PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 22 Oktober 2012
N/A
Preamble

Menimbang
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 063
TAHUN 2012
TENTANG
BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAAN UNTUK PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA PERIODE BULAN JULI SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Pajak Air Permukaan merupakan Pajak Provinsi dan hasilnya setelah dikurangi insentif pemungutan dibagikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota;
- b. bahwa untuk bagian Daerah sebagaimana dimaksud dalam konsiderans huruf a diatur lebih lanjut dan ditetapkan sebagai bagian Pemerintah Provinsi dan bagian masing-masing Pemerintah Kabupaten / Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Air Permukaan untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Bulan Juli sampai dengan September 2012;
- Mengingat :
2
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksaan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangan-undangan;
4
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 11);
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 29);
Menetapkan :
5
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 064 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 64);
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 29);
24. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/019/KUM/2012 tentang Penetapan Anggaran Kas Pendapatan (AKP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2012;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAAN UNTUK PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA PERIODE BULAN JULI SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2012.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Daerah Kabupaten / Kota adalah Daerah Kabupaten / Kota di Kalimantan Selatan.
6
4. Pemerintah Kabupaten / Kota adalah Pemerintah Kabupaten / Kota di Kalimantan Selatan.
5. Bupati / Walikota adalah Bupati / Walikota di Kalimantan Selatan.
6. APBD Kabupaten / Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota di Kalimantan Selatan.
BAB II - HASIL PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAAN YANG DI BAGI
Pasal 2

- (1) Dana bagi hasil penerimaan Pajak Air Permukaan yang akan dibagikan kepada Pemerintah Provinsi adalah sebesar 50 % dan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota sebesar 50 % dari total penerimaan Pajak Air Permukaan setelah dikurangi insentif pemungutan sebesar 3 % dari target Pajak Air Permukaan yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2012.
- (2) Target Pajak Air Permukaan adalah sebesar Rp. 2.272.800.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Target Pajak Air Permukaan berdasarkan Anggaran Kas Pendapatan Triwulan III Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar 25 % x Rp. 2.272.800.000,00 = Rp. 568.200.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
x
- (4) Insentif pemungutan adalah sebesar 3 % Rp. 568.200.000,00 = Rp. 17.046.000,00 (tujuh belas juta empat puluh enam ribu rupiah).
- (5) Realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan yang diterima sesuai Pembukuan B IX Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk bulan Juli sampai dengan September 2012 adalah sebesar Rp. 629.405.593,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).
7
- (6) Besarnya dana bagi hasil penerimaan Pajak Air Permukaan untuk yang dibagikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota adalah Rp. 629.405.593,00 - Rp. 17.046.000,00 = Rp. 612.359.593,00 (enam ratus dua belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).
=
- (7) Alokasi penerimaan untuk Pemerintah Provinsi adalah sebesar 50 % x Rp. 612.359.593,00 Rp. 306.179.796,50 (tiga ratus enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah lima puluh sen).
- (8) Alokasi Penerimaan untuk Pemerintah Kabupaten dan Kota adalah sebesar 50 % x Rp. 612.359.593,00 = Rp. 306.179.796,50 (tiga ratus enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah lima puluh sen).
BAB III - POLA PEMBAGIAN,TATA CARA PENYALURAN DAN PENATAUSAHAANNYA
Pasal 3

- (1) Pengalokasian Dana Penerimaan Pajak Air Permukaan yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) diatur dan ditetapkan dengan pembobotan sebagai berikut :
- a. 40 % dibagi rata untuk semua Kabupaten / Kota sebagai aspek pemerataan; dan
- b. 60 % dibagi berdasarkan potensi penerimaan Pajak masing-masing Kabupaten / Kota.
- (2) Pembagian hasil penerimaan Pajak Air Permukaan untuk masing-masing Pemerintah Kabupaten / Kota periode bulan Juli sampai dengan September 2012 adalah sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
8
Bagian Kedua
Tata Cara Penyaluran
BAB III - POLA PEMBAGIAN,TATA CARA PENYALURAN DAN PENATAUSAHAANNYA
Pasal 4

Setelah Peraturan Gubernur ini diberlakukan, Gubernur Kalimantan Selatan melalui Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan akan mentransfer ke Rekening Kas Daerah Kabupaten / Kota sesuai Alokasi Pembagian yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
Bagian Ketiga
Penatausahaaan
BAB III - POLA PEMBAGIAN,TATA CARA PENYALURAN DAN PENATAUSAHAANNYA
Pasal 5

- (1) Penerimaan Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus dicantumkan dalam APBD Kabupaten / Kota masing-masing.
- (2) Pencantuman Dana penerimaan Air Permukaan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pada Pos Bagi Hasil Pajak Provinsi.
BAB IV - PENGGUNAAN
Pasal 6

- (1) Dana Hasil Penerimaan Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan untuk Pembiayaan Rutin dan / atau Pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota yang bersangkutan.
- (2) Tata cara penyaluran dan penggunaan selanjutnya atas dana penerimaan Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan oleh Bupati / Walikota masing-masing.
9
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 22 Oktober 2012
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. RUDY ARIFFIN
Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 22 Oktober 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, ttd MUHAMMAD ARSYADI
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 63