Unknown Unknown Nomor TAHUN Tahun 2016
Tentang ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH TAHUNANGGARAN2017
Berlaku: 7 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTATARAKAN
PROVINSIKALIMANTAN UTARA
PERATURANDAERAHKOTATARAKAN NOMOR7 TAHUN 2016
TENTANG
ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH TAHUNANGGARAN2017
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
WALIKOTATARAKAN,
a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama an tara pemerin tah daerah dengan DPRD tanggal 21 bulan Desember tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Tarakan Tahun Anggaran 2017.
1.
N/A
Pasal 18

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KOTA TARAKAN
dan
WALIKOTATARAKAN
MEMUTUSKAN:
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2017. TENTANG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
Menetapkan:
N/A
Pasal 1

| 1. Pendapatan Daerah Anggaran Pendapatan berikut | dan Belanja Daerah | Tahun Anggaran 2017 sebagai |
|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| 2. Belanja | | Rp 1.022.688.973.388,27 Rp 1.198.688.973.388,27 (-) |
| | Surplus / (Defisit) | Rp (176.000.000.000,00) |
| 3. Pembiayaan Daerah a. Penerimaan b. Pengeluaran | | Rp 188.000.000.000,00 Rp 12.000.000.000,00(-) |
| | Pembiayaan Netto | Rp 176.000.000.000,00 (-) |
| Sisa Lebih Pembiayaan tahun berkenaan | Anggaran | Rp |
898.793.594,00
200.000.000,00
20.244.000.000,00
2.500.000.000,00
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
424.071.494.329,27
Rp
12.000.000.000,00
- dimaksud pada ayat (1) huruf a (2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana terdiri dari jenis belanja :
- c. Belanja subsidi sejumlah
- d. Belanja hibah sejumlah
- e. Belanja bantuan sosial sejumlah
- f. Belanja bagi hasil sejumlah
- g. Belanja bantuan keuangan sejumlah
- h. Belanja tidak terduga sejumlah
- a. Belanja pegawai sejumlah
- b. Belanja bunga sejumlah
- (1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
:
- a. Belanja tidak langsung sejumlah
Rp 459.914.287.923,27
- b. Belanja langsung sejumlah
Rp 738.774.685.465,00
Rp
148.664.000.000,00
Rp
26.774.400.000,00
Rp
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c terdiri darijenis pendapatan :
- a. Hibah sejumlah
Rp
- b. Dana darurat sejumlah
Rp
- c. Dana bagi hasil pajak sejumlah
Rp
69.680.058.999,00
- d. Dana penyesuaian dan
Otonomi Khusus sejumlah
- e. Bantuan keuangan dari provinsi sejumlah
- f. Pendapatan lainnya
216.508.838.014,00 Rp
349.825.814.000,00 Rp
102.509.254.000,00 Rp
- (3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil sejumlah
- b. Dana alokasi umum sejumlah
- c. Dana alokasi khusus sejumlah
12.000.000.000,00
21.793.048.855,00
Rp
Rp
Rp
Rp
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak daerah sejumlah
- b. Retribusi daerah sejumlah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
- d. Lain-lain PADyang sah sejumlah
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
:
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
Rp
108.726.608.375,27
- b. Dana perimbangan sejumlah
Rp 668.843.906.014,00
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah
Rp 245.118.458.999,00
43.175.000.000,00
31.758.559.520,27
- (3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari. jenis belanja :
9.479.858.348,00
244.725.065.258,00 Rp
484.569.761.859,00 Rp
Rp
- a. Belanja pegawai sejumlah
- b. Belanja barang jasa sejumlah
- c. Belanja modal sejumlah
Pasal4
- (1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
- a. Penerimaan sejumlah
Rp
188.000.000.000,00
- b. Pengeluaran sejumlah
Rp
- (2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- (3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SiLPATahun Anggaran sebelumnya sejumlah
Rp
33.000.000.000,00
- b. Pencairan dana cadangan sejumlah
Rp
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
Rp
- d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah
- Rp
155.000.000.000,00
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah
Rp
- f. Penerimaan piutang daerah sejumlah
Rp
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah
Rp
- b. Penyertaan modal sejumlah
Rp
- c. Pembayaran pokok utang sejumlah
Rp
12.000.000.000,00
- d. Pemberian pinjaman pinjaman daerah sejumlah
Rp
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
Rincian APBDMenurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan;
Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
Daftar jumlah Pegawai per golongan dan per jabatan; Daftar Piutang Daerah;
Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
6. Lampiran VI
7. Lampiran VII
8. Lampiran VIII
5. Lampiran V
4. Lampiran IV
3. Lampiran III
1. Lampiran I
Ringkasan APBD;
2. Lampiran II
Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
:
12. Lampiran XII
13. Lampiran XIII
11. Lampiran XI
10. Lampiran X
Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
Daftar dana cadangan daerah; dan
Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
9. Lampiran IX
Pasa16
Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
Pasa17
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.
Diundangkan di Tarakan pada tanggal 29 Desember 2016
AERAH KOTA TARAKAN,
LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2016 NOMOR 23 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
| | REG . TRK 2016 |
|----|------------------|
| R | |
| 2 | Unum |
| 3 | |
Lampiran I
Peraturan Daerah
Nomor
07
Tanggal
: 29 Desember 2016
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2017
| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | PENDAPATAN | 1.022.688.973.388,27 |
| 1. 1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 108.726.608.375,27 -~------------------ |
| 1 . 1 . 1 | Pendapatan Pajak Daerah | 43.175.000.000,00 |
| 1 . 1 . 2 | Hasil Retribusi Daerah | 31.758.559.520,27 |
| 1. 1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 12.000.000.000,00 |
| 1. 1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 21.793.048.855,00 |
| 1 .2 | DANA PERIMBANGAN | 668.843.906.014,00 |
| 1 .2. 1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 216.508.838.014,00 |
| 1. 2.2 | Dana Alokasi Umum | 349.825.814.000,00 |
| 1. 2.3 | Dana Alokasi Khusus | 102.509.254.000,00 |
| 1.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 245.118.458.999,00 -------------------- |
| 1. 3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 69.680.058.999,00 |
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 148.664.000.000,00 |
| 1.3.6 | Pendapatan Lainnya | 26.774.400.000,00 |
| 2 | BELANJA | 1.198.688.973.388,27 |
| 2.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 459.914.287.923,27 |
| 2. 1. 1 | Belanja Pegawai | 424.071.494.329,27 |
| 2.1.2 | Belanja Bunga | 12.000.000.000,00 |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | 20.244.000.000,00 |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 2.500.000.000,00 |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provlnsl/Kebupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | 898.793.594,00 |
| 2.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 200.000.000,00 |
| 2.2 | BELANJA LANGSUNG | 738.774.685.465,00 |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | 9.479.858.348,00 |
| 2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 244.725.065.258,00 |
| 2.2.3 | Belanja Modal | 484.569.761.859,00 |
| | SURPLUS I (DEFISIT) | (176.000.000.000,00) ~------------------~ |
| 3 3. 1 | PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 188.000.000.000,00 -------------------- |
| 3. 1. 1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Daerah | 33.000.000.000,00 |
| 3.1.4 | Penerimaan Pinjaman | 155.000.000.000,00 |
| 3.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 12.000.000.000,00 |
| 3.2.3 | Pembayaran Pokok Utang | 12.000.000.000,00 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 176.000.000.000,00 |
| | LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAA | 0,00 |
| | SISA | |
RINGKASAN APBD
1