PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 03 Tahun 2017
Tentang No Description
Berlaku: 03 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang : a. Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 perlu diberikan Uang Persediaan pada Organisasi Perangkat Daerah diLingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Besaran Uang Persediaan pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran2017.
Mengingat
:
1. Undang-undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587)Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Pemerintah menjadi UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5589);
3. PeraturanPemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
MENETAPKAN
:
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011Tentang Perubahan keduaatasKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016tentang Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09 ) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 10
6. Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017 (lembaran daerah kabupaten bengkulu selatan tahun 2016 nomor 10);
7. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2007 Nomor 02), sebgaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolalaan Keuagan Daerah Kaupaten Begkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Begkulu Selatan Tahun 2015 Nomor 24);
8. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 55);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017
N/A
Pasal 3

Uang persediaan dan ganti uang yang diberikan kepada masing-masing OPD diberikan dalam rangka membiayai belanja barang dan jasa pada OPD Tahun Anggaran 2017.
N/A
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
Ditetapkan di Manna pada tanggal, 08 Februari 2017 BUPATI BENGKULU SELATAN, ttd
H. DIRWAN MAHMUD
Diundang di Manna Pada tanggal, 08 Februari 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
H. DARMIN, SE
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 03 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM
HENDRI DONAN NIP 19750825 200502 1 005
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
EUPATI EUTON UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
.PERATURAN EUPATl EUTON UTARA NOMOR: ~(f TAHUN 2016
TENT ANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA. TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUTON UTARA
' DI~NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
·
BUPATI BUTON UTARA,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja perangkat Daerah 'dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud huruf a, maka perlu rnembentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Utara.
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tarnbahan Lernbaran Negara Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 567);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4690);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Menetapkan
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5"ff87);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINA'S PEMUDA DAN -oLAHRAGA KABUPATEN BUTON UT ARA.
BABI KETENTUAN UMUM
·Pa:-sal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara.
3. 3.Bupati adalah BupatiKabupaten Buton Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara.
5. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau Iceglatan teknis penunjang tertentu dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Utara.
8. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Utara.
\
.
BAB III - KEDUDUKAN DAN ·suSUNAl~ 'ORGANTSASI · Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi Pasal 5
Pasal 6

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan kepemudaan dan Olahraga di Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang kepemudaan dan olahraga.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di 'bldang kepemudaan dan olahraga;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsi Dinas.
- '(1') SYrsufrafi organisasi Dinas, terdtri ·atas ·:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Layanan Kepemudaan;
- d. Bidang Pembudayaan Olahraga;
- ·e. Bidarrg Penirrgkatan Prestasi ·otahraga;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- b. koordinasi, penyusunan rencana dan program dinas;
- a. koordinasi kegiatan kementerian pemuda dan olahraga;
- c. pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintahan yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, arsip clan dokumentasi Dinas;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan dan bantuan hukum;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana kerja sama dan hubungan masyarakat;
6. t penyelenggaraan pengelolaan barang rr:ffik/kekayaan Daerah;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 12

- ( 1) Sekretariat terdiri atas :
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 13

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, administrasi keuangan, evaluasi dan penilaian kinerja, penataan organisasi dan tata.· laksana serta koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan koordinasi, administrasi um um, pembinaan, pengendalian serta administrasi urusan ·kepegawalan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah, pengelola.an kerumahtanggan dan ketatausahaan, serta hubungan masyarakat.
- ( 1) Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai tugas merumuskan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan sumber daya, peningkatan wawasan, kapasitas dan kreativitas pemuda serta kemitraan organisasi kepemudaan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat ( 1), Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan. infrastruktur kemitraan pemuda;
- b. koordinasi dan sinkronisasi · pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur clan 1mtena pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan -pemucla, ·pehgem1sanga:n. 'pernuda, a.an tnftastruklur kemitraan pemuda;
- g. pelaksanaan administrasi bidang kepemudaan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 16

- (1) Bidang Layanan Kepemudaan terdiri atas
- a. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
3. b.. Seksi Perrgerrrbarrgan Permrda;
- c. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Layanan Kepemudaan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 17

- ( 1) Seksi Pemberdayaan Pemuda se bagaimana dimaksud -dalara Pasal 16 .ayat -( 1,) Iauruf .a, .merapunya! tugas melaksanakan perumusan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, .pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda.
- (2) Seksi Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pemuda.
- (3) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analieie, evaluasi dan pelaporan di 'bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda.
- ( 1) Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta promosi dan penghargaan olahraga.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di pimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ':sidang Pembudayaan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
.
•.
. --
J'. ..
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, se:rta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- f. · pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- g. pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 20

- (1) Bidang Pembudayaan Olahraga terdiri atas:
- a. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
- b. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
- c. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga.
:.
·
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 21

- ( 1) Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perumusan Icebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga pendidikan dan sentra olahraga.
- (2) Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( 1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan perumusan keoijakan iasilitasi, koorctihasi clan sinktonis.i:fsi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga rekreasi, tradrsiorral dan fayarran khusus.
- (3) Seksi Kemitraan ·dan Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga.
- ( 1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas melaksanakan pengembangan olahraga dan kapasitas lembaga olahraga, bakat prestasi olahraga serta sarana, prasarana olahraga.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Din.as.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menyelenggarakan fungsi :
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
- a. perumusan kebijakan dibidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pembibitan, "1ptek dan tenaga .keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan treftasrruklJ.:n· olanraga;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
8. ·g. pelaksarraan 'admmtstrasi Kepata Brdang Peningkatan Prestasi Olahraga;
.
.
- ( 1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga terdiri atas :
- a. Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Tenaga Keolahragaan;
- b. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
- c. Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 25

- (1) Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat ( 1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Tenaga keolahragaan.
- (2) Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat ( 1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi.
- (3) Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan . sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga.
- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Tekn:is Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Telmis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gu bernur Sulawesi Tengga:ra selaku Wakil Peme:rintah Pusat.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas telmis dinas sesuai bidang keahliannya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, tercliri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimp:in oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang "berlaku.
- { 1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masingmasing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun arrtar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.
.
.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 30

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-Iangkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 31

Kepala Dinas, memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-rnasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 32

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti clan mernatuhi petunjuk dan bertanggugjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 33

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 34

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepa.1a Sarll"an 'Otgani~sasi bawa.ht{nnya tlan c1ata:m Y~fngka. pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 36

- ( 1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas ·dapat merrunjuk Kepala Bidarrg yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 37

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masingrnasing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
.
.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 39
Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal -diundangkan.
orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan . Daerah 1n1 dengan dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Agar setiap pengundangan penempatannya Utara.
Ditetapkan di Buranga pada tanggal 9, 7 I?--2016
BUPATI BUTON UTARA,
~
H. ABU HASAN
.
!I
.
PERATURAN BUPATl BUTON UTARA
NOMOR
~fl
TAHUN 2016
TANGGAL
9--7 - If). - ~otG
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN EUTON UTARA
LAMPIRAN
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa (LSD) menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ( LKMD) tidak sesuai lagi dengan KeputusanPresiden Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2002 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau sebutan lainsesuai tuntutan perkembangan keadaan dengan semangat Otonomi Daerah.
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu menetapkan Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
2. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI. Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang PedomanOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;
10. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa.
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA
M E M U T U S K A N
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENATAAN LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA (LKMD) MENJADI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Kepala Daerah Kabupaten Kolaka adalah Bupati Kolaka ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kolaka ;
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka ;
5. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka dibawah Kecamatan ;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat bukan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat Istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah Kabupaten Kolaka ;
7. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan Rakyat yang terdiri atas Pemukapemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat Istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan mengatur Aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
8. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
9. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa selanjutnya disingkat (LKMD) atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat disingkat (LPM) adalah wadah yang dibentuk atas Prakarsa Masyarakat sebagai Mitra Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten dalam menampung dan mewujudkan Aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang Pembangunan ;
10. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT) atau sebutan lain adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan ;
11. Rukun Warga selanjutnya disingkat (RW) atau sebutan lain adalah Lembaga yang dibentuk ,elalui musyawarah Pengurus (RT) diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan ;
BAB II - LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
Pasal 2

Penggunaan Nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang di singkat (LPM) disesuaikan oleh masing-masing Desa dan Kelurahan dengaN memberikan peluang sepenuhnya kepada Desa dan Kelurahan untuk menambah nama Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM) tersebut sesuai dengan adat, Kebudayaan dan Paradigma Desa dan Kelurahan setempat sebagai Mitra Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan Aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang Pembangunan.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang disingkat (LPM) maupun di Kelurahan adalah wadah yang dibentuk atas prakrsa masyarakat dan merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang bersifat lokal dan secara Organisasi berdiri sendiri.
- (2) Susunan Organisasi Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau disingkat (LPM) terdiri dari :
1. Ketua
2. Wakil Ketua
5. 3.Sekretaris
4. Wakil sekretaris
5. Bendahara
6. Anggota Pengurus lainnya yang terbagi dalam seksiseksi sesuai dengan kebutuhan Desa dan Kelurahan.
- (3) Bagan struktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau disingkat (LPM) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
BAB IV - SYARAT-SYARAT ANGGOTA PENGURUS
Pasal 4

Anggota Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) terdiri dari Pemuka masyarakat yang mewakili keberagaman yang terdiri dari Tokoh adat, Tokoh Agama, Tokoh Wanita, Tokoh Pemuda yang ada di desa dan Kelurahan dengan syarat sebagai berikut :
- (1) Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- (2) Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 ;
- (3) Berkelakukan baik, jujur, cakap dan berkemampuan, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat ;
- (4) Sebagai Penduduk Desa dan Kelurahan setempat dan bertempat tinggal di Desa dan Kelurahan minimal 6 bulan ;
- (5) Mempunyai Kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat ;
TATA CARA PEMBENTUKAN PENGURUS
BAB IV - SYARAT-SYARAT ANGGOTA PENGURUS
Pasal 5

- (1) Untuk melakukan pemilihan Pengurus LPM terlebih dahulu diadakan rapat/musyawarah ditingkat Dusun/lingkungan untuk memilih wakil dari setiap dusun/lingkungan minimal 5 orang yang mewakili dusun/lingkungannya dalam pemilihan pengurus LPM di tingkat Desa/Lingkungan;
- (2) Pemilihan anggota pengurus LPM dilakukan secara Demokratis dalam rapat musyawarah yang diselenggarakan khusus untuk itu, yang dipimpin oleh Kepala Desa atau Kepala Kelurahan yang dihadiri oleh Perwakilan dari masing-masing Dusun/Lingkungan;
- (3) Nama calon terpilih dalam rapat tersebut diajukan Kepada Kepala Desa untuk mendapatkan Persetujuan Badan perwakilan Desa (BPD) yang tertuang dalam peraturan Desa yang diketahui Camat dan untuk Kelurahan diajukan kepada Camat selanjutnya disampaikan Kepada Bupati untuk mendapatkan Pengesahan ;
- (4) Masa Bakti Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ditetapkan 5 Tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 1 (satu) periode berikutnya.
PEMBERHENTIAN ATAU PENGGANTIAN PENGURUS
BAB IV - SYARAT-SYARAT ANGGOTA PENGURUS
Pasal 6

Anggota Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berhenti atau diberhentikan bilamana :
- (1) Meninggal Dunia ;
- (2) Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk Desa/Kelurahan
- (3) Mengundurkan diri ;
- (4) Berakhir masa kepengurusannya ;
- (5) Terkena Peraturan atau perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :
1. Menyususn Rencana pembangunan yang partisipatif ;
2. Menggerakkan swadaya Gotong Royong masyarakat ;
4. Melaksanakan dan mengendalikan Pembangunan;
5. Membina Instusi Lembaga Adat;
1. Melestarikan Lingkungan, Adat dan Budaya.
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mempunyai fungsi:
- (1) Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Desa dan Kelurahan;
- (2) Pengkoordinasian Perencanaan Pembangunan;
- (3) Pengkoordinasian kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu;
- (4) Penggalian dan pemanfaatan Sumberdaya Kelebagaan untuk Pembangunan di Desa dan Kelurahan.
BAB VI - HUBUNGAN KERJA
Pasal 9

- (1) Hubungan Kerja lembaga pemebrdayaan Masayarakat (LPM) dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam bentuk kerjasama menggerakkan Swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan Pembangunan;
- (2) Hubungan kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan Lembaga atau Organisasi kemasyarakatan lainnya, RT, RW adalah bersifat Konsultatif dan kerjasama yang menguntungkan;
- (3) Hubungan kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) antar Desa dan Kelurahan bersifat kerjasama dan saling membantu setetlah mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa dan Kelurahan.
BAB VII - SUMBER DANA
Pasal 10

Sumber Dana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dapat diperoleh dari :
- a. Swadaya masyarakat;
- b. Bantuan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
- c. Bantuan Pemerintah Kabupaten;
- d. Bantuan Pemerintah Propinsi;
- e. Bantuan Pemerintah Pusat;
- f. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat sarta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - PELAPORAN DAN PASILITAS
Pasal 11

PELAPORAN
Laporan Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berupa Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi dilaporkan secara berjenjang melalui Kepala Desa/Kepala Kelurahan, Camat dan Bupati Kolaka untuk bahan Monitoring.
BAB VIII - PELAPORAN DAN PASILITAS
Pasal 12

PASILITAS
- (1) Pemerintah Kecamatan dan Desa melakukan Pembinaan secara langsung terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Marsyarakat (LPM) agar mampu menggerakan Swadaya gotong royong masyarakat dan mengkoordinasikan pelaksanaan Pembangunan di Desanya.
- (2) Pemerintah memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemberian Pedoman, Bimbingan, Pelatihan, arahan dan Supervisi.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kolaka.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.
Ditetapkan di Kolaka Pada tanggal, 2 Juli 2002
BUPATI KOLAKA
Drs. H. ADEL BERTY
Diundangkan di Kolaka
Pada tanggal, 2 Juli 2002
Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,
Drs. HIDAYATULLAH. M
PEMBINA TK. I GOL. IV/b NIP. 010 077 029
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2002 NOMOR : 18