PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor TAHUN Tahun 2016
Tentang PENGELOLAAN'DANA NON KAPITASI PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI WILAYAH KERJA KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2016
Berlaku: 33 Tahun 2004
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
BUPATI BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN'DANA NON KAPITASI PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI WILAYAH KERJA KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATU BARA,
a.
bahwa Dana Non Kapitasi Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dan Jaringannya di manfaatkan untuk pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama, pelayanan kebidanan dan neonatal;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan Dana Pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dan Jaringannya, di pandang perlu mengatur Pengelolaan Dana Non Kapitasi Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dan Jaringannya di Wilayah Keija Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
1.
Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemeiintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia,Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
1
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Peiribentukan Kabupaten Batu Bara Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Taliun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Taliun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5327);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
8. 10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas. Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggraan Program Jaminan Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
*
i
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 328 Tahun 2013 tentang Formularium Nasional;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keija Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Keija Perangkat . Daerah Kabupaten Batu Bara;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI WILAYAH KERJA KABUPATEN BATU BARA
Menetapkan : TAH&amp;N ANGGARAN 2016
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Batu Bara.
5. Dinas adalah Dinas kesehatan Kabupaten Batu Bara.
6. Kepala Dinas adalah kepala dinas kesehatan Kabupaten Batu Bara.
7. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Batu Bara.
)
*
C
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS kesehatan adalah BPJS kesehatan Kantor Cabang Tanjung Balai.
9. .Jaminan Kesehatan adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
10. Dana Non Kapitasi adalah Dana yang dibayarkan oleh BPJS kesehatan kepada FKTP setelah pengajuan klaim atas pelayanan rawat inap tingkat pertama, pelayanan kebidanan dan pelayanan rujukan.
11. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekeija paling singkat 6 (enam) bulan Indonesia, yang telah membayar iuran.
12. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, prevent#, kuratif maupun rehabilitative yang dilalcukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan / atau Masyaralcat.
13. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
14. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik dan dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan / atau pelayanan kesehatan lainnya.
15. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik dan dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan / atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan / atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
16. Pelayanan Kebidanan dan Neonatal adalah pelayanan kesehatan kebidanan dan bayi baru lahir yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.
17. Pelayanan Kesehatan Darurat Medis adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, dan / atau kecacatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan.
18. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Penyelenggara Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara yang bertanggung jawab menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama disuatu wilayah keija tertentu, termasuk Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Kelurahan.
19. Pukesmas Rawat lnap adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan Fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun perawatan sfementara di ruangan rawat inap dengan tempat Tidur.
13. 20.Tarif kapitasi adalah besaran pembayaran per - bulan yang dib.ayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
14. 21.Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
22. Jasa Sarana adalah biaya yang dibayarkan untuk penggunaan sarana di Puskesmas dan Jaringannya.
16. 23.Jasa Pelayanan adalah biaya Jasa Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik.
24. Peijanjian Keija Sama (PKS) adalah Dokumen Peijanjian keija sama Fasilitas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan dan / atau Dinas Kesehatan dilakukan antara pimpinan atau pemilik Fasilitas Kesehatan yang berwenang dengan BPJS Kesehatan dan / atau Dinas Kesehatan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak.
BAB II - SISTEM PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN DANA
Pasal 2

- (1) Tarif pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
2. Pertama meliputi :
- a. Tarif Kapitasi;
Tarif Non Kapitasi.
v
.
.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud (1) diatur dalam Keputusan Bupati.
2. pada ayat
BAB II - SISTEM PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN DANA
Pasal 3

- (1) Tarif Non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan nilai besaran yang sama bagi seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang melaksanakan pelayanan kesehatan kepada peserta Program Jaminan Kesehatan berupa Rawat Inap Tingkat Pertama dan pelayanan Kebidanan dan Neonatal.
- (2) Pembiayaan untuk pelayanan ambulans, pelayanan obat rujuk balik, pelayanan skrining kesehatan tertentu, dan / atau pelayanan kesehatan pada daerah terpencil dan kepulauan dibayar oleh BPJS Kesehatan yang diatur lebih lanjut dengan Keraturan BPJS Kesehatan.
BAB III
Pasal 4

- (1) Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional dibayarkan oleh BPJS Kesehatan melalui rekening Kepala Dirias Kesehatan sebagai Penanggungjawab program.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dana pelayanan kesehatan kepada Peserta Program Jaminan Kesehatan yang diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan meliputi pelayanan sebagai berikut :
- b. rawat lnap Tingkat Pertama; dan
- c. pelayanan Kebidanan dan Neonatal.
- (3) Dana yang telah menjadi pendapatan fasilitas kesehatan pemerintah daerah wajib disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan.
- (4) Pendapatan dan penggunaan dana wajib masuk dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (5) Pengembalian dana retribusi tersebut dari Kas Daerah dilakukan secara cepat dengan menyertakan surat Perintah Membayar pada waktu penerimaan ke Kas Daerah secara bersamaan.
- (6) Penggunaan dana pengembalian tersebut dimanfaatkan untuk Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
BAB III
Pasal 5

- (1) Dana Non Kapitasi untuk pelayanan kesehatan Rawat Inap Tingkat pertama terdiri dari Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
- (2) Penggunaan Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
- a. 20 % (dua puluh persen) untuk Jasa Sarana; dan
- b. 80 % (delapan puluh persen) untuk Jasa pelayanan.
<!-- formula-not-decoded -->
- Jasa Sarana sebesar 20% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara. v
BAB III
Pasal 7

Penggunaan Jasa Pelayanan sebesar 80% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diserahkan kepada Puskesmas dan Jaringannya sesuai kompetensinya dan digunakan untuk pelayanan kesehatan Rawat lnap Tingkat Pertama.
BAB III
Pasal 8

- (1) Dana Non Kapitasi untuk pelayanan Kebidanan dan Neonatal dibayarkan kepada Fasilitas Kesehatan yang melakukan Peijanjian Keijasama.
- (2) Penggunaan Dana Non Kapitasi untuk pelayanan Kebidanan dan. Neonatal sebesar 100 % (seratus persen) untuk Jasa Pelayanan dan diserahkan kepada Puskesmas dan Jaringannya sesuai dengan kompetensinya dan digunakan untuk pelayanan Kebidanan dan Neonatal.
- (3) Dari Jasa Pelayanan 100 % (seratus persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disetor sebesar Rp. 10.000,(Sepuluh ribu rupiah) per persalinan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kesehatan.
i
w-
BAB IV - MEKANISME PEMBAYARAN
Pasal 9

- (1) Pembayaran Dana Non Kapitasi diberikan melalui Dinas Kesehatan dengan cara sebagai berikut :
- a. Rekening dana Non Kapitasi sama dengan rekening Dana Kapitasi;
- b. Tagihan Dana Non Kapitasi diajukan oleh Puskesmas ke BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan tembusan Dinas Kesehatan;
- c. BPJS Kesehatan memverifikasi tagihan yang diajukan dan setelah disetujui, pembayaran ditransfer ke rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara.
- (2) Dinas Kesehatan membayarkan Dana Non Kapitasi kepada Puskesmas sesuai hale Puskesmas.
BAB V - PELAPORAN DANA PEMBINAAN
Pasal 10

- (1) Penggunaan dana yang berasal dari BPJS Kesehatan dipertanggung jawabkan oleh Puskesmas kepada Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara.
- (2) Dinas Kesehatan memberikan pembinaan kepada Puskesmas dalam hal pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
BAB VI - KETENTUAN LAIN- LAIN
Pasal 11

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara.
I
r
Diundangkan di Lima Puluh
- pada tanggal \ S Jaovi &amp;n zovfe #
- SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,
V
BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR 6
¥
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
RENOLD ASMARA, AP, SH NIP. 1975X010 199603 1 002
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pefaturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.
Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal ' 5 2CVG
BUPATI BATU BARA,
OK ARYA ZULKARNAIN