Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 29 osr 2014
N/A
Preamble

Menimbang a. bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai
- perjalanan dinas dalam negeri berdasarkan biaya riil atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu diatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, anggota dewan perwakilan rakyat daerah, pegawai negeri dan PTT dilingkungan Pemerintah Kabupaten Landak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak;
Mengingat 1.
- Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 6);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK.
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 2

Perjalanan dinas dilaksanakan dalam rangka untuk :
- a. melakukan rapat kerja, konsultasi/koordinasi, asistensi, pembinaan dan monitoring;
- b. menempuh ujian dinas/ujianjabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan;
- c. mengikuti pendidikan dinas diluar tempat kedudukan;
- d. menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman jenazah pejabat negara/ pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
- e. kegiatan kaji terap;
- f. kegiatan kursus-kursus, bimbingan teknis, pelatihan dan lain-lain yang sejenis;
- g. kegiatan pemeriksaan, pengawasan dan atau audit, kegiatan uji tera, penelitian dan survey;
- h. memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;dan
- i. menghadiri undangan resmi lainnya atas persetujuan dan penugasan pimpinan.
N/A
Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a paling lama 4 (empat) hari, termasuk hari berangkat dan hari kembali.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf f dan huruf g dilakukan sesuai dengan undangan.
- (3) Apabila perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf f dimana akomodasi dan konsumsi ditanggung penyelenggara, maka biaya perjalanan dinas yang dibayarkan hanya berupa biaya transportasi lokal dan uang saku.
- (4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d paling banyak 4 (empat) orang dengan lama waktu perjalanan dinas paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e paling lama 5 (lima) hari, termasuk hari berangkat dan hari kembali.
- (6) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dan huruf i paling lama 4 (empat) hari.
N/A
Pasal 4

Dalam hal perjalanan dinas melebihi batas waktu yang ditentukan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah atau pejabat yang berwenang.
BAB III - BIAVA PERJALANAN DINAS
Pasal 5

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan berdasarkan satuan biaya yang masing-masing jenisnya terdiri dari :
- a. biaya transportasi;
- b. biaya penginapan;
- c. uang harian; dan
- d. uang representasi.
BAB III - BIAVA PERJALANAN DINAS
Pasal 6

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:
- a. biaya tiket pesawat pulang pergi dibayarkan sesuai dengan biaya riil untuk perjalanan dinas luar daerah, sedangkan biaya bis/taksi pulang pergi dibayarkan secara lumpsum baik perjalanan dinas luar daerah maupun perjalanan dinas dalam daerah; dan
- b. biaya airport tax;
- (2) Sepanjang transportasi ketempat tujuan tugas dapat ditempuh dengan perjalanan dinas langsung, tidak diperkenankan menggunakan jalur transit yang menyebabkan adanya penambahan biaya transportasi kecuali pada waktu bersamaan tidak tersedia tiket karena penumpang penuh/tidak ada jadwal penerbangan lain.
- (3) Dalam hal harga tiket yang diperoleh ternyata dibawah harga yang tercantum dalam standar biaya yang ditetapkan, maka Pejabat Negara/DPRD/PNS/CPNS/PTT yang melaksanakan kegiatan perjalanan dinas wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya tiket yang diterima kepada Bendaharawan Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan.
- (4) Dalam keadaan luar biasa apabila terjadi penundaan atau pembatalan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara dimana tiket sudah diperoleh dan yang melaksanakan kegiatan perjalanan dinas belum berangkat ketempat tujuan, maka tiket untuk keberangkatan dapat dibayarkan/ diganti dengan memberikan/melampirkan bukti penundaan atau pembatalan kegiatan.
- (5) Apabila terjadi penundaan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang bersangkutan sudah berangkat ketempat tujuan, maka tiket dan biaya lainnya yang telah dikeluarkan dapat dibayarkan/ diganti dengan memberikan/melampirkan bukti penundaan atau pembatalan kegiatan dan bukti pengeluaran lainnya.
- (6) Apabila Pejabat Negara/DPRD/PNS/CPNS/PTT harus menambah jumlah hari dalam melakukan perjalanan dinas ke luar provinsi karena ada urusan penting lainnya ditempat yang berbeda, maka kepada yang bersangkutan tidak dibenarkan menambah biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kecuali biaya tiket pesawat.
- (7) Rincian tarif transportasi dan fasilitasi perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.
BAB III - BIAVA PERJALANAN DINAS
Pasal 7

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan dihitung sejumlah hari penugasan dikurangi 1 (satu) hari.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah biaya penginapan transit selama 1 (satu) hari di Pontianak, apabila Pejabat Negara/DPRD/PNS/CPNS/P'IT akan melakukan perjalanan dinas keluar provinsi.
- (3) Dalam hal biaya penginapan yang diperoleh ternyata dibawah harga yang tercantum dalam Standar biaya yang ditetapkan, maka Pejabat Negara/DPRD /PNS/CPNS/PTT yang melaksanakan kegiatan perjalanan dinas wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya penginapan yang diterima kepada Bendaharawan Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD /Unit Kerja yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pejabat Negara/DPRD/PNS/CPNS/P'IT yang melaksanakan kegiatan perjalanan dinas tidak dapat menunjukan bukti penginapan, maka biaya penginapan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan.
- (5) Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas untuk PTT yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara/daerah ditentukan oleh PA/KPA sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
BAB III - BIAVA PERJALANAN DINAS
Pasal 8

Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dibayarkan secara lumpsum dan diberikan kepada Pejabat Negara/DPRD/PNS/CPNS/P'IT selama melakukan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
BAB III - BIAVA PERJALANAN DINAS
Pasal 9

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada Pejabat Negara/DPRD/Pejabat Eselon II/Pejabat Eselon III/Pejabat Eselon IV sehubungan dengan jabatannya.
- (2) Apabila pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak sesuai dengan jadwal penerbangan atau karena keadaan/alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat dilaksanakan dengan penerbangan transit.
- (3) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum selama melakukan perjalanan dinas dan besarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
BAB III - BIAVA PERJALANAN DINAS
Pasal 10

Biaya dalam rangka mengikuti sosialisasi, kursus, bimbingan teknis dan pelatihan serta kegiatan sejenis lainnya yang mewajibkan peserta menyetorkan biaya kontribusi, menggunakan dana pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan dihitung berdasarkan standar biaya perjalanan dinas yaitu hanya dibayarkan biaya transportasi, uang saku dan biaya transport lokal/transport bandara.
BAB III - BIAVA PERJALANAN DINAS
Pasal 1

1
Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah yang terdiri dari biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peratu.ran Bupati ini.
BAB III - BIAVA PERJALANAN DINAS
Pasal 12

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sebelum perjalanan dinas dilakukan dan dibayarkan sesuai dengan lamanya waktu melakukan perjalanan dinas.
- (2) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD/UPT yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (3) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan terse but dalam anggaran SKPD/UPT yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.
BAB III - BIAVA PERJALANAN DINAS
Pasal 13

Bupati/Wakil Bupati/DPRD/PNS/CPNS/PTT dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
BAB IV - PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS Pasal 14
Pasal 15

Untuk perjalanan dinas kedalam dan luar daerah, halaman belakang SPPD dilegalisir atau ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pihak terkait di daerah yang dituju sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
BAB IV - PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS Pasal 14
Pasal 16

Pengembalian SPT, SPPD dan pelaporan diatur sebagai berikut:
- (1) Bupati/Wakil Bupati/DPRD/PNS/CPNS/PTT yang melakukan perjalanan dinas luar daerah, diwajibkan untuk menyerahkan SPPD yang telah dilegalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, paling lama 5 (lima) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas, dengan melampirkan tiket pesawat, boarding pass, airport tax dan bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
- (2) Bupati/Wakil Bupati/DPRD/PNS/CPNS/PTT yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah, diwajibkan untuk menyerahkan SPPD yang telah dilegalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, paling lama 5 (lima) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas, dengan melampirkan tiket bis dan taksi pulang-pergi (PP) serta bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
- (3) menyampaikan laporan secara tertulis terhadap setiap hasil pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang memberikan SPT dan SPPD.
Pasal
17
- (1) Pejabat yang' berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan.
- (2) Pejabat yang berwenang dan pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian, atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa:
- a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.
- (4) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat juga diberlakukan apabila SPPD yang tidak diselesaikan tepat pada waktunya setelah mendapat teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dari pejabat yang berwenang mengeluarkan SPT dan SPPD, maka akan dilakukan penagihan kembali dengan jalan pemotongan gaji yang bersangkutan.
BAB IV - PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS Pasal 14
Pasal 18

- (1) Bupati/Wakil Bupati/DPRD/PNS/CPNS/PTT yang perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat pejabat yang berwenang. akan melaksanakan persetujuan/ perintah
- (2) PNS Daerah Golongan I dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak / khusus.
- (3) Keikutsertaan CPNS dan PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam perjalanan dinas dikarenakan sangat diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan sangat selektif dan berdasarkan pertimbangan objektif dari pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran.
BAB IV - PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS Pasal 14
Pasal 19

Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas untuk PTT yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara/ daerah ditentukan oleh PA/KPA sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
BAB IV - PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS Pasal 14
Pasal 20

- (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terlebih dahulu harus mendapat SPT dan SPPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) SPT dapat diterbitkan atas beberapa orang personil, sedangkan SPPD berlaku untuk 1 (satu) orang personil.
- (3) Pembuatan SPT dan SPPD harus ditetapkan pada hari kerja.
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 21

Khusus menyangkut perjalanan dinas luar negeri, semua pengeluaran biayanya berpedoman pada ketentuan perjalanan dinas luar nege:ri yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
BAB VI
Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Landak Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Behan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak ( Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 300 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Landak
Ditetapkan di Ngabang pada tanggal 29 osr 2014
BUPATI LANDAK,
Cap/Ttd
ADRIANUS ASIA SIDOT
Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 9 par&amp;uer 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,
Cap/Ttd
LUDIS
BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2014 NOMOp\_?@
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,
NIK(t.t
PEMBINA
NIP. 19680225 199903 1 003
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 437 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK
TARIF TRANSPORTASI DAN UANG REPRESENTASI
A. TARIF TRANSPORTASI UDARA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
| NO | KOTATUJUAN | TARIF PER KELAS PP (RD) | TARIF PER KELAS PP (RD) | TARIFTAX (PP) |
|------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| NO | KOTATUJUAN | BISNIS | EKONOMI | TARIFTAX (PP) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Pontianak - Jakarta | 6.000.000,00 | 3.000.000,00 | 150.000,00 |
| 2 | Pontianak - Yogyakarta | 5.295.400,00 | 2.700.000,00 | 150.000,00 |
| 3 | Pontianak - Batam | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | 150.000,00 |
| 4 | Jakarta -- Surabaya | 5.110.000,00 | 2.500.000,00 | 150.000,00 |
| 5 | Jakarta - Malang | 4.300.000,00 | 2.520.000,00 | 150.000,00 |
| 6 | Jakarta -- Semarang | 3.610.000,00 | 2.040.000,00 | 150.000,00 |
| 7 | Jakarta -- Denpasar | 4.960.000,00 | 3.050.000,00 | 150.000,00 |
| 8 | Jakarta - Banda Aceh | 7.030.000,00 | 4.200.000,00 | 150.000,00 |
| 9 | Jakarta -- Medan | 6.780.000,00 | 3.560.000,00 | 150.000,00 |
| 10 | Jakarta - Bengkulu | 4.080.000,00 | 2.450.000,00 | 150.000,00 |
| 11 | Jakarta - Pekan Barn | 5.220.000,00 | 2.820.000,00 | 150.000,00 |
| 12 | Jakarta - Padang | 5.170.000,00 | 2.760.000,00 | 150.000,00 |
| 13 | Jakarta -- Palembang | 3.610.000,00 | 2.120.000,00 | 150.000,00 |
| 14 | Jakarta - Pangkal Pinang | 3.190.000,00 | 2.000.000,00 | 150.000,00 |
| 15 | Jakarta -- Solo | 3.610.000,00 | 2.190.000,00 | 150.000,00 |
| 16 | Jakarta - Jambi | 3.800.000,00 | 2.300.000,00 | 150.000,00 |
|------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 17 | Jakarta - Bandar Lampung | 2.250.000,00 | 1.480.000,00 | 150.000,00 |
| 18 | Jakarta - Jaya Pura | 13.620.000,0 | 7.660.000,00 | 150.000,00 |
| 19 | Jakarta- Manokwari | 15.170.000,00 | 10.120.000,00 | 150.000,00 |
| 20 | Jakarta - Biak | 13.150.000,00 | 7.030.000,00 | 150.000,00 |
| 21 | Jakarta -- Timika | 12.930.000,00 | 7.000.000,00 | 150.000,00 |
| 22 | Jakarta- Gorontalo | 6.760.000,00 | 4.510.000,00 | 150.000,00 |
| 23 | Jakarta -- Banjarmasin | 4.910.000,00 | 2.800.000,00 | 150.000,00 |
| 24 | Jakarta - Palangkaraya | 4.660.000,00 | 2.790.000,00 | 150.000,00 |
| 25 | Jakarta- Balikpapan | 6.930.000,00 | 3.550.000,00 | 150.000,00 |
| 26 | Jakarta --Ambon | 12.420.000,00 | 6.620.000,00 | 150.000,00 |
| 27 | Jakarta -- Ternate | 9.350.000,00 | 6.230.000,00 | 150.000,00 |
| 28 | Jakarta- Kendari | 7.160.000,00 | 3.910.000,00 | 150.000,00 |
| 29 | Jakarta -- Manado | 10.120.000,00 | 4.770.000,00 | 150.000,00 |
| 30 | Jakarta -- Makassar | 6.960.000,00 | 3.580.000,00 | 150.000,00 |
| 31 | Jakarta -- Palu | 8.740.000,00 | 4.780.000,00 | 150.000,00 |
| 32 | Jakarta - Mamuju | 6.820.000,00 | 4.550.000,00 | 150.000,00 |
| 33 | Jakarta -- Mataram | 4.970.000,00 | 3.020.000,00 | 150.000,00 |
| 34 | Jakarta- Kupang | 8.800.000,00 | 4.750.000,00 | 150.000,00 |
| 35 | Jakarta --Bandung | 2.000.000,00 | 1.200.000,00 | 150.000,00 |
B. TARIF TRANSPORTASI DARAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
| NO | KOTATUJUAN | TARIF TAKSI PP (Rp.) |
|------|--------------------------|------------------------|
| 1 | Jakarta- Serang (Banten) | 300.000,00 |
| 2 | Jakarta - Bandung | 500.000,00 |
C. TARIF TRANSPORTASI LUAR DAERAH DALAM PROVINS!
| NO | KABUPATEN / KOTA | TARIF PER KEGIATAN PP (Rn\ | TARIF PER KEGIATAN PP (Rn\ | KETERANGAN |
|------|--------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| NO | KABUPATEN / KOTA | TRANSPORTASI DARAT | PESAWAT | KETERANGAN |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 1. | Kapuas Hulu | 800.000,00 | - | Dibayarkan secara lumpsum |
| 2. | Kapuas Hulu | - | 1.700.000,00 | Pesawat Udara |
| 3. | Kayong Utara | 700.000,00 | - | Dibayarkan secara lumpsum |
| 4. | Kayong Utara | - | 1.400.000,00 | Pesawat Udara |
| 5. | Ketapang | 700.000,00 | - | Dibayarkan secara lumosum |
| 6. | Ketapang | - | 1.400.000,00 | Pesawat Udara |
| 7. | Sintang | 500.000,00 | - | Dibayarkan secara lumosum |
| 8. | Sintang | - | 1.400.000,00 | Pesawat Udara |
| 9. | Melawi | 600.000,00 | - | Dibayarkan secara lumosum |
| 10. | Sekadau | 300.000.00 | - | Dibayarkan secara lumosum |
| 1 1. | Sanggau | 200.000.00 | - | Dibayarkan secara lumosum |
| 1 2. | Pontianak | 300.000,00 | - | Dibayarkan secara lumpsum |
| 1 3. | Bengkayang | 250.000,00 | - | Dibayarkan secara lumosum |
| 14. | Sambas | 400.000,00 | - | Dibayarkan secara lumosum |
| 15. | Singkawang | 350.000,00 | - | Dibayarkan secara lumpsum |
| 1 6. | Kab.Pontianak | 250.000,00 | - | Dibayarkan secara lumpsum |
| 17. | Kubu Raya | 350.000,00 | - | Dibayarkan secara lumnpsum |
D. TARIF TRANSPORTASI LOKAL LUAR DAERAH LUAR PROVINS!
| NO | ESELON/GOLONGAN | TRANSPORT PER KEGIATAN | KETERANGAN |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD | 1.000.000,00 | Dibayarkan secara lumpsum |
| 2 | Anggota DPRD/ Eselon 11/Fungsional P2UPD /Auditor/Eselon 111/Eselon IV/Staf | 800.000,00 | Dibayarkan secara lumpsum |
E. TARIF TRANSPORTASI DARI IBUKOTA KABUPATEN KE BANDARA SUPADIO UNTUK PERJALANAN DINAS LUAR PROVINS!
| TRANSPORT PER KEGIATAN | KETERANGAN |
|--------------------------|---------------------------|
| Rp.700.000,00 | Dibayarkan secara lumpsum |
F. TARIF TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN
| NO | KECAMATAN | TRANSPORT PER KEGIATAN (RD) | KETERANGAN |
|------|---------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Air Besar | 200.000,00 | Dibayarkan secara lumpsum |
| 2 | Banyuke Hulu | 225.000,00 | - s.d.a­ |
| 3 | Jelimpo | 100.000,00 | - s.d.a­ |
| 4 | KualaBehe | 150.000,00 | - s.d.a­ |
| 5 | Mandor | 225.000,00 | - s.d.a­ |
| 6 | Mempawah Hulu | 250.000,00 | - s.d.a­ |
| 7 | Menjalin | 250.000,00 | - s.d.a­ |
| 8 | Menyuke | 150.000,00 | - s.d.a­ |
| 9 | Meranti | 225.000,00 | - s.d.a­ |
| 10 | Ngabang | 75.000,00 | - s.d.a­ |
| 1 1 | Sebangki | 250.000,00 | - s.d.a­ |
| 12 | Sengah Temila | 150.000,00 | - s.d.a­ |
|------|-----------------|--------------|-----------|
| 13 | Sompak | 250.000,00 | - s.d.a­ |
G. UANG REPRESENTASI
| NO | URAIAN | JUMLAH PERHARI |
|------|---------------------------------------|------------------|
| 1 | Bupati / Wakil Bupati / Pimpinan DPRD | Rp.200.000,00 |
| 2 | Anggota DPRD / Eselon II | Rp.150.000,00 |
| 3 | Eselon III | Rp.100.000,00 |
| 4 | Eselon IV | Rp.80.000,00 |
BUPATI LANDAK,
Cap/Ttd
ADRIANUS ASIA SIDOT
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,
mK{!J.H
PEMBINA
NIP. 19680225 199903 1 003
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK
FASILITASI TRANSPORTASI UDARA/DARAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT
| | | TRANSPORTAS! | TRANSPORTAS! |
|-----|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| NO. | PEJABAT/PNS/PTT | PESAWAT UDARA | BUS |
| 1. | Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD | Bisnis | Eksekutif |
| 2. | Anggota DPRD / Eselon II | Ekonomi | Eksekutif |
| 3. | Pejabat Eselon III (Golongan IV) | Ekonomi | Eksekutif |
| 4. | Pejabat Eselon III (Golongan III) | Ekonomi | Eksekutif |
| 5. | Pejabat Eselon IV (Golongan IV) | Ekonomi | Eksekutif |
| 6. | Pejabat Eselon IV (Golongan III) | Ekonomi | Eksekutif |
| 7. | Non Struktural/Fungsional (Go! IV,III,11,I) | Ekonomi | Eksekutif |
Keterangan :
1. Biaya tiket pesawat Pulang Pergi (PP) non transit untuk Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD sebesar Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) dan merupakan batas tertinggi.
2. Biaya tiket pesawat Pulang Pergi (PP) non transit untuk Anggota DPRD dan Pejabat eselon II, III, IV ke bawah / PNS / PTT sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dan merupakan batas tertinggi.
3. Airport Tax (PP) Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
4. Tiket Pesawat dibayarkan dengan prinsip biaya real (at cost).
BUPATI LANDAK,
Cap/Ttd
ADRlANUS ASIA SIDOT
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,
PEMBINA
NIP. 19680225 199903 1 003
LAMPIRAN Ill
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR
47
TAHUN 2014
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK
STANDART SATUAN BIAYA PERIAUANAN DINAS
| | BESARNYA UANG HARIAN | BESARNYA UANG HARIAN | BESARNYA UANG HARIAN | BESARNYA UANG HARIAN | BESARNYA UANG HARIAN | BESARNYA UANG HARIAN | BESARNYA UANG HARIAN | BESARNYA UANG HARIAN | BESARNYA UANG HARIAN | BESARNYA UANG HARIAN | BESARNYA UANG HARIAN |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | ANGGOTA DPRD/ESELON I/FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH GOLIN | ESELON III | ESELON III | ESELON IN | ESELON IN | PEJABAT FUNGSIONA! TERAMPIL | PNS NON STRUKTURAL G0LIN | | | |
| PROVINSI TUJUAN | BUPATI/WAKIL BUPAT\/PIMPINA N DPRD | DAN AUDITOR GOL IV/ STAF AHL | GOL. IN | GOL /FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAHA N DI DAERAH (P2UPD MUDA) DAN AUDITOR MUDA | GOL. IV | Gou/ FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARA AN PEMERINATAHA N DI DAERAH (P2UPD PERTAMA} DAN AUDITOR PERTAMA | | | PNS NON 5TRUKTURAL G0LI/CPNS/PT T | PNS NON STRUKTURAL GOLI/CPNS/PT T | PNS NON STRUKTURAL Gou/ CPNS/PTT |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 13 |
| 2 | | | | | | | | | | 12 | |
| luar Provinsi Kalbar | 2.675.000,00 | 2.075.000,00 | 1.825.000,00 | 1.775.000,00 | 1.675.000,00 | 1.625.000,00 | 1.425.000,00 | 1.375.000,00 | 1.200.000,00 | 1.050.000,00 | 1.000.000,00 |
| - Biaya Pengirapan | 1.100.000,00 | 900.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 550.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| - Uang Makan | 775.000,00 | 575.000,00 | 525.000,00 | 500.000,00 | 450.000,00 | 425.000,00 | 400.000,00 | 375.000,00 | 300.000,00 | 250.000,00 | 200.000,00 |
| - Uang Saku | 800.000,00 | 600.000,00 | 550.000,00 | 525.000,00 | 475.000,00 | 450.000,00 | 425.000,00 | 400.000,00 | 350.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| lbu Kota Provinsi Kalbar | 1.490.000,00 | 1.290.000,00 | 1.090.000,00 | 1.040.000,00 | 925.000,00 | 875.000,00 | 850.000,00 | 725.000,00 | 675.000,00 | 600.000,00 | 550.000,00 |
| - Biaya Penginapan - Uang Makan | 600.000,00 | 500.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 350.000,00 325.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 300.000.00 | 300.000,00 | 270.000,00 | 250.000,00 |
| | 475.000,00 | 425.000,00 | 375.000,00 | 350.000,00 | | 275.000,00 | 275.000,00 | 225.000,00 | 200.000,00 | 180.000,00 | 150.000,00 |
| - Uang Saku | 415.000,00 | 365.000,00 | 315.000,00 | 290.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 225.000,00 | 200.000,00 | 175.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Kabupaten Lain dalam Provinsi Kalbar | 1.400.000,00 | 1.200.000,00 | 1.025.000,00 | 975.000,00 | 875.000,00 | 825.000,00 | 725.000,00 | 675.000,00 | 625.000,00 | 505.000,00 | 500.000,00 |
| - Biava Penginapan | 600.000,00 | 500.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| -Uang Makan | 425.000,00 | 375.000,00 | 325.000,00 | 300.000,00 | 275.000,00 | 250.000,00 | 225.000,00 | 200.000,00 | 175.000,00 | 155.000,00 | 150.000,00 |
| - Uang Saku | 375.000,00 | 325.000,00 | 300.000,00 | 275.000,00 | 250.000,00 | 225.000,00 | 200.000,00 | 175.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| DALAM KABUPATEN (KE KACAMATAN/DESA] | 950.000,00 | 790.000,00 | 720.000,00 | 640.000,00 | 575.000,00 | 540.000,00 | 505.000,00 | 500.000,00 | 470.000,00 | 415.000,00 | 360.000,00 |
| - Biaya Penginapan | 400.000,00 | 340.000,00 | 300.000,00 | 270.000,00 | 250.000,00 | 230.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 180.000,00 | 150.000,00 |
| - Uang Makan | 300.000,00 | 250.000,00 | 245.000,00 | 220.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 180.000,00 | 150.000,00 | 130.000,00 |
| - Uang Saku | 250.000,00 | 200.000,00 | 175.000,00 | 150.000,00 | 125.000,00 | 110.000,00 | 105.000,00 | 100.000,00 | 90.000,00 | 85.000,00 | 80.000,00 |
BUPATI LANDAK, Cap/Ttd ADRIANUS ASIA SIDOT
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAE�TEN LANDAK,
NIP.
19680225 199903 1 003
LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERl ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK
BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH
| | | TINGKAT PEGAWAI | TINGKAT PEGAWAI | TINGKAT PEGAWAI |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| NO. | URAIAN | Bupati/ Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Anggota DPRD/Eselon II | Eselon III /Eselon IV/ Fungsional | PNS Non Struktural/ Staf, PTT |
| 1. | Biaya Pemetian | 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) | 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) | 3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) |
| 2. | Pengangkutan | Menurut tarif yang diqunakan | berlaku dan | alat angkut yang |
BUPATI LANDAK,
Cap/Ttd
ADRlANUS ASIA SIDOT
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARlAT DAERAH KABUP?hDAK
NIKOLAUS, SH
PEMBINA NIP. 19680225 199903 1 003
Dasar
Kepada
LAMPIRANV PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 47) TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERl ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH K.ABUPATEN LANDAK
SURATTUGAS
Nomor:
.
Peraturan Bupati Landak Nomor tahun...tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Behan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab Kabupaten Landak
MENUGASKAN
- 1 . Nama
Pangkat/Golongan
NIP
Jabatan
2. Nama
Pangkat/Golongan
NIP
Jabatan
Untuk
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARlAT DAERAH K.ABUPAT N LANDAK,
NIKOLAUS, H PEMBINA
NIP. 19680225 199903 1 003
Dikeluarkan di Ngabang
Pada tanggal
.
An. Bupati Landak (Pejabat yang berwenang)
NIP
.
BUPATI LANDAK
Cap/Ttd
ADRIANUS ASIA SIDOT
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPAT N LANDAK,
NI LAUS, SH
PEMBINA NIP. 19680225 199903 1 003
LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 4) TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
Nomor
| 1 . | Pejabat berwenag yang memberi perintah | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 2. 3. | Nama /NIP Pegawai yang diperintahkan a. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997 | | |
| | b. Jabatan / Instansi | a. b. | a. b. |
| 4. | Maksud Perjalanan Dinas | | |
| 5. | Alat anakutan vana diperaunakan | | |
| 6. 7. | a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c Tanggal harus kembali / liba di tempat baru ) | a. b. a. b. C. | a. b. a. b. C. |
| 8. | Pengikut : N a m a 1. 2 | Tanggal Lahir | Keterangan |
| 9. | Pembenahan anggaran a. l n s t a n s i b. Mata Anggaran | | |
| 10 | Keteranqan lain | | |
Corel yang tidak perlu
Dikeluarkan di Tanggal
an. BUPATI LANDAK (Pejabat Yang Berwenang)
(
)
NIP
BUPATI LANDAK,
Cap/Ttd
ADRIANUS ASIA SIDOT
LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 4) TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERl ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK
I. Berangkat dari
(Tempat kedudukan)
Ke
Pada Tanggal
Kepala
(
...
)
NIP
II. Tibadi
Berangkat dari
Pada Tanggal Kepala
Ke
:
Pada Tanggal
Kepala
( ····································)
(
·····································)
NIP
NIP
Ill. Tibadi
Berangkat dari
Pada Tanggal Kepala
:
Ke
Pada Tanggal Kepala
(
...
)
( ····································J
NIP
NIP
IV. Tibadi
Berangkat dari
Pada Tanggal
Ke
Kepala
Pada Tanggal
Kepala
(
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
)
(
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
)
NIP
NIP
Tibadi
Pada tanggal
Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat­ singkatnya
Pejabat Yang Berwenang/
Pejabat lainnya yang ditunjuk
( ·••········································)
NIP
Vil. Catatan Lain-lain
VIII. PERHATIAN :
Pejabat Yang Berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, sena bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara / Daerah, apabila negara / daerah menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya
BUPA Tl LANDAK, Cap/Ttd ADRIANUS ASIA SIDOT
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARlAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR
32.
TAHUN 2013
TENTANG
PENEMPATAN ATRIBUT KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 PADA RUANG LINGKUP DI WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
: a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka perlu melakukan pengaturan penempatan atribut kampanye pada ruang lingkup di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2013 tentang perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Atribut Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 pada Ruang Lingkup di Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); sebagaimana yang telah diperbaharui dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183); dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);
2. Undang-Undang
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI 'Nomor5234);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2005-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2005 Nomor 3 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 3);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Ke-empat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE TENTANG PENEMPATAN ATRIBUT KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 PADA RUANG LINGKUP DI WILAYAH
- Menetapkan : KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut Bupati;
3. Dinas
3. Dinas Perumahan dan Pemukiman adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kepulauan Sangihe;
4. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah Satuan Kerja Persatuan Daerah ( SKPD) Kabupaten Kepulauan Sangihe;
5. Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu adalah Sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan secara langsung umum bebas dan rahasia jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Atribut Kampanye adalah alat peraga yang terbuat dari kain, plastik, kertas, kayu', papan, besi atau kombinasinya yang menggambarkan informasi atau pesan dari satu Partai Politik, atau calon perseorangan;
8. Bentuk atribut kampanye adalah stiker, selebaran, bendera, spanduk, bendera hias/umbul-umbul, neon sigh, baliho, billboard, balon udara;
9. Ruang publik adalah ruang yang merupakan milik publik dimana setiap orang dapat mengakses sesuai penggunaannya;
10. Tempat Ibadah adalah kawasan dan atau bangunan dimana orang melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut;
11. Sekolah adalah Lembaga Pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi;
12. Kantor Pemerintah adalah Kantor milik Pemerintah dalam hal ini termasuk BUMN/BUMD;
13. Kampanye adalah kegiatan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan Visi, Misi yang dilakukan oleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Juru Kampanye.
BAB II - KEWENANGAN
Pasal 2

Bupati adalah pemegang kekuasaan Daerah dalam mengatur penempatan atribut kampanye.
BAB III - MEKANISME PENGURUSAN REKOMENDASI
Pasal 3

Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang akan memasang atribut kampanye pada ruang publik harus mengajukan permohonan tertulis dan cara penempatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe cq Dinas Perumahan dan Pemukiman dengan lebih dahulu mendapat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menyangkut isi/materi atribut.
BAB IV - LARANGAN
Pasal 4

- (1) Setiap peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat memasang atribut kampanye di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe kecuali pada :
1. Seluruh media jalan dikota Tahuna dalam wilayah Kecamatan Tahuna dan Tahuna Timur;
2. Taman/Tugu Pancasila di Kelurahan Sawang Bendar;
3. Lapangan Gelora Santiago;
4. Bangunan dan halaman rumah ibadah;
5. Bangunan dan halaman sekolah;
6. Bangunan dan halaman perkantoran Pemerintah, BUMD,BUMN;
7. Tiang Listrik, Tiang Telepon dan Jembatan;
8. Fasilitas Pemerintah.
- (2) Pemasangan atribut kampanye dengan menempatkan di halaman rumah penduduk harus dengan persetujuan dari pemilik dengan memperhatikan faktor-faktor keselamatan penghuni rumah tersebut;
- (3) Pemasangan atribut kampanye peserta Pemilu tidak boleh mengganggu kelancaran Lalu Lintas, kendaraan maupun pejalan kaki;
- (4) Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat memasang atribut kampanye di sekretariat partai politik dengan mematuhi ketentuan pasal 3 peraturan ini.
SANKSI
BAB IV - LARANGAN
Pasal 5

Pemasangan atribut kampanye yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 akan diberikan teguran dan apabila dalam waktu 1 x 24 jam tidak diindahkan, maka langsung ditertibkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sangihe.
BABV.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - LARANGAN
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ihi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
Ditetapkan di Tahuna,
Pada tanggal
17 Jo-r.t^-.i'cr 2013
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
Diundangkan di Tahuna
Pada tanggal
1n
£r
tr-r•'.
r-
?
''
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
WILLY ELFJANUS CARRY KUMENTAS
BERITADAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2013 NOMOR ?2