PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PEMERINTAH Nomor 28 Tahun 1960
Tentang No Description
Berlaku: 12 Agustus 1960
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan kekurangan barang logam D.K.A. yang pada waktu ini sangat diperlukan dianggap perlu diadakan peraturan ancaman hukuman terhadap pembelian, penerimaan, penyerahan, penguasaan, kepunyaan persediaan atau dalam milik, penyimpanan, pengangkutan atau pembawaan barang D.K.A. dengan tidak mempunyai surat izin.
- b. bahwa karena keadaan mendesak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini perlu segera diadakan;
Mengingat
:
pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
Mendengar
:
Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 2 Agustus 1960;
Memutuskan:
Menetapkan
:
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang ancaman terhadap pembelian, penerimaan, penyerahan, penguasaan, kepunyaan persediaan atau dalam milik, penyimpanan, pengangkutan atau pembawaan barang logam D.K.A. dengan tidak mempunyai surat izin.
N/A
Pasal 2

.
- (1) Untuk pembelian, penerimaan, penyerahan, penguasaan, kepunyaan persediaan atau dalam milik, penyimpanan, pengangkutan atau pembawaan barang logam D.K.A. seberat lebih dari setengah kilogram diperlukan satu surat izin seperti termaksud dalam ayat (2) pasal ini.
- (2) Surat izin ini diberikan oleh Direktur Jenderal. Kepala Jawatan Kereta Api atau atas namanya oleh seorang pegawai yang ditunjuk olehnya, jika keperluan untuk membeli, menerima, menyerahkan, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut atau membawa barang logam D.K.A. oleh sipeminta dibuktikan. Permintaan untuk surat izin dimajukan dengan tulisan.
- (3) Surat izin tidak diperlukan untuk Jawatan Negeri.
N/A
Pasal 3

.
- (1) Barangsiapa yang membeli, menerima, menyerahkan, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut atau membawa barang logam D.K.A. dengan tidak mempunyai surat izin termaksud dalam pasal 2 dapat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau/dan hukuman denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah.
- (2) Tindak-tindak pidana sebagai dimaksud dalam ayat tersebut diatas dianggap sebagai kejahatan.
- (3) Barang-barang dengan mana atau terhadap mana kejahatan termaksud dilakukan dapat dirampas.
N/A
Pasal 4

.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 1960. Menteri Kehakiman,
SAHARDJO.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 85.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 1960. Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO
PENJELASAN
Pasal 1

.
Dalam ayat (1) pasal ini hanya disebut barang-barang yang menurut pengalaman sering hilang. Jika dikemudian hari ternyata dipandang perlu juga terhadap barangbarang lain harus diambil tindakan semacam ini, maka dalam ayat (2) kepada Menteri Perhubungan Darat dan P.T.T. diberi wewenang untuk menetapkan barang-barang lain sebagai barang logam D.K.A.
PENJELASAN
Pasal 2

.
Batas berat barang-barang logam D.K.A. adalah setengah kilogram, karena kehilangan barang-barang logam yang beratnya sedikit lebih dari setengah kilogram (misalnya sekrup, baut, pen) sudah dapat membahayakan lalu-lintasnya.
PENJELASAN
Pasal 3

.
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2024.