PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 15 Tahun 2015
Tentang APBDesa
Berlaku: 15 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Menetapkan:
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5667) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.
KETENTUAN UMUM
BAB I
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintahan Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
16. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
17. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
18. Kepala Urusan adalah unsur pelaksana pembantu Kepala Desa dalam urusan tertentu yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Umum.
19. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
20. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
21. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
22. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
23. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
24. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa dengan belanja desa.
25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
26. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
BAB II - ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 3

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. menetapkan PTPKD;
- c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 4

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa,terdiri dari:
- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Urusan; dan
- c. Bendahara.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
- e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 6

- (1) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana pembantu Kepala Desa dalam urusan tertentu yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Umum.
- (2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. Kepala Urusan Pemerintahan :
3. Menyusun rencana, pengendalian, pelaporan dan evaluasi kegiatan dibidang Kependudukan, Pertanahan, Sosial Politik, Hukum, Pemilihan Kepala Desa, Pajak Bumi dan Bangunan, Pembinaan Rukun Tetangga, Penyiapan Peraturan Desa;
- b. Kepala Urusan Pembangunan : Menyusun rencana, pengendalian, pelaporan dan evaluasi kegiatan dibidang Pemberdayaan masyarakat, Pembangunan Desa, Musrenbang, Penyusunan Program Pembangunan, Teknologi Pedesaan, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan, Pemantauan BBM, Penyiapan Peraturan Desa;
- c. Kepala Urusan Umum :
6. Menyusun rencana, pengendalian, pelaporan dan evaluasi kegiatan dibidang Keuangan Desa, Perlengkapan dan Rumah Tangga Desa, Kepegawaian, Penyiapan APBDesa dan Peraturan Desa;
- (1) APBDesa,terdiri atas:
- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa; dan
- c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
Bagian Kesatu Pendapatan
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 9

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:
- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
- b. Transfer; dan
- c. Pendapatan Lain-Lain.
- (3) Kelompok Pendapat Asli Daerah (PADesa) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
- b. Hasil aset;
- a. Hasil usaha;
- c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli desa.
- (4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil Bumdes, tanah kas desa.
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 7

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c di jabat oleh staf pada Urusan Umum.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
BAB IV - APBDesa
Pasal 8

- (5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi.
- (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- (7) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan desa.
BAB IV - APBDesa
Pasal 10

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
- a. Dana Desa;
- b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Alokasi Dana Desa (ADD);
- d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
- e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.
- (2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (4) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:
- a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan b.Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
BAB IV - APBDesa
Pasal 11

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ke tiga.
- (2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.
Bagian Kedua Belanja Desa
BAB IV - APBDesa
Pasal 12

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
BAB IV - APBDesa
Pasal 13

- (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Belanja Tak Terduga.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
- a. Pegawai;
- b. Barang dan Jasa; dan
- c. Modal.
BAB IV - APBDesa
Pasal 14

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
BAB IV - APBDesa
Pasal 15

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- b. benda pos;
- a. alat tulis kantor;
- c. bahan/material;
- e. cetak/penggandaan;
- d. pemeliharaan;
- f. sewa kantor desa;
- h. makanan dan minuman rapat;
- g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
- i. pakaian dinas dan atributnya;
- k. upah kerja;
- j. perjalanan dinas;
- l. honorarium narasumber/ahli;
- m. operasional Pemerintah Desa;
- n. operasional BPD;
- o. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
- p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
BAB IV - APBDesa
Pasal 16

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
BAB IV - APBDesa
Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.
- (5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
BAB IV - APBDesa
Pasal 18

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (5) SilPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
BAB IV - APBDesa
Pasal 19

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
- b. Penyertaan Modal Desa.
- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
- (4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- d. sumber dana cadangan; dan
- e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 20

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- (3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 21

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati membentuk Tim Evaluasi untuk melakukan evaluasi terhadap rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang keanggotaannya terdiri atas SKPD sesuai kebutuhan.
- (3) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (4) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (5) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 22

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 23

- (1) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Pelaksanaan
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 24

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 25

- (1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- (2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- (3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 26

- (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 27

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 28

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 29

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:
- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 30

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
- a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan
- d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 31

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 32

Pengadaan barang/jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga Penatausahaan
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 33

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 34

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), menggunakan:
- b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
- a. buku kas umum;
- c. buku Bank.
Bagian Keempat Pelaporan
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 35

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa:
- b. laporan semester akhir tahun.
- a. laporan semester pertama; dan
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
Bagian Kelima Pertanggungjawaban
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 36

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
- a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
- c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
- b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 37

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 38

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 39

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui camat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 40

Format Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 29 huruf a dan huruf b, Pasal 37 dan Pasal 38 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati.
BAB VI - PERUBAHAN APBDesa
Pasal 41

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi :
- b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
- c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah.
- d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.
BAB VI - PERUBAHAN APBDesa
Pasal 42

- (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.
- (2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dari Kabupaten kepada Desa.
- (2) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Ditetapkan di Kuala Tungkal pada tanggal 15 Juni 2015 BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, ttd
USMAN ERMULAN
Diundangkan di Kuala Tungkal pada tanggal 15 Juni 2015
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
FIRDAUS KHATAB
BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 15
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ... dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa
- Rp......
2. Belanja Desa
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp......
- b. Bidang Pembangunan
Rp......
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp......
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp......
- e. Bidang Tak Terduga
Rp......
- Jumlah Belanja
Rp......
- Surplus/Defisit
Rp......
= = = = = = = = = ===
3. Pembiayaan Desa
- a. Penerimaan Pembiayaan
Rp. ......
- b. Pengeluaran Pembiayaan
Rp. ...
Selisih Pembiayaan ( a - b )
Rp......
= = = = = = = = = ======
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ...
Ditetapkan di Pada tanggal
...
...
KEPALA DESA ...
...
Diundangkan di ....
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA...
.....
LEMBARAN DESA... TAHUN 2015 ..... NOMOR ....
B. FORMAT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA..... TAHUN ANGGARAN....
| KODE REKENI NG | KODE REKENI NG | KODE REKENI NG | KODE REKENI NG | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | KETERANG AN |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | | | PENDAPATAN | | |
| 1 | 1 | | | Pendapatan Asli Desa | | |
| 1 | 1 | 1 | | Hasil Usaha | | |
| 1 | 1 | 2 | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | | |
| 1 | 1 | 3 | | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | | |
| 1 | 2 | | | Pendapatan Transfer | | |
| 1 | 2 | 1 | | Dana Desa | | |
| 1 | 2 | 2 | | Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota | | |
| 1 | 2 | 3 | | Alokasi Dana Desa | | |
| 1 | 2 | 4 | | Bantuan Keuangan | | |
| 1 | 2 | 4 | 1 | Bantuan Provinsi | | |
| 1 | 2 | 4 | 2 | Bantuan Kabupaten / Kota | | |
| 1 | 3 | | | Pendapatan Lain lain | | |
| 1 | 3 | 1 | | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke- 3 yang tidak mengikat | | |
| 1 | 3 | 2 | | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | | |
| | | | | JUMLAH PENDAPATAN | | |
| 2 | | | | BELANJA | | |
| 2 | 1 | | | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | |
| 2 | 1 | 1 | | Penghasilan Tetap dan Tunjangan | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Belanja Pegawai: | | |
| | | | | - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat | | |
| | | | | - Tunjangan BPD | | |
| 2 | 1 | 2 | | Operasional Perkantoran | | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | | |
| | | | | - Alat Tulis Kantor | | |
| | | | | - Benda POS - | | |
| | | | | Pakaian Dinas dfan Atribut - Pakaian Dinas | | |
| | | | | - Alat dan Bahan Kebersihan | | |
| | | | | - Perjalanan Dinas | | |
| | | | | - Pemeliharaan | | |
| | | | | - Air, Listrik,dasn Telepon - Honor | | |
| | | | | - dst..... | | |
| 2 | 1 | 2 3 | Belanja Modal |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------|
| | | | - Komputer |
| | | | - Meja |
| | | | dan - Mesin TIK |
| | | | - |
| | | | dst..... |
| 2 | 1 | 3 | Operasional BPD |
| 2 | 1 | 3 2 | Belanja Barang dan Jasa |
| | | | - ATK |
| | | | - Penggandaan |
| | | | - Konsumsi Rapat |
| | | | - dst .... |
| 2 | 1 | 4 | Operasional RT/ RW |
| 2 | 1 | 4 2 | Belanja Barang dan Jasa |
| | | | - ATK |
| | | | - Penggandaan |
| | | | - Ko n sumsi Rapat |
| | | | - dst .... |
| 2 | 2 | | Bidang Pelaksanaan PembangunanDesa |
| 2 | 2 | 1 2 | Perbaikan Saluran Irigasi |
| 2 | 2 | 1 | Belanja Barang dan jasa |
| | | | - Upah Kerja |
| | | | - Honor |
| | | | - dst..... |
| 2 | 2 | 1 3 | Belanja Modal |
| | | | - Semen |
| | | | - Material |
| | | | - dst... |
| 2 2 | 2 2 | 2 2 2 | Pengaspalan jalan desa Belanja Barang dan Jasa : |
| | | | - Upah Kerja |
| | | | - |
| | | | Honor |
| | | | - dst..... |
| 2 | 2 | 2 3 | Belanja Modal: |
| | | | - Aspal |
| | | | - Pasir |
| | | | - dst... |
| 2 | 2 | 3 | Kegiatan... |
| 2 | 3 | | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan |
| 2 | 3 | 1 | Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban |
| 2 | 3 | 1 | - Honor Pelatih - |
| | | | Konsumsi |
| | | | - Bahan Pelatihan |
| | | | - dst... |
| 2 | 3 | 2 | Kegiatan.... |
| 2 | 4 | | Bidang Pemberdayaan Masyarakat |
| 2 | | | Kegiatan |
| | 4 | 1 | Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat |
| 2 | 4 | 1 | 2 Belanja Barang dan Jasa: |
| | | | - Honor pelatih |
|-----|----|----|----------------------------------|
| | | | - Konsumsi |
| | | | - Bahan pelatihan |
| | | | - dst... |
| 4 | 2 | | Kegiatan..... |
| 5 | | | Bidang Tak Terduga |
| 5 | 1 | | Kegiatan Kejadian Luar Biasa |
| 5 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: |
| | | | - Honor tim |
| | | | - Konsumsi |
| | | | - Obat-obatan - |
| | | | dst... |
| 5 | 2 | | Kegiatan... |
| | | | JUMLAH BELANJA |
| | | | SURPLUS / DEFISIT |
| | | | PEMBIAYAAN |
| | | | Penerimaan Pembiayaan |
| 1 1 | 1 | | SILPA |
| 1 | | 2 | Pencairan Dana Cadangan |
| 1 | | 3 | Hasil KekayaanDesaYangdipisahkan |
| | | | JUMLAH ( RP ) |
| 2 | | | Pengeluaran Pembiayaan |
| 2 | | 1 | Pembentukan Dana Cadangan |
| 2 | | 2 | Penyertaan Modal Desa |
| | | | JUMLAH ( RP ) |
DISETUJUI OLEH KEPALA DESA
...
(....)
II. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA ... KECAMATAN ....
TAHUN ANGGARAN ...
- 1.
Bidang : ________________
3. Waktu Pelaksanaan :
2. Kegiatan : ________________
Rincian Pendanaan :
| NO. | URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| JUMLAH (Rp.) | JUMLAH (Rp.) | JUMLAH (Rp.) | JUMLAH (Rp.) | |
..., tanggal ....
Disetujui/mengesahkan Kepala Desa
...
Pelaksana Kegiatan
....
Cara pengisian :
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
3. kolom 1 diisi dengan nomor urut
5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.
III. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
DESA..... KECAMATAN.....
1. Bidang :
TAHUN ANGGARAN....
2. Kegiatan :
| | | | Penerimaan (Rp.) | Penerimaan (Rp.) | Nomor | Pengeluaran(Rp.) | Pengeluaran(Rp.) | Jumlah Pengembali an ke | Saldo Kas |
|-----|---------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|
| No. | Tanggal | Uraian | Dari Bendahara | Swadaya Masyarak at | Bukti | Belanja Barang dan Jasa | Belanja Modal | Bendahara | (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya | | | | | | | |
| | | Jumlah | | | | | | | |
| | | Total Penerimaan | | | | Total Pengeluaran | Total Pengeluaran | Total Pengeluaran | |
| | | | | | | Total Pengeluaran + Saldo Kas | Total Pengeluaran + Saldo Kas | Total Pengeluaran + Saldo Kas | |
Desa.....
....,Tanggal...
Cara pengisian:
Pelaksana Kegiatan
1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa.
4. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.
6. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara.
5. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi.
7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat.
9. Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
8. Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi.
10. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.
12. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.
11. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara.
IV. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP )
DESA ... KECAMATAN ....
TAHUN ANGGARAN ...
- 1.
Bidang : ________________
3. Waktu Pelaksanaan :
2. Kegiatan : ________________
Rincian Pendanaan :
| NO. | URAIAN | PAGU ANGGARAN | PENCAIRAN S.D. YG LALU | PERMINTAAN SEKARANG | JUMLAH SAMPAI SAAT INI | SISA DANA |
|-------|----------|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| | | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) |
| | JUMLAH | | | | | |
..., tanggal ....
Telah dilakukan verifikasi Sekretaris Desa
...
Setujui untuk dibayarkan Kepala Desa
...
Pelaksana Kegiatan
....
Telah dibayar lunas Bendahara
....
Petunjuk pengisian:
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
3. Kolom 1 dengan nomor urut.
5. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
8. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
7. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
9. Kolom 7 disi dengan sisa anggaran.
V. FORMAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
TAHUN ANGGARAN ...
DESA ... KECAMATAN ....
- 1.
Bidang : ________________
2. Kegiatan : ________________
| NO. | PENERIMA | URAIAN | JUMLAH (Rp.) |
|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| JUMLAH (Rp.) | JUMLAH (Rp.) | JUMLAH (Rp.) | |
Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemerikasaan sesuai peraturan perundang-undangan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
...,tanggal ...
Pelaksana Kegiatan
...
Cara pengisian:
1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa
4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja
6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja
5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja
7. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan
VI. A. FORMAT BUKU KAS UMUM
BUKU KAS UMUM
DESA ... KECAMATAN ....
TAHUN ANGGARAN ...
| No . | Tgl . | KODE REKENING | URAIAN | PENERIMAA N (Rp.) | PENGELUARA N (Rp.) | NO BUKTI | JUMLAH PENGELUARA N KOMULATIF | SALDO |
|--------|---------|-----------------|----------|---------------------|----------------------|------------|---------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | Rp. | Rp. | | | |
...., tanggal ...
MENGETAHUI KEPALA DESA,
.....
Cara Pengisian :
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas
BENDAHARA DESA,
....
Kolom 1diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas
Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas
Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas
Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas
Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi
Kolom 9 diisi dengan saldo kas.
sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa.
Catatan :
B. BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
DESA ... KECAMATAN ....
TAHUN ANGGARAN ...
| No. | TANGGAL | URAIAN | PEMOTONGAN (Rp.) | PENYETORAN (Rp.) | SALDO (Rp.) |
|--------|-----------|----------|--------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | | | |
...., tanggal ...
MENGETAHUI KEPALA DESA,
...
BENDAHARA DESA,
....
Cara Pengisian :
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 1diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.
Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.
Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.
C. BUKU BANK DESA
BUKU BANK DESA
DESA ... KECAMATAN ....
TAHUN ANGGARAN ...
| | | | | PEMASUKAN | PEMASUKAN | PENGELUARAN | PENGELUARAN | PENGELUARAN | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-------|
| No. | TANGGAL TRANSAKSI | URAIAN TRANSAKSI | BUKTI TRANSAKSI | SETORAN (Rp.) | BUNGA BANK (Rp.) | PENARIKAN (Rp.) | PAJAK (Rp.) | BIAYA ADMINISTRASI (Rp.) | SALDO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| TOTAL TRANSAKSI BULAN INI | TOTAL TRANSAKSI BULAN INI | TOTAL TRANSAKSI BULAN INI | TOTAL TRANSAKSI BULAN INI | | | | | | |
| TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF | TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF | TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF | TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF | | | | | | |
BULAN : BANK CABANG : REK. NO. :
MENGETAHUI KEPALA DESA,
...., tanggal ...
BENDAHARA DESA,
.....
Kolom 1diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluarandengan Bank.
Cara Pengisian :
Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.
Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.
Kolom 3 diisi dengan uraian transaksipemasukan dan pengeluaran.
Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.
Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.
Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank.
Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.
Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.
Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.
....
VII.FORMAT LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
- A. Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Semester Pertama)
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER PERTAMA PEMERINTAH DESA..... TAHUN ANGGARAN....
| KODE REKENI NG | KODE REKENI NG | KODE REKENI NG | KODE REKENI NG | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN (Rp.) | JUMLAH REALISA SI (Rp.) | LEBIH/ KURAN G (Rp.) | KET. |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|--------|
| | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | 4 |
| 1 | | | | PENDAPATAN | | | | |
| 1 | 1 | | | Pendapatan Asli Desa | | | | |
| 1 | 1 | 1 | | Hasil Usaha | | | | |
| 1 | 1 | 2 | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | | | | |
| 1 | 1 | 3 | | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | | | | |
| 1 | 2 | | | Pendapatan Transfer | | | | |
| 1 | 2 | 1 | | Dana Desa | | | | |
| 1 | 2 | 2 | | Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | Alokasi Dana Desa | | | | |
| 1 | 2 | 4 | | Bantuan Keuangan | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 1 | Bantuan Provinsi | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 2 | Bantuan Kabupaten / Kota | | | | |
| 1 | 3 | | | Pendapatan Lain lain | | | | |
| 1 | 3 | 1 | | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | | | | |
| 1 | 3 | 2 | | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | | | | |
| | | | | JUMLAH PENDAPATAN | | | | |
| 2 | | | | BELANJA | | | | |
| 2 | 1 | | | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | | |
| 2 | 1 | 1 | | Penghasilan Tetap dan Tunjangan | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Belanja Pegawai: | | | | |
| | | | | - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat | | | | |
| | | | - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat |
|----|----|----|-----------------------------------------|
| 2 | 1 | 2 | - Tunjangan BPD Operasional Perkantoran |
| 2 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa |
| | | | - Alat Tulis Kantor |
| | | | - Benda POS |
| | | | - Pakaian Dinas dfan Atribut |
| | | | - Pakaian Dinas |
| | | | - Alat dan Bahan Kebersihan |
| | | | - Perjalanan Dinas |
| | | | - Pemeliharaan |
| | | | - Air, Listrik,dasn Telepon |
| | | | - Honor |
| | | | - dst..... |
| 2 | 1 | 2 | Belanja Modal |
| | | | - Komputer |
| | | | - Meja dan Kursi |
| | | | - Mesin TIK |
| | | | - dst..... |
| 2 | 1 | 3 | Operasional BPD |
| 2 | 1 | 3 | Belanja Barang dan Jasa |
| | | | - ATK - |
| | | | Penggandaan |
| | | | - Konsumsi Rapat |
| | | | - dst.... |
| 2 | 1 | 4 | Operasional RT/ RW |
| 2 | 1 | 4 | Belanja Barang dan Jasa |
| | | | - ATK |
| | | | - Penggadaan |
| | | | - Ko m sumsi Rapat |
| | | | - dst .... |
| 2 | 2 | | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |
| 2 | 2 | 1 | Perbaikan Saluran Irigasi |
| 2 | 2 | 1 | Belanja Barang dan jasa |
| | | | - Upah Kerja |
| | | | - Honor |
| | | | - dst..... |
| 2 | 2 | 1 | Belanja Modal |
| | | | - Semen |
| | | | - Material |
| | | | - dst... |
| 2 | 2 | 2 | Pengaspalan jalan desa |
| 2 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: |
| | | | | - Upah Kerja |
|-----|-----|----|----|-----------------------------------------------|
| | | | | - Honor - dst... |
| 2 | 2 | 2 | 3 | ..... Belanja Modal: |
| | | | | - Aspal |
| | | | | - Pasir |
| | | | | - dst... |
| 2 | 2 | 3 | | Kegiatan... ... |
| 2 | 3 | | | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan |
| 2 | 3 | 1 | | Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban |
| 2 | 3 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: |
| | | | | - Honor Pelatih |
| | | | | - Konsumsi |
| | | | | - Bahan Pelatihan |
| | | | | - dst... |
| 2 | 3 | 2 | | Kegiatan.... |
| 2 | 4 | | | Bidang Pemberdayaan Masyarakat |
| 2 | 4 | 1 | | Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat |
| 2 | 4 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: |
| | | | | - Honor pelatih |
| | | | | - |
| | | | | Konsumsi |
| | | | | - Bahan pelatihan |
| | | | | - dst... |
| 2 | 4 | 2 | | Kegiatan... |
| | | | | ..... |
| 2 2 | 5 5 | 1 | | Bidang Tak Terduga Kegiatan Kejadian Luar |
| 2 | 5 | 1 | 2 | Biasa Belanja Barang dan Jasa: |
| | | | | - Honor tim |
| | | | | - Konsumsi |
| | | | | - Obat-obatan |
| | | | | - dst... |
| 2 | 5 | 2 | | Kegiatan... |
| | | | | JUMLAH BELANJA |
| | | | SURPLUS / DEFISIT |
|----|----|----|--------------------------------------|
| 3 | | | PEMBIAYAAN |
| 3 | 1 | | Penerimaan Pembiayaan |
| 3 | 1 | 1 | SILPA |
| 3 | 1 | 2 | Pencairan Dana Cadangan |
| 3 | 1 | 3 | Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan |
| | | | JUMLAH ( RP ) |
| 3 | 2 | | Pengeluaran Pembiayaan |
| 3 | 2 | 1 | Pembentukan Dana Cadangan |
| 3 | 2 | 2 | Penyertaan Modal Desa |
| | | | JUMLAH ( RP ) |
DISETUJUI OLEH KEPALA DESA
...
(....)
- B. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Semester Akhir Tahun)
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER AKHIR TAHUN PEMERINTAH DESA..... TAHUN ANGGARAN....
| KODE REKENI NG | KODE REKENI NG | KODE REKENI NG | KODE REKENI NG | URAIAN | JUMLAH ANGGAR AN (Rp.) | JUMLAH REALISA SI (Rp.) | LEBIH/ KURAN G (Rp.) | KET. |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------|
| | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | 4 |
| | | | | PINDAHAN SALDO (SEMESTER PERTAMA ) | | | | |
| 1 | | | | PENDAPATAN | | | | |
| 1 | 1 | | | Pendapatan Asli Desa | | | | |
| 1 | 1 | 1 | | Hasil Usaha | | | | |
| 1 | 1 | 2 | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | | | | |
| 1 | 1 | 3 | | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | | | | |
| 1 | 2 | | | Pendapatan Transfer | | | | |
| 1 | 2 | 1 | | Dana Desa | | | | |
| 1 | 2 | 2 | | Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | Alokasi Dana Desa | | | | |
| 1 | 2 | 4 | | Bantuan Keuangan | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 1 | Bantuan Provinsi | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 2 | Bantuan Kabupaten / Kota | | | | |
| 1 | 3 | | | Pendapatan Lain lain | | | | |
| 1 | 3 | 1 | | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | | | | |
| 1 | 3 | 2 | | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | | | | |
| | | | | JUMLAH PENDAPATAN | | | | |
| 2 2 | 1 | | | BELANJA | | | | |
| 2 | 1 | 1 | | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penghasilan Tetap dan | | | | |
| | 1 | | 1 | Tunjangan | | | | |
| 2 | | 1 | | Belanja Pegawai: | | | | |
| | | | | - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat | | | | |
| | | | | - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat |
|----|----|----|----|------------------------------------------------|
| | | | - | Tunjangan BPD |
| 2 | 1 | 2 | | Operasional Perkantoran |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa |
| | | | | - Alat Tulis Kantor |
| | | | | - Benda POS |
| | | | | - Pakaian Dinas dfan Atribut |
| | | | | - Pakaian Dinas |
| | | | | - Alat dan Bahan Kebersihan - Perjalanan Dinas |
| | | | | - Pemeliharaan |
| | | | | - Air, Listrik,dasn Telepon |
| | | | | - Honor |
| | | | | - dst..... |
| 2 | 1 | 2 | 3 | Belanja Modal |
| | | | | - Komputer |
| | | | | - Meja dan Kursi |
| | | | | - Mesin TIK |
| | | | | - dst..... |
| 2 | 1 | 3 | | Operasional BPD |
| 2 | 1 | 3 | 2 | Belanja Barang dan Jasa |
| | | | | - ATK |
| | | | | - Penggandaan |
| | | | | - Konsumsi Rapat |
| 2 | 1 | 4 | | - dst.... |
| 2 | 1 | 4 | 2 | Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa |
| | | | | - ATK |
| | | | | - Penggadaan |
| | | | | - Ko n sumsi Rapat |
| | | | | - dst |
| | | | | .... |
| 2 | 2 | | | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |
| 2 | 2 | 1 | | Perbaikan Saluran Irigasi |
| 2 | 2 | 1 | 2 | Belanja Barang dan jasa |
| | | | | - Upah Kerja |
| | | | | - Honor |
| | | | | - |
| 2 | 2 | 1 | 3 | dst..... Belanja Modal |
| | | | | - Semen |
| | | | | - Material |
| | | | | - dst... |
| 2 | 2 | 2 | | Pengaspalan jalan desa |
|-----|-----|-----|----|-----------------------------------------------|
| 2 | 2 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa : |
| | | | | - Upah Kerja |
| | | | | - Honor |
| | | | | - dst... |
| | | | | ..... |
| 2 | 2 | 2 | 3 | Belanja Modal: |
| | | | | - Aspal |
| | | | | - Pasir |
| | | | | - dst... |
| 2 | 2 | 3 | | Kegiatan... ... |
| 2 | 3 | | | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan |
| 2 | 3 | 1 | | Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban |
| 2 | 3 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: |
| | | | | - Honor Pelatih |
| | | | | - Konsumsi |
| | | | | - Bahan Pelatihan |
| | | | | - dst... |
| 2 | 3 | 2 | | Kegiatan.... |
| 2 | 4 | | | Bidang Pemberdayaan Masyarakat |
| 2 | 4 | 1 | | Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat |
| 2 | 4 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: |
| | | | | - Honor pelatih |
| | | | | - Konsumsi |
| | | | | - Bahan pelatihan |
| | | | | - dst... |
| 2 | 4 | 2 | | Kegiatan..... |
| 2 | 5 | | | Bidang Tak Terduga |
| 2 | 5 | 1 | | Kegiatan Kejadian Luar Biasa |
| 2 | 5 | 1 | | Belanja Barang dan Jasa: |
| | | | 2 | |
| | | | | - Honor tim - Konsumsi |
| | | | | - Obat-obatan |
| | | | | - dst... |
| 2 | 5 | 2 | Kegiatan... |
|-----|-----|-----|--------------------------------------|
| | | | JUMLAH BELANJA |
| | | | SURPLUS / DEFISIT |
| 3 | | | PEMBIAYAAN |
| 3 | 1 | | Penerimaan Pembiayaan |
| 3 | 1 | 1 | SILPA |
| 3 | 1 | 2 | Pencairan Dana Cadangan |
| 3 | 1 | 3 | Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan |
| | | | JUMLAH ( RP ) |
| 3 | 2 | | Pengeluaran Pembiayaan |
| 3 | 2 | 1 | Pembentukan Dana Cadangan |
| 3 | 2 | 2 | Penyertaan Modal Desa |
| | | | JUMLAH ( RP ) |
DISETUJUI OLEH KEPALA DESA
...
(....)
VIII. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA
A. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA
PEMERINTAH DESA ...
KECAMATAN ...
KABUPATEN ...
PERATURAN DESA ...
NOMOR ...
TAHUN...
T E N T A N G
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN ...
KEPALA DESA ...
:
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal ... Peraturan Daerah Kabupaten ... Nomor ... Tahun ... tentang ..., Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran;
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Dst...
5. Peraturan Daerah Kabupaten ... Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran daerah Kabupaten ... Tahun ... Nomor ... );
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ... dengan rincian
sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa
Rp......
2. Belanja Desa
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Rp......
- b. Bidang Pembangunan
Rp......
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp......
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp......
- e. Bidang Tak Terduga
Rp......
Jumlah Belanja
Rp......
Surplus/Defisit
Rp......
= = = = = = = = = ===
3. Pembiayaan Desa
- a. Penerimaan Pembiayaan
Rp. ......
- b. Pengeluaran Pembiayaan
Rp. ...
Selisih Pembiayaan ( a - b )
Rp......
= = = = = = = = = =====
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:
1. Lampiran I :
Laporan
Pertanggungjawaban
RealisasiPelaksanaan
APBDesaTahun Anggaran ...;
2. Lampiran II: Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.
Ditetapkan di
...
Pada tanggal
...
KEPALA DESA ...
...
B. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa
TAHUN ANGGARAN....
PEMERINTAH DESA ...
| KODE REKENIN G | KODE REKENIN G | KODE REKENIN G | KODE REKENIN G | URAIAN | ANGGARA N (Rp.) | REALISA SI (Rp.) | LEBIH/ KURAN G (Rp.) | KET. |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | PENDAPATAN | | | | |
| 1 | 1 | | | Pendapatan Asli Desa | | | | |
| 1 | 1 | 1 | | Hasil Usaha | | | | |
| 1 | 1 | 2 | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | | | | |
| 1 | 1 | 3 | | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | | | | |
| 1 | 2 | | | Pendapatan Transfer | | | | |
| 1 | 2 | 1 | | Dana Desa | | | | |
| 1 | 2 | 2 | | Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | Alokasi Dana Desa | | | | |
| 1 | 2 | 4 | | Bantuan Keuangan | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 1 | Bantuan Provinsi | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 2 | Bantuan Kabupaten / Kota | | | | |
| 1 | 3 | | | Pendapatan Lain lain | | | | |
| 1 | 3 | 1 | | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | | | | |
| 1 | 3 | 2 | | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | | | | |
| | | | | JUMLAH PENDAPATAN | | | | |
| 2 | | | | BELANJA | | | | |
| 2 | 1 | | | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | | |
| 2 | 1 | 1 | | Penghasilan Tetap dan Tunjangan | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Belanja Pegawai: | | | | |
| | | | | - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat | | | | |
| | | | | - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat | | | | |
| | | | | - Tunjangan BPD | | | | |
| 2 | 1 | 2 | | Operasional Perkantoran |
|-----|-----|-----|----|-------------------------------------|
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa |
| | | | | - Alat Tulis Kantor |
| | | | | - Benda POS |
| | | | | - Pakaian Dinas dfan Atribut |
| | | | | - Pakaian Dinas |
| | | | | - Alat dan Bahan Kebersihan |
| | | | | - Perjalanan Dinas |
| | | | | - Pemeliharaan |
| | | | | - Air, Listrik,dasn Telepon |
| | | | | - Honor |
| | | | | - |
| | | | | dst..... |
| 2 | 1 | 2 | 3 | Belanja Modal |
| | | | | - Komputer |
| | | | | - Meja dan Kursi |
| | | | | - Mesin TIK |
| | | | | - |
| | | | | dst..... |
| 2 | 1 | 3 | | Operasional BPD |
| 2 | 1 | 3 | 2 | Belanja Barang dan Jasa |
| | | | | - ATK |
| | | | | - Penggandaan |
| | | | | - Konsumsi Rapat |
| | | | | - dst.... |
| 2 | 1 | 4 | | Operasional RT/ RW |
| 2 | 1 | 4 | 2 | Belanja Barang dan Jasa |
| | | | | - ATK |
| | | | | - Penggadaan |
| | | | | - Komsumsi Rapat |
| | | | | - dst |
| | | | | .... |
| 2 | 2 | | | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |
| 2 | 2 | 1 | | Perbaikan Saluran Irigasi |
| 2 | 2 | 1 | 2 | Belanja Barang dan jasa |
| | | | | - Upah Kerja |
| | | | | - Honor |
| | | | | - |
| | | | | dst..... |
| 2 | 2 | 1 | 3 | Belanja Modal |
| | | | | - Semen |
| | | | | - Material |
| | | | | - dst... |
| | | | | Pengaspalan jalan |
| 2 | 2 | 2 | | desa |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa : |
| | | | | - Upah Kerja |
| | | | | - Honor |
| | | | | - dst... |
| 2 | 2 | 2 | 3 | Belanja Modal: |
|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|
| | | | | - Aspal |
| | | | | - Pasir |
| | | | | - dst... |
| 2 | 2 | 3 | | Kegiatan... |
| 2 | 3 | | | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan |
| 2 | 3 | 1 | | Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban |
| 2 | 3 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: |
| | | | | - Honor Pelatih |
| | | | | - Konsumsi |
| | | | | - Bahan Pelatihan |
| | | | | - dst... |
| 2 | 3 | 2 | | Kegiatan.... |
| 2 | 4 | | | Bidang Pemberdayaan Masyarakat |
| 2 | 4 | 1 | | Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat |
| | 4 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: - |
| 2 | | | | Honor pelatih |
| | | | | - Konsumsi |
| | | | | - Bahan pelatihan |
| | | | | - dst... |
| 2 | 4 | 2 | | Kegiatan.... |
| 2 | 5 | | | Bidang Tak Terduga |
| 2 | 5 | 1 | | Kegiatan Kejadian Luar Biasa |
| 2 | 5 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: |
| | | | | - Honor tim |
| | | | | - Konsumsi |
| | | | | - Obat-obatan |
| | | | | - dst... |
| 2 | 5 | 2 | | Kegiatan... |
| | | | | JUMLAH BELANJA |
| | | | | SURPLUS / DEFISIT |
| 3 | | | | PEMBIAYAAN |
| 3 | 1 | | | Penerimaan Pembiayaan |
| 3 | 1 | 1 | | SILPA |
| 3 | 1 | 2 | | Pencairan Dana Cadangan Hasil Kekayaan Desa Yang |
| 3 | 1 | 3 | | di pisahkan |
| | | | JUMLAH ( RP ) |
|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 2 | | Pengeluaran Pembiayaan |
| 3 | 2 | 1 | Pembentukan Dana Cadangan |
| 3 | 2 | 2 | Penyertaan Modal Desa |
| | | | JUMLAH ( RP ) |
| | | | - Pembiayaan Netto (PENERIMAAN PEMBIAYAAN - PENGELUARAN PEMBIAYAAN ) - SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL SURPLUS/DEFISIT) |
TANGGAL ...
(KEPALA DESA ...)
IX. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...
| URAIAN | TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan) | TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| I. ASET DESA A. ASET LANCAR 1. Kas Desa a. Uang kas di Bendahara Desa b. Rekening Kas Desa 2. Piutang a. Piutang Sewa Tanah b. Piutang Sewa Gedung c. dst... 3. Persediaan a. Kertas Segel b. Materai c. dst... JUMLAH ASET LANCAR | | |
| B. ASET TIDAK LANCAR 1. Investasi Permanen - Penyertaan Modal Pemerintah Desa 2. Aset Tetap - Tanah - Peralatan dan Mesin - Gedung dan bangunan - Jalan, Jaringan dan Instalasi - dst... 3. Dana Cadangan - Dana Cadangan 4. Aset tidak lancar Lainnya | | |
| JUMLAH ASET TIDAK LANCAR | | |
| JUMLAH ASET (A + B) | | |
| II.KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | |
| JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | |
| JUMLAH KEKAYAAN BERSIH( I - II ) | | |
TANGGAL ...
(KEPALA DESA ...)