UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 61 Tahun 1958
Tentang URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH.
Berlaku: 31 Juli 1958
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang No. pembentukan Daerah-daerah Swatantra Riau (Lembaran Negara
- Dasar Sementara telah menetapkan Undang-undang Darurat 19, tahun 1957 tentang Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan tahun 1957 No. 75);
- b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang-undang darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang;
- Mengingat : a.
- pasal-pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintah daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 6) sebagaimana sejak itu telah diubah;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
Memutuskan: ________________
Menetapkan
:
Memutuskan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANGUNDANG DARURAT No. 19 TAHUN 1957 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH SWATANTRA TINGKAT I SUMATERA BARAT, JAMBI DAN RIAU" (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 No. 75), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Pasal I.
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara tahun 1957 No. 75), ditetapkan sebagai undang-undang dengan perubahan-perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 1

.
- (1) Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah, sebagaimana di maksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1950, dibubarkan dan wilayahnya dibagi menjadi tiga bahagian, untuk mana dibentuk tiga daerah swatantra tingkat I, masing-masing dengan nama dan batas-batas sebagai berikut:
- a. Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi wilayah-wilayah Daerah-daerah Swatantra Tingkat II:
1. Agam;
2. Padang/Pariaman;
3. Solok;
4. Pasaman;
5. Sawahlunto/Sijunjung;
6. Limapuluh Kota;
7. Pesisir Selatan/Kerinci, dikurangi dengan wilayah Kecamatan-kecamatan;
1. Kerinci Hulu,
2. Kerinci Tengah dan,
3. Kerinci Hilir dan,
8. Tanah Datar, kesemuanya termaksud dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 25); Kotapraja-kotapraja:
9. Bukit Tinggi dan
10. Padang, termaksud dalam Undang-undang No. 9 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 20);
11. Sawahlunto;
12. Padang panjang;
13. Solok dan,
14. Payakumbuh, termaksud dalam Undang-undang No. 8 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 19);
- b. Daerah Swatantra Tingkat I Jambi, yang wilayahnya meliputi wilayah-wilayah Daerah-daerah Swatantra Tingkat II:
1. Batanghari dan
2. Merangin, termaksud dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 25);
3. wilayah Kecamatan-kecamatan;
1. Kerinci Hulu
2. Kerinci Tengah dan
3. Kerinci Hilir, dan
4. Kotapraja Jambi termaksud dalam Undang-undang No. 9 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 20);
- c. Daerah Swatantra Tingkat I Riau, yang wilayahnya meliputi wilayah-wilayah Daerah-daerah Swatantra Tingkat II:
1. Bengkalis
2. Kampar
3. Inderagiri dan
4. Kepulauan Riau, termaksud dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 25),
5. Kotapraja Pakanbaru, termaksud dalam Undang-undang No. 8 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 19).
- (2) Apabila dalam ketentuan-ketentuan undang-undang ini selanjutnya tidak ditegaskan nama daerah yang bersangkutan, maka yang dimaksud dengan istilah "Daerah" ialah "Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat", "Daerah Swatantra Tingkat I Jambi" dan/atau "Daerah Swatantra Tingkat I Riau".
N/A
Pasal 2

.
- (1) Pemerintah Daerah Daerah Swatantra Tingkat I Riau berkedudukan di Tanjung Pinang, Daerah Swatantra Tingkat I Jambi di Jambi dan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat di Bukittinggi.
- (2) Jika perkembangan keadaan di daerah menghendakinya, maka setelah mendengar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan, tempat kedudukan Pemerintah Daerah tersebut dalam ayat 1 dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dapat dipindahkan ke lain tempat dalam wilayah daerahnya.
- (3) Dalam keadaan darurat, tempat kedudukan Pemerintah Daerah untuk sementara waktu oleh Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dapat dipindahkan ke lain tempat.
N/A
Pasal 3

.
- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Swatantra Tingkat I Jambi dan Riau masing-masing terdiri dari 20 orang anggota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat terdiri dari 28 orang anggota.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah dari Daerahdaerah Swatantra Tingkat I Riau, Jambi dan Sumatera Barat masing-masing terdiri dari 5 orang, dalam jumlah mana tidak termasuk Kepala Daerahnya.
BAB II
Pasal 4

.
- (1) Dengan tidak mengurangi kemungkinan penambahan kewenangan pangkal dari daerah, Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus halhal yang dahulu diserahkan kepada Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan-peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan penyerahan urusan-urusan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah yang sesudah mulai berlakunya undang-undang ini masih berlaku terus, dengan ketentuan bahwa di mana dalam Peraturan-peraturan Pemerintah itu masih disebut "Propinsi" atau "Propinsi Sumatera Tengah" harus diartikan "Daerah Swatantra Tingkat I Riau", "Daerah Swatantra Tingkat I Jambi" atau "Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat".
- (2) Penambahan kewenangan pangkal dari Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 31 ayat 3 dan 4 Undangundang No. 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah.
BAB II
Pasal 5

.
A. Urusan tata usaha daerah,
- (1) Daerah dengan ## BAB III.
TENTANG HAL-HAL YANG BERSANGKUTAN DENGAN PENYERAHAN, KEKUASAAN,CAMPUR TANGAN DAN PEKERJAAN-PEKERJAAN YANG DISERAHKAN KEPADA DAERAH.
BAB II
Pasal 6

.
Tentang pegawai-pegawai daerah.
- (1) Dengan tidak mengurangi hak untuk mengangkat pegawai Daerah termaksud dalam pasal 53 Undang-undang No. 1 tahun 1957, maka untuk menyelenggarakan hal-hal.yang termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah, setelah mendengar Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah yang berkepentingan, dengan keputusan Menteri yang bersangkutan dapat:
- a. diserahkan pegawai Negeri untuk diangkat menjadi pegawai Daerah,
- b. diperbantukan pegawai Negeri untuk dipekerjakan kepada Daerah.
- (2) Dengan ## BAB IV.
TENTANG KEUANGAN DAERAH.
BAB II
Pasal 8

Pemerintah Daerah mengatur keuangan daerahnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 56 sampai dengan 61 Undangundang No. 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah dan menurut Undang-undang No. 32 tahun 1956 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta aturanaturan kelanjutan dan pelaksanaannya.
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 9

.
Semua peraturan daerah termasuk pula "Keuren en reglementen van politic" sebagai dimaksud dalam Staatsblad 1938 No. 168 jo. Staatsblad 1938 No. 652 yang masih belum diubah, ditambah atau diganti oleh Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah dan yang masih berlaku sampai saat mulai berlakunya undang-undang ini, sepanjang peraturan-peraturan dimaksud mengatur hal-hal yang berdasarkan undang-undang ini termasuk tugas kewajiban Daerah, berlaku terus dalam daerah hukumnya semula sebagai peraturan daeri daerah yang bersangkutan, dan dapat dicabut, ditambah atau diubah oleh Daerah itu.
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 10

.
- (1) Peraturan-peraturan daerah dari Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Penggati Undang-undang No. 4 tahun 1950 yang sejak telah diubah dan ditambah dan yang masih berlaku pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terus dalam daerah hukumnya semula sebagai peraturan-peraturan dari Daerah Swatantra Tingkat I Riau, Daerah Swatantra Tingkat I Jambi dan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh pemerintah-pemerintah Daerah itu masing-masing untuk wilayahnya sendiri-sendiri.
- (2) Keputusan-keputusan lain dari Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sepanjang mengenai ketiga daerah-daerah Swatantra Tingkat I dimaksud dalam ayat 1 mulai pada waktu berlakunya undang-undang ini dijalankan terus oleh masing-masing Pemerintah Daerah itu hingga keputusan-keputusan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi atau diganti dengan keputusan lain.
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 11

.
- (1) Pegawai-pegawai Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah yang hingga saat mulai berlakunya undang-undang ini dipekerjakan dalam wilayah yang termasuk dalam wilayah daerah Daerah Swatantra Tingkat I Riau, Daerah Swatantra Tingkat I Jambi dan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, untuk sementara waktu menjadi pegawai daerah yang bersangkutan dengan ketentuan, bahwa belanja untuk pegawai-pegawai tersebut harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah-daerah yang bersangkutan, hingga tentang hal status pegawaipegawai itu dapat ditentukan oleh Pemerintah-pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Daerah Swatantra Tingkat I Riau dan Daerah Swatantra Tingkat I Jambi bersama-sama.
- (2) Pegawai-pegawai Negeri yang diperbantukan kepada Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah dan sampai pada saat mulai berlakunya undang-undang ini dipekerjakan di bagian wilayah yang termasuk Daerah Swatantra Tingkat I Riau, Daerah Swatantra Tingkat I Jambi dan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, sesudah berlakunya undang-undang ini diperbantukan terus kepada Daerah Swatantra Tingkat I Riau, Daerah Swatantra Tingkat I Jambi dan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat.
- (3) Kesulitan-kesulitan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan dimaksud dalam ayat 1 diputus oleh Menteri Dalam Negeri dan mengenai ayat 2 oleh Menteri yang bersangkutan.
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 12

.
- (1) Barang-barang milik Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah yang berada dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Riau, Daerah Swatantra Tingkat I Jambi dan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, begitu pula segala penghasilan dan beban-beban, serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban lain dari Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sepanjang mengenai daerah Daerah Swatantra Tingkat I Riau, Daerah Swatantra Tingkat I Jambi dan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, setelah mulai berlakunya undang-undang ini menjadi milik, penghasilan dan beban-beban Daerah Swatantra Tingkat I Riau, Daerah Swatantra Tingkat I Jambi dan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat dan karenanya dalam hal ini untuk selanjutnya Pemerintah Daerah masing-masing ini wajib dan harus membayar segala tagihan-tagihan yang oleh Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah dahulu belum dapat dilunasi.
- (2) Barang-barang bergerak milik Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah termasuk barang-barang inpentaris yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I Riau, Daerah Swatantra Tingkat I Jambi dan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat diserahkan kepada Pemerintah Daerah masing-masing yang bersangkutan.
- (3) Kesulitan-kesulitan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam ayat 1 dan 2 diputus oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 13

.
Akibat-akibat keuangan yang timbul karena pembubaran Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah dan pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Riau dan Jambi ini, diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 14

.
Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau".
Pasal II.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Diundangkan
pada tanggal 31 Juli 1958,
Menteri Kehakiman,
ttd.
G.A. MAENGKOM.
Menteri Dalam Negeri, ttd.
SANOESI HARDJADINATA.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan menempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 1958, Presiden Republik Indonesia, ttd.
SUKARNO.
MENGENAI
USUL UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 19 TAHUN 1957 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH SWATANTRA TINGKAT I SUMATERA BARAT, JAMBI DAN RIAU" (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 No. 75) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
UMUM.
Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1950, Pemerintah Republik Indonesia (Yogyakarta) telah membentuk Propinsi Sumatera Tengah, yang meliputi daerah-daerah administratip Keresidenan-keresidenan Sumatera Barat, Riau dan Jambi berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia (Yogyakarta) No. 22 tahun 1948 tentang pokok pemerintahan daerah.
Kedua aturan perundangan tersebut oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan kemudian oleh Pemerintah Republik Indonesia sekarang ini dilanjutkan sebagai perundangannya sendiri.
Dengan mulai berlakunya Undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah yang baharu, yaitu Undang-undang No. 1 tahun 1957 sejak saat pengundangannya tanggal 18 Januari 1957, Propinsi Sumatera Tengah tersebut secara otomatis dianggap sebagai Daerah Tingkat I Sumatera Tengah berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1957 tersebut (vide pasal peralihan pasal 73 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1957).
Dalam kenyataannya pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Tengah sebagai suatu kesatuan otonom, yang dilakukan pada tahun 1950, berhubung dengan perkembanganperkembangan baharu dalam masyarakat sejak itu, dirasakan tidak lagi memuaskan rakyat dari daerah-daerah yang diliputinya.
Rakyat dari Daerah-daerah Keresidenan Jambi dan Riau dalam beberapa tahun yang terakhir ini telah memajukan tuntutan-tuntutan dalam bentuk mosi, resolusi dan pernyataan-pernyataan lain, baik dengan perantaraan partai-partai politik, maupun melalui badan-badan yang khusus dibentuk untuk itu, kesemua badan-badan ini pada taraf terakhir bergabung dalam badan-badan Kongres Rakyat Daerah Jambi dan Riau, agar daerahdaerah administratip Keresidenan Jambi dan Riau masing-masing dibentuk sebagai Daerah Swatantra Tingkat I Jambi dan Riau.
Tuntutan-tuntutan ini disertai beberapa alasan tentang ketidak puasan dari rakyat dari daerah-daerah yang bersangkutan terhadap bentuk lama Daerah Tingkat I Sumatera Tengah, antara lain:
1. Sulit dan jauhnya perhubungan antara ibukota-ibukota Kabupaten-kabupaten dalam Keresidenan-keresidenan Jambi dan Riau dan ibukota Propinsi.
2. Karena sulitnya hubungan ini Daerah-daerah Kabupaten yang jauh letaknya dari ibukota Propinsi ini tidak mendapatkan layanan selayaknya dari Pemerintah Propinsi.
3. Berhubung dengan itu Daerah-daerah yang bersangkutan ingin berhubungan langsung dengan Pemerintah Pusat.
Setelah Pemerintah mempelajari bahan-bahan yang diajukan dan meneliti faktorfaktor politis, sosial-ekonomis, geografis, historis, kebudayaan dan lain-lain lagi, Pemerintah berpendapat, bahwa dapat dipertanggungjawabkan, apabila tiga daerah administratip Keresidenan Sumatera Barat, Jambi dan Riau -ketiga daerah mana merupakan wilayah Propinsi Sumatera Tengah lama - masing-masing dibentuk menjadi daerah tingkat I.
Dalam pada itu tidak pula boleh dilupakan tuntutan dari rakyat wilayah Kerinci sejak berpuluhan tahun, wilayah mana, ditilik dari sudut ekonomis dan kebudayaan, memang merupakan suatu kesatuan yang lebih bulat, apabila digabungkan dengan wilayah Jambi daripada apabila tetap merupakan bahagian dari wilayah Keresidenan Sumatera Barat.
Berhubung dengan itu Pemerintah mengambil kesimpulan, bahwa telah sewajarnya dibentuk:
1. Daerah Tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi Keresidenan Sumatera Barat dikurangi dengan apa yang disebut wilayah Kerinci, yaitu Kecamatankecamatan Kerinci Hulu, Kerinci Tengah dan Kerinci Hilir.
2. Daerah Tingkat I Jambi, yang wilayahnya meliputi wilayah Karesidenan Jambi ditambah dengan wilayah Kerinci tersebut di atas.
3. Dengan Tingkat I Riau, yang wilayahnya meliputi wilayah Karesidenan Riau.
Berhubung dengan suasana politik di tanah air pada waktu itu, Pemerintah menganggap perlu bertindak cepat, untuk memenuhi hasrat murni dari rakyat-rakyat di daerah, yang menuntut otonomi yang luas, hasrat mana ditilik dari sudut pelbagai faktor seperti diuraikan di atas telah sewajarnya dipenuhi.
Oleh karena itu Pemerintah telah menyimpang dari prosedure biasa dan mempergunakan haknya seperti temaktub dalam pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indoensia, yaitu membubarkan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah lama dan membentuk atas wilayahnya 3 Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau dengan Undang- undang Darurat No. 19 tahun 1957.
Berdasarkan pasal 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, undang-undang darurat ini perlu ditetapkan sebagai undang-undang, agar bentukanbentukan itu mempunyai dasar hukum yang kuat.
PENJELASAN
Pasal 1

.
sub a, b dan c memuat penegasan dengan dengan diperinci wilayah daerah-daerah tingkat II yang mana diliputi oleh masing-masing Daerah Swatantra Tingkat I yang baru, yaitu Daerah Swatant Tingkat I Sumatara Barat, Jambi dan Riau.
sudah jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

.
:
Sebagai ibukota Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Jambi dan Riau, ditetapkan kota-kota Jambi dan Tanjung Pinang, oleh karena kantor-kantor Pemerintah Pusat tingkat Keresidenan, dapat dipergunakan sebagai pokok pangkal untuk melancarkan Daerah-daerah Tingkat I yang baharu itu. Ini akan menelan biaya lebih kurang dari pada menetapkan ibukota yang baharu sama sekali.
:
lbukota Daerah-daerah Tingkat I ini, menurut perkembangan keadaan dapat dipindahkan ke lain kota dengan keputusan Menteri Dalam Negeri. Dalam Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1957 disebut bahwa pemindahan ibukota ini dilakukan oleh Presiden. Untuk menyederhanakan administrasi Negara, kata "Presiden" diganti dengan kata-kata "Menteri Dalam Negeri" dalam teks undang-undang penetapan ini.
PENJELASAN
Pasal 3

.
:
Sesuai dengan pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1957 seperti telah diubah dengan ketentuan dalam pasal 1 Undang-undang No. 73 tahun 1957, maka jumlah minimum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Swatantra Tingkat I harus sama banyak dengan jumlah tertinggi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II, yang diliputi oleh masing-masing Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
Dalam Daerah Tingkat I Jambi dan Riau jumlah tertinggi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II adalah 20 orang.
Dalam Daerah Tingkat I Sumatera Barat jumlah tertinggi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II adalah 28 orang.
:
cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4

.
:
Urusan-urusan yang dimaksud dalam ayat 1 ini, yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat pada Daerah Tingkat I Sumatera Tengah ialah:
1. Urusan pertanian dengan Peraturan Pemerintah tahun 1951 No. 44 (Lembaran Negara No. 63),
2. Urusan Kehewanan dengan Peraturan Pemerintah tahun 1951 No. 45 (Lembaran Negara No. 64),
3. Urusan Perikanan darat dengan Peraturan Pemerintah tahun 1951 No. 46 (Lembaran Negara No. 65),
4. Urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan dengan Peraturan Pemerintah tahun 1951 No. 65 (Lembaran Negara No. 110),
5. Urusan sosial dengan Peraturan Pemerintah tahun 1952 No. 45 (Lembaran Negara No. 73),
6. Urusan kesehatan dengan Peraturan Pemerintah tahun 1952 No. 51 (Lembaran Negara No. 82),
7. Urusan pekerjaan umum dengan Peraturan Pemerintah tahun 1953 No. 18 (Lembaran Negara No. 31),
8. Urusan perindustrian kecil dengan Peraturan Pemerintah tahun 1954 No. 12 (Lembaran Negara No. 24).
Oleh karena Peraturan-peraturan Pemerintah tersebut di atas ini menyerahkan urusan-urusan itu pada Propinsi (Daerah Tingkat I) Sumatera Tengah, maka dengan Peraturan Pemerintah tahun 1957 No. 31 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 78) ditetapkan, bahwa di mana dalam Peraturan-peraturan Pemerintah tersebut di atas disebut "Propinsi" atau "Propinsi Sumatera Tengah", ini harus dibaca sebagai Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan/atau Riau.
:
Penambahan kewenangan pangkal yang dimaksud dalam ayat 2 ini menurut Undang-undang No. 1 tahun 1957 dilakukan dengan peraturan Pemerintah.
Peraturan-peraturan Pemerintah sedemikian itu telah dikeluarkan, yaitu:
1. Peraturan Pemerintah tahun 1957 No. 64 (Lembaran Negara No. 169), tentang penyerahan sebahagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan perikanan laut, kehutanan dan karet rakyat kepada Daerah Tingkat I,
2. Peraturan Pemerintah tahun 1958 No. 5 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 9), tentang penyerahan tugas di lapangan bimbingan dan perbaikan sosial pada Daerah Tingkat I.
3. Peraturan Pemerintah tahun 1958 No. 6 (Lembaran Negara No. 10) tentang penyerahan urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan perumahan pada Daerah Tingkat I.
4. Peraturan Pemerintah tahun 1958 No. 14 (Lembaran Negara No. 26) tentang penyerahan tugas Pusat dalam lapangan kesejahteraan buruh, kesejahteraan penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur pada Daerah Tingkat I.
5. Peraturan Pemerintah tahun 1958 No. 16 (Lembaran Negara No. 28) tentang penyerahan urusan lalu lintas jalan kepada Daerah Tingkat I.
6. Peraturan Pemerintah tahun 1958 No. (Lembaran Negara No. ) tentang penyerahan urusan perdagangan Dalam Negeri dan koperasi kepada Daerah Tingkat I.
PENJELASAN
Pasal 5

s/d 15.
Cukup jelas.