PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor :19TAHUN Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 16 Mei 2016
N/A
Preamble

Menimbang : a.
bahwa agar penerapan pola pengelolaan keuangan pada Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Kerja Pengelola Dana Bergulir Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk pedoman teknis pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Badan layanan umum daerah Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
2. Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan
:
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 51 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah (UPTBLUD) Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Lampung Barat;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat;
5. Dana Bergulir adalah dana yang memenuhi karakteristik antara lain merupakan bagian dari keuangan negara/daerah yang disalurkan/dipinjamkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat, ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah dan digulirkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat, ditujukan untuk perkuatan modal koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UPT BLUD PP-KUMKM Adalah Unsur Pelaksana Tugas Teknis pada Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang dibidang pendampingan masyarakat dan pengelolaan dana bergulir.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan pada UPT BLUD PPKUMKM yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang UPT BLUD PPKUMKM pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
9. Pejabat pengelola UPT BLUD PP-KUMKM yang selanjutnya disebut dengan Pejabat Pengelola adalah pimpinan UPT BLUD PP-KUMKM yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional UPT BLUD PP-KUMKM, yang terdiri atas Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Pelaksana Teknis.
10. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan UPT BLUD PP-KUMKM yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
11. ll.Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh UPT BLUD PP-KUMKM.
12. 12.Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional UPT BLUD PP-KUMKM.
13. 13.1nvestasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan UPT BLUD PP-KUMKM dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
14. 14.Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
15. Rekening Kas UPT BLUD PP-KUMKM adalah rekening tempat penyimpanan uang UPT BLUD PP-KUMKM yang dibuka oleh Kepala UPT pada Bank Lampung untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran UPT BLUD PP-KUMKM.
16. Laporan keuangan adalah Bentuk pertanggungjawaban Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
17. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan BLUD yaitu aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
18. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
19. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan dan beban selama periode tertentu.
20. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan
21. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
22. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
23. Rencana Strategis Bisnis UPT BLUD PP-KUMKM, yang selanjutnya disingkat RSB, adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional UPT BLUD PPKUMKM.
24. Rencana Bisnis dan Anggaran UPT BLUD PP-KUMKM, yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran UPT BLUD PP-KUMKM.
25. Rencana Kerja dan Anggaran Badan, yang selanjutnya disingkat RKA, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan Badan.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan, yang selanjutnya disingkat DPA, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan / atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh UPT BLUD PP-KUMKM.
27. Standar Pelayanan Minimal UPT BLUD PP-KUMKM, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh UPT BLUD PP-KUMKM kepada masyarakat.
28. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
29. Dewan Pengawas UPT BLUD PP-KUMKM, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas, adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan UPT BLUD PP-KUMKM.
30. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh UPT BLUD PP-KUMKM yang berasal dari barang dan/ atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja UPT BLUD PP-KUMKM dengan pihak lain dan/ atau hasil usaha lainnya.
31. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca UPT BLUD PPKUMKM pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
32. Jasa Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh UPT BLUD PP-KUMKM termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabpaten Lampung Barat, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
35. Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKAD, adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakaan pengelolaan keuangan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
36. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
BAB II - ASAS UMUM DAN TUJUAN Bagian Kesatu
Pasal 2

- (1) UPT BLUD PP-KUMKM beroperasi sebagai unit pelaksana teknis pada Badan yang dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah dalam pemberian layanan umum pendampingan masyarakat dan pengelolaan dana bergulir secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati melalui Kepala Dinas, dengan status hukum tidak terpisah dari Dinas.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum pendampingan masyarakat dan pengelolaan dana bergulir yang didelegasikan kepada UPT BLUD PP-KUMKM terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.
- (3) Pejabat pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum pendampingan masyarakat dan pengelolaan dana bergulir yang didelegasikan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (4) Dalam pelaksanaan kegiatan, UPT BLUD PP-KUMKM harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum pendampingan masyarakat dan pengelolaan dana bergulir kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan.
- (5) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja UPT BLUD PPKUMKM disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Dinas.
- (6) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, UPT BLUD PP-KUMKM diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.
Bagian Kedua Tujuan
BAB II - ASAS UMUM DAN TUJUAN Bagian Kesatu
Pasal 3

PPK-BLUD UPT BLUD PP-KUMKM bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan umum pendampingan masyarakat dan pengelolaan dana bergulir dalam rangka pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta untuk menjamin fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat.
BAB III - TATA KELOLA Bagian Kesatu Prinsip Tata Kelola
Pasal 4

- (1) UPT BLUD PP-KUMKM beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal, yang memuat antara lain:
- a. struktur organisasi;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi yang logis; dan
- d. pengelolaan Sumber Daya Manusia;
- (2) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip antara lain:
- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. responsibilitas; dan
- d. independensi.
BAB III - TATA KELOLA Bagian Kesatu Prinsip Tata Kelola
Pasal 5

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggungjawab, dan wewenang dalam organisasi UPT BLUD PP-KUMKM, dengan bagan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (3) Pengelompokan fungsi yang logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian tugas yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, menggambarkan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif/ kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.
BAB III - TATA KELOLA Bagian Kesatu Prinsip Tata Kelola
Pasal 6

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada UPT BLUD PP-KUMKM agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta perundang-undangan.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional, tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.
Bagian Kedua Kelembagaan
BAB III - TATA KELOLA Bagian Kesatu Prinsip Tata Kelola
Pasal 7

UPT BLUD PP-KUMKM merupakan lembaga struktural.
Bagian Ketiga Pejabat Pengelola
BAB III - TATA KELOLA Bagian Kesatu Prinsip Tata Kelola
Pasal 8

- (1) Pejabat pengelola UPT BLUD PP-KUMKM terdiri atas:
- a. Kepala UPT, selaku pemimpin BLUD;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, selaku pejabat keuangan;
- c. Pelaksana teknis operasional; dan
- d. Pelaksana teknis pembinaan dan pengawasan.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b merupakan jabatan struktural, yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) merupakan Unsur Staff, yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan usulan Kepala UPT.
- (4) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas dan Sekretaris Daerah.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Staff fungsional Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
BAB III - TATA KELOLA Bagian Kesatu Prinsip Tata Kelola
Pasal 9

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola UPT BLUD PPKUMKM sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), ditetapkan berdasarkan kompetensi dan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola UPT BLUD PP-KUMKM berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kepentingan UPT BLUD PP-KUMKM untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.
BAB III - TATA KELOLA Bagian Kesatu Prinsip Tata Kelola
Pasal 10

Kepala UPT merupakan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Daerah pada Dinas.
BAB III - TATA KELOLA Bagian Kesatu Prinsip Tata Kelola
Pasal 11

Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah Perkuatan Permodalan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.
Bagian Keempat Kepegawaian
BAB III - TATA KELOLA Bagian Kesatu Prinsip Tata Kelola
Pasal 12

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai UPT BLUD PP-KUMKM dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau Non Pegawai Negeri Sipil yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai UPT BLUD PP-KUMKM yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (3) Pemimpin BLUD-Unit Kerja merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/barang daerah pada SKPD induknya.
- (4) Dalam hal pemimpin BLUD-Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berasal dari non PNS, pejabat keuangan BLUD wajib berasal dari PNS yang merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/barang daerah pada SKPD induknya.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai UPT BLUD PP-KUMKM yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai UPT BLUD PP-KUMKM yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil, dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pengaturan kepegawaian UPT BLUD PP-KUMKM yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil, diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.
BAB V - STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 13

- (1) Guna menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan umum pengelolaan dana bergulir yang diberikan oleh UPT BLUD PP-KUMKM, Kepala UPT menyusun SPM yang selanjutnya ditetapkan oleh Bupati.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh UPT BLUD PP-KUMKM.
BAB V - STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 14

- (1) SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), harus memenuhi persyaratan SMART (Specific, Measurable, Attainable, Reliable, and Timely), yaitu:
- a. fokus pada jenis pelayanan;
- b. terukur;
- c. dapat dicapai;
- d. relevan dan dapat diandalkan; dan
- e. tepat waktu.
- (2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a adalah mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi UPT BLUD PP-KUMKM.
- (3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- (5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah kegiatan yang sejalan, berkaitan, dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi UPT BLUD PP-KUMKM.
- (6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah kesesuaian antarajadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.
BAB V - STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 15

Jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi UPT BLUD PP-KUMKM sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3), meliputi:
- a. Layanan umum pemberdayaan dan pendampingan masyarakat miskin, khususnya pengelola usaha mikro dan kecil;
- b. Layanan umum informasi mengenai fasilitasi permodalan/pinjaman dana bergulir untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dan kecil;
- c. Layanan umum bimbingan penyusunan proposal beserta kelengkapan persyaratan permohonan pinjaman dana bergulir;
- d. Layanan umum verifikasi kelayakan usaha;
- e. Layanan umum pencairan pinjaman dana bergulir;
- f. Layanan umum pendampingan manajemen pengelolaan usaha mikro dan kecil penerima pinjaman dana bergulir.
BAB V - STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 16

Standar waktu pelayanan minimal untuk masing-masing jenis dan mutu layanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah sebagai berikut:
- a. Pelayanan umum pemberdayaan dan pendampingan masyarakat miskin, khususnya pengelola usaha mikro dan kecil dapat diberikan pada hari dan jam kerja, baik di kantor Sekretariat maupun di luar kantor sesuai kebutuhan masyarakat;
- b. Pelayanan informasi mengenai fasilitas permodalan/pinjaman dana bergulir untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dan kecil dapat diberikan pada hari dan jam kerja, baik di kantor Sekretariat maupun di luar kantor sesuai kebutuhan masyarakat;
- c. Pelayanan bimbingan penyusunan proposal harus dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja, sedangkan untuk pemenuhan kelengkapan persyaratan permohonan pinjaman dana bergulir diserahkan sepenuhnya kepada pemohon yang bersangkutan;
- d. Pelayanan verifikasi kelayakan usaha terhadap proposal yang telah masuk, diterima di kantor sekretariat UPT BLUD PP-KUMKM dan dinyatakan lengkap, harus dapat diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (Enam) hari kerja;
- e. Pelayanan pencairan pinjaman dana bergulir terhadap proposal yang telah diverifikasi dan dinyatakan layak, tergantung jumlah dana bergulir yang tersedia, diupayakan dapat direalisasikan dalam waktu 3 (Tiga) minggu;
- f. Pelayanan pendampingan manajemen pengelolaan usaha dilaksanakan sekurang-kurangnya sebulan sekali oleh UPT BLUD PP-KUMKM.
BAB VI - LAYANAN DASAR UPT BLUD PP-KUMKM
Pasal 17

Sasaran layanan UPT BLUD PP-KUMKM adalah masyarakat pengelola usaha mikro dan kecil, baik yang bersifat perorangan maupun Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan memenuhi persyaratan tertentu.
BAB VI - LAYANAN DASAR UPT BLUD PP-KUMKM
Pasal 18

Persyaratan penerima layanan UPT BLUD PP-KUMKM yang bersifat perorangan dibedakan menjadi 2 (Dua) kategori dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Kategori I (usaha mikro):
1. melaksanakan dan mengelola salah satu atau beberapa usaha ekonomi produktif yang bergerak di bidang kaki lima, Jamu gendong, Tukang Bakso, serta usaha ekonomi rakyat lainnya;
2. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat tinggal;
3. memiliki omset usaha tahunan paling banyak Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Kategori II (pengembangan usaha mikro /usaha kecil):
1. melaksanakan dan mengelola salah satu atau beberapa usaha ekonomi produktif yang bergerak di bidang perdagangan, industri dan jasa serta usaha ekonomi rakyat lainnya;
2. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 250.000.000,(Dua ratus lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat tinggal;
3. memiliki omset usaha tahunan lebih dari Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
4. atau usaha mikro yang pernah menerima layanan pinjaman dana bergulir program BLUD PP-KUMKM dengan kategori I sebanyak dua kali.
BAB VI - LAYANAN DASAR UPT BLUD PP-KUMKM
Pasal 19

Persyaratan penerima layanan UPT BLUD PP-KUMKM yang berbentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah sebagai berikut:
1. melaksanakan dan mengelola salah satu atau beberapa usaha ekonomi produktif yang bergerak di bidang, kerajinan, LKM/Simpan Pinjam, atau jasa;
2. beranggotakan minimal 15 (Lima belas) orang, mempunyai susunan kepengurusan dan ada pembagian tugas yang jelas yang disahkan Kepala Desa /Kelurahan setempat;
3. pengurus dan seluruh anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bertanggung jawab penuh atas pengelolaan usaha bersama dan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman secara tanggung renteng;
4. memiliki kekayaan bersih atau aset usaha kelompok paling banyak tiga kali lipat dari masing-masing kategori usaha perorangan;
5. memiliki omset usaha kelompok tahunan paling banyak tiga kali lipat dari masing-masing kategori usaha perorangan.
BAB VI - LAYANAN DASAR UPT BLUD PP-KUMKM
Pasal 20

Pembedaan kategori penerima layanan UPT BLUD PP-KUMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, digunakan sebagai dasar untuk penentuan fasilitas layanan dan jasa layanan antara lain berupa:
- a. jumlah plafond pinjaman;
- b. masa tenggang dan jangka waktu pinjaman;
- c. jenis surat-surat berharga sebagai pengikat yang harus dilampirkan/ diserahkan dalam surat pernyataan kesanggupan mengembalikan pinjaman;
- d. biaya administrasi, biaya jasa realisasi pinjaman dan jasa pinjaman.
Bagian Kedua
Bentuk dan Persyaratan Layanan
BAB VI - LAYANAN DASAR UPT BLUD PP-KUMKM
Pasal 21

Bentuk layanan dasar UPT BLUD PP-KUMKM meliputi:
- a. fasilitasi pemberdayaan dan pendampingan masyarakat miskin, khususnya pengelola usaha mikro dan kecil;
- b. fasilitasi pembiayaan berupa pemberian pinjaman dana bergulir berjangka dengan penggunaan untuk modal usaha, yaitu pinjaman yang digunakan untuk penambahan modal dan pengembangan usaha.
BAB VI - LAYANAN DASAR UPT BLUD PP-KUMKM
Pasal 22

Persyaratan pengajuan permohonan pinjaman dana bergulir oleh pengelola usaha mikro dan kecil kepada UPT BLUD PP-KUMKM adalah sebagai berikut:
- a. proposal kelayakan usaha;
- b. foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- c. pas foto pemohon dan suami/istri ukuran 4x6 cm;
- d. Surat Pernyataan tidak sedang menerima pinjaman dari Pemerintah atau perbankan dengan bermaterai cukup;
- e. Surat Pernyataan kesanggupan mengembalikan pinjaman secara tepat waktu bermaterai cukup, dengan melampirkan/menyerahkan surat-surat berharga sebagai pengikat;
- f. tidak berstatus sebagai PNS/TNI/POLRI/Karyawan BUMN/BUMD/Pensiunan/ Kepala Desa/Ketua atau anggota DPRD;
7. berusia minimal 21 tahun dan maksimal 60 tahun (sampai akhir jangka waktu pinjaman).
BAB VI - LAYANAN DASAR UPT BLUD PP-KUMKM
Pasal 23

Ketentuan surat-surat berharga sebagai pengikat yang harus dilampirkan pada surat kesanggupan mengembalikan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dan Pasal 22 huruf e, antara lain sebagai berikut:
- a. Surat rekomendasi dari lembaga/perorangan penjamin pinjaman;
- b. Letter C atas tanah, diutamakan yang berupa lahan produktif, berada dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat;
- c. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan kondisi fisik kendaraan harus masih layak jalan, diutamakan tahun pembuatan terbaru, dengan nomor polisi wilayah Kabupaten Lampung Barat;
- d. Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah, berada dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat.
Bagian Ketiga Fasilitas Layanan
BAB VI - LAYANAN DASAR UPT BLUD PP-KUMKM
Pasal 24

Jumlah besaran plafond pinjaman dari UPT BLUD PP-KUMKM bagi setiap pengelola usaha mikro dan kecil adalah sebagai berikut:
untuk Kategori I, diberikan paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
untuk Kategori II, diberikan lebih dari Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
BAB VI - LAYANAN DASAR UPT BLUD PP-KUMKM
Pasal 25

Masa tenggang dan jangka waktu pengembalian pinjaman dana bergulir adalah: a. untuk Kategori I, diberi masa tenggang waktu selama 12 (Dua belas) bulan;
untuk Kategori II, dengan jangka waktu pengembalian pinjaman paling lama 24 (Dua puluh empat) bulan.
BAB VI - LAYANAN DASAR UPT BLUD PP-KUMKM
Pasal 26

Jenis surat-surat berharga sebagai pengikat yang harus dilampirkan pada surat pernyataan kesanggupan mengembalikan pinjaman dana bergulir adalah:
- a. untuk Kategori I, dapat melampirkan salah satu dari surat-surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, huruf b, huruf c atau huruf d;
- b. untuk Kategori II, harus melampirkan surat-surat berharga berupa BPKB dan/atau SHM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c atau huruf d.
BAB VI - LAYANAN DASAR UPT BLUD PP-KUMKM
Pasal 27

Fasilitas pinjaman dana bergulir yang dikelola UPT BLUD PP-KUMKM kepada pengelola usaha mikro dan kecil, untuk peminjam dengan Kategori I, hanya diberikan kesempatan pinjaman paling banyak 2 (Dua) kali, sedang untuk pinjaman selanjutnya dikenakan ketentuan peminjam dengan Kategori II.
Bagian Keempat Jasa Layanan Pinjaman
BAB VI - LAYANAN DASAR UPT BLUD PP-KUMKM
Pasal 28

Setiap pengelola usaha mikro dan kecil yang mendapat pinjaman dana bergulir dikenakan jasa layanan pinjaman berupa:
- a. biaya materai secukupnya;
- b. jasa pinjaman.
Mekanisme Layanan Pinjaman
BAB VI - LAYANAN DASAR UPT BLUD PP-KUMKM
Pasal 29

Mekanisme dan prosedur pelayanan fasilitasi permodalan atau pinjaman dana bergulir UPT BLUD PP-KUMKM kepada warga masyarakat pengelola usaha mikro dan kecil yaitu sebagai berikut:
- a. warga masyarakat pengelola usaha mikro dan kecil mengajukan proposal permohonan pinjaman dana bergulir melalui UPT BLUD PP-KUMKM;
- b. bimbingan penyusunan proposal dan pemenuhan kelengkapan persyaratan yang diperlukan;
- c. tenaga administrasi di UPT BLUD PP-KUMKM meneliti kelengkapan proposal dan melaksanakan verifikasi kelayakan usaha;
- d. proposal yang lengkap dan dinilai layak disampaikan kepada Kepala Subbag Tata Usaha UPT BLUD PP-KUMKM untuk diusulkan dan dimintakan persetujuan pencairan pinjamannya kepada Kepala UPT;
- e. berdasarkan persetujuan Kepala UPT, Kepala Subbag Tata Usaha UPT BLUD PPKUMKM mengatur jadwal pencairan dan menyiapkan berkas administrasi perjanjian pinjaman;
- f. pencairan /realisasi perjanjian pinjaman kepada pemohon, dengan terlebih dahulu dilakukan sosialisasi, pembukaan rekening simpanan, penandatanganan perjanjian pinjaman, kuitansi tanda terima pinjaman, dan penyerahan surat-surat berharga sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. realisasi penggunaan dana untuk pengembangan usaha oleh peminjam sesuai proposal;
- h. pendampingan, pembinaan dan monitoring pengelolaan usaha oleh Tim Monitoring dan Evaluasi;
- i. pengawasan dan pengendalian kelancaran pengembalian angsuran pinjaman secara tepat waktu;
- j. pendampingan dan pembinaan khusus dalam rangka penanganan dan penyelamatan pinjaman bermasalah.
BAB VII - JASA LAYANAN
Pasal 30

- (1) UPT BLUD PP-KUMKM dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk jasa layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Kepala UPT kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (5) Jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (6) Penetapan jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus mempertimbangkan :
- a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
- b. daya beli masyarakat;
- c. asas keadilan dan kepatutan;
- d. kompetisi yang sehat.
BAB VII - JASA LAYANAN
Pasal 31

- (1) Dalam rangka menetapkan besaran jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (5), Bupati dapat membentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6), keanggotaannya dapat berasal dari:
- a. Pembina teknis;
- b. Pembina keuangan; dan
SKPD/Lembaga profesi.
- (3) Dalam hal Bupati belum menetapkan jasa layanan UPT BLUD PP-KUMKM, maka dapat menggunakan ketentuan jasa pinjaman dana bergulir Program BLUD PP-KUMKM yang telah ada.
BAB VIII - PENDAPATAN DAN BIAYA UPT BLUD PP-KUMKM
Pasal 32

Pendapatan UPT BLUD PP-KUMKM dapat bersumber dari:
- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN; dan
- f. lain-lain pendapatan UPT BLUD PP-KUMKM yang sah.
BAB VIII - PENDAPATAN DAN BIAYA UPT BLUD PP-KUMKM
Pasal 33

- (1) Pendapatan UPT BLUD PP-KUMKM yang berasal dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan UPT BLUD PP-KUMKM yang berasal dari hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi UPT BLUD PP-KUMKM.
- (4) Pendapatan UPT BLUD PP-KUMKM yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit Anggaran Pemerintah Daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan UPT BLUD PP-KUMKM yang berasal dari APBN sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan/atauTugas Pembantuan dan lain-lain.
- (6) UPT BLUD PP-KUMKM dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/ atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- (7) Lain-lain pendapatan UPT BLUD PP-KUMKM yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf f, antara lain:
- a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan kekayaan;
- c. jasa giro;
- d. pendapatan bunga;
- e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- f. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh UPT BLUD PP-KUMKM; dan
- g. basil investasi.
BAB VIII - PENDAPATAN DAN BIAYA UPT BLUD PP-KUMKM
Pasal 34

- (1) Seluruh pendapatan UPT BLUD PP-KUMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran UPT BLUD PP-KUMKM sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sesuai dengan peruntukkannya.
- (3) Seluruh pendapatan UPT BLUD PP-KUMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, huruf b, huruf, c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas UPT BLUD PP-KUMKM dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan UPT BLUD PP-KUMKM.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan setiap triwulan kepada PPKAD melalui Kepala Dinas.
- (5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua
Biaya
BAB VIII - PENDAPATAN DAN BIAYA UPT BLUD PP-KUMKM
Pasal 35

- (1) Biaya UPT BLUD PP-KUMKM merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban UPT BLUD PP-KUMKM dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban UPT BLUD PP-KUMKM dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (4) Biaya UPT BLUD PP-KUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan, dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembinaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program, dan kegiatan.
BAB VIII - PENDAPATAN DAN BIAYA UPT BLUD PP-KUMKM
Pasal 36

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), terdiri dari:
- a. biaya pelayanan;
- b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
1. biaya pegawai;
2. biaya bahan;
3. biaya jasa pelayanan;
4. biaya pemeliharaan;
5. biaya barang dan jasa
6. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
- a. biaya pegawai;
- b. biaya administrasi kantor;
- c. biaya pemeliharaan;
- d. biaya barang dan jasa;
- e. biaya promosi;
- f. biaya umum dan administrasi lain-lain.
BAB VIII - PENDAPATAN DAN BIAYA UPT BLUD PP-KUMKM
Pasal 37

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), terdiri dari:
- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.
BAB VIII - PENDAPATAN DAN BIAYA UPT BLUD PP-KUMKM
Pasal 38

- (1) Seluruh pengeluaran biaya UPT BLUD PP-KUMKM yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, disampaikan setiap triwulan kepada PPKAD melalui Kepala Dinas.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya UPT BLUD PP-KUMKM yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Pengesahan (SPM Pengesahan) yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).
- (3) Format laporan pengeluaran biaya dan SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercanturn dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format bentuk laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, tercantum dalam Lampiran V, VI, VII, VIII, IX, X dan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) BLUD menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK dan SAP.
- (6) Laporan keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh BLUD dikonsolidasikan dalam laporan sebagaimana pada ayat (5).
- (7) Laporan keuangan berdasarkan SAK meliputi :
- a. Neraca;
- b. Laporan Operasional;
- c. Laporan Arus Kas; dan
- d. Catatan Arus Laporan Keuangan
- (8) Laporan keuangan berdasarkan SAP meliputi :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.
BAB VIII - PENDAPATAN DAN BIAYA UPT BLUD PP-KUMKM
Pasal 39

- (1) Pengeluaran biaya UPT BLUD PP-KUMKM diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya UPT BLUD PP-KUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya UPT BLUD PP-KUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya UPT BLUD PP-KUMKM yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/ APBD dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, UPT BLUD PP-KUMKM mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKAD melalui Kepala Dinas.
BAB VIII - PENDAPATAN DAN BIAYA UPT BLUD PP-KUMKM
Pasal 40

- a. Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- b. Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional UPT BLUD PP-KUMKM.
- c. Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam RBA dan DPA oleh PPKAD.
- d. Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
BAB IX - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 41

- (1) UPT BLUD PP-KUMKM menyusun RSB lima tahunan dengan mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah yang ditetapkan Daerah.
- (2) RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan, dan proyeksi keuangan lima tahunan UPT BLUD PP-KUMKM.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (Satu) sampai dengan 5 (Lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (Lima) tahun.
- (8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (Lima) tahun.
BAB IX - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 42

RSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.
Bagian Kedua Penganggaran Pasal 43
- (1) UPT BLUD PP-KUMKM menyusun RBA tahunan yang berpedoman pada RSB.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan UPT BLUD PP-KUMKM lainnya.
BAB IX - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 44

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan UPT BLUD PPKUMKM dengan berpedoman pada pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
BAB IX - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 45

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, memuat :
- a. kinerja tahun berjalan;
- b. asumsi makro dan mikro;
- c. target kinerja;
- d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
- e. perkiraan harga;
- f. anggaran pendapatan dan biaya;
- g. besaran persentase ambang batas;
- h. prognosa laporan keuangan;
- i. perkiraan maju (forward estimate);
- j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
- k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKADinas/APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.
BAB IX - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 46

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf, a meliputi :
- a. hasil kegiatan usaha;
- b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
- c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
- d. laporan keuangan tahun berjalan; dan
- e. hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, antara lain :
- a. tingkat inflasi;
- b. pertumbuhan ekonomi;
- c. nilai kurs;
- d. jasa layanan; dan
- e. volume pelayanan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c, antara lain :
- a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
- b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d, merupakan perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/ atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari jasa layanan.
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf g, merupakan besaran persentase perubahan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional UPT BLUD PPKUMKM.
- (8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.
- (9) Perkiraan maju (forward estimate) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (10) Rencana pengeluaran in vestasi/ modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-Dinas/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf k, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKADinas/APBD.
BAB IX - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 47

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 disusun dan dikonsolidasikan dengan RKA-Dinas.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipersamakan sebagai RKA-Unit Pelaksana Teknis Dinas.
BAB IX - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 48

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), disampaikan kepada Kepala Dinas untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-Dinas.
- (2) RKA-Dinas beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKAD.
BAB IX - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 49

RKA-Dinas beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), oleh PPKAD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.
BAB IX - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 50

RKA-Dinas beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, disampaikan kepada PPKAD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
BAB IX - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 51

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Kepala UPT melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD untuk diajukan kepada PPKAD.
BAB X - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 52

- (1) DPA-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), mencakup antara lain :
- a. pendapatan dan biaya;
- b. proyeksi arus kas; dan
- c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) PPKAD mengesahkan DPA-BLUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA-BLUD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum disahkan oleh PPKAD, BLUD UPT BLUD PP-KUMKM dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA-BLUD tahun sebelumnya.
BAB X - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 53

- (1) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih (mismatch) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-BLUD.
BAB X - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 54

- (1) DPA-BLUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani Kepala Dinas dan Kepala UPT.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Kepala Dinas dan Kepala UPT, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (contractual performance agreement).
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menugaskan Kepala UPT untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA-BLUD.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan :
- a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
- b. kinerja keuangan; dan
- c. manfaat bagi masyarakat.
Bagian Kedua Pengelolaan Kas
BAB X - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 55

- (l)Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas UPT BLUD PP-KUMKM.
- (2) Khusus transaksi penerimaan angsuran pokok dana bergulir, penerimaan jasa pinjaman dan denda pinjaman dari peminjam dana bergulir, dilaksanakan melalui rekening giro dana bergulir, rekening penampungan jasa pinjaman dan rekening penampungan denda dana bergulir.
BAB X - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 56

- (1) Dalam pengelolaan kas, UPT BLUD PP-KUMKM menyelenggarakan :
- a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
- b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
- c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
- d. pembayaran;
- e. perolehan sumber dana untuk menutup devisit jangka pendek; dan
- f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan pendapatan UPT BLUD PP-KUMKM pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas UPT BLUD PP-KUMKM dan dilaporkan kepada Kepala Subbag. Tata Usaha UPT BLUD PP-KUMKM.
- (3) Khusus penerimaan angsuran pokok, jasa pinjaman dan denda peminjam dana bergulir yang yang telah jatuh tempo, harus disetorkan seluruhnya ke rekening giro, rekening penampungan jasa pinjaman dan rekening penampungan denda dana bergulir paling lambat dalam waktu 3 (Tiga) hari kerja.
Bagian Ketiga Pengelolaan Piutang dan Utang
BAB X - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 57

- (1) UPT BLUD PP-KUMKM dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan pokok UPT BLUD PP-KUMKM.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efesien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) UPT BLUD PP-KUMKM melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UPT BLUD PP-KUMKM menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang pada UPT BLUD PP-KUMKM.
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan dilampiri bukti-bukti yang valid dan sah.
BAB X - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 58

- (1) Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 59

- (1) UPT BLUD PP-KUMKM dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/ utang jangka pendek atau pinj aman/ utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/ modal di luar kegiatan pokok UPT BLUD PP-KUMKM.
BAB X - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 60

- (1) Perikatan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasar nilai pinjaman.
- (2) Kewenangan perikatan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB X - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 61

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), menjadi tanggung jawab UPT BLUD PP-KUMKM.
- (2) Hak tagih pinjaman/utang UPT BLUD PP-KUMKM menjadi kedaluwarsa setelah 5 (Lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut undang-undang.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
BAB X - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 62

- (1) UPT BLUD PP-KUMKM wajib membayar bunga dan pokok utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 yang telah jatuh tempo.
- (2) Kepala UPT dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
Bagian Ketiga
Investasi
BAB X - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 63

- (1) UPT BLUD PP-KUMKM dengan persetujuan Kepala Dinas dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan UPT BLUD PP-KUMKM.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.
BAB X - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 64

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (Dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. deposito berjangka waktu 1 (Satu) sampai dengan 12 (Dua belas) bulan dan/ atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
- b. pembelian surat utang Negara jangka pendek; dan
- c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. dapat segera diperjualbelikan /dicairkan;
- b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
- c. berisiko rendah.
BAB X - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 65

- (1) UPT BLUD PP-KUMKM tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. penyertaan modal;
- b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
- c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.
BAB X - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 66

Dalam hal UPT BLUD PP-KUMKM mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada pemerintah daerah.
BAB X - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 67

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1), merupakan pendapatan UPT BLUD PP-KUMKM.
- (2) Pendapatan UPT BLUD PP-KUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.
Bagian Keempat Kerjasama
BAB X - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 68

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, UPT BLUD PP-KUMKM dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
BAB X - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 69

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1), antara lain :
- a. kerja sama operasional;
- b. sewa menyewa; dan
- c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi UPT BLUD PP-KUMKM.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara UPT BLUD PP-KUMKM dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang UPT BLUD PP-KUMKM kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi UPT BLUD PP-KUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi UPT BLUD PP-KUMKM dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban UPT BLUD PP-KUMKM.
BAB X - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 70

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 merupakan pendapatan UPT BLUD PP-KUMKM.
- (2) Pendapatan UPT BLUD PP-KUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.
Bagian Kelima Pengadaan Barang/Jasa
BAB X - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 71

- (1) Pengadaan barang/jasa pada UPT BLUD PP-KUMKM dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.
BAB X - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 72

- (1) UPT BLUD PP-KUMKM dengan status BLUD penuh diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan /atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), apabila terdapat alasan efektivitas dan/ atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari :
- a. jasa layanan;
- b. hibah tidak terikat;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
- d. Iain-lain pendapatan UPT BLUD PP-KUMKM yang sah.
BAB X - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 73

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Kepala UPT bersama dengan Kepala Dinas dan disetujui oleh Bupati.
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/jasa yang ditetapkan Kepala UPT bersama dengan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan UPT BLUD PPKUMKM.
BAB X - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 74

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/ atau jasa yang berlaku bagi UPT UPT BLUD PPKUMKM sepanjang disetujui pemberi hibah.
BAB X - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 75

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh Kepala UPT dengan persetujuan Kepala Dinas, yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/ atau jasa guna keperluan UPT BLUD PP-KUMKM.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personil yang memahami tatacara pengadaan, subtansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
BAB X - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 76

Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3), dilakukan dengan prinsip :
- a. obyektivitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan /atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
- b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukkan pejabat lain balk langsung maupun tidak langsung; dan
- c. saling uji (cross check), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukkan pelaksana pengadaan lain.
BAB X - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 77

Pengadaan barang dan /atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Keenam Pengelolaan Barang
BAB X - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 78

- (1) Barang inventaris milik UPT BLUD PP-KUMKM dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan UPT BLUD PP-KUMKM.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan UPT BLUD PP-KUMKM.
BAB X - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 79

- (1) UPT BLUD PP-KUMKM tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (Dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan UPT BLUD PP-KUMKM atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan pendapatan UPT BLUD PP-KUMKM dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan UPT BLUD PP-KUMKM.
- (5) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi UPT BLUD PP-KUMKM harus mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas.
BAB X - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 80

- (l)Tanah dan bangunan UPT BLUD PP-KUMKM disertifikatkan atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT BLUD PP-KUMKM, dapat dialihgunakan oleh Kepala UPT dengan persetujuan Bupati melalui Kepala Dinas.
Bagian Ketujuh Surplus dan Defisit Anggaran
BAB X - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 81

- (1) Surplus anggaran UPT BLUD PP-KUMKM merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran UPT BLUD PP-KUMKM dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas UPT BLUD PP-KUMKM.
BAB X - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 82

- (1) Defisit anggaran UPT BLUD PP-KUMKM merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya UPT BLUD PP-KUMKM pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran UPT BLUD PP-KUMKM dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKAD melalui Kepala Dinas.
Bagian Kedelapan
Penyelesaian Kerugian
BAB X - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 83

Kerugian pada UPT BLUD PP-KUMKM yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.
Bagian Kesembilan Penatausahaan Keuangan
BAB X - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 84

Penatausahaan keuangan UPT BLUD PP-KUMKM paling sedikit memuat :
- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. utang /piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas dana.
BAB X - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 85

- (1) Penatausahaan keuangan UPT BLUD PP-KUMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan keuangan UPT BLUD PP-KUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
BAB X - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 86

- (1) Kepala UPT menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan UPT BLUD PPKUMKM.
- (2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKAD melalui Kepala Dinas.
BAB XI - AKUNTANSI, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Kesatu Akuntansi
Pasal 87

- (1) UPT BLUD PP-KUMKM menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan UPT BLUD PP-KUMKM dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.
BAB XI - AKUNTANSI, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Kesatu Akuntansi
Pasal 88

- (1) UPT BLUD PP-KUMKM menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaraan akutansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT BLUD PP-KUMKM dapat menerapkan standar akutansi industri yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.
- (4) UPT BLUD PP-KUMKM mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk UPT BLUD PPKUMKM yang bersangkutan yang ditetapkan oleh Bupati.
BAB XI - AKUNTANSI, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Kesatu Akuntansi
Pasal 89

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (2), Kepala UPT menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi UPT BLUD PP-KUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.
Bagian Kedua
Pelaporan dan pertanggungjawaban
BAB XI - AKUNTANSI, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Kesatu Akuntansi
Pasal 90

- (1) Laporan keuangan UPT BLUD PP-KUMKM terdiri dari :
- a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
- b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya UPT BLUD PP-KUMKM selama satu periode;
- c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendapatan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
- d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran UPT BLUD PP-KUMKM.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XI - AKUNTANSI, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Kesatu Akuntansi
Pasal 91

- (1) Setiap triwulan UPT BLUD PP-KUMKM menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKAD melalui Kepala Badan, paling lambat 15 (Lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semesteran dan setiap tahunan UPT BLUD PP-KUMKM wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKAD melalui Kepala Dinas untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Dinas dan Pemerintah Daerah, paling lambat 2 (Dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.
BAB XI - AKUNTANSI, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Kesatu Akuntansi
Pasal 92

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
BAB XII - EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA
Pasal 93

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja UPT BLUD PP-KUMKM dilakukan setiap tahun oleh Bupati melalui Kepala Dinas dan/ atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan UPT BLUD PP-KUMKM sebagaimana ditetapkan dalam RSB dan RBA.
BAB XII - EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA
Pasal 94

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan UPT BLUD PPKUMKM dalam :
- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
- c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas);
- d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
BAB XII - EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA
Pasal 95

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (1), dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
BAB XIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 96

- (1) Pembinaan teknis UPT BLUD PP-KUMKM dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan keuangan UPT BLUD PP-KUMKM dilakukan oleh PPKAD.
Bagian Kedua Pengawasan
BAB XIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 97

- (1) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan UPT UPT BLUD PP-KUMKM, dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Pengawasan operasional UPT BLUD PP-KUMKM dilakukan oleh Unit Pengawasan.
Paragraf 1 Dewan Pengawas
BAB XIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 98

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), ditetapkan sebanyak 3 (Tiga) orang atau 5 (Lima) orang, dan seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Bupati.
BAB XIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 99

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan UPT BLUD PP-KUMKM yang dilakukan oleh pejabat pengelola, sesuai dengan ketentuan peratuan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban:
- a. memberikan pendapat, dan saran kepada Bupati mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
- b. mengikuti perkembangan kegiatan UPT BLUD PP-KUMKM dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan UPT BLUD PP-KUMKM;
- c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja UPT BLUD PP-KUMKM;
- d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan UPT BLUD PP-KUMKM;
- e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola; dan
- f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati secara berkala, paling sedikit 1 (Satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
BAB XIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 100

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur:
- a. pejabat satuan kerja yang berkaitan dengan kegiatan UPT BLUD PP-KUMKM;
- b. pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah; dan
- c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan UPT BLUD PP-KUMKM.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola.
- (4) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi anggota Dewan Pengawas adalah:
- a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan UPT BLUD PP-KUMKM, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- b. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi, atau komisaris, atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah, sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan
- c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia, dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (5) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (Lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (6) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.
- (7) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila:
- a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
- b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan UPT BLUD PP-KUMKM; dan
- d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan /atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas UPT BLUD PP-KUMKM.
BAB XIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 101

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada UPT BLUD PP-KUMKM dan dimuat dalam RBA.
Paragraf 2 Satuan Pengawas Intern
BAB XIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 102

- (1) Pengawasan operasional UPT BLUD PP-KUMKM dilaksanakan oleh SPI.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung di bawah Kepala UPT.
- (3) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersama-sama jajaran manajemen UPT BLUD PP-KUMKM menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal UPT BLUD PP-KUMKM.
- (4) Fungsi pengendalian internal UPT BLUD PP-KUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah membantu manajemen UPT BLUD PP-KUMKM dalam hal:
- a. pengamanan harta kekayaan;
- b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
- c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
- d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat, terutama Standar Pelayanan Minimal.
- (5) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi internal auditor, antara lain:
- a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;
- b. memiliki pendidikan dan/ atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa; dan
- c. mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap obyek yang diaudit.
BAB XIV - REMUNERASI
Pasal 103

- (1) Pejabat pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan pegawai UPT BLUD PP-KUMKM dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai UPT BLUD PP-KUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala UPT melalui Kepala Dinas dan Sekretaris Daerah.
- (4) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk honorarium, dan ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada RBA.
BAB XIV - REMUNERASI
Pasal 104

- (1) Remunerasi bagi Kepala UPT, ditetapkan berdasarkan pertimbangan faktorfaktor sebagai berikut:
- a. ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola UPT BLUD PP-KUMKM, tingkat pelayanan, serta produktivitas;
- b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan UPT BLUD PP-KUMKM; dan
- d. kinerja operasional UPT BLUD PP-KUMKM yang ditetapkan oleh Bupati, dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu, dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Remunerasi bagi Kepala Subag Tata Usaha, ditetapkan paling banyak 90 % (Sembilan puluh persen) dari remunerasi Kepala UPT.
- (3) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai UPT BLUD PP-KUMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3), dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:
- a. pengalaman dan masa kerja (basic index)-,
- b. keterampilan, ilmu pengetahuan, dan perilaku (competency index)-,
- c. resiko kerja (risk index)-,
- d. tingkat kegawatdaruratan (emergency index);
- e. jabatan yang disandang (position index); dan
- f. hasil/capaian kinerja (performance index).
- (4) Bagi pejabat pengelola dan pegawai UPT BLUD PP-KUMKM yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundangundangan tentang gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil, serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3).
BAB XIV - REMUNERASI
Pasal 105

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
- a. honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40 % (Empat puluh persen) dari gaji Kepala UPT;
- b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36 % (Tiga puluh enam persen) dari gaji Kepala UPT; dan
- c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15 % (Lima belas persen) dari gaji Kepala UPT.
BAB XIV - REMUNERASI
Pasal 106

- (1) Pejabat pengelola, Dewan Pengawas, dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (Lima puluh persen) dari remunerasi/ honorarium bulan terakhir, yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi pejabat pengelola yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50 % (Lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di UPT BLUD PP-KUMKM sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.
Diundangkan di Liwa pada tanggal 16 Mei 2016
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT, dto
NIRLAN BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 19
N/A
Preamble

Menimbang: a.
bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja Daerah guna percepatan pelaksanaan pembangunan, perlu dilakukan penyempurnaan dalam rangka pelaksanaan pembayaran dan pertanggungjawaban atas beban APBD Kota Singkawang;
- b. bahwa dalam rangka pembentukan Unit Pelaksana Teknis di beberapa SKPD Kota Singkawang, dan untuk mengakomodir pengelolaan keuangan Unit Pelaksana Teknis tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Singkawang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Atas Behan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Singkawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Singkawang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Dan Pertanggungjawaban
1
...
Mengingat:
Penggunaan Dana Atas Behan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Singkawang;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kata Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor · 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. 4 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tarrah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
•
.
"
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Ta1nbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ J asa Pemerin tah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
12. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71
!
!
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 ten tang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kata Singkawang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 3);
Menetapkan
20. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 2);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PERTANGGTJNG JAWABAN PENGGTJNAAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SINGKAWANG.
Pasall
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Singkawang Nomor 15 Tahun 2014 ~en tang Pentunjuk Pelaksanaan Pembayaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Atas Behan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 15) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 dian~a angka 14 dan angka 15, disisipkan angka 14a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Walikota yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
9.
- Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
- iO. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyirnpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang· selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kota Singkawang selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PB adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
- 14a. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan barang milik daerah dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
15. Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
16. Penyimpan Barang adalah pegawai yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang inventaris di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.
"
17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
18. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa yeng melakukan Pengadaan Barang/ Jasa.
19. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah pejabat yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
20. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK› SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
21.
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
- Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan · mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 111empertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daera11 dalam rangka pelaksanaan APED pada SKPD.
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA› SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
- Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan . perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
- Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
- Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang dite.rbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan UP adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari. Uang persediaan hanya diberikan pada awal tahun anggaran, terkecuali dalam hal terjadi kondisi khusus yang memerlukan tambahan uang persediaan.
Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dckumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran· tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang
!
~
.
dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
36. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
2. ' 37. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPMLS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas.beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
38. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
39. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat. BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tan pa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efesiensi dan produktivitas.
2. Ketentuan Pasal 3, di antara ayat (3) dan ayat (4), disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikU:t:
Pasal 3
- (1) Walikota menetapkan Kepala SKPD sebagai Pejabat PA/PB dengan Keputusan.
- (2) Pejabat PA dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku KPA/KPB.
- (3) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Kepala SKPD.
4. (3a) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
!
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjiail kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat \_(2), memperhatikan besaran I SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, kompetensi dan/ atau rentang kendali serta pertimbangan objektif lainnya.
- (5) Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kola Singkawang selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- (6) Kuasa pengguna a..""lggaran/kuasa pengguna barang sebagaima.."1.a dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.
- (7) Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
- (1) PPK memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. menyusun dan menetapkan perencanaan pelaksanaan pekerjaan, termasuk pengadaan barang/jasa dan dapat berkoordinasi dengan ULP yang meliputi :
!
1. spesifikasi teknis barang/jasa;
2. Harga Perkiraan sendiri (HPS);
3. Rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/ surat perintah kerja/ surat perjanjian;
- d. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa dalam batasan anggaran yang telah ditetapkan;
- e. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan dan/ atau penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
- i. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis guna membantu pelaksanaan tugas ULP;
- J. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa apabila diperlukan; dan
- k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/ J asa.
- (2) Dihapus.
- (3) PPK melaksanakan proses pengadaan barang/jasa setelah penetapan APED.
4. Ketentuan Pasal 13 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (8), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 13

- ( 1) Walikota atas usul SKPD menetapkan bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD melalui PPKD.
- (2) Bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
- (3) Bendahara penerimaan dan /a tau bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya pada SKPD dapat dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan/ pembantu bendahara pengeluaran.
- (4) Pembantu bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen penerimaan;
- (5) Pembantu bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji;
- (6) Bendahara penerimaan / bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD paling lam.bat tanggal 10 bulan berikutnya;
- (7) Bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah pejabat fungsional.
- (8) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, ' kepala daerah menetapkan bendahara penerimaan pembantu dan . bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait.
5. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 19

- (1) Setiap SKPD dapat diberikan uang persediaan, berdasarkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan dan/ atau tambahan uang persediaan untuk masing-masing SKPD.
- (2) UP digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari SKPD dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme LS.
!
- (3) UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran:
- a. Belanja Barang/Jasa;
- b. Belanja Modal;
- c. Honorarium Non PNS; dan
- d. Belanja Perjalanan Dinas.
- (4) Pembayaran UP dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk belanja barang/jasa paling banyak sebesar Rp. · 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) dikecualikan untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas.
- (5) Pengisian kembali (revolving) UP dapat diberikan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 50°/o dari UP yang diterima, dengan mekanisme pengajuan GU.
- (6) Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 50%, sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan melebihi sisa dana UP yang tersedia, SKPD dapat mengajukan TU.
6. Ketentuan Pasal 26 ayat (2), diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 26

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari PA melalui PPK› SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan.
- (2) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. surat pengantar SPP-GU;
- b. ringkasan SPP-GU;
- c. Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan;
- d. salinan SPD;
- e. draf surat pernyataan yang ditandatangani oleh PA/KPA yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak digunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD; dan
- f. lampiran lain yang diperlukan.
7. Ketentuan Pasal 30 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 30

- (1), SPP Langsung (SPP-LS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d.2 adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
- (2) Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. surat pengantar SPP-LS;
- b. ringkasan SPP-LS;
- c. rincian SPP-LS;
- d. salinan SPD; dan
- e. lampiran SPP-LS.
- (3) Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mencakup:
- a. Pengadaan barang dan jasa sampai dengan Rp. 50.000.000,› terdiri dari:
1. Bukti Pembelian ditandatangani oleh penyedia yang memuat spesifikasi, jumlah, jenis serta harga satuan barang/jasa untuk belanja dibawah Rp.10.000.000,-;
2. kuitansi yang ditandatangani penyedia yang memuat spesifikasi, jumlah, jenis serta harga satuan barang/jasa untuk belanja sampai dengan Rp. 50.000.000,-;
3. kuitansi bermaterai ditandatangani penyedia/penerima uang, lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran serta disetujui oleh PA/KPA;
4. berita acara serah terima basil pekerjaan dari PPHP kepada PPK (dikecualikan belanja makan minum, bahan bakar minyak, service dan penggantian suku cadang kendaraan bermotor);
5. berita acara penyelesaian pekerjaan dari PPK kepada PA/KPA (dikecualikan belanja bahan bakar minyak);
6. berita acara penyerahan dari PA/KPA kepada penyimpan barang (dikecualikan belanja makan minum, bahan bakar minyak, service dan penggantian suku cadang kendaraan bermotor);
7. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani Wajib Pajak/Bendahara Pengeluaran;
8. khusus belanja makan minum rapat dilampirkan undangan dan daftar hadir rapat;
9. setiap pengajuan belanja makan' minum dilengkapi dengan bukti penyetoran pajak daerah 8%.
10. Dokumentasi (khusus belanja modal dan penggantian suku cadang kendaraan bermotor)
11. Kuitansi dan berita acara sebagaimana dimaksud dengan:
- a) angka 3 sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran Ia;
- b) angka 4 sesuai format sebagaimana ·tercantum dalam lampiran lb;
- c) angka 5 sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran le;
- d) angka 6 sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran Id;
- e) lampiran Ia, lampiran lb, lampiran Ic dan Id merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
Pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) yaitu belanja diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,- terdiri dari:
1. Surat Perintah Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh PPK dan penyedia (sesuai ketentuan standar dokumen pengadaan beserta lampirannya);
2. surat pesanan (untuk pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan E-Purchasing dan pembelian secara online);
3. berita acara PHO/FHO (khu.sus kontruksi);
4. berita acara serah terima hasil pekerjaan dari penyedia kepada Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (dikecualikan belanja makan min um);
5. berita acara penyelesaian pekerjaan dari penyedia kepada PPK;
6. berita acara penyerahan dari PPK kepada PA/KPA (dikecualikan belanja makan minum);
7. kuitansi bermaterai ditandatangani penyedia, lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran dan setuju dibayar oleh PA/KPA;
8. berita acara pembayaran antara PPK dan penyedia;
9. berita acara penyerahan dari PA/KPA kepada penyimpan barang (dikecualikan belanja makan minum);
10. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani Wajib Pajak/Bendahara Pengeluaran;
9. 11.jaminan-jaminan:
- a) jaminan uang muka (khusus untuk pekerjaan kostruksi); dan
- b) jaminan pemeliharaan atau retensi, untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya (jika berita acara pembayaran telah mencapai 95°/o).
12. fotocopy rekening bank penyedia dan Surat Keterangan Bank (SKB);
13. fotocopy NPWP penyedia;
14. dokumentasi;
15. bukti penyetoran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (khusus konstruksi).
16. berita acara sebagaimana dimaksud dengan:
- a) angka 4 sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran Ila;
- b) angka 5 sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran Ilb;
!
- e) angka 6 sesuai format sebagaimana tereantum dalam lampiran Ile;
- d) angka 8 sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran Ild;
- e) lampiran Ila, lampiran Ilb, lampiran Ile dan lampiran Ild, . merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan .. 1n1.
- e. Pengadaan barang dan jasa (non jasa konsultansi) yang menggunakan Surat Perjanjian Kerja. (Kontrak) yaitu belanja diatas Rp. 200.000.000,- terdiri dari:
1. Surat Perj~njian Kerja (Kontrak) yang ditandatangani oleh PPK dan penyedia (sesuai ketentuan standar dokumen pengadaan beserta lampirannya);
2. surat pesanan (untuk pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan E-Purchasing dan pembelian seeara online);
3. berita acara PHO/FHO (khusus kontruksi);
4. berita acara serah terima hasil pekerjaan dari penyedia kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (dikecualikan belanja makan min um);
5. berita acara penyelesaian pekerjaan dari penyedia kepada PPK;
6. berita acara penyerahan dari PPK kepada PA/KPA (dikecualikan belanja makan minum);
7. berita aeara pembayaran antara PPK dan penyedia;
8. berita acara penyerahan. dari PA/KPA kepada penyimpan barang (dikeeualikan belanja makan minum);
9. kuitansi bermaterai ditandatangani penyedia, lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran dan setuju dibayar oleh PA/KPA;
10. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak/ Bendahara Pengeluaran;
11. fotocopy rekening bank penyedia dan Surat Keterangan Bank (SKB);
12. jaminan-jaminan:
- a) jaminan uang muka (khusus untuk pekerjaan kostruksi);
- b) jaminan pelaksanaan (dikecualikan belanja e-purchasing); dan
- c) jaminan pemeliharaan atau retensi, untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya (jika berita acara pembayaran telah mencapai 95%).
13. fotocopy NPWP penyedia;
14. dokumentasi;
15. permohonan dan rincian penggunaan uang muka; dan
16. bukti penyetoran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (khusus konstruksi).
7. Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan yang Perhitungan Harganya Menggunakan Biaya Personil (Billing Rate) terdiri dari :
1. Surat Perintah Kerja (SPK) untuk nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,-, dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- beserta lampirannya;
9. 2 .. kuitansi bermaterai ditandatangani penyedia, lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran dan setuju dibayar oleh PA/KPA;
3. biaya langsung personil dan non personil dilampiri:
- a) bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan;
- b) audited payroll (gaji personil yang telah diaudit akuntan publik);
- c) bukti penyewaan/pembelian alat penunjang; dan
- d) bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.
4. berita acara penyerahan laporan hasil pekerjaan perencanaan (sesuai tahapan pekerjaan);
5. berita acara serah terima hasil pekerjaan dari penyedia kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
6. berita acara penyelesaian pekerjaan dari penyedia kepada PPK;
7. berita acara penyerahan dari PPK kepada PA/KPA;
8. berita acara pembayaran antara PPK dan penyedia;
9. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak/ Bendahara Pengeluaran;
10. fotocopy rekening bank penyedia dan Surat Keterangan Bank (SKB); dan
11. fotocopy NPWP penyedia;
- e. Pengadaan Jasa Sewa Penginapan/Hotel, Ruang Pertemuan, Rumah untuk Pejabat/Kantor, danjasa sewa lainnya:
1. kuitansi yang ditandatangani penyedia/ penerima uang yang memuat spesifikasi, jumlah; jenis serta harga satuan dengan jumlah sampai dengan Rp.50.000.000,Surat Perintah Kerja beserta lampirannya untuk nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) beserta lampirannya untuk nilai di atas Rp. 200.000.000,-;
2. Kuitansi bermaterai ditandatangani oleh penyedia lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran dan setuju dibayar oleh PA/KPA;
3. berita acara penyelesaian pekerjaan dari penyedia kepada PPK;
4. berita acara pembayaran antara PPK dan penyedia;
5. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak/Bendahara Pengeluaran;
6. fotocopy rekening bank penyedia;
7. fotocopy NPWP penyedia;
8. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 31

- (1) Pembayaran Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Pengadaan tanah sampai dengan 5 hektar untuk kepentingan umum dokumen yang dilampirkan :
- a. SK Penetapan lokasi;
- b. Berita acara inventarisasi;
- 9.
- c. Berita acara negosiasi harga;
- d. SK kepala SKPD tentang bentuk dan besamya ganti rugi;
- e. Daftar penerima ganti rugi yang diketahui dan ditandatangani oleh kepala SKPD;
- f. surat pemyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah;
- g. fotocopi bukti kepemilikan tanah/alas hak;
- h. kuitansi bermaterai ditandatangani pemilik tanah, lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran dan setuju dibayar oleh PA;
1. SPPT PBB/ sur~t keterangan NJOP;
- J. pemyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan;
- k. SSP final atas pelepasan hak;
1. surat pelepasan hak adat (bila diperlukan);
- m. daftar nominatif pemilik tanah yang ditandatangani oleh PA;
- Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 33

- 1) Perjalanan dinas dapat dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran langsung
- 2) Dokumen SPP-LS untuk belanja perjalanan dinas, terdiri dari:
- a. surat pengantar SPP-LS;
- b. ringkasan SPP-LS;
- c. rincian rencana penggunaan SPP-LS;
- d. salinan SPD;
- e. Surat Perintah Tugas (SPT);
- f. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
- g. Laporan Perjalanan Dinas;
- h. Kuitansi yang ditandatangani yang menerima tugas perjalanan dinas, lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran dan setuju dibayar oleh PA/KPA;
e
- i. Tiket Pesawat/ print out e-ticketing dan airport tax sesuai dengan nama serta tanggal yang tercantum dalam SPT/SPPD;
- J. Bukti Pembayaran/Bill/invoice dari agen reservasi hotel untuk biaya penginapan;
- k. rekapitulasi daftar tanda terima perjalanan dinas, apabila kwitansi/ daftar tanda terima lebih dari satu.
10. Ketentuan Pasal 39 ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi se bagai beriku t :
N/A
Pasal 39

- (1) SPM yang diajukan ke Kuasa BUD digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D.
- (2) Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D terdiri dari :
- a. surat pengantar SPP-UP;
- b. ringkasan SPP-UP;
- c. rincian SPP-UP;
- d. draf surat pernyataan pengajuan SPP-UP yang ditandatangani oleh PA/KPA yang menyatakan bahwa uang persediaan yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD;
- e. fotocopy KeputusanWalikota tentang Uang Persediaan;
- f. surat pernyataan tanggungjawab PA.
- (3) Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D terdiri dari :
- a. surat pengantar SPP-GU;
- b. ringkasan SPP-GU;
- c. laporan pertanggungjawaban Uang Persediaan;
- d. fotocopy salinan SPD;
- e. draf surat pernyataan yang ditandatangani oleh PA/KPA yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak digunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD; dan
- f. surat pernyataan tanggungjawab PA/KPA;
- g. surat Pemyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB);
- (4) Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D terdiri dari :
- a. surat pengantar SPP-TU;
- b. ringkasan SPP-TU;
- c. rincian rencana penggunaan TU;
- d. fotocopy salinan SPD;
- e. draf surat pemyataan yang ditandatangani oleh PA/KPA yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak digunakan untuk keperluan selain ta.lnbahan uang persediaan saat . pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD;
- f. surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan; dan
- g. surat pemyataan tanggungjawab PA/KPA;
- (5) Kelengkapan dokumen SPM-LS belanja tidak langsung dan belanja langsung (gaji, tunjangan, tambahan penghasilan, honor dan lembur) untuk penerbitan SP2D, terdiri dari:
- a. surat pengantar SPP-LS;
- b. ringkasan SPP-LS;
- c. rincian SPP-LS;
- d. fotocopy salinan SPD;
- e. surat pemyataan tanggungjawab PA/KPA;
- f. untuk pembayaran belanja tambahan penghasilan PNS dokumen yang dilampirkan :
1. Daftar Tanda Terima yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran dan PA
2. Rekapitulasi Daftar Tanda Terima yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran dan PA
3. Rekapitulasi Laporan Kinerja Harian PNS
4. Kuitansi
5. SSP PPh Pasal 21.
- g. untuk pembayaran belanja uang makan PNS dokumen yang dilampirkan :
1. Daftar Tanda Terima yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran dan PA
2. Rekapitulasi Daftar Tanda Terima yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran dan PA
3. Rekap Kehadiran
4. Kuitansi
5. SSP PPh Pasal 21.
- h. untuk pembayaran honor dan lembur PNS dokumen yang dilampirkan :
1. daftar pembayaran perhitungan lembur, honor kegiatan ditandatangani penerima, bendahara pengeluaran dan mengetahui/menyetujui PA/KPA
2. surat keputusan tentang pemberian honor yang ditandatangani oleh kepala SKPD/Walikota;
3. surat perintah kerja lembur yang ditandatangani oleh kepala SKPD;
4. daftar hadir lembur yang ditandatangai oleh PPTK;
5. Kuitansi;
6. SSP PPh Pasal 21.
- i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) terhadap kebenaran formal dan material atas dokumen pengajuan (dikecualikan Belanja Gaji PNS);
- (6) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D Belanja Barang dan J asa, terdiri dari:
- a. surat pengantar SPP-LS;
- b. ringkasan SPP-LS;
- c. rincian SPP-LS;
- d. fotocopy salinan SPD;
- e. surat pemyataan tanggungjawab PA/KPA;
- f. untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa sampai dengan Rp. 50.000.000,- dokumen yang dilampirkan :
1. Bukti Pembelian ditandatangani oleh penyedia yang memuat spesifikasi, jumlah, jenis serta harga satuan barang/jasa untuk belanja dibawah Rp.10.000.000,-;
2. kuitansi yang ditandatangani penyedia yang memuat spesifikasi, jumlah, jenis serta harga satuan barang/jasa untuk belanja sampai dengan Rp. 50.000.000,-;
3. kuitansi bermaterai ditandatangani penyedia/penerima uang, lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran serta disetujui oleh PA/KPA;
4. berita acara serah terima hasil pekerjaan dari PPHP kepada PPK (dikecualikan belanja makan minum, bahan bakar minyak, service dan penggantian suku cadang kendaraan bermotor);
5. berita acara penyelesaian pekerjaan dari PPK kepada PA (dikecualikan belanja bahan bakar minyak);
6. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani Wajib Pajak/Bendahara Pengeluaran;.
7. setiap pengajuan belanja makan min um dilengkapi dengan bukti penyetoran pajak daerah 8°/o.
8. Dokumentasi (khusus belanja modal dan penggantian suku cadang kendaraan bermotor).
Pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) yaitu belanja diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,- dokumen yang dilampirkan:
1. Surat Perintah Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh PPK dan penyedia;
2. Ringkasan Kontrak dilengkapi dengan Surat Perintah Mulai Kerja;
3. surat pesanan (untuk pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan E-Purchasing dan pembelian secara online);
4. berita acara PHO (khusus kontruksi);
5. berita acara serah terima hasil pekerjaan dari penyedia kepada Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (dikecualikan belanja makan minum);
6. berita acara penyelesaian pekerjaan dari penyedia kepada PPK;
7. berita acara penyerahan dari PPK kepada PA/KPA (dikecualikan belanja makan minum);
8. kuitansi bermaterai ditandatangani penyedia, lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran dan setuju dibayar oleh PA/KPA;
9. berita acara pembayaran antara PPK dan penyedia;
10. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani Wajib Pajak/Bendahara Pengeluaran;
11. jaminan-jaminan:
- a) fotocopy jaminan uang muka (khusus untuk pekerjaan kostruksi); dan
- b) fotocopy jaminan pemeliharaan atau retensi, untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya ijika berita acara pembayaran telah mencapai 95o/o).
12. fotocopy rekening bank penyedia dan Surat Keterangan Bank (SKB);
13. fotocopy NPWP penyedia;
14. dokumentasi;
15. Khusus pekerjaan swakelola dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
16. bukti penyetoran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (khusus konstruksi).
- h. Pengadaan barang dan jasa (non jasa konsultansi) yang menggunakan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) yaitu belanja diatas Rp. 200.000.000,- dokumen yang dilampirkan :
1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) yang ditandatangani oleh PPK dan penyedia;
2. Ringkasan Kontrak dilengkapi dengan Surat Perintah Mulai Kerja;
3. surat pesanan (untuk pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan E-Purchasing dan pembelian secara online);
4. berita acara PHO (khusus kontruksi);
5. berita acara serah terima hasil pekerjaan dari penyedia kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (dikecualikan belanja makan minum);
6. berita ac~a penyelesaian pekerjaan dari penyedia kepada PPK;
7. berita acara penyerahan dari PPK kepada PA/KPA (dikecualikan belanja makan minum);
8. berita acara pembayaran antara PPK dan penyedia;
9. kuitansi bermaterai ditandatangani penyedia, lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran dan setuju dibayar oleh PA/KPA;
10. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak/ Bendahara Pengeluaran;
11. fotocopy rekening bank penyedia dan Surat Keterangan Bank (SKB);
12. jaminan-jaminan:
- a) fotocopy jaminan uang muka (khusus untuk pekerjaan kostruksi);
- b) fotocopy jaminan pelaksanaan (dikecualikan belanja e› purchasing); dan
- c) fotocopy jaminan pemeliharaan atau retensi, untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya Uika berita acara pembayaran telah mencapai 95%).
13. fotocopy NPWP penyedia;
14. dokumentasi;
15. Khusus pekerjaan swakelola dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
17. . 16. permohonan dan rincian penggunaan uang muka; dan
18. 1 7. bukti penyetoran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (khusus konstruksi).
- Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan dan pengawasan yang Perhitungan Harganya Menggunakan Biaya Personil (Billing Rate) dokumen yang dilampirkan :
1. Surat Perintah Kerja (SPK) untuk nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,-, dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,-;
2. Ringkasan Kontrak dilengkapi dengan Surat Perintah Mulai Kerja;
3. kuitansi bermaterai ditandatangani penyedia, lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran dan setuju dibayar oleh PA/KPA;
4. biaya langsung personil dan non personil dilampiri :
- a) bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai penta.hapan waktu pekerjaan;
- b) audited payroll (gaji personil yang telah diaudit akuntan publik);
- c) bukti penyewaan/pembelian alat penunjang; dan
- d) bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.
5. berita acara penyerahan laporan hasil pekerjaan perencanaan ( sesuai tahapan pekerjaan);
6. berita acara serah terima hasil pekerjaan dari penyedia kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
7. berita acara penyelesaian pekerjaan dari penyedia kepada PPK;
8. berita acara penyerahan dari PPK kepada PA/KPA;
9. berita acara pembayaran antara PPK dan penyedia;
10. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak/ Bendahara Pengeluaran;
11. fotocopy rekening bank penyedia dan Surat Keterangan Bank (SKB); dan
12. fotocopy NPWP penyedia;
- Pengadaan Jasa Sewa Penginapan/Hotel, Ruang Pertemuan, Rumah untuk Pejabat/ Kantor, dan jasa sewa lainnya dokumen yang dilampirkan :
1. kuitansi yang ditandatangani penyedia/penerima uang yang memuat spesifikasi, jumlah, jenis serta harga satuan dengan jumlah sampai dengan Rp.50.000.000,Surat Perintah Kerja untuk nilai sampai dengan .Rp. 200.000.000,dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) untuk nilai di atas Rp. 200.000.000,-;
2. Ringkasan Kontrak dilengkapi dengan Surat Perintah Mulai Kerja untuk nilai diatas Rp. 50.000.000,-;
3. kuitansi bermaterai ditandatangani penyedia lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran dan setuju dibayar oleh PA/KPA;
4. berita acara penyelesaian pekerjaan dari penyedia kepada PPK;
5. berita acara pembayaran antara PPK dan penyedia;
6. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak/Bendahara Pengeluaran;
7. fotocopy rekening bank penyedia;
8. fotocopy NPWP penyedia;
- k. Pengadaan tanah sampai dengan 5 hektar untuk kepentingan umum dokumen yang dilampirkan:
1. SK Penetapan lokasi ;
2. Berita acara inventarisasi;
3. Berita acara negosiasi harga;
4. SK kepala SKPD tentang bentuk dan besamya ganti rugi;
5. Daftar penerima ganti rugi yang diketahui dan ditandatangani oleh kepala SKPD;
6. surat pemyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah;
7. fotocopi bukti kepemilikan tanah/alas hak;
8. kuitansi bermaterai ditandatangani pemilik tanah, lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran dan setuju dibayar oleh PA;
9. SPPT PBB/ surat keterangan NJOP;
10. pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan;
11. SSP final atas pelepasan hak;
12. surat pelepasan hak adat {bila diperlukan);
13. daftar nominatif pemilik tanah yang ditandatangani oleh PA;
1. Pembayaran biaya daya listrik dan jasa lainnya dokumen yang dilampirkan:
1. bukti tagihan pihak ketiga;
2. fotocopy Rekening pihak ketiga.
- m. Pembayaran belanja perjalanan dinas dokumen yang dilampirkan:
1. Surat Perintah Tugas (SPT);
2. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
3. Laporan Perjalanan Dinas;
4. Kuitansi yang ditandatangani yang menerima tugas perjalanan dinas, lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran dan setuju dibayar oleh PA/KPA;
5. Tiket Pesawat/ print out e-ticketing dan airport tax sesuai dengan nama serta tanggal yang tercantum dalam SPT/SPPD;
6. Bukti Pembayaran/Bill/invoice dari agen reservasi hotel untuk biaya penginapan;
7. rekapitulasi daftar tanda terima perjalanan dinas, apabila kwitansi/ daftar tanda terima lebih dari satu.
- n. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari PA/KPA terhadap kebenaran formal dan material atas dokumen pengajuan;
- (7) SPM yang telah diterbitkan SP2D-nya oleh Kuasa BUD dan telah dicairkan (telah dilakukan pendebetan rekening kas daerah) tidak dapat dibatalkan;
- (8) Perbaikan hanya dapat dilakukan terhadap kesalahan administrasi sebagai berikut:
- a. kesalahan pada kode rekening anggaran belanja, kegiatan, dan sub kegiatan;
- b. uraian pengeluaran yang tidak berakibatjumlah uang pada SPM.
- (9) Perbaikan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan oleh PA/KPA selanjutnya disampaikan kepada Kuasa BUD.
- (10) Surat Pemyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan Ringkasan Kontrak sebagaimana dimaksud dengan:
- a) ayat (3) huruf g sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran Illa;
- b) ayat (5) huruf i dan ayat (6) huruf n sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran IIIb;
- c) ayat (6) huruf g angka 2, huruf h angka 2, huruf i angka 2, dan huruf j angka 2 sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran Ille;
- d) lampiran Illa, lampiran IIIb, dan lampiran Ille merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.
11. Ketentuan Pasal 46 ayat (12) dan ayat (13) diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 46

- (1) Bendahara Pengeluaran wajib membuat pembukuan seluruh transaksi keuangan yang dilaksanakan pada satuan kerja, dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan uang yang menjadi kewenangannya kepada PA/KPA.
- (2) PA/KPA bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima.
- (3) Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh PPK-SKPD ·yang bersangkutan.
- (4) Dokumen yang digunakan oleh PPK-SKPD dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran mencakup :
- a. register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
- b. register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
- c. surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
- d. register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); dan
- e. register penutupan kas~
- (5) Dokumen yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran dalam menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup:
- a. buku kas umum;
- b. buku simpanan/bank;
- c. buku pajak;
- d. buku panjar;
- e. buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek: dan
- f. buku kas tunai.
- (6) Dalam mempertanggungjawabkan semua belanja oleh Bendahara Pengeluaran, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD mencakup :
- a. buku kas umum;
- b. register penutupan kas;
- c. ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud;
- d. bukti atas penyetoran PPN/PPh ke Kas Negara;
- e. SPJ administratif; dan
- f. SPJ fungsional;
- (7) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK-SKPD berkewajiban:
- a. Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban clan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
- b. Menguji dan menghitung kebenaran perhitungan atas pengeluaran belanja per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek;
- c. Menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per rincian obyek;
- d. Menguji kebenaran SPJ sesuai dengan SPM dan SP2D yang telah diterbitkan periode sebelumnya;dan
- e. Bukti-bukti belanja dan dokumen pendukung pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada SKPD/Unit Satuan Kerja untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.
- (8) Buku Kas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a ditutup oleh Bendahara setiap bulan dengan diketahui oleh PA/KPA. .
- (9) Dalam hal laporan pertanggungjawaban bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah sesuai, maka PPK-SKPD membuat surat pengesahan laporan pertanggungjawaban untuk di tanda tangani oleh PA/KPA.
- (10) Khusus SPJ Tambahan Uang Persediaan (TU), dibuat laporan SPJ tersendiri sebagaimana SPJ-UP. SPJ-TU dilakukan pada batas 1 bulan terhitung sejak tanggal SP2D-TU dikeluarkan kecuali kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali PA/KPA. Apabila terdapat sisa TU sampai batas akhir penggunaan TU tidak dipergunakan/dipertanggungjawabkan, sisa TU harus segera disetor ke Rekening Kas Umum Daerah dan bukti setor berupa Surat Tanda Setor (STS) TU harus dilampirkan pada LPJ-TU.
- (11) Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan (UP)/ ganti uang persediaan (GU) / tambahan uang persediaan (TU) clan belanja LS kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (12) Bendahara Pengeluaran wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh PA/KPA dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD cq. Kepala
- Bidang Pembukuan paling lamqat tanggal 10 bulan berikutnya didukung dengan bukti fisik.
- (13) Bendahara Pengeluaran wajib melakukan rekonsiliasi realisasi anggaran di Bidang Pembukuan DPPKA setiap satu bulan sekali, dengan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi.
- (14) Berita Acara Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
12. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 46A sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 46

A
- (1) Bendahara pengeluaran pembantu dapat ditunjuk berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif Iainnya.
2. (2)' Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran pembantu dalam menatausahakan pengeluaran mencakup:
- a. buku kas umum;
- b. buku pajak PPN/PPh; dan
- c. buku panjar.
- (4) Bendahara pengeluaran pembantu dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (6) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
- a. buku kas umum;
- b. buku pajak PPN /PPh; dan
- c. bukti pengeluaran yang sah. ·
- (7) Bendahara pengeluaran melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
13. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 47

Untuk keperluan penyusunan laporan keuangan pelaksanaan APBD diperlukan antara lain Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Estimasi Perubahan Saldo Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk keperluan tersebut, maka :
- (1) PA SKPD selaku entitas akuntansi wajib membuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan dikelolanya kepada PPKD;
- (2) PA SKPD wajib membuat laporan bulanan, triwulan dan semesteran realisasi anggaran, laporan tersebut disampaikan kepada PPKD setiap bulannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- (3) PPKD selaku BUD wajib membuat Register Penutupan Kas harian dan bulanan; dan
- (4) Laporari yang menyangkut dengan realisasi APBD sebagaimana yang telah diatur melalui Peraturan W ali~ota.
14. Ketentuan Pasal SO ayat (1) diubah, sehingga Pasal SO berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 50

- (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, merupakan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dengan mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. memimpin, mengarahkan, memhina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
- b. menyusun renstra bisnis BLUD;
- c. menyiapkan RBA;
- d. mengusulkan calon Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Walikota sesuai ketentuan;
- e. menetapkan bendahara penerimaan dan pengeluaran BLUD;
- f. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan› undangan; dan
- g. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Walikota.
- (2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.
15. Ketentuan Pasal 55 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 55

- (1) Seluruh pendapatan BLUD kecuali yang berasal dari APBD dan APBN, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening · kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan objek pendapatan BLUD dan dilaporkan pada PPKD setiap triwulan.
- (2) Pendapatan BLUD dapat diterima dengan cara tunai maupun transfer pembayaran melalui bank.
- (3) Pendapatan melalui transfer diakui setelah dana masuk ke rekening BLUD
- (4) Seluruh pendapatan BLUD kecuali dari hibah terkait, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.
- (5) Surplus Anggaran BLUD setelah dikurangi kewajiban merupakan SILPA pada rekening BLUD, dan dapat dipergunakan sebagai biaya operasional BLUD.
- (6) Piutang BLUD dikelola penuh oleh BLUD dan dapat digunakan sebagai biaya operasional BLUD.
16. Ketentuan Pasal 57 ayat (1) diubah, dan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 57

- (1) Seluruh pengeluaran BLUD kecuali yang berasal dari APBD dan APBN, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok belanja BLUD dan dilaporkan pada PPKD setiap triwulan.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
W alikota ini dengan penempatannya dalam ~erita Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 18 Mei 2015
WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANGISHAK
Diundangkan di Singkawang pada tanggal 25 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, ttd
SYECH BANDAR
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2015 NOMOR 13
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERU
NG-UNDANGAN,