Unknown Unknown Nomor 4 Tahun 2014
Tentang PERJALANAN DINAS
Berlaku: 3 Januari 2014
N/A
Preamble

Menimbang
· Mengingat
WALJKOTA BJTUNG
PERATURAN WAL!KOTA BITUNG NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
WALJKOTA BITUNG,
- a. bahwa perjalanan dinas dilaksanakan dalam rangka menunjang tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan secara tertib, efektif, transparan dan bertanggungjawab serta peruntukannya membawa dampak positif bagi Pemerintah Kota Bitung;
- b. bahwa perjalanan dinas dilaksanakan atas perintah Pejabat yang berwenang dengan memperhatikan pembiayaan yang lebih efisien, ekonomis, sesuai kebutuhan nyata/riil, memenuhi kaedah-kaedah pengelolaan keuangan daerah serta sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa Peraturan Walikota Bitung Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bitung Nomor 40 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bitung Nomor 27 Tahun 20.13 tentang Perjalanan Dinas terdapat beberapa rumusan yang harus disesuaikan sehingga perlu dilakukan pencabutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas;
- l. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoensia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoensia Nomor 3889);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
.
l
v
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Neiara (Lembaran Negara Republlk lndoneala Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Noiar&amp; Republlk Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kall diubah terakhlr dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republlk lndoneola Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerinta.h ?usat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneeia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; .
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republlk Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS.
---
-
..
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
1. Daerah adalah Kota Bitung.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bitung.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bitung.
6. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Bitung.
8. Lembaga Lain adalah Lembaga Lain di Kota Bitung, yang terdiri atas Badan Narkotika Kota (BNK) .dan Sanggar Kegiatan Belajar, Sekolah, Puskesmas, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bitung, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, lnspektorat Daerah, Badan Daerah, Dinas Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satuan Polisi Pamong Praja (SP3), Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Kecamatan dan Sekretariat KORPRI.
9. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, a tau diserahi tugas negara/ daerah lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota.
10. Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
12. Tim Penggerak PKK, yang selanjutnya disingkat TP-PKK, adalah Tim Penggerak PKK di lingkungan Pemerintah Kota Bitung.
13. Dharma Wanita Persatuan, yang selanjutnya disingkat DWP, adalah Dharma Wanita Persatuan di lingkungan Pemerintah Kota Bitung.
14. Pegawai Tidak Tetap, yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat atau ditugaskan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi scsuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dan tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
15. Masyarakat adalah Masyarakat Kota Bitung yang diberi tugas oleh Pejabat Berwenang dalam rangka menunjang tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang memberikan manfaat bagi Kota Bi tung.
16. Pejabat yang berwenang adalah Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Para Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas/Badan/Satuan/Kantor/Lakhar BNK/Lakhar BPBD/Bagian, Camat, Sekretaris KPU, Sekretaris KORPRI, Direktur RSUD, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat lain yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Bitung.
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Bitung.
17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah para Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kcta Bitung.
19. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung.
20. Perjalanan Dinas adalah "perjalanan ke Juar tempat kedudukan yang dilakukan untuk kepentingan negara/daerah.
22. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan keluar tempat kedudukan di dalam wilayah Kota Bitung untuk kepentingan daerah atas perintah Pejabat yang berwenang.
21. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula.
23. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan keluar tempat kedudukan/kantor diluar wilayah Kota Bitung tetapi masih didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah Pejabat yang berwenang.
25. Surat Perintah Tugas, yang selanjutnya disingkat SPT, adalah Surat Perintah Tugas kepada Pejabat Negara, PNS, TP-PKK, DWP dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)/ Masyarakat untuk melaksanakan perjalanan dinas.
24. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke Negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Pejabat Negara dan/atau Pegawai Negeri Sipil dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
26. Surat Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPD, adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Berwenang dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, PNS, TP-PKK, DWP, dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Masyarakat untuk melaksanakan perjalanan dinas.
28. Biaya Riil (at-cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
27. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
29. Daftar Pengeluaran Riil adalah daftar pertanggungjawaban terhadap penggunaan uang saku, uang makan, transport lokal, transport dari tempat kedudukan ke terminal bis/bandara/pelabuhan ke tempat tujuan pergipulang dan biaya transit. dari Jakarta ke Bandung atau/atau Bogar dan/atau Depok dan/atau Bekasi dan/atau Tangerang pergi-pulang.
31. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban adalah surat pernyataan yang menyatakan benar telah melaksanakan perjalanan dinas yang dibuat oleh Pejabat Negara, PNS, TP-PKK, DWP dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Masyarakat setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas dan ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
30. Perhitungan Rampung (kalkulasi biaya) adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai dengan kebutuhan riil setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku.
32. Kuitansi Biaya Perjalanan Dinas adalah bukti pembayaran dari Bendahara Pengeluaran kepada Pejabat Negara, PNS, TP-PKK, DWP dan Masyarakat yang melaksanakan perjalanan dinas dengan menggunakan materai secukupnya.
33.
34. Tiket Pesawat/Kapal laut/Kereta Api/Bis adalah tiket/karcis yang dikeluarkan oleh perusahaan penerbangan/kapal laut/kereta api/bis pada saat Pejabat Negara, PNS, TP-PKK, DWP dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Masyarakat yang menggunakan jasa perusahaan/armada tersebut harus jelas mencantumkan harga nilai jual.
2. Bukti Penginapan/Hotel adalah kuitansi/nota/ print out yang dikeluarkan oleh pihak hotel/ penginapan pada saat check out (tidak termasuk biaya mini-bar, laundry serta biaya service Jainnya atau berupa nilai tanggungan (uoucherj yang dikeluarkan oleh jasa pelayanan perhotelan di bandara.
35. Biaya Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat Udara (airport tax) adalah biaya/ retribusi yang dipungut oleh Perum Angkasa Pura/Pihak Bandera setempat sehubungan jasa pelayanan bandara.
36. Laporan Perjalanan Dinas 'adalah Japoran yang dibuat oleh Pejabat Negara, PNS, TP-PKK, DWP dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Masyarakat setelah aelesai melaksanakan perjalanan dinas yang disampaikan kepada Pejabat yang memberi perintah/berwenang.
38. Ternpat Kedudukan adalah tempat dimana SKPD/Unit Kerja berada,
37. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas Pejabat Negara, PNS, TP-PKK, DWP dan Pegawai Tidak (PTT)/ Masyarakat. bagi Tetap
39. Tempat Bertolak adalah tempat/kota untuk melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
41. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
40. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
42. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang ctiberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari SKPD/Unit Kerja, yang tidak mungkin dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
43. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Perjalanan Dinas adalah Surat Perintah Membayar yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas dengan perhitungan rampung sesuai bukti riil yang diajukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).
BAB II - JENJS, PELAKSANA DAN TUJUAN
Pasal 2

- Jenis Perjalanan Dinas meliputi :
- a. perjalanan dinas dalam daerah;
- b. perjalanan dinas luar daerah; dan
- c. perjalanan dinas luar negeri.
BAB II - JENJS, PELAKSANA DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas adalah:
- b. PNS;
- a. Pejabat negara;
- c. TP-PKK;
- d. DWP; dan
- e. Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Masyarakat.
7. pada ayat (1) digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan perjalanan dinas, yaitu :
- (2) P � laksana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud
- a. Tingkat A untuk Pejabat Negara;
- c. Tingkat C untuk Eselon lll;
11. b, Tingkat B untuk Eselon II;
- d. Tingkat D untuk Eselon N, PNS Golongan IV dan PNS Golongan III· dan
- (3) Khusus Ketua dan Wakil Ketua TP-PKK serta Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara DWP Tingkat Kota/SKPD/Unit Kerja mengikuti tingkat perjalanan dinas suami sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- e. Tingkat E untuk PNS Golongan II, PNS Golongan I, Anggota TP-PKK Anggota DWP dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Masyarakat. '
-
BAB II - JENJS, PELAKSANA DAN TUJUAN
Pasal 4

Tujuan Perjalanan Dinas adalah untuk melakukan kepentingan Negara dan/ atau Daerah yang dapat membawa manfaat bagi Negara/Daerah atas perintah Pejabat yang berwenang.
BAB III - PENANDATANGANAN DAN PENOMORAN SPT DAN SPD
Pasal 5

- (1) SPT bagi Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh W alikota.
- (3) SPD bagi Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Apabila Walikota berhalangan, SPT ditandatangani oleh Wakil Walikota atas nama W a!ikota.
BAB III - PENANDATANGANAN DAN PENOMORAN SPT DAN SPD
Pasal 6

- (1) SPT bagi Pejabat Eselon II/b, ditandatangani oleh Walikota.
- (3) Apabila Wakil Walikota berhalangan, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota.
- (2) Apabila Walikota berhalangan, SPT ditandatangani oleh Wakil Walikota atas nama Walikota.
- (4) Apabila Sekretaris Daerah berhalangan, SPT ditandatangani oleh Asisten Sckretaris yang membidangi atas nama Sekretaris Daerah.
- (6) Apabila Sekretaris Daerah berhalangan, SPD ditandatangani oleh Asisten Sekretaris yang membidangiatas nama Sekretaris Daerah.
- (5) SPD bagi Pejabat Eselon ll/b, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
BAB III - PENANDATANGANAN DAN PENOMORAN SPT DAN SPD
Pasal 7

- (1) SPT bagi Camat, Direktur RSUD, Sekretaris KORPRI, Sekretaris KPU, Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, Lakhar BNK dan Kepala Lakhar BPBD, ditandatangani oleh Walikota. ,
- (3) Apabila Wakil Walikota berhalangan, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota.
- (2) Apabila Walikota berhalangan, SPT ditandatangani oleh Wakil Walikota atas nama Walikota.
- (4) Apabila Sekretaris Daerah berhalangan, SPT ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi atas nama Sekretaris Daerah.
- (5) SPD bagi Pejabat sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Apabila Sekretaris Daerah berhalangan, SPD ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi atas nama Sekretaris Daerah,
BAB III - PENANDATANGANAN DAN PENOMORAN SPT DAN SPD
Pasal 8

- (1) SPT dan SPD bagi Pejabat Eselon III di lingkungan Badan, Dinas, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, RSUD, BNK dan BPBD s � lain Pejabat sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7 ayat (I), ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi atas nama Sekretaris Daerah.
- (2) Apabila Asisten Sekretaris Daerah berhalangan, SPT dan SPD ditandatangani oleh Atasan Langsung pada SKPD atau Unit Kerja yang bersangkutan.
Ba&amp;i Pejabat E1elon IV, PNS Oolongan N, PNS Oolongan III, PNS Oolongan II, PNS Oolongan I dan Pegawai Tidak Tetap (PTI') / Masyarakat, SPT dan SPD ditandatangani oleh Atasan Langsung/Pejabat yang berwenang pada SKPD atau Unit Kerja yang bersangkutan.
BAB III - PENANDATANGANAN DAN PENOMORAN SPT DAN SPD
Pasal 10

- (1) Bagi Guru, Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Kepala Puskesmas SPT dan SPD ditandatangani oleh Aaisten Sekretarls Daerah yang membidangi atas nama Sekretaris Daerah.
- a. bagi Guru dan Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; dan
- (2) Apabila Asisten Sekretaris Daerah berhalangan, SPT dan SPD :
- b. bagi Kepala Puskesmas ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan.
BAB III - PENANDATANGANAN DAN PENOMORAN SPT DAN SPD
Pasal 11

- (1) Bagi TP-PKK dan DWP, SPT dan SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. (2) Apabila Sekretaris Daerah berhalangan, SPT dan SPD ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi atas nama Sekretaris Daerah.
BAB III - PENANDATANGANAN DAN PENOMORAN SPT DAN SPD
Pasal 12

- ( 1) Penomoran SPT dan SPD dilingkungan Pemerintah Kota Bi tung dikeluarkan oleh Bagian Tata Uaaha Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Bitung;
- (2) Setelah ·selesai melaksanakan perjalanan dinas SPT dan SPD harus diverifikasi oleh Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Bi tung.
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 13

- Jenis Bia ya Perjalanan Dinas, terdiri .atas :
- b. Biaya Transportasi; dan
- a. U ang Harian;
- c. Biaya Penginapan.
Paragraf 2 Uang Harian
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 14

- (I) Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi :
- a. Uang Saku;
- b. Uang Makan; dan
- c. Uang Transport Lokal.
7
•
- (2) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum.
- 13) Besaran uang harian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Paragraf 3 Biaya Transporta.si
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 15

- (1) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri dari :
- a. biaya tiket/karcis;
- b. airport tax;
- d. sewa kendaraan;
- c. biaya pass masuk lainnya;
- e. biaya transit;
- g. biaya Transportasi (Taksi) dari tempat kedudukan ke tempat tujuan, terdiri dari :
- f. biaya angkutan pergi-pulang diatas jarak 5 (lima) kilometer dari batas kota tempat kedudukan; dan
- l. tempat kedudukan ke terminal bis/bandara/pelabuhan;
3. tempat tujuan ke tempat tujuan lainnya; dan berlaku pula sebaliknya.
2. terminal bis/bandara/pelabuhan ke tempat tujuan;
- (2) Biaya Tiket/Karcis (Pesawat Udara, Kapal Laut antar pulau, Bis antar Provinsi dan Kereta Api) sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a, Airport Tax sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Biaya Pass masuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf c, dibayarkan secara riil (ad-ccst) . sesuai dengan harga yang tercantum dalam tiket/karcis.
- 13) Sewa Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf d, berupa sewa moda transportasi antar pulau di wilayah Indonesia (seperti perahu atau speed boat) yang diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas-tugas di tempat tujuan diluar Kata Bitung yang dilakukan secara selektif dan efisien serta dibayarkan secara riil (adcost).
- (4) Satuan biaya sewa kendaraan (kapal/perahu) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk biaya untuk nakoda, bahan bakar minyak dan pajak.
- (6) Biaya Angkutan pergi-pulang sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dibayarkan secara rill (ad-cost) dan tidak melebihi satuan tertinggi · biaya transportasi/bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Khusus Biaya Transit sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf e, dari Bandara Soekarno Hatta/Halim Perdana Kusuma ke Bandung dan/atau Bogar dan/ a tau Depok dan/ atau Bekasi dan/ atau Tangerang, begitu pula sebaliknya dari Bandung dan/atau Bogar dan/atau Depok dan/ a tau Bekasi dan/ atau Tangerang kembali Iagi ke Bandara Soekarno Hatta/Halim Perdana Kusuma, dibayarkan secara riil (ad-cosu sesuai harga yang berlaku dan tidak melebihi satuan biaya tertinggi untuk daerah Bandung sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sekali jalan dan untuk daerah Bogar, Depok, Bekasi atau Tangerang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sekali jalan.
- (7) Dalam ha! menggunakan kendaraan dinas, pertanggungjawaban biaya angkutan pergi-pulang sebagaimana dimakaud pada ayat (6) adalah Not&amp; Bahan Bakar Minyak (BBM), .
- (9) Blaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak diberlkan bagi Pejabat Negara.
- (8) Biaya Transportasi (Taksi) dari tempat kedudukan ke tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibayarkan secara riil (adcost) dan tidak melebihi dari satuan tertinggi biaya Transportasi (Taksi) aebq:almana tercantum dalam Lampiran XIII yan1 merupakan bagian tidal&lt; terpl1ahkan dari Peraturan in!.
- (10) Blaya Tran1portaai aebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huru! 1 dlbayarkan oecara :
- b. dlbebankan kepada aalah aatu pelaksana, dalam hal perjalanan dlnaa dilak1anakan oleh lebih darl 1 (satu) pelakaana maka diatur per kendaraan 3 (tiga) pelak1ana dan kellpatannya.
- a. penuh, dalam ha! perjalanan dinaa dilakaanakan oleh 1 (aatu) pelak,ana;
- (11) Biaya Transportasi pergi-pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 1, tidak diberikan bagi Pejabat Eselon II dan Eselon Illa yang memiliki kendaraan dinas.
- (12) Besaran blaya · transportasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lamplran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Paragraf 4 Biaya Penginapan
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 16

- (1) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap : a. di hotel; atau
- b. di tempat menginap lainnya.
- (2) Biaya Penginapan (biaya kamar) dibayarkan seluruhnya sesuai bukti pembayaran (print out) yang dikeluarkan pihak hotel tempat menginap atau sejumlah nilai tanggungan berupa voucher dan kuitansi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa perhotelan di bandara.
- (3) Biaya Penginapan dibayar sesuai tingkatan perjalanan dinas dan tidak melebihi dari standar tertinggi biaya penginapan sesuai tingkatan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dibayarkan secara riil (ad-cost).
- (5) Fasilitas Penginapan sesuai tingkat perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 17

Dalam ha! biaya penginapan bagi Pejabat Negara melebihi nilai stander tertinggi sebagaimana dimaksud pada lampiran VI Peraturan Walikota ini maka biaya penginapan disesuaikan berdasarkan biaya riil (ad-cost). '
Ba&amp;ian Kedua !l!aya Perjalanan Otna, Oalam Oaerah
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 18

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dibayarkan secara riil (ad-cost) dengan tidak melebihi satuan tertinggi biaya transportasi dalam Kota Bitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (1) Biaya Perjalanan Dinas untuk Ketua dan Wakil Ketua TP-PKK Tingkat Kota serta Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara DWP Tingkat Kota/SKPD/Unit Kerja disesuaikan dengan tingkatan biaya perjalanan dinas suami.
- (3) Perjalanan Dinas untuk TP-PKK dan DWP dalam hal mendampingi tugas suami, tidak diberikan biaya penginapan, fasilitas penginapan melekat langsung pada biaya penginapan suami.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas untuk Anggota TP-PKK dan Anggota DWP disetarakan dengan perjalanan dinas Tingkat E.
Bagian Keempat Biaya Pemetian dan Angkutan Jenasah
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 20

- (1) Pelaksana perjalanan dinas yang meninggal dunia dalam melaksanakan perjalanan dinas/jenazah diberikan biaya pemetian dan angkutan jenazah sesuai tingkatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) keluarga dari jenazah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan biaya perjalanan dinas menjemput dan mengantarkan jenazah ke tempat pemakaman.
- (2) Dalam ha! perjalanan dinas menjemput dan mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke tempat pemakaman diberikan biaya sesuai dengan tingkatan perjalanan dinas.
Bagian Kelima Tata Cara Perjalanan Dinas
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 21

Tidak dibenarkan melakukan pembayaran rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama dan/ a tau tempat tujuan yang sama.
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 22

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan seluruhnya atau sebagian berupa panjar (uang harian) sebelum perjalanan dinas dilaksanakan dengan menggunakan Uang Persediaan yang ada dimasing-masing SKPD/Unit Kerja.
- (2) Dalam ha! perjalanan dinas harus segera dilaksan � sementara biaya perjalanan dinaa belum dapat dibayarkan maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 23

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas temyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPD, maka pelaksana perjalanan dinas wajib menyetor kembali uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas temyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPD, maka Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan memberi tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan jumlah hari bukan disebabkan oleh .kesalahan/kelalaian pelaksana perjalanan dinas yang bersangkutan.
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 24

- (1) Perjalanan Dinas hanya dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu, untuk hari mjnggu dan hari libur nasional tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
- (3) Perjalanan Dinas dalam rangka studi banding dan/ a tau kunjungan kerja, dilaksanakan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPD oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Perjalanan Dinas yang sifatnya untuk koordinasi dan/ atau konsultasi, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kecuali ada pertimbangan lain dan disertai perintah tertulis dari Walikota.
- (4) Perjalanan Dinas- dalam rangka menghadiri rapat, sosialisasi, rekonsiliasi, seminar, workshop, kursus, pendidikan dan pelatihan, dilaksanakan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPD oleh Pejabat yang berwenang dengan mengacu pada surat/undangan/pemberitahuan dari lembaga/instansi penyelenggara dan kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan uang harian sesuai jumlah hari yang tercantum dalam SPT dan SPD.
- (5) Apabila perjalanan dinas dalam rangka menghadiri rapat, sosialisasi, rekonsiliasi, seminar, workshop, kursus, pendidikan dan pelatihan terdapat biaya kontribusi yang harus disetor oleh pelaksana perjalanan dinas, maka biaya kontribusi tersebut tidak dapat dimasukkan dalam komponen biaya perjalanan dinas tetapi dianggarkan tersendiri dalam APBD.
- (6) Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan pada hari minggu dan/ a tau hari libur nasional apabila untuk menghadiri rapat / sosialisasi yang sifatnya resmi/penting yang diselenggarakan oleh Kementerian/ Departemen/Lembaga Pemerintah lainnya dimana waktu pelaksanaannya sesuai surat/undangan dimulai pada hari senin atau hari kerja sesudah hari libur nasional serta ada pertimbangan lain dan disertai perintah tertulis dari Walikota.
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 25

- (1) Perjalanan Dinas dapat juga diberikan kepada Pejabat setingkat Eselon II, III dan/atau PNS di lingkungan Kementerian/Lembaga/Departemen Pemerintah Pusat untuk melaksanakan tugas di daerah atas permintaan resmi/tertulis dari Pemerintah Kota Bitung sepanjang penugasan tersebut memberikan manfaat untuk kemajuan daerah.
- (2) SPT dan .sPD Pejabat setingkat Eselon II, III dan/ atau PNS di lingkungan Kementenan/Lembaga/Departemen Pemerintah Pusat dtandatangani oleh Atasan Langsung.
-----------------------------
- (3) Biaya Perjalanan Dina ·. Pejabat setingkat Eselon II, linglrungan Kementerian/Lembaga/Departemen dibebankan sepenuhnya pada APBD. III dan/ a tau PNS di Pemerintah Pusat
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 26

Pegawai Tidak Tetap dan Masyarakat dapat melakukan perjalanan dinas apabila sangat dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta bcrmanfaat bagi Pcmerintah dan Daerah Kota Bitung dengan mengacu pada tingkatan perjalanan dinas tingkat E sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e.
Bagian Keenam Perjalanan Dinas Luar Negcri
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 27

- (1) Pejabat Negara dan/atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bitung dapat melakukan perjalanan dinas luar negeri.
- a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka :
- b. seminar/lokakarya/konferensi;
- d. kunjungan persahabatan/kebudayaan;
- c. promosi potensi daerah;
- e. pcrtemuan internasional; dan/ atau
- (3) Perjalanan dinas ke luar negeri dapat dilakukan apabila pelaksanaan tugas di daerah tidak ada yang mendcsak.
- f. penandatanganan perjanjian intemasional.
- (4) Hasil-hasil dari perjalanan dinas ke luar negeri sccara kongkrit dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja dan kepentingan daerah.
- (5) Perjalanan dinas kc luar negeri mengacu pada Pedoman sebagaimana diatur dalam ketcntuan peraturan pcrundang-undangan.
- (6) Pembiayaan perjalanan dinas kc luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan pcrundang-undangan.
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 28

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pcraturan ini dibebankan padaAPBD.
BAB V - DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan perjalanan dinas, pclaksana pcrjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memiliki dokumcn perjalanan dinas.
- (2) Dokumen pcrjalanan dinas terdiri dari SPT dan SPD yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Format SPT dan SPD sebagaimana.dimaksud pada ayat (2) seperti tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (11 Pelak � lll'I&amp; Perjallll'llll'I Olnlla Ylll'li telah acleaai mclak·lll'laklll'I perja.lanan dinas waJib mcnyampaikan dokumcn pertanggungjawaban accara Administrasi dan Biaya.
- (3) Dokumcn Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dlnao Luar Oaerah tcrdiri dari Ka.11culatl Blaya, Kuitanai Tanda Tcrima Biaya Perjalanan Dinas, Daftar Pengeluaran Rill, Surat Pcmyataan Tanggungjawab, Tikct/Kllrcis (pcaawat udara, kapa.1 laut, bis dan kereta apl), Bukti Naik Peaawat (boarding pass), Bukti Biaya Jasa Pclayanan Pcnumpang Pcsawat (airport tax) atau Pass masuk lainnya, Nota Bahan Bakar Minyak (BBM), Kuitanai atau bukti pcmbayaran lainnya dan Bukti Biaya Penginapan/Hotcl.
- (2) Dokumcn Pcrtanggungjawaban Administraai Perjalanan Dinas Luar Daerah tcrdiri dari SPT, SPD Rampung, Surat/ Undangan/Pcmbcritahuan dari Kcmcntcrian/Ocpartcmon/Lcmbaga Pcmcrintah lainnya/lnatanai Pcnyclcngga.ra dan Laporan Pcrja.lanan Dinas.
- (4) J!ka biaya ponginapan/hotcl mcnggunakan [asa pclayanan porhotolan soporti PT. KAHA dan sojonisnya maka portanggungjawabannya borupa inuoice/kuitansi, voucher duplication dan bukti check-in check-out tompat polakaana monginap dan apabila salah satu bukti tidak diponuhi maka biaya ponginapan/hotcl tidak dibayarkan.
- (6) Ookumon Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Oalam Daerah terdiri dari Kalkulasi Biaya, Kuitansi/ Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas, Daftar Pengeluaran Rill, Surat Pernyataan Tanggungjawab dan Laporan Perjalanan Dinas.
- (5) Ookumon Pertanggungjawaban Administrasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah terdiri dari SPT·dan SPD Rampung.
- (7) Dalam ha! bukti pengeluaran transportasi untuk Biaya Angkutan pergipulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f dan Biaya Transportasi [Taksi] dari tempat kedudukan ke tempat tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal \4 ayat (1) huruf g tidak diperoleh, rnaka pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat diuraikan dalam Daftar Pengeluaran Rill sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (8) Pelaksana perjalanan dinas wajib menyampalkan Laporan Hasil Perjalanan Dinas secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang paling Jam bat 7 (tujuh) hari kerja sesudah kembali ke tempat kedudukan.
BAB V - DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
Pasal 31

Bentuk atau Format Surat Pernyataan Pertanggungjawaban, Daftar Pengeluaran Rill, Kalkulasi Biaya Perjalanan Dinas dan Laporan Perjalanan Dinas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :
- a. Peraturan Walikota Bitung Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 82);
- b. Peraturan Walikota Bitung Nomor 40 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bitung Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nornor 95); dan
-
.
-
- c. Peraturan Walikota Bitung Nomor 36 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kata Bitung Khusus dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pemeriksaan Bagi lnspektorat dan Tugas Lapangan bagi Sadan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (Berita Daerah Kata Situng Tahun 2013 Nomor 91);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kata Situng.
Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 3 Januari 2014
Diundangkan di Bitung
Pada tanggal
3 Januari 2014
,it,,:&gt; � 8 DAERAll KOTA,
HUMIANG M.SI 11 TAMAMADYA 610804 198603 1 016
SERITA DAERAH KOTA BITUNGTAHUN 2014 NOMOR 115
IAMPIRAN I :
PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR
4 TAHUN 2014
TANGGAL
TENTANG
3 Jgnueri 2014
PERJALANAN DlNAS
SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DAI.AM NEGERI
| NO. | URAIAN | TINGKAT A Rp. | TINGKAT B Rp. | TINGKATC Rp. | TINGKATD Rp. | TINGKATE Rp. | KE'IERANGAN |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | PERJALANAN DINAS WAR DAERAH PROVINSI SULAWESI l.Tl'ARA | 3.800.000 | 2.000.000 | 1.700.000 | 1.300.000 | 1.100.000 | BERLAKU SEWRUH PROVINSI / KAB / KOTA SE· INDONESIA |
| 1 | - Uang Saku | 1.500.000 | 1.000.000 | 900.000 | 800. � | 650.000 | DI LUAR PROVINSI SULAWESI I.Tl'ARA |
| 1 | • UangMakan | 1.200.000 | 600.000 | 450.000 | 250.000 | 200.000 | |
| 1 | - Transport Lokal | 1.100.000 | 400.000 . | 350.000 | 250.000 | 250.000 | |
| 2 | PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALJ\M PROVINSI SULAWESI UTARA | 1.500.000 | 1.200.000 | 850.000 | 550.000 | 400.000 | BERLAKU UNTUK : KAB. KEP. SANGIHE |
| 2 | - Uang Saku | 1.000.000 | 700.000 | 500.000 | 300.000 | 200.000 | KAB. KEP. TAI.AUD |
| 2 | - UangMakan | 500.000 | 300.000 | 200.000 | 150.000 | 100.000 | KAB. KEP. SITARO |
| 2 | - Transport Lokal | | 200.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | KAB. BOLMONO, BOLMUT, BOLTIM, BOLSEL, K<YrA KOTAMOBAGU, KAB. MITRA, KAB. MINSEL |
| 3 | PERJAU.NAN DINAS LUAR DAERAH DAL.AM PROVINS! SULAWESI lJI'ARA (DIATAS 5 KM DARI BATAS KOTA) | 900.000 | 650.000 | 500.000 | 350.000 | 250.000 | BER.LA.KU UNTUK : KOTAMANADO KOTA TOMOHON |
| 3 | - Uang Saku | 600.000 | 450.000 | 350.000 | 250.000 | 150.000 | KAB. MINAHASA |
| 3 | -UangMakan | 300.000 | 200.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | KAB. MINUI' |
LAMPIRAN II :
PERA1URAN WALIKOTA BmJNG
NOMOR
�
-
TAHUN 2014
TANGGAL
TENTANG
3 Jenua � i 201,4.
PERJALANAN DINAS
FASILITAS TRANSPORTASI DAN PENGINAPAr, PERJALA!fAN DINAS DALAM NEGERI
| NO. | | TINGKATAN PERJALANAN | | | | | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------|----------------|
| NO. | | TINGKATAN PERJALANAN | PESAWAT UDARA | MODA TRANSPORTASI | MODA TRANSPORTASI | MODA TRANSPORTASI | PENGINAPAN | PENGINAPAN | PENGINAPAN |
| NO. | | DINAS | PESAWAT UDARA | KAPALLAUT | KERETAAPI / BUS | LAINNYA | FASIUTAS HOTEL | KELAS | |
| I. | PEJABAT NEGARA | A | Bisnis | Eksekutif Kelas lA | Spesial Ek.sekutif | Scsuai Kenyataan | BINTANG UMA | | DELUXE |
| 2. | ESSELON II | B | Ekonomi | Eksekutif Kelas 18 | Eksckutif | | Scsuai Kenyataan | BINTANG EMPAT | |
| 3. | ESSELON Ill | c | Ekonomi | Kelas IIA | Eksekµtif | Sesuai Kcnyataan | | | DELUXE |
| 4. | ESSELON IV / PNS GOL. IV DAN GOL. Ill | D | Ekonomi | Kelas IIA | Eksckutif | Scsuai Kenyataan | | BINTANG TIGA | DELUXE |
| 5. | PNS GOL. II, PNS GOL. I, ANGGOTA TP-PKK, ANGGOTA DWP, MASYARAKAT | E | Ekonomi | | Kelas IIA | Eksckutif | Scsuai Kenyataan | BINTANG DUA BINTANG SATU | DELUXE STANDAR |
IAMPIRANm:
PERATURAN WAUKOTA BIT!JNG
NOMOR
( TAHUN 2014
TANGGAL
} Jonueri 201(
TENTANG
PERJALANAN DINAS
STANDAR TERTINGGI BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAl'l JENAZAH
TINGKATAN PERJAIANAN DINAS
| NO. | URAIAN | | | | | |
|-------|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| | | TingkatA | Tingkat B | TingkatC | TingkatD | Tingkat E |
| 1 | Biaya Pemetian | 6.000.000,00 | 5.Q00.000,00 . | 4.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 2 | Biaya Angkutan | Menurut TarifYang Berlaku dan Alat Angkutan Yang Digunakan | Menurut TarifYang Berlaku dan Alat Angkutan Yang Digunakan | Menurut TarifYang Berlaku dan Alat Angkutan Yang Digunakan | Menurut TarifYang Berlaku dan Alat Angkutan Yang Digunakan | Menurut TarifYang Berlaku dan Alat Angkutan Yang Digunakan |
LAMPIRAN IV: PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR
� TAHUN 2014
TANGGAL
TENT ANG
3 Janu:;a,..i 2014
PERJAIANAN D!NAS
UNTUK PERJALANAN DINAS DIATAS JARAK 5 (LIMA) Kr'...O METER DARI BATAS KOTA TEIIPAT � m&gt;UKAR
| NO. | KABUPJI..TEN I KOTA | MENGGUi°'AKAN Ki,NDARAAN DINAS ;"EJABAT NEGAP..A. | MENGGUNAF"AN KENDARAAN DINAS | TRANSPORTASI I.A!NNYA | !CET'£RAJliGAN |
|-------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| l. | KOTAMANADO | 20 Liter | 15 Liter | 100.000,00 | MENGCUNAKAN KE!IDA.R.MN DlNAS l>IBERIK.'\N [:.Al{AN BAKAR MINYAK (BBM) PER'!'AMAX SESUAl HARGA PASAR YANG BERLAKU |
| 2. | KOTA TOMOHON | 25 Liter | 20 Liter | 125.000,00 | MENGCUNAKAN KE!IDA.R.MN DlNAS l>IBERIK.'\N [:.Al{AN BAKAR MINYAK (BBM) PER'!'AMAX SESUAl HARGA PASAR YANG BERLAKU |
| 3. | KABUPATEN MINAHASA | 25 Liter | 20 Liter | 150.000,00 | MENGCUNAKAN KE!IDA.R.MN DlNAS l>IBERIK.'\N [:.Al{AN BAKAR MINYAK (BBM) PER'!'AMAX SESUAl HARGA PASAR YANG BERLAKU |
| 4. | KABUPATEN MINAHASA UTARA | 15 Liter | 10 Liter | 60.000,00 | MENGCUNAKAN KE!IDA.R.MN DlNAS l>IBERIK.'\N [:.Al{AN BAKAR MINYAK (BBM) PER'!'AMAX SESUAl HARGA PASAR YANG BERLAKU |
| 5. | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | 30 Liter | 25 Liter | 175.000,00 | MENGCUNAKAN KE!IDA.R.MN DlNAS l>IBERIK.'\N [:.Al{AN BAKAR MINYAK (BBM) PER'!'AMAX SESUAl HARGA PASAR YANG BERLAKU |
| 6. | KABUPATEN M!NAHASA TENGGARA | 35 Liter | 30 Liter | 200.000,00 | MENGGUNAKAHTRANSPORTAS! LAINNYA BERUPA KENDARAAN UMUM (MIKROIET DAN BUS). |
| 7. | KOTAMOBAGU | 35 Liter | 30 Liter | 200.CX)(),00 | MENGGUNAKAHTRANSPORTAS! LAINNYA BERUPA KENDARAAN UMUM (MIKROIET DAN BUS). |
| 8. | BOLAANG MONGONDOW | 35 Liter | 30 Liter | 200.000,00 | MENGGUNAKAHTRANSPORTAS! LAINNYA BERUPA KENDARAAN UMUM (MIKROIET DAN BUS). |
| 9. | BOLAANG MONGONDOW UTARA | 40 Liter | 35 Liter | 250.000,00 UN'TI.JK KENDARMN | OINAS JENIS DIESEL |
| 10. | BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 40 Liter | 35 Liter | 250.000,00 BAHAN BAKAR | (BBM) NON SUBSIOI, |
| 11. | BOLAANG MONGONDOW SELATAN | 40 Liter | 35 Liter | 250.000,00 OENGAN | PA.SAR YANG BERLAKU. |
LAMPIRAN V: PERATURAN WALIKOTA BITUNG
Nt,MOR
( TA HUN 2014
TANGGAL
3 Janua.-i 201 �
TisNTANG
PERJALANAN DINM �
-
SATU.".N TERTINGGi BTAYA TRAMSPORTAS! DALAi\! KOTA BITUNG
| N'">. | uRAIAJ, | TINC:JKAT A Rp. | TJNGKA'TT1NGKAT Rp. | c Rp. | TINGKAT D J?p. | TINGKAT E: Rp. | r:.ETERANGAN |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| I. | KEC;AMATAN LEMBEH u·r,\RA DAN KE:C;AMATAN LEMBEH S!.LATAN | 1 .ooo.ooo | 3;;0,000 | 200,000 | 150,000 | 100,000 | SELAIN IIBCAMATAN LEMBEH UTARA D."-N LEMBEH SELATAN |
| | KF:c;AMATAN RANO\VULU 1. KELURAHAN BATU PUTIH ATAS | 350,000 | 2S0,000 | 150,000 | 100,000 | 100,000 | BAGI PE.JABAT NEGARA, ESELON II, ESELON IHA, OAN/AiAU YANG MENGGUNAKAN |
| | 2. KELURAHAN BATU PUTIH BA WAH 3. l(ELURAHAN KARONDORAN 4. KELURAHAN KUMERSOT KE:c;AMATAN ."-ERTEMBAC·A | 300,000 | 200,000 | 150,000 | 100,000 | 100,000 | KENDARMN DINAS TIOAK Dll3 � RIKAN BIAYA 1'RANS?ORTAS[ |
| 2. | PE;f!.JALANAN [)!NAS ¥.E J(ECAMATAN D/U � /ATAU Kl � "!...URAl·IAN SELAIN SE:£JAOAIMANA DI MAKS!JO PADA NC)MOR 1 | 200,000 | 1 so.ooo | 100,000 | 90,000 | I 90,000 | |
'-----'-
LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR
4 TAHUN 2014
TANGGAL
TENTANG
3 Jsnua,..i 201 �
PEl&lt;JALANAN DINAS
STANDAR TERTINGGI BIAYA PENGINAPAN BERDASARKAN TARIF RATA-RATA HOTEL
Tarif Rata Rata Hotel Kelas Standar dan Deluxe
| Uraian | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| | Pejabat Negara | Esselon II | Esselon m | F.saelon IV, star 0o1. m-rv | Staf Gol. 1·11, Anggota TP-PKK, Anggota DWP clan Masyarakat |
| Biaya Hotel/Penginapan lainnya berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia | 2.000.000 | 1.250.000 | 850.000 | 600.000 | 500.000 |
LAMPIRAN VII: PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR
:
4 TAHUN 2014
TANGGAL :
3 Jonuo"i 2n14
TENTANG : PERJALANAN DINAS
FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS
| KOP WALIKOTA DAN SKPD/UNIT KERJA DI LINGKUNOAN PEMERINTAH KOTA BITUNO SURAT PERINTAH TUGAS | KOP WALIKOTA DAN SKPD/UNIT KERJA DI LINGKUNOAN PEMERINTAH KOTA BITUNO SURAT PERINTAH TUGAS | KOP WALIKOTA DAN SKPD/UNIT KERJA DI LINGKUNOAN PEMERINTAH KOTA BITUNO SURAT PERINTAH TUGAS | KOP WALIKOTA DAN SKPD/UNIT KERJA DI LINGKUNOAN PEMERINTAH KOTA BITUNO SURAT PERINTAH TUGAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| MENUGASKAN | MENUGASKAN | MENUGASKAN | MENUGASKAN |
| Kepada | l. Nama Nip Pangkat/Gol.Ruang Jabatan | m.mrnmmrnmmrnmcII1Inm'111Inmmmmmnun mmlillillIUlllilmmmm.mmmmmmmmmmm mmmmmmn1mmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmnunmmmmnunmm | |
| Untuk | Nip mmmmmmmmmm.mmmmm.mmmmmmm Pangkat/Gol.Ruang, mm.mmmmmmmmmm.mm.mmmmmmmm Jabatan mtnmmmmmmmmmmmmnunmmmmmm 1. mmmmmmmmmm.mmmmmmm 2. mmmmmmmmmmmmmmmmm.mmmmmmmmmmmmmmmmmm | Nip mmmmmmmmmm.mmmmm.mmmmmmm Pangkat/Gol.Ruang, mm.mmmmmmmmmm.mm.mmmmmmmm Jabatan mtnmmmmmmmmmmmmnunmmmmmm 1. mmmmmmmmmm.mmmmmmm 2. mmmmmmmmmmmmmmmmm.mmmmmmmmmmmmmmmmmm | |
| Lamanya | ... Hari | ... Hari | |
y&gt;
LAMPIRAN VI!l:PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR
:
4 TAHUN 2014
TANGGAL :
3 Jonua,-i 201 l
TENTANG : PERJALANAN DINAS
FORMAT SURAT PERJALANAN Dl!l1AS
... --. \_ ..\_\_, -··--·· . .n.vr w � .&amp;.n.VJ.A .U.n.&amp;· ..:.n.r.u J VJ.·&amp;.L .&amp;L.S:o � .n. ua u1.nu-n.uJ.·U1L1· PEMERINTAH KOTA BITUNG
I .. ,...,h., .. J,,,.
Nomor
-
STmAT PF.R,TAT.ANAN nrNAS (SP D)
| l . | rc.vt'\Di\1 l/\1..V IVICIVlOtl'U rtrul.. l/\n | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2. | NAMA / NIP PEGAWAI YANG OIPERINTAHKAN | |
| � . | a. PANGKA'I' UA!-l GOLONGAN HUANG GAJJ b. JABATAN / INSTANSI c. TINGKAT MENURUT PER.JALANAN DINAS | I a. b. c. |
| 4. | 1"1AKSUD rEr...JAUu � AN DlNAS | , � |
| 5. | ALAT ANGKUT YANG DIGUNAKAN | |
| 6. | a. 'J't.:MJ-'A r ts.t.t<AN(iKA'r b. TEMPt\T TUJUAN | |
| 7. | c. TANGGAL KEMBALI a. LAMA PERJALANAN DlNAS | a ( )HARi i b 20 . c 20 . |
| 8. | PENGIKUT PEMBEBANANANG � G'ARAN .,-°' | I NAMA / JABATAN ! �������� r ' � 2 · � -- ���������� |
| 9. | a. INSTANSI b. KODF. REk.EN!NG/ �� .<\,TA A.NGGAR.".N | a. I b. |
Dikclu ... rkan di:
Pada tanggal
:
PJ&lt;'.fARAT YANr. RER\VRNANG,
( NAMA JELAS DAN GELAR) ?.A.NGK.A.T
NiP
.
| I. | Berangkat dari Kota Bitung (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Ke . PA/ KPA I ... ·······················I NIP. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Tiba di : Pada tanggal Kepala ( ... .•...••... ) NIP. | Berangkat dari : Pada tanggal : Kepala ( ... ) NIP. |
| III. Tiba di Pada tanggal : Kepala ( ... ... ) NIP. | Berangkat dari : Pada tanggal Kepala ( ... ) NIP. |
| IV. Tiba di Pada tanggal Ke pal a ( ... ) NIP. | Berangkat dari : Pada tanggal Kepala ( ... ) NIP. |
| v. VI. Catatan Lain-lain : | Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tereebut di atas benar dilakukan atas perintah dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Tiba di Kota Bitung (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Dari PA/ KPA ( ... ... ... ) NIP. |
Vll.Perhatian :
Pejabat yang berwenaag menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesa.Jlkan tanggal berangkat/tiba, serta pihak yang terlibat dalam penerbitan SPD bertanggungjawab l&gt;:rdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara apabila menderita ruei akibat kcse.lahan. kelalaian dan kealoaanva.
Salin
•1 ecsval rl
\_
riya
K ... PALA 1A..i.
,N
,i
SETDm.TUNG,
WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
PEMBl/;A
NIP: 19741113 '001121
·:t
LAMP!RAN IX: PERATURAN WAL!KOTA B!TUNG
NOMOR
:
4
TAHUN 2014
TANGGAL:
�
J•nuari 2 � 14
TENTANG : PERJALANAN D!NAS
FORMATBURATPERNYATAANPERTANOGUNGJAWABAN
8™T PERNYATAAN PERTANOOUNGJAWABAN
Yang bertenda tangan di bawah ini :
Nama
NIP
Jabatan
Menyata.kan bahwa saya bertanggungjawab pcnuh atas kebenaran Pelaksanaan Perjalanan Dinas sesuai dengan :
SPT Nomor
SPD Nomor
tanggal
tanggal
Jumlah Oanu
Rp
.
Dokumen pcrtan8,brungjnwaban perjalanan dinas disampaikan sesuai ketcntuan yang berlaku untuk k.eperluan adminiatrasi dan kcpcrluan pcmcriksaan aparat pengawas.
Demikian surat pernya.taan ini dibuat dengan sebenarnya.
Bitung,
.
Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas,
r&gt;.1,ll&lt;'r.ii l � p •, ( 1111).
I NAMA J ELAS DAN G ELAR
J
N'
1p ...•..
LAMPIRAN X : PERATURAN WALIKOTA B!TUNG
NOMOR
:
4 TAHUN 2014
TANGGAL: 3
Jonuo � i 2014
TENTANG : PERJALANAN DINAS
FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL
DAFTAR PENGELUARAN RUL
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
NIP
Jabatan
Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor:
tanggal
... dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
1. Biaya uang saku, uang makan, biaya transportasi loka.l. dan transportasi dari tempat kedudukan kc terminal bisf.bandara/pelabuhan, dari tempat tujuan ke tempat tujuan lainnya dan biaya transit dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:
2. Ju � ah uan\_g ters\_ebut pada angka. 1 d\_iatas benar-benar dike.luarkan untuk pelaksanaan peIJ � anan d � as dimaksud dan apa?1Ia dikemudian hari terdapat kelebi.han atas pembayaran, kami .bersedta u\_:tuY. mengembalikan/menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah Pemenntah Kota Bitung.
| No. | Uraian | Jumlah |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Uang Saku Uang Makan Transportaei Lokal Transportani dari tempat kedudukan ke terminal bis/bandara/pelabuhan (PP) Transportasi dari terminal bis/bandara/ pelabuhan ke tempat tujuan (PP} TransportP.si dari tempat tujuan ke tempat tujuan Iainnya Biaya Transit Sewa Kendaraan (kapal/perahu) *) Ost. . Jumlah ... Hari X Rp . ... Hari X Rp . ... Harl X Rp . 2 X Rp . 2 X Rp . 2 X Rp . Rp. ·····-······· Rp. Ro. | |
Demikian daftar pengeluaran riil ini dibuat dengan sebenarnya, menurut perlunya. untuk dipergunakan
Bitung,
Mengetahui I Menyetujui : P,\ / KPA **)
Pejabat Negara/ Pegawai Negeri Sipil Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas,
.
, ... , ·· ,JF'.J AS r, ... , r.I."T · � I
NIP
-
I...,., ·· · � ·AC''"'·"'"'"'' \DI
.
·······································
NIP
.
- *) Khusus Pejabat Negara
- *·) Khusus dilingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh KPA
Nama
;
LAMPIRAN Xl : PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR
:
4 TAHUN 2014
TANGOAL :
� J •nu• � t 201 l
TENTANG : PERJALANAN DINAS
[vRMAT KALKULASI BIAYA PERJALANAN DINAS
KOl' WALIKOTA DAN SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEK.ERINTAH KOTA BlTUNG
KALKULASI BIAVA PERJALANAN DINAS
····································································
Lamanva
:
. . . . . . . .
. .
. .
.
.
. . . . . .
.
.
. .
.
.
. . . . . . . . . .
.
. . .
.
. .
.
.
. . . . . .
.
.
.
. .
.
.
.
.
.
. . . . . .
Tujuan
'
:
{
, l Hari
1. Tiket Pesawat
-
- Manado - Tempat Tujuan Airport Tax Mana.do - Tcmpat Tuiuan Tempat Tujuan - Manado Airport Tax Tempat Tujuan - Manado
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp .
Rp.
Rp.
... PP
... X Rp
.
... X Rp
.
:
X Rp
Pr
- 6. Biaya Hotel
X Rp
.
: X Rp
.
:
X Rp
.
:
- Bitung Bandera (PP)
X
Rp.
Rp.
- Bandara - Tujuan (PP)
;c
Rp.
Rp.
JUMLAH
Rp.
Dibulatkan
Rp.
Untu-.C
Orang: selwna
Hari
Rp.
- ,. 'l'iket Kapa! Laut
3. Tikel Dl\$ / Kereta Api
4. Juran Wejib I Kontribus!
5. Uang Harian
7. Biaya Transit
8. Sewa Kendaraan (KapallPerahu)
9. Biaya Trunsportns i
A.N. WALIKOTA Bl'fUNG SEKRETARIS DAERAl! KOTA U.b. KEPALA SKPD/PA/ KPA,
Bitung,
.
·1
( NAMA JELAS DAN GEtAR J
NIP
.
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN / PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
( NAMA JELAS DAN GELAR J
NIP
- Khusus Sekretariat: Daerah ditandatangani oleh PPTK
a
.
LAMPIRAN XII: PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR
: 4 TAHUN 2014
TANGGAL :
3 Jenu•,.i 2014
TENTANG : PERJALANAN DJNAS
FORMAT LAPORAN PERJALANAN DINAS
LAPORAN PERJALANAN DINA§
A. DASAR SURAT
1. Surat Perintah Tugas Nomor :
2. Surat Perjalanan Dinas Nemer :
3. Surat/Kawst/Undangan Nomor:
Tanggal
Tanggal
Tanggal
.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMl-iiMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
C. KESIMPULIIN / HASIL
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMP..ti1MMMMMMMMMMMMMMMMMP...tMMM � lMMMMMMMMMMMtY1P...tMMMP...tMMM MMMMMMl � MMMMMMMMMMMl4MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM\!MMMMMMMMMMMMMMMM MtvtM11iJJti.1MNJMMMMM?Y1MMMMMt,..IMMMM � 1tv1MMMrv1MMMivliv1Mfv11Y1MMMMMMMMMM
Bitung, .
Pcjabat Negara/Pegawai Negeri Sipil
( NAt.1A JELAS DAN CELAR)
NIP.
.
.
LAMPIRAN Xlll : PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMCR
4
TAHUN 2014
TANGGAL
TENTANG
-; Jenun.,...i 2014
PERJALANAN DINAS
BA'rUAN TERTINGGI BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS . --
| NO. | PROVINS! | BIAYA (sekali ialanl |
|-------|------------------------------|------------------------|
| l. | ACEH | 150.000 |
| 2. | SUMATERA UTARA | 250.000 |
| 3. | RIA U | [50.000 |
| 4. | KEPULAUA; � RlAU | 150.000 |
| 5. | JAM Bl | 150.000 |
| 6. | SUMATERA BARAT | 150.000 |
| 7. | SUMATERA SElATAN | 150.000 |
| 8. | LAMPUNG | 150.000 |
| 9. | BEriQKIJLU | 150.000 |
| 10. | BANGKA BELITUNG | 150.000 |
| 11. | BANTEN | 300.000 |
| 12. | JAWA BAFXf | 150.000 |
| 13. | D.K.l. JAKARTA | 200.000 |
| 14. | JAWATENGAH | 150.000 |
| 15. | D.!. YOGYAKARTA | 150.000 |
| 16. | JAWATIMUR | 150.000 |
| 17. | BA LI | 150.000 |
| � .8. | NUSA TENGGARA BARAT | 170.000 |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | 150.000 |
| 20. | KALIMANTAN BARAT | 150.000 |
| ·21. | KALIMAN"'AN TENGAH | 150.000 |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN | 150.000 |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR | 300.000 |
| 24. | SULAWESI UTARA (Kata Bitung) | 200.000 |
| 25. | GORONT/.LO | 150.000 |
| 26. | SULAWESI BARAT | 150.000 |
| 27. | SULAWES!SELATAN | 150.000 |
| 28. | SULAWESI TENGAH | 150.000 |
| 29. | SULAWESI TENGGARA | 150.000 |
| 30. | MALUKU | 200.000 |
| 31. | M.<\LUKU UTARA | 150.000 |
| 32. | PAPUA | 350.000 |
| 33. | PAPUA BARAT | 250.000 |