PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 7 Tahun 2011
Tentang PAJAK DAERAH
Berlaku: 7 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI AGAM.,
bahwa dengan berlakunya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang Pajak Daerah.
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 1 .
- No Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang ~ Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981] Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Lo Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262). sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang -Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684): 4,
- Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686). sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 5.
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189): 6.
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 7.
- Undang Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 8.
- Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 9.
10. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389):
11. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
- . Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 5 13 Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049):
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437):
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153):
17. Peraturan Presiden Nomor | Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 Tahun 2010 tentang Badan atau Perwakilan Internasional yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan:
- \_ Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2001 tentang 19 Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2001 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2008 Nomor 3):
21. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2008 Nomor 6);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM dan
BUPATI AGAM
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH
BABI KETENTUAN UMUM Pasal |
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- Daerah adalah Kabupaten Agam: 1
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam: 2.
- Bupati adalah Bupati Agam; 3.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam: 4.
- Dinas adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Agam; 5.
- Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 7.
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Agam: 6.
- Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap; 8.
10. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelavanan yang disediakan oleh Hotel:
- Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rak yat; 9.
11. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa\_ terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan. rumah penginapan dan sejenisnya. serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh):
13. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung. bar. dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering;
12. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran;
14. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan;
15. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran;
17. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
16. Tempat Hiburan adalah persil atau bagian persil baik terbuka maupun tertutup yang digunakan untuk menyelenggarakan hiburan:
18. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara;
20. Reklame adalah benda. alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar. dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum;
- 19, Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame;
- . Pajak Penerangan Jalan adalah pajak alas penggunaan tenaya listrik. baik yang dihasilkan a 21 sendiri maupun diperoleh dart sumber lain:
22. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;
24. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet:
23. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
25. Burung wallet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi;
27. Nilai Jual Objek Pajak. yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yany terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru. atau NJOP pengganti:
26. Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
28. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah batas Nilai Perolehan Objek Pajak yang tidak dikenakan BPHTB;
30. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan:
29. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP adalah Nilai Perolehan Objek Pajak yang dikenakan BPHTB:
31. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah. termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan;
33. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- . Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak: q JA
34. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender. yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung. menyetor. dan melaporkan pajak yang terutang;
- Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya | (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender; 5 3 5
36. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah:
38. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah:
37. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi. penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampali kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya:
4. -\_ Surat Pemberitahuan Objek Pajak. yang selanjutnya disingkat SPOP. adalah surat yang 9 digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah;
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
40. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD. adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar. yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak. jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak. besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar:
8. \_ Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat 9 4 SKPDKBT. adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil. yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak;
10. 44, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar. yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak kerena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
46. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD. adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda:
48. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara\_teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta. kewajiban, modal. penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut:
47. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data. keterangan, dan /atau bukti yang dilaksanakan secara standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
50. Penyidikan adalah serangkaian tindakan menyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan bukti pelanggarannya.
2. SI. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersanykanya:
BAB I - PAJAK HOTEL
Pasal 3

Dengan nama pajak hotel dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
BAB I - PAJAK HOTEL
Pasal 4

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (3) Tidak termasuk Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, facsimile. teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci. seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah:
- b. jasa sewa apartemen. kondominium. dan sejenisnya:
- d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo. panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis: dan
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
BAB I - PAJAK HOTEL
Pasal 5

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak
BAB I - PAJAK HOTEL
Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
Pasa] 7
Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
BAB I - PAJAK HOTEL
Pasal 8

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
Bagian Ketiga Daerah Pemungutan Pajak Hotel Pasal 9
Pajak Hotel yang terutang dipungut dalam daerah tempat hotel berlokasi
Bagian Keempat Kewajiban Penggunaan Bon Penjualan ( Bill )
BAB I - PAJAK HOTEL
Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak Hotel wajib menggunakan bon penjualan (bill) untuk setiap transaksi pelayanan di hotel. kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bagi Wajib Pajak yang wajib menggunakan bon penjualan (bill), tetap1 tidak menggunakan bon penjualan (bill) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari dasar pengenaan payjak.
- (3) Tata cara penggunaan bon penjualan (bill) sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2). ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
Legalisasi Bon Penjualan ( Bill )
BAB I - PAJAK HOTEL
Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak Hotel wajib melegalisasi/perporasi bon penjualan (bill) kepada Kepala Dinas.
- (2) Bagi Wajib Pajak Hotel yang wajib melegalisasi bon penjualan (bill) tetapi menggunakan bon penjualan (bill) yang tidak dilegalisasi dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari dasar pengenaan pajak.
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 13

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Tidak termasuk Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per hari.
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 14

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.
Bagian Kedua Dasar Pengenaan. Tarif dan Cara Perhitungan Pajak d
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 15

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 16

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 17

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
Bagian Ketiga Daerah Pemungutan Pasal 18
Pajak Restoran yang terutang dipungut dalam daerah restoran berlokasi.
- (1) Setiap Wajib Pajak Restoran wajib menggunakan bon penjualan (bill) untuk setiap transaksi pelayanan restoran. kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penggunaan bon penjualan (bill) sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagi Wajib Pajak Restoran yang wajib menggunakan bon penjualan (bill), tetapi tidak menggunakan bon penjualan (bill) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari dasar pengenaan pajak.
- (1) Wajib Pajak Restoran wajib melegalisasi/perporasi bon penjualan (bill) kepada Kepala Dinas, kecuali ditetapkan lain oleh Kepata Dinas.
- (2) Bagi Wajib Pajak yang wajib melegalisasi bon penjualan (bill) tetapi tidak menggunakan bon penjualan (bill) yang dilegalisasi dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari Dasar Pengenaan Pajak.
Bayian Kelima
Legalisasi Bon Penjualan ( Bill )
BAB V - PAJAK HIBURAN Bagian Kesatu Nama. Objek dan Subjek
Pasal 21

Dengan nama pajak hiburan dipungut atas penyelenggaraan hiburan
BAB V - PAJAK HIBURAN Bagian Kesatu Nama. Objek dan Subjek
Pasal 22

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. tontonan film;
4. pagelaran kesenian, musik. tari, dan/atau busana: b
5. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
6. pameran;
7. sirkus. akrobat, dan sulap: e
8. permainan bilyar, golf dan bowling; d f
- g. pacuan kuda, kendaraan bermotor. dan permainan ketangkasan;
- h. pertandingan olahraga.
- (3) Penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan bagi penyelenggaraan hiburan rakyat yang dilaksanakan secara tradisional tanpa dipungut bayaran.
BAB V - PAJAK HIBURAN Bagian Kesatu Nama. Objek dan Subjek
Pasal 23

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.
Bagian Kedua Dasar Pengenaan. 'larif dan Cara Perhitungan Pajak Pasa] 24 d
- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
- (2) Jumah uang yang harus diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.
BAB V - PAJAK HIBURAN Bagian Kesatu Nama. Objek dan Subjek
Pasal 25

- (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional sebesar 10% (sepuluh persen).
BAB V - PAJAK HIBURAN Bagian Kesatu Nama. Objek dan Subjek
Pasal 26

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
Bagian Ketiga Daerah Pemungutan
BAB V - PAJAK HIBURAN Bagian Kesatu Nama. Objek dan Subjek
Pasal 27

Pajak Hiburan yang terutang dipungut dalam daerah.
Bagian Keempat Kewajiban Penggunaan Karcis Pasa] 28
- (1) Setiap penyelenggaraan Hiburan wajib menggunakan karcis yang memperlihatkan terjadinya pesanan atau transaksi pembayaran kecuali ditentukan lain dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Bagi wajib pajak yang wajib menggunakan karcis, tetapi tidak menggunakan karcis dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari dasar pengenaan pajak.
Bagian Kelima Legalisas! Karcis Pasal 29
Karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), harus mendapat pengesahan berupa legalisasi/perporasi dari Dinas.
BAB V
Pasal 31

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Reklame Papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya:
4. Reklame kain: b.
5. Reklame melekat. stiker: C
6. Reklame selebaran: d.
7. moO Reklame berjalan. termasuk pada kendaraan.
8. Reklame udara;
9. Reklame apung:
10. se Reklame suara;
11. Reklame film/s/ide, dan 1
- J. Reklame peragaan.
- (3) Ti dak termasuk sebagai Objek Pajak Reklame adalah :
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet. televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya:
15. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya:
16. . nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha profesi diselenggarakan sesuai) dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut:
17. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah tanpa menggunakan label/merk produk. d.
BAB V
Pasal 32

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (2).
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (2).
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga. pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.
dan Cara Penghitungan Pajak Reklame
- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai sewa Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri. nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan. waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ke tiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar. nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Hasil perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupat.
BAB V
Pasal 34

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
BAB V
Pasal 35

Besaran pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 dengan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1)
Bagian Ketiga
Daerah Pemungutan dan Masa Pajak
BAB V
Pasal 36

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut dalam daerah.
- (2) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan Reklame
BAB VI - PAJAK PENERANGAN JALAN
Pasal 38

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik .
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wayib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik. a
- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
- b. Dalam hal tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia. tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan yang berlaku dalam daerah.
- a. Dalam hal tenaga listrik barasal dari sumber Jain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.
BAB VI - PAJAK PENERANGAN JALAN
Pasal 40

- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1.5% (satu koma lima persen).
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
BAB VI - PAJAK PENERANGAN JALAN
Pasal 4

]
Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).
Bagian Ketiga Daerah Pemungutan
BAB VI - PAJAK PENERANGAN JALAN
Pasal 42

Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut dalam daerah.
BAB VIII
Pasal 44

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :
2. asbes; a.
3. batu tulis: b.
4. batu setengah permata: C
5. batu kapur: d.
6. batu apung: e
7. batu permata: f,
8. gs bentonit:
9. dolomit; h
10. feldspar: A.
11. garam batu (halite): 1
12. orafit: k.
13. granit/andesit (batu gunung dan batu kali): 1
14. gips: m
15. kalsit; n
16. kaolin; 0
17. leusit; P.
18. magnesit: q.
19. mika; [.
20. 2 marmer;
21. 7 nitrat;
22. opsidien;
23. 5 oker:
24. ¢€ pasir dan kerikil;
25. x* pasir kuarsa;
26. N'' perlit;
27. phospat
28. aa. talk:
29. bb. tanah serap (fillers earth).
30. ce. tanah diatome:
- dd. tanah liat ( bahan dasar batu bata )
32. ec. tawas (alum):
33. ff. tras:
34. gg. yarosif;
35. hh. zeolit;
- il. basal:
37. Ji. trakkit; dan
- (2) Dikecualikan dari Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
39. kk \_ Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial. seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga. pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
41. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimantaatkan secara komersial. b.
BAB VIII
Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Tarif dan Cara Perhitungan Pajak
Bagian Kedua Dasar Pengenaan. Pasal 46
- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku dalam daerah.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh. digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
BAB VIII
Pasal 47

- (1) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Hasil penghitungan nilai jual sebagaimana dimaksud Pasal 46 ditetapkan dengan Keputusan Bupatt.
BAB VIII
Pasal 48

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).
Bagian Ketiga Daerah Pemungutan
BAB VIII
Pasal 49

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut dalam daerah.
Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajyak Air Tanah
BAB IX - PAJAK AIR TANAH Pasal 50
Pasal 51

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan industri kecil dan besar. hotel, restoran, pencucian mobil atau komersi! lainnya.
- (2) Dikecualikan dari Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga. pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan:
BAB IX - PAJAK AIR TANAH Pasal 50
Pasal 52

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
3. jenis sumber air; a.
4. lokasi sumber air: b.
5. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air:
6. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan: d.
7. kualitas air: dan e
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
9. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. f.
BAB IX - PAJAK AIR TANAH Pasal 50
Pasal 54

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
BAB IX - PAJAK AIR TANAH Pasal 50
Pasal 55

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mangalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).
Bagian Ketiga Daerah Pemungutan
BAB IX - PAJAK AIR TANAH Pasal 50
Pasal 56

Pajak Air Tanah yang terutang dipungut dalam daerah.
BAB X - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 58

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet meliputi :
- a. Sarang Burung Walet Alami
- b. Sarang Burung Walet Budidaya
4. Sarang Burung Walet Budidaya sebayaimana dimaksud ayat (1) huruf b. adalah Sarang Burung Walet yang dikelola pada bangunan yang diperuntukkan khusus untuk itu. GB
5. Sarang Burung Walet Alami sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a. adalah Sarang Burung Walet yang terdapat secara alami pada goa alam atau sejenisnya. (2)
6. Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). (4)
BAB X - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 59

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wayjib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet dengan volume Sarang Burung Walet.
BAB X - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 61

- (1) Tarif Pajak Sarang Burung Walet alami sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 huruf a ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen) dari nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Tarif Pajak Sarang Burung Walet budidaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 huruf b ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai jual Sarang Burung Walet.
BAB X - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 62

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet terutang dihitung dengan cara mangalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1).
- (2) Hasil penghitungan nilai jual sebagaimana dimaksud Pasal 60 ditetapkan dengan Keputusan Bupatt.
Bagian Ketiga Daerah Pemungutan
BAB X - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 63

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut dalam daerah.
BAB X
Pasal 65

- (1) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
- a. pemindahan hak karena :
1. jual beli:
5. tukar menukar;
6. hibah wasiat;
7. RWW hibah;
8. waris; 5
9. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 6 .
10. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan: 7
11. penunjukan pembeli dalam lelang: 8
12. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 9
13. penggabungan usaha: 10
14. . peleburan usaha:
15. . pemekaran usaha; atau 12
16. . hadiah.
- b. pemberian hak baru karena :
1. kelanjutan pelepasan hak: atau
2. diluar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. hak milik:
- b. hak guna usaha;
- c. hak guna bangunan;
- d. hak pakai;
- e. hak milik atas satuan rumah susun: dan
- f. hak pengelolaan
- a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakukan timbal balik;
- (4) Objek Pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Objek Pajak yang diperoleh :
- b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
- e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
- f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.
BAB X
Pasal 66

- (1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wayib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
Bagian Kedua
Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan
BAB X
Pasal 67

- (1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal :
3. jual beli adalah harga transaksi; a.
4. tukar menukar adalah nilai pasar: b.
5. hibah adalah nilai pasar;
6. hibah wasiat adalah nilai pasar: d.
7. waris adalah nilai pasar:
8. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
9. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar; f.
- g. h. peralihan hak karena pelaksanaan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
- J. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar:
- i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
- k. penggabungan usaha adalah nilai pasar:
1. peleburan usaha adalah nilai pasar:
- m. pemekaran usaha adalah nilai pasar:
- n. hadiah adalah nilai pasar: dan/atau
17. Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam (3
- o. penunjukan pembeli dalam lelany adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan. dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
BAB X
Pasal 68

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 4% (empat persen).
BAB X
Pasal 69

Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) atau Pasal 67 ayat (5).
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut dalam daerah.
- (1) Saat terutangnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk:
- a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
3. tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; b.
4. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta: ¢.
5. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta, d.
6. waris adalah adalah sejak yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya kekantor bidang pertanahan: e.
- f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta:
- g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap:
- i. pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- j. pemberian hak baru di luar pelepasan adalah sejak tanggal diterbitkannya keputusan pemberian hak:
- k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
13. |. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- m. pemekaran usaha adalah sejak tanygal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
- o. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.
- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
BAB X
Pasal 72

Masa Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 71 adalah 1 (satu) Bulan kalender
- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak, kecuali transaksi yang NPOP di bawah atau sama dengan NPOPTKP.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (3) Kepala Kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
BAB X
Pasal 74

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Sistem dan prosedur pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB X
Pasal 75

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
2. Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (3
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
BAB XI
Pasal 76

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan ketetapan pajak terhutang dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (5) Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SSPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
- (6) Wajib Pajak BPHTB wajib menghitung dan membayar pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD yang berfungsi sebagai SPTPD.
BAB XI
Pasal 77

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
- a. SKPDKB dalam hal :
- 1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- 2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran,
- 3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
8. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. (3
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wayib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
BAB XI
Pasal 78

- (1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB. dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. SPTPD, SKPDKB,. dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 76 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak
BAB XI
Pasal 79

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
- a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar,
- b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/ atau salah hitung:
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.'
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
BAB XI
Pasal 80

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terutangnya pajak.
- (2) SKPD. SKPDKB. SKPDKBT, STPD. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding. yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama | (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
3. Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. (3
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati. (4)
BAB XI
Pasal 81

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT. STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan.
Bagian Keempat Keberatan dan Banding
BAB XI
Pasal 82

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
2. SKPD: a.
3. SKPDKB; b.
4. SKPDKBT;
5. SKPDLB: d.
6. SKPDN: dan e
7. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan perundangf, undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3). dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat Pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.
BAB XI
Pasal 83

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima. harus memberi keputusan atas Keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas Keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan. Keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. (3
Pasa] 84
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima. dilampiri salinan surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampal dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan keputusan banding.
BAB XI
Pasal 85

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
Bagian Kelima
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan. dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif
BAB XI
Pasal 86

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKPD., SKPDKB. SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan / atau kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
2. Atas permohonan Wajib Pajak. Bupati dapat memberikan pengurangan pajak yang terutang kepada Wayib Pajak karena : (2)
- a. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak; atau
- b. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab akibat tertentu, atau
- c. Tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak mencari keuntungan.
Bupati dapat : (3)
- a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. Mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB. SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar:
- c. Mengurangkan atau membatalkan STPD:
- d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau ditertibkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- e. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu Objek Pajak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi adminisratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 88
Pasal 89

- Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (2
- Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. (3)
BAB XV - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 90
Pasal 91

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib pajak yang diperiksa wajib :
- a. Memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Pajak yang terutang;
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan/atau
- c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan Bupati. (3
BAB XV - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 90
Pasal 92

Pemeriksaan dilakukan oleh Dinas yang menangani Perpajakan, Instansi dari Inspektorat dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan atas permintaan Bupati.
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA Pasal 96
Pasal 97

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA Pasal 96
Pasal 98

Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA Pasal 96
Pasal 99

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagai mana dimaksud Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak , karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA Pasal 96
Pasal 100

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 98, dan Pasal 99 merupakan penerimaan negara.
BAB XX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 101

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku. pajak yang terhutang berdasarkan Peraturan Daerah:
- Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2003, tentang Pajak Hotel 1 .
- Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2003. tentang Pajak Restoran 2.
- Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 2000, tentang Pajak Hiburan 3.
- Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 1999, tentang Pajak Penerangan Jalan 4.
- Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2009. tentang Pajak Reklame 5
- Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 1997, tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. 6.
Masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 102
Pasal 103

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.
Ditetapkan di Lubuk Basung pada tanggal Mei 2011
BUPATI AGAM.
INDRA CATRI
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Berlakunya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan keweangan yang lebih besar kepada Daerah dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada Daerah dalam pemungutan pajak Daerah dan retribusi daerah diharapkan akan dapat meningkatkan penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah. Pemberian kewenangan baru ini menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah serta perluasan objek pemungutan yang dapat dipungut oleh daerah. Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini beberapa jenis penerimaan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dialihkan menjadi penerimaan daerah, antara lain :
- a. Pajak air tanah
- b. Pajak Parkir
- c. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang merupakan pengganti pajak pengambilan bahan galian golongan C
- d. Pajak Sarang Burung Walet
- e. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor perdesaan dan perkotaan
- f. Bea perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB)
Disamping pemberian kewenangan baru bagi daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 juga mengamanatkan bahwa terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 harus diperbaharui dan disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Untuk itu Peraturan Daerah Kabupaten Agam :
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2003, tentang Pajak Hotel
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Avam Nomor 4 Tahun 2003. tentang Pajak Restoran
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 2000. tentang Pajak Hiburan
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 1999, tentang Pajak Penerangan Jalan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2009, tentang Pajak Reklame e.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 1997, tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
Setelah penetapan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, namun ketetapan pajak yang terhutang dan ditetapkan dengan peraturan daerah diatas masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutang.
Disamping itu. karena keterbatasan potensi daerah dan masih adanya aturan pelaksanaan yang belum ditetapkan pemerintah pusat. maka pajak parkir dan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan, belum dimasukan kedalam materi Rancangan Peraturan Daerah ini.
## ll. PASAL DEM] PASAL
Pasal 1
Cukup Jelas.
Pasal 2
Cukup Jelas.
Pasal 3
Cukup Jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Pengecualian apartemen, kondominium, dan sejenisnya didasarkan atas izin usahanya.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup Jjelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup Jelas.
Pasal 6
Cukup Jelas.
Pasal 7
Cukup Jelas.
Pasal 8
Cukup Jelas.
Pasal 9
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 10

Yang dimaksud dengan 'kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Bupati' antara lain Wajib Pajak yang menggunakan mesin cash register sebagai alat penerima pembayaran.
Contoh perhitungan denda pajak sebesar 2% (dua persen) adalah sebagai berikut -Hotel 'A' telah menerima pembayaran dengan tidak menggunakan bon penjualan (bill) sebesar Rp 1.000.000,(satu juta rupiah), maka terhadap wajib pajak tersebut ditagih Pajak Hotel berupa :
- -Pokok Pajak
10% x Rp 1.000.000.00 Rp. 100.000.00 ( Seratus ribu rupiah)
- -Denda Pajak
2% x Rp 1.000.000.00 Rp. 20.000,00 ( dua puluh ribu rupiah)
Jumlah pajak hotel harus dibayar Rp 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah).
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 11

Yang dimaksud dengan 'melegalisasi' disini adalah untuk mendapatkan pengesahan dalam bentuk antara lain perporasi, stempel atau tanda lain yang disahkan.
Contoh perhitungan denda pajak sebesar 2% (dua persen) adalah sebagai berikut : Hotel 'A' telah menerima pembayaran dengan menggunakan bon penjualan (bill) yang tidak dilegalisasi sebesar Rp 1.000.000.(satu juta rupiah), maka terhadap wajib pajak tersebut ditagih Pajak Hotel berupa :
-Pokok Pajak
10% x Rp 1.000.000.00Rp. 100.000.00 ( Seratus ribu rupiah)
- -Denda Pajak
2% x Rp 1.000.000.00 Rp. 20.000.00 ( dua puluh ribu rupiah)
Jumlah pajak hotel harus dibayar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 19

Yang dimaksud dengan 'kecuali ditetapkan lain dengan keputusan Bupati™ antara lain Wajib pajak yang menggunakan mesin cash register sebagai alat penerima pembayaran.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Yang dimaksud dengan 'hiburan berupa kesenian rakyat/tradisional' adalah hiburan kesenian rakyat/tradisional yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat dan tanpa dipungut bayaran.
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 28

Yang dimaksud dengan 'kecuali ditentukan lain dengan Keputusan Kepala Dinas' antara lain Wajib pajak yang menggunakan mesin cash register sebagai alat penerima pembayaran.
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 29

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 30

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 31

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 32

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 33

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 34

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 35

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 36

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 37

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 38

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 39

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 40

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 41

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 42

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 43

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 44

Cukup Jelas.
Yang dimaksud 'dikecualikan dari objek pajak mineral bukan logam dan batuan' adalah Kegiatan pengambilan bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial atau diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan.
PENJELASAN
Pasal 45

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 46

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 47

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 48

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 49

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 50

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 51

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 52

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 53

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 54

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 55

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 56

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 57

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 58

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 59

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 60

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 61

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 62

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 63

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 64

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 65

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 66

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 67

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 68

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 69

Contoh :
Wajib Pajak 'A' membeli tanah dan bangunan dengan
Nilai Perolehan Objek Pajak
Rp 65.000.000,00
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
Rp 60.000.000,00 |
Nilai Perolehan Objek Kena Pajak
Rp 5.000.000.00
Pajak Yang Terutang 4% x Rp 5.000.000,00
Rp 200.000,00
PENJELASAN
Pasal 70

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 71

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 72

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 73

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 74

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 75

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 76

Cukup Jelas.
Ketentuan ini mengatur penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak yang di bayar sendiri. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data ftiskal tidak dilaporkan oleh Wajib Payjak.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 77

Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Bupati untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasus -kasus tertentu, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata -nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/ atau kewajiban material.
Contoh :
1. Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan SPTPD. maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun Bupati dapat menerbitkan SKPDKB atau pajak yang terutang.
2. Seorang Wajib Pajak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan SPTPD yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut. Bupati dapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi administratif.
3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yang telah diterbitkan SKPDKB. apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, Bupati dapat menerbitkan SKPDKBT.
4. 4, Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Bupati ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Bupati dapat menerbitkan SKPDN.
Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 78

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 79

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 80

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 81

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 82

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 83

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 84

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 85

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 86

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 87

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 88

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 89

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 90

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 91

Pemeriksaan yang dilakukan untuk memperoleh data yang objektif dan akurat untuk menjadi bahan evaluasi.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 92

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 93

Yang dimaksud dengan instansi yang melaksanakan pemungutan adalah dinas/badan/kantor yang diserahi tugas melaksanakan pemungutan pajak.
Pemberian insentif dilaksanakan apabila anggarannya tersedia dalam APBD. d
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 94

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 95

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 96

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 97

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 98

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 99

Pengenaan pidana kurungan dan pidana denda kepada pejabat tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati dimaksudkan untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenal perpajakan daerah tidak akan diberitahukan kepada pihak lain, juga agar Wayib Pajak dalam memberikan data dan keterangan kepada pejabat mengenai perpajakan daerah tidak ragu-ragu.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 100

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 101

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 102

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 103

Cukup Jelas.