PP Unknown Nomor 13 Tahun 2010
Tentang RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Berlaku: 13 TAHUN 2010
N/A
Preamble

Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dalam rangka optimalisasi sumber-sumber pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka di pandang perlu untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 110 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
2. Mengingat : Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
1. Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indomesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
~ 2 ~
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 45);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 01);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
dan
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis selanjutnya disingkat SKPD teknis adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika;
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistim kawat, optik, radio atau sistim elektromagnetik lainnya;
6. Menara telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain / bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi;
7. Operator adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya;
8. Penyedia menara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang membangun, memiliki, menyediakan, menyewakan, atau mengelola menara telekomunikasi untuk penggunaan bersama dan / atau tunggal;
9. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
10. Retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang perorang atau badan;
11. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah kepada penyedia jasa menara telekomunikasi atas pemanfaatan ruang dalam wilayah daerah untuk kepentingan pembangunan dan operasionalisasi menara telekomunikasi;
12. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi;
BAB II - NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
BAB II - NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 3

Objek retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
BAB II - NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 4

Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang melakukan usaha penyediaan menara telekomunikasi dengan memanfaatkan ruang dalam wilayah daerah.
BAB II - NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 5

Wajib retribusi adalah setiap orang atau badan yang menyediakan menara telekomunikasi untuk di manfaatkan oleh pengusaha telekomunikasi dalam rangka perluasan transmisi.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di golongkan kedalam retribusi jasa umum.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada ruang yang dimanfaatkan dan biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan, penataan dan operasionalisasi menara telekomunikasi.
BAB IV - PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
BAB V - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 9

Struktur tarif didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) menara telekomunikasi.
BAB V - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 10

Besarnya tarif ditetapkan sebesar 2 % (dua perseratus) dari NJOP menara telekomunikasi.
BAB VI - WILAYAH PEMUNGUTAN, PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 11

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di pungut dalam wilayah daerah.
BAB VI - WILAYAH PEMUNGUTAN, PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 12

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dibayarkan berdasarkan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah ) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan oleh wajib retribusi melalui petugas pemungut yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyetoran dilakukan oleh petugas pemungut kepada bendahara penerimaan SKRD pengelola untuk selanjutnya di setorkan ke Kas Daerah.
- (4) Tata cara pembayaran, pemungutan dan penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - WILAYAH PEMUNGUTAN, PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak dapat diangsur.
- (2) Dalam keadaan tertentu dapat dilakukan penundaan pembayaran yang didasarkan permohonan penundaan pembayaran dari wajib retribusi kepada Pemerintah Dearah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - WILAYAH PEMUNGUTAN, PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan oleh wajib retribusi paling lambat tanggal 10 bulan berjalan.
- (2) Dalam hal wajib retribusi terlambat melakukan pembayaran sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka petugas pemungut berkewajiban untuk melakukan penagihan.
- (3) Tatacara penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - INSENTIF PEMUNGUTAN, KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG
Pasal 15

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VII - INSENTIF PEMUNGUTAN, KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG
Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
- a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB VII - INSENTIF PEMUNGUTAN, KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG
Pasal 17

- (1) Dalam hal wajib retribusi dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka dapat dilakukan penghapusan piutang retribusi.
- (2) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi, karena sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan oleh Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 18

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
BAB IX - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 19

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut sekaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ayat ini;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sekaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
BAB X - KETENTUAN PIDANA
Pasal 20

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal, 12 Nopember 2010
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
Cap / ttd
RUSDI MASSE
Diundangkan di Pangkajene pada tanggal, 15 Nopember 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,
RUSLAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2010 NOMOR 13