kata-kata "harta bergerak", "barang tak bergerak" dan "barang bergerak", "barang tak gerak" dan "barang gerak".
ke-7. Pada sub IV, pasal 2f kata: "tantieme" diganti dengan kata: "tontine".
- 15 - ke-8. Pada sub V, rpasal 3 anak-anak bagian huruf o dan huruf p masing-masing kata-kata: "barang tak bergerak" dan "harta bergerak" diganti dengan kata-kata: "barang tak bergerak" dan "harta bergerak.
ke-9. Pada sub VIII, pasal 5a ayat (2) masing-masing kata-kata: "barang tak bergerak" clan "barang bergerak" diganti dengan kata-kata: "barang tak gerak dan "barang gerak".
ke-10. Pada sub X, pasal 8 tarip B jumlah pajak "Rp. 34. 050,-" pada pendapatan "Rp. 15.000,-" diganti menjadi jumlah pajak pokok "Rp. 34.800,-.
ke-11. Pada sub XVII, pasal 13 ayat (1) kata-kata "pasal 12 ayat (7)" diganti dengan kata-kata: "pasal 12 ayat (9)".
- B. Pada sub IV, pasal 2c ayat (3) ditambah anak bagian baru berbunyi:
2. yang
3. "c"Kerugian berhubung dengan pengoperan termaksud pada huruf a tidak diperhatikan".
- C. ke-1.
5. ke-2. Pasal 8d sub XIV, ditambah ayat baru dan dibaca sebagai berikut:
6. Pada sub IV, pasal 2e ditambah ayat baru yang berbunyi: "(4) Pajak Dividen, yang dipotong berdasarkan pasal 5 ayat (3) Peraturan Pajak Dividen 1959 dianggap sebagai hasil harta gerak". seluruhnya
- (1) Pajak yang dengan memperhatikan pasal 8c ditentukan menurut tertib B dari pasal 8c ditentukan menurut tarip B dari pasal 8, jika pajak itu dihitung menurut pendapatan bersih setahun sebesar delapanbelas ribu rupiah atau lebih dikurangkan dengan pajak upah yang dipungut atas pendapatan itu atau atas bagian-bagiannya. Jika jumlah pajak upah tersebut lebih besar dari pada pajak itu, maka kelebihannya dikembalikan.
Pemungutan maupun pengembalian dimaksud tidak dilakukan, jika pajak itu tidak berbeda lebih dari sepuluh persen dari pajak upah yang dipungut".
- (2) a. Pengurangan pula dilakukan dengan pajak dividen yang dianggap sebagai pendapatan termaksud pada pasal 2c ayat (4).
- b. Pengurangan dengan pajak dividen dimaksud hanya dilakukan sampai jumlah pajak pendapatan yang terutang, dalam hal termaksud pada ayat (1) hanya sampai jumlah pajak pendapatan sesudah dikurangkan dengan pajak upah.
- c. Pengurangan dengan pajak dividen tidak dilakukan apabila karena sesuatu hal wajib-pajak tidak mempunyai pendapatan kena pajak dan dalam hal termaksud pada ayat (1), apabila jumlah pajak upah lebih besar dari pada pajak pendapatan atau apabila jumlah pajak pendapatan tidak melebihi pajak upah dengan suatu jumlah yang lebih dari sepuluh persen dari pajak upah itu.
- d. Untuk mendapat pengurangan menurut ayat ini maka wajib pajak harus menyerahkan nota dividen termaksud pada pasal 11 Peraturan Pajak Dividen 1959".
- D. Pasal 7 sub IX dibaca seluruhnya sebagai berikut:
"Pasal 7.
- (1) Bilamana dipandang dari tanda-tanda kemampuan yang nampak pendapatan bersih seorang wajib-pajak yang bertempat tinggal di Indonesia berjumlah kurang dari delapanratus ribu rupiah, maka dengan menyimpang dari pasal-pasal 2, 2a sampai dengan 2f, 5 dan 5a cukup menggolongkan pajaknya menurut ukuran tersebut dalam salah satu kelas tarip A dari pasal 8.
- (2) Dalam melakukan ketentuan pada ayat (1) maka hasil tanah yang telah dikenakan pajak hasil bumi (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pajak Hasil Bumi 1959) tidak diperhatikan".
- E. Pada sub X pasal 8 ayat (4) dihapuskan.
- F. Sesudah sub XV disisipkan sub XVa baru sebagai berikut: "XVa. Pada pasal 11 sesudah ayat (1) ditambah ayat baru yang berbunyi:
"(la) Juga apabila kepadanya tidak diberikan surat pemberitahuan, maka wajib-pajak yang pendapatan bersihnya berjumlah delapanbelas ribu atau lebih setahun dan tidak semata-mata terdiri dari pendapatan termaksud pada pasal 17a ayat-ayat (1), (6) dan (7), wajib melakukan pemberitahuan sebelum tanggal 1 April dari tahun yang berikut pada tahun takwim".
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 17 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 110) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Upah, diubah sebagai berikut:
N/A
Pasal 1

diubah sebagai berikut :
Pada 2e, pasal 9 A ayat (1-bis) kalimat kedua yang dimulai dengan kata "Dasar" dan diakhiri dengan kata "Keuangan", dihapuskan.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 18 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 111 ) tentang Perubahan dan Tambahan Aturan Bea Meterai, diubah dan ditambah sebagai berikut:
- I. Pada pasal I di adakan perubahan-perubahan sebagai berikut: sub a, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 1) "Gourverneur Generaal" di baca "Menteri Keuangan" (Pasal 2 ayat (2), pasal 3 ayat (3), pasal 4 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 31 II Sub 35 dan Sub 37, Pasal 119 ayat (1) ),
- 2) "Gou Verneur Generaal" di baca "Menteri Keuangan" (Pasal 5 ayat (7), Pasal 7 ayat (1), Pasal 61 ayat (4), Pasal 78 ayat (7), Pasal 104 ayat (31)
- sub c. Kata-kata "pasal 119b ayat (2)" dihapuskan.
- sub e Sesudah sub d disisipkan sub c yang berbunyi sebagai berikut:
"Residentiegerecht" dibaca "Pengadilan Negeri" [pasal 101 ayat (3) dan ayat (4) huruf c pasal 102 a ayat (3)].
- sub f. Kata-kata "pasal 119a ayat (2)" dihapuskan.
- sub h. Kata-kata "pasal 119a ayat (3)" pasal 119a ayat (1)" dihapuskan.
- sub p. Dihapuskan.
- II. a. Pasal II (lama) dijadikan pasal III dan pasal III (lama) dijadikan pasal II.
- b. Pasal III (lama) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "Bea meterai ditetapkan sekurang-kurangnya satu rupiah".
- c. Pasal II (lama) sub B: pasal 23 ke-2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
"2 surat permohonan dalam bentuk apapun, juga dalam surat atau catatan (memo) yang ditujukan kepada Pemerintah kepada pegawai negeri dalam jabatannya, kepada hakim pengadilan yang mengadili atas nama keadilan, kepada juru pemisah, kepada pemerintah Daerah dimaksud dalam Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (LembaranNegara tahun 1957 No. 6) juncto Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah, kepada pegawai Pemerintah Daerah dalam jabatannya, kepada badan usaha berdasarkan I.B.W. dan I.C.W.; demikian pula aseli, salinan atau petikan surat keputusan atas permohonan tersebut yang diberikan kepada yang berkepentingan".
- 2)
- d. Pasal II (lama) sub c.
- 1) Di atas kata-kata: "pasal 38" disisipkan kalimat sebagai berikut:
3. "Kepala Bab IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
4. Tentang bea meterai: untuk tanda penerimaan uang, tanda penyimpanan uang dan surat saldo, tanda masuk dan tanda langganan, tanda keanggotaan dan surat undian; untuk surat pengakuan hutang, surat tanda gadai, surat perjanjian kredit dan pemberian jaminan sampai jumlah tidak lebih dari seribu rupiah".
5. Pasal 38 b dibaca sebagai berikut:
6. "tanda yang dibuat sepihak yang menyebutkan penerimaan atau pemindahan uang";
- e. Pasal 38 sub b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
8. "j. tanda yang dibuat sepihak yang memuat pengakuan kewajiban untuk melunasi sejumlah uang atau untuk menyerahkan barang, asalkan kewajiban tersebut timbul karena perjanjian, berdasarkan mana penghutang menerima sejumlah uang tidak lebih dari seribu rupiah dan tanda itu tidak termasuk di dalam salah satu bab berikut;
- k. tanda yang dibuat sepihak oleh pemberi gadai mengenai gadai tanah atau barang menurut hukum adat, jika jumlah uang gadai lebih dari seribu rupiah;
1. tanda yang memuat perjanjian kredit dalam mana diberikan kredit setinggi-tingginya seribu rupiah",
- f. Sub E diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
12. "Pasal 41 ke-1 dibaca sebagai berikut:
- ke-1. Tanda-tanda disebut dalam pasal 38 jika mengenai jumlah uang dua puluh lima rupiah atau kurang asalkan hal itu ternyata dari tanda dan jumlah itu tidak diperuntukkan mengurangi atau melunasi jumlah uang yang lebih besar".
- g. Pasal 41 ke-9 dibaca sebagai berikut:
- "9. Tanda bukti penerimaan untuk pembayaran dari Kas Negara, Kas dana Pemerintah, kas Pemerintah Daerah dimaksud dalam Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah Juncto Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 tentang Pemerintah. Daerah, serta kas dari badan usaha berdasarkan I.B.W. dan I.C.W.";
- h. Sub F.
Sesudah pasal 45 ke-4 disisipkan kalimat sebagai berikut:
- ke-11: a. Anak kalimat "met inbergrip can rijbewijen voor het besturen van motorrijtuigen" dihapuskan.
- b. Surat keterangan mengemudikan kendaraan bermotor dikenakan bea meterai limabelas rupiah.
- c. Huruf c dijadikan d.
Sub G.
Nomor 14 dibaca sebagai berikut:
- "Surat permohonan untuk pewarga-negaraan".
- a. Kata-kata "hasil bumi" dalam Bab XIII dibaca "hasil bumi dan hasil lainnya".
[pasal 109 ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (9), ayat (10), ayat (11); pasal 110 ayat (3)), ayat (4); pasal 111 ayat (1) ke-1 dan ke-2, ayat (3); pasal 112 ayat (2); pasal 115 ayat (1), ke-3, ke5 dan ke-6].
1. kata-kata "kinine, sagu, beras" dihapuskan.
2. kata-kata "kulit" dibaca "kulit binatang" dan yang kedua dihapuskan.
- c. Pasal 113 ayat (2): kata-kata "kiri" dibaca "kanan" dan kata-kata "kanan"dibaca "kiri".
- d. Pasal 116a.
Ketentuan-ketentuan dalam bab ini tidak berlaku terhadap transaksi dalam hasil bumi dan hasil lainnya yang diadakan oleh eksportir yang berkedudukan di Indonesia dengan pihak di luar Indonesia.
"tanda yang dibuat dari perjanjian hutang-piutang, dimana oleh suatu badan pemberi kredit, baik yang berkedudukan di luar Indonesia maupun yang berkedudukan di Indonesia, di berikan kredit kepada pemerintah RI, Pemerintah Daerah, badan usaha berdasarkan I.B.W. dan I.C.W. Pasal V sub pasal 73e ditambah dengan sub c yang berbunyi sebagai berikut:
"c. surat obligasi yang dibeli oleh Pemerintah atau Badan Pemberi Kredit".
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 19 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 112) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Rumah Tangga, diubah dan ditambah sebagai berikut:
N/A
Pasal 1

diubah dan ditambah sebagai berikut:
- A. ke-1 Pada sub II, III dan IV pasal-pasal 2, 3 dan 4 diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut: "a-Nilai sewa. Pasal 2.
Bila sewa rumah kediaman yang disewa dan bungalow yang disewakan ditetapkan sebesar jumlah uang yang dibayar oleh penyewa untuk penyewaan itu baik langsung kepada yang menyewakan, maupun dengan cara lain, tidak termasuk biaya pemeliharaan dan pembetulan yang menurut aturan-aturan Undangundang harus dipikul oleh penyewa, kecuali apabila menurut pendapat Kepala Inspeksi Keuangan yang bersangkutan jumlah uang tersebut dianggap tidak sesuai dengan nilai sewa sebenarnya dalam pasaran bebas. Dalam hal ini Kepala Inspeksi Keuangan menetapkan nilai sewa kena pajak dengan jalan perkiraan.
N/A
Pasal 3

.
- (1) Nilai sewa rumah kediaman yang tidak disewa dan bungalow yang tidak disewakan atau rumah kediaman yang disewa dan bungalow yang disewakan dalam satu jumlah dengan barang lain, selain dari pada bangunan turutannya dan pekarangannya, ditetapkan dengan jalan perkiraan setelah dibandingkan dengan rumah atau bungalow yang disewakan di tempat itu atau ditempat yang terdekat.
- (2) Dalam mengenakan pajak untuk Presiden Republik Indonesia menurut dasar nilai sewa dan perabot rumah tidak dihitung bangunan dan perabot rumah di Jakarta, yang disediakan guna pemakaian oleh Presiden, begitu juga lapangan-lapangan dari istana di Bogor dan di Cipanas.
Dihapuskan".
- B. Sesudah sub XIV diadakan sub-sub baru yang berbunyi sebagai berikut:
2. "XlV a Pasal 26 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut:
- (1) Apabila wajib-pajak berkeberatan terhadap penetapan nilai sewa rumah kediamannya yang menyimpang dari uang sewa yang dibayarnya sebagaimana dimaksudkan pada pasal 2, maka ia dapat meminta supaya nilai sewa sebenarnya atas biayanya sendiri, dikirakan oleh tiga orang ahli yang ditunjuk oleh Kepala Inspeksi Keuangan".
4. "XlVb.Pasal 31 diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:
"Ketetapan pajak ditambah oleh Kepala Inspeksi Keuangan bilamana keterangan-keterangan kemudian memberikan alasan untuk itu ataupun bila dengan cara lain dapat diketahui, bahwa telah dilakukan suatu pemberitahuan yang tidak betul yang merugikan Negara, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak untuk mengajukan keberatan terhadap itu, dengan cara dan di dalam waktu yang ditentukan dalam pasal 29, sedang terhadap jangka waktu itu berlaku pula pasal 29 ayat (6)".
- C. Sesudah sub XV diadakan sub baru yang berbunyi sebagai berikut:
2. "XVa. Pasal 33a ayat (3) dihapuskan".
- D. Sesudah sub XVII diadakan sub baru yang berbunyi sebagai berikut:
4. "XVIII. Pasal 42 dihapuskan".
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 20 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 113) tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Pajak Penjualan, diubah dan ditambah sebagai berikut:
- 1.
- a. Pasal 2 sub 1: Dihapuskan.
- b. Sub I B ke-5 dibaca sebagai berikut:
"ke-5 jasa: semua tindak usaha -selain penyerahan dimaksud pada-pasal 1 ayat (1) ke-3 - dengan penggantian yang dilakukan dengan bebas oleh pengusaha disebut di bawah ini:
1. notaris;
2. pengacara, prokurir (procureur);
3. konsulen;
4. pengusaha kantor administrasi;
5. akontan;
6. makelar;
7. komisioner;
8. juru lelang;
9. pemborong selain pemborong makanan atau bahan makanan;
10. pengusaha biro perencana;
11. pengusaha reparasi, pemeliharaan;
12. pengusaha perawatan jasmaniah;
13. pengusaha assuransi kerugian, selain assuransi pengangkutan;
- 26 -
14. Pengusaha persewaan barang bergerak;
15. Pengusaha persewaan ruangan selain untuk tempat tinggal.
16. pengusaha biro reklame, biro iklan;
17. pengusaha binatu;
18. pengusaha biro perjalanan.
- B. kata-kata: "penerima jasa" dibaca: "atau penerima jasa".
- E. dibaca sebagai berikut:
3. Ayat (5) a. kata-kata "pabrikan" diganti dengan "pengusaha".
- b. antara kata-kata "pembeli" dan "sebanyak" disisipkan kata-kata "atau penerima jasa".
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
"jasa berupa pertolongan atau perawatan dibidang ketabinan
dihapuskan.
"jasa yang dilakukan oleh pengusaha pengangkutan".
- Ayat (17) "jasa yang dilakukan oleh pengusaha persewaan buku bacaan",
- Ayat(18) "jasa yang dilakukan oleh makelar dan komisioner berkenaan dengan transaksi-transaksi mengenai surat effek, hasil bumi dan hasil lainnya dimaksud dalam pasal 109 Aturan Bea Meterai 1921".
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 1959,
Menteri Muda Kehakiman,
SAHARDJO.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 141;
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 1959. Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PENJELASAN
Pasal 1

.
Perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan yang diusulkan dalam pasal ini mempunyai maksud menyesuaikan satu dan lain dengan keadaan pada waktu ini, selanjutnya dengan perubahanperubahan yang sebelumnya telah diadakan pada Ordonansi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 7 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 100).
Dalam pasal ini selain dimuat perubahan mengenai beberapa istilah yang kurang tepat, diadakan pula perluasan obyek pengenaan dengan bunga-bunga obligasi.
Selanjutnya berhubug dengan sistimatik perundang-undangan dipandang tidak benar materi mengenai perhitungan pajak dividen dengan masing-masing pajak pendapatan dan pajak perseroan diatur dalam Peraturan Pajak Dividen (pasal 9). Hal ini akan diatur dalam Ordonansi-ordonansi Pajak yang bersangkutan itu.
ke- 1 dan ke-2.
Cukup jelas.
ke-3 sub 4 A°.
Ketentuan untuk mencegah pajak berganda kini disesuaikan dengan ketentuan yang telah lama berlaku untuk pajak pendapatan dan pajak kekayaan sebagaimana dimuat dalam Staatsblad 1934 No. 291. Karena pajak kini dihitung dari seluruh laba perusahaan progressi tarip berjalan sebagaimana direncanakan.
ke-3 sub 4B° Ketentuan-ketentuan ini ditambah berhubung dengan perhitungan pajak dividen dengan pajak perseroan.
ke-4 Perubahan dan penambahan dilakukan sehingga sanksi yang dimuat pada pasal 23 juga berlaku apabila, kewajiban yang dimuat pada pasal 22 tidak dihiraukan.
Pada waktu membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang No. 15 tahun 1959 terutama mengenai penetapan bea istimewa untuk minyak wangi, minyak rambut, air kumur, air penghias dan lain-lain agar sejenis itu kurang diperhatikan peraturan-peraturan impor yang berlaku pada tahun 1952 dan sekarang (1959). Pada tahun 1952 bea istimewa untuk barang-barang tersebut berjumlah Rp. 240,tiap hektoliter cairan. Untuk impor barang tersebut harus diserahkan indusmen sebesar 70% serta kurs valuta asing adalah Nf. 1,- = Rp. 3,-.
Harga entrepot barang dalam valuta asing sebesar Nf. 1,- menjadi dalam rupiah Indonesia 1,7 X Rp. 3.- = Rp. 5.1125.
Pada waktu sekarang (1959) dipungut P.U.I.M. sebanyak 200% untuk barangbarang tersebut. Kurs valuta asing adalah Ned. f 1,- = Rp. 12,-. Dengan lain perkataan harga barang dalam rupiah telah meningkat kira-kira 2 X 12 = 4,9 kali harga dulu, hingga 5,1125 dengan sendirinya jumlah bea-bea untuk barang yang dipersoalkan ini± 4,9 X pula meningkatnya.
Berhubung dengan itu bea istimewa seharusnya dinaikkan menjadi 4,9 X Rp. 240,- = Rp. 1. 176,-.
Karena pertimbangan praktis kenaikan bea istimewa tersebut diusulkan menjadi Rp. 1.000,-.
Dalam pasal ini dimuat beberapa penyempurnaan istilah, ralat mengenai satu jumlah pajak dalam tarip B dan satu tambahan (ad A dan B).
Selanjutnya berhubung dengan sistimatik perundang-undangan dianggap perlu untuk mengoper beberapa materi yang telah diatur dalam masing-masing "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pajak Hasil Bumi 1959" dan "Peraturan Pajak Dividen 1959" kedalam Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 (ad C dan D).
Penghapusan ayat (4) pasal 8 Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 (Ad E) diadakan berhubung materi ini diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang ini.
Akhirnya dipandang perlu adanya suatu ketentuan tentang wajib melakukan pemberitahuan, walaupun kepada wajib pajak tidak diberikan surat pemberitahuan.
Materi dalam pasal 9A ayat (1 bis) Ordonansi Pajak Upah, kalimat kedua termaksud diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, yang berlaku bagi semua pajak Negara.
- I. a. Penunjukan pegawai negeri yang diserahi sesuatu tugas dalam pelaksanaan peraturan bea materai dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
Kekuasaan "Governeur General" lainnya sebagai disebut dalam Aturan Bea Materai 1921 diserahkan kepada Menteri Keuangan.
- b. f. h. pasal-pasal yang dalam ayat-ayat c, f h. sudah dihapus dengan Undangundang No. 19 tahun 1959 (Undang-undang Darurat No. 27 tahun 1957) tentang "Penagihan hutang pajak dengan surat paksa".
- c. Ayat ini dalam Perpu No. 18 tahun 1959 tidak turut termuat.
- c. Perubahan dalam Perpu No. 18 tahun 1959 telah dilaksanakan dengan Lembaran-Negara tahun 1956 No. 47, sehingga tidak perlu lagi dimuat.
- II. a. Diadakannya penukaran pasal II dengan pasal III ialah karena pasal III lama berlaku umum, sehingga lebih cepat jika pasal III lama didahulukan penempatannya dari pada pasal 11 lama yang memuat perubahan-perubahan khusus. Perubahan terletak pada :
- e. 1. Kata-kata "surat peringatan" diganti dengan "catatan" agar sesuai dengan yang dimaksudkan.
2. Bagian kalimat "badan-badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah" dijadikan badan-badan usaha-berdasarkan I.B.W. dan I.C.W." ialah untuk menegaskan bahwa yang dimaksud dengan badan-badan itu ialah badan usaha berdasarkan I.B.W. dan I.C.W. Berhubung dengan itu maka kalimat "dan juga yang diajukan kepada badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah yang semata-mata melakukan sebagian dari tugas Pemerintah seperti misalnya perusahaan-perusahaan yang termasuk Indische Bedrijvenwet (Staatsblad 1927 No. 419)" dalam Penjelasan Perpu No. 1 8/l959 dianggap tidak tertulis.
- d. Berhubung dengan perubahan pada pasal 38 sub j, k dan l, maka kepala dibawah bab IV perlu pula diubah dan disesuaikan.
- c. Perubahan pada pasal 3 8 sub a, j. k. l dan pasal 41 ke-1 dilakukan dalam bahasa Indonesia.
- g. Dengan diubahnya bunyi pasal 41 ke-9, maka yang dikecualikan dari bea materai ialah tanda penerimaaan pembayaran dari keuangan Pemerintah, baik Pusat maupun daerah, dan badan usaha berdasarkan I.B.W. dan I.C.W.
- h. Pasal 45 ke-4. Bea materai untuk surat keterangan mengemudikan kendaraan bermotor hingga dewasa ini besarnya Rp. 5,-
2. Berkenaan dengan penaikan tarip bea materai maka kiranya tidak akan memberatkan pihak yang akan memiliki surat keterangan tersebut apabila jumlahnya bea materai dijadikan Rp. 15,mengingat berlakunya surat keterangan tersebut untuk 5 tahun.
- a. Berhubnng yang kena bea materai tidak saja hasil bumi tetapi ada juga hasil lainnya seperti kulit binatang yang mentah maupun yang dimasak maka katakata "hasil-bumi" dibaca hasil bumi dan hasil lainnya.
- b. Kinine, sagu, beras dihapuskan dari pasal 109 ayat-(3) karena sebagai obatobatan dan sebagai bahan makanan utama penting artinya bagi rakyat. Pengecualian ini sejalan dengan pengecualian dalam pasal 29 Undang-undang Pajak Penjualan.
- c. Perubahan disesuaikan dengan bentuk materai dagang.
- d. Ketentuan dalam pasal 116 a diadakan berhubung yang dikenakan bea materai dagang hanyalah transaksi yang diadakan dalam Indonesia.
5. IV.Pasal 73c.Perusahan diadakan untuk lebih menegaskan bagi pihak mana pengecualian berlaku.
- V. Surat obligasi adalah tanda dari perjanjian hutang-piutang yang dibuat oleh debitur. Oleh karena surat obligasi sudah dikenakan bea materai dalam Bab XI tentang "Bea materai surat efek" maka tidak lagi dikenakan bea materai menurut bab ini.
Perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan yang diusulkan ialah guna mengatur hal penetapan nilai sewa berhubung dengan keadaan sekarang dan seterusnya guna menyesuaikan beberapa pasal yang mempunyai hubungan dengan soal penetapan nilai sewa tersebut (ad A dan B.).
Selanjutnya apa yang tercantum pada C dan D merupakan penyesuaian pada perubahan-perubahan sebelumnya dalam Perpu No. 19 tahun 1959 (LembaranNegara tahun 1959 No. 112).
1. a. Penghapusan pasal 1 ayat (1) ke-3 d Undang-undang Pajak Penjualan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 20 tahun 1959 adalah suatu kehilapan.
2. Berhubung dengan itu maka pasal tersebut dihidupkan, kembali dengan menghapuskan pasal yang memuat penghapusannya.
- b. Dengan maksud untuk lebih menjelaskan maka keterangan tentang pengertian diubah "jasa" diubah.
Tindak usaha pabrikan dalam arti pasal 1 ayat (1) ke-3d, ialah penghasilan barang dalam keadaan bergerak, termasuk juga melakukan jasa, akan tetapi tindak usaha tersebut dimaksudkan sebagai penyerahan barang oleh pabrikan, sehingga, sehingga tidak lagi dikenakan pajak sebagai melakukan jasa. Dalam hal penghasilan pekerjaan itu dilakukan untuk pemesan yang dianggap sebagai pabrikan dari pekerjaan itu, maka diangkat bahwa ia melakukan jasa itu dengan bebas. Syarat "dengan bebas" dalam keterangan tentang pengertian "jasa" bermaksud untuk mengecualikan jasa-jasa yang dilakukan pengusaha yang bekerja pada pengusaha lain dan segolongan yang akhirnya dianggap sebagai yang melakukan jasa seluruhnya.
Untuk menentukan apakah suatu pengusaha bekerja pada pengusaha lain dapat diambil sebagai pedoman pasal 2 Ordonansi Pajak Upah.
Yang dimaksud dengan konsulen ialah pengusaha yang memberikan penerangan dan nasehat tidak saja dilapangan pajak tetapi juga dilapangan lain seperti bidang ekonomi perusahaan, perburuhan dan lain sebagainya, selain yang dilakukan oleh pengusaha lainnya disebut pada anak ayat ini. Nasehat yang diberikan oleh eorang dokter (consult), sebagai jasa dilapangan ketabiban, tidak dikenakan pajak.
Juga jasa yang diberikan pengusaha kantor administrasi (administratie kantoren) dikenakan pajak pejualan. Pemborong makanan dan bahan makanan tidak dikenakan pajak karena jasa yang diberikan dengan maksud agar tidak meninggikan harga kedua macam bahan tersebut bagi penerima jasa.
Yang dimaksud dengan pemborong ialah pengusaha yang melakukan jasa secara borongan untuk pihak lain berdasarkan suatu perjanjian antara kedua pihak tersebut dalam mana ditentukan jumlah harga borongan.
Dalam jumlah harga borongan ini pada lazimnya sudah termasuk penggantian atas jasa yang diberikan, penggantian mana diambil sebagai dasar perhitungan pajak penjualan.
Pengusaha biro perencana pada umumnya berusaha dalam bidang membuat rencana (rancangan) misalnya mengenai jumlah pengeluaran untuk suatu bangunan, serta membuat sekalian gambarnya dan memberikan nasehat-nasehat yang perlu mengenai hal itu.
Biro ini ada kalanya diberi nama-lain seperti biro arsitek, biro insinyur, biro tehnik, tetapi usahanya sama sehingga untuk pengenaan pajak penjualan dapat diberi nama : biro perencana.
Jika biro perencana sekalian melaksanakan perencana itu, maka pengusaha tersebut adalah sekalian menjadi pemborong. Pajak penjualan dipungut atas penggantian karena jasa yang diberikan sebagai perencana dan sebagai pemborong.
Jasa yang diberikan untuk pengangkutan tidak dikenakan pajak penjualan. Berhubung dengan itu maka "asuransi pengangkutan" juga tidak dikenakan pajak penjualan.
Pengusaha persewaan barang gerak ialah pengusaha yang menyewakan barang-barang gerak seperti meja, kursi, alat-alat musik, pesawat pemutaran film dan sebagainya. Persewaan kendaraan untuk pengangkutan orang atau barang termasuk pula dalam pengertian tersebut akan tetapi oleh peraturan ini dibebaskan dari pajak penjualan. Persewaan ruangan selain untuk tempat tinggal adalah misalnya persewaan gudang sebagai yang dilakukan oleh pengusaha veem.
Biro perjalanan ialah suatu usaha yang melayani orang yang melakukan perjalanan, pelancong dan sebagainya dalam urusan mendapatkan karcis, pengangkutan, penginapan dan lain sebagainya.
- II. Perubahan diadakan sebagai pembetulan dari kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam teks Perpu No. 20/1959.
- III. Perubahan teks ayat (14) adalah untuk memperluas berlakunya pengecualian atas jasa dalam bidang ketabiban, sehingga tidak terbatas pada pertolongan yang diberikan dokter, bidan, jururawat.
.
dihapus agar sesuai dengan ketentuan mengenai penyerahan barang kepada Pemerintah yang tidak dikecualikan, dari pajak penjualan.
.
Persewaan alat pengangkutan dikecualikan, berhubung alat pengangkutan mempunyai arti yang penting dalam masyarakat.
Persewaan buku bacaan termasuk lapangan pendidikan, karenanya dikecualikan dari pajak penjualan.
.
Makelar, komisioner dalam surat efek dan dalam hasil bumi dan hasil lainnya untuk nota penjualan/pembelian surat efek dan hasil bumi dan hasil lainnya wajib membayar bea meterai dagang. Untuk tidak usahanya itu yang termasuk melakukan jasa dikenakan juga pajak penjualan. Orang-orang yang sebagai
- 36 -
pekerjaannya melakukan jual beli surat efek atau adalah pedagang hasil bumi dan hasil lainnya, untuk tindak usaha seperti tersebut diatas hanya dikenakan bea meterai dagang, karena ia tidak termasuk pengusaha dalam arti pasal 1 ayat (1) ke-5 Undang-undang Pajak Penjualan.
Berhubung dengan keganjilan itu dan agar tidak membebani pajak terlalu berat bagi pihak menggunakan perantaan makelar, komisioner dimaksud, maka kedua pengusaha tersebut jika melakukan jasa berkenaan dengan jual-beli surat efek dan hasil bumi dan hasil lainnya dimaksud pada pasal 109 Aturan Bea Materai 1921, dibebaskan dari pengenaan pajak penjualan.
Sebagai tambahan atas penjelasan tentang Perpu No. 20 tahun 1959 (Tambahan Lembaran-Negara No. 1869).
PENJELASAN
Pasal 3

sub (Perpu No. 20/ 1959).
Jasa yang dilakukan sebelum tanggal 1 Januari 1960 tidak dikenakan pajak sekalipun terutangnya pajak - ialah dibayarnya penggantian atas jasa - terjadi sesudah tanggal tersebut. Dalam hak tersebut dianggap bahwa jasa telah selesai dilakukan.
Jika jasa belum selesai seluruhnya dilakukan pada saat dilakukannya Peraturan ini maka untuk pelaksanaan Undang-undang Pajak Penjualan diadaakan pemisahan antara bagian jasa yang telah selesai dan yang belum, dan jumlah penggantian dibagi dalam imbangan, yang sama dengan pembagian jasa.
Bagian pengggantian untuk bagian jasa sebelum tanggal 1 Januari 1960 dibebaskan dari pajak penjualan.
Perubahan dan tambahan Peraturan-peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut berlaku mulai hari diundangkannya Peraturan Pemerintah Penggganti Undang-undang ini.
Oleh karena Peraturan-peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang diubah dan ditambah untuk pertama kali dilakukan mulai tanggal -1 Januari 1960, maka perubahan dan tambahan tersebut untuk pertama kali dilakukan pada saat itu juga.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1909
Termasuk Lembaran-Negara No. 141 tahun 1959,
Diketahui:
Menteri Muda Kehakiman,
SAHARDJO.
N/A
Preamble

Menimbang : a.
bahwa Perusahaan Daerah Air Minum sebagai Perusahaan Daerah yang diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat secara kualitas, kuantitas dan kontiniutas;
- bahwa Perusahaan Daerah Air Minum sebagai Perusahaan Daerah yang diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu dikelola secara professional; b.
- bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga Nomor 16 Tahun 1980 tentang Peleburan Dinas Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga dan Struktur Organisasi serta Tata Kerjanya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga Nomor 10 Tahun 1993 sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini; c.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perusahaan dan Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nauli Sibolga; d.
1. Mengingat :
Undang -Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota -Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang ...
l l
i
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinlahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Pekeijaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA
dan
WALIKOTA SIBOLGA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAN PELAYANAN AIR BERSIH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA NAULI SIBOLGA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Sibolga;
2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan fiaerah ;
3. Walikota adalah Walikota Sibolga;
4. Lembaga Pelaksana adalah Lembaga yang menangani urusan Pengelolaan Pelayanan Air Bersih;
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nauli Sibolga;
6. Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nauli Sibolga;
7. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nauli Sibolga;
8. Karyawan / pegawai adalah karyawan / pegawai yang bekeija untuk kepentingan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nauli Sibolga;
9. Air baku untuk air minum, yang selanjutnya disebut air baku, adalah air yang dapat dimanfaatkan oleh PDAM yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan / atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku air minum;
10. Air bersih adalah air bersih untuk keperluan rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan belum dapat langsung diminum.
11. Air minum adalah air minum untuk keperluan rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
12. Mata air adalah sumber air yang berasal dari lapisan bawah tanah / aquifer yang muncul ke permukaan tanah secara alamiah;
13. Air permukaan adalah semua air yang terdapat di permukaan tanah;
14. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;
15. Sarana dan prasarana air minum adalah bangunan beserta peralatannya dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan dan mendistribusikan air minum untuk masyarakat;
16. Pipa transmisi air baku adalah pipa pembawa air baku dari bangunan penangkap air ( intake) ke Instalasi Pengolahan Air (IPA);
17. Pipa transmisi air bersih adalah pipa pembawa air bersih dari sumber mata air atau dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) ke Reservoir / bak penampungan;
18. Pipa distribusi adalah pipa pembawa air minum dari Reservoir yang disalurkan kepada pelanggan;
19. Pipa dinas adalah pipa dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air;
20. Pipa retikulasi adalah pipa beserta peralatan yang terletak antara pipa dinas dan pipa distribusi dimana pada pipa retikulasi terletak titik pengambilan (taping) ke sambungan rumah;
21. Pipa persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapannya yang terletak dalam persil pelanggan sesudah meter air;
22. Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki / dikuasai oleh seorang atau badan, yang mempunyai ukuran tertentu sesuai dengan bukti kepemilikan tanah;
23. Meter air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu tertentu dan sudah ditera oleh lembaga yang berwenang;
24. Instrumen Meter Air adalah peralatan mekanis yang terdapat pada meter air yaitu kipas kaca, magnet meter, register kapsul, meter, tutup meter dan peralatan lainnya yang terdapat di dalam meter air;
25. Segel meter adalah segel yang dipasang oleh instansi yang berwenang untuk menandakan ketelitian meter sudah memenuhi syarat;
26. Segel Dinas adalah segel yang dipasang oleh PDAM pada meter air ke pipa dinas dan pipa persil untuk mencegah penyalahgunaan meter air oleh pelanggan dari jaringan perpipaan;
27. Pelayanan Air Bersih adalah jasa pelayanan yang diberikan oleh PDAM Tirta Nauli kepada pelanggan.
28. Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat / badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dari PDAM;
29. Pelanggan pasif adalah perorangan atau sekelompok masyarakat / badan yang statusnya sebagai pelanggan tetapi tidak menggunakan air PDAM / pemakaian air 0 m3 (nol meter kubik);
30. Eks pelanggan adalah pelanggan yang berhenti menjadi pelanggan;
31. Pihak lain adalah perorangan atau kelompok masyarakat di luar pelanggan;
32. Instalatir air minum adalah suatu badan usaha atau perorangan yang bergerak dalam pekeijaan instalasi air minum dan telah memiliki persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan;
33. Terminal Air dan Hidran Umum, yang selanjutnya disebut TAHU, adalah sarana pelayanan air minum yang terlebih dahulu ditampung dalam sebuah tangki atau bak dan pengambilannya dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan jerigen atau alat sejenis;
34. Tarif air minum adalah harga air minum untuk setiap meter kubik (m3) yang harus dibayar oleh pelanggan;
35. Rekening air minum adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pelanggan ' setiap bulan sesuai jumlah pemakaian air ditambah biaya tetap;
BAB II - LEMBAGA PELAKSANA
Pasal 2

- Lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan Pelayanan Air Bersih adalah Lembaga yang menangani Urusan Pengelolaan Pelayanan Air Bersih, yaitu PDAM Tirta Nauli Sibolga. ( 1)
- Tugas dan Kewenangan Lembaga Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : ( 2 )
- a. melaksanakan pembinaan umum dan teknis operasional terhadap pengelolaan pelayanan air bersih;
- b. memberikan bimbingan terhadap petugas lapangan dalam rangka pelayanan air bersih;
- c. melakukan koordinasi pengawasan terhadap penegakan Peraturan Daerah ini.
BAB III - ASAS, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 3

Asas penyelenggaraan PDAM meliputi asas kepastian hukum, kewirausahaan, keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, kepentingan umum, profesionalisme, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, efesiensi dan efektifitas.
BAB III - ASAS, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 4

PDAM bertujuan :
- a. memberi pelayanan yang optimal dan berkesinambungan dalam memenuhi kebutuhan air bersih, terutama air minum kepada masyarakat, rumah tangga, kantor, sarana sosial, fasilitas umum, industri, dan lain-lain sesuai standar kesehatan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan dan mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat;
- b. membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; dan
- c. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
4. ( 2 ) PDAM yang bergerak di bidang penyediaan air dengan lapangan usaha :
- a. pencarian air baku yang dapat menjangkau kebutuhan masyarakat secara luas;
- b. untuk pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat, PDAM dapat menggunakan rekayasa teknologi dalam mengolah air baku untuk air bersih bagi masyarakat baik melalui pengeboran, penyulingan dan teknologi lainnya;
- c. pengadaan air bersih sebagai salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah, pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada PDAM.
M O D A L
BAB III - ASAS, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 5

- Neraca permulaan perusahaan terdiri dari aktiva dan pasiva yang berasal dari Badan / lembaga Pengelola Air Minum sebelumnya. ( 1 )
- Modal dasar perusahaan terdiri atas seluruh kekayaan daerah yang dipisahkan. ( 2 )
- Modal Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bertambah dari penyisihan Anggaran Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pinjaman. ( 3 )
- Semua alat likuidatur perusahaan di simpan pada PT. Bank Sumut atau Bank Pemerintah lainnya. ( 4 )
BABV.
BAB V - ANGGARAN PERUSAHAAN
Pasal 6

- Direktur mengajukan Rencana Anggaran Perusahaan kepada Dewan Pengawas paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku. ( 1)
- Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Walikota. ( 2 )
- Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Rencana Anggaran Perusahaan belum mendapat keputusan, maka anggaran perusahaan dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah. (3)
- Apabila Walikota mengemukakan keberatan atau menolak rancangan Anggaran Perusahaan sebelum memasuki anggaran tahun baru, maka Anggaran Perusahaan berpedoman pada anggaran tahun sebelumnya. (4)
- Anggaran tambahan perusahaan dalam tahun buku dapat diajukan kepada Walikota setelah melalui pertimbangan dan persetujuan Dewan Pengawas. (5)
BAB VI - LAPORAN PERUSAHAAN
Pasal 7

Direktur berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.
BAB VI - LAPORAN PERUSAHAAN
Pasal 8

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direktur dan Dewan Pengawas yang selanjutnya disampaikan kepada Walikota.
- (4) Direktur menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Walikota.
- (5) Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
BAB VII - PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
Pasal 9

- (1) Pembagian laba bersih perusahaan adaLab 55 % (lima puluh lima persen) untuk Pemerintah Daerah dan 45 % (empat puluh lima persen) untuk PDAM;
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah;
- (3) Penggunaan laba bersih bagian Pemerintah Daerah ditetapkan melalui Keputusan Walikota;
- (4) Penggunaan laba bersih bagian perusahaan ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas;
- (5) Penetapan penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - PEMBUBARAN PERUSAHAAN
Pasal 10

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan panitia likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. ( 2) Semua kekayaan perusahaan setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
BAB IX - K E P E N G U R U S A N
Pasal 11

Pengurus Perusahaan Daerah Air Minum terdiri dari :
- a. Walikota sebagai pemilik modal;
- b. Direktur; dan
- c. Dewan Pengawas.
Bagian Kedua
Direktur
Paragraf 1
Pengangkatan Direktur
BAB IX - K E P E N G U R U S A N
Pasal 12

- (1) Direktur diangkat oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas;
- (2) Batas usia Direktur yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali, dengan usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- (3) Batas usia. Direktur yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali, dengan usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (4) Jabatan Direktur berakhir pada saat yang bersangkutan berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
BAB IX - K E P E N G U R U S A N
Pasal 13

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. berpendidikan paling rendah Saijana (SI) atau sederajat sesuai bidangnya;
- b. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun mengelola Pemsahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (Referensi) dari pemsahaan dengan penilaian 'BAIK';
- c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
- d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
- e. bersedia beketja penuh waktu;
- f. bersedia berdomisili di Kota Sibolga (wilayah tempat kedudukan pemsahaan);
- g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota / Wakil Walikota atau Dewan Pengawas atau lainnya sampai derajat ketiga menumt garis lums atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
- h. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang telah memiliki sertifikasi yang ditunjuk oleh Walikota.
- i. tidak pemah melakukan tindak pidana ataupun perbuatan lain yang berakibat memgikan Negara / Daerah, dan atau tercela yang dapat mprusak nama baik PDAM / Pemerintah Daerah;
- j. tidak pemah dihukum dan atau sedang dalam proses hukum;
- k. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil / TNI / POLRI / Pegawai BUMN/ Pegawai BUMD / Anggota DPR dan DPRD;
- (2) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB IX - K E P E N G U R U S A N
Pasal 14

- (1) Direktur dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
- a. jabatan stmktural atau fungsional pada instansi / lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
- b. anggota direksi pada BUMD, BUMN dan badan usaha swasta;
- c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan / atau
- d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.
Paragraf 2
Masa Jabatan Direktur
BAB IX - K E P E N G U R U S A N
Pasal 15

- (1) Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kineija PDAM dan pelayanan kebutuhan air bersih / air minum kepada masyarakat setiap tahun.
Paragraf 3
P e m b e r h e n t i a n
BAB IX - K E P E N G U R U S A N
Pasal 16

- (1) Direktur berhenti karena:
- a. masa jabatannya berakhir;
- b. meninggal dunia.
- (2) Direktur diberhentikan karena :
- a. permintaan sendiri;
- b. reorganisasi;
- c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
- d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara;
- e. mencapai usia 60 (enam puluh) tahun; dan
- f. tidak dapat melakscpakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
BAB IX - K E P E N G U R U S A N
Pasal 17

- (1) Apabila Direktur diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dan d, maka Direktur diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
BAB IX - K E P E N G U R U S A N
Pasal 18

.
- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak peraberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direktur untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Walikota hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Walikota untuk memberhentikan dan merehabilitasi.
- (3) Dalam hal persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur tidak hadir tanpa alasan yang sah yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh Direktur merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
BAB IX - K E P E N G U R U S A N
Pasal 19

- (1) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, b dan e, adalah pemberhentian dengan hormat.
- (2) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, d dan f, adalah pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Direktur yang diberhentikan berdasarkan Pasal 16 ayat (2) huruf b, diberikan pesangon sebesar penghasilan 1 (satu) bulan terakhir.
Paragraf 4
Penunjukan Pejabat Sementara
BAB IX - K E P E N G U R U S A N
Pasal 20

- (1) Dalam hal sampai barakhimya masa jabatan Direktur, pengangkatan Direktur baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk / mengangkat Direktur yang lama atau seorang pejabat struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
Paragraf 5
I
Tugas dan wewenang
BAB IX - K E P E N G U R U S A N
Pasal 21

Direktur mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM dan yang mendukung fungsi pelayanan PDAM, termasuk memberikan pertimbangan dengan instansi terkait dalam rangka pelayanan air bersih;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
menyusun.
- e. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (business plan / coiporate plan) yang disahkan oleh Walikota melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis ( business plan/ corporate plan) kepada Walikota melalui Dewan Pengawas;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM;
BAB IX - K E P E N G U R U S A N
Pasal 22

Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai wewenang :
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan perusahaan;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata keija PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direktur;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar penga.dilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik PDAM berdasarkan persetujuan Walikota acas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan keija sama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan asset PDAM.
Paragraf 6
Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Hak-hak Direktur
BAB IX - K E P E N G U R U S A N
Pasal 23

- (1) Penghasilan Direktur terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. tunjangan kesehatan termasuk istri / suami dan anak; dan b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direktur memperoleh Jasa produksi.
- (4) Besamya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direktur setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (5) Direktur mendapat uang jasa pengabdian yang besamya ditetapkari oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.
- (6) Direktur yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatan berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (7) Besamya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.
Paragraf 7.
r
BAB IX - K E P E N G U R U S A N
Pasal 24

- (1) Direktur memperoleh hak cuti sebagai berikut :
- a. cuti tahunan;
- b. cuti besar;
- c. cuti sakit
- d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan Ibadah Haji;
- e. cuti nikah;
- f. cuti bersalin; dan
- g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Direktur yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
BAB X - DEWAN PENGAWAS
Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari Pejabat Pemerintah Daerah, Profesional dan / atau masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
BAB X - DEWAN PENGAWAS
Pasal 26

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- a. menguasai manajemen perusahaan khususnya PDAM.
- c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota / Wakil Walikota, atau anggota Dewan Pengawas yang lain atau dengan Direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB X - DEWAN PENGAWAS
Pasal 27

- (1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, dalam hal membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang yang ditetapkan melalui Keputusan Dewan Pengawas setelah mendapatkan persetujuan Walikota.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektifitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat 1 (satu) orang sebagai Ketua merangkap anggota dan 1 (satu) orang sebagai Sekretaris merangkap anggota dan 1 (satu) orang anggota dengan Keputusan Walikota.
BAB X - DEWAN PENGAWAS
Pasal 28

.
1
- (1) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu ) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direktur dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kineija pelayanan air minum kepada masyarakat.
Bagian Kedua
Tugas dan wewenang
BAB X - DEWAN PENGAWAS
Pasal 29

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direktur, program keija yang diajukan oleh Direktur, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direktur kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.
BAB X - DEWAN PENGAWAS
Pasal 30

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai wewenang:
- a. menilai kineija Direktur dalam mengelola PDAM;
- b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direktur untuk mendapat pengesahan Walikota;
- c. meminta keterangan Direktur mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direktur kepada Kepala Daerah.
Bagian Ketiga
Penghasilan dan Jasa Pengabdian
BAB X - DEWAN PENGAWAS
Pasal 31

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.
BAB X - DEWAN PENGAWAS
Pasal 32

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa sebesar paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa sebesar paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur.
BAB X - DEWAN PENGAWAS
Pasal 33

- Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal ( 1) 32.
- Besamya bagian dari Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perusahaan. ( 2 )
BAB X - DEWAN PENGAWAS
Pasal 34

- Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besamya ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan. ( 1)
- Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatan berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun. ( 2 )
- Besamya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir. (3)
Bagian Keempat
Pemberhentian
BAB X - DEWAN PENGAWAS
Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
- a. berakhir masa jabatannya; dan
- b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
- a. permintaan sendiri;
- b. reorganisasi;
- c. kedudukan sebagai pejabat pemerintah daerah telah berakhir;
- d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
- e. tidak dapat melaksanakan tugas;
- f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
- g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
BAB X - DEWAN PENGAWAS
Pasal 36

- Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Walikota. ( 1)
- Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat ( . 1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. ( 2 )
BAB X - DEWAN PENGAWAS
Pasal 37

.
1
- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan, Walikota belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir ! tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
BAB XI - PEGAWAI PERUSAHAAN
Pasal 38

- ( 1) Direktur berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkonsultasi dengan Dewan Pengawas
BAB XI - PEGAWAI PERUSAHAAN
Pasal 39

Pengangkatan pegawai berdasarkan kebutuhan perusahaan.
BAB XI - PEGAWAI PERUSAHAAN
Pasal 40

Untuk dapat diangkat menjadi pegawai harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berkelakuan baik dan belum pemah dihukum;
- c. berpendidikan paling rendah SMU atau yang sederajat;
- e. tidak pemah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri atau karyawan pemsahaan (BUMN, BUMD, Swasta);
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Umum yang ditunjuk oleh Direktur
- f. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
- g. lulus seleksi.
BAB XI - PEGAWAI PERUSAHAAN
Pasal 41

- (1) untuk diangkat menjadi Pegawai harus melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian keija setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (2) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian yang meliputi :
- a. loyalitas;
- b. kecakapan;
- c. kesehatan;
- d. kerjasama;
- e. kerajinan;
- f. prestasi keija; dan
- g. kejujuran.
- (3) Selama masa percobaan mendapatkan nilai rata - rata baik, maka calon pegawai tersebut dapat diangkat menjadi pegawai defenitif.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
BAB XI - PEGAWAI PERUSAHAAN
Pasal 42

- (1) Pegawai diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu;
- (2) Pengangkatan pegawai dalam satu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan itu;
- (3) Kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan perusahaan.
BAB XI - PEGAWAI PERUSAHAAN
Pasal 43

- (1) Direktur dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang besamya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.
BAB XI - PEGAWAI PERUSAHAAN
Pasal 44

- (1) Batas usia pensiun pegawai adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian, setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
Bagian Kedua.
Bagian Kedua
Cuti, Penghasilan dan Penghargaan
BAB XI - PEGAWAI PERUSAHAAN
Pasal 45

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti :
- a. Cuti Tahunan;
- b. Cuti Besar;
- c. Cuti Sakit;
- d. Cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan Ibadah Haji;
- e. Cuti Nikah;
- f. Cuti Bersalin; dan
- g. Cuti diluar tanggungan perusahaan.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan berpedoman pada Peraturan Perusahaan.
BAB XI - PEGAWAI PERUSAHAAN
Pasal 46

Sumbangan kematian, bencana alam dan kecelakaan dalam menjalankan tugas, diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.
BAB XI - PEGAWAI PERUSAHAAN
Pasal 47

- (1) Penghasilan Pegawai terdiri dari :
- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan lainnya.
- (2) Besamya gaji pokok dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XI - PEGAWAI PERUSAHAAN
Pasal 48

- (1) Direktur dapat memberikan penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai perusahaan.
- (2) Pemberian penghargaan dan tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perusahaan.
BAB XI - PEGAWAI PERUSAHAAN
Pasal 49

Setiap tahun tutup buku kepada pegawai dapat diberikan jasa produksi, yang besamya ditetapkan dengan peraturan perusahaan.
Bagian.
Bagian Ketiga Kewajiban dan Larangan
BAB XI - PEGAWAI PERUSAHAAN
Pasal 50

Setiap pegawai wajib :
- a. mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945;
- b. mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- c. mematuhi / mentaati segala peraturan dan menjauhi semua larangan perusahaan;
- d. memegang teguh rahasia perusahaan dan rahasia jabatan;
- e. mengangkat sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. mematuhi / mentaati semua peraturan perundang-undangan kepegawaian.
BAB XI - PEGAWAI PERUSAHAAN
Pasal 51

Setiap pegawai dilarang :
- a. melakukan kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan perusahaan dan atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung ataupun tidak langsung yang merugikan perusahaan;
- c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik perusahaan dan atau negara;
- d. memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang perusahaan kepada pihak lain di luar wewenangnya tanpa izin tertulis dari Direktur.
Bagian Keempat
Perlindungan Karyawan / Tenaga Keija
BAB XI - PEGAWAI PERUSAHAAN
Pasal 52

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, karyawan diberikan jaminan perlindungan keija sebagaimana yang berlaku umum sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakeijaan.
- (2) Mekanisme perlindungan pegawai / karyawan selanjutnya diatur dalam peraturan perusahaan.
Bagian Kelima
Hukuman Disiplin
BAB XI - PEGAWAI PERUSAHAAN
Pasal 53

- (1) Seorang pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ;
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. penundaan kenaikan pangkat;
- e. penurunan jabatan;
pembebasan.
- f. pembebasan jabatan;
- g. pemberhentian sementara;
- h. pemberhentian dengan hormat;
- i. pemberhentian dengan tidak hormat;
5. Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur. ( 3 )
BAB XI - PEGAWAI PERUSAHAAN
Pasal 54

- (1) Direktur berwenang memberhentikan sementara pegawai karena :
- a. melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan;
- b. adanya penahanan oleh yang berwajib karena dugaan melakukan tindak pidana kejahatan.
- (2) Prosedur dan tata cara pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan peraturan perusahaan.
BAB XI - PEGAWAI PERUSAHAAN
Pasal 55

Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 mulai bulan berikutnya gajinya dibayarkan 50 % (lima puluh persen).
BAB XI - PEGAWAI PERUSAHAAN
Pasal 56

- Paling lambat 6 (enam) bulan, Direktur mengadakan sidang yang dihadiri oleh pegawai yang diberhentikan sementara untuk menetapkan apakah yang bersangkutan terbukti merugikan perusahaan; ( 1 )
- Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan, tidak terbukti melakukan tindakan yang merugikan perusahaan maka yang bersangkutan dipekeijakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima; ( 2 )
- Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan terbukti melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat. ( 3 )
BAB XI - PEGAWAI PERUSAHAAN
Pasal 57

- (1) Direktur berwenang memberhentikan dengan hormat pegawai karena :
- a. telah mencapai usia 56 tahun;
- b. permintaan sendiri;
- c. kesehatan tidak mengizinkan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- d. meninggal dunia;
- e. pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat hak pensiun dan jaminan hari tua yang ditetapkan dengan peraturan perusahaan;
- (3) Bagi pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pemberhentiannya ditetapkan 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan berhenti.
BAB XI - PEGAWAI PERUSAHAAN
Pasal 58

.
Direktur berwenang memberhentikan tidak dengan horxnat pegawai karena :
- a. melanggar sumpah / janji pegawai dan sumpah / janji jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan yamg telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- c. merugikan keuangan perusahaan.
BAB XI - PEGAWAI PERUSAHAAN
Pasal 59

Pegawai yang melaksanakan peijalanan dinas diberikan biaya yang besamya ditetapkan dengan peraturan perusahaan.
Bagian Keenam
Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi
BAB XI - PEGAWAI PERUSAHAAN
Pasal 60

- (1) Pegawai Perusahaan, termasuk Anggota Direktur yang secara langsung maupun tidak langsung baik disengaja maupun tidak disengaja, lalai dalam menjalankan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan.
- (3) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun sifatnya, termasuk Perhitungan Tata Buku dan Administrasi Perusahaan disimpan di Kantor Perusahaan.
- (4) Untuk keperluan pemeriksaan yang berkaitan dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan pada umumya, surat bukti dan surat lainnya tidak dapat dipindahkan ke kantor / instansi yang berwenang.
BAB XII - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 61

- (1) PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan air minum yang dimanfaatkan untuk masyarakat umum.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDAM memiliki tugas sebagai berikut :
- a. menyediakan pelayanan air minum bagi masyarakat khususnya kota Sibolga dan sekitarnya.
- b. melakukan pemeliharaan terhadap asset PDAM.
- c. mensosialisasikan bentuk layanan air minum / air bersih PDAM kepada masyarakat.
- d. melaksanakan perluasan cakupan pelayanan pada wilayah dimana sumber air tanah tidak dapat memenuhi persyaratan kesehatan untuk digunakan sebagai air minum.
- e. mengatur sistem pendistribusian air minum sesuai dengan kapasitas produksi yang tersedia.
- f. berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan.
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PDAM dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam.
Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban PDAM Terhadap Pelanggan
BAB XII - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 62

Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum, PDAM mempunyai hak sebagai berikut :
- b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
- a. menagih dan menerima hasil jasa pelayanan air dan / atau non air dari pihak lain atau pelanggan;
- c. menolak dan / atau menerima permintaan calon pelanggan dengan memperhatikan kapasitas produksi dan alasan-alasan teknis lainnya;
- d. menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan, pelanggan pasif, eks pelanggan, atau pihak lain sesuai ketentuan;
- e. melakukan pemeriksaan atas rangkaian pipa persil apabila diperlukan;
- g. memperoleh kuantitas air baku secara kontinyu sesuai dengan izin yang telah didapat.
- f. memperoleh lahan untuk membangun sarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
BAB XII - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 63

Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum, PDAM mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. mengoperasikan sarana pelayanan air minum secara optimal;
- c. melaksanakan penggantian meter secara periodik paling sedikit setiap 5 (lima) tahun, dan apabila sebelum 5 (lima) tahun meter air mengalami kerusakan, maka kewajiban PDAM untuk melakukan penggantian meter air;
- b. memberikan pelayanan air minum kepada para pelanggan dengan memperhatikan kualitas, kuantitas dan kontinuitas kecuali dalam keadaan memaksa ( force majure);
- d. memberitahukan kepada pelanggan tentang adanya gangguan dan hambatan pelayanan;
- e. melakukan pemeriksaan kualitas air minum secara berkala;
- f. melayani dan menindaklanjuti keluhan pelanggan;
7. meningkatkan kapasitas air untuk menjaga kontinuitas pendistribusian; g -
Bagian Ketiga
Pelayanan Umum Air Minum
BAB XII - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 64

PDAM memberikan pelayanan untuk kepentingan umum sesuai dengan kemampuan yang meliputi :
- b. menyediakan Terminal Air dan Hidran Umum (TAHU) bagi masyarakat Kota Sibolga yang belum mendapat pelayanan sambungan air minum secara langsung dengan sistem perpipaan dan bagi masyarakat yang kurang mampu.
- a. menyediakan hidran kebakaran ditempat-tempat tertentu.
- c. menyediakan loket pembayaran rekening air yang memberikan kemudahan bagi pelanggan.
Bagian Keempat
Tata Cara Pelayanan Air Minum Paragraf 1
Pemasangan Baru
BAB XII - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 65

- Setiap Permohonan pemasangan baru hams diajukan secara tertulis kepada PDAM. ( 1)
- Permohonan pemasangan bam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang hams diisi dengan benar, jelas dan lengkap, diberi tanggal, dan ditandatangani serta melampirkan persyaratan yang ditentukan PDAM. ( 2 )
- Permohonan pemasangan bam dapat diterima atau ditolak oleh PDAM. (3)
- Terhadap permohonan yang diterima, pemasangan sambungan akan dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari keija setelah permohonan pemasangan bam diterima dan biaya pemasangan dilunasi. (4)
- Terhadap permohonan pemasangan bam yang ditolak, PDAM memberikan alasan yang jelas secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permohonan. (5)
BAB XII - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 66

Setiap pemasangan bam pelayanan air minum dikenakan biaya pemasangan yang diatur dengan Peraturan Pemsahaan.
BAB XII - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 67

Untuk pemasangan baru khusus komplek real estate / pemmahan / asrama yang belum ada jaringan air minumnya / perpipaan, selumh biaya prasarana dan sarana air minum dibebankan kepada pihak pengembang berdasarkan rencana anggaran biaya iRAB) yang dibuat oleh PDAM.
BAB XII - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 68

Pipa dinas, meter air dan instmmennya yang dipergunakan dalam penyambungan air minum ke persil pelanggan, sepenuhnya milik PDAM.
Paragraf 2 Pemutusan Sambungan Langganan
BAB XII - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 69

- (1) PDAM dapat melakukan pemutusan sambungan kepada pelanggan karena hal-hal sebagai berikut :
- a. menunggak rekening air minum selama 3 (tiga) bulan bertumt-tumt;
- b. pelanggaran yang mengakibatkan kemgian bagi PDAM; dan
- c. karena permintaan pelanggan.
- (2) Pemutusan sambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. pemutusan sementara; dan
- b. pemutusan tetap.
BAB XII - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 70

.
- (1) Pemutusan sementara adalah tindakan yang dilakukan PDAM kepada pelanggan berupa pencabutan meteran air untuk sementara.
- (2) Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- b. pemutusan sementara atas permintaan sendiri paling lama 6 (enam) bulan dengan terlebih dahulu melunasi seluruh tunggakan dan membayar biaya buka kembali.
- a. pemutusan sementara selama 3 (tiga) bulan karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan.
- c. Pemutusan sementara dapat disambung kembali paling lambat 1 (satu) hari setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda administrasi, ditambah biaya bukaan kembali yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.
BAB XII - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 71

- (1) Pemutusan tetap adalah pemutusan dari pipa retikulasi / distribusi.
- (2) Pemutusan tetap dilakukan apabila :
- b. pelanggan tidak memperpanjang masa pemutusan sementara dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b.
- a. pelanggan tidak menyelesaikan segala kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a.
- c. atas permintaan pelanggan dengan mengajukan permohonan tertulis untuk berhenti menjadi pelanggan PDAM dengan melunasi segala sesuatu yang menjadi kewajiban pelanggan.
- (3) Pemutusan tetap dapat disambung kembali setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda ditambah biaya pemasangan baru.
BAB XIII - TARIF DAN REKENING AIR MINUM
Pasal 72

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dikenakan Tarif Air Minum sesuai peruntukkannya dengan Peraturan Walikota Sibolga.
- (2) Perhitungan dan penetapan Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip :
- a. pemulihan biaya;
- b. keteijangkauan;
- c. efesiensi pemakaian;
- d. kesederhanaan;
- e. transparansi.
BAB XIII - TARIF DAN REKENING AIR MINUM
Pasal 73

- Besamya tarif air minum dihitung berdasarkan formulasi dengan peraturan perundang-undangan. ( 1)
- Sebelum menetapkan penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota Cq. PDAM melakukan konsultasi kepada DPRD. ( 3 )
- PDAM dapat melaksanakan penyesuaian tarif air minum secara berkala dengan Peraturan Walikota. ( 2 )
Bagian Kedua Rekening Air Minum
BAB XIII - TARIF DAN REKENING AIR MINUM
Pasal 74

- ( 1) Rekening air minum terdiri atas :
- a. jumlah pemakaian air minum pelanggan per meter kubik (m3) dikalikan dengan tarif air.
- b. biaya beban tetap yang terdiri atas :
- 1) biaya pemeliharaan meter air (BPMA); dan
- 2) biaya administrasi (BA)
- ( 2) Biaya beban tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan peraturan Walikota.
- ( 3) Jumlah pemakaian air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan hasil pembacaan meter air selama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila meter air tidak terbaca atau tidak berjalan baik maka jumlah pemakaian air dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.
- (5) PDAM dapat menyesuaikan biaya beban tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara berkala yang besamya ditetapkan oleh Walikota.
Bagian Ketiga
- ( 1) Pembayaran rekening air minum dilakukan pada tempat-tempat yang ditentukan oleh PDAM.
- (2) Keterlambatan pembayaran rekening air minum dikenakan denda keterlambatan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Besamya denda keterlambatan dan biaya administrasi segel meter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.
Bagian Keempat
Biaya Non Air
BAB XIII - TARIF DAN REKENING AIR MINUM
Pasal 76

- ( 1) Selain biaya pemasangan baru dan biaya dalam rekening air, kepada pelanggan dapat dikenakan biaya non air yang terdiri atas :
- a. biaya buka kembali.
- b. biaya pengganti meter atas permintaan pelanggan
.
-
- c. biaya pindah letak meter.
- d. biaya tera meter atas permintaan pelanggan; dan
- e. biaya beban pelanggan pasif.
- (2) Besamya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
BABXIV.
BAB XIV - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PELANGGAN Bagian Kesatu Hak Pelanggan
Pasal 77

Pelanggan mempunyai hak sebagai berikut :
mendapatkan hasil pengujian atas :
1. perhitungan tagihan rekening air minum bulanan;
2. kualitas air; dan
3. akurasi meter air.
- b. mendapatkan penjelasan atas ketentuan yang disepakati pada saat mengajukan pemasangan baru.
- c. mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan.
- d. mendapatkan potongan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pembayaran rekening air pada bulan bersangkutan apabila PDAM tidak dapat memenuhi aliran air minum selama 6 (enam) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan terhitung sejak pelanggan melaporkan berhentinya abran air minum dan atau mendapatkan ganti rugi yang layak sebagai akibat kelalaian pelayanan kecuali sebagai akibat bencana alam, keadaan mendesak (force majure) dan / atau adanya kerusakan.
- e. mengajukan permohonan pemutusan sementara atas permintaan sendiri.
- f. menyampaikan pengaduan tentang layanan air minum yang meliputi :
1. keberatan atas tagihan rekening air minum.
2. pendistribusian air minum.
3. kualitas air minum.
4. hal-hal lain yang menyangkut pelayanan air minum.
BAB XIV - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PELANGGAN Bagian Kesatu Hak Pelanggan
Pasal 78

- 1) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan tentang pelayanan air minum.
- (2) PDAM menindaklanjuti pengaduan baik secara teknis maupun administrasi.
- (3) PDAM memberikan informasi yang diperlukan kepada pihak terkait.
- (4) Penyelesaian perselisihan antara pelanggan dan PDAM dapat dilaksanakan di luar pengadilan yang dilakukan melalui arbitrase atau altematif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Kewajiban Pelanggan
BAB XIV - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PELANGGAN Bagian Kesatu Hak Pelanggan
Pasal 79

Pelanggan mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- b. mentaati seluruh ketentuan dan prosedur yang tercantum dalam surat pemyataan yang ditetapkan oleh PDAM dan peraturan pelayanan air minum;
- a. segera melaporkan apabila mengetahui adanya kerusakan pipa dinas atau sarana milik PDAM lainnya dan perubahan status pelanggan;
- c. bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan meter air dan rangkaian pipa dinas yang berada di lingkungan rumah pelanggan;
- d. memberi kemudahan kepada petugas PDAM dalam melaksanakan .tugas kedinasannya didalam persil pelanggan;
bertanggungjawab.
- bertanggungjawab apabila teijadi peningkatan pemakaian air yang lebih besar atau penurunan kualitas air akibat menggunakan bak penampungan (menara air a: au penampungan air di bawah permukaan tanah / ground, reservoir) atau teijadi kebocoran pipa persil (setelah meter air);
- f. memelihara pipa dinas, segel dinas dan segel meter, meter air serta instrumen meter termasuk kelengkapannya yang berada didalam persil pelanggan sejak menjadi pelanggan; dan
- g. pelanggan sebagai pemilik persil bertanggungjawab penuh atas beban biaya yang ditimbulkan oleh pihak lain.
Bagian Ketiga Larangan Pelanggan
BAB XIV - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PELANGGAN Bagian Kesatu Hak Pelanggan
Pasal 80

Setiap pelanggan dilarang :
- a. menimbun dan atau mendirikan banggunan diatas meter air;
- b. menggabungkan air PDAM dengan air dari sumber lainnya dalam 1 (satu) saluran pipa persil;
- c. mendistribusikan air minum ke luar persil pelanggan;
- d. menjual air minum kepada pihak lain dengan cara dan dalih apapun kecuali telah dipeijanjikan terlebih dahulu dengan pihak PDAM;
- e. mendistribusikan air minum dari kran umum atau terminal air dengan segala jenis pipa dan atau saluran ke rumah ataupun ke pihak lain;
- f. memindahkan lokasi meteran air / hidran tanpa seizin PDAM;
- g. merusak jaringan pipa, melepas dan menghilangkan segel, membalik arah meter air atau merusak meter air dan instrumennya;
- h. menyadap air minum langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas tanpa melalui meter air dan atau mengambil air minum sebelum meter air;
- i. menyambung kembali saluran air minum (secara ilegal), setelah dilakukan pemutusan sambungan oleh PDAM;
10. j . menjual air minum dari kran umum dengan menggunakan mobil tangki tanpa seizin PDAM;
- k. menggunakan Pompa hisap langsung dari pipa dan atau cara lain yang menyimpang dari ketentuan PDAM;
- l. melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sumber daya air dan sarana / prasarana PDAM, mengganggu upaya pengolahan dan pendistribusian air atau mengakibatkan pencemaran air secara sengaja maupun sebagai akibat kelalaian;
- m. melakukan kegiatan disekitar sumber air yang mengakibatkan kerugian terjiadap PDAM dan yang merusak fungsi sumber air secara sengaja maupun sebagai akibat kelalaian; dan
- n. menggunakan logo, atribut, atau mengatasnamakan PDAM di luar kepentingan PDAM.
BAB XV - PENGENDALLAN
Pasal 81

- (1) Pengujian meter air dilaksanakan Urusan Meter / Segel dibengkel meter PDAM dan dapat disaksikan oleh pelanggan.
- (2) Apabila menurut hasil pengujian terbukti meter air dinyatakan tidak / kurang baik atau terdapat penyimpangan dari semestinya, maka perlu dilakukan pengganti meter air tanpa dipungut biaya dan besaran pemakaian aimya akan diperhitungkan.
BAB XV - PENGENDALLAN
Pasal 82

.
*
Pengawasan terhadap pelayanan air minum dilaksanakan oleh Pemerintah Kota bersama-sama dengan pelanggan dan masyarakat umum.
BAB XVI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 83

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan informasi mengenai gangguan pelayanan PDAM. ,
- (2) Masyarakat berhak untuk memberikan sarati secara lisan atau tertulis dalam rangka peningkatan pelayanan PDAM.
BAB XVII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 84

- (1) Pelanggan yang tidak rnemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. denda; dan
3. b, polisional.
- (2) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. penyegelan meter air;
- b. pemutusan sambungan langganan yang terdiri atas :
1. pemutusan sementara sambungan langganan; dan
2. pemutusan tetap sambungan langganan.
- (3) Mekanisme dan tata cara sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Walikota.
BAB XVIII - P E N Y I D I K A N
Pasal 85

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelayanan air minum.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan 5 tindaJk pidana di bidang pengelolaan air minum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan menyimpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakan pidana pengelolaan air minum;
5. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air minum; c.
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan air minum;
melakukan.
j
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air minum
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e);
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pengelolaan air minum;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan air minum menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 86

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 80 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,(Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 87

Direktur, Dewan Pengawas dan Kepegawaian PDAM dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 88

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
BABXXI.
f
v
k
»
s
t
%
.F
A
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 89

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala Peraturan yang mengatur tentang Pengelolaan Perusahaan dan Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM) Tirta Nauli Sibolga masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 90

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.
Diundangkan di Sibolga pada tanggal SEKRETARIS DAERAPI KOTA SIBOLGA, 2011
MOCHAMAD SUGENG
LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2011 NOMOR
S
BAB II
Pasal 2

Kedudukan struktur dan jabatan direksi dan kepegawaian PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum dan Perda kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2008 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direksi, Dewan Pengawas dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih dan ketentuan lainnya yang berlaku.
BAB II
Pasal 3

Struktur Organisasi PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkan dengan Peraturan ini.
BAB III - URAIAN TUGAS ORGANISASI PDAM
Pasal 4

Uraian Tugas atau Job Deskription Struktur Organisasi PDAM Bandamasih Kota Banjarmasin diatur oleh Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih.
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dengan Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota dan Direksi PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin.
PENUTUP
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 51 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmash Kota Banjarmasin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.
Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tangal 20 Desember2011
WALIKOTA BANJARMASIN,*
X
HI DI N
Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 21 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,
Drs. H. ZULFADLI GAZALI, MSi
BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2011 NOMOR .42
'.