PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 3 Tahun 2015
Tentang PENATAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN
Berlaku: 3 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI TEBO PROPINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PENATAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEBO,
- a. bahwa Pasar merupakan tempat pendistribusian barang secara langsung kepada konsumen yang mempunyai peranan yang sangat strategis sebagai tempat untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian khususnya di Kabupaten Tebo;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan fungsi pasar dalam rangka memberikan pelayanan kepada pedagang dan masyarakat diperlukan penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan agar tumbuh kondusif, bermanfaat , serasi , adil dan mempunyai kepastian berusaha bagi seluruh seluruh warga masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan arah , landasan dan kepastian hukum kepada seumua pihak yang terlibat dalam penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan tokoswalayan di Kabupaten Tebo , maka diperlukan pengaturan tentang penataan pasar rakyat , pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
1. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Saloralangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Saloralangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Moderent:
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Noor 70/M-DAG/PER/ 12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modernt;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2013-2033 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6);
Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO dan
BUPATI TEBO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tebo;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat daerah yang diberi wewenang dalam penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
5. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar;
6. Pasar Modern adalah area tempat jual beli barang dengan harga yang pasti, yang terdiri dari pusat perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara enceran dalam bentuk mini market, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang;
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
10. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
11. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat;
12. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang;
13. Jalan Arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna;
14. Jalan Kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi;
15. Jalan Lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi;
16. Jalan Lingkungan adalah yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah;
17. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat Nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan;
18. Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
19. Perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungan dan memberdayakan keberadaan pasar rakyat agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan toko swalayan.
20. Penataan dan pengendalian toko swalayan adalah penataan pasar swalayan yang meliputi perencanaan , pelaksanaan dan pengendalian toko swalayan dilakukan melalui pengaturan perizinan , tata ruang , zonasi dengan memperhatiakan jarak
BAB II
Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, Penataan dan Pengendalian Pasar Modern dilaksanakan berdasarkan atas asas ;
- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat ( fairnees ).
Bagian Kedua
Tujuan
BAB II
Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, Penataan dan Pengendalian Pasar Swalayan, bertujuan untuk ;
- a. memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta Pasar Rakyat;
- b. memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah den koperasi serta Pasar Rakyat pada umumnya agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- c. mengatur dan menata keberadaan den pendirian Pasar Moderen di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Rakyat, mikro, kecil, menengah dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;
- d. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha Pasar Rakyat, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha Pasar Moderen berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
- e. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara Pasar Rakyat dan Pasar Moderen;
- f. Mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara Pasar Moderen dengan Pasar Rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efesien dan berkelanjutan;
- g. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan Tata Ruang Wilayah.
BAB III - PENGGOLONGAN PASAR
Pasal 4

Pendirian dan permodalan usaha Pasar Rakyat dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta termasuk kerjasama dengan swasta, perorangan, kelompok masyarakat, badan usaha, koperasi, berdasarkan kemitraan yang saling menguntungkan.
Bagian Kedua
Pasar Modern
BAB III - PENGGOLONGAN PASAR
Pasal 5

- (1) Pasar Moderen digolongkan menjadi beberapa bentuk sebagai berikut :
- a. pusat perbelanjaan; dan
- b. toko swalayan;
- (2) Toko swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. minimarket;
- b. supermarket;
- c. hypermarket;
- d. department store; dan
- e. perkulakan.
- (3) Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berdasarkan system manajemennya dikelompokkan sebagai berikut :
- a. minimarket berjaringan; dan
- b. minimarket tidak berjaringan.
BAB IV - PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perlindungan, pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing, menjaga dan mempertahankan keberadaan pasar rakyat.
- (2) Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
- a. pembangunan dan/atau repitalisasi pasar rakyat;
- b. inplementasi manajemen pengelolaan yang profesional;
- c. fasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/atau
- d. fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang pasar di pasar rakyat.
BAB IV - PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerjasama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Pengembangan, penataan, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan perizinan, tata ruang, zonasi, dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerjasama usaha.
Bagian Kedua Pendirian Pasar Rakyat
BAB IV - PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT
Pasal 8

- (1) Penentuan lokasi pendirian pasar rakyat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kesesuaia dengan rencana tata ruang;
- b. Telah mempunyai emrio pasar;
- c. Dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
- d. Boleh berlokasi padasetiap sistem jaringan jalan; dan
- e. Memiliki prasarana dan sarana transportasi yang menghubungkan ibu kota kabupaten dan ibu kota kecamatan;
- (2) Pendirian dan penyelenggaraan Pasar Rakyat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, usaha mikro, kecil dan menengah, Pasar Moderen dan toko swalayan;
- b. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- c. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan;
- d. menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan penumpang yang masuk dan keluar pasar;
- e. kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
- f. kecukupan kuantitas dan kualitas umum, antara lain meliputi fasilitas kamar mandi dan toilet umum, tempat sampah, tempat parkir, musholla dan fasilitas lainnya;
- g. ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar; dan
- h. perbaikan sistem persampahan dan drainase guna meningkatkan kualitas kebersihan di dalam pasar.
- i. ketersediaan sistem persampahan (tempat pembuangan sampah sementara) dan drainase guna meningkatkan kualitas kebersihan di dalam pasar.
Bagian Ketiga
Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat
BAB IV - PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada Pasar Rakyat dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya termasuk kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar.
- (2) Dalam melakukan perlindungan kepada Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek :
- a. lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan Pasar Rakyat;
- b. kepastian hukum dan jaminan usaha dari kemungkinan penggusuran yang tidak menguntungkan;
- c. persaingan dengan pelaku usaha di toko modern baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya; dan
- d. kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha, jika terjadi musibah yang menghancurkan harta benda yang diperdagangkan.
- (3) Dalam upaya pemberdayaan Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. pembinaan terhadap Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Menengah dan Koperasi, serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
- b. pemberian subsidi kepada Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Menengah dan Koperasi, serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
- c. peningkatan kualitas dan sarana Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Menengah dan Koperasi, serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
- d. pengembangan Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Menengah dan Koperasi, serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
- e. fasilitas pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang;
- f. mengarahkan dana sharing yang berasal dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka membangun pasar.
- (4) Pasar Rakyat yang memiliki nilai-nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan Pasar Moderen kecuali upaya revitalisasi agar menjadi Pasar Rakyat yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon kota, memiliki nilai sebagai dari industri pariwisata.
- (5) Dalam rangka memberikan Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Menengah dan Koperasi, Pemerintah Daerah mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban Pasar Rakyat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - PENDIRIAN DAN PENATAAN
Pasal 10

Lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib mangacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah, termasuk Peraturan Zonasinya.
BAB V - PENDIRIAN DAN PENATAAN
Pasal 11

- (1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer.
- (2) Hypermart dan Pusat Perbelanjaan :
- a. hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
- b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (3) Supermarket dan Department Store :
- a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
- b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan dalam kota/perkotaan.
- (4) Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan, sedangkan minimarket jaringan skala nasional hanya boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan lokal.
Bagian Kedua
Persyaratan Pendirian Pusat Perbelanjaan, Supermarket , Hypermarket , Department Store dan Pusat Perkulakan
BAB V - PENDIRIAN DAN PENATAAN
Pasal 12

- (1) Pendirian pusat perbelanjaan, Supermarket , Hypermarket , Department Store dan pusat perkulakan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
- b. memperhatikan jarak antara pusat perbelanjaan, Supermarket , Hypermarket , Department Store dan pusat perkulakan dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya paling sedikit berjarak 1.000 meter;
- c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat atau setiap 60 m2 (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan pusat perbelanjaan, Supermarket , Hypermarket , Department Store dan pusat perkulakan;
- d. menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan, Supermarket , Hypermarket , Department Store dan pusat perkulakan yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman; dan
- e. khusus untuk pusat perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.
- (2) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. struktur penduduk menurut mata percaharian dan pendidikan;
- b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
- c. kepadatan penduduk;
- d. pertumbuhan penduduk;
- e. kemitraan dengan UMKM lokal;
- f. penyerapan tenaga kerja lokal;
- g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKN lokal;
- h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
- i. dampat positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara pusat perbelanjaan, Supermarket , Hypermarket , Department Store dan pusat perkulakan dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya; dan
- j. tanggung jawab sosial perusahaan ( Corporate Social Responsibility ).
- (3) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (4) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan :
- a. izin Pendirian pusat perbelanjaan, Supermarket , Hypermarket , Department Store dan pusat perkulakan; atau
- b. izin usaha pusat perbelanjaan, Supermarket , Hypermarket , Department Store dan pusat perkulakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan kajian sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - PENDIRIAN DAN PENATAAN
Pasal 13

Jam kerja Hypermarket, Department Store dan Supermarket adalah :
- a. untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat.
- b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat.
- c. untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Bupati dapat menetapkan jam kerja melampaui pukul 22.00 waktu setempat.
Bagian Ketiga Syarat Pendirian Minimarket Paragraf Pertama Minimarket Berjaringan
BAB V - PENDIRIAN DAN PENATAAN
Pasal 14

- (1) Pendirian Minimarket berjaringan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. kepadatan Penduduk;
- b. perkembangan pemukiman baru;
- c. aksebilitas wilayah (arus lalu lintas);
- d. dukungan/ketersediaan infrastruktur;
- e. jarak minimarket berjaringan dengan Pasar Rakyat dan warung/toko lebih kecil di wilayah sekitar yang telah ada sebelumnya; dan
- f. menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.
- (2) Ketentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebagai berikut :
- a. jarak Minimarket berjaringan dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya paling sedikit berjarak 750 meter; dan
- b. jarak Minimarket berjaringan dengan warung/toko lebih kecil yang telah ada sebelumnya paling sedikit berjarak 100 meter.
- (3) Pendirian Minimarket berjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket dimaksud.
BAB V - PENDIRIAN DAN PENATAAN
Pasal 15

Jam kerja Minimarket berjaringan adalah sebagai berikut :
- a. Minimarket berjaringan yang berada di jalan arteri/utama dapat buka 24 jam.
- b. Minimarket berjaringan yang berada di dalam permukiman, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat.
Paragraf Kedua
Minimarket Tidak Berjaringan
BAB V - PENDIRIAN DAN PENATAAN
Pasal 16

- (1) Pendirian Minimarket tidak berjaringan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. kepadatan penduduk;
- b. perkembangan pemukiman baru;
- c. aksebilitas wilayah (arus lalu lintas);
- d. dukungan/ketersediaan infrastruktur;
- e. jarak Minimarket tidak berjaringan dengan Pasar Rakyat dan warung/toko lebih kecil di wilayah sekitar yang telah ada sebelumnya; dan
- f. menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.
- (2) Ketentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan jarak Minimarket tidak berjaringan dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya paling sedikit berjarak 300 meter.
- (3) Pendirian Minimarket tidak berjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket dimaksud.
BAB V - PENDIRIAN DAN PENATAAN
Pasal 17

Jam kerja Minimarket tidak berjaringan adalah sebagai berikut :
- a. Minimarket tidak berjaringan yang berada di jalan arteri dapat buka 24 jam.
- b. Minimarket tidak berjaringan yang berada di dalam permukiman, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan tokoswalayan wajib memiliki izin dari Bupati atau melalui pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2T) untuk Pasar Rakyat;
- b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokoan Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan;
- c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama dan wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 tahun.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 19

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus dilengkapi dengan :
- a. studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat;
- b. rencana kemitraan dengan Usaha Kecil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan Permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - KEMITRAAN USAHA
Pasal 20

- (1) Setiap pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib melaksanakan kemitraan dengan UMKM.
- (2) Kemitraan dengan pola perdangan umum dilakukan dalam bentuk a. kerjsama pemasaran;
- b. penyediaan lokasi usaha; atau
- c. penerimaan pasokan dari pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
- a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (repackging) dengan merek pemilik barang, toko swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
- b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko swalayan.
- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Toko swalayan kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan
- (5) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
BAB VII - KEMITRAAN USAHA
Pasal 21

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Swalayan dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Pemasok barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pasokan barang hasil produksi UMKM dalam negeri yang telah memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan oleh pihak toko swalayan.
- (3) Pemasok barang yang masuk dalam kriteria Usaha Mikro dan Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko swalayan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/space, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurangkurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.
BAB VIII - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 22

- (1) Setiap Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan berkewajiban :
- a. menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil menengah dan koperasi pasar untuk pengelolaan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil;
- b. mentaati ketentuan perizinan di daerah;
- c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
- g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
- h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta musholla bagi karyawan dan konsumen;
- i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
- j. merekrut sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) tenaga kerja lokal;
- k. menetapkan seragam karyawan yang memenuhi norma kesusilaan;
- l. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- m. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
- n. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah; dan
- o. menyampaikan laporan usaha kemitraan kepada Pemerintah Daerah selama jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diwajibkan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk mendukung kegiatan pembangunan di lingkungan sekitar sebagai bentuk tanggung jawab sosial
perusahaan ke masyarakat dalam kegiatan pembangunan kemasyarakatan.
Bagian Kedua
Larangan
BAB VIII - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 23

Setiap Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang :
- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
- d. menjual barang-barang yang sudah kadaluwarsa;
- e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha, jenis dagangan dan merubah peruntukannya tanpa izin dari Bupati melalui Dinas yang membidangi pasar;
- f. memakai tenaga kerja di bawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Dalam rangka pembinaan Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah :
- a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Rakyat;
- c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Rakyat; dan
- d. mengevaluasi pengelolaan Pasar Rakyat.
- (3) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Pemerintah Daerah :
- a. memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam membina Pasar Rakyat; dan
- b. mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pengawasan dilakukan terhadap pengelolaan usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilakukan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 25

- (1) Selain bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dalam rangka pemberdayaan terhadap Pasar Rakyat pembinaan dapat diwujudkan dalam bentuk pembangunanan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
BAB IX - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 26

Bupati melakukan koordinasi untuk :
- a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- b. melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
BAB X - SANKSI
Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang tidak memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara kegiatan; dan /atau
- c. Penghentian tetap.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. Teguran tertulis;
- b. Penghentian sementara kegiatan ;
- c. Pencabutan izin; dan / atau
- d. Penutupan atau pembongkaran.
- (3) Pengelolaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. Teguran tertulis;
- b. Penghentian sementara kegiatan ; dan/ atau
- c. Pencabutan izin.
BAB X - SANKSI
Pasal 28

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan ayat (3) hurf a diberikan paling banyak 3 ( tiga) kali secara berturuf turut dalam jangka waktu 1 minggu.
BAB X - SANKSI
Pasal 29

- (1) Penghentian sementara , pencabutan izin dan pembongkaran bangunan dilakukan apabila pemilik bangunan atau pemilik IMB tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Penghentian sementara , pencabutan izin dan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30

- (1) Izin Usaha yang dimiliki Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan/atau Izin Usaha Toko Modern (IUTM) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pengelolaan yang dimiliki Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2T) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan yang sudah mempunyai izin lokasi dan/atau izin mendirikan bangunan dan/atau izin gangguan, sebelum Peraturan Daerah ini berlaku sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki izin usaha, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan Izin Usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan yang telah memiliki izin lokasi dan/atau izin gangguan, yang pada saat Peraturan Daerah ini berlaku belum dibangun, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (6) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan , Hypermarket , Department Store , Supermarket dan Minimarket berjaringan yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.
Ditetapkan di Muara Tebo pada tanggal, 2015 BUPATI TEBO,
SUKANDAR
Diundangkan di Muara Tebo pada tanggal, 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO
NOOR SETYO BUDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2015 NOMOR ...
NO REG .../ PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI ( NOMOR...TAHUN 2015).
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
## 1. Dasar Pemikiran
Fenomena perkembangan sector perdagangan yang begitu pesat merupakan konsekuensi logis dari adanya liberalisasi perdagangan yang kini tengah terjadi di Indonesia, tidak terlepas juga di Kabupaten Tebo. Liberalisasi perdagangan tersebut memungkinkan terjadinya persaingan bebas di antara pelaku ekonomi di sektor perdagangan. Perkembangan dan fenomena Pasar Moderen khususnya toko swalayan di Kabupaten Tebo, baik yang berskala minimarket maupun supermarket telah membawa dampak yang begitu nyata bagi masyarakat baik dari sisi sosial maupun ekonomi, dan kedepan juga sangat mungkin akan lebih berkembang kearah tumbuhnya hypermarket yang bila tidak diantisipasi akan membawa dampak negatif dan membahayakan bagi eksistensi pelaku ekonomi pemodal kecil seperti usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Dengan pertumbuhan dan perkembangan toko swalayan, maka perlu ditata dan dibina agar pedagang mikro, kecil, menengah dan koperasi serta Pasar Rakyat dapat tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan pedagang toko swalayan secara serasi, seimbang dan berkeadilan serta jauh dari praktek-praktek monopoli.
Pemerintah baik Pusat maupun Daerah yang memiliki fungsi regulator terhadap permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masyarakat, hendaknya bisa segera tanggap terhadap fenomena perkembangan toko modern sebagai akibat dari adanya liberalisasi perdagangan. Kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern merupakan landasan konstitusionil bagi daerah dalam melakukan penataan dan pembinaan
bagi Pasar Rakyat dan modern, sedangkan pedoman teknisnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M. DAG/PER/12/2013. Dalam kedua peraturan tersebut telah disebutkan bahwa lokasi pendirian Pasar Rakyat dan pusat perbelanjaan dan toko modern wajib mengacu pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota termasuk zonasinya. Namun dalam berbagai kasus sering ditemukan pemberian izin pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern di berbagai daerah justru menimbulkan dampak yang negatif terutama bagi keberlangsungan Pasar Rakyat dan pengusaha kecil lainnya. Di samping itu, seringkali terlihat pemberian izin terhadap pendirian toko modern terkesan sangat mudah dan mengabaikan analisa dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya serta dampak negatifnya bagi pedagang kecil dan Pasar Rakyat di sekitarnya yang pada akhirnya mengancam eksistensi pelaku ekonomi pemodal kecil tersebut.
Berdasarkan pertimbangan pemikiran di atas, perlu disusun Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, Penataan dan Pengendalian Pasar Moderen.
## 2. Ruang Lingkup
Peraturan Daerah ini menjadi salah satu landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo dalam rangka melakukan perlindungan, pemberdayaan Pasar Rakyat dan penataan Pasar Moderen serta arahan bagi Pemerintah Daerah Kabupate Tebo dalam memberikan izin pendirian Pasar Moderen agar dapat mengurangi dampak negatif bagi kelangsungan hidup Pasar Rakyat, usaha mikro, keci, menengah dan koperasi
PENJELASAN
Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas 'kemanusiaan' yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Rakyat dan penataan Pasar Moderen harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara manusiawi.## Huruf bYang dimaksud dengan asas 'keadilan' yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Rakyat danpenataan Pasar Moderen harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara adil sesuai dengan porsinya.## Huruf cYang dimaksud dengan asas 'kesamaan kedudukan' yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Rakyat dan penataan Pasar Moderen harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan yang sama/setara.## Huruf dYang dimaksud dengan asas 'kemitraan' yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Rakyat dan penataan Pasar Moderen harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan.## Huruf eYang dimaksud dengan asas 'ketertiban dan kepastian hukum' yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan perpasaran; serta asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.## Huruf fYang dimaksud dengan asas 'kelestarian lingkungan' yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Rakyat dan penataan Pasar Moderen harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.## Huruf gYang dimaksud dengan asas 'kejujuran usaha' yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Rakyat dan penataan Pasar Moderen harus memperhatikan aspek kejujuran dan saling percaya.## Huruf hYang dimaksud dengan asas 'persaingan sehat (fairnees)' yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Rakyat dan penataan Pasar Moderen harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat (fairnees) antara pelaku ekonomi yang ada di dalamnya.##
PENJELASAN
Pasal 5

Ayat (1)

## Huruf aPusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang;## Huruf bToko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan;## Ayat (2)## Huruf aMinimarket adalah toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai sampai dengan 400 m 2 .## Huruf bSupermarket adalah toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai 400 m 2 sampai dengan 5.000 m 2 .## Huruf cHypermarket adalah toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai lebih dari 5.000 m 2 .## Huruf dDepartment Store adalah toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapan dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen dengan luas lantai toko lebih dari 400 m 2 .Ayat (3)Huruf ePusat perkulakan adalah toko modern yang menjual secara grosir barang konsumsi dengan luas lantai toko lebih dari 5.000 m 2 .Huruf aMinimarket berjaringan adalah minimarket yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem perdistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.Huruf bCukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19

Ayat (1)

Huruf aYang dimaksud dengan studi mengenai dampak lingkungan yaitu kajian akademis mengenai studi kelayakan dari aspek tata ruang, lingkungan dan aspek sosial ekonomi (cost benefit analysis) dalam rangka mengantisipasi kemungkingan dampak negative yang akan terjadi.Huruf bCukup jelasAyat (2)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 31

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR ....