Unknown Unknown Nomor 18 Tahun 2015
Tentang No Description
Berlaku: 19 Juni 2015
N/A
Pasal 2

- (1) Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dan menyelenggarakan Sail Tomini Tahun 2015;
- b. menyusun dan menyiapkan anggaran penyelenggaraan Sail Tomini Tahun 2015.
- (2) Penyelenggaraan Sail Tomini Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke- 70 di Salah Satu Pulau Terluar;
- b. Bhakti Sosial dan Pelayanan Kesehatan: Operasi Bhakti Surya Baskara Jaya, Operasi Bhakti Kartika Jaya, dan Operasi Bhakti Pelangi Nusantara serta Demonstrasi/ Sailing Pass;
- c. Pelayaran Lingkar Nusantara V;
- d. Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana;
- e. Bhakti Kesejahteraan Rakyat Nusantara;
- f. Badan Usaha Milik Negara Bina Lingkungan dan/atau Corporate Social Responsibility Tomini;
- g. Gerakan Membangun Kampung;
- h. Lintas Nusantara Remaja dan Pemuda Bahari/Kapal Pemuda Nusantara;
1. Ekspedisi Riset Kelautan;
- J. Reli Kapal Layar (Yacht Rally);
- k. Seminar Nasional dan Internasional;
1. Pengembangan Potensi Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Budaya;
- m. Gebyar Batik Tomini;
- n. Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara;
- o. Olahraga Bahari;
- p. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
- q. Pameran Potensi Daerah;
- r. Festival Boalemo;
- s. Upacara Puncak Sail Tomini Tahun 2015; dan
- t. Kegiatan lain yang disesuaikan perkembangan di daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 bertanggung jawab kepada Presiden.
N/A
Pasal 7

Susunan keanggotaan Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
1. Menteri Luar Negeri;
2. Menteri Pertahanan;
3. Menteri Keuangan;
Anggota
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
W akil Ketua III
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
Wakil Ketua II
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
Wakil Ketua I
- a. Panitia Pengarah terdiri dari:
Ketua
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
4. Menteri ...
PRE SI DEN REPUBLIK INDONESIA
- -4 -
- Kehutanan; dan Hid up Lingkungan 4. Menteri
5. Menteri Komunikasi dan Informatika;
6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Menteri Perdagangan;
8. Menteri Pertanian;
9. Menteri Pemuda dan Olahraga;
10. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
12. Menteri Sekretaris Negara;
13. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bad an Perencanaan Pembangunan Nasional;
14. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
15. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
16. Sekretaris Kabinet;
17. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
18. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
19. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Penanggulangan Bencana; Nasional Bad an 20. Kepala
21. Kepala Badan Informasi Geospasial;
22. Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan; dan
23. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
Panitia ...
: Anggota
1. Bupati Parigi Moutong.
2. Walikota Palu.
3. Bupati Banggai.
4. Bupati Banggai Kepulauan.
Panitia Pelaksana Tingkat Daerah terdiri dari:
Ketua
: Gubernur Sulawesi Tengah.
Wakil Ketua I
: Gubernur Gorontalo.
Wakil Ketua II
: Gubernur Sulawesi Utara.
Sekretaris I
: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
Sekretaris II
: Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
Sekretaris
III
: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
: Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia.
: Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Sekretaris I
Sekretaris II
Panitia Pelaksana Tingkat Pusat terdiri dari:
Ketua
: Menteri Kelautan dan Perikanan.
Wakil Ketua I
: Menteri Dalam Negeri.
Wakil Ketua II
: Menteri Pariwisata.
Wakil Ketua III
: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Wakil Ketua IV
: Menteri Perhubungan.
Wakil Ketua V
: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Wakil Ketua VI
: Menteri Kesehatan.
Wakil Ketua VII : Menteri Sosial.
Wakil Ketua VIII : Kepala Badan Ekonomi Kreatif.
Wakil Ketua IX
: Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Laut.
Wakil Ketua X
: Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Wakil Ketua XI
: Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
\.
''
:
PRE SI DEN REPUBLIK INDONESIA
- -6 -
5. Bupati Banggai Laut.
6. Bupati Buol.
7. Bupati Donggala.
8. Bupati Morowali.
9. Bupati Morowali Utara.
10. Bupati Poso.
11. Bupati Sigi.
12. Bupati Tojo Una-Una.
13. Bupati Toli-Toli.
14. Walikota Gorontalo.
15. Bupati Gorontalo.
16. Bupati Bone Bolango.
- 1 7. Bupati Boalemo.
18. Bupati Pohuwato.
19. Walikota Bitung.
20. Bupati Minahasa.
21. Bupati Minahasa Utara.
22. Bupati Minahasa Tenggara.
23. Bupati Bolaang Mongondow Timur.
24. Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
- I. Bidang Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke- 70 di Salah Satu Pulau Terluar.
Ketua
- Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Wakil Ketua
- Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan.
- II. Bidang Bhakti Sosial dan Pelayanan Kesehatan serta Demonstrasi/ Sailing Pass:
Ketua
- Asisten Operasi Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
Wakil...
Badan Keluarga Sekretaris U tama Kependudukan dan Berencana Nasional.
Asisten Operasi Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.
Asisten Teritorial Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Upaya Bina Jenderal Direktur
Wakil Ketua IV
W akil Ketua III
Wakil Ketua II
Wakil Ketua I
III. Bidang Pelayaran Lingkar Nusantara V:
Kepala Pimpinan Satuan Karya Bahari Nasional.
Kepala K wartir Nasional Gerakan Pramuka.
Deputi Pengembangan Kepemudaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga.
W akil Ketua II
W akil Ketua I
Ketua
IV. Bidang Bhakti Kesejahteraan Rakyat Nusantara:
Kementerian Sosial. Kemiskinan, Penanggulangan dan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial
Daerah Tertentu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pengembangan Jenderal Direktur
Bi dang dan Kernen terian Koordinator Pembangunan Manusia Kebudayaan. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan,
W akil Ketua II
Wakil Ketua I
Ketua
Wakil...
Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Koordinator Bi dang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Direktur J enderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Direktur J enderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
W akil Ketua III
Wakil Ketua II
Wakil Ketua I
Ketua
VI. Bidang Gerakan Membangun Kampung:
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretariat Kabinet.
Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Badan U saha Milik Negara, Kementerian Badan U saha Milik Negara.
Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
Wakil Ketua II
W akil Ketua I
Ketua
- V. Bidang Badan Usaha Milik Negara Bina Lingkungan dan/ a tau Corporate Social Responsibility Tomini:
Staf Ahli Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
W akil Ketua III
Wakil...
PRE SI DEN REPUBLIK INDONESIA
-9 -
Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Sekretaris Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
Wakil Ketua II
W akil Ketua I
Ketua
VIII. Bidang Ekspedisi Riset Kelautan:
Kepala Dinas Potensi Maritim Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Laut.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama.
Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
Kernen terian Jenderal Sekretaris Agama.
Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Pemuda dan VII. Bidang Lintas Nusantara Remaja Bahari/Kapal Pemuda Nusantara:
W akil Ketua IV
Wakil Ketua III
Wakil Ketua II
W akil Ketua I
Ketua
Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Wakil Ketua V
Wakil Ketua IV
Wakil...
Sekretaris Kementerian Pariwisata.
Ketua
XI. Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Budaya:
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia Kebudayaan. 2015, Bidang dan Pase a Development Sustainable Bi dang Goals Ahli Staf
W akil Ketua III
Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
Wakil Ketua II
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
W akil Ketua I
Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
Ketua
X. Bidang Seminar Nasional dan Internasional:
Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Wakil Ketua
Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Kementerian Pariwisata.
Ketua
IX. Bi dang Reli Ka pal Layar ( Yacht Rally):
Pengembangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Penelitian Bad an Kepala
Wakil Ketua IV
Rektor Universitas Tadulako.
Wakil Ketua III
Wakil. ..
,
'I
I
Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perikanan, Hasil Pemasaran Direktur J enderal Pengolahan dan
Deputi Promosi Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
Perdagangan. Pengembangan Kernen terian Jenderal Nasional, Direktur Ekspor
W akil Ketua III
Wakil Ketua II
Wakil Ketua I
Ketua
XIV. Bidang Pameran Potensi Daerah:
Deputi Bidang Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Wakil Ketua
Ketua
XIII. Bidang Olahraga Bahari:
Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri. Politik dan Jenderal Direktur
Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan.
Wakil Ketua
Ketua
XII. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara:
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
Wakil Ketua
XV. Bidang Festival Boalemo:
Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri. dan Politik Jenderal Direktur
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Kernen terian Ketenagakerj aan. Pembinaan, Prod ukti vi tas, Jenderal dan Direktur Pelatihan
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian. dan Penyuluhan Bad an Kepala
Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kernen terian Agama.
Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
W akil Ketua VI
Wakil Ketua V
W akil Ketua IV
W akil Ketua III
W akil Ketua II
W akil Ketua I
Ketua
XVI. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Bupati Boalemo.
Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kementerian Pariwisata. Nusantara, Pariwisata Pengembangan Bidang Deputi Pemasaran
Wakil Ketua III
W akil Ketua II
Wakil Ketua I
Ketua
Wakil...
: \
l
-13 -
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
Kelautan dan Perikanan. Kernen terian Jenderal Sekretaris
W akil Ketua I
Ketua
XVIII. Perlengkapan, Akomodasi dan Fasilitas Umum:
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Direktur J enderal Prasarana dan Saran a Pertanian, Kernen terian Pertanian.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan.
Kementerian Pekerjaan Perumahan Rakyat. Bina Marga, Umum dan Jenderal Direktur
Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Wakil Ketua V
W akil Ketua IV
W akil Ketua III
W akil Ketua II
W akil Ketua I
Ketua
XVII. Bidang Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana:
Ketua Badan Pengurus Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia.
W akil Ketua IX
Wakil Ketua VIII:
Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional.
W akil Ketua VII :
Direktur J enderal Pem bangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Wakil...
-14 -
Direktur J enderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.
Wakil Ketua I
Ketua
XXL Bidang Kepelabuhanan, Kepabeanan, Karantina dan Imigrasi:
- Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia.
Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Wakil Bupati Parigi Moutong.
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
Direktur J enderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri.
Direktur J enderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Wakil Ketua
Ketua
XX. Bidang Keamanan:
W akil Ketua III
W akil Ketua II
W akil Ketua I
Ketua
XIX. Bidang Media, Humas, dan Dokumentasi:
Sekretaris Daerah Kota Palu.
Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Mou tong.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
Asisten Logistik Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
Wakil Ketua V
W akil Ketua IV
W akil Ketua III
W akil Ketua II
-15 -
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
Bupati Parigi Moutong.
Jenderal Kebudayaan, Pendidikan dan Direktur Kernen terian Kebudayaan.
Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara.
Konsuler, Kementerian Luar Negeri. dan Protokol Jenderal Direktur
- Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Direktur J enderal Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri.
Wakil Ketua VI
Wakil Ketua V
Wakil Ketua IV
W akil Ketua III
Wakil Ketua II
W akil Ketua I
Ketua Yayasan Batik Indonesia.
XXIII. Bidang Acara Puncak:
Ketua
Sekretaris Utama Badan Ekonomi Kreatif.
Jenderal Kebudayaan, Pendidikan dan Direktur Kementerian Kebudayaan.
Deputi Bidang Kemaritiman, Sekretariat Ka bin et.
Wakil Ketua III
W akil Ketua II
Wakil Ketua I
Ketua
W akil Ketua IV
Wakil Ketua III
Direktur J enderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.
Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
XXII. Bidang Gebyar Batik Tomini:
Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
W akil Ketua II
Pasal II
Keputusan Presiden mi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
JOKO WIDODO
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Bidang Pembangunan Manusia SEKRETARIAT KABINET RI
dan Kebudayaan,
N/A
Preamble

Menimbang a. be.hwa dal.am upaya untuk mewujudkon penyelenggaraan tcrpadu, terkoordinoai, dun menycturuh , diperlukan Proscdur 1\:1..ap
- pcnanggulungun bo::ncunu secru-a terencane, Penanggulnngan Oencnnn di Knbupaten Buton:
- b. bohwa berdu snrkun pr.r1imtmngan "ebal}'limana dimakaud dolom huruf u, perlu menetapkan Peraruran Bupati lCntang l'ro111;dur Tc:Wp Pt:no.nggulun � Bencana di Kabupau::n Buton;
- Mengmgat I. Pasal 18 uyul (6) Undung-Undicmg Dasa.r Negara Rcpubhk Indonesia Tahun 1945;
2. Undang -Undang Nomor 29 Tohun 195tJ lent11ng Pcmbcntukon Dacroh-docruh Tingkut IT d, Sulawesi (Lcrnbaran Negara Repuhlik lndonesiu Tahun l'J59 Nomor 74, Tambahan l.cmb.iran Negara Republik lnncnesm Nomor 18221;
3. Undang-Undung Nomor 24 tuhun 2007 tentang Penanggutcngan Bcncanu (Lembarun NeKEJl"ll Rc:publik lndoncaia TllhWl 2007 Nomor 66, Tumbuhun Lc:mburen Negara Rcpuh!ik lnd&lt;me11ia Nomor 47":23).
4. Undung-Undung Nomnr 2:l THhun 2014 tentang Pem.,rint.ahan Oaer..ih (Lc:mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahun Lembanm
- telah beberapa kali diubah ternkmr dengan UndungUndung Republik lndonesm Nnmor 9 Tahun 2015 tentang Peru.bahan Kedua etee Undang-Undang Nomor 23 Tuhun 2014 ten tang Pemcrintahan Daerah {Lembaro.n Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lcmburan Negara Rcpublik Indonesi11 Nomor 5679);
5. Pcrnturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tcntang Kocrdinaai Kegiatan Jnstans.i Veruka.l di Dw:::reh (Lembaran Neg.arn Republik lndoncsm. Tahun 2015 Nomor 10, Tarnbahan Lembacan Negara Republik Indonesia Nomor 33731,
- 6 Peraturan Pemenntah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencuna (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembe.ran Ncgwu Rcpublik Indonesia Nomor 4828):
7. Peraturan Pcmerintah Nomor 22 Tohun 2008 teruang Pendana.o.n dan Pengelolaan Bantu.an Bcncana (Ltlmbu.n.u, Negura Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tohun 2008 Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pemn Serta Lembagn Internasional do.n l..cmbo.gn Asing Non Pemerintah Dalam. Peno.nggulangan Bcncana (Lemburun Negnru Republik lndoneaia Ta.hun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Pcraturan Pn:siden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Na.sionnl Peno.nggulangnn Bencnnn;
10. Pcraturan Kepal., &amp;dun Nm,ionnl Pcnunggi..ilangan Bencann Nomor 9 'T'ahu.n 2008 tentang Pru11edur Tetap 'T'lm Renksi Cepat Baclan Nnsionnl Penanggulangan Bcncana;
11. Peratura.n Dae rah Kabupatcn But on Nnmor fi Tu.hun 2016 tentang Pembentukan dnn Susunan 1-'erangkat Daerah Kabupaten Buton (temberan Daerah Kabupoten Buton Tahun 2016 Nomor 116);
MEMUTVSKAN:
Menetapkun PERATURAN BUPATI TENTANO PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BUTON.
N/A
Pasal 1

I:k,111::su, P,;1.;tw11n Oupati ,m, clisus.un P,o � dur Tcl"p f't.·11.,nggul:Jng:rn nenccne di dnerah. sebagalmana terear1lurn dalam Wmpuun ,;cl;.1g..11 hugi:i:i yang ridak !c,pm:.n,hk:m dari Pcmturm, P,upul1 mi.
pasat 2
l'rq·wdur Tt'1:1p Penan � ulnnw1n Beucanu sd,ag ... imaJ1..1 dimcksud dalnrr, Pn&gt;&lt;1.1I 1, &lt;lill,U1'1J � .m1 sebagai pcdoma.n bagi in,.1nn,.1/lcmbu � o 11·rk1111 dun rneuyarnkat da!am m,·ny,·l,·n1 � nr.1kom !)l:'llilni;gtil&lt;mgan bcncana c\1 dacrah.
P.,·,al )
,,mgga.1 111':rli,ku pudu Pcraturan Uu1&gt;ati m: wu!:,i diundungkon.
1\P,ar !".Cti.1.i nr.111;,: 1!.ip&gt;11 mr.ni,\1:1ah1Jiny,1, tnerne-rmtuhkan l;;luµ.tll 11u U1:11K,m pcuemputunnyu dallun U � rit.11 D..reroh Kabupateu Uutvn.
| PEJABAT | PARAF |
|---------------|---------|
| P If. >-,«.&. | I |
| if � ,.-. } | |
| "" 1. '""" | |
| � .lwkv � | � . |
Dltetupknn d1 P:tsarwa10 pudn lu11i;g,,1,30 °'SSI'-"' 20!6
Plt. � Ul'ATI evn lN,
1.AMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR
TANGGAL
TAHUN 2016
2016
PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BUTON