PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor DAN Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 5 Tahun 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI SOMSANA
NOMOR 3.2.. TAHUN 2016
TENT ANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNUSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 20 L6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daera Kah paten Bombana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungs; Sert Tata Kerja lnspektorat Daerah Kabupaten Sombana.
1. Undang-UndangNomor 29 Tahun '.2003 t ntang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupatei Wak:atobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Kabupaten Bornbana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 omor 144, TambahanLembaran Negara Republik In onesia omor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ul I tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republi I adone sia omor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentan.g Ap ratur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 l·ttentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lem aran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Unds ng omor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah [Lernbaran egara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
~
.
Menetapkan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomorl 8 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran e-gara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor l 14 Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kab paten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATITENTANG KEDUDUKA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA ERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah dalahKabupatenBombana;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerinta Kab paten Bombana;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bornbana;
3. Bupati adalah BupatiBombana;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dacrah Kab paten Bombana;
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kab paten Bombana;
7. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan lnspektorat Daerah Kabupaten Bombana;
9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daera ;
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pernerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melind ngi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan ma Y' rakat;
10. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pernerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah esuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
BAB II
Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten yang rnelaksanakan urusan pemerintahan bidang pembinaan dan pengaws san diwadahi dalam bentuk lnspektorat Daerah.
Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daeral
BAB II
Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah Kabupaten scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Inspektorat Daerah Kabupaten.
Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah
BAB II
Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas ti.pe A.
- (2) Penentuan tipe Inspektorat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pernerintahan bidang pembinaan dan pengawasan.
- (3) penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGAN I. 'Abl
Pasal 5

- (1) lnspektorat Daerah Kabupaten merupakan risur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Inspektorat Daerah Kabupaten dipimpin oleh Inspektur Daerah Kabupaten yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan berkoordinasi kepada Sekretaris Daerah.
lnspektorat Daerah Kabupaten mempunyai t gas membantu Bupati Membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
'
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGAN I. 'Abl
Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan tekhnis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap ·. inerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Kab pa en;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGAN I. 'Abl
Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7, Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana memiliki kewenangan sebagai berikut:
- a. memperoleh akses secara penuh terhadap seluruh, informasi, sistem informasi, catatan, dokume tasi, aset dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern Kabupaten Bornbana;
- b. meminta keterangan dan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- c. mengalokasikan sumber daya lnspektor t Kabupaten Bombana serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- d. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
- e. meminta dan memperoleh dukungan dan/ tau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari int rnal maupun ekstemal Kabupaten Bombana dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGAN I. 'Abl
Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana, terdiri atas :
- a. lnspektur;
- b. Sekretaris;
- c. Inspektur Pembantu I;
- d. Inspektur Pembantu II;
- e. lnspektur Pembantu III;
- f. Inspektur Pembantu IV.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Inspektorat Dae rah Kabupaten Bombana merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Inspektur pembantu membawahi beberapa wilayah kerja pengawasan Satuan Kerja Perangkat Daera , Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10

Inspektur mempunyai tugas :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pen awasan clan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pernantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan ertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan LHP;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
Sekretariat
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris y ang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada inspektur
- (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksan an, menyusun, merumuskan, mengendalikan dan rncnjalankan kegiatan dan pelayanan kesekretariatan meliputi penyusunan program, pengelolaan umum, kepegawaian pengelolaan kuangan dan pelaporan kinerja.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretaris menyelenggarakan f ungsi :
- a. penyusun rencana kegiatan;
- b. penyiapan bahan kerja;
- d. pengkoordinasian penyusunan kebijakan operasional pengawasan dan membantu kebutuhan sare na prasarana operasional pengawasan yang dilaksanak oleh unit kerja lain di lingkungan Inspektorat;
- c. perumusan kebijakan teknis dalam menentukan sasaran kegiatan sekretariat;
- e. pengendalian dan pengarah kegiatan kesekrctariatan yang meliputi pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, perencanaan evaluasi data dan pelaporan;
- f. pengkoordinasian penyusunan laporan akun · bilitas kinerja dan laporan-laporan pelaksanaan tugas lnspe orat;
- g. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian, adrninistrasi keuangan, sarana dan prasarana, serta perpustakaan [nspektorat;
- h. penyelenggaraan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
2. J· penginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya
1. pemberi saran dan atau pertimbangan k pada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh lnspektur; dan
1. pengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13

- (1) Sekretariat terdiri atas :
- b. sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keus ngan;
- a. sub Bagian Perencanaan Program;
- c. sub Bagian Evaluasi Data dan Laporan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekr taris.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 14

- (1) Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan;
- b. menyiapkan bahan kerja;
- d. melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja dengan unit kerja lain sesuai bidang tugasnya;
- c. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran dan mengkoordinasikan dengan unit erja lain di lingkungan Inspektorat;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan program pengawasan;
- g. menghimpun, mempelajari dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugass-tugas pengawasan;
- h. menampung dan mengadministrasikan pengaduan masyarakat adanya dugaan penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dari perangk t daerah dan desa untuk bahan tindak lanjut;
- J. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;
1. membuat laporan kepada atasan mengenai tugas yang telah dilaksanakan;
- k. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya; dan
1. melaksanakan tugas lain yang diberikan ol h atasan.
{2)Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mem unyai
tugas:
- b. menyiapkan bahan kerja;
- a. menyusun rencana kegiatan;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana sulan kebutuhan alat tulis kantor, perlengka an, anggaran rumah tangga dan perpustakaan;
- d. melaksanakan pengelolaan anggaran, adrninistrasi keuangan, pembukuan, perbcndaharr an kekayaan milik daerah;
- e. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian yang meliputi penyiapan pengangkatan pegawai, usul kenaikan pangkat, usul mengikuti pendidikan dan pelatihan, pemberhentian, pensiun, mutasi serta urusan kepegawaian lainnya berdasarkar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melaksanakan urusan gaji pegawai di lingkungan lnspektorat Kabupaten meliputi pembayaran gaji, kenaikan gaji, pemberhentian pem bayaran dan pembuatan daftar gaji;
- g. melaksanakan pengadaan, penerimaan, penyirnpanan, inventarisasi, penggandaan serta mengatur distribusi dan penggunaan barang perlcngkapan dan perbekalan;
- h. melaksanakan perawatan dan perneliharaan barang inventaris, gedung, peralatan kendaraan dinas dan sejemsnya;
1. melaksanakan kegiatan kerumah-tanggs rut, hubungan masyarakat, kebersihan, ketertiban, keamanan dan keindahan lingkungan kantor;
- j. melaksanakan urusan surat-menyurat yang meliputi surat masuk dan surat keluar, kearsipan, ekspedisi dan dokumentasi;
- l. membantu menyiapkan bahan unt k menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan laporan lainnya;
- k. membantu pelaksanaan koordinasi dan program kerjasama dengan lembaga perangkat daerah lainnya;
- m. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;
- n. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bi ang tugasnya; dan
- o. mel-aksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
{3)Sub Bagian Evaluasi Data dan Laporan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan;
- b. menyiapkan bahan kerja;
- c. merumuskan sasaran dan kebijakan operasional di bidang pemerintahan umum.pemerintahan daerah, pemerintahan desa, aparatur sert: pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- d. memimpin, mengendalikan dan mengarahkan kegiatan pemeriksaan sesuai bidang tu asnya;
- e. melaksanakan pemeriksaan sesuai bidang tugasnya;
1. kegiatan prioritas lain sesuai kebijakan gub rnur;
- m. mengawal reformasi birokrasi;
- n. pemantauan pelaksanaan peraturan perundangundangan;
- o. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- p. penyusunan peraturan perundang-undangan idang pengawasan;
- q. penyusunan pedoman/ standar di bidang pengawasan;
- r. koordinasi program pengawasan; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh lnspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17

- (1) lnspektur Pembantu terdiri atas :
- a. Auditor I;
- b. Auditor II; dan
- c. Auditor III;
- (2) Auditor sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Auditor yang berada di bawah dan bertanggun\_ jawab kepada Inspektur Pembantu I.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 18

- (1) Auditor I, mempunyai tugas:
- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. reviu Rencana Kerja Anggaran;
- c. reviu Laporan Keuangan;
- d. reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
- f. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan engan tujuan tertentu;
- g. pemeriksaan terpadu;
- h. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
1. pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan public;
- J. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- k. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
1. koordinasi program pengawasan;
- m. pemeriksaan hibah/bantuan social;
- n. pendampingan, asistensi dan fasilitasi; dan
- o. tugas pembantuan dan Alokasi Dana Desa.
- (2) Auditor II, mempunyai tugas:
- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. reviu Rencana Kerja Anggaran;
- c. reviu Laporan Keuangan;
- d. reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
- f. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- g. pemeriksaan terpadu;
- h. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
1. pengawasan dalam rangka percepatan rnenuju good governance, clean government dan pelayanan public,
- f. melaksanakan pemeriksaan terhadap kasus-kasus tertentu yang berhubungan dengan tugas-tugas pembantuan dan tugas lain yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati;
- h. menelaah dan mengklarifikasikan ma ·alah-masalah yang berhubungan dengan bidang tuga snya termasuk pengaduan masyarakat untuk diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai bidang tugasnya;
1. melaksanakan koordinasi dan kerjasama :lengan unit kerja lain di bidang tugasnya;
- J. memberikan saran dan atau pertirnbangan kepada atasan mengenai langkah a tau tindakan yang diam bil di bidang tugasnya;
1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- k. menginventarisasi, mengidentifikasi dan rnenyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidan.g tugasnya; dan
Bagian Ketiga Inspektur Pembantu I
PasaJ 15
- (1) lnspektur Pembantu I berada di bawah dan oertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) lnspektur Pembantu I mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelengga raan urusan pemerintahan daerah.
PasaJ 16
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Inspektur Pembantu I menyelenggarakan Iungsi :
- a. melaksanakan perencanaan-perencanaan;
- b. menyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah;
- c. pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggararu rusan pemerintah Kabupaten;
- e. mereviu rencana kerja Instansi Pemerintah;
- d. mereviu rencana kerja anggaran;
- f. evaluasi sistem pengendalian internal;
- g. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan engan tujuan tertentu;
- h. pemeriksaan terpadu dengan Irjen Kementrian/Inspektorat Utama/Inspekto at Lembaga Pemerintah non Kementrian, lnspektorat Provinsi;
1. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- k. tugas pembantuan dan dana bantuan keua gan;
- J. fasilitasi;Pendampingan, asistensi dan
- pengawasan; idang J. penyusunan peraturan perundang-undangan
- k. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
1. koordinasi program pengawasan;
- m. pemeriksaan hibah/bantuan social;
- n. pendampingan, asistensi dan fasilitasi; dun
- o. tugas pembantuan dan Alokasi Dana Desa.
- (3) Auditor 111, mempunyai tugas :
- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. reviu Laporan Keuangan;
- b. reviu Rencana Kerja Anggaran;
- d. reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
- g. pemeriksaan terpadu;
- f. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan engan tujuan tertentu;
- h. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
1. pengawasan dalam rangka percepatan rnenuju good governance, clean government dan pelayanan public;
- J. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
1. koordinasi program pengawasan;
- k. penyusunan pedoman/ standar di bidang pe gawasan;
- m. pemeriksaan hibah/bantuan social;
- n. pendampingan, asistensi dan fasilitasi; dan
- o. tugas pembantuan dan Alokasi Dana Desa.
Bagian Keempat
Inspektur Pembantu II
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 19

- (1) Inspektur Pembantu II mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan tugas dan fungsi, ke angan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
2. {2) Inspektur Pembantu II dipimpin oleh lnspek r Pernbantu II yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 19, lnspektur Pembantu II menyelenggarakan £ungsi :
melaksanakan perencanaan-perencanaan;
- b. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangks t daerah;
- c. pengawasan tugas dan fungsi, keuan an, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah provmsi;
- d. mereviu rencana kerja anggaran;
- e. mereviu rencana kerja Instansi Pemerintah;
- g. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan d ngan tujuan tertentu;
- f. evaluasi sistem pengendalian internal;
- h. pemeriksaan terpadu dengan Irjen Kementriarr/ lnspektorat Utama/lnspektorat Lembaga Pemerintah non Kernentrian, Inspektorat Provinsi;
- c. fasilitasi;Pendampingan, asistensi dan
- b. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- d. tugas pembantuan dan dana bantuan keuang 1;
- e. kegiatan prioritas lain sesuai kebijakan gubern r;
- f. mengawal reformasi birokrasi;
- g. pemantauan pelaksanaan peraturan perundan -undangan;
- h. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- q. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- p. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- r. koordinasi program pengawasan;
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh In ipektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 21

- (1) Inspektur Pembantu II terdiri atas :
- a. Auditor I;
- b. Auditor II; dan
- c. Auditor III.
- (2) Auditor sebagaimana tersebut di atas dipimpi l leh Auditor yang berada di bawah dan bertanggun jawab kepada Inspektur Pembantu II
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 22

- (1) Auditor I mempunyai tugas:
- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. reviu Rencana Kerja Anggaran;
- c. reviu Laporan Keuangan;
- d. reviu Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah;
- e. evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
- f. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- g. pemeriksaan terpadu;
- h. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
1. pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelaya.nan public;
- J. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- k. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
1. koordinasi program pengawasan;
- m. pemeriksaan hibah/bantuan social;
- n. pendampingan, asistensi dan fasilitasi; dan
- o. tugas pembantuan dan Alokasi Dana Desa.
- (2) Auditor II mempunyai tugas :
- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. reviu Rencana Kerja Anggaran;
- d. reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. reviu Laporan Keuangan;
- e. evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
- f. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- g. pemeriksaan terpadu;
- h. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
1. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan public;
- J. penyusunan peraturan perundang- undangan bidang pengawasan;
- k. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
1. koordinasi program pengawasan;
- n. pendampingan, asistensi dan fasilitasi; dan
- m. pemeriksaan hibah/bantuan social;
- o. tugas pembantuan dan Alokasi Dana Desa.
- (3) Auditor III mempunyai tugas :
- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. reviu Rencana Kerja Anggaran;
- c. reviu Laporan Keuangan;
- d. reviu Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah;
- e. evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
- g. pemeriksaan terpadu;
- f. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan engan tujuan tertentu;
- h. mengawal pelaksanaan reformasi birokras i;
1. pengawasan dalam rangka percepatan rnenuju good governance, clean government dan pelayana public;
- J. penyusunan peraturan perundang-undangan idang pengawasan;
- k. penyusunan pedoman/ standar di bidang pengawasan;
1. koordinasi program pengawasan;
- m. pemeriksaan hibah/bantuan social;
- n. pendampingan, asistensi dan fasilitasi; dan
- o. tugas pembantuan dan Alokasi Dana Desa.
Bagian Kelima
Inspektur Pembantu III
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 23

- (1) Inspektur Pembantu III mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan rusan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektur Pembantu III dipimpin oleh Inspektur Pembantu III yang berada di bawah dan bertanggu g jawa kepada Inspektur.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Inspektur Pembantu III menyelenggarakan fungsi : a. melaksanakan perencanaan-perencanaan;
- b. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusut:an, er gujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat d.aerah;
- c. pengawasan tugas dan fungsi, keuan an, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah provmsi;
- d. mereviu rencana kerja anggaran;
- e. mereviu rencana kerja Instansi Pemerintah;
- f. evaluasi sistem pengendalian internal;
- g. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan engan tujuan tertentu;
- h. pemeriksaan terpadu dengan lrjen Kementrian llnspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah no Kementrian, Inspektorat Provinsi;
- j. fasilitasi;Pendampingan, asistensi dan
1. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- k. tugas pembantuan dan dana bantuan keuangan;
1. kegiatan prioritas lain sesuai kebijakan gubernur;
- n. pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- m. mengawal reformasi birokrasi;
- o. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
1. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- k. koordinasi program pengawasan; dan
- j. penyusunan pedoman/ standar di bidang peng· wasan;
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh In pektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 25

- (1) lnspektur Pembantu III terdiri atas :
- a. Auditor I;
- b. Auditor II;
- c. Auditor III.
- (2) Auditor sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Auditor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada lnspektur.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 26

- ( 1) Auditor I mempunyai tugas :
- a. reviu Rencana Kerja Anggaran;
- c. reviu Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah;
- b. reviu Laporan Keuangan;
- d. evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
- f. pemeriksaan terpadu;
- e. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- g. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
- h. pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan public;
1. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- J. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- k. koordinasi program pengawasan;
- m. pendampingan, asistensi dan fasilitasi; dan
1. pemeriksaan hi bah/ ban tuan social;
- n. tugas pembantuan dan Alokasi Dana Desa.
- (2) Auditor II mempunyai tugas :
- b. reviu Laporan Keuangan;
- a. reviu Rencana Kerja Anggaran;
- c. reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- d. evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
- f. pemeriksaan terpadu;
- h. pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan public,
- g. mengawal pelaksanaan reformasi birokra i;
1. penyusunan peraturan perundang-undangan idang pengawasan;
- k. koordinasi program pengawasan;
- J. penyusunan pedoman/standar di bidang pe gawasan;
1. pemeriksaan hibah/bantuan social;
- m. pendampingan, asistensi dan fasilitasi; dan
- n. tugas pembantuan dan Alokasi Dana Desa.
- (3) Auditor Ill mempunyai tugas :
- a. reviu Rencana Kerja Anggaran;
- b. reviu Laporan Keuangan;
- c. reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
- e. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan engan tujuan tertentu;
- f. pemeriksaan terpadu;
- g. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
- h. pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan oublic;
1. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- J. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
1. pemeriksaan hi bah/ ban tuan social;
- k. koordinasi program pengawasan;
- m. pendampingan, asistensi dan fasilitasi; dan
- n. tugas pembantuan dan Alokasi Dana Desa.
Bagian Keenam
Inspektur Pembantu IV
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 27

- (1) Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektur Pembantu IV dipimpin oleh lnspektur Pembantu IV yang berada di bawah dan bertanggung ja wa kepada Inspektur.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, lnspektur Pembantu IV menyelenggarakan f ungsi :
- a. melaksanakan perencanaan-perencanaan;
- c. pengawasan tugas dan fungsi, keuangs n, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah provmsi;
- b. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah;
- d. mereviu rencana kerja anggaran;
- e. mereviu rencana kerja Instansi Pemerintah;
- f. evaluasi sistem pengendalian internal;
- h. pemeriksaan terpadu dengan Irjen Kementrian/lnspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah non Kernentrian, Inspektorat Provinsi;
- g. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
1. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- k. tugas pembantuan dan dana bantuan keuangan,
- j. fasilitasi;Pendampingan, asistensi
1. kegiatan prioritas lain sesuai kebijakan gubernu ;
- m. mengawal reformasi birokrasi;
- n. pernantauan pelaksanaan peraturan perundangundangan;
- o. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- p. penyusunan peraturan perundang-undan a11 bidang pengawasan;
- q. penyusunan pedoman/ standar di bidang penga asan;
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ins ektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- r. koordinasi program pengawasan;
- (1) Inspektur Pembantu IV terdiri atas :
- a. Auditor I;
- b. Auditor II; dan
- c. Auditor III.
- (2) Auditor sebagaimana tersebut di atas dipimpin oteh Auditor yang berada di bawah dan bertanggung j· wab kepada Inspektur Pembantu.
- ( 1) Auditor I mempunyai tugas :
- a. reviu Rencana Kerja Anggaran;
- b. reviu Laporan Keuangan;
- c. reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
- d. evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
- f. pemeriksaan terpadu;
- e. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan d n zan tujuan tertentu;
- g. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
1. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- h. pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan public;
- J. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- k. koordinasi program pengawasan;
1. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- m. pendampingan, asistensi dan fasilitasi; dan
- n. tugas pembantuan dan Alokasi Dana Desa.
- (2) Auditor II mempunyai tugas :
- a. reviu Rencana Kerja Anggaran;
- b. reviu Laporan Keuangan;
- c. reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerint
- d. evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
- e. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan uengan tujuan tertentu;
- f. pemeriksaan terpadu;
- g. mengawal pelaksanaan reformasi birokra i;
- h. pengawasan dalam rangka percepalan rnenuju good governance, clean government dan pelay a11 p blik;
1. penyusunan peraturan perundang-undangan idang pengawasan;
- J. penyusunan pedoman/standar di bidang pe gawasan;
- k. koordinasi program pengawasan;
1. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- m. pendampingan, asistensi dan fasilitasi; dan
- n. tugas pembantuan dan Alokasi Dana Desa.
- (3) Auditor III mempunyai tugas :
- a. reviu Rencana Kerja Anggaran;
- b. reviu Laporan Keuangan;
- c. reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
- e. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan deugan tujuan tertentu;
- f. pemeriksaan terpadu;
- g. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
- h. pengawasan dalam rangka percepatan rnenuju good governance, clean government dan pelayanai 1 publik;
1. penyusunan peraturan perundang-undangan idang pengawasan;
- J. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- k. koordinasi program pengawasan;
1. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- m. pendampingan, asistensi dan fasilitasi; dan
- n. tugas pembantuan dan Alokasi Dana Desa.
Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mernpunyai tugas rnelaksanakan sebagian tugas teknis Inspektorat sesuai bidang k ahliannya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri dari sejumlah Aparat r '3ipil egara dalam jenjang jabatan fungsional yang teroagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlianrr a
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang
- ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanaka 1 tugasnya bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai Peraturan Perundang-unds ngan yang berlaku.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
TATA KERJA
- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit :,rganisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menera kan pnnsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik d lam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan in stansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tuga · masingmasmg.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris dan lnspektur Pembantu menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas po o k masingmasmg,
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingk ngan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.
Inspektur wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan l erundangundangan yang berlaku.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 35

Inspektur, memimpin dan mengkoordinasi bawah nnya masing-masing dan memberikan bimbingan se rta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.
Sekretaris, Inspektur Pembantu dan · epala Sub Bagian/ Auditor wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab pada atasannya masing-rnasing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 37

Setiap laporan yang diterima oleh Inspektur dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 38

Dalam menyampaikan laporan, tembusan waj ib disampaikan pula kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
Dalam melaksanakan tugas, lnspektur dibantu leh Inspektur Pembantu dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.
- (1) Dalam hal Inspektur berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas Inspektur sesuai dengan ketent 811 Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan Inspektur dapat menunjuk Inspektur Pembantu untuk melaksanakan tugastugas lnspektur.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 41

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masingmasing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB VI - KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELO" I 'ASl DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATA
Pasal 42

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pernberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan lnspektorat Daerah Kabupaten Bombana, berpedoman pa a peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) lnspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretaris dan Inspektur Pembantu di lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana merupakan jabatan structural eselon III a.
- (3) Inspektur Kabupaten Bombana merupakan jabatan struktural eselon II b.
- (5) Kepala Sub Bagian di lingkup lnspektorat Daerah Kabupaten Bombana merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (6) PejabatEselon III dan IV di lingkungan Insp ktorat Daerah Kabupaten Bombana diangkat dan diber entikan oleh Bupati atas usul Inspektur melalui Sekretaris Daerah,
- (7) Formasi dan persyaratan jabatan pada Insp ktorat Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan upati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
'
BAB VII - PENUTUP
Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, ernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.
Hj. SI
Pj. BUPATI BOM ANA,
Ditetapkan di Rumbia pada tanggal tt -1t· 2016
Diundangkan di Rumbia pada tanggal 2016 i.; - , 1... '1.-0 t (,,
SEKRETARIS DAERAH,
BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 20 l 6 NO OR ~ Z...
~,·
..
.
•
LAMPIRAN
: PERATURAN BU ATI BOMBANA
NOMOR
: ~J\_ TAHUN 2016
TANGGAL
: 'Li- OrSt,..,..~E{l- 201(.,
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SOMSANA
Pj. BUPATI BOMBANA,
Hj. SITTI SALEHA