PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 7 Tahun 2015
Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
Berlaku: 7 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat :
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Menetapkan :
4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 7 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintahan Penggantian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 124, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5667);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional.
4. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
8. Badan Permusyarawatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Institusi Pengelola ADD adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi ditingkat Kabupaten, Pendamping ditingkat Kecamatan dan Pelaksana di Tingkat Desa.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Belanja Desa adalah semua kewajiban yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan.
13. Pendapatan Desa adalah semua hak desa yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan.
15. Sumber Pendapatan Desa adalah semua pendapatan asli desa, pendapatan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten serta lain-lain pendapatan yang sah.
17. Kepala Bagian Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat Kabag Pemdes adalah Kepala Bagian Pemerintahan Desa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
16. Bagian Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat Bagian Pemdes adalah Bagian Pemerintahan Desa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
18. Pembinaan adalah memberikan pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervise, monitoring.
20. Pengawasan khusus adalah mengevaluasi penggunaan alokasi dana desa minimal 1 (satu) kali dalam setahun dan dapat dilakukan lebih satu kali apabila sewaktu-waktu diperlukan.
19. Pengawasan Umum adalah mengevaluasi administrasi pelaksanaan pemerintah desa.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud
Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan
Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :
2. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
1. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
3. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
5. meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
4. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
6. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
7. meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
9. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
8. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakaat;
10. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa ( BUMDesa).
BAB III - PENGALOKASIAN ADD
Pasal 4

Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut :
2. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (Lima Puluh Persen).
1. ADD yang berjumlah kurang dari 500.000.000,(Lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (Enam Puluh Persen).
3. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,(Tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,(Sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40%(Empat Puluh Persen).
4. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (Tiga Puluh Persen).
BAB III - PENGALOKASIAN ADD
Pasal 5

Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
BAB III - PENGALOKASIAN ADD
Pasal 6

Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap untuk:
- b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (Tujuh Puluh Persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa;
- a. Kepala Desa;
- c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (Lima Puluh Persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
BAB III - PENGALOKASIAN ADD
Pasal 7

Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
BAB III - PENGALOKASIAN ADD
Pasal 8

Selain menetapkan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Bupati juga menetapkan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas, Biaya Rapat, Biaya Alat Tulis Kantor, Biaya Foto Copy, Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Dua, Biaya Pemeliharaan Kantor Desa,Operasional PKK, Bantuan Keuangan BPD dan Insentif Ketua Rukun Tetangga (RT).
BAB III - PENGALOKASIAN ADD
Pasal 9

Pembagian Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat.
BAB IV - BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri atas komponen sebagai berikut : a. uang harian; dan b. uang transport.
- (2) Uang harian dan uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibayar secara lumpsum.
- (3) Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan :
- b. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD); dan
- a. Surat Perintah Tugas (SPT);
- c. Rincian Biaya Perjalanan Dinas.
BAB V - TIM FASILITASI, TIM PENDAMPING
Pasal 11

Tim Fasilitasi
- (1) Di tingkat Kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- (2) Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) diketuai oleh Asisten yang membidangi pemerintahan, yang keanggotaanya terdiri dari unsur keuangan, perencanaan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan desa, Hukum, dan Instansi yang terkait.
- a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi mengenai ADD dan Dana Desa;
- c. melakukan fasilitasi penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan/ atau pihak lain;
- b. menyusun besaran ADD;
- d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evalusi kegiatan ADD; dan
- e. memberikan laporan kepada Bupati.
BAB V - TIM FASILITASI, TIM PENDAMPING
Pasal 12

Tim Pendamping
- (1) Ditingkat Kecamatan dibentuk Pendamping yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- a. melakukan verifikasi kelayakan permohonan penyaluran ADD dan Dana Desa;
- (2) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :
- b. melakukan pembinaan dalam perencanaan dan pelaksanaan ADD dan Dana Desa;
- d. melkukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi; dan
- c. melakukan pembinaaan administrasi keuangan desa;
- e. memberikan laporan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
BAB V - TIM FASILITASI, TIM PENDAMPING
Pasal 13

Tim Pelaksana
- (1) Kepala Desa dapat membentuk Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola pada tiap kegiatan penyelenggaan pemerintahan desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Tim Pelaksana tingkat Desa memiliki tugas sebagai berikut :
- (3) Tim Pelaksana tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah desa (3 s/d 6 Orang).
- a. menyusun perencanaan penggunaan ADD;
- c. membuat daftar usulan rencana kegiatan, jadwal rencana pencairan dana dan melakukan pertanggungjawaban administrasi keuangan; dan
- b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa untuk dimusyawarahkan bersama BPD dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- d. melaporkan perkembangan penggunaan ADD secara periodik setiap bulan kepada Bupati CQ. Kabag Pemdes melalui Camat.
BAB VI - MEKANISME PERENCANAAN, PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 14

Perencanaan ADD
- (1) Penyediaan dana untuk ADD beserta fasilitasinya dianggarkan melalui Sekretariat Daerah Kabupten Tanjung Jabung Barat dalam APBD setiap tahunnya.
- (3) Pengelolaan dan penggunaan dana ADD dimusyawarahkan pemerintah desa bersama BPD dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Penyaluran dana ADD melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Kuala Tungkal.
- (4) Pengajuan ADD dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa apabila sudah ditampung dalam APBDesa.
- (6) Nomor Rekening sebagaimana dimaksud angka 2, tidak dibenarkan untuk atas nama pribadi (meskipun Kepala Desa).
- (5) Setiap Desa harus menyerahkan Nomor Rekening atas Nama Pemerintah Desa dan Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Pemegang Kas Desa atau yang disebut nama lain Bendaharawan Desa kepada Bagian Pemdes Setda Kab.Tanjab Barat.
- (7) Pencairan ADD dilakukan dengan mentransfer langsung dari Kas Daerah ke rekening Bendaharawan Desa.
- (9) Guna kepentingan pengawasan, maka semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya ADD dicatat dan dibukukan serta dilengkapi dengan bukti dokumen pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (seperti kwitansi, faktur, Daftar Tanda Terima dll).
- (8) Setiap Bendaharawan Desa harus memiliki NPWP
- (10) Setiap pengelolaan keuangan ADD di pegang dan dikelola oleh Bendaharawan Desa.
BAB VI - MEKANISME PERENCANAAN, PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 15

Penyaluran ADD
- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui 5 (lima) tahapan, yaitu:
- b. Sebelum pengajuan surat permohonan dimaksud Kepala Desa memerintahkan Bendaharawan Desa untuk membuka rekening Bendaharawan Desa di PT.Bank Jambi Cabang Kuala Tungkal dengan melampirkan persyaratan dan prosedur yang berlaku;
- a. Kepala Desa melalui Bendaharawan Desa diketahui Kepala Desa mengajukan Permohonan Permintaan Pembayaran kepada Bupati CQ. Kabag Pemdes Setda melalui Camat;
- c. Camat membuat rekomendasi pengajuan permohonan kepada Bupati CQ. Kabag Pemdes Setda Kab. Tanjab Barat terhadap permintaan ADD dari semua desa;
- d. Berdasarkan rekomendasi Camat, selanjutnya Kabag Pemdes Setda Kab. Tanjab Barat membuat rekomendasi Bupati untuk pencairan dana masing-masing desa kepada Pimpinan PT. Bank Jambi Cabang Kuala Tungkal sebagai syarat bagi desa dalam pencairan ADD; dan
6. (2). Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Bank Jambi Cabang Kuala Tungkal.
- e. Kabag Pemdes akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung ke rekening Bendaharawan Desa atas nama pemilik Bendaharawan Desa Desa yang bersangkutan setelah memenuhi aturan persyaratan di PT. Bank Jambi Cabang Kuala Tungkal.
BAB VI - MEKANISME PERENCANAAN, PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 16

Pencairan ADD
- (1) Pencairan Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut :
1. Kepala Desa dan Bendaharawan Desa mengajukan Permohonan Pencairan ADD kepada Bupati Tanjab Barat Cq. Kabag Pemdes melalui Camat;
- a. tahap pertama (Triwulan I) terdiri dari:
2. Membawa surat rekomendasi dari Camat yang ditujukan kepada Bupati Tanjab Barat CQ. Kabag Pemdes Setda Kab. Tanjab Barat mengajukan permintaan pencairan ADD tahap I dilampiri Daftar Usulan Dana Alokasi Desa selama 1 (satu) tahun pada Tahap I;
4. Melampirkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendaharawan Desa;
3. Foto copy nomor rekening Bendaharawan Desa;
5. Bendaharawan Desa menandatangani kwitansi dinas yang sudah disiapkan oleh Pembantu Pemegang Kas di Bagian Pemdes Setda Kab. Tanjab Barat; dan
- b. tahap kedua (Triwulan II) terdiri dari :
6. Point 1 s/d 5 dibuat sebagai bukti pertanggungjawaban Administrasi Keuangan.
1. Kades dan Bendaharawan Desa mengajukan Permohonan Pencairan ADD kepada Bupati Tanjab Barat Cq. Kabag Pemdes melalui Camat;
3. Membawa surat rekomendasi dari Camat yang ditujukan kepada Bupati Tanjab Barat CQ. Kabag Pemdes Setda Kab. Tanjab Barat;
2. Menyerahkan Dokumen SPJ serta bukti - bukti pengeluaran yang telah diverifikasi oleh Tim ADD Kecamatan untuk selanjutnya diteruskan ke Kabag Pemdes;
4. Bendaharawan Desa menandatangani kwitansi dinas yang sudah disiapkan oleh Pembantu Pemegang Kas di Bagian Pemdes Setda Kab. Tanjung Jabung Barat; dan
- (2) Apabila persyaratan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi/tidak dilengkapi, maka rekomendasi pencairan ADD tidak diberikan.
5. Membuat laporan realisasi penggunaan dana ADD tahap I.
- (3) Proses kegiatan pengadministrasian ADD di tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Kasi PMD Kecamatan berkoordinasi dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan.
BAB VI - MEKANISME PERENCANAAN, PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 17

Pertanggungjawaban ADD
- (1) Penggunaan ADD terintegrasi dalam APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabanya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wujud dari laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBDesa sehingga pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa juga merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun pada setiap akhir tahun anggaran dalam musyawarah BPD, atau selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran.
BAB VII - PENGGUNAAN ADD
Pasal 18

- (1) Alokasi Dana Desa digunakan untuk :
- b. penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan ke masyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, secara proporsional sesuai dengan perolehan ADD; dan
- (2) Dalam penghitungan sebagimana dimaksud pada ayat(1) berlaku pembulatan.
- (4) Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencanan Kerja Pembangunan Desa.
- (3) Dana Desa diperioritaskan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
BAB VIII - PENGELOLAAN
Pasal 19

- (1) ADD merupakan bagian dari sumber pendapatan desa.
- (3) Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan ADD.
- (2) Besaran ADD dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
BAB VIII - PENGELOLAAN
Pasal 20

- (1) Setiap Pengeluaran atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
BAB VIII - PENGELOLAAN
Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pengelolaan ADD menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- (2) Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dicatat dalam Buku Kas Umum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undang, secara teknis dilakukan oleh Bendahara Desa.
BAB IX - PELAPORAN
Pasal 22

- (1) Laporan kemajuan realisasi penggunaan keuangan Alokasi Dana Desa dibuat oleh Bendaharawan Desa.
- (2) Guna kepentingan pengawasan, maka semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya ADD dicatat dan dibukukan dalam buku kas umum penerimaan/pengeluaran oleh bendaharwan desa dilengkapi dengan bukti dokumen pertanggungjawabannya (seperti kwitansi, faktur, daftar tanda terima dll).
- (4) Apabila laporan SPJ dari Desa tidak lengkap maka sebelum sampai ke Kabupaten Camat berhak mengembalikan ke desa untuk dilengkapi.
- (3) Laporan realisasi penggunaan ADD dari desa disampaikan kepada Bupati Cq. Kabag Pemdes Setda Kab. Tanjab Barat melalui camat dilengkapi dokumen SPJ, selanjutnya Camat menyampaikan rekap laporan tersebut (dengan lampiran laporan realisasi dari desa dan bukti dokumen SPJ-nya) kepada Kabag Pemdes Setda Kab. Tanjab Barat.
- (5) Laporan realisasi penggunanaan ADD disampaikan tiap tiga bulan setelah pencairan dana.
BAB IX - PELAPORAN
Pasal 23

- (1) Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD. Adapun jenis pelaporan meliputi :
2. Laporan ini memuat tentang uraian penggunaan secara rinci dan besaran anggaran yang diterima dan dipergunakan serta berapa realisasinya, dan dilaporkan setiap tiga bulan paling lambat pada tanggal 10; dan
- a. Laporan realisasi penggunaan ADD.
- b. Laporan Akhir Pelaksanaan penggunaan ADD Laporan akhir pelaksanaan dari penggunaan alokasi dana desa dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan hasil akhir penggunaan
- (2) Susunan laporan akhir pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa sebagai berikut:
6. ADD yang dibuat setiap akhir tahun.
- a. Pendahuluan;
- c. Pelaksaaan penggunaan alokasi dana desa;
- b. Program kerja di bidang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa;
- d. Permasalahan yang dihadapi dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut;
- f. Penutup.
- e. Lain-lain; dan
- (3) Penyampaian laporan akhir pelaksanaan ADD dilaksanakan secara hierarki yaitu dari Kades/Tim Pelaksana tingkat desa kepada Camat/Tim Pendamping tingkat Kecamatan secara bertahap. Selanjutnya Tim Pendamping tingkat Kecamatan membuat laporan / rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya dan melaporkan kepada Bupati Cq. Tim Fasilitasi ADD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
BAB X - MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN ADD
Pasal 24

- (1) Mekanisme pertanggungjawaban penggunaan ADD meliputi :
- b. Kwitansi Pengeluaran;
- a. Buku Kas Umum (BKU);
- c. Bukti Pembayaran Uang selain kwitansi dinas juga melampirkan :
2. Belanja ATK melampirkan kwitansi pendukung, bukti faktur belanja dari toko yang dicap dan ditanda tangani;
1. SPPD melampirkan SPT, SPPD yang dicap ditanda tangani ditempat yang dituju, dan membuat raming serta membuat Laporan Perjalanan Dinas;
3. Belanja foto copy melampirkan kwitansi pendukung, bukti faktur belanja dari toko yang dicap dan ditanda tangani;
4. Belanja pemeliharaan melampirkan kwitansi pendukung dan faktur dari toko dan kwitansi upah kerja apabila menggunakan jasa pihak umum;
6. Honorarium melampirkan tanda terima honor dari yang berhak menerimanya; dan
5. Belanja makanan dan minuman rapat melampirkan kwitansi, faktur dari rumah makan yang dicap dan ditanda tangani serta menyertakan daftar peserta yang hadir pada rapat tersebut;
7. Memungut dan menyetorkan pajak, apabila dalam penggunaan belanja ADD terkena pajak.
- (2) Surat Pertanggung Jawaban dibuat rangkap 3 (tiga), disampaikan kepada Bagian Pemdes, Kecamatan dan Desa yang bersangkutan.
- (3) Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ ADD) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sesuai dengan Pakta Integritas yang telah ditandatangani diatas materai oleh Kepala Desa.
BAB XI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 25

- (1) Kepala Desa melaksanakan pemeriksaan terhadap administrasi keuangan desa yang dilakukan oleh Bendaharawan Desa setiap 3 (tiga) bulan sekali yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Tim Pendamping/Camat melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penggunaan ADD di desa masing-masing.
- (2) Tim Fasilitasi/Pemdes melakukan pembinaan dan monitoring kegiatan, sedangkan pengawasan penyalahgunaan ADD dilakukan oleh Dinas/Instansi terkait yang berwenang.
BAB XI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26

Ketentuan mengenai Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas, Biaya Rapat, Biaya Alat Tulis Kantor, Biaya Foto Copy, Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Dua, Biaya Pemeliharaan Kantor Desa, Operasional PKK, Bantuan Keuangan BPD dan Insentif Ketua Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Komponen Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), Surat Permohonan Pencairan ADD, Rekomendasi Camat dan Daftar Usulan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, Realisasi Penggunaan ADD dan Rekapitulasi Laporan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), Laporan Akhir ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), Mekanisme Pertanggungjawaban ADD, Kwitansi Pengeluaran ADD dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 1 huruf a dan huruf b dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB XII - PENUTUP
Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Diundangkan di Kuala Tungkal pada tanggal 27 April 2015
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT ttd FIRDAUS KHATAB
BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 7
BAB XII - PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Ditetapkan di Kuala Tungkal. pada tanggal 27 April 2015
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
USMAN ERMULAN
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
1. Format Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
| No | Penghasilan Tetap | Jumlah |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. | Kepala Desa Sekretaris Desa Non PNS Kepala Urusan Pamong Tani Pamong Keamanan Kepala Dusun Ketua BPD Wakil Ketua BPD Sekretaris BPD Anggota BPD Kepala Urusan Tata Usaha BPD Kepala Urusan Keuangan BPD | Rp. 1.800.000,-/bulan Rp. 1.260.000,-/bulan Rp. 900.000,-/bulan Rp. 900.000,-/bulan Rp. 900.000,-/bulan Rp. 900.000,-/bulan Rp. 600.000,-/bulan Rp. 500.000,-/bulan Rp. 450.000,-/bulan Rp. 400.000,-/bulan Rp. 200.000,-/bulan Rp. 200.000,-/bulan |
2. Format Biaya Makan Minum Rapat, Biaya Alat Tulis Kantor, Biaya Foto copy, Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Dua, Biaya Pemeliharaan Kantor Desa, Operasional PKK, Bantuan Keuangan BPD dan Insentif Ketua Rukun Tetangga (RT).
| NO | URAIAN | MAKSIMUM BIAYA | MAKSIMUM BIAYA |
|------|---------------------------------------------|------------------|-------------------|
| A. | Biaya Makan Minum Rapat | Rp | 1.000.000,-/tahun |
| B. | Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) | Rp. | 1.600.000,-/tahun |
| C. | Biaya Foto Copy | Rp. | 1.200.000,-/tahun |
| D. | Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Dua | Rp. | 800.000,-/tahun |
| E. | Biaya Pemeliharaan Kantor Desa | Rp. | 1.000.000,-/tahun |
| F. | Operasional PKK | Rp. | 3.000.000,-/tahun |
| G. | Bantuan Keuangan BPD | Rp. | 1.000.000,-/tahun |
| H | Insentif Ketua Rukun Tetangga (RT) | Rp. | 400.000,-/bulan |
3. Format Komponen Perjalanan Dinas
3.1. Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas
STANDARISASI BIAYA PERJALANAN DINAS PADA PEMERINTAHAN DESA
| NO | URAIAN | TRANSPORTASI (PP) | UANG SAKU |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. | Biaya Perjalanan Dinas - Dalam Daerah (dalam Kecamatan) 1. Kec. Batang Asam 2. Kec. Tungkal Ulu 3. Kec. Renah Mendaluh 4. Kec. Merlung 5. Kec. Muara Papalik 6. Kec. Tebing Tinggi 7. Kec. Pengabuan 8. Kec. Senyerang 9. Kec. Betara 10. Kec. Seberang Kota 11. Kec. Bram Itam 12. Kec. Kuala Betara 13. Kec. Tungkal Ilir - Luar Daerah (ke-Kabupaten) 1. Kec. Batang Asam 2. Kec. Tungkal Ulu 3. Kec. Renah Mendaluh 4. Kec. Merlung 5. Kec. Muara Papalik 6. Kec. Tebing Tinggi 7. Kec. Pengabuan 8. Kec. Senyerang 9. Kec. Betara 10.Kec. Seberang Kota 11.Kec. Bram Itam 12.Kec. Kuala Betara 13.Kec. Tungkal Ilir - Luar Daerah (ke-Provinsi) | Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 80.000,- Rp. 80.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 20.000,- Rp. 150.000,- | 30.000,-/hari 30.000,-/hari 30.000,-/hari 30.000,-/hari 30.000,-/hari 30.000,-/hari 30.000,-/hari 30.000,-/hari 30.000,-/hari 30.000,-/hari 30.000,-/hari 30.000,-/hari 30.000,-/hari 100.000,-/hari 100.000,-/hari 100.000,-/hari 100.000,-/hari 100.000,-/hari 100.000,-/hari 100.000,-/hari 100.000,-/hari 100.000,-/hari 100.000,-/hari 100.000,-/hari 100.000,-/hari 30.000,-/hari 100.000,-/hari |
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT KECAMATAN ....
DESA....
Alamat : ________________ Kode Pos....
SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR :094/ /SPT/2015
Dasar
- Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
MEMERINTAHKAN
Kepada
:
1. Nama : Pangkat/Gol : NIP : Jabatan :
2. Dan Seterusnya....
Untuk
: 1. ......
2. Tugas tersebut dilaksanakan tanggal ... s.d ... .....20.....
Dikeluarkan di : Pada tanggal
: ________________
KEPALA DESA .....
N A M A
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT KECAMATAN ....
DESA....
Alamat : ________________ Kode Pos....
Lembar ke
: ________________
Kode No
: 094
Nomor
: ________________
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
( S P P D )
| 1. | Pejabat yang memberi perintah | KEPALA DESA.... | KEPALA DESA.... |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | Nama/Nip Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas | | |
| 3 | a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/instansi c . Tingkat Biaya Perjalanan Dinas | a. b. c. | a. b. c. |
| 4 | Maksud Perjalanan Dinas | | |
| 5 | Alat Angkut yang dipergunakan | | |
| 6 | a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan | a. b. | a. b. |
| 7 | a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali | a. ..... hari b. c. | a. ..... hari b. c. |
| 8 | Pengikut : | Tanggal Lahir | Keterangan |
| 9 | Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran | DANA ADD a. b. | DANA ADD a. b. |
| 10 | Keterangan lain - lain | | |
Dikeluarkan di
: ________________
Pada tanggal : ________________
KEPALA DESA .....
N A M A
SPPD No : 094/ /SPPD/20....
3.4.Format SPPD Belakang
- I. Berangkat dari :
(Tempat Kedudukan)
Ke
:
Pada Tanggal
:
KEPALA DESA ....
N A M A
- II. Tiba di
:
Pada Tanggal :
Kepala :
( ....)
NIP. .....
Berangkat dari
:
Ke :
Pada tanggal
:
Kepala
:
( ....)
NIP. .....
- III. Tiba di :
Pada Tanggal :
Kepala :
( ....)
NIP. .....
Berangkat dari :
Ke :
Pada tanggal :
Kepala :
( ....)
NIP. .....
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan dalam waktu yang sesingkat- singkatnya
KEPALA DESA ....
N A M A
IV. Catatan lain-lain
V. PERHATIAN :
Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.
3.5.Format Rincian Biaya Perjalanan Dinas
RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Lampiran SPPD Nomor
:
Tanggal :
| No | Rincian Biaya | Jumlah | Keterangan |
|----------------------|--------------------|----------|--------------|
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Jumlah Terbilang : | Rp. | |
...tanggal, bulan, tahun
Telah dibayar sejumlah Rp...
Bendahara Pengeluaran
...
Telah menerima jumlah uang sebesar Rp...
Yang Menerima
...
PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG
Ditetapkan sejumlah Yang telah dibayarkan semula Sisa Kurang/lebih
: Rp...
KEPALA DESA...
Nama
4. Format Surat Permohonan Pencairan ADD
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT KECAMATAN.....
DESA
.....
Alamat :
.........20...
K e p a d a
Nomor
:
Yth. Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat
Sifat
:
CQ. Kabag Pemdes Setda
Lampiran
:
Kabupaten Tanjab Barat
Perihal
: Permohonan pencairan ADD melalui
Triwulan...Tahun....
Camat ...
di -
.....
Sehubungan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor.....Tahun...tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 20..., dengan ini kami mengajukan permohonan permintaan pencairan dana dimaksud untuk tahap.....tahun...sebesar Rp........,- (......)
Selanjutnya mohon kiranya dana tersebut dapat dipindahkan ke Rekening atas nama Pemegang Kas Desa sebagaimana terlampir.
Demikian kami sampaikan dan atas berkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.
Diketahui oleh :
Kepala Desa...
Bendaharawan Desa....
Tanda Tangan
Tanda Tangan
(...)
Nama Lengkap
Nama Lengkap
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT KECAMATAN ....
Alamat : ________________ Kode Pos....
....., .... 20....
K e p a d a Yth. Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat Cq. Kabag Pemdes Setda Kab. Tanjab Barat di - Kuala Tungkal
Nomor
:
Sifat
: Segera.
Lampiran :
-
Perihal
:
Rekomendasi Pencairan ADD Triwulan ....Tahun 20...
Sehubungan dengan telah terimanya SPJ ADD Triwulan ..... Tahun 20... dan diverifikasi mengenai kelengkapan SPJ tersebut oleh Tim ADD Kecamatan .... Maka dengan ini kami Rekomendasikan Pencairan Dana ADD triwulan ..... Tahun 20... untuk Desa/Kelurahan ....
Selanjutnya mohon kiranya dana tersebut dapat dipindah ke Rekening atas nama Bendahara Desa /Kelurahan tersebut.
Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.
CAMAT.....
NAMA ...
PANGKAT ....
NIP. ....
Tembusan disampaikan Kepada Yth :
2. Arsip.
1. Bupati Tanjung Jabung Barat.
6. Format Daftar Usulan Alokasi Dana Desa
DAFTAR USULAN DANA ALOKASI DESA TAHUN...
:
:
DESA
KECAMATAN :
KABUPATEN
ALOKASI DANA DESA SEBESAR Rp.....
Digunakan untuk :
| Kode Rekenin g | URAIAN | Jumlah Anggaran | Anggaran Pertriwulan | Anggaran Pertriwulan | Anggaran Pertriwulan | Anggaran Pertriwulan |
|------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Kode Rekenin g | URAIAN | Jumlah Anggaran | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | BELANJA | | | | | |
| 2.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan | | | | | |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | | | | | |
| | Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat | | | | | |
| | Penghasilan Tetap Sekretaris Desa Non PNS | | | | | |
| | Penghasilan Tetap Kepala Urusan | | | | | |
| | Penghasilan Tetap Pamong | | | | | |
| | Penghasilan Tetap Kadus | | | | | |
| | Penghasilan Tetap Ketua BPD | | | | | |
| | Penghasilan Tetap Wakil Ketua BPD | | | | | |
| | Penghasilan Tetap Sekretaris BPD | | | | | |
| | Penghasilan Tetap Anggota BPD | | | | | |
| | Penghasilan Tetap Sekretariat BPD | | | | | |
| 2.1.2 | Operasional Perkantoran | | | | | |
| 2.1.2.2 | Belanja Barang Jasa | | | | | |
| | Alat Tulis Kantor | | | | | |
| | Foto Copy | | | | | |
| | Benda Pos | | | | | |
| | Makan Minum Rapat | | | | | |
| | Perjalanan Dinas | | | | | |
| | Pemeliharaan | | | | | |
| | Air, listrik, dan telepon | | | | | |
| | Honor | | | | | |
| | Insentif RT | | | | | |
| 2.1.2.3 | Belanja Modal | | | | | |
| | Komputer | | | | | |
| | Meja dan Kursi | | | | | |
| | Mesin Tik | | | | | |
| | Dst ... | | | | | |
| 2.1.3 | Operasional BPD | | | | | |
| 2.2 | Belanja bantuan sosial kemasyarakatan. | | | | | |
| 2.2.1 | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | | | |
| 2.2.2 | Bantuan MTQ | | | | | |
2.2.3
Bantuan Agustusan
2.2.4
Belanja bantuan keuangan
kepada PKK
Dst ...
Jumlah
Disahkan oleh :
Kepala Desa...
Bendaharawan Desa....
Tanda Tangan
Tanda Tangan
(...)
Nama Lengkap
Nama Lengkap
7. Format Laporan Realisasi Penggunaan ADD
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
DESA
TAHUN .....
KECAMATAN
:
:
KABUPATEN
:
| Kode Rekening | Rencana | Rencana | Rencana | Rencana | Rencana | Realisasi | Realisasi |
|-----------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Kode Rekening | Jlh Anggaran | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Jlh Anggaran | % |
Diketahui oleh
Kepala Desa ....
Bendaharawan Desa ...
Tanda Tangan
(....)
Tanda Tangan
(....)
8. Format Rekapitulasi Kecamatan
REKAPITULASI KECAMATAN........ PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHAP.....TAHUN.....
| NO | DESA | BESARNYA ADD | PENGAJUAN SPP DESA | PENGAJUAN SPP DESA | PENCAIRAN UANG | PENCAIRAN UANG | REALISASI | REALISASI |
|------|--------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| NO | DESA | BESARNYA ADD | Tgl | Jlh | Tgl | Jlh | Jumlah | Sisa Uang |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| Dst | | | | | | | | |
..., .....20..
Camat....
(Tanda Tangan)
( .... )
Nama Lengkap
9. Format pelaporan Akhir Tahun ADD
LAPORAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
DESA .....KECAMATAN.....*)
I. PENDAHULUAN
TAHUN ...
Materi dapat berisi antara lain :
- B. Dasar pembuatan laporan.
- A. Gambaran umum Desa meliputi kondisi geografis, keadaan penduduk, keadaan sosial budaya dan keadaan pemerintahan.
- C. Tujuan pembuatan laporan.
Materi dapat berisi antara lain :
- II. PROGRAM KERJA DI BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.
- A. Pemberdayaan masyarakat dalam usaha meningkatkan swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat.
- C. Penyelenggaraan administrasi perkantoran.
- B. Pembinaan lembaga-lembaga kemasyarakatan.
- D. Peningkatan pelayanan masyarakat.
- III. PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA.
- E. Lain-lain yang dianggap perlu.
Materi menyangkut :
- B. Uraian Realisasi Penggunaan ADD.
- A. Uraian Target / Rencana Belanja ADD.
- C. Daftar Laporan Realisasi ADD.
- A. Permasalahan yang mencakup penyelenggaraan program kerja dan pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa.
5. IV.PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN USAHA YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN
- B. Usaha yang telah dilakukan untuk memecahkan masalah.
- V. PENUTUP
- C. Masalah-masalah yang belum terpecahkan.
- A. Kesimpulan laporan.
- B. Saran-saran.
Dibuat di ....
Pada tanggal
....
Kepala Desa / Camat *)....
(Tanda Tangan)
(...)
Nama Lengkap
10. Format Mekanisme Pertanggungjawaban ADD/BKU
BUKU KAS UMUM
TAHUN ANGGARAN ...
DESA ... KECAMATAN ....
| No. | Tgl. | KODE REKENING | KODE REKENING | URAIAN | PENERIMAAN (Rp.) | PENGELUARAN (Rp.) | NO BUKTI | JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF | SALDO |
|--------|--------|-----------------|-----------------|----------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|---------|
| 1 | 2 | | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | 6 | 1 / ADD 1/ 2015 | | |
| JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | Rp. | Rp. | | | |
...., tanggal ...
MENGETAHUI KEPALA DESA,
Cara Pengisian :
.....
Kolom 1diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas
Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas
Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi
Kolom 9 diisi dengan saldo kas.
Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas
Catatan :
sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib diperiksa dan diparaf oleh Sekretaris Desa.
BENDAHARA DESA,
....
11. Format Kwitansi ADD
SURAT BUKTI PEMBAYARAN UANG SUMBER DANA ADD
Desa
:
Dibukukan
tanggal
:
Kecamatan
:
Nomor
:1 / ADD 1 / 2015
Kabupaten
- Tanjung Jabung Barat
Kode rekening
:
Telah terima dari
- Bendaharawan Desa .... ....
Banyaknya Uang
: Rp.
Terbilang
:
Untuk Pembayaran
:
Mengetahui / Menyetujui Dibayar
Kepala Desa ...
(Tanda Tangan)
( .... )
Sudah dibayar pada
Tanggal .... Bend. Desa ...
(Tanda Tangan)
( .... )
Yang menerima
(Tanda Tangan)
Nama : Jabatan :
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
USMAN ERMULAN