PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor SBEHHFIHFB Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 1 TAHUN 2074
N/A
Preamble

Mengingat :
BUPATI BOI AANG MONGONDOW SELATAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATA}II
NOMOR 1 TAHUN 2074
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGEzu DAN LUAR NEGERI BAGI PBJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TEf,AP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,
Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan elisiensi pembiayaan untuk perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2OL4, dipandang perlu menetapkan standar biaya perjalanan dinas;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pertimbangan obyektif untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas perjalanan dinas, maka diperlukan suatu standar baku dalam pelaksanaan pedalanan dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertinnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam negeri dan Luar Negeri Bagr pejabat negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak tetap di Lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2014;
- L. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaa\
4. 2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3O Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 1O3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Menetapkan
3. Per'aturan Femerintah i,[ornoi" 58 Tahun 2OC5 reiitang Per:geioiaar: Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor' l4O, Tarcrha-han Lemba-r"a,n Nesara Rererrblik Indonesia Nomor a5781;
2. 4= Peratr-r-ran Menteri Dalam Negen Nomor 1.3 Tahrr-n 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri iiomr.rr 2 i Tahun 2Ci i tentang Ferubahan i{eciua Atas Feratui'an Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pendoman Penge.lola an Ke r*r-a:lga-n D a-era-h:
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor oz /PMK.o5/2oo8, Tentang Pen-rba-ha-n Kecl-r-r-a ata-s pera-turan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK. os l2oor tentang perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Basr Pejabat Negara, pegawai Negeri, cian Fegawai Ticiak Tetap;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor gr /PMK.osl2oro tentang F'erjaianan Dinas Luar ltfegeri Bagi trejabat ]iegara, Fega-wai ltegeri dan Pegawai Tidak tetap sebagaimana di ubah dengan peraturan Menterr Ker-ranga:r Ne,mor 64i PMK.O5/2O11 teatalg Perr:bahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 lPM,K.os l2olo tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2T Talrrun 2013 Tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol4;
8. Peraturan ivienteri Fieuangan Repubiik indonesia Nornor 72 /PMK.O2 /2oL3 Tentang standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2QL4'.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow selatan Nomor g Ta-hr-rn zOlL tenta-ng Pokok-Pokok Pengelola-a-n Ker-r-a:rga-n Da-era-h (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 20ll Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
8. tC. Feraturan Daerah Kabupaten Boiaang lvlongoniio-w- Seiatan ltomor 19 Tahun 2oL3 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahr-rn Anggaran zo14 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2OL4 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 53);
EjI ER.'ii i-FT TCi:- ir iri . l.Yl,IrIYI \.,, I \.,, r)I\1L1\ .
PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAi.[ LUAR I.iEGERI BAGI FEJABAT i.{EGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI I,INGKI-INGAN PEMITRINTAH DAtrRAH KABI-IPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TA.TIUN ANGGARAN 2014.
I
I
KETENTUAN UMUM
BAB II - PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
Pasal 3

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, termasuk perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan dalam hal :
- b. mendapatkan pengobatan di luTneSeri berdasarkan keputrrsan pejabat berwenang; -f
- a. mengikuti tugas belajar di luar negeri dalam rangka menempuh pendidikan formal setingkat Strata 1, Strata 2, dan strata 3;
- d. mengikuti konferensi/sidang internasional, seminar, lokakarya, studi banding, dan kegiatan-kegiatan yang sejenis;
- e. mengikuti dan/atau melaksanakan pameran dan promosi; dan
- f. mengikuti training, diklat, kursus singkat (s?ort coursel atau kegiatan sejenis.
- g. Dalam ra4gka konSultasi sehrrbgngan dengan pelakSanaan program atam kegiatan.
BAB II - PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas yang dibiayai oleh APBD adalah perjalanan dinas dari :
- a. Bupati dan Wakil Bupati,
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD,
- c. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabrrpaten Bolaang Mongondow Selatan,
- d. Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang terdiri dari :
6. -Sopir dari kendaraan dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, Sekda, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepaia Dinas/Badan, Kepala Kantor, Camat;
7. -Ajudan dari : Bupati, wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekda dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bolaang Mongondow selatan;
- Operator Komputer pada unit kerja di lingkungan DPRD dan Femerintah Kabupaten tsolaang Mongondow Selatan;
- Pengurus dan anggota TP PKK Kabupaten Bolaang Mongondow selatan;
10. -Pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bolaang Mongondow selatan;
11. -Delegasi/utusan/peserta yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kegiatan di luar Daerah.
- (2) Pejabat Negara, pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap serta Utusan Pemerintah Daerah yang akan melakukan perjalanan dinas teriebih dahulu harus mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.
- (3) Persetujuan perjalanan dinas yang di maksud pada ayat (1) untuk perjalanan dinas luar negeri berupa surat persetujuan pemerintah;
- (4) Persetujuan/perintah sebagaimana di maksrrd pada a5rat (1) Surat Perintah Trrgas (SPT) dan Surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
- a. Bupati dan Wakil Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
- (5) Penandatanganan Surat Perintah T[rgas (SPT) dan Surat Perintah perjalanan Dinas (SPPD) oleh Pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
- b. pimpinan dan Anggota DPRD di atur tersendiri oleh DPRD sesuai dengan tata tertib dewan;
- c. pejabat Eselon II dan eselon III SPT ditandatangani oleh Bupati/\lrakil Bupati, dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan maka SPT dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dan bila Sekretaris Daerah juga berhalangan, SPT dapat ditandatangani oleh asisten, dengan ketentuan bahwa perjatanan dinas yang akan dilaksanakan mempunyai pertimbangan teknis yang tidlpa"nat di tunda p'elaksanaannya;
- d. Pejabat Eselon IV, tenaga Sipil Lainnya dan Pegawai Tidak tetap, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan maka SPT dapat ditandatangani oleh Asisten, dengan ketentuan bahwa perjalanan dinas yang akan dilaksanakan mempunyai pertimbangan teknis yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya;
- e. SPPD di tandatangani oleh Pengguna Anggaran SKPD.
- f. Format SPT dan SPPD sebagaimana di maksud dalam ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB II - PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
Pasal 5

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari :
- a. biaya penginapan/ akomodasi;
- c. biaya tiket baik angkutan udara, angkutan darat dan angkutan laut,
- b. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, transportasi harian dan uang representasi (untuk Perjalanan Dinas tingkt A dan B);
- d. Transport Lokal yang terdiri dari :
- Transport dari Bandara tujuan ke hotel/tempat kegiatan (PP)
- Transport dari Molibagu ke Bandara (PP)
- e. Visa untrrk Perjalanan Dinas Luar Negeri.
9. {2)biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan sesuai dengan biaya nil (at cost), dalam hal pelaksa.naan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
10. Uang transport dari ibukota kabupaten ke tempat tujuan/bandara dibayarkan dengan biaya riil (at cost) (3)
11. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan oleh Pejabat Eselon II dan III yang menggunakan fasillitas kendaraan dinas maka kepada pejabat tersebut tidak mendapatkan pembayaran uang transport. (4)
12. Dikecualikan pada pasal 5 ayat {41 adalah perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan oleh anggota DPRD yang tidak menggunakan fasilitas kendaraan dinas maka dapat diberikan uang transport yang dibayarkan sesuai dengan biaya nil (at cost). (5)
13. Besarnya Satuan Biaya Penginapan, Uang Harian dan Transport Lokal (dari dan ke Bandara) sebagaimana dimaksud datam Ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan ini. (6)
14. Besaran Satuan Biaya Penginapan, transport harian dan transport lokal (dari dan ke bandara) yang tercanttrm dalam Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat {21 merupakan tarif batas tertinggr yang berlaku bagr masingmasing tingkat perjalanan dinas. (7)
15. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan yaitu: (8)
- a. tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
- c. tingkat B untuk Anggota DPRD;
- b. tingkat B untuk Pejabat Eselon II a Sekda;
- d. tingkat B untuk Pejabat Eselon II b;
t
- e. tingkat C untuk Pejabat Eselon lI atau Golongan W;
- f. tingkat D untuk Pejabat Eselon IV atau Golongan III, Ketua Tim Pengerak PKK dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK;
- h. tingkat E untuk sopir dan Delegasi atau utusan Pemerintah Daerah,
- g. tingkat E untuk PNS Golongan II, Golongan l, tenaga operator komputer, Anggota PKK, Pengurus dan Anggota Dharmawanita, Ajudan; dan
- (9) Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan yaitu:
- a. tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
- b. tingkat B untuk Pejabat Eselon II a Sekda;
- c. tingkat B untuk Anggota DPRD;
- d. tingkat B untuk Pejabat Eselon II b;
- e. tingkat C untuk Pejabat Eselon III atau Golongan IV;
- f. tingkat D untuk Pejabat Eselon IV atau Golongan III, Ketua Tim fungerak PKK dan \Ifakil Ketua Tim Pengerrak PKK; dan
- g. tingkat E untuk PNS Golongan II, Golongan I, operator komputer, Delegasi atau utusan Pemerintah Daerah, Anggota PKK, Pengurus dan Anggota Dharmawanita, Ajudan.
13. (1O) Uang harian untuk Perjalanan dinas Iuar negeri mencakup biaya penginapan, uang harian (uang makan, uang saku, uang transport harian dan uang representasi), transportasi lokal (dari dan ke bandara), berlaku ketentuan sebagaimana berikut:
- a. Menurut jumlah hari sebagaimana tercantum dalam rangka melaksanakan Perjalanan Dinas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 huruf d, huruf e dan huruf f termasuk uang harian akibat transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam ha1 harus berpindah alat transportasi lain;
- b. Paling banyak 5 (lima) hari untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a;
- d. paling banyak 5 (lima) hari untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c;
- c. paling banyak 14 (empat belas) hari untuk Pedalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b;
- e. Bagr Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang dalam melakukan Perjalanan Dinas jatuh sakit dan perlu dirawat dirumah sakit maka kepadayang bersangkutan dibayarkan paling tinggi 3oo/o (tiga puluh persen) dari tarif uang harian selama masa perawatan,;
- f. bagi isteri/suami Pejabat Negara yang diizinkan untuk ikut serta dalam Perjalanan Dinas apabila menderita sakit selama perjalanan dinas, maka kepada yang bersangkutan dibayarkan paling tinggr 8O% (delapan puluh persen) dari r.rang harian suami/isteri; dan atau
- g. Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas yang biaya Penginapan dan makan ditanggung pihak penyelenggara maka kepada yang bersangkutan cukup dibayarkan uang penginapan satu hari sebelum dan satu sesudah kegiatan, uang makan satu hari sebehrm dan satu sesrrdah kegiatan, sedangkan uang saku, uang transport harian, uang representasi (Pejabat Negara, Pimpinan dan anggota DPRD, pejabat eseslon II,) dibayarkan LOAa/o setiap hari serta uang tranport lokal (dari dan ke bandara) maupun uang tranport udara dibayar dibayar at cost.
- h. Pejabat Negara/Pegawai NegerilPegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas yang biaya fpnginapan, makan, transportasi lokal (dari
dan ke bandara), transportasi harian dan tranportasi udara ditanggung pihak penyelenggara, maka kepada yang bersangkutan cukup dibayarkan uang penginapan satu hari sebelum dan satu sesudah kegiatan, uang makan satu hari sebelum dan satu sesudah kegiatan, sedangkan uang saku dan uang representasi (Pejabat Negara, Pimpinan dan anggota DPRD, pejabat eseslon II,) dibayarkan 1OO% setiap hari.
BAB II - PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
Pasal 6

- (1) Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas kemudian yang bersangkutan meninggal dunia, maka kepada yang bersangkutan selain mendapat biaya Perjalanan Dinas juga .rnendapatkan:
- a. Biaya Pemetian; dan
- b. Biaya Angkutan jenazah.
- (2) Besarnya biaya pemetian dan angkutan jenazah sebagaimana di maskud dalam ayat (1) tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB II - PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
Pasal 7

Perjalanan Dinas dalam negeri tingkat A dan tingkat B sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan huruf b, diberikan uang representasi per hari dalam hal melaksanakan perjalanan dinas luar daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bupati, Wakil Bupati serta Pimpinan DPRD diberikan uang representasi perhari masing-masing sebesar Rp. 25O.OOO,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Sekretaris Daerah diberikan uang representasi perhari masing-masing sebesar Rp.19o.Ooo,-(seratus sembilan puluh ribu rupiah); dan
- c. Pejabat eselon II lainnya dan Anggota DPRD diberikan uang representasi perhari masing-masing sebesar Rp.13o.Ooo,-(seratus tiga puluh ribu rupiah).
BAB II - PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
Pasal 8

Dalam ha1 perjalanan dinas mengikuti bimbingan teknis, kursus, diklat dan kegiatan sejenis yang biaya hotel/pengrnapan/akomodasi telah menjadi tanggungan pihak lain atau dibebankan melalui uang kontribusi kepada pihak lain, maka pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas berhak memperoleh:
- a. Biaya Penginapan selama 2 (dua) hari yaitu satu hari sebelum dan satu hari sesudah pelaksanaarl kegiatan;
- Uang saku;
- b. Uang harian ferdiri dari :
- Uang Makan;
- Uang transport harian.
- Uang Representasi (Untuk Perjalanan Dinas Tingkat A dan B); dan
- c. Biaya transport lokal :
- Transport Bandara-Molibagu (PP)
- Transport Molibagu-Bandara (PP)
- d. Biaya tiket pesawat atau tiket transportasi darat atam tiket transportasi udara. O
Dalam hal Bupati/Wakil Bupati menghadiri undangan pesta perkawinan dan atau hajatan adat lainnya dalam kapasitas sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, maka pelaksanaan tugas kemasyarakatan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dikategorikan sebagai perjalanan dinas.
BAB II - PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
Pasal 10

Dalam hat perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Ajudan Bupati/Wakil Bupati, Sopir Bupati/Wakil Bupati dan atau Personil Patroli Pengawal/Patwal berkaitan dengan tugas pengawalan dari Molibagu=Bandara pergi prrlang (PP) pada perjalanan dinas luar Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo oleh Bupati/Wakil Bupati, maka pelaksanaan tugas dimaksud dikategorikan sebagai perjalanan dinas dalam Provinsi Sulawesi Utara/Gorontalo dengan maksimal pelaksanaan 2 (dua) hari kalender.
BAB II - PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
Pasal 11

Biaya tiket perjalanan dinas (angkutan darat, Laut dan Udara) sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf c pelaksanaannya di bayar sesuai yang tercantum dalam tiket (at cost) termasuk biaya jasa pelayanan penumpang pesawat udara (airport tax) atau kartu masrrk lainnya.
BAB III - PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
Pasal 12

- Lamanya Pedatanan Dinas Dalam Daerah (selain inspektorat daerah) yang dapat dibiayai oleh APBD dirinci sebagai berikut : (u
- a. Molibagu ke Pinolosian Timur dan Posigadan maksimal 3 (tiga) hari,
- b. Molibagu ke Pinolosian tengah dan Pinolosian maksimal 2 (dua) hari,
- Perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (ll diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati. (21
- perjalanan Dinas Dalam Daerah hanya diperuntukknn bagi kegiatan yang membutuhkan waktu pelaksanaan minimal 3 (tiga) jam di luar tempat tugas d.engan ketentuan diluar Ibu Kota Ka.bupaten (Kecamatan Bolaang uki). (3)
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah Khusus untuk SKPD Kecamatan, SPT dan SPPD di tandatangani oleh Camat. (4)
BAB IV - PEMBIAYAAN PERJALANAN DINAS
Pasal 13

pembiayaan perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah ditetapkan batas tertinggi berdasarkan Tingkat Perjalanan Dinas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagran yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini '4
BAB V - PENGEMBALIAN UANG TRANSPORT
Pasal 14

- (1) Dalam hal kegiatan bimbingan teknis/sosialisasi/diklat yang diadakan oleh SKPD tertentu di Ibu Kota Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan terdapat penggantian berupa uang saku/transport lokal, maka peserta dapat diberikan pengganti uang saku/transport lokal sebesar Rp 150.000/kegiatan.
- (2) Dalam hal kegiatan bimbingan teknis/sosialisasi/diklat yang diadakan oleh SKPD tertentu di Ibukota Kecamatan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan maka Peserta yang berasal dari Desa ke Ibukota Kecamatan diberikan uang saku/transport lokal sebesar Rp. 5O.OOO/kegiatan.
- (3) Dalam hal kegiatan bimbingan teknis/sosialisasi/diklat yang diadakan oleh SKPD tertentu di dalam Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan terdapat pengembalian uang transport bagr Instruktur, Narasumber dan Tenaga Ahli dapat diberikan pengembalian uang transport yaitu :
- a. Instruktur, Narasrrmber dan Tenaga Ahli dari Ltrar Provinsi sebesar Rp. 7.0OO.OOO,- per orang;
- b. Instruktur, Narasumber dan Tenaga Ahli dari Dalam Provinsi sebesar Rp. 1.OOO.OOO,- per orang;
- c. Pembayaran pengembalian uang transport Narasumber dan Tenaga Ahli dibayarkan berdasarkan biaya rill (at cost) dengan batasan biaya tertinggi.
BAB VI - PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
Pasal 15

- (1) Setiap pejabat eselon II, III, IV dan staf pada masing-masing SKPD yang akan melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam hal koordinasi dan konsultasi, w4jib membuat telaahan staf.
- (2) Perjalanan dinas dalam rangka memenuhi undangan rapat, seminar, diklat ataupun kegiatan-kegiatan lainnya tidak perlu mengajukan telahaan staf.
- (3) Dikecualikan dari ketenhran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan oleh kecamatan.
- (1) Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas selambat-lambatnya 7 {trUuh} }rari sesudah kembali di wajibkan memberikan laporan seeara tertulis kepada pejabat yang memberikan perintah.
2. (21 Dokumen Kelengkapan pertanggung jawaban perjalanan yaitu:
- a. Perjalanan Dinas Luar Negeri :
2. Surat Perintah T\rgas (SPT);
1. Surat Undangan dari Instansi Penyelenggara;
3. Surat Persetujuan Pemerintah;
4. SPPD (surat perintah Rerjglanan Dinas);
5. Fotocopy halaman paspor yang dibubuhi cap I tanda keberangkatan/ kedatangan oleh pihak yang berwenang;
6. Biaya pembuatan visa;
8. Boarding pass dan AirPort tax;
7. Bukti tiket (pesawat udara, kapal Laut, Bus, kereta Api);
9. bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan;
10. Laporan perjalanan dinas;
11. Telaahan staf yang telah di setujui oleh pejabat berwenang;
12. Bukti pengeluaran Transport lokal (Molibagu ke bandara PP dan Bandara tempat tduan ke hotel atau tempat kegiatan/PP) berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainya yang sah;
13. Daftar pengeluaran riil (untuk pengeluaran transport yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaranya), sesuai dengan Format sebagaimana tercantum pada Lampiran M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
14. Sertifikat untuk yang mengikuti diklat dan bimtek.
- b. Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Provinsi dan Dalam Provinsi yaitu :
1. Surat Undangan dari Instansi Penyelenggara;
3. SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) yang telah ditanda tangani oleh pejabat pada tempat tujuan dan telah disahkan;
2. Surat Perintah Tugas (SPT);
4. Bukti tiket pesawat udara, kapal Laut, Bus, kereta Api {Untuk Perjalanan Dinas Luar Provinsi);
5. Boarding pass dan Airport tax (Untuk Perjalanan Dinas Luar Provinsi);
6. Bukti Pembayaran tiket ke maskapai / pihak travel baik berupa Struk Pembayaran Via ATM darl , I atau Invoice dari pihak travel (Untuk Perjalanan Dinas Luar Provinsi);
7. Bukti pengeluaran Transport lokal (Molibagu ke bandara PP dan Bandara tempat tujuan ke hotel atau tempat kegiatan/PP) berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainya yang sah;
8. Bukti pengeluaran transport lokal (Molibagu ke tempat kegiatan untuk pedalanan dinas luar daerah dalam provinsi), berupa laritansi atau bukti pembayaran lainya yang sah;
9. Daftar pengeluaran riil (untuk pengeluaran transport yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaranya), sesuai dengan Format sebagaim ana tercantum pada Lamprran W yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
28. 1-0. Laporan perjalanan dinas;
11. Bukti Pembayaran Penginapan/Bill Hotel;
12. Sertifikat untuk yang mengikuti diklat dan bimtek; dan
13. Tetaahan staf yang telah di setujui oleh pejabat berwenang (khusus untuk perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi).
- c. Tiket yang dimaksud pada huruf b poin 3 adalah tiket dari tempat kedudukan ke tempat tduan atau sebaliknya dan bukan tiket pindah pesawat yang tidak terhitung sebagai transit.
- (3) Dokumen Kelengkapan pertanggung jawaban pe{alanan dinas dalam daerah di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu:
34. Surat Perintah Ttrgas (SPT). a.
35. SPPD (surat perintah perjalanan Dinas) yang telah ditanda tangani oleh pejabat pada tempat tujuan dan telah disahkan. b.
- c. Laporan Perjalanan Dinas;
BAB VI - PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
Pasal 1

,7
- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS dan Pegawai tidak tetap dilzuemg menedilia biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
2. (21 Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS dan Pegawai tidak tetap yang menerima biaya perjalanan dinas rangkap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikenakan Tuntutan Ganti RuSl.
BAB VI - PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
Pasal 18

Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggungfawab atas ketertiban dan e{isiensi pelaksanaan peraturan Bupati ini dalam lingkup SKPD masing-masing.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 19
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap ora.ng mengetahuinya, Bupati ini dengan penempatannya Mongondow Selatan. memerintahkan pengundangan Peraturan dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang
Diundangkan di Bolaang Uki pada tanggal 3 Januari 2014
SEKRET
KABUPA ONGONDOW SELATAN, KAB
BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2AI4 NOMOR 1.
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 'I TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PE.IABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDO\M SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014.
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN DINAS / BADAN/ KANTOR/ UNIT KERJA DILINGKUNGAN
SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor
Dasar :
1...
2...(memuat pertimbangan hukum teknis sebagai dasar pelaksanaan pedalanan d,inas dan Surat Undangan jika ada)
MEMERINTAHKAN :
Kepada :
1. Nama
Pangkat/gol
NIP
Jabatan
2. Nama NIP Jabatan
Pangkat/gol
Untuk
:
L.
.l lJ.
3.
Molibagu
P&amp;IABAT YANG BERWENANG
NIP.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN DINAS/ BADAN/ KANTOR/ UNIT KERJA DILINGKUNGAN
Lembar ke:
Nomor :
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (sPPD)
| 1 | Pejabat yang memberi perintah | Bupati Bolaang Mongondow Selatan |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| c | Nama/NIP. Pegawai yang diperintahkan | |
| ^ ') | a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan c. Tingkat aturan menurut ...peraturan perjalanan Dinas | |
| 4 | Maksud Perjalanan Dinas | |
| 5 | Alat angkut yang dipergunakan | |
| - o | a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan | |
| 7 | a. Lamanya perjalanan dinas b. tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali | |
| 8 | Pengikut | |
| 9 | Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran | |
| 10 | Keterangan lain-lain | |
Dikeluarkan di
: Molibagu pada tanggal
:
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
NIP.
SPPD NO
Berangkat Dari
( tempat kedudukan )
Pada tanggal :
Ke
PPTK
NIP.
- II. Tiba di
Pada Tanegal Kepala,
Berangkat dari
Ke
Pada Tanggal
Kepala
III. Tiba di
Pada Tanggal Kepala,
Berangkat dari
Ke
Pada Tanggal Kepala
IV. Tiba di Pada Tanggal Kepala,
Berangkat dari
Ke
Pada Tanggal
Kepala
V. Tiba kembali di :
Pada Tanggal :
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan dinas tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
VI. CATATAN LAIN - LAIN
NAMA PEJABAT
VII. PERHATIAN
Pejabat yang berwenang menerbitkan sppD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat ltiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.
| | HHHH HHHH il{rl<A*{ klikk oooc) O.&0.0. | bI) k () 0. b0 tr Eo" ,(0. | t{ d F! k C) 0" | L (d },t{ Lr o A | k d F L o 0. | | |
|-----------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------|
| o o q o o cf) | oo r o oo o qq q oo o |J)0 () C\I Cr) t-.r | o o q o 0 CA | o o q o rO d | o o q o rO | OO oo qq oo ro | ro | |
| o o q o r/) c.) | oo , o oo o qq q oo o roo o co co r-.r | o o q o o (o | o o q o rO | o o q o rO | oo oo qq oo ro | l/) | m |
| o o q o to l/) | EE,E ?F E | 3 H | o o q o o oI | o o q tr) t- | oo oo qq mo t'. r{ | O Cl | E- 0. D E _a |
| o o q () O F- | ooo r ooo qqq ooo ood) \O Cr) '-l | r | o o q rO c.t N | o o q o o c{ | oo oo qq Otr) ocr NOt | | |
| o o q o o t.- | QOOO oooo qqqq oooo oo(r)o \O Cr) -t .-r | O o q o o CO | o o q o rO CI | o o q rO ct C{ | oo oo OO ro c\t OI | ci lo OI | T\ Fl |
| o o q o o q | ooo r ooo qqq ooo OOOr O \o .-i | r | o o q o o cf) | o o q rJ) D,- 6I | oo oo qq too r-o oI | d) | |
| o o q o ro \ F{ | ooo r ooo qqq ooo oLoro qFN r-{ | r | o o q o tr) ca | o o q o o cr) | oo OO qq oo c{ | cr) | Iotr) |
| H= a3= | g t= -fr#gg | E | 3.=Eg Eg ^<sE E; Ex gtH+{.+{.89.$g a;F sE$sg$sg$Bfl SF6EEf;EEHEEf;EH <Ho 4fr4, , | | E tr , | E EE H , | |
| | .d .d .d .d LlrL.tr dddd HHHH |ri /r tsI{ Fr{ t{likti oooo O. O. 0. 0" | o) A h0 c (U^ dg1 | li Cd * k o 0. | L (6 tr (l) o" | L. d il{ t{ q) 0. | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------|-----------------|
| o o q o o cf) | oo r o oo o qg q oo o r)o o O{ CQ F{ | o o q o o CY) | o o q o ro | O o q o ro | oo oo qq oo ro Fl | u) r-,1 | B o o z o o z |
| o o q o ro cl.J | oo , o oo o qq q oo o roo o Cf) (f) F'. | o o q o o (f) | () o q o ro | o o q o ro | oo oo qg o() lr)tr) | | o O |
| o o q o rO U) | EE'E ?F s | g H | O o q o o ot | () o q tr) t- | oo OO qq too f'. Fl | O (\I | o (- o; D n -3- |
| o o q o C) N | ooo r ooo qqq ooo oQ(Y) \DCD-r | r | O o q ro ot ct | o o q o o c{ | OO oo qq oa ocr C! | OI | |
| o o o C, o t.- | oooo oooo oooo docio oo(f)o \O CQ *l -t | o o o d o C/) | o o o o ro C\I | o o q lo N OI | oo oo oo rod OI C{ | U) OI | N Fl |
| o o q o O q Fl | ooo r ooo qqe ooo ooo\ O\O.{ | r | o o q o o (t,) | o o q tr) t- C\ | oo oo oo rio F-O o{ | cY) | |
| o o q c) ro \ | ooo r ooo qqq ooo orolo qt-C.{ | r | o o q o ro co | o o q o o cf) | oo oo oo oo ro c{Cr) | u) | |
| g= i?= t Ef 3 ;e i3xHilD 60Mo | e seiE 5 E frffit , , , ' | E F , | -Es ^do?H: aEf;$E gE$gg$BE$cf, 3FEEEEEEHEEf;E# ad?, | .qg H's $$_Eg_59 , | E E , | E EE Ea , | |
:, g=8fi
E EIHx a z*EH
a
FtU
X
O
E a'i"ftin t1 &gt;-t2\t
z
- qz
g
9 g*gs
2
Efi=g
I*
=Ea{
.IgEH=
.', 8i qP
Fi 3g:Ha
=EF ;EHEg
EH9f,
38a=1iHHE
&gt;tre2rt,c)c)rd:E
SBEEHfiH6f,
| (- fEl M | .H trt-L{kLtr cu rr- r<kkkkt< o O" | .H .H .H ddd J- -t- -! ooo A.O"fu | .H .i dcu i! iI; o o & & |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| z Aa Hdr ;frfr 3E3 3H rd o | o o o cj o + | ooo ooo ooo ooo oroo CDC{d | oo oo oo od oo COCO |
| Z M *. aes Mo- u O" o a | | | |
| 0 a z rd -l | AE zo \H oa. trE EE ;8 * \\ e * 4;g eS6 PgA ELI H iig< | H H I z c}. Hf,** gEEE ePD) P '! '! ' m | I E H5 E+ ETE i$t A.Efi F, , F o |
| | HHHH HHHH il{rl<A*{ klikk oooc) O.&0.0. | bI) k () 0. b0 tr Eo" ,(0. | t{ d F! k C) 0" | L (d },t{ Lr o A | k d F L o 0. | | |
|-----------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------|
| o o q o o cf) | oo r o oo o qq q oo o |J)0 () C\I Cr) t-.r | o o q o 0 CA | o o q o rO d | o o q o rO | OO oo qq oo ro | ro | |
| o o q o r/) c.) | oo , o oo o qq q oo o roo o co co r-.r | o o q o o (o | o o q o rO | o o q o rO | oo oo qq oo ro | l/) | m |
| o o q o to l/) | EE,E ?F E | 3 H | o o q o o oI | o o q tr) t- | oo oo qq mo t'. r{ | O Cl | E- 0. D E _a |
| o o q () O F- | ooo r ooo qqq ooo ood) \O Cr) '-l | r | o o q rO c.t N | o o q o o c{ | oo oo qq Otr) ocr NOt | | |
| o o q o o t.- | QOOO oooo qqqq oooo oo(r)o \O Cr) -t .-r | O o q o o CO | o o q o rO CI | o o q rO ct C{ | oo oo OO ro c\t OI | ci lo OI | T\ Fl |
| o o q o o q | ooo r ooo qqq ooo OOOr O \o .-i | r | o o q o o cf) | o o q rJ) D,- 6I | oo oo qq too r-o oI | d) | |
| o o q o ro \ F{ | ooo r ooo qqq ooo oLoro qFN r-{ | r | o o q o tr) ca | o o q o o cr) | oo OO qq oo c{ | cr) | Iotr) |
| H= a3= | g t= -fr#gg | E | 3.=Eg Eg ^<sE E; Ex gtH+{.+{.89.$g a;F sE$sg$sg$Bfl SF6EEf;EEHEEf;EH <Ho 4fr4, , | | E tr , | E EE H , | |
r€
FI
$-
| E- rll rd | d E k | .d rd.r.H!il HLiiltiHooi d (d EEEE t{ tr ooooo((((i 0. | (6 d L' L &AA.O. | S o. E fiE! | P ^o" ^i ooFuo*! trt3trt5i :i |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| :tMz HEH xEEx | rd E- ,) P. Hg z t- | o o q o o <f | oo r oo qq oo oo cQd1 | o o o o q q o o o o r{ (r) | o o q o o CA |
| 7 HH;3 s H {EHg B ,2 7 E 8Hs< z | o E* 8s z F- | () o q o o (() | oo oo gq oo oo rO $) | r o (} o o q e o () o o F{ (f) | o o q o o Cf) |
| l{ fr H o Td EEHE* e ExIE | O t- ,J a. Htr z F. | o o q o o \O | oo oo qq oo oo \D Cv) | r o o o o q q o o o o F{ Ce | o o q o o Cf) |
| a 5 4 FI 4 A a a F' Hs flHgH EH x*EE 6* EE:,{I;E | OE EEe za Ftrr | o o q o ro D.- | oooo oooo qqqq oooo II)o(Y)o D- (Y) | -{ '-t | o o q o CY) |
| EEEES$rx <f'I 9trlElftlrd() Jp.zFo.o.Fm | A z a FI h u H tr4 >,>,A s - tr< | o o q o tr) F- | oooo oooo gqqq oooo oo(Do ?(f)-rN | o o q o o cQ | o o q o o co |
| fr D. tsl m a H o 2 | 0a t-< (Or UHA Za t- | o o q o o U? Ft | oooo oooo qqqq oooo oo(''o OI \O '-r r-{ | r Ol | o o q o o C,) |
| d 1 ----z Fro-(2.. | #EAEHg EaE>o- | o o q o ro \ Ftd | oooo oooo qqqq oooo oororo a)\oNN | , | o o q o o ro |
| | o a H z E] t | ai n4 a gS E gg i= TEaEEt,EE aH gH{EBEET a>;itr]) , , , E,OY | | EHiEEB ,F , | I+ , |
SPPD NO
Berangkat Dari
( tempat kedudukan )
Pada tanggal :
Ke
PPTK
NIP.
- II. Tiba di
Pada Tanegal Kepala,
Berangkat dari
Ke
Pada Tanggal
Kepala
III. Tiba di
Pada Tanggal Kepala,
Berangkat dari
Ke
Pada Tanggal Kepala
IV. Tiba di Pada Tanggal Kepala,
Berangkat dari
Ke
Pada Tanggal
Kepala
V. Tiba kembali di :
Pada Tanggal :
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan dinas tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
VI. CATATAN LAIN - LAIN
NAMA PEJABAT
VII. PERHATIAN
Pejabat yang berwenang menerbitkan sppD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat ltiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.
| | .d .d .d .d LlrL.tr dddd HHHH |ri /r tsI{ Fr{ t{likti oooo O. O. 0. 0" | o) A h0 c (U^ dg1 | li Cd * k o 0. | L (6 tr (l) o" | L. d il{ t{ q) 0. | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------|-----------------|
| o o q o o cf) | oo r o oo o qg q oo o r)o o O{ CQ F{ | o o q o o CY) | o o q o ro | O o q o ro | oo oo qq oo ro Fl | u) r-,1 | B o o z o o z |
| o o q o ro cl.J | oo , o oo o qq q oo o roo o Cf) (f) F'. | o o q o o (f) | () o q o ro | o o q o ro | oo oo qg o() lr)tr) | | o O |
| o o q o rO U) | EE'E ?F s | g H | O o q o o ot | () o q tr) t- | oo OO qq too f'. Fl | O (\I | o (- o; D n -3- |
| o o q o C) N | ooo r ooo qqq ooo oQ(Y) \DCD-r | r | O o q ro ot ct | o o q o o c{ | OO oo qq oa ocr C! | OI | |
| o o o C, o t.- | oooo oooo oooo docio oo(f)o \O CQ *l -t | o o o d o C/) | o o o o ro C\I | o o q lo N OI | oo oo oo rod OI C{ | U) OI | N Fl |
| o o q o O q Fl | ooo r ooo qqe ooo ooo\ O\O.{ | r | o o q o o (t,) | o o q tr) t- C\ | oo oo oo rio F-O o{ | cY) | |
| o o q c) ro \ | ooo r ooo qqq ooo orolo qt-C.{ | r | o o q o ro co | o o q o o cf) | oo oo oo oo ro c{Cr) | u) | |
| g= i?= t Ef 3 ;e i3xHilD 60Mo | e seiE 5 E frffit , , , ' | E F , | -Es ^do?H: aEf;$E gE$gg$BE$cf, 3FEEEEEEHEEf;E# ad?, | .qg H's $$_Eg_59 , | E E , | E EE Ea , | |
F
lcl
| p I hr -fr EE +x SF i' E | F r r - -..H $[A p z | FpHE r?n EEFE erczE -_yi RH 8= dZE fiB oq' z2 E2 | f ? E OO |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| | t- tQ OIO PP oo oo oo | t\) h) 9 o o o | |
| | -.N uro P9 oo oo oo | N t\) I o C) o | |
| | "u "u ooo tstFtt JrAJr plD FtEB B. 9. | 'o p g. | |
| | .H t{kL. d tJi kkt< ooo 0. | .H .H d(d Ji rJi G0. | |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| | o o q ro ol Cl | oo oo qq oo olo C\ F{ | |
| | o o q LO OI OI | oo oc) oo C,d oro C\ !-r | |
| C)o 3E az jo 85 l0 s73 M. lo 3 ; S H-- ds;E -<l\O. trJ7 | >u). 5E ;H z D, HBd< d | c1 A=rt,Efl$ ?55 , | 6 + tr rE f;E Yt' EI f,m F I ci |
z
k
f, hl
a
o
il. 1rE1
x&lt;&lt;&lt;
J
EAEh rd;EJ
^, !I
fEt cD
ZFl{frl
EaEB
zfrz.z
E 3xnE
o
z
o
*,-72
g
e E#uF Z
8E$g r fti{zo
a
5
HH BE.3Ex s
,;fl
1 l,l'E EEH
HHgE{E*HE *
SHEFHfiHEf;
E H E Z dE H E E E
ii = e s a o. o m a F u o a z d F a t-*) a f&amp;
| a F- u o O. a z M F o o z z 3 | (d d d >t 6 o d 5 a () a | H d d d 5 tr o M d 5 a o 0 | tr (d d (d >) o (d a o a | tr (U d (6 >, tr o (d a o a | tr d d d H o d 5 o o a |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| a D 0 O. F- f'I M frl | +, J o o J( rd d o o E a | t: 5 J o a J4 hl | lH +J J( o a 14 E] | (ff +J 5 .14 o o J f'l | lH 5 ,l( o o J4 frl |
| O" tl o. M | a d o 0. | a d o |4 | a d () M | (r) d o M | ; a d q) M |
| o p F- ts a | a H o E | H o tr o J( rd | H o EI o J4 rd | E o d o 'l1 ftl | o EI o J( f:I |
| z 3Hs HfrE P. | | m | C) | o | rl |
| z o z S o o o z | 6 'd d & 4a 'd 0. tCI Bfi ^(! ..!Jg q'a H.E m d.i | n M CIi o d +J o bo b0 L d € g o o a rd cl | ! (d u0 tr o o o c o 0) a f'I (o | L (d b0 s o o o d o (,) a &l sf | (d 1] c d b0 H o o o a z a. rO |
o
6t
EESHE B =HE8 B {:68 E ;E3= A gEsE* 2 EH=8; 3* .Eia A ;aaEEEH HE eix5r &gt; z ?6? u E a*;H=E*xr gEE9.nooer SBEHHfiHfB
N Z rd z 4 C. M () z Z o z F rd fr] P. m
\R
d
\2
E*
S
a
H
F
o
o
z
z
e
o
E
el r{
RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
{dalam US$)
| NO | NEGARA | GOLONGAN | GOLONGAN | GOLONGAN | GOLONGAN |
|------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | GOL. | GOL. B | GOL. C | GOL. D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | AMERIKA UTARA | | | | |
| I | Amerika Serikat | 527 | 473 | 417 | 343 |
| 2 | Kanada | 447 | 404 | 368 | 307 |
| | AMERIKA SELATAN | | | | |
| 3 | Argentina | 395 | 277 | 242 | 243 |
| 4 | Venezuela | 464 | 323 | 2A7 | 286 |
| 5 | Brazil | 436 | 341 | 291 | 241 |
| 6 | Chile | 415 | 316 | 270 | 222 |
| 7 | Columbia | 386 | 281 | 240 | 227 |
| B | Peru | 383 | 277 | 237 | 227 |
| 9 | Sauriname | -T3% | 295 | 252 | 207 |
| 10 | Eakuador | | 273 | 242 | 241 |
| | AMERIKA TENGAH | | | | |
| 11 | Mexico | 429 | 318 | 282 | 28t |
| L2 | Kuba | 406 | 305 | 261 | 221 |
| 13 | Panama | 414 | 307 | 272 | 271 |
| | EROPA BARAT | | | | |
| t4 | Austria | 504 | 453 | 318 | 317 |
| 15 | Belgia | 466 | 479 | 282 | I 281 |
| 16 | Perancis | 572 | 464 | 382 | 381 |
| 17 | Rep. Federasi Jerman | 443 | 4tt | 282 | 287 |
| 18 | Belanda | 463 | 416 | 272 | 271 |
| 19 | Swiss | 509 | 456 | 322 | 321 |
| | EROPA UTARA | | | | |
| 20 | Denmark | 472 | 427 | 275 | 241 |
| 21 | Finlandia | 453 | 409 | 354 | 313 |
| 22 | Norwegia | 517 | 465 | 288 | 286 |
| 23 | Swedia | 466 | 436 | 342 | 341 |
| 24 | Kerajaan Inggris | 587 | 534 | 432 | 431 |
| | EROPA SELATAN | | | | |
| 25 | Bosnia Herzegovina | 456 | 420 | 334 | 333 |
| 26 | Kroasia | 483 | 444 | 353 | 352 |
| 27 | Spanyol | 457 | 413 | 287 | 286 |
| 28 | Yunani | 422 | 397 | 242 | 241 |
| 29 | Italia | 520 | 472 | 372 | 371 |
| 30 | Portugal | 425 | 382 | 242 | 241, |
| 31 | Serbia | 401 | 361 | 313 | 272 |
| | EROPA TTMUR | | | | |
| 32 | Bulgaria | 406 | 367 | 324 | 284 |
| 33 | Czech | 426 | 390 | 331 | 293 |
| 34 | Hongaria | 421 | 381 | 339 | 300 |
| 35 | Polandia | 401 | 361 | 313 | 277 |
| 36 | Rumania | 4t6 | 381 | 313 | 277 |
| 37 | Rusia | 556 | s*2 | 407 | 446 |
| 38 | Slovakia | 429 | 387 | 33s | 297 |
|------|------------------|-------|-------|-------|-------|
| 39 | Ukraina | 425 | 382 | 328 | 290 |
| | AFRTKA BARAT | | | | |
| 40 | Nigeria | 361 | 313 | 292 | 291 |
| +1 | Senegal | 334 | 276 | 206 | 201 |
| | AFzuKA TIMUR | | | | |
| 42 | Ethiopia | 3L2 | 257 | L92 | 167 |
| 43 | Kenya | 334 | 276 | 206 | 196 |
| 44 | Madagaskar | 296 | 244 | t82 | 181 |
| 45 | Tarrrz.ania | 330 | 272 | 203 | r82 |
| 46 | Zimbabwe | 285 | 244 | 216 | 275 |
| 47 | Mozambique | 319 | 263 | 272 | 2LL |
| | AFRIKA SELATAN | | | | |
| 48 | Namibia | s00 | 247 | 185 | 161 |
| 49 | Afrika Selatan | 3A4 | 251 | 202 | 201 |
| | AFRTKA UTARA | | | | |
| 50 | Aljazair | 342 | 308 | 287 | 286 |
| 51 | Mesir | 368 | 273 | 2t2 | 190 |
| 52 | Maroko | 304 | 251 | 192 | 191 |
| 53 | Tunisia | 293 | 241 | 187 | 186 |
| 54 | Sudan | 342 | 282 | 210 | 184 |
| | ASIA BARAT | | | | |
| 56 | Azerbaijan | 498 | 459 | 365 | 364 |
| 57 | Bahrain | 405 | 2a6 | 222 | 248 |
| 58 | Irak | 397 | 283 | 220 | 20t |
| 59 | Yordania | 365 | 254 | t97 | 196 |
| 60 | Kuwait | 406 | 283 | 257 | 256 |
| 61 | Libanon | 357 | 267 | 207 | 186 |
| 62 | Qatar | 386 | 276 | 215 | t96 |
| 63 | Arab Suriah | 358 | 257 | 200 | t96 |
| 64 | T\rrki | 365 | 270 | 2to | 188 |
| 65 | Pst. Arab Emirat | 459 | 323 | 302 | 301 |
| 66 | Yaman | 353 | 241 | 197 | 196 |
| 67 | Saudi Arabiah | 391 | 276 | 215 | 201 |
| 68 | Kesultanan Oman | 359 | 254 | t97 | 185 |
| | ASIA TIMUR | | | | |
| 69 | Rep. Rakyat Cina | 378 | 238 | 207 | 2C6 |
| 70 | Hongkong | 472 | 320 | 287 | 286 |
| 7t | Jepang | 359 | 303 | 262 | 261 |
| 72 | Korea Selatan | 421 | 326 | 297 | 296 |
| 73 | Korea Utara | 395 | 238 | 207 | 206 |
| | ASIA SELATAN | | | | |
| 74 | Afganistan | 385 | 226 | 173 | 172 |
| 75 | Bangladesh | 339 | t96 | t67 | L66 |
| 76 | India | 352 | 263 | 242 | 247 |
| 77 | Pakistan | 343 | 203 | t82 | 181 |
| 78 | Srilanka | 348 | 20t | t67 | t66 |
| 79 | Iran | 351 | | | 181 |
| | | | 260 | 202 | |
| 38 | Slovakia | 429 | 387 | 33s | 297 |
|------|------------------|-------|-------|-------|-------|
| 39 | Ukraina | 425 | 382 | 328 | 290 |
| | AFRTKA BARAT | | | | |
| 40 | Nigeria | 361 | 313 | 292 | 291 |
| +1 | Senegal | 334 | 276 | 206 | 201 |
| | AFzuKA TIMUR | | | | |
| 42 | Ethiopia | 3L2 | 257 | L92 | 167 |
| 43 | Kenya | 334 | 276 | 206 | 196 |
| 44 | Madagaskar | 296 | 244 | t82 | 181 |
| 45 | Tarrrz.ania | 330 | 272 | 203 | r82 |
| 46 | Zimbabwe | 285 | 244 | 216 | 275 |
| 47 | Mozambique | 319 | 263 | 272 | 2LL |
| | AFRIKA SELATAN | | | | |
| 48 | Namibia | s00 | 247 | 185 | 161 |
| 49 | Afrika Selatan | 3A4 | 251 | 202 | 201 |
| | AFRTKA UTARA | | | | |
| 50 | Aljazair | 342 | 308 | 287 | 286 |
| 51 | Mesir | 368 | 273 | 2t2 | 190 |
| 52 | Maroko | 304 | 251 | 192 | 191 |
| 53 | Tunisia | 293 | 241 | 187 | 186 |
| 54 | Sudan | 342 | 282 | 210 | 184 |
| | ASIA BARAT | | | | |
| 56 | Azerbaijan | 498 | 459 | 365 | 364 |
| 57 | Bahrain | 405 | 2a6 | 222 | 248 |
| 58 | Irak | 397 | 283 | 220 | 20t |
| 59 | Yordania | 365 | 254 | t97 | 196 |
| 60 | Kuwait | 406 | 283 | 257 | 256 |
| 61 | Libanon | 357 | 267 | 207 | 186 |
| 62 | Qatar | 386 | 276 | 215 | t96 |
| 63 | Arab Suriah | 358 | 257 | 200 | t96 |
| 64 | T\rrki | 365 | 270 | 2to | 188 |
| 65 | Pst. Arab Emirat | 459 | 323 | 302 | 301 |
| 66 | Yaman | 353 | 241 | 197 | 196 |
| 67 | Saudi Arabiah | 391 | 276 | 215 | 201 |
| 68 | Kesultanan Oman | 359 | 254 | t97 | 185 |
| | ASIA TIMUR | | | | |
| 69 | Rep. Rakyat Cina | 378 | 238 | 207 | 2C6 |
| 70 | Hongkong | 472 | 320 | 287 | 286 |
| 7t | Jepang | 359 | 303 | 262 | 261 |
| 72 | Korea Selatan | 421 | 326 | 297 | 296 |
| 73 | Korea Utara | 395 | 238 | 207 | 206 |
| | ASIA SELATAN | | | | |
| 74 | Afganistan | 385 | 226 | 173 | 172 |
| 75 | Bangladesh | 339 | t96 | t67 | L66 |
| 76 | India | 352 | 263 | 242 | 247 |
| 77 | Pakistan | 343 | 203 | t82 | 181 |
| 78 | Srilanka | 348 | 20t | t67 | t66 |
| 79 | Iran | 351 | | | 181 |
| | | | 260 | 202 | |
| | ASIA TENGAH | | | | |
|----|-------------------|-----|-----|-----|-----|
| 80 | Uzbekistan | 392 | 352 | 287 | 254 |
| 81 | Kazakshtan | 456 | 424 | 334 | 333 |
| | ASIA TENGGARA | | | | |
| a2 | Philipina | 412 | 274 | 222 | 227 |
| 83 | Singapura | 424 | 290 | 224 | 221 |
| 84 | Malaysia | 381 | 253 | 212 | 21r |
| 85 | Thailand | 392 | 27s | 2t1 | 20r |
| 86 | Myanmar | 368 | 250 | 197 | 196 |
| 87 | Laos | 380 | 262 | 202 | 196 |
| 88 | Vietnam | 381 | 262 | 202 | 196 |
| 89 | Brunei Darussalam | 374 | 256 | 197 | t96 |
| 90 | Kambodja | 296 | 223 | 197 | 196 |
| 9t | Timur Leste | 392 | 354 | 229 | t96 |
| | ASIA PASIFIK | | | | |
| 92 | Australia | 439 | 403 | 272 | 277 |
| 93 | Selandia Baru | 392 | 246 | 222 | 22L |
| 94 | Kaledonia Baru | 425 | 387 | 276 | 224 |
| 95 | Papua Nugini | 38s | 353 | 237 | 192 |
| 96 | Flii | 363 | 329 | 22r | L79 |
LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR TAHUN 2OI4 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PFJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2OT4
DAFTAR PENGELUARAN RIIL
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
:
Nip :
Jabatan :
Berdasarkan Surat Perintah Thgas Nomor Tanggal dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
1. Biaya Transport di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluar€rnya, meliputi :
2. Jurrlah uang tersebut pada point 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimasud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.
| NO | URAIAN | JUMI-AH |
|------|----------|-----------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
Demikian peryataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Molibagu, .2O...
PPTK
Bendahara
Mengetahui / Menyetujui Pengguna, Anggaran frroot,
*o
;
Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas
(...)
ONGONDO
S;F-LKT^Nf
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 62 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2Ol1 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2OLl tentang P4iak Daerah Provinsi Sumatera Utara, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- l. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11O3);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun f983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9262lr sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2OO9 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 5 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Keempat
SALIIYAIT
Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendahara€rn Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5Oa9);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan [embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2OLS tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2OO5 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2OO5 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah 7.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20A6 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a652);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2At4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2OLt tenta.ng Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 29ll Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 1); 9.
MEMUTUSI(AN:
CARA Menetapkan : PERA?URAN GUBERNUR TENTANG TATA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
BAB II - PIUTANG PAJAK DAERAH YANG DAPAT DIHAPUSKAN Pasal 2
Pasal 3

- (U Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) meskipun belum kadaluarsa dapat diajukan PenghaPusan aPabila :
- b. Objek pajak hilang dan telah dilaporkan kepada instansi berwenang;
- a. Objek pajak mengalami rusak berat sehingga tidak mungkin difungsikan kembati;
- c. Subjek Pajak menutuP usaha;
- e. Objek pajak telah dicabut registrasinya berwenang' oleh instansi
- d. Subjek pajak meninggal dunia dan tidak diketahui ahli waris / Penan ggungi awabnYa;
- (2) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih setelah dilakukan upaya penagihan secara optimal dengan penagihan aktif, tetapi belum kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus dibuatkan Berita Acara pemeriksaan oleh petrrgas dan diketahui Kepala Desa/ Kelurahan setemPat'
BAB III - PELAKSANAAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH Pasal 4
Pasal 5

- (1) Penghapusan Piutang Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Kepala Badan menghapuskan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (U dari pembukuan piutang pqiak daerah.
Objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang telah mendapatkan keputusan penghapusan piutang dihapus dari daftar piutang pajak daerah dan objek pajak dipindahkan ke dalam data objek tidak aktif.
BAB IV
Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap or€rng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara
Pembina Utama Muda (IV/c) NrP.r9590227 198003 1 004
Ditetapkan di Medan pada tanggal 7 Maret 2Ol7 GUBERNUR SUMATERA UTARA,
TENGKU ERRY NURADI
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,
SULAIMAN
Diundangkan di Medan pada tanggal 10 Maret 2Ol7
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,
HASBAN RITONGA
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2OL7 NOMOR 7