PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 23 Tahun 2011
Tentang No Description
Berlaku: 29 November 2011
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SINGKAWANG
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun ·1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298); I
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4723);
5. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
++
Menetapkan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Provinsi/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737};
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
3. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
4. 11.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MENKES/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 336);
5. 12.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1097/MENKES/VI/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan kesehatan Dasar Jamkesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 394);
6. 13.Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
MEMUTUSKAN:
-
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA· CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
BABI KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama Pengertian
Pasal1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota Singkawang selanjutnya disebut Walikota adalah Kepala Daerah yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di Kota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disingkat DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Singkawang selaku pengguna anggaran/barang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Assisten, pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset. selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,
16. serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
16. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
17. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
19. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
20. Tim Evaluasi adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota yang mempunyai tugas memverifikasi dan mengevaluasi usulan/proposal hibah dan bantuan sosial dalam rangka penyusunan APBD yang disusun berdasarkan rumpun bidang yang anggotanya terdiri dari SKPD terkait sesuai rumpun bidang.
BAB Ill - HIBAH
Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundangundangan.
BAB Ill - HIBAH
Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.
Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan
- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.
- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Walikota dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
- a. pemberi dan penerima hibah;
- b. tujuan pemberian hibah;
- c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
- d. hak dan kewajiban;
- e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
- f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Walikota dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (4) Contoh format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Ill Peraturan Walikota ini.
- (1) Walikota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Conteh Format Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
- (3) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (4) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah Kota Singkawang kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (5) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melaui transfer pada rekening giro/tabungan.
Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (1) Persyaratan dalam pencairan hlbah :
- a. surat permohonan yang ditujukan kepada Walikota dan ditandatangani oleh pimpinan/ketua/kepala pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan serta dicap perusahaan/lembaga/organisasi;
- b. Surat Keputusan Walikota tentang alokasi hibah;
- c. naskah perjanjian hibah daerah yang ditandatangani bersama antara Walikota dan penerima hibah sebagaimana pasal 13 ayat (1);
- d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima digunakan sesuai NPHD;
- e. kuitansi bermaterai yang telah ditandatangani penerima bantuan; dan
- f. berkas di fotocopy rangkap 4.
- (2) Penyaluran hibah kepada penerima hibah diberikan secara bertahap.
Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban
- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait.
- (3) Conteh format laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran V Peraturan Walikota ini.
- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait. . .
- (1) Pertanggungjawaban PPKD atas pemberian hibah meliputi:
- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Walikota;
- b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima hibah uang;
- c. NPHD;
- d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima digunakan sesuai NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.
- (2) Contoh Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum pada Lampiran VI Peraturan Walikota ini.
- (3) Contoh Format Bukti/Berita Acara Serah Terima Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum pada Lampiran VII Peraturan walikota ini.
BAB Ill - HIBAH
Pasal 20

- (1) Penerima hibah bertanggungijawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
- a. laporan penggunaan hibah;
- b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima digunakan sesuai NPHD; dan
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Kewajiban pembayaran pajak yang timbul akibat penggunaan dana menjadi tanggungjawab penerima hibah sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan dilampirkan dalam laporan penggunaan hibah
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c disampaikan kepada Walikota melalui SKPD terkait paling lambat 1 bulan sejak tanggal penyelesaian kegiatan atau 1 bulan sejak hibah diterima.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf c dalam bentuk salinan foto copy.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
BAB Ill - HIBAH
Pasal 21

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah Kota Singkawang dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah Kota Singkawang.
BABIV BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Umum
- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
BAB Ill - HIBAH
Pasal 24

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:
.
.
- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- c. Selain yang di sebutkan pada huruh a dan huruf b pasal ini bantuan dapat diberikan berdasarkan hasil verifikasi Tim Verifikasi dan Evaluasi
- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud · dalam Pasal 23 ayat (1) memenuhi kriteria:
- a. selektif;
- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
- d. sesuai tujuan penggunaan;
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memiliki identitas yang jelas; dan \_
- b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintahan Kota Singkawang.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
- a. rehabilitasi sosial;
- b. perlindungan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penanggulangan bencana.
- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
BAB Ill - HIBAH
Pasal 27

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima.
Bagian Kedua Penganggaran
- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan/proposal tertulis kepada Walikota.
- (2) Contoh Format Usulan/Proposal Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Walikota ini.
- (3) Walikota menunjuk Tim Verivikasi dan Evaluasi untuk melakukan evaluasi usulan/proposal tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Contoh format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum pada Lampiran IX Peraturan Walikota ini.
- (5) Tim Verifikasi dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
BAB Ill - HIBAH
Pasal 29

- (1) Rekomendasi Tim Verifikasi dan Evaluasi dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) dan ayat (6) yang telah disetujui oleh Walikota menjadi dasar pencantuman plafond anggaran belanja bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.
BAB Ill - HIBAH
Pasal 30

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB Ill - HIBAH
Pasal 31

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.
Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan
BAB Ill - HIBAH
Pasal 32

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.
- (1) Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Walikota berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.
- (2) Contoh Format Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran X Peraturan Walikota ini.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
BAB Ill - HIBAH
Pasal 34

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
BAB Ill - HIBAH
Pasal 35

Bantuan sosial terhadap Jamkesmas/Jamkesda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
BAB Ill - HIBAH
Pasal 36

- (1) Persayaratan dalam pencairan bantuan:
- a. surat permohonan yang ditujukan kepada walikota dan ditandatangani oleh pimpinan/ketua/masyarakat dan organisasi non pemerintahan serta dicap lembaga/organisasi;
- b. usu Ian bantuan paling sedikit memuat:
- 1) nama pemohon,
- 2) maksud dan tujuan,
- 3) rincian kebutuhan biaya,
- 4) struktur organisasi/kepengurusan (bagi lembaga non pemerintah),
- 5) foto copy rekening giro/tabungan (bagi lembaga non pemerintah),
- 6) foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima bantuan.
- c. Surat keputusan walikota tentang alokasi;
- d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima digunakan sesuai dengan usulan;
- e. kuitansi bermaterai yang telah ditandatangani penerima bantuan; dan
- g. berkas difotocopy dalam 4 rangkap.
- (2) Penyaluran bantuan sosial berupa uang dengan nilai lebih dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dilaksanakan secara bertahap.
Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban
BAB Ill - HIBAH
Pasal 37

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.
- (3) Contoh format laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran XI Peraturan Walikota ini.
BAB Ill - HIBAH
Pasal 38

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
2. {2} Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.
BAB Ill - HIBAH
Pasal 39

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
- a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Walikota;
- b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- c. surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Conteh format surat pernyataan tanggungjawab mutlak sebagaima dimaksud dalam ayat (1) huruf c sebagimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan walikota ini
- (3) Contoh format Bukti/Berita Acara Serah Terima Barang sebagaima dimaksud dalam ayat (1) huruf d sebagimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan walikota ini
BAB Ill - HIBAH
Pasal 40

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
- a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
- b. surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima digunakan sesuai dengan usulan, dan:
- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang
- (3) Kewajiban pembayaran pajak yang timbul akibat penggunaan dana menjadi tanggungjawab penerima bantuan sosial sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan dilampirkan dalam laporan penggunaan bantuan sosial sebagai kelengkapan bukti pengeluaran.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c disampaikan kepada walikota paling lambat ta@et 1 bulan s@jak dilaksanakannya kegiatan atau 1 bulan sejak bantuan diterima.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan dalam bentuk fotocopy.
9. {6} Bagi penerima bantuan yang telah melaksanakan kegiatan, wajib melampirkan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c pada saat pencairan bantuan sosial.
- (7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
BAB Ill - HIBAH
Pasal 41

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan soslal berupa barang yang belum dlserahkan kepada penerima bantuan soslal sampal dengan akhir tahun anggaran berkenaan dllaporkan sebagal persedlaan dalam neraca.
BAB Ill - HIBAH
Pasal 42

Reallsasl bantuan soslal berupa barang dlkonverslkan sesual standar akuntansl pemerintahan pada laporan realisasl anggaran dan dlungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (1) Tim Verifik~si dan Evaluasi melakukan monitoring dan eval~~si at~s p~mberlan hlbah, bantuan soslal dan bantuan keuangan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
BABVI
SANKSI
Dalar hal hasil monitoring dan evaluasl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) terdapat penggunaan hlbah dan bantuan soslal yang tidak sesual dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dlkenakan sanksl admlnsltrasi berupa pengajuan permohonan bantuan oleh yang bersangkutan pada tahun anggaran selanjutnya tidak akan diproses.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 46

Peraturan Walikota lnl mulal berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita 0aerah.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 29 November 2011 WALIKOTA SINGKAWANG,
HASAN KARMAN
Dlundangkan di Singkawang Pada tanggal 29 November 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
NIP. 19601116 198002 1 001
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2011 N0M0R 23
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA TOMOHON
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON NOMOR 5 TAHUN 2011
TENT ANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOT A TOMOHON T AHUN 2011 - 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TOMOHON,
- a. bahwa Kota Tomohon memerlukan perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeiuruh yang akan diiakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan. Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang rnerupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota :r omohon dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota T omohon serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tomohon tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Oaerah Kota Tomohon Tahun 2011 - 2015;
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota T omohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4273);;?
2. Undang-Undang Nomor 17 T ahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 T ahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010- 2015~
13. Peraturan Daerah Kota T omohon Nomor 13 T ahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tomohon Tahun 2006 - 2016;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor i 3 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON dan WALIKOTA TOMOHON
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANG KA MENENGAH DAERAH KOT A TOMOHON TAHUN 2011 - 2015.
SABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Tomohon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tomohon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tomohon;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya ditulis/disingkat RPJMN, adalah dokurnen perencanaan pembangunan nasiona! yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan 2014;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yang selanjutnya ditulis/disingkat RPJMD Provinsi Sulawesi Utara, adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Gubemur untuk kurun waktu 5 (iima) tahun, terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015~
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon, yang selanjutnya ditulis/disingkat RPJPD Kota Tomohon, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tomohon, yang selanjutnya ditulis/disingkat RTRW Kota Tomohon, adalah dokumen perencanaan struktur tata ruang dan pola pemanfaatan ruang Kota Tomohon untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2031;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tornohon, yang selanjutnya ditulis/disingkat RPJMD Kota Tornohon, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahuri,. terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015;
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun;
11. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah;
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;