PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 21 Tahun 2017
Tentang PENDIRIAN, KEPENGURUSAN, DAN PENGELOLAAN, SERTA PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA
Berlaku: 22 Mei 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI LAMONGAN PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG
PENDIRIAN, KEPENGURUSAN, DAN PENGELOLAAN, SERTA PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 198 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, periu menetapkan Pendirian, Kepengurusan, dan Pengelolaan, serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pem ben tukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
ISALINANI
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
Menetapkan
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 ten tang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Des a (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 22).
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN, KEPENGURUSAN, DAN PENGELOLAAN, SERTA PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- I. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu basil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
13. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggara kegiatan Pemerintah Desa.
14. Perangkat Desa adalah Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
15. Bendahara Desa adalah unsur staf atau perangkat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa dan ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
16. Rekening Kas Desa adalah rekening milik dan atas nama Pemerintah Desa untuk pengelolaan keuangan pada Bank yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
19. Usaha Desa adalah jenis usaha yang beru.pa pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran 9 (sembilan) bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, industri, kerajinan rakyat, perkebunan dan perikanan.
20. Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati melalui Musyawarah Desa yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
21. Usaha bersama adalah usaha-usaha yang berkembang atau dikembangkan masyarakat di desa yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa, misalnya Pasar Desa, Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM), Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin), Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Program Pengembangan Ekonomi Kawasan (PPEK), Kelompok Tani (Poktan), Kelompok Peternak (Poknak), Lembaga Keuangan Mikro Bukan Bank/Koperasi dan usaha-usaha ekonomi lainnya.
BAB II - PENDIRIAN BUM DESA
Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/ atau kerja sama antar-Desa.
BAB II - PENDIRIAN BUM DESA
Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan:
- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.
BAB II - PENDIRIAN BUM DESA
Pasal 4

- ( 1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- (2) Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
- a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
- b. potensi usaha ekonomi Desa;
- c. sumberdaya alam di Desa;
- d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
- e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
BAB II - PENDIRIAN BUM DESA
Pasal 5

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
- b. organisasi pengelola BUM Desa;
- c. modal usaha BUM Desa; dan
- d. AD/ ART BUM Desa.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
BAB II - PENDIRIAN BUM DESA
Pasal 6

- ( 1) Dalam rangka kerja sama an tar Desa dan pelayanan usaha an tar Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar Desa yang terdiri dari:
- a. Pemerintah Desa;
- b. anggota BPD;
- c. lembaga kemasyarakatan Desa;
- d. lembaga Desa lainnya; dan
- e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa bersama.
- (4) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.
BAB Ill - KEPENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Pasal 7

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:
- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan penyertaan modal usaha dari BUM Desa sebesar 60% (enam puluh persen).
Bagian Kedua
Organisasi Pengelola BUM Desa
Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
BAB Ill - KEPENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Pasal 10

- ( 1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
- a. Penasihat;
- b. Pelaksana Operasional; dan
- c. Pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat menggunakan pen ye bu tan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
BAB Ill - KEPENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Pasal 11

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
- c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
- b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.
BAB Ill - KEPENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Pasal 12

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri dari :
- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan/ atau
- d. Ketua Unit Usaha.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/ atau pelayanan umum masyarakat Desa;
- b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
- b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
- c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang› kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Ketua Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c, apabila BUM Desa mempunyai lebih dari 1 (satu) unit usaha.
BAB Ill - KEPENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan hams disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
- (1) Persyaratan untuk menjadi Pelaksana Operasional adalah masyarakat Desayang:
- a. mempunyai jiwa wirausaha;
- b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
5. d.pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
- a. meninggal d unia;
- b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam AD/ ART BUM Desa;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
- e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
BAB Ill - KEPENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Pasal 15

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mewakili kepen ting an masyarakat.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. Sekretaris merangkap anggota; dan
6. d.Anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang› kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :
- a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (5) Masa bakti Pengawas diatur dalam AD/ ART BUM Desa.
BAB Ill - KEPENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Pasal 16

Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa clan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Bagian Ketiga Modal BUM Desa
BAB Ill - KEPENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Pasal 17

- ( 1) Modal BUM Desa dapat bersumber dari :
- a. penyertaan modal Desa; dan/ atau
- b. penyertaan modal masyarakat desa.
- (2) Kekayaan BUM Desa yang bersumber dari penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.
BAB Ill - KEPENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Pasal 18

- ( 1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat ( 1) huruf a terdiri atas :
- a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/ atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat ( 1) huruf b berasal dari simpanan atau modal masyarakat desa dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama antara BUM Desa dengan pemilik modal yang bersangkutan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pelaksana Operasional.
Bagian Keempat
Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa
BAB Ill - KEPENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Pasal 19

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, antara lain :
- a. air minum Desa;
- b. usaha listrik Desa;
- c. lumbung pangan; dan
- d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.
BAB Ill - KEPENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Pasal 20

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (renting) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaba dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan antara lain :
alat transportasi;
- b. perkakas pesta;
- c. gedung pertemuan;
- d. rumab toko;
- e. tanah milik BUM Desa; dan
- f. barang sewaan lainnya.
BAB Ill - KEPENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Pasal 21

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (brokering) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang antara lain : a. jasa pembayaran listrik;
- b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
- c. jasa pelayanan lainnya.
- ( 1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan/ atau berdagang (trading) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (trading) antara lain :
- a. pabrik es;
- b. hasil pertanian;
- c. sarana produksi pertanian; dan
- d. kegiatan bisnis produktif lainnya.
BAB Ill - KEPENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Pasal 23

- ( 1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (!) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama antara lain :
- a. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif untuk desa diwilayah pesisir;
- b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
- c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.
Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi :
- a. sosialisasi dan pembelajaran ten tang BUM Desa;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- c. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (social business) dan bisnis penyewaan (renting);
- d. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (brokering), usaha bersama (holding), bisnis sosial (social business), bisnis keuangan (financial business) dan perdagangan (trading), bisnis penyewaan (renting) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/ atau lembaga donor;
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (financial business) dan usaha bersama (holding).
Bagian Kelima Alokasi Hasil Usaha BUM Desa
BAB Ill - KEPENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Pasal 26

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam AD/ART BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
Bagian Keenam
Pembubaran BUM Desa
BAB Ill - KEPENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Pasal 27

- ( 1) Dalam ha! BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (2) Dalam ha! unit usaha milik BUM Desa yang berbentuk Perseroan Terbatas tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya dan sudah dinyatakan rugi oleh rapat kepengurusan, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam ha! unit usaha milik BUM Desa yang berbentuk Perusahaan Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya dan sudah dinyatakan rugi oleh rapat kepengurusan.
- (4) Unit usaha milik BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pembubaran.
- (5) Pembubaran unit usaha BUM Desa lebih lanjut diatur dalam Peraturan Desa.
Bagian Ketujuh Kerjasama BUM Desa Antar-Desa
BAB Ill - KEPENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Pasal 28

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecarnatan.
- (4) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.
- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. subyek kerjasama;
- b. obyek kerjasama;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pendanaan;
- f. keadaan memaksa;
- g. pengalihan aset ; dan
- h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.
- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (2) Dalam ha! kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang› undangan.
Bagian Kedelapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa
BAB Ill - KEPENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Pasal 31

- ( 1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa setiap tahun.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.
PEMBINMN DAN PENGAWASAN
BAB Ill - KEPENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Pasal 32

- (1) Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait melakukan Pembinaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan terhadap pengembangan manajemen dan Sumber Daya Manusia Pengelola BUM Desa dalam penyelenggaraan Kegiatan BUM Desa.
- (2) Pengawasan melekat dilakukan oleh BPD terhadap Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan kegiatan BUM Desa terkait tugas dan tanggungjawab BPD selaku pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Pengawasan langsung dilakukan oleh masyarakat berupa saran serta laporan yang bersifat membangun agar penyelenggaraan kegiatan BUM Desa berhasil dengan baik sesuai yang diharapkan.
Diundangkan di Lamongan pada tanggal 22 Mei 20 I 7
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN ttd, YUHROHNUR EFENDI
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 NOMOR 21
Sll.µIJ;;;;: s'esw,i dengan aslinya /Kepala Bagian Hukum,
/
'---~-
&lt;~Uil&gt;;,.\_\_
•. YOSEP R»'.LPRIHATONO NIP: 19f5701$29 199803 1 004
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal33
- I 1 I BUM Desa yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini sejak Peraturan Bupati ini berlaku.