PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 29 Tahun 2016
Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
Berlaku: 20 Juni 2016
N/A
Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan di Kecamatan, meliputi :
- a. Pelayanan Penerbitan Akta Jual Beli/Hibah/Pembagian Hak Bersama;
- b. Pelayanan Pengesahan Surat Keterangan Waris;
- c. Pelayanan Pengesahan Usulan Pensiun;
- d. Pelayanan Surat Domisili Usaha;
- e. Pelayanan Surat Keterangan Pengajuan Kredit Usaha Kecil;
- f. Pelayanan Surat Dispensasi Nikah Islam/Non Islam;
- g. Pelayanan Surat Keterangan Belum Cukup Umur;
- h. Pelayanan Pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu;
- i. Pelayanan Pengesahan Permohonan Pemasangan PDAM
- j. Pelayanan Pengesahan Surat Pindah Datang;
- k. Pelayanan Surat Keterangan Pembangunan Tower;
- l. Pelayanan Pengesahan Surat Pindah;
- m. Pelayanan Pengesahan Surat Masuk ABRI;
- n. Pelayanan Surat Keterangan Usaha;
- o. Pelayanan Pengesahan Surat Persetujuan Lingkungan
- p. Pelayanan Surat Keterangan KTP Elektronik (KTP El) sementara; dan
- q. Pelayanan surat pengesahan usulan pensiunan non PNS (ASABRI TNI/Polisi)
- (2) Pelayanan legalisasi, pemberian surat keterangan, perijinan dan lain-lain yang menjadi kewenangan Kecamatan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Jenis pelayanan di Kelurahan, meliputi :
- a. Pelayanan Surat Pengantar Nikah;
- b. Pelayanan Surat Keterangan Penguasaan Tanah;
- c. Pelayanan Registrasi Surat Pernyataan Tanah;
- d. Pelayanan Registrasi Surat Kuasa;
- e. Pelayanan Surat Keterangan Kematian;
- f. Pelayanan Registrasi Surat Pengesahan Tanda Bukti (SPTB) Pensiun;
- g. Pelayanan Surat Keterangan Janda/Duda;
- h. Pelayanan Surat Keterangan Belum Menikah;
- i. Pelayanan Surat Pengantar Ijin Keramaian;
- j. Pelayanan Surat Pengantar Kartu Keluarga;
- k. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu;
- l. Pelayanan Pengesahan Surat Permohonan KPR;
- m. Pelayanan Surat Keterangan Untuk Pengajuan Kredit;
- n. Pelayanan Surat Keterangan Domisili Usaha;
- o. Pelayanan Surat Keterangan Domisili Sekretariat Partai Politik/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- p. dihapus;
- q. Pelayanan Surat Pengantar Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM);
- r. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Keluar;
- s. Pelayanan Distribusi Beras Miskin (Raskin);
- t. Pelayanan Surat Keterangan Waris;
- u. dihapus;
- v. dihapus;
- w. Pelayanan Surat Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian(SKCK);
- x. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang;
- y. Pelayanan Surat Pengantar Cerai
- z. Pelayanan Registrasi Relass dari Pengadilan;
29. aa. Pelayanan Surat Keterangan Kematian Non SIAK;
30. bb. Pelayanan Surat Persetujuan Lingkungan; dan
- cc. Pelayanan Surat Keterangan Penghasilan.
- (4) Pelayanan legalisasi, pemberian surat keterangan, perijinan dan lain-lain yang menjadi kewenangan Kelurahan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.
Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 20 Juni 2016
WALIKOTA PONTIANAK,
SUTARMIDJI
Diundangkan di Pontianak pada tanggal 20 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,
MOCHAMAD AKIP
BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016 NOMOR 29