UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 13 Tahun 1964
Tentang UMUM.
Berlaku: 13 TAHUN 1964
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara berdasarkan Undangundang No. 47 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 151, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk lebih mengintensifkan dan melancarkan jalannya pemerintahan, daerah Sulawesi perlu dibagi menjadi empat daerah pemerintahan dengan membentuk lagi dua Daerah Tingkat I, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;
- c. bahwa untuk itu;
1. Daerah Tingkat II Buol-Toli-Toli, Donggala, Poso dan Banggai dalam wilayah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah,
Mengingat
:
2. Daerah Tingkat II Kendari, Kolaka, Muna dan Buton dalam wilayah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara perlu dipisahkan untuk dijadikan wilayah Daerah Tingkat I yang baru, yaitu masing-masing Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara;
- d. bahwa karena keadaan mendesak Pemerintah berdasarkan pasal 22 ayat 1 Undang-undang Dasar telah mengatur hal tersebut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- e. bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang itu perlu ditetapkan menjadi Undang-undang;
1. Pasal 5 ayat 1, pasal 18, pasal 20 dan pasal 22 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 1 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6) seperti itu telah diubah dan ditambah;
3. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan), LembaranNegara tahun 1959 No. 129 dan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 6);
4. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 11);
5. Undang-undang No. 47 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 151);
6. Keteapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/ MPRS/1960, lampiran
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 1

.
- (1) Membentuk Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, yang meliputi wilayah Daerah Tingkat II Buol-Toli-Toli, Donggala, Poso dan Banggai yang dipisahkan dari Daerah Tingkat I Sulawesi UtaraTengah dimaksud dalam Undang-undang No. 47 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 151 ).
- (2) Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dimaksudkan dalam Undang-undang No. 47 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 151), diubah menjadi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara setelah sebagian wilayahnya dipisahkan seperti dimaksud pada ayat (1), sehingga wilayahnya meliputi:
1. Daerah Tingkat II Kepulauan Sangihe dan Talaud,
2. Daerah Tingkat II Minahasa,
3. Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow,
4. Daerah Tingkat II Gorontalo,
5. Kotapradja Menado dan
6. Kotapradja Gorontalo.
- (3) Membentuk Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, yang meliputi wilayah Daerah Tingkat II Kendari, Kolaka, Muna dan Buton yang dipisahkan dari Daerah Tingkat I Sulawesi SelatanTenggara dimaksud dalam Undang-undang No. 47 Prp. tahun 1960 (LembaranNegara tahun 1960 No. 151).
- (4) Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara, dimaksud dalam Undang-undang No. 47 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 151), diubah menjadi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan setelah sebagian wilayahnya dipisahkan seperti dimaksudkan pada ayat (3), sehingga wilayahnya meliputi:
1. Daerah Tingkat II Mamudju,
2. Daerah Tingkat II Madjene,
3. Daerah Tingkat II Polewali-Mamasa,
4. Daerah Tingkat II Tana Toradja,
5. Daerah Tingkat II Pinrang,
6. Daerah Tingkat II Enrekang,
7. Daerah Tingkat II Sidenreng-Rappang,
8. Daerah Tingkat II Soppeng,
9. Daerah Tingkat II Barru
10. Daerah Tingkat II Pangkadjene dan Kepulauan,
11. Daerah Tingkat II Maros,
12. Daerah Tingkat II Gowa,
13. Daerah Tingkat II Takalar,
14. Daerah Tingkat II Jeneponto,
15. Daerah Tingkat II Bantaeng,
16. Daerah Tingkat II Bulukumba,
17. Daerah Tingkat II Selayar,
18. Daerah Tingkat II Sinjai,
19. Daerah Tingkat II Bone,
20. Daerah Tingkat II Wajo,
21. Daerah Tingkat II Luwu,
22. Kotapraja Pare-Pare dan
23. Kotapraja Makassar.
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 2

.
- (1) Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara berkedudukan di Menado.
- (2) Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah berkedudukan di Palu.
- (3) Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan berkedudukan di Makassar.
- (4) Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara berkedudukan di Kendari.
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 3

.
Dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1957 pasal 7 ayat (1), juncto Undang-undang No. 73 tahun 1957 dan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong Daerah Tingkat I:
- a. Sulawesi Utara terdiri atas 35 orang anggota;
- b. Sulawesi Tengah terdiri atas 21 orang anggota;
- c. Sulawesi Selatan terdiri atas 35 orang anggota;
- d. Sulawesi Tenggara terdiri atas 27 orang anggota.
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 4

.
Bagi masing-masing Daerah Tingkat I dimaksud pada pasal 1 berlaku ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 47 Prp. tahun 1960, sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan dengan Undangundang ini.
BAB II
Pasal 5

.
Ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan-peraturan Negara atau Daerah, yang berlaku bagi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Sulawesi Selatan-Tenggara, mutatis-mutandis berlaku bagi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara sampai saat ketentuan-ketentuan itu diubah, diganti atau dicabut.
BAB II
Pasal 6

.
- (1) Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara pada saat Undang-undang ini berlaku masing-masing tetap sebagai Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dan sebagai Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.
- (2) Sesuai dengan Penetapan Presiden No, 2 tahun 1960 (LembaranNegara tahun 1960 No. 11), kemudian Presiden dapat mengangkat seorang Wakil Kepala Daerah, baik bagi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan, maupun bagi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara
BAB II
Pasal 7

.
- (1) Pada saat Undang-undang ini berlaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat I Sulawesi UtaraTengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara masingmasing tetap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan ketentuan, bahwa:
- a. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara, yang masing-masing bertempat tinggal pokok di dalam wilayah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, berhenti sebagai anggota;
- b. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara yang tidak memenuhi syarat tersebut dalam Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan), Lembaran-Negara tahun 1960 No. 6. atas usul Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dan, Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Lowongan keanggotaan yang terjadi berdasarkan ketentuan pada ayat (1), huruf a dan b, diisi menurut ketentuan yang berlaku.
- (3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dimaksud pada ayat (1), huruf a, oleh Menteri Dalam Negeri diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dari Daerah Tingkat I yang wilayahnya mencakup tempat tinggal pokok anggota yang bersangkutan, kecuali apabila ia tidak lagi memenuhi syarat tersebut pada ayat (1), huruf b.
BAB II
Pasal 8

.
Pada saat Undang-undang ini berlaku, bagi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, masing-masing oleh Presiden ditunjuk Penguasa yang dimaksud pada pasal 75, ayat (3), Undang-undang No. I tahun 1957.
BAB II
Pasal 9

.
- (1) Pada saat Undang-undang ini berlaku anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara masing-masing tetap sebagai anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dan sebagai anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan ketentuan, bahwa:
- a. anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara, yang diangkat pada kedudukan itu semata-mata karena ## Pasal 10.
- (1) Dengan memperhatikan kepentingan masing-masing Daerah secara timbal-balik, Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara menyerahkan kepada Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, begitupun Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan kepada Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara:
- a. pegawai-pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh masingmasing Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara sebagai tenaga pangkal pada saat pelaksanaan pembentukan;
- b. tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya yang menjadi hak-milik atau dikuasai oleh masing-masing Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara, apabila barang-barang itu terdapat, terletak atau berfungsi masing-masing dalam Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara;
- c. alat pengangkutan di laut dan perlengkapannya;
- d. alat pengangkutan di darat;
- e. surat-surat berharga, uang, biaya untuk pengeluaran modal dan routine yang telah tersedia;
- f. perkakas, perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi, perpustakaan dan barang bergerak lainnya.
- (2) Penyelesaian penyerahan dimaksud pada ayat (1) seperlunya dilakukan dengan perantaraan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB II
Pasal 11

- (1) Untuk menyiapkan perlengkapan pertama organisasi Daerah Tingkat I yang baru dibentuk, dalam jangka waktu 3 tahun dalam anggaran belanja dan pendapatan Negara disediakan biaya yang diperlukan.
- (2) Penyediaan biaya seperti dimaksud pada ayat (1) juga diadakan untuk menyiapkan peerlengkapan pertama jawatan-jawatan atau dinas-dinas Pemerintah Pusat, yang harus dibentuk di Daerah Tingkat I yang baru itu.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 12

.
Kesulitan yang timbul pada pelaksanaan Undang-undang ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 13

.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1964 Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd Dr. SUBANDRIO.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1964. SEKRETARIS NEGARA, ttd MOHD. ICHSAN.
LEMBARAN
NEGARA
TAHUN
1964
NOMOR
94
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 1

dan 2.
Lihat penjelasan umum.
PENJELASAN
Pasal 3

.
Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Daerah Tingkat I ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil sensus penduduk yang baru lalu.
PENJELASAN
Pasal 4

dan 5.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6

.
Pada ayat (2) ditambahkan lagi kemungkinan pengangkatan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Penetapan Presiden No. tahun 1960, bilamana pengangkatan itu dipandang perlu.
PENJELASAN
Pasal 7

.
Pensyaratan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong termaktub pada padal 3 dan 4 Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1960 (disempurnakan).
Makna pasal 7 ini bersifat mengadakan penyegaran untuk menetapi ketentuan tersebut.
Dengan sendirinya anggota yang menurut pendapat Kepala Daerah yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan, seperti dimaksud pada angka 5 penjelasan umum, harus diberhentikan.
Dalam hal ini Kepala Daerah sejauh mungkin mendengar pendapat Front Nasional serta fihak yang bersangkutan.
PENJELASAN
Pasal 8

.
Cukup jelas,
PENJELASAN
Pasal 9

.
Pada dasarnya ketentuan mengenai penyegaran yang berlaku bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong berlaku pula bagi Badan Pemerintah Harian. Selain persyaratan keanggotaan BPH berdasarkan pasal 10 Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan), junto pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No8 tahun 1960, dalam Undang-undang ini diperlakukan pula persyaratan perjuangan sebagaimana berlaku bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.
PENJELASAN
Pasal 10

,11,12 dan 13.
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2687