PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2013
Tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Berlaku: 3 Tahun 2008
N/A
Preamble

Menimbang
Mengincat
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR ,sTAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
- bahwa guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dibidang pertanian, dan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 59 Tahun 2010 tentang Uraian Togas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi J awa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
" .,,
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
,,
.
~
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Ka bu paten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737);
.
.
Menetapkan
4
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo;
17. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SITUBONDO.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian yang terdiri dari :
- a. UPTD Pertanian Kecamatan; dan
- b. UPTD Kebun Benih dan Kebun Mangga.
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 6

- ( l) Susunan Organisasi UPTD Pertanian Kecamatan terdiri dari :
- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana Teknis Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- d. Pelaksana Perkebunan; Teknis Kehutanan dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana Tanaman Pangan dan Hortikultura, Pelaksana Teknis Kehutanan dan Perkebunan dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Pertanian Kecamatan.
- (3) Struktur Organisasi UPTD Pertanian Kecarnatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
UPTD PERTANIAN KECAMATAN
Bagian Kesatu Kepala UPTD Pasal 7
Kepala UPTD Pertanian Kecamatan mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalarn penyelenggaraan kegiatan dibidang pertanian di wilayah kerjanya.
Sub Bagian Tata Usaha sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 ayat {l) huruf b, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengelolaan dan pengadministrasian surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga ;
- b. melaksanakan penyelenggaraan administrasi kepegawaian ;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan penyediaan, pengelolaan dan inventarisasi serta perawatan perlengkapan kantor;
- e. melaksanakan fungsi koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi internal (lintas program);
- f. melaksanakan urusan perencanaan program, kepegawaian, keuangan, inventaris perlengkapan serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
- g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPI'D;
1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
Bagian Ketiga
Pelaksana Teknis Tanaman Pangan dan Hotik.ultotura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pem binaan kepada petani dalam pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- b. melaksanakan penyusunan dan kegiatan produksi dibidang tanaman hortikultura ; perumusan pangan dan
- c. melaksanakan penyusunan dan perumusan kegiatan panen dan pasca panen dibidang tanaman pangan dan hortikultura ;
- d. melaksanakan pengembangan produksi tanaman dibidang tanaman pangan dan hortikultura ;
- e. melaksanakan penyusunan dan analisa data statistik dibidang tanaman pangan dan hortikultura ;
- f. melaksanakan pendampingan dan pengawasan teknis terhadap semua kegiatan dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan ;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPTD ;
1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Pelaksana Teknis Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pembinaan kepada petani dalam pembangunan pertanian kehutanan dan perke bu nan ;
- b. melaksanakan penyusunan kegiatan produksi dibidang perke bu nan ; dan perumusan kehutanan dan
- C. melaksanakan penyusunan kegiatan panen dan pasca kehutanan dan perkebunan; dan perumusan panen dibidang
- d. melaksanakan pengembangan produksi tanaman dibidang kehutanan dan perkebunan;
- e. melaksanakan penyusunan dan analisa data statistik dibidang perkebunan dan kehutanan ;
- f. melaksanakan pendampingan dan pengawasan teknis terhadap semua kegiatan dibidang Kehutanan dan Perkebunan;
- g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan ;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPTD ;
1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas pokok dan fungsinya.
BAB VI - PENJABARAN TUGAS UPTD KEBUN BENIH DAN KEBUN MANGGA Bagian Kesatu Kepala UPTD Pasall4
Pasal 19

- ( 1) Kepala UPTD Pertanian Kecamatan dan Kepala UPTD Kebun Benih dan Kebun Mangga diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Pertanian melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
- (2} Kepangkatan dan Jabatan Kepala UPTD Pertanian Kecamatan dan Kepala UPTD Kebun Benih dan Kebun Mangga ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan berdasarkan peraturan perundang› undangan yang berlaku.
BAB XI - TATAKERJA Pasal20
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.
Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 2 2 [j ;:: r ,\_ · .· ; l
BUPATI SITUBONDO,
~
DADANG WIGIARTO
c::
"
•
.
•
LAMPIRAN I
Peraturan Bµ.p,.ati Situbondo
Tanggal
:
i
.\_
~
.~
{ t..J
i,3
Nomor
: ~;
STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN KECAMATAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SITUBONDO
BUPATI SITUBONDO,
~
.
..
LAMPIRAN
II Peraturan.B,~~-ati Situ~anc;lo
Tanggal
.
L
~
.., -
~-'~
.J
Nomor
~;-
STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEBUN BENIH DAN KEBUN MANGGA PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SITUBONDO
BUPATI SITUBONDO,