UNDANG-UNDANG Unknown Nomor 33 Tahun 1950
Tentang MENCABUT KEMBALI UNDANG-UNDANG DARURAT NR. 6 TAHUN 1950 (LEMBARAN-NEGARA NR 7)
Berlaku: 1 Nopember 1950
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- -bahwa sudah tiba masanya untuk menyerahkan kembali kekuasaan dan kewajiban pemerintahan dan penjagaan keamanan umum di JakartaRaya dari tangan Gubernur Militer Ibu Kota kepada Pemerintahan sipil dan polisi umum di daerah tersebut;
- -bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, penyerahan kembali tersebut perlu segera ditetapkan;
- 1. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia pasal 96 ayat (1) dan Pasal 142;
2. Staatsblad 1949 No. juncto Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1950 (Lembaran Negara No. 31);
3. Undang-undang darurat No. 6 Tahun 1950 (Lembaran Negara No. 7) dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1950 (Lembaran Negara No. 21);
4. Pengumuman Koordinator Keamanan tanggal 27 Desember 1949 No. 1/1949;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG DARURAT UNTUK MENCABUT KEMBALI UNDANG-UNDANG DARURAT No. 6 TAHUN 1950 (LEMBARAN NEGARA No. 7).
N/A
Pasal 1

.
Undang-undang darurat No. 6 tahun 1950 dicabut kembali mulai tanggal 1 Nopember 1950.
N/A
Pasal 2

.
1. Kekuasaan-kekuasaan dan kewajiban-kewajiban yang ada pada Gubernur Militer Ibu Kota diserahkan kepada instansi-instansi sipil, sekedar kekuasaan-kekusaan dan kewajibankewajiban itu tidak bersifat Militer seperti termaksud dalam ayat (2) pasal ini.
2. Kekuasaan-kekuasaan dan kewajiban-kewajiban yang bersifat Militer diserahkan kepada instansi Militer yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan untuk memegang "Militer-gezag" di daerah bekas Gewes Jakarta dan Daerah-daerah di Sekitarnya.
N/A
Pasal 3

.
Peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan oleh Gubernur Militer lbu Kota, lagi pula "verordeningen Militer gezag" yang diterbitkan oleh pemegang "Militer gezag" di daerah bekas Gewes Jakarta dan Daerah-daerah di Sekitarnya selain Gubernur Militer lbu Kota dan pada waktu dicabut kembali Undang-undang darurat No. 6 Tahun 1950 masih berlaku, tetap berlaku sampai diubah, ditambah atau dicabut oleh instansi yang berhak termaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
N/A
Pasal 4

.
Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 1950.
Diundangkan pada tanggal 31 Oktober 1950 MENTERI KEHAKIMAN,
WONGSONEGORO.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1950. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SUKARNO.
PERDANA MENTERI MEWAKILI MENTERI PERTAHANAN,
MOHAMMAD NATSIR.
MENTERI DALAM NEGERI,
ASSAAT.
PENJELASAN
Pasal 1

.
Sudah jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

.
Instansi-instansi sipil ini buat daerah Gubernur Militer Jakarta-Raya yang termasuk :
- a. Kota Praja Jakarta-Raya ialah Wali Kota atau Kepala Kepolisian Jakarta-Raya.
- b. Daerah di luar Kota Praja Jakarta ialah Gubernur Jawa Barat.
Instansi-instansi militer ini buat daerah Gubernur Militer Jakarta-Raya ialah Komandan Militer Kota Besar Jakarta-Raya. Pada saat mulai berlaku Undang-undang Darurat ini, Komandan K.M.K. Besar tersebut akan ditunjuk oleh Menteri Pertahanan sebagai pemegang "militer gezag" buat daerahnya.
PENJELASAN
Pasal 3

.
Ketentuan ini perlu untuk menghindarkan suatu vacuum.
Yang dimaksudkan dengan "pemegang militer gezag" di daerah bekas Gewes Jakarta dan Daerah-daerah di Sekitarnya selain Gubernur Militer lbu Kota ialah di zaman Belanda :
Hoofd Tijdelijk Bestuur Batavia dan Gubernur (Sipil) Batavia en Ommelanden.
PENJELASAN
Pasal 4

.
Sudah jelas.