Unknown Unknown Nomor 7 Tahun 2015
Tentang KESEJAHTERAAN LANJUT USIA
Berlaku: 20 April 2015
N/A
Preamble

Mengingat :
BUPATI SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
Menimbang
- a. bahwa Lanjut Usia sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan, potensi, dan kemampuan yang dimiliki dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat;
- b. bahwa sistem pelayanan untuk peningkatan kesejahteraan warga Lanjut Usia dirasakan masih kurang memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan kompleksitas permasalahannya sehingga memerlukan upaya pengembangan dan penanganan secara komprehensif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3501) ;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 862);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
Menetapkan :
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
dan
BUPATI SINTANG
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sintang.
5. Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Lansia adalah seseorang yang telah mencapai Usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
6. Kesejahteraan Lansia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan para Lansia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
7. Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
8. Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
9. Lansia Terlantar adalah Lansia yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani, maupun sosialnya.
10. Panti Werdha adalah tempat pelayanan kesejahteraan bagi Lansia yang terlantar.
11. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
12. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lansia dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
13. Perlindungan sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia tidak Potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
14. Kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
15. Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup Lansia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para Lansia.
16. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi Lansia untuk memperlancar mobilitas Lansia.
17. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi social dan /atau organisasi kemasyarakatan.
18. Bangunan umum adalah Bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi social dan budaya.
19. Pelayanan Harian Lansia adalah suatu model pelayanan sosial yang disediakan bagi Lansia, bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari di dalam atau di luar panti dalam waktu maksimal 8 jam, dan tidak menginap, yang dikelola oleh pemerintah atau masyarakat secara profesional.
20. Pelayanan Sosial di keluarga sendiri adalah untuk pelayanan sosial bagi Lansia yang dilakukan dirumah atau didalam keluarga sendiri.
21. Pelayanan sosial melalui keluarga pengganti adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia diluar keluarga sendiri dan diluar lembaga dalam arti Lansia tinggal bersama keluarga lain/pengganti karena keluarganya tidak dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkanya atau dia berada dalam kondisi terlantar.
BAB II - ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN
Pasal 2

Peningkatan kesejahteraan Lansia diselenggarakan berazaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan, serta keserasian dalam perikehidupan yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab.
BAB II - ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN
Pasal 3

Peningkatan kesejahteraan Lansia didasarkan pada prinsip-prinsip kemandirian, keperansertaan, kepedulian, pengembangan diri dan kemartabatan.
BAB II - ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN
Pasal 4

Peningkatan kesejahteraan Lansia ditujukan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, mencapai kemandirian, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, memelihara sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia.
BAB III - KEPERANSERTAAN
Pasal 5

Setiap Lansia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
BAB III - KEPERANSERTAAN
Pasal 6

Setiap Lansia berperan serta dalam membimbing, mengamalkan, menularkan, mewariskan, dan memberikan keteladanan kepada generasi penerus dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
BAB III - KEPERANSERTAAN
Pasal 7

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:
- a. Lansia, atau kelompok Lansia yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan bermasyarakat;
- b. perorangan, kelompok, keluarga, organisasi/lembaga dan badan usaha yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan Lansia.
BAB IV - RUANG LINGKUP
Pasal 8

- (1) Peningkatan kesejahteraan Lansia meliputi:
- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan kesempatan kerja;
- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
- f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
- g. bantuan sosial; dan
- h. perlindungan sosial.
- (2) Peningkatan kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, keluarga dan masyarakat sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing.
BAB V - KEWENANGAN
Pasal 9

Bupati memiliki kewenangan :
- a. melaksanakan pelayanan sosial Lansia;
- b. mengkoordinasikan pelayanan sosial Lansia di Daerah;
- c. melakukan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dalam dan luar provinsi;
- d. melaksanakan kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas serta pelayanan sosial Lansia;
- e. melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya;
- f. melakukan pemantapan terhadap sumber daya manusia yang sudah dididik dan dilatih oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi;
- g. melakukan pendataan Lansia;
- h. merencanakan kebutuhan sumber daya manusia sebagai tenaga pendamping untuk meningkatkan aksesibilitas kepada Lansia;
- i. menyediakan aksesibilitas; dan
- j. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan sosial Lansia.
BAB VI - PENYELENGGARAAN
Pasal 10

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, meliputi :
- a. bimbingan keagamaan dan kerohanian; dan
- b. penyediaan aksesibilitas pada tempat-tempat peribadatan.
Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan
BAB VI - PENYELENGGARAAN
Pasal 11

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan Lansia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan (promosi kesehatan) Lansia melalui media cetak, elektronik, audio visual, dan media informasi lain;
- b. upaya penyembuhan (kuratif), yang diperluas pada bidang pelayanan geriatric/ gerontologik, di tingkat Puskesmas sampai Rumah Sakit;
- c. pengembangan lembaga perawatan Lansia yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal, dalam bentuk panitia media Lansia, serta peningkatan sumber daya manusia kesehatan geriatric; dan
- d. pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lansia dan Puskesmas Santun Lansia serta Poli dan rawat inap Lansia di Rumah Sakit.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi Lansia yang tidak mampu, diberikan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga
Pelayanan Kesempatan Kerja
BAB VI - PENYELENGGARAAN
Pasal 12

- (1) Pelayanan Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk memberi peluang bagi Lansia potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan pengalaman yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan non formal melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
Paragraf 1
Sektor formal
BAB VI - PENYELENGGARAAN
Pasal 13

Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lansia potensial untuk memperoleh pekerjaan.
BAB VI - PENYELENGGARAAN
Pasal 14

- (1) Dunia usaha memberikan kesempatan yang seluasluasnya kepada tenaga kerja Lansia potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- (2) Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan :
- a. kondisi fisik;
- b. ketrampilan dan/atau keahlian;
- c. pendidikan;
- d. formasi yang tersedia; dan
- e. bidang usaha.
- (1) Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor Non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia potensial yang mempunyai ketrampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.
Paragraf 2
Sektor Non Formal
BAB VI - PENYELENGGARAAN
Pasal 15

- (2) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. bimbingan dan pelatihan manajemen yang sehat;
- b. pemberian kemudahan dalam pelayanan SIUP, mengakses pada lembaga-lembaga keuangan baik perbankan dan/atau koperasi untuk menambah modal usaha.
BAB VI - PENYELENGGARAAN
Pasal 16

Masyarakat dan dunia usaha berperan secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia potensial melalui kemitraan bidang peningkatan kualitas usaha/produksi, pemasaran, bimbingan, dan pelatihan ketrampilan di bidang usaha yang dimiliki.
BAB VI - PENYELENGGARAAN
Pasal 17

- (1) Bagi Lansia potensial yang mempunyai ketrampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama dapat diberikan bantuan sosial.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk bantuan stimulan usaha yang bersifat tidak tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
Bagian Keempat Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan
BAB VI - PENYELENGGARAAN
Pasal 18

- (1) Pelayanan Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, kemampuan dan pengalaman Lansia potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan baik formal maupun non formal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha.
Bagian Kelima
Pelayanan Untuk Mendapatkan Kemudahan Dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana, dan Prasarana Umum
BAB VI - PENYELENGGARAAN
Pasal 19

- (1) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, dilaksanakan melalui:
- a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
- b. pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan; dan
- d. penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus.
- (2) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum, dimaksudkan untuk memberikan aksesibilitas terutama di tempat-tempat umum yang dapat menghambat mobilitas Lansia.
Paragraf 1 Kemudahan Dalam Penggunaan Fasilitas Umum
BAB VI - PENYELENGGARAAN
Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pelayanan kepada Lansia untuk :
- a. memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan; dan
- b. memperoleh pelayanan administrasi pada masingmasing instansi pemerintah dan swasta.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PENYELENGGARAAN
Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha memberikan kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya kepada Lansia untuk :
- a. pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum baik darat, laut maupun udara;
- b. akomodasi;
- c. pembayaran pajak; dan
- d. pembelian tiket masuk tempat wisata.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - PENYELENGGARAAN
Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada Lansia untuk :
- a. penyediaan tempat duduk khusus;
- b. penyediaan loket khusus;
- c. penyediaan kartu wisata khusus; dan
- d. penyediaan informasi sebagai himbauan untuk mendahulukan Lansia.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - PENYELENGGARAAN
Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha menyediakan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus kepada Lansia dalam bentuk :
- a. penyediaan tempat duduk khusus di tempat rekreasi;
- b. penyediaan alat bantu Lansia di tempat rekreasi;
- c. pemanfaatan taman-taman untuk olahraga; dan
- d. penyediaan pusat-pusat pelayanan kebugaran.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan oleh masing-masing badan atau lembaga baik Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha.
Paragraf 2 Kemudahan Dalam Penggunaan Sarana dan Prasarana Umum
BAB VI - PENYELENGGARAAN
Pasal 24

Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat serta dunia usaha dilaksanakan dengan menyediakan aksesibilitas bagi Lansia dalam bentuk :
- a. fisik; dan
- b. non fisik.
BAB VI - PENYELENGGARAAN
Pasal 25

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi :
- a. aksesibilitas pada bangunan umum;
- b. aksesibilitas pada jalan umum;
- c. aksesibilitas pada angkutan umum; dan
- d. aksesibilitas pada sarana dan prasarana sosial lainnya.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi :
- a. pelayanan informasi; dan
- b. pelayanan khusus.
BAB VI - PENYELENGGARAAN
Pasal 26

- (1) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan menyediakan:
- a. akses ke, dari, dan di dalam bangunan;
- b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- c. tempat duduk khusus;
- d. pegangan tangan pada tangga, lift, dinding, kamar mandi dan toilet;
- e. tempat telepon; dan
- f. tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal.
- (2) Persyaratan teknis aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PENYELENGGARAAN
Pasal 27

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan :
- a. akses ke dan dari jalan umum;
- b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
- c. jembatan penyeberangan;
- d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- g. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan; dan
- h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda.
BAB VI - PENYELENGGARAAN
Pasal 28

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan :
- a. tangga naik/turun;
- b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;
- c. alat bantu; dan
- d. tanda-tanda, rambu-rambu atau sinyal.
BAB VI - PENYELENGGARAAN
Pasal 29

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi Lansia.
BAB VI - PENYELENGGARAAN
Pasal 30

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk :
- a. penyediaan tanda-tanda khusus, bunyi dan gambar pada tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana bangunan/fasilitas umum; dan
- b. penyediaan media informasi sebagai sarana komunikasi antar Lansia.
BAB VI - PENYELENGGARAAN
Pasal 31

- (1) Penyediaan aksesibilitas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Lansia dan disesuaikan dengan kemampuan.
- (2) Sarana dan prasarana umum yang telah ada dan belum dilengkapi dengan aksesibilitas wajib dilengkapi dengan asesibilitas.
- (3) Sarana dan prasarana umum yang sedang dan akan dibangun wajib dilengkapi dengan aksesibilitas.
- (4) Prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
Bagian Keenam Pemberian Kemudahan Layanan Dan Bantuan Hukum
BAB VI - PENYELENGGARAAN
Pasal 32

- (1) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lansia.
- (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. penyuluhan dan konsultasi hukum;
- b. pendampingan sosial bagi Lansia yang berhadapan dengan hukum di luar pengadilan.
Bagian Ketujuh Bantuan Sosial
BAB VI - PENYELENGGARAAN
Pasal 33

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g, diberikan kepada Lansia potensial yang tidak mampu agar Lansia dapat memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan taraf kesejahteraannya.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak permanen, baik dalam bentuk material, finansial, fasilitas pelayanan, dan informasi.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada Lansia yang sudah diseleksi dan memperoleh bimbingan sosial.
BAB VI - PENYELENGGARAAN
Pasal 34

Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk :
- a. memenuhi kebutuhan hidup minimal Lansia potensial yang tidak mampu;
- b. membuka dan mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian; dan
- c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.
BAB VI - PENYELENGGARAAN
Pasal 35

Pemberian bantuan sosial dilakukan dengan memperhatikan keahlian, ketrampilan, bakat dan minat Lansia potensial yang tidak mampu, serta tujuan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
BAB VI - PENYELENGGARAAN
Pasal 36

- (1) Pemberian bantuan sosial diberikan kepada Lansia potensial yang tidak mampu, baik perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama dalam sektor non formal.
- (2) Pemberian bantuan sosial dapat dilaksanakan di dalam Panti dan di luar Panti.
- (3) Bantuan sosial di luar Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk :
- a. pelayanan harian Lansia;
- b. pelayanan melalui keluarga sendiri;
- c. pelayanan melalui keluarga pengganti;
- d. usaha ekonomis produktif ; dan
- e. kelompok usaha bersama.
BAB VI - PENYELENGGARAAN
Pasal 37

- (1) Dalam rangka pemberian bantuan sosial, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Lansia potensial yang tidak mampu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bimbingan, penyuluhan, pendidikan dan latihan ketrampilan, pemberian informasi, dan/atau bentuk pembinaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sosial dan pembinaan akan diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedelapan Perlindungan Sosial
BAB VI - PENYELENGGARAAN
Pasal 38

- (1) Pemberian perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h, dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar terhindar dari berbagai resiko.
- (2) Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental maupun sosial yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan Lansia menjalankan peranan sosialnya.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. pendampingan sosial, baik yang dilaksanakan di kediaman Lansia maupun di lembaga konsultasi kesejahteraan Lansia yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- b. penyediaan pusat-pusat konsultasi kesejahteraan bagi Lansia terutama di unit-unit pelayanan sosial baik yang dikelola pemerintah maupun masyarakat;
- c. pemberian jaminan sosial dalam bentuk santunan langsung di luar Panti bagi Lansia yang hidup dan dipelihara di tengah-tengah keluarga atau masyarakat lainnya dalam keadaan jompo bagi mereka yang tidak memiliki keluarga dan terlantar diberikan santunan melalui sistem Panti;
- d. bantuan pemakaman terhadap Lansia yang meninggal dunia dan tidak diketahui identitasnya dilakukan secara bermartabat adalah menjadi tanggung jawab pemerintah dan/atau masyarakat setempat.
BAB VI - PENYELENGGARAAN
Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Panti Werdha guna menampung Lansia terlantar.
- (2) Panti Werdha yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bagi Lansia terlantar atas rekomendasi Dinas.
- (3) Untuk memberikan perlindungan kepada Lansia Terlantar, masyarakat dan dunia usaha dapat membentuk Panti Werdha.
BAB VII - KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI
Pasal 40

- (1) Di Desa dan/atau Kelurahan dapat dibentuk lembaga Karang Werdha yang merupakan wadah bagi kegiatan Lansia.
- (2) Karang Werdha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga sosial kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam memberdayakan Lansia.
- (3) Pengkoordinasian Karang Werdha dilakukan oleh forum kerja sama Karang Werda yang merupakan jaringan kerja sama antar Karang Werda pada lingkup Kecamatan.
- (4) Pembinaan Karang Werdha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas atau Camat.
BAB VII - KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI
Pasal 41

- (1) Dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia di Daerah dapat dibentuk Komisi Lansia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Komisi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dasarnya mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan Lansia, memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam menyusun upaya peningkatan kesejahteraan Lansia.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis dalam rangka pelayanan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial Lansia, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 42

Pembiayaan dalam rangka kesejahteraan Lansia dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan/atau
- d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 43

- (1) Setiap orang atau Badan yang tidak menyediakan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Bentuk, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.GLYPH&lt;10&gt;
BAB X - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan dan pelayanan kesejahteraan Lansia diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang pada tanggal 20 April 2015
BUPATI SINTANG,
MILTON CROSBY
Diundangkan di Sintang pada tanggal 20 April 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
YOSEPHA HASNAH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 7
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
HERKOLANUS RONI, SH., M.Si Pembina NIP. 19750403 200312 1 005
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT: ( 7 / 2015)
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Kelompok masyarakat Lansia sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia, memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengarungi kehidupan. Kemampuan dan pengalaman itu sangat bermanfaat apabila dikembangkan dalam kancah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai Warga Negara Indonesia, para Lansia telah mendharmabhaktikan seluruh hidup dan kehidupannya dalam proses pembangunan di tanah air. Kedudukan, hak dan kewajiban Lansia sama dengan warga negara lainnya dalam Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia, memuat tentang pembinaan, pemberdayaan, pelayanan dan bantuan sosial dan sebagainya, mengukuhkan posisi dan potensi Lansia untuk semakin berperan dan berkembang di dalam lingkungan masyarakat.
Peran Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga menjadi tumpuan bagi kemandirian Lansia potensial maupun Lansia non potensial. Peran yang sangat penting dan mulia ini, dapat terwujud dan terlaksana, apabila upaya pembinaan, pemberdayaan, pelayanan, komunikasi dan koordinasi operasional kegiatan itu dilandasi oleh Peraturan Daerah.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai upaya-upaya peningkatan kesejahteraan Lansia yang meliputi pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, pemberian kemudahan dan layanan bantuan hukum, pemberian perlindungan sosial dan pemberian penghargaan kepada masyarakat. Selanjutnya untuk Karang Werda sebagai wadah peran masyarakat untuk berkecimpung dalam penanganan masalah Lansia serta Komisi Lansia juga diatur di dalam Peraturan Daerah ini.
PENJELASAN
Pasal 19

Ayat (1)

Huruf aYang dimaksud dengan kemudahan dalam pelayanan administrasi adalah kemudahan bagi Lansia dalam urusan administrasi antara lain kartu tanda penduduk (KTP) seumur hidup, pelayanan membayar pajak, pengambilan uang, dan pelayanan kesehatan.Huruf bKemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya merupakan suatu penghargaan bagi Lansia yang akan menikmati dan/atau memenuhi berbagai kebutuhan baik transportasi maupun akomodasi seperti tiket (bus, kereta api, pesawat, kapal laut ) dan penginapan.Huruf c Kemudahan dalam melakukan perjalanan merupakan suatu penyediaan fasilitas bagi Lansia, dalam bentuk antara lain penyediaan loket khusus, tempat duduk khusus dan pariwisata khusus agar mereka tidak mendapat hambatan dalam melakukan perjalanan seperti melaksanakan ibadah ziarah atau wisata.## Huruf dPenyediaan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan rasa tenang, bahagia, dan kebugaran kepada Lansia agar dapat mengisi waktu luang dengan menikmati rekreasi dan olah raga yang secara khusus disediakan baginya.Ayat (2) Yang dimaksud dengan pemberian kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum yaitu tersedianya sarana dan prasarana umum yang dapat memudahkan mobilitas Lansia di tempat-tempat umum, seperti jalan untuk kursi roda, jalan bagi mereka yang bertongkat dan tempat penyeberangan bagi pejalan kaki.
PENJELASAN
Pasal 22

Ayat (1)

Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dYang dimaksudkan dengan penyediaan informasi adalah pemasangan tulisan-tulisan sebagai himbauan untuk mendahulukan perjalanan kepada Lansia seperti di stasiun, terminal, pelabuhan dan bandara.Ayat (2) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25

Ayat (1)

Huruf aJenis bangunan umum:- a. bangunan perkantoran untuk pelayanan umum seperti bank, kantor pos dan bangunan administrasi;- b. bangunan perdagangan seperti pertokoan, pasar swalayan dan mall;- c. bangunan pelayanan transportasi seperti terminal dan bandara.- d. bangunan pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan klinik;- e. bangunan keagamaan dan peribadatan;- f. bangunan pendidikan seperti museum dan perpustakaan;- g. bangunan pertunjukan, pertemuan dan hiburan seperti bioskop, gedung konferensi dan rekreasi;- h. bangunan restoran seperti rumah makan dan rekreasi;- i. bangunan hunian misal seperti hotel, apartemen, dan panti werdha;- j. fasilitas umum seperti taman, kebun binatang, pemakaman, dan tempat sejenisnya.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Ayat (2)Huruf aPelayanan informasi adalah pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat, terkait, dengan berbagai informasi yang diperlukan oleh para Lansia, informasi yang terkait dengan prosedur penggunaan fasilitas publik oleh Lansia dan lain-lain.Huruf bPelayanan khusus bagi Lansia dapat meliputi pelayanan dalam bentuk petunjuk-petunjuk khusus pada berbagai fasilitas publik, pelayanan pemanduan dalam penggunaan fasilitas publik.
PENJELASAN
Pasal 32

Ayat (1)

Melindungi dan memberikan rasa aman pada Lansia dimaksudkan memberikan suasana yang nyaman, tentram, terhindar dari berbagai perasaan stres, depresi, rendah diri, terkucil, terisolasi atau bentuk gangguan sosial lainnya akibat tekanan-tekanan sosial maupun proses peradilan.Ayat (2Huruf aCukup jelas.Huruf bYang dimaksud pendampingan sosial bagi Lansia yang berhadapan dengan hukum adalah memberikan bantuan penguatan sosial psikologis kepada Lansia di luar sidang pengadilan agar memiliki ketegaran dan keteguhan hati dalam menghadapi proses persidangan maupun keputusan dari pengadilan.
PENJELASAN
Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 7