Unknown Unknown Nomor 12 Tahun 2015
Tentang No Description
Berlaku: 12 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Mengingat
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PANTTJA NASIONALPENYELENGGARAAN ASIAN GAMES XV1Z7TAHUN 2018
DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA
PRESJDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Olympic Council of Asia Meeting eli Incheon, tanggal 19 September Tahun 2014, Indonesia tclah ditctapkan sebagai tuan rurnah penyelenggara ASIAN GAMES XV1Z7 Tahun 2018;
- b. bahwa sehubungan dcngan hal tersebut, Pemerintah Indonesia mempunyai tanggung jawab terhadap penyelenggaraan ASIAN GAMES XV71TTahun2018 pad a bulan Agustus Tahun 2018;
- c. bahwa unruk itu, dipandang perlu membentuk Panitia Nasional Penyelenggaraan ASIAN GAMES xvtu Tahun 2018;
- I. Pasal 4 ayal (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tcntang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 ientang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 4704);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANlTIA NASIONAL
PENYELENGGARAAN ASIAN GAMESXVIII TAHUN2018.
Pasal1
- (1) Membentuk Panitia Nasional Penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 indonesia Asian Games Organizing Committee yang sclanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Nasional lNASGOC.
- (2) Panitia Nasional berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.
Pasal2
- (1) Panitia Nasional INASGOCmempunyai tugas:
- a. Menyusun dan rnenerapkan Rencana Induk Penyelenggaraan ASIAN GAMESXVIII Tahun 2018; dan
- b. Menyiapkan dan menyelenggarakan ASIAN GAMES xvm Tahun 2018 yang akan dilaksanakan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten pada tahun 2018;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional INASGOC bertanggungjawab kepada Prcsiden.
Pasal3
Dalarn rnelaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional INASGOC dapat mengikutsertakan, bekerjasarna, dan /atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga/daerah/instansi dan Zatau pihak lain yang dianggap perlu,
- 3
Pasal 4
Susunan Panitia Nasional INASGOC adalah scbagai berikut:
A. Pengarah
Prcsidcn Republik Indonesia.
Merucri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan.
a. Sdr. WismoyoArismunandar;
b. Sdr. Agum Gumelar;
- c. Sdr. Rudy Hartono; dan
- d. Sdr. Ahmad Sutjipto.
3. Anggota
- l. Ketua
2. WakiJKetua
B. Penanggungjawab
- Mcnteri Pemuda dan Olahraga;
a. Gubernur Provinsi Dacrah Khusus
lbukota Jakarta;
b. Gubcrnur Provinsi Sumatcra Selatan;
- c. Gubcrnur Provinsi Jawa Barat; dan
- d. Gubcrnur Provinsi Banten.
1. Kcrua
2. Anggota
C. Penyclcnggara
Sekrelaris JcnderaJ Kornite Olimpiade Indonesia.
- a. Deputi Bidang Pcrungkatan Prestasi Keolahragaan, Kementerian Pcmuda dan Olahraga;
- b. Sdr. Gita Irawan Wirjawan;
- c. Sdr. Erwin Aksa;
- d. Sdr. Sandiaga SaJahuddin Uno;
- c. Sdr. Richard Sam Bera; dan
- f. Sdr. Taufik Hidayat.
4. Anggota
3. Sckrctaris
1. Ketua
Ketua Umum KomiteOlimpiade Indonesia.
2. Wakil Ketua
Sekretaris Kernenterian Pcmuda dan Olahraga.
PasaJ 5...
Pasal5
- pclaksanaan tugas Panitia Nasiorial PenyeJenggara membcntuk Panitia (1) Untuk rncrnbantu lNASGOC, Ketua Pelaksana.
- (2) Panitia Pelaksana scbagaimana dimaksud pada ayat (I), rnernpunyai kewenangan menerima, menggunakan, dan mengelola keuangan yang bersumber dari sponsorshIp, sport labelling, tiket, dan surnber-sumber lainnya yang sah sesuai dengan kctentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Panitia Pclaksana melaporkan pertanggungjawaban pcngclolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Ketua Pcnyclcnggara.
- ditetapkan. (4) Ketentuan lcbih lanjut mengenai Rcncana Induk Penyelenggaraan, tugas, susunan organisasi, kcanggotaan dan tata kerja Panitia Nasional INASGOC ditctapkan oleh Ketua Pcnvclenggara, setelah mendapatkan persetujuan Ketua Penanggung .Jawab dan harus terbentuk paling lambat 2 (dua) bulan sejak Keputusan Presiden ini
Pasal6
Kementcrian/lembaga/dacrah/instansi wajib mcmberikan dukungan teknis dan adrninistrasi sesuai dcngan tugas dan fungsinya masing-masing melalui perencanaan, pcnganggaran, pelaksanaan, dan pcngawasan untuk mendukung kclancaran penyelenggaraan ASIAN GAMES xvm Tahun 2018 sesuai dengan Rencana lnduk Penyelenggaraan ASIAN GAMES XVllI Tahun 2018.
Pasal7
Segala pembiayaan yang diperlukan untuk persiapan dan penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIIi Tahun 2018 dibebankan pada Anggaran Pcndapatan dan Belanja Negara c.q. Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kemenlerian/Lembaga Pemerintah Non Kcmcntcrian terkait, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang ditetapkan sebagai pcnyclenggara di daerah, serta surnber-surnber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal8
Kerua Penyelenggara mclaporkan persiapan dan penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIJI Tahun 2018 secara berkala danj'atau scwaktu-waktu jika diperlukan, kepada Kerua Penanggung Jawab dan Ketua Pengarah.
Pasal9
- pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala dan Zatau sewaktu-waktu jika diperlukan. menyampaikan laporan Penanggung Jawab (1) Ketua
- (2)Ketua Penanggung Jawab mcnyampaikan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Presiden paling lambat tanggal31 Dcsember 2018.
Pasall0
Untuk melaksanakan pengawasan, cvaluasi, dan monitoring pelaksanaan tugas Panitia Pelaksana, Ketua Penanggung .Jawabdapat mernberituk tim gugus tugas (task force) sesuai dengan kctentuan peraturan perundang-undangan.
N/A
Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Kepurusan Presidcn ini ditetapkan oleh Ketua Penyelcnggara setelah mcndapatkan persetujuan Ketua Penanggung Jawab.
N/A
Pasal 12

Kepurusan Presiden ini mulai bcrlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada langgal 30 April 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO wroooo
Salinan scsuai dengan aslinya SEKR8TARIAT KA13INET Rl Dcpuu Bidang Kesejahteraan Rakyat,
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WAUKOTA TOMOHON
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 3a TAHUN 2011
TENT ANG
STANDARISASI HONORARIUM/UPAH DALAM PELAKSANAAN TUGAS/KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERJNTAH KOT A TOMOHON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TOMOHON,
- a bahwa untuk meningkatkan kinerja dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, maka perlu mengatur pemberian honorarium/upah dalam pelaksanaan tugas/kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf perlu menetapkan Peraturan Walikota Tomohon tentang Standarisasi Honorarium/Upah dalam Pelaksanaan Tugas/Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kebupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273):
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389),
4. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004~
Menetapkan tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153)
7. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2006 Nomor 7);
4. 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
MEMUTUSKAN:
STANDARISASI HONORARIUM/UPAH DALAM PELAKSANAAN TUGAS/KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON.
<!-- formula-not-decoded -->
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Kota Tomohon adalah Walikota Tomohon dan Perangkat Oaerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon;
3. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Tomohon;
4. 4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama ofeh Pemerintah Oaerah dan OPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. fv
BAB Ill - PENUTUP Pasal4
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. f
Di tetapkan di Tomohon pada tanggal 1 Maret 2011
Pit.. WALIKOTA TOMOHON WAKIL LIKOTA,
Diundangkan di Tomohon pada tanggal 2 ~.~et 2011
Pit. SEKRETARIS DAERAH,
Drs. ARNOLD POLI, SH., MAP. PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19630815198803 1 019
SERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2011 NOMOR ~·
LAMPIRAN:
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR
:
3•
'llahun 2011
TANGGAL
:
1
?' arst 2011
STANDARISASI HONORARIUM/UPAH TAHUN 2011
| NO | URAIAN | SATUAN | JUMLAH | KET |
|------|---------------------------------------------------|----------|----------------|-------|
| 1 | Stat Khusus | org/bln | Rp. 6.000.000 | |
| 2 | Aiudan Walil<ota | org/btn | Rp. 3.000.000 | |
| 3 | Ajudan Wakil Walikota | org/bln | Rp. 2.000.000 | |
| 4 | Ajudan Sekretaris Daerah | org/bln | Rp. 2.000.000 | |
| 5 | Sekurity Walikota | org/bln | RP. 1.750.000 | |
| 6 | Sopir Ketua TP.PKK | org/bln | Rp. 1.500·.000 | |
| 7 | Sopir Dharma Wanita Persatuan | org/bln | Rp. 1.500.000 | |
| 8 | Sopir Kendaraan Operasional Rumah Tanaaa Walikota | org/bln | Rp.1.500.000 | |
| 9 | Stat Administrasi Walikota | org/bln | Ro.1.500.000 | |
| 10 | Stat Administrasi Sekretaris Daerah | org/bln | Rp.1.500.000 | |
| 11 | Tenaga Bantu Rumah Dinas Walikota | org/bln | Rp.1.500.000 | |
| 12 | Tenaca Kebersihan Ruano Walikota | org/bln | Ro.1.500.000 | |
| 13 | Tenaga Kebersihan Ruang Sekretaris Daerah | org/bln | Rp.1500.000 | |
| 14 | Anooota Patroli dan Pengawalan IT | org/bln | Rp. 1.750.000 | |
| 15 | Tenaga Ahli | org/bln | Rp. 4.000.000 | |
| 16 | Tenaga Operator | org/bln | Ro. 3.500.000 | |
| 17 | Tenaca Kontrak Umum | org/bln | Rp. 1.200:000 | |
Di tetapkan di Tomohon
pada tanggal 1 'Maret 2011
Pit. WALIKOTA TOMOHON