Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 21 Juni 2012
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN WALfKOTA BANJARBARU NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK·KANAK DAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,
- a. bahwa penerimaan peserta didik bare pada taman kanak-kanak dan sekolah perlu dilakukan secara obyektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminaft,
- b. bahwa untuk melaksanakan penerimaaan peserta didik bare pada taman kanak-kanak dan sekolah sebagaimana dimaksud pada bumf a dipedukan pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kola (Lembaran Negara Republik Indoner;ia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nornor 53 Tatty(' 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di KabupatenKota;
11. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04NI/PB/2011 dan Nomor MAJ111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Atrial dan Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Mental Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1) ;
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Taun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dines Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 20 ) ;
Menetapkan
MEMUTUSKAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
5. Kepala °Inas adalah kepada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru
6. Pendaftaran peserta didik baru adalah proses seleksi administrasi untuk mendaftar menjadi talon peserta didik pada TK, SD, SMP, SMA, SMK negeri maupun swasta dafam ringkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah Kota Banjarbaru.
7. Penerimaan peserta didik baru adalah penerimaan peserta didik pada TK, SD, SMP, SMA, SMK negeri maupun swasta dalam lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah Kota Banjarbaru yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran ban,.
8. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dari TK lain dan/atau dari sekolah ke sekolah lain yang sederajat.
9. loran adalah kewajiban peserta didik membiayai proses pendidikan pada sekolah yang diikutinya.
10. Sumbangan pendidikart adalah dukungan &amp;tants.; atau notrimansial yang dibetikan secara sukarela oleh peserta didik kepada TK dan sekolah yang tidak ditentukan jumlah dan waktu pemberiannya serta tidak mempunyai konsekuensi pada keputusan penerimaan maupun prestasi akademik/ non akademik peserta didik.
11. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya Nilai UN adalah nilai yang diperoleh peserta didik pada sekolah pada UN.
12. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
13. Nilai Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut Nilai S/M adalah nilai gabungan antara nilai ujian sekolahlmadrasah dan nilai rata-rata rapor untuk SMPIMTs, SMA/MA, dan SMK.
14. Nilai Akhir yang selanjutnya disebut NA adalah nilai gabungan antara nilai S/M dan nilai UN untuk mata pelajaran yang diujinasionalkan.
15. Surat Keterangan Hasit Ujian Nasional yang setanjutnya disebut SKIM adalah surat keterangan yang berisi Nilai S/M yang diujinasionalkan, nilai UN, dan NA.
16. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD.
17. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP.
18. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sarnpai dengan 6 (enam)tatrun.
19. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
20. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang merryeleriggaraim pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dad hash belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
21. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hash! belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
22. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu berrtuk satuarr pendidikan formal yang rnenyelenggaralcan pendidikan kejunran pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
BAB II - ALAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK negeri maupun swasta harts berasaskan:
- a. obyektiyitas, artinya penerimaan peserta didik baru, balk peserta didik baru maupun pindahan hams memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam Peraturan Walikota ini;
- b. transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh rnasyarakat termasuk orang tea peserta didik bans, Lint* menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik barn dapat dipertariggungjawabkan kepada masyarakat, balk prosedur maupun hasilnya; dan
- d. tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di witayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kemampuan finansial).
BAB II - ALAS DAN TUJUAN
Pasal 3

Penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK negeri maupun swasta bertujtran memberi kesempatan yang setuas-luasnya bagi calon peserta didik usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
BAB Ill - PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU
Pasal 5

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) pada SD:
- a. telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
- b. paling rendah berusia 6 (enam) tahun; dan
- c. yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun, dapat dipertimbangkan atas rekomendasi tertulis dad Kepala Dinas dan/atau psikolog professional.
Bagian Ketiga Sekolah Menengah Pertama
BAB Ill - PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU
Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:
- a. telah lulus dan memiliki ijazah SDIMI/SDLB/Program Paket A;
- b. memiliki SKHUN SD/MYSDLB; dan
- c. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
Bagian Keempat
Sekolah Menengah Atas
BAB Ill - PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU
Pasal 7

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA adalah:
- a. telah lulus dan memiliki ijazah dad SMP/SMPLB/MTs/Program Paket B;
- b. memiliki SKHUN SMP/MTs/SMPLB; dan
- c. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
Bagian Kelima Sekolah Menengah Kejuruan
Pasat 8
Persyaratan calon peserta didik bare kelas 10 (sepuluh) SMK:
- a. telah lulus SMP/MTs/SMPLB/Program Paket B dan memiliki ijazah;
- b. memiliki SKHUN SMP/MTs/SMPLB;
- c. berusia paling tinggi 21 (dua Out' saki) tahun pada awal tahun petajaran bare; dan
- d. memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang studi keahlian/program studi keahlian/kompetensi keahlian di SMK yang dituju.
BAB IV - JUMLAH PESERTA DIDIK
Pasal 9

Dalam upaya peningkatan akses pelayanan pendidikan, jumlah peserta didik bare yang dapat diterima diatur sebagai berikut:
- a. jumlah peserta didik pada TK dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 25 (dua puluh lima) orang;
- b. jumlah peserta didik pada SD dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang;
- c. jumlah peserta didik pada SMP dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang;
- d. jumlah peserta didik pada SMA dalam salu rombongan belajar/kelas paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang; dan
- e. jumlah peserta didik pada SMK dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 36 (tiga puluh enam).
BAB V - WAKTU PENERIMAAN PESERTA DIM BARU
Pasal 10

Penerimaan peserta didik bare dilaksanakan oleh TK dan sekolah dengan mempertiatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, pengumuman peserta didik bare yang diterima, dan pendaftaran ulang.
BAB VI
Pasal 11

- (1) Seleksi talon peserta didik barn kelas 1 (satu) SD dilakukan berdasarkan usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh sekolah dengan pertimbangan komite sekolah.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK.
BAB VI
Pasal 12

- (1) Seleksi calon peserta didik barn kelas 7 (tujuh) SMP dapat menggunakan SKHUN SOIMMSOLB atau Nitai Aid* pada Program Paket A, *man mempertimhartgkan aspek jarak tempat tinggal ke sekolah, usia calon peserta didik bare, bakat olah raga, bakat seni, prestasi di bidang akademik, dan prestasi lain yang diakui sekolah.
- (2) Apabila kriteria pada ayat (1) tidak dapat terpenuhi, sekolah dapat melakukan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.
BAB VI
Pasal 13

Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA dilakukan berdasarkan SKHUN atau Hifai Akhir pada Program Paket B, dengan meinpertobangkan aspek jarak tempt tinggal ke sekolah/madrasah, usia calon peserta didik barn, bakat olah raga, bakat seni, prestasi di bidang akademik, dan prestasi lain yang diakui sekolah/madrasah, serta membedkan prioritas paling sedikit 20 (dua pufuh) persen bagi peserta didik yang berasaf dari keluarga ekonomi tidak mampu.
BAB VI
Pasal 14

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemarnpuan den minat peserta didik baru dangen bidang stud keahlian/program studi keahlian/kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah/madrasah bersama komite sekolah dan insfitusi pasanganlasosiasi protest.
- (2) Apabila seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, seleksi dilakukan berdasarkan SXHUN atau Nilai Althir Paket B dengan memperlimbangkan asp* jarak tempat tinggal ke sekolah, usia calon peserta didik baru, bakat olah raga, bakat seni, prestasi di bidang akademik, dan prestasi lain yang diakui sekolah/madrasah serta memberikan prioritas paling sedildt 20 % (dua putuh persen) bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK BARU
BAB VI
Pasal 15

Perpindahan peserta didik ban] antar sekolah dalam satu daerah dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan dilaporkan kepada kepala dinas.
BAB VIII
Pasal 16

- (1) Penerimaan peserta didik bans pada SD, SW clan SMA/SMK tidak dibenarkan melakukan pemungutan biaya pendidikan dalam bentuk apapun kepada calon peserta didik.
- (2) Penerimaan peserta didik bans pada TK diatur biaya penerimaannya seringan mungkin dengan memberikan prioritas paling sedikit 20 % (dua puluh persen) bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu agar diperlimbangkan dibebaskan dari biaya penerimaan atau tidak dipungut biaya.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

- (1) Dinas sesuai dengan kewenangan masing-masing, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan pendaftaran dan penerimaan peserta didik barn.
- (2) Dalam pendaftaran dan penerimaan peserta didik baru, sekolah mengikutsertakan komite sekolah.
Diundangkan di 6aniarbaru pada tanggal .3.h% 2012
PIh. SEKRETARIS DAERAH,
7
/ // 6 ('' `' · ' 1 % -" --' ( 11ADIUS ARDANIAS HADARIAH
BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2012 NOMOR ii
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Walikuta ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.
Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 21 3uo1. 2012
',WALIKOTA BANJARBARU,
M. RUZAIDIN NOOR
Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 21 Juni 2012
Plh. SEKRETARIS DAERAH,
BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2012 NOMOR 11
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.
Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 21 Juni 2012
O ALIKOTA BANJARBARU,W
/1912r4-, M. RUZAIDIN NOOK
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI SAROLANGUN PROVINS! JAMBI t
PERATURA'N BUPATI SAROLANGUN NO MOR .:l r TAHUN 2014
TENT ANG '
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAROLANGUN,
,;!
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Eerbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
1. Unclang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pernbentukan Kabupaten Sarolariguri, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro .Jambi dan Kabupaten Tanjung .Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Ur dang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan clan Tanggungjawab Keuangan egara (Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Tahun 2004 omor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor 4400);
6. n ·a=1(Tindang 2004 tentang Peri:n bangan Keuangan . ~:: ~a ;::) merintah Puse t dan Pernerintah Daerah r· ernbaran =-.,,.gara Republik Indonesia Tahun 2004 omor '26, Taml ahan Lembaran Negara RL publik Indonesia ornor .!..438)· 5
6. Undarig-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 · tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndarigUndang Nomor 8 Tahun 2014 ten tang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 346, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), seba.raimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 4593
8U?tTI)
- 2. ?e-a - ... :-an Perneri :-:-G.:. ::u. 2006 ten tang Penze olaan Barar.g . :.:.-. -~==c:a/'!...Jae-.:ah (Lembaran . .ega a Republik Indonesia Tahur; 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Neaarc Republik Indonesia Nomor 4609} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah1..111 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tarnbal-an Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomorl23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Pera tu ran Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjarnan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219};
16. Peraturan Pernerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Pcraturan Mcriteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tah un 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 301);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. ?eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 · en tang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hi bah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
kan
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pernerintahan Daerah;
21. Peraturan Daerah Nornor 7 Tahun 2012 ten tang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Sarolangun (lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 7);
22. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi;
23. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pernerintah Daerah
MEMUTUSKAN
: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sarolangun.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yar.g dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(MJ~lJT PERAlUkM 8UPATI)
6. Keuangan Daerah adalah sernua hak dan kewajiban daerah dalarn rangka penyelenggaraan pernerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang terrnasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah terse but.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang rneliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pernerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Satur n Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mernpunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara urnum daerah.
1. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalarn kapasitas sebagai bendahara urnurn daerah.
7. :2. Pengguna Anggaran adalah pejabat pernegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipirnpinnya.
8. :3. Kuasa Bendahara Umurn Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
9. Kuasa Periggunu Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk rnelaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam rnelaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
10. =: Kas Umum Daerah adal ah tempat penyimpan an uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk rnenarnpung seluruh penerirnaan daerah da n digurrakan untuk mernbayar seluruh pengeluaran daerah.
11. -0 .ening tempat - lea kepala daerah - erah dan digunakan aerah pada bank yang 16 Rekening Kas Umuz untul ditetapkan.
12. '7. Bank U mum adalah ban yar.g :::e:aksanakan kegiatan usaha secara konvensional da-../a-:..a berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya mernberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
18. Rekening Penerimaan adalah rekening yang digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari.
14. 1 S. Rekeuing Pengeluaran adalah rekening yang diisi dengan dana yang bersumber dari Rekening Kas Umum Daerah untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalarn APBD.
20. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
21. Standar Akuntai isi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
22. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat PSAP, adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif.
23. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, clan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, clan perigguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
24. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat IPSAP, adalah penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas PSAP. Buletin Teknis SAP adalah informasi yang berisi penjelaean teknis akuntansi sebagai pedoman bagi pengguna.
25. Standar Akuntansi Pernerintahan Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan
-a: a ditetapkan - ·· -aaa. gga-a ?3 '/APBD.
- ntansi Peme. inta . -ra; gkaian sisternatik sedi r, pen) elenzcara . :-atan. ca elemen lain untuk fungsi aku a. : seax a alisis transaksi sampai keuangan di lingkungan orgarusasi acalah pelaporan
- yang selanjutnya disingkat KA adalah --:. pr.nsip dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, ---er .· ik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas -::~=---dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Akuntansi
- Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual adalah can . kuntansi yang berdasarkan prinsip-prinsip, dasarcon ·ensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktek-praktek ~- \_ ::-:\_-yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam ;-:::-..;. :..L an dan penyajian laporan keuangan yang menyatakan :--: .a can atau aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan =·:.a.--pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian --- \_ kondisi lingkungan yang berpengaruh pada keuangan ~ me intah Daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara -- \_ ite ima atau dibayar
::&gt;RJ. 'SIP DAN DASAR PENYUSUNAN KEBIJAKAN
BAB II - AKUNTANSI PEMERINTAH
Pasal 4

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah dilakukan berdasarkan komponen utama kebijakan akuntansi pelaporan dan kebijakan akun ansi akun
BAB II - AKUNTANSI PEMERINTAH
Pasal 5

Komponen utama kebijakan akuruansi pelaporan dalam Pasal 4 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratuan Bupati ini, terdiri aras :
1. Lampiran I : Kebijakan Akuntansi Penyajian Pelaporan Keuangan
2. Lampiran
3. II : Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran (LRAj Berbasis Kas.
3. Lampiran III : Kebijakan Akuntansi Laporan Perubanan Sa 1 do Anggaran Lebih (LPSAL).
4. Lai npiran IV
6. Kebijakan Akuntansi Neraca.
7. Lampiran V Kebijakan Akuntansi Laporan
5. Operasional (LO).
6. Lampiran VI (LAK).
Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas
7. Lampiran VII Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Ekui tas (LPE).
8. Lampiran VIII Kebijakan Akuntansi Catatan Atas Laporan Keuangan.
9. Lampiran IX Kebijakan Akuntansi Penyajian Kembali (Restatement) Neraca.
10. Lampiran X : Kebijakan Akuntansi Sistem Akuntansi Laporan Konsolidasian.
11. Lampiran XI Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara
6. Kas.
7. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka 12. Lampiran XII
8. Pendek.
9. : Kebijakan Akuntansi Piutang. 13. Lampiran XIII
: Kebijakan Akuntansi Persediaan.
14. Lam pi ran XIV
15. Lampiran XV
3. :
Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka
Panjang.
16. Lampiran XVI
2. 1 . Lampiran XVIJ
Pengerjaan.
18. Lamoiran XVIII
(
: Kebijakan Akuntansi Aset Tetap.
: Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam -
: Ke iiakan Akuntansi Dana Cadangan.
- ·g.
- Larnpiran XIX
20. Lampiran XX
- Lampiran XX!
- ..., L
- 22.
T ~ER Al !IRA.If BU, All] (
- \_a - - .-.1'.-un ansi Aset Lainnya.
- Ke iiakan . kuntansi Kewajiban.
- Kebijakan Akuntansi Pendapatan.
- Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja
- Lampiran XXII
23. Lampiran XXIII
- Kebijakan Akuntansi Transfer.
- 24.
- Kebijakan Akuntansi Pembiayaan. Lampiran XXIV
- 25.
- Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan. Lampiran XXV
26. Lampiran XXVI
- Kebijakan Akuntansi Daftar Istilah dan
- 2 Penutup.
Kebijakar, akuntansi akun dalam Pasal 4 adalah Bagan Akun Standar yang merupakan pedornan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.
BAB II - AKUNTANSI PEMERINTAH
Pasal 7

Bagan Akun Standar dalam Pasal 6 e kan ditentukan tersendiri dengan Pcraturan Bupati ten tang Sagun Akun S andar.
- (1) Kebijakan akuntansi mengatur dasar-dasar penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuritabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan akuntansi terkait Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani Pasal 5 Peraturan Bupati ini.
- (1) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah mengatur dasar perlakuan atas pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan akun laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 merupakan suatu rangkaian dalam proses penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban,
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun Berbasis Akrual.
BAB II - AKUNTANSI PEMERINTAH
Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 28 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB II - AKUNTANSI PEMERINTAH
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.
Diundangkan di Sarolangun pad a tanggal /0 JU li
SEKRETARIS DAERAH, KABUPATEN SAROLANGUN
BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2014 1 0 OR~ t
Ditetapkan di Sarolan$un pada tanggal 10 JUu 2014
~SAROLANGUN,
CEK ENDRA
2014.