Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 69 rArruil 2016
BAB I - KEIENTUAIT UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintatr Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Anggaran Pendapatan Belanja Daeratr yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutrya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
6. Rencana strategis Satuan Kerja perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra sKpD adalah dokumen perencanaan sKpD untuk periode s (lima) tatrun.
7. Rencana Kerja satuan Kerja perangkat Daerah yang selanjutnya disinglat Renja sKpD adalah dokumen periencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tatrun.
8. Kebijakan umum APBD yang selanfutrya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebiiakan bidang pendapatan, bela4ia, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang selaqjutnya disingkat ppAS adalatr rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada sKpD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKASKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
6. Rencana Kerja dan Anggaran sKpD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan pengangggaran yang berisi rencana belanja program dan rencana pembiayaan sebagai APBD. rencana pendapatan, kegiatan SKPD serta dasar penyusunan 10.
7. Dokumen Pelaksanaan furggaran sKpD yang selanjutrya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan €mggaran oleh pengguna anggaran 11.
8. t2. Pejabat Penatausatraan Keuangan sKpD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalatr pejabat yang melaksanakan fungsi tata usatra keuangan pada SKPD.
13. Bendatrara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungiawabkan uang pendapatan daeratr dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
10. Bendatrara Pengeluaran adalalr pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungiawabkan uang untuk keperluan belanja daeratr dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. L4.
- 1s. Barang mililc daerah adalah atau diperoleh atas beban perolehan lainnya yang sah. semua barang )rang dibeli APBD atau berasal dari
- yang selanjutnya Pqiabat dan/atau 16. Pengurus Barang Milik Daeratr disebut Pengurus Barang adalatr Jabatan F\rngsional Umum mengurus barang. yang diseratri hrgas
BAB II - PEIWGASAIY
pasal 2

- (U untuk kelancaran pelaksanaan APBD Tatrun Anggaran 2oLT dan penyusunan l.aporan Keuangan Pemerintatr Daeratr Tatrun Anggaran 2016 Fda masa transisi peralihan pera,gkat daerarr berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah ke perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintatr Nomor 18 Tatrun 2016 tentang Perangkat Daerah, Bupati menugaskarr Kepala SKPD sebagai pejabat penyusun dan penandatangan dokumen perenganaan dan anggar€ul Tatrun Anggaran zoLT serta Laporan keuangan sKpD Thtrun Anggaran 2016 sebelum ditetapkannya pejabat definitif berdasarkan Peraturan Daeratr Kabupaten siftrbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangt&lt;at Daeratr.
- Pejabat penyusun dan penandatangan dokumen perrencanaan dan anggaran Tahun Anggaran 2ol7 serta laporan keuangan sKpD Tatrun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna furggaran. (2t
- Dokumen perencanaan dan anggaxan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (L) meliputi: (3)
- a. Renstra SKPD;
- b. Renja SKPD;
- c. KUA dan PPAS Tahun Anggaran ZOLT;
- e. DPA Tatrun Anggaran 2ALT.
- d. RKA Tatrun Anggaran 2Ol7;dart
- (4) Laporan keuangan sKpD sebagaimena dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan operasional;
- c. laporan perubahan ekuitas;
- d. neraca;dan
- e. catatan atas laporan keuangan.
8
BAB II - PEIWGASAIY
Pasal 3

- (1) Penugasan pejabat penyusun dan penandatangan dokumen perencanaan dan anggaran Tahun Anggaran 2oLT serta laporan keuangan SKPD Tahun Anggaran 2OL6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. untuk perangfuat daerah yang tidak mengalami perubatran nomenklatur maupun yang mengalami perubatran nomenklatur yang mengakibatkan berkurangnya atau bertambahnya bidang urusan yang dilaksanakan pada perangkat daerah yang bersangkutan adalatr Kepala SKPD yang menjabat saat ini;
3. untuk perangfuat daeratr baru atau perangftat daeratr yang mengalami kenaikan eselonering adalah pejabat struktural eselon II.b atau pejabat eselon III.a yang merupakan Kepala SKPD yang menjabat saat ini; b.
4. untuk Bagian pada Sekretariat Daeratr yang tidak mengalami perubahan nomenklatur adalah Kepala Bagian yang menjabat saat ini; c.
5. untuk Bagian pada Sekretariat Daeratr yang merupakan unit kerja baru adalatr Asisten Sekretaris Daerah yang rnembidangi yang menjabat saat ini. d.
6. Pejabat penyusun dan penandatangen dokumen percncanaan dan anggaran Tatrun Anggaran 2Afi serta laporan keuangan SKPD Tahun Anggaran 2ot6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai ttrgas: (2t
- a. menyusun dan menandatangani dokumen penencanaan dan anggaran Tahun Anggaran 2OLT;
- b. menJrusun dan menandatangani laporan keuangan Tatrun Anggaran 2016.
9. selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2l1, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (U juga mempunyai hrgas untuk: (3)
- a. men5rusun dan menandatangarri Laporan Keterangan Pertanggungiawaban Kepata Daorah (LKPJ) Tahun Anggaran 2OL6;
- b. menyusun dan menandatangani Laporan Penyelenggaraan Pemerintatran Daeratr (LppD) Tahun Anggaran 2AL6;
- c. menJrusun dan menandatangani t apor€ul Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tatrun Anggaran 2OL6;
I
- d. menJrusuR dan menandatangani pelaporan aset tetap Tahun Anggaran 2oL6 serta mempersiapkan secara administrasi dan teloris pengalihan aset tetap dari peranglat daerah lama ke perangkat daeratr haru hrdasarkan Peraturan Daeratr I(abupaten Sihrbondo Nomor 8 Tatrun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daeratr sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penugasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetaplcan dengan Keputusan Bupati.
ksal 4
- (U PPK SKPD, Bendahara PenerimaanlBendatrara Penerimaan Pembantu dan Bendatrara pengeluaran/ Bendatrara Pengeluaran Pembantu berkewqjiban membantu pelaksanaan hrgas Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c.
- (21 Pengurus Barang/Pembantu Pengurus Barang berkewqiiban membantu Kepala sKpD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:
- a. menJmsun dan mencetak laporan barang milik daeratr per 31 Desember 2016 atas SKPD lama;
- b. menyusun daftar barang yang at&lt;an dialihkan penggunaannya sebagai tindak lanjut dari perubahan susunan organisasi Peranglrat Daeratr yang bart bersama Kepala SKPD selaku pengguna Barang.
- (3) Dalam pelaksanaen pengelolaan barang milik daeratr sebagaimana dimaksud pada ayat (2]1, pengurus Barang/Pembanhr Pengurus Barang berkoordinasi dengan Bidang Aset Daerah pada DppKAD untuk menyusun daftar aset/barang milik daeratr yang akan digunakan oleh SKPD.
- Daftar aset/barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: (4)
- b. daftar aset yang at&lt;an diterima maupun yang akan dialiht&lt;an oleh SKPD baru.
- a. daftar aset yang posisinya tidak dialihkan;
- Perpindahan aset /barartg milik daeratr dilampiri berita acara serah terima aset/barang milik daeratr atas persetu.iuan dari sekretaris Daerah selaktr pengelola barang milik daerah. (s)
!
ll
I
- (6) Fengguna Barang bertangungiawab penuh terhadap proses pemindahan dan keamanan aset /barartg milik daeratr sebagaimana dimaksud pada ayat (s) serta bertanggungiawab untuk menyelesaikan laporan harang milik daerakr Tatrun 2016.
Pasel 5
Dokumen perencanaan dan anggaran SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang telah disusun pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, wajib dilaksanakan oleh Kepala SKPD dan pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) berdasarkan peraturan Daerah KabupaGn Situbondo Nomor 8 Tahun 2oL6 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah terhitung mulai yang bersanglartan melaksanakan tugas.