PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor L Tahun 2015
Tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2014 - 2034
Berlaku: 26 Tahun 2008
N/A
Preamble

Menimbang :
a.
bfihwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka strategi dan arahan kcbijakan struktur dan pola ruang wilayah nasional perlu dijabarkan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Utara;
- b. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Nias Utara dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan memelihara ketahanan nasional, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintahan Kabupaten Nias Utara dan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dcilam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruahg Wilayah Kabupaten Nias Utara Tahun 2014-2034;
Mengingat ; 1.
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
]
,
i
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tent ing Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Bentuk Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
11. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
i
4
- 16.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 5217);
- 17.Peraturan Menteri Pekeijaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
- 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
- 19.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 / PRT / M / 2009 tentang Pedoman Pcnyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- 20.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan Atas Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang;
- 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
- 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten / Kota;
- 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA dan
BUPATI NIAS UTARA
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2014-2034.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah ad; ilah Pemerintah Kabupaten Nias Utara yang terdiri atas Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Nias Utara.
Menetapkan
l
i
i
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Nias Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
11. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
12. Pola Ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan dan penertiban agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan / atau aspek fungsional.
15. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten / Kota atau beberapa Kecamatan yang ditetapkan dalam RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi).
16. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamattm atau beberapa desa.
17. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah merupakan pusat pemukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
18. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
19. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan / atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
20. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
21. Kawasan lindung adalah kawasan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup, yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
22. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
I
i
1
23. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
24. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengjm susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
25. Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering berpotensi tinggi mengalami bencana alam.
26. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan tertentu yang berbentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
27. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi yang berguna sebagai sumber air.
28. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
29. Tujuan adalah nilai-nilai dan kineija yang mesti dicapai dalam pembangunan wilayah Provinsi dan kabupaten / kota berkaitan dalam kerangka visi dan misi yang telah ditetapkan.
30. Strategi pengembangan adalah langkah-langkah penataan ruang dan pengelolaannya yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi wilayah Provinsi dan kabupaten / kota yang telah ditetapkan.
31. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang / jalur dan / atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
32. Ketentuan Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
33. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan tata ruang.
34. Ketentuan Perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh pihak sebelum pemanfaatan ruang dan digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembjmgunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan telah ditetapkan.
35. Perizinan Pemanfaatan Ruang adalah perizinan yang diberikan kepada seseorang atau badim usaha atau lembaga untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
36. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok / zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
37. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas bangunan gedung dan luas lahan / tanah perpetakan / daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
38. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan / atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
39. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
40. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi Sumatera Utara dan Penataan Ruang di Provinsi Sumatera Utara.
BAB II - MUATAN, PERAN DAN FUNGSI
Pasal 2

Rencana Tata Ruang Wilayah memuat :
- a. tujuan, kebijakan dan strate .gi penataan ruang wilayah kabupaten; rencana struktur ruang wilayah;
- b. rencana pola ruang wilayah meliputi:
1. sistem pusat kegiatan; dan
2. sistem jaringan prasarana kawasan.
- c. rencana pola ruang wilayah yang meliputi:
1. kawasan lindung; dan
2. kawasan budidaya.
- d. penetapan kawasan strategis yang merupakan bagian wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup terhadap ekonomi, sosial budaya, atau lingkungan.
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah, yang terdiri dari:
1. indikasi program utama;
2. indikasi sumber pendanaan;
3. indikasi pelaksanaan kegiatan; dan
4. waktu pelaksanaan;
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah, yang berisi:
1. arahan peraturan zonasi kawasan;
2. arahan ketentuan perizinan;
3. arahan ketentuan insentif;
4. arahan ketentuan disinsentif; dan
5. arahan sanksi.
Bagian Kedua
Peran
BAB II - MUATAN, PERAN DAN FUNGSI
Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah disusun sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di Wilayah daerah.
Bagian Ketiga
Fungsi
BAB II - MUATAN, PERAN DAN FUNGSI
Pasal 4

Rencana Tata Ruang Wilayah menjadi pedoman untuk :
- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Wilayah Kabupaten Nias Utara;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Wilayah Kabupaten Nias Utara;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam Wilayah Kabupaten Nias Utara;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Kabupaten, serta keserasian antarsektor;
- f. penataan ruang wilayah Provinsi.
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
BAB III - LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN
Pasal 5

- (1) RTRW berperan sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kabupaten Nias Utara. Dengan luas 124.148 (seratus dua puluh empat ribu seratus empat puluh delapan) Ha;
- (2) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administrate meliputi wilayah daratan, wilayah pesisir dan laut, perairan lainnya, serta wilayah udara dengan batas wilayah meliputi;
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Samudera Indonesia;
- b. sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias; dan
6. d.sebelah Timur berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Kota Gunungsitoli;
- (3) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
- a. kecamatan Lotu;
- b. kecamatan Sawo;
- c. kecamatan Tuhemberua;
- d. kecamatan Sitolu Ori;
&amp;
- e. kecamatan Namohalu Esiwa;
- f. kecamatan Alasa Talumuzoi;
- g. kecamatan Alasa;
- h. kecamatan Tugala Oyo;
- i. kecamatan Afulu;
- j. kecamatan Lahewa; dan
- k. kecamatan Lahewa Timur;
- (4) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Jangka Waktu
BAB III - LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN
Pasal 6

- ( 1 ) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah adalah 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah diatur dengan Peraturan Daerah.
BAB IV - TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH
Pasal 7

Penataan ruang wilayah Kabupaten Nias Utara bertujuan untuk:
'Menciptakan kawasan yang baik dalam pengembangan pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata berbasis agribisnis serta produktif dan berdaya saing tinggi yang nyaman dan berwawasan lingkungan'
Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Ruang Wilayah
BAB IV - TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH
Pasal 8

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Nias Utara meliputi kebijakankebijakan pengembangan yang terdiri atas :
- a. peningkatan pelayanan pusat kegiatan kawasan yang merata dan berhierarki;
- b. pengembangan jaringan prasarana Kabupaten;
- c. pelestarian Lingkungan dan Pengembalian keseimbangan Ekosistem;
- d. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan;
- e. peningkatan sektor-sektor ekonomi unggulan yang produktif dan berdaya saing tinggi;
6. f . peningkatan luas dan produksi pertanian dan perkebunan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian;
- g. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
1
\
1
- h. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukimg dan daya tampung lingkungan.
BAB IV - TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH
Pasal 9

- ( 1 ) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dapat diwujudkan melalui strategi:
- a. meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan Lokal;
- c. mengendalikan pertumbuhan kawasan perkotaan pada kawasan yang berfungsi lindung (kawassm konservasi);
- b. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitamya;
- d. penetapan fungsi kegiatan pada tiap-tiap pusat pelayanan sesuai dengan potensi dan permasalahan wilayahnya;
- e. menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pada setiap pusat-pusat pelayanan,
- (2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dapat diwujudkan melalui strategi:
- a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat serta keterpaduan intra dan antar moda;
- b. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi;
- c. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tidak terbarukan serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik, minyak, dan gas bumi secara optimal;
- d. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air, mempercepat konservasi sumber air, serta meningkatkan pengendalian daya rusak air.
- (3) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dapat diwujudkan melalui strategi:
- a. mempertahankan luasan dan meningkatkan kualitas kawasan lindung;
- b. mengelola kawasan lindung untuk mendukung terwujudnya konsep / misi pembangumm berkelanjutan yang memuat antara lain:
1. mengembalikan ekosistem kawasan lindung;
2. memantapkan kawasan berfungsi lindung;
3. merehabilitasi kawasan lindung yang mengalami degradasi kualitas.
- (4) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dapat diwujudkan melalui strategi:
- a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup terutama kawasan tangkapan air, sungai, danau / waduk dan mata air;
- b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan / atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan / atau komponen lain yang dibuang kedalamnya;
- d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
- e. mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
I
\
\
- f. mengelola sumber claya alam tak terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
- g. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.
- (5) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dapat diwujudkan melalui strategi:
- a. mengembangkan kawasan-kawasan agropolitan;
- b. mengembangkan dan mendorong pemanfaatan potensi wisata yang ada di Kabupaten Nias Utara;
- c. mendorong pengolahan komoditi sektor-sektor unggulan pada pusatpusat produksi sektor unggulan;
- d. meningkatkan aksesibilitas dari pusat-pusat produksi sektor unggulan ke pusat pemasaran;
- e. menyediakan sarana. dan prasarana pendukung produksi untuk meningkatkan produktifitas sektor-sektor unggulan.
- (6) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, dapat diwujudkan melalui strategi:
- a. mempertahankan luasan lahan pertanian dan perkebunan serta mengembangkan lahan pertanian dan perkebunan yang baru pada lahan yang kurang produktif;
- b. meningkatkan produktifitas pertanian lahan basah menuju swasembada pangan;
- c. memanfaatkan ruang daratan dan udara untuk semua aktifitas yang memberikan nilai tambah yang positif bagi pengembangan pertanian dan perkebunan;
- d. memfasilitasi tumbuhkembangnya usaha kecil dan menengah untuk mengolah hasil-hasil pertanian.
- (7) Kebyakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, dapat diwujudkan melalui strategi:
- a. menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis kabupaten secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
- b. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam wilayah beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitamya;
- c. mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknoldgi;
- d. mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan.
- (8) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h, dapat diwujudkan melalui strategi:
- a. membatasi perkembarigan kegiatan budidaya terbangun pada kawasan yang berfungsi lindung dan pada kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
- b. menetapkan ketentuan-ketentuan peraturan zonasi pada masing-masing kawasan budidaya sesuai dengan karakteristiknya;
- c. mengendalikan pemanfaatan di kawasan budidaya melalui mekanisme perizinan;
- d. memberikan insentif bagi kegiatan yang sesuai dengan fungsi dan disinsentif bagi kegiatan yang mengakibatkan gangguan bagi fungsi utamanya;
- e. melakukan penertiban bagi kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai fungsi.
l
4
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 10

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Nias Utara meliputi:
- a. sistem perkotaan;
- b. sistem jaringan transportasi;
- c. sistem jaringan energi;
- d. sistem jaringan sumber daya air;
- e. sistem jaringan telekomunikasi; dan
- f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Sistem Perkotaan
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 11

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a memiliki 4 (empat) tingkatan tata jenjang pusat permukiman / pusat-pusat pelayanan, yaitu:
- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yaitu merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten / kota atau beberapa kecamatan;
- b. PKLp, yaitu pusat kegiatan yang dipromosikan untuk dikemudian hari ditetapkan sebagai PKL (Ihisat Kegiatan Lokal);
- c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), yaitu merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
- d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), yaitu merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
- (2) Sistem pusat pelayanan adalah sebagai berikut:
- b. PPK meliputi kawasan perkotaan Umbu Balodano, Hilimbowo Kare dan Pasar Lahewa dengan fungsi pelayanan yaitu sebagai Pusat Pemerintahan Kecamatan dan Kawasan Perdagangan.
- a. PKL mencakup kawasan perkotaan Lotu; dengan fungsi pelayanan yaitu Pusat Pemerintahan Kabupaten, Industri Pengelolaan Hasil Pertanian, Kawasan Perkebunan, Kawasan Pertanian dan Kawasan Perdagangan.
- c. PPL meliputi kawasan perkotaan Ombolata, Silirr.a Banua, Sawo, Namohalu, Lukhulase, Afulu dan Te'olo dengan fungsi pelayanan yaitu Pusat Pemerintahan Kecamatan, Pusat Permukiman, Kawasan Perkebunan, Kawasan Pertanian, Kawasan Perikanan, dan Kawasan Industri.
- d. PPK Kecamatan Pasar Lahewa di arahkan untuk ditingkatkan menjadi PKLp.
I
Bagian Ketiga
Rencana Sistem Jaringan Transportasi
Paragraf 1 Umum
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pergerakan barang dan jasa serta memfungsikannya sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. sistem jaringan transportasi laut.
Paragraf 2
Transportasi Darat
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 13

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
sistem jaringan jalan; dan
- b. terminal.
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 14

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas :
- a. jaringan jalan strategis nasional;
- b. jaringan jalan kolektor -2;
- c. jaringan jalan kolektor -3; dan
- d. jaringan jalan lokal.
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 15

Jaringan jalan strategis nasional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dikembangkan pada jalan lingkar Pulau Nias sebelah Utara, yakni: jalan dsiri Kecamatan Sitolu On - Tuhemberua - Sawo - Lotu - Lahewa Timur Lahewa- Afulu - Alasa- Tugala Oyo.
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 16

Jaringan jalan kolektor - 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dikembangkan meliputi :
- a. Afia - Tuhemberua;
- b. Tuhemberua - Lotu;
- c. Lotu - Lahewa;
- d. Lahewa- Afulu;
- e. Afulu - Batas Nias Barat.
l
I
1
Jaringan jalan Kolektor - 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dikemb;mgkan meliputi :
- a. jalan Lotu - Namohalu Esiwa - Alasa Talumuzoi - Alasa;
- b. jalan Lotu - Lahewa Timur - Afulu;
- c. jalan Lahewa - Afulu; dan
- d. jalan Lahewa Timur - Alasa.
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 18

Jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, dikembangkan meliputi:
- a. jalan produktif
- b. jalan antar kecamatan
- c. jalan antar desa
- d. jalan desa, seperti :
- 1) jalan Lawira Satua;
- 2) jalan Lawira Satu;
- 3) jalan Lawira Satu - Lawira II;
- 4) jalan Lolofauso;
- 5) jalan Lotu - Lawira II;
- 6) jalan Desa Dahadano;
- 7) jalan Desa Lolomboli;
- 8) jalan Desa Hiligeoafia;
- 9) jalan Lawira II Lolofaose ;
- 10) jalan Lotu - Lasara;
- 11) jalan Hiligodu - Lombuzaua - Ombolata vSawo - Sawo;
- 12) jalan Lolofaoso - Lawira II - Lombuzaua;
- 13) jalan Terminal Lotu;
- 14) jalan Lotu - Bogali - Awa'ai;
- 15) jalan Fadoro Fulolo ~ Botombawo- Bogali;
- 16) jalan Silimabanua - Sogawu -Botolakha;
- 17) jalan SilimabanuaSanawuyu;
- 18) jalan hiliduruwa - Teluk Bengkuang;
- 19) jalan Hiliduruwa - Onozitoli Sawo;
- 20) jalan Hiligawolo;
- 21) jalan Sp. To'i - Sisarahili;
- 22) jalan Onozitoli Sawo Sanawuyu;
- 23) jalan Banugea;
- 24) jalan So' oro;
- 25) jalan Keluaha;
- 26) jalan Pelabuhan;
- 27) jalan Desa Lasara Sawo;
- 28) jalan Onozalukhu - Fadoro Hilimbowo;
- 1) jalan kota Sitolu Ori;
- 2) jalan Desa Ombolata;
- 3) jalan Desa Fulolo Salo'o;
- 4) jalan Hiligawoni - Hilisebua Siwalubanua;
- 5) jalan Hiligawoni - Bitaya;
- 6) jalan Hiliati - Delamawo;
- 7) jalan Harefanaese - Loloana'a;
- 8) jalan kota Alasa;
- 9) jalan Desa Siwawo - batas kabupaten;
- 10) jalan Desa Sisobahili;
- 11) jalan Desa Sihene'asi;
- 12) jalan Roi-roi - Hiligawoni;
- 13) jalan Ombolata Afulu Harewakhe;
- 14) jalan Ombolata - Mazingo;
- 15) jalan Desa Ombolata;
- 16) jalan Molewuo - Harefanaese;
- 17) jalan Meafu - Laowowaga;
- 18) jalan Lukhulase - Sp. Lasara Namohalu;
- 19) jalan Kelurahan Pasar Lahewa;
jalan Lauru 1 - Lolo' ana' a
-Togigana'a - Lasara;
- 21) jalan Lauru Lahewa Sifaoro ' asi;
- 22) jalan Desa Lauru Lahewa;
- 23) jalan Desa Lauru I;
- 24) jalan Lauru Fadoro - Roi-roi - Lasara;
- 25) jalan Dahana Alasa - Banua Sibohou I;
- 26) jalan Lasara - Hiligoduhoya;
- 27) jalan Afia - Sihene' asi;
- 28) jalan Desa Laowowaga;
- 29) jalan Desa Botolakha;
1
l
\
- 29) jalan Lasara Sawo - Torowa -Sanawuyu;
- 30) jalan Sawo;
- 31) jalan Onozitoli;
- 32) jalan Fulolo Salo'o Sanawuyu;
- 33) jalan Botolakha;
- 34) jalan SiOfabanua;
- 35) jalan Desa Alo' oa;
- 36) jalan Desa Tefa' o;
- 37) jalan Hilisaluo - Fulolo Salo' o - Banuagea;
- 38) jalan Silimabanua;
- 39) jalan Tuhemberua;
- 40) jalan Tetehosi - Terming Alasa;
- 41) jalan Silimabanua Hilimbowo;
- 42) jalan Desa Fino;
- 43) jalan Te' olo -- Harefa Botona' ai;
- 44) jalan Umbubalodano - Betieli - Onowaembo;
- 45) jalan Zari-zari Hiligeomazingo;
- 46) jalan Toyolawa;
- 47) jalan Sp. Desa Tefa'o Transmigrasi;
- 48) jalan Desa Tuhenakhe;
- 49) jalan simpang Manggis - Mua - batas kabupaten;
- 50) jalan Lasara - Miafu - Mazingo -Hilina ' a;
- 51) jalan Namohalo Esiwa Hilibanua- Sisobahili;
- 52) jalan Desa Botombawo;
- 53) jalan Botombawo- Fulolo Salo' o;
- 54) jalan Botombawo - Ombolata Sawo;
- 55) jalan Awa ' ai - Hiligeomazingo Onowaembo;
- 56) jalan Hilindruria- Namohalu Esiwa-Sisobahili - Laehua;
- 57) jalan Desa Hilina ' a Fadoro;
- 58) jalan Hiligoduhoya - Hilina'a;
- 59) jalan Anaoma - Sisobalauru (batas kabupaten);
- 61) jalan Fulolo - Ombolata;
- 60) jalan Afia - Onozalukhu Afulu -
- 62) jalan Sitolu Banua- Afia;
35. 3 jS BSSS3U
.
| 30) | jalan Desa Ombolata- Banua Sibohou I; |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 31) | jalan Desa Omasido Alasa; |
| 32) | jalan Desa Banua I; |
| 33) | jalan Desa Balefadoro Toho; |
| 34) | jalan Desa Banua Sibouho III; |
| 35) | jalan Desa Sisobahili; |
| 36) | jalan Pasar Lahewa- Marafala; |
| 37) | jalan Gari - Siforo' asi Marafala; |
| 38) | jalan Desa Tefao; |
| 39) | jalan Desa Hilisalo' o; |
| 40) | jalan Desa Afulu I; |
| 41) | jalan Desa Afulu II; |
| 42) | jalan Desa Afulu; |
| 43) | jalan Desa Afia; |
| 44) | jalan kota Alasa; |
| 45) | jalan Iraonolase- |
| 46) | Hiligoduhoya; jalan Iraonolase- |
| 47) | Afia; jalan Iraonolase - Hilihambawa - Onozalukhu; |
| 48) | jalan Hilisebua - Bitaya; jalan Hilimbowo Kare- |
| | Banuasibohou III- batas kabupaten; |
| 49) 50) | jalan Hilibobokare - |
| 51) | Harefanaese; jalan Hiliati - Kare; |
| 52) | jalan Hilitai- Dalamawo- |
| 53) | Marafala; jalan Hilisebua - Lahemboho; jalan Harefanaese- Hilisebua |
| 54) | -Gunung Tua; jalan Harefanaese- Fadoro; |
| 55) 56) | jalan Desa Umbubalodano - |
| 57) | Fulolo Salo' o; jalan Desa GunungTua- Harefa; |
| 58) | jalan Desa Hilisebua Siwalubanua - Fulolo; |
| 59) | jalan Faekuna'a- Hiligawono- Roi - roi; |
| | jalan Desa Fadoro Sitolu Hili; |
| 50) 61) | jalan Desa Fadoro Hilina'a 1; - |
| 52) | jalan Fabaliwa Oyo - Siwawo |
| | Sihene' asi; 53) jalan Tefao- Fadoro Hilimbowo; |
| 54) | jalan Desa Dahadano; |
| 65) 66) | J 31311 Dahana - Berua - Maefu; jalan Dahana - Ombolata; |
| 67) | 5» - » |
| | jalan Balefadoro Toho - |
| m | |
- m -" » *
1
\
- 65) jalan Ononazara - Humene Sihene' asi;
- 66) jalan Desa Ombolata Ulu;
- 67) jalan Desa Ombolata Ulu - Hiligawolo;
- 68) jalan Ombolata - Toyolawa;
- 69) jalan Desa Tugala Lauru - Dahana Alasa;
- 70) jalan Muzoi - Banua Sibohou HI;
- 71) jalan Mida - Namohalu Esiwa;
- 72) jalan Loloana' a - Harefanaese -Ononazara-Tugala Oyo;
- 73) jalan Laeuwa- Ombolata
- 74) jalan kota Lahewa Timur;
- Tumula - Faekhuna'a;
- 75) jalan Dahana Tugala Oyo;
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 19

Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, terdiri dari :
- b. rencana pembangunan terminal baru di kecamatan Lahewa dan kecamatan Alasa. 1
- a. rencana pembangunan terminal baru di kecamatan Lotu; dan
Paragraf 3
Sistem Jaringan Transportasi Laut
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 20

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, yaitu kepelabuhan.
- a. rencana Pelabuhan Lahewa sebagai Pengumpan Regional;
- (2) Pengembangan tatanan kepelabuhanan yang ada dalam wilayah Kabupaten Nias Utara melipiiti:
- b. rencana Peningkatan Pelabuhan Afulu sebagai Pengumpan Regional;
- d. rencana pelabuhan Pengumpan Lokal di Pulau Wunga.
- c. pelabuhan Tuhemberua dan Lehelewau sebagai Pengumpan Lokal;
- (3) Pengembangan fasilitas pendukung tatanan ke Pelabuhan meliputi :
- b. mengembangkan moda transport sesuai dengan karakter alur pelayaran laut;
- a. menentukan rute pelayaran sehingga tidak mengganggu budidaya perikanan;
- c. mengembangkan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan;
- d. pengembangan terminal khusus dalam mendukung potensi pengembangan SDA / komoditi tertentu.
Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 21

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c adalah jaringan energi listrik.
- 69) jalan kota Tuhemberua;
jalan Desa Onozitoli.
i
t
- (2) Sistem jaringan energi listrik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik masa datang dalam jumlah yang memadai dan dalam upaya menyediakan akses berbagai macam jenis energi bagi segala lapisan masyarakat.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di Kabupaten Nias Utara dan sekitamya diupayakan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Lahewa; Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Afulu dan Alasa; Pembangkit Listrik Tenaga Batubara (PLTGB); dan Pembangkit Listrik Tenaga Bio Massa.
- (3) Rencana. kebutuhan energi listrik di daerah sampai dengan tahun 2031 mencapai ± 35.249 (tiga puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan) KVA.
Bagian Kelima
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Paragraf 1 Umum
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 22

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. jaringan sumber daya air; dan
- (2) Pengembangan sumber daya air dan prasarana sumber daya air, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, bertujuan untuk:
- b. prasarana sumber daya air.
- a. mendukung ketahanan pangan;
- b. ketersediaan air baku;
- c. pengendalian banjir;
- d. pengamanan pantai.
Paragraf 2
Jaringan Sumber Daya Air
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 23

- (1) Jaringan sumber daya air sebagiamana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. air permukaan sungai yang meliputi induk sungai, anak sungai yang bermuara ke pantai serta menuju danau;
- b. badan air danau;
- c. kawasan rawa.;
- d. cekungan air tanah; dan
- (2) Jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengembangan jaringan sumber daya air permukaan melalui pengelolaan wilayah sungai Pulau Nias j ' aitu sungai Oyo.
- e. sumber mata air lainnya.
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 24

- ( 1) Pengembangan jaringan Cekungan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d meliputi: a. Cekungan air tanah Lahewa;
Cekungan air tanah Sirombu; dan c. Cekungan air tanah Onolimbu.
Paragraf 3 Prasarana Sumber Daya Air
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 25

Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat ( 1) huruf b, meliputi :
- a. Prasarana irigasi;
- b. Prasarana air minum; dan
- c. Prasarana pengendalian daya rusak air.
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 26

Prasarana sumber daya { dr sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:
- b. Melakukan penyesuaian daerah irigasi dengan lokasi pertanian lahan basah.
Pengembangan jaringan irigasi baru yang terdapat di Kecamtan Afulu, Alasa, Alasa Talumuzoi, Lahewa, Namohalu Esiwa, Sitolu Ori, dan Tugala Oyo;
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 27

Pengembangan sistem jaringan prasarana air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi:
prasarana air minum yang dikembangkan meliputi fasilitas air minum dan
- a. pengembangan diprioritaskan di pusat ibu kota kabupaten sedangkan di pusat kecamatan lainnya dilakukan di kota kota yang memnuhi skala ekonomi dengan terlebih dahulu menganalisis tingkat permintaan yang ada;
sumber air
yang akan
dimanfaatkan guna
meningkatkan pelayanan
air
- minum yang memenuhi standart kesehatan; c. peningkatan Sistem Penyecliaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Nias Utara;
- e. pengembangan SPAM bukan jaringan pada kawasan terpencil pesisir;
- d. pengembangan SPAM dengan system jaringan perpipaan melayani kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan, kawasan pariwasata dan kawasan industri dan kawasan kegiatan budidaya lainnya;
- f. konservasi terhadap kualitas dan kontinuitas air baku melalui keterpaduan pengaturan pengembangan SPAM dan prasarana sarana sumber daya air dan sanitasi; dan
- g. pengembangan kelembagaan Badan Layanan Umum (BLU) SPAM.
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 28

- (1) Pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, pada alur sungai, danau, waduk dan pantai, meliputi:
- a. sistem drainase dan pengendalian banjir dengan normalisasi, penguatan tebing, pembuatan kolarn retensi, dan pembuatan tanggul yang telah
3. b.sistem penanganan erosi dan longsor di aliran sungai; dan c. sistem penanganan abrasi pantai.
4. ( 2 ) a. sistem jaringan drainase makro diarahkan untuk melayani suatu kawasan perkotaan yang terintegrasi dengan jaringan sumber daya air
5. Pengembangan system drainase dan pengendalian banjir meliputi:
l
i
- dan jaringan sumber daya air dan jaringan drainase mikro diarahkan untuk melayani kawasan permukiman bagian dari kawasan perkotaan;
- b. sistem jaringan drainase dikembangkan dengan prinsip menahan sebanyak mungkin resapan air hujan ke dalam tanah secara alami dan / atau buatan;
- c. penyediaan sumur-sumur resapan dan kolam retensi ditetapkan pada kawasan perkotaan dengan ruang terbuka hijau kurang dari 30% (tiga puluh persen).
Bagian Keenam
- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. jaringan teresterial meliputi sistem kabel dan sistem nirkabel; dan
- b. jaringan satelit.
- a. pengembangan secara berkesinambungan untuk menyediakan
- (2) Jaringan teresterial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada :
6. pelayanan telekomunikasi di seluruh daerah;
- c. pemanfaatan jaringan teresterial sistem nirkabel dengan penutupan wilayah blankspot pada wilayah berbukit, pegunungan atau wilayah terpencil.
- b. menata lokasi menara telekomunikasi dan Base Transceiver Station (BTS) untuk pemanfaatan secara bersama sama antar operator; dan
- (3) Pengembangan jaringan telekomunikasi bertujuan untuk mewujudkan sarana komunikasi dan informasi yang menjangkau seluruh wilayah dalam kapasitas dan pelayanannya guna untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, mendukung aspek politik dan pertahanan Negara.
- a. pengembangan system teresterial yang terdiri dari sistem kabel, sistem seluler dan sistem satelit sebagai penghubung antara pusat kegiatan dan atau dengan pusat pelayanan;
- (4) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi :
- b. pengembangan prasarana telekomunikasi dilakukan hingga ke perdesaan yang belum teijangkau sarana prasarana telekomunikasi;
- c. pengembangan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan pelayanan sosial dan ekonomi wilayah seperti kegiatan pemerintahan, p; ariwisata, industry, agropolitan, minapolitan, kawasan pesisir dan kawasan wisata.
Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Lainnya
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 30

Sistem jaringan prasarana dan sarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f, meliputi prasarana pengelolaan lingkungan yaitu :
- b. sistem persampahan terdiri dari Tempat Penampungan Sementara, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan Tempat Pemrosesan Akhir;
- a. sistem persampahan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya;
- c. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah tempat
4. diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan / atau
i
1
1
- pengolahan sampah teipadu, dengan lokasi pada setiap unit lingkungan permukiman dan pusat-pusat kegiatan di wilayah kabupaten;
- d. TempEit Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah;
- e. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah adalah tempat untuk memproses dim mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan yang direncanakan berlokasi di Kecamatan Sitolu Ori (Desa Botombowoj dengan luas lokasi lebih kurang 5 Ha (lima hektar) dan menggunakan sistem Sanitery Landfille ;
- f. Sistem jaringan drainase bertujuan untuk mengurangi banjir dan genangan air bagi kawasan permukiman, industri, perdagangan, perkantoran, persawahan, dan jalan;
- g. Pengembangan jaringan drainase dilakukan dengan memanfaatkan kjirakter topografi dan pola jaringan jalan;
- h. Berdasarkan dari gambaran kawasan rawan bencana di daerah, maka direncanakan jalur dan ruang evakuasi bencana.
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 31

- (1) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi :
- a. kawasan lindung; dan
- (2) Penetapan kawasan lindung dilakukan dengan mengacu pada pola ruang kawasan lindung yang telah ditetapkan secara nasional.
- b. kawasan budi daya.
- (3) Penetapan kawasan budidaya dilakukan dengan mengacu pada pola ruang kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional, serta memperhatikan pola ruang kawasan budidaya Provinsi dan Kabupaten
- a. kawasan hutan lindung;
- (4) Kawasan lindung Kabupaten Nias Utara meliputi:
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana; dan
- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- (5) Kawasan budi daya Kabupaten Nias Utara meliputi:
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan peternakan;
- c. kawasan peruntukan perkebunan;
- e. kawasan peruntukan perikanan dan kelautan;
- g. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pertambangan;
- h. kawasan peruntukan pariwisata;
- j. kawasan peruntukan lainnya.
- i. kawasan peruntukan permukiman; dan
I
l
\
- (6) Dalam penyusunan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Nias Utara, tetap menjunjung tinggi hak keperdataan yang ada, baik perseorangan maupun badan hukum.
- (7) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Nias Utara digambarkan dalam peta skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peta Rencana Pola Ruang yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pola Ruang Kawasan Lindung
Psiragraf 1
Rencana Pengembangan Kawasan Hutan Lindung
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 32

- (1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf a bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud ayat (1) digambarkan dalam Rencana Kawasan Lindung Wilayah Kabupaten Nias Utara sebagaimana teramtum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada Kecamatan Afulu, Alasa, Alasa Talumuzoi, Namohalu Esiwa, Sitolu Ori, Tugala Oyo dan Lahewa, dengan total luas keseluruhan lebih kurang 25.332,22 (dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua koma dua puluh dua) Ha.
Paragraf 2
Rencana Pengembangan Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahnya
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 33

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (4) huruf b meliputi kawasan bergambut dan kawasan resapan air.
- (2) Kawasan bergambut di Kabupaten Nias Utara diarahkan pada hampir seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Alasa Talumuzoi dan Sawo.
- (3) Luas kawasan bergambut yang ditetapkan adalah lebih kurang 9.645 (sembilan ribu enam ratus empat puluh lima) Ha.
- (4) Kawasan resapan air di Kabupaten Nias Utara pada umumnya terdapat pada kawasan hutan lindung.
Paragraf 3
Rencana Pengembangan Kawasan Perlindungan Setempat
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 34

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf c bertujuan untuk melindungi keberlangsungan sumber air kcseimbangan lingkungan kawasan, menciptakan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; serta meningkatkan ekosistem daratan, baku,
1
1
keserasian lingkungan wilayah sebagai sarana pengaman lingkungan wilayah yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.
- (2) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. sempadan pantai;
- b. sempadan sungai;
- c. kawasan sekitar danau / waduk;
- d. kawasan sekitar mata air.
- (3) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diarahkan pada Kecamatan Lahewa., Afulu, Alasa, Tugala Oyo, Lahewa Timur, Lotu, Sawo, Tuhemberua dan Sitolu Ori, dengan ketentuan 100 (seratus) m dari pasang tertinggi ke arah darat dengan luas lebih kurang 2.216 (dua ribu dua ratus enam belas) Ha.
- (4) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah 100 (seratus) meter dikiri kanan sungai besar dan 50 (lima puluh) meter dikiri kanan anak sungai di luar kawasan permukiman.
- (5) Rencana sempadan sungai diarahkan pada seluruh kecamatan, dengan luas keseluruhan 10.871 (sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh satu) Ha.
- (6) Kawasan sempadan sungai yang ditetapkan / diarahkan sebagai kawasan lindung dapat digunakan untuk kegiatan budidaya sejauh tidak mengganggu fungsi lindungnya.
- (7) Kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi daratan sepanjang tepian danau yang lebamya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau antara 50 - 100 (lima puluh hingga seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Kawasan ini berada di Kecamatan Alasa (Danau Megoto).
- (8) Kawasan sekitar mata. air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi kawasan yang memiliki radius sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air. Kawasan ini berada di sekitar mata air yang dimanfaatkan oleh masyarakat.
- (9) Kawasan konservasi perainin direncanakan di lokasi tertentu mulai dari Sawo hingga Lahewa -kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.
Paragraf 4 Rencana Pengembangan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 35

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf d meliputi kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya serta kawasan pantai berhutan bakau.
- (3) Kawasan pantai berhutan bakau diarahkan Kecamatan Lahewa, Sawo, Lahewa Timur, Lotu dan Afulu dengan luas keseluruhan lebih kurang 1.184 (seribu seratus delapan puluh empat) Ha.
- (2) Kawasan suaka { dam laut dan perairan lainnya diarahkan pada Kecamatan Lahewa.
i
Paragraf 5
Rencana Pengembangan Kawasan Rawan Bencana
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 36

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) hunif e bertujuan untuk memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya.
- (2) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud ayat (1) yang ditetapkan di Wilayah Kabupaten Nias Utara meliputi kawasan rawan bencana gempa bumi, rawan bencana tsunami dan rawtn bencana tanah longsor.
- (3) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. kawasan rawan bencana gempa sangat tinggi yang terdapat pada Kecamatan Lahewa, Lotu dan Kecamatan Lahewa Timur.
- b. kawasan rawan bencana gempa tinggi, terdapat di Kecamatan Alasa Talumuzoi, Namohalu Esiwa, Sitolu Ori, Sawo, bagian barat Kecamatan Afulu dan sebagian Kecamatan Alasa dan Tugala Oyo.
- (4) Kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pada bagian utara Kecamatan Afulu, Lahewa, Lotu, Lahewa Timur, Alasa, dan Tugala Oyo.
- (5) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada Kecamatan Tuhemberua, yaitu bagian barat dan memanjang arah barat laut-tenggara, dibagian tengah Kecamatan Alasa, dibagian timur Kecamatan Afulu serta di bagian tenggara Kecamatan Tugala Oyo dengan luas keseluruhan lebih kurang 632 (enam ratus tiga puluh dua) Ha.
Bagian Ketiga
Rencana Pengembangan Pola Kawasan Budi Daya
Paragraf 1
Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) huruf a terdiri dari hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap diarahkan di Kecamatan Lotu, Sawo, Sitolu Ori dan Tuhemberua dengan luas keseluruhan lebih kurang 4.695(empat ribu enam ratus sembilan puluh lima) Ha.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada Kecamatan Alasa, Alasa Talumuzoi, Lotu, Namohalu Esiwa, Sitolu Ori dan Tugala Oyo dengan luas keseluruhan lebih kurang 10.128 (sepuluh ribu seratus dua puluh delapan) Ha.
- (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi diarahkan di Kecamatan Afulu, Alasa dan Lahewa Timur dengan luas lebih kurang 4.194 (empat ribu seratus sembilan puluh empat) Ha.
i
1
Paragraf 2
Rencana Pengembangan Kawasan Pertanian
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) huruf b terdiri dari pertanian lahan basah dar pertanian lahan kering.
- (3) Kawasan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan seluas lebih kurang 38.561 (tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh satu) Ha, diarahkan di Kecamatan Afulu, Alasa, Alasa Talumuzoi, Lahewa, Lahewa Timur, Lotu, Namohalu Esiwa, Sawo, Sitolu Ori, Tugala Oyo dan Tuhemberua.
- (2) Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluas lebih kurang 5.478 (lima ribu empat ratus tujuh puluh delapan) Ha, diarahkan pada Kectimatan Afulu, Alasa, Alasa Talumuzoi, Lahewa, Lahewa Timur, Lotu, Namohalu Esiwa, Sawo, Sitolu Ori, Tugala Oyo dan Tuhemberua.
Paragraf 3
Rencana Pengembangan Kawasan Perkebunan
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) huruf c ditetapkan seluas lebih kurang 15.798 (lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) Ha.
- (2) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan berada di Kecamatan Afulu, Alasa, Alasa Talumuzoi, Lahewa, Lahewa Timur, Lotu, Namohalu Esiwa, Sawo dan Sitolu Ori.
Paragraf 4
Rencana Pengembangan Kawasan Perikanan dan Kelautan
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) huruf e terdiri dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya air tawjir .
- (3) Pengembangan Kawasan Sentra Perikanan Budidaya Air Tawar sebagaimana dimaksud pada. ayat (1), diarahkan di Kecamatan Lotu, Lahewa Timur, Alasa, Alasa Talu Muzoi, Namohalu Esiwa, Sitolu Ori , Sawo dan Tugala Oyo.
- (2) Pengembangan kawasan sentra perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan di Kecamatan Afulu, Lahewa, Lahewa Timur, Tuhemberua dan Sawo.
Paragraf 5
Rencana Pengembangan Kawasan Peternakan
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 41

- (1) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) huruf d meliputi kawasan budidaya khusus peternakan yang terintegrasi dengan kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan.
I
I
I
- (2) Pengembangan kawasan budidaya petemakan Hewan Besar, hewan kecil dan unggas dilakukan di wilayah yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan petemakan hewan besar, hewan kecil dan unggas.
- (3) Lokasi pengembangan kawasan peruntukan petemakan diarahkan di Kecamatan Lahewa (Tanjung Toyolawa), Lahewa Timur, Sawo, Tuhemberua dan Afulu.
Paragraf 6
Rencana Pengembangan Kawasan Pertambangan
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 42

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) huruf f meliputi pertambangan rakyat dan pertambangan besar.
- (2) Pengembangan kawasan pertambangan dilakukan di wilayah yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan pertambangan Kabupaten Nias Utara meliputi :
- a. tambang minyak dan gas bumi;
- b. tambang batu bara;
- c. tambang-tambang mineral bukan logam dan batuan yaitu bentonit, batu gamping / batu kapur, zeolit, dolomite, manner, travertine, diatomea, trass, andesit, granit, feldvspar, kaolin, batu mulia, batu apung, perlit, kalsit, kuarsa, phospat, pasir laut, arahan lokasi kegiatan pertambangan tersebar diseluruh kabupaten;
- d. pengembangan potensi bahan tambang yang belum teridentifikasi diseluruh kabupaten Nias Utara.
Paragraf 7
Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 43

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 31 ayat (5) huruf g meliputi industri kecil dan kerajinan yang tersebar di berbagai kecamatan serta industri yang berbasis agroindustri atau industri yang mengelola hasil pertanian dan perikanan.
- (2) Rencana pengembangan kawasan industri dan / atau agroindustri di Kabupaten Nias Utara diarahkan pada Kecamatan Alasa, Lotu, Lahewa, Lahewa Timur, Tugala Oyo, Sawo dan Tuhemberua.
- (3) Pengembangan industri perikanan diarahkan di Kecamatan Afulu, Lahewa, Sawo dan Tuhemberua.
Paragraf 8
Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 44

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (5) huruf h bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata,dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.
- (3) Usaha jasa pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan, dan jasa penyelenggaraan pariwisata.
- (2) Usaha pariwisata digolongkan ke dalam usaha jasa pariwisata, pengusahaan objek dan daya tarik wisata dan usaha sarana pariwisata.
l
\
I
- (4) Pengusahaan objek dan daya tank wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiabm mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada.
- (5) Usaha sarana pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas, serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.
- (6) Kawasan peruntukan pariwisata alam di Kabupaten Nias Utara terdiri dari: a. Kecamatan Lahewa (Pantai Turegaloko / Tureloto, Pantai Toyolawa, Pantai Lafau);
- b. Kecamatan Afulu (Pantai Pasir Merah, Pantai Walo);
- c. Kecamatan Lahewa Timur (Objek Wisata Ture Zo'uliho);
- d. Kecamatan Sawo (Pantai Teluk Bengkuang, Pantai Gawu Sifakiki / Pasir Berbunyi, Pantai Sisarahili Teluk Siabang);
- e. Kecamatan Alasa (Objek Wisata Luaha Ndroi, Objek Wisata Sungai Simangani, Objek Wisata Danau Megoto);
- f. Kecamatan Tuhemberua (Pantai La'aya, Pantai Botogawu);
- g. Kecamatan Lotu (Objek Wisata Puncak Gunung Hilimaziaya);
Paragraf 9
Rencana Pengembangtin Kawasan Peruntukan Permukiman
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 45

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 31 ayat (5) huruf j, meliputi peruntukan permukiman perkotaan dan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Luas peruntukan permukiman yang ditetapkan adalah lebih kurang 914 (sembilan ratus empat belas) Ha.
- (3) Pengembangan kawasan permukiman perkotaan diarahkan di kawasan yang berfungsi sebagai Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan.
- (4) Pengembangan kawasan permukiman perdesaan berada di luar kawasan perkotaan.
Paragraf 10
Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Budi Daya Lainnya
BAB VI - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 46

Kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) huruf j, meliputi:
- b. Komando Rayon Militer (Koramil) tersebar diseluruh wilayah ibukota kecamatan;
- a. markas Komando Militer diarahkan di Kecamatan Lotu;
- c. markas Kepolisian Resort diarahkan di Kecamatan Lotu;
- e. pangkalan TNI AL di Kecamatan Lahewa.
- d. kantor Polisi Sektor tersebar diseluruh wilayah ibukota kecamatan; dan
I
BAB VII - PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Pasal 47

- (1) Penetapan kawasan strategis di Kabupat.cn Nias Utara dilakukan berdasarkan kepentingan:
- a. Pertumbuhan ekonomi;
- b. Sosial dan budaya.
- (2) Penetapan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Kawasan Strategis Kabupaten Nias Utara sebsigaimana tercantum daJam Larnpiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB VII - PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Pasal 48

- (1) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya ditetapkan dengan kriteria:
- a. tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
- b. prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
- c. aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- d. tempat perlindungan peninggalan budaya;
- e. tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau
- f. tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.
BAB VII - PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Pasal 49

Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan dengan kriteria:
- a. potensi ekonomi cepat tumbuh;
- b. sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
- c. potensi ekspor;
- e. kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- d. dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- f. fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
- h. kawasan yang dapat mempercepat: pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten.
- g. fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan kehihanan energi; atau
I
I
Bagian Kedua
Fungsi Kawasan Strategis
BAB VII - PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Pasal 50

- (1) Kawasan strategis kabupaten berfungsi:
2. melestarikan, mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mcnciukung penataan ruang wilayah kabupaten; a. mengembangkan, melindungi, dan / atau
- b. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah kabupaten bersangkutan;
- c. untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi di dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
- d. sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW kabupaten; dan
- e. sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten.
Bagian Ketiga
Penetapan Kawasan Strategis
BAB VII - PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Pasal 51

- (1) Kawasan Strategis meliputi Kawasan Strategis Provinsi dan Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Nias Utara, meliputi sebaran Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Kepulauan Nias.
- (3) Kawasan Strategis Kabupaten di Kabupaten Nias Utara, meliputi :
- a. kawasan ekonomi terpadu dengan pengembangan Lotu sebagai Ibukota Kabupaten Nias Utara;
- b. kawasan perkotaan atau Pusat Kegiatan Lokal promosi sebagai kawasan ysmg cepat tumbuh di Kecamatan Lahewa;
- c. kawasan Pulau Nias atau kawasan tertinggal dengan penekanan ekonomi;
- e. pengembangan kawasan Minapolitan di Kecamatan Afulu, Lahewa, Sawo dan Tuhemberua;
- d. pengembangan kawasfin pariwisata dengan penekanan ekonomi yang dapat dikembangkan pada kecamatan yang memiliki potensi wisata;
- f. pengembangan dan pembuatan pelabuhan laut baru yang berada dan direncanakan di Kecamatan Lahewa, Afulu dan Sawo;
- g. sektor unggulan (pertanian, perkebunan, perikanan) dengan penekanan ekonomi.
BAB VII - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 52

- (1) Arahan pemanfaatan ruang terdiri dari indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan.
l
I
1
- ( 2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang;
- b. indikasi program utama perwujudan pola ruang;
- c. indikasi program utama perwujudan kawasan strategis
- (3) Indikasi sumber pendanaan terdiri dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat.
- (4) Indikasi pelaksana kegiatan terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten , swasta dan masyarakat.
- (5) Indikasi waktu pelaksanaan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu:
- a. tahap pertama, yaitu tahun 2014-2019, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;
- b. tahap kedua, yaitu tahun 2020-2024, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;
- c. tahap ketiga, yaitu tahun 2025-2029, diprioritaskan pada pengembangan dan pemantapan; dan
- d. tahap keempat, yaitu tahun 2030-2034, diprioritaskan pada pemantapan.
- (6) Indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan yang lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 53

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Nias Utara digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Nias Utara.
- (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. arahan perizinan;
- c. arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 54

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l),diatur dengan Peraturan Daerah.
i
k
I
Bagian Kedua
Arahan Peraturan Zonasi
Paragraf 1 Umum
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 55

- ( 1) Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah Kabupaten Nias Utara sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (2) huruf a berfungsi:
- a. sebagai alat pengendali pengembangan kawasan;
- b. menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
- c. menjamin
- agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. meminimalkan penggunaan Iahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- e. mencegah dampak pembangunan yang merugikan.
Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Struktur Ruang
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 56

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan;
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;
- d. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air;
- e. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
- f. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan meliputi:
- a. memperhatikan fungsi dan peranan perkotaan;
- b. tidak diperbolehkan merubah sistem perkotaan yang telah ditetapkan pada sistem perkotaan nasional dan provinsi kecuali atas usulan pemerintah daerah dan disepakati bersama;
- c. menetapkan peraturan zonasi sistem perkotaan dengan luas dan batas perkotaan yang jelas;
- d. pembatasan intensistas peruntukan ruang yang menggangu fungsi sitem perkotaan dan jaringan prasana;
- e. pembangunan jaringan prasarana dan sarana harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pemerintah daerah wajib memelihara dan mengamankan seluruh perkotaan yang ada di wilayah administrasi pemerintahannya; dan
- g. pemanfaatan peruntukan ruang di kawasan perkotaan harus menyediakan ruang terbuka hijau publik sekurang-kurangnya 20% dan ruang terbuka hijau privat sekurang-kurangnya 10% dari luas wilayah perkotaan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi meliputi: mengikuti syarat teknis bidang transportasi, pembangunan jaringan jalan pada kawasan lindung harus melalui izin departemen terkait;
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi meliputi: mengikuti syarat teknis bidang energi seperti, disepanjang SUTET tidak diperbolehkan adanya permukiman;
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya air meliputi: mengikuti syarat teknis bidang sumberdaya air;
1
l
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi meliputi: pemasangan tower telekomunikasi harus mendapat persetujuan masyarakat setempat dan harus mengikuti peraturan terkait bidang telekomunikasi; dan
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya disesuaikan dengan jenis prasana wilayah dan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 3
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Pola Ruang
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 57

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 58

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan dibawahnya;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam.
- (2) Ketentuan umum kegiatan pada kawasan hutan lindung meliputi:
- a. boleh untuk wisata alam dengan syarat tidak merubah bentang alam;
- b. dilarang untuk kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan; dan
- c. pemanfaatan hutan lindung dapat dilakukan dengan pola HKM (Hutan Kemasyarakatan) dengan ketentuan yang berlaku;
- d. pemanfaatan hutan lindung untuk dapat berupa pemanfaatan kawasan (dapat berupa budidaya tanaman obat dan tanaman hias), budidaya jamur dan lebah dan penangkaran satwa, pemanfaatan jasa lingkungan (dapat dilakukan melalui kegiatan usaha pemanfaatan aliran air dan pemanfaatan air, serta pariwisata alam) dan pemungutan hasil hutan bukan kaiju ( berupa pemungutan biji, buah, getah, rotan, madu dan lain-lain);
- e. pemanfaaatan hutan lindung untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan meliputi religi, pertambangan, instalasi pembangkit, transmisi dan distribusi listrik, jaringan telekomunikasi, stasiun radio dan relai tv, jalan umum, jalan tol dan jalur kereta api, prasarana transportasi, sarana dan prasarana sumber daya air, fasilitas umum, industri terkait kehutanan, pertahanan keamanan, prasarana penunjang keselamatan umum, penampung sementara korban bencana alam.
- a. boleh untuk wisata alam dengan syarat tidak merubah bentang alam;
- (3) Ketentuan umum kegiatan pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi:
- b. pemanfaatan tanah dan tanaman diperbolehkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
I
\
serta ekowisata sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung dan bentang alam;
- c. pemanfaatan hutan lindung untuk dapat berupa Pemanfaatan kawasan (dapat berupa budidaya tanaman obat dan tanaman hias), budidaya jamur dan lebah dan penangkaran satwa, Pemanfaatan jasa lingkungan (dapat dilakukan melalui kegiatan usaha pemanfaatan aliran air dan pemanfaatan air, serta pariwisata alam) dan Pemungutan hasil hutan bukan kayu (berupa pemungutan biji, buah, getah, rotan, madu dan lain-Iain);
- d. tidak diperbolehkan untuk kegiatan budidaya pemukiman dan industri besar yang menghasilakn limbah mengandung zat kimia.
- (4) Ketentuan umum kegiatan pada kawasan perlindungan setempat meliputi:
- a. boleh untuk wisata alam dengan syarat tidak merubah bentang alam.
- b. boleh diperuntukan sebagai kawasan ruang terbuka hijau;
- c. dilarang mendirikan bangunan kecuali bangunan yang dimaksud untuk pengelolaan badan air dan / pemanfaatan air;
- d. dilarang semua jenis kegiatan budidaya yang dapat mengkibatkan perusakan, pengambilan, dan penangkapan ikan pada zona inti konservasi laut dan terumbu karang;
- e. penetapan lebar sempadan pantai, sungai, waduk / danau dan mata air sesuai dengan peraturari perundang-undangan yang berlaku;
- f. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang mengakibatkan terganggunya fungsi sungai;
- g. dilarang kegiatan yang merusak sumber mata air dan atau sampai dengan menututp sumber mata air;
- (5) Ketentuan umum kegiatan pada kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi:
- h. pemanfaatan sempadan sungai dan sempadan pantai di kawasan perkotaaan untuk kawasan pemukiman di izinkan dengan syarat rumah menghadap ke sungai atau pantai tentu dengan kajian analisis dampak lingkungan.
- a. boleh untuk wisata alam dengan syarat tidak merubah bentang alam;
- c. pemanfaatan tanah dan tanaman diperbolehkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekowisata sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung dan bentang alam;
- b. dilarang untuk kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- (6) Ketentuan umum kegiatan pada kawasan rawan bencana alam meliputi:
- b. dilarang semua jenis kegiatan budidaya yang berpotensi mengurangi daya penahan gerekan tanah;
- a. boleh untuk kegiatan wisata t .api bukan merupakan kegiatan wisata dengan jumlah yang besar dan tidak diperolehkan membangun bangunan permanen dan mengubah bentang alam;
- c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 59

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (1) huruf b meliputi:
- b. ketentuan umum kegiatan pada kawasan peruntukan pertanian;
- a. ketentuan umum kegiatan pada kawasan peruntukan hutan produksi;
- c. ketentuan umum kegiatan pada kawasan peruntukan perkebunan;
l
\
- d. ketentuan umum kegiatan pada kawasan peruntukan perikanan dan kelautan;
- e. ketentuan umum kegiatan pada kawasan peruntukan peternakan;
- g. ketentuan umum kegiatan pada kawasan peruntukan industri;
- f. ketentuan umum kegiatan pada kawasan peruntukan pertambangan;
- h. ketentuan umum kegiatan pada kawasan peruntukan pariwisata;
- j. ketentuan umum kegiatan pada kawasan peruntukan lainnya.
- i. ketentuan umum kegiatan pada kawasan peruntukan pemukiman;
- (2) Ketentuan umum kegiatan pada kawasan peruntukan hutan produksi meliputi:
- a. tidak mengubah fungsi pokok kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. penggunaan kawasan hutan produksi untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh menteri terkait dengan memperhatikan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian hutan / lingkungan;
- c. penggunaan kawasan hutan produksi untuk kegiatan pertambangan terbuka harus dilakukan dengan ketentuan khusus dan selektif; dan
- (3) Ketentuan umum kegiatan pada kawasan peruntukan pertanian meliputi:
- d. kawasan peruntukan hutan produksi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan.
- a. kawasan pertanian lahan basah dengan irigasi tidak boleh dialihfungsikan;
- b. kawasan pertanian lahan kering produktif dapat dialihfungsikan dengan syarat-syarat tertentu yang diatur oleh pemerintah daerah setempat dan atau oleh Departemen Pertanian;
- c. wilayah yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik lokasi dilindungi kelestariannya dengan indikasi ruang;
- d. wilayah yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang dialihfungsikan;
- e. kegiatan pertanian skala besar (termasuk peternakan dan perikanan), baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal;
- f. penanganan limbah pertanian tanaman ( kadar pupuk dan pestisida yang terlarut dalam air drainase) dan polusi industri pertanian (udarabau dan asap, limbah cair) yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKLyang disertakan dalam dokumen Amdal;
- g. penanganan limbah peternakan (kotoran temak, bangkai ternak, kulit temak, bulu unggas, dsb) dan polusi (udara-bau, limbah cair) yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumen Amdal;
- h. penanganan limbah perikanan (ikan busuk, kulit ikan / udang / kerang) dan polusi (udara-bau) yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumen Amdal;
22. j . pemanfaatan dan pengelolaan lahan harus dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan; dan
- i. kegiatan pertanian skala besar (termasuk peternakan dan perikanan) harus diupayakan menyerap sebesar mungkin tenaga kerja setempat;
- k. upaya pengalihan fungsi lahan dari kawasan pertanian lahan kering tidak produktif (tingkat kesuburan rendah) menjadi peruntukan lain harus dilakukan tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat.
- (4) Ketentuan umum kegiatan pada kawasan peruntukan perkebunan meliputi:
- a. diizinkan kegiatan budidaya tumpang sari dengan perikanan dan peternakan;
l
i
\
- b. pemanfaatan budidaya pemukiman dan industri diperbolehkan dengan memperhatikan dampak lingungan;
- c. ] ) embangunan sarana dan prasana yang mendukung pengembangan dan peningkatan produksi perkebunan.
- (5) Ketentuan umum kegiatan pada kawasan peruntukan perikanan dan kelautan melipuli:
- a. boleh untuk pengembangan kawasan wisata dengan intensitas rendah;
- c. pembangunan kolam ikan;
- b. diizikan berdampingan dengan kawasan pertanian, perkebunan, dan pemukiman dengan syarat tidak banyak menyerap air;
- d. pemanfaatan kawasan perikanan budidaya diarahkan di kawasan yang berhubungan dengan perairan sungai, danau dan jaringan irigasi.
- (6) Ketentuan umum kegiatan pada kawasan peruntukan petemakan meliputi:
- a. boleh untuk pengembangan kawasan wisata dengan intensitas rendah;
- b. boleh dilakukan secara tumpang sari dengan kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan;
- c. pemanfaatan kawasan petemakan skala besar tidak berdampingkan dengan kawasan pemukinan, fasilitas umum; diizinkan
- (7) Ketentuan umum kegiatan pada kawasan peruntukan pertambangan meliputi:
- d. pengolahan limbah yang dihasilkan peternakakan harus pemantauan secara ketat dan dilakukan analisis AMDAL. melalui
- a. kegiatan pertambangan harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal yang dilengkapi dengan RPL dan RKL;
- b. kegiatan pertambangan mulai dari tahap perencanaan, tahap ekplorasi hingga eksploitasi harus diupayakan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan perselisihan dem atau persengketaan dengan masyarakat setempat;
- c. pada lokasi kawasan pertambangan fasilitas fisik yang harus tersedia meliputi jaringan listrik, jaringan jalan raya, tempat pembuangan sampah, drainase, dan saluran air kotor;
- d. kegiatan pertambangan yang berlokasi pada kawasan hutan lindung harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan kehutanan;
- e. kawasan peruntukan industri harus memiliki kajian Amdal;
- f. memiliki sistem pengelolaari limbah; dan
- g. lokasinya jauh dari permukiman.
- (8) Ketentuan umum kegiatan pada kawasan peruntukan industri meliputi:
- a. untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;
- b. lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;
- c. pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku;
- d. pada kawasan industri masih diperkenankan adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau [ greenbelt) sebagai penyangga antar fungsi kawasan dan sarana pengolahan limbah;
- f. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas;
I
\
\
- g. setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengolahan lingkungan, sistem pengelolaan limbah dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi AMDAL.
- (9) Ketentuan umum kegiatan pada kawasan peruntukan pariwisata meliputi:
- a. kegiatan kepariwisataan diarahkan untuk memanfaatkan potensi keindahan alam, budaya dan sejarah di kawasan peruntukan pariwisata guna mendorong perkembangan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya, adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. kegiatan kepariwisataan yang dikembangkan harus memiliki hubungan fungsional dengan kawasan industri kecil dan industri rumah tangga serta membangkitkan kegiatan sektor jasa masyarakat; dan
- c. pemanfaatan lingkungan dan bangunan cagar budaya untuk kepentingan pariwisata, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan agama harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan bangunan cagar budaya tersebut, pemanfaatan tersebut harus memiliki izin dari Pemerintah Daerah dan atau Kementerian yang menangani bidang kebudayaan;
- (10) Ketentuan umum kegiatan pada kawasan peruntukan permukiman meliputi:
- a. pemanfaatan dan pengelolaan kawasan peruntukan permukiman harus didukung oleh ketersediaan fasilitas fisik atau utilitas umum (pasar, pusat perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana air minum, persampahan, penanganan limbah dan drainase) dan fasilitas sosial ( kesehatan, pendidikan, agama);
- b. tidak mengganggu fungsi lindung yang ada;
- c. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam; dan
- d. membatasi kegiatan komersil di kawasan perumahan.
- (11) Ketentuan umum kegiatan pada kawasan peruntukan lainya meliputi :
- a. diizinkan pengembangan aktivitas komersil, jasa dan pertokoan;
- b. diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan skala pelayanan;
- c. penetapan syarat, jenis dan kelengkapan bangunan yang diizinkan;
- d. pengembagan kawasan tidak boleh dilakukan pada kawasan lindung kecuali bangunan yang dimaksud merupakan upaya perlindungan kawasan lindung.
Paragraf 4
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan Strategis
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. diperbolehkan peruntukan lahan dengan memperhatikan Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang dan ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang;
- b. diperbolehkan peruntukan lahan sesuai dengan nilai strategis kawasan yaitu strategis ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam / teknologi, dan lingkungan hidup;
- c. memperhatikan indikasi peraturan zonasi kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi;
- d. diperbolehkan pengembangan kawasan budidaya sesuai nilai strategisnya dengan syarat tidak mengurangi keutuhan kawasan lindung.
4
I
Bagian Ketiga
Ketentuan Umum Perizinan
Paragraf 1 Umum
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 61

- ( 1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang dite1:apkan dalam Peraturan Daerab ini.
- (2) Arahan perizinan ini bertujuan untuk:
- a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, standar, dan kualitas minimum yang ditetapkan;
- b. menghindari ekstemalitas negatif; dan
- c. melindungi kepentingan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Pemberian izin pemanfaatan ruang kawasan hutan diatur dengan Keputusan Menteri Kehutanan.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 62

- (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) terdiri atas:
- a. izin lokasi;
- b. surat izin penambangan daerah (SIPD);
- c. izin peruntukan penggunaan lahan / Izin Pemanfaatan Ruang (IPR);
- d. izin mendirikan bangunan (IMB);
- e. izin lain sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 63

- ( 1 ) Izin lokasi diberikan kepada perusahaan yang sudah mendapat persetujuan penanaman modal untuk memperoleh tanah yang diperlukan.
- ( 2) Jangka waktu izin lokasi dan perpanjangannya mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Badan / Dinas Tata Ruang.
- ( 3) Perolehan tanah oleh pemegang izin lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi.
- (4) Permohonan izin lokasi yang disetujui harus diberitahukan kepada masyarakat setempat.
- (5) Penolakan permohonan izin lokasi harus diberitahukan kepada pemohon beserta alasan-alasannya.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 64

- (1) Izin peruntukan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan rencana tata ruang, rencana detail tata ruang dan atau peraturan zonasi sebagai persetujuan terhadap kegiatan budidaya secara rinci yang akan dikembangkan dalam kawasan.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang harus mendapatkan izin peruntukan penggunaan tanah.
i
- (3) Izin peruntukan penggunasin lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku selama 1 tahun, serta dapat diperpanjang 1 kali berdasarkan permohonan yang bersangkutan.
- (4) Izin peruntukan penggunajm lahan yang tidak diajukan perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dinyatakan gugur dengan sendirinya.
- (5) Apabila pemohon ingin memperoleh kembali izin yang telah dinyatakan gugur dengan sendirinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus mengajukan permohonan baru.
- (6) Untuk memperoleh izin peruntukan penggunaan lahan permohonan diajukan secara tertulis kepada Badan / Dinas Tata Ruang dengan tembusan kepada Pemerintah Kabupaten.
- (7) Perubalian izin peruntukan penggunaan lahan yang telah disetujui wajib dimohonkan kembali secara tertulis kepada Badan / Dinas Tata Ruang.
- (8) Permohonan izin peruntukan penggunaan lahan ditolak apabila tidak sesuai dengan rencana tata ruang, rencana detail tata ruang dan atau peraturan zonasi serta persyaratan yang ditentukan atau lokasi yang dimohon dalam keadaan sengketa.
- (9) Badan / dinas tata ruang dapat mencabut izin peruntukan penggunaan lahan yang telah dikeluarkan apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 65

- (1) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan surat penguasaan tanah Rencana Tata Ruang, Rencana Detail Tata Ruang, peraturan zonasi dan persyaratan teknis lainnya.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang akan melaksanakan pembangunan fisik harus mendapatkan izin mendirikan bangunan.
- (3) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai pembangunan fisik selesai.
- (4) Setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan pembangunan fisik tanpa memiliki izin mendirikan bangunan akan dikenakan sanksi.
- (5) Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan permohonan diajukan secara tertulis kepada Pemerintah Kabupaten dengan tembusan kepada Badan / Dinas Tata Ruang.
- (6) Perubahan izin mendirikan bangunan yang telah disetujui wajib dimohonkan kembali secara tertulis kepada Badan / Dinas Tata Ruang.
- (7) Permohonan izin mendirikan bangunan ditolak apabila tidak sesuai dengan fungsi bangunan, ketentuan at:as KDB, KTB, KLB, GSB, dan ketinggian bangunan, garis sempadan yang diatur dalam rencana tata ruEtng serta persyaratan yang ditentukan atau lokasi yang dimohon dalam keadaan sengketa.
- (8) Badan / Dinas Tata Ruang dapat meminta Pemerintah Kabupaten untuk memberikan keputusan atas permohonan izin mendirikan bangunan dan Pemerintah Kabupaten wajib memberikan jawaban.
- (9) Pemerintah Kabupaten dapat mencabut izin mendirikan bangunan yang telah dikeluarkan apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya.
1
i
4
Paragraf 2 Tata Cara Pemberian Izin
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 66

- (1) Tata cara pemberian izin prinsip sebagai berikut:
- a. pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Badan / Dinas Tata Ruang dengan melengkapi sernua persyaratan;
- b. Badan / Dinas Tata Ruang mengevaluasi permohonan yang dimaksud dan membuat keputusan menerima atau menolak permohonan;
- c. permohonan yang disetujui akan diterbitkan izin prinsip oleh Kepala Badan / Dinas Tata Ruang;
- d. setelah menerima izin prinsip pemohon harus melaporkannya pada Pemerintah Kabupaten setempat untuk kemudian diadakan sosialisasi kepada masyarakat.
- e. apabila setelah dilakukan sosialisasi sebagian besar pemilik tanah menolak, maka Pemerintah Kabupaten memberikan laporan dan saran pada Badan / Dinas Tata Ruang; dan
- f. atas saran Bupati, Badan / Dinas Tata Ruang dapat meninjau kembali izin prinsip tersebut.
- (2) Tata cara pemberian izin lokasi sebagai berikut:
- a. pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Badan / Dinas Tata Ruang dengan melengkapi sernua persyaratan;
- b. Badan / Dinas Tata Ruang mempersiapkan perencanaan atas lokasi yang dimohon terkait untuk dibahas dan dikoreksi;
- c. apabila usulan berdampak penting, maka usulan tersebut dilakukan uji publik;
- d. apabila hasil dengar pendapat publik berakibat terhadap perubahan rencana, akan dilakukan penyesuaian rencana;
- e. setelah menerima izin lokasi, pemohon melaporkannya kepada Pemerintah Kabupaten setempat untuk dilakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat.
- (3) Tata cara. pemberian izin penggunaan tanah sebagai berikut:
- a. pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Badan / Dinas Tata Ruang dengan melengkapi sernua persyaratan;
- b. badan / Dinas Tata Ruang mempersiapkan perencanaan atas lokasi yang dimohon terkait untuk dibahas dan dikoreksi;
- c. apabila usulan berdampak penting, maka usulan tersebut dilakukan uji publik;
- d. apabila hasil dengar pendapat publik berakibat terhadap perubahan rencana, akan dilakukan penyesuaian rencana.
- (4) Tata cara pemberian izin mendirikan bangunan sebagai berikut:
- a. pemohon mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kabupaten dengan melengkapi sernua persyaratan;
- b. pemerintah Kabupaten mempersiapkan perencanaan atas lokasi yang dimohon terkait untuk dibahas dan dikoreksi;
- c. apabila usulan berdampak penting, maka usulan tersebut dilakukan uji publik;
- d. apabila hasil dengar pendapat publik berakibat terhadap perubahan rencana, akan dilakukan penyesuaian rencana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemberian izin diatur dengan keputusan Dewan.
i
l
Paragraf 3 Arahan Pengambilan Keputusan
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 67

- (1) Arahan penertiban perizinan sebagai berikut:
- a. aeuan utama dalam menerbitkan perijinan adalah dokumen rencana (Perda) RTRW Kabupaten Nias Utara;
- c. jika didalam dokumen rencana tata ruang tidak lengkap penjelasannya maka dapat mengundang BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) untuk memberikan rekomendasi untuk memutuskan penerbitan perijinan.
- b. lebih rinci lagi terkail dalam kepastian pemberian perijinan dengan mengacu pada rencana rinci tata ruang seperti Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Kawasan Strategis, dan sebagainya yang lebih operasional;
Bagian Keempat
Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif
Paragraf 1 Umum
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 68

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c dalam penataan ruang diselenggarakan dengan tujuan:
- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 69

- (1) Insentif dan disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang;
- (2) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang;
- (3) Insentif dan disinsentif diberikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 70

Bentuk insentif sebagaimana dimaksud terdiri atas:
- a. insentif kepada pemerintah daerah dalam bentuk pemberian kompensasi, urun saham, pembangunan serta pengadaan infrastruktur, penghargaan; dan
- b. insentif kepada masyarakat dalam bentuk keringanan pajak, pemberian kompensasi, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan infrastruktur, kemudahan proses perizinan, penghargaan.
i
i
1
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 71

Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud terdiri atas:
- b. disinsentif kepada masyarakat. dalam bentuk pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, penalty.
- a. disinsentif kepada pemerintah daerah dalam bentuk pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi;
Bagian Kelima
Arahan Sanksi Administrasi
Paragraf 1
Umum
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 72

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d terhadap pelanggaran penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan tertib tata ruling dan tegaknya peraturan perundangundangan bidang penataan ruang;
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana;
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten;
- (4) Pelanggaran penataan ruang yang dapat dikenai sanksi adminstratif meliputi:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Utara;
- b. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan Izin prinsip, izin lokasi, izin peruntukkan penggunaan tanah, izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh pejabat berwenang.
Paragraf 2
Jenis Sanksi Administratif
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 73

Jenis sanksi administratif dalam pelanggaran penataan ruang berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. penolakan izin;
- g. pembatalan izin;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan / atau
- i. denda administratif.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 74

- ( 1 ) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
\
- a. peringatan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya;
- b. peringatan untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan didam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan / atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku; dan
- c. batas waktu maksimal yang diberikan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang.
4. ( 2 ) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 kaJi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kedua yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat. dalam sural, peringahin pertama;
- b. pelanggar mengabaikan peringatan kedua, pejabat yang berwenang melakukan penertiban ketiga yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama dan kedua;
- c. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan surat keputusan pengenaan sanksi yang dapat berupa penghentian kegiatan sementara, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pemulihan fungsi ruang, dan / atau denda administratif.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 75

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b dilakukan melalui penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang berisi:
- a. pemberitahuan tentang teijadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
- b. Peringatan kepada pelanggar untuk menghentikan kegiatan sementara sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan - tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan / atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
- c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penghentian sementara kegiatan dan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
- d. konsekuensi akan dilakukannya penghentian kegiatan sementara secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah.
- (2) Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
- (3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tind * ikan penertiban oleh aparat penertiban;
- (4) Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa;
- (5) Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar
1
untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan / atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 76

- (1) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. pcnerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi :
- 1) pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
- 2) peringatan kepada pelanggar untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan / atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
- 3) batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
- 4) konsekuensi akan dilakukannya penghentian sementara pelayanan umum apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan.
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis - jenis pelanan umum yang akan diputus;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian sementara pelayanan umum yang akan diputus;
- e. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
- f. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar;
- g. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnnya dengan rencana tata ruang dari ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 77

- (1) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut ;
- a. penerbitan surat pemberitahuan penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
i
i
- 1) pemberitahuan tentang teijadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
- 2) peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri menghentikan kegiatan dan menutup lokasi pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang dan / atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan / atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
- 3) batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
- 4) konsekuensi akan dilakukannya penutupan lokasi secara paksa apabila pelanggar merigabaikan surat peringatan.
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa;
- e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 78

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf e dilakukan mekdui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. penerbitan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin dari pejabat y * mg berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
- 1) pemberitahuan tentang teijadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
- 2) peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan / atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
- 3) batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
- 4) konsekuensi akan dilakukannya pencabutan izin apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin yang akan segera dilaksanakan;
1
1
1
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
- d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabuhm izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
- f. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk secara permanen menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya.
- e. penerbitan keputusan pencabutan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 79

Penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 hurUf f dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- b. setelah dilakukan evaluasi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan memberitahukan kepada pemohon izin perihal penolakan izin yang diajukan, dengan memuat hal-hal dasar penolakan izin dan hal-hal yang harus dilakukan apabila pemohon akan mengajukan izin baru.
- a. penolakan izin dilakukan setelah melalui tahap evaluasi, dan dinilai tidak memenuhi ketentuan rencana tata ruang dan / atau pemanfaatan ruang yang berlaku;
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 80

- (1) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf g dilakukan mekilui langkah-langkah sebagai berikut.:
- a. penerbitan . lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
- b. pemberitahuan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah diperlukan untuk mengantisipasi hal - hal yang diakibatkan oleh pembatalan izin;
- c. penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- d. pemberitahuan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin, dengan memuat hal-hal berikut:
- 1) dasar pengenaan sanksi;
- 2) hal - hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pemanfaat ruang hingga pembatalan izin dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwnang melakukan pembatalan izin; dan
- 3) hak pemegang izin untuk mengajukan penggantian yang layak atas pembatalan izin, sejauh dapat membuktikan bahwa izin yang dibatalkan telah diperoleh dengan itikad baik.
- e. penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin;
- f. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.
4
4
4
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 81

- (1) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf h dilakukan melalui langkah -langkah sebagai berikut:
- a. ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya berikut cara pemulihannya;
- b. penerbitan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
- 1) pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
- 2) peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri pemulihan fungsi ruang agar sesuai dengan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang telah ditetapkan;
- 3) batas waktu maksiniid yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
- 4) konsekuensi yang diterima pelanggar apabila mengabaikan surat peringatan.
- c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
- b. pejabat yang berwenang melakukan pemulihan fungsi ruang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu pelaksanaanya;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 82

Denda administrate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf i akan diatur lebih lanjut oleh Badan / Dinas Tata Ruang.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 83

Apabila sampai jangka waktu y * mg ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang.
BAB IX - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 84

Apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, Pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.
i
BAB X - KETENTUAN PIDANA
Pasal 85

- (1) Sanksi dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan nmum;
- (2) Arahan ketentuan pidana terdiri dari: pidana pokok (penjara dan denda), pidana tambahan (pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya);
- (3) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disebabkan hal-hal: Sanksi akibat kesalahan pengguna lahan melakukan proses pembangunan tanpa memiliki izin; Sanksi kesalahan pengguna lahan dalam meltaksanakan pembangunan, tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan; Sanksi terhadap kesalahan pemberi advice planning yang tidak sesuai dengan tata ruang; Sanksi terhadap kesalahan pemberi ketetapan izin pengguna lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; Sanksi terhadap perencana tata ruang yang sakih merencanakan wilayah kota, dan timbul permasalahan kerusakan lingkungan.
- (4) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan pada: pemberi izin prinsip atau izin iokasi, advice planning, institusi terkait dan pihak legislatif yang merriberikan persetujuan terhadap rencana tata ruang dan pemberian izin yang tidak sesuai tata ruang.
BAB XI - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 86

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XII - PENYIDIKAN
Pasal 87

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negjira Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam penataan ruang;
1
4
- d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak: pidana dalam bidang penataan ruang;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan penindang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
BAB XIII - PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN
Pasal 88

- (1) Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:
- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagi akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan y; ing tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan gjmti kerugian kepada pemerintah dan / atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.
- (2) Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:
- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat berwenang;
- b. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- c. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai pemilik umum.
\
\
- (3) Peran masyarakat dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Nias Utara dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa:
- a. peran masyarakat diperlukan karena masyarakat yang mengetahui kebutuhan pengembangan wilayah / kabupaten;
- b. peran masyarakat merupakan upaya untuk meminimalisasi risiko dan konflik;
- c. peran masyamkat merupaktin suatu proses pembelajaran massal.
- (4) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan kondisi masyarakat setcmpat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-uridangan;
- (5) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan meliilui:
- a. penyampaian informasi dari Pemerintah, dalam hal ini melalui Badan / Dinas kepada masyarakat mengenai kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Nias Utara yang telah dibuat;
- b. dialog atau pertukaran informasi antara Pemerintah, dalam hal ini melalui Badan / Dinas dengan masyarakat mengenai substansi masalah yang perlu dibahas dalam proses perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Nias Utara;
- c. analisis bersama antara masyarakat dan Pemerintah mengenai altematif kebijakan penataan ruang;
- d. konsultasi publik untuk memilih alternatif skenario penataan ruang;
- e. pembuatan kesepakatan bersama antara Pemerintah dan masyarakat mengenai arah kebijakan penataan ruang ;
- f. pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang oleh masyarakat;
- g. pembinaan penyelenggaraan penataan ruang oleh kelompok masyarakat kepada kelompok masyarakat lainnya;
- h. inisiatif masyarakat dalam pembuatan aturan mengenai penyelenggaraan penataan ruang;
- i. pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dilakukan dalam setiap elemen dari penyelenggaraan penataan ruang, meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang selanjutnya akan diatur lebih rinci dalam peraturan lainnya.
BAB XIII - PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN
Pasal 89

- (1) Penm masyarakat dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Nias Utara pada tahap:
- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:
- a. masukan mengenai:
- 1) persiapan penyusunari rencana tata ruang
- 2) penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan
- 3) pengidentifikasi polensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan
- 4) perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan / atau
- 5) penetapan rencana tata ruang
- b. kerjasama dengan pemeimtah daerah dan / atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:
- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerjasama dengan pemerintah daerah, dan / atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
I
i
\
- c. kegiatan memanfaatkan ruling yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
2. d.peningkatan eflsiensi, efcktifitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:
- a. masukan perizinan,
7. terkait arahan dan / atau peratuan zonasi, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan / atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan;dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
Bagian Kedua
Kelcmbagaan
BAB XIII - PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN
Pasal 90

- (1) Dakim rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang di wilayah Kabupaten dan kerjasama antar sektor / antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
- (2) Tugas, susunan organisasi dan tata keija BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.
BAB XIV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 91

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Utara adalah 20 (dua puluh) tahun scjak tanggal ditetapkan dan ditinjau 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dahrni kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara dan / atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Utara dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
1
i
I
- (3) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Nias Utara dilengkapi dengan Rencana. dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian Wilayah Kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan peruntukkan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan dengan Menteri Kehutanan.
BAB XV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 92

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kabupaten Nias Utara tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan teiah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
5. l . untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini izin yang telah ditertibkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak secara proporsional berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku;
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pada kawasan hutan yang belum mendapatkan kesepakatan, tidak dapat diterbitkan atas hak dan perizinan apapun hingga diterbitkannya penunjukan kawasan hutan yang baru.
- (4) Pada kawasan hutan pemanfaatannya tidak peningkatan pemanfaatan hingga diterbitkannya penunjukan kawasan hutan yang baru. yang belum mendapatkan kesepakatan, diperbolehkan dilakukan perluasan dan
- (5) Setelah diterbitkannya revisi penunjukan kawasan hutan yang baru, rencana peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya akan diintegrasikan ke dalam rencana pola ruang melalui Peraturan Gubemur.
i
i
- (6) Setelah diterbitkannya revisi penunjukan kawasan hutan yang baru, maka Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan yang baru tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 93

Peratumn Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya daJam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara.
^ 4 s
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2015 NOMOR 1
i
l
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas
\
\
1
| Pasal | 8 Cukup jelas |
|---------|-----------------|
| Pasal | 9 Cukup jelas |
| Pasal | 10 Cukup jelas |
| Pasal | 11 Cukup jelas |
| Pasal | 12 Cukup jelas |
| Pasal | 13 Cukup jelas |
| Pasal | 14 Cukup jelas |
| Pasal | 15 Cukup jelas |
| Pasal | 16 Cukup jelas |
| Pasal | 17 Cukup jelas |
| Pasal | 18 Cukup jelas |
| Pasal | 19 Cukup jelas |
| Pasal | 20 Cukup jelas |
| Pasal | 21 Cukup jelas |
| Pasal | 22 Cukup jelas |
| Pasal | 23 Cukup jelas |
| Pasal | 24 Cukup jelas |
| Pasal | 25 Cukup jelas |
4
1
| Pasal | 26 Cukup jelas |
|---------|------------------|
| Pasal | 27 Cukup jelas |
| Pasal | 28 Cukup jelas |
| Pasal | 29 Cukup jelas |
| Pasal | 30 Cukup jelas |
| Pasal | 31 Cukup jelas |
| Pasal | 32 Cukup jelas |
| Pasal | 33 Cukup jelas |
| Pasal | 34 Cukup jelas |
| Pasal | 33 Cukup jelas |
| Pasal | 36 Cukup jelas |
| Pasal | 37 Cukup jelas |
| Pasal | 38 Cukup jelas |
| Pasal | 39 Cukup jelas |
| Pasal | 40 Cukup jelas |
| Pasal | 41 Cukup jelas |
| Pasal | 42 Cukup jelas |
| Pasal | 43 Cukup jelas |
;
»
l
l
| Pasal | 44 Cukup jelas |
|---------|------------------|
| Pasal | 45 Cukup jelas |
| Pasal | 46 Cukup jelas |
| Pasal | 47 Cukup jelas |
| Pasal | 48 Cukup jelas |
| Pasal | 49 Cukup jelas |
| Pasal | 50 Cukup jelas |
| Pasal | 51 Cukup jelas |
| Pasal | 52 Cukup jelas |
| Pasal | 53 Cukup jelas |
| Pasal | 54 Cukup jelas |
| Pasal | 55 Cukup jelas |
| Pasal | 56 Cukup jelas |
| Pasal | 57 Cukup jelas |
| Pasal | 58 Cukup jelas |
| Pasal | 59 Cukup jelas |
| Pasal | 60 Cukup jelas |
| Pasal | 61 Cukup jelas |
4
4
| Pasal | 62 Cukup | jelas |
|---------|------------|---------|
| Pasal | 63 Cukup | jelas |
| Pasal | 64 Cukup | jelas |
| Pasal | 65 Cukup | jelas |
| Pasal | 66 Cukup | jelas |
| Pasal | 67 Cukup | jelas |
| Pasal | 68 Cukup | jelas |
| Pasal | 69 Cukup | jelas |
| Pasal | 70 Cukup | jelas |
| Pasal | 71 Cukup | jelas |
| Pasal | 72 Cukup | jelas |
| Pasal | 73 Cukup | jelas |
| Pasal | 74 Cukup | jelas |
| Pasal | 75 Cukup | jelas |
| Pasal | 76 Cukup | jelas |
| Pasal | 77 Cukup | jelas |
| Pasal | 78 Cukup | jelas |
| Pasal | 79 Cukup | jelas |
l
i
l
| Pasai | 70 Cukup jelas |
|---------|------------------|
| Pasai | 81 Cukup jelas |
| Pasai | 82 Cukup jelas |
| Pasai | 83 Cukup jelas |
| Pasai | 84 Cukup jelas |
| Pasai | 85 Cukup jelas |
| Pasai | 86 Cukup jelas |
| Pasai | 87 Cukup jelas |
| | Cukup jelas |
| Pasai | 89 Cukup jelas |
| Pasai | 90 Cukup jelas |
| Pasai | 91 Cukup jelas |
| Pasai | 92 Cukup jelas |
| Pasai | 93 Cukup jelas |
i
i
i
LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR
: 1 TAHUN 2015
TANGGAL : 16 JANUARI 2015
TENTANG
: RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN
2014-2034.
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Nias Utara Tahun 2014
| No | Kecamatan | Jumlah Desa / Kelurahan | Luas (Km 2 ) | Rasio Terhadap Total Luas Kabupaten (%) |
|--------|-----------------|---------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| 1 | Lotu | 13 | 115,99 | 9,34 |
| 2 | Sawo | 10 | 65,53 | 5,28 |
| 3 | Tuhemberua | 8 | 50,18 | 4,04 |
| 4 | Sitoli Ori | 6 | 76,29 | 6, 15 |
| 5 | Namdhalu Esiwa | 11 | 120,54 | 9,71 |
| 6 | Alasa Talumuzoi | 6 | 76,39 | 6, 15 |
| 7 | Alasa | 14 | 197, 55 | 15 , 91 |
| 8 | Tugala Oyo | 8 | 84, 18 | 6,78 |
| 9 | Afulu | 9 | 150,95 | 12,16 |
| 10 | Lahewa | 21 | 172,54 | 13,90 |
| 11 | Lahewa Timur | 7 | 131,54 | 10,58 |
| Jumlah | Jumlah | 113 | 1.241,48 | 100,00 |
i
i
\
RENCANA TATA RUANG KABUPATEN NIAS UTARA 2014-2034
Sumber Pola
- UNo
- Bun
LAMPIRAN
II PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR
: 1 TAHUN 2015
TANGGAL
: 16 JANUARI 2015
TENTANG
:
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2014-2034.
Pusat-Pusat Pelayanan Kabupaten Nias Utara Tahun 2014-2034
| No | Hierarki | Kota Kecamatan | Fungsi yang Diarahkan |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | PKL | • Lot.u | • Pusat Pemerintahan Kabupaten. • Industri Pengolahan Hasil Pertanian . • Kawasan Perkebunan • Kawasan Pertanian • Kawasan Perdagangan . |
| 2 | PKLp | • Pasar Lahewa | • Pusat Pemerintahan Kecamatan. • Pusat Pengumpul hasil pertanian . • Pusatperdagangan . • Kawasan Pertanian • Kawasan Perikanan • Kawasan Perkebunan • Simpul Transportasi . |
| 3 | PPK | • Umbubaladano • Hilimbowo Kare | • Pusat Pemerintahan Kecamatan . • Kawasan Perdagangan . |
| 4 | PPL | • Ombolata • Silima Banua • Sawo • Namohalu • Lukhulase • Afulu Te ' olo | • Pusat pemerintahan kecamatan . • Pusat permukiman . • Kawasan Perkebunan • Kawasan Pertanian • Kawasan Perikanan • Kawasan Industri |
• Te ' olo
l
4
^
»J«
aaara
w
• Wi
RENCANATATARUANG KABUPATEN NIAS UTARA 2014-2034
SumberPeta
1. RTWiY Prorlnai Sumatof * LKara,Tahun 2011
2. 2 .Ptta RupiBum Skate 1 : 50.000, BAKOSURTANAL Tahun 2001
3. 3 .Ufwf ' ,Tahun 2010
4. HMMAnaMt Cttra Satate ALOS Raaofusi 10 Mater, Bappada Kabupaten Ntea Tahun 2010
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
TAHUN 2015
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
2015
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2014-2034.
RENCANA POLA RUANG KABUPATEN NIAS UTARA MENURUT JENIS PERUNTUKAN LAHAN PER KECAMATAN
| N | | Rencana Pola Ruang Per Kocamatan (Luas = HaJ | Rencana Pola Ruang Per Kocamatan (Luas = HaJ | Rencana Pola Ruang Per Kocamatan (Luas = HaJ | Rencana Pola Ruang Per Kocamatan (Luas = HaJ | Rencana Pola Ruang Per Kocamatan (Luas = HaJ | Rencana Pola Ruang Per Kocamatan (Luas = HaJ | Rencana Pola Ruang Per Kocamatan (Luas = HaJ | Rencana Pola Ruang Per Kocamatan (Luas = HaJ | Rencana Pola Ruang Per Kocamatan (Luas = HaJ | Rencana Pola Ruang Per Kocamatan (Luas = HaJ | Rencana Pola Ruang Per Kocamatan (Luas = HaJ | Rencana Pola Ruang Per Kocamatan (Luas = HaJ |
|------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| O | PERUNTUKAN RUANG | Afulu | Alasa | A. Taiu Muzoi | Lahewa | Lahewa Timur | Lotu | Namohalu Esiwa | Sawo | Sitolu ori | Tugala Oyo | Tuhem- berua | JUMLAH |
| Kawasan Lindung | Kawasan Lindung | Kawasan Lindung | Kawasan Lindung | Kawasan Lindung | Kawasan Lindung | Kawasan Lindung | Kawasan Lindung | Kawasan Lindung | Kawasan Lindung | Kawasan Lindung | Kawasan Lindung | Kawasan Lindung | Kawasan Lindung |
| 1 | i Hutar . Lindung | 6.579,62 | 2.645 . 308 | 6.019 . 171 | 1.114,25 | | | 5.246,175 | I | 238,485 | 3 496 , 469 ; | | 25.339 ,48 |
| 2 | Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Dibawahnya | ! | I i | | | I i | | | : | I | - I ! + - - 4 | - | |
| 2 | Kawasan Bergambut | 88,57 | 1.431,449 | | 328 ,06 | 3.223 , 79 | 2.391 ,866 | 316,907 ! | | 324,038 | 1.503,772 j | 37,21 | 9.645 ,68 |
| 3 | Kawasan Perlindungan Setempat | ; | | | | | | : . | j | | i | | |
| 3 | aSempadan Pantai | 362,13 -4- | 48,459 | | 1.175,28 | 89 , 57 | 73 , 636 | | 244,798 | 35.152 : . | 62.768 __ | 124,290 | 2.216 ,09 |
| 3 | b . Sempadan Sungai | 304,51 | 1.022,49 | 16,708 | 640,59 | 1.176,49 | 442,433 | 198,350 | 243,069 | 725,415 | 448 ,617 | | 80,692 | 5.299 ,38 |
| | c Kawasan Sekitar Mata Air | | | | | | | | | | . | | |
| | d.Kawasan Sekitar Danau | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Kawasan Suaka Alam, Peklestarian Alam dan Cagar Budaya | Kawasan Suaka Alam, Peklestarian Alam dan Cagar Budaya | Kawasan Suaka Alam, Peklestarian Alam dan Cagar Budaya | | | | | | | | | | |
| 4 | Kawasan Manggrove Nasional | 2,70 | | | 856,98 | 87,39 | 43,88 | | 193,61 | | | 0,00 | 1.184,56 |
| 6 | Kawasan Rawan Bencana | 72,70 | 137,033 | 0,000 | 44,84 | 78,016 | 73,624 | 34,872 | 24,64 | 33,25 | 29,95 | 103,243 | 632,18 |
| Luas | Kawasan Lindung | 7.410,22 | 5.284,74 | 6.035,88 | 4.160,03 | 4.655,27 | 3.025,43 | 5.796,30 | 706,11 | 1.356,33 | 5.541,57 | 345,44 | 44.317,37 |
| Kawasan Budidaya | Kawasan Budidaya | Kawasan Budidaya | Kawasan Budidaya | Kawasan Budidaya | Kawasan Budidaya | Kawasan Budidaya | Kawasan Budidaya | Kawasan Budidaya | Kawasan Budidaya | Kawasan Budidaya | Kawasan Budidaya | Kawasan Budidaya | Kawasan Budidaya |
| 7 | Hutan Produksi | | | | | | | | | | | | |
| 7 | a Hutan Produksi Terbatas | | 3.682,446 | 814, 265 | | | 1.117,865 | 3.669,57 | | 161,60 | 682,762 | | 10.128,49 |
| 7 | b. Hutan Produksi Tetap | | | | | | 2.399,999 | | 945,692 | 813,404 | | 536,51 | 4.695,60 |
| [ | c. Hutan Ptoduksi | 2.268,47 I | 1.244,352 | 270,203 | | 40 7, 057 | | - t | 4,081| | | - | . | | | 4.194, 16 | |
| | | RencanaPola RuaagPer Kecamaran (Luas =Ha) | RencanaPola RuaagPer Kecamaran (Luas =Ha) | RencanaPola RuaagPer Kecamaran (Luas =Ha) | RencanaPola RuaagPer Kecamaran (Luas =Ha) | RencanaPola RuaagPer Kecamaran (Luas =Ha) | RencanaPola RuaagPer Kecamaran (Luas =Ha) | RencanaPola RuaagPer Kecamaran (Luas =Ha) | RencanaPola RuaagPer Kecamaran (Luas =Ha) | RencanaPola RuaagPer Kecamaran (Luas =Ha) | RencanaPola RuaagPer Kecamaran (Luas =Ha) | RencanaPola RuaagPer Kecamaran (Luas =Ha) | RencanaPola RuaagPer Kecamaran (Luas =Ha) |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Q | PERUNTUKAN RUANG | Afulu | Aiasa | A.Talu Muzoi | Labcv » a | l.ahpwa Timur | Lotu | Namohalu Esiwa | Sav . ' c | Siiuiu ori | Tugala Ovo | Tuhero- berua | jUKLAH |
| | Konversi | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Kawasan Pertanian | | | | | | | | | | | | |
| 8 | a. Pertanian Lahan Basah | | | | | | | | | | | | |
| 8 | b - Pertanian Lahan Kerins | | | | | * | | | | | | | |
| 9 | Perkebunan | | | | | * | | | | | | | |
| 10 | Perikanan dan Kelautan | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Peternakan | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Pertambangan | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Industri | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Pariwisata | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Pemukiman | 55.38 70,44 | 13.29 | 219.38 | 63.92 | 143,03 | 21,51 | 103,35 | rt ) | 1.6S | 17,61 | 104,70 | 914 ,25 |
| ! 16 | I Budidaya Lain | | | | | j ~ | | | | | | | |
| I Lnas Kawasan | 1 Budidaya | 4.471 , 72 7.699,11 | 1.603 ,66 | 3.369,58 | I 8.215,86 | 8.576,25 | 6.258 ,24 | | 6.000,22 | 6.274,67 | | 2 ^ 882,79 | 1 47 S15.16 T | 79 * 67,26 |
| | | Total | 15.109,33 ~ j 19.756 ,47 | | 7.639 54 j | 17 529,62 | j | 12.871,13 j | T1.601,68 12.05434 | } | 6.70634 ] | 7.63TOOj | 8.424 7X | 4 860,61 i | 124.184,63 |
^
^
^
^
9
=
2015
-. N DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2015 NOMQR 1
RENCANATATARUANG KABUPATEN NIAS UTARA 2014-2034
SumberPeta
1. RTRW Proving Jkmafern Utara , Tahun 2011
2. 3 laCP. Tahui2010
2. Pm Rupa Burnt Skate 150000 . BJUCOSURTANALIhhun2001
4. 4.Haal Antetete Cllra Sateflt A1.0S Raaofcai 10 Mater . Bappada Kabupafcn Mat Tahun 2010
RENCANA TATA RUANG KABUPATEN NIAS UTARA 2014-2034
Sumbor Pota
RENCANATATARUANG KABUPATEN NIAS UTARA 2014-2034
LAMP1RANHI PETA RENCAMA POLA RUANG KABUPATENNIA8uTARATH. 2014 -2034 Lembar Lahawa
SumberPeta
1. RTRWPrwtnal SunwtemUn ,Tahun2011
2. 2.PadRupa BundSkata 1 50.000. BAK08URTANAL Tahun 2001
3. UNDP , Tahun 2010
4. 4.H#* * * raM * CHri SataHALOS RaaoJuaJ 10Uater ,Bappada KatepaianNtea Tahun 2010
RENCANA TATA RUANG KABUPATENNIAS UTARA 2014-2034
SumberPeta
- Pata Rupa Burt Skala 1:60.000 . BAK06URTANAL Taftm2001
- RTRWProvMSwwtonUlan . Ttfxjo 2011 1 .
3. UNDP ,Tahun 2010
4. KaalAnaMa Ota SaMIALOSRaaoiuai 10 Matar, Bapp« da KftnpatanMatIWun 2010
RENCANATATA RUANG KABUPATEN NIAS UTARA 2014-2034
SumberPeta 1 .RTRWPmMSumatera Utoro . 1 2 P « ( a Rupt Burn !8fclto 1 : 50000.1 3.UNOP . Wwn2010 4. HodArabiaON8MMAL08F
RENCANATATARUANG -KABUPATEN NIAS UTARA 2014-2034
SumberPeta
LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
TAHUN 2015
2015
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2014-2034.
JENIS, TIPOLOGI, DAN LOKASI KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN NIAS UTARA
| No | Penetapan KawasanStrategis | Jenis Kawasan Strategis | Tipologi | Lokasi | Keterangan (Nas, Prov, Kab) |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi | Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi | Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi | Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi | Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi | Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi |
| 1 | Kawasan andalan perkebunan dan pariwisata | Kawasan Strategis Ekonomi | i Sektor unggulanyang j dapat menggerakkan : pertumbuhan ekonomi. | Kabupaten Nias Utara. | | Kawasan Strategis Nasional I (masih pada tahapan j pengembangan kawasanj. |
| 2 | Kawasan andalan keiautan dan perikanan | Kawasan Strategis Ekonomi | i Sektor unggulan yang i dapat menggerakkan i pertumbuhan ekonomi. | Lautdi sepanjang Kecamatan Af ' uiu, Lahewa, Lahewa Timur . Lotu, Sawo dan Tuhemberua. | ; Kawasan Strategis Nasionai ! (masih pada tahapan j pengembangan kawasan] , |
| 3 | Kawasan Pulau Nias | Kawasan Strategis Ekonomi | j Kawasan Tertinggal | Kabupaten Nias Utara | | Kawasan Strategis Provinsi j Sumatera Utara (masih banyak desa - desa tertingga! yang perlu penanganan j _ khususj. |
| KawasanStrategis Kabupaten | KawasanStrategis Kabupaten | KawasanStrategis Kabupaten | KawasanStrategis Kabupaten | KawasanStrategis Kabupaten | KawasanStrategis Kabupaten |
| 1 | Pengembangan kawasan ekonomi terpadu (terminal , pasar, pusat perdagangan) | Kawasan Strategis Ekonomi | Potensi ekonomi yang cepat tumbuh Ibukota Kabupaten ! | Kecamatan Lotu | Kawasan Strategis Kabupaten. |
| 2 | Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp] | Kawasan Strategis Ekonomi | Potensi ekonomi yang cepat tumbuh | Kecamatan Lahewa | | Kawasan Strategis i Kabupaten. |
| 3 | Kawasan tertinggal | Kawasan Strategis Ekonomi | Kawasan yang memiliki salah satu prioritas utama dalam pembangunan | Kabupaten Nias Utara | Kawasan Strategis Kabupaten. |
| 4 | Pengembangan kawasan pariwisata | Kawasan Strategis Ekonomi | Potensi ekonomi | Kecamatan yang memiliki potensi pariwisata | Kawasan Strategis Kabupaten. |
| No | PenetapaoKawasanStrategis | jfenis Kawasan Strategis | 2 | Lokasi | Ketetaugau (Nas, Prov, Kab) |
|------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 5 | Minapolitan | | Pengembangan kawasan perikanan budidaya air tawar | Kecamatan Lotu , LahewaTimur, Alasa, Namohalu Esiwa, Sitolu Or ; dan Sawo | KawasanStrategis Kabupaten. |
| 6 | Pelabuhan laut | | Kawasan perdagangan dan pelabuhan | Kecamatan Lahewa, Afulu dan Sawo | Kawasan Strategis Kabupaten . |
| 7 | Pertanian dan perkebunan | | Potensi ekonomi | Kecamatan yang memiliki potensi pengembangankomoditi pertaniai * dan perkebunan | Kawasan Strategis Kabupaten. |
RENCANATATARUANG KABUPATEN NIAS UTARA2014-2034
Sumbor Pota
LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
TAHUN 2015
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
2015
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2014-2034.
Indikasi Program Kabupaten Nias Utara Tahun 2014 - 2034
| | | I | ; | T | WaktuPelaksanaan | WaktuPelaksanaan | WaktuPelaksanaan | WaktuPelaksanaan |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| No | Program Utama i t | Lokasi | Sumber Dana | Instansi Peiaksana | PJM - 11 r 2014 - 2019 | PfM -2 ' 2020- 2024 | PJM -3 2025- 2029 | PJM -4 2030- 2034 |
| A | PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG | | | : | | | | |
| 1 | ! Perwujudan Pusat Kegiatan | | | | | | | |
| | I 1.1 Penyusunan RDTR Kota Lotu . | Kota Lotu. | i APBN / APBD j Kab. | | Bappeda Kab. | | | | |
| | | 1.2 Pengembangan pembangunan kantorpemerintahan . | Kota Lotu . | ! APBD | , Dinas PU Kab. | | | | ! |
| i | 1.3 Pengembangan perumahan rakyat | Seluruh Kecamatan | APBD Kab. / Prov . i i 1 | Dinas PU Kab. | | | | |
| | 1.4 Pengembangan sarana dan prasarana. | Seluruh Kecamatan | APBD | Dinas PU Kab . | | | | |
| 2 | Perwujudan Sistem Prasarana | | | | | | | |
| | 2.1 Transportasi | | | | | | | |
| | 2.1 .1 Peningkatan Jalan Strategis Nasional 2.1 . 2 Peningkatan ruas jalan yang menghubungkan ibukota kecamatan dengan ibukota kabupaten . | Sepanjang Kawasan Pesisir Kabupaten Nias Utara Seluruh Kecamatan | APBD Prov. APBD | Dinas PU Dinas PU | | | | |
c *~
| | | | | Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Program Utama | Lokasi | Sumber Dana | Instansl Pelaksana | PIM-1 2014 - 2019 | PIM - 2 2020 - 2024 | PIM - 3 2025 - 2029 | PIM - 4 2030 - 2034 |
| 2.1 . 3 Peningkatan kualitas jalan internal kecamatan yang menghubungkan antar desa . 2.1 . 4 Pembangunan jalan baru yang menghubungkan antar kecamatan dan desa . | Seluruh Kecamatan | APBD APBD | Dept . PU Dept . PU | | | | |
| 2.1 . 5 Pembangunan jembatan . | Kec . Alasa,Sawo, Lahewa Timur . | APBD | Dinas PU Provinsi Sumut / Kabupaten | | | | |
| 2.1 . 6 Pembangunan Terminal Terpadu Regional Lotu dilengkapi dengan industri / pergudangan . | Kec . Lotu | APBD | Dinas PU | | | | |
| 2.1 . 7 Pembangunan sub terminal . | Seluruh Kecamatan . | APBD | Dinas Perhubungan, j Dinas PU, Dinas Perindustrian dan Perdagangan , | | | | |
| 2.1.8 Pembangunan sarana dan prasarana transportasi dari setiap sentra produksi pertanian dan perkebunan . | Seluruh Kecamatan | APBD | Dinas Perhubungan, Dinas PU, Dinas Pertanian | | | | |
| 2.1 . 9 Pembangunan Pelabuhan Laut . | Kecamatan Lahewa, Afulu dan Sawo . | APBD | Dinas Perhubungan | | | | |
| 2.2 Sumberdaya Energi | | | | | | | |
| 2.2 .1 Peningkatan daya terpasang dari sumber pembangkit tenaga listrik . | Seluruh Kecamatan | APBN | Dinas Pertambangan dan Energi | | | | |
| 2.2.2 Penambahan jaringan dan gardu listrik untuk desa-desa yang masih belum terlayani . | Seluruh Kecamatan | APBN / APBD Provinsi Sumatera Utara | Dinas Pertambangan dan Energi | | | | |
| 2.3SumberdayaAir | | | | | | | |
| 2.3 . 1 Revitalisasi jaringan irigasi . | Seluruh Kecamatan | APBD | Dinas PU Pengairan | | | | |
| 2.3.2 Pembangunan / pemeliharaan irigasi teknis pada lahan pertanian abadi (lahan pertanian pangan berkelanjutan) . | Kec . Tuhemberua, Sitolu Ori Dan Lotu . | APBD | Dinas Pertanian dan Dinas PU Pengairan | | | | |
| | | | | | Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | PJM - 1 2014 - 2019 | PIM - 2 2020 - 2024 | PIM - 3 2025 - 2029 | P[M - 4 2030 - 2034 |
| | 2.4 Telekomunikasi | | | | | | | |
| | 2.4 ,1 Peningkatan penyediaan sambungan telepon sesuai dengan proyeksi kebutuhan . | Seluruh Kecamatan | APBN | | | | | |
| | 2.4 . 2 Penambahan lokasi BTS di daerah yang belum terlayani sambungan telepon nirkabel. | Kec . Tuhemberua, Namohalu Esiwa, Alasa Talumuzoi, Tugala Oyo, Alasa, Afulu, Lahewa dan LahewaTimur . | APBD | | | | | |
| | 2.5 Prasarana Lainnya | 2.5 Prasarana Lainnya | 2.5 Prasarana Lainnya | 2.5 Prasarana Lainnya | | | | |
| | 2.5 . 1 Pengembangan sistem drainase . | Seluruh Kecamatan | APBN | Dinas PU | | | | |
| | 2.5 . 2 Peningkatan sarana pengolahan air bersih . | Seluruh Kecamatan | APBN, APBD | Dinas PU | | | | |
| | 2.5 . 3 Penyediaan sistem air bersih perpipaan . | Seluruh Kecamatan | APBN, APBD | Dinas PU | | | | |
| | 2.5 ,4 Penyediaan sistem air bersih non perpipaan . | Seluruh Kecamatan | APBN, APBD | Dinas PU | | | | |
| B | PERWUJUDAN POLA RUANG | | | | | | | |
| 1 | Perwujudan Kawasan Lindung | | | | | | | |
| | 1.1 Penetapan tata batas kawasan lindung yaitu hutan lindung, sempadan sungai dan kawasan sekitar danau . | | APBD | Dinas Kehutanan | | | | |
| | 1.2 Inventarisasi atau pendataan kondisi eksisting atau rona awal kawasan lindung yang telah atau ditata batas . | | APBD | Dinas Kehutanan, BPN | | | | |
| | 1.3 Pelaksanaan Studi Amdal terhadap kegiatan - kegiatan yang sedang atau akan berlangsung di kawasan lindung . | | APBD | Dinas Kehutanan | | | | |
| | 1.4 Evaluasi terhadap hak penguasaan / lahan yang telah dikeluarkan / direkomendasikan oleh pemerintah . | | APBD | Dinas Kehutanan, Bappeda, BPN | | | | |
| | 1.5 Penataan tumpang tindih kawasan lindung dan kawasan budidaya . | | APBD | Dinas Kehutanan, Kantor Lingkungan Hidup Dan Dinas Pertanian . | | | | |
| | 1.6 Revitalisasi Fungsi Kawasan Lindung | | APBN | Dinas Kehutanan | | | | |
| | 1.7 Penataan kawasan hutan dan pengembangan kawasan penyangga . | | APBD | Dinas Kehutanan | | | | |
-
| | | | | | Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | PJM-1 2014 - 2019 | PfM - 2 2020 - 2024 | PfM - 3 2025 - 2029 | P1M - 4 2030 - 2034 |
| 2 | Perwuludan Kawasan Budidava | | | | | | | |
| | 2.1 Kawasan Pertanian | | | | | | | |
| | 2.1 . 1 Intensifikasi lahan baik pertanian lahan kering maupun pertanian lahan basah . | | APBD | Dinas Pertanian dan Perkebunan | | | | |
| | 2.1 . 2 Penetapan kawasan pertanian abadi . | Seiuruh Kecamatan | APBD | Dinas Pertanian dan Perkebunan | | | | |
| | 2.1 . 3 Pengembangan komoditi unggulan khususnya tanaman pertanian lahan basah . | Seiuruh Kecamatan | APBD | Dinas Pertanian dan Perkebunan | | | | |
| | 2 , 1.4 Peningkatan dan pembangunan jalan di setiap sentra produksi pertanian . | Seiuruh Kecamatan | APBD, APBN | Dinas PU | | | | |
| | 2.1 . 5 Meningkatkan program pengembangan pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan dan perkebunan melalui intensifikasi, diversifikasi dan pemberdayaan usaha pertanian rakyat serta upaya lain yang dapat menunjang kinerja produksi pertanian . | Seiuruh Kecamatan | APBD | Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Perikanan | | | | |
| | 2.1 . 6 Pendataan dan pemetaan kesesuaian lahan bagi pengembangan pertanian lahan kering dan basah . | Seiuruh Kecamatan | APBD | Dinas Pertanian dan Perkebunan | | | | |
| | 2.1 . 7 Pembangunan dan pengembangan pusat- pusat kegiatan niaga termasuk pembangunan dan peningkatan pasar induk . | Tiap Kota Kecamatan di Kabupaten Nias Utara . | APBD | Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan . | | | | |
| | 2.1.8 Pengembangan dan penerapan teknologi peningkatan produktivitas lahan pertanian subur dan pemanfaatan serta rehabilitasi lahan - lahan kritis . | Seiuruh Kecamatan | APBD | Dinas Kehutanan dan Dinas Pertanian | | | | |
| | 2.1.9 Rehabilitasi sumber-sumber air bagi lahan persawahan, lahan tambak / budidaya ikan air tawar, lahan penggembalaan dan pengembangan DAS . | Seiuruh Kecamatan | APBD | Dinas PU Pengairan dan Dinas Pertanian | | | | |
| | 2.1 . 10 Pembangunan prasarana pengairan untuk pengamanan sungai, pembangunan waduk, saluran irigasi, sanitasi rawa - rawa dan lainnya . | Seiuruh Kecamatan | APBD | Dinas PU Pengairan | | | | |
| | 2.2 Kawasan Pertambangan | | | | | | | |
| | 2.2 . 1 Mengendalikan perkembangan kegiatan pertambangan untuk menjaga kelestarian lingkungan . | Seiuruh Kecamatan | APBN /APBD Provinsi Sumatera Utara | Dinas Pertambangan dan Energi | | | | |
| | | | | | Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | 2014 - 2019 | PIM - 2 2020 - 2024 | PjM - 3 2025 - 2029 | PJM - 4 2030 - 2034 |
| | 2.2.2 Memberdayakan / memfiingsikan lahan - lahan bekas penambangan untuk menghindari kerusakan lahan, banjir dan erosi (reklamasi) . | Seluruh Kecamatan | APBN / APBD Provinsi Sumatera Utara | Dinas Pertambangan dan Energi | | | | |
| | 2.3 Kawasan Perindustrian | | | | | | | |
| | 2.3 . 1 Perluasan dan peningkatan kegiatan agroindustri . | | APBD | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | | | | |
| | 2.4 Kawasan Pariwisata | | | | | | | |
| | 2.4 . 1 Pembangunan prasarana wilayah aaiam rangka pengembangan kawasan wisata . | Kec . Lahewa, Tuhemberua! / 4 % * * » A A11 uau muiu, | APBD | | Dinas Kebudayaan & Pariwisata sert 2 dinas lainnya yang terkait . | | | | : : |
| C | PERWUfUDAN KAWASAN STRATEGIS | | | | | | | |
| 1 | KawasanStrategis Ekonoml | | | | | | | |
| | 1.1 Kawasan Agropolitan | Kecamatan Tuhemberua, Lotu dan Sitolu Ori . | | | | | | |
| | 1.1 . 1 Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya . | Kecamatan Tuhemberua, Lotu dan Sitolu Ori . | APBD | Dinas PU Bid . Pengairan | | | | |
| | 1.1 . 2 Peningkatan intensifikasi padi sawah . | Kecamatan Tuhemberua, Lotu dan Sitolu Ori . | APBD | Dinas Pertanian | | | | |
| | 1.1 . 3 Penyediaan dan pengelolaan air baku . | Kecamatan Tuhemberua, Lotu dan Sitolu Ori . | APBD | Dinas PU / Pengairan | | | | |
| | 1.1 . 4 Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya . | Kecamatan Tuhemberua, Lotu dan Sitolu Ori . | APBD | Dinas Pertanian | | | | |
| | 1.2 Desa Tertinggal | | | | | | | |
| | 1.2 . 1 Pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan . | Kecamatan Afulu, Sawo, Alasa Talumuzbi dan Namohalu Esiwa . | APBD | Dinas Pendidikan dan Kesehatan | | | | |
| | 1.2.2 Peningkatan kualitas jalan . | Kecamatan Afulu, Sawo, Alasa Talumuzbi dan Namohalu Esiwa . | APBD | Dinas PU | | | | |
| | 1.2 . 3 Perluasan jaringan listrik ke desa-desa tertinggal . | Kecamatan Afulu, Sawo, Alasa Talumuzbi dan Namohalu Esiwa . | APBD | PLN | | | | |
| | | | | | Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| No | Program Utama | Lokasi | Suraber Dana | Instansi Pelaksana | PIM-1 2014 - 2019 | PJM -2 2020 - 2024 | PJM-3 2025- 2029 | PJM-4 2030- 2034 |
| 2 | Kawasan StrateglsSosial Budaya | | | | | | | |
| | 2.1 Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat atau Budaya. | Kecamatan Tuhemberua fDesa Banuagea) . | APBD | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | | | | |
| | 2.2 Pengembangan Kawasan Konservasi Warisan Budaya . | Kecamatan Alasa. | | | | | | |
Sumber : Rencana Tahun 2011.
RENCANA TATA RUANG KABUPATEN NIAS UTARA 2014-2034
Sumber Peta
1 . RWWPronnw Sunnier
«,Tahun 2011
2. Pofa Rup
* 1
* *
Bum
Skat 1 50.000. BAKOSURTANAL Tafrui 2001
3 .UN0P
Tahur 2010
4. H . miAnatrs C . rfra SateW ALOS Rasoluat 10 Meier . Sapped * KakupP ^ nNiu * Tahoi 2010
.
*
*
1
*
i