PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 60 Tahun 2009
Tentang No Description
Berlaku: 60 TAHUN 2009
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
WALIKOTA BANJARBARU
Alamat Kantor : JL. Panglima Batur No.1 Telp.(0511) 4774269 Fax. (0511) 4774269 Banjarbaru Kalsel
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 60 TAHUN 2009
TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal, dipandang perlu adanya tugas pokok, fungsi dan tata kerja;
- b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarbaru.
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana diubahn dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 02 Seri D Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5);
12. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru (Lembaran Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 6 Seri D).
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Banjarbaru
2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
5. Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
6. Kepala Sekolah adalah Kepala Unit pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
7. Tata Usaha adalah Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang oleh karena fungsinya diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kota Banjarbaru.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
Pasal 2

Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan unsur pelaksana teknis pada Dinas Pendidikan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
Bagian Kedua Tugas Pokok
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
Pasal 3

Sekolah Menengah Pertama (SMP) mempunyai tugas membantu Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.
Bagian Ketiga
Fungsi
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada 3, Sekolah Menengah Pertama (SMP) mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan dalam bidang pendidikan formal sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan menengah pertama;
- c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian pendidikan menengah pertama;
- d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian sarana dan prasarana pendidikan menengah pertama;
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
Bagian Pertama Unsur-unsur Organisasi
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
Pasal 5

- (1) Unsur - unsur Organisasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdiri dari :
- a. Tata Usaha :
- b. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur organisasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Bagian Kedua
Tata Usaha
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
Pasal 6

Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan perencanaan, administrasi keuangan, urusan umum dan administrasi kepegawaian sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 6, Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program, pengolahan data administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan serta administrasi kesiswaan;
- b. penyusunan kebijaksanaan pengelolaan surat-menyurat/kearsipan,perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, penatausahaan dan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengendalian program perencanaan dan keuangan, administrasi umum dan kepegawaian.
Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
Pasal 8

Masing masing Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekolah Menengah Pertama (SMP) sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
Pasal 9

- (1) kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga Pengajar dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian;
- (2) setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Wakil Kepala Sekolah yang membidangi Kurikulum yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- (3) jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 10

Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP);
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP), Kepala Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta dengan semua unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Sekolah Menengah Pertama (SMP), wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Sekolah Menengah Pertama (SMP), bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Sekolah Menengah Pertama (SMP), wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 15

Tata Usaha menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan selanjutnya disusun sebagai laporan berkala Sekolah Menengah Pertama (SMP).
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 16

Tata Usaha menyampaikan bahan-bahan perencanaannya kepada Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan selanjutnya diolah dan disusun untuk menjadi program Sekolah Menengah Pertama (SMP).
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 17

- (1) dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi dilingkungan Sekolah Menengah Pertama (SMP), wajib mengadakan rapat berkala;
- (2) dalam hal Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) berhalangan maka ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- (3) dalam hal Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Kepala Tata Usaha berhalangan, maka ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18

- (1) dalam mempersiapkan rencana, program Sekolah Menengah Pertama (SMP), senantiasa memelihara hubungan kerja konsultatif dengan Dinas Pendidikan serta hubungan kerja koordinatif dengan unit kerja terkait dilingkungan Pemerintah Kota;
- (2) dalam melaksanakan rencana serta program kerja, Sekolah Menengah Pertama (SMP) mengusahakan keterpaduan antara kepentingan nasional dan daerah serta antar daerah;
- (3) Sekolah Menengah Pertama (SMP) bersama Perangkat Daerah lainnya senantiasa melaksanakan pembinaan dan pengembangan secara berencana dan terpadu, sehingga berdaya guna dan berhasil guna.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal lain yang belum diatur dengan jelas dan bersifat teknis akan diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA
BUDI YAMIN
Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor : 60 TAHUN 2009 SERI D NO SERI 45
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.
Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 2009
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI BOMBA: A
PROVINS! SULAWESI TI~ GG J,
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 04 TAHUN 2016 TENT ANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSl, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT KECAMATAN TIPE A DAN K LURAHAN
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOMBA A
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun ~:O 16 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Kecamatan Tipe A dar Kelurahan Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten 801 bana.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 20l 3 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara {Lembaran N gara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambah.anLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undan an (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indor esia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Nega a Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomo 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Un ang omor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun., 2015 Nomor 58,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ... 679);
.Menetapkan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia N mor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran N gara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahar: .. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana mor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3).
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA Tf\TA ERJA SEKRETARIAT KECAMATAN TIPE A DAN KELURAHAN LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOMBANA.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamat.an yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah dan men e1.enggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Sekretariat Kecamatan adalah Sekretaria t Kecamatan Lingkup Kabupaten Bombana.
8. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan se agian tugas Camat dalam wilayah Kabupaten Bombana.
9. Lurah adalah Lurah dalam wilayah Kecarnatan Lingkup Kabupaten Bombana.
10. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsionaJ pada wilayah kerja kecamatan.
.
BAB II - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISA ""'I
Pasal 2

- ( 1) Kecamatan merupakan perangkat daerah se bagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pernberdayaan masyarakat Kelurahan dalam Wilayah Kabup ten Bombana.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Kecamatan Kabaena Tengah Tipe A;
- b. Kecamatan Kabaena Timur Tipe A;
- c. Kecamatan Kabaena Utara Tipe A;
- d. Kecamatan Lantari Jaya Tipe A;
- e. Kecamatan Mataoleo Tipe A;
- f. Kecamatan Poleang Tipe A;
- g. Kecamatan Poleang Barat Tipe A;
- h. Kecamatan Poleang Timur Tipe A;
1. Kecamatan Poleang Utara Tipe A;
- J. Kecamatan Rarowatu Tipe A;
- k. Kecamatan Rarowatu Utara Tipe A;
1. Kecamatan Rumbia Tipe A; dan
- m. Kecamatan Tontonunu Tipe A.
Bagian Kedua Kelurahan
BAB II - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISA ""'I
Pasal 3

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecarnatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ay t ( 1), dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut u ah selaku Perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (3) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayar (1), terdiri atas:
- a. Kecamatan Kabaena Timur melip ti Kel rah an Dongkala dan Kelurahan Lambale;
- b. Kecamatan Poleang meliputi Kelurahan Boepinang, Kelurahan Boepinang Barat, Kel rah an Boeara, Kelurahan Kastarib, Kelurahan Barangga dan
'
.
'
Kelurahan Kasabolo;
- c. Kecamatan Poleang Timur meliput i Kelurahan Bambaea dan Kelurahan Puulemo;
- d. Kecamatan Rarowatu meliputi Kelurahan Ta. bon to;
- e. Kecamatan Rarowatu Utara meliputi Kelurahan Aneka Marga; dan
- f. Kecamatan Rumbia meliputi Kelurahan Kasipute, Kelurahan Doule, Kelurahan Lampopala dan Kelurahan Lameroro.
Bagian Ketiga
Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan
BAB II - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISA ""'I
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan Tipe A, ter iri atas :
- a. Camat;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
- e. Seksi Ketertiban dan Ketentraman Umum;
- f. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- g. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan se. agaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB II - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISA ""'I
Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Kelurahan, terdiri atas :
- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- e. Seksi Ketertiban dan Ketentraman Umum; a.n
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu '"'amat dalam penyelenggaraan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta pelayanan administrasi terhadap perangkat Kecamatan, sesuai rencana dan program egiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat P), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di ba wah dan bertanggungjawab kepada Camat.
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaxsud dalam Pasal 7 ayat ( 1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. pengumpulan bahan dan petunjuk tekni pelak anaan urusan kesekretariatan kecamatan;
2. rogram dan b. pengoordinasian penyusunan rencana, anggaran kesekretariatan kecamatan;
- c. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan rencana dan program kegiatan kesekretariatan kecamatan terhadap satuan kerja lingkup sekretariat kecamatan ierta terhadap satuan kerja lain ditingkat kecamatan;
- d. pengelolaan keuangan dan pelaporan;
- e. penyelenggaraan urusan umum meliputi ke imahtanggaan, ketatalaksanaan, surat menyurat dan kearuipan serta administrasi kepegawaian Kecamatan;
- f. pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Carnat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan program kerja Kecamatan;
- b. penyusunan program kegiatan pada sekretaru t;
- c. pelaksanaan pembinaan administrasi umum, euangan dan kepegawaian;
- d. penyelenggaraan administrasi umum, rumah tar gga, perlengkapan dan kearsipan Kecamatan;
- e. penyelenggaraan administrasi keuangan;
- f. penyelenggaraan administrasi Kepegawaian; dan
- g. penyusunan laporan hasil kegiatan Kecama tan.
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10

- ( 1) Sekretariat terdiri atas :
- a. sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan; dan b. sub bagian keuangan dan perencanaan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretar · s.
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Pe· lengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengelolaan r'usan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta urusan adrninistrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan ev uasi kinerja Aparatur Sipil Negara.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum, Kep gawaian dan Perlengkapan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan dibidang ur isan umum dan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- c. penyimpanan, pengaturan dan pernehharaan arsip dinas;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas;
- e. penyusunan perencanaan keperluan alat-alat tulis kantor dan penyusunan petunjuk pelaksa aannya;
- f. pemeliharaan gedung, ruangan, peralatan, l ekarangan, ketertiban dan kebersihan serta keamanan kantor kecamatan;
- g. pengurusan pemeliharaan kendaraan dinas;
- h. pengadaan perlengkapan dan perbekalan;
1. penyimpanan, penerimaan dan p ndis tribusian perlengkapan dan perbekalan;
- J. penyiapan kelengkapan untuk keper]ua rapat-rapat dinas;
- k. pengurusan administrasi peralatan, perl ngkapan dan perbekalan serta pengurusan administrasi ii ventarisasi kekayaan milik Negara;
1. pelaksanaan publikasi dan dokumentasi pelaksanaan tugas dinas;
- m. pelaksanaan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat kedinasan;
- n. pengelolaan sistem informasi manajemen perlengkapan;
- o. pengolahan administrasi kepegawaian da pengolahan data kepegawaian;
- p. pelaksanaan penyusunan Daftar Urut Kepa gkatan di lingkungan Kecamatan;
- q. pelaksanaan penyusunan rencana inforrnasi, usulan kepangkatan, mutasi, dan usu]an pemberhentian pegawru;
- r. pengoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian dengan unit kerja terkait; dan
- s. penyusunan laporan hasil kegiatan dibidang administrasi umum dan kepegawaian.
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mernpunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program kerja dan rencana strategis pembangunan, membagi tugas dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan di wilayah Kecamatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan, mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja di wilayah Kecarnatan;
- b. pengumpulan, pengolahan dan penganali saan data potensi Kecamatan;
- c. penyusunan Rencana Strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi penyusunan rencana dan program pembangunan di wilayah Kecamatan;
- e. pengelolaan data statistik dan inforrna i di wilayah Kecamatan;
- f. pengelolaan sistem informasi manajemen dat di wilayah Kecamatan;
- g. pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Kecarnatan;
- h. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunan di wilayah Kecamatan;
1. pengevaluasian dan penyusunan laporan asil kegiatan Kecamatan;
- J. pelaksanaan pengumpulan bahan dan penyiapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan;
- k. pengelolaan administrasi dan pernbukuan keuangan Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan;
1. pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan keuangan belanja rutin dan pembayaran keperluan di as;
- n. penyusunan laporan basil kegiatan dibidan administrasi keuangan.
- m. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan perbendaharaan; dan
Bagian Ketiga
Seksi Pemerintahan
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang pemerintahan umum ser ' menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja dibidang pemeri tahan;
- b. penyiapan dan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan;
- c. pengumpulan pengolahan dan pengevaluasian data dibidang pemerintahan;
- d. penyelenggaraan kegiatan dibidang pernerintahan umum;
- e. pengumpulan bahan dalam rangka pernbinaan wilayah di masyarakat;
- f. penyelenggaraan tugas-tugas dibidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan; dan
- dibidang kegiatan hasil laporan g.penyusunan pemerintahan.
Bagian Keempat
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan esa
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 14

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa rnempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang pem bangunan serta menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan pembangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemberdayaan Masyar at dan Desa mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarak:at;
4. petunjuk teknis dan pen berdayaan b. penyiapan dan penyusunan penyelenggaraan pembangunan masyarakat;
- c. pengumpulan, pengolahan dan pengevaluasian data dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka me ningkatkan perekonomian, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. pelaksanaan kegiatan dalam rangka r e aingkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyar at;
- f. pengelolaan, pembinaan dan penyiapan al an dalam rangka pelaksanaan musyawarah penyusunan program pembangunan; dan
- g. penyusunan laporan hasil kegiatan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Bagian Kelima
Seksi Ketertiban dan Ketentraman Umum
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15

- (1) Seksi Ketertiban dan Ketentraman Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang ketentraman UJ um serta menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman urrrurn.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Ketertiban dan Ketentrt man Umum mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja dibidang ketertiban dan ketentraman umum;
- b. penyiapan dan penyusunan pet.u Jl k teknis penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman umum;
- c. mengumpul data wilayah rawan konflik sesuai jenis dan tingkatannya;
- d. melakukan sosialisasi ketertiban dan ketentrarnan umum melalui pertemuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat;
- e. melakukan penertiban perda dan peraturan lainnya diwilayah kecamatan; dan
- f. penyusunan laporan hasil kegiatan dibidang ketertiban dan ketentraman umum.
Bagian Keenam Seksi Perekonomian dan Pernbanguru n
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16

- (1) Seksi Perekonomian dan Pembangunan mernpunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang perekonomian dan pembangunan serta menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan perekonomian dan pernbangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Seksi Perekonomian dan em bangunan mempunyai fungsi :
- a. menghimpun kebijakan teknis dibidang rekon mian dan pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengumpulkan data potensi kecamatan me lalui survei untuk gambaran pembangunan ek norru kemasyarakatan;
- c. menyusun rencana kegiatan perek nomian dan pembangunan;
- d. menyelenggarakan kegiatan perekonornian dan pembangunan berdasarkan skala prioritas; dan
- e. penyusunan laporan hasil kegiatan ~ ecara berkala dibidang perekonomian dan pembangunan.
Bagian Ketujuh Seksi Kesejahteraan Rakyat
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17

- tu gas ( 1) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunym melaksanakan kegiatan kesejahteraan rakyat serta menyiapkan dan menyusun petunj k teknis penyelenggaraan kesejahteraan rakyat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat mernpunyai fungsi:
- dan pengolahan data dalarn rangka program dan kegiatan kesejahteraan perencanaan masyarakat; a. pengumpulan
- b. pelaksanaan program bidang kesejahteraan rakyat;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan satuan erja perangkat daerah dan/ atau instansi vertikal yang tugas fungsinya dibidang kesejahteraan rakyat;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian program bidang kesejahteraan rakyat;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan pendataan dan pengembangan potensi masyarakat;
- f. pengkoordinasian pemberian bantuan sosial, pembinaan olahraga dan kepemudaan serta peningkatan peranan perempuan;
- g. pengkoordinasian pembinaan kehidupan eagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan m syarakat;
- h. pendataan masalah kesejahteraan sosial; dan
1. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas.
Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Kecamatan sesuai bidang ke ahliannya.
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari sejumlah Aparatu Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang t rbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuha dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimak ud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Carn.at, Sekretaris Carn.at, Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi dan } .epala S b Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok ma sing- ms sing,
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Kecamatan dan/ atau Kelurahan wajib melaksanakan pengawasan melekat.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 21

Carn.at dan/ atau Lurah wajib mengawasi pelaksariaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undanga:n yang berlaku.
Carn.at dan/ atau Lurah memimpin dan men oordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaa:n tugas bawahannya.
Sekretaris Carn.at, Sekretaris Lurah, Kepala Sek. si dan Kepala Sub Bagian wajib mengikuti da:n mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasa:nnya rnasing masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunye ..
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 24

Setiap laporan yang diterima oleh Camat dan/a -- u Lurah dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan ntuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 25

- (1) Dalam hal Carn.at dan/atau Lurah berhalangan, Sekretaris Carn.at dan/ atau Sekretaris Lurah melakss nakan tugas Camat dan/ atau Lurah sesuai dengan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris Carn.at dan a tau/ Sek etaris urah berhalangan Carn.at dan/ atau Lurah dapr t men njuk Kepala Seksi yang membidangi tugas tersebut untuk mewakili Camat dan/ atau Lurah.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 26

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masingmasing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kecamatan dan/ atau Kelurahan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai engan ketentuan yang berlaku.
PEMBERHENTIAN DA.LAM JABATA
- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberh ntian dalam jabatan struktural di Kecamatan dan/ a · u Kelurahan lingkup Pemerintah Daerah, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Camat merupakan jabatan eselon Illa tau jabatan administrator.
- (5) Sekretaris Camat pada Kecamatan Tipe merupakan jabatan eselon Illb atau jabatan administrator. A
- (6) Lurah dan Kepala Seksi pada Kecamatan Tipe A meru akan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala Sub Bagian pada Kecamatan Tipe A, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan meru akan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (8) Pejabat eselon IV dilingkungan Kecamatan dan atau/ Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat melalui Sekretaris Daerah.
- (9) Formasi dan persyaratan jabatan pada Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai p doman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.
Ditetapkan di Rumbia pada tanggal, ~ l)e~~wtJff 2016
Pj. BUPATI BOMB NA,
Hj.S~E A
Diundangkan di Rumbia pada tanggal, ?-:) Oese-V\/t7(,C" 2016
SEKRETARIS DAERAH,
H. BURHANUDDIN A. HS NOY
~L--~
BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2016 NOMOR
·,
2016
TANGGAL:
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOMBANA
NOMOR
TAHUN 2016
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TIPE A KABUPATEN BOMBANA
Pj. BUPATI BOMBAN ,
Hj. SITTI SALEHA
I
f
2016
TAHUN 2016
NOMOR
:
TANGGAL:
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOMBANA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN KABUPATEN BOMBANA
l
Pj. BUPATI BOMBA A
N/A
Preamble

Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan bahwa salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi adalah Standar Operasional Prosedur pelayanan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai UndangUndang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Menetapkan
- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelyanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2

Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan PATEN adalah untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
BAB II - PERSYARATAN, PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
Pasal 5

- (1) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a) adalah pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat.
- (2) Pendelegasian sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bidang perizinan; dan
- b. bidang non perizinan.
BAB II - PERSYARATAN, PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
Pasal 6

Pendelegasian sebagian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan.
BAB II - PERSYARATAN, PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
Pasal 7

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :
- a. standar pelayanan; dan
- b. uraian tugas personil kecamatan
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. jenis pelayanan;
- b. persyaratan pelayanan;
- c. proses/prosedur pelayanan;
- d. pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan; dan
- e. waktu pelayanan.
- (3) Standar pelayanan dan uraian tugas sebagaimana dmaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB II - PERSYARATAN, PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
Pasal 8

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
- a. sarana prasarana; dan
- b. pelaksana teknis.
BAB II - PERSYARATAN, PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
Pasal 9

Sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi :
- a. loket/meja pendaftaran;
- b. tempat pemrosesan berkas;
- c. tempat pembayaran;
- d. tempat penyerahan dokumen;
- e. tempat pengolahan data dan informasi;
- f. tempat penanganan pengaduan;
- g. tempat piket;
- h. ruang tunggu; dan
- i. perangkat pendukung lainnya.
BAB II - PERSYARATAN, PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
Pasal 10

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi :
- a. petugas informasi;
- b. petugas loket/penerima berkas;
- c. petugas operator komputer;
- d. petugas pemegang kas;
- e. petugas lain sesuai kebutuhan.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan.
BAB II - PERSYARATAN, PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
Pasal 11

Untuk menunjang efisisensi dan efektivitas penyelenggaraan PATEN, kecamatan dapat menyediakan sistem informasi.
Bagian Kedua Penetapan
BAB II - PERSYARATAN, PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan kecamatan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagai penyelenggara PATEN.
- (2) Penetapan kecamatan sebagai penyelenggara PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Ketiga
Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
BAB II - PERSYARATAN, PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
Pasal 13

- (1) Bupati membentuk Tim Teknis PATEN.
- (2) Tim Teknis PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Teknis PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
- a. mengidentifikasi kewenangan Bupati berkaitan dengan pelayanan administrasi yang dilimpahkan kepada Camat;
- b. mempersiapkan rancangan kebijakan dan petunjuk umum/teknis yang dibutuhkan dalam rangka penerapan PATEN;
- c. memfasiltasi terselenggaranya PATEN; dan
- d. merekomendasikan kepada Bupati untuk Kecamatan yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN.
BAB III - PEJABAT PENYELENGGARA
Pasal 14

Pejabat penyelenggara PATEN terdiri atas :
- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan; dan
- c. Kepala Seksi yang membidangi pelayanan administrasi.
BAB III - PEJABAT PENYELENGGARA
Pasal 15

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, adalah penanggung jawab penyelenggaraan PATEN mempunyai tugas :
- a. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan PATEN;
- b. menyiapkan rencana anggaran dan biaya;
- c. menetapkan pelaksana teknis;
- d. melakukan pengelolaan layanan secara transparan dan akuntabel; dan
- e. mempertanggungjawabkan kinerja PATEN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB III - PEJABAT PENYELENGGARA
Pasal 16

- (1) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, adalah penangggung jawab kesekretariatan/ketatausahaan penyelenggaraan PATEN mempunyai tugas melakukan penatausahaan administrasi PATEN.
- (2) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Camat.
BAB III - PEJABAT PENYELENGGARA
Pasal 17

- (1) Kepala Seksi yang membidangi pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c mempunyai tugas melaksanakan teknis pelayanan.
- (2) Kepala Seksi yang membidangi pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
BAB IV - PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN
Pasal 18

- (1) Biaya penyelenggaraan PATEN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
- (2) Biaya penyelenggaraan PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran Kecamatan.
Bagian Kedua Penerimaan
BAB IV - PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN
Pasal 19

Dalam hal penyelenggaraan PATEN menghasilkan penerimaan wajib melakukan penyetoran ke Kas Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
BAB V - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 20

Bupati melakukan pembinaan dan Pengawasan dalam penyelenggaraan PATEN.
BAB V - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (20) mencakup :
- a. penyelenggaraan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan;
- b. penyelenggaraan pelayanan yang pasti, mudah, cepat, transparan dan akuntabel; dan
- c. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan Camat.
BAB V - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (21) dapat didelegasikan kepada Tim Teknis PATEN.
- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB V - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 23

Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (21) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal yang membidangi.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24

Setiap penerima layanan diberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 25

- (1) Masyarakat berperan serta aktif dalam penyelenggaraan PATEN.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. ikut serta dalam penyusunan standar pelayanan;
- b. memberikan masukan dalam proses penyelenggaraan layanan; dan
- c. memenuhi semua persyaratan pada saat meminta layanan.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26

Pemerintah Kecamatan dapat menjabarkan kembali berkaitan dengan persyaratan Standar Operasional Prosedur yang belum diatur dalam peraturan ini melalui peraturan kecamatan dengan memperhatikan kesesuaian dengan kebutuhan persyaratan serta ketentuan yang berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 2 Maret 2016 BUPATI KAPUAS HULU, ttd
A.M. NASIR
Diundangkan di Putussibau Pada tanggal 3 Maret 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, ttd MUHAMMAD SUKRI BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016 NOMOR 11
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TTMUR
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NoMoR 5l TAHUN zotl
TENTANG
RUMUSAN ALOI(ASI DANA DESA DI I(ABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHITN YANG MAHA ESA
RU:'ATI SITUBONDO
bahwa sebageri pclaksanaan ketentuan Pasal 96 Ayat (4) Peraturan l)cmcrintah Republik lndonesia Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentarrrg [)csa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rumusan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Situbondo.
1. Undan6;-Undang Nomor L2 Tahun 1950 tentang Pembcntr-rl&lt;an l)aerah-daerah Kabupaten dalam Linglcr-rng:.rn Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republil&lt; lnr]orresia Tahun 1950 Nomor 19 , Tambahan Lembarrarr Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Nc5;ara ltepublik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaim;ina telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2'lahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indoncsia '['ahun 1965 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negarer llc'publik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Underng"Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pemba ngLrnr-rn Nasional (Lembaran Negara Republik Indonr;siz.r 'l'ahu.n 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negam licpr-rbiik Indonesia Nomor 4421 );
3. Undang-t,)ndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuariga.n Negara (Lembaran Negara Repubtik Indoncsia 'l:ihun 2003 Nomor 47, 'lambahan l-embaran Negara I?cpublik Indonesia Nomor 4286)l;
A
n
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor IO4, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor aa2\;
6. Undang-Undang Nomor 33 'lahun 2OO4 tentang Perimbangarl Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3$;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OOT tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47OOl;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a09 );
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun lg72 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L972 Nomor 38 dan 'lambahan Lembaran Negara Itepublik Indonesia Nomor 2e8e);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana Perirnbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a575); L2.
A
n
Menetapkan
3
13. Peraturan Perrrerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20L4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 'lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2t Tattun 201 1;
16. Peraturan Dererah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OOT , Nomor Oa\
5. L7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor L2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan l(epala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbonclo Tah un 2OO7, Nomor OB);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 3 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbonclo Tahun 2OO7, Nomor 09);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OO7, Nomor l7l;
20. Peraturan Daerah l(abupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kaburpaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
21. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2OlO tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RP.rMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2}lt2OLS (I,embaran Daerah Kabupaten Situbclndo Tahun 20 10 Nomor 85).
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUIU\TI TI}NTANG RUMUSAN ALOI(ASI DANA DESA DI I(ABUI}fi,i.'}}i; $ITUBONDO.
n
4
'';
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo. :
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan pleh pernerintah daerah dan DPRD menurut asas otonorri dan tugas pembantuan dengan prinsip otonorni yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Situbondo.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan ctihor:mati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Repurblik Indonesia dan berada di Kabupaten Situbondo.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai urnsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah Anggaran keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Situbonclo untuk Desa yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan l(euangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah l)aerah yang diterima oleh Kabupaten Situbondo &lt;lan bagian hasil Pajak Daerah serta Retribusi Daerah
n
n
5
11. Dana Perimb:rr)gan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Peuciapertan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
2. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disebut ADDM adalah bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran yang sama setiap Desa. 12.
,
- Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah bagian dari ADD yang dialokasikan kepada nglu'.'**rrgo.r, besaran sesuai dengan hasil penghitungan u.ta" variabel-variabel yang ditetapkan. 13.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai program Pemerintal-^ran' Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Pemberian ADD bertujuan untuk :
- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan perencanaan pembangunan rli tingkat .clesa masyarakat; dan penganggaran dan pemberdayaan
3. meningkatkan pembarrgunan infrastruktur pedesaan; c.
4. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujuclkan peningkatan sosial; d.
5. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; e.
6. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; f.
7. mendorong pqnii".gkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakai., cian; o b'
8. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui l3adan Usaha Milik Desa (BUMDesa). h.
n
n
BAB III - SUNflBAlR ALOI{ASI DANA DESA
Pasal 4

'
Sumber ADD paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
ALOI(ASI DANA DESA
BAB III - SUNflBAlR ALOI{ASI DANA DESA
Pasal 5

Rumus ADD dipergunakan untuk menghitung besarnya Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa.
BAB III - SUNflBAlR ALOI{ASI DANA DESA
Pasal 6

.
Rumus dasar penetapan ADD :
:,,-.'i1'
ADDx= PTKPD+ADDM + ADDPx
ADDx - Alokasi Dana Desa x.
PTKPD = Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
- ADDM == ;\ioka"si Dana Desa Minimal yang diterima
- '.1e sa.
- ADDPx = Alokasi Dana Desa Proposional untuk desa x.
ADDPx= BDx(ADD-IADDM)
ADDPx = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x
.. .j.:.. -:* liila.i Bobot Desa untuk Desa x
BDx
ADD
- 'loi.a.l r\iokasi Darla Desa untuk Kabupaten
IADDM -= Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal
a
n
n
(21 Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (BDx)
BDx = a1 KV 1 + a2KV 2 +... an KV n
BDx
- = Nilai Robot Desa untuk Desa x.
- al, a2...an = adalah angka bobot dari masing-masing variabel.
KVl , KV2 ... :
- KVn, adalah koefisien masing-masing variabel
Perhitungan Koefisien Variabel (KV) Desa
- a. KV Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk di Desa Jumlah Penduduk se-Kabupaten
- b. KV Angka Kemiskinan Desa .Jumlah rumah t\_angga sangat miskin di Desa Jumlah rurmah tangga sangat miskin se-Kabupaten
3. c.
4. KV Luas Wilayah Desa Luas wilayah DC\_Alkm2l Jumlah Luas wilayah Kabupaten (km2)
- d. KV Tingkat Kesulitan Geografis Desa (km) Jarak Desa ke ibukota Kecamatan Jumlah Jarak seluruh Desa ke ibukota Kecamatan
Penetapan Variabel Dan Bobot Variabel
| 1. | Jumlah Perrdurduk Desa | V1 | a1 | 0.30 |
|------|----------------------------------|------|------|--------|
| 2 | Angka l(emiskinan Desa | v2 | a2 | 0.5 |
| 3 | Luas Wilayah Desa | V3 | a3 | 0.1 |
| 4 | Tingkat Kesulitan Geografis Desa | v4 | a4 | 0.1 |
Definisi Variabel
- a. Variabel Jumlah Penduduk yaitu jumlah penduduk Desa berde.rsu.rkan data ydng bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Situbondo;
- b. Variabel Angl,ka l(emiskinan Desa adalah Jumlah Rumatr 'iangga. Miskin Desa bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Situbondo;
- c. Variatlel Luas Wilayah Desa yaitu luas wilayah desa berdasarkan sumber data Badan Pusat Statistik (BPS) Situbondo;
tl
,a
n
8
- d. Variabel Tingkat Kesulitan Geografis Desa yaitu jarak Desa clengan Ibtr Kota Kecamatan (Km), kecuali untuk Desa di I.,ota Kecamatan dihitung 1 (satu) km, bersumber dnri data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
BAB III - SUNflBAlR ALOI{ASI DANA DESA
Pasal 7

- (1) Besar ADD dibagi secara adil dan merata dengan perbandingan :
- a. ADDM sebesar 60 oh darijumlah ADD. b. ADDP dan PTKPD sebesar 40 oh dari jumlah ADD.
3. (21 Yang dimaksud azas merata sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM ).
- (3) Yang dimaksud azas adil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proposional untuk setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) serta mempertimbangkan kebutuhan PTKPD.
5. Variabel tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) meliputi : (41
- a. Jumlah penduduk desa;
- b. Angka kemiskinan desa;
- c. Luas',vilayah desa; dan
- d. Tingkat kesulitan geografis desa.
10. Besar penerimaan ADD masing-masing Desa setiap tahunnya sebagairnana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Keputusan Rupati. (s)
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 7 llahun 2Ol4 tentang Rumusan Dan Pedoman Alokasi Dana f)e::ir lienicr-intah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OI4 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidrai&lt; berlal&lt;u.
n
n
Diundangkan di Situbondo pada tanggal tr 0 }'l0V 2014
SEKRETARIS DAERAH I{ABUPATEN SITUBONDO,
w
BERITA DAERAH I(ABUPATEN SITUBC}$DO TAHUN 2OL4 NOMOR $I
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati irri mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap or"ang nrengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perat uran Rupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daere&amp;. Kabupaten Situbondo.
Ditetapkan di Situbondo pada tanggal tr 0 l.lOV 2014
BUPATI SITUBONDO,
DADANG WIGIARTO