Unknown Unknown Nomor 2 Tahun 2014
Tentang I. UMUM
Berlaku: 12 Januari 2017
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI TEMANGGUNG
PROVINS! JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENT ANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAJ-{ KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,
- a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan sumber daya alam yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mendasarkan pada Pola Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah, mengakomodir perkembangan wilayah serta tidak menghambat investasi di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
5. Indonesia Tahun 1945; Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 fentang Sistem Informasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan · (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
25. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
ten tang ten tang Negara 26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
27. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 48);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 1989 Nomor 1 seri C);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 16);
,
32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Ka bu paten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 ten tang Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Ka bu paten Temanggung Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22);
34. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung . Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ternanggung Nomor 45);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan BUPATITEMANGGUNG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
Pasall
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 45) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Ketiga Peta LP2B dan LCP2B
Pasal 7
Peta LP2B dan LCP2B tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8
Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan dari LP2B dan LCP2B untuk jalan nasional, jalan propinsi, dan jalan kabupaten tertentu yang berada pada kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan perkotaan, dan kawasan strategis daerah yang diatur dalam pola ruang, dengan tetap mempertimbangkan jenis dan fungsi irigasi sesuai ketentuan perundang undangan.
(
32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Ka bu paten Temanggung Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22);
34. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung .Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 45); ' -
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan BUPATITEMANGGUNG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
Pasall
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 ten tang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Ka bu paten Temanggung Tahun 2014 Nomor 45 ) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Ketiga Peta LP2B dan LCP2B
Pasal 7
Peta LP2B dan LCP2B tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8
Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan dari LP2B dan LCP2B untuk jalan nasional, jalan propinsi, dan jalan kabupaten tertentu yang berada pada kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan perkotaan, dan kawasan strategis daerah yang diatur dalam pola ruang, dengan tetap mempertimbangkan jenis dan fungsi irigasi sesuai ketentuan perundang undangan.
,
I
3. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 ( satu) Pasal yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9 A
Dalam hal alih fungsi lahan yang di dalamnya terdapat sebagian bidang yang masuk dalam LP2B, maka pengalihfungsian lahan dapat didasarkan pada batas alam.
.
.
~-
N/A
Pasal 19

- . 4. Pasal 19 ditambah satu ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Alih fungsi LP2B dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a hanya dapat dilakukan dengan persyaratan:
- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
- b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
- c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- d. ketersediaan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.
Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 12 Januari 2017
SEKDA
ASISTEN
BUPATI TEMANGGUNG,
M. BAMBANG SUKARNO
Diundangkan di Temanggung pada tanggal 12 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINS! JAWA TENGAH: (4 /2017)
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Bahwa lahan pertanian pangarr merupakan sumber daya alam yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan I -dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan disisi lain pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang telah menurunkan daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.Oleh karena itu dalam upaya terwujudnya kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di daerah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional.
Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menyelamatkan lahan pertanian pangan dari degradasi, fragmentasi dan alih fungsi lahan pertanian pangan ke non-pertanian adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta diimplementasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan tujuan melindungi lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, penyediaan lapangan kerja, mempertahankan keseimbangan ekologis, serta mewujudkan revitalisasi pertanian.
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.