PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor : Tahun 2016
Tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.
Berlaku: 11 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
SALINAN
Menetapkan
3. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI dan
BUPATI BATANG HARI
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Batang Hari
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang Hari
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
8.Sekretariat. . . . . . . . . .
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari.
10. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Batang Hari.
11. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Batang Hari.
12. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Batang Hari.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Batang Hari.
14. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Batang Hari.
15. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Batang Hari.
16. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Batang Hari.
17. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
18. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Batang Hari.
19. Lurah adalah Kepala Kelurahan selaku perangkat Kecamatan.
20. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat dengan UPT, dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif ;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe B mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Batang Hari serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari, merupakan Inspektorat dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah ;
Dinas daerah. . . . . . . . . .
- d. Dinas Daerah Kabupaten Batang Hari mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. Dinas Sosial dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
4. Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Sub urusan Kebakaran;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman dan bidang Pertanahan;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga dan bidang pariwisata;
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe B menyenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
13.Dinas Koperasi. . . . . . . . . .
13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan;
14. Dinas Perhubungan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
15. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
17. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
18. Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan ;
19. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan, dan urusan pemerintahan bidang Pangan;
20. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, sub urusan tanaman pangan dan sub urusan hortikultura;
21. Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, sub urusan Perkebunan dan sub urusan Peternakan;
- e. Badan Daerah Kabupaten Batang Hari mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan;
2. Badan Keuangan Daerah dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;
4. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
Kecamatan, . . . . . . . . . .
- f. Kecamatan, terdiri dari :
1. Kecamatan Mersam dengan Tipe A;
2. Kecamatan Maro Sebo Ulu dengan Tipe A;
3. Kecamatan Batin XXIV dengan Tipe A;
4. Kecamatan Muara Tembesi dengan Tipe A;
5. Kecamatan Muara Bulian dengan Tipe A;
6. Kecamatan Bajubang dengan Tipe A;
7. Kecamatan Maro Sebo Ilir dengan Tipe A; dan
8. Kecamatan Pemayung dengan Tipe A
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 3

Untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat dibentuk Kelurahan dengan Peraturan daerah.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:
- a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.
BAB III - PEMBENTUKAN UPT
Pasal 6

Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
BAB III - PEMBENTUKAN UPT
Pasal 7

- (1) Selain UPT dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPT dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
- (2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
BAB III - PEMBENTUKAN UPT
Pasal 8

- (1) Selain UPT dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPT dinas Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
BAB III - PEMBENTUKAN UPT
Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.
BAB IV - STAF AHLI
Pasal 10

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Staf Ahli Bupati berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah
- (4) Staf ahli bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
- (5) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli Bupati, dibentuk 1 (satu) Subbagian tata usaha pada Bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.
BAB V - PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 11

- (1) Perangkat daerah diisi oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan kompetensi :
- a. teknis;
- b. manajerial; dan
- c. sosial kultural.
- (2) Pengisian perangkat daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lainnya, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi rumah sakit daerah, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit daerah baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku efektif setelah pengisian organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 1) ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 2);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 3) ;
Peraturan Daerah. . . . . . . . . .
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan dan Kelurahan ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 5) ;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 4)
3. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.
Ditetapkan di Muara Bulian Pada Tanggal 12-Oktober-2016 BUPATI BATANG HARI,
Cap ttd
SYAHIRSAH SY
Diundangkan di Muara Bulian pada tanggal 12-Oktober-2016 Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
Cap ttd
BAKHTIAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 NOMOR : 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI : ( 11 ), ( 11 ) /2016;
salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum
Cap ttd
MULA P. RAMBE S.Sos., MH
Pembina TK I (IV/b) NIP. 196909291994031005
a
.
n
.
S
E
11
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini merupakan amanat ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang menyatakan bahwa 'Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda'.
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran ( rightsizing ) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di Daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah didasarkan pada pemikiran bahwa Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.
Besaran organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari adalah untuk mengakomodasikan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan dengan mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luasan wilayah, beban kerja, dan kemampuan keuangan Daerah melalui proses pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan bersama kementerian dan lembaga pemerintah sebagai instansi pembina masing-masing urusan pemerintahan.
Dari hasil proses pemetaan intensitas dan beban kerja setiap bidang urusan pemerintahan tersebut, sesuai dengan besarannya skor intensitas dan beban kerjanya maka terbentuklah perangkat daerah Kabupaten Batang Hari dengan beberapa macam tipelogi.
Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari yang dibentuk diantaranya terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Sedangkan Kecamatan dibentuk sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.
PENJELASAN
Pasal 2

Huruf a

Sekretariat Daerah Tipe A adalah untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah dengan beban kerja yang besar.Huruf bSekretariat DPRD Tipe B adalah untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Sekretariat DPRD dengan beban kerja yang sedang.## Huruf cInspektorat Tipe A adalah untuk mewadahi pelaksanaan fungsi inspektorat daerah dengan beban kerja yang besar.## Huruf dDinas Daerah Tipe A adalah untuk mewadahi pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan dengan beban kerja yang besar, Dinas Daerah Tipe B adalah untuk mewadahi pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan dengan beban kerja yang Sedang dan Dinas Daerah Tipe C adalah untuk mewadahi pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan dengan beban kerja yang Kecil.## Huruf eBadan Daerah Tipe A adalah untuk mewadahi pelaksanaan fungsi urusan penunjang pemerintahan dengan beban kerja yang besar, Badan Daerah Tipe B adalah untuk mewadahi pelaksanaan fungsi urusan penunjang pemerintahan dengan beban kerja yang sedang, Badan Daerah Tipe C adalah untuk mewadahi pelaksanaan fungsi urusan penunjang pemerintahan dengan beban kerja yang Kecil.## Huruf fKecamatan tipe A adalah untuk mewadahi pelaksanaan tugas kecamatan dengan beban kerja yang besar, Kecamatan tipe B adalah untuk mewadahi pelaksanaan tugas kecamatan dengan beban kerja yang Kecil##
PENJELASAN
Pasal 5

## Huruf a

Yang dimaksud dengan asas 'intensitas urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah' adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah dan berdasarkan karakteristik potensi daerah.## Huruf bYang dimaksud dengan asas 'efisiensi' adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.## Huruf cYang dimaksud dengan asas 'efektivitas' adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.## Huruf dYang dimaksud dengan asas 'pembagian habis tugas' adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.## Huruf eYang dimaksud dengan asas 'rentang kendali' adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan .## Huruf fYang dimaksud dengan asas 'tata kerja yang jelas' adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.## Huruf gYang dimaksud dengan asas 'fleksibilitas' adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.##
PENJELASAN
Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Yang dimaksud dengan 'Subbagian tata usaha pada Bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha' adalah Bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha pada Sekretariat Daerah.##
PENJELASAN
Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan' adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang Hari.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.##