PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor TAHUN Tahun 2016
Tentang PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TTRTA STLAIJPTASA
Berlaku: 48 Tahun 2016
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini sebagai iandasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan PMD pada PDAM dalam kerangka penyelesaian hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas.
Pasai 3
Tujuan Peraturan Daerah ini untuk:
- a. mcmproscs PMD pada PDAM untuk penyelesaian hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat yang dibukukan di Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
- b. melakukan perubahan pembukuan, dari hutang iangka panjang PDAM menjadi PMD.
BAB ill - PENGANGGARAN
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menerima pendapatan hibah Non melalui Anggaran Kas dari Pemerintah Pusat Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016.
- (2) Pendapatan hibah Non Kas sebagaimana aimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Pen. ) bahan APBD Tahun Anggaran 2016.
BAB ill - PENGANGGARAN
Pasal 5

Pemerintah Daerah mengakui pendapatan nibah Non Kas dari Pemerintah Pusat setelah diterimanya Surat Perintah Pencairan Dana Non Kas dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
BAB IV - PENYERTAAN MODAL
Pasal 6

- ( 1) Pendapatan hibah Non Kas sebagaimana aimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1 ) digunakan untuk PMD pada PDAM
- (2) Pcnganggaran pada PMD PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dalam rnngkn penyelesaian hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat berdasarkan hibah Non Kas Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.
- (3) PMD pada PDAM sebagaimana aimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam akun pembiayaan, kelnmpok pengeiuaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal / investasi Pemerintah Daerah, obyek penyertaan modal dan nncian obyek penyertaan modal pada PDAM.
Pasai 7
Pemerintah Daerah meiakukan PMD kepada PDAM sebesar Rp 18 989.597 000,(delapan belas milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang dicatat dalam neraca sebagai ekuitas.
BAB V - PEMBAYARAN HUTANG
Pasal 8

PMD sebagaimana aimaksud dalam Pasal 7 digunakan penvelesaian hutang PDAM Non Kas kepada melalui Kementerian untuk Pemerintah Pusat Republik Indonesia. Keuangan
BAB V - PEMBAYARAN HUTANG
Pasal 9

Ketentuan mengenai proses penyelesaian penghapusan hutang dan proses PMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Daerah ini mula ' berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.
Ditetapkan di Kisaran
padajanggal 14 Nopember 2016
jfoiAN,
A
+ \
i
w 5TGAMA SIMATUPANG
T
\_
Diundangkan di Kisaran
14 November
2016
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2016 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA UTARA : (161 / 2016)
:
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas

P3. Sell 6Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 4