Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 28 Tahun 2009
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
J
PERA TU RAN
DAE RA
MINAHASA
NOMOR
2
TAHUN
L-----
2011
TENTANG
BEA PEROLEHAN HAK AS TANAH DAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT HAN YANG MAHA ESA BUPA I INAHASA,
- a. bahwa berdasarkan Pa a 2 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak D e ah dan Retribusi Daerah, Bea Perclehan Hak Atas Tanah dan Bangun n ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sesuai ketentua asal 95 ayat (1) Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak D rah dan Retribusi Daerah, pajak daerah drtetapkan dengan Peraturan Daer ;
- c. bahwa berdasarkan pe i bangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu rnenetapkan Pe a uran Daer ah Kabupaten Minahasa tPntang Bea Perolehan Hak Atas Ta h dan Ban9unan .
4. 1 . Undang-Undang Nomo 9 Tahun 1959 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat · · I I di Sulawesi (Lernbar n Ne jara Republlk Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran N ars Republik Indonesia No111or 1822);
2. Undang-Undang Nomo 9 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan p;Jtang Negara;
4. Undang-Undang Norn r 1, Tahun 1997 tentang Sadan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lernb r n Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lernbaran Ne ara Republik Indonesia Nornor 368L1);
3. Undang-Undang Norno Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undar.g Hukum Pidana (Lembaran N g ra Republik Indonesia Tahun 1981 Nornor 76, Tambahan Lernbaran N ara Republik Indonesia Nomor 320S);
5. Undang-Undang Norn r 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lernbara Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran e ara Republik lndonesia Nomor 3686) sebaqai.nana telah diubah dengan dang-Undang Nomor 1 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Inda e ia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik lndon s a Nomor 3987); ·
6. Undang-Undang Nomo 4 Tahun 2002 tentang Pcngadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Inda sia Tahun 2000 Nomor 27, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndon s a Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomo 17 Tahun 2002 tentang Keuanqan Negara (Lembaran Negara Republik lndo sia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndon s a Nornor 4286);
8. Undang-Undang Norn r 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Re blik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rep b ik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Norn r 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan L mbarsn Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 53, Tarnbahan e baran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);.9.,,.,
•
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab euangan �legara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 N mor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. 1 1 . Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rep lik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repu Ii Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah .. beberapa kali terakhir d n an Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Ata ndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mbaran Negara Republik Indonesia T ahun 2008 Nomor 59, Tambahan L baran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Noma 3 Tehun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pu dan Pemerintahan Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia Ta u 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara . Nomor 4438); .
13. Undang-Undang Nomor T ahun 2009 ten tang Pajak Daerah dan Retribusi . Daerah (Lembaran Ne ra Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran N g ra Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah mar 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum cara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3 , Tambahan Lembaran Nngara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah o or 31 Tahun 1986 tentang.Tata Cara Pemeriksaan .. di Bidang Perpajakan mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan L baran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
16. Peraturan Pemerintah mor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagi n Pajak Cengan Surat Paksa (Lernbaran Negara Republik Indonesia Ta un 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No o 4049);
17. Peraturan Pemerintah mar 136 Tahun 2000 tentang Tats Cara Penjualan · Barang Sitaan yang Di e ualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak deng n Surat Paksa (Lembaran Negara Republ k Indonesia Tahun 2000 Nomor 2 8 Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4050);
18. Peraturan Pemerintah mar 58 Tahun 2005 tentang Penqelolaan Keuangan Daera'i (Lembaran N g ra Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran N ara Republ'k Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah mar 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara emerintah, Pemerintahan · Daerah Provinsi dan · · Pemerir.tahan Daerah bupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82)
20. Peraturan Pemerintah mor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Peman'aatan lnsentif emungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara re u lie Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 1 9 , Tambahan Lembaran Negara Rep b ik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Menteri Dal Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentanq Jenis dan · Bentuk Produk Hukum erah;
22. Peraturan Mcnteri Dal r Negeri Nemer 16 Tahun 2006 tenta: g -rosedur Penyusunan Produk H um Daerah;
23. Peraturan Daerah Kab aten Minah3sa Nomor 1 Tahun 2008 te:itang Urusan Pemerintahan W2jib d Pilih3n y8ng menjadi Kewenangan Pemerntahan Daerah (Lembaran Da r h Kabupaten Minahasa Tahun 2008 Nornor 2);
24. Peraturan Daerah K b paten Min3hasa Nomor 3 Tahun 2GJ8 tentang Organisasi dan Tata rja · -fl�.B}�r�l;\)&lt;al7upat�n Minahasa Tahun 2008 }�ENGETAHtl 1 .Vlt..NlTt·,JAr.KAN SALINAN FOTO COPY TE LAH ulPtRIKSA f&lt;.EBENARANNYA
2
Menetapkan
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKLAN RAKYAT AERAH KABUPATEN MINAHASA BUPATI MINAHASA
MEMUTUSKAN
BlJPATEN MINAHASA TENTANG ATAS TANAH DAM BANGUNAN PERATURAN DAERAH BEA PEROLEHAN HA
BAB KETENTUAI UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud den a
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan pati.
\_ \
- t �:;:��1:��·a��l=����:·:i����:tab p ten M'nahasi
\_J
.\_\_ \_\_
5. Dinas Pengelolah Keuangan, Asset dan P n apatan adalah Dinas Penqelolah Keuanga11, Asset dan Pendapatan Kabupaten Minahasa.
6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangu n cdalah 0 ajak yang selanjutnya disebut pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangun n
7. Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Ban u an adalah perbuatan atau peristiwa hukurn yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah d n/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
8. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adala hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimak u calam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
9. Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau dal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan s ha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usah ilik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) rlengan nama dan dalam bent k apapun , firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, orga i asi rnassa. orqanlsasi sosial poli'ik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainny rmasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Surat Per.iberitahuan Pajak Daerah, yang s lanjutnya disingkat SPTPD ada'ah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan rhitungan dan/atau pembayaran paiak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak. Dan/atau ha dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perafu.an perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang B y r, yang selanjutnya disingkat SKPBKB, adalah surat ketetapan paiak Yang menentukan besa a jumlah pokok pajak, jumlah kredit prjak, junilah kekurangan pembayaran pokok pajak, bes r ya sanksi administratif, dan ju,nlah pajak yang masih harus dibayar.
8. 1 1 . Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanj t, ya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan den n menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pem yaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang B ar Tombahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT ·· adalah surat ketetapan pajak yang menent k n tambahan atas jumlah pajak yanp telah ditetapkan.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yan elanutnya jisingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok paj k sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak kredit pajak.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang sela j tnya disingkat STPD adalah surat untu-; melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi b rupa bunga dan/atau denda.�. �
15. Surat Ketetapan Pajak Oaerah Lebih Ba r, yang selanjutnya disingkat SKPOLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah k lebihan pembayaran pajak karsna jumlah kredit paja lebih-besar daripada pajak terutang atau s h rusn,a tidak terutang.
t
i
f
I
I
!
I
I
I
!
1
!
I
I
!
I
i
17. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat k putusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam ensrapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ya g terdapat dalam Surat Perobernshuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, S t i&lt;etetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tam a an, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat T gi an Pajak Daerah Surat Keputusan Pembetulan . ·atau Surat Keputusan Keberatan.
18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keput an atas keberatan terhadap Surat Pamberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daera , Surat Ketetapan Pajak 'Oaerah K·1rang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tam han, Surat Ketetapan Pajak Daerah t'iihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau t r adap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga·yang dilakukan oleh Wajib Pajak. · ·
19. Putusan Banding adalah putusan badan pera ii n pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
20. Banding adalah upaya hukum yang dapat di a ukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diaj an bandir,g berdasarkan peraturan perundang­ undangan perpajakan yang berlaku.
21. Gugatan adalah upaya hukum y::ing dapat d I kukan oleh Wajib Pajak atau pen�nggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau t rhadap kepuursan yang dapat disjukan gugatan berdasarkan peraturan perun :lang-undangan.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan m n himpun don mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan r fesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajib perpalakan daerah dan retribust daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaks kan keteatuan peraturan perundanp undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
23. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajak n daerah dan retribusi daerah adalah s sranqkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk ncari serta mengumpulkan bukti yang dE ngan bu�ti itu membuat terang tindak pidana di bidang rpaiakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
II FUBJE�� PAJAK B NAMA , OBJEK O
N/A
Pasal 2

- ( 1 ) Deng an nama Objek Bea Perolehan Hak ata an ah dan Bangunan dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Objek Pajak adalah Perolehan Hak alas Tan h dari/atau Bangunan .
- (3) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangun n sebaqairnana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pemindahan hak karena :
- 1) jual beli;
- 2) tukar menukar;
- 3) . . hibah;
- 4) hibah wasiat;
- 5) waris;
- 6) pemasukan dalam perseroan atau b dan hukum lair1;\
- 7) pemisahan hak yang mengakibatk peralihan;
- 8) penunjukan pembeli dalam lelang
- 9)
- pelaksanaan putusan hakim yang
- 10) hukum tetap;
- 1 1 ) penggabungan peleburan usaha;
- 13) hadiah;
- 12) pemekaran usaha; atau
·
- 14) usaha
- b. pemberian hak baru karena;
3. 1} kelanjutan pelepasan hak; atau
- 2) di luar pelepasan hak�. �
mpunyai kekuatan;
...
· ·
- (4) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ay
- a. hak milik;
- b. hak guna usaha;
- c. hak guna bangunan;
- d. hak pakal;
- e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
- f. hak pengelolaan.
8. n asas pe a a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasa
9. jek pajak ang diperolefii.:1959021319i\6032oos ali R; \_\_ .. (5) Objek pajak yang tidak dikenakan pajak adalah
10. an/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna b. negara untuk penyelenggaraan pemerintah kepentingan umum;
- c. badan atau perwakilan lembaga internas· al yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalanka saha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisas t rsebut; \_
- d. orang pribadi atau Badan karena konversi a atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- e. orang pribadi atau Badan karena wafat; da
- f. orang pribadi atau Sadan yang digunakan n uk kepentingan ibadah.
N/A
Pasal 3

Wajib adalah orang pribadi atau Sadan yang mem oleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
8 8 Ill
OASAR PENGENAAN, TARIF, AN CARA PENGHITUNGAN
Pa a 4
- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Peroleha bjek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dim sud pada ayat (1) dalam hal:
- a. jual beli adalan harga trar.saksi;
- b. tukar menukar adalah Nilai Pasar;
- c. hibah adalah nilai pasar;
- d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
- e. waris adalah nilai pasar;
- f. pemasukan dalam perseroan atau badan kum lainnya adalah nilai pasar;
- g. pernisahan hak yang mengakibatkan pera i an adalah 11ilai pasar;
- h. peralihan hak karena pelaksanaan putu n hakim yang mempunyai k€kuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
- i. pemberian hak baru atas tanah sebagai k I njutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
- j. pemberian hak baru atas tanah di luar pel asan hak adalah nilai pasar;
- k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
- I. peleburan usaha adalah r.ilai pasar;
- m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
- n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
- o. penunjukan pembeli dalarr, lelang adalah h rga transaksl yang tercantum dalam risa 1 ah lelang.
- (3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaim a dimaksud pada ayat (2) huruf a sarnpai dengan . huruf n tidak diketahui atau lebih rend ah dar p da NJOP yang digunakan dalnrn penge iaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya p r lehan, dasar pengenaan yang dipakai ac alah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bang n n sebaqarnana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutang BPHTB, NJ P Pajak Bu111i dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Ba g nan.
- (5) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan B n unan sebaqaimana dimaksud pada ays (4) adalah bersifat sementara.
- (6) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan B gunan sebaqarnana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh di instansi yang berwenang .�. \_
adala
f
i
!
i
\
i
r
I
i
I
'
l
i
i
i
!
l
- (7) Besamya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak na Pajak ditetapkan sebesar Rp.60.000.000,(enam puluh juta rupiah) untuk Sl:!tiap Wajib Paj k.
- (8) Besamya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak K a Pajak untuk perolehan ha� karena v.aris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yan asih dalern hubungan keluarga sedar ah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau a · derajat kebawah dengan pembeli hlb. 1h wasiat, termasuk suami/isteri, ditetapkan sebesar Rp. 3 .000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
N/A
Pasal 5

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).
N/A
Pasal 6

- (1) Besaran pokok pajak yang terutang dihitung d n an cara mengalikan t\_arif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan paj sebagalmana dima�sud dalam Pasal 4 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Paj Ticlak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) atau ayat (8).
2. Pasai 4 ayat (3) tidak diketahui atau lebih rendah an PBB pada tahun terjadinya perolehan, besaran ra mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam an setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak aksud dalam Pasal 4 ayat (7) atau ayat (8). (2) Dalam hal NJOP sebagaimana dimaksud dal dari pada NJOP yang digunakan dalam penge pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan Pasal 5 dengan NJOP Pajak Bumi dan Bang Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) sebagaimana d
8 8 IV WILAYAH MUNGUTAN
N/A
Pasal 7

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah te at Tanah dan/atau Ban unan berada.
BAB V - SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 8

- ( 1 ) Saat terutangnya pajak ditetapkan untuk: . . . .
- b. tukar rnenukar adalah sejak tanggal dibu t an ditandatang
- . . a. JU al bell adalah selak tanggal dlbuat dan it ndatanqaninya
0
'
-
' "·, -,
3
zoos
\_J
- c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan di! n atancaninya akta;
- d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat n ditandatanganinya akta;
- e. waris adalah sejak tanggal yang bers gkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;
- f. pemasukan dalam perseroan atau bad hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- g. pemisahan hak yang mengakibatka per alihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- h. putusan hukum adalah sejak tanggal p t san pengadilan yang rnempunyai kekuatan hukup1 yang tetap;
- i. pemberian hak baru atas Tanah sebag i elanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberia ak;
- j. pemberian hak baru di luar pelepasan h k adaah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- k. penggabungan usaha adalah sejak tang a dibuat dan ditandatanganinya akta;
- I. peleburan usaha adalah sejak tanggal di at dan ditandatanganinya akta;
- m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal i uat dan ditandatanganinya akta;
- n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan it ndatanganinya akta; dan
- o. lelang.adalah sejak tanggal penunjukan menang lelanq.
- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada a t terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).\_$.-
6
;----- ---� -\_-\_ . ..,
!th
! · �
:·:
VI AGI PEJJ'.B T
MENGETAHUI / MENGESAHKAN SAUNAN FOTO COPY TELAH OIPERIKSA KEBENARANNYA DAN SESUAI l:ENGAN ASLINYA ;A�GGAL t8 o�f;obe r '2.0I t at&lt;wATAN KEPALAIAGIAN HUKUM DAN PERUNOANG-UNOANGAN
BAB V - SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 9

�
- . G ·� J (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya apat menan atangaAi·�m�·���� Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib a· k menyera JMH,��·�l+I· �41-C3u.+�tt...J,J;t.J..Uj�-\_J SSPD.
- (2) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan I lang negara hanya dapat menandataruani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau angunan setelah Wajib Pajak menyeuhkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD.
- (3) Kepala Kantor bidang pertanahan hanya a at melakukan pendaftaran Hak atas T anah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setel h Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD.
BAB V - SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 10

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tan2h/Notaris dan ke la kantor y:::ing membidangi pelayanan lela11g negara melaporkan pembuatan akta atau risalah I I g Perolehan Hak atas Tanah oan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat pada t n gal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut menqenal tata cara laporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Dae h.
BAB V - SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 11

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan membidangi pelayunan lelang neqara, yang melanggar ketentuan sebaga ana dirnaksud dalam Pas al 9 ayat ( 1) � an ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa den a sebesar Pp. 7.500.000,- (tujuh juta lirr; ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
2. epala kartor yang membidangi pelayanan lelang ana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dikcnakan . 2.50.000,- (dua ratus Hrna puluh ribu rupiah) unluk (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan negara, yang melanggar ketentuan sebaga sanksi administratif berupa denda sebesar setiap laporan.
- (3) Kepala Kantor bidang Pertanahan yang mel ggc= r ketentuan sebacaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan e entuan peraturan perundang-undangan.
B VII
PENETAPAN, TATA CARA P M8AYARAN DAN PENELITIAN
BAB V - SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 12

- (1) Wajib Pajak membayar pajak yang terutang d ngan tidak mendasarkan pada adanya SKPD.
- (2) Pernbayaran Pajak sebagaimana dirnaksud da ayat (1) dilakukan denqan menqqunakan SSPD.'
- (3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2 j ga merupakan SPTPD.
- (4) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat disarnpail.an kepada Kepala Daerah atau 0 ejabat yang ditunjuk sebagai bahan untuk dilakuka enciitiar,
BAB V - SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak yang terutang harus dila kan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran Pajak yang terutang dilakuka di l&lt;as Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, u uran, tata cara pembayaran dan penyampaian SSPD serta penelitian SSPD sebagaimana dima s d calarn Pasal 1 2 ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB V - SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 14

- ( 1 ) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ses ah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan �. \_
·
·
- a. SKPDKB apabila berdasarkan hasil pem ri saan atau keterangan lain ternyata pajak ya:,g terutang tidak atau kurang dlbayar;
- b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru a /atau data yang sernula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak y n terutang setelah diterbitkannya SKPDKB.
- (2) Jumlah kekurangan pajak terutang dalarn SKP B sebaqslmana dimaksud pada ayat (1) hurut-a dikenakan sanksi administrasi berupa bunga besar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar.untuk jangka wa 't paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan d t rbitkannya SKPDKB.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dala 1 SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa e aikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut, kecuali Wajib Pa a rnslaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
15
- (1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD apa ii
- a. pajak yang terutang tidak atau kurang dib y r;
,
- b. dari hasil pemeriksaan SSPD terdapat ke u angan pernbayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administra I erupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jurnlah kekurangan pajak yang terutang dala TPD sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) huruf' a -· dan huruf b ditambah dengan sanksi admini t asi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (limabelas) bulan s jak saat tc.rutangnya pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenal bentuk, i i dan tata cara penyampaian STPJ seba aimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan P r turan Ke�la �ffflETAHUI / MENGESAHKAN
B VIII PE GIHAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
I
I
TANGGAL ·
[ 0
0�60
ber W(9..
DAN SESUAI Dj:NGAN ASLINYA
J�,;ATftN
.
KEPALABAGIAN HUKUM DAN
PERUNOANG-UNDANGAN
P
a l 1 6 �
3EESJE T0�180t&lt;AN, SH. MSC.
- ( 1 ) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keput s n Pemb tulan, Sur�p�pl;l-t�sM 8 �$�tan dan Putusan Banding yang menyebabkan juml h pajak ya · , dasar penagihan pajak dan harus dilunasi lam jangka waktu paling lama 1 (sau) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Bupati atas permohonan Wajib Pajak se el h memenuhi persyaratan yang ditentuk an dapat mernberikan persetujuan persetujuan kep d Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda · · pembayaran pajak, dengan di;&lt;enakan bung ebesar 2% \dua persen) sebulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut menqenei tata cara p n gihan pajar. ditetapkan dengan Peratu:an Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara p bayaran, penyetoran, tempat pemcayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur d gan Peratur an Bupati.
BAB V - SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 17

- ( 1 ) Pujuk y,1119 lorulnng bordnsnrknn SKPDl&lt;O. S &lt;f'Dl&lt;l3T. S If'D. Sumi Koputusnn Pomb tulan, Sur;it Keputusan Keberatan maupun Putusan Ba ing yang tkiak atau kurang dibayar oleh Najib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat P ksa. '
- \_ (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ii ksanakan berdasarkan perundang-undangon yang berlaku.
BAB IX
Pasal 18

- (1) Atas ·permohonan Wajib Pajak, Kepala pengurangan pajak yang terutang kepada Wajib Pajak karena :
- a. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada u ungan dengan objek pajak, atau
- b. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada bungan dengan sebab akibat tertentu, atau� . .
. .
i
f
!
i
f
I
f
I
'
1
I
1
I
KE PALA BAGI AN HU KUM DAN
.
- c. tanah dan/atau bangunan digunakan unt k8pentingan sosial atau pendidikan yang sematamata tidak mencari keuntungan.
- (2) Ketentuan lebih · 1anjut mengenai pemberi n pangurangan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan P uran Kepala Daerah.
KEBERATAN, BA
IN� DAN
r�iii�ET·A;�ur-;;MEN(:;ESAHKA�
S/IUNAN FOTO COPY TH.AH QIPERIKSA KEBr-NAR.A.NNYA
Bagi n Pertama Ke ratan
·
DAN SESUAl DENG1�N
, n
SUNY,\
rt.NGGAL
l9
Ob&amp;a"ar �otsi
j
I
".rJP/l.N
·
.
I
PF.RUr,:oANG . UNDANGAN
� ···
·
i
I
- L p s 1 1 9 GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC. (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan ha a kepada K Oaeral\ 1 'atlfifJO��%'t6fa��itun� atas suatu :
.
.
- a. SKPDKB;
- b. SKPDKBT;
- c. SKPDLB;
- d. SKPDN.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam b h sa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib P j k dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka a tu p2ling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebaqarncna dimaksud pada ayat (1 ), kecu Ii Wrijib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan dilu r kekuasaannya.
- (4) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan 2 ib meiunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikil sejumlah yang telah disetujui Waji ajak dalam pembahasan akhir hasil pcmeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyarat n sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keber t n, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang di rik:.m oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan me al ,i pas tercatat menjadi tanda bukti pene.irnaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib jak.
- (7) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk e erluan pengajuan keberatan, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan e erangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak.
BAB IX
Pasal 20

- ( 1 ) Kepala Daerah dalarn jangka waktu pa i g lama 1 2 (dua belas) bulan sejak tanggal Keberatan diterima, harus memberi keputusa atas keberatan yang diajukan.
- Surat
- (2) Sebelum surat keputusan sebagaimana i aksud pada ayat (1) diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penj I san tertulis.
- (3) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana i aksud pada ayat (1) atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, m n lak, atau menambah besarnya ju:nlah pajak yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimak u oaca ayst (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan. keberatan yang i jukan tersebut dianggap dikabulkan
- ( 1 ) Wajib Pajak dapat mengajukan permoho a banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang diteta an oleh Kepala Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud p d ayat ( 1 ) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan y g jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dilam ir salinan dari surat keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak me ngguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Put an Banding·-�.\_
I
.
...
· ·
"
BAB IX
Pasal 22

Apabila pe�gajuan keberatan ateu permohona banding dikabulkan sebaqian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan denga itambah i fl:-boogan..sebcsar 2% {dua perse sebulan untukjangka waktu paling lama 24 (dua p I h empat) ulafl'lt&lt;:NGETAHUI I MENGESAHKAN ' SAL !,\JAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
Bagian Ketiga Gugatan
T.ANGGAL:
DAN SESUAJ DENGANASLINYA
,JABATAN
LO
o�E:a ber �012
-
.
KEPALAIAGIAN HUKUM DAN
PERUNOANG-UNOANGAN
GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
- (1) Gugatan dapat diajukan secara tertulis dalam hasa Ind esia kepac:MIFPiiijaiffliii�a,ihos
- (2) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan t rhadap pelaksanaan penag1 ian paJa a (empatbelas) hari sejak tanggal penagihan.
- (3) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan t r adap keputusan lain selain gugatan sebaqaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 30 (tigapuluh) h ri sejak ta;1ggal diterima keputusan yanp digugat.
- (4) Jangka waktu dimaksud ayat (2) dan ayat (3 dak menq'kat apabila jangka waktu dim sksud tidak dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan p ggugat.
- (5) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana d aksud pada ayat (4) adalah 14 (empat betas) hari terhitung sejak berakhimya keadaan di luar k k as aan penggugat.
- (6) Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan tau 1 (satu) nkeputusan dlalukan 1 (satu) Surat Gugatan.
BAB IX
Pasal 24

Hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksaan b n in�1 dan gugatan, sepanjang ticak diatur lain dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai ketent a poraturan perundanq-undanqan.
XI 8
, PENGURANGAN KETETAPAN URANGAN SANKSI ADMIN,STRASI PEMBETULAN,PEMBATAL DAN PENGHAPUSAN AT AU PE
BAB IX
Pasal 25

- (t) Atas permohonan Wajib Pajak atau kare . [abatannya, Kepala Daerah dapat mernbelulkan SKPDKB, SKPDK!H atau STPD, SKPDN tau SKPDI.B yang dalam penerbrannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung d n atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan a rah.
- (2) Kepala Daerah dapat :
- a. mengurangkan atau menghapuskan sa k i edministrat.l berupa bunqa, denda, dan kenaikan palak yang terutang menurut peraturan erundanq-undanqan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekh I fan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; dan
- b. mengurangkan atau membatalkan SK D B, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara p n urangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan p j k sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
B XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN P MBAYARAN DAN PEMERIKSAAN
BAB IX
Pasal 26

- ( 1 ) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib jak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah. .
- (3) Kepala Daerah setelah melakukan pemeriks n menerbitkan : ..o.c.. \_
- (2) Kepala Oaerah dalam jangka waktu paling I a 12 (duabelas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran p j k sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus memberikan keputusan.
. .
.
,
- a. SKPDLB, apabila jumlah paJak yang diba r terryata lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau dilakukan pembayaran pajak y ng tidak seharusnya terutang;
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana di 1 ksud pada ayat (2) dilampaui dan Kepala Oaerah ·· tidak memberi keputusan, permohonan kele i an pembayaran palak dianggap dikabulkan serta SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu ling lama 1 (satu) bulan.
- b. SKPDN. apablla jumlah pajak yang dlbaya ama dengan jumlah pajak yang terutang.
- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang palak I lnnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitu gkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayara alak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daer h atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas terhmbatan pembayaran kelebihan pajak.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak i akukandalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
BAB IX
Pasal 27

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pemb y ran pajak diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah sekurang ·kurangnya dengan menyeb t an : ,
- a. · nama dan alamat Wajib Pajak ;
- b. tanggal pembayaran pajak ;
- c. besarnya kelebihan pembayaran pajak
- d. alasan yang jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pem yaran pajak disampaikan secara lancsunq atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pelabata Daerah ata ukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah .
BAB IX
Pasal 28

- . (1) .Atas pengajuan keberatan dan permohonan engembalian keleblhan pernbayarar, paiak, Kepala Daersbatau Pejabat yang ditunjuk melakuka emeriksaan.r--:----·---------
·
- ( 1 ) Hak untuk melakukan penagihan pajak me j di kedaluars r,a-w,.liffl1'-!',---' (lima) tahun terhitung sejak saat terutangny ajak, kecuall apabila Wajib Pajak rnelak rkan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluarsa penagihan Pajak sebagaimana d aksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Pak ; atau
- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib P j k baik langsung maupun ndak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan S r t Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) nuruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tang a penyarnpaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung e aqaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya meny kan masih mempunyai utang Paja�. dan beum rnelunasinya kepada Pemerintah Daerah. '
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung e aqairnana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan ang u an atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
BAB IX
Pasal 30

- ( 1 ) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih I gi karena hak untuk melakukan pensoihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan. uc,-
.. .
· ·
.
.
.
I
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan pi t n£ pajak yang sudan kedaluarsa sebaqarnana . dimaksud pada ayat (1). .
- (3) Tata cara penghapusan pajak yang sudah kedalua sa diatur dengan Peraturan Bupail.
BAB XIV - KETENTUAN KFUSUS
Pasal 31

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepa a pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak am rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-un ngan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pel sanaan ketentua peraturan perundang-undangan ·· perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dima s d pada ayat (1) dan avat (2) adalah:
- a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak seb gai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
- b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang mem rikan keterangan kepada pihak-pihak lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan lam porkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana d n Hukum Acara Perdata, Kepeta Darah dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebag i ana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimanz dimaksud pada ayat (2) untuk 1 mberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah rwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ten g ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti t rtulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya.
- (6) Permintaan hakim sebaqairnana dimaksud pa a ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau · · nama tergugat, keterangan yang diminta, se a ka'tan ant""""...,-tr,,.,,�M· """'",-,,+\_""'"...\_� ... --bersangkutan dengan keterangan yang dimint t rsebut. N SAUNAN FOTO COPY TELAH OIPERIKSA KEBENARANNYA
BAB XIV - KETENTUAN KFUSUS
Pasal 32

- ( 1 ) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak m yamoalkan SSPD atan ',: � 9 0 · ff � , , , x ,, 1 � ,-wvtff-),(!J'i-,,..., · atau tidak lengkap atau melampirkan keteran yang tidak benar sehingga merugik .. m keuanqan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurung · palirig larm 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banya 2 (dua) kali jumlah pajak yang te u ang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak me y mpaikan SSPO atau mengisi dengan l.dak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keteran n yang tidak benar sehingga meruqikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penj pali lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yan erutang. · '
· ·
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada a t ( 1 ) dan ayat (2) adalah pelanggaran .
BAB XIV - KETENTUAN KFUSUS
Pasal 33

Tindak Pidana di bidang perpajakan daerah seba i mana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutanqnya pajak.
BAB XIV - KETENTUAN KFUSUS
Pasal 34

- (1) Pejabat atau tenaga ahli ya,19 ditunjuk al Kepala Dneroh yang karena kealoaannva tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal seb g imana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) cJan ayat (2), dip[idana dengan pidana kurungan palin lama 1 (satu) tahun atau denda palirg banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat juta rupiah),.J!.1.., \_
"
• •
- (2) Pejabat atau tenaqa ahli yang ditunjuk oleh Kep I Daerah yang dengan sengaja tidak m 3menuhi kewajibannya atau seseorang yang menye bkan tid;:ik �i�enuhinya kew�jiban Pejabat sebagaimana dlrnaksud dalam Pasal 30 ayat (1 un ayat (2), dipldana dengan p1�ana k�rungan paling laing 2 (dua) tahun atau denda paling ban a Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana Jimaksud pada a t (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang at Sadan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikqn tindak pidana pengaduan.
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaim dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasia nya dilanggar.
BAB XIV - KETENTUAN KFUSUS
Pasal 35

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 aya ( ) dan Pasal 33 ayat (1) dan ,1yat (2) merupakan penerimaan Negara.
BAB XVI - PENYIDIKAN
Pasal 36

- ( 1 ) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingk n an Pemermtah Daerah diberi wewenan; kbusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidi tindak pidana di bidang perpajaknn Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undan ukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 aclalah pejabat pegawai negeri sipil tertenu, di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangk t oloh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud p d avat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan d meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpaj k n Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan terangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebeharan perhuatan yang dila u an sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti ri orang pribadi atau badan sehubungan denqan tindak pidana· di bidang perpajakan Daer ; · · · ·
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catata , dan dokumen-dokumen lain berkenasn dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daer ;
- e. melakukan penggeledahan untuk men a atkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakuka enyitaan terhadap bahan :Jukti tersebut;
- f. tneminta bantuan tenahga ahli dalam raln ka pelaksanaan tL 1 gas oenyldlkan tindak pidana tli · · bidang perpajakan Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang e eoranp meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang beriangsung an memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud p d hutuf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan de g n tndak pidana perpajakan Oaerah;
- i. J. memanggil orang untuk didengar ketera annya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi: menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu u t k kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah menurut hukum yan ertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dlmsksud pad a ay t ( 1 ) mernbarttahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada P untut Umum melalui penyidik PP.jabat Palisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentu n yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. ---·· . . . .
.
I Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerinta an pengundangan Peraturan Daerah ir; dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupate inahasa. . sa.. �
..
,
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA A UN 2011 NOMOR tf}..
I
..
,
,
, ,
.
· • 0
PENJELA N ATAS
NOMOR
PERA TURAN DAE RAH BUPATEN MINAHASA
2
HUN 2011
TEN NG
BEA PEROLEHAN HAK AT TANAH DAN BANGUNAN
Pajak Daerah adalah salah satu sumber ndanaan yang sangat penting bagi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pemb gunan Daerah. Untuk itu, sejalan dengan tujuan otonomi Daerah, penerimaan Daerah yang beras I dari Pajak Oaerah dari waktu ke waktu harus j ,�:seaal)tiasa ditingkatkan. Hc11' ini d.imaksudkan a a peranan Daerah dalam memenuhi kebutuhan
Daerah khususnya dalam hal penyediaan pelayana epada rnasyarakat dapat semakin meningkat Salah satu jenis pajak yang dapat dipun t oleh Daerah kabupaten sesuai Undang\_Undang .. Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah da etribusi Daerah adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, pernunqutan Pajak Daerah harus ditetap n dengan Peraturan Daerah. Sejalan c engan hal tersebut,penetapan Peraturan Daerah ini a lah dimaksudkan agar Pemerintar Daerah KabupatenMinahasa dapat memungut 9ea Perole n Hak atas Tanah dan Bangunan sesuai ketentuan peraturan perundaaq-undenpan,
Se.lanjutnya, dalam Peraturan Daerah n diatur secara jelas dan tegus mengenai objek, subjek, dasar pengenaan dan tarif Bea Perolehan ak atas Tanah dan Bangunan. Disamping itu juga diatur hal-hal yang berkaitan dengan administrasi e ungutannya.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan B n unan dipunqut dengan menggunakan sistem self assessment dimana Wajib Pajak diberi kepercay n untuk m3nghitung dan membayar senc'iri pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD dan m I porkannya tanpa mendasarkan pada SKPD . . Dalam pembentukan Peraturan Daerah ini, di a ping berpedornan pada peraturan perundang­ undangan di bidang perpajakan Daerah, juga dip rhatikan, diacu dan dikaitkan denqan peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain :
- 1 . Undang\_undang Nomor 8 Tahun 1981 tentan itab Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun1983 tentang K tentuan Urnum dan Tata Cara Perpalakon:
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tenta g Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang P gadilan Pajak.
PENJELASAN
Pasal 1

·
.
.
.
.
.: Cukup jelas ·
Pasai 2
Cukup jelas
Cukup [elus
Huruf a
·
,
' .
\_ Angka 1
Angka 2
·
Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
I
.
Cukup jelas
Cukup j la
Cukup j la
Hiubah siat adalah sualu penetapan wasiat y,mg khusus mengen i pemberiar. hak alas tanah dan atau bangunan kepada o ang pribadi atau badan hukum tsrteniu, yang berlaklu telah pemberl hibah waslat meninggal dunia.
Cukup j I s
Yang di ksud dengan pemasukan dalam perseroan atau badan h um lainnya adalah pengalihan hak atas tanah dans. \_
· L
.
.
!
�
Angka
7
Angka 8
Angka 9
nan dari orang pribadi atau ba::lan kepada erbatas atau badan hukurn lainnya tersebut. atau
Hak yang mengakibatkan peralihan adalah sebagian hak bersama alas tanah dan atau leh orang pribadi atau badan kepada sesama ak bersama. Pemisaha pemindah bangunan pemegan pembeli dalam lelang adalah penetapan lelang oleh Pejabat Lelang sebagaimana yang alam Hisalah Lelang. Penunjuk pemenan tercantu
MENGETAElf!01t0,�c-1�:S�\;�-;Aiplhal&lt;
SALJr�AN FOTO COPY
TE!.J,1,
C
,;:c �.,,. �;
;;·:o;, .·,.
, 1 :
T�NGr;, ow;;:=b�Jbe.r
I
�µ • .,
7;;
, , .
. .
Sebagai elaksanaan dari putusan hakim yang telah rnernpun a kekuatan hukum. yang tetap, teriadilah peralihan hak dari r ng pribadi atau badan hukum sebagai salah satu ke a a pihak yang ditentukan dalam putusan hakim Jws�but.
.
.
. ,, : , � . , ,..
C::
- s
�1;gka 1 0 . '
�
..
:::: .
== =
t � :===-
� =
Huruf b
. Ayat (4)
Huruf a
. Huruf b
Huruf c
. ·,;,
Penggab n an usaha adalah penggabungan dari dua bad an usaha a a leolh dengan cara tetap mempertahankan berdiriny alah satu badan usaha dan melikuidasi badan usa�a lai ya yang menggabung.
Angka 11
.
I
Angka 1 3
-Ee!Eibura Usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih badan u a dengan cara mendirikan badan mendirikan usaha a u dan melikuidasi badan-badan rsaha yang bergabu g tersabut.
Hadiah d lah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas ah dan atau bangunan yang cilakukan oleh orang pribadi a badan hukum kepada penerima hadian.
Angka 1
Angka 2
Yang d aksud dengan pemberian hak baru karena ke!anjuta elepasan hak adalah pemberian hak baru kepada orang pri · di atau badan hukum dari Negara atas tanah yang berasal a · pelepasan hak.
·
Yang di a sud dengan pemberian hak baru diluar pelepasan hak ada a pemberian hak baru atas tanah kepada orang · pribacli badan hukurn dari Negara atau dart pemegang hak mir menurut peraturan -perundang-u8dangan. ·. yang berlaku .
Hak milik adalah a iurun-terrurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyal orang ri adi atau badan-badan . hukum tertentu yang ditetapkan oleh Pe rintah .
· Hak guna usaha a lah hak untuk rnenqusahakan tanah ya, 19 1ikuasai langsung oleh Neg r dalam jar,gka. waktu sebagaimana dite, .lukan oleh perundang-undang yang berlaku.
Hak guna bangu a adalah nak untuk mendirikan dan · nempunyai bangunan-bangun n atas tana'i yang bukan miliknya senciri dengan jangka waktu yan ditelapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraiu an Oasar Pokok-pokok Agrari�, \_
· ·
Ayat5
Huruf d
Huruf e
Huruf f
Huruf a
Huruf b
Huruf c
Huruf d
Huruf e
Huruf f
Hak pakai adalah a untuk IT'enggunakan dan atao rnernunqut hasil .. dari tanah yang dik sai langsung oleh Negara atau tanah nilik orang lain, yang memberi ewenang dan kewajiban yang ditentu &lt;an dalam keputusan pemberi n ya oleh pejabat yang berwenang merruerikannya atau dalam perjanji n sewa-menyewa atau perjanjian penqolahan tanah, segala sesuatu sep n ang tidak bertentangan dengan jiwa dar: peraturan perundang-undang n yang berlaku.
Hak mllik atas satu rumah susun adalah hak milik atas satuan yang bersifat perseorang dan terpisah. Hak milik atas satuan rurnah susun meliputi juga hak t s bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang s us nya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan s nan yang bersangkutan.
Hak pengelolaan a lah hak menguasai dari Negara yang kewenanqan pelaksanaannya s aoian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain berupa ersncanaan peruntukan dan pengguraan tanah, penggunaan tanah u tuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari a ah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan piha tig,t
Cukup jelas
Yang dimaksud de g n tanah clan atau bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau pelaksanaan pembangunanngu a kepeniinqan umurn adalah tanah dan atau bangunan yang di nakan untuk penyelenggarnon pemerintahan baik Pemerintah Pusat upun oleh Pemerintah Daerah dan kegiatan yang semata-mata tidak d tuiukan untuk mencari keuntungan, misalnya tanah dan atau banguna yai1g digunakan untuk instansi pemerintah, rumah sakit pemerintah, j I n umum.
Sadan atau perw ki an organisasi internasional yang dimaksud dalam pasal ini adalah a an atau perwakilan organisasi internasional, baik pemerintah maupu on pemerintah.
Yang dimaksud d n an konversi hak adalah perubahan hak dari hak lama menjadi h k baru menurut Undang-Undang Pokok Agraria, termasuk pengaku hak oleh Pernerlntah. Contoh:
- 1 . Hak Guna Ba un an menjadi Hak Milik tan pa adanya perubahan nama;
2. Bekas tanah ak milik adat (dengan hukti surat Girik atau sejenisnya) m n adi hak baru.
Yang dimaksud d n an perbuatan hukum lain rnisalnya memperpanjang hak atas tanah tan adanya perubahan nama. · Contoh:
Perpanjangan Ha Guna Bangunan (HGB), yang dilaksanakan baik sebelum maupun e elalt berakhirnya HGB.
Yang dimaksud kaf adalah perbuatan hukum orang pribadi atau badan yang memi hkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa hak milik tanah n atau bangunan dan melernbaqaksnnya untuk selarna-lamanya u k kepenfinqan peribadatan atau kepentingan urnurn lainnya tanpa imb I n apapun. 1,.
Cukup jelas � �
C:A�:· :. 0 N FOTO
C•Y:'
lti..AH DiPERIKSA i&lt;b- .::·.:,'. - , .. ;v, -
T;.�iGGAL ,IABATAN
DAN SESVAi DENGAN ASLJNY! IB O�ober 1.0111 KEPALABAGIAN HUKUM D1NJ PERUNOANG-UNDANGAN
•
Q.!t
. .
| Ayat (1) | Cukup jelas | | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ayat (2) | | | |
| | Huruf a | Yang dimaksud den n harga transaksi adalah harga yang teriadi dan telah disepakati oleh p hak-pihak yang bersangkutan. | Yang dimaksud den n harga transaksi adalah harga yang teriadi dan telah disepakati oleh p hak-pihak yang bersangkutan. |
| | Huruf b | Cukup jelas | |
| | Huruf c | Cukup Jelas | |
| | Huruf d | Cukup jelas | |
| | Huruf e | Cukup jelas | |
| | Huruf f Huruf g | Cukup jelas | -----· ---··----·- ---- rv1J.�:1,Jc�: �,- \ ( 1 - \;YAN SAL:1\/·:"' i , zr ' . . •-}�:NYA |
| | Huruf h | Cukup jelas Cukup jelas | W o��orer --rt r '\ - �GI� |
| | Huruf i | Cukup jelas | � |
| | Huruf j | Cukup jelas | |
| | Huruf k | L. Cukup jelas | |
| | Huruf I | Cukup jelas | |
| | Huruf m | | Cukup jelas |
| | Huruf n | Cukup jelas | |
| | Huruf o | | |
| | | Cukup jelas | |
| Ayat (3) | Conteh: Wajib Pajak "A" membeli tan h dan bangunan dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (harga transaksi) Rp 30.000.0 0,(,0 (tiga puluh juta). Nilai Jual Objek Pajak tersebut yang digunakan d I m pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp 35.000.000.00, 0 (tirJa puluh lima juta rupiah), maka yang sebagai dasar pengenaan B PE rolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Rp | 35.000.000,00 (tiga puluh Ii c1 juta rupiah) dan bukan Rp 30.000.000,00 | PRB adalah dipak'ai adalah |
| Ayat (4) | Cukup | [elas | |
| Ayat (5) Ayat (6) | Cukup | jelas | |
| Ayat (7) | Cukup | jelas | |
| Ayat (8) Cukup | Cukup | jelas jelas | |
| Pasal5 Cukup jelas | | | |
| Pasal 6�,- | Pasal 6�,- | | 1 8 |
| Pasal 7 | Cukup jelas | Cukup jelas | Cukup jelas |
|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal8 | Cukup jelas | Cukup jelas | Cukup jelas |
| | Ayat (1) | Huruf a • Yang dimaksud clen n sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta dalam pasal ini a lah tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta a apan Pejabat Pembuat Akta Tanah I Notaris. | . . |
| | | Huruf b | pemlndahan hak di Cukup jelas |
| | | Huruf c | Huruf c |
| | | Huruf d | Cukup jelas |
| | | Huruf e | Cukup jelas |
| | | | Cukup jelas |
| | | Huruf f | Cukup jelas |
| | | Huruf g . | Yang dimaksud d g:m sejak tanggal penunjukan pemenang lelang adalah tanggal di datanganinya Risalah Lelang oleh Kepala Kantor . Lelang Negara a a kantor lelang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undan a yang berlaku yang memuat antara lain nama pemenang lelang. |
| | | Huruf h | Cukup jelas |
| | | Huruf i | Cukup jelas ... -. -�·- --- -· - -·--· |
| | | Huruf j Huruf k | Cukup jelas L8 f)�&O" 9r �0(2.. - |
| | | Huruf I | Cukup jelas � |
| | | | Cukup jelas |
| | | Huruf m Cukup jelas | |
| | | Huruf n Cukup Huruf o | jelas |
| | | | Cukup jelas |
| | Ayat (2) | Cukup jelas | Cukup jelas |
| Pasal | Ayat (1) | | |
| | Ayat (2) | Cukup jelas Yang dimaksud dengan 'r i alah lelanj" adalah kutipan risalah lalang yang ditandatangani oleh kepala ntor yang membidangi pelayanan lelang negara. | Cukup jelas Yang dimaksud dengan 'r i alah lelanj" adalah kutipan risalah lalang yang ditandatangani oleh kepala ntor yang membidangi pelayanan lelang negara. |
| | Ayat (3) | Cukup | jelas |
| Pasal | 10 .Ayat (1) | Conteh: | Conteh: |
| | | Semua peralihan hak pad ulai Januari 2011 oleh Pejabat yang bersenqsutan harus dilaporkan selamba -I mbatnya tanggal 1C Februari 2011 kepada Kepala Daerah.�,- | 19 |
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas Peraturan perundang-undanga g ·· �ima;sud ;!�:, anta,J lain peraturan yang mengatur meng n i disiplin pegawai negeri sipil.
Sistem pemungutan pajak ini adalah self s s ssment dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri p jtik yang terutang dengan menggunakan SSPD dan melaporkannya tanpa mendasarkan k ada SKPD. Penelitian sebagaimana dimaksud dala ketentuan ini olmsksudkan untuk, antara lain isetor ke Kas Daerah, .dasar pengenaan yar,g memastikan bahwa pajak telah dibaya I digunakan sudah-benar, PBB atas objek aj k sudah lunas atau tiC:ak ada tunggakan.
Cukup jelas
Pasal ini mengatur tentang penerbitan su a ketetapan pajak atas pajak yang dibayar sendiri. Penerbitan surat ketetapan pajak dituju a xepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SS atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.
Ayat(1)
- 1 . Seorang Wajib Pajak tid menyampaikan SSPD pad a tahun pajak 2009 . . . . Setelah ditegur dalam jan a waktu tertentu juga belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Da r h (SPTPD), maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun Kepala D e ah dapat menerbitkan SKPDKB atas pajak yang terutang. ,
Ketentuan ayat ini memberi wenangan kepada Kepala Daerah untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SK? T, atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu seperti tersebut pad yat ini, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang ny t -nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal d n atau kewaiiban material. Contoh:
2. Seorang Wajib Pajak m n ampaikan SSPD pada tahun pajak 2009. Dalam jangka waktu paling la a 5 (Hrna) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan SPTPD yang disampaika idak benar. Atas pajak yang terutang krranq bayar tersebut Kepala Daerah a at menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi administrasi.
3. Wajib Pajak sebagaima a dimaksud dalam Contoh 2 yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam j ngka waktu paling lama 5 (lima) tahur sesudah pajak yang terutang dite kan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyeb b an oenambahan jumlah pajak yang terutang, maka Kepala Daerah dapat m n rbitkan SKPDKBT.
4. Wajib Pajak berdasark n hasil pemeriksaan, ternyata \_iumlah pajak yang terutang sama besarnya d ng8n jumlah kredit pajak atau pajak tida'; terutang dan tidak ada kredita paj k, maka Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDN.
Huruf a
Angka 1)
Cukup jel s
Angka 2)
Cukup jel s
Angka 3)
Yang dim sud dengar. penetapan pajak secara jabatan adalah penetapa esarnya pajak terutang yang c1ilakukan oleh Kepala Daerah a a Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau ket r ngan lain yang dimiliki oleh Kepala Daerah atau Pejabat y g ditunjuk . .9-. \_
.+------------·�------,
'
.
.
.
•
•
•
PENJELASAN
Pasal 1

5
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c Cukup jelas
j
Ayat ini mengatur sanksi ter dap �jib Pajak yang tidak mem�n:�:�ewajibJ perpajakannya yaitu dikena sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari paj�k yang tid k atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) Ian atas pajak yang tidak atau terlarnbat dibayar. Sanksi administrasi berupa i itung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB. · ·
Dalam hal Wajib Pajak tida emenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hu b, yaitu dengan ditemukannya data bani dan atau data yang semula belum ter n kap yang terasal dari hasil pemeriksaar. sehingga pajak yang terutang bertam a , maka Wajib Pajak dikenakan sanksi 3 Jmmlstrasl berupa kenaikan 100% (se s persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administrasi ini tidak diken k n apabila Wajib Pajak rnelaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriks a .
Cukup jelas
Dalam hal Wajib Pajak tida rnernenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hur f ar,gka 3), yaitu Wajib Paja'&lt; tidak mengisi SPTPD yang seharusnya dilakuka n a, maka dikenakan sanksi administrasi be, upa kenaikan pajak sebesar 25 V o (dua puluh lima persen). dari pokok pnjak yang terutang. DalJm kasus ini, a a f\.epala Daerah menetapkan pajak yang terutang secara jabatan melalui pen r itan SKPDKB. Selain sanksi administrasi beruoa kenaikan sebesar 25% dar okc k pajak yang terutang juga diker.akan sanksi administrasi berupa bunga e esar 2% (dua persen) sebelurn dihitung dari pajak yang kurang bayar atau terl bat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Sank i administrasi berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai den an diterbitkannya SKPDKB.
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud den an "pemeriksaan" adalah perneriksaan kantor.
Huruf c
Sanksi administrasi b rupa bunga dikenakan kepada Waji!:&gt; Pajak yang tidak atau kurang mbayar pajuk yang terutanq, sedangkan sank,si administrasi berupa d nda dikanakan karena tidak dipenuhinya ketentuan formal, misalnya tid k atau terlambat menyarnpaikan SSPD .
Ayat ini mengatur pengena n sanksi administrasi berupa bunga atas SSPD yang diterbitkan karena :
- tau kurang dibayar ; a. Pajak yang terutang tida
- menqhasilkan pajak kurang dibayar karena terdapat i t u11g. b. Pemeriksaan SSPD yan salah tulis dan atau sala
Conteh:
- Dari perolehan tanah d n bangunan pada tanggal 21 September 2009, Wajib Pajak "A" terutang paj I sebesar Rp 5.000.000,00. Pada saat terjadinya perolehan tersebut, paj k dibayar sebesar Rp 4.000.000,00. Atas kekurangan pajak lersebut diterbit n 3TPD tanggal 23 Desember 2009 dengan perhitungan sebagai ber k t :
- 1 . Pajak yang terutang tida tau kurang dibayar :
I
Kekurangan bayar
R� 1.000.000,00
Bunga = 4 x 2% x Rp 1. 0 .000,00
Rp 80.000,00 (+)
Jumlah yang harus diba ar dalarn STPD
Rp 1.080.000,00�--
· ·
. .
. .
"
PENJELASAN
Pasal 19

2. Hasil pemeriksaan Surat S t ran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB.
2. Wajib Pajak "B" memperol h tanah dan bangunan pada tanggal 18 Juni 2009. Berdasarkan pemeriksaan SPD yang disampaikan Wajib Pajak "B" temyata terdapat salah hitung yan menyebabkan pajak kurang dibayar sebesar Rp 1.500.000,00. Atas kekur n an pajak tersebut diterbitkan STPD pada tangg'al ·· 23 September 2009 deng n perhitungan sebagai berikut : Kekurangan dibayar . .. .. . . . . . Rp 1.500.000,00 Sunga 4x2%xRp 1.500.00 , 0 Rp 120.000,00 (+) Jumlah yang harus dibaya aiam STPD Rp 1.620.000,00
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16

Ayat(1)
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Ayat(1)
Cukup jelas
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, d n Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan maupun Putusan a ding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dloayar bertambah, merupa a sarana administrasi bagi Kepala Daerah untuk malakukan penagihan pajak. , . : , ;, - "! : G · E -: T · Al.--:-U--/:- ��-r:N-:·(;��--- ' , - ;:� �-N ·-1
111l., ';
i
.
I
1v1tl
.1,\_,,\_,,
, ,
'"1il
SAL/NAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KE8EN-1RANNYA
DAN SESUAI DENGANASLiNY.t
·;:\3GAL
l
f
O � fie
be
r 1 Ot'l.
\_;.[&lt;.\TAN
KEPALABAGIAN HUKUM DAN
PERUND��G-UNDANGAN
�
Huruf a
PENJELASAN
Pasal 17

GEESJE TOMBOKAN SH MSC
Kondisi tertentu Wa ji aj a!M'lffltt"8d1!tttt:tettti6€tfH1eRE!Bf+{J9\ei'-�ak-;-. Contoh:
- 1 . Wajib Pajak tid k mampu secara ekonomis yang rnemi.eroleh hak baru melalui pro r m pemerintah di bidang pertanahan;
Huruf b
Huruf c
2. Wajib Pajak i adi menerima hibah dari orang pribadi yang rnernpunyal hub gan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat kea a atau satu derajat ke bawah.
Kondisi 1 Najib Pajak y ng ada hubungan dengan sebab-sebab tertentu : Contoh:
- 1 . Wajib Pajak ya g memperoleh hak atas tanah melalui pemLelian dari hasil ganti rugi e erintah yc:ng nilain ganti ruginya di bawah NJOP; .
2. Wajib Pajak ya g mernperoleh hak atas tanah sebaqai pengganti atas tenah yang di e askan ole:1 Pemerintah untu'&lt; kepe,1tingan umum yang memerluk persyaratan khusus;
3. Wajib Pajak ya terkena darnpak krisis ekonomi dan m onoter yang berdampak lua pada kehidupan perekonomian nasion 31 sehingga Wajib Pajak ha u rnelakukcn restrukturisasi usaha atau utang usaha sesuai dengan bijaksanaan pemerintah.
Contoh:
Tanah dan/atau a gunan yang digunakan, antara l ain untuk panti asuhan, panti jom o rumah y2tim piatu, pesantren, sekolah yang tidak ditujukan mencari k uniunqan, rumah sakit swasta, intitusi pelayanan sosial masyarakat.
Cukup jelas
.
Apabila Wajib Pajak berpe d pat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak dan pemungutan tidak bagaimana mestinya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan h n a kepada Kepala Daerah yang menerbitkan surat ketetapan pajak. Keberat n yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membu t perhitungan jumlah yang ser.arusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak. a u keberatan han·s diajukan satu jenis pajak dan satu tahun pajak. u&lt;, \_
. .
. .
.
PENJELASAN
Pasal 20

Pasal21
Ayat(1)
I
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Yang dimaksud dengan "al s n-alasan yang jelas" adalah m,engemukakan dengan data atau bukti bahwa j rrlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan oleh fiskus tid k benar.
Yang dimaksud dengan "kea an dil'.Jar kekuasaannya" adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak/k k asaan Wajib Pajak, misalnya karena Wajib Paiak .. sakit atau terkena musibah be c na alam.
Ketentuan ini mengatur bahw ersyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terleb h dahulu sslumlah kewaj:ban perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak da saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pelunanasan tersebut har dilakukan sebelum Wajib Pajak mangajukan keberatan.
Ketentuan diperlukan agar a ib Pajak tidak menghindar dari kewajiban untuk membayar pajak yang telah itetapkan dengan dalih mengajukan keberatan, Sl:lhingga dapat dicegah terga g unya penerimaan Daerah.
Cukup jelas
Tanda bukti penerimaan S r t Keteratan sangat diperlukan untuk memenuhi ketentuan formal. Diteri atau idaknya hak mengajukan Surat Keberatan dimaksud tergantung dipenuhinya kete t an batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat .. (3), yang dihitung mulai d t rbitkannya surat ketetapan pajak sampai saat diterimanya Surat Keberatan e sebut oleh Kepala Daerah.
Tanda Bukti penerimaan ters ut oleh wajib pajak dapat juga digunakan sebagai alat kontrol baginya untuk m getahui sampai kapan batas waktu 12 (duabelas) bulan sebagaimana dimaksu ala.n Pasal 20 ayat (1) berakhir.
Cukup i ' elas
Tanda Bukti penerimaan ;tu d perlukan untuk memastikan bahwa keberatannya dikabulkan, apabila dalam ja g .a waktu tersebut Wajib Paj2.k tidak menerima surat keputusan dari Kepala Daera tal Sun3t l(eberatafl yang diaj�kan. \_, MENGETAHUI / MENGESAHKAN ;
i
'
:
;
Cukup jelas
Cukup jelas
...\_ \_\_
.
·----··
--···· --····-
I
Dalam keputusan tidak tertutup kemungkinan utarig pajal&lt;nya bertambah berdasarkan has I emeriksaan atau keterangan lain karena ada data baru yang tadinya belum ter n kap atau belum dilaporkan.
Ketentuan ini dirnakst.dkan u tuk memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak maupun fiskus dan dalam rangka tertib administrasi, oleh karena itu keberatan yang diajukan ol Wajib Pajak harus diberi keputusan o,eh Kepala Daerah da'am jangka wak u p81ing lama 1 2 (dua belas) bulan sejak Surat Keberatan diterima.
Cukup jelas E-.,. • •
••
Pasal22
Pasal23
Pasal24
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Huruf a
Dalam praktek d p t ditemukan sanksi administrasi yang dikenak�n .. kepada Wajib Paja idak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak yang dapat membebani ajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak rnemaha.nl peraturan perpaja a . Calam hal demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda, da kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan I h Kepala Daerah.
Cukup jelas
Pasal26
Ayat(1)
Cukup jelas
Cukup jelas
Aayat (2)
Kepala Daerah sebelum me erikan keputusan dalam hal kelebihen pembayaran pajak harus melakukan pem r ksaan terlebih dahulu.
Ayat ini memberikan kepasti hukum baik kepada Wajib Pajak maupun fiskus dan dalam rangka tertib admi i trasi psrpalakan. Oleh karena it•1, permohonan kelebihan pembayaran pa a yang diajukan oleh Wajib Pajak harus diberi keputusan oleh Kepala Dae a 1 .
Cukup jelas
Cukup jelas
Besarnya imbalan bunga at keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran · · pajak dihitung dari batas w k u 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB sampai dengan saat dilakukannya e bayaran kelebihan�.,
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup jelas
I
1
:
J
Cukup jelas
.
Dalam hal batas waktu tidak apat dipenuhi oleh penggugat karena keadaan di luar kekuasaannya (force ajeur), rnaka jangka waktu dimaksud dapat dipertimbangkan untuk diperp jang.
Cukup jelas
Huruf b
Kepala Daerah k r na jabatannya, dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurang n atau rnernbatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya a jib Pajak yang ditolaf. pengajuan keberatannya karena tidak mem uhi persyaratan formal (memasukan surat keberatan tidak pada waktun ) meskipun persyaratan material terpenuhi.
.
. .
'
i
'
f·
r
l
I
!
( .
t
I
Pasal28
PENJELASAN
Pasal 29

Cukup jelas
Cukup jelas
Ayat{1)
Saat kedaluarsa penagihan j�k ini perrudifefiijikanJsijf»ijB.5 rnemberi hukum kapan utang pajak ter e u I alfcJap�tlitagih lagi.
,
\_\_
--� -··-·---�-- --·-·-··-
\JEi\iUETAHUl / MENGESAHKAN
'.,.�uNAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBrn:.o:i.NNl'A
DAN SESUAI DEf'Gt\N ASLINYA TANGGAL: l� 0�60b(lr �0/Q J,'.&gt;.BATAN KEPALA&amp;l.GIAN HUKUM DAN PERUNOANG-UNOANGAN
�
\_\_ 0gSJ1: TOMBOKAN, SH. MSC.
�
·
pastian
Huruf a
Hurut b
Dalam hal diterbitk Surat Teguran dan Surat Paksa, kedaluarsa penagihan dihitung s j k tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
Yang dimaksud den pengakuan utang pajak secara langsL:ng adalah Wajib Pajak dengan k sadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum mel asinya kepada Pemerintah Daerah. Yang dimaksud den n pengakuan utang pajak secara tidak langsung adalah Wajib Paja idak secara nyata-nyata l2ngsung rnenyatakan bahwa ia mengakui penyai utang pajak kepada Pemerintah Daerah. Conteh:
- Wajib Pajak permohonan angsuran 'oenundaaa pembayaran. mengajukan
- Wajib Pajak me g jukan permohonan keberatan.
Setiap pejabat baik petuga pajak maupun mereka yang rnelakukan tugas di bldang perpajakan Daera ilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah pajakan Daerah, antara lain :
- a. Surat Pemberitahuan, I p ran keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;
- b. Data yang diperoleh dal rangka pelaksanaan pemeriksaan;
- d. Dokumen dan/atau rah s a Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan y n berlaku.
- c. Dokumen dan/atau data y ng diperoleh dari pihak ketiga yang bers fat rahasia;
Para ahli, seperti ahli baha a akuntan, pengacara dan sebagainya ycing ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk embantu pelaksanaan Undang-Undang Perpaiakan ... Daerah, adalah sama d gan petucas pajak yang dilarang oula untuk mengungkapkan kerahasia n ajib Pajai&lt; sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Yang dimaksud dengan pih k lain, antara lain adalah lembaga negara atau instansi pemerintah Daerah yang b ennng me.akukan pemeriksaan di bidanq keuangan Daerah. Dalam pengerti n keterangan yang dapat diberitahukan antara lain identitas Wajib Pajak dan i formasi yang bersifat umum tentang perpc'akan Daerah.
Untuik kepentingan Daerah, isalnya dalarn rangka penyidikan, penuntutan atau dalam rangka mengadaka erjasama dengan instansi lainnya, keterangan atau bukti tertulis dari atau ten a g 'Najib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang i unJuk oleh Kepala Daerah.
Dalam surat izin yang dite i kan Kepala Daerah harus dicantumkan nama Wajib Pajak, nama pihak yang dit juk dan nama pejabat atau ahli atai, tenaga ahli yang .. diizinkan untuk memberik n keterangan atau rnernperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak. e berian izin tersebut dilakukan secara terbatas dalam hal-hal yang dipandang per u oleh Kepala D2erah
Untuk melaksanakan pem r ksaan di sidang pengadilan aalam perkara pidana atau perdata yang berhub ngan dengan masalah perpajakan Daerah, demi kepentingan peradilan K ala Daerah memberikar. izin pembebasan atas kewajiban kerahasiaan kep a pejabat pajak dar. para ahli sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), t s permintaan tertulis Hakim kslua sidang.�. \_
··
PENJELASAN
Pasal 31

Pasal32
Pasal33
Pasal34
PENJELASAN
Pasal 36

I
Maksud dari ayat ini adal h pembatasan dan penegasan, bahwa keterangan perpajakan Daerah yang di i ta tersebut adulah hanya mengenai perkara pidana atau perdata tentang pe b atan atau peristiwa yang menyangkut bidang perpajakan Daerah dan han a teroatas pada tersangka yang bersar,gkutan.
Dengan adanya sanksi pida , dinarapkan timbulnya kesadaran WaJib ?ajak untuk memenuhi kewajibanrya. Yang dimaksud dengan ke I aan berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kew fbannya sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan Daerah.
Perbuatan atau tindakan s agaimana dimaksud pad a 'ayat ini yang dilakukan · · dengan sengaja, dikenaka sanksi yang lebih berat daripada alpa, mengingat pentingnya penerimaan paj k bagi Daerah. 1 Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Penyidik di bidang perpaja a daerah dan retribusi daerah adalah Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di ling u gan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai engan ketentuan peraturan perundanq-undanqap. . . Penyidikan tindak pidak pi a a di bidang perpajakan Daerah dan retribusi Daerah dilaksanakan menurut kete t an yang diatur dalam Undang-Undarg Hukum Acara Pidana.
L
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas�. �
TAMBAHAN LEMBARAN DAl:RAH KABUPA N MINAHASA NOMOR
·
.
·••
. .
.
.