Unknown Unknown Nomor 4 Tahun 2015
Tentang KAWASAN STRATEGIS UJUNG JABUNG
Berlaku: 30 Juli 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
GUBERNUR JAMBI
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
KAWASAN STRATEGIS UJUNG JABUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,
- a. bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Jambi merupakan salah satu syarat untuk menciptakan perekonomian Jambi yang maju, aman, adil dan sejahtera;
- b. bahwa posisi geografis wilayah Ujung Jabung yang dekat dengan jalur perdagangan internasional dan kawasan pertumbuhan ekonomi regional, merupakan peluang ekonomi yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tersebut;
- c. bahwa pengembangan kawasan Ujung Jabung menjadi Kawasan Strategis Provinsi Jambi, merupakan strategi untuk mengambil potensi ekonomi tersebut dan sekaligus merupakan salah satu sarana untuk mendorong pengelolaan sumber daya alam Jambi di dalam Provinsi Jambi;
- d. berdasarkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Strategis Ujung Jabung;
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-undang N0. 9 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus.
10. Undang-Undang No.2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak atas Tanah bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. PP 13 Tahun 2012 Rencana Detail Tata Ruang Pulau Sumatera.
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 1);
18. Peraturan daerah No. 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi tahun 2010 - 2031.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
dan
GUBERNUR JAMBI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN STRATEGIS UJUNG JABUNG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kawasan Strategis Ujung Jabung adalah kawasan dengan batas-batas yang ditetapkan dalam wilayah Provinsi Jambi untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas usaha tertentu di wilayah Ujung Jabung.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
6. Zona Kawasan adalah bagian-bagian tertentu dari Kawasan Strategis Ujung Jabung yang peruntukkannya dan bentuk-bentuk insentifnya ditetapkan oleh Dewan Kawasan.
8. Badan Pengelola Kawasan Strategis Ujung Jabung, yang selanjutnya disebut sebagai Badan Pengelola adalah Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah.
7. Dewan Kawasan adalah Dewan yang dibentuk untuk melakukan perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Kawasan Strategis Ujung Jabung.
9. Badan Usaha Kawasan, yang selanjutnya disebut sebagai Badan Usaha, adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang memperoleh perizinan dari Badan Pengelola untuk melakukan pembangunan, pengoperasian, pengusahaan, dan pengelolaan Kawasan Strategis Ujung Jabung.
11. Pelaku usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha di Kawasan Strategis Ujung Jabung.
10. Pelaku Usaha adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan aktivitas usaha di dalam Kawasan Strategis Ujung Jabung yang mendapatkan insentif usaha berdasarkan zona kawasannya.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan dibangunnya Kawasan Strategis Ujung Jabung adalah untuk:
- b. Mempercepat dan meningkatkan aktivitas perekonomian di Daerah;
- a. Mengendalikan pemanfaatan ruang;
- c. Meningkatkan daya saing perekonomian;
- e. meningkatkan pembangunan sarana, prasarana, dan infrastruktur; dan
- d. Meningkatkan daya saing investasi;
- f. sebagai salah satu titik lokasi penting untuk mitigasi bencana alam di Pulau Sumatera.
BAB III - KAWASAN DAN ZONA KAWASAN
Pasal 3

- (1) Kawasan Strategis Ujung Jabung terdiri dari zona-zona kawasan.
- (2) Zona Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- b. Kawasan Industri
- a. Kawasan Pelabuhan Ujung Jabung
- c. Jasa Perdagangan
- e. Pembangkit Listrik
- d. Perumahan dan Pemukiman
- f. Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan
- g. Ruang Terbuka dan Utilitas
- (3) Tiap-tiap zona kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fasilitas dan insentif.
- (4) Penentuan dan penetapan zona kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- b. Hasil studi kelayakan ekonomi, sosial dan finansial
- a. Fungsi kelestarian lingkungan hidup;
BAB IV - PRAKARSA
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memprakarsai pengadaan Kawasan Strategis Ujung Jabung.
- (2) Prakarsa pengadaan kawasan terdiri dari perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan.
BAB V - STRUKTUR KELEMBAGAAN
Pasal 5

Kawasan Strategis Ujung Jabung memiliki struktur kelembagaan yang terdiri dari:
- b. Badan Pengelola.
Bagian Kedua
Dewan Kawasan
BAB V - STRUKTUR KELEMBAGAAN
Pasal 6

Dewan Kawasan memiliki tugas:
- b. Menetapkan rencana zonasi kawasan dan bentuk-bentuk fasilitas dan insentif dari zona tersebut;
- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan, arah, dan strategi pengembangan Kawasan Strategis Ujung Jabung;
- c. Memberikan petunjuk Pengelolaan kegiatan kepada Badan Pengelola mengenai pengembangan Kawasan Strategis Ujung Jabung;
- e. Menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan;
- d. Memberikan persetujuan terhadap rencana pengembangan Kawasan Strategis Ujung Jabung;
- f. Melakukan fasilitasi pelimpahan sebagian wewenang dari Pemerintah Daerah kepada Badan Pengelola;
- h. Melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap Pengelolaan kebijakan pembangunan dan pengembangan Kawasan Strategis Ujung Jabung.
- g. Melakukan koordinasi dan fasilitasi kebijakan pemberian izin terkait dengan kegiatan perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan Kawasan Strategis Ujung Jabung; dan
BAB V - STRUKTUR KELEMBAGAAN
Pasal 7

- (1) Dewan Kawasan terdiri atas wakil Pemerintahan Daerah Provinsi dan wakil pemerintah kabupaten/kota dalam Daerah serta tenaga profesional independen yang diketuai oleh Gubernur.
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan, anggaran, tata kerja, dan kesekretariatan Dewan Kawasan diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Susunan dewan kawasan terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota dengan jumlah paling banyak 5 (lima) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- a. Dewan Kawasan; dan
BAB V - STRUKTUR KELEMBAGAAN
Pasal 8

- (1) Untuk membantu kelancaran Pengelolaan tugas Dewan Kawasan, dibentuk Sekretariat Dewan Kawasan.
- (2) Pembentukan, rincian tugas, susunan organisasi sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Ketua Dewan Kawasan.
BAB V - STRUKTUR KELEMBAGAAN
Pasal 9

Anggaran kerja Dewan Kawasan dan Sekretariat Dewan Kawasan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
Bagian Ketiga
Badan Pengelola
BAB V - STRUKTUR KELEMBAGAAN
Pasal 10

Badan Pengelola Kawasan bertugas:
- b. Turut serta menginventarisir, memverifikasi dan memfasilitasi proses pelepasan hak atas tanah badan usaha dan pemilik tanah pada kawasan strategis.
- a. Melaksanakan pemberian fasilitas usaha yang diperlukan bagi pelaku usaha yang mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan usaha di Kawasan Strategis Ujung Jabung;
- c. Mengusulkan perencanaan zonasi kawasan, pengembangan kawasan dan pembentukkan zona usaha lainnya kepada dewan kawasan;
- e. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Badan Usaha;
- d. Mengusulkan bentuk-bentuk baru fasilitas usaha kepada Dewan Kawasan;
- f. Menerima dan melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang dari Pemerintah Daerah;
- h. Menyampaikan laporan pengelolaan dan anggaran pengelolaan Badan Pengelola secara berkala dan insedentil kepada Dewan Kawasan.
- g. Menyusun dan mengelola anggaran Badan Pengelola; dan
BAB V - STRUKTUR KELEMBAGAAN
Pasal 11

- (1) Badan Pengelola berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Kawasan.
- (2) Susunan organisasi Badan Pengelola sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
- (3) Ketua, Sekretaris dan Bendahara Badan Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usulan dari Dewan Kawasan melalui proses yang transparan, akuntabel, dan profesional.
- (4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Ketua Badan Pengelola diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
BAB V - STRUKTUR KELEMBAGAAN
Pasal 12

- (1) Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan pejabat lain di lingkungan Badan Pengelola dapat berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS), tenaga profesional, dan/atau tenaga ahli.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberhentikan dari jabatan organik di instansi induk yang bersangkutan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) PNS yang ditempatkan pada Badan Pengelola berstatus ditempatkan.
- (4) PNS yang berhenti atau telah berakhir tugasnya pada Badan Pengelola, kembali kepada instansi induknya apabila belum mencapai usia pensiun.
BAB V - STRUKTUR KELEMBAGAAN
Pasal 13

- (1) Ketua, sekretaris dan bendahara diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Ketua, sekretaris dan bendahara dapat diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
- b. berdasarkan penilaian kinerja tidak mampu menjalankan tugas dengan baik;
- a. berhalangan tetap;
- c. terbukti secara hukum dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme serta tindak pidana lainnya; atau
- d. mengundurkan diri.
BAB V - STRUKTUR KELEMBAGAAN
Pasal 14

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengelola ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengelola setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Ketua Dewan Kawasan.
BAB V - STRUKTUR KELEMBAGAAN
Pasal 15

- (1) Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan pejabat lain Badan Pengelola diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya.
- (2) Hak Keuangan dan fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengelola setelah mendapat persetujuan dari Ketua Dewan Kawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan dan fasilitas lainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
BAB V - STRUKTUR KELEMBAGAAN
Pasal 16

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Daerah beserta satuan kerja perangkat daerah yang terkait mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Badan Pengelola Kawasan.
BAB V - STRUKTUR KELEMBAGAAN
Pasal 17

- (1) Badan Pengelola dibiayai oleh dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jambi melalui mekanisme penyertaan modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketua Badan Pengelola merupakan penanggung jawab pengelolaan keuangan.
- (3) Rencana kerja dan anggaran Badan Pengelola dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Badan Pengelola.
BAB V - STRUKTUR KELEMBAGAAN
Pasal 18

- (1) Badan Pengelola menyusun laporan pertanggungjawaban yang memuat Pengelolaan pengembangan Kawasan Strategis Ujung Jabung, laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan Pengelola menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Kawasan setiap akhir tahun.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk laporan setiap tiga bulan dan laporan akhir tahun.
- (4) Penyusunan laporan keuangan didasarkan pada standar akuntansi yang berlaku.
BAB VI - BADAN USAHA
Pasal 19

- (1) Untuk mengusahakan Kawasan Strategis Ujung Jabung, Badan Usaha wajib memiliki Izin Usaha pada Kawasan Strategis.
- (2) Untuk memperoleh Izin Usaha pada Kawasan Strategis, Badan Usaha wajib memperoleh Persetujuan Prinsip terlebih dahulu dari Badan Pengelola.
- (3) Badan Usaha yang telah memperoleh Persetujuan Prinsip dalam batas waktu 3 (tiga) tahun wajib melaksanakan:
- b. penyusunan rencana tapak tanah;
- a. penyediaan/penguasaan tanah;
- c. pematangan tanah;
- e. perencanaan dan pembangunan prasarana dan sarana penunjang termasuk pemasangan instalasi/peralatan yang diperlukan;
- d. penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan mendapatkan pengesahan;
- f. penyusunan tata tertib kawasan yang kemudian wajib disetujui oleh Badan Pengelola;
- g. pemasaran kaveling kawasan; dan
- h. penyediaan, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan pelayanan jasa bagi Perusahaan di dalam Kawasan.
- i. Laporan Kegiatan Pengembangan Kawasan (LKPK) Semester.
- (4) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diperpanjang untuk satu kali dengan batas waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (5) Izin Usaha Kawasan diberikan kepada Badan Usaha yang telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4).
- (6) Apabila hingga batas waktu 3 (tiga) tahun dan perpanjangannya sejak diberikannya persetujuan prinsip Badan Usaha tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Pengelola dapat mempertimbangkan untuk mencabut Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB VI - BADAN USAHA
Pasal 20

- (1) Badan Usaha Kawasan bertugas :
- b. melakukan pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana, prasarana, dan infrastruktur di dalam batas-batas wilayah operasinya;
- a. melakukan pengendalian kegiatan usaha di dalam batas-batas wilayah operasinya;
- c. melakukan kegiatan pengamanan kawasan di dalam batas-batas wilayah operasinya;
- e. mengusulkan perluasan batas-batas wilayah operasinya kepada Badan Pengelola yang kemudian diteruskan kepada Dewan Kawasan;
- d. melakukan usaha-usaha untuk memasarkan kawasan;
- f. memberikan laporan secara berkala kepada Badan Pengelola terkait dengan pengoperasian zona usaha/kawasan operasinya;
- h. mengusulkan pencabutan fasilitas usaha dan/atau izin usaha kepada Badan Pengelola bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan, peraturan kawasan dan/atau perjanjian kerjasama.
- g. menandantangani perjanjian usaha kawasan dengan pelaku usaha; dan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Badan Usaha diatur dengan Peraturan Badan Pengelola.
BAB VI - BADAN USAHA
Pasal 21

- (1) Badan Usaha yang telah memperoleh Persetujuan Prinsip wajib memperoleh Izin Lokasi Kawasan Strategis dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Dewan Kawasan. (tambah dengan penjelasan)
- (2) Pemberian Izin Lokasi Kawasan Strategis kepada Badan Usaha dilakukan berdasarkan Rencana Zonasi Kawasan yang telah disusun.
BAB VI - BADAN USAHA
Pasal 22

- (1) Izin Usaha Kawasan Strategis diberikan oleh Badan Pengelola kepada Badan Usaha yang berkedudukan di Indonesia
- (2) Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Strategis dapat bekerjasama dengan pihak lain untuk bersama-sama melakukan pengelolaan Kawasan Strategis.
- (3) Kerjasama antara Badan Usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada dan dengan persetujuan dari Badan Pengelola.
BAB VII - HAK PENGGUNAAN ATAS TANAH KAWASAN STRATEGIS Pasal 23
Pasal 24

- (1) Setelah jangka waktu Hak Guna Bangunan dari suatu Badan Usaha selesai dan tidak diperpanjang, Badan Usaha menyerahkan kembali pengusahaan dan pengelolaan kawasan kepada Badan Pengelola.
- (2) Setelah jangka waktu Hak Guna Bangunan dari suatu Badan Usaha selesai dan tidak diperpanjang, Badan Usaha Kawasan menyerahkan kembali tanah yang digunakan kepada pemegang hak atas tanah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sebelum serah terima pengusahaan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan, Badan Pengelola melakukan audit terhadap pengusahaan dan pengelolaan sebagaimana tertuang dalam ayat 1 dan 2.
BAB VIII - Bagian Kedua
Pasal 25

Penyelenggaraan kawasan merupakan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk mengembangkan Kawasan Strategis Ujung Jabung, yang meliputi pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan, pengendalian kegiatan usaha kawasan, pemasaran kawasan, dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha di dalam kawasan strategis.
Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Ujung Jabung
BAB VIII - Bagian Kedua
Pasal 26

- (1) Pengelolaan kawasan didasarkan pada dokumen rencana pengembangan kawasan strategis, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.
- (2) Dokumen rencana pengembangan kawasan strategis, berisikan sekurangkurangnya :
- b. Prioritas sektor ekonomi yang ditumbuhkan di dalam kawasan ekonomi;
- a. Asumsi-asumsi kebijakan penyusunan dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya.
- c. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kawasan;
- e. Kegiatan-kegiatan lainnya untuk menunjang tumbuhnya kegiatan usaha kawasan.
- d. Kegiatan pembanguan infrastruktur kawasan ekonomi berikut rencana pembiayaan; dan
- f. Memperhatikan aspek kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup. (tambahan)
- g. Memperhatikan aspek pertahanan dan keamanan nasional. (tambahan)
- (3) Penyusunan Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Strategis dilakukan oleh:
- b. Badan Pengelola untuk jangka pendek.
- a. Dewan Kawasan untuk jangka panjang dan jangka menengah;
- (4) Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Strategis jangka panjang dan jangka menengah ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Strategis jangka pendek ditetapkan oleh Dewan Kawasan.
- (6) Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Strategis ditetapkan selambatlambatanya 1 (satu) tahun sejak terbentuknya Dewan Kawasan dan Badan Pengelola.
BAB VIII - Bagian Kedua
Pasal 27

- (1) Perubahan terhadap dokumen rencana pengembangan Kawasan Strategis Ujung Jabung, dapat dilakukan apabila:
- b. adanya kebutuhan nyata untuk melakukan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi dari perkembangan kawasan strategis.
- a. terjadi perubahan-perubahan signifikan dari asumsi-asumsi kebijakan yang melandasi perencanaan tersebut; dan
4. Masukkan di penjelasan terkait perubahan kebijakan nasional.
- (2) Perubahan dokumen rencana pengembangan kawasan strategis untuk jangka panjang dan menengah harus mendapatkan persetujuan sekurangkurangnya 1/2 (setengah) ditambah 1 (satu) dari anggota-anggota dewan kawasan.
Bagian Ketiga Pengendalian Kawasan
BAB VIII - Bagian Kedua
Pasal 28

- (1) Badan Pengelola mengendalikan Pengelolaan operasional kegiatan lintas zona melalui unit-unit usaha.
- (2) Kegiatan operasi kegiatan lintas zona, meliputi:
- b. Pengembangan, pengawasan kawasan dan perawatan infrastruktur air dan kelistrikan; dan
- a. Pengembangan dan perawatan infrastruktur jalan yang menghubungkan zona antara kawasan dan zona penyangga.
- c. Pengendalian dan pengoperasian arus lalu lintas barang dan orang antar zona dan keluar masuk kawasan.
Bagian Keempat
Pembiayaan dan Insentif
BAB VIII - Bagian Kedua
Pasal 29

- (1) Pembiayaan terkait pengadaan, pembangunan, pengusahaan, dan pengelolaan kawasan berasal dari Badan Usaha.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
- d. Pengadaan tanah dan perolehan hak atas tanah;
- c. Perizinan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- e. Pengelolaan konstruksi pembangunan kawasan;
- g. Pengelolaan dan pemeliharaan kawasan; dan
- f. Pengadaan dan pengembangan sarana, prasarana, dan infrastruktur kawasan.
- h. Audit pengusahaan dan pengelolaan kawasan.
BAB VIII - Bagian Kedua
Pasal 30

Dalam rangka optimalisasi pembangunan, pengelolaan, dan pemanfaatan Kawasan Strategis, Pemerintah Daerah memberikan:
- b. Kemudahan dalam perolehan/pembebasan lahan pada wilayah daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan Kawasan Strategis;
- a. Insentif kemudahan perizinan dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelayanan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- d. Penyusunan rencana pembangunan kawasan;
BAB IX - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 31

Dewan Kawasan dan Badan Pengelola wajib membuat peraturan dan kebijakan yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Diundangkan di Jambi pada tanggal 30 Juli 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI
RIDHAM PRISKAP
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2015 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 4 TAHUN 2015
BAB IX - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 32

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di Daerah, Badan Pengelola wajib membuat aturan tentang persentase penyerapan tenaga kerja lokal menyediakan balai-balai pelatihan kerja di dalam Kawasan Strategis Ujung Jabung.
BAB IX - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 33

Dalam rangka peningkatan pengembangan UMKM, Badan Pengelola wajib menyediakan lahan bagi kegiatan UMKM.
BAB IX - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan balai-balai pelatihan kerja dan lahan bagi kegiatan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan 33 akan diatur di dalam Peraturan Badan Pengelola.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.
Ditetapkan di Jambi pada tanggal 30 Juli 2015
GUBERNUR JAMBI, ttd
HASAN BASRI AGUS
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Penciptaan lapangan pekerjaan dan kemakmuran tersebut, selain berlandaskan pada Pancasila, sila ke-5, juga berlandaskan pada tujuan negara Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UndangUndang Dasar Tahun 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum dan Pasal 28C UUD 1945 dimana setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Selain itu, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
Salah satu sila dalam Pancasila, yakni sila ke-5, menyatakan adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memaknai keadilan sosial tidak terlepas dari pemahaman atas konsep keadilan itu sendiri. Salah satu konsep keadilan adalah Keadilan Distributif, dimana setiap orang berhak atas alokasi yang adil atas sumber-sumber penghidupan, sebagai contoh, kekayaan, penghormatan, kekuasaan dan lain sebagainya. Konsep keadilan distributif dalam pemahaman keadilan sosial sila ke-5, dalam konteks ini, ialah untuk memberikan alokasi yang adil bagi sumbersumber kekayaan ekonomi, melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan usaha bagi masyarakat dalam Provinsi Jambi.
Salah satu wujud pembangunan masyarakat yang berlandaskan sila ke-5 yang dilakukan Provinsi Jambi adalah dengan pembangunan Kawasan Strategis untuk terwujudnya Ekonomi Maju, Aman, Adil dan Sejahtera. Yang kemudian terjabarkan ke dalam 5 (lima) kegiatan utama, yakni meningkatkan kualitas ketersediaan infrastruktur pelayanan umum, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, kehidupan beragama, dan berbudaya, meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri, meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang optimal dan berwawasan lingkungan, dan meningkatkan tata pemerintahan yang baik, jaminan kepastian dan perlindungan hukum serta kesetaraan gender.
Pembangunan Kawasan Strategis Ujung Jabung merupakan langkah strategis untuk mendorong kesejahteraan umum melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha guna memenuhi sila ke-5 Pancasila terkait dengan keadilan sosial. Dimana titik tekan dari Provinsi Jambi dalam mendorong kemajuan ekonomi yang adil dan sejahtera. Pembangunan Kawasan Strategis Ujung Jabung merupakan salah satu langkah untuk mendorong investasi baik lokal maupun asing untuk masuk ke Provinsi Jambi, yang memiliki efek domino ( multiplier effect ) terhadap kesempatan usaha dan lapangan kerja di seluruh provinsi Jambi yang pada akhirnya mendorong kemajuan ekonomi Provinsi Jambi.
Kawasan Strategis Ujung Jabung merupakan kawasan yang memiliki potensi ekonomi untuk berkembang dikarenakan posisi geografisnya ditepi jalur perdagangan internasional dan pusat pertumbuhan kawasan regional Asia Tenggara. Untuk menangkap potensi ekonomi dari keberadaan jalur perdangan dan pusat pertumbuhan kawasan tersebut, maka diperlukan sebuah kawasan yang dapat menarik sebagian aktivitas ekonomi tersebut ke dalam Provinsi Jambi melalui pengembangan Kawasan Strategis Ujung Jabung.
Pengembangan Kawasan strategis Ujung Jabung memerlukan sumber daya manusia pemerintahan yang tangguh, jujur, profesional, dan melayani. Hal ini merupakan kesempatan strategis untuk menciptakan kawasan yang baru dan menerapkan standar-standar tinggi dalam pengelolaan dan pengembangan infrastruktur, tata kelola dan pelayanan pemerintahan yang baik, dan pengembangan kawasan pendidikan dan pelatihan kerja. Dengan demikian, diharapkan penerapan standar yang tinggi tersebut, pengelolaan Kawasan Strategis Ujung Jabung dapat dijadikan ukuran ( benchmark ) yang harus dipenuhi dari seluruh institusi pemerintahan yang berada dalam Provinsi Jambi.
PENJELASAN
Pasal 1

Pasal 2

Cukup jelas.Huruf aHuruf b Cukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf d Cukup jelas.Huruf e Cukup jelas.Huruf f Cukup jelas.Huruf gYang dimaksud dengan bencana alam disini diantaranya meliputi gempa bumi, gunung meletus, banjir, tsunami, dan tanah longsor.
PENJELASAN
Pasal 3

Zona-zona kawasan disini diantaranya meliputi zona kawasan yang berhubungan dengan kegiatan perindustrian, perdagangan, pariwisata, pendidikan, perumahan dan permukiman yang jenis dan bentuk zonanya dapat ditambah atau diperluas olehh Dewan Kawasan.

Ayat (1)Bentuk-bentuk insentif dapat berupa kemudahan perizinan dan administrasi yang berada dalam kewenangan provinsi atau kabupaten/kota, bantuan pengurusan perizinan dan administrasi yang berada dalam kewenangan pemerintah pusat, kekhususan dalam bidang ketenagakerjaan, dan insentif fiskal yang beradaAyat (2) dalam kewenangan provinsi atau kabupaten kota.Ayat (3) Cukup jelas.Ayat (4) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Huruf a Berhalangan tetap disini adalah meninggal dunia atau sakit secara terus menerus yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap.Huruf b Cukup jelas.Huruf c Cukup jelas.Huruf d Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)Hak Guna Bangunan diatas hak milik perorangan untuk memberikan jaminan hak kepemilikan bagi orang perorang di dalam kawasan, sekaligus untuk mengurangi biaya pembebasan tanah.Ayat (3) Pada dasarnya, ketentuan-ketentuan mengenai pembebanan Hak Guna Bangunan di atas hak milik merupakan hubungan keperdataan, namun demikian karena berada di dalam lokasi kawasan maka diperlukan persetujuan Badan Pengelola, dengan memperhatikan hal berikut namun tidak terbatas, fungsi dan peruntukan zona kawasan, rencana strategis pengembangan kawasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Ayat (4)Peraturan perundang-undangan yang dimaksud disini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
PENJELASAN
Pasal 26

Yang dimaksud dengan jangka panjang adalah untuk jangka 10 (sepuluh) tahun, jangka menengah adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, jangka pendek adalah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Ayat (1)Ayat (2) Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4) Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.