PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 13 Tahun 2016
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
Berlaku: 5 Agustus 2016
N/A
Preamble

Menimbang :
- bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2016 dalam perkembangan tidak sesuai dengan asumsi, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat, dan keadaan luar biasa, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137);
13
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
54
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Menetapkan
:
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
40
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2016;
19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Malang Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang Tahun 2010-2030;
21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018;
22. Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018;
23. Peraturan Walikota Malang Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016;
MEMUTUSKAN :
40
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016, diubah sebagai berikut :
1. Pasal 2 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2
- (1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi makro, prioritas pembangunan, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) RKPD disusun untuk menjami keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- (4) RKPD menjadi pedoman untuk :
- a. menyusun Kebijakan Umum APBD dan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;
- b. menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;
- c. menyusun RKA-SKPD.
2. Pasal 3 diubah, dan di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan dalam RKPD yang selanjutnya dituangkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
- (2) Penambahan program dan kegiatan yang belum masuk dalam RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada KUAPPAS sepanjang program dan kegiatan dimaksud sifatnya pendampingan/tindak lanjut bantuan dari Pemerintah Pusat.
Pasal 3A
Plafon anggaran sementara Belanja Langsung pada masing-masing SKPD akan dirumuskan pada penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sesuai kemampuan keuangan daerah.
3. Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 5
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pemantauan/ pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2016.
4. Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini
Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Malang.
Ditetapkan di Malang pada tanggal 5 Agustus 2016
WALIKOTA MALANG,
ttd.
MOCH. ANTON
Diundangkan di Malang pada tanggal 5 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd.
CIPTO WIYONO
BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 13
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
TABRANI, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19650302 199003 1 019
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016