Unknown Unknown Nomor 42 Tahun 2023
Tentang RETRIBUSI IZIN US.ATIA, ANGI(UTAN ORANG DAAI BARANG
Berlaku: 12 Tahun 1956
N/A
Preamble

Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
PERATIIRAN D.AERAH KABIIPATEN BATAAIG IIARI NOMOR 42 TAHUN 2OO1
TENTANG
RETRIBUSI IZIN US.ATIA, ANGI(UTAN ORANG DAAI BARANG
DENGAI\T RAHMAT TITTIAN YANG MATIA ESA,
BIIPATI BATANG HART,
- 4. bahwa dalam rangfu pefigawasan dan penertiban terhadap kendaraan angkutan orang rnaupun barang perlu pemberian Izin Usaha Angfuutan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimnra dimaksud pada hunrf a pedu merrbentuk Peraturan Daerah tentang Retibusi Izin Usalu Angkutan Orang dan Barang. b
- Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pernbentukan Daerdr Otonom Kabupate,n Dalam Unglongan Daerah Propinsi Sumatera T€ngah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Talun 1965 tentang Pembenhrkan Daerah Tingkat tr Sarolangun Bargfto dan Daerah Tirigkat tr TaqiuU Jabwrg (kmbaran Nogara Republik Indolresia Tatrun 1965 Nomor 50) ; : 1.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jatan (I-smbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tanrbahan Lenrbaran Negara Nomor 3186); 2
- Undang-wdang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Irrnbaran Negara Nomor 3209'S ; 3.
- Undang - undang Nomor 14 tahun 1992 tentang lalu Lintas dan Arigkutan Jalan (kmbmm Negara Republik Indonesia Tatnm 1992 Nomor 49, Tambatran L.embaran Negara Nomor 3480) ; 4
firn{
\\,,
5. Undang-undurg Nornor 18 Tahun 1gg7 tsntang Pajak Daerah dan Retibusi Daeratr (Lernbaran Negara Ropublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tanrbalran Lembaran Negara Nomor 3635) sebagaimana telatt diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Repnblik Indonesia Tafiun 2000 Nomor 246, Tanrbatgn lpfl$afan Negafa Nomor 4M8) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintatran Daerah (I-embaran Negara Repubtik Indonesia Talilur 1999 Nomor 60, Tanrbatran Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tal[$r 1983 tentang Pelaksanaan undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ([rmbaran Negara Republik Indonesia Tahm 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 1993 tentang fu€lutan Jdan (Lembaran Nigara Repubtik Indonesia Tatntn 1993 Nomor 59, Tanrbahan I-enrbaran Negara Nomor 3527);
- g. Perahran Psmefintah Nomor 25 Tatnm 2000 tentang Kewenangan Pemerintatl dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom Q'ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tanrbahan lxmbaran Negara Nomor 3952);
10. peraturan pefirerintah Nomor 66 Tatrun 2001 tentafig Retribusi Daoralt (kmbaran Negara Republik Indonesia Tal[m 2001 Nomor 119 ; Tarnbahan Lerrbaran Nogara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Talnrn 1999 t€Nltang Teknik Peiryusman peraturan perundang-undangan dan Bentuk Rancangan undang-undang Rancangan Peraturan PemerintatU dan Rancangan Keputusan Presiden (rmbaran NegaraRepublik Indonssia Tahun 1999 Nomor 1970 ;
12. Peraturan Daorah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Talnrn 2001 tentang uang leges (Lernb aranDasrahKabupaten Batang Hari Talflm 2001 Nomor 11) sebagaimana diubah dsng3lt Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 33 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang llari Tattun 2001 Nomor 33).
Dengan persetujuan
DEWANI PERWAKILAN RAKYAT DAERATI KABUPATEN BATA}.IG HARI
'
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN DAERATI TENTA}.IG RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKI.ITA}I ORA}IG DAhI BARA\IG.
BAB I
Pasal 2

Nama Retribusi adalatr Retribusi Izin Usaha futgkutan Orang dan Barang.
BAB I
Pasal 3

Objek Rcuibusi adalah pernberian izin angkutan orang dan barang'
ilil lf
\
Subjek Robibusi adalah orang pribadi atall badan yang mempcroleh izin angkr$an orang dan barang.
BAB I - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

REtribusi izin usaha angkutan orang dan barmg digolongkan rebagi retibrui frizinan tertentu.
PRINSIP DA}I PENETAPA}I BESARNYA TARIF
Pagal 6
Prinsip dru sasaran dalam penetapan tarip Reuibtui Izin Usaha Angkutan Orarg dan Brang didasukan pada qiuan rmtuk me*urtup sebagian atau seluruh bieya penyelengaraan pemberian izin usaha andn$an ormg dan barang.
BAB V - PROSES PENERBITA}I IZIN USAHA ANiGKUTA}I ORA}{G DA}I BARA}IG
Pasal 7

- (1) Setiap badan yang bergerak dibidelg usatra andn$an ormg d€ngan kendaraan urntmr baik dalam fiayek tetap dan teratur mirryun tidak dalam tayek harus mempuryai izin usaha angkutan orailg dari Bupati.
- (2) Izin usatra sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dibErikar kepada pernohon apabila tclatr memelruld perflaratm sebagai berih$ :
- a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (I.{PUP).
- b. Memiliki AktE Pendirian Perusalnan.
- c. Memrliki Sruat Izin Tenrpat Usaha (SIT{-I}.
- d. Persyaratan kesarygupan unark mecniliki atau menguasai minimal 5 (lima) unit kendaraan bermotor.
- (3) Permohonan ditandatangani diatas matcrai secukrpnya.
8. Dalam memberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menentukan jenis type dan jumlah kendaraan yang digunakan izin
Idasa
I
I
l
- (5) IdaEa bcdaku izin usatn andcrtan orat€ rmh* jaryka waktu 5 (lima) Tahuri.
- (6) Izin usaha anglflrtan ordrg dikeluarkan oleh Bupati afau Pejabat yang dihtqiuk.
Bagian Kedua
Izin Usatn fuiglutnt Barang
BAB V - PROSES PENERBITA}I IZIN USAHA ANiGKUTA}I ORA}{G DA}I BARA}IG
Pasal 8

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mecryediakan pelayanan andn$an btang dfftgan kendaraan urnr.m maupm tidak umum haru$ mendapat izin dari Bupatl.
- (2) Untuk mecnperoleh izin dimaksud ayat (1), pemohon mengqi*an pernrotronan dfftgan melampirkan: .
- a. Flroto Copy Srrat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- b. Ftroto Copy Sruat Tanda Uji Kendaraat (STIJK).
- c. Ftroto Copy Jati Diri (KTP I SIM).
- (3) Permohonan ditaridataogflii diatas materai secuhryrrya.
- (4) Dalarn memberikan izin, Bupati atau Pejnbat yang ditutiiuk dapat menenfirkan j€nis , tlp€ dan jumlah kendaraan yang di$tnakan.
- (5) Masa b€rlaku izin usaha a€lartan barang unt* jagka waktu I (satu) Tahun.
- (6) Izin usaha angkutm brang dikelurkan oleh Bupali atau Pejabatyang ditunjuk.
BAB VI - KEWAJIBANI PEMEGA}IG IZIN US$IA ANIGKUTANT ORA}IG DAhI BARANG
Pasal 9

- (1) Penregang izin rxatra anglnilan orang diwajibkan :
- a. Memifiki dan atau mor€uasai sekurarg-lnrangnya 5 (ima ) mit kendaraan bermotor sesuai dengan pe'nmtukaffryq yang menrenuhi pe,syaratan t€kds dan laik jalan.
- b. Memiliki dan atau mengusai tempat petryimpanan kendaraan Sool).
- c. Melakukan kegiatan usatn angtutan atnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin.
- d. Molaporkan kegiatan usaln angkutan setiap Talnm kepada Pejabat pemberi izin.
- e. Melapoa*an apabilatErjadi probatun petdikan atau dornisili p€rusahaafl.
- f. Mentaati semru peraturan perundang-uodanganyang bedaku
- (2) Pemeg;ang izin usaha angkutarl barang diwajibkan :
- a. Menyelenggarakan angkutan barang deogan mentaati semua ketolrtuan yang bodaku.
- b. Mecrbawa rmttail sesuai d$tgan h*u uji (STtlK).
- c. Menggunrkan kendaraan sesuai dcrgan izinyang dibedkan.
BAB VI - TARIF IZIN USAI{A A}IGKUTA}I ORA].{G DA}I BARA}IG
Pasal 11

- (l) Izin usaha angkutan orang dikenakan pungutan yang digolo'ngkal b€rdasarkan j€nis keddaraan:
- a. Bis besar
RP' 250'000'-
- b. Bis sedang
RP. 20O.NO'-
- c. Mobil pe{rumpang
RP. 150.000'-
- (2) Izin ruatra angkutan barang dikenakan prurgutan yang digoto'ngkan bffdasa*an daya agkut /
2. muat:
- a. Dayafugkttt s/d999 K'g...
Rp. 1.0.000,-/kendaraan
- b. Deya Angkut 1000 dd 3.999 Kg...
Rp. 15.000,- / kendraan
- c. Drya Angkut4.000 s/d6.99Kg
...
Rp. 20.0m,-/kendaraan
- d. Daya turgln$ 7.000 dd f 1.999 Kg ...;...
Rp. 30.m0,- / kendaraan
- e. Daya futgkutdd 12.000keatas
...
Rp. 50'000,-i kendaraan
- f. Kereta Gandengan
- g. Kereta ternpelan
Rp. 30.000,- / kendaraan
Rp.
30.000,~ kendaraan
BAB VI - TARIF IZIN USAI{A A}IGKUTA}I ORA].{G DA}I BARA}IG
Pasal 12

- (l) Kendaran aogkutan barang luar wilayatr yang hroperasi di wilayah Kabupaten Balmg Hd hm$ memiliki izin usatn angln$an barang dan kete,ntuan peratrran Wrundagqdqro lainnya
- (Z)t^ udE rikutgr barang dinrksud tyat (l) dikeoakan pungtilm Vang dieolongtm brdasatan daya angkut I muat :
- (3) Izin usatra dimaksud ayat (l) berlaku rmtt* ja€ka waktu I (satu) Tatttm.
| a. Dayaturdn$ #d 999Kg | Rp. | 20.000,-/ kendaraan |
|-------------------------------------|-------|-----------------------|
| b. Daya tulgkut1000s/d 3.999Kg | Rp. | 25.000,- I kendaraan |
| c. Daya tugkut 4.000s/d6.9S Kg ... | Rp. | 30.m,- / keiduaan |
| d. Daya tugkut 7.000s/d11.999 Kg | Rp. | 40.000,- / kendaraan |
| e. Daya &tgftut 12.000keatas | Rp. | S.0m,-/kandaraan |
| f, KerctaGandengan ... | Rp. | 30.000,-lkendmaan |
| g Keretaternpelan | Rp. | 30.000,-/ kendraan |
BAB D - KARTU IZIN US$IA A]'{GKUTA}I ORA}-IG DAbI BARA}IG
Pasal 13

- (l) Untuk pengawasan dan pengendalian izin usaln a€kutan orailg dan barang yang telah dikeluarkan maka setiap kendaraaayang beroperasi didkan Kartu Izin Usaha futdctrtan.
- (2) Kartu Izin Usaha Angtnrtan dimaksud ayat (1) berlaktr untuk jargka wa*tu I (satu) Talnm.
BAB D - KARTU IZIN US$IA A]'{GKUTA}I ORA}-IG DAbI BARA}IG
Pasal 14

Retibusi sebagaimana dimakgud pada Pasal 11 dan 12 Peraturan Dasrah ini disetu ke Kas Daerah molalui Bendaharawan Khusrx penerima Dinas Pendapatm Daerah lfubtryaten Batang Hari selambat-lamb aftrya 2 x 24 J un. . :
~
BAB X - WILAYATI PEMUNGUTA}i
Pasal 15

Rehibrui yang tefltang diprmgut diwilayah hr*um Kabupaten Baktg Hari .
TATA CARAPEMUNGUTA}i
BAB X - WILAYATI PEMUNGUTA}i
Pasal 16

- (l) Pemungutan Retibusi tidak dapat diborongkan dan atau oleh pihak kedga.
- (2) Retibusi dipungpt dengan meN€gunakan SKRD atau do*umen lain yang dipemamakar
.
TATA CARA PENAGIHAN
Pacd 17
- (1) Pengetuarar nnat teguran I perirgdur / surat lain yang scjcNtis robagai an'al tind*an polaksanaan penagihan retihui dikehrarkan segsra set€lah 7 (fr$uh) hari sejak jaath tcrnpo pembayaran.
- (2) Dalan jangka wktu 7 (tujrfi) hari s€telah tansal surat teguran / Wdneatan / surat lain yag sej€Nds, nrajib retibusi harus mehmasi rofribttsfurya ymg terutang.
- (3) Surat teguran sobagaimana dimak$d pada ayat (l) P6sal ini dikehrartm oleh Bupdi atru Pejabatyang ditutjttk.
SA}IKSI ADMIMSTRASI
BAB X - WILAYATI PEMUNGUTA}i
Pasal 18

Ddam hal wqiib rehibrui tidak mernbayar tepat waktu **"t* sangsi administasi berupa bnnga sobesar ZVo (dwpemen) setiap bulannya dari retibugi yang tcn$ang.
KETENTUA}T PERAIJHAN
BAB X - WILAYATI PEMUNGUTA}i
Pasal 19

- Izin Usatra Angkutan Orang dan Barang yang msis Uerlaktmya belum b€rakldr, wajib disesuaikm dengan Peraturan Daeratr ini.
BAB XVI - PENYIDIKAN
Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peratuan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat tr Batang llari Nomor 12 Tahun 1996 tentang Retibusi lzin Usatta Angkutan Di Jalrn (Le,tnbaran Daerah Kabupaten Daeratr Tingkat tr Batang llari Nomor 12 Tatnm 1996 S€ri B Nomor 5 ) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
BAB XVI - PENYIDIKAN
Pasal 23

Hal hal yetg belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sapa4ietg teknis pelaksanaanya akan diatur lebih la{ut dengan Kepufirsan Brryati.
BAB XVI - PENYIDIKAN
Pasal 24

Perahrm Daorah ini mulai bErlaku pada tanggal dimdangkm"
Agar setiap orang dapat me,ngotahuinya memerintalrkan pengunfur$n Peraturan Daeratr ini dengan penerpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batangllari.
'. .
!
Disahkan di Muara Bulian.
Pada tanggal lS Oktober 2001
Dirmdangkan di Muara
Padatanggal
1.8
SEKRETARIS D HARI
Oktober
M JUF'RI
LEMBARAN D.I\ERATI KABUPATEN BATANIG HARI
Ta OVOR
PENJELASAhI ATAS
PERATTIRAN DAERAH K.A,BTIPA.TEN BATA}|IG HARI
NOMOR 42 TAHtrN200l
T ENTANG
RETRIBUSI IZIN USAIIA AI\ICKUTAI\ ORANG DAFI BARANG
I. PENJELASAII [IMTII![.
Bahwa dsngan dibertakulcannya Undang-undarg Nomor 22 Tatrun 1999 tentang Peinerintatran Daeratr dan undang-undatqg Nomor 25 Tahrm lggg teNrtaog podrnbangan Keuangan fuitara PEnrerintatr Pusat dan Dacratq maka Da€fiah lkbupaten Batang tlari prlu meningffian pafirbangururo disegala bidang teflrus* kelancaran bidffrg Lalu Lintas Angkutao Jalan.
Dilitnt dtri seg meningkatrrya jruntah kendraacl bormotor yang di Kabupaten Batang llari maka setiap kendraaru engk*an ormg dan angkt$ffi Braag p6gtr diatur/dib€ri pedcman. beroperasi
' Peraturan dimaksud pedu pedu dituangkan dalam Perahrran Daerah Kabrryaten Batang tlari selain klu Lintas yang menggunakan kendaraan bermotor yang melewati jalan raya diharapkan dapat tortib aman dan lancc.
Kernudian setiap kendaraan yang beroperasi dalam Kabupaten Batang llari yang sifatrya menerima p€flumpaqg dan angkrffal barang diwqiibkan msmiliki Izin usaha Angkutan d€ngan mombayarRofribusi Izin Usatn
Pasal I c*upjelas
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
2 ot*upjelas
3 cukup!:las
4 cnkupjelas
5 o*npjdac
6 cnkupjelat
7 cnkupjelas
8 cukryjelas
| Pasal | 9 | cukupjelas |
|---------|-----|--------------|
| Pasal | 10 | cnkpjelas |
| Pasal | ll | cnkup jelas |
| Pasal | 12 | cnkupJolas |
| Pasal | 14 | cnkupjelas |
| Pagd | 15 | cr*upjelas |
| Pasal | 16 | cnkupjelos |
| Pasal | l7 | cttkupjelas |
| Pasal | 18 | cr*upjelas |
| Pasal | 19 | cukupjelas |
| Pasal | 20 | cnkupjelas |
| Pasal | 2I | cnkupjelas |
| Pasal | 22 | cukupjelar |
| Pasal | 23 | cukupjelas |
| Pasal | 24 | cnkupjelas |