PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor *\ Tahun 2014
Tentang No Description
Berlaku: 37 Tahun 2005
N/A
Preamble

Menimbang
- Mengingat
BUPATI PONTIANAK
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR *\ TAHUN 2014
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PONTIANAK,
- a
- bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasai 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/006/BAKD Tanggal 4 Januari 2006 angka 3 hal Tambahan dan penjelasan terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu adanya pengaturan pemberian tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2014;
- bahwa untuk memenuhi azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penentuan besaran tunjangan mempertimbangkan hasil appraisal aset/barang daerah oleh PT.Tiara Pilar Kreasi; b
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pontianak;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352 ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2UU3 xemang rveuanycin Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemer iksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang-Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Per imbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik inHonocia Mnmnr 4575V.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Neger i Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 01 Seri E Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 49 Seri A Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 5);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI PONTIANAK TENTANG PEMBERIAN
TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2014.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Pontianak memberikan Tunjangan Perumahan kepada 3 (tiga) orang Pimpinan dan 41 (empat puluh satu) orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2014.
2. (2)Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan serta dikategorikan sebagai penghasilan tidak tetap dan dikenakan pajak sebagaimana ketentuan yang berlaku.
BAB II - BESARNYA TUNJANGAN
Pasal 3

- (1) Besaran tunjangan perumahan Tahun Anggaran 2014 untuk Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak sebesar Rp. 5.000.000,00 /orang/bulan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak sebesar Rp. 4.000.000,00 /orang/bulan. &gt;/
2. (2)Besarnya tunjangan perumahan yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk meubelair, biaya listrik, air, gas dan telepon.
*.,H U NOMOR
BAB III - PENUTUP
Pasal 4

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Ber ita Daerah Kabupaten Pontianak. I
P It- SEKRETARIS Zmmi ^JF^^E^y^lt!TIANAK
f c^'TA DAERAH KA8UPATEN PONTIANAK
NOMOR
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI OGAN KOMERING ILIR
PERATURAN BUPA TI OGAN KOMERING ILIR NOMOR: 8 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMANPELAKSANAANPEMBERIAN SANTUNANKEMATIAN BAGI KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN OGANKOMERING ILIR
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGANKOMERING ILIR
- a. bahwa program Santunan Kematian bagi Keluarga miskin bertujuan untuk meringankan beban terhadap ahli waris yang ditinggalkan agar lebih berdaya guna serta dapat melanjutkan aktifitasnya seperti biasa;
- b. bahwa agar tertib administrasi dan tepat sasaran dalam penyaluran bantuan program Pemberian Santunan Kematian bagi Ke1uargamiskin, maka perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian Bagi KeluargaMiskindi KabupatenOganKomeringIlir;
3. di Sumatera Selatan (LembaranNegaraRepublikIndonesia 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Tahun RepublikIndonesiaNomor1821);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun2004 tentang Perimbangan Kuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor58, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5679);
5. Peraturan Pemerintah ...
..
'
Menetapkan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Illir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
MEMUTUSKAN:
PERATURANBUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA MISKIN DI KABUPATENOGANKOMERINGILIR
BAB 1 KETENTUANUMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
:
1. Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerinyah Daerah Kabupaten Ogan Komering llir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering llir.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Masyarakat Miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh dibawah standarkelayakan serta mata pencarian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik, dimensi Sosial,dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi asset.