Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PERATURAN DAERAH
Berlaku: 7 Uni 2007
N/A
Preamble

Menimbang a.
bahwa setelah dilakukan evaluasi dari aspek subtantif, efektifitas dan efisiensi serta aspek teknis pembentukannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka struktur organisasi dan Tata Kerja Kantor Polisi Pamong Praja yang telah ada perlu diadakan penyempurnaannya.
Mengingat
- b
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaskud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 Jo Undang-
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perobahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169) : 2
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389): 3
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) :
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126) :
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 ):
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112 ):
6. 10 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593),
11
Keputusan Bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri No.01 / SKB / M.PAN/4/2003, Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003,
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DAN
BUPATI PESISIR SELATAN
MEMUTUSKAN
enetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PESISIR SELATAN.
BAB. I KETENTUAN UMU Pasal 1
- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1
- Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : 3
- Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan : 2
- Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah 4,
- Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan : 6
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah :
- Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan :
- Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasionai Lapangan , 8
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pesisir Selatan :
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan.
BAB V - TATA KERJA Pasal 13
Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengawasi, memberikan bimbingan dan petunjuk serta mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dalam pelaksanaan tugas dan bila terjadi menyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
BAB V - TATA KERJA Pasal 13
Pasal 15

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi, petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan diproses serta dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
'
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB V - TATA KERJA Pasal 13
Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi bawahannya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP Pasal 22
Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menepakan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Ditetapkan di : Painan Pada Tanggal :24 April 2007 BUPATI PESISIR SELATAN dto
-NASRUL ABIT -
Diundangkan di Painan Pada tanggal 23 Juli 2007. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN dto
- Drs. H. ADRIL z
NIP. 010087271.
Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2007 Nomor:7 Seri: D6