PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor PERIZINAN Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 6 TAHUN 2013
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENT ANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PlNTU KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SJNTANG,
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang ditegaskan bahwa Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelengarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian, serta ditegaskan dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 64 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Sintang Di bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, serta guna meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu diatur dengan Pere.turan Bupati Sintang;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tf'IJ1un 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambah.an Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nornor 4355); ten tang Republik Lembaran
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Re blik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Le � u 1 N\_egara Republik lndon\_esia Nomor 4437) sebagaimana :.: diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara R bllk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Leepbu . . m aran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintan Pusat 08:n Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom01 19. Peraturan Daerah ...
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peratur � n Pemerintahn No � or 38 Tahun 2007 tentang Pernbagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pin tu;
21. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 );
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Surat Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 4, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 );
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2009 Nomor 2, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupat Sintang Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Dae e � Kabupaten Sintang Nomor 9); ra
28. Peraturan Da.erah ...
Memperhatikan
Menetapkan
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daearah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);
1. Peraturan Bupati Sintang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang;
2. Peraturan Bupati Sintang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Sintang Di Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 64 Tahun 2009;
MEMUTUSKAN
- PERATURAN 1BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pin tu · adalah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.
- s. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.
6. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
O 005 �
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Sadan Usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu di wilayah Kabupaten Sin tang.
8. Perizinan adalah pemberian Iegalitas dalam bentuk izin kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. '
9. Pelayanan Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu.
10. Pelayanan Non Perizinan adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen non izin yang dibutuhkan orang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu.
11. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah proses standar pengolahan pelayanan' secara internal yang menjadi pedoman/ panduan bagi setiap pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan proses pelayanan tahap demi tahap, agar proses pelayanan dapat berjalan secara konsisten sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang memenuhi Standar yang telah ditetapkan.
BAB III
Pasal 4

- (1) SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang terdiri dari persyaratan, mekanisrne, pelayanan, biaya dan waktu penyelesaian pelayanan.
- (2) SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan XVII, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 31 Tahun 2012 ten tang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang dan segala ketentuan yang mengatur materi muatan yang sama dengan yang diatur dalam Peraturan ini, sepanjang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang . pada tanggal, 1 ?onvcin 2013
1.
BUPATI SJNTANG,
-t
«;
�
�
}MILTON CROSBY
Diundangkan di Sintang .
pada tanggal,
1
?O..,v
�
2013
TARIS DAERAH KABUPATEN SINTANC,{
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR
Q,
QZULKIFLI HAJI AHMAD
O 0069
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
TAHUN 2013
TANGGAL
2013
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSED UR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TEMPAT TINGGAL
A. Persyaratan :
1. Permohonan izin mendirikan Bangunan;
3. Foto Copy Sertifikat tanah;
2. Foto Copy PBB Tahun terakhir;
4. Foto Copy KTP Pemohonan;
5. Rekomendasi Lurah/ Kades di Ketahui Camat ;
6. Izin Prinsip dari Pemerintah Daerah jika merupakan kegiatan usaha;
7. Surat Pemyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/UKL - UPL/ AMDAL dari Sadan Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang jika merupakan kegiatan Usaha;
8. Surat pernyataan kesanggupan menyediakan fasilitas umum bennaterai jika merupakan kegiatan usaha;
9. Sket Lokasi beserta Rencana bangunan lengkap yang terdiri dari :
- b. Gambar denah;
- a. Gambar site plan/situasi
- c. Gambar Tampak;
- d. Gambar potongan; dan
- e. Spesifikasi umum finishing bangunan gedung
11. Materai Rp. 6000,- 3 lembar; dan
10. Pas Photo PemohonUkuran 3 x 4 = 2 Lembar;
12. Stop map Folio 2 buah
B. Mekanisme
1. Pengajuan Berkas pennohonan diloket pelayanan
2. Pemeriksaan Berkas
3. Pemeriksaan Lokasi/cek Lapangan
4. Penetapan Biaya/ Retribusi
5. Proses SK/ Izin
6. Pembayaran di Kasir
7. Penyerahan SK/Izin
C. Biaya:
Indek Terintegrasi: 0,50 x 0,610 x 1,00 = 0,305
Perhitungan besamya Retribusi :
Luas BG x Indeks Terintegrasi x 1,00 x HS retribusi
1. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan berdasarkan jenis dan luas bangunan yang akan dibangun
2. Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut :
2. Struktur ...
| Kode | J e Di S | Harga Satuan Retribuai (Roi | Satuan |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung | | |
| 1000 | BANGUNAN GEDUNG | | |
| lOOOA | Darurat/Sementara | 5.000 | M2 |
| 10008 | Semi Permanen | 2.500 | M2 |
| lOOOC | Permanen | 4.000 | M2 |
| 2000 | PRASARANA BANGUNAN GEDUNG | | |
| 2200 | JENIS PRASARANA | | |
| 2210 | Konatrukai pembataa/penahan/pengaman | | |
| 2211 | Pagar | 1.000 | M2 |
| 2220 | Konstruksi penanda masuk | | |
| 2221 | Gapura | 1.000 | M2 |
| 2222 | Gerbang | 1.000 | M2 |
| 2250 | Konstrukai kolam/reservoir bawah tanah | | |
| 2251 | Kolam renang | 3.500 | M2 |
| 2252 | Kolam pengolahan air | 3.500 | M2 |
| 2253 | Reservoir bawah tanah | 3.500 | M2 |
| 2254 | Waste water treatmen plant | 3.500 | M2 |
| 2260 | Konstruksi Menara | | |
| 2261 | Menara Antena | 18.000 | M2 |
| 2262 | Menara Reservoir | 7.000 | M2 |
| 2263 | Cerobong | 7.000 | M2 |
| 2264 | Tower | 7.000 | M2 |
| 2270 | Konstruksi monument | | |
| 2271 | Tugu | 3.500 | M2 |
| 2272 | Patung | 3.500 | M2 |
| 2280 | Konstruksi instalasi Bawah Tanah | | |
| 2281 | Instalasi listrik dan jaringan listrik bawah tanah | 4.000 | M2 |
| 2282 | Instalasi telekomunikasi dan jaringan telkom bawah tanah | 4.000 | M2 |
| 2283 | Instalasi Pengolahan | 4.000 | M2 |
| 2284 | Instalasi Bahan Bakar | 4.000 | M2 |
| 2285 | Konstruksi Pondasi mesin diluar bangunan | 14.000 | M2 |
| 2290 | Konstrukai Reklame | | |
| 2291 | Billboard | 14.000 | M2 |
| 2292 | Papan iklan | 14.000 | M2 |
| 2293 | Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok oazarl | 14.000 | M2 |
D. Waktu Penyelesaian
: 14 (empat belas) hari kerja
Dengan catatan : Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani berada di tempat.
MILTON CROSBY
PERATURAN SUPATI SINTANG
LAMPIRAN II
NOMOR
TJ\HUN 2013
TANGGAL
2013
TENT ANG
STAND AR
OPERASIONAL
PELA YANAN
PERIZINAN
PERIZINAN
PADA
KANTOR
TERRPADU
SATU
RINTU
SINTANG
PROSED UR
DAN NON
PELA YANAN
KASUPATEN
O 0071
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
A. Persyaratan Permobonan Baru :
1. Mengisi Formulir Permohonan ;
2. Menyerahkan Rekaman Akte Pendirian SUJK;
3. Menyerahkan Rekaman Surat Izin Tempat Usaha;
4. Menyerahkan Rekaman Tanda Daftar Perusahaan;
5. Menyerahkan Rekaman NPWP / Bukti Pendaftaran Wajib pajak;
6. Menyerahkan Rekaman Sertifikat Sadan Usaha (SSU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga serta foto copy nya;
8. Menyerahkan Rekaman Kartu Penanggung Jawab Tehnik Badan Usaha (PJT-SU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli / Terampil dengan Penanggung jawab Utama Badan Usaha ( PJU-BU );
7. Menyerahkan Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan / atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Tehnik Sadan Usaha (PJT- BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
9. Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum;
10. Pas Photo pemohon 3 x 4 sebanyak 2 lembar;
11. Materai Rp. 6000,3 lembar;
12. Stopmap Folio 2 buah;
B. Persyaratan Perpanjangan lzin :
1. Mengisi Formulir Permohonan ;
2. Menyerahkan Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
3. Menyerahkan Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan / atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Tehnik Badan Usaha (PJT- BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
4. Menyerahkan Rekaman Kartu Penanggung Jawab Tehnik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli / Terampil dengan Penanggung jawab Utarna Badan Usaha (PJU-BU);
5. Menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPH atas Kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya;
6. Pas Photo Pemohon 3 x 4 sebanyak 2 lernbar:
7. Materai Rp. 6000,- 3 lembar;
8. Stopmap Folio 2 buah.
C. Persyaratan ...
I
�
·
'
C. Perayaratan Perubahan Izin :
1. Mengisi Formulir Permohonan ;
3. Surat Keterangan Domisili BUJK untuk perubahan alarnat BUJK;
2. Menyerahkan Rekaman Akte Perubahan narna direksi /pengurus untuk perubahan data nama dan direksi/pengurus;
4. Akta perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan . . 5. Sertifikat Badan Usaha untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
D. Persyaratan Peautupan Izin :
1. Mengisi Formulir Permohonan;
2. Menyerahkan SIUJK yang asli; dan
3. Menyerahkan Surat Pajak Nihil.
E. Mekaaiame:
1. Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan
2. Pemeriksaan berkas
3. Pemeriksaan Lapangan
4. Proses SK/ lzin
5. Penyerahan SK/izin
- F. Maaa berlaku izin
7. 3 (tiga) tahun
- G. Waktu Penyelesaian 14 ( empat belas ) hari kerja Deagan catatan :
Persyaratan lengkap daa Pejabat yang menandatangani berada di Tempat
- H. Biaya
O Rupiah
t
5 ( satu] Tah .. m
0 0073
PROSED UR
DAN
NON
PELA YANAN
KABUPATEN
PERATURAN BUPATI SINTANG LAMPIRAN III
NOMOR
TAHUN 2013
TANGGAL
2013
TENT ANG
STANDAR
OPERASIONAL
PELA YANAN
PERIZJNAN
PERIZINAN
PADA
KANTOR
TERPADU
SATU
PINTU
SINTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN IZIN USAHA INDUSTRI MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP
A. Perayaratan
1. Mengisi Formulir Pemohoan (model PM lll);
2. Akta Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi perusahaan yang berbentuk PT Akte disahkan oleh Menteri Hukum dan Ham;
3. Foto Copy KTP Pemohon;
4. Foto Copy surat Persetujuan Prinsip (Model Pi-I);
6. Foto Copy Sertifikat Tanah/Surat Penumpangan/Sewa menyewa;
5. Foto Copy Formulir Model Pm II Tentang lnformasi Kemajuan Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek);
7. Foto Copy !MB;
8. Foto Copy PBB;
9. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar;
10. Foto Copy dokumen penyajian informasi tentang usaha-usaha pelestarian lingkungan yang meliputi :
- b. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL); dan
- a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal);
- c. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
12. Izin Gangguan/HO;
11. Foto Copy Izin Lokasi;
13. Stopmap Folio 2 buah.
B. Mekanisme:
1. Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Pemeriksaan Lapangan.
4. Proses SK / lzin.
5. Penyerahan SK/izin.
Masa berlaku Izin
- D. Waktu Penyeleaaian
14 (empat belas] hari Kerja
Dengan catatan :
Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani berada di tempat.
E. Biaya
O Rupiah
t
LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SINTA, � G
NOMOR
TAHUN 2013
TANGGAL
2013
TENTANG
STANDAR
OPERASIONAL
PELA YANAN
PERIZINAN
PERIZINAN
PADA
KANTOR
TERPADU
SATU
PINTU
SI NT ANG
PROSED UR
DAN NON
PELA YANAN
KABUPATEN
0
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN IZIN USAHA INDUSTRI TANPA PERSETUJUAN PRINSIP
A. Persyaratan :
1. Mengisi Formulir Model SP -I dan Forrnulir Model SP II;
2. Akta Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi perusahaan yang berbentuk PT Akte disahkan oleh Menteri Hukum dan Ham;
3. Foto Copy Izin Undang-Undang Gangguan bagi Jenis Industri yang tercantum pasa SK Menteri Perindustrian Nornor 148/M/SK/7 I 1995 yang berlokasi di luar kawasan Industri/Kawasan berikat;
4. Surat Keterangan dari Pengelola Kawasan Industri/ Kawasan berikat
5. bagi yang berlokasi di Kawasan lndustri/ Kawasan Berikat;
5. Foto Copy KTP;
6. Foto Copy IMB;
7. Foto Copy Sertifikat Tanah/Surat Penumpangan/Sewa menyewa; 8. Foto Copy PBB; '
9. Materai Rp 6.000,- sebanyak 3 Lernbar;
10. Foto Copy dokumen penyajian informasi tentang usaha-usaha pelestarian lingkungan yang meliputi :
- a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal);
- b. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL); dan
- c. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dari Sadan Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang.
13. Foto Copy Izin Lokasi;
14. Izin Gangguan/HO; dan
15. Stopmap Folio 2 buah.
B. Mekanisme
1. Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan.
2. Perneriksaan berkas.
3. Perneriksaan Lapangan.
4. Proses SK/lzin.
5. Penyerahan SK/izin.
- C. Masa berlaku izin
- D. Waktu Penyelesaian
Dengan catatan :
5 (lima) tahun
14 (empat belas) hari kerja
Persyaratan lengkap clan Pejabat yang menandatangani berada di tempat.
- E. Biaya
O Rupiah
� ANG,
r'
MILTON CROSBY
0 0075
LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
TAHUN 2013
TANGGAL
2013
TENTANG
STANDAR
OPERASJONAL
PELA YANAN
PERIZINAN
PERIZINAN
PADA
KANTOR
TERPADU
SATU
PINTU
SI NT ANG
PROSED UR
DAN
NON
PELA YANAN
KABUPATEN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELA YANAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI
A. Perayaratan :
1. Mengisi Formulir Model Pm-IV Bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI Melalui Persetujuan Prinsip;
2. Mengisi Formulir Model Sp-Ill dan melampirkan dokumen rencana perluasan Industri bagi Perusahaan Industri yang telah memikili JUI tanpa Persetujuan Prinsip;
3. Dokumen Amdal/UKL/UPL/SPPL dari Sadan Lingkungan Hidup Kah Sintang (Izin Gangguan /HO);
4. Foto Copy KTP;
5. Foto Copy Sertifikat Tanah/Surat Penumpangan/Sewa menyewa;
6. Foto Copy !MB;
7. Foto Copy PBB;
8. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar;
9. Akta Pendirian (Bila Berbadan Hukum/ Sadan Usaha)
10. Sket Lokasi; dan
11. Stopmap Folio 2 buah.
B. Mekanisme:
1. Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan
2. Pemeriksaan berkas
3. Pemeriksaan Lapangan
4. Proses SK / Izin
5. Penyerahan SK/izin
- c. Masa berlaku lzin
5 ( lima) Tahun
- D. Waktu Penyelesaian
- 14 (empat belas) hari Kerja
Dengan catatan:
Perayaratan lengkap clan Pejabat yang menandatangani berada di tempat.
- E. Biaya
O Rupiah
i
MILTON CROSBY
0 0076
LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
TAHUN 2013
TANGGAL
2013
TENT ANG
STANDAR OPERASJONAL
PELA YANAN
PERIZINAN
PERIZINAN
PADA
KANTOR
TERPADU
SATU
PJNTU
SI NT ANG
PROSED UR
DAN NON
PELA YANAN
KABUPATEN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAY ANAN IZIN GANGGUAN (HO)
A. Persyaratan:
1. Mengisi Formulir yang disediakan;
3. Foto Copy Sertifikat Tanah/Surat Penumpangan/Sewa menyewa;
2. Foto Copy KTP Pemohon;
4. Foto Copy IMB;
6. Foto Copy NPWP;
5. Foto Copy PBB;
7. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar;
9. Sketsa Lokasi yang diketahui kepala Desa;
8. Aleta Pendirian ( Bila Berbadan Hukum/ Sadan Usaha];
10. Surat Keterangan tidak Keberatan dari tetangga yang diketahui Kepala Desa/Lurah; dan
11. Stopmap Folio 2 buah,
B. Mekanisme:
1. Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Pemeriksaan Lapangan.
5. Proses SK/Izin.
4. Penetapan Biaya/Retribusi.
6. Pembayaran di Kasir.
7. Penyerahan SK/izin.
C. Biaya : RIG = TL X LRTU X IL X IG
1. TL
Tarif Lingkungan berdasarkan Golongan U saha
2. LRTU
Luas Ruang Tempat Usaha
3. IL
lndeks Lokasi
4. JG
Indeks Gangguan
Menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012
D. Masa berlaku lzin
5 ( lima) Tahun
E. Waktu Penyelesaian
5 (lima} hari Kerja
Dengan catatan :
Persyaratan lengkap clan Pejabat yang menandatangani berada di Tempat.
MILTON CROSBY
0 0077
PROSED UR
DAN NON
PELA YANAN
KABUPATEN
PERATURAN BUPATI SINT:\NG
NOMOR
TAHUN 2013
TANGGAL
2013
TENTANG
STANDAR OPERASJONAL
PELAYANAN
PERIZINAN
PERIZINAN PADA KANTOR
TERPADU
SATU
PINTU
SINTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSED UR PELAY ANAN IZIN GANGGUAN (HO) PERPANJANOAN
LAMPIRAN VII
A, Persyaratan:
1. Mengisi Formulir yang disediakan;
2. Foto Copy KTP Pemohon;
3. Melarnpirkan Jzin Asli+ Foto copy;
4. Foto Copy PBS;
5. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar; dan
6. Stopmap Folio 2 buah.
B. Mekanisme:
1. Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan,
2. Pemeriksaan berkas.
3. Pemeriksaan Lapangan.
5. Proses SK / lzin.
4. Penetapan Biaya/Retribusi.
6. Pembayaran di Kasir.
7. Penyerahan SK/izin.
- C. Biaya
: RIG
25% ( TL X LRTU X IL X lG) Menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012
- D. Masa berlaku Izin
5 ( lima) Tahun
E. Waktu Penyelesaian
5 ( lima ) hari Kerja
Dengan catatan :
Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani berada di Tempat.
MILTON CROSBY
LAMPlRAN vm
0 0078
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
TAHUN 2013
TANGGAL
2013
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR
PELA YANAN PERIZINAN
DAN NON
PERJZlNAN PADA KANTOR PELAYANAN
TERPADU
SATU
PJNTU
KABUPATEN
SINTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN IZIN REKLAME
A. Persyaratan :
1. Mengisi Formulir yang disediakan;
3. Foto Copy SIUP, SITU, TOP;
2. Foto Copy NPWP / NPWPD;
4. Foto Copy Akta Pendirian Jika berbadan hokum;
5. Sketsa lokasi;
6. Sketsa Konstruksi;
8. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar;
7. Gambar produk Reklame;
9. Tanda Pelunasan Pajak Reklame; dan
10. Stopmap Folio 2 Lembar.
B. Mekanisme :
1. Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Pemeriksaan Lapangan.
4. Proses SK/Izin.
5. Penyerahan SK/izin.
C. Masa Berlaku izin 1 (satu) tahun
- D. Waktu Penyelesaian
- 14 (empat bclas] hari kerja
Dengan catatan:
Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani berada di
Tempat
- E. Biaya
: Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011
2&gt;vANG{
MILTON CROSBY
PERATURAN BUPATI SINTANG
LAMPIRAN IX
NOMOR
TAHUN 2013
TANGGAL
2013
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL
PELA YANAN PERIZINAN
PERIZINAN
PADA KANTOR
TERPADU
SATU PINTU
SI NT ANG
PROSED UR
DAN NON
PELA YANAN
KABUPATEN
STANDAR OPERASIONAL PROSED UR PELAY ANAN IZIN BENGKEL
A. Persyaratan:
1. Mengisi Fonnulir yang disediakan;
2. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha;
3. Foto Copy SIUP,TDP;
4. Foto Copy lzin Gangguan;
5. Foto Copy NPWP / NPWPD;
6. Foto Copy KTP Pemohon;
7. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar;
8. Pas Photo ukuran 3 x 4 = 2 lembar; dan
9. Stopmap Folio 2 buah.
B. Persyaratan lzin Modifikasi Kendaraan Bermotor
1. Foto copy STNK 2 lembar;
2. Foto Copy BPKP 2 Lembar.
C. Mekanisme:
1. Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Pemeriksaan Lapangan.
4. Proses SK/lzin.
5. Penyerahan SK/izin.
- D. Masa berlaku lzin
3 (tiga) Tahun
- E. Waktu Penyelesaian
5 (lima) hari Kerja
Dengan catatan :
Persyaratan lengkap clan Pejabat yang menandatangani berada di
Tempat.
- F. Biaya
: 0 Rupiah
MILTON CROSBY
0 0080
LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
TAHUN 2013
TANGGAL
2013
TENTANG
STANDAR
OPERASIONAL
PELA YANAN
PERIZINAN
PERIZINAN
PADA KANTOR SATU PINTU
TERPADU
SI NT ANG
PROSED UR
DAN NON
PELA YANAN
KABUPATEN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN IZIN BENGKEL PERPANJANGAN
A. Perayaratan:
1. Mengisi Formulir yang disediakan;
2. Foto Copy Surat lzin Tempat Usaha;
3. Foto Copy SIUP;
4. Foto Copy Izin Gangguan;
5. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar;
6. Melampirkan Izin Bengkel Asli;
7. Pas Photo ukuran 3 x 4 = 2 lembar; dan
8. Stopmap Folio 2 Lembar.
B. Perayaratan Izin Modifikasi Kendaraan Bermotor
1. Foto Copy STNK 2 lembar; dan
2. Foto Copy BPKB 2 Lembar
C. Mekanisme:
- I. Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan
2. Pemeriksaan berkas
3. Pemeriksaan Lapangan
4. Proses SK / lzin
5. Penyerahan SK/ izin
D. Masa berlak:u Izin
E. Waktu Penyelesaian
3 (tiga) Tahun
5 (lima) hari Kerja
Dengan catatan :
Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani berada di Tempat.
F. Bia ya
O Rupiah
r
MIL TON CROSBY
I
1·
l
O OOSl
LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
TAHUN 2013
TANGGAL
2013
TENTANG
STAN DAR
OPERASIONAL
PELA YANAN
PERIZINAN
PERIZINAN
PADA
KANTOR
TERPADU. SATV
PINTU
SI NT ANG
PROSED UR
DAN
NON
PELA YANAN
KABUPATEN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN IZIN KURSUS
A. Persyaratan:
1. Mengisi Formulir yang disediakan;
3. Foto Copy KTP (Pemilik - Pemimpin);
2. Akta Pendirian ( Akte Notaris);
4. Foto Copy ljazah (Pemilik - Pemimpin);
6. Surat Keterangan Kelakuan Baik (Pemilik - Pemimpin);
5. Pas Photo ukuran 3 x 4 = 2 lembar (Pemilik - Pemimpin);
7. Kurikulum Pendidikan (Pemilik - Pemimpin);
9. Peta Lokasi Sederhana;
8. Daftar Riwayat Hidup (Pemilik - Pemimpin);
10. Peraturan Tata Tertib;
11. Rekomendasi HIPKI;
12. Izin Domisili Lembaga;
13. Materai Rp 6.000,-; dan
14. Stopmap Folio 2 Lembar.
B. Mekanisme:
- I. Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Pemeriksaan Lapangan.
4. Proses SK / Izin.
5. Penyerahan SK/izin.
C. Masa berlaku Izin 1 ( satu) Tahun
- D. Waktu Penyelesaian
Dengan catatan :
- 14 (empat belas) hari Kerja
Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani berada di Tempat.
- E. Biaya
: 0 Rupiah
MILTON CROSBY
�
\
LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
TAHUN 2013
TANGGAL
2013
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PELA YANAN PERIZINAN PERIZINAN PADA KANTOR TERPADU SATU PINTU SI NT ANG PROSED UR DAN NON PELA YANAN KABUPATEN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA
A. Perayaratan Baru :
1. Mengisi Formulir Pennohonan;
2. Rekomendasi Usaha dari Lurah /Desa diketahui oleh Camat;
3. Foto Copy KTP Pemohon;
4. Foto Copy !MB / Surat Keterangan Bangunan Dari Lurah / Kepala Desa;
5. Foto Copy Lunas PBB;
6. Pas Photo Ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar;
8. Sketsa Lokasi;
7. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar;
9. Foto Copy NPWP/NPWPD;
10. Surat Kuasa (bila di urus oleh pihak ketiga);
11. Foto Copy Sertifikat Tanah/Perjanjian Sewa/Kontrak;
12. Rekomendasi dari tetangga / Persetujuan dari Tetangga;
14. Foto Copy surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/UKLUPL / AM DAL dari Badan Lingkungan Hidup;
13. Akta Pendirian (Bila Berbadan Hukum/Badan Usaha);
15. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan untuk jenis usaha yang berhubungan dengan masyarakat;
16. Rekomendasi dari Dinas Pertanian untuk jenis usaha yang
17. berhubungan dengan pertanian, peternakan, dan perikanan;
17. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata untuk jenis usaha yang berhubungan dengan kepariwisataan; dan
18. Stopmap Folio 2 buah.
B. Persyaratan Daftar Ulang/ Perpanjangan
2. Surat ljin Tempat Usaha (SITU) yang lama (asli);
1. Mengisi Formulir Pennohonan;
3. Foto Copy KTP;
4. Foto Copy Lunas PBB;
5. Pas Photo Ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar;
6. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar;
7. Foto Copy NPWP / NPWPD;
8. Surat Kuasa (bila di urus oleh pihak ketiga);
10. Akta Pendirian (Bila Berbadan Hukum/Badan Usaha);
9. Foto Copy Sertifikat Tanah I Perjanjian Sewa / Kontrak (Jika diperlukan);
11. Foto Copy surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/UKLUPL/ AM DAL dari Sadan Lingkungan Hidup;
12. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan untuk jenis usaha yang berhubungan dengan masyarakat;
13. Rekomendasi dari Dinas Pertanian untuk jenis usaha yang berhubungan dengan pertanian, peternakan, dan perikanan·
14. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata untuk jenis usaha yang berhubungan dengan kepariwisataan; dan
15. Stopmap Folio 2 buah.
C. Persyaratan Perubahan
1. Mengisi Formulir Permohonan;
2. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang lama (asli);
3. Foto Copy KTP Pomohon;
4. Pas Photo Ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar;
6. Surat Kuasa (bila di urus oleh pihak ketiga);
5. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar;
7. Foto Copy Sertifikat Tanah/Perjanjian Sewa/Kontrak (Jika diperlukan);
8. Akta Pendirian (Bila Berbadan Hukum/Badan Usaha);
9. Foto Copy surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/UKLUPL/ AMDAL dari Badan Lingkungan Hidup;
11. Stopmap Folio 2 buah.
10. Surat Keterangan Perubahan diketahui Lurah/Kades dan Camat;
D. Mekanisme:
1. Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Pemeriksaan Lapangan.
5. Proses SK/Izin.
4. Rapat Koordinasi dengan Tim Tehnis.
6. Penyerahan SK/izin.
E. Masa berlaku Izin
- 3 ( tiga) Tahun
- F. Waktu Penyelesaian
- 5 ( lima) hari Kerja
Dengan catatan :
Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani berada di tempat
E. Biaya
- 0 Rupiah
MILTON CROSBY
O ODS4
LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
TAHUN 2013
TANGGAL
2013
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SJ NT ANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELA YANAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
1. Persyaratan Baru :
A. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT)
1. Mengisi Formulir Permohonan;
2. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan;
3. Foto Copy Akte Perubahan Perusahaan (Jika Ada);
4. Foto Copy SK Pengesahan Sadan Hukum dari Menteri Hukum dan HAM;
5. Foto Copy KTP Pemilik/Dirut/Penanggungjawab Perusahaan;
6. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha;
7. Surat Penyataan dari Pemohon SJUP tentang lokasi perusahaan;
8. Pas Photo Penanggungjawab/ Direktur Ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar;
9. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar;
11. Stopmap Folio 2 buah.
10. Neraca Awai Perusahaan bila Berbadan Hukum (PT); dan
B. Perusahaan Comanditer (CV /Firma )
1. Mengisi Formulir Perrnohonan;
2. Foto Copy Akte Notaris Pendirian Perusahaan yang didaftarkan;
3. Pada Pengadilan Tinggi;
·
4. Foto Copy Akte Perubahan Perusahaan (Jika Ada);
5. Foto Copy KTP Penanggungjawab/pemilik Perusahaan;
6. Foto Copy Surat lzin Tempat Usaha;
7. Surat Penyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Perusahaan;
9. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar;
8. Pas Photo Penanggungjawab/Direktur Ukuran 3x4 sebanyak 2 lernbar;
10. Stopmap Folio 2 buah.
C. Perusahaan Berbentuk Koperasi
1. Mengisi Forrnulir Permohonan;
2. Foto Copy Akte Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan Pengesahan dari instansi yang berwenang;
3. Foto Copy Akte Perubahan Koperasi (Jika Ada);
4. Foto Copy KTP Pengurus/Penanggungjawab Koperasi;
5. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha;
6. Surat Penyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Koperasi
8. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lernbar; dan
7. Pas Photo Penanggungjawab/ Direktur Ukuran 3x4 sebanyak 2 lernbar
9. Stopmap Folio 2 buah.
D. Peruaahaan Perorangan
1. Mengisi Formulir Permohonan;
2. Foto Copy KTP Pernilik / Penanggungjawab;
3. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha;
4. Surat Penyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha;
5. Pas Photo Penanggungjawab/ Direktur Ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar;
6. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar; dan
7. Stopmap Folio 2 buah.
2. Perayaratan Pendaftaran Ulang :
1. Mengisi Formulir Permohonan;
2. Melampirkan SIUP asli;
3. Neraca Perusahaan Tahun Terakhir ( Khusus untuk Perseroan Terbatas);
4. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha;
5. Surat Penyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi perusahaan;
6. Pas Photo Penanggung jawab/ Direktur Ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar;
7. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar; dan
8. Stopmap Folio 2 buah.
3. Persyaratan Pembukaan Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan
1. Mengisi Formulir Permohonan;
2. Foto Copy SIUP Kantor Pusat Perusahaan yang telah di legalisir oleh Pejabat Yang mengeluarkan SIUP Pusat;
3. Foto Copy dokumen pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan;
4. Foto Copy KTP dan Surat Penunjukan sebagai Penanggungjawab Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan;
5. Surat Penyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi Usaha Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan;
6. Pas Photo Penanggung jawab/ Direktur Cabang Ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar;
7. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar; dan
8. Stopmap Folio 2 buah.
4. Persyaratan Perubahan
1. Mengisi Formulir Permohonan;
2. Melampirkan SlUP asli;
3. Neraca Perubahan (tahun terakhir khusus untuk Perseroan Terbatas);
4. Data Pendukung Perubahan;
5. Pas Photo Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan Ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar;
6. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar; dan
7. Stopmap Folio 2 buah.
5. Persyaratan Penggantian
A. SIUP yang hilang
1. Mengisi Formulir Permohonan;
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;
3. Foto Copy SIUP yang lama (apabila ada);
4. Pas Photo Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan Ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar;
5. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar; dan
6. Stopmap Folio 2 buah.
�
\
I
·,
B. SIUP yang Rusak
2. SIUP Asli;
1. Mengisi Formulir Permohonan;
3. Pas Photo Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan Ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar;
4. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar; dan
5. Stopmap Folio 2 Lembar.
6. Mekaniame:
1. Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
4. Proses SK/lzin.
3. Pemeriksaan Lapangan.
5. Penyerahan SK/izin.
7. Maaa berlaku lzln
7. 5 ( lima) Tahun
8. Waktu Penyeleaaian
9. 5 ( lima) hari Kerja
Dengan catatan: Perayaratan lengkap clan Pejabat yang menandatangani berada di tempat
9. Bia ya
2. O Rupiah
MILTON CROSBY
0 0087
LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
TAHUN 2013
TANGGAL
2013
TENTANG
STANDAR
OPERASIONAL
PELA YANAN
PERIZINAN
PERIZINAN
PADA KANTOR
TERPADU
SATU
PINTU
SI NT ANG
PROSED UR
DAN NON
PELA YANAN
KABUPATEN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAY ANAN TANDA DAFTAR INDUSTRI
A. Persyaratan :
1. Mengisi Forrnulir Permohonan;
3. Foto Copy KTP Pemohon;
2. Foto Copy Izin Gangguan/HO;
4. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan;
5. Foto Copy PBB;
6. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha;
8. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan;
7. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan;
9. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar;
10. Akta Pendirian (Bila Berbadan Hukum/Badan usaha); dan
11. Stopmap Folio 2 buah.
B. Mekanisme:
1. Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Pemeriksaan Lapangan.
4. Proses SK/Izin.
5. Penyerahan SK/izin.
Masa berlak:u lzin
5 ( lima) Tahun
- D. Waktu Penyelesaian
5 (lima) hari Kerja
Dengan catatan:
Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani berada di
Tempat
E. Biaya
: 0 Rupiah
T
MILTON CROSBY
I
I
I
I
O 0088
LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
TAHUN 2013
TANGGAL
2013
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAtl Pi.:RIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SI NT ANG
STANDAR OPERASIONAL PROSED UR PELAY ANAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
A. Persyaratan :
1. Mengisi Formulir Pendaftaran;
2. Foto Copy KTP Pemohon;
3. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha;
4. Foto Copy Surat lzin Usaha Perdagangan;
5. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar;
6. Akta Pendirian (Bila Berbadan Hukum/Badan usaha); dan
7. Stopmap Folio 2 buah.
B. Mekanisme:
1. Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Pemeriksaan Lapangan.
4. Proses SK/Izin.
5. Penyerahan SK/izin.
Masa berlaku lzin
5 ( lima ) Tahun
- D. Waktu Penyelesaian
5 ( lima ') hari Kerja
Dengan catatan :
Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani berada di
tempat
- E. Biaya
: 0 Rupiah
( BUPATI SINTANG,
./!
�
/
MILTON CROSBY
r
0 0089
LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
TAHUN 2013
TANGGAL
2013
TENTANG
STANDAR
OPERASIONAL
PELAYANAN
PERIZINAN
PERIZINAN
PADA
KANTOR
TERPADU
SATU
PINTU
SI NT ANG
PROSED UR
DAN NON
PELA YANAN
KABUPATEN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERPANJANGAN
A. Persyaratan :
1. Mengisi Formulir Pendaftaran;
3. Melampirkan TDP asli;
2. Foto Copy KTP Pemohon;
4. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar;
5. Akta Pendirian (Bila Berbadan Hukum); dan
6. Stopmap Folio 2 buah.
B. Mekanisme:
1. Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Pemeriksaan Lapangan.
4. Proses SK/Izin.
5. Penyerahan SK/izin.
- C. Masa berlaku Izin
5 ( lima) Tahun
- D. Waktu Penyelesaian
5 (lima) hari Kerja
Dengan catatan :
Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani berada di
tempat
- E. Biaya
: 0 Rupiah
t
MILTON CROSBY
0 0090
LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
TAHUN 2013
TANGGAL
2013
TENTANG
STANDAR
OP � :RASIONAL
PELAYANAN
PERIZINAN
PERIZINAN
PADA
KANTOR
TERPADU
SATU
PINTU
SI NT ANG
PROSEDUR
DAN NON
PELA YANAN
KABUPATEN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN TANDA DAFTAR GUDANG (TOG}
A. Persyaratan :
2. Foto Copy !MB (Gudang);
1. Mengisi Forrnulir permohonan gudang;
3. Foto Copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan (bagi yang Berbadan hukum);
4. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (Gudang);
5. Foto Copy SIUP;
6. Foto Copy Izin Gangguan/HO;
7. Foto Copy KTP Pemohon;
8. Foto Copy PBB
9. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar;
10. Sket Lokasi; dan
11. Stopmap Folio 2 buah.
B. Mekanisme:
1. Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Pemeriksaan Lapangan.
4. Proses SK/Izin.
5. Penyerahan SK/lzin.
C. Masa berlaku Izin
5 ( lima) Tahun
- D. Waktu Penyelesaian
7 (Tujuh) hari Kerja
Dengan catatan:
Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani berada di
Tempat
- E. Biaya
: 0 Rupiah
MILTON CROSBY
N/A
Preamble

Menimbang
WALIKOTA BIMA PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT
PERA TURAN W ALIKOTA BIMA NO MOR 115 TAHUN 2016
TENT ANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TU GAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BIMA,
- a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima, perlu ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dengan;
1. Mengingat
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5274);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4.
'
Menetapkan
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 183);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Sima.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. W alikota adalah W alikota Bima.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. ~ v
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelornpok masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
8. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Bima.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bima.
10. Tugas adalah tugas yang wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggung jawab seseorang karena jabatannya sesuai fungsi organisasi.
11. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada W alikota melalui Sekretaris Daerah.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari:
1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
2. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja; dan
3. Seksi Pendayagunaan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja.
~b--Pv'
rr-;
'--
- d. Bidang Hubungan Industrial, terdiri dari:
1. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
2. Seksi Norma Kerja; dan
3. Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- e. Unit Pelaksana Teknis.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

- ( 1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang tenaga kerja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan Visi dan Misi daerah;
- b. menetapkan rencana strategis Dinas untuk mendukung Visi dan Misi daerah serta kebijakan Walikota;
- penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Ketenagakerjaan; c.
- pemberdayaan sumber daya aparatur serta pengelolaan sarana dan prasarana Perangkat Daerah; d.
- pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang Ketenagakerjaan; dan e.
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya. f.
Bagian Kedua Sekretariat
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian, penyusunan dan perumusan bersama Kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas;
- b. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan pada visi dan misi Dinas;
- c. peyusunan program kerja dan rencana kegiatan sekretariat;
- d. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingku p Dinas;
- e. pembinaan dan pengendalian administrasian keuangan dan kepegawaian Dinas;
- f. pengoordinasian dalam penyusunan laporan;
- g. penyelenggaraan kehumasan Sekretariat;
- h. pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pirnpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat, membawahi:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik daerah/negara.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- e. pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/ negara;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
9. Kepegawaian; g. penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan
- h. pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tenaga kerja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program di bidang tenaga kerja;
- d. penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang tenaga kerja;
- e. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang tenaga kerja;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang tenaga kerja;
- g. penyusunan laporan di bidang perencanaan dan keuangan;
- h. pelaksanaan administrasi di bidang keuangan seperti urusan akuntansi, verifikasi keuangan, gaji perbendahaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- r. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga
Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8

- ( 1) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja serta pendayagunaan tenaga kerja dan perluasan kerja/l(' V
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan tugas di bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja serta pendayagunaan tenaga kerja dan perluasan kerja;
- b. pelaksanaan penempatan tenaga kerja;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan bimbingan lembaga pelatihan kerja;
- d. pelaksanaan pemberian izin dan pengawasan lembaga pelatihan kerja;
- e. pelaksanaan penyelenggaraan informasi pasar kerja dan bursa kerja;
- f. pelaksanaan pemberian rekomendasi dan pengawasan bidang penempatan dan pendayagunaan tenaga kerja;
- g. pelaksanaan pengembangan dan perluasan kerja; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahi:
- a. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- b. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja; dan
- c. Seksi Pendayagunaan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja.
Paragraf 1 Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9

- (1) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan tugas mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelatihan, produktivitas tenaga kerja, pembinaan dan pengembangan lembaga pelatihan kerja serta pemberdayaan lembaga pelayanan peningkatan produktivitas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bidang Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- b. pelaksanaan pengolahan data pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan lembaga pelatihan kerja;
- d. pelaksanaan operasional pemasaran program, hasil produksi dan lulusan pelatihan;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan pendayagunaan instruktur dan tenaga pelatihan;
- f. pelaksanaan operasional program pemagangan;
- g. pelaksanaan operasional standarisasi produktivitas;
- h. pelaksanaan operasional pemberdayaan lembaga pelayanan peningkatan prod uktivitas;
11. L pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10

- ( 1) Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan TenagaKerja mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja;
- b. pelaksanaan pengolahan data informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja;
- c. penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja;
- d. pelaksanaan pengolahan data tentang informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja;
- e. pelaksanaan operasional informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja;
- f. pelaksanaan operasional penyelenggaraan dan pengembangan sarana penyuluhan dan bimbingan kelompok tugas kerja;
- g. pelaksanaan operasional penyaluran tenaga kerja melalui Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara;
- h. pelaksanaan operasional penerbitan dan pengendalian izin pendirian serta pembinaan Lembaga Bursa Kerja Khusus;
- i. pelaksanaan operasional penyelenggaraan pameran bursa kerja (Job Fair);
- J. pelaksanaan operasional pembinaan dan penempatan tenaga kerja pemuda, wanita, penyandang cacat dan usia lanjut;
- k. pelaksanaan operasional verifikasi dan dokumentasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
1. pelaksanaan pelayanan antar kerja bagi pencari kerja serta pendayagunaan pengantar kerja; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Pendayagunaan Tenaga Kerja dan
Paragraf 3 Perluasan Kerja
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11

- ( 1) Seksi Pendayagunaan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai tugas mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pendayagunaan tenaga kerja dan perluasan kerja, perluasan kesempatan kerja, pembinaan dan peningkatan kemampuan tenaga kerja mandiri, pendayagunaan tenaga kerja serta pengembangan dan penyebarluasan informasi teknologi tepat guna.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Pendayagunaan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan pendayagunaan tenaga kerja dan perluasan kerja;
- b. pelaksanaan pengolahan data pendayagunaan tenaga kerja dan perluasan kerja;
- c. pelaksanaan operasional bina produktivitas dan pendayagunaan tenaga kerja;
- d. pelaksanaan operasional pendataan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- e. pelaksanaan operasional pembinaan dan peningkatan kemampuan tenaga kerja dan pengembangan usaha mandiri;
- f. pelaksanaan operasional pembinaan dan pengembangan serta penyebarluasan informasi teknologi tepat guna bagi perluasan kesempatan kerja;
- g. pelaksanaan operasional pendayagunaan tenaga kerja penyandang cacat dan lanjut usia; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat Bidang Hubungan Industrial
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12

- pengelolaan kerja dan (1) Bidang Hubungan Industrial mempunyai tugas kegiatan hubungan industrial, persyaratan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hubungan Industrial mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Hubunganindustrial;
- b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengelolaan kegiatan hubungan industrial, persyaratan kerja dan penyelesaian perselisihan hu bungan ind us trial;
- c. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana penyelesaian perselisihan hubungan industrial, perundingan dan pembuatan kesepakatan antara pekerja/ serikat kerja dengan pengusaha, pemberdayaan organisasi pekerja dan organisasi pengusaha serta pemberdayaan Lembaga Kerjasama Bipartit dan Tripartit;
- d. penyusunan pedoman pengembangan kelembagaan hubungan industrial;
- e. penyusunan pedoman dan pelaksanaan fasilitasi pembinaan kesejahteraan pekerja dan puma kerja;
- f. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan hubunganindustrial;
- g. pelaksanaan pendataan, verifikasi dan inventarisasi organisasi ketenagakerjaan;
- h. pendaftaran dan pencatatan Kesepakatan Kerja Bersama;
- i. penyusunan syarat-syarat kerja dan pengupahan;
- J. pelaksanaan pembinaan persyaratan kerja;
- k. pelaksanaan pembinaan terhadap hubungan industrial baik dari pekerja maupun dari pengusaha;
1. pelaksanaan pembinaan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- m. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- n. pembuatan dan penetapan peta kerawanan perusahaan terkait dengan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan;
- p. pendaftaran dan pengusulan formasi, seleksi calon mediator, konsiliator dan arbiter;
- q. pelaksanaan pencatatan konsiliator dan arbiter;
- r. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga swasta dan instansi pemerintah dalam bidang penyelenggaraan usaha kesejahteraan purna tugas;
- s. pemrosesan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh;
- t. pemrosesan pencabutan izm operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
- u. pelaksanaan fasilitasi kegiatan Dewan Pengupahan dalam rangka usulan penetapan Upah Minimum Kota (UMK);
- v. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- w. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DP~ y 'V
- x. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- y. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- z. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- aa. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- ab. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Hubungan Industrial, membawahi:
- a. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
- b. Seksi Norma Kerja; dan
- c. Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Paragraf 1
Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13

- (1) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja mempunyai tugas pembinaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan Persyaratan Kerja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pembinaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- c. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana penyelesaian perselisihan;
- d. pelaksanaan kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- e. fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja dan unjuk rasa/pemogokan kerja;
8. industrial; pengaduan hubungan tindak lanjut kasus-kasus berkaitan dengan masalah f. pelaksanaan masyarakat
- g. pelaksanaan pembinaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. fasilitasi dalam rangka pencegahan perselisihan hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja dan unjuk rasa/pemogokan pekerja serta lock out (penutupan perusahaan);
1. pelaksanaan inventarisasi dan perselisihan hubungan industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi baik dari pengusaha maupun pekerja;
- j. pembuatan dan penetapan peta kerawanan perusahaan sebagai bahan pembinaan ke perusahaan dalam rangka deteksi dini masalah ketenagakerjaan;
- k. fasilitasi kasus perselisihan hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja dan unjuk rasa pekerja serta lock out;
1. pelaksanaan pembinaan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial/ Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
- m. pelaksanaan koordinasi dengan organisasi pekerja, organisasi pengusaha dan pihak-pihak terkait dalam rangka deteksi dini pencegahan masalah ketenagakerjaan;
- n. pembinaan sumber daya manusia dan lembaga penyelesaian di luar pengadilan;
- o. penyiapan bahan dalam rangka pendaftaran dan pengusulan formasi serta pelaksanaan pembinaan mediator, konsiliator dan arbiter;
- p. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- q. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- r. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- s. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- t. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- u. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan persyaratan kerja dan pengupahan;
- v. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pembinaan dan pengawasan persyaratan kerja dan pengupahan;
- w. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan pembinaan persyaratan kerja dan pengupahan;
- x. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis persyaratan kerja yang meliputi Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
- y. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis penetapan upah minimum dan pengusulan penetapan upah minimum;
- z. pelaksanaan analisa data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) · sebagai bahan penetapan Upah Minimum Kota (UMK);
~YV
~"'
- aa penyiapan pelaksanaan pemantauan Upah Minimum Kota (UMK);
- berkas-berkas untuk perusahaan yang penangguhan pelaksanaan Upah Minimum ab penyiapan mengajukan Kota (UMK);
- ac. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknisstruktur dan skala upah;
- ad pelaksanaan pembinaan persyaratan kerja pada perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D);
- ae. pelaksanaan pemantauan Tunjangan Hari Raya (THR);
- af. pemberian bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan;
- ag. pelaksanaan pembinaan persyaratan kerja yang meliputi Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Pemerintah (PP) dan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB);
- ah. pelaksanaan inventarisasi Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
- aj. pemantauan pelaksanaan Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
- ak. penelitian dan pengesahan Peraturan Perusahaan (PP);
- al. pelaksanaan pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
- am. pelaksanaan inventarisasi dan pengesahan Peraturan Perusahaan dan Kesepakatan Kerja Bersama;
- an. pendaftaran dan pendataan Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
- ao. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan organisasi pekerja dan organisasi pengusaha serta Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit dan Tripartit;
- ap. perencanaan dan pelaksanaan sidang-sidang Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit;
- aq. pelaksanaan inventarisasi organisasi pekerja dan organisasi pengusaha serta lembaga kerjasama Bipartit dan Tripartit;
- ar. penyiapan bahan dalam rangka pemberian izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
- as. penyiapan bahan dalam rangka pencabutan izm operasional perusahaan penyediajasa pekerja/buruh;
- at. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- au. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- av. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- aw. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- ax. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- ay. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Seksi Norma Kerja
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 14

- (1) Seksi Norma Kerja melaksanakan tugas pokok pembinaan dan pengawasan norma kerja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Norma Kerja mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan norma kerja;
- b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pembinaan dan pengawasan norma kerja;
- c. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pembinaan penyempurnaan norma kerja umum dan khusus;
- d. penyiapan bahan pengkajian teknis dalam rangka penyempurnaan norma kerja;
- e. penyiapan bahan serta rencana kerja pegawai pengawas ketenagakerjaan;
- f. pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data laporan ketenagakerjaan sebagai pelaksanaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di perusahaan;
- g. pelaksanaan pengawasan norma kerja secara langsung ke perusahaan;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan norma kerja;
- i. penanganan dan penyelesaian kasus pengaduan masyarakat dan pekerja tentang adanya pelanggaran norma kerja dan peraturan ketenagakerjaan;
- J. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- k. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- I. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- m. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3 Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15

- (1) Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja melaksanakan tugas pokok pembinaan dan pengawasan pelaksanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan norma Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), meliputi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Hari Tua (JHT);
- d. pelaksanaan monitoring dan pemeriksaan terhadap laporan kecelakaan kerja;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan badan penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek);
- f. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- g. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- h. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- i. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpman terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kelima Unit Pelaksana Teknis
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16

UPT adalah Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas.
Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2. dari sejumlah tenaga berdasarkan ketentuan (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri fungsional yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 18

- ( 1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hu bungan kerja.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bima, (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2011 Nomor 85), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.
Diundangkan di Kota Bima pada tanggal \) t&gt;e.n1&gt;1ber
2016
L
M. QURAIS H. ABIDIN
Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal t7 De.refl&gt;btr
2016
WALIKOTA
BIMA,~
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,
BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR 303
LAMPI RAN PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR l.!S°TAHUN 2016 TENT ANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA