PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 9 Tahun 2015
Tentang No Description
Berlaku: 9 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERUYAN,
- a. bahwa dalam rangka mendapatkan kepastian hukum serta untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan Desa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
SALINAN
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 26 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2006 Nomor 27 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERUYAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Seruyan;
4. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten;
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
6. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Daerah adalah Kabupaten Seruyan;
8. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan;
10. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa;
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
19. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana yang besarannya minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
20. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten;
21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa;
23. Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat KPTPKD adalah Sekretaris Desa;
24. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
25. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
26. Kepala Urusan adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya;
27. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa;
28. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
29. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa;
30. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa;
31. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa;
32. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa dengan belanja desa;
33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
34. Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia;
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan;
37. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
38. Rencana Kerja Pemerintahan Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
24. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat desa;
25. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya yang disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh kepala desa selaku pejabat pengguna anggaran dan bendahara desa untuk mengajukan permintaan pembayaran;
26. Surat Pertanggungjawaban, yang selanjutnya disingkat SPJ adalah dokumen yang dikeluarkan atas pekerjaan atau kegiatan yang telah dilakukan, yang dipergunakan sebagai bukti pertanggungjawaban telah dilaksanakannya pekerjaan atau kegiatan tersebut.
27. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT, yang merupakan lembaga kemasyarakatan desa yang berfungsi sebagai pelaksana kewilayahan dalam pemerintahan desa;
28. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW, yang merupakan lembaga kemasyarakatan desa yang berfungsi sebagai pelaksana kewilayahan membawahi beberapa RT dalam pemerintahan desa.
BAB II - ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 3

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan;
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. menetapkan PTPKD;
- c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 4

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa,terdiri dari :
- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Seksi; dan
- c. Bendahara.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa;
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
- e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 6

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya;
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 7

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan yang memenuhi syarat sebagai bendahara desa ;
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa dapat memberikan honorarium kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (KPTPKD), Kepala Seksi (Kasi) dan bendahara Desa selaku Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- (2) Besarnya honorarium sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Untuk nilai pagu dana APBDesa sampai dengan Rp. 100.000.000,- ( Seratus Juta Rupiah)
- 1) Honorarium PKPKD/Kepala Desa sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan.
- 2) Honorarium KPTPKD/Sekretaris Desa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per bulan
- 3) Honorarium PTPKD/Kepala Seksi sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per bulan.
- 4) Honorarium PTPKD/Bendahara Desa sebesar Rp. 340.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) per bulan.
- b. Untuk nilai pagu dana APBDesa diatas Rp. 100.000.000,(Seratus Juta Rupiah) sampai Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
- 1) Honorarium PKPKD/Kepala Desa sebesar Rp. 610.000,- (Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) per bulan.
- 2) Honorarium KPTPKD/Sekretaris Desa sebesar Rp. 250.000,(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan.
- 3) Honorarium PTPKD/Kepala Seksi sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah per bulan.
- 4) Honorarium PTPKD/Bendahara Desa sebesar Rp. 420.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) per bulan.
- c. Untuk nilai pagu dana APBDesa diatas Rp. 250.000.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sampai Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah):
- 1) Honorarium PKPKD/Kepala Desa sebesar Rp. 720.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) per bulan.
- 2) Honorarium KPTKD/Sekretaris Desa sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per bulan.
- 3) Honorarium PTPKD/Kepala Seksi sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) per bulan.
- 4) Honorarium PTPKD/Bendahara Desa sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan.
- d. Untuk nilai pagu dana APBDesa diatas Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah):
- 1) Honorarium PKPKD/Kepala Desa sebesar Rp. 830.000,(Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) per bulan.
- 2) Honorarium KPTKD/Sekretaris Desa sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan.
- 3) Honorarium PTPKD/Kepala Seksi sebesar Rp. 650.000,(Enamn Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan.
- 4) Honorarium PTPKD/Bendahara Desa sebesar Rp. 570.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan
- e. Untuk nilai pagu dana APBDesa diatas Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar):
- 1) Honorarium PKPKD/Kepala Desa sebesar Rp. 970.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) per bulan
- 2) Honorarium KPTKD/Sekretaris Desa sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) per bulan
- 3) Honorarium PTPKD/Kepala Seksi sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan
- 4) Honorarium PTPKD/Bendahara Desa sebesar Rp.670.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) per bulan.
APBDesa
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 9

- (1) APBDesa,terdiri atas :
- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa; dan
- c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis;
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis;
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
BAB IV - Bagian Kesatu Pendapatan
Pasal 10

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa;
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok :
- a. Pendapatan Asli Desa (PA Desa);
- b. Transfer; dan
- c. Pendapatan Lain-Lain.
- (3) Kelompok PA Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis :
- a. Hasil usaha;
- b. Hasil aset;
- c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli desa.
- (4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil BUMDes, tanah kas desa;
- (5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi;
- (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang;
- (7) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan desa.
BAB IV - Bagian Kesatu Pendapatan
Pasal 11

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis :
- a. Dana Desa;
- b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
- c. Alokasi Dana Desa (ADD);
- d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
- e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
- (2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus;
- (3) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis :
- a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
- b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
BAB IV - Bagian Kesatu Pendapatan
Pasal 12

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ke tiga;
- (2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.
Bagian Kedua Belanja Desa
BAB IV - Bagian Kesatu Pendapatan
Pasal 13

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa;
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa;
- (3) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan :
- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk operasional Pemerintahan Desa.
- (4) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
BAB IV - Bagian Kesatu Pendapatan
Pasal 14

- (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), terdiri atas kelompok :
- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Belanja Tak Terduga.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa;
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
- a. Pegawai;
- b. Barang dan Jasa; dan
- c. Modal.
BAB IV - Bagian Kesatu Pendapatan
Pasal 15

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD;
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan;
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
BAB IV - Bagian Kesatu Pendapatan
Pasal 16

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan;
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. alat tulis kantor;
- b. benda pos;
- c. bahan/material;
- d. pemeliharaan;
- e. cetak/penggandaan;
- f. sewa kantor desa;
- g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
- h. makanan dan minuman rapat;
- i. pakaian dinas dan atributnya;
- j. perjalanan dinas;
- k. upah kerja;
- l. honorarium narasumber/ ahli;
- m. operasional Pemerintah Desa;
- n. operasional BPD;
- o. insentif Rukun Tetangga / Rukun Warga; dan
- p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga/ Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/ RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa;
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
BAB IV - Bagian Kesatu Pendapatan
Pasal 17

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
BAB IV - Bagian Kesatu Pendapatan
Pasal 18

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya;
- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak;
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana;
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah;
- (5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/walikota;
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
BAB IV - Bagian Kesatu Pendapatan
Pasal 19

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok :
- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup :
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan;
- (5) SilPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan;
- (7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
BAB IV - Bagian Kesatu Pendapatan
Pasal 20

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa;
- (4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
- a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- d. sumber dana cadangan; dan
- e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri;
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 21

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa;
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa;
- (3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama;
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat minggu ke empat bulan Oktober tahun berjalan.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 22

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- (2) Evaluasi terhadap Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Seruyan dan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Seruyan serta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan.
- (3) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- (4) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya;
- (4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 23

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati;
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
- (3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 24

- (1) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat;
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana ayat (1), Camat bekoordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Seruyan dan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Seruyan serta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan.
- (3) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- (4) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya;
- (5) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
- (6) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Pelaksanaan
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 25

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa;
- (2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan;
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 26

- (1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa;
- (2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa;
- (3) Jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih dari Rp. 10.000.000,(Sepuluh Juta Rupiah);
- (4) Ketentuan jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku bagi desa-desa yang ada dan dekat dengan layanan perbankan;
- (5) Yang dimaksud dekat dengan layanan perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu jarak tempuh dari desa ke layanan perbankan terdekat dan/atau yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tidak lebih dari 2 (dua) jam dengan menggunakan kendaraan darat maupun kendaraan air.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 27

- (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa;
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa;
- (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 28

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya;
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa;
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 29

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa;
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 30

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) terdiri atas :
- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 31

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Sekretaris Desa berkewajiban untuk :
- a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan
- d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran;
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 32

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 33

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan Peraturan Bupati Seruyan tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 34

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi :
- a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
- b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
- d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
- e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- (3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 35

- (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke Desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa;
- (2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.
Bagian Ketiga Penatausahaan
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 36

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa;
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilakukan bendahara dengan cara melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban;
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 37

- (1) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), menggunakan :
- a. buku kas umum;
- b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. buku Bank.
- (2) Penandatanganan pada kwitansi NCR diatur sebagai berikut :
- a. Pengeluaran dengan jumlah nominal di bawah Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu) ditandatangani tanpa menggunakan materai;
- b. Pengeluaran dengan jumlah nominal Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditandatangani di atas materai Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- c. Pengeluaran dengan jumlah nominal di atas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- (3) Pembayaran Honororium dilengkapi dengan lampiran :
Surat keputusan
Kepala
Desa tentang
pengangkatan ke dalam suatu jabatan;
- b. Daftar tanda terima honorarium.
- (4) Pembayaran Bantuan Sosial/bantuan keuangan dilengkapi dengan lampiran :
- a. Surat Keputusan Pembentukan dan susunan pengurus organisasi atau kepanitian dari pejabat yang berwenang;
- b. Proposal kegiatan yang dilengkapi dengan rincian penggunaan dana dan telah mendapat persetujuan dari kepala desa;
- c. Laporan pertanggungjawaban dari organisasi atau kepanitiaan pengguna dana yang disertai dengan bukti dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Kwitansi NCR yang ditandatangani masingmasing oleh penerima dana (ditandatangani di atas materai), bendahara desa dan kepala desa;
- e. Dokumentasi kegiatan.
- (5) Pembayaran perjalanan dinas dilengkapi dengan lampiran :
- a. Surat Perintah Tugas dari pejabat yang berwenang;
- b. Surat Perintah Perjalanan Dinas dari pejabat yang berwenang;
- c. Laporan perjalanan dinas yang dibuat oleh perangkat desa yang melaksanakan perjalanan dinas;
- d. Surat/undangan/telex dari instansi tertentu (jika maksud perjalanan untuk menghadiri kegiatan tertentu);
- e. Tiket Perjalanan;
- f. Kwitansi NCR yang ditandatangani masingmasing oleh penerima dana, bendahara desa dan kepala desa.
Bagian Keempat Pelaporan
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 38

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa:
- a. laporan semester pertama; dan
- b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa;
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan;
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
Bagian Kelima Pertanggungjawaban
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 39

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran;
- (2) Salinan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud Ayat (1) masing-masing disampaikan kepada:
- a. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Camat.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- (4) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (5) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri :
- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
- c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 40

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 41

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat;
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 42

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui camat;
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 43

- (1) Pemerintah Kabupaten akan melakukan pembinaan pengelolaan keuangan Desa;
- (2) Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana ayat (1) dilakukan secara berjenjang;
- (3) Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Melalui Tim Pembina Tingkat Kabupaten berdasarkan Surat Keputusan Bupati.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 44

Pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 43 Ayat (1) dilakukan dengan :
1. Memberikan pedoman dan bimbingan pengelolaan keuangan Desa;
2. Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDesa;
3. Melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang pengelolaan keuangan Desa;
4. Membantu Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan/ orientasi kepada Pemerintah Desa;
5. Memberikan bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan administrasi keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, Pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
6. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;
7. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa;
8. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan Desa bersama dengan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan;
9. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikannya kepada aparat pengawas fungsional;
10. Memberikan laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa kepada Bupati.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 45

- (1) Bupati dapat mendelegasikan tugas pembinaan pengelolaan keuangan desa kepada Camat;
- (2) Pembinaan pengelolaan keuangan desa oleh Camat dilakukan melalui Tim Pendamping Tingkat Kecamatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati;
- (3) Pembinaan oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud Ayat (2) meliputi :
- a. Bimbingan Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. Pelatihan tentang pengelolaan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDesa;
- c. Bimbingan pengelolaan dan pendayagunaan aset desa;
Bagian Kedua Pengawasan
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 46

- (1) Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan desa dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Inspektorat Kabupaten dan lembaga pengawasan/pemeriksaan yang berwenang yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
- (2) Seluruh kegiatan pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa;
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
- (4) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
BAB VII - SANKSI
Pasal 47

- (1) Dalam hal terdapat Silpa Dana Desa secara tidak wajar, Bupati memberikan sanksi administrasi kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Dana Desa sebesar SILPA.
- (2) Silpa Dana Desa secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena :
- a. Penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan; atau
- b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 48

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 29 ayat (1) dan (3), Pasal 30 huruf a dan huruf b, Pasal 38 dan Pasal 39 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.
Ditetapkan di Kuala Pembuang pada tanggal 14 April 2015
BUPATI SERUYAN,
SUDARSONO
Diundangkan di Kuala Pembuang pada tanggal 15 April 2015
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN,
SYAMSURIJAL
BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2015 NOMOR 9
N/A
Preamble

Menimbang
: bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Pembidangan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Staf Ahli Walikota;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEDUDUKAN, PEMBIDANGAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA STAF AHLI WALIKOTA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Staf Ahli Walikota adalah Staf Ahli Walikota Malang.
BAB II - KEDUDUKAN STAF AHLI
Pasal 2

Staf Ahli Walikota merupakan unsur pembantu Walikota dalam memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis pemeritahan daerah sesuai bidang tugasnya yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
BAB III - PEMBIDANGAN STAF AHLI
Pasal 3

Staf Ahli Walikota terdiri dari:
- a. Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi dan Keuangan;
- b. Staf Ahli Walikota Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik; dan
- c. Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat dan Sumberdaya Manusia.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI
Pasal 4

Staf Ahli Walikota mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya.
Bagian Kesatu Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi dan Keuangan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI
Pasal 5

Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi dan Keuangan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkajian/penelaahan dan pertimbangan kepada Walikota untuk pengambilan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. menjadi koordinator kegiatan dalam pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah daerah;
- c. menjadi anggota unsur pengarah dalam tim pelaksana kegiatan;
- d. mendampingi dan/atau menjadi utusan mewakili Walikota dalam menghadiri forum-forum, seminar, rapat-rapat ditingkat lokal, regional nasional maupun internasional;
- e. mendampingi dan/atau mewakili Walikota dalam membuka acara-acara kedinasan atau non kedinasan; dan
- f. melakukan koreksi materi dan substansi pada setiap naskah pidato Walikota sesuai tugas jabatannya.
Bagian Kedua Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI
Pasal 6

Staf Ahli Walikota Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkajian/penelaahan dan pertimbangan kepada Walikota untuk pengambilan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum, pemerintahan dan politik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. menjadi koordinator kegiatan dalam pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah daerah;
- c. menjadi anggota unsur pengarah dalam tim pelaksana kegiatan;
- d. mendampingi dan atau menjadi utusan mewakili Walikota dalam menghadiri forum-forum, seminar, rapat-rapat ditingkat lokal, regional nasional maupun internasional;
- e. mendampingi dan atau mewakili Walikota dalam membuka acara-acara kedinasan atau non kedinasan; dan
- f. melakukan koreksi materi dan substansi pada setiap naskah pidato Walikota sesuai tugas jabatannya.
Bagian Ketiga Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat dan Sumberdaya Manusia
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI
Pasal 7

Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat dan Sumberdaya Manusia untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkajian/penelaahan dan pertimbangan kepada Walikota untuk pengambilan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan,
kesejahteraan rakyat dan sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. menjadi koordinator kegiatan dalam pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah daerah;
- c. menjadi anggota unsur pengarah dalam tim pelaksana kegiatan;
- d. mendampingi dan atau menjadi utusan mewakili Walikota dalam menghadiri forum-forum, seminar, rapat-rapat ditingkat lokal, regional nasional maupun internasional;
- e. mendampingi dan atau mewakili Walikota dalam membuka acara-acara kedinasan atau non kedinasan; dan
- f. melakukan koreksi materi dan substansi pada setiap naskah pidato Walikota sesuai tugas jabatannya.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 8

Staf Ahli Walikota dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 9

- (1) Staf Ahli Walikota dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan Sekretaris Daerah dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Hubungan kerja Staf Ahli Walikota dengan Perangkat Daerah bersifat konsultatif dan koordinatif.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 10

Guna menunjang tugasnya, Staf Ahli Walikota dapat melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas, koordinasi, monitoring dan evaluasi dengan diberikan dukungan anggaran kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 11

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Staf Ahli Walikota didukung beberapa staf pelaksana untuk membantu operasional kerja yang diadministrasikan melalui Sub Bagian Tata Usaha pada Bagian Umum Sekretariat Daerah.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.
Ditetapkan di Malang pada tanggal 14 - 12 - 2016
WALIKOTA MALANG, ttd.
MOCH. ANTON
Diundangkan di Malang pada tanggal 14 - 12 - 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd.
IDRUS
BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 50
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
TABRANI, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19650302 199003 1 019