PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor @ Tahun 2015
Tentang PROSEDUR TETAP PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
Berlaku: 8 April 2015
N/A
Preamble

Mengingat
WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR @ TAHUN 2015
TENTANG
PROSEDUR TETAP PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,
- Menimbang a.
- bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil serta untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Sawahlunto serta untuk mengefektifkan penggunaan dana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kota Sawahlunto, perlu mengatur Prosedur Tetap Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto :
- bahwa pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2010 tentang Prosedur Tetap Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Sawahlunto tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan daerah: b.
- bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Prosedur Tetap Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto : C
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423) : 1
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) : 2
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) : 3.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) : 4.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) : 5.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) : 6.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) : 7.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) : 8.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) : 9.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3414) :
NX
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS (Lembaran Negara Republik Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193) ,
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar :
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ,
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 38 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional :
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ,
16. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 :
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 29),
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 27) :
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROSEDUR PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
- TETAP SAWAHLUNTO
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan
:
1. Daerah adalah Kota Sawahlunto. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur
3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto. 4. Pembina Kepegawaian adalah Pejabat Pembina Kepegawaian
3. Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pejabat Kota
5. Daerah Kota Sawahlunto, 5. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah
6. Pegawai Negeri
7. kerja perangkat daerah, 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan ,
8. Sawahlunto, Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS Daerah Otonom Kota Sawahlunto yang bertugas dan penempatannya pada satuan
9. kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto 8. Tugas Belajar adalah PNS yang dibebaskan dari pelaksanaan tugas seharihari dan ditugaskan oleh Walikota/Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi.
10. mengganggu pelaksanaan tugas (jam dinas) , 10. Biaya Pendidikan adalah bantuan untuk biaya pendidikan yang diberikan kepada PNS Tugas Belajar berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kota Sawahlunto,
9. Izin Belajar adalah PNS yang diberikan izin oleh Walikota/Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi tanpa
11. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan
13. dengan program sarjana, 13. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah mempersiapkan peserta didik untuk pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian
14. tertentu, 12. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu setara
15. khusus: 14. Penyelenggara pendidikan adalah perguruan tinggi dan atau lembaga pendidikan yang telah terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi:
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto.
15. UPI adalah Ujian Penyesuaian Ijazah: Daerah selanjutnya disingkat APBD
BAB II - TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Penyusunan Prosedur Tetap Pemberian Tugas belajar dan Izin Belajar PNS bertujuan untuk :
-
1. Menyiapkan dan atau meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk peningkatan kinerja organisasi yang didasarkan pada prinsip profesionalisme yang berbasis
2. kompetensi. 2. Menjadi acuan dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan sumber daya manusia aparatur, tertib administrasi kepegawaian serta untuk penataan pegawai daerah.
Bagian Kedua Ruang Lingkup
BAB II - TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Pengaturan Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS meliputi :
2. Persyaratan, 3. Usulan dan seleksi tugas belajar/izin belajar dan,
1. Perencanaan,
4. Penetapan.
BAB III - TUGAS BELAJAR
Pasal 4

- (1) Perencanaan tugas belajar PNS disusun untuk proyeksi kebutuhan formasi selama 5 (lima) tahun.
- (2) ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
3. Ketentuan tentang rencana tugas belajar PNS sebagaimana dimaksud pada
- (3) Penentuan program studi yang ditawarkan untuk pendidikan tugas belajar setiap tahunnya merupakan program studi yang bersifat mendesak dan strategis sesuai kebutuhan organisasi.
BAB III - TUGAS BELAJAR
Pasal 5

- (1) Setiap SKPD menyusun rencana kebutuhan tugas belajar, dengan mengacu pada Keputusan Walikota tentang rencana tugas belajar PNS.
- (3) Analisis kebutuhan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu kepada :
- (2) Rencana tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui analisis kebutuhan pendidikan bagi PNS.
- a. Tugas pokok dan fungsi SKPD, b. Ketersediaan dan kebutuhan pegawai berdasarkan kompetensi
5. pendidikan : c. Kajian terhadap formasi pengangkatan CPNS dan perhitungan PNS yang pensiun,
6. Keseimbangan beban kerja SKPD dengan kebutuhan pegawai: dan
- d. e. Jumlah PNS yang sedang mengikuti pendidikan tugas belajar dan izin belajar,
NX
Pendidikan tugas belajar dilaksanakan berdasarkan : a. Kerjasama secara kemitraan dengan institusi pendidikan negeri maupun
- swasta di dalam dan di luar negeri, dan b. Sistem penugasan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri.
Bagian Kedua Persyaratan Tugas belajar
BAB III - TUGAS BELAJAR
Pasal 7

PNS yang akan mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi untuk Tugas Belajar dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan organisasi atas rekomendasi pimpinan SKPD yang bersangkutan.
BAB III - TUGAS BELAJAR
Pasal 8

Persyaratan umum Tugas Belajar adalah , a.
- Penata Muda (III/a) untuk program Pasca Sarjana (S2),
- Pangkat/golongan ruang terendah : 1. Pengatur Muda Tk I ( IlI/b ) untuk program Sarjana (S1), Diploma III (D.Hl)dan Diploma IV (D.IV),
2. (III.b) untuk program Doktor (S3). I
- b.
3. Penata Muda Tk I Masa kerja minimal 2 tahun sejak diangkat sebagai PNS
- c. Usia tertinggi pada tanggal seleksi 1. 25 tahun untuk program Sarjana (S1),Diploma IIND.III) dan Diploma
- IVID.IV), 37 tahun untuk program Pascasarjana (S2),
2. 3. 40 tahun untuk program Doktor (S3).
- d. Indeks Prestasi Komulatif (IPK) paling
4. Untuk jabatan yang sangat diperlukan, usia maksimal (S1) berusia 37 tahun, (S2) berusia 42 tahun dan (S3) berusia 47 tahun. rendah 2,75 bagi yang akan
- terakreditasi B,
- mengikuti pendidikan D.IV,S.1,S.2 dan 3.00 bagi yang akan mengikuti S3, Akreditasi Program Studi di dalam negeri yang akan diikuti sudah €.
- DP3/SKP minimal baik satu tahun terakhir,
- Tidak pernah dijatuhi jenis hukuman disiplin berat, Adanya relevansi antara latar belakang pendidikan dengan program/bidang Pen
- Mempunyai unsur-unsur Tidak sedang dalam proses pemeriksaan berkaitan dengan pelanggaran peraturan disiplin pegawai, am
- studi yang akan diikuti serta sesuai dengan tugas dan pekerjaan,
- Bersedia mengabdi secara aktif pada Pemerintah Kota Sawahlunto dan tidak akan pindah tugas/berhenti sebagai PNS Minimal 10 tahun setelah selesai mengikuti tugas belajar, j
ag
- k. Membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Tugas belajar: DPA Badan
2. yang berlaku, dan m. Setelah menamatkan pendidikan tidak akan menuntut jabatan apapun kecuali formasi memungkinkan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:,
3. Tidak menuntut biaya pendidikan kecuali sesuai dengan Kepegawaian Daerah Kota Sawahlunto atau kode rekening yang relevan .
NX
BAB III - TUGAS BELAJAR
Pasal 9

Persyaratan khusus Tugas Belajar adalah berupa proposal perencanaan pendidikan, berlaku untuk PNS yang akan mengikuti tugas belajar program pascasarjana Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3)
BAB III - TUGAS BELAJAR
Pasal 10

Tugas Belajar hanya dapat diberikan kepada PNS apabila anggaran tersedia pada APBD dan atau APBN, bukan biaya sendiri.
Bagian ketiga
Pengusulan Tugas Belajar
BAB III - TUGAS BELAJAR
Pasal 11

- (4) PNS yang akan mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi diproses secara selektif oleh pimpinan SKPD dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi,
2. untuk diusulkan ke Badan Kepegawaian Daerah, (3) Badan Kepegawaian Daerah memproses usulan sesuai dengan ketentuan Tugas Belajar dan apabila tidak memenuhi syarat akan dikembalikan ke
- (2) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Unit Kerja
4. SKPD yang bersangkutan, (4) Badan Kepegawaian Daerah akan mengajukan ke Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Walikota bagi yang memenuhi syarat untuk mendapatkan persetujuan,
BAB III - TUGAS BELAJAR
Pasal 12

Badan Kepegawaian Daerah tidak akan memproses PNS yang telah mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi yang belum mendapatkan persetujuan resmi oleh Walikota.
BAB III - TUGAS BELAJAR
Pasal 13

PNS yang telah mendapatkan persetujuan oleh Walikota dapat melanjutkan pendidikan sesuai dengan program yang akan diikutinya.
BAB IV - BIAYA PENDIDIKAN
Pasal 14

- (1) PNS yang diberi Tugas Belajar dibiayai dengan APBD melalui Badan Kepegawaian Daerah atau APBN dan sumber dana lainnya/sponsor. APBD diberikan
- (3) PNS Tugas Belajar yang mendapatkan sumber dana lainnya/sponsor, tidak dapat diberikan bantuan biaya pada DPA Badan Kepegawaian Daerah
- (2) PNS yang mengikuti Tugas Belajar yang dibiayai dengan sesuai dengan rincian yang ada pada DPA Badan Kepegawaian Daerah beasiswa dari dana APBN dan
BAB IV - BIAYA PENDIDIKAN
Pasal 15

- (1) Bantuan pendidikan bagi PNS Tugas Belajar diberikan setiap semester. dimaksud pada ayat (1) diajukan
- (2) Bantuan pendidikan sebagaimana kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian Daerah.
BAB IV - BIAYA PENDIDIKAN
Pasal 16

Bantuan biaya pendidikan bagi PNS untuk tahun berikut tidak dapat diberikan, apabila yang bersangkutan mempunyai Indeks Prestasi persemester sebagai berikut :
- a. Tingkat Diploma III dibawah
- b. Tingkat Strata 1 dibawah 12,5,
- c. Tingkat Strata 2 dibawah
: 3,0,
Tingkat Strata 3 dibawah : 3,0, maka bantuan biaya pendidikan untuk tahun berikut tidak dapat diberikan .
12,5,
BAB IV - BIAYA PENDIDIKAN
Pasal 17

PNS selama melaksanakan Tugas Belajar tidak diberikan Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan Tunjangan Kesejahteraan Pegawai (TKP).
BAB V - MASA PENDIDIKAN
Pasal 18

- (1) PNS Tugas Belajar diberikan masa pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :
2. pendidikan 3 ( tiga) tahun :
- a. tingkat Diploma III masa b. tingkat Strata I (S-1)/Diploma IV (DIV) masa pendidikan 4 ( empat ) tahun,
4. tingkat Strata II (S-2) atau setara, masa pendidikan 2 ( dua) tahun :
5. masa pendidikan sesuai dengan
6. tingkat Strata III (S-3) atau setara, paling lama 4 (empat) tahun : dan ap
7. (2)Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyelesaikan pendidikan, maka dapat diperpanjang 1 (satu) tahun dengan perubahan status menjadi izin belajar :
- e. tingkat Pendidikan Dokter Spesialis silabus program pendidikan dokter spesialis perguruan tinggi yang bersangkutan
9. (1). PNS Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 akan diberikan sanksi berupa hukuman disiplin Kepegawaian kecuali disebabkan karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter,
- (2) PNS Tugas Belajar tidak boleh mengajukan pindah keluar daerah/atau berhenti menjadi PNS selama minimal 10 (sepuluh) tahun terhitung setelah selesai tugas belajar sesuai dengan Surat Perjanjian Tugas Belajar,
- (3) PNS Tugas Belajar yang melanggar ketentuan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengembalikan sebesar 3 (tiga) kali seluruh biaya selama Tugas Belajar yang dikeluarkan dari Pemerintah Daerah/Negara. 3
BAB VII - JENIS PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR Bagian Kesatu Umum
Pasal 20

- (1) Jenis Pendidikan yang dapat diikuti oleh PNS adalah :
- b. Pendidikan vokasi, dan
- a. Pendidikan akademik :
- c. Pendidikan profesi (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri,
5. Doktor (S3) (3) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Program Diploma II (DIII), dan
- a. Program Sarjana (S1):dan b. Program Pasca Sarjana yang meliputi Program Magister (S2) dan Program
- b. Program Diploma IV (DIV) (4) Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu program spesialis.
Bagian Kedua Hak dan Kewajiban
Pasaj 21
- (1) PNS tugas belajar diberikan hak sepenuhnya mengikuti kegiatan pendidikan tanpa harus dibebani tugas dan tanggungjawab pekerjaan.
2. Kepegawaian Daerah. (3) Pejabat struktural dan pejabat fungsional yang mengikuti pendidikan tugas belajar dengan sendirinya kehilangan hak selaku pemegang jabatan.
- (2) Hak-hak kepegawaian PNS tugas belajar ditetapkan pada Badan
- (4) Khusus bagi pejabat fungsional yang dibebaskan sementara dari jabatan karena Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, maka tunjangan jabatan fungsionalnya dihentikan terhitung mulai bulan ketujuh. dimaksud pada ayat (4) dapat
- (5) Tunjangan fungsional sebagaimana dibayarkan kembali setelah diangkat kembali dalam jabatan fungsional dan dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali oleh pejabat yang berwenang pendidikan PNS tugas belajar dapat diberikan hak :
2. mendapatkan kenaikan gaji berkala,
3. mendapatkan kenaikan pangkat/golongan, b.
4. Selama masa mendapatkan gaji, a.
5. mendapatkan penilaian DP3/SKP dari perguruan Tinggi tempat d.
tugas
- belajar, mendapatkan hak kepegawaian lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, »
- dan f. mendapatkan bantuan pendidikan dari Pemerintah daerah sesuai ketersediaan anggaran dan ketentuan yang berlaku.
BAB VII - JENIS PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR Bagian Kesatu Umum
Pasal 22

Kewajiban PNS tugas belajar adalah, a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan
- b. ketentuan tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku
2. langsung atau pejabat lain yang ditunjuk, mengikuti dan menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu, dan
C.
mentaati semua
- ditempat pendidikan
BAB VIII - IZIN BELAJAR
Pasal 23

- (lh) PNS yang akan mengurus izin belajar harus mendapatkan rekomendasi
- terdaftar sebagai mahasiswa. (3) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) oleh Kepala SKPD diteruskan ke Badan Kepegawaian Daerah.
- pimpinan SKPD yang bersangkutan. (2) Izin Belajar diberikan kepada PNS sebelum perkuliahan dimulai, belum
- (4 Badan Kepegawaian Daerah akan memproses usulan sesuai dengan ketentuan dan apabila tidak memenuhi syarat maka Izin Belajar yang bersangkutan tidak dapat diberikan dan akan dikembalikan ke SKPD yang bersangkutan.
- (S5) Badan Kepegawaian Daerah tidak akan mengeluarkan Izin Belajar apabila PNS sudah berstatus sebagai mahasiswa/sudah melaksanakan pendidikan/akan dan sudah diwisuda.
BAB VIII - IZIN BELAJAR
Pasal 24

- (1) Persyaratan Izin Belajar yang diberikan kepada PNS sebagai berikut :
- a. b. mendapatkan rekomendasi dari Pimpinan SKPD dan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak menggangu pelaksanaan tugas kedinasan :
3. izin belajar diberikan kepada PNS :
-
AN
- DP telah berstatus PNS dan telah pernah naik pangkat , rekomendasi Izin Belajar dapat diberikan kepada PNS yang kuliah di PTN
- atau PTS yang terakreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang,
- memiliki yan III dengan Strata I (S-1),
- Tidak mengikuti pendidikan dengan metode kelas jauh/kelas eksekutif/ kelas khusus jarak jauh, kecuali Universitas Terbuka (UT) atau DIKTI untuk program dimaksud , e.
- Surat Keputusan CPNS, g
- adanya relevansi antara pendidikan Diploma Strata I (S-1) dengan Strata II (S-2), Strata II (S-2) dengan Strata III (S-3) : £
- Surat Keputusan PNS,
- curiculum Vitae,
- Kartu Pegawai, .
- surat Keputusan Pangkat Terakhir ,
- 1 m. Surat keterangan akreditasi,
- ijazah terakhir dan Transkrip nilai,
- . surat permohonan yang bersangkutan,
- bagi Tenaga Guru ): o.
- surat usulan izin belajar dari SKPD, n.
- 3 penilaian Kinerja Pegawai ( SKP jdua tahun terakhir bernilai baik : surat pernyataan pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung Ke
- jadwal Mengajar ( daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan atau Sasaran p.
- pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi, surat pernyataan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara s.
- sedang/ berat, surat pernyataan tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat 7
- sebagai PNS, surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat t
- sedang/berat, dan
BAB IX - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 25

- Monitoring dan Evaluasi dilakukan untuk :
- b. aparatur daerah, Mengetahui perkembangan pelaksanaan pendidikan dan keberadaan
- (1) Aa. Pembinaan dan pengendalian program peningkatan sumber daya
- PNS tugas belajar dan izin belajar,
- (3) Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan meliputi : a. Administrasi kemahasiswaan melalui perguruan tinggi/lembaga
- (2) Monitoring dan Evaluasi dilakukan juga terhadap program pendidikan yang baru, sebagai bahan dan kajian akan kebutuhan pemerintah daerah terhadap program pendidikan dimaksud,
- pendidikan bersangkutan,
- Cc. d. Satuan Kinerja Pegawai (SKP) tugas belajar dari Universitas yang
- b. Kemajuan akademik, Pembinaan dan hal lain yang berkaitan dengan tugas belajar PNS:
- bersangkutan, (4) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah secara berkala.
BAB X - UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH
Pasal 26

- (l)Ujian Penyesuaian Ijazah dilaksanakan setelah PNS memperoleh ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar, untuk Kenaikan Pangkat
- Penyesuaian Ijazah (3.) Syarat -syarat yang harus dipenuhi dalam mengikuti Ujian Penyesuaian Ijazah, yaitu :
- (2.)Ujian Penyesuaian Ijazah merupakan syarat
- a. b. Berstatus PNS. Memiliki Surat Izin Belajar dan atau memiliki Laporan Peningkatan Pendidikan LPP).
- yang terakreditasi B oleh lembaga yang berwenang. Ijazah yang dimiliki, dengan pangkat/golongan ruang dan masa kerja d
- Cc. ( Telah lulus dan memiliki ijazah dari Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta
- sebagai berikut : e Sekolah Menengah Pertama atau yang setingkat, dengan pangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b, masa kerja minimal 1
- pangkat, » Sekolah guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II, dengan pangkat Pengatur Muda, golongan ruang Il/a, masa kerja minimal 1 tahun
- tahun dalam pangkat, » Sekolah Menengah Atas atau yang setingkat, dengan pangkat Pengatur, golongan ruang II/c, masa kerja minimal 1 tahun dalam
- dalam pangkat: e Sarjana Muda, akademi atau ijazah diploma III, dengan pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b, masa kerja minimal 1 tahun dalam pangkat,
- e Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setara, Ijazah Magister (S2) atau Ijazah Spesialis I, dengan pangkat Pehata Muda, golongan kerja minimal 1 tahun dalam pangkat: dan
- 6s Sarjana (SI), atau ijazah Diploma IV, dengan pangkat Pengatur, golongan ruang I1/c, masa kerja minimal 1 tahun dalam pangkat,
- ruang IIl/a, masa » Doktor (S3) atau Ijazah Spesialis II, dengan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, masa kerja minimal 1 tahun dalam 1
- (satu) Tidak menduduki pangkat yang sama atau lebih dari pangkat yang akan disesuaikan. f
- pangkat. Setiap unsur penilaian SKP sekurang-kurangnya bernilai baik dalam tahun terakhir. e.
- PNS yang telah mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat pertama kali tidak lulus, masih diberi kesempatan untuk mengikuti Ujian Penyesuajan Kenaikan Pangkat untuk yang kedua dan seterusnya sesuai aturan yang berlaku. &amp;
- . Melampirkan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan h. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

PNS yang sedang mengikuti tugas belajar berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2010 tentang Prosedur Tetap Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2010 dapat melanjutkan pendidikan dengan melakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Walikota ini.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2010 tentang Prosedur Tetap Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 7) dan segala perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.
Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal 8 April 2015
WALIKOTA SAWAHLUNTO,
|
ALI F
Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal 8 Aprik 2015
SEKRETARIS D H KOTA SAWAHLUNTO,
ROVHNLK ABDAMS
BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015 NOMOR 8