Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 18 Tahun 1999
N/A
Preamble

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M(2OO7 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, maka untuk rencana penyusunan anggaran dari program dan kegiatan pembangunan serta pengelolaan gedung negara di lingkungan pemerintah Kota Payakumbuh perlu menetapkan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan Walikota Payalumbuh Tentang Harga Satuan Bangunan Gedung Negara sebagai Pedoman Dalam Penyusunan Anggaran Untuk Pembangunan Gedung Negara di Kota Payakumbuh.
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 234, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42471;
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555);
5. Undang-Undalg Nomor 33 Tahun 20O4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (l.embaran Negara Tahun 2O04 Nomor 126, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 104, Tambahan Lembatan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tanba}lan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor : 58771; sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun
7. 2Ol4 tentang Pembangunal Daerah (Tambahan kmbaran Negara Tahun 2015 Nomor 5679)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahwn 2OO2 tentang Bangunan Gedung Negara Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2O0O tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, sebagaimana terakhir telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O0 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentalg Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. 1O. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara:
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 603/PRT/M/2O05 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum;
14. Peraturan Menteri Peke{aan Umum Nomor 45/PRT/M/2OO7 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor O4/PRTIM/2OO9 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen Peke{aan Umum;
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor O3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (l,embaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor l1);
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2015, tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2O16 (Lembaran Daerah Tahun 2O15 Nomor 1 1);
18. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2O15 Nomor 58;
19. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 91 Tahun 2O15 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 91);
Memperhatikan : Keputusan Gubenur Sumatera Barat Nomor 562-777 -2015
Tanggal 30 Oktober 2015 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat Tahun 2016.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Sebagai Pedoman Dalam Penyusunan Anggaran Untuk Pembangunan Gedung Negara Tahun Anggaran 2Ol7 Di Kota Payakumbuh.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Satuan Ke{a Perangkat Daerah adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Payakumbuh.
6. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara adalah biaya pelaksanaan Konstruksi Per M2 pembangunan bangunan Gedung dan Rumah Negara yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN LINGKUP
Pasal 2

- (1) Harga Satuan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung dan rumah negara.
- (2) Pedoman ini bertujuan agar terwujudnya bangunan gedung negara yang pembiayaanya sesuai dengan standar pembiayaan bangunan gedung negara.
- (3) Lingkup pedoman ini meliputi pedoman dalam penyusunan anggaran untuk pembangunan gedung dan rumah negara.
BAB III - HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
Pasal 3

- (1) Dalam penyusunan anggara, untuk pembangunan bangunan gedung dan rumah negara di Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2O17, agar mempedomani Harga Satuan Bangunan Gedung Negara sebagaimana terdapat dalam l,ampiran Peraturan Walikota ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Harga Satuan Bangunan Gedung Negara adalah standar maksimal dengan harga setelah dikenakan pajak, dimana SKPD dapat menganggarkan biaya yang lebih rendah dari yang ditetapkan pada l,ampiran Peraturan Walikota ini.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Hd-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian secara tersendiri dengan Keputusan Walikota Payakumbuh.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.
Ditetapkan pada tanggal di Payakumbuh 6 h4ueUs 2Ot6
w WALIKOTA PAYAKUMBUH,
tu
f"^
FALEPT
t
Diundangkan di Payakumbuh pada tanggal 6 Ao(rllilt 20t6
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH)/
BENNI WARLIS
BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR..'.9...
Lampiran I Peraturan Walikota Payakumbuh
Nomor
:
95 .rAHur/ ?Otb
Nomor
:
95 .rAHur/ ?Otb
Tentang : Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Sebagai Pedoman Dalam Penyusunan Anggaran Untuk Pembangunan Gedung Negara Tahun Anggaran 2OL7 Di Kota Payakumbuh
dolom R h)
| GEDUNG NEGABA | GEDUNG NEGABA |
|-----------------|-----------------|
| TIDAX SEDERHANA | SEDERHANA |
| 4.230.000 | 3.060.000 |
| RUMAH NEGARA | RUMAH NEGARA | RUMAH NEGARA |
|----------------|----------------|----------------|
| TIPE A | TIPE B | TIPE C |
| 3.780.m0 | 3.740.000 | 2.920.000 |
| PAGAR GEDUNG NEGARA | PAGAR GEDUNG NEGARA | PAGAR GEDUNG NEGARA |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| DEPAN | BELAKANG | SAMPING |
| BT;T. 1,50 M | T.3 M | T.2M |
| r-:140.m0 | 1.550.000 | 1.470.000 |
| PAGAR RUMAH NEGARA | PAGAR RUMAH NEGARA | PAGAR RUMAH NEGARA |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| DEPAN | BETAKANG | SAMPING |
| BT; T. 1,50 M | T.3 M | T.2 M |
| 1.190.(x)0 | 1.010.m0 | 930.m0 |
Ditetapkan
pada ta7.Ceal
\/
\7,wnur
di Payakumbuh
B A4(rshrs 2016
OTA PAYAKUMBUH
/
tu,
RrzA FALEPT
t
Lampiran Il Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor : g, lx4.J.v volb
- Har8a Satuan Bangunan Gedung Negara Sebagai Pedoman Dalam Penyusunan Anggaran Untuk
Tentang
Pembangunan Gedung Negara Tahun Anggaran 2017 Di Kota Payakumbuh
| NO | URAIAN | KETERANGAN | SATUAN | HARGA SATUAN |
|------|-----------------------------|-------------------------|----------|----------------|
| | BATA, BATU DAN PASIR I | | | |
| 1 | B?ta Merah | uk.5 x 11x 22 cm | bh | 800 |
| 2 | Bata beton ringan ex Celcon | uk.9 x 19 x 39 cm | bh | 15.500 |
| 3 | Batu kali | Batu belah pondasi | m3 | 150.000 |
| 4 | Batu Split Pecah Mesin U2 | | m3 | 261.5ffi |
| 5 | Batu Split Pecah Mesin 3/4 | | m3 | 267.5N |
| 6 | Batu Kerikil | | m3 | 130.000 |
| 7 | Pasir Beton | | m3 | 120.000 |
| 8 | Pasir Pasang | | m3 | 110.000 |
| 9 | Pasir Urug | | m3 | 70.000 |
| 10 | Tanah Urug | | m3 | 22.500 |
| | lt BAHAN PEREKAT | | | |
| 7 | Semen (50 Kg) | Semen lndonesia | zak | @.mo |
| 2 | Semen Warna | Semen lndonesia | kg | 7-mo |
| | BAIIAN BAIA : t | | | |
| I | Besi Beton U-24 | rc | Kg | 7.0m |
| 2 | Besi Beton U-39 | KS | kg | 8.000 |
| 5 | Rangka atap baja ringan | Smarttuuss; Prima truss | m2 | 120.000 |
| 6 | Kawat beton | | kg | 18-m |
| tv | BAHAN KAYU | | | |
| 1 | Kayu Klas I | lati | m3 | 4.500.m |
| 2 | Kayu Klas ll | Kamper | m3 | 3.000.0m |
| 3 | Kayu Klas lll | Meranti | m3 | 2.800.0m |
| 4 | Kayu Klas lV | Terentang | m3 | 2.200.0m |
| 5 | Dolken dia 8 s/d 10 cm | p.4m | btg | 35.0m |
| | BAHAN ALMUNIUM | | | |
| 1 | Kusen Almunium | 3", Alexindo | m | 60.000 |
| 2 | Rangka Jendela Almunium | Alexindo | | 50.000 |
| 3 | Rangka Pintu Almunium | Alexindo | m' | 135.000 |
| 4 | Kusen & Pintu PVCtoilet | | unt | 200.m |
| 5 | Engsel | 3", ex Bos | bh | 25.000 |
| 7 | Handle pintu | | bh | 130.000 |
| 8 | Selinder | | bh | 70.0m |
| 9 | Door closer | | bh | '130.000 |
| 10 | Slot Tanam | Bolzano | bh | 15.000 |
| 11 | Kait Angin | | bh | 18.000 |
| 72 | Grendel | | bh | 30.000 |
| | vt BAHAN PELAPIS : | | | |
| 1 | Triplek t.3 mm | Uk 120x240 cm | lbr | 55.000 |
| 2 | Triplex t. 4 mm | Uk 120x240 cm | lbr | 65.000 |
| 3 | Iriplex t. 6 mm | Uk 12Ox240 cm | lbr | 90.000 |
| | vtl BAHAN I.ANTAI & DINDING | | | |
| 1 | Keramik 30/30 | IKAD | rn2 | 67.ffi |
| 2 | Granite Tile 40/40 | | m2 | 280.000 |
| 3 | Plint Xeramik 10/30 cm | | bh | 7.0m |
| 4 | Plint Granitetile 10/40 cm | | bh | 14.000 |
| NO | URAIAN | KETERANGAN | SATUAN | HARGA SATUAN |
|------------|----------------------------------|--------------------------------|----------|-----------------|
| vlll | BAHAN PENUTUP ATAP | | | |
| 1 | Seng Plat 8JLs 20 | L90cm | m | 21.000 |
| tx | BAHAN KACA : | | | |
| 1 | Kaca Polos 3 mm | | m2 | 12.000 |
| 2 | Kaca Polos 5 mm | | tn2 | 94_(xX) |
| 3 | Kaca Polos I mm | | m2 | 744.ffi |
| x | BAHAN PAKU DAN MUR BAUT : | | | |
| 1 | Pakuls/d3cm | | kg | 16.m0 |
| 2 | Paku 5 s/d 10 cm | | ke | 16.000 |
| 3 | Paku 8 s/d 12 cm | | kg | 1 6.mo |
| 4 | Paku skrup | | bh | 2fi |
| EAHAN xr | TINISHING : | | | |
| L | Cat kayu/Besi | | Kg | 59.000 |
| 2 | Plamir Kayu | | Kg | 18_flX) |
| 3 | Meni kayu | | kg | 30.000 |
| 4 | Wood Filler | | Kg | 37.(m |
| 5 | Thinner | | Ltr | 26.000 |
| 6 | Amplas l(ayu | | Lbr | 5.mo |
| 7 | Kwas cat Cat Tembok kw1 | | bh Kg | 25.0m 15.000 |
| 8 I | kw2 | Catylac Enfi | Kg | 21.m |
| 10 | Cat Tembok Plamir Tembok | | Kg | 1E.0m |
| 11 | tem Nayu | | kg | 25.000 |
| 12 | Seal tape | | bh | 10.m0 |
| 13 | Minyak bekisting | | Ltr | 1.000 |
| x | BAHAN SANITARI | | | |
| 1 | Wastafel | AMERICAN STANDAR | unt | 1.600.000 |
| 2 | Kloset duduk | | unt | 2.100.0m |
| 3 | (loset Jongkok | | unt | 500.000 |
| 4 | Urinoir | | unt | 2.500.0m |
| 5 | Bak air fib.eglass | | bh | 2m.000 |
| 6 | Shower Spray | | unt | 3m.mo |
| 7 | Shower Set | | unt | 350.000 |
| 8 | Floordrain | | bh | 110.000 |
| 9 | Tempat Sabun | | bh | 65.000 |
| 10 | Kran zink | | bh | 150.m0 |
| 11 | l(itchenzink | | unt | 450.000 |
| 12 | Kran dinding | | bh | 350.000 |
| xlll 1 | /PIAFOND Gypsumboard t.9 mm | ex. Jayaboard; uk 120 x 240 cm | lbr | 75.000 |
| 2 | List Profil 5 cm Gypsum | | m | 20.000 |
| 3 | Rangka plafond Metal furing | termasuk paku ripet & acc | n2 | 1 1 .000 |
| xlv | BAHAN SALURAN AIR | | | |
| 1 | Pipa PVC dia 1/2" | | m | 5.500 |
| 2 | Pipa PVC dia 3/4" | | | 6.t9 |
| 3 | Pipa PVC dia 1" | | m | 9.000 |
| 4 | Pipa PVC dia 2" | | m | 20.000 |
| 5 | Pipa PVC dia 3" | | | 26.7* |
| 6 | Pipa PVC dia 4" | | m | 34.000 |
| 7 | Stop kran dia 1" | | bh | 30_000 |
| 8 9 Tangki | Klep diameter 3/4" air 1000liter | | bh bh | 25.000 1-305.m0 |
| NO | URAIAN | XETERANGAN | SATUAN | HARGA SATUAN |
|-------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------|----------------|
| 10 | Tangki air 500 liter | | bh | 1.050.000 |
| 11 | Pelampung otomatis | | bh | 125.000 |
| t2 | Roof Drain Metal | | th | 50.0@ |
| 13 | Mesin Jet Pump kap.250 watt | Groundfos | unt | 590.000 |
| 14 | Mesin Pompa tekan kap. 150 watt | Groundfos | unt | 435.000 |
| xv | PERAI.ATAN ELEKTRIKAL | | | |
| 1 | Box panel PVC isi 4 MCB | | bh | 25.000 |
| 2 | MCB6A | | bh | 35.000 |
| 3 | MCB4A | | bh | 't2.000 |
| 4 | Kabel NYM 2 x 2,5 mm2 | | m | t.7fi |
| 5 | Kabel NYM 3 x 2,5 mm2 | | m | 9.2@ |
| 6 | Kabel telephone 4x0.5 mm | | | 7.mo |
| 7 | lsolasi | | bh | 14.0m |
| I | Saklar tunggal | | bh | 't6.000 |
| 9 | Saklar ganda | | bh | 15.000 |
| 10 | Stop kontak | | bh | 15.000 |
| 12 | Outlet Telephone | | bh | .lo.mo |
| 13 | Down light / PLC 13 W | | bh | 8.mo |
| 14 | Fitting plafond + lampu SL | | bh | 13.0m |
| 15 | Lampu TL 2 x 18 watt grille | | bh | 17.m0 |
| xvt | UPAH PEXERJA: | | | |
| L | Tukang Besi Konstruksi | | ory/Ha(i | 85.000 |
| 2 | Tukang BesiTulangan | | org/Hari | 85.0m |
| 3 | Kepala Tukang Besi | | orE/Hari | 't't0.0m |
| 4 | Tukang Kayu Kasar | (Plafond, Kuda/Gording, R.Atap) | orylHari | 90-0(n |
| 5 | Tukang Kayu Halus | (Kusen) | Org/Hari | 90.mo |
| 6 | Kepala Tukang Kayu | | org/Hari | 110.0m |
| 7 | Tukang Batu Kasat | TukanS Batu Kasar | otglHari | 90.000 |
| 8 | Tukang gatu Halus | Tukang Eatu Halus (Bata,Plester,Acian list2) | orC/Hati | 90.000 |
| 9 | Kepala TukanS Batu | | OrElHari | 110.000 |
| 10 | Tukang Cat giasa | | OrE/Uari | 90.0m |
| 11 | Kepala Tukang Cat | | orE/Hari | 110.000 |
| | Tukang Listrik | | orylHati | 90.m |
| T2 73 | Kepala Tukang Listrik | | ory./Hari | 110.000 |
| 74 | Pekerja | | OrylHati | 75.000 |
| 15 | Mandor | | Org/Hari | 110.000 |
Ditetapkan
pada tanggal
di Payakumbuh
I Agugtut zoto
\4,
@ /
RIZA FALEPI
t
WALI(OTA PAYAKUMBUH
V
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 28 TAHUN 2002
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI DAERAH BAGI SETIAP PEMBORONG/ KONTRAKTOR YANG BEROPERASI DALAM KABUPATEN MUARO JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah bagi setiap Pemborong/Kontraktor yang beroperasi dalam Kabupaten Muaro Jambi yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 16 Tahun 2001 Seri B Nomor 10 perlu diubah untuk pertama kalinya, karena belum mampu mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belum memberikan kontribusi yang memadai bagi peningkatan sumber - sumber pendapatan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 16 Tahun 2001;
3. : 1. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik n donesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); Juncto Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Teknik Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3931);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Tarif Retribusi;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain - lain;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tekhnik Penyusunan dan Materi Masalah Produk - produk Hutan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah bagi Setiap Pemborong / Kontraktor yang beroperasi dalam Kabupaten Muaro Jambi;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
dan
BUPATI MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI DAERAH BAGI SETIAP PEMBORONG / KONTRAKTOR YANG BEROPERASI DALAM KABUPATEN MUARO JAMBI.
MENETAPKAN :
N/A
Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah bagi setiap Pemborong/Kontraktor yang beroperasi dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 16 Tahun 2001 Seri B Nomor 10) diubah dan ditambah sebagai berikut :
- A. Ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah bagi setiap Pemborong/Kontraktor yang beroperasi dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi semula terdiri dari angka 1 dan 2 ditambah dengan angka 3 sehingga berbunyi:
3. bagi setiap Pemborong/Kontraktor/Konsultan/Penyedia Pengadaan barang/jasa lainnya yang memiliki ikatan kontrak dengan Pemerintah Kabupaten baik dari dana APBD, APBN maupun
Luar Negeri sepanjang tidak ada aturan pengecualiannya, yang melakukan pekerjaan pengadaan, pekerjaan pembangunan, perencanaan dan pengawasan sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) harus memperlihatkan Bukti Tanda Lunas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pemborong/Kontraktor, Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Reklame, Fiskal Daerah dan kewajiban lainnya yang berkaitan kegiatan usahanya sesuai dengan Ketentuan yang berlaku;
- B. Ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah bagi setiap Pemborong/Kontraktor yang beroperasi dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi diubah sehingga berbunyi:
- (1). Setiap Pemborong/Kontraktor/Konsultan/Penyedia pengadaan barang/jasa lainnya yang berdomisili dalam Kabupaten diwajibkan membayar Retribusi Daerah sebesar 1 0/00 (satu permil) dari nilai kontrak;
- (2). Setiap Pemborong/Kontraktor/Konsultan/Penyedia pengadaan barang/jasa lainnya yang berdomisili di luar Kabupaten diwajibkan membayar Retribusi Daerah sebesar 2 0/00 (dua permil) dari nilai kontrak;
Peraturan Derah ini ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 09 Oktober 2002
dto
BUPATI MUARO JAMBI,
H. AS'AD SYAM
Diundangkan di Sengeti pada tanggal 12 Oktober 2002
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, Pelaksana Tugas, dto
Drs. MUCHTAR MUIS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2002 NOMOR 60 SERI C NOMOR