Unknown Unknown Nomor 9 Tahun 2011
Tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA RETRIBUSI TERMINAL
Berlaku: 30 Desember 2011
N/A
Preamble

Menimbang
:
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, kebijakan pemungutan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan cara penyediaan atau perbaikan fasilitas, sarana dan prasarana khususnya terminal membutuhkan pembiayaan sehingga dapat dipungut retribusi berdasarkan prinsip demokrasi,
Mengingat
:
pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas;
- c. bahwa Retribusi Terminal menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mewujudkan kemandirian daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
2. 17.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA dan BUPATI TORAJA UTARA MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH RETRIBUSI TERMINAL
TENTANG
BAB II - RETRIBUSI
Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang meliputi :
- a. penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bis umum;
- b. penyediaan tempat kegiatan usaha; dan
- c. fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.
BAB II - RETRIBUSI
Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Fasilitas Terminal.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit
pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
- a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
- b. unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
- a. biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja Pegawai termasuk Pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
- b. biaya tidak langsung,yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang meliputi penyediaan jasa;
- c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset;
- d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan sebagai berikut :
| Jenis Pelayanan | Jenis Kendaraan/ Ukuran Fasilitas | Tarif |
|------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| | Angkutan Kota | |
| Penyediaan jasa Terminal | - Mobil penumpang (8tempat duduk kebawah)Rp. | 2.000,-/sekali masuk |
| kendaraan penumpang dan | - Bus Kecil (10 s/d 12tempat duduk) | Rp. 2.000,-/sekali masuk |
| busumum | - Bus sedang (13 s/d 19tempat duduk) | Rp. 3.000,-/sekali masuk |
| | Angkutan Antara KotaDalam Propinsi (AKDP) | |
| | dan Angkutan Antar Propinsi (AKAP) : | |
| | - Bus Besar (20tempat duduk keatas) | Rp. 5.000,- /sekali masuk |
| Pemakaian Fasilitas Bangunan | - Toko | Rp. 30.000,-/bulan/petak |
| Terminal | - Kios | Rp. 15.000,-/bulan/petak |
| | - Los | Rp. 15.000,-/bulan/petak |
| Loket | 2X3Meter | Rp. 600.000,-/tahun/petak |
| Pemakaian | - Mandi | Rp. 5.000,-/sekali masuk |
| fasilitas lainnya | - Buang air besar | Rp. 2.000,-/sekali masuk |
| | - Buang air kecil | Rp. 1.000,-/sekali masuk |
BAB VIII - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 10
Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB XI - PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 14
Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XI - PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 14
Pasal 19

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
2. untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
BAB XIII - KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 21
Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 23
Pasal 24

Pemeriksaan dilakukan oleh Dinas yang menangani Retribusi, Instansi dari Inspektorat dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan atas permintaan Bupati.
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP Pasal 29
Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.
Ditetapkan di Rantepao pada tanggal 30 Desember 2011
BUPATI TORAJA UTARA
FREDERIK BATTI SORRING
Diundangkan di Rantepao pada tanggal 31 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA,
LEWARAN RANTELA'BI'
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2011 NOMOR 9
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Bahwa dengan diundangkannya UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pungutan retribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada Daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang mandiri dan bertanggungjawab. Kewenangan pemungutan retribusi dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya yang bersumber dari retribusi daerah diperlukan pengelolaan yang bertanggungjawab, terutama dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Upaya peningkatan retribusi daerah dilakukan dengan cara penyempurnaan pengelolaan, peningkatan kinerja pemungutan dan pengaturan retribusi yang dapat dipungut di Kabupaten Toraja Utara.
Retribusi yang dapat dipungut di wilayah Kabupaten Toraja Utara adalah Retribusi Rumah Potong Hewan. Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan, sehingga digolongkan dalam Retribusi Jasa Usaha.
Kebijakan pemungutan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi yang ada di Kabupaten Toraja Utara. Kebijakan pemungutan dan penetapan tarif retribusi sudah seharusnya tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah serta kegiatan ekspor impor.
Pasal 7 Cukup jelas.
Pasal 8 Cukup jelas.
Pasal 9 Cukup jelas.
Pasal 10 Cukup jelas.
Pasal 11 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18 Cukup jelas. | kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan. |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------||
PENJELASAN
Pasal 19 | |

| Cukup jelas. | Ayat (3) Cukup jelas. ||
PENJELASAN
Pasal 20 | |

| Cukup jelas. |
PENJELASAN
Pasal 21 | |

| Cukup jelas. |
PENJELASAN
Pasal 22 | |

| Cukup |
PENJELASAN
Pasal 28 |

| Pasal | Cukup jelas. || jelas. | || 23 | || Cukup jelas. |
PENJELASAN
Pasal 24 | |

| Cukup jelas. |
PENJELASAN
Pasal 25 | |

| Ayat (1) Yang dimaksud dengan 'instansi melaksanakan pemungutan' dinas/badan/lembaga yang tugas | TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH || yang adalah pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi. (2) | KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 11 || Ayat | || Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat | |