PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 'J/ Tahun 2016
Tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNG-SI, SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOMBANA
Berlaku: 29 Tahun 2002
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun ')016 ten tang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, perlu menetapkan Peraturan Bupat te tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bombana.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Kabupaten Bombana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2( 03 Nomor 144-, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lem aran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Ind nesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014· tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu lilt Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor. Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemba an Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor !5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nornor l8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Ne zara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
,,
,'&lt;
.menetapkan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Per ngkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3).
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DlNAS SOSIAL KABUPATEN BOMBANA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah dalah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana.
6. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Bombana.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selan.jutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis opera .. io al dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan Dinas Sosial.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pernerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindun ·, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan rnasyarakat,
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pcmerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pernerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
BAB II - Bagian Kedua
Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Sosial.
Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah
BAB II - Bagian Kedua
Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe C.
- (2) Penentuan tipe Dinas Sosial sebagaimana dimaksu pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidan sosial.
- (3) penentuan intensitas penyelenggara· n urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANI A:'I
Pasal 5

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelak sai a urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANI A:'I
Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di aksud dalam Pasal 6, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koon inasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/ atau lembaga;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, ko n inasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/ atau lembaga;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koorc inasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar pan ti dan/ atau lembaga;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi , koord.inasi, serta
., pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/ atau lembaga;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, oordmasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
- g. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, . oor inasi, serta pemantauan dan evaluasi jarmrian sosial keluarga;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlin d · ngan sosial korban bencana sosial;
- h. pengelolaan data pelayanan sosial rang dengan HIV /AIDS (ODI-IA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah pro insi;
1. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordmasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- J. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang rehabilitasi sosial di luar pan ti dan/ atau lembaga dan perlindungan jaminan sosial;
- k. pelaksanaan kebijakan teknis, Iaeilitaai, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pclaks naan pemberdayaan sosial perorangan, kduarga, dan kelembagaan masyarakat;
1. pelaksanaan kebijakan teknis, fas:ilit ... si, koor inasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksariaan pemberdayaan sosial komunitas adat terp ncil;
- m. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi. koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelalcsarraan pemberdayaan sosial kepahlawanan, ke.periritiaan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- n. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- o. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, ko rdinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penan.gana fakir miskin pedesaan;
- p. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin perkotaan;
- q. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, ko rclinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pen- nganan fakir miskin pestsir, pulau-pulau kecil, dan perbatasan antarnegara;
- r. pelaksanaan verifikasi dan validasi akir miskin cakupan kabupaten/ kota;
- s. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.
,I
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANI A:'I
Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Sosial memiliki kewenangan sebagai berikut:
- b. melaksanakan tugas rehabilitasi sosial } enyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdaga gan orang;
- a. melaksanakan tugas rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia di luar panti dan/ atau lembaga;
- c. melaksanakan tugas perlindungan dan j aminan sosial;
- d. melaksanakan tugas identifikasi dan penguatan kapasitas;
- e. melaksanakan tugas pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulan, dan penataan lingku gan;
- f. melak.sanak.an tugas kelembagaan, kepahlawanan,dan restorasi sosial.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANI A:'I
Pasal 9

- ( 1) Susunan orgamsasi Dinas Sosial Ka bu paten Born bana, terdiri atas :
- b. sekretariat;
- a. kepala dinas;
- c. bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jarninan sosial;
- d. unit pelaksana teknis dinas;
- d. bidang pemberdayaan sosial dan penan.ganan fakir mi skin;
- e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Sosis 1 Kab paten Bombana yang merupakan bagian tidak terpi ahkan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi.
2. {2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana imaksud dalam Pasal 11, Sek.retariat menyelenggarakan fungsi :
- a. koordinasi kegiatan;
- c. pengumpulan dan pengolahan ds ta, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh k:epala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13

- ( 1) Sekretariat terdiri atas :
- a. sub bagian program dan data;
- b. sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekr taris.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 14

- (1) Sub Bagian Program dan Data rnern unyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, penyusunan rencana strategis, penyusunan laporan, pengum ulan, pengolahan, dan penyajian data dan penyu unan laporan kinerja.
- (2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha, urusan kepegawaian, urusan rumah tangga, urusan tata pe suratan dan kearsipan, urusan kehumasan, penge lolaan dan inventarisasi barang milik daerah y g ada, bahan penyusunan laporan kinerja, urusan tata laksana keuangan, urusan perbendaharaan dan gaji, urusan verifikasidan akuntansi; dan pelaksans an urusan pelaporan keuangan.
Bagian Ketiga
- (1) Bidang Rehabilitasi sosial dan Perlindungan .Iarrunan Sosial mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasisosial dan perlindungan jaminan sosial.
- (2) Bidang Rehabilitasi sosial dan Perlindungan .Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada i bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlin ungan J aminan Sosial menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, o r inasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak di dalam panti dan/ atau lembaga;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, o rd.inasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam pan ti dan/ atau lembaga;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksana n rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan rang di dalam pan ti dan/ atau lembaga;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut sia di dalam pan ti dan/ atau lembaga;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
- g. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
- h. pelaksanaan norma, standar, pro edur, dan kriteria bidang rehabilitasi sosial di dalam pan ti dan/ atau lembaga serta perli dungan dan jaminan sosial;
1. pengelolaan data pelayanan sosial o ang dengan HIV/ AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dila orkan kepada Kementerian Sosial;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17

- (1) Bidang Rehabilitasi sosial dan Perlindungan Jaminan osial terdiri atas :
- a. seksi rehabilitasi sosial;
- b. seksi jaminan sosial;
- c. seksi bencana alam dan bencana sosial.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggu.ng jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlmdungan Jaminan Sosial.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 18

- (1) Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas rehabilitasi sosial anak, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lanjut usia di dalam panti dan/ atau le baga.
- (2) Seksi Jaminan Sosial mempunyai tugas Perli dungan dan Jaminan Sosial.
- (3) Seksi Bencana Alam dan Bencana Sosial mempunyai tugas penanganan korban bencana alam, pemulil an, dan penguatan sosial, pengelolaan logistik bencana, pelaksanaan penanganan korban bencana s si.al, politik, dan ekonomi.
Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 19

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
- (2) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Pcnanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi peJaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pem berdayaan sosial komunitas adat terpencil;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pe1aksanaan pem berdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pcnanganan fakir miskin pedesaan;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pena ganan fakir miskin perkotaan;
- g. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil;
- h. pelaksanaan verifikasi dan v idasi fakir
- miskin cakupan kabupaten/kota;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- dan dan pelaksanaan norrna, standar, prosedur, kriteria di bidang pemberdayaan sosial penanganan fakir miskin; 1.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 21

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin terdiri atas :
- b. seksi KAT, RTLH dan Daerah Kumuh;
- a. seksi penanganan fakir miskin;
- c. seksi kelembagaan, kemitraan, kepahlawanan dan LK3.
5. (2} seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dipirnpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pem berdayaan Sos ial dan Penanganan Fakir Miskin.
- {l) Seksi Penanganan Fakir Miskin memp nyai tugas identifikasi, penguatan kapasitas, pcmberdayaan masyarakat, dan penyaluran bantuan stimulan
- (3) Seksi Kelembagaan, Kemitraan, Kepahlawanan dan LK3 mempunyai tugas kelembagaan, kepahla ai an, dan restorasi sosial.
- (2) Seksi KAT, RTLH dan Daerah Kumuh mernpunyai tugas tugas pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulan, dan penataan lingkungan.
Bagian Kelima
Unit Pelaksana Teknis Dinas
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 23

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.
- (3) UPTD dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPTD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara se agai wakil Pemerintah Pusat.
Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat { 1} diatur sesuai peraturan perundang-un angan yang berlaku.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi aik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip j oordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas po ok masingmasmg.
- (3) Setiap pemimpin satuan orgamsasi di lingkungan Pemerintah Kabupatenwajib melaksanakan pengawasan melekat.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 27

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.
Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 29

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan be anggugjawab
pada atasannya masing-masing dan menyarnpai an laporan berkala tepat pada waktunya.
Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bal an untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untu memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 31

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disarnpaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secant Jungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibant oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pernberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.
- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekrerans melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.
Atas dasar pertimbangan daya guna dan basil guna masingmasing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan terte ntu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB VI - KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 35

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bombana, berpedoman pada peraturan perundanganundangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon II b.
..
- (4) Sekretaris dan Kepala Bidang lingkup Din as Sosial Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon III a dan eselon III b.
- (5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas Sosial Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon I I a.
- (6) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Dirras Sosial Kabupaten Bombana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretans Daerah.
4. (7} Formasi dan persyaratan jabatan pada Dina · i(abupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedornan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
BAB VII
Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.
Pj. BUPATI BOMBANA,
Ditetapkan di Rumbia pada tanggal, 1-1.. i) e ~e. \.A \.'.,t;\L 2016
Hj. SITTI SALEHA
2016 Diundangkan di Rumbia pada tanggal, 'L'S Vt&lt;i~~qt.
SEKRETARIS DAERAH,
BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2016 NOM&lt;.&gt;R l{]
LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATl BOMBA A
NOMOR
4,\
TAHU 2016
TANGGAL
:
?.,Z- \h,~t,0g,Efl- Z&lt;,l \,
BAGAN STRUKTUR ORGANISA SI DINAS SOSIAL KABUPATENBOMBANA
UPTD
Hj. SI
Pj. BUPATI BOMBANA,