PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 03 Tahun 2005
Tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JENEPONTO
Berlaku: 03 TAHUN 2005
N/A
Preamble

Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jeneponto yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (LNRI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan LNRI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (LNRI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan LNRI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (LNRI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan LNRI Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LNRI Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LNRI Nomor 4437);
5. 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dangan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LNRI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (LNRI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan LNRI Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan LNRI Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (LNRI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan LNRI Nomor 4263);
Menetapkan
:
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (LNRI Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan LNRI Nomor 4428);
11. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2003 Nomor 86);
Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
Dan
BUPATI JENEPONTO
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JENEPONTO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto;
- d. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung-jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah;
- f. Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- g. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jeneponto;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, Pengawasan masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) terdiri dari :
- a. Kepala Satuan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Sub Bagian Tata Usaha;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Penegakan Peraturan Daerah;
- f. Seksi Pengawalan dan Kesamaptaan;
- (2) Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana terlampir merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - ESELON
Pasal 7

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jeneponto adalah Jabatan Eselon III a;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV a.
BAB V - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 8

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 9

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional di bidang penegakan, penertiban, pengamanan dan penyuluhan, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 11

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jeneponto bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 12

Setiap unsur pimpinan pada unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 205 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Jeneponto, dan peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.
Diundangkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : Juli 2005
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
H. BULU PAWA. SH.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2005 NOMOR 137
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.
Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : Juli 2005
BUPATI JENEPONTO
Drs. H RADJAMILO. MP