PERATURAN DAERAH Unknown Nomor :09 Tahun 2009
Tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
Berlaku: 09 TAHUN 2009
N/A
Pasal 2

1. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan asli Daerah
1. Semula
Rp. 21.510.000.000,00
2. Bertambah/berkurang Rp.
1.827.039.669
3. Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 23.337.039.660.
- b. Dana perimbangan
1. Semula
Rp. 494.983.993.129
2. Bertambah/berkurang Rp.
2. 778.058.507
3. Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 495.772.051.636
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
1. Semula Rp.36.142.991.273
2. bertambah/berkurang Rp 4.592.058.836
3. Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp.40.734.050.109.
2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: ji d
- a. Pajak daerah
- (1) Semula Rp.7.489.000.000
11. (2)Bertambah/berkurang Rp.
12. 0
- (3) Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp.7.489.000.000
14. Retribusi daerah b.
- (1) Semula
16. Rp.3.306.000.000
- (2) Bertambah/berkurang Rp.
18. 650.000.000
- (3) Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 2.656.000.000
20. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan: «
- 1) Semula
Rp.2.100.000.000
- 2) Bertambah/berkurang Rp.
2. 177.039.660
- 3) Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerahyang dipisahkan setelah perubahan
Rp. 2.277.039.660.
- . Lain-Jainpendapatan asli daerah yang sah: d.
- 1) Semula
Rp.8.615.000.000
- 2) Bertmbah/berkurang
2. Rp.2.300.000.000
3. 3)Jumlah tain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan rp.10.915.000.000
3. Dana perimbangan sebagaimana dimkasud pada ayat(1) hurufb terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana bagi hasil pajak/hasil bukan pajak
- 1) Semula
Rp.18.385.333.129.
- 2) Bertambah/berkurang Rp.
2. 788.058.507.
- 3) Jumlah dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak setelah perubahan Rp.19.173.391.636
4. Dana Alokasi Umum b.
- 1) Semula Rp.417.431.660.000
- 2) Bertambah/berkurang Rp.
7. 0
- 3) Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp.417.631.660.000
9. Dana alokasi khusus Cc
- a. Semula
Rp. 59.167.000.000
- b. Bertambah/berkurang Rp.
0
- Cc. Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp.59.167.000.000
- . Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana sebagaimana pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: 4. ji
- a, Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemerintah daerah lainnya
1. Semula
Rp. 8.542.191.273.
2. Bertambah/berkurang Rp.7.244.132.497.
3. Jumlah dana bagi hasil pajak dari propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan Rp.15.786.323.770 d
3. Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pernerintah Daerah lainya : b.
- 1) Semula Rp. 2.460.800.000
- 2) Bertambah/berkurang Rp. 2.347.229.339
- 3) Jumlah dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan. Rp. 4.808.029.339
7. Pendapatan lainnya. «
- 1) Semula Rp. 25.140.000.000
- 2) Bertambah/berkurang Rp.5.000.303.000
- 3) Jumlah bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan Rp.20.139.697.000
N/A
Pasal 3

1. Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a) Belanja tidak langsung
1. Semula Rp. 492.488.668.573.
2. Bertambah/berkurang Rp. 13.473.375.931.
3. Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp.505.960.044.504
- b) Belanja langsung
1. Semula
Rp. 206.433.995.337
2. Bertambah/berkurang Rp. 6.580.573.524
3. jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp.199.853.421.813
2. Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a) Belanja pegawai
1. Semula Rp.379.097.233.573.
2. Bertambah/berkurang Rp. 13.491.294.069
3. Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 365.605.939.504
- b) Belanja Subsidi
- 1) Semula
10. Rp. 3.800.000.000
- 2) Bertambah/berkurang Rp. 13.491.294.069
- 3) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp.0
13. C). Belanja hibah
- 1) Semula Rp. 4.297.660.090.
- 2) Bertambah/berkurang Rp. 25.301.900.000
- 3) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 29.599.560.000.
17. d). Belanja bantuan social
18. 1). Semula
19. Rp. 89.090.175.000
20. 2). Bertambah/berkurang Rp. 6.224.570.000
21. 3). Jumlah belanja bantuan social setelahperubahan Rp. 95.314.745.000.
- e) Belanja bagi hasil kepada propinsi/kabupaten /kota pemerintahan desa:
23. 1). Semula
Rp. 780.000.000
- 2). Bertambah/berkurang Rp.205.000.000
- 3). Jumlah belanja bagi hasil kepada propinsi/ kabupaten/kota dan pemerintahan desa setelah perubahan Rp. 575.000.000
- f) Belanja bantuan keuangan kepada propinsi/ kabupaten/kota pemerintahan desa:
- 1). Semula
Rp. 14.921.600.000
- 2). Bertambah/berkurang Rp.556.800.0000
- 3). Jumlah belanja bantuan keuangan kepada propinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa setelah perubahan Rp. 14.364.800.000
- 9).Belanja tidak
- 1). Semula
Rp. 500.060.000
- 2). Bertambah/berkurang Rp. 0
|
- 3). Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp.500.000.000
3. Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf bterdiri dari jenis belanja :
- a) Belanja pegawai :
- 1). Semula
Rp. 9.520.520.000
- 2). Bertambah/berkurang Rp. 1.471.481.929
- 3). Jumlah belanja pegawai setelah perubahan
Rp.10.992.001.925
- b) Belanja barang dan jasa:
2. 1). Semula
Rp. 56.349.810.900
- 2).Bertambah/berkurang Rp. 16.869.585.665
- 3). Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 73.219.396.565
- c) Belanja modal:
- 1). Semula
Rp. 140.563.664.437
- 2). Bertambah/berkurang Rp. 24.921.641.114
- 3). Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 115.642.023.323.
N/A
Pasal 4

1. Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan:
3. 1). Semula Rp. 150.162.578.508.
4. 2).Bertambah/berkurang Rp. 160.746618
5. 3). Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp.150.323.325.126
6. 1). Semula S
- b. Pengeluaran :
Rp. 3.878.899.000
- 2).Bertambah/berkurang Rp. 474.101.214
- 3).Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp.4.353.000.214
2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : €
- a. SILPA tahun angggaran sebelumnya :
- 1). Semula Rp.
- 150.162.578.508
- 2). Bertambah/berkurang Rp. 160.746.618
- 3). Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp.150.323.325.126.
- 3 Peneluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : jt Ke
- a. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah :
- 1). Semula
- Rp. 3.878.899.000
- 2). Bertambah/berkurang Rp. 582.419.395
- 3). Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp.3.770.580.819
- b.Pembayaran pokok utang :
- 1). Semula Rp.
- 0
- 2).Bertambah/berkurang Rp. 582.419.395
- 3) Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp. 582.419.395
N/A
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1,tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah initerdiri dari:
1. Lampiran!
2. Lampiranll
3. Lampiran II
4. Lampiran IV
5. LampiranV
6. Lampiran VI
7. LampiranVI!
:
8. Lampiran VII :
9. LampiranIX
:
-
Ringkasan APBD A
:
Ringkasan APBD menurut utusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD..
:
Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan bseianja dan pembiayaan.
:
Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD program dan kegiatan.
:
Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara
:
Daftar jumlah pegawai per golongan dan perjabatan
Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah:
Daftar penyertaan modal (investasi) daerah
Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah
N/A
Pasal 6

Bupati menetapkan rancangan peraturan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah sebagailandasan operasional pelaksanaan.
N/A
Pasal 7

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
Ditetapkandi
: Pariaman
: 12 Agustus 2009
PadaTanggal
BUPATI PADANG PARIAMAN,
MUSLIM KASIM
Diundangkan di Pariaman
PadaTanggal:
13 Agustus 2009
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,
H.YUEN KARNOVA,SE.
Pembina Utama Muda, NIP196301111988031003
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2009 NOMOR 08
'