PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 4 Tahun 2012
Tentang PEDOMAN PERAWATAN ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
Berlaku: 4 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PERAWATAN ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SINTANG,
- a. bahwa penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Unit Kearsipan pada Pemerintah Daerah yang berada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pencipta Arsip dan Pelaksana Pengelolaan Arsip;
- b. bahwa guna menyediakan bahan bukti kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah serta bukti pertanggung jawaban nasional kepada generasi sekarang dan yang akan datang Arsip perlu diselamatkan dan dilestarikan secara berkala;
- c. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan dan kelestarian Arsip sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan perlu disusun Pedoman perawatan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, b, dan c, diatas perlu diatur dengan Peraturan Bupati Sintang;
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia\Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PEDOMAN PERAWATAN ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sintang;
2. Daerah adalah daerah Kabupaten Sintang;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Sekretariat, Dinas, Kantor dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
5. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah pejabat eselon II dan atau eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
6. Pedoman ialah ketentuan yang menjadi dasar dalam memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan atau hal yang menjadi dasar/pegangan, petunjuk untuk menentukan atau melaksanakan kegiatan;
7. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip;
8. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
9. Perawatan adalah aktivitas untuk menyimpan dan melindungi fisik arsip dari kerusakan serta mempertahankan kondisi arsip agar tetap baik dan mengadakan perbaikan terhadap arsip yang rusak agar informasinya tetap terpelihara ;
10. Pemeliharaan adalah suatu usaha pengamanan arsip agar terawat dengan baik sehingga rnencegah kemungkinan adanya kerusakan dan kehilangan arsip;
11. Kamperisasi adalah kegiatan preventif dalam hal pemeliharaan arsip yang dilakukan dengan cara membersihkan arsip, boks, dan rak arsip, roll o'pack dengan kapur barus;
12. Fumigasi adalah suatu tindakan untuk mencegah supaya kerusakan fisik arsip lebih lanjut dapat dihindari, mengobat atau mematikan faktor-faktor perusak biologis dan mensterilkan keadaan arsip agar tidak bau busuk serta menyegarkan udara agar tidak menimbulkan penyakit terhadap manusia;
13. Arsip Kertas adalah arsip yang uraian informasinya berbentuk tulisan atau teks dan terbuat dari kertas;
14. Arsip Audio Visual adalah arsip yang dapat dilihat atau didengar dengan memakai alat khusus serta memiliki bentuk fisik yang bermacam-macam tergantung pada media teknologi yang digunakan pada saat penciptaannya.
15. Arsip foto ialah hasil pemotretan baik berupa negatif film (klise) maupun gambar positif ( hasil cetak/afdruk) yang layak disimpan setelah melalui tahap seleksi;
16. Arsip Video ialah arsip yang isi informasinya berupa citra bergerak;
17. Arsip Film ialah arsip yang informasinya berupa citra bergerak, terekam dalam rangkaian gambar fotografik dan suara pada bahan dasar film yang penciptaannya menggunakan rancangan teknis dan artistik dengan peralatan khusus;
18. Arsip Rekaman Suara ialah arsip yang informasi terekam dalam sinyal suara dengan menggunakan sistem perekam tertentu;
19. Mikro film ialah lembar plastik tembus pandang yang dilapisi oleh lapisan emulsi berbentuk reel yang berisi rekaman gambar atau teks dalam ukuran mikro sesuai dengan format film;
20. Arsip Kartografi ialah arsip yang informasinya tertulis dalam bentuk grafik atau foto metrik, termasuk didalamnya antara lain peta, chart, denah, desain bangunan mesin I pesawat, bagan dan sejenisnya;
21. Arsip Kearsitekturan ialah arsip yang didalamnya terkandung informasi yang berhubungan dengan kearsitekturan misalnya, arsip cetak biru pembangunan gedung I bangunan bersejarah dan lain-lain.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Penyusunan Pedoman Perawatan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dengan maksud, agar dapat digunakan atau sebagai petunjuk/pedoman bagi SDM Kearsipan SKPD, dalam melakukan kegiatan yang meliputi perlindungan fisik arsip dari kerusakan atau kehancuran sehingga arsip di seluruh jajaran Aparatur Pemerintah Daerah dapat lebih terawat.
- (2) Penyusunan Pedoman Perawatan Arsip bertujuan :
- a. Pedoman Perawatan arsip dapat dijadikan acuan dalam penyediaan sarana dan prasarana dan pendanaan perawatan arsip di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sintang;
- b. Dengan adanya Pedoman pelaksanaan perawatan arsip maka perlindungan terhadap fisik arsip akan lebih terpantau dari kerusakan atau kehancuran sehingga arsip dapat mendukung kegiatan manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi.
BAB III - PEDOMAN PERAWATAN ARSIP
Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur Pedoman Perawatan Arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pedoman Perawatan Arsip Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat 1, Merupakan Pedoman Perawatan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
BAB III - PEDOMAN PERAWATAN ARSIP
Pasal 4

Pedoman Perawatan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan acuan dalam pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pemeliharaan dan perawatan arsip.
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang mengatur perawatan Arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, yang bertentangan atau mengatur materi yang sama dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi dan dicabut.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang;
Ditetapkan di Sintang pada tanggal, 2 Januari 2012
BUPATI SINTANG,
MILTON CROSBY
Diundangkan di Sintang pada tanggal 2 Januari 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG
ZULKIFLI HAJI AHMAD
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR
LAMPIRAN
: PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 4 TAHUN 2012
TANGGAL : 2 JANUARI 2012
TENTANG : PEDOMAN PERAWATAN ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG.