UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 7 Tahun 1963
Tentang UMUM
Berlaku: 7 TAHUN 1963
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1963 TENTANG FARMASI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- bahwa perlu ditetapkan peraturan perundangan dalam bidang farmasi. sebagai pelaksanaan dari pada Undang-undang tentang Pokok-pokok Kesehatan dan Ketetapan M.P.R.S./ 1960 Lampiran B;
- a. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 Undang-undang Dasar;
- b. Pasal 4 (c), (.f) dan (g), pasal 11 dan 14 Undang-undang Pokokpokok Kesehatan (Undang-undang No. 9 tahun 1960, LembaranNegara tahun 1950 No. 131);
- c. Undang-undang tentang Tenaga Kesehatan (Undang-undang No. 6 tahun 1963. Lembaran-Negara tahun 1963 No. 79);
- d. Undang-undang tentang Barang Undang-undang No. 10 tahun 1961 ( Lembaran-Negara tahun 1961 No.215);
- e. Undang-undang tentang Perusahaan Daerah (Undang-undang No. 5 tahun 1962, Lembaran-Negara tahun 1962 No. 10)
- f. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960;
- g. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong;
Memutuskan:
Menetapkan
:
Undang-undang tentang Farmasi.
BAB I - MAKSUD DAN TUJUAN.
Pasal 1

.
Maksud dan tujuan Undang-undang ini ialah menetapkan ketentuanketentuan dasar dibidang farmasi dalam rangka pelaksanaan Undangundang tentang Pokok-pokok Kesehatan.
BAB II - KETENTUAN UMUM.
Pasal 2

.
Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan:
- a. Perbekalan Kesehatan dibidang farmasi, adalah perbekalan yang meliputi obat. bahan obat, obat asli Indonesia. bahan obat asli Indonesia, alat kesehatan, kosmetik dan sebagainya,
- b. Obat, adalah obat yang dibuat dari bahan-bahan yang berasal dari binatang, tumbuh-tumbuhan, mineral dan obat syntetis;
- c. Obat asli Indonesia, adalah obat-obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alamiah di Indonesia, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan dipergunakan dalam pengobatan tradisionil;
- d. Alat kesehatan, adalah alat-alat yang diperlukan bagi pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan pembuatan obat;
- e. Pekerjaan kefarmasian, adalah pembuatan, pengolahan, peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, penyimpanan dan penyerahan obat atau bahan obat.
BAB III - USAHA-USAHA.
Pasal 3

.
Usaha-usaha untuk keperluan rakyat akan perbekalan kesehatan dibidang farmasi, adalah sebagai berikut :
- a. Usaha-usaha dalam bidang produksi, yang meliputi: penggalian kekayaan alam. penanaman tumbuh-tumbuhan, pemeliharaan dan pengembangan binatang yang berguna untuk farmasi, pembuatan bahan-bahan farmasi, pembuatan obat-obat syntetis, pembuatan obatobat jadi, pembuatan alat-alat kesehatan dan alat-alat yang berhubungan dengan kesehatan, termasuk alat-alat untuk laboratorium dan alat-alat untuk pembuatan obat-obat dan lain-lain.
- b. Usaha-usaha dalam bidang distribusi yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta yang meliputi: alat-alat distribusi, apotek-apotek, rumah obat-rumah obat, toko-toko penyalur obat dan lain-lain.
- c. Usaha-usaha penyelidikan (penelitian) oleh Lembaga Farmasi Nasional, Universitas-universitas dan lain-lain.
- d. Usaha-usaha pengawasan oleh Pemerintah, Pusat maupun Daerah.
- e. Membentuk dan menggunakan Dewan Farmasi.
- f. Usaha-usaha lain.
BAB III - USAHA-USAHA.
Pasal 4

.
- (1) Dengan Peraturan Perundang-undangan ditetapkan peraturanperaturan mengenai produksi dan distribusi dibidang farmasi.
- (2) Menteri Kesehatan menetapkan peraturan-peraturan mengenai penyelidikan dan pengawasan konsumsi dibidang farmasi, pekerjaan kefarmasian dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
BAB III - USAHA-USAHA.
Pasal 5

.
Untuk kepentingan rakyat, Pemerintah berusaha agar tercapai harga obat dan alat kesehatan serendah-rendahnya.
BAB IV - PENGUASAAN PERBEKALAN KESEHATAN DIBIDANG FARMASI YANG BERBAHAYA.
Pasal 6

.
Penguasaan perbekalan kesehatan dibidang farmasi yang berbahaya, baik dipandang dari sudut kesehatan maupun keamanan umum, ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB V
Pasal 7

.
- (1) Pemerintah memberi bimbingan dalam perkembangan pengawasan terhadap usaha-usaha yang mempergunakan obat asli Indonesia.
- (2) Bimbingan dan pengawasan yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB V
Pasal 8

.
- a. penyelidikan baik tentang cara membuat dan menggunakan maupun tentang khasiat obat-obat asli Indonesia:
- b. standardisasi dalam pemakaian obat-obat asli Indonesia;
- c. pertukaran pengalaman dengan luar negeri;
- d. mencari sumber-sumber baru obat asli Indonesia;
- e. usaha-usaha lain.
BAB VI - USAHA SWASTA
Pasal 9

.
Sesuai dengan pasal 14 ayat (1), (2) dan (5) Undang-undang Pokok Kesehatan, badan-badan swasta diberi kesempatan melakukan usahausaha dilapangan farmasi, terutama dibidang produksi.
BAB VI - USAHA SWASTA
Pasal 10

.
- (1) Untuk melakukan usaha swasta yang dimaksud dalam pasal 9, badanbadan swasta harus mendapat izin dari Menteri Kesehatan.
- (2) Hal-hal mengenai izin yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 11

.
- (1) Hal-hal yang tidak, belum atau belum cukup diatur dalam Undangundang ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perundangundangan.
- (2) Peraturan Perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan dibidang farmasi yang bertentangan dengan Undang-undang ini, tidak berlaku lagi sejak diundangkannya Undang-undang Farmasi ini.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 12

.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 1963. Pj. Presiden Republik Indonesia, ttd
DJUANDA.
pada tanggal 5 Agustus 1963.
Sekretaris Negara,
A.W. SURJOADININGRAT (S.H.).
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 NOMOR 81
PENJELASAN
Pasal 1

Kata-kata "ketentuan-ketentuan dasar" dalam pasal ini menyatakan bahwa Undangundang ini merupakan Undang-undang Induk bagi segala peraturan-peraturan mengenai farmasi, Secara konkrit dan umum dapat dikatakan, bahwa "tujuan" Undang-undang ini ialah : mengusahakan terpenuhinya keperluan Rakyat dengan sebaik-baiknya akan obat-obatan.
PENJELASAN
Pasal 2

Kecuali obat-obat yang dipergunakan dalam pengobatan modern, obat-obat asli Indonesiapun akan dipergunakan sebagai penyempurnaan usaha pengobatan tersebut hal ini adalah sesuai dengan Undang-undang Pokok Kesehatan. dilakukan
Pekerjaan kefarmasian, yang diperinci pada C adalah pekerjaan yang dipabrik-pabrik obat, apotik-apotik, laboratoria dan sebgainya.
PENJELASAN
Pasal 3

Usaha-usaha yang diterangkan dalam pasal ini - khususnya dalam bidang produksi dilakukan dengan memperhatikan pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar. Lembaga Farmasi Nasional antara lain melakukan kegiatan-kegiatan dalam bidang Farmakoterapi.
PENJELASAN
Pasal 4

Oleh sebab produksi dan distribusi perbekalan kesehatan dibidang farmasi mempunyai segi-segi lain dari pada segi farmaceutis-tekhnis, maka produksi dan distribusi tersebut ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan, umpamanya: dibidang produksi perlu juga ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah perihal impor/ekspor, penyediaan obat-obat, dan sebagainya. Hal-hal mengenai "konsumsi" dan "pekerjaan kefarmasian" bersifat farmaceutis-tekhnis dan oleh karena itu cukup diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan.
PENJELASAN
Pasal 5

Dalam pasal ini terkandung maksud agar obat-obat, bahan-obat dan perbekalan kesehatan terutama dibidang pengobatan dan kesehatan rakyat tidak dijadikan obyek perdagangan. Sesuai dengan jiwa Undang-undang Pokok Kesehatan Pemerintah berusaha tercapainya penyebaran obat yang luas dan merata dengan harga yang serendah-rendahnya.
Yang dimaksud dengan "harga obat serendah-rendahnya" ialah harga yang ditetapkan serendah mungkin atas dasar perhitungan mengindahkan kelangsungan produksi. Pada umumnya didalam bidang farmasi, yang mencakup urusan ekonomi, mengindahkan pelaksanaan "Deklarasi Ekonomi" tertanggal 28 Maret 1963.
PENJELASAN
Pasal 6

Yang dimaksud dengan perbekalan kesehatan dibidang farmasi yang berbahaya ialah : obat-obat bius, obat keras, dan sebagainya.
PENJELASAN
Pasal 7

Dengan melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap usaha-usaha yang mempergunakan obat asli Indonesia, maka dapat dijaga jangan sampai penggunaan obat asli Indonesia membahayakan.
Kecuali dari pada itu kepribadian Indonesia didalam bidang farmasi sebagai sebahagian dari pada kultur Indonesia umumnya dipelihara dan diperkembangkan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 11 ayat (4) Undang-undang Pokok Kesehatan.
PENJELASAN
Pasal 8

Dalam pasal ini ditetapkan usaha-usaha yang konkrit yang harus dilakukan dalam bidang obat-obatan asli Indonesia. "Usaha-usaha lain" meliputi penerangan mengenai obat asli Indonesia.
PENJELASAN
Pasal 9

dan 10
Prinsip bimbingan Pemerintah terhadap badan-badan dan oknum-oknum swasta dibidang kesehatan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Pokok Kesehatan, ditegaskan disini bagi usaha farmasi swasta.
Dalam pasal ini diharapkan agar badan swasta berusaha terutama dilapangan produksi perbekalan kesehatan dibidang farmasi, sesuai dengan Keputusan M.P.R.S.
PENJELASAN
Pasal 11

- (1) Cukup jelas.
- (2) Perundang-undangan dibidang farmasi seperti:
- a. Undang-undang obat bius (Stbl. 1927 No. 178),
"
"
"
keras
(Stbl. 1949 No. 419),
- c. " " " berbahaya (Stbl. 1949 No. 377) dan
- d. " " " Loodwit (Stbl. 1931 No. 509), harus diganti dengan peraturan
3. perundang-undangan lain yang bersandar pada Undang-undang Farmasi ini.
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas.
Mengetahui :
Menteri/Penjabat Sekretaris Negara,
A.W. SURJOADININGRAT (S.H.)
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 NOMOR 2580
.