PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 12 Tahun 2011
Tentang DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
Berlaku: 12 TAHUN 2011
N/A
Preamble

mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.
Berdasarkan kondisi penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Melawi dan dalam rangka membuka akses bagi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Melawi, maka sudah selayaknya ada usaha-usaha untuk memberikan akses informasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah. Peraturan Daerah ini merupakan salah satu dasar yang kuat bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan merupakan landasan bagi legislatif dan eksekutif dalam rangka mewujudkan Pemerintah yang baik (Good Govermance).
Keterbukaan lnformasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Melawi diperlukan tidak semata-mata untuk kebutuhan masyarakat saja, tetapi bersinergi dan merupakan kebutuhan para penyelenggara Badan Publik. Dengan terbentuknya aturan yang jelas mengenai Keterbukaan Informasi tentu akan memudahkan kontrol masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap Badan Publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
II. PASAL DEMI PASAL
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3

Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk :
- a. meningkatkan kualitas dan keefektifan dari informasi publik;
- b. menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perumusan dan penetapan kebijakan publik;
- c. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan daerah, program kebijakan daerah, dan proses pengambilan kebijakan publik, serta alasan pengambilan suatu kebijakan publik;
- d. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan daerah dan pengelolaan Sadan Publik yang baik;
- e. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien,
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
BAB Ill - HAK DAN KEWAJIBAN ATAS INFORMASI PUBLIK DAN PARTISIPASI
Pasal 11

Pusat data dan informasi kebijakan publik bertugas dan berwenang untuk:
- a. Menghimpun data dan informasi kebijakan publik yang ditetapkan oieh Bupati dan/atau DPRD, serta Kepala SKPD.
- b. Mempublikasikan data dan informasi kebijakan publik.
BAB Ill - HAK DAN KEWAJIBAN ATAS INFORMASI PUBLIK DAN PARTISIPASI
Pasal 12

Publikasi data dan informasi kebijakan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 1 huruf b dilakukan melalui:
- a. Media Cetak;
- b. Media Elektronik; dan
- c. Website Kabupaten Melawi.
BAB Vi - SENGKETA INFORMASI PUBLIK
Pasal 13

- ( 1 ) Masyarakat yang mengalami hambatan/penolakan dalam memperoleh informasi publik dapat mengajukan keberatan dan pengaduan.
- (2) Keberatan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) merupakan sengketa administrasi.
- ( 1 ) Keberatan dan pengaduan diajukan kepada Komisi Informasi.
- (2) Tata cara pengajuan Keberatan dan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur lebih lanjut oleh Komisi lnformasi.
Keputusan atas sengketa informasi publik bersifat final dan mengikat.
BAB VII - KOMISI INFORMASI
Pasal 16

- ( 1 ) Guna melaksanakan ketentuan Pasal 14 dibentuk Komisi lnformasi.
- (2) Pembentukan Komisi Informasi dilakukan dengan Keputusan Bupati.
BAB VII - KOMISI INFORMASI
Pasal 17

Komisi informasi berkedudukan sebagai lembaga non pemerintah dan bersifat i ndependen.
Komisi Informasi mengemban tugas dan wewenang:
- a. menerima keberatan dan pengaduan dari masyarakat;
- b. meminta keterangan dari pejabat publik yang diajukan keberatan atau pengaduan;
- c. memutus keberatan atau pengaduan yang diajukan.
BAB VII - KOMISI INFORMASI
Pasal 19

- ( 1 ) Komisi lnformasi beranggotakan sebanyak 5 (lima) orang.
- (2) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. seorang ketua merangap anggota,
- b. seorang wakil ketua merangkap anggota;
- c. seorang sekretaris merangkap anggota;
- d. dua orang anggota.
Syarat-syarat pengangkatan anggota Komisi Informasi:
- a. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga negara Republik Indonesia;
- c. Sehat Jasmani dan Rohani;
- d. berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun;
- e. berpendidikan serendah-rendahnya sarjana (strata satu);
- f. Memiliki integritas dan komitmen untuk mendukung pemerintahan yang baik dan bersih;
- g. bukan anggota TN/Polri atau Pegawai Negeri Sipil;
- h. bukan pengurus partai politik;
9. i . tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
10. j . memiliki pengetahuan di bidang hak asasi manusia dan kebijakan publik;
- k. bersedia bekerja penuh waktu;
- I. berdomisili di Kabupaten Melawi, minimal 1 (satu) tahun berturut-turut.
- ( 1 ) Seieksi calon anggota Komisi lnformasi dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh DPRD.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur:
- a. Legislatif;
- b. Eksekutif;
- c. Tokoh masyarakat;
- d. Asosiasi Advokat;
- e. Pers;
- f. Perguruan Tinggi;
- g. Lembaga Swadaya masyarakat.
- (4) Untuk dapat diangkat menjadi panitia seleksi calon anggota Komisi Informasi harus
- memenuhi syarat:
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Berumur serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun.
- c. Berpendidikan serendah-rendahnya sarjana (strata satu).
- d. Memiliki pengetahuan tentang Hak Asasi Manusia dan Kebijakan Publik.
- ( 1 ) Panitia seleksi memilih 1 0 (sepuluh) orang calon anggota Komisi lnformasi.
- (2) Nama-nama calon anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD.
- (3) DPRD menetapkan 5 (lima) orang sebagai anggota Komisi informasi.
- (4) Nama-nama calon anggota Komisi lnformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota Komisi lnformasi.
- ( 1 ) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris dipilih dari dan oleh anggota Komisi lnformasi.
- (2) Tata cara pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Komisi Informasi.
- ( 1 ) Anggota Komisi lnformasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul DPRD.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Bupati.
- ( 1 ) Masa tugas anggota Komisi lnformasi selama 4 (empat) tahun sejak tanggal pelantikan.
- (2) Anggota Komisi lnformasi setelah habis masa kerjanya hanya boleh mendaftar menjadi anggota Komisi Informasi untuk periode kedua.
- ( 1 ) Anggota Komisi lnformasi berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. diberhentikan.
- (2) Anggota Komisi lnformasi diberhentikan karena:
- alesledu eruntar molannnipgr hp1kt1r'
BAB VIII - HAK DAN KEWAJIBAN KOMISI INFORMASI
Pasal 31

Sengketa lnformasi publik yang terjadi sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan tidak dapat dijadikan objek sengketa informasi publik menurut Peraturan Daerah ini.
Sebelum terbentuknya pusat data dan informasi kebijakan publik, dan publikasi data, pengelolaan informasi publik dilakukan oleh perangkat daerah yang relevan.
Komisi lnformasi dibentuk paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
Guna mendukung dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Komisi Informasi wajib menyusun:
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah i ni sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.
Diundangkan di Nanga Pinoh pada tanggal 8 Jn 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2011 NOMOR
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan adanya keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Melawi, dipandang perlu segera dilakukan langkah-langkah dan upaya memenuhi tuntutan tersebut. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh lnformasi, perlu dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang keterbuaan Informasi terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Melawi. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.
Berdasarkan kondisi penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Melawi dan dalam rangka membuka akses bagi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Melawi, maka sudah selayaknya ada usaha-usaha untuk memberikan akses informasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah. Peraturan Daerah ini merupakan salah satu dasar yang kuat bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan merupakan landasan bagi legislatif dan eksekutif dalam rangka mewujudkan Pemerintah yang baik (Good Govermance).
Keterbukaan lnformasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Melawi diperlukan tidak semata-mata untuk kebutuhan masyarakat saja, tetapi bersinergi dan merupakan kebutuhan para penyelenggara Badan Publik. Dengan terbentuknya aturan yang jelas mengenai Keterbukaan Informasi tentu akan memudahkan kontrol masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap Badan Publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
PENJELASAN
Pasal 1 Cukup Jelas

## Pasal2Yang dimaksud dengan Asas:- a. Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan lnformasi materiil dan relevan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah.- b. Partisipasi adalah mendorong dan membuka ruang bagi setiap warga negara untuk mempergunakan haknya menyampaikan aspirasi dalam mengambil kebijakan publik yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi juga dimaksudkan untuk menjamin agar setiap kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah daerah hendaknya mengikutsertakan masyarakat.- c. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Badan Publik sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah terlaksana secara efektif.- e. Efisiensi dan Efektifitas adalah menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab, dalam hal ini sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang menjadi wewenang pemerintah daerah.- f. Kesetaraan adalah memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat di wilayah Kabupaten Melawi khususnya masyarakat yang memerlukan informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.- g. Profesionalisme adalah meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan daerah agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan terjangkau.Pasal3Cukup JelasPasal4 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas## PasalSAyat (1)Cukup JelasAyat (2)Cukup JelasAyat (3)Huruf aYang dimaksud dengan membahayakan negara adalah bahaya terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.Huruf bYang dimaksud dengan "persaingan usaha tidak sehat" adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha.Huruf c Cukup JelasHuruf dYang dimaksud dengan rahasia jabatan adalah rahasia yang menyangkut tugas dalam suatu jabatan Badan Publik atau tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.## Pasal6Ayat (1)Cukup JelasAyat (2)Cukup JelasAyat (3)Cukup JelasPasal7Cukup JelasPasal8Ayat (2)Cukup JelasAyat (3)Cukup JelasPasal9 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 1 3

Ayat (1)Cukup JelasAyat (2)Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2)Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 1 5

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 16

Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2)Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 1 7

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 1 8

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 1 9

Ayat (1)Cukup JelasAyat (2)Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 20

ukun lelas

| Pasal21 | Pasal21 | Pasal21 ||-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|| Ayat (1) | Ayat (1) | Ayat (1) || Cukup Jelas Ayat (2) | Cukup Jelas Ayat (2) | Cukup Jelas Ayat (2) || Cukup Jelas Ayat (3) | Cukup Jelas Ayat (3) | Cukup Jelas Ayat (3) || Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas | Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas | Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas || Pasal22 | Pasal22 | Pasal22 || Ayat (1) | Ayat (1) | Ayat (1) || Cukup Jelas Ayat (2) | Cukup Jelas Ayat (2) | Cukup Jelas Ayat (2) || Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas | Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas | Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas || Pasal23 | Pasal23 | Pasal23 || Ayat ( 1 ) | Ayat ( 1 ) | Ayat ( 1 ) || Cukup Jelas (2) | Cukup Jelas (2) | Cukup Jelas (2) || Ayat Cukup Jelas | Ayat Cukup Jelas | Ayat Cukup Jelas || Ayat (2) | Ayat (2) | Ayat (2) || Cukup Jelas | Cukup Jelas | Cukup Jelas || Pasal25 Ayat ( 1 ) Cukup Jelas | Pasal25 Ayat ( 1 ) Cukup Jelas | Pasal25 Ayat ( 1 ) Cukup Jelas || (2) | (2) | (2) || Ayat | Ayat | Ayat || Cukup Jelas Pasal26 | Cukup Jelas Pasal26 | Cukup Jelas Pasal26 || Ayat ( 1 ) Cukup Jelas Ayat (2) | Ayat ( 1 ) Cukup Jelas Ayat (2) | Ayat ( 1 ) Cukup Jelas Ayat (2) || Cukup Jelas | Cukup Jelas | Cukup Jelas || Pasal27 Ayat (1) | Pasal27 Ayat (1) | Pasal27 Ayat (1) || (3) Cukup Jelas | (3) Cukup Jelas | (3) Cukup Jelas || Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat | Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat | Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat || Cukup Jelas | Cukup Jelas | Cukup Jelas || Pasal29 | Pasal29 | Pasal29 || Ayat ( 1 ) | Ayat ( 1 ) | Ayat ( 1 ) || | Pasal28 | Pasal28 |Pasal30Cukup JelasPasal31 Cukup JelasPasal32Cukup JelasPasal33Cukup JelasPasal34Huruf aCukup JelasHuruf bCukup JelasHuruf cYang dimaksud dengan kode etik adalah pedoman perilaku yang mengikat setiap anggota Komisi lnformasiPasal35Cukup JelasPasal36 Cukup JelasTAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 98