PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 05 Tahun 2013
Tentang RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
Berlaku: 05 TAHUN 2013
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dalam rangka optimalisasi sumbersumber pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka di pandang perlu untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 127 huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
2. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2004 Nomor 45);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 9);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
dan
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.
Menetapkan :
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis, yang selanjutnya disebut SKPD teknis adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan daerah di bidang retribusi penjualan produksi usaha daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu oleh Bupati di bidang Retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang pribadi atau Badan.
8. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintahan Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Retribusi Penjualan Produksi usaha Daerah adalah pungutan Daerah atas penjualan produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa penjualan produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Penyidikan Tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II - NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah.
BAB II - NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak Swasta.
BAB II - NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati penjualan produksi usaha daerah.
BAB II - NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 5

Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi penjualan produksi usaha daerah.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis dan ukuran produksi usaha daerah.
BAB V - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh dari pelayanan jasa penjualan produksi usaha daerah yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran produksi usaha daerah.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Produksi Benih Ikan dikenakan tarif sebagai berikut :
1. Ikan Mas, Ikan Nila dan Ikan Tawes (Bale Kandea) :
- a. Ukuran 1 cm
Rp. 100,-/ekor
- b. Ukuran 2 cm
Rp. 200,-/ekor
- c. Ukuran 3 cm
Rp. 300,-/ekor
- d. Ukuran 4 cm
Rp. 400,-/ekor
- e. Ukuran lebih dari 5 cm
Rp. 500,-/ekor
2. Ikan Lele dan Ikan Tambakan (Piawang) :
- a) Ukuran 1 cm
Rp. 200,-/ekor
- b) Ukuran 2 cm
Rp. 400,-/ekor
- c) Ukuran 3 cm
Rp. 600,-/ekor
3. Ikan Gurame :
1. Ukuran 1 cm
Rp. 500,-/ekor
2. Ukuran 2 cm
Rp. 750,-/ekor
3. Ukuran 3 cm
Rp. 1.000,-/ekor
- b. Produksi penangkaran dikenakan tarif sebagai berikut :
1. Calon benih padi
Rp. 50.-/kg
2. Calon benih palawija
Rp. 50.-/kg
3. Tanaman Hias
Rp. 100.-/pohon
4. Bibit buah-buahan/tanaman lainnya
Rp. 150.-/pohon
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan fasilitas penjualan produksi usaha daerah.
BAB VIII - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN
Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas pemungut yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati.
BAB VIII - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN
Pasal 12

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk.
BAB IX - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi membayar lunas retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dan tidak dapat diangsur.
- (3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB X - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
BAB XI - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 15

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembilan kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
BAB XI - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 16

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
- b. Masa Retribusi;
- c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
- d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
BAB XI - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 17

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila Kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan hutang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan yang juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - KEDALUWARSA PENAGIHAN, PENGHAPUSAN PIUTANG DAN INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
- a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XIII - KEDALUWARSA PENAGIHAN, PENGHAPUSAN PIUTANG DAN INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 20

- (2) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (3) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - KEDALUWARSA PENAGIHAN, PENGHAPUSAN PIUTANG DAN INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 21

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XIV - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 22

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut sekaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ayat ini;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sekaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan negara.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal, 17 Juni 2013
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
RUSDI MASSE
Diundangkan di Pangkajene pada tanggal, 17 Juni 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG ,
RUSLAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2013 NOMOR 05