Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 36 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATITUBAN PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga perlu disesuaikan dengan ketentuan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
1. Undang-Undang Nomor 12 Pembentukan Daerah-daerah Tahun 1950 Kabupaten tentang Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Menetapkan
2
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2008 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri A Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Seri D Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Tuban Nomor 51 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban (Berita Daerah Tahun 2016 Seri D Nomor 6);
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peratu.ran Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tuban.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban.
6. Tempat Rekreasi adalah Pelayanan Tempat Rekreasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
7. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah Pembayaran atas Pelayanan penyediaan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Pemungutan adalah suatu. rangkaian kegiatan mulai dari Penghimpunan Data Obyek dan Subyek atau Retribusi, penentu.an besar Pajak atau Retribusi yang terhitu.ng sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi pada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta Pengawasan Penyetorannya.
9. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu. dalam melaksanakan Pemungutan Retribusi Daerah.
10. Kinerja Tertentu. adalah pencapaian target penerimaan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara Triwulan.
11. Tunjangan yang melekat adalah tu.njangan yang melekat pada gaji, terdiri dari tu.njangan istri/ suami, tunjangan anak tunjangan jabatan struktu.ral/fungsional dan/atau tunjangan beras.
BAB II - INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dilaksanakan berdasarkan asas kepatu.tan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi obyektif Daerah.
BAB II - INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
Pasal 3

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran berkenaan.
BAB II - INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
Pasal 4

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) diberikan setiap triwulan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Bupati sebesar 7% (tujuh persen) dari total insentif atau paling tinggi 4 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
- b. Wakil Bupati sebesar 6% (enam persen) dari total insentif atau paling tinggi 3,5 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
- c. Sekretaris Daerah sebesar 5% (lima persen) dari total insentif atau paling tinggi 3 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
- d. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebesar 5% (lima persen)dari total insentif atau paling tinggi 2,5 kali Gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
- e. Sekretaris Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga sebesar 4% (empat persen) dari total insentif atau paling tinggi 2,1 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
- f. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga sebesar 9% untuk 3 (tiga) orang masing-masing sebesar 3% (tiga persen) dari total insentif atau paling tinggi 1,6 gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
- g. Staf Sekretariat Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga sebesar 14% (empat belas persen) dari total insentif atau paling tinggi 1 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
- h. Kepala Bidang Pariwisata 3% (tiga persen) dari total insentif atau paling tinggi 1, 7 kali gaji dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
5
- i. Kepala Seksi pada Bidang Kepariwisataan sebesar 6% (enam persen) untuk 3 (tiga) orang masing-masing sebesar 2% (dua persen) dari total insentif atau paling tinggi 1,6 gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
- J. Kepala Bidang Keolahragaan 3% (tiga persen) dari total insentif atau paling tinggi 1, 7 kali gaji dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
- k. Kepala Bidang Kebudayaan sebesar 3% (tiga persen) dari total insentif atau paling tinggi 1,7 (satu koma tujuh) kali gaji dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
- I. Kepala Bidang Kepemudaan sebesar 3% (tiga persen) dari total insentif atau paling tinggi 1,7 (satu koma tujuh) kali gaji dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
- m. Kepala UPTD Tempat Wisata sebesar 3% (tiga persen) dari total insentif dari retribusi penerimaan tempat wisata atau paling tinggi 1,9 (satu koma sembilan) kali gaji pokok dan tunjangan yag melekat setiap bulan;
- n. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Tempat Wisata sebesar 2% (dua persen) dari total insentif dari retribusi penerimaan tempat wisata atau paling tinggi 1,9 kali gaji pokok dan tunjangan yag melekat setiap bulan;
- o. Staf UPTD tempat wisata sebesar 27% (dua puluh persen) dari total insentif masing-masing 0,57% (nol koma lima puluh tujuh persen) atau paling tinggi 1, 1 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan.
- (2) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratu.ran Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Tu.ban.
Ditetapkan di Tu.ban pada tanggal 17 JuU 281'1
TUBAN,
H. FATHUL HUDA
Diundangkan di Tu.ban pada tanggal 17 cfal:1. 2117 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN,
BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2017 SERI C NOMOR 9
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat
:
- a. bahwa dalam rangka mengatasi kesulitan permodalan dan kelangsungan usaha Bank Umum, dipandang perlu menyertakan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Bank Umum;
- b. bahwa penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Bank Umum tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
Menetapkan :
- 2 -
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3503) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3782);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1998 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pemegang Saham Atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pada Perusahaan Perseroan Kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3758);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalasi Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3799);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA ACEH, BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA, BANK PEMBANGUNAN DAERAH BENGKULU, BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG, BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT, BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR, BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA, BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH, BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT, BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR, PT BANK LIPPO tbk, DAN PT BANK SEMBADA ARTANUGROHO DALAM RANGKA PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM
- 3 -
BAB I - PENYERTAAN MODAL
Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan modal ke dalam modal Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Aceh, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Pembangunan Daerah Lampung, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT Bank LIPPO tbk. dan PT Bank Sembada Artanugroho.
BAB I - PENYERTAAN MODAL
Pasal 2

- (1) Penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Nilai Penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada Bank Umum dan Bank Pembangunan Daerah di bawah ini adalah:
1. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Aceh, sebesar Rp. 80.945 juta;
2. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, sebesar Rp. 259.926 juta;
3. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, sebesar Rp. 6.303 juta;
4. Bank Pembangunan Daerah Lampung, sebesar Rp. 18.580 juta;
5. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, sebesar Rp.65.919 juta;
6. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, sebesar Rp.15.973 juta;
7. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, sebesar Rp.31.849 juta;
8. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, sebesar Rp.2.279 juta;
9. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, sebesar Rp.21.523 juta;
- 4 -
10. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, sebesar Rp.10.823 juta;
11. PT BANK LIPPO tbk., sebesar Rp.3.753.000 juta;
12. PT Bank Sembada Artanugroho, sebesar Rp. 18.461 juta.
BAB II
Pasal 3

Pelaksanaan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Terhadap penyertaan modal negara dalam suatu bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri Keuangan menetapkan:
- a. pelaksanaan dan tatacara penyertaan dan divestasi modal negara dalam bank tersebut;
- b. pelaksanaan hak - hak Pemerintah berdasarkan penyertaan modal negara pada bank tersebut.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditapkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd.
AKBAR TANDJUNG