Unknown Unknown Nomor 0 Tahun 2023
Tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN BIMA
Berlaku: 69 Tahun 1958
N/A
Preamble

Mengingat
a
"
PERATURAN' B'UPATI SIMA NOMOR 0, TAHUN2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN BIMA
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATI BIMA,
a. Menimbang bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu diberikan uang rnakan;
- b. bahwa agar pemberian dan pembayaran uang makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pembayaran uang makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Petunjuk Teknis Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Bima;
1
1.
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ..
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
",,.,,,,,,,,.,,,
..
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4654);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik " Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 1,0, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara · ..,,,,~~!~~'~'J~lg~.iI!,~"Republik'Indonesia Nomor 4593);
~.,.,,,,,,,~,...,,,,;,~
- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 ten tang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655); 13. 4
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; ,
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.OS/2016 tentang Uang Makan bagi Aparatur Sipil Negara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima;
.\_
Menetapkan
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ;
20. Peraturan Bupati Bima Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
MEMUTUSKAN:
PERATURANBUPATI BIMA TENTANG PETUNJUK TEKNIS~ PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN BIMA.
BAB III - PENGALOKASIAN ANGGARAN
Pasal 7

Pembayaran Uang Makan dilaksanakan dengan memperhitungkan Pajak Penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.
Pasa18
- (1) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS Uang Makan kepada PAuntuk diterbitkan SPM-LSUang Makan dengan dilampiri:
- a. Daftar Perhitungan Uang Makan yang ditanda tangani oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian, Bendahara Pengeluaran dan PA.
- b. Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP PPh)
- (2) Daftar Perhitungan Uang Makan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.
Pasa19
PAmengajukan SPM-LS Uang Makan kepada Kepala BPPKADdalam rangkap 2 (dua) beserta Arsip Data Komputer dengan dilampiri:
- a. SSP PPh; darr/ atau
- b. Daftar nominatif untuk yang lebih dari 1 (satu) penerima.
- (1) Bendahara mengajukan SPP-LS untuk kekurangan pembayaran Uang Makan dengan dilampiri:
- a. Daftar Perhitungan Kekurangan Pembayaran Uang Makan yang ditandatangani oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian, Bendahara Pengeluaran dan PA;
- b. SSP PPh
- (2) Daftar Perhitungan Kekurangan Pernbayaran Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.
- PA mengajukan SPM-LS untuk kekurangan pembayaran Uang Makan kepada BPPKAD dalam rangkap 4 (empat) beserta Arsip Data Komputer dengan dilampiri:
- a. SSP PPh dan I atau
- b.' Daftar nominatif untuk lebih dari 1 (satu) penerima.
.
Terhadap SPM-LS yang diajukan ke BPPKAD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan pasal 11 diterbitkan SP2D dan dilampiri SSP yang sudah ditendatangani oleh Bendahara Pengeluaran (wajib pun gut) atas potongan pajak penghasilan
;,
Diundangkan di Sima pada tanggal ~ ean,,(If1:2-0(1
SBKR.m1'ARl8 DABRAH
KABUPATEN BIMA,
Dra. H~M. TAUI'IK HAK. M.81 NIP. 196312311987021049
BERITA DAERAH KABUPATEN BIMATAHUN 2017 NOMOR 17'
,
Pengujian SPP-LS, SPM-LS dan penerbitan SP2D pembayaran Uang Makan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai tata cara permbayaran dalam rangkt pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah., ..
Pasa114
..
- (1) Pimpinan SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Uang Makan.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - PENGALOKASIAN ANGGARAN
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.
Ditetapkan di: Sima . pada tanggal ~ J a f\()on J2. 0 '1