UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 4 Tahun 1961
Tentang PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN NAMA KELUARGA
Berlaku: 25 Pebruari 1961
N/A
Preamble

Menimbang
:
bahwa sambil menunggu dikeluarkannya Undang-undang nasional Catatan Sipil untuk seluruh warganegara Indonesia sesuai dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, dirasakan perlu untuk mengadakan penyeragaman dan penertiban dalam peraturan perubahan atau penambahan nama keluarga, sebagai suatu langkah untuk menghomogeenkan warnanegara Indonesia;
Mengingat
:
- Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar;
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAU PENAMBAHANNAMAKELUARGA.
N/A
Pasal 1

.
- (1) Warganegara Indonesia yang tunduk kepada suatu Peraturan Catatan Sipil dan sudah dewasa, dengan
N/A
Pasal 10

.
- (1) Warganegara Indonesia yang telah dewasa yang tidak tunduk kepada suatu Peraturan Catatan Sipil, bila menghendaki, dapat mempergunakan undangundang ini.
2. Dalam hal itu maka ketentuan-ketentuan dalam Pasal 6 huruf d dan Pasal 8 huruf b tidak berlaku.
- (2) Sebagai pengganti ketentuan yang tersebut dalam Pasal 6 huruf d, diperlukan keterangan dari Kepala Daerah Swatantera Tingkat II (untuk Jakarta Raya : Gubernur Kepala Daerah) bahwa orang yang memohon perubahan atau penambahan nama keluarga itu sudah dewasa.
N/A
Pasal 11

.
Pelaksanaan undang-undang ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman. Pasal 12.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta Pada tanggal 25 Pebruari 1961, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SUKARNO
REPUBLIK INDONESIA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDOESIA TAHUN 1961 NOMOR 15
PENJELASAN
Pasal 1

.
Setelah undang-undang ini berlaku maka bagi orang-orang yang mempunyai catatan sipil satu-satunya jalan untuk mengubah atau menambah nama keluarganya ialah dengan cara dan menurut aturan-aturan yang ditetapkan dalam undangundang ini.
Bagi orang-orang yang belum mempunyai catatan sipil caranya adalah seperti sediakala akan tetapi orang-orang ini dengan sukarela dapat mempergunakan cara dan aturan-aturan undang-undang ini. Mempergunakan undang-undang ini harus mengingat hukum yang berlaku bagi orang yang berkepentingan.
Jadi siapa-siapa yang boleh merubah atau menambah nama keluarganya dan untuk siapa perubahan atau penambahan nama keluarganya itu berlaku, ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi orang yang berkepentingan. Karena ketentuan kedewasaan tidak selalu sama. maka dalam peraturan ini diadakan ketentuan sendiri tentang kedewasaan.
PENJELASAN
Pasal 2

.
Diantara anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan ada yang tidak diperbolehkan memakai nama ayah alamnya, akan tetapi dipelihara dan dididik bersama-sama dengan anak-anak yang sah. Kadang-kadang juga ayah alam anakanak itu kemudian kawin dengan ibu anak-anak itu, sehingga ada anak-anak dari suami dan istri itu yang memakai nama ayahnya dan ada yang memakai nama ibunya. Terutama untuk hal-hal demikian itu agar jiwa anak-anak itu tidak tertentu, maka walinya yang sah diperkenankan untuk memohon perubahan atau penambahan nama keluarga bagi anak itu.
PENJELASAN
Pasal 3

.
Pasal ini menentukan bahwa dengan perubahan nama seseorang tidak pindah kegolongan lain, dan juga oleh perubahan nama saja tidak terjadi hubungan keluarga meskipun nama keluarga itu menjadi sama.
PENJELASAN
Pasal 4

.
Sudah tentu bahwa nama yang hendak dipakai itu, tidak boleh melangggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan.
Selain dari itu Menteri Kehakiman menolak suatu permohonan perubahan atau penambahan nama, apabila ia menganggap ada dasar yang penting untuk menolak itu, misalnya apabila ada kemungkinan orang yang memohon akan kehilangan kewarganegaraan Indonesianya dalam waktu singkat.
Dasar lain yang penting misalnya ialah, jika diragukan apakah maksud perubahan atau penambahan nama itu, bukankah untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula, untuk umpamanya mempersulit gugatan pembayaran hutangnya dan sebagainya.
PENJELASAN
Pasal 5

.
Perlu ditetapkan bahwa Menteri Kehakiman berwenang juga untuk merubah atau menambah nama (nama) kecil bersama-sama nama keluarganya, sebab menurut peraturan catatan sipil dalam hal ini Pengadilan Negeri yang berwenang. Juga jika tidak dibeda-bedakan antara nama keluarga dan nama keluarga dan nama (nama) kecil, Menteri Kehakiman untuk menghindarkan keragu-raguan diberi wewenang.
PENJELASAN
Pasal 6

.
- a) Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia ialah untuk memberitahukan kepada umum tentang kehendak perubahan atau penambahan nama itu. sehingga orang yang berkeberatan tentang itu dapat mengajukan keberatannya kepada Menteri Kehakiman dalam waktu yang ditentukan.
- b) Keterangan Kepala Daerah dan Kepala Kepolisian diperlukan untuk mengetahui apakah tidak ada maksud lain untuk merubah atau menambah namanya itu. atau apakah ada suatu hal yang termasuk dalam pasal 4.
- c) Pasal 45 ayat 5 dibawah huruf c Peraturan Bea Materai 1921 menentukan bahwa untuk tiap-tiap perubahan atau penambahan nama diwajibkan membayar Rp. 500,-
- d) Petikan akta kelahiran diperlukan untuk mengetahui dengan pasti nama apa yang hendak diubah atau ditambah.
PENJELASAN
Pasal 7

.
Pasal ini bermaksud untuk mengumumkan dan memudahkan pembuktian tentang perubahan atau penambahan nama itu.
PENJELASAN
Pasal 8

.
Dengan berlakunya undang-undang ini, aturan-aturan mengenai perubahan atau penambahan nama keluarga dalam peraturan-peraturan catatan Sipil dan peraturanperaturan lain harus dicabut.
PENJELASAN
Pasal 9

.
Memberi kesempatan bagi orang-orang yang tidak mempunyai catatan sipil untuk merubah atau menambah nama keluarganya dengan jalan undang-undang ini.
PENJELASAN
Pasal 10

.
Sengaja dicantumkan pasal ini untuk memberi kesempatan kepada mereka yang menginginkan mengubah atau menambah namanya dengan melalui ketentuanketentuan ini dan dengan sendirinya semua ketentuan dalam undang-undang ini berlaku baginya.
PENJELASAN
Pasal 11

dan 12.
Sudah jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NOMOR 2154