PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 4 Tahun 2009
Tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
Berlaku: 4 TAHUN 2009
N/A
Preamble

Menimbang a. perananan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya agar mampu berwibawa dalam melakukan penyidikan
bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka keberadaan dan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Melawi secara optimal, maka pelaksanaan operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah perlu dilakukan secara koordinasi, terarah, terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi.
3. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 76,
4. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nemer 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nemer 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI dan
BUPATI MELAWI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagal unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
7. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Melawi.
9. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
10. Tindak Pidana adalah tindak pidana pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang mengandung sanksi hukum.
11. Tim Pembina PPNS adalah Tim yang membina pelaksanaan tugas-tugas PPNS Daerah Kabupaten Melawi.
12. Operasi penindakan yang selanjutnya disebut yustisi adalah operasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Peraturan Perundangundangan yang dilakukan PPNS secara terpadu dengan sistem Peradilan di tempat.
13. Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat Diklat PPNS Daerah adalah suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas PNS di bidang Penyidikan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan keputusan Bupati untuk diangkat sebagai PPNS Daerah.
14. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat srpp adalah surat tanda lulus dan bukti PNS yang telah mengukuti pendidikan dan pelatihan khusus di bidang Penyidikan Peraturan Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 2

PPNS Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 3

- (1) PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini PPNS Daerah berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 4

- (1) Untuk me!aksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, PPNS Daerah mempunyai wewenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama dan melakukan pemeriksaan ditempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS Daerah tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

- (1) PPNS Daerah di samping hak-haknya sebagai PNS sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan Uang Insentif.
- (2) Besarnya Uang Insentif tersebut ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6

PPNS Daerah sesuai dengan bidang tugasnya wajib :
- a. melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
- 1) pemenksaan tersangka;
- 2) pemasukan rumah;
- 3) penyitaan barang;
- 4) pemeriksaan saksi;
- 5) pemeriksaan tempat kejadian.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pimpinan Unit Organisasinya masing-masing.
BAB IV - PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 7

PNS yang akan diangkat menjadi PPNS Daerah diharuskan mengikuti pendidikan khusus.
BAB IV - PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 8

Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 9

Syarat-syarat PNS yang dapat diangkat menjadi PPNS Daerah adalah :
- a. Serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b);
- c. Berusia maksimal 50 Tahun;
- b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda (03);
- d. Ditugaskan di bidang teknis operasional;
- e. Telah lulus pendidikan khusus di bidang Penyidikan;
- f. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;
- g. Berbadan sehat jasmani maupun rohani dan dibuktikan dengan keterangan Dokter.
BAB IV - PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 10

- (1) PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, ditunjuk oleh Bupati atas usul unit organisasi yang bersangkutan.
- (2) PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diajukan oleh Bupati untuk diusulkan pengangkatannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalul Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekjen Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
BAB IV - PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 11

PPNS Daerah yang mutasi antar Instansi atau antar Kabupaten / Kota di lingkungan Pemerintah Provinsi, Keputusan mutasinya diterbitkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat dan melaporkannya kepada Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan mengirimkan tembusannya epada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
BAB IV - PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 12

- (1) PPNS Daerah diberhentikan dari Jabatannya karena :
- a. Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Melanggar disiplin kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS;
- f. Meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), diajukan oleh Bupati melalui Gubernur Provinsi Kalimantan Barat untuk diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.
- (3) Usul pemberhentian PPNS Daerah harus disertai dengan alasan-alasan dan bukt pendukungnya.
BAB IV - PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 13

Keputusan Pemberhentian PPNS Daerah diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
BAB IV - PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 14

Usul Pengangkatan dan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Daerah ini tembusannya dikirim kepada Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 15

- (1) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan Tata Kerja yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, maka PPNS Daerah dapat meminta petunjuk dan bantuan kepada Penyidik Polisi Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada Penuntut Umum, PPNS Daerah melaporkan hal itu kepada Penyidik Polisi Republik Indonesia.
4. () Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh PPNS Daerah, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Repbulik Indonesia, tersangka dan atau keluarganya.
BAB VI - SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN
Pasal 16

- (1) PPNS Daerah sebelum melaksanakan tugasnya harus terlebih dahulu mengangkat sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII - PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
Pasal 17

PPNS Daerah yang telah dilantik dapat melaksanakan penyidikan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan dasar hukum dan wilayah kerja masingmasing.
BAB VII - PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
Pasal 18

Pedoman teknis penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah,terhadap ketentuan Peraturan Penundang-undangan oleh PPNS Daerah diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII - PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
Pasal 19

- (1) Setiap PPNS Daerah dalam menjalankan tugas penyidikan dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh atasan PPNS Daerah.
BAB VIII - PEMBINAAN
Pasal 20

Pembinaan terhadap PPNS Daerah meliputi;
- a. Pembinaan Teknis;
- b. Pembinaan Operasional.
BAB VIII - PEMBINAAN
Pasal 21

- (1) Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 hunuf a dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, Kapolri dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi
- (3) Untuk pembinaan PPNS secara operasional perlu dibentuk Tim Pembinaan PPNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX - PEMBIAYAAN
Pasal 22

- (1) Biaya pelaksanaan tugas-tugas penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah oleh PPNS Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disediakan dalam pos anggaran Dinas / Instansi / Unit Kerja PPNS Daerah yang bersangkutan bertugas.
- (2) Biaya pelaksanaan Pembinaan Teknis Yuridis dan Administratif, termasuk kegiatan pengawasan dan pengendalian tugas-tugas operasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati oleh PPNS Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.
Diundangkan di Nanga Pinoh pada tanggal 3o seoeR 2009
PENJELASAN
Pasal 5

ayat (1)

Pemberian uang insentif dimaksud disesuaikan dengan keuangan Daerah.ayat (2)
PENJELASAN
Pasal 8 cukup jelas

| Pasal | 10 | ayat (1) | cukup jelas ||---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | ayat (2) | cukup jelas || Pasal | 11 | ayat (1) | cukup jelas || | | ayat (2) | cukup jelas || Pasal | 12 | ayat (1) | cukup jelas || | | ayat (2) | cukup jelas || | | ayat (3) | cukup jelas || Pasal | 13 | cukup jelas | cukup jelas || Pasal | 14 | cukup jelas | cukup jelas || Pasal | 15 | ayat (1) | cukup jelas || | | ayat (2) | cukup jelas || | | ayat (3) | cukup jelas || | | ayat (4) | cukup jelas || Pasal | 16 | ayat (1) | cukup jelas || Pasal | | ayat (2) | cukup jelas || Pasal | 17 | Sesuai dengan kewenangannya PPNS Daerah hanya melakukan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Kabupaten Melawi. | Sesuai dengan kewenangannya PPNS Daerah hanya melakukan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Kabupaten Melawi. || Pasal | 18 | cukup jelas | cukup jelas || Pasal | 19 | cukup jelas | cukup jelas || Pasal | 20 | cukup jelas | cukup jelas || Pasal | 21 | ayat (1) | cukup jelas || | | ayat (2) | Pembinaan operasional dimaksud berupa petunjuk teknis operasional PPNS Daerah Kabupaten Melawi. || | | ayat (3) | cukup jelas || Pasal | 22 | ayat (1) | cukup jelas || | | ayat (2) | cukup jelas || | | ayat (3) | cukup jelas || Pasal | 23 | cukup jelas | cukup jelas |