PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 35 Tahun 2009
Tentang No Description
Berlaku: 35 TAHUN 2009
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4

Napa Sub Sagan Perencanaan merrpuremilugas sebaga benkut :
- a nvanyusun rercara kerja tahunan InSpekWat
- b rrenyusun rencana anggann clan talanja Inspelactat berkcordinasi dengan unit kruk terkat
- c. member petumuk dan araban sera rrembagi toga kepada bawahas sesuai togas masing-masing Bgaf damn pelaksanaan togas sealu men:red:man prosedur das program kerja yang leah dastapkan:
- d mengatur pelaksanaan togas Sub Bag-an Porencanaan Inspcklorx nation: urksan pmencanaan dan pengekaaan keuangan rnelpub pereroasaan anew°, pembayaran, austarta laporan keuangan. pengeSclaan adrronisban keuangan pada impektaat
- e. rnerocanaian dan mengatur pelaksanaan penpapan peraboan perundantundangan. dokumentasi dan pengolaban dza permawasan,
- mengevaluasi polasanaan rencana ketja tahunan Inspektorat.
- g. mufti&amp; nasl kega be:Kahan sesuai hass Ism yang Cicada dan 'plats Dania= sebagal bahan penartangan untuk pengembangan kane pegawa,
- h memtenkan swantolsahas pertumbangan kepata atasan sesua toga Sub Ba)tan Perencanaan:
- i memtualdan menyampakan cabman basil kerja kepada atasan seba3al Penan99sIng kanabw tugasl mdaksanakan tugassugx Ian yang chtergan deb amsan
Paragraf 2 Rapala Sub Bagian Evaluasi dan Petapxan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5

Kepala Sub Bagian Evaluao can Peaperan mempunya limas sebaga boNkus :
- a menyusun progrn ktia Sub Etagias Evaluasi dal Pelagsran sesua dengan program kola Inspeklorat dan program kerja tabus tale sebaga pedanan
- b melacukan koordirasi dal membagi togas kepada peaksana Sub Bagian Euguasi dan Pelaporas unit&amp; moss pengumprian. punyusunan dan cengnaban data dan passpaan sena evawasi ternadap keel:awnisegiatan yang raaksanakan Otincomman twektorai agar pekerman olaksanasai sesua dengan keientuan yang ttertaku:
- c mergatur, mengaeraa dan merntinting dalam paaksanaan mergadrraustaa lararan nazi penginsan dan pongaduan. mengetla adminStram basil pemerksaans rrengevaluaa hail penal:awn seta membat taporan basil pemorksaan,
- memtel peturekk dan aahan kepada tag/altar lc:Madan toga rnengevauasi basil perreciksaan, rrengadrninstt [adman hat pengawasan dan penganms, rrenwlola zarinistrasi basil pernenIssaan. pentuaan lapOran basil pemesksaan age daam pelassarman togas seism mempedomanl prosedur dan program kega yang 'Zan dilolapkat
- e menial hasil kerja bavahan sesua basil kola yang dicapa dan pans pendalan sebaga bahan perbmbangan untuk pengombangan kaner pegawas:
- f rrenyusun. mengzeka rancangan konsep swat rakomendasi dan Wham nx,,kab Ian yang benatan dengan toga Sub Bagian Evaluast dan Pelaporan,
9. membenkan saran / telaahan kepada airman sesua tugas Suo Bagian Evaivasi dan Papaw:
membuat dan nignyampaikan laporan teal keg's kepada atasan sebaga penanggung jawaban tugas:
malassanakan tugaatugas lain yang diterikan oteh atasan
Paragtal 3
Kepala Sub Ba9an Arkrinistrmi dan Umum
Pala 6
Kepala Sub BagIan Adminatrast dan Urn= rnempunya tugas sebagai benkut :
- a rrenyiapitan. mann:sun rencana program Rena Sub Baglan AtIneristrat dan Urnurn wingssungan Inspektora. dan program liana tahun laku sebagai pedoman.
- b melakukan koacinast program kaja Sub Bagian Adminrstrasi dan thruun anneal unit kerja *hail melake raga konsultzti dan sasialisaa agar tanthn kerjasama yang kik
- c. melaksanakan pengaturan terselenggarartya pengeklaan adinniserrci dan union ealam pasksanaan tugas Sub Bagran Anna:tin dan Umum,
- cl neaten petunjuk dan wahan sera mentagi tugas kepada banavan sesua tugas rnaang.masing agar pekerjaan data diselesakan sesua dengan ketenwan yang behaku,
0. rrelakukan evalumt ,rrengontrel dan rrengawasi kepada turt-tgas maima mengebla Inman tata usaha, stral-menyurat kearspan, kru..an ninth tangga dan paianpiapan, administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan, wusan keuangan kngitup Inspektrat keprolokolan dan kenumasan. serla iagesan kepegavaan lingkup Insperstora agar sesua dengan program dan prosecke yang Denaku,
- f melaksanakan pengelciaan adrninalmsi dan umum Inspektora melfpub mengagenda surat menyval. pengetkan. . 6 .1a tuns Kantor, pe,ngetralaas taw naskah dims. pengaoaan arsip swat sosua petunjuk tams adminisim perkartrart. iugas-tugas protlol, koamanan. dan ketertban, pengadaan, perealakan pernekharaan gedung. pegalanan Dmas ton. pemetharaan dan perawatan barang.bararg inventais karts, sera mentuat dafta dan !Aswan barang inventaris kantor;
- g. rrelaksanakan pengetlaan adrantstrasi Kepegawari ImPeklorat mekPub PentuSuran mulasi Ac-pegavalan. kenakan pangliat argka luedt jababan fungsional. usulan kenakan gap berkala, usulan pertargliatan Car,eg. menyusun DP3, penprisan karbegfaskea'aspenfpensiun, peogkrusan DUK tap semester dan data nominal PNS;
h menla basil kena bawahan sesua hard kerja yang OleaPa dan pans penilaian wbagai bahan perumbangan untie pengernbangan karst pegawa,
- i rrembuat raricangal konsep swat rekarenelab dan Patan raskah lain yang berkatan dengan tugas Sub Bagian Admnistrasi dan Umum.
- j mentehkart saran telaahan kepada atctan sesua Wang tugas:
- mombual dan menyampakan lapaan h l kerja kepada atasan sebagai penanggung jawaban tugas: maaksanakan tugan-tugm Ian yang ditertran oink wasan.
Bagian Kebga
Inspekwr Pembanw tredayah I
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7

Inspodur Bemoan, 'Mayan I rria -munyai wpm setaga Derikut
- a menyusun rencana liana dan Program inspektut hemtwatu Mayah I dan mensuuskan sasaran dan kebbakan telkas pengansan ternadap penyelengeaman pemenntahal. Pembangunan dan kernasyaraimas wiayah I pada Insp'taat
- b mendisetuakan tugas kepada Kepala Seksi sesua dengas bidang tugasnya dan membenkan petunjuk &amp;Yarn rnetaitsarakan togas dengan Oak;
- c. mengkoordinasisan merencanamin opera/wend. dan menyelengaXakanrmelaiZalaWn pernenisaan, pertgusbeian, pengupan drn peni:aan terhadap perhotenggaraan kernenntahan, pentangunan dan kernasyarakaan wiayah I pada Inspeklaat
- d mNgarankan mengatur dal mengawasr tugas-tugas Zapata Seksh dawn tugas penganman tathadaa kegiatan pemNnaan kernayaakatan metpub penyesunan dan penyampaian Wean hasTI pemetsaan. mantra terhadap peraksanalan parreasaan. pengusutan. pengutan dan pendaian lerhadm penyerenggaraan pemerntahan, pembangunan dan kernasyarakalan mernoina Pengawas sena turbingan tests pemernsaw lungsionai tidang porrenntahan. Nmnangunan dan kemasyaaatan wilayah I pada Inspektorat
- o rnembina penyusunan rercana pemmksaan oan penyanpaian laporan Rail pernerksaan. membrna Nrhadap pelaisaanan pemsasaan. pengusutan , pergaan dan penitaan
- cernalap Nnyeienggaraan perenatanan, pembangunan dan kemasyaakatan, membina pengavas send bntingan rams Pemenrsaan hingsradal Mang pernenntahan, pembangunan dan kernayarakatan wiayah I pada tapas:rat
- rnengevaluaSi dan momonng terhadap pelasanana pemeriksaan, pengusutan . pengujan dan penitaian tertraem genyelenggataan penenntaban. pembangunan dan kernasyarakatan di Wilayah I pada Inspeictaa
- g Trentai basil kega banahan swot hasil kelp yang dicapa dan tarns perdaran sebagar bahan peranbangal tint* pengernbangan kaki pogawai:
- h. rrenyusun ramangan korreep stoat rekomendasr dan bahan naskah aim yang berkadan dengan tugas reviu NHP clan LHP Inspektur Pernbantu Waayah I.
- I. memana bubuhgan tugas, produkbyeas Atop bawahan agar penyelesaran tugas sesua keientuan yang berlakw
- membenkan saran dertabangan kepada atasan twang largkelganyran yang perdu drama daam rangka perumusan kebraitm TpengamPlan kceautusan
- k. rnelapakan sacra berkata (Ntar.an, Iranian, tahman) kegatan Ndang togas sesua peraturan yang thartaku
- I mem:Taal dan menyampakan laporan haStIkeea kepada atasan sebaga penanggung jawaban togas;
- rn metacsar.akan rugas-tugas Ian yang atankan Veto atasan
Paregtal I
Kepaa Seksi Pengawican Pemetintah Bidang Pentangunan
Paull 8
Kepala Seksi Pengawasan Perrerinta Bidang Pembangunan mempunya togas sebaga beard •
- a. mnylapkan, monyusun larcana program aria Pergawasak Pemerintah Bidang Pembangunan sesua dengan program kerja Inspektur Wilayal I dm program kega tabu') lau sonagai pedcrnan.
- b. melakukan koordinasi program kola Pengarmasan Pemonntah Mang Pentangunan rratipub UginS· togas menparikah bahan dan meraksanaran pemenkSaan. prIngusulan. pergujan dan penilaan tertradap peracanggaaan pembanguna dengan uric &amp;ea Wait melau rapt konstWato dan sosmalsas. agar :again kenasarra yang bark
3. c memtenkan petunjr.k dan aratan arta membagi togas kepada bawahan sesua Mang togas agar daam maaksanaan togas sNalu mempedcmani prosedur dan program kena yang letab ddetaakan:
- o. menguraulan, menghmpun. rrengolah data dan irdonrasi yang beMubung,an Mogan pelacsanaan Pemerd.saan. pentrusutan, pengujan dan peniaian trhadaP penIelengigaraan bidang pembangunan;
- e. melaksanaran kegatan opeasional Pengaveman Pemaintan Bidang Pembangunan pada inspektur Pembantu Maya i;
6. member . pettriark dan mama:ANN kneads bawahan sesua thlang togas agar dalam peasanaan tugas seialu merrpedanan ;amour dan program keno yang kiab drletapkan;
7. g rmngevaluaca dan mortaring kepada tugas-togas bawahan agar sesua dengan program dan proseaur yang benaku.
8. h mental hasil kega bavahan sesuaj halm kerja yang dicta dan p.Nras penilaan sebagai bahan putrroangan untuk paw -Dungan kaner pegata.
9. membina hubungan tugas, produktotas arta L'awahan agal ponyekasaian togas sesua kotemuan yang berlau.
member" rancangan konsep swat rekomendaed dan balls naskah lain yang oskalan 'Canaan togas Seksi Pengawasan Pernenntah eidang Pembangunan;
- k membelltan saravalatan kepada Masan sesuai Mang togas
- I inembiat dan rrenyampakan astral nasil key kopada atasan sebags pertangsmg gnyabw :ugh;
- m melaksanaian tugas-togas an yang darks ben atasan
Paragraf 2
Kepaa Saks Pengawasan Pemenntah Wang Pemenntanan
Kepaia Seksi Pengawasan Pemennah Bigwig Pemenntanan mempunya togas asap' benkut
- a menykackan, menyusun moan program key Pengawasan Pernenntan Baal Pemenntahan sesua dengan program ker,a lagektur %inlays 1 dan program raga taken Lahr sebaga peeks:an.
- b malakukan keordinasi program khwja Pengavasa , Pearlman Beane Pernenntahan metpub togastigas irenympkan earan Can mearsaraian perneriksaan pengusutan poriguan dan penilaan terhadap certyeenagaraen pernenntaan Segal unit kerja anal maw raps konsutsr dan sosialisasi agar train kenasama yang bale:
- C. memtiorikan petunia. dan a -anal SEM Merrtag tugs-tugs kepada taxalan sesua Wang togas agar dalam peiaksaiaan tugas scab mempadomani prosedur dan program key yang ISM ditelapkan.
- d. menguirporan, mengleinvn, mergoiah dab dan drama yang berhouungan dengan pelasawan gemenksaan, pengusutan, penguyan day perdaian terhadap penyelenggazaan beano pemanntanas
- e melaksanakan kegratan operaseda Pengawasan Pemelnah Bidang Pensanntshan pada Irspektur Pembantu 'Maya?, I,
- f member petunjuk clan men:memo kepada bawahan sesua Mang togas agar gam gel&gt;. onaan togas seialu meneeeteman proseCur dan program lea yang teiah diseapkar
- g. mengevaluasi dal mortaing kepada wgaswgas baaanan agar sesuai dengan program can prosedur yang duals.
- n manila hasi key bavahan sesua hasd kap yang Maps elan ANS pendaan setagai baton peranbangan untuk pengembangan lave pegawa.
- nernana nutenga, togas. proddavitas WO batman agar penyettaaen togas sesua ketentuan yang bridals,
- j. membuat ram-anew konsep swat rekanendsd dan When raskah an yang Detkadan dengan togas Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pernenntahan.
- membenkan saran/alai . ..an kepada atasan sesua bidang Ups.
- mernbat clan rnenyamparkan laporan Sal ksja kepada Sean sebaga pettanggung jawaban togas,
- m Maksanalan togas-togas lain yang Stet Man cieh Susan
Paragral
KepaS Seksi Pengawasan Pemenntah Bidang Kamasyarakatan
Pasa 10
Ocala Seksi Pengawasan Perrenran Bidang Kerrasyaratrils ravel:gat togas sebaga teas a rnenyiskan. menystm remora program key Pengawasan Perna:rah Bidang Kernsomakaan
- sesua angst program key Inspektsr alayah 1 clan program key tanun talu sebagai pedoman;
- b. metaksikan kooternaa program kaja Pengawasan Pemeentah &amp;dal Kernasysakalan rn&amp;put tgas . tUg3s menyiapkan bean da rrelasanakan PeirerlkSaar, pengusutan, pertoan dan pendaan terhadap penyelenggasaan kegitan Kemsyaraisan dengan unit key terkat rnolalui rapt konsuitasi clan sc.:alms+ agar tartan kerjasana yang bak.
- c mentenkan petunuk an aranan sena membagi togas-14as kepada banns sesuai bidang togas agar dalan pelaksanaan togas selalu mernaedismare prosedur elan program key yang Sarah detaskan,
- d rnengurngulkan. menghirnpar mongols', data clan !Kumasi yang berhubungan dengan pelSsanaan dernsksaan. perguartan, pengupan dal portaian sathaeap penyeanggaraan bidang kerrasyaratan:
- e mekaisanakan togatan operasiona Pengasasan Fernetirdah Mang Kemastaragatati pada Inspektur Sernbantu %day&amp; I
- f rremten peturkuk dan memernbang kepada tawanan scsua tadang tugas agog dalam peratsanaan Ragas selaki rrernpeCorrona prosody dan program Karla yang &amp;Ian datelapkan:
- g merigevaluaS dan monitoring kepada Ragas-tug&amp; bakohan agar usual dengan program dan Prosedua yang beam.
- h mental basil kap basal&amp; sesta nasal kerja yarg (Scapa dan jukes pallet&amp; sebaga Dalian perbmbangan unluk pengernbangan karrtr pegaika
moan., hubungan taigas, prodoktvatas ter@ Davahak aga penyeasaian togas gnu&amp; kettuan yang berlaku membual rancangan longed swat rekomendas, dan bahan nrican Ian yang tacilaw dengan togas Seks Fengavaan Pemenntah Mang Kemasyarakatan.
1. Mernberikan raranatelaanan kepada zeasw sesua Wang Sagas.
- I. membual dan menyarioakan lappran basil kap kepada easan sebagai pertarggung jawaban loan.
- m. meiaksanakan tugas tugas Ian yang aberkak oath Zasan.
Sagan Keempat Irejektw nembantu Wilayah II
nasal 11
Inspektur Fernbanta Wilayah II mempunya tugas sebaga borikut
- a rrenyusun oilcans kena dan crogam Irgyaktur Fembantu Wtlayab II Can rnarumuskan sasaran dan keeptan loin* pengawasan Walla ' dap ganyelenggaraan cemenntahan. pembangunan dan kemasywakatan ielayah II pada impala:Vat
- b menclastribtakan tugas kepada Kasai Soksi seguai dengan bdang togasnya den memberikan peon* dalarn rnotaksanakan togas dengan bak.
- c mengkoondinagkan. merencanzion opeosonal Can menyelenggarakan pernaimaw, pengusutan, pengupak can perklaa terhadap cenyekinginan perrenrhan. pent/Nun&amp; dan komaigarakatan Mayan la pada Inspettor&amp;
- d rnengaohkan. mengattr Can mengaeav tugaatogas Kepda Saks daiarn togas pengawasan taloa&amp; tegiatan partinaw kemagyaakatan melputi penyirainan dal penyarnpaian laporan hasi pernerasaan. memena terhadap peaksananan parenksaan. pengusutan, penguyak dan peneaan terhadap penysenggaraan pemerntahan, pembangunan dan kemaSydr*.atan. rnemtana pengavas sera terntingan tams perneraszan logsional b4ang perrerintalon, pembaiganan dan kernasyarastak wiayah II pada Inspeittuat
- e. membna penyusunan rencana pernaik.saan dan penrarnpaan laporan basal pemerasaan, membana terhadap peat- manan perneeksaan pengusutan pengujian dan penlaian terhadap PerlYeenegaraan pemenntahan. pombangunan dan kemagyaokatan, nrwadina wigwag sena turbingan tains pemerksaan lungsiona &amp;clang pare/Mahan. pembangunan dan temasyarakatar. wilayan II pada Inspektor&amp;
- mengevaluas can rronnorog terhadad nelakFathrial Peng4aan pengujian dan pemlaan terhadap pemelerggaman pernenntahan. pembangunan dan tomagyaokatan di ViTayan II pada Inspertorat
- g mental baSil kerja bamahen sesda nasal ker,a yang (Duro Dan jilt = petilaan sebaga tatian perombangan unite pengnmbangan loner pegawa;
- h nenyusun rancangan konsep swat rekorrendasi dal Danan naskan ian yang berkatan dengan togas Inspekiur Pernbantu Valayah II,
- mernbana hutungan togas. prod/Was Kaska basailan agar penyelesaan togas saga&amp; ketntuan yang berlaku.
- j. manbenkan saran pertambangan kepada atasan tentang langlakstivigkali yang yelu Dan&amp; daiarn rangia perumJsan leDjaYarADengambiankepulsan.
k meladorkan seam berkaa (butane. mean. tahurtan) kegraIan bislang wax sesua pore:ran yang betake.
- I membua dan menyampattan taporan has kap kepada Masan sebaga penanggung paean togas.
- rn melasanakan tegasiegas lam yang dierikan deh atasan
Paragial I
Kepala Saks Pengawasan Pemenntah Bidang Perntangunan
Pass 72
Kepala Saks: Pengawasan Pewenlah Mang Penbangunan mempunya togas sebagai benkut
- a. menwapkan, mony use ramana program kerja Pengavaran Perennial Scrag Pembanguan sea dengan program kroja I:Isparta Wdayse dan program kens tahun 44u sebaga perk/nark
2. b rnelakukan retainer program kcrja Pengawasan Preerintan Balarng Pentanguran mehpus togaslegas menyapkan bahan dan rnelaksanakan pemenksaan, pengusutan. pengegan dan perilaian "dada, penyelerggaaan pembegunan dengan and kerja tete meter; rapal konsultah dan sosialsn agar tertalin lemarna yang bait
3. c membenkan peanjuk dan mean Salta rriemba tegasAugas kepada Dashan sesua bdang togas agar de:1m peladanae togas salad ccmg,..clomani precede dan program kega yang telah ditetapkan.
- O. mengurpukan. menghimpun, mengdah data de intormas yang terhubungan dengan petaksanaan Pernerasaan, pengusutan. pengugan dan pendate !shad's penyelenggaraan bidang perrtangunan:
5. e melaksanakan kegean opeasional Pengawasan Pemerecah Bidang Pembangunan pada 'meekly Pembanto Mayes
6. I meenten peunjuk dan membimbing kepada tawaban sesua bidang togas agar darn pelassanaan togas setae rrempodoenars prosedur dan program kerga yang total) ateadan, mengevaleas: dan monitoring kepada lege-61as baVallan agar sesuai dengan program dan prosedur yang betake,
- h. mental hasil kerja bawahan sesuai hail kega yang dcapa dan Ian's genial sebaga balky perantangan untie. pengembangan Varier mate
8. inembina nubungan togas. produktritas kegs bawahan ass panyeearan togas sesaa kola:wan yang betake,
- t. membual rancangan konsep sae rekomendasi dan baban flake Ian yang berkartan dengan togas Seta Pengawasan Pemeintah Bidang Panbanguran:
10. k membenke saraniaaahan kepada atasan sesua Wang tugas.
11. I membuat dan rrenyampakan Wotan had kera kepada atasan sebaga pertanggeng jawaban togas:
12. m rneasanakan togas-togas tan yang abenkan Weh atasan
Pararal 2
Kepala Sok" PengawreanPemerintah Mang Pemenntahan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13

Kepala Seksi Pengawasan Peirennte Bidang Pemenntahan mempunya sagas sebaga bentet
- a mencadan. rnenyusun rencana program kelp Pengawasan Pemenntah Bidang Perna -replan smut, dengan program Vega Inspektur Witayah 11 dan program kola tahun Wu sebaga ;Amman,
- b meakukan koadiner program Kona Pengawasan Penal -entail teang Pemenntahan molders
- Naas-togas rrecyrapkan bahan dan mayStsanakan pernanksaan, pengusutan. pengaan Can pealaan terhadap penyelenggarae pemenntahan dengan urut kerga 'clad rrelaw rapat konsti m dan se/Nisei agar tegahn kertasama yang OM.
- membekan petunia dan arahan sera mernbagi toga-togas kepada bawahan sesua Deana togas agar dale) peaksanaan togas selau rrempedomara prosede dan program raga yang teal) oiartackan,
- d mengumpulkan menglumpun. (regale daa dan Informal yang berhubungan dengan peradatan perrerasaan pengusutan. pandas dan peniaan tehadap penyeleryggazan bidang pemenntatan,
- o melaksanakan kegiatan opetacrena Pengawasan PO -rem:an Stang Pernerintahan pada Inspekho Pembantu 4Ybayah
- I memberi petotsk dan merntanging kepada bawahan sosua bidang togas agar Galan pbaksaman togas selau mempedwnani prosedur dal program kerja yang telah Oteapkan;
- g mengeyaluas dan rnondonng kepada tugs-togas bawahan aga -sesuai dengan program clan prosedur yang bedaku.
- h manta hat Raja barman sesuai hail kerja yang Wraps dan jukrks per -dart sebaga banal pergmbalgan untuk pengembangan katier pegama,
- rnembina hubungan togas. prockkawtas kerja bawahan agar penyelesaan togas seam ketentuan yang Waco.
- j rembuat rancangan konsep &amp;Nai rekomenthru dan bahan nastan Ian yang ten.allan oengan togas Seksi Pengawasan Parental Oolong Pernenntahat
- k membenkan sarattelaahan kepada easan sesua Mang tfgas
- I membut dan menyanpaikan taporan haat kola kepada atasan segagoi pa:tango:41g jawaran togas.
- m melaksanakan togas-togas lam yang dibenkandeh atasan
Par agraf
Kepaia Scab Pengawasan Pernamtan Mang Ken asyarakatan
Past 14
Kepala Sets Pengawasan Pemenntah &amp;Ong Kernasya -akaan mernpunya tugassertagat teritut a. rnenyiattan, menyusun manna program law Pengawasan Porerintah Btang Kemasyarakatan
- sesua dergan grogram kerja Inspoctur 'Mayan II dan program kola tahun Lau sebaga pedoman,
- b rnetakokan koadrnat program Lena Pengawasan Panaintah Bidang Kerrasyaraciran rreliput tugs· togas mar:yogi:an bahan dan metaksanakan pemerecsaan, pengusutan, pengujian dan pentlaan terhadas penyttenggaraan kegotan Ketasynkatan dergan unit kerja tencat meaty raga konsultab dan sosiassaa aga *gain kegasana yang teak
- c membenkan petunjuk Can arahan serta memgagi togas-togas kepada tawanan sesuai Mang togas agar datan pelaksanaan togas selau rrempedemair prosedur dan program kega yang lterah ritetaaltan;
- d mengurroufran irenghimput mengo4i data dan intorrnasi yang terhutuncan dengan petolcsanaan pomenksaan, pengusutan, pengwan dan pendatan lanadap penyelenggaraan bidang kernasyaracatan.
- e melakstacan kepatan operasiondl Perrowasan PeMeriTal Btdang Kernasyaracatan pada Inspektuf Pembantu Wtlayah
- rnernben petunjuk dan nnemblmbing kepada bawanan sesua bdang togas arca darn pelaksanaan togas stain nemPeddrnat prosedur dal Nogram kerja yang Watt atetapkan,
- g mengevaluao dan monitoring kepada togas-togas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang betaku.
- It mental hetil kega bawahan sma nasal kola yang *raga dan rykos penlaran sebaga banan perombangan untuk pengembangan Kamm pegmmai:
- nemOna hubungan tugs. prodUctratas kerja bawahan aga -tannic:safer Nam sesua kctentuan yang bedaku.
- mernbuat rarrangan konsep sera. rekomendas1 dan baton natkah Ian yang berkartan dengan togas Seks Pengawasan Parenntal &amp;tang Kerrasyareicatat
- k mambo -Wan saamtelaahan kepada tartan sesua bdang togas,
- I. memboat dan menyarroalan laprean hest Iona kepada wasan sebaga pertanggu.ng jawaban togs;
- rn melaksanakan tugas.tvgas lam yang boeriltan den &amp;awn
Bapan Kelima insoektur Pembantu Yillayah III
Past 15
Inspektur Pembamu kblayan 111 morpunya togas sebagal ber tut.
- a rrenyusun rencarta kerja dan program trapektur Pembantu Mayan HI dan rrenirtisk.in sasaran dan keojacan bakiks pergarrtal ttracap cenyeengjaaan pemenatanan pembangunan dal kernasyarakatan Mayan III pada Inspektora,
- b. rnendistratan Wgas apada Kepa Seksi sauai Cagan Mang tugasnya dan memterikan petunia data° metaksanakan tugas Carman Lai.,
- c. mengkoordinakan, maimanakar. oarasiona dan menyelengg i nrat pernenksaan, Penguatan, pengujian dan perilaa terhadap penyetenggaraan pirrenntahan, pentarsurtan dan kemasyaracalan wayah III pada Inseam:neat
- d. mengaakieen. rrengatir can mengaeast tugastugas liepaa Seksi dalam tga , angawasan Nitta kegratan perranaan kemasywakatan rrehpull penyuSenan dan penyampaian tarpons hard pemenksaan. mantra teMaclap pelaksananan pemaksaan, penguSuLt, penguiran dan penaaan lerhadap pernteriggmaan pernerintahan, pembangunan dan karayarakatan membna pagans sena bintingan tarts parenksaan iungsenal bdang pernaintaan, pentangoan dan lemasyaraatan Maya') 111 pada Inspektorat
- e matena penyusunan lantana eemaiksaan dan pcnyantaan Madan Case peme - ksaan, membina terhadap pe.aksanaran perneriksaan. pengusutan pagujian dan perilaran tealcadao penyerenggaaan pernenmahan, pembangunan dan keinaspralratan. meant pengawas sera bintingan tants Pernallisaan hagStdc4 bdang Pernerintahan, pemtagunan dan komasyarakatan wilayah Id pada ingetc(at
- I. rrengeavasi dan monitoring terhadap pelassananan paenksaan. pengusutan · pengvjan dan pendaian tethada penyelanggaaan perrerintarat perneangunan dan kemasgaakata dl MaYall III pada IdsPadorm:
- s menial lase lap bavahan sesta hasi kola yang deratai dan Janis penilaan sebagai !salvo pertintangan untuk pengembangan kaier pegawa:
- h menyusun rantangat konsep swat rekomenda dan battan mai Ian yang tartan Cagan ragas Inseektur Pernbana Wilayah
- I. mamba huoungan tugas. moakecas kaja bakohan agar penye'esaan togas sesua kecentuan yang ternaleui
- a. membenkan saran pelimbangan kepada atasan tentang Lantukah langah yang Pena iambi dalam rangka per umaan ketcjakaaleengainbilan keemusan.
- k melagetkan secara berkaa (oulanan, amulan, tahunan) kegratan bdang tugas sauai mailman yang teat
- i mental dan manyamptian loran hash kega kepaoa atasan acacia peitanggung lawaban
- m
- melaksamkan tugastugas lain yang abenkan °len atasan
Paragraf I
ktspala Seks Pengawasan Pemenntah Siang Pembangunan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 16

Kepaa Seksi Pengawasan PemenMah &amp;clang Pembangunan mempunyai tugas seaagai banal:
- a illenYlaekan, menyusun rereana program kerja Pengawasan PeMenfilah &amp;Mang Pembanguit sacra dengan mean kerja tweaks %lays' III dan program kela tahun tau sebagat pedoman
- b. rrelakukan koordinasi progran k,ega Pengawasan Numerical) Sang Pembangunan rreltus togas togas menragsan bahan dan metasanakan perna -Msaan. Oengosutan. Peagallan dal penlalan remadap permalenagaraan pembangunan Cagan unit kerja terkal maalui rapat kcosultasi dan sosialasi aga again kerjaama yang bad;
- c. memberian peatuk dan arahan sena rrembagi tugas-tugas kepada banana, seat Nang tugas agar awn priananaan tugas stalu mempectmani prosecer dan program kerja yang terah doe:a : Scan
d mengumpulkan menghntun. mangolah data dan Manias yang bemubungtan dengan peeesanaan pa:Tern:saw,. pengusutan, pengullan dan penitaan trathacla0 perryelenggaraan tplangoempalgi.nan
- e mecalcSamkan kegialan operasenal Pengawasan Perneentah Bidang Pentanwnai pada Inspeetu: Pentane: Vilayahle.
- I member petunia Can membimbat kepada bawanan st.Sua bdang tugas agar Cam pela'Sarman tugas Wahl IllerIVOMMEIni PrOSOCtUf dan program kena yang wan dealt/cam
- g rrengeauaa dan monitnit kepada tugastugas adanisra pembangranan. Asset Peclengkapan dan Barang Darah serta perencaraan pembangunan dan tats bang wilayt trawaan agar saai bengai program dan i nseam yang berlaku:
- h. mentai hasi kaga bagattan ester 11 fling kerja yang &amp;mai dan philS perdam sebagai What pertvnbangan talk pengembangan later pegawat. mends= hubungan togas. prediiktotas kerta bonbon agar penyelesaan togas sesua kesentuan yang pertaiku,
- I membuat rarcangan konsep sisal tekomendasi dan Cohan naskah tan yang nerkaitan dengan togas Selig Pengawasan Pemenntah Bidang Pembangunan
- A. memberikan saantelaahan kepada Masan sesua Isidang togas;
- I momboat dan menyampagm swot an bad kerja kepada ::asap Sebag3i portalggog perabon togas
- rn melmismakan tog.asgigm Ian yang diterikan oleh alman.
Parageaf 2
Kepala Saks Pengawasan Penusuntah Mang Pemeuntatan
Pass 17
Kepala Bakst Pengawasan Pamerintah Eidang Pemerittanan Merriponya togas setaga beritkl :
- a menyapkan, monyosun rencana program keria Pongaxasort Pamenntah Eidang Pomenntahan sesuai dengan grogram kerja Insixitur Villa t rah III dan program kola !alum lalu sebagar pedoman;
- b. metakokan kcoranast program !area Pengawasan Pemennlah Bidang Perrenntalan moSputi togastogas rnenpatgan Wham don meLoksarl*ao Pemehksaan. pengusutan, pcngupan dan perulaian ternadap pergelenggataan pemerintanan dengan unit kerta terkat metafut apat konsultasi dan sosurisasi agar tertalin kertamma yang balk
- O. mint:ergan petuniuk dan wahav sed . a mailbag trtiosgr gas kepada baatan sesua Mang togas agar claim pertgsanaan togas seta, rrarnoedomant ptosedur dan program kola yang total ditetaPkan,
2. g rrengumpokan. merghimpon, mengrSah data dan info, maw yang terlmbungan dengan pelaksanaan pemenksaan, pengustrtan, penguitan dan penitaan terhad ad penycienggaraan bgang perranntahan.
3. 1 mElasar.akan kegatan operamona Pengawasan Pemetirdah Bidang Pemerintahan pada !moats Pembanlu YVIlayah
- g. member/ petunjta; dan rrembenting kepada bourahrn sesual bidang togas agar dd.= pelthsanaan togas soialu inempedomani prosedur clan program keno yang !elan ditelaritan:
5. rt menggraluasi dan mortaring kepada togas-togas Pernen Mahan. Organism+ dan Kesekretanatan OPRD, Kesatuan Bangsa Poith dan Perlindungan lAasymakat Kopogawatan, Pendidikan dan Pelathan, Hokum, Ketrangan, Kas Daerah dart PendapaLm Daeral baveahan agar sesua dengan prcgran dan ProsedUr yang bedaku,
- I. menial hag, kaja baseahm sesua hall kerta yang dicapa dan juknis peraaian setaga papal porambangan unM pengembangan Kam , pegawat
- j. membina hubungan togas, prod:Mynas kega bawahal agar penyeimaan togas sesua ketentuan yang bertfl
8. k, membual rarcangan konsep stem rekomendasa dan tartan naskan tam yang bestatm dengan togas Seksi Pengawasan Perranntal Bidang Pemenntahag
9. membenkan sararuletaanan kepada Masan sesua Wang togas;
- M. membsat &lt;Ian menymgagan laporan east kerja Impala Masan setagal pertanggningjavaban togas,
11. n melaksmakan togas-togas lain yang dgerikan oteh Wass,'
Paragraf 3
Kepala Seksi PertgawaSan Pemerirdah Bidang Kemasysakatan
PaSA t$
Kepala Seksi Pengawasan Perrerimah &amp;clang Kemasyarakatan rrerrgunyar togas sebaga bankut a memiapian, menyusun tencana pogfam kerja Pengawasan Perna:MIA Bidang Kemasyaakatan sesuai (mow program kerja Inspektur Wilayah Iti dan pa Doran kerja tahun tart' setaga pedvnan,
- ts mrearsurran knadiact , Program kella Persgansasan Perretireah &amp;Ong Kemasymatgan malted togastogas menysTkan bahan dan meithsanakan wawa:sags, pengusutan, pengujian dan penigan teMadap penye1enggaman kegigan Kemasygakatan dengan unit kthia lethait melalus rapat korthrtas dan sossabsesi agar terialin keryasarna yang baiic,
- c mosmbenkan peturnuk dan argon sat mambagi togas-tugas kepada bawanan sestia bilang togas aga dalam pthaksanaan tugas selgu rrempedomarti piosthlur Can program kerja yang tele, dttetapkan,
- d mengtarcukan rrengNrnpun, musician data dan informasi yang bighubungan dengan pelsksaman pemerenann, pengusutan, pongupan dan poragan Iesnatlap petweleggaram bidang kemasydsakatan,
- o malaksartakan istegsatan opc-rasicnal Pengawasan Perneintah &amp;fang Kemasyawkatan pada Inspektur Pentantu At -taieh HI;
- I mental petuniuk dan membmtbing kepada bawanan sasua Ndang tugas agar eggn pelaksanaan togas sale menvedorrath prosedur dan program kerja yang telah dantnpkarr.
9. Mengevaluas dan monitoring kepada tugathtugas bawahan agar SM43i dengan otOgram dan piosedui yang beilaku,
h menial hash kerja bamahan sesua nag kerja yang &amp;cabal dan Anis pentlaan sebaga bahan pectmbangan umuk pengembangan kanar pegawat
- i membina hubutgan tugaS, pscduktinstas kerja bawahan agar penythosaign togas sesug ketentuan yang benign",
- nternbuat rancangan kcnsep strat, 114.0niunt.ru dan Ualtan naskah lam yang bemailan dengan tugas Sekss Pengawgsan Pemerintah Bidang Kemasyarthigat
- k. membenkan sgandelaahan kepada araSan SeSua tadang
- ; mondial dan menyampakan lattgran hash' kerja kepada arasan sebagai pertangoongjawaban bias:
- m. mthaksawkan togas-togas Ian yang thborican den atwan
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT LAINNYA YANG SETARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Standar Satuan Harga untuk Belanja Perjalanan Dinas ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. dan dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, serta dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang dalam upaya pelayanan kepada masyarakat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan, maka dipandang perlu untuk menetapkan standar biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pejabat lainnya yang setara, pegawai negeri sipil, dan pegawai tidak tetap atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
4. : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Syandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8);
Menetapkan :
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 25);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT LAINNYA YANG SETARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Sintang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang;
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang;
7. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan;
9. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah;
11. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah;
12. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD;
13. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
14. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah Dan Dinas Daerah;
15. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana operasional Dinas/Lembaga Teknis Daerah;
16. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
17. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota di bawah Kecamatan;
18. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
19. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural;
20. Peraturan Bupati Sintang adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Bupati Sintang;
21. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum;
22. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah Atau Berita Daerah;
| 23. | Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | Pejabat Lainnya Yang Setara adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang; |
| 25 | Pejabat Negara adalah Pejabat Negara pada Pemerintah Kabupaten Sintang yaitu Bupati dan Wakil Bupati Sintang; |
| 26 | Pegawai Daerah adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Sintang; |
| 27 | Ajudan adalah ajudan Bupati Sintang, Wakil Bupati Sintang dan Ketua DPRD Kabupaten Sintang; |
| 28 | Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, Pegawai tidak tetap terdiri dari Pegawai Tidak Tetap Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Pegawai Honor Daerah serta Penyedia Jasa Administrasi Kantor, Jasa Sopir dan Motoris, Penjaga Malam, Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang; |
| 29 | Pejabat Yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah; |
| 31 | Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang; |
| 32 | Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya; |
| 33 | Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD; |
| 34 | Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas keluar dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan baik ke dalam maupun ke luar daerah dalam wilayah Negara Republik Indonesia atas perintah pejabat yang berwenang dengan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas; |
| 35 | Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri; |
| 36 | Jabatan fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang keahliannya; |
37. Jabatan Fungsional Ketrampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknisi atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih;
38. Standar Biaya Perjalanan Dinas adalah standar biaya dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas yang ditetapkan oleh Bupati Sintang dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang;
39. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku;
40. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
41. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya;
42. Kota Kecamatan adalah ibu kota dari masing-masing Kecamatan di wilayah Kabupaten Sintang sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
43. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat;
44. Detasering adalah penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu;
45. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat tugas kepada Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Kontrak untuk melaksanakan perjalanan dinas;
46. Wilayah Jabatan adalah Wilayah Kerja dalam menjalankan tugas;
47. Perjalanan Dinas Lainnya adalah perjalanan dinas keluar dari tempat kedudukan ke tempat tujuan didalam wilayah Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas-tugas yang bersifat teknis dan dikhususkan bagi Pegawai Tidak Tetap dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Sintang.
BAB II - JENIS PERJALANAN DINAS
Pasal 2

Perjalanan dinas meliputi :
- a. Perjalanan Dinas Jabatan;
- b. Perjalanan Dinas Pindah;
- c. Perjalanan Dinas Lainnya;
BAB II - JENIS PERJALANAN DINAS
Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a Peraturan ini, merupakan perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke Tempat Kedudukan semula.
- (2) Dalam Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal :
- a. detasering di luar tempat kedudukan;
- b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang dilakukan di luar tempat kedudukan;
- c. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, dan Pegawai Negeri Sipil atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan, untuk mendapatkan Surat Keterangan Dokter tentang kesehatannya guna kepentingan Jabatan;
- d. untuk mendapatkan pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, dan Pegawai Negeri Sipil;
- e. harus memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan, berdasarkan Surat Keterangan Dokter karena mendapat cidera pada waktu/karena melakukan tugas;
- f. ditugaskan mengikuti Pendidikan Dinas di luar Tempat Kedudukan; dan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.
BAB II - JENIS PERJALANAN DINAS
Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Pindah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan Keputusan Pindah atau Surat Tugas bagi Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap beserta Keluarganya Yang Sah.
- (2) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
- a. Isteri/Suami yang sah menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku;
- b. Anak Kandung, Anak Tiri, dan Anak Angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
- c. Anak Kandung, Anak Tiri, dan Anak Angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut Surat Keterangan Dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; atau
- d. Anak Kandung Perempuan, Anak Tiri Perempuan, dan Anak Angkat Perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun belum bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- (3) Disamping keluarga yang sah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, bagi Pegawai Negeri Sipil yang termasuk Tingkat A, Pejabat Negara, dan Pejabat Lainnya Yang Setara diperkenankan pula untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang atas biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.
- (4) Dalam Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, termasuk pula perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal :
- a. pemulangan dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke tempat hendak menetap bagi Pejabat Negara, Pejabat Lainnya yang Setara, atau Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu;
- b. pengembalian Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara atau Pegawai Negeri Sipil yang mendapat uang tunggu dari tempat tinggalnya ke tempat yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali;
- c. pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, atau Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhirnya ke tempat tujuannya menetap;
- d. pemulangan Pegawai Tidak Tetap yang diberhentikan karena telah berakhir masa kerjanya, sepanjang hal termasuk telah diatur dalam perjanjian kerjanya;
- e. pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Tidak Tetap yang meninggal dunia dari tempat kedudukan ke tempat tujuan menetap, sepanjang hal dimaksud telah diatur dalam perjanjian kerja.
- (5) Pengajuan Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, c, d dan e Pasal ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal pemberhentian atau meninggal dunia.
BAB II - JENIS PERJALANAN DINAS
Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas Lainnya sebaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c peraturan ini, merupakan perjalanan dinas yang di lakukan dari Tempat Kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke Tempat Kedudukan semula khusus bagi Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Dokter PTT, Guru Kontrak, penyedia Jasa tenaga Sopir/Motoris dan Jasa Tenaga Teknis.
- (3) Dalam Perjalanan Dinas Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal :
- a. Perjalanan Dinas teknis;
- b. Perjalanan Dinas mengantar Pimpinan/Kepala SKPD khusus untuk Sopir/Motoris yang diangkat berdasarkan kontrak kerja.
BAB III - BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :
- a. biaya transport pegawai;
- b. uang harian yang mencakup biaya penginapan, biaya makan, uang saku dan biaya angkutan setempat (transport lokal/biaya Taxi);
- c. biaya pemetian dan angkutan jenazah;
- d. biaya transport keluarga;
- e. biaya kontribusi/biaya yang diwajibkan untuk disetor;
- (2) Biaya transport pegawai merupakan biaya tiket moda transportasi udara dan moda transportasi laut yang diperlukan untuk perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan pergi dan pulang;
- (3) Biaya Transport Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari tiket dan airport tax moda angkutan udara dan/atau tiket moda angkutan laut, yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil untuk perjalanan dinas ke luar daerah provinsi;
- (4) Dalam keadaan luar biasa apabila terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara dimana tiket sudah diperoleh dan yang bersangkutan belum berangkat ketempat tujuan, maka tiket untuk keberangkatan dapat dibayarkan/diganti dari harga riil tiket dan dengan memberikan/melampirkan bukti pembatalan kegiatan;
- (5) Biaya transportasi dan angkutan setempat bagi Sopir/Motoris tidak dibayarkan selama perjalanan dinas dilakukan;
BAB III - BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada Anggaran SKPD yang mengeluarkan surat perintah perjalanan dinas bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi surat perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkenaan.
BAB III - BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 8

Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Kontrak dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.
BAB III - BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 9

- (1) Rincian Biaya Penginapan dan Uang harian bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perjalanan dinas digolongkan dalam 11 (Sebelas) tingkatan sesuai lampiran II peraturan ini dengan tingkatan sebagai berikut:
- a. Tingkat A untuk Pejabat Negara Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Tingkat B untuk Pejabat Lainnya (Pimpinan dan Anggota DPRD) dan Pejabat Eselon II.a.
- c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon II.b.
- d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon III/Gol IV.
- e. Tingkat E untuk Pejabat Eselon III/Gol III.
- f. Tingkat F untuk Pejabat Eselon IV/Gol IV.
- g. Tingkat G untuk Pejabat Eselon IV/Gol III.
- h. Tingkat H untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.
- i. Tingkat I untuk Pegawai Negeri Sipil Gol III/Fungsional Terampil/CPNS/PTT.
- j. Tingkat J untuk Pegawai Negeri Sipil Gol II/Fungsional Terampil/CPNS/PTT.
- k. Tingkat K untuk Pegawai Negeri Sipil Gol I/Fungsional Terampil/CPNS/PTT.
- (2) Mantan Pegawai Negeri Sipil dan atau keluarga sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (4) digolongkan menurut tingkat golongan gaji pegawai bersangkutan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II serta Pegawai Tidak Tetap selain Ajudan tidak diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi keluar daerah dan hanya diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, seperti :
- a. dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan;
- b. pemulangan/pengembalian pegawai/keluarga pegawai bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan ini.
- (4) Untuk Pegawai Tidak Tetap maka pembiayaan Perjalanan Dinas diatur sebagai berikut:
- a. berpendidikan S 2 disamakan dengan Pegawai Tingkat I;
- b. berpendidikan S 1 dan disamakan dengan Pegawai Tingkat J.
- c. berpendidikan Diploma ke bawah disamakan dengan Pegawai Tingkat K.
- (5) Selain Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dapat melakukan perjalanan dinas keluar daerah kabupaten dan keluar daerah provinsi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dengan biaya perjalanan dinas digolongkan pada tingkat K dengan surat tugas dari Bupati.
- (6) Selain Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dapat melakukan perjalanan dinas ke dalam daerah kabupaten dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dengan biaya perjalanan dinas digolongkan pada tingkat K dengan surat tugas kepala SKPD.
- (7) Dalam hal pimpinan SKPD melaksanakan perjalanan dinas, maka sopir dan motoris yang diangkat berdasarkan kontrak kerja dapat diberikan biaya perjalanan dinas namun tidak diberikan biaya transportasi dan angkutan setempat, biaya perjalanan dinas digolongkan pada tingkat J.
- (8) Dalam hal kegiatan yang bersifat teknis maka Penyedia Jasa Administrasi Teknis Perkantoran yang diangkat berdasarkan kontrak kerja dapat diberikan perjalanan dinas, biaya perjalanan dinas digolongkan pada tingkat J.
BAB III - BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini, diberikan biaya-biaya sebagai berikut :
- a. biaya transport Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil dan uang harian serta biaya penginapan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dan ayat (2) huruf a, b, c, dan e Peraturan ini;
- b. biaya transport Pegawai Negeri Sipil untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dan f Peraturan ini;
- c. biaya Kontribusi adalah sejumlah biaya yang diwajibkan untuk disetor, dan dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Kontrak apabila dalam hal perjalanan dinas dimaksud dikenakan biaya kontribusi sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Pihak Penyelenggara;
- d. biaya transport Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap, Keluarga dan uang harian serta biaya penginapan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, serta biaya pemetian dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g Peraturan ini;
- (2) Untuk Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan ini, diberikan biaya-biaya sebagai berikut :
- a. biaya transport Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap, transpor keluarga, uang harian, biaya penginapan dan bantuan untuk biaya pengepakan, penggudangan, angkutan barang-barang, dan bongkar muat untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan ini;
- b. biaya transport Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap, transpor Keluarga untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, b, dan d Peraturan ini;
- c. biaya transport Keluarga untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c dan e Peraturan ini.
- (3) Perjalanan dinas pindah atas dasar permohonan sendiri tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
BAB III - BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 11

- (1) Biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya untuk masingmasing jenis biaya sebagai berikut :
- a. bantuan biaya transport Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil,Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan atau Keluarga;
- b. biaya pengepakan, penggudangan dan angkutan barang-barang;
- c. biaya pemetian dan angkutan jenazah;
5. d uang harian yang mencakup biaya makan, biaya angkutan setempat, dan uang saku;
- e. biaya penginapan;
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan biaya yang dibayarkan kepada Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas menurut Tingkatannya masing-masing.
BAB III - BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 12

Besaran Biaya Transport bagi Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan atau Keluarga, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB III - BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 13

Disamping Bantuan Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan ini, maka diatur terhadap hal-hal sebagai berikut :
1. Ke luar Daerah Provinsi Kalimantan Barat :
- a. bantuan biaya Transport pegawai hanya dibayarkan apabila menggunakan moda Transportasi Kendaraan Umum;
- b. apabila Perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas hanya dibayar biaya bahan bakar minyak, sedangkan biaya transport tidak dibayarkan;
- c. untuk Perjalanan dinas Lanjutan diberikan biaya transport sesuai kota tujuan sebagaimana tercantum pada Lampiran I angka 1 Peraturan ini;
- d. perjalanan dinas pindah diberi bantuan untuk biaya angkutan barang disesuaikan dengan moda transportasi yang digunakan.
2. Ke luar Daerah Kabupaten Sintang :
- a. bantuan biaya transport hanya dibayarkan apabila menggunakan moda transportasi kendaraan umum;
- b. apabila perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas dibantu biaya bahan bakar minyak;
- c. biaya bahan bakar minyak diperuntukan bagi kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional berdasarkan penunjukan sesuai keputusan Bupati/Pengguna Anggaran.
- d. perjalanan dinas pindah diberi bantuan untuk biaya angkutan barang disesuaikan dengan moda transportasi yang digunakan.
3. Ke Dalam Daerah Kabupaten Sintang :
- a. bantuan biaya Transport hanya dibayarkan apabila menggunakan moda Transportasi Kendaraan Umum;
- b. apabila Perjalanan Dinas menggunakan kendaraan dinas hanya dibayar biaya bahan bakar minyak sesuai dengan jarak yang akan ditempuh, sedangkan biaya transpor tidak dibayarkan;
- c. perjalanan dinas pindah diberi bantuan untuk biaya angkutan barang disesuaikan dengan moda transportasi yang digunakan.
BAB III - BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 14

Biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan ini, diberikan berdasarkan volume mesin kendaraan, sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan ini dengan mempertimbangkan jarak tempuh tempat tujuan.
BAB III - BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 15

Biaya pemetian dan angkutan jenazah, sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang di dalamnya termasuk biaya pengurusan jenazah.
BAB III - BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 16

Rincian penginapan dan uang harian sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.
BAB III - BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 17

Dalam hal perjalanan dinas jabatan, uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan 16 Peraturan ini, diberikan :
- a. menurut banyak hari yang digunakan untuk perjalanan dinas pergi pulang;
- b. selama-lamanya 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
- c. selama 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri;
- d. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
- e. dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Lainnya yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap melakukan tugas detasering diberikan bantuan uang saku paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan SKPD;
- f. selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi petugas pindahan;
- g. selama 3 (tiga) hari ditempat penjemputan jenazah dan selama 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di Tempat Kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan;
- h. apabila kegiatan perjalanan dinas yang sifatnya berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara pada kegiatan yang berbeda maka dapat diberikan uang harian dan penginapan selama kegiatan dengan masa tenggang waktu menunggu paling lama 2 (dua) hari.
BAB III - BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 18

- (1) Uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas pindah, diberikan untuk Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap bersangkutan dan masing-masing anggota keluarga :
- a. selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat kedudukannya yang baru;
- b. selama 3 (tiga) hari di tempat keberangkatan ke luar negeri atau kedatangan dari luar negeri;
- c. selama-lamanya 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu sambungan dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung;
- d. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang sedang menjalankan dinas pindah, satu dan lain menurut Keputusan Pejabat Yang Berwenang;
- e. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang sedang menjalankan dinas pindah mendapat perintah yang berwajib/atasannya untuk melakukan tugas lain guna kepentingan negara.
- (2) Pembantu rumah tangga yang menyertai perjalanan dinas pindah diberikan uang harian dan biaya penginapan menurut Tingkat J.
BAB III - BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 19

- (1) Jika kemudian ternyata bahwa jumlah hari yang sebenarnya digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas melebihi yang ditetapkan dalam SPPD semula diluar kesalahan/kemampuan Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap bersangkutan, menurut pertimbangan Pejabat Yang Berwenang dapat diberikan tambahan uang harian dan biaya penginapan untuk jumlah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tidak diberikan tambahan uang harian dan biaya penginapan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, d, e, dan f dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan ini.
- (3) Jika dalam keadaan luar biasa diluar kesalahan/kemampuan Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap bersangkutan, jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain kemudian ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan ini, maka atas pertimbangan Pejabat Yang Berwenang dapat diberikan tambahan uang harian dan biaya penginapan.
BAB III - BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 20

- (1) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayar, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayar oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
- (2) Perjalanan dinas tidak dapat dilakukan apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran SKPD, kecuali perjalanan dinas tersebut sangat penting dan mendesak untuk dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan mengakibatkan kerugian daerah.
- (3) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat negara dan Pegawai Negeri Sipil bersangkutan.
BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
Pasal 21

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat Persetujuan/Perintah dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Atasan dari Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Dalam hal Pejabat Yang Berwenang akan melakukan perjalanan dinas, maka perintah perjalanan dinas ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat bersangkutan.
BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
Pasal 22

- (1) Dalam penerbitan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam Wilayah Jabatannya; dan
- b. Dalam hal perjalanan dinas ke luar wilayah jabatannya, pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan/perintah dari atasannya.
- (2) Dalam hal Pejabat Yang Berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPPD ditandatangani oleh :
- a. Atasan langsung sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat Kedudukan dengan atasan langsungnya; atau
- b. Dirinya atas nama atasan langsung dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat bersangkutan.
BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
Pasal 23

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap harus diberikan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Pejabat Yang Berwenang, dengan contoh format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV sampai dengan VI Peraturan ini.
- (2) Pejabat Yang Berwenang hanya dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
- (3) Dalam hal Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani oleh Atasan Langsung Pejabat Yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b Peraturan ini, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pegawai tersebut berada atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan.
- (4) Pejabat Yang Berwenang dalam menerbitkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas sekaligus menetapkan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut;
- (5) Khusus untuk perjalanan dinas mengikuti Bimbingan Teknis atau Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) keluar Kabupaten Sintang, maka Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Surat Perintah Tugas adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang dengan contoh format sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Peraturan ini;
- (6) Khusus untuk perjalanan dinas mengikuti Bimbingan Teknis atau pendidikan dan pelatihan (Diklat) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini hanya diperuntukkan bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang berada pada SKPD bersangkutan, terkecuali untuk diklat Fungsional tertentu;
- (7) Untuk perjalanan dinas dalam rangka membawa rombongan pada kegiatan pameran, kaji terap, studi banding dan atau kegiatan lainnya yang melibatkan SKPD lain dan atau peserta dari masyarakat, Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Bupati Sintang atau sekurang-kurangnya ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang. Sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani oleh Kepala SKPD;
BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
Pasal 24

- (1) Perjalanan dinas yang tujuannya ke dalam Daerah Kabupaten Sintang diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 4 (empat) hari dengan mempertimbangkan jarak tempuh tempat tujuan perjalanan dinas.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Sintang yang meliputi kegiatan kursus-kursus, pendidikan dan pelatihan, kaji terap, studi banding, uji tera, penelitian, survey, penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sintang, monitoring dan evaluasi serta pelayanan langsung bidang kependudukan dan pencatatan sipil diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Sintang dalam rangka pendataan dan penagihan pajak dan retribusi daerah serta pemeriksaan/pengawasan reguler oleh aparat fungsional auditor diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (4) Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pemeriksaan terhadap kasus pengaduan masyarakat dan kasus pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, evaluasi kinerja serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan fisik kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh aparat fungsional auditor diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 15 (lima belas) hari dengan mempertimbangkan jarak tempuh tempat tujuan perjalanan dinas.
- (5) Khusus untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan ke dalam kota Sintang hanya dibayarkan uang harian sedangkan untuk uang transport dan uang penginapan tidak dibayarkan.
- (6) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Sopir dalam rangka mengantar atasannya ke luar daerah diberikan waktu perjalanan dinas sesuai dengan waktu perjalanan dinas pimpinan.
- (7) Perjalanan dinas ke luar Daerah Kabupaten Sintang ke ibu kota provinsi untuk kegiatan konsultasi, koordinasi, rapat-rapat dan kegiatan lainnya yang pelaksanaannya 1 (satu) hari diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 3 (tiga) hari.
- (8) Perjalanan dinas ke luar Daerah Kabupaten Sintang ke daerah diluar kota propinsi dalam wilayah provinsi Kalimantan Barat untuk kegiatan konsultasi, koordinasi, rapat-rapat dan kegiatan lainnya yang pelaksanaannya 1 (satu) hari diberikan waktu perjalanan dinas 3 (tiga) hari. Sedangkan untuk kegiatan yang pelaksanaannya selama 2 (dua) hari diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 4 (empat) hari, kecuali untuk kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 5 (lima) hari.
- (9) Perjalanan dinas ke luar daerah provinsi untuk koordinasi, konsultasi, rapatrapat, seminar, loka karya dan kegiatan lainnya yang sejenis yang pelaksanaannya 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 4 (empat) hari dan apabila kegiatan yang tersebut mengalami perubahan jadwal yang mengharuskan dilaksanakan melebihi waktu perjalanan dinas yang diberikan, maka biaya perjalanan dinas akan dibayarkan sesuai waktu pelaksanaan dengan melampirkan bukti berupa pelaksanaan kegiatan tersebut.
- (10) Perjalanan dinas ke luar daerah provinsi untuk bimbingan teknis, diklat, sosialisasi atau kegiatan lainnya yang sejenis yang lama pelaksanaannya 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) hari diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 7 (tujuh) hari.
- (11) Perjalanan dinas ke luar daerah Kabupaten Sintang untuk bimbingan teknis, diklat, sosialisasi atau kegiatan lainnya yang sejenis yang lama pelaksanaannya lebih dari 4 (empat) hari diberikan waktu perjalanan dinas selama kegiatan berlangsung ditambah 2 (dua) hari.
- (12) Perjalanan dinas ke luar daerah provinsi untuk bimbingan teknis, diklat, sosialisasi atau kegiatan lainnya yang sejenis yang lama pelaksanaannya lebih dari 4 (empat) hari diberikan waktu perjalanan dinas selama kegiatan berlangsung ditambah 3 (tiga) hari.
- (13) Khusus untuk kegiatan yang terdapat setoran/kontribusi kepada pihak penyelenggara/panitia yang didalamnya terdapat uang makan dan biaya penginapan atau akomodasi lain, maka hanya dibayarkan biaya yang tidak ditanggung oleh penyelenggara/panitia selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
- (14) Khusus untuk perjalanan dinas dalam rangka detasering diberikan uang transport pergi pulang dan uang saku paling lama 90 (Sembilan puluh) hari.
- (15) Perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal kegiatan pemeriksaan dalam Kota Sintang oleh aparat pengawas fungsional auditor yang rangkaian kegiatannya termasuk uji petik maupun kegiatan lain yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa hukum Pemerintah Kabupaten Sintang ke luar Kota Sintang serta kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang terhadap sangkaan Pelaku Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sintang yang pengembangannya dirangkaikan dengan tempat kejadian perkara keluar kota Sintang, selain dibayarkan uang transport dan uang harian juga dibayarkan uang penginapan.
- (16) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), ayat (12), ayat (13) dan ayat (14) tidak berlaku bagi perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan pada Jenjang Struktural (Diklatpim), Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS serta Pendidikan dan Pelatihan sejenis yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Sintang.
BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
Pasal 25

- (1) SPPD merupakan salah satu bukti pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan, perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari Pejabat Yang Berwenang.
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada rincian biaya perjalanan dinas dengan dibubuhi tanda tangan Bendahara Pengeluaran bersangkutan serta tanda tangan Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melakukan perjalanan dinas sebagai Tanda Terima serta diketahui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- (4) Sebagai kendali penggunaan anggaran pada pelaksanaan program dan kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memeriksa dan menandatangani kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas;
- (5) Pada SPPD mencantumkan:
- a. tanggal berangkat dari Tempat Kedudukan/Tempat Berada dan ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang/Pejabat Lain yang ditunjuk;
- b. tanggal tiba di tempat tujuan dan tanggal berangkat dari tempat tujuan ditandatangani oleh Pejabat dan dibubuhi stempel instansi yang dikunjungi;
- c. tanggal tiba kembali di Tempat Kedudukan dan ditandatangani Pejabat Yang Berwenang/Pejabat Lain yang ditunjuk.
- (6) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah perjalanan dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan serta cap dinas/lembaga dari Pejabat Yang Berwenang/Pejabat Lain yang dituju diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawaban kepada Pengguna Anggaran.
- (7) Perjalanan dinas yang telah selesai dilaksanakan oleh setiap Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap pada saat penyerahan SPPD diwajibkan menyampaikan laporan singkat secara tertulis hasil pelaksanaan perjalanan dinas kepada Pejabat Yang berwenang, kecuali bagi Bupati, Wakil Bupati, Ajudan dan Sopir tidak perlu membuat laporan perjalanan dinas dimaksud.
- (8) Pertanggungjawaban biaya kontribusi pada pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan seminar, bimbingan teknis, diklat, sosialisasi dan atau kegiatan sejenis dilengkapi dengan surat undangan kegiatan dari penyelenggara, kwitansi/bukti setor biaya kontribusi dari penyelenggara dan sertifikat /piagam/surat keterangan lainnya hasil kegiatan dari penyelenggara kegiatan.
- (9) Perjalanan dinas dalam rangka kaji terap/studi banding keluar daerah wajib menyampaikan laporan lengkap hasil kaji terap/studi banding kepada Bupati Sintang.
- (10) Khusus perjalanan dinas keluar daerah provinsi yang menggunakan moda angkutan udara, laporan perjalanan dinas wajib dilampirkan tiket, boarding pass dan airport tax (Pajak Bandara) asli pergi pulang dan tiket untuk moda transportasi angkutan laut atas nama yang bersangkutan, dan sebagai akibat dari perjalanan dinas tersebut biaya transportasi akan diperhitungkan kembali sesuai dengan biaya yang tercantum dalam tiket dan airport tax maksimal sebesar standar dalam lampiran I peraturan ini.
- (11) Dalam hal biaya tiket yang diperoleh ternyata dibawah harga yang tercantum dalam Standar Biaya yang ditetapkan, maka Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya tiket yang diterima kepada Bendaharawan Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD/Unit Kerja yang menerbitkan SPPD;
- (12) Dalam hal terjadi kekurangan biaya terhadap harga riil tiket, maka Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan dapat mengajukan penggantian kekurangan kepada Bendaharawan Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD/Unit Kerja yang menerbitkan SPPD, setinggi-tingginya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sesuai lampiran 1 (satu) dalam peraturan ini;
- (13) Dalam ha1 jumlah hari perjalanan dinas keluar daerah provinsi ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan, kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan;
- (14) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas keluar daerah provinsi ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang menerbitkan SPPD.
BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
Pasal 26

- (1) Pejabat Yang Berwenang bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
- (2) Pejabat Yang Berwenang membatasi pelaksanaan perjalanan dinas keluar daerah kabupaten dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, hanya untuk hal-hal yang sangat penting dan mendesak serta dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD guna pencapaian program kerja dan kegiatan SKPD.
- (3) Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara/daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian, dan kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, dapat dikenakan tindakan berupa :
- a. tuntutan ganti rugi;
- b. sanksi administratif;
- c. tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 27

- (1) Ketentuan-ketentuan bagi Pegawai Negeri Sipil yang karena Jabatannya harus melakukan Perjalanan Dinas Tetap dalam Wilayah Jabatannya dapat diberikan Biaya Perjalanan Dinas Tetap, yang selanjutnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Sintang.
- (2) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai perjalanan dinas luar negeri dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 28

Ketentuan yang tercantum pada Lampiran I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI dan XII Peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 April 2012.
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 51 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, Dan Pegawai Tidak Tetap Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang pada tanggal 6 Februari 2012
BUPATI SINTANG,
MILTON CROSBY
Diundangkan di Sintang pada tanggal 6 Februari 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
ZULKIFLI HAJI AHMAD
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR 56
LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
:
13 TAHUN 2012
TANGGAL
:
6 FEBRUARI 2012
TENTANG :
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT LAINNYA YANG SETARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012.
RINCIAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK
A. PERJALANAN DINAS KE LUAR DAERAH KABUPATEN SINTANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT
| NO | VOLUME MESIN | LITER | KETERANGAN |
|------|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1500 - 1800 cc | Maksimal 150 | - Apabila biaya minyak diberikan, maka biaya transpor Sintang - Tempat tujuan (PP) tidak dibayarkan. - Harga per liter disamakan dengan standar harga |
| 2 | > 1800 - 2000 cc | Maksimal 220 | - Apabila biaya minyak diberikan, maka biaya transpor Sintang - Tempat tujuan (PP) tidak dibayarkan. - Harga per liter disamakan dengan standar harga |
| 3 | > 2000 - 3660 cc | Maksimal 240 | - Apabila biaya minyak diberikan, maka biaya transpor Sintang - Tempat tujuan (PP) tidak dibayarkan. - Harga per liter disamakan dengan standar harga |
| 4 | > 3660 cc | Maksimal 260 | - Apabila biaya minyak diberikan, maka biaya transpor Sintang - Tempat tujuan (PP) tidak dibayarkan. - Harga per liter disamakan dengan standar harga |
B. PERJALANAN DINAS KE DALAM DAERAH KABUPATEN SINTANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT
| NO | TUJUAN | LITER | KETERANGAN |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Sintang - Senaning Sintang - Merakai Sintang - Nanga Ketungau Sintang - Nanga Mau Sintang - Nanga Tebidah Sintang - Serawai Sintang - Sepauk Sintang - Tempunak | Maksimal 110 Maksimal 60 Maksimal 40 Maksimal 50 Maksimal 70 Maksimal 150 Maksimal 20 Maksimal 20 | - Apabila biaya minyak diberikan, maka biaya transpor Sintang - Tempat tujuan (PP) tidak dibayarkan. - Harga per liter disamakan dengan standar harga Pemerintah. - Harga per liter untuk wilayah kecamatan disesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi yang sudah ditetapkan oleh Kepala Daerah. |
C. PERJALANAN DINAS MENGGUNAKAN KENDARAN AIR (SPEEDBOAT)
| NO | TUJUAN/JENIS SPEEDBOAT | LITER | KETERANGAN |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | Sintang - Senaning - Speed 115 - Speed 40 Sintang - Nanga Merakai - Speed 115 - Speed 40 Sintang - Nanga Ketungau - Speed 115 - Speed 40 Sintang - Kemangai - Speed 115 - Speed 40 Sintang - Serawai - Speed 115 - Speed 40 Sintang - Dedai - Speed 115 - Speed 40 Sintang - Kayan Hulu - Speed 115 - Speed 40 Sintang - Kayan Hilir - Speed 115 - Speed 40 Sintang - Tempunak - Speed 115 - Speed 40 Sintang - Sepauk - Speed 115 - Speed 40 | Maksimal 640 Maksimal 320 Maksimal 350 Maksimal 120 Maksimal 200 Maksimal 70 Maksimal 640 Maksimal 320 Maksimal 560 Maksimal 280 Maksimal 100 Maksimal 60 Maksimal 300 Maksimal 100 Maksimal 200 Maksimal 70 Maksimal 100 Maksimal 60 Maksimal 200 Maksimal 100 | - Apabila biaya minyak diberikan, maka biaya transpor Sintang - Tempat tujuan (PP) tidak dibayarkan. - Harga per liter disamakan dengan standar harga Pemerintah. - Apabila perjalanan dinas menggunakan speed boat atau kendaraan sejenis lainnya maka biaya minyak disesuaikan dengan tingkat kewajaran. - Harga per liter untuk wilayah kecamatan disesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi yang sudah ditetapkan oleh Kepala Daerah. |
BUPATI SINTANG,
MILTON CROSBY
LAMPIRAN IV
: PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
:
13 TAHUN 2012
TANGGAL
:
6 FEBRUARI 2012
TENTANG :
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT LAINNYA YANG SETARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012.
CONTOH SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (HALAMAN 1)
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Pangeran Muda No. 230 Telp. (0565) 21003 - 21007 SINTANG - 78611
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
Nomor : ________________
| 1. | Pejabat yang berwenang memberi perintah | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 2. | Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan | | |
| 3. | a. Pangkat dan Gol. Ruangan gaji menurut PP No.6/1997 b. Jabatan/Instansi c. Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas | a. b. c. | a. b. c. |
| 4. | Maksud Perjalanan Dinas | | |
| 5. | Alat angkutan yang dipergunakan | | |
| 6. | a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan | a. b. | a. b. |
| 7. | a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali | a. b. c. | a. b. c. |
| 8. | Pengikut : N a m a | Tanggal Lahir | Keterangan |
| | 1. 2. | | |
| 9. | Pembebanan Anggaran a. Kode Instansi b. Kode Rekening Kegiatan | a. | a. |
| 10. | Keterangan lain-lain : | | |
Sintang,
AN. BUPATI SINTANG,
SEKRETARIS DAERAH,
...
BUPATI SINTANG,
MILTON CROSBY
LAMPIRAN V
: PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
:
13 TAHUN 2012
TANGGAL
:
6 FEBRUARI 2012
TENTANG
:
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT LAINNYA YANG SETARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL,CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012.
CONTOH SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (HALAMAN 2)
- I. Berangkat dari
(Tempat
kedudukan)
Ke
Pada tanggal
:
:
:
( ....)
NIP.
- II Tiba di
Pada tanggal
:
:
Berangkat dari Ke Pada tanggal : : :
(.....)
NIP.
(...)
NIP.
- III Tiba di
Pada tanggal
:
:
Berangkat dari Ke Pada tanggal : : :
(.....)
NIP.
(...)
NIP.
IV
- Tiba di (Tempat kedudukan) Pada tanggal
:
:
Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Pejabat Yang berwenang/
Pejabat lainnya yang ditunjuk.
Pejabat Yang berwenang/
Pejabat lainnya yang ditunjuk.
(.....)
NIP.
(.....)
NIP.
V Catatan lain-lain :
VI. PERHATIAN
Apabila Negara / Daerah menderita kerugian akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya, Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BUPATI SINTANG,
LAMPIRAN VI
: PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
:
13 TAHUN 2012
TANGGAL :
6 FEBRUARI 2012
TENTANG :
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT LAINNYA YANG SETARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012.
CONTOH SURAT PERINTAH TUGAS
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Pangeran Muda No. 230 Telp. (0565) 21003 - 21007 SINTANG - 78611
SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor : ________________
| 1. | Pejabat yang berwenang memberi perintah | : | |
|------|---------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| 2 | Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan | a. b. | |
| 3 | a. Pangkat dan Gol. Ruangan | a. b. | |
| 4 | Untuk Tugas | : | |
| 5 | a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali | a. b. c. | Hari |
Dikeluarkan di : SINTANG
Pada tanggal :
AN. BUPATI SINTANG, SEKRETARIS DAERAH,
...
.
BUPATI SINTANG,
MILTON CROSBY
LAMPIRAN VII
: PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
: 13 TAHUN 2012
TANGGAL
:
6 FEBRUARI 2012
TENTANG
: STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT LAINNYA YANG SETARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012.
CONTOH LAPORAN PERJALANAN DINAS :
LAPORAN PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA ...
A. DASAR PERJALANAN DINAS
(Berisikan tentang dasar pelaksanaan perjalanan dinas baik, berupa undangan maupun surat perintah tugas dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas).
B. TUJUAN DAN WAKTU PERJALANAN DINAS
(Berisikan tentang tujuan dilaksanakannya perjalanan dinas serta jangka waktu perjalanan dinas)
C. HASIL PERJALANAN DINAS
(Berisikan tentang uraian dari hasil perjalanan dinas, serta dilampirkan bukti- bukti pelengkap perjalanan dinas, seperti undangan, Sertifikat dan lain-lain yang dianggap perlu)
- D. PENUTUP (Berisikan tentang kesimpulan, saran dan atau hal-hal lain yang dianggap perlu)
Sintang, 2012
Yang Membuat Laporan / Yang Melaksanakan Tugas :
...
NIP.
BUPATI SINTANG,
MILTON CROSBY
LAMPIRAN VIII
: PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
: 13 TAHUN 2012
TANGGAL
:
6 FEBRUARI 2012
TENTANG
: STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT LAINNYA YANG SETARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL,CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012.
CONTOH PERMOHONAN PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA BIMTEK/DIKLAT:
KOP SKPD
Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal
: 893.3/ /UMUM/2012
: Segera Yth. UP.KEPALA BADAN
: -
: Permohonan Mengikuti Bimtek/Diklat
Sintang, 2012
Kepada
BUPATI SINTANG
KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
Di -
SINTANG
Sehubungan dengan Surat Undangan dari Badan Diklat Depdagri Nomor : ________________ Tanggal .... Perihal Undangan Bimtek/Diklat.... (undangan terlampir), dikarenakan kegiatan tersebut sangat diperlukan dalam rangka menambah pengetahuan dan ketrampilan PNS dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi SKPD, maka mohon persetujuan dan diterbitkan Surat Perintah Tugas mengikuti kegiatan Bimtek/Diklat dimaksud untuk pegawai sebagai berikut :
1. Nama
: ________________
NIP
: ________________
Pangkat/Gol. Ruang Jabatan
: ________________
: ________________
2. Nama
: ________________
NIP
: ________________
Pangkat/Gol. Ruang Jabatan
: ________________
: ________________
3. Dst.
Demikianlah permohonan ini disampaikan untuk bahan selanjutnya.
Kepala SKPD...,
...
Pangkat NIP.
BUPATI SINTANG,
MILTON CROSBY
LAMPIRAN IX
:
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
:
13 TAHUN 2012
TANGGAL
:
6 FEBRUARI 2012
TENTANG
:
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT LAINNYA YANG SETARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL,CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012.
CONTOH KWITANSI/ PENGEMBALIAN KELEBIHAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Kode Rekening
: ________________
Sudah Terima dari
: Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas
Banyaknya Uang
:
Untuk Pembayaran
: Biaya Perjalanan An... Dalam Rangka ....
Berdasarkan
SPPD Nomor
: ________________
Tanggal
: ________________
Untuk Perjalanan Dinas
: dari : Sintang
ke : ________________
Mengetahui :
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,
(......) Pangkat NIP.
BUPATI SINTANG,
Diterima tanggal : ________________
Yang menerima,
Bendahara Pengeluaran/Pembantu
Bendahara Pengeluaran
(.....)
NIP.
Telah diperiksa oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
(.....)
NIP.
Rp.
MILTON CROSBY
LAMPIRAN X
:
Kode Rekening Sudah Terima dari Banyaknya Uang Untuk Pembayaran Berdasarkan SPPD Nomor Tanggal
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
:
13 TAHUN 2012
TANGGAL
TENTANG
:
:
6 FEBRUARI 2012
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT LAINNYA YANG SETARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012.
Lunas Dibayar
Pada Tanggal : ________________2012.
Bendahara Pengeluaran,
(.....)
NIP.
CONTOH KWITANSI/TANDA TERIMA PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS
: ________________
: Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD
:
: Biaya Perjalanan Dinas An.
: ________________
: ________________
Untuk Perjalanan Dinas
: dari : Sintang ke : ________________
Rincian Perjalanan Dinas Sebagai Berikut:
| NO. | RINCIAN BIAYA | JUMLAH (Rp.) | KETERANGAN |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1. | Uang Penginapan ... Hari x Rp .... Uang Harian : Uang Makan .... Hari x Rp Uang Saku .... Hari x Rp Angkutan Setempat .... Hari x Rp Transportasi dari Sintang ke Transportasi .... | | |
| 2. | .... .... .... ...PP | | |
| | - | | |
| 3. | Biaya | | |
| 4. | Biaya | | |
| | JUMLAH | | |
PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG :
Ditetapkan sejumlah : Rp...
Yang telah dibayar semula : Rp...
Sisa kurang / lebih : Rp...
Rp.
Telah diperiksa oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
(.....)
NIP.
Sintang,.....2012
Telah Menerima Uang Sejumlah Rp.
Yang Menerima,
(.....)
NIP.
Mengetahui/ Setuju Dibayar:
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,
(......)
Pangkat NIP.
BUPATI SINTANG,
:
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
:
13 TAHUN 2012
TANGGAL
TENTANG
:
:
6 FEBRUARI 2012
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT LAINNYA YANG SETARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012.
Lunas Dibayar
Pada Tanggal : ________________2012.
Bendahara Pengeluaran,
(.....)
NIP.
CONTOH KWITANSI/TANDA TERIMA
PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS RIIL KELUAR DAERAH PROVINSI (SETELAH KEMBALI)
Kode Rekening
: ________________
Sudah Terima dari
Banyaknya Uang
Untuk Pembayaran
Berdasarkan
SPPD Nomor
Tanggal
: Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD
:
: Biaya Perjalanan Dinas An.
: ________________
: ________________
Untuk Perjalanan Dinas
: dari : Sintang ke : ________________
Rincian Perjalanan Dinas Sebagai Berikut:
| NO. | RINCIAN BIAYA RIIL | RINCIAN BIAYA RIIL | JUMLAH (Rp.) | KETERANGAN |
|-------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1. | Uang Penginapan | ... Hari x Rp .... | | |
| 2. | Uang Harian : | | | |
| | - Uang Makan | .... Hari x Rp .... | | |
| | - Uang Saku | .... Hari x Rp .... | | |
| | - Angkutan Setempat | .... Hari x Rp .... | | |
| 3. | Biaya Transportasi dari Sintang ke ...PP | Biaya Transportasi dari Sintang ke ...PP | | |
| 4. | Biaya Transportasi .... | Biaya Transportasi .... | | |
| | JUMLAH | JUMLAH | | |
PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG :
Ditetapkan sejumlah : Rp...
Yang telah dibayar semula : Rp...
Sisa kurang / lebih : Rp...
Rp.
Telah diperiksa oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
(.....)
NIP.
Sintang,.....2012
Telah Menerima Uang Sejumlah Rp.
Yang Menerima,
(.....)
NIP.
Mengetahui/ Setuju Dibayar:
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,
(......)
Pangkat
NIP.
BUPATI SINTANG,
LAMPIRAN XII :
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
:
13 TAHUN 2012
TANGGAL
:
6 FEBRUARI 2012
TENTANG
:
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT LAINNYA YANG SETARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012.
FASILITAS TRANSPORT BAGI PEJABAT NEGARA DAN KELUARGA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KELUARGA, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
| NO | PEJABAT NEGARA/PNS/CPNS/PTT | TINGKAT PERJALANAN DINAS | MODA TRANSPORTASI | MODA TRANSPORTASI | MODA TRANSPORTASI |
|------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| NO | PEJABAT NEGARA/PNS/CPNS/PTT | TINGKAT PERJALANAN DINAS | PESAWAT UDARA | BIS | KAPAL LAUT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | BUPATI /WAKIL BUPATI | A | EKONOMI | EKSEKUTIF | KELAS I A |
| 2. | PIMP.DPRD/ANGGOTA DPRD /ESELON II.a | B | EKONOMI | EKSEKUTIF | KELAS I B |
| 3. | ESELON II.b | C | EKONOMI | EKSEKUTIF | KELAS I B |
| 4. | ESELON III (GOLONGAN IV) | D | EKONOMI | EKSEKUTIF | KELAS IIA |
| 5. | ESELON III (GOLONGAN III) | E | EKONOMI | EKSEKUTIF | KELAS IIA |
| 6. | ESELON IV/FUNGSIONAL AHLI (GOLONGAN IV) | F | EKONOMI | EKSEKUTIF | KELAS IIA |
| 7. | ESELON IV/FUNGSIONAL AHLI (GOLONGAN III) | G | EKONOMI | EKSEKUTIF | KELAS IIA |
| 8. | PNS GOL IV | H | EKONOMI | EKSEKUTIF | KELAS IIA |
| 9. | PNS GOL III/Fungsional Terampil/CPNS/ PTT | I | EKONOMI | EKSEKUTIF | KELAS IIA |
| 10. | PNS GOL II/Fungsional Terampil/CPNS/PTT | J | EKONOMI | EKSEKUTIF | KELAS IIA |
| 11. | PNS GOL I/Fungsional Terampil/CPNS/PTT | K | EKONOMI | EKSEKUTIF | KELAS IIA |
- *) Keluarga untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (empat).
BUPATI SINTANG,
MILTON CROSBY
N/A
PaSal 3

Sek.retans merrpoya turps setega
- a faartylfgal IVICafta !Ulla dan Nosram pada Naas Kebeasitan Penananan dan Tata Ruang.
- b mendistbusikan tagam kepada Sub Bagian sesua ticlang tugasnyar
- c mammalian peturyci kepada Sub Bargain Perencanaan dat Keuangark dan Scab Eagiai lanun dan Kepegasgan Ulm melaksanakan tugas dengan balk;
- d mengevgasi tlasi Sep bawahan berdastrkan labors Sub Sagan
- o. rrengkocrdinaikan Irogialan kesekretangan Wads] orclang-bidakg seat Mang tkNasnya
- I material, petunjuk dan pelayanan admit:as kepada sathan keep chlingkungern Dimas Keterstan. Pcklamanan dal Tara Ruang.
- g menytsun reneana kepegarrnan treliputi pengustian kobuturan pegs a· penyusunes lormast, mutant kepegawaan, kenakan partgliat. anglia Neat rabtan hingstonal. usttan kenalkan gal bcrnraa. ustian Pengangkatan Canny, menyusun DP3. tostan farce°. pengdahan DUK bap semssirs dan dear nommald PNS:
- h. mengatur pelaksariain urusan peencanaan San keuangan meipus penata trsarp keuangan perbendaharaan. yenekas dan partirnuan:
- i meogatur pelaksanaan urusan Umum dan Kepegawaan rreSput tugaslugas protokol, keamanan, dan kelentan. IN'Tbadadl. Penceta pemeibaraan gedurig. perjalanan Dmas wtn. penyusurai Swazi. MARY kepegaraak kenaikan patigkat angrka kredd. jattaan Nnoskonal nsulan kenaikan gag Dania usulan penganclialan Capeg. rrenyusun DP3, usulan limper). pengolahan DUX liars sor . resat' dan data nominael PNS dilingkungan limas Kebershan. Pertamican dan Tata Huang:
- I. mengar pencigunaan dan pengediaan pelengkapan lanter,
- k mengsmpun dan menyusun Ullman Tahonan Dints Kebershan. Pertamanan dan Tata Ruang dan Laporan Al'untabatus Maria 'mural Parenrdah (LAMP);
- I rnembua konsep taporai Dmn Kebershan. Pertarnalan dan Tata Rang nerdasarkan data dan Sue Bagian sebargat bahan rresulcarc
- m mumbenkan saran dan telaahan Kepada axial sesuat dengai Nang lugaSnya
- n mcirnbuid Lebow Kellam Sekrelaipt sciagai pertanggunikaratia t i peCalisanaan Inas
- o rnaaksanakan toga:togas lain yang ditterikan deb atasat
Paragral I
Kepara Sub Bagan Perercanaan clan Keuangan
N/A
Pasal 4

Kopek Sub Bagan aelencanaan dan Keuangan memp.myai togas sebaga beau,
- a menyivkan. menyteun rencana program liana Nan dan pemberigunan tangka panda dan iangka pagan; ahrgkungan Drnas Kebersthan. Perlamanan dan Tata Ruarip -
- b. mengatut dan merigayrni pangekoraan adminatasi keuxigan Dints Keborsihan. Pedartanan dan Tata Ruang mahout) perencanaan angguran, pengekilaan anggaran dan pelaporan
- c. menyetenggarakan oemtkikuan dan bertanggung jawab keuanean scria perticungan eyaluasi perbendahataan;
- d. mengatur dan mengavas bendaharawan pengeluar an. be nclahararran penerima dan panatela keuangan Lainnya dalam pelaksanaas tugasnya.
- e. membuat laporan kouangan beidasarkan balan rraspkan dal stoat, Orgarisasi dilingitungan Dinars Kebersiban. Pertamanan dan Tara Ruing
- melalsaraltan koortinasi kesekretariatan sesuat einem tugas Sub Sagan Dwas Kebersthan, Pedamanan
- dan Tata Ruang.
- g metaksanakan koordinast mengaur dal Anna pengelclaan laperan;
- h. rrembuat teeashal kepada atasan sesuai Mang tugas:
- rnembual rarcangan konsep swat rekomendaS dan bahan naskal an yang of"iter tan dengan
- pereroaraan dan keuangan;
- membagi tugas-tugas kepada bawahan sesta Nang tugas masing-masing agar pekerjacci tertiary toads:
ic. member peluNuk dan arahan kepada Dawahan sesuai Mang lugas ming-masing agar pekerjaan dapal diselesattan sesua dengan Mantuan yang bertaku;
- I meiakukan eitaluu' dan rrondonng keoada tugas4ugas *Kahan agar sessoi dengan progran dan posse" yang litsLitu
- m rrenile haat keija bay anan sessuai hash kelp yang clewed
- n. moister dan rrenyampaikan laccran hall ke4a Warta atasan sebagai perntooggung jarrapan
- o rrelaksanakan tvgaslug.s tan yang aberacan oleh alasan
N/A
Pasal 5

Kapga Sub Basan Urrnirn dan Kepeggyaiag mempkmyat Wass sebagai berikut:
- a GLYPH&lt;9&gt; menyiapkan, menyusan rencana program keda Unsom dan Kedegarraian dirykurgan Ofras KebWSdal. Pectarnanan Can Tata Ruang
- b rrglamanakan Dengelolaan admirestraN Onum Omas Kotershan. Pertemanan dan Tan Rang meleu0 mengagenda sural rrenyura pampa:an. gat tuffs Kantor. pengelaaan Lola naskah dInas. pane:gar arsip surer sesua petunjuk lekns adminstrasi perhanwran. tugastugas prbtoKol. heamaran, dan ketotan, pengadaan. pencergon, pernehharaan gedung. perialawn Dtnas ran, perrelinaraan dan Dere/raw barano-baang InventalS Yalta/ sena membug dabar danlepetan barang invernais Kantor:
- c melaksanakan Pengelntaan aganstraY Ke.peganam °Inas Keborsgan. Pertananag dan Taa Rang mottpub penyugunan lormick mutasi kesegailaian. konakan pangka angka WW1 jabatan fungsiong (regal kerakan gap terkala. usdan penganOrgan Capeg menyumm 0P3, Pengulusan layesaskestgaspesbensfun. persolahan DUK beg semester dan debt ncermalif PNS:
- rnelaiwanakan pengahran tersaonggartnya pengagaan aganistrasi Umum dab Kagegawaran dam peral(sanaan togas Sub Sagan Unxim don KePe2awaan
- e melaksanafran penyusunan rencana hopegatraan rightful: usuian kebutmag pogawa. formay Ikepegataan mutest ke0e0avilan usdan kenahan Panghg. (=tan hcmadcan gap tentals usulan Pengangtatan Capag. pembuatan DA3, bongausan larpag. pengotatan OUK bap semester dan dzitze nominal,/ ANS. anagisis tepegavaan. usWan distrapelathan peoarai. dengan ketenluan yang hedge
- f. metaksanaltan pengawan can mernbenkan petayanan gat ti's kanlor, barang inilentals /fan palenglapen tainnya damn sawn argarisay atInghungan Omas Kobersihan. I:tartan:anon (Ian Tata Ruang:
- g mel4csanakan perneigaram dan porarratan barang inventals Kantor, mambug daftar Wang inventaris kantor. hebenihan, )(rowan tars ruang kamor sena kabersthan grigkungan kantr pada Dews Kea/rising,. Aertamagan (tan Taw Rang
- rt GLYPH&lt;9&gt; metacsanakan koordinasl kesekretariatan sesuar bidang togas sub bagiag Dinas Keewatin Aertarnanan dan Tata Ruang.
- (. melawahawn Wording( hegatan attinistrasi Umum din kcpagailatan pada Dimas Kebersihan. Ponananan dan Tata Rang kepada Mstansi %dug agar legatin bubungan Asia sesuai dengan Nought dan peraturaa yang beaks
- t. rrembug thaahai kepada 2125an rancangsn korsep sag. rekanenttai dan bahan nashan tan yang Wilgus dengan adminstray Umum aan Kepaggrage,
- mentag tugas-tugas kepada bawahan sesua bidang tugas masing-maaing agar pekedaan terSyl nabs;
I.
mentor, powreuk clan arahan kepada baranan sesuai bidang nips masnci-nt agar pekehaan
dapg caseassaikan sesua dengan kelentuan yang bengal:
- m melalkukan eauasi Can !willowy tugastugas kepada bawaban aga sosua dongan 010pm Can prose&amp; yang berialku.
- n manila has/ keep bawahan sesua hail kola yang NCaPa.
- o Mentuat dan manyanpaikan Woman hasil kergs kepada atasan sebage pertmggung blosaban tugas: Met* sanakan lugas-lugas lain yang dtbenkandish alasan
Bajdri icebga Kerlin [Wang K0befsthai
N/A
Pasal 6

Kodak &amp;tang Keb&amp;ninan mernpunya OJOS 5043ga DentUt
- a GLYPH&lt;9&gt; merencanaian rrengatur dan mengfr onirdinasiltan rena mengawaSi taiSete-nggaranya penyusunwl rencana Vero biding Imbesman sesua renzana kerja °Inas Kebabs:ban. Pertanunan dan Tata Ruang,
- b mendismbusikan ragas kepada bavahan sesua Wiring tugasnya
- c maga:atomism mengatur dan mengarti harselenggaranya kebgadan peaksaaan program ketemihan
- d mengkoordinasikan, merercanakan petaksanaan program kebestan dengan InsMns teen dan masywara untuk kelancaan pclaksdnan togas
- e. mengatur, rrenyiapkan mengwae penggunan saran parengkapan aan perriatan k eterstart sesuai dengan proSolto yang torten dan untuk. kulancaran pelakzanam program keberanan
- t manta penyimpanan dan pemeahaaan sarara pedengkapan dan walks - ) kobersiban unt,k kelartaan pelaksanaan pagan kebersihat
- g mental taaahan kepada atasan sesua Mang togas:
- h membrat rancangan konsep swat. rekorrendasi dan bahan naskah Ian yang balkaan dengan paercanaan program keberstan.
- menteman poluryuk den arahak kepada bar/anal) sesua biding bias agar clean perasatan Riga sear menterlomani prosedur dal program Anna yang %fah cliottlan;
- mengsbnusaan togas kepada Damian sesua Mang tugasnya
- k. meekulan mantas, dan nni=ring kepada lugaetugm bawanan agar sesuar dengan pmgran dan prosody yang Wank
- I merila hard kerja bans an sesuai basil Anna yang 6 caper dan panis perdaian sebagar bean pertintartgan untuk pengentargan Paler pogawai.
- m memtual dan menyanpaian taxon hard kola kepada atasan sebagai pertanggung talvatar. togas;
- n meraksaakan togas an yang Reran 0101 atasan
Paragral 1
xepaa Seksi Pedayanan Knees:ban
N/A
Pasal 7

Kegaia Seksi Perayana Keterehan mempunyar togas sebagai berikut
- a menorsun rencana pelaIsanaan knotty $iesl Petyanan Keberstan berdasatan rumusan rencana Recta airing debars:tn.
- b. mengalakan outungan kerja sacra °align lestana terkail maupun swasta yang berkatan dengan kegiatan program keberah.an dawn rangka kerarcaan penyetenggaaan program keberstan.
- c. menyusun dap dan rnenglyeaansad lokai yang Oprograrran dalam pea/wan kebersitran untie: memudahkan pertalumn jurriab peeps dan penylapan peralzan keberstan.
- d. tomato, mongavat dan mengevauti polaksanarn kegiatan pelaynnan kebersoan kota untuk ketancaran peaksanaen togas
- e. rrenyebriggartian oelaksanaan denyuanawSosaltasi, penal:anon pagan pertgatantimbatnarsuran slogan. pante. dan petaksanaan keg arn yang lain untuk mendukung program kebestan kota;
- t mernbuatta.aahan kepada atasan sesua tvdang tugas:
- g, mamba kccsep sea rekontendasi dan bahan nasten lam yang berkatr dengan polayanan kebeistan.
- It membenkan petumuk dan anal kepada bawahan store Wang togas aga dawn pealtatan ages selalu mantedemani prosecar dal program kerja yang kath daatapkan:
- I. mombagi tugas-togas kepada batvanan sesua Wang tugasnya.
- melakukan evalat dan (mfr.-map kepada tugt-tugas tawahan agar sesual dengan maw dan prosedw yang bectaku:
- k, menus haat k9Ia bawahan sesuai rue: kegs yat 6 cabal don saknib poisinian xbagdi oaten pertenbangan urn* pengentangan kaier peowa
- m
- membuat dan rnenyampakan lapaan hMa kwja kepada w.xan setaga polanggungtatyaban togas: malaksanakan togas lain yang Mantuan oth alasan
Pararial 2 Kepaa Seksi PegSaan Kebersihan
N/A
Pasal 8

)(pada Seksi Penile olaan Kebersihan mendunye togas sebaga berikul
- a merencanaitan langur kegtalan keberSden kota pada Sent Peogettlaan Keborsaan sesua rumusan program Didang Kebersihan:
- b merentanakan saran dan prasarana serta per -Satan yang mendutung peetsanaan pengaolan keersile, kota daiarn rangka keener -a, pertydeoggaraan tug% dan paten/an kegiatas.
- c rrernbenkan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tow agar dalam notaksartaan togas sal&amp; malluedernaro desedur dan doom kerga yang tech dtletacitan.
- d mem*, tugas-tugas Itepaoa bawahan sesua tearg tugasnya
- e mengatur pelatsanaan peromparan dan pemeahetaaNperarelan saran dan peralatan kebersthan la nk ketancaran pelaksanaan tugas,
- metaltsenakal pereneanaan. pengelokaan dan peningkatan hrgsi tarlogan diantne.
- g. nnaksannan evaltast dan amp/tar...an peISsanaan kagatan pengdolaan k.e0ersihan:
- h. rrengad*.ao hubungan kern sale dungen Inland tenet masyar*al maupcn toasta yang bekatan dengan keg can di bidang haberseas. San rangke kelarcaan penyciudigaraan togas Aegean.
- marnbun teianan kopeda atasan sesual tedang tugas:
- I. mambo% konsep stoat red/ended dan bahan naskah Ian yang Conked° aengan pengelotaan tabersdan -
- k metaktken evaluzi dan montane keens togas-togas bawahan ager seads dengan program dan prosedur yang benaku.
- manila hni kerja baseman sesua has kola yang ca capai dan tukres penlaian seoaga Cann Pedmeangan untuk dengentangan kaner pegasa.
- m membuat dan menyannakan laporan hard kega kepada dasan sebagai pertalggungawaban togas: n. mei*sanakan tugas Ian yang diterecan doh nee)
Sagan Kowa
Kedah, Mang Persa-rpaha,
nasal 9
Kees Sedan() Persarpaban mempunyai wan sebaga here tit
- a mereneanakan rnengaca can rrengkoerdcastkan orb rrengawasi Undentsgaranya penyusunal rencana keria bidang PerSarparan sesual rercana ka-ga Dinas Kebersihan. Petamanan clan lath Ruang
- b. membenkan peyote dan arakan kepada bawahan sesuai Mang togas aga datem pooksanaan togas seldu rnerrpodomarr prosodic dan program Aorta yang Watt dletapkan:
- c. mendistrausitan lugs kepada bawahan sesua cengan cedang lugasnya;
- d. mengkoordoknkan. mengaror dan mangavasi tedelenggarartya keheataa poleksanaan program persampahan -
- e mangueadnasikan. merencanakan. peraksenaan program pengaturak dan pengSahn dan penanfaatan sampan dangan mstan terkait dan masyedolt untuk leaned/an poladanaan togas
- I. rneencannen. menmapkas. mengaren pengalodan dan Pernantaatal Persardahan sesua dengan dosed/ yang banal 11 dan unbA rrendukungan progra -n ketrersittah
- merertanare men Oakes. rrengatur, mennina saranaprasaana. pertengkapan tperanan PengumPulan sena pengangkutan padarrpahan d TPS dan TPA dan wink kelarnman petesaraan program Mang persampalen:
h
- mdakkankan era Iasi dan monConrg pelaksanaaa program pengaann pangondakan persampahan aan perdedaan persandahan unruk kaanokran petaksanan togas:
membust rancanan konsep sprat rokomendmi dan bahan naskah lain yang berkatan dengan &amp;clang Persampahan.
- j melakrian evaluas dan manittring kepada tugaslugas bawahan agm sosua dengan program dan mosedis yang banks.
- k. meMa hasi Pala bacatian sesua has) kega yang a carnal dan pants peralman sena oahan pertimbangan untuk pengembangan leader pew*,
- I. membual dan merryarealkan tapacan has koala kepada atasan sebager ponanggungjawaban tugas -
- m mel*sanakan tight Ian yang dihedral deb Masan.
Pmagre 1
Kepata Seko Pengaturan Pecan-08Jan Persampartm
Pasai 10
KepMa SeIC&amp; Pengaturan Fengendaban Persarncatian rnernarhnyai tugas sebagai lainkut
- a. MenriSin iencana perasartasn Sagami Seksi Painaturan Pengendakan persarrwarian aadasarksh rumtisan rencana kela &amp;Sang Persamoittan
- c. merencanakaornanyiapkan, menyusun dais volume sancta magas. maraca parigankut sampars paralatanisaana dal prasarana persampanan ( TPS. tonal seawall ) untuk kerancaran Plaaltranakal pengaturan dan Dengendalian porsarnaaban
2. d rnelakukan imentarlsasi runlet, TPS dan mernetzhan lokasi WS ur{u). rrernuadhlian pengawan armada penanglaut sanmals
- e. mengatur poraksanaan penympanan dan perneutoraan'peratratan saana dan peralatan untuk kelancaran Pelaksanaan ages
4. t miclakuran evaluasi don mandolin lerhadap kegialan riengranpulau pcngangkblan leis pembuangal sampah unbar kelarcaan paalisanaan MOM:
- g. me boat telaanan, rancaneu rimmed surat rekornendmi dan bahan nashah Ian yang brukaitan dengan Ordain persarriPahao
6. h, rnembenkan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang bas agar dawn peralinanaan I nas Warr, dernedomari prosedur clan program kecja yang terah dteadIrmi
- r. mandisbnusikan tugas kepada bawahan sesua dengan Wang tugasnya:
8. rneraiukan evauasi den mann:wing sepada tugaroagas bawahan agar sasuai dengan Ingrain Can prosedur yang berlaku
- k. menial haul Iona bawahan sesua hail keija yang dl cape Clan palm peniroan sobagai Oman perranbarrian urn* pengtentangan kart pagavial:
- I. mtanbualdan menyarspaisan laporan haul kecja Leona Masan mania penanggiingiarahan alga
11. m metaksmakan tugas lain yang doenkan MO Masan
Para0 2
XeDara Salmi Pengolahan dan Pernarnatan Persamclahan
N/A
Pasal 11

Kegs Seka Penuolahan dan Ponanfaalan Parsampahan menpunya lugas sehagai benkut
- a menyusun rencana ptiarsanaan ragman Seksi Pcogotahan dan Pemaclamam Persawartan
- b. mernap ugastugas kepada oasahan -.mum dengan Wang tugasnya.
- c minntierkan WOO Can arohan kepada bawahan SEGua Wang wpm aga diem pelanada31 tugas seialu mencedomeni prosedur dan program harp yang Wall diteraPkan.
- d. melautsan evaluas dan mannonng kepada tugmlugrm bawahan agar smra Mangan program dan prosedur yang beriaku:
- e mengadakan hubungan kerja sama dengan InStala terkait inaupin swasta yang bedanan dengan kegiatan Pengolahan dan Pemanfaaan Persampahan damn rangka letaimman pemyekmagaraan pregnant persampahan
- t. menyusun data dal menoventansaa Ickasi yang diprograrkan dam payaran Pengolanan dan Pemanfaatan Persaricaran um* memudahkan pengaturan pariah polugas dan penymaan perriatan ketvisihan.
- g menYeienggafakanmengatry mengawm: pelasanaai pepagas pdayartar Peng:lanai dan Pecnanfaatan Persarnpahan Iota urnuk rrondukung progem kebersthan
- h. manual" pelaksanaan penyimpeman can parmehaaareerawatan Basta dan Pdigatan her:emit:an unKd kaamaan petaksanaan taigas.
1. membuai %Mahan kepada Masan sego Wang togas:
- j. manta hasi: ke4a bawahan sesua basil kerga yang a caps dan Janis perstaian sebaga bahan pertmbangan unta pengerreangan kale, pegawa
- k. nttouat dan menyompalian 14oran basil kerm kepada Maw sebagai peflangclun4awanal togas,
- I. rnelaksanakan tugas Ian yang dibenkan Oen Masan
Bagian Keenan, Kepala adang Tea Ruang
Dada 12
K spa? Bidang Taa Ruang menmunya togas sebaga Derstut
- a merencarakan rnangatur can mengoordnasear. sena mengawasi torsannggaranya penyusunan rencana kola Bidang Tata Ruang sesua potaturan perodefigundangen yang betake dan steam kerja Cmas Ketersihan, Pertains/tan dan Tata Roars
- b. membenkan pehinjuk dan arahan kepada bawahan sesua Mang togas agar Pan petaksanaan tugas salsa rrempedoman prosedw dan program kola yang :doh P4e2pken;
mendistnbizion tugas kepada bawahan sesua dengan bean; tugasnya,
- P. mengkoadinasikan, mengatur dan mangey Al terselenggaranYa tut43 0 1 w PNaksanaan program Bidang Tata Ruang untuk ketamaan pelaksanaim tugm
- e. mengivacachnasikan. merercatakan, peeknanaan program Steam Tata Ruang derian Instansi lerkat untuk kelarcaran peialtsanaan togas.
3. f °vegan pat mengawasi temetenggranya kegatan survey cemanfaatan mem dan napalm" kota agar sesua pedomai dan penabran perunctang-undangan yang benaku.
4. g mengabo dan mengawasJ tasetmggaranya kegiatan pehinan tea mang an penggunzan fasitLas tetra tempa umtm agar seem prosedur dan PeMeran perundanguagangan yang tddAW
5. h menyusun ,nano evauasi remade-tan dan pentwndafian toga ruang kcia marai cabman dan perataan perundang.undangan yang be1aku,
6. mattual swan dal telaahan. rarcangan kereec sua rekallendasil dan tranan naskab 'an yang berkaitan dengan Peencauaan lista ruang.
- I. melakukan evauasi dan enautonng kepada togas-byes bawahan agar sesua clengan program den prosedur yang telatu,
8. k mama hash kened bawanan sesua hail kerja yang di caps dan Mors penMian sebaga bahan perbritangan untie pengernbangan latter pegawa,
L
- madam; dan marranmakat laporan hard kn)a kepada anal sebagai Want:tuna jawaban tugas,
- m melaksanakm togas lain yang diterikan aen atasan
Paragrat 1
wepala Seka Survey Pernarrfaatan Ruang dan Peaciaan
Pass 13
Rapala Sets Survey Pemartfaatan Ruang dan Parmesan mecnpunyai togas
- a menyusun ramana pelaksanaan Lagoon Sys Survey Penataan Ruarg dan Pernetaan berdmancan rumusan romans kerja Roan Tata Ruarg.
- b nealteritan petursuk dan arartan kopada cavahan agar dam pelaksanaan togas setalu rrerretedonan prosedur dan program kerja yang le..an dettapkark
- rrernbagi tugasbugas kopada hawahan casual dengue.' Wang higasnya.
- tl measeekan , Bengali, meencanakan survey peralaan rang dan perrelaan unlayan kola sesua dengan keperluan peekembangan kola
- menglikrpun. rrencela seta rnendskvnentaslian oats dan mtormasi perkeroangan Iota tuane
- I. ireasenakan Badman dan pettnia eknis dan stamlaketentuan tentang survey penman Nang Can parmesan vnlayah ratan reigka peencenaan tat a ruang
- 9 menghmpun. nengolah. mengklasikkasl don rrengestrtasken data sew manganalsa dma tats ruaog dan peaetaan aseatt
- n. menpsvalua dan memonitaring tetadap keasan sunray penataim mang dan Derreaan untuk kelarearan pelaksanaan tugas.
- menbual teaahan 'Batangas k.meep sax rekomendasi Can taken naskah lain yang berkatan degan bdang tma marl.
- $. melecuisan evaluath Gan rrcrttnng Impala tupastugas bawahan agar tectai dengan ptCgrail dan Moeda yang berlaku:
- k manila Iasi belga baohan sesuar has kap yang di cap, dan yaknis pentlakan sebagai bahan peaty/angen unbar. pence:Mangan Valet pegawa.
I
nemesia! Jan menyarnpatan Wotan 11411 Vega kopada atasan so-bagel pertanggongravalan tuga
- in melaksanaltan togas lain yang dlbatIkan Ptah atasan
Ream, 2
Kepala Sas Pengawasan Can Perngendaian Tala Ruang
N/A
Pasal 14

Kabala Seks Pengawasan Can Pengendavan Tata kuang mempunyai igas sebaga beam
- a rrenyusun remake peaksanaan Sae Pengawasan dan Pengendalan Taz Ruang berdasarkaa rumusan rakcana karat:Wang Tata Ruang:
- D. memtemkan ;Munk* dan aratan kopada eawahan sa hdang togas agar Oaten palksanaan togas selalu rnempedomani prosedur dan proram kerbs yang letah ckletatan
- c menbagl tugas-lugasItepala bawahan seam Cerigan Nang rugasnya
- melaksanaan penataaa. evaun sena pengendahan genggunaanuernanlaatan lahan nen ruang kola
- sesue pada -ran clan peraltran pountlang-undargan yang betake,
- e. memberhan internat.+ dan data looting perggunaan Brian don perkembangan osmalaatan ratan dan tea tang.
- memankal Petembangen dan ante teknis Galan cangla pembettan tekerendasi per%man pomantaatan Iota ruang:
- g. rrenghimpun, mengan dan rrangertnaskan data sena menganaksa data *Mang penman tata t ong;
- h. memeriksa menyelekso penynan pemartaatan titian dan tact Mang cotta mentor:kin petunjuk Milani-5We pervnan tala roang:
- mistaksaakan pengawasan dan monnohng pelaksanaan pembeiten penfinan oemantaatan 'tan dan tea Mang
- membuat tolaahan, rancangwi konseg swat rettarandast dan bahan nastah Ian yang berkatan dengan bang tab' ruang
- k melakaan evalua dan ntnitceng kepaa tugas-tugas Lasalle age: tesua Wagon program dan prosedur yang berau:
- I menial hasil ter$2 bawd an sena hal Moo yang e capai dan Ants pertain setaga bahan perambangen watt pengembargan kaner pegawai
- m mental den rreny salaam laperan basil kerja kepada *Mai Sehalal pasanglunasavaban toga&amp; n. melaksanam togas lain yang Callan Nen atasan.
Bagen Kemal Kepaa
Kepaa Bidang Pena/then, Pamakaman dan Penerangan Jalan Urnonmempunya togas
- a merencanakan mandator dan mongkooranasean seta rnengatvasi temelenggaranya penyusurran rencana kerja Mang Penantanan. PemataMan dan Penerangan Jalan Unun sesua rercana Ora Dmas Keborsihan. Pertarnman dan Tata Ruwg
- b memballan pelortuk dan arahan Kepada bawahan sesua bawd togas agar deism peraksana -m togas mita mernmetnam proscdur dan program kerja yang n 2 lah KnaaPkan.
- c. mendMhbustran togas kepada batranan smut' dengan tidang fugasnyx
- d rrengkoordinaskan. mrencanam dan n gate urseleaggwanya ketnaken olaksansan program Sawa Pena/Tana,. Periakarnm dan Penerargan alas Unto untuk kalarcaan pealsanaan togas:
- e. maasartaken prergranaan pengadaan dan pembeggnan petanwran , mammon dan ponerangar.aian warm
- f mandator. anent:ha -a. mentvroan oerama dun forahm sena oenengnapan a Mang penamanan petkarnan Cm penerangartaian atm
- p n*aksanaran monming dan evaluas petaksanam naftatan Bidang Pertarnaran Perratarnan dan Penerangan Jam lknunt
- mernbua &lt;aian orbangan dan telaahal kepada atasan ·ns:q Mang ban:
- i rrelawkan evaluas: dan InCeeteng kedenta tugasaugas barrahan agar sesua dengan program dan prosedur yang berlaku.
- j mental has. kept bawanan sesua naval kora yang d cat dan panes pentaian setagar bahan perontangan rank pengentangan kat pegawa
k
mentuai dan menyampaian 'agora/
casil hap kapids &amp;Zan sebagai pelaggungjaaMan
- I meiairgargarn togas Ian yang ditenkar arm atasan
bra
Paragraf I
Kepaa Saks Pertalma.n dan PenatamPernanananUmum
Penal 16
Koala Setts: Pertamanan dan Pentaan Pemaltarran Umummempunya Masse-Naga beion
- a. manyusun rergana Maksarroan kaaatan Seksi Pemannanan dan Penataan Pernakamm Umum teedaSaian ;unman re cane Oda &amp;clang Pertmcanan. Penanarnan dan Pens-rang:a .dan Umum
- b. mernberican petunjuk dan arahan koada bawahan sesua Mang togas agar daam pelaktram togas seiau mempedommi prosedur dan gnaws -01z* yalg Man abytapkan.
3. c mernbagilugmiugasfepada bawahan ;mai dengan tiding tagesnya.
- d. melaksanakan. memrcatakan pembangnman dan puma/ha -an kebealhan tanan. Minas mum (Ifipangan otah raga), wale goat. / maw clan prasaana ruang tortasta hijau yang dikelota Pemeriman Kota.
5. e maastkiakan peroaitan bangurran. slogan mstalasi ran. saranagraswana taman sera oenasan Dena/tan arum
1. menyfaarm titan dan rnerniagraan teknt Pernantuatan what untek pmetkaman seta oengadaan perafaan der. perlenginvan pmarranan dan penataan pemakarnan
7. p mengauf dan mengarasi venyalaanan. PerTakflaraan inefacat sarana dan prawarna. peralalan dan PerlsnikaPan Palanallan dal penataan perna ran umum
8. h mtlaksanaan magmasan dan pengtodzaan seta pengamman can penerithm MANNY% din penataan Pernataienn umune
9. rrentua le:3May rancangan konse seat rekomerami dan bahan naStati tan yang orkattan dengan Wang perlarnaort pernakanan dan Oenerangal jail umum:
- j. metaktenan evaluec dan frovIonng kepada togas-loam Mohan agar sesua canon progran dan frosedur yang best%
11. A manila taw kfirja baasinan seam has kap yang a Capai dan arknis perilati smagar bahan pertimbangan oink pangentargan kat' Kegaaa
mamba' dan menyampatkan Isporm vase toeya Yeeata atasan sebaga pertangyunglawatan lugas: melassanakan lugas Ian yang dibernan deb assan
Paragrat 2
Kepaa Sakai Penerangan Jaen Urnurn
Pass 17
Kepala Stew Pone/Eagan Jar; UM= menunya higas sebaga aerial
- a. menyusun cancan pelasanaan kagaw Saw PenEalgan Jan Untum beatasnan rumman rercana kerja Bislang Palaranan. Pematantan darn Ptmerangan Jalan Umlaut
2. b mccencanakm, rrenyiapkan bwan Meatus) sarana dan przavana, peMngizvan uan caalaan penetangan plan ;num.
- c. membedkan pawed: dan anal kepata bancan sada thclang togas agar dalam Pelawanaal Maas , Belau mernpedomani paean dal program Arida yang Wall datapian mernbag; tsar-taps kepada barnMan sesua dengan Mari tuaaSnya:
4. e menghrroun cats dan invemaism; jar -swan peneravan jaw umum uniuS rrenunatisan dan kelencaran pelasanaan togas
1. nainsanakm uenbangunan. cemasangars Pemetherdan den permatan serta penyaleran perriamn pereangan jean (run
- g. melaksanakw percayasan pengendallan penerangan umurn agar seam; *non program kerja yang celalankas
- n. meMbual Waahan fantasias 'Orsep sure, relionandast dan bahan naaah !an yang berkalan dengan tidang perta nanan. penakeman dan penerangan 'San umum.
8. ; maskukan evatun dan mOndwing kepasa higw-togas ranahan agar usual dengan prcgrat dal mosedir yang Watt;
9. memla has kena baerahan sexual hard Keep yang cs caw dan jukrus pensaian Waal oaran pertmbangan untuk pengembangan per pegata
- k. mama,* clan menyampakan laporan basil Rags ke, ama Masan sebaga tenanggungpswatan togas I. nalasanaan togas lan yang diteraan den atasan.
MB III
?MUTT,
Paso lb
- 01 Seta Rabat yang nwkrtgilalsan egos wait manunite maul pelasana swJa; dengan ketentuan yang ben&amp; u
str atum
- 12) anha tan yang betum aim loam Peraturan Walerata ins aka, Mau k emucan dengan keputusan Kepala Dinar Rabe/wars Peramanan dan Taa Rustle
Oturviangkan di Ezta -
I
Dada ta090
k". a..)
SEKRETARIS DAE9RH KGTA S4NJARBARU.
BERTA 04E KOTA BAALJARBARU TAHUN 2009 NOSJOR SERI D NOMOR SERI a9
Paul 10
Peraturwn 114003 in mica kaiak° Dada tanggal mindanokan.
Aga sea 9 f 90 9 t09%.010hulnya, mernerintalikin on0undangan Peranvan Weactii vu derrgan penetroalanfiya dawn Bella Dawn Kota Baniarbay.
DREIttpluln do
Elmat Dam
Dada tanggal
Hcf'nrier 20e9
/ WAUX BANJARBAR1.1.
120Y RESNAWAN