PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 6 Tahun 2013
Tentang PENGELOLAAN SAMPAH
Berlaku: 23 Desember 2013
N/A
Preamble

Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara proporsional, efektif dan efisien;
- b. bahwa masalah persampahan perlu dikelola secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
4. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 Nomor 20);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR dan
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas menangani kebersihan/pengelolaan sampah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani kebersihan/pengelolaan sampah.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani kebersihan/pengelolaan sampah.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsetrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
11. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah berupa tong plastik.
12. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
13. Tempat pengelolaan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
14. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
15. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
16. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
17. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang.
18. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
19. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pengelolaan sampah yang berdampak negatif terhadap orang.
20. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
21. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
22. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya.
23. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar mentaati ketentuan di bidang pengelolaan persampahan guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
24. Disinsentif adalah upaya memberikan hukuman kepada perseorangan, badan usaha atau lembaga yang melanggar ketentuan di bidang Pengelolaan Sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
25. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan, yang selanjutnya disingkat BLUD Persampahan adalah Unit Pelaksana Teknis pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
Pengelolaan sampah diselenggarakan atas asas :
tanggung jawab;
berkelanjutan;
manfaat;
keadilan;
kesadaran;
kebersamaan;
keselamatan;
keamanan; dan
nilai ekonomi.
BAB I - KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian
Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 4

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas :
- a. sampah rumah tangga;
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. sampah yang timbul akibat bencana;
- d. puing bongkaran bangunan;
- e. sampah secara teknologi belum dapat dikelolah; dan
- f. sampah yang timbul secara tidak priodik.
BAB III - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
BAB III - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 6

- (1) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas :
- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah; dan
- f. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana berupa :
9. a.
10. tempat pembuangan sampah sementara;
- b. tempat pembuangan sampah akhir;
- c. pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan sampah akhir; dan
- d. tempat pembuangan sampah di tempat-tempat umum dan di jalan-jalan umum yang dipandang perlu.
Bagian Kedua
Wewenang
BAB III - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :
- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap tempat pemrosesan akhir.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu
BAB IV - Hak
Pasal 8

Setiap orang, badan usaha atau lembaga berhak :
- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah dan/atau kebersihan;
- b. berpartisipasi dalam pengelolaan sampah dan/atau kebersihan;
- c. mendapatkan informasi dalam pengelolaan sampah dan/atau kebersihan; dan
- d. mendapatkan pembinaan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah dan/atau kebersihan.
Bagian Kedua
Kewajiban
BAB IV - Hak
Pasal 9

- (1) Setiap orang, badan usaha atau lembaga pengguna lahan/lokasi wajib melakukan upaya atas kebersihan bangunan, halaman, saluran, kebersihan setapak, lingkungan dan tempat sekitarnya.
- (2) Setiap orang, badan usaha atau lembaga yang menjajakan barang dengan cara dijinjing, dipikul atau didorong dengan gerobak atau alat angkutan lainnya atau pedagang kaki lima wajib menyediakan tempat sampah untuk menampung sampah yang dihasilkannya sebelum diangkut ke TPA oleh petugas.
- (3) Setiap orang, badan usaha atau lembaga yang menghasilkan limbah buangan baik padat maupun cair atau gas yang mengandung zat-zat berbahaya baik secara sendiri maupun secara kelompok, wajib melakukan pengelolaan dengan melengkapi tempat usahanya dengan bak atau tangki penampungan limbah buangan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang, badan usaha atau lembaga pengelola kawasan komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib memelihara kebersihan.
- (5) Setiap kendaraan beroda empat atau lebih wajib dilengkapi dengan tempat sampah tertutup.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan SKPD.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. target pengurangan sampah paling sedikit 7 % (tujuh persen) dari sampah yang dihasilkan;
- b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
- c. pola pengembangan kerja sama daerah, kemitraan dan partisipasi masyarakat;
- d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
- e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.
Bagian Kedua
Pelaksanaan
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
- a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
- b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 12

Pemerintah Daerah menangani pengelolaan sampah dengan cara :
- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 13

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan melalui memilah sampah dari sumbernya sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 14

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 15

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilaksanakan dengan cara :
- a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab penghasil sampah atau lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW;
- b. sampah dari TPS/TPST ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus dari sumber sampah ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
- d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS sampai ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 16

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan TPA.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 17

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
Bagian Ketiga
Lembaga Pengelola
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 19

Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah di tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Dusun/Lingkungan, Desa/Kelurahan, Kecamatan, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dapat membentuk BLUD Persampahan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan BLUD Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 21

Lembaga pengelola sampah di tingkat RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, mempunyai tugas :
- a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan
- b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah pada masing-masing rumah tangga.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 22

Lembaga pengelola sampah di tingkat RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, mempunyai tugas :
- a. mengoordinasikan lembaga pengelola sampah di tingkat rukun tetangga; dan
- b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sampah sementara kepada Kepala Dusun/Kepala Lingkungan.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 23

Lembaga pengelola sampah di tingkat Dusun/Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, mempunyai tugas :
- a. mengoordinasikan lembaga pengelola sampah di tingkat rukun warga;
- b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai tingkat rukun warga; dan
- c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sampah sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu kepada Kepala Desa/Lurah.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 24

Lembaga pengelola sampah di tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, mempunyai tugas :
- a. mengoordinasikan lembaga pengelola sampah di tingkat Dusun/Lingkungan;
- b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai tingkat Dusun/Lingkungan; dan
- c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sampah sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu kepada camat.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 25

Lembaga pengelola sampah di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, mempunyai tugas :
- a. mengoordinasikan lembaga pengelola sampah di tingkat Desa/Kelurahan;
- b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai tingkat Desa/Kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
- c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sampah sementara dan tempat pengelohan sampah terpadu kepada SKPD atau BLUD persampahan.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 26

Lembaga pengelola sampah di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, mempunyai tugas :
- a. menyediakan tempah sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan :
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran yang terjadi terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
- d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan :
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
- b. pelaporan atas pelanggaran yang terjadi terhadap larangan.
- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa :
- a. pemberian penghargaan; dan/atau
- b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat berupa :
- a. pemberian penghargaan;
- b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
- c. pengurangan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
- d. penyertaan modal daerah; dan/atau
- e. pemberian subsidi.
- (3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 29

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 30

Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha dan/atau perseorangan yang melakukan :
- a. pelanggaran terhadap larangan; dan
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 31

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat berupa :
- a. penghentian subsidi; dan/atau
- b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat berupa :
- a. penghentian subsidi;
- b. penghentian pengurangan retribusi daerah; dan/atau
- c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (3) Tata cara pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - KERJA SAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
- a. penyediaan/pembangunan TPA;
- b. sarana dan prasarana TPA;
- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
- d. pengelolaan TPA; dan/atau
- e. pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
- (3) Tata cara kerja sama antar daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Kemitraan
BAB VI - KERJA SAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
- a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
- b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
- d. pengelolaan TPA; dan/atau
- e. pengelolaan produk olahan lainnya.
- (3) Tata cara kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VII
Pasal 34

- (1) Setiap orang, badan usaha atau lembaga yang akan melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Dalam hal perseorangan, badan usaha atau lembaga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi.
- (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa :
- a. uang paksa; dan /atau
- b. pencabutan izin.
- (6) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - PERAN MASYARAKAT
Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pengolahan sampah; dan
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.
BAB VIII - PERAN MASYARAKAT
Pasal 36

- (1) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara :
- a. sosialisasi; dan
- b. kegiatan gotong royong.
- (2) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara :
- a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
- b. pemberian insentif.
- (3) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara :
- a. penyediaan media komunikasi; dan
- b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan.
BAB IX - LARANGAN
Pasal 37

Setiap orang, badan usaha atau lembaga dilarang :
- a. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- b. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- c. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA;
- d. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- e. membuang sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- f. membakar sampah plastik atau sampah lainnya yang mengandung plastik;
- g. membakar sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi udara atau mengganggu lingkungan; dan
- h. menggunakan lahan untuk di manfaatkan sebagai TPA.
BAB X - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 38

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan sampah dilakukan oleh SKPD terkait.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
- a. penyuluhan dan pembinaan teknis pengelolaan sampah;
- b. pemeriksaan instalasi, timbulan sampah dan/atau alat transportasi; dan
- c. meminta laporan dan/atau keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan sampah.
BAB XI
Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Bagian Kedua
Kompensasi
BAB XI
Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
- a. relokasi;
- b. pemulihan lingkungan;
- c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
- d. kompensasi dalam bentuk lain.
BAB XI
Pasal 41

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 40 sebagai berikut :
- a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negative pengelolaan sampah; dan
- c. Menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.
BAB XII - MEKANISME PENGADUAN DAN
Pasal 42

Setiap orang, badan usaha atau lembaga dapat melakukan pengaduan secara tertulis kepada pengelola sampah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.
Bagian Kedua Sengketa Persampahan
BAB XII - MEKANISME PENGADUAN DAN
Pasal 43

Sengketa yang timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas :
- a. sengketa antara pemerintah daerah dengan pengelolah sampah; dan
- b. sengketa antara pengelolah sampah dengan masyarakat.
Bagian Ketiga
Mekanisme Penyelesaian Sengketa
BAB XII - MEKANISME PENGADUAN DAN
Pasal 44

- Penyelesaian sengketa persampahan dapat dilakukan melalui :
- (1) a. penyelesaian di luar Pengadilan; atau b. penyelesaian di dalam Pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase/pilhan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelasian sengketa di dalam pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
BAB XIII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kebersihan/pengelolaan sampah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang
kebersihan/pengelolaan sampah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kebersihan/pengelolaan sampah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kebersihan/pengelolaan sampah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kebersihan/pengelolaan sampah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kebersihan/pengelolaan sampah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang kebersihan/pengelolaan sampah;
- i. memanggil orang untuk didengarkan keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kebersihan/pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

Huruf a
Yang dimaksud dengan 'asas tanggung jawab' adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab Pengelolaan Sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Huruf b
Yang dimaksud dengan 'asas berkelanjutan' adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan 'asas manfaat' adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Huruf d
Yang dimaksud dengan 'asas keadilan' adalah bahwa dalam pengelolaan sampah Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.
Huruf e
Yang dimaksud dengan 'asas kesadaran' adalah bahwa dalam pengelolaan sampah Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.
Huruf f
Yang dimaksud 'asas kebersamaan' adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
.Huruf g
Yang dimaksud dengan 'asas keselamatan' adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.
Huruf h
Yang dimaksud dengan 'asas keamanan' adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.
Huruf i
Yang dimaksud dengan 'asas nilai ekonomi' adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.
```
Cukup jelas.
```
kompos, ulang
```
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Hasil pengelolaan sampah, misalnya berupa pupuk, biogas, potensi energi dan hasil daur lainnya. Huruf f Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
```
Yang dimaksud dengan 'tempat sampah tertutup' adalah berupa wadah sampah plastik yang kedap air, mudah dibersihkan dan memiliki penutup. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Huruf a Pemilahan sampah dilakukan dengan metode yang memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, lingkungan, kenyamanan dan kebersihan. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Pengolahan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah dimaksudkan agar sampah dapat diproses lebih lanjut dimanfaatkan atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Ayat (2) Teknologi ramah lingkungan merupakan teknologi yang dapat mengurangi timbulan sampah sejak awal proses produksi.
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 35

Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Yang dimaksud dengan pengelola sampah adalah BLUD Persampahan atau SKPD yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang menangani pengelolaan sampah. Pasal 43 Sengketa persampahan merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya gangguan dan/atau kerugian terhadap masyarakat dan/atau lingkungan akibat kegiatan pengelolaan sampah. Pasal 44 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Penyelesaian sengketa persampahan di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif dari kegiatan pengelolaan sampah. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 47

Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 15