UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 2023
Tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1995/96
Berlaku: 1 April 1995
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 disusun berdasarkan prinsip anggaran berimbang yang dinamis;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Kedua pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam
Bab IV - Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pembangunan Lima Tahun Keenam;
Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pendapatan negara adalah semua penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan yang digunakan untuk membiayai belanja negara;
2. Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan pajak, penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam, dan penerimaan bukan pajak;
3. Penerimaan pembangunan adalah penerimaan yang berasal dari nilai lawan rupiah bantuan dan atau pinjaman luar negeri;
4. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan;
5. Pengeluaran rutin adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, baik pusat maupun daerah, serta untuk memenuhi kewajiban atas hutang dalam negeri dan luar negeri;
6. Pengeluaran pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan;
7. Sisa kredit anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran;
8. Sisa anggaran lebih adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan negara dan belanja negara;
9. Sektor adalah kumpulan subsektor;
10. Subsektor adalah kumpulan program;
11. Bantuan program adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan atau pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan dan bukan pangan serta pinjaman yang dapat dirupiahkan;
12. Bantuan proyek adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan/ atau pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.
Bab IV - Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pembangunan Lima Tahun Keenam;
Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1995/96 diper-oleh dari:
- a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri;
- b. Sumber-sumber Penerimaan Pembangunan.
- (2) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 66.265.200.000.000,00
- (3) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 11.759.000.000.000,00
- (4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1995/96 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) direncanakan sebesar Rp 78.024.200.000.000,00
Bab IV - Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pembangunan Lima Tahun Keenam;
Pasal 3

- (1) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :
- a. Penerimaan pajak sebesar Rp 45.023.200.000.000,00
- b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 14.750.900.000.000,00
- c. Penerimaan bukan pajak sebesar Rp. 6.491.100.000.000,00
- (2) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :
- a. Bantuan program sebesar nihil;
- b. Bantuan proyek sebesar Rp 11.759.000.000.000,00
Bab IV - Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pembangunan Lima Tahun Keenam;
Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 terdiri dari:
- a. Pengeluaran Rutin;
- b. Pengeluaran Pembangunan.
- (2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 47.240.700.000,00
- (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 30.783.500.000.000,00
- (4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 78.024.200.000.000,00
Bab IV - Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pembangunan Lima Tahun Keenam;
Pasal 5

- (1) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dirinci menurut sektor :
- 01 Sektor industri sebesar
Rp
49.912.604.000,00
- 02 Sektor pertanian dan kehutanan
sebesar
Rp
174.918.309.000,00
- 03 Sektor pengairan sebesar
Rp
25.451.999.000,00
- 04 Sektor tenaga kerja
- sebesar
Rp
103.479.495.000,00
- 05 Sektor perdagangan,
- pengembangan usaha nasional,
keuangan dan koperasi
sebesar
Rp
24.761.406.992.000,00
- 06 Sektor transportasi, meteorologi
dan geofisika sebesar
Rp
213.024.477.000,00
- 07 Sektor pertambangan dan energi
sebesar
Rp
60.551.474.000,00
- 08
- Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi
sebesar
Rp
13.822.862.000,00
- 09 Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar Rp
8.537.393.590.000,00
- 10 Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar Rp
127.161.679.000,00
- 11 Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar Rp
2.857.383.228.000,00
- 12 Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar Rp
193.068.906.000,00
- 13 Sektor kesejahteraan sosial,
kesehatan, peranan wanita, anak dan
remaja sebesar
Rp
358.281.877.000,00
- 14 Sektor perumahan dan
- permukiman sebesar
Rp
11.813.895.000,00
- 15 Sektor agama sebesar
Rp
834.203.695.000,00
- 16 Sektor ilmu pengetahuan dan
teknologi sebesar
Rp
241.318.546.000,00
- 17 Sektor hukum sebesar Rp
502.111.449.000,00
- 18 Sektor aparatur negara dan
- pengawasan sebesar
Rp
2.582.853.705.000,00
- 19 Sektor politik, hubungan luar
- negeri, penerangan, komunikasi dan
- media massa sebesar
Rp
1.005.637.798.000,00
- 20 Sektor pertahanan dan keamanan
- sebesar
Rp
4.586.903.420.000,00
- (2) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
- (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dirinci menurut sektor :
- 01 Sektor industri sebesar Rp 497.318.000.000,00
- 02 Sektor pertanian dan kehutanan
- sebesar
Rp
1.103.827.000.000,00
- 03 Sektor pengairan sebesar Rp
2.042.025.000.000,00
- 04 Sektor tenaga kerja sebesar Rp
- 170.566.000.000,00
- 05 Sektor perdagangan, pengembangan
- usaha nasional, keuangan dan
- koperasi sebesar
Rp
533.740.000.000,00
- 06 Sektor transportasi, meteorologi
dan geofisika sebesar Rp
5.897.916.000.000,00
- 07 Sektor pertambangan dan energi
- sebesar
Rp
3.894.837.000.000,00
- 08 Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi
sebesar
Rp
1.005.760.000.000,00
- 09 Sektor pembangunan daerah dan
transmigrasi sebesar
Rp
6.139.190.000.000,00
- 10 Sektor lingkungan hidup dan tata
ruang sebesar
Rp
517.255.000.000,00
- 11 Sektor pendidikan, kebudayaan
nasional, kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan
olah raga sebesar
Rp 3.359.207.000.000,00
- 12 Sektor kependudukan dan keluarga
- sejahtera sebesar
Rp
300.349.000.000,00
- 13 Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan,
- peranan wanita, anak dan
- remaja sebesar
Rp 1.051.848.000.000,00
- 14 Sektor perumahan dan
- permukiman sebesar
Rp 1.102.107.000.000,00
- 15 Sektor agama sebesar
Rp
183.274.000.000,00
- 16 Sektor ilmu pengetahuan dan
teknologi sebesar
Rp
711.224.000.000,00
- 17 Sektor hukum sebesar
Rp
138.722.000.000,00
- 18 Sektor aparatur negara dan pengawasan
sebesar
Rp
664.403.000.000,00
- 19 Sektor politik, hubungan luar
- negeri, penerangan, komunikasi dan
- media massa sebesar Rp 152.668.000.000,00
- 20 Sektor pertahanan dan keamanan
sebesar
Rp
1.317.264.000.000,00
- (4) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
Bab IV - Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pembangunan Lima Tahun Keenam;
Pasal 6

Perincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) ke dalam kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Bab IV - Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pembangunan Lima Tahun Keenam;
Pasal 7

Perincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) ke dalam proyek-proyek ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Bab IV - Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pembangunan Lima Tahun Keenam;
Pasal 8

- (1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 1995/96 Pemerintah membuat laporan Semester I mengenai:
- a. Realisasi Penerimaan Dalam Negeri;
- b. Realisasi Penerimaan Pembangunan;
- c. Realisasi Pengeluaran Rutin;
- d. Realisasi Pengeluaran Pembangunan;
- e. Perkembangan Moneter dan Perkreditan;
- f. Perkembangan Neraca Pembayaran dan Perdagangan Luar Negeri.
- (2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah menyusun prognosa untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya akhir bulan Oktober untuk dibahas bersama oleh DPR dengan Pemerintah.
- (4) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersama-sama oleh DPR dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan Tambahan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96.
Bab IV - Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pembangunan Lima Tahun Keenam;
Pasal 9

- (1) Sisa kredit anggaran proyek-proyek pada Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1995/96 yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 1995/96 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1996/97.
- (2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya pada akhir triwulan I Tahun Anggaran 1996/97.
Bab IV - Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pembangunan Lima Tahun Keenam;
Pasal 10

Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1995/96 dapat digunakan untuk membiayai anggaran belanja negara tahun-tahun anggaran berikutnya.
Bab IV - Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pembangunan Lima Tahun Keenam;
Pasal 11

Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 berdasarkan Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 1995/96 berakhir.
Bab IV - Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pembangunan Lima Tahun Keenam;
Pasal 12

- (1) Setelah Tahun Anggaran 1995/96 berakhir, Pemerintah membuat Perhitungan Anggaran Negara mengenai pelaksanaan anggaran yang bersangkutan.
- (2) Perhitungan Anggaran Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan setelah Tahun Anggaran 1995/96 berakhir.
Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
Bab IV - Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pembangunan Lima Tahun Keenam;
Pasal 14

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1995.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 1995 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
MOERDIONO
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 1995 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO