PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor : Tahun 2012
Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
Berlaku: 11 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa Daerah, Bupati perlu dibantu oleh Perangkat Daerah yang dapat yang untuk penyelenggaraan Pemerintahan menyelenggarakan seluruh urusan Pemerintahan menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 21), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Maros, yang dalam perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu dilakukan penataan kembali sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 21) perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Maros.
Mengingat : 1. Pasal
- 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
SALINAN
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010 -2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010 Nomor 10);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
dan
BUPATI MAROS
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS - DINAS DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
BAB I
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maros;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan;
5. Bupati adalah Bupati Maros;
6. Sekretaris daerah adalah Sekretaris daerah Kabupaten Maros;
7. Kepala dinas adalah Kepala dinas pada dinas yang bersangkutan;
8. Sekretariat, bidang, Seksi dan Sub bagian adalah Sekretariat, bidang, Seksi dan Sub bagian pada dinas-dinas lingkup pemerintah Kabupaten Maros;
9. Cabang dinas adalah cabang dinas yang berada dalam lingkup dinas yang bersangkutan;
10. Unit Pelaksana Teknis disingkat (UPT) adalah Unsur Pelaksana Teknis dinas yang bersangkutan ;
11. Eselon adalah tingkat jabatan struktural;
12. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional yang berada pada dinas-dinas.
BAB II - KEDUDUKAN , TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- (3) Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. (5). Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas
9. (6). Kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
10. (7). Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
Dinas terdiri dari :
- a. Dinas Pendidikan
- b. Dinas Kesehatan
- c. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- d. Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan
- e. Dinas Perhubungan
- f. Dinas Pekerjaan Umum
- g. Dinas Tata Ruang dan Perumahan
- h. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
- i. Dinas Pendapatan Daerah
- j. Dinas Pertambangan dan Energi
- k. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- l. Dinas Pertanian
- m. Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan
- n. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
- o. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Seni
BAB IV - DINAS PENDIDIKAN
Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Kurikulum;
- d. Bidang Pendidikan Luar Sekolah;
- e. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- f. Bidang Sarana dan Prasarana;
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar;
- b. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah;
- c. Seksi Sistem Pembelajaran.
- (4) Bidang Pendidikan Luar Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Seksi Pendidikan Masyarakat;
- c. Seksi Kelembagaan dan Pembinaan Kursus.
- (5) Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. Seksi Kompetensi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
BAB III - DINAS DAERAH
Pasal 3

- b. Seksi Akreditasi Sekolah dan Lembaga Pendidikan;
- c. Seksi Pengolahan Angka Kredit Tenaga Fungsional.
- (6) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
- a. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah;
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Luar Sekolah.
- (7) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan 'kelompok jabatan fungsional dibentuk sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing.
- (8) Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan akan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB V - DINAS KESEHATAN
Pasal 5

- (1). Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan;
- d. Bidang Bina Upaya Kesehatan Masyarakat;
- e. Bidang Bina Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
- f. Bidang Bina Pelayanan Farmasi, Perbekalan dan Sarana Kesehatan;
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan Tenaga Kesehatan;
- c. Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- (3). Bidang Bina Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Penunjang dan Rujukan;
- b. Seksi Jaminan Kesehatan;
- c. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus.
- (4) Bidang Bina Upaya Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Seksi Kesehatan Keluarga;
- b. Seksi Gizi Masyarakat;
- c. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (5) Bidang Bina Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. Seksi Pengamatan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- b. Seksi Kesehatan Mata dan Penyakit tidak Menular;
- c. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- (6) Bidang Bina Pelayanan Farmasi, Perbekalan dan Sarana Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
- a. Seksi Pengamanan Sediaan Farmasi, Farmasi Komunitas dan Publik;
- b. Seksi Pengawasan Minuman, Makanan dan Kosmetik;
- c. Seksi Sarana, Prasarana dan Perbekalan Kesehatan.
- (7) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan kelompok jabatan fungsional dibentuk sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing
- (8) Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan akan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB VI - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pasal 6

- (1) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf (c) terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Bantuan Sosial;
- d. Bidang Pembinaan Sosial;
- e. Bidang Tenaga Kerja;
- f. Bidang Transmigrasi;
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari :
- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Seksi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial;
- b. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial;
- c. Seksi Pengembangan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
- (4) Bidang Pembinaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin dan Pelayanan Anak;
- b. Seksi Rehabilitasi Sosial;
- c. Seksi Keperintisan, Kepahlawanan, Kejuangan dan Komunitas Adat terpencil.
- (5) Bidang Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. Seksi Pembinaan Tenaga Kerja;
- b. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja;
- c. Seksi Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja.
- (6) Bidang Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
- a. Seksi Penyuluhan Transmigrasi;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana;
- c. Seksi Perlindungan dan Pengawasan Transmigrasi.
- (7) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan kelompok jabatan fungsional dibentuk sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing
- (8) Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi akan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB VII - DINAS PENCATATAN SIPIL DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 7

- (1) Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pendaftaran Penduduk;
- d. Bidang Pencatatan Sipil;
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari :
- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Seksi Pendaftaran dan Mutasi Penduduk;
- b. Seksi NIK, KTP, dan Kartu Keluarga;
- c. Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pendaftaran Penduduk.
- (4) Bidang Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Seksi Kelahiran, Kematian dan Pengesahan Anak;
- b. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
- c. Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pencatatan Sipil.
- (5) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. Seksi Informasi Kependudukan;
- b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
- c. Seksi Jaringan dan Komunikasi Data.
- (6) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan kelompok jabatan fungsional dibentuk sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing
- (7) Pen jabaran uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan akan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB IX - DINAS PEKERJAAN UMUM
Pasal 9

- (1) Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf (f) terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Monev dan Pelaporan;
- d. Bidang Bina Marga;
- e. Bidang Sumber Daya Air;
- f. Bidang Cipta Karya;
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Sub Bagian Keuangan;
- (3) Bidang Monev dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Seksi Monitoring dan Evaluasi;
- b. Seksi Pelaporan.
- (4) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Seksi Sarana Jalan Daerah;
- b. Seksi Sarana lainnya.
- (5) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf e terdiri dari :
- a. Seksi Irigasi;
- b. Seksi Non Irigasi.
- (6) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
- a. Seksi Sarana Prasarana Lingkungan Perkotaan dan Pedesaan;
- b. Seksi Bangunan Gedung.
- (7) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan kelompok jabatan fungsionanl dibentuk sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing.
- (8) Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum akan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB X
Pasal 10

- (1) Dinas Tata Ruang dan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perencanaan Tata Ruang;
- d. Bidang Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang;
- e. Bidang Pengawasan Bangunan;
- f. Bidang Perumahan ;
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Seksi Penyusunan Rencana dan Penatagunaan Ruang;
- b. Seksi Survei Pemetaan dan Pengukuran.
- (4) Bidang Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Seksi Pemukiman dan Kawasan Khusus;
- b. Seksi Gedung dan Fasilitas Umum.
- (5) Bidang Pengawasan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. Seksi Sempadan;
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.
- (6) Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
- a. Seksi Perencanaan Teknis;
- b. Seksi Perumahan dan Lingkungan.
- (7) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan kelompok jabatan fungsional dibentuk sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing.
- (8) Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang Dan Perumahan akan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang Dan Perumahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XI - DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Pasal 11

- (1) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf h terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Koperasi;
- d. Bidang Usaha Kecil dan Menengah;
- e. Bidang Perdagangan;
- f. Bidang Industri;
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari :
- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Koperasi dimaksud pada ayat (1) huruf c teridiri dari :
- a. Seksi Kelembagaan Koperasi;
- b. Seksi Bina Usaha Koperasi;
- c. Seksi Simpan Pinjam.
- (4) Bidang Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Usaha Kecil Menengah;
- b. Seksi Bina Usaha Mikro/PKL;
- c. Seksi Bina Usaha Kecil dan Menengah.
- (5) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. Seksi Penyaluran, Promosi dan Ekspor Daerah;
- b. Seksi Pengembangan Sarana Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan;
- c. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen.
- (6) Bidang Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
- a. Seksi Sarana Usaha Industri;
- b. Seksi Bimbingan Produksi;
- c. Seksi Pengawasan Industri.
- (7) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan kelompok jabatan fungsional dibentuk sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing.
- (8) Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan akan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XII - DINAS PENDAPATAN DAERAH
Pasal 12

- (1) Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan;
- d. Bidang Pendapatan I;
- e. Bidang Pengendalian dan Pelaporan;
- f. Bidang Pendapatan II;
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pendataan dan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) huruf c terdiri dari:
- a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
- b. Seksi Perhitungan dan Penetapan.
- (4) Bidang Pendapatan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. Seksi Penagihan Pajak, Restribusi dan PAD lainnya;
- b. Seksi Perimbangan dan Pendapatan lainnya.
- (5) Bidang Pengendalian dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. Seksi Pengendalian Operasional;
- b. Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
- (6) Bidang Pendapatan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
- a. Seksi Pajak Bumi Bangunan;
- b. Seksi Bea Peralihan Hak Tanah Bangunan.
- (7) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan kelompok jabatan fungsional dibentuk sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing.
- (8) Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah akan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XIII - DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Pasal 13

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf j terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pertambangan Umum;
- d. Bidang Geologi;
- e. Bidang Energi;
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pertambangan Umum dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Seksi Mineral dan Batu Bara;
- b. Seksi Galian Golongan C;
- c. Seksi Reklamasi.
- (4) Bidang Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. Seksi Inventarisasi;
- b. Seksi Pengelolaan Lingkungan Geologi;
- c. Seksi Perlindungan Kawasan Karst.
- (5) Bidang Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. Seksi Usaha Ketenagalistrikan;
- b. Seksi Listrik Pedesaan;
- c. Seksi Tata Niaga BBM.
- (6) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan kelompok jabatan fungsional dibentuk sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing.
- (7) Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pertambangan Dan Energi akan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertambangan Dan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XIV - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Pasal 14

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf k terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Kebudayaan;
- d. Bidang Sejarah dan Purbakala;
- e. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- f. Bidang Pemasaran, Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Seksi Pengembangan Budaya Daerah dan Pelestarian Nilai-Nilai Tradisional;
- b. Seksi Perfilman.
- (4) Bidang Sejarah dan Purbakala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. Seksi Sejarah dan Museum;
- b. Seksi Kepurbakalaan.
- (5) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- b. Seksi Jasa Usaha Pariwisata.
- c. Seksi Pengelolaan Objek dan Daya Tarik Wisata
- (6) Bidang Pemasaran, Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
- a. Seksi Promosi dan Pembinaan Event Pariwisata dan Kebudayaan;
- b. Seksi Peningkatan Kerjasama dan Investasi Pariwisata;
- c. Seksi Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat.
- (7) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan kelompok jabatan fungsional dibentuk sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing
- (8) Penjabaran Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XV - DINAS PERTANIAN
Pasal 15

- (1) Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf l terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Produksi Padi dan Palawija;
- d. Bidang Pengembangan Holtikultura;
- e. Bidang Pengembangan Agribisnis;
- f. Bidang Sarana dan Prasarana;
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari:
- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Produksi Padi dan Palawija dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Seksi Padi-padian;
- b. Seksi Palawija;
- c. Seksi Teknologi dan Perlindungan Tanaman.
- (4) Bidang Pengembangan Holtikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. Seksi Buah-buahan dan Tanaman Obat-obatan;
- b. Seksi Sayur-sayuran dan Tanaman Hias;
- c. Seksi Pengembangan Usaha Tanaman Holtikultura.
- (5) Bidang Pengembangan Agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) huruf e terdiri dari :
- a. Seksi Pengembangan Kelembagaan Petani;
- b. Seksi Pemasaran Hasil dan Pengembangan Agribisnis;
- c. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil.
- (6) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
- a. Seksi Pengolahan Lahan dan Perluasan Areal;
- b. Seksi Pengelolaan air;
- c. Seksi Pengembangan Alsintan.
- (7) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan kelompok jabatan fungsional dibentuk sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing
- (8) Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian akan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XVII - DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
Pasal 17

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf n terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Kehutanan;
- d. Bidang Program;
- e. Bidang Perlindungan dan Pengamanan;
- f. Bidang Perkebunan;
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Seksi Rehabilitasi dan Konservasi;
- b. Seksi Inventarisasi dan Perpetaan Hutan;
- c. Seksi Usaha Aneka Kehutanan.
- (4) Bidang Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. Seksi Pelaporan dan Evaluasi;
- b. Seksi Perencanaan dan Pengolahan Data.
- (5) Bidang Perlindungan dan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan;
- b. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan.
- (6) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (f) terdiri dari :
- a. Seksi Pengembangan Usaha dan Pengolahan Hasil;
- b. Seksi Teknik Produksi;
- c. Seksi Perbenihan, Sarana dan Prasarana.
- (7) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan kelompok jabatan fungsional dibentuk sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing
- (8) Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan akan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XIX - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 19

Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan.
BAB XIX - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.
BAB XIX - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 21

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (2). Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk langsung bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis jenjang dan pembinaan jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XX - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 22

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi Dan Kepala Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati;
- (4) Pejabat Fungsional pada struktur daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB XXI - TATA KERJA
Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sikronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkup pemerintah daerah dengan Instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
BAB XXI - TATA KERJA
Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masingmasing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XXI - TATA KERJA
Pasal 25

Setiap pimpinan satuan organisasi unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
BAB XXI - TATA KERJA
Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
BAB XXI - TATA KERJA
Pasal 27

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
BAB XXI - TATA KERJA
Pasal 28

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB XXI - TATA KERJA
Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing,wajib mengadakan rapat berkala.
BAB XXII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
1. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maros ( Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 21);
2. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Maros ( Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010 Nomor 05);
3. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010 Nomor 08) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XXII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.
Ditetapkan di Turikale
Pada tanggal : 18 Oktober 2012 BUPATI MAROS,
M. HATTA RAHMAN
Diundangkan di Turikale
SEKRETARIS DAERAH,
BAHARUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2012 NOMOR 11
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; PERUNDANG-UNDANGAN
AGUSTAM, S.IP, M.Si
Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
NIP
: 19730820 1992 1 001