PP KEPALA Nomor 14 Tahun 2023
Tentang PEMBENTUKAN ORGANIS ASI
Berlaku: 54 Tahun 1996
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PE,MERINTAH KABTJPATEN BATAI{G HARI
PERATURAN D AERAH KABT-JPATEN BATANG I{ARI
NOMOR 14 TAHUN 2OOO
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANIS ASI
BALAI INFORMASI DAN PENYULUHAN PERTANIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BT]PATI RATANG HARI.
- bahwa Pembentukan Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian meruirakan implementasi dari pelaksanaan Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perlanian Nomor 54 Tahun 1996 dan Nomor 301/KPTS/LD-1201411996 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian ; a
- bahwa Pembentukan Kelembagaan Balai Informasi dan Penyuluhan Pertartian dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan penyuluhan dapat terselenggara secara terkoordinasi dan terpadu dalam suatu Unit Kerja tersendiri, sehingga diharapkan akan memberikan hasil yang optimal terhadap upaya pembitiaan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan di daerah ; b
- c. bahu,a berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Batang Harr;
- Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalarn Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara2755 ) ; 1 .
MCNCTAPKAN :
3. Undang - undanq \omor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian lLemblran X.g;.ru Republik ,"0"".r," Tahun 1974 Nom or 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana diubah dalam Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaian Negara Nomor 3890 ) ;
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 7999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 383e ) ;
1. undang - undang Nomor 25 Tahun 7999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72;Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 7999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 54 Tahun 1996 Nomor 3 0 I /I(pts/LP . 120 / 41 9 6 tentang P edoman Penyelengg ar aan Penyuluhan Pertanian .
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Informasi dan Penyuluhan Per-tanian Kabupaten ;
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH I{ABUPATEN BATANG I{A2.
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAER.AH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI BALAI INFORMASI DAN PENYIILI'HAN PERTANIAN
BAB I - BABII
Pasal 2

- BIPP adalah Lembaga Pemerintah Daerah Non Struktural yang ber ada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati rnelalui Sekretaris Daelah. (t)
- (2) BIPP dipimpin oleh seorang Kepala dengan Jabatan fungsional Penyuluh Perlanian
rL G{S POKOK
BIPP mempun\.ai tugas pokok melaksanakan kegiatan dibidang Pelavanan Informasi dan Penvuluhan Pertanian vang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
FUNGSi
BAB I - BABII
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 BIPP mempunyai fungsi
1. Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian;
2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja penyuluhan pertanian,
3. Penycdiaan, Penyebaran dan Pelayanan Informasi Pertanian,
4. Pernbinaan Pengelolaan BPP;
5. Koordinasi penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tingkat Kecamatan;
6. Pemantauan dan Evaluasi;
7. Pengelolaan sentra komunikasi pembangunan pertanian di daerah;
8. Pelatihan / kursus bagi penyuluh Pertanian dan petani nelayan;
9. Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani-nelayan;
10. Bimbingan Penggunaan sarana usaha petani-nelayan;
11. I l. Percontohan Pertanian;
12. 1 2. Pengelolaan Perpustakaan;
13. I 3. Pengkajian Penerapan Teknologi Pertanian;
14. Pemberian Pelayanan Teknis atas pelaftganaan pqriyutrlrun;
15. I 5 Pelayanan Urusan ketatausahaan.
BAB III - Bagian Kedua
Pasal 5

- (l) Susunan Organisasi BIPP terdiri dari
.
- Kepala
- b. Petr-rgas Tata Usaha.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d BPP
- (2) Bagan Struktur Organisasi BIPP adalah sebagaimana tercantunr pada lampiran Peraturan Daerah ini
Kepala BIPP
BAB III - Bagian Kedua
Pasal 6

Kepala BIPP memputtyai tugas pokok memimpin, inengkoordinasikan dan rnengendalikan pelaksanaan pelayanan informasi dan penyelenggaraan penyullhan pertanian yang diserahkan kepada pemerintah Daerah.
Petugas Tata Usaha
BAB III - Bagian Kedua
Pasal 7

Petugas Tata usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelclaan adrninistrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kerumahtanggaan dan perlengkapan
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB III - Bagian Kedua
Pasal 8

- ( I ) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan yang rrieniadi pro-erarn kerja BIPP sesuai dengan bidang keahlian masingr-nasing
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga penyuluh pertanian dan jenjang jabatan firngsional yang ditetapkan berciasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan didalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh pernangku jabatan fungsional senior yang ditunjuk r:ieh Kepala BIPP
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Jabatan Fungsional lain ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dag Jabatan Fungsional lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur scsusi dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
B{L {I PE\\A LL'F{\\ PERT+\I {\
BAB III - Bagian Kedua
Pasal 9

- (l) Balai Penruluhan Pertanian ( B P P) adalah merupakan Instalasi dan r;ekaligus Baeian dari Instittrsi BIPP dalam menyelenggarakan Penvuluhan Per-tanian di kecantatan
- (2) Disetiap BPP ditempatkan sekelompok penyuluh pertanian yang dikoorclinasikan oleh seorang Penyuluh Pertanian Senior
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 1

I
Dalam melaksanakan tugasnva kepala BIPP wajib melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi diiingkungannya atau dengan Instansi, Lembaga, Badan serta satuan Unit Kerja lain dilingkungan Pemerintah Daerah a-ear terdapat keterpadr-rgn.
Pelaporan
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 12

Setiap laporan yang diterima oleh BIPP dan BPP dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan dan petunjuk lebih lanjut.
BAB V - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 14

Biar-a penvelen\_u.qaraan Belanja Daerah (APBD), BIPP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan serta sumber lainnya yang syah.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Hal-hal yang belurn diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati .
Peraturan Daerah ini mulai belaku padatanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerali ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.
Disahkan di : Muara Bulian
29' I{eL 2
NG HARI
AN CHATTB.
94-};fi
Pada\_Ianggal
BU
Diundangkan di Muara Bulian
KABUPATEN BATANG I{ARI. \
f-/':- . ':" LEMBAR,!dN-=D{ERAH KABIIPATEN BATANGHARI TAHUN 2OOO NOMOR 14
.', +"' '4
=::J,
!\_l'
li'\
tl'o\'
\
Pada tanggal
29
Mei
2000
E\-ltL{5\\.
{T{S
PER{TL R.{\ D {ERAH K \BUPATE\ B.,\T.,\\G HARI NO\IOR 14 TAHLN 2OOO TENTANG
BALAI INFORN4ASI DAN PENYULUHAN PERTANIAN KABL|PATEN BATANG HARI
i PE\"TELASAN UN4UM
Pernbentukan Balai Inforrnasi dan Penyuluhan Pertanian dimaksudkan r*rntuk meningkatkan efisiensi dan elektivitas kegiatan penyuluhan dibidarrg pertanian yang selama ini pelaksanaannya iiiakukan menurut Sr"rb sektor pertanian seperti peternakan, perkebunan, perikanan dan pertania' tananran pansan, yang dalam pelaksanaannya kurang terencana dan terkoordinasi dengan baik. sehingga tidak mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan oleh karena itu dirasa perlu untul&lt; :lentbentuk suatu unit kerja non struktural yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan ;-'lengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian secara terpadu.
Pasal I Cukup Jelas
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2

Ayat I Lernbaga Pemerintah Daerah Non Struktural adalah Satuan Unit Kerja Formal Pemerintah Daerah yang secara organisatoris tidak mempunyai jenjang eselonering tertentu, l,ang tugasnya hanyalah bersifat teknis koordinatif, berada dibawah dan beftanggung jawab kepada Bupati rnelaiui Sekretaris Daerah .
Avat 2 Kepala BIPP bukanlah Pejabat Struktural, tetapi seorang Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati .
- Pasal j Cukup Jelas
- Pa:ai -1 Cukr-rp Jelas
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Avat t huruf d Balai Penyuluhan Perlanian yang selanjutnya disingkat Bpp adalah merupakan Bagian/Organ dari Kelembagaan BIPP yang mempunyai tugas melaksanakan tugas Teknis Operasional BIPP di Tingkat Kecamatan.
AyaI2 Cukup .lelas
- Pasal 6 Cukup Jelas
- Pasal 7 Cukr-rp Jelas
- Pasal 8 CLrkup jelas
- Pasal 9 Cukgp Jelas
| Pasal | I i | Cukup | Jelas |
|---------|-------|---------|---------|
| Pasal | 12 | Cukup | Jelas |
| Pasal | 13 | Cukup | Jelas |
| Pasal | l4 | Cukup | Jelas |
| Pasal | l5 | Cukup | Jelas |
| Pasal | I 6 | Cukup | Jelas |