Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TEBO
Berlaku: 6 TAHUN 2004
N/A
Preamble

Menimbang
Peraturan Daerah Kabupaten / Kata sesuai peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Palisi Pamong Praja Kabupaten Tebo;
2. Mengingat
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (embaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengar, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian {Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 );
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Palisi Pamong Praja ( Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3728 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262 );
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 );
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TEBO
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Tebo.
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo sebagai Badan Legislatif Daerah.
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo.
- g. Kantor adalah Kantor Satuan Palisi Pamong Praja.
- h. Kepala kantor adalah Kepala Kantor Satuan Palisi Pamong Praja.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya.
- j. Eselon adalah Tingkatan dalam jabatan Struktural.
BAB 11 - KEDUDUKAN , TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

Kantor Satuan Palisi Pamong Praja merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB 11 - KEDUDUKAN , TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

TUGAS
Bagian Kedua
Kantor Satuan Palisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas umum Pemerintah Daerah dibidang Ketentraman dan Ketertiban, Menegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dan mengikat.
Bagian Ketiga
FUNGSI
BAB 11 - KEDUDUKAN , TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kantor Satuan Palisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban.
- b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban msyarakat serta mengendalikan operasional penertiban , pengawasan dan pengamanan.
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengamanan kegiatan protokoler, penertiban tempatt hiburan dan rekreasi.
- d. Pembinaan dan penertiban penyalahgunaan sarana umum dan sosial
- e. Pembinaan ketentraman dan penertiban perizinan.
- f. Pembinaan dan pengerahan anggota Satuan Palisi Pamong Praja.
- g. Peningkatan kwalitas dan kwantitas anggota Satuan Palisi Pamong Praja.
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan aparat terkait.
- i. Penyelenggaraan kegiatan ketatalaksanaan, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan urusan rumah tangga kantor.
- j. Penyelenggara pengamanan aset-aset daerah.
- k. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari
- a. Kepala Kantor.
- b. Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Seksi Pengawasan dan Penyidikan.
- d. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas.
- e. Seksi Ketentraman dan Penertiban Perizinan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

Bagan Struktrur Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 7

- (1). Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2). Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Eselon IV yang berada dibawah Kepala Kantor dapat dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas Pelimpahan kewenangan oleh Bupati.
BAB V - ESELON DILINGKUNGAN KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 8

Eselon Jabatan Struktural Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :
- a. Kepala Kantor
: Eselon III.a
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi
: Eselon IV.a
TATA KERJA
BAB V - ESELON DILINGKUNGAN KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 9

Dalam menjalankan tugasnya Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsp-prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi dan simplikasi baik dilingkungan unit kerjanya maupun instansi terkait lainnya. " /
- (1) Kepala Kantor Satuan Palisi Pamong Praja bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas Sub Bagian dan Kepala Seksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.
Ditetapkan di\_Muara Je\_QQ\_\_ pada tanggal 12 Januari 2004
Diundangkan di Muara Tebo pada tanggal 16 Januari 2004
H KABUPATEN TEBO
H.DARKUTNI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2004 NOMOR 6
H. A. MADJID MU' AZ
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR
:
6 TAHUN 2004
TANGGAL
: 12 JANUARI 2004
LAMPI RAN