Unknown Unknown Nomor 8 Tahun 2013
Tentang JAMI 爵 摺 SMAS DAN HHAK TET
Berlaku: 8 TAHUN 2013
N/A
Preamble

Mengingat
:
WALEKOTA TOMOHOW
PERATUWALIKOTA TOMOHON NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
JAMI 爵 摺 SMAS DAN HHAK TET
DENGAIT RATIMAT TUIIAN YAI{G MAIIA F'SA
qIALIKOTA TOMOIION'
Menllnbang : a.
- b. bahwa Program .laminan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan askes dan mutu pelayanan kesehatan *""V#rf.at khususnya masyarakat miskin;
2. bahwa untuk meningkatkan mutu dan janglauart pJ"V""* kesehatan, sasaran program' atrarntabilitas' Lr"ttnt"s dan efisiensi pengelolaan keuangan;
3. bahwaprogr€rmjaminanpersalinanberttrjuanuntuk menurunkan engt&lt;a k"matian-ibu dan angka kematian b"y';
4. bahwa Uera""arf,"t pertimbangan pada ty1r1| a' huruf b dan huruf c, perlu mlnetapkan Peraturan Walikota tentang Tata cara Pemanfaatan Dana Kapitasi dan- Klaim Pelayanart Kesehatan Langsung Program Jaminan Kesehatan il;"t;"k"t dan J"*in"r, persalinan Pada Dinas Kesehatan Serta Puskesmas dan Pihak terkait; d.
1. Udang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO3 tentang pembenflrkan Kabupaten Minahasa selatan dan Kota Tomohon di Provinii Sulawesi Utara (Lembaran Negara nlp"Ufit Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2731;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2oo4 tentang sistem JaminJn Sosiil Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor L26, Tartbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa56l; 3.
7. Undang-undang Nbmor 32 Tahun 2oo4 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2OO4 Nomor tis, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44371, sebagaimana telatr diubah beberapa kati terakhir dengan Unding-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Pembahan Kedua at " undang-Undang Nomor 32 Tatrun 2oo4 tentang Pemerintahan Daerah (ftmbaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor a8a+l; 2.
8. Uniang-Uhdang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo9 Nomor L44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon2ia Nomor 5063); ? 4.
g\_ Menetapkan
- Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OLt tentang Pembentrrkan Peraturan Penrndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}tl Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S%al; 5。
- Peraturan Pemerintah Nomor s8 Tahun 2oos tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubfif Indonesia Tahun 2005 Nomor l4o, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a17gl; 6.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor lg rahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali teiakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2t ratrun zott tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah; 7.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 8.
10. Peraturan Menteri 631/Menkes/PER/H1/2011 Janlinan Persalinan。 Kesehatan Nomor tentang Petunjuk Teknis
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2ol2 tentang pedoman pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat; 9.
- 1 1. Peraturan Menteri Kesehatan 9O3/Menkes/PER /V /ZOLL tentang pedoman Program Jaminan Kesehatan; Nomor Pelaksanaan
- Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor g rahun 2ol2 tentang Retribusi Jasa Umum (kmbaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2Ot2 Nomor g); 12.
MEMUTusxAN:
: PERATURAN WALIXOTA TENTANG TATA cARA PE「 FMTN DmAETASI Dtt KLAIM PELAYNAN KコSEHATAN LANGSUNG PROCJAMINAN XコsEHATAN MAISYT DAN JAMINAN PERttNAN PADA DINAS KDSEHATAN SERTA PUSMAS DAN PItt TET。 DINAS
BAB II - PEMANFAATAN DANA
Pasal 2

- (1) Pemanfaatan Dana Pelayanan Jamkesmas di Rrskesmas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU penggunaannya meliputi :
- a. Jasa Pelayanan Kesehatan Dasar sebesar g}o/o;
- b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1O%o
- c. Monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jamkesmas sebesar 5%o
- (2) Pemanfaatan Dana Jampersal di Rrskesmas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU penggunaannya meliputi :
- b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar lOyo
- a. Jasa Pemberi Pelayanan Persalinan sebesar 81o/o
- c. Monitoring, evaluasi, honor tim verifikasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jampersal sebesar 5%o
BAB III - BESARAN TARIF PELAYANAN
Pasal 3

- (2) Ketentuan tarif pelayan€ur pertolongan persalinan serta Jaminan Kesehatan Masyarakat ditetapkan sesuai dengan tarif Jaminan Persalinan yang ditetapkan oleh menteri kesehatan;
- (1) Ketentuan tarif pelayanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Masyarakat di puskesmas dan jaringannya ditetapkan sesuai Peraturan Daerah Kota Tomohon yang mengatur tentang Retribusi Jasa umum pelayanan Kesehatan;
- (3) Daftar tarif pelayanan kesehatan dasar program Jaminan kesehatan di puskesmas dan jaringannya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
+
」 レ 静
・
■
BAB IV - HMP3鮮 淋 脚 Ⅷ 普鮮 RAKAT
Pasal 4

- a. puskesmas melakukan rekapitulasi.- harian terhadap data pasien, jenis pelayanan yad diberikan dan besaran biaya pelayanan:
Tata cara pengajuan klaim biaya pelayanan kesehatan masyarakat dan pelaytutan iersalinan di Pr'rskismas dan jalngannya ldala!:
- b. hrskesmas setiap bulan mengajukan -kla1m biaya jaminan persalinan kepada Dinag Keseha-dn dan Sosial dengan dilampiri persyaratan sebagai berilimt:
2. Foto "opv t"rti j"mr.lJm"i/rirt, Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/SurattzinMengemudi/SuratKeteranganDomisili dari lurah;
- i. nlr.ti tanda tangarLlcap jempol pasien:
4. 3.Fotocopybukukesehatanibudananakuntrrkpemeriksaan kehamilan;
5. Rekapitulasi data pasien, jenis pelayanan yang diberikan dan besaran PelaYanan:
4. Partograph untuk pelayanan kesehatan;
- c. pr,rskesm"" '""ii"p bulan mengajukan klaim biaya jaminan kesehatan masyarakat kepada Di.r"" Kesehatan dan sosial d",g",, *"t.*pi'kan Rekapitutasi data pasien, jenis pelayanan yang diberikan dan besaran pelayalal:
8. " e. Dinas kesehatan membayar biaya pelayanan Jaminan Kesehatan vr""v"rrt "t dan jaminan persalinan yang telah dilak'kan p6tl"*as dan jaringannla sesuai hasil verifikasi terhadap klaim yang diajukan oleh puskesmas;
9. -d. Dinas Kesehatan dan Sosiat melalmkan verifikasi terhadap dokumen kil; sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf y"rrg diajukan oleh puskesmas dan jaringannya;
- f. Biaya pelayana" .1"*i""" Kesehatan Masyarakat dan jaminan p"r-""1irr"r, disetor oleh puskesmas ke rekening kas umum daerah """*" bruto "iU^g"i pendapatan daeratr melalui bendahara penerimaan pada Dinas Kesehatan dan Sosial.
- g. pendapatari sebagai*"i1 dimaksud pada huruf f, dalam waktu a palng lambat l(sitg) butan dikembalikan looo/o (seratus persen) L"p"J" puskesmas untuk membayar i":1 pelayanan kesehatan aan uiaya operasional pelayanan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran x"giatan rengelotaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan;