PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor U Tahun 2017
Tentang TUNJANGAN PERUMAHAN DAN STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2017
Berlaku: 2 tahun 2005
N/A
Preamble

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang -Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Daerah Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. 7 Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. 9 Pemerintah Peraturan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540),
9. Pemerintah Peraturan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. 1l Pemerintah Peraturan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemeritah, Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
Menetapkan
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimna telah diubah dengan Peratuaran Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pengguna Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 01 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
16. Peraturan Daerah\_Kabupaten Kolaka Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2016 tentang APBD Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2017;
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KOLAKA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
- Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
3. DPRD adalah DPRD Kabupaten Kolaka;
- 4 Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kolaka;
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Kolaka;
6. Tunjangan Perumahan adalah uang sewa rumah yang diberikan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Setiap bulan besarnya disesuaikan standar harga setempat;
- 7 . Pakaian Dinas Adalah Pakaian Disediakan Untuk Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka untuk satu tahun anggaran; Yang
BAB II - TUNJANGAN PERUMAHAN
Pasal 2

- a.
- (1) Tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD kabupaten Kolaka setiap tahun, masa jabatan 2014 2019 sebesar RP. 2.634.000.000, Dua milyar enam ratus tiga puluh empat juta yang terdiri dari rupiah
- 2 (dua) orang x 12 bulan x 8.500.000 204.000.000 Rp: =Rp.
- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kolaka
- b Anggota DPRD Kabupaten Kolaka
27 (dua puluh tujuh) orang X 12 bulan Rp.7.500.000 Rp.2.430.000.000
- (2) Total biaya Tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD sejumlah Rp.2.634.000.000.000
- (3) Besaran Tunjangan Perumahan Sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk penghasilan (PPH). pajak
BAB III - STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS
Pasal 3

- (1) Standar harga pakain dinas pimpinan dan anggota DPRD di sesuaikan dengan prinsip efesiensi dan kepatutan diatur sebagai berikut
- a. Pakaian Sipil Harian (PSH di sediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun pada pimpinan dan anggota DPRD dengan rincian
3. 2 (dua) pasang 30 Tiga puluh orang Rp. 1.750.000 Rp. 105.000.000 Seratus Lima Juta Rupiah )
4. b.Pakaian Dinas Harian (PDH di sediakan 1 (satu ) pasang dalam satu tahun pada pimpinan dan anggota DPRD dengan rincian
5. 1 (satu) pasang 30 Tiga puluh 1 orang X Rp. 1.500.000 Rp\_ 45.000.000 empat puluh lima juta rupiah )
- c. Pakaian Sipil Resmi (PSR di sediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun
7. pada pimpinan dan anggota DPRD dengan rincian puluh ) orang x Rp. 2.000.000 = Rp. 60.000.000 Tiga
8. 2 (dua) pasang x 30 (enam puluh juta rupiah )
- d. Pakaian Adat Daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun
10. dengan rincian sebagai berikut 30 (tiga puluh) orang x 1 (satu) pasang x Rp.650.000, = Rp. 19.500.000 Sembilan Belas Juta Lima ratus Ribu Rupiah )
11. e Pakaian Khusus Sidang badan kehormatan 1 pasang x 3 orang x 500.000 1.500.000,Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )
12. dinas pimpinan dan anggota DPRD sejumlah Rp 231.000.000,Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah).
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Dengan Berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kolaka Nomor 32 tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan dan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.
Ditetapkan di Kolaka
tanggal
BUPATI KOLAKA,
pada
Di Undangkan di kolaka
20/7
SEKRETARIS DAERAH,
U~
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2017 NOMOR . IL...