PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 6 Tahun 2016
Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Berlaku: 6 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang:
Mengingat:
BUPATI MINAHASA TENGGARA PROVINS! SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHASA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat perlu penataan pcnyelenggaraan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk terwujudnya kesinambungan pclayanan kesehatan scbagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pcrlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3821); 1.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 ten tang Sistem Nasional, Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6.
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan ( Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
�
9. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 omor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 07 Tahun 2015 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2015 Nomor 92);
3. 1 1 . Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 49 Tahun 2015 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2015 Nomor 276).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DI
Menetapkan KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.
BABI
KETENTUAN UMUM
Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara;
6. RSD adalah Rumah Sakit Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
7. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium;
�
19. Jenjang Rujukan adalah tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayan medis dan penunjang;
20. Wilayah Cakupan Rujukan (Wilayah Rujukan Regional) adalah pengaturan wilayah berdasarkan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan yang terstruktur untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai dengan permasalahan kesehatan yang dimilikinya dengan efektif dan efisien.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati im sebagai panduan dalam pelaksanaaan sistem rujukan pelayanan kesehatan, baik bagi petugas kesehatan maupun bagi masyarakat.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Ruang Lingkup Pedoman Penyelenggaraan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan, meliputi:
- a. Jenjang rujukan medis;
- b. wilayah cakupan rujukan;
- c. alur rujukan;
- d. syarat rujukan;
- e. kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan;
- f. penanggungjawab system rujukan;
- g. informasi da komunikasi;
- h. pembiayaan;
1. tenaga kesehatan;
- J. pembinaan dan pengawasan; serta
- k. monitoring dan evaluasi.
BAB ID - JENJANG RUJUKAN MEDIS/SPESIMEN
Pasal 4

- ( 1) Pelayanan kesehatan bersumber masyarakat, meliputi :
- a. Kader;
- b. Posyandu.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama /FPKT sebagai pelaksana kesehatan tingkat satu:
- a. Praktek Bidan;
- b. Praktek Perawat;
- c. Klinik Bersalin;
- d. Klinik;
- e. Praktek Dokter Umum;
- f. Praktek Dokter Gigi;
- g. Puskesmas dan jaringannya (Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes);
- h. Puskesmas PONED.
- Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua/ spesialistik sebagai pelayanan kesehatan tingkat dua: (3)
- a. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
- b. Rumah Sakit Swasta;
- c. Laboratorium klinik.
- (4) Fasili tas Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga
- a. Rumah Sakit Vertikal;
- � b. Rumah Sakit Provinsi;
- c. Rumah Sakit Wilayah.
BAB IV - WILAYAH CAKUPAN RUJUKAN
Pasal 5

- ( 1) Untuk memudahkan keterjangkauan masyarakat pada pelayanan kesehatan yang bermutu Kabupaten mengembangkan wilayah cakupan rujukan.
- (2) Wilayah cakupan rujukan dapat ditentukan berdasarkan :
- a. target jumlah penduduk, menurut jarak dan waktu tempuh;
- b. fasilitas pelayanan kesehatan yang dibina seperti puskesmas;
- c. wilayah administrasi ;serta
- d. data kunjungan pasien.
- (3) Wilayah cakupan rujukan meliputi :
- a. Wilayah Cakupan Rujukan secara vertikal terdiri dari:
1. Wilayah Cakupan Rujukan 1 (satu) meliputi Puskesmas Ratatotok, Puskesmas Basaan dengan fasilitas tertinggi adalah RSU Ratatotok Buyat;
2. Wilayah Cakupan Rujukan 2 (dua) meliputi Puskesmas Belang, Puskemas Pusomaen, Puskesmas Molompar Belang, Puskesmas Molompar, Puskesmas Towuntu Timur, Puskesmas Ratahan dan Tombatu dengan fasilitas tertinggi adalah RSUD Noongan;
3. Wilayah Cakupan Rujukan 3 (tiga) meliputi Puskesmas Tambelang, Puskesmas Silian, Puskesmas Touluaan, dengan fasilitas tertinggi adalah RSUD Amurang dan RSU Kolooran Amurang.
- b. Wilayah Cakupan Rujukan secara horisontal terdiri dari :
- 1 . Wilayah Cakupan Rujukan 1 (satu) meliputi Puskesmas Pusomaen, Puskesmas Molompar Belang, Puskesmas Belang, Puskesmas Towuntu Timur, Puskesmas Molompar dengan fasilitas tertinggi adalah Puskesmas Ratahan;
- Wilayah Cakupan Rujukan 2 (dua) meliputi Puskesmas Silian, Tambelang, Touluaan dengan fasilitas tertinggi adalah Puskesmas Tombatu. 2.
ALUR RUJUKAN
BAB IV - WILAYAH CAKUPAN RUJUKAN
Pasal 6

- ( 1 ) Alur pertama pasien adalah pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang berada di wilayah cakupan rujukan di kecamatan.
- (2) Alur rujukan dan rujukan balik dilaksanakan secara vertikal sesuai dengan kemampuan dan kewenangan pelayanan.
- (3) Alur rujukan dan rujukan balik dilaksanakan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam 1 (satu) wilayah rujukan berdasarkan jenjang fasilitas pelayanan kesehatan.
- (4) Alur rujukan bisa dilaksanakan tidak sesuai dengan pasal 2 dalam keadaan sebagai berikut:
- a. Dalam keadaan kegawatdaruratan;
- b. Fasilitas pelayan kesehatan dalam wilayah cakupan rujukan tidak mempunyai sarana/tenaga yang sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Fasilitas kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan jalur rujukan dan wilayah cakupan rujukan dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan.
BAB VI - SYARAT RUJUKAN
Pasal 7

- Rujukan harus dibuat oleh orang yang mempunyai kompetensi dan wewenang untuk merujuk, mengetahui kompetensi sasaran/ tujuan rujukan dan mengetahui kondisi serta kebutuhan objek yang dirujuk. ( 1)
- (2) Rujukan dan rujukan balik mengaju pada standar rujukan pelayanan medis daerah.
- (3) Agar rujukan dapat diselenggarakan tepat dan memadai maka suatu rujukan hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Adanya unit yang mempunyai tanggungjawab dalam rujukan, baik yang merujuk atau yang menerima rujukan;
- b. Adanya tenaga kesehatan yang kompeten dan mempunyai kewenangan melaksanakan pelayanan medis dan rujukan medis yang dibutuhkan;
- c. Adanya pencatatan /kartu / dokumen tertentu berupa :
- 1 . Formulir rujukan dan rujukan balik sesuai contoh;
2. Kartu BPJS atau asuransi lain;
3. Pencatatan dan dokumen hasil pemeriksaan penunjang.
- d. Adanya pengertian petugas tentang sistem rujukan;
- e. Rujukan dapat bersifat vertikal dan horisontal dengan prinsip mengirim kearah fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu dan lengkap.
- (4) Untuk menjamin keadaan umum pasien agar tetap dalam kondisi stabil selama perjalanan menuju ke tempat rujukan maka:
BAB VII - KEWAJIBAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 8

Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengirim Rujukan:
- a. Memberi penjelasan kepada pasien atau keluarganya bahwa karena alasan medis pasien harus dirujuk atau karena ketiadaan tempat tidur pasien harus dirujuk;
- b. Melaksanakan konfirmasi dan memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan yang dirujuk se belum dirujuk;
- c. Membuat surat rujukan dengan melampirkan hasil diagnosis pasien dan resume catatan medis;
- d. Mencatat pada register dan membuat laporan rujukan;
- e. Sebelum dikirim keadaan umum pasien sudah distabilkan lebih dahulu dan stabilitas pasien dipertahankan selama dalam perjalanan;
6. Pasien harus didampingi tenaga kesehatan yang mengetahui keadaan umum pasien dan mampu menjaga stabilitas pasien sampai pasien tiba di tempat rujukan; f.
- g. Tenaga kesehatan yang mendampingi pasien menyerahkan surat rujukan pada pihak yang berwenang di fasilitas pelayanan kesehatan tempat rujukan;
- h. Surat rujukan pertama harus dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar kecuali keadaan darurat;
1. Ketentuan -ketentuan yang ada pada BPJS juga berlaku.
BAB VII - KEWAJIBAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 9

- Kewajiban sarana pelayanan kesehatan yang menerima rujukan :
- a. Menerima surat rujukan dan memberi tanda terima pasien;
- b. Mencatat kasus rujukan dan membuat laporan penerimaan rujukan;
- c. Membuat diagnosis dan melaksanakan tindakan medis yang diperlukan serta melaksanakan perawatan;
- d. Melaksanakan catatan medis sesuai dengan ketentuan;
- e. Memberikan informasi medis kepada sarana pelayanan pengirim rujukan;
- f. Membuat surat rujukan ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih tinggi apabila kondisi pasien tidak dapat diatasi dan mengirim tembusanya kepada sarana pelayanan kesehatan pertama;
- g. Membuat rujukan balik dari Fasilitas Pelayanan Kedua ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan kesatu untuk menindaklanjuti perawatan selanjutnya yang tidak memerlukan pelayanan medis spesialistik atau subspesialistik setelah kondisi pasien stabil;
BAB VIII - PENANGGUNGJAWAB SISTEM RUJUKAN
Pasal 10

- ( 1 ) Daerah Kabupaten yang bertanggungjawab terhadap tersedianya infrastruktur yang menunjang dapat terselenggara sistem rujukan secara bermutu dan sesuai standar di Kabupaten Minahasa Tengggara.
- (2) Kepala Dinas adalah penanggungjawab dan koordinasi sistem rujukan pelayanan kesehatan di Kabupaten Minahasa Tenggara.
- (3) Direktur RSU adalah Koordinator pelayanan sistem rujukan Kabupaten.
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
BAB VIII - PENANGGUNGJAWAB SISTEM RUJUKAN
Pasal 11

- ( 1) Ka bu paten Minahasa Tenggara menjamin ketepatan rujukan dengan mengembangkan sistem rujukan yang bersifat dinamis dan online serta tersedia disemua fasilitas pelayanan kesehatan yang memuat informasi ten tang:
- a. Jenis dan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Jenis dan kemampuan tenaga medis pada saat tersebut;
- c. Keberadaan tempat tidur yang kosong disemua kelas.
- (2) Fasilitas pelayan kesehatan didaerah wajib mengakses sistem rujukan untuk mengetahui kondisi fasilitas pelayanan kesehatan yang akan dirujuk.
- (3) Daerah berkewajiban untuk mengkomunikasikan sistem rujukan pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai media.
- (4) Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan Pemerintah dan Swasta di daerah wajib untuk mengkomunikasikan sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada seluruh peserta didiknya yang menyebarluaskan pada masyarakat pada kegiatan pengabdian masyarakat.
PEMBIAYAAN
BAB VIII - PENANGGUNGJAWAB SISTEM RUJUKAN
Pasal 12

- ( 1 ) Daerah menentukan tarif regional biaya pelayanan kesehatan yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat dan harga setempat sumber daya kesehatan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Daerah menetapkan jasa pelayanan sesuai dengan jenjang fasilitas pelayanan kesehatan, jenis pelayanan, kompetensi dan kewenangan tenaga kesehatan (medis dan nonmedis).
- (3) Biaya transport rujukan merupakan bagian dari jasa pelayanan yang menjadi tanggungjawab pihak penjamin (BPJS).
- (4) Bagi pasien korban kecelaksaan lalulintas biaya rujukan ditanggung oleh PT Jasa Rahaja sesuai dengan ketentuan berlaku.
BAB XI - KETENAGAAN
Pasal 13

- ( 1 ) Daerah bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran.
- (2) Daerah mengupayakan keberadaan tenaga dokter di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah dengan mengoptimlkan pendayagunaan dokter internsip yang ditempatkan di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara
- (3) Rumah Sakit Daerah menjadijejaring pendidikan spesialis dan dijadwalkan untuk kunjungan spesialis dan atau subspesialis sesuai dengan kondisi sarana prasarana rumah sakit.
BAB XII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14

- ( 1 ) Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Asosisasi Rumah Sakit dan Oganisasi Profesi di daerah Kabupaten tetap melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh sarana pelayanan kesehatan bersumber masyarakat, pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan tingkat kedua.
- (2) Rumah Sakit Kabupaten sebagai koordinator pembinaan teknis medis melaksanakan pembinaan sistem rujukan kepada rumah sakit swasta dan puskesmas.
- (3) Puskesmas melaksanakan pembinaan kepada sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama dan sarana pelayanan kesehatan bersumber masyarakat diwilayah kerjanya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenar pembinaan diatur dengan keputusan Kepala Dinas.
BAB XIII - MONITORING DAN EVALAUSI
Pasal 15

Dinas melaksanakan monitoring terhadap penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan, mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua sampai dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga.
BAB XIV - PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati in i mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupalen Minahasa Tenggara.
L
Ditetapkan di Ratahan
Pada tanggal G """''"""2016
BUPATI MINAHASA TENGGARA, )(
JAMES SUMENDAP
Diundangkan di R,-tt,c,t,.,;e
Pada tanggal
b
J�f\l.ACl.n·
.'.J o i e: ,
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN [?SA TENGGARA,
FARRY FREYKE LIWEBERITA
DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN:*NOMOR.:zB2.
. . •
.
- (3) Puskesmas melaksanakan pembinaan kepada sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama dan sarana pelayanan kesehatan bersumber masyarakat diwilayah kerjanya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dengan keputusan Kepala Dinas.
MONITORING DAN EVALAUSI
BAB XIV - PENUTUP
Pasal 15

Dinas melaksanakan monitoring terhadap penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan, mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua sampai dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga.
BAB XIV - PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
-
JAMES SUMENDAP
Diundangkan di
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
�ATEN [;
ABABA
TENGGARA,
FARRY FREYKE LJWE·
DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN ... NOMOR ...
• •
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan ( Berita Negeri Republik Indonesia 1/J .:u\_)
7. �rrs1n�1 {.-0 JS: nuifHT Cf. 1orn0Vi �rrsbr:�-gnr;bnU nnb J.B?.!Jq rfHJCTh�,m�&gt;{.i r.·1H3rtf;; n;3gm;r. · 1:,1 ns;.;1nndmi,':&gt;q :·li1drJq�5&gt;1 mB�'JVI n.s1,;:;d1J1'J-.l) r'.rn:;BG rrndsJnb5m·.:,q nsriadrna'I' .&lt;t�I wmoVi �oor f1!JfL;' 1· niw)uobr: 1 ; ( 8 8�� 101!'fOVJ G: 0 ; �f10brtf )iikiUq!:)5) frtJJ�t1ir. Uf:'l·�cfw�J ,· , . (.,
8. 3�r1.n1n�j 000S: f'!irkT c1£ 1off1,,;tt: gm�bnU·:;1irfmU .ci�·)nobnI JfHd.uq�5l n-rng"&gt;Vl rts1ndm�d) ri;;J.srl·&gt;zsll ,ns:.;�VI rn.rsdme.l norLdm.{! ,Nq "10rr:n;: {?OU� nIJrif,T ;(t:rlOc 1om0Vi H{c'"J{Wbnl iiilduq .. ,�
. r
- i; : nslf;';)J I IO�: rrr . . , rf ! - . T &lt;" r 1om0Vl &lt;.Hi·";�m:J-grrnhnU . c fl.(-;J IJj 1.rl�q J 10� nurlr/I' siaenobn l &gt;lildHq�� .s1sg·JVI rrmndrrte.I) ,tad.uqe,.51 .R"rc�:3"11 ns1mfm�J narlsdrrn .T , S.:8 1011wil ;(�e�c ·wmoVi Bie'.&gt;fIOb11I
- gn.sjn·JJ +\ r O� rnrriu'I' G: ·1�Jrtt0 Vi 2rrr.b.·: U-gm;baU :- l t f dr;q�.$1 Bir:g-:,VI nR": ·;d,:'· . . l l rh,:r�m(l rwrishrrt�)m:,q CiHd.Rdm£T , ! l�S: 10ff 1 ()Vi � f o� nJJrlRT ai�::&gt;m,bnI '. ( \8CC 10ffiOVi Bia::&gt;nnhnf }!i.fc-ffJq!:&gt;� H1B-g5fli n.s·rn·-lff1':&gt;,� ·rirbls,�j rlsdrrib ifs.&gt;! sq.s1·)d�d dshJ 1.;w�mit gr-;rl:}?, �!!.S1n�J �r o � nuris'T (&gt; ·1r)f'IIO'!IJ pn: h{IU �m�bnU ;JP:r'rt5b C:&amp;: ·mmoVI 21nsbnU-�nBb11 J ?.srP. HUb�)l rt :rlsdJJ13&lt;:f nmsdrne.l] ri.S1'.)£0 nHrlH.Jrrhu;n�q ,Qt·strt':&gt;.1 ; I 0£ nurin'I' ,8G 'rornovl c f (j£ rrrrrtn'T ,:iµ:&gt;nobnl .&gt;trldu·,.{�,5! f:':Bg�vr niaerrobrrl "&gt;lilduq·}� h:13g5Vi ru�·md,it�J nnrl sdrrrc'I' � ;(Q'\'dc ·1qmo� . n
- gH,.;JCI!J.1 tIC�-: nudGT OL · 1 0·:10Vl gw,;hnU-�nRbrrlJ ie.ST! ,·dni rn hA r £&lt;?S.:. 1om0Vt -P I O S:: r 1 , 1 : { H T ni?'Jfl,&gt;bnI :;. i i l c 1 1Jq'.)51 aiaerrobnl ililduq')�;i 1:;·1,,g"IVl nuredrne.J rt1:.rl1:dmi.;T . '. r Odr. 1,)moVI
- �JOS. rurrlr.T [00 ·m;�·o"vi !Hnsdt&gt;?.·):: i·r�&gt;'n�;M m;·11·Jr·n�q . 8 nB.1.ccf::;2�)f nBm-:vsbcr :unintu$l nu:J;-i-3 ��rtmr1·x1 ; Ri2':Jf!O!Jfi l :-fiicf uq�5[ i"t�g'.}n .S:th58 ) f1B�n.s·tn1::&gt;Cj