Unknown Unknown Nomor 2 Tahun 2017
Tentang PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Berlaku: 12 Tahun 1956
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- a. bahwa perlindungan anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran lainnya; untuk menjamin pemberdayaan perempuan dan
- b. bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak perlu ditingkatkan peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dalam rangka mencegah dan menanggulangi
- c. bahwa menyelenggarakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta menjalankan urusan wajib pemerintah daerah, perlu adanya pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perempuan dan Perlindungan Anak; Pemberdayaan
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Indonesia Tahun 1945; -Undang Dasar Negara Republik
2. Undang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25) Jis Undang 1957 (Lembaran Negara Republik Indoonesia Tahun 1957 -Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Tahun 1956 -Undang Darurat Nomor 21 Tahun
Nomor 77) Jo Undang
-Undang Nomor 58 Tahun 1958
Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita ( Convention On The Elimination Of All Form Of Discriminations Against Woman ) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
Dan
BUPATI PESISIR SELATAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya Perlindungan, penguatan hak asasi, peningkatan kualitas hidup, dan peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang ada dalam kandungan.
8. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan dan/atau ancaman kekerasan yang mencakup kekerasan fisik, seksual, psikologis, ekonomi dan/atau sosial, dalam keluarga, komunitas dan/atau masyarakat, dalam situasi konflik, pasca konflik, dan negara.
9. Perlindungan perempuan adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan agar dapat hidup sehat dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran,
- kekerasan dan diskriminasi, baik berupa perlindungan preventif, represif maupun postremedial (pendampingan dan pengobatan).
10. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat Perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi.
11. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program pembangunan nasional.
12. Pencegahan adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan orangtua dan/atau keluarga untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak perempuan dan Anak.
13. Responsif gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender.
14. Focal Point Pengarutamaan Gender adalah aparatur Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
15. Pemulihan adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan agar lebih berdaya, baik secara fisik, psikis, sosial, ekonomi, budaya dan politik.
16. Kekerasan adalah setiap perbuatan dan/atau ancaman perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, psikis, seksual maupun penelantaran.
17. Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
18. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
19. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang.
20. Keadilan Gender adalah perlakuan adil terhadap perempuan dan lakilaki, sehingga kemampuan untuk menemukenali kesenjangan hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki di dalam keluarga dan di dalam komunitas, dampak pembagian kerja berdasar gender terhadap perempuan dan laki-laki, dan pengalaman, permasalahan, kebutuhan, kepentingan dan aspirasi perempuan dan laki-laki adalah berbeda.
21. Pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
22. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
23. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan
- anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
24. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
25. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
26. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak yang dibentuk dengan tujuan memfasilitasi keterlibatan Anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua Anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir.
27. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak.
28. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memberikan layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan pidana dan perdata.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan berdasarkan asas:
- a. penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak;
- b. kesetaraan dan keadilan gender;
- c. non-diskriminasi;
- d. kearifan lokal;
- e. kepentingan yang terbaik bagi perempuan dan anak;
- f. penegakan dan kepastian hukum; dan
- g. Penghargaan terhadap pendapat anak.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:
- a. menjamin terpenuhinya hak perempuan dan anak di daerah;
- b. mencegah terjadinya tindakan, keputusan dan kebijakan yang melanggar hak perempuan dan anak;
- c. menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
- d. melindungi, memberi rasa aman bagi korban tindak kekerasan;
- e. memberikan pelayanan kepada korban kekerasan; dan
- f. menyelenggarakan pemulihan secara menyeluruh kepada korban kekerasan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi:
- a. peningkatan kualitas hidup perempuan;
- b. perlindungan perempuan dan anak;
- c. peningkatan kualitas keluarga;
- d. sistem data gender dan Anak;
- e. pemenuhan hak Anak;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pembiayaan.
BAB II - PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
Pasal 5

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab :
- a. menghormati dan menjamin hak perempuan tanpa diskriminasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. melaksanakan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- c. membentuk pokja Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- d. meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dalam peran, kualitas dan kemampuan dibidang;
1. politik;
2. hukum;
3. sosial; dan
4. ekonomi.
- e. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan di Daerah;
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
BAB II - PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
Pasal 6

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.
BAB II - PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
Pasal 7

Dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, Bupati menetapkan OPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.
Bagian Ketiga
Pembentukan Pokja Pengarusutamaan Gender di Daerah
BAB II - PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
Pasal 8

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender diseluruh OPD, dibentuk pokja Pengarusutamaan Gender di Daerah.
- (2) Anggota pokja Pengarusutamaan Gender adalah seluruh kepala/pimpinan OPD.
- (3) Bupati menetapkan Kepala Bappeda sebagai Ketua Pokja Pengarusutamaan Gender Daerah dan Kepala OPD yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja Pengarusutamaan Gender Daerah.
- (4) Pembentukan pokja Pengarusutamaan Gender Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB II - PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
Pasal 9

Pokja Pengarusutamaan Gender Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender kepada masing-masing OPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender kepada Camat, dan Wali Nagari;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja pokja Pengarusutamaan Gender setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan pengarusutamaan gender kepada Bupati;
- h. menyusun profil Gender Daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dimasing-masing OPD;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- k. menyusun rencana aksi daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan focal point dimasing-masing OPD.
BAB II - PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
Pasal 10

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.
- (2) Rencana aksi daerah Pengarusutamaan Gender Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k memuat:
- a. pengarusutamaan Gender dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
- b. pengarusutamaan Gender dalam siklus pembangunan di Daerah;
- c. penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; dan
- d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
BAB II - PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
Pasal 11

- (1) Focal Point Pengarusutamaan Gender pada setiap OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf l terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) Focal Point Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada unit kerja;
- b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran OPD yang responsif gender;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan OPD;
- d. melaporkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada pimpinan OPD;
- e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing OPD;
- (3) Focal Point Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh pimpinan OPD.
Bagian Keempat
Peningkatan Peran, Kualitas, dan Kemampuan Perempuan Bidang Politik
BAB II - PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
Pasal 12

Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 1 meliputi:
- a. melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum;
- b. melaksanakan program yang mendorong tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik;
- c. melakukan fasilitasi pengembangan diri perempuan dalam berorganisasi, berserikat dan berkumpul;
- d. melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan;
Bagian Kelima Peningkatan Peran, Kualitas, dan Kemampuan Perempuan Bidang Hukum
BAB II - PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
Pasal 13

Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 2 meliputi:
- a. melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum perempuan;
- b. melakukan pemetaan dan mereview kebijakan bias gender;
- c. melibatkan organisasi perempuan dalam proses penyusunan dan pembahasan produk hukum Daerah yang berkaitan dengan peran serta perempuan;
Bagian Keenam
Peningkatan Peran, Kualitas, dan Kemampuan Perempuan Bidang Sosial
BAB II - PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
Pasal 14

Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 3 meliputi:
- a. peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk mendorong pemenuhan pendidikan sesuai dengan potensi yang dimiliki;
- b. peningkatan dan pemenuhan kualitas kesehatan terhadap perempuan;
- c. peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera termasuk akses layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan;
- d. peningkatan kesadaran perempuan terhadap dampak pernikahan dini;
- e. memfasilitasi dan mengupayakan pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk kemajuan perempuan;
- f. melakukan peningkatan kesadaran dan pengetahuan perempuan terhadap perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera;
- g. melakukan program dalam menurunkan angka kematian ibu melahirkan;
- h. mendorong pembentukan organisasi perempuan di Daerah;
Bagian Ketujuh
Peningkatan Peran, Kualitas, dan Kemampuan Perempuan
Bidang Ekonomi
BAB II - PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
Pasal 15

Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 4 meliputi:
- a. melaksanakan program, kegiatan, pelatihan untuk peningkatan keterampilan dan keahlian perempuan dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan perempuan;
- b. fasilitasi penguatan modal usaha bagi perempuan yang memiliki ekonomi lemah;
- c. pemasaran produk hasil usaha perempuan yang memiliki ekonomi lemah;
- d. pelatihan pengembangan kemampuan perempuan melalui pemberdayaan ekonomi keluarga prasejahtera;
- e. pelatihan kewirausahaan kepada perempuan secara komprehensif.
BAB III - PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
Pasal 16

- (1) Peran Pemerintah Daerah dalam upaya Perlindungan Perempuan dan Anak:
- a. menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk tindak pidana perdagangan orang;
- c. meningkatkan efektivitas layanan terhadap perempuan dan Anak korban tindak kekerasan;
- d. meningkatkan upaya perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan dan Anak;
- e. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- f. melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, pihak swasta, dunia usaha dan/atau lembaga swadaya Masyarakat dalam upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan Anak;
- g. melibatkan peran aktif keluarga, ninik mamak, bundo kanduang, pemuka adat, pemuka agama, Masyarakat, dan lembaga dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- (2) Peran Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (1) Peran serta masyarakat dalam upaya Perlindungan Perempuan dan Anak:
- a. berpartisipasi dalam pencegahan dan memberikan dukungan terhadap pengembangan program pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak;
- b. memberikan informasi dan/atau melaporkan terjadinya pelanggaran hak perempuan dan anak kepada pihak yang berwenang; dan
- c. mengawasi proses penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran hak perempuan dan anak.
- (2) Ninik mamak, alim ulama dan cadiak pandai serta bundo kanduang bertanggungjawab melindungi dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat.
Keluarga dalam upaya perlindungan terhadap hak perempuan berperan :
- a. melindungi perempuan dari konflik dan kekerasan dalam rumah tangga yang merendahkan martabat perempuan;
- b. memberikan kesempatan yang sama pada perempuan mengembangkan diri di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik dan budaya; dan
- c. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dalam rumah tangga.
BAB III - PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
Pasal 19

- (1) Orang tua dalam upaya perlindungan terhadap hak anak berperan:
- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memberikan pendidikan formal dan non formal;
- d. membimbing anak berperilaku sesuai dengan agama, etika dan moral serta adat istiadat; dan
- e. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih pada keluarga.
Bagian Kedua
Pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Paragraf 1 Pemerintah Daerah
BAB III - PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
Pasal 20

- (1) Dalam rangka mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Daerah:
- a. menyelenggarakan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan mengoptimalkan peran lembaga adat, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
- b. menyediakan pedoman tentang penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. melibatkan peran serta masyarakat dalam pemulihan dan reintegrasi;
- d. mengembangkan database dan sistem informasi yang terintegrasi tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e. mengembangkan program pemberdayaan keluarga;
- f. penguatan fungsi organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- g. menyediakan fasilitas umum yang nyaman dan aman untuk perempuan dan anak.
- (2) Pencegahan terjadinya tindak kekerasan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh OPD yang tugas dan fungsinya di bidang :
- a. sosial;
- b. kesehatan;
- c. pendidikan;
- d. ketenagakerjaan;
- e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. mental dan spiritual;
- g. informatika dan komunikasi; dan
- h. ketentraman dan ketertiban.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan bidang tugasnya secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan Rencana Aksi Daerah.
Paragraf 2 Masyarakat
BAB III - PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
Pasal 21

Dalam rangka mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan Anak, masyarakat:
- a. mengawasi berbagai kondisi yang terjadi di lingkungannya yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak;
- b. meningkatkan kepedulian terhadap pelanggaran hak perempuan dan anak;
- c. menguatkan peran organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan lingkungan keluarga; dan
- d. mencegah pernikahan di bawah tangan dan perkawinan pada usia anak.
Paragraf 3 Orang Tua dan Keluarga
BAB III - PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
Pasal 22

Dalam rangka mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, orang tua dan keluarga:
- a. melindungi perempuan dan anak dari berbagai pelanggaran hak dalam rumah tangga;
- b. mendorong terbentuknya keluarga yang harmonis, edukatif dan demokratis;
- c. memberikan tauladan yang baik kepada anak sesuai ajaran agama dan adat;
- d. mengawasi anak dalam beraktifitas di dalam ataupun di luar rumah; dan
- e. memberikan peluang bagi anak berdialog menyampaikan pendapat secara demokratis.
Bagian Ketiga Efektivitas Layanan terhadap Perempuan dan Anak
Paragraf 1
Umum
BAB III - PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
Pasal 23

- (1) Dalam rangka melaksanakan Perlindungan Perempuan dan Anak di Daerah, Pemerintah Daerah membentuk UPTD PPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD PPA berfungsi untuk memberikan layanan terhadap perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan pidana dan/atau perdata.
- (3) Lingkup pelayanan UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pelayanan pengaduan;
- b. rehabilitasi kesehatan;
- c. rehabilitasi sosial;
- d. bimbingan rohani;
- e. pendampingan;
- f. penegakan dan bantuan hukum; dan
- g. pemulangan dan reintegrasi sosial.
- (4) Dalam melaksanakan fungsinya UPTD PPA berkewajiban:
- a. memberikan pelayanan dan penanganan secepat mungkin kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- b. memberikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan dan bebas biaya kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- c. menjaga kerahasiaan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- d. menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
- (5) UPTD PPA bertanggung jawab kepada OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
BAB III - PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan pelayanan UPTD PPA bersifat integratif, baik berupa satu atap maupun berjejaring untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan satu atap, UPTD PPA bertanggung jawab melaksanakan keseluruhan proses dalam satu kesatuan untuk memberikan pelayanan yang diperlukan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan berjejaring, UPTD PPA bertanggung jawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
- (4) Setiap unsur dalam lingkungan UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, intregasi, sinkronisasi, akuntabilitas dan keterbukaan, baik dalam lingkungan UPTD PPA, maupun dalam hubungan antar OPD, instansi terkait, dan unsur masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja UPTD PPA sebagaimana dimaksud Pasal 23 dan Pasal 24 ayat (1), ayat(2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 2 Pelayanan Pengaduan
BAB III - PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
Pasal 25

Pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a dapat dikoordinasikan oleh UPTD PPA dengan instansi terkait yang terdiri dari:
- a. rumah sakit;
- b. pusat kesehatan masyarakat;
- c. pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak
- d. rumah perlindungan trauma center;
- e. women crisis centre ;
- f. badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan;
- g. kepolisian;
- h. kejaksaan;
- i. pengadilan;
- j. kementerian agama; dan/atau
- k. organisasi bantuan hukum;
BAB III - PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
Pasal 26

- (1) Pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan oleh pelapor yang terdiri atas korban, keluarga korban, masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan di bidang perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengaduan secara:
- a. langsung;
- b. melalui telepon; dan/atau
- c. melalui surat.
- (3) Selain pelayanan pengaduan yang disampaikan oleh pelapor, petugas pada lembaga pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, juga berwenang melakukan penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang diperoleh melalui informasi lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 3
Rehabilitasi Kesehatan
BAB III - PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
Pasal 27

- (1) Rehabilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b merupakan upaya yang meliputi aspek :
- a. promotif, meningkatkan agar status kesehatan semakin meningkat;
- b. preventif, mencegah jangan sampai terkena penyakit;
- c. kuratif, menyembuhkan seseorang dari sakit secara fisik dan psikis;
- d. rehabilitatif, menjaga agar seseorang yang belum sepenuhnya sembuh agar bisa kembali bugar seperti semula.
- (2) Rehabilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara komprehensif, dapat diakses 24 (dua puluh empat) jam, berkualitas dan dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.
- (3) Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan memiliki hak terhadap pelayanan kesehatan secara bebas biaya, meliputi:
- a. pelayanan medis;
- b. pelayanan medikolegal;
- c. konseling psikososial; dan
- d. Visum er Repertum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 4 Rehabilitasi Sosial
BAB III - PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
Pasal 28

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 23 ayat (3) huruf c ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan terhadap perempuan dan anak yang mengalami disfungsi sosial atas permasalahan pidana dan/atau perdata untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat secara wajar.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan:
- a. konseling;
- b. penyediaan rumah aman; dan
- c. bimbingan rohani.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UPTD PPA dapat bekerjasama dengan women crisis centre dan/atau organisasi kemasyarakatan bidang sosial yang telah ada.
BAB III - PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
Pasal 29

- (1) Pelayanan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a bertujuan:
- a. membantu perempuan dan Anak korban tindak kekerasan mengenali permasalahannya dan menemukan cara yang efektif untuk mengatasinya sendiri;
- b. memberdayakan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan pidana dan/atau perdata untuk menentukan masa depannya;
- c. memberikan dukungan moral terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan pidana dan/atau perdata dalam menghadapi proses yang dijalaninya; dan
- d. membuat perempuan dan anak yang mengalami permasalahan pidana dan/atau perdata merasa diterima di lingkungan masyarakat.
- (2) Pelayanan konseling dilakukan oleh petugas rehabilitasi sosial yang responsif gender, terdiri atas:
- a. konselor;
- b. psikolog; dan/atau
- c. psikiater.
- (3) Pelayanan konseling dilakukan di tempat yang menjamin rasa aman, nyaman dan kerahasiaan informasi dari perempuan korban tindak kekerasan.
- (4) Tahapan pelayanan konseling meliputi:
- a. konseling awal;
- b. konseling lanjutan;
- c. pembahasan kasus; dan
- d. kunjungan ke lokasi.
BAB III - PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan rumah aman terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan pidana dan/atau perdata.
- (2) Pelayanan penyediaan rumah aman bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak sebagai korban atas permasalahan pidana dan/atau perdata dari intimidasi pelaku atau pihak lain.
- (3) Lokasi rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dirahasiakan.
- (4) Kriteria perempuan dan anak sebagai korban atas permasalahan pidana dan/atau perdata yang memerlukan rumah aman meliputi:
- a. terancam jiwanya;
- b. mendapatkan penolakan dari keluarga atau masyarakat;
- c. memerlukan pelayanan intensif namun rumah tinggalnya relatif jauh; dan/atau
- d. terlantar jika tidak ditempatkan dalam rumah aman.
BAB III - PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
Pasal 31

- (1) Bimbingan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c bertujuan untuk pemulihan kejiwaan.
- (2) Bimbingan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip :
- a. tidak memaksakan agama atau keyakinan apapun; dan
- b. menyerahkan putusan akhir ditangan korban (self determination).
- (3) Bimbingan rohani dilakukan oleh petugas bimbingan rohani.
Paragraf 5 Penegakan dan Bantuan Hukum
BAB III - PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
Pasal 32

- (1) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf f merupakan tindakan aparat penegak hukum untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam rangka menangani permasalahan pidana dan/atau perdata terhadap perempuan dan anak, terutama untuk memberikan sanksi terhadap pelaku dan memberikan perlindungan bagi saksi dan/atau korban.
- (2) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban.
- (3) Jenis pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bantuan hukum dalam proses pelaporan dan pembuatan berita acara pemeriksaan;
- b. bantuan hukum dalam proses penuntutan di kejaksaan;
- c. bantuan hukum dalam proses pemeriksaan di pengadilan;
- d. bantuan hukum dalam proses putusan sidang pengadilan sampai adanya keputusan hukum tetap; dan
- e. bantuan hukum dalam proses mediasi.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan bantuan hukum kepada perempuan dan anak sebagai korban permasalahan pidana dan/atau perdata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) UPTD PPA dapat bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum, women crisis center , advokat dan/atau pendamping hukum lainnya yang sensitif gender.
Paragraf 6
Pemulangan dan Reintegrasi Sosial
BAB III - PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
Pasal 33

- (1) Pemulangan ditujukan untuk mengembalikan perempuan dan anak sebagai korban permasalahan pidana dan/atau perdata ke tempat asalnya.
- (2) Pemulangan perempuan dan anak sebagai korban permasalahan pidana dan/atau perdata disertai upaya reintegrasi sosial.
BAB III - PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
Pasal 34

- (1) Reintegrasi sosial dilakukan dalam rangka penyatuan kembali perempuan dan anak sebagai korban permasalahan pidana dan/atau perdata dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
- (2) Reintegrasi sosial ditujukan agar:
- a. perempuan dan anak sebagai korban permasalahan pidana dan/atau perdata dapat meneruskan kembali kehidupan sosialnya; dan
- b. perempuan dan anak sebagai korban permasalahan pidana dan/atau perdata dapat memiliki kehidupan yang layak.
- (3) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah korban menerima pelayanan rehabilitasi sosial.
BAB III - PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
Pasal 35

UPTD PPA melaksanakan pemulangan dan reintegrasi sosial perempuan dan anak sebagai korban permasalahan pidana dan/atau perdata sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
Pasal 36

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga, Pemerintah Daerah bertanggung jawab :
- a. melakukan upaya peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan hak Anak;
- b. menyediakan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak Anak; dan
- c. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga di Daerah.
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
Pasal 37

Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a meliputi :
- a. pembinaan;
- b. bimbingan; dan
- c. supervisi.
BAB IV - PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
Pasal 38

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, meliputi:
- a. tumbuh kembang Anak balita;
- b. perlindungan terhadap kesehatan reproduksi remaja;
- c. pendewasaan usia perkawinan;
- d. pengaturan kelahiran; dan
- e. meningkatkan kualitas kesehatan ibu hamil dan menyusui.
BAB IV - PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
Pasal 39

Bimbingan sebagaimana dimaksud Pasal 37 huruf b meliputi:
- a. melakukan penyuluhan peningkatan kualitas hidup perempuan;
- b. melakukan penyuluhan pranikah.
- c. fasilitasi penyelenggaraan pembangunan keluarga;
BAB IV - PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
Pasal 40

Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c meliputi:
- a. melakukan evaluasi data tumbuh kembang anak balita;
- b. melakukan evaluasi data pasca perkawinan.
BAB IV - PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
Pasal 41

Penyediaan layanan bagi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. komunikasi, informasi dan edukasi;
- b. pencatatan dan pelaporan pelayanan keluarga berencana;
- c. fasilitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai;dan
- d. ruangan laktasi disetiap fasilitas umum.
BAB IV - PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
Pasal 42

Komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a merupakan kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku keluarga, dan masyarakat dalam Program kependudukan dan keluarga berencana.
BAB IV - PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
Pasal 43

- (1) Instansi dan pihak swasta yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib menyediakan ruangan laktasi.
- (2) Ruangan laktasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruangan yang layak dan memadai.
- (3) Pimpinan Instansi yang tidak menyediakan ruangan laktasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran tertulis; dan/atau
- b. sanksi kepegawaian berdasarkan ketentuan Peraturan PerundangUndangan.
- (4) Pihak swasta yang tidak menyediakan ruangan laktasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha;
- d. denda administratif; dan/atau
- e. pencabutan izin.
BAB V - SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
Pasal 44

- (1) Dalam rangka menyusun perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta pengambilan kebijakan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak, pemerintah daerah menyelenggarakan sistem data gender dan anak.
- (2) Untuk menyelenggarakan sistem data gender dan anak diperlukan adanya data terpilah yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bagian kedua
Pelaksanaan sistem data gender dan anak
- (1) Dalam melaksanakan sistem data gender dan anak di daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, Bupati membentuk kelompok kerja data terpilah gender dan anak.
- (2) Anggota forum kelompok kerja data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah koordinator dari seluruh OPD.
- (3) Bupati menetapkan kepala Bappeda sebagai ketua pokja data terpilah gender dan anak dan kepala OPD yang membidangi pemberdayaan perempuan sebagai sekretaris pokja data terpilah.
- (4) Pembentukan pokja data terpilah gender dan anak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB V - SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
Pasal 46

Pokja data terpilah daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 44 mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja kelompok kerja data terpilah gender dan anak dengan menggunakan indikator dan target terukur untuk periode tertentu yang akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan kelompok kerja data terpilah gender dan anak;
- b. meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan data gender dan anak untuk tingkat kabupaten; dan
- d. menghimpun, mengolah, menyusun dan meningkatkan kualitas data serta mempresentasikan data di organisasi perangkat daerah dan selanjutnya dijadikan data sekunder pada data Gender dan Anak secara berkesinambungan.
- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan hak Anak bertanggungjawab:
- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta program/kegiatan pemenuhan hak Anak;
- b. menghormati dan menjamin hak asasi setiap Anak dengan tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
- c. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan hak Anak;
- d. menjamin Perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak;
- e. menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemenuhan hak Anak;
- f. menjamin hak Anak untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak;
- g. melakukan pengawasan dan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan pemenuhan hak Anak;
3. h.melakukan kerjasama dengan pihak swasta dan/atau LSM dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
Pencatatan Kelahiran dan Identitas Anak
BAB V - SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pencatatan kelahiran Anak dengan penerbitan akta kelahiran.
- (2) Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara bebas biaya.
BAB V - SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
Pasal 49

- (1) Untuk mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta untuk mewujudkan hal terbaik bagi anak, setiap anak yang berusia kurang dari usia 17 tahun wajib memiliki kartu identitas anak.
- (2) Kartu identitas anak diterbitkan oleh OPD kependudukan dan pencatatan sipil.
BAB V - SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
Pasal 50

Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar bagi Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
Pasal 51

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib memberikan kesempatan kepada Anak untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi.
- (2) Setiap penyelenggara satuan pendidikan dilarang mengeluarkan Anak dari lembaga pendidikan kecuali ada jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan Anak.
- (3) Dalam hal Anak korban tindak Kekerasan mengalami putus sekolah, maka anak korban kekerasan diberikan pendidikan formal maupun non formal, dalam hal ini dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan dan berkoordinasi dengan UPTD PPA.
BAB V - SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
Pasal 52

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (2) Setiap Anak berhak mendapatkan Perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
BAB V - SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
Pasal 53

- (1) Anak penyandang disabilitas dan Anak berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan formal, nonformal dan informal, termasuk program pendidikan inklusif.
- (2) Pemerintah daerah menyediakan tenaga pendidik bagi pendidikan inklusif pada setiap satuan pendidikan.
Bagian Keempat
Kesehatan dan Sosial
BAB V - SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan layanan kesehatan yang komprehensif bagi Anak, agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Layanan kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk pelayanan kesehatan dasar;
- b. pembebasan dari beban biaya bagi anak gizi buruk, anak penyandang disabilitas, anak berkebutuhan khusus, anak yang terinfeksi HIV/ AIDS , pekerja anak, anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban kekerasan, dan anak korban perdagangan orang;
- (3) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.
BAB V - SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
Pasal 55

- (1) Upaya promotif pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan secara lebih optimal.
- (2) Upaya promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai pola hidup sehat yang meliputi:
- a. pentingnya air susu ibu ekslusif bagi bayi;
- b. pentingnya imunisasi bagi balita;
- c. pola hidup bersih;
- d. pentingnya makanan bergizi; dan
- e. bahaya narkoba dan merokok.
- (3) Selain upaya promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka penyeleggaraan kesehatan.
BAB V - SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
Pasal 56

- (1) Upaya preventif pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a ditujukan untuk mencegah terjadinya penyakit atau permasalahan kesehatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. mewajibkan pada ibu untuk pemberian ASI ekslusif pada bayi sampai usia 6 (enam) bulan;
- b. pemberian imunisasi dan vitamin gratis pada bayi dan balita;
- c. pemberian makanan bergizi kepada balita dari keluarga kurang mampu;
- d. mengoptimalkan peran posyandu untuk pelayanan kesehatan bagi ibu dan balita;
- e. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala;
- f. menyediakan sarana sanitasi dan air bersih disetiap sekolah; dan
- g. menyediakan fasilitas khusus menyusui atau ruangan pojok ASI di instansi pemerintah atau dunia usaha.
BAB V - SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
Pasal 57

- (1) Upaya kuratif pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a ditujukan untuk mencegah penyakit menjadi lebih parah melalui pengobatan.
- (2) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bebas biaya bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.
BAB V - SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
Pasal 58

- (1) Upaya rehabilitatif pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a ditujukan untuk memelihara dan memulihkan kondisi setelah sakit.
- (2) Upaya rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan secara berkala.
BAB V - SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
Pasal 59

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial bagi:
- a. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- b. Anak korban kekerasan yang tereksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak terlantar, anak korban penculikan dan anak korban perdagangan orang;
- c. Anak yang tidak mempunyai orang tua dan diasuh oleh pihak atau keluarga yang tidak mampu;
- d. Anak korban bencana alam atau bencana sosial; dan
- e. Anak penyandang disabilitas.
Bagian Kelima Ketenagakerjaan
BAB V - SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
Pasal 60

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan berkala pada setiap orang/badan yang mempekerjakan Anak dalam upaya Perlindungan terhadap pekerja Anak.
BAB V - SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
Pasal 61

- (1) Setiap orang/badan dilarang mempekerjakan dan melibatkan Anak pada pekerjaan yang terburuk.
- (2) Pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan Anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
- c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan Anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
- d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral Anak.
Bagian Keenam
Forum Anak
BAB V - SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
Pasal 62

- (1) Dalam menyelenggarakan pemenuhan hak anak untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi, Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum Anak.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi Anak di Daerah, baik representasi domisili geografis Anak, komponen kelompok sosial budaya Anak dan latar belakang pendidikan Anak.
- (3) Forum Anak dapat dibentuk ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Nagari.
- (4) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak, Pemerintah Daerah wajib memperhatikan dan mengakomodasi pendapat Anak yang disampaikan melalui Forum partisipasi Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Ketujuh Kabupaten Layak Anak
BAB V - SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
Pasal 63

- (1) Dalam rangka pemenuhan hak Anak secara terpadu dan sistematis dan berkelanjutan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Pengembangan KLA.
- (2) Kebijakan Pengembangan KLA memuat tentang:
- a. konsep KLA menyangkut dengan tujuan, strategi dan peranan para pihak terkait;
- b. hak Anak; dan
- c. pendekatan pengembangan KLA.
BAB V - SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
Pasal 64

- (1) Kebijakan pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak Anak yang terbagi dalam 5 (lima) kelompok, meliputi :
- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan e. Perlindungan khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
Pasal 65

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA di Daerah dibentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Pembentukan dan susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati menetapkan kepala Bappeda sebagai Gugus Tugas KLA dan kepala OPD yang membidangi pemberdayaan perempuan sebagai sekretaris Gugus Tugas KLA;
- (4) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
- b. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
- c. mengumpulkan data dasar pengembangan KLA;
- d. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
- e. melakukan deseminasi data dasar;
- f. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan potensi daerah;
- g. menyusun rencana aksi daerah Kota Layak Anak 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja; dan
- h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
BAB V - SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
Pasal 66

Dalam menjalankan tugasnya, Gugus Tugas KLA dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan UPTD PPA dan lembaga lain yang melakukan layanan Perlindungan dan Anak.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Pembinaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pedoman dan standar pemenuhan, dengan memfasilitasi pembentukan kebijakan dan aturan yang dijadikan pedoman dan standar dalam penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- b. bimbingan teknis dan pelatihan, meliputi :
1. memberikan pelatihan bagi aparat pemerintah dan penegak hukum tentang pencegahan dan penanganan kekerasan;
2. memberikan pelatihan bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tenaga pendidik, jurnalis dan pengelola media dalam rangka mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada perempuan dan anak korban kekerasan di puskesmas, unit pelayanan terpadu dan rumah sakit umum;
4. memberikan pelatihan kepada petugas rehabilitasi sosial dan petugas bimbingan rohani dalam rangka melindungi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
5. memberikan pelatihan kepada pokja PUG dan focal point masing2 OPD untuk penyusunan program kegiatan yang berdasarkan perencanaan dan penganggaran responsif gender.
- c. Penyediaan fasilitas, Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- d. fasilitasi terbentuknya nagari peduli perempuan dan anak;
- e. Penyediaan informasi melalui media cetak dan elektronik terkait dengan perlindungan perempuan dan anak.
- (3) Pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Pemantauan, dalam bentuk :
1. Pimpinan OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada Bupati.
2. Laporan sebagaimana dimaksud disampaikan secara berkala 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. Evaluasi, dilakukan dalam bentuk :
1. Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara berkala 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi, Bupati dapat menunjuk OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Hasil pengawasan dan evaluasi merupakan bahan evaluasi bagi kebijakan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mewujudkan tujuan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber keuangan daerah lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 69

Dalam rangka efektifitas dan efesiensi pelaksanaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak, sebelum UPTD PPA terbentuk, maka tugas dan fungsi UPTD PPA dilaksanakan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 70

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
dto ERIZON
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017 NOMOR: 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT : (2/30/2017)
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.
Demikian pula halnya dengan perempuan, kepada perempuan diharapkan lahir anak-anak yang sehat, kuat, tangguh, berakhlak mulia, potensial dan berkualitas. Melalui peranan perempuan dalam keluarga, masyarakat dan negara akan lahir generasi-generasi tanggguh yang akan melanjutkan cita-cita bangsa.
Sebagai warga Negara Indonesia, perempuan juga mempunyai hak untuk meningkatkan kualitas dan mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan, harkat dan martabatnya.
Sebagai aset dan harapan bangsa dan negara, anak perlu diberikan perlindungan dan dijaga dari segala bentuk tindakan kekerasan yang akan menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Begitu juga dengan perempuan, perempuan perlu dilindungi dari tindakan diskriminasi dan tindakan kekerasan baik fisik, psikis, mental, seksual dan penelantaran. Karena fisiknya yang lemah dibanding laki-laki dan orang dewasa serta karena kodratnya perempuan itu sendiri, perempuan dan anak sering menjadi objek pelampiasan kehendak, kemarahan, ekploitasi ekonomi, kekerasan (fisik, psikis dan seksual), kekejaman, penelantaran, dan sebagainya.
Untuk mewujudkan perlindungan perempuan dan anak, diperlukan dukungan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.
Konvensi Hak Anak (Child Right Convention) menegaskan bahwa harus dilakukan upaya pencegahan agar anak terhindar dari penculikan, penyeludupan dan penjualan. Dalam menindaklanjuti Konvensi Hak Anak, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah pada Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Perlindungan anak dalam segala aspeknya
merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.
Bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional, karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua organisasi dan lembaga di Daerah untuk itu perlu mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi.
Walaupun perlindungan hak-hak perempuan dan anak itu telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tingkat nasional, karena pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan dan anak serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, maka dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
PENJELASAN
Pasal 2

## Huruf a

## Huruf cYang dimaksud penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak sebagaimana diatur dengan peraturan perundangundangan mengenai hak-hak perempuan dan anak.## Huruf bYang dimaksud kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan yang dampaknya seimbang.Yang dimaksud keadilan gender adalah kondisi dan perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki, agar keadilan terhadap perempuan dan laki-laki terwujud, maka diperlukan langkah-langkah untuk menghentikan hal-hal yang secara politik dan sosial budaya dapat menghambat perempuan dan laki-laki untuk bisa berperan dan menikmati hasil dari perannya tersebut.Yang dimaksud dengan non diskriminasi adalah setiap perempuan dan anak tanpa kecuali berhak mendapatkanlayanan berkaitan dengan kekerasan yang dialaminya, tidak ada seorang pun boleh ditolak atau diberikan prioritas atas yang lain kecuali atas pertimbangan kedaruratan tertentu.## Huruf dYang dimaksud kearifan lokal yaitu nilai-nilai budaya yang baik yang ada di dalam suatu masyarakat.## Huruf eYang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut perempuan dan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi perempuan dan anak harus menjadi pertimbangan utama.Huruf fCukup jelas.Yang dimaksud perencanaan responsif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.Yang dimaksud penganggaran yang responsif gender adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.## Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelas.Huruf gCukup jelas.Huruf hCukup jelas.Huruf iCukup jelas.Huruf jCukup jelas.Huruf kCukup jelas.Huruf lCukup jelas.Yang dimaksud dengan Ninik Mamak a dalah seorang laki-laki dari suatu kaum yang dituakan dan jadi "tampek baiyo dan bamolah" (bermusyawarah) walaupun masih muda. Dalam hal ini termasuk mamak kepala jurai dan mamak kepala waris dalam kaum, apakah dia alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, buruh, petani atau sebagai pejabat sekalipun.Yang dimaksud dengan Alim ulama adalah pemimpin masyarakat Minangkabau dalam urusan agama, yaitu orang yang dianggap alim. Seorang yang alim adalah orang yang memiliki ilmu yang luas dan memiliki keimanan, keberadaannya di masyarakat sangat dibutuhkan. Hal ini diungkapkan dalam adat Minangkabau adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Adanya alim ulama di dalam masyarakat Minangkabau membidangi agama islam/syarak.Yang dimaksud dengan Cadiak Pandai adalah pemimpin masyarakat yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas serta pemikiran yang dapat mencari jalan keluar dari setiap masalah yang sedang dihadapi masyarakat Minangkabau. Cadiak pandai merupakan kumpulan orang-orang pandai, tahu, cerdik, cendekiawan, dan orang yang cepat mengerti, pandai mencari pemecahan masalah dan berfikir yang luas.Yang dimaksud dengan Bundo Kanduang adalah panggilan terhadap golongan wanita di minangkabau, bundo artinya ibu dan kanduang artinya Sejati. Bundo kanduang berarti, ibu sejati yang memiliki sifat-sifat keibuan dan kepemimpinan.
PENJELASAN
Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.## Huruf eYang dimaksud dengan pendampingan adalah segala tindakan yang dilakukan berupa layanan pengaduan, kesehatan, advokasi dan bantuan hukum, rehabilitasi sosial meliputi bimbingan rohani, konseling, terapi psikologis dan pemberdayaan ekonomi, pemulangan dan reintegrasi sosial guna penguatan dan advokasi serta pemulihan korban kekerasan.
PENJELASAN
Pasal 27

Ayat (1)

Huruf aYang dimaksud dengan aspek promotif adalah meningkatkan agar status kesehatan menjadi semakin meningkat, misalnya pemberian inisiasi menyusui dini (IMD) dan ASI eksklusif yang dapat membantu meningkatkan kekebalan terhadap penyakit karena kolostrum dan zat-zat gizi yang terkandung dalam ASI, sehingga anak tidak mudah terkena penyakit.## Huruf bYang dimaksud dengan aspek preventif adalah mencegah jangan sampai terkena penyakit atau menjaga orang yang sehat agar tetap sehat, misalnya melakukan cuci tangan sebelum makan dan sesudah buang air besar akan mencegah terjadinya penyakit diare.## Huruf cYang dimaksud dengan aspek kuratif adalah prosesmenyembuhkan seseorang dari keadaan sakit secara fisik dan psikis.## Huruf dYang dimaksud dengan aspek rehabilitatif adalah proses menjaga agar seorang yang sudah sembuh (belum 100% sembuh) kembali bugar seperti semula.## Ayat (2)Yang dimaksud dengan rehabilitasi kesehatan dilakukan secara komprehensif adalah rehabilitasi kesehatan dilakukan dengan cara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dan mampu menjawab.## Ayat (3)## Huruf aYang dimaksud dengan pelayanan medis adalah pelayanan yang diberikan untuk mengurangi dampak dan mencegah cedera lebih lanjut, penderitaan dan ancaman biaya. meliputi:1. pemeriksaan fisik dan penanganan luka-luka fisik;2. penanganan gangguan psikologis ;3. penanganan untuk pencegahan penyakit menular seksual;4. penanganan untuk pencegahan HIV; dan5. pelayanan kesehatan reproduksi.## Huruf bYang dimaksud dengan pelayanan medikolegal adalah pelayanan mengenai penatalaksanaan dari berbagai aspek yang berkaitan dengan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, misalnya pengumpulan barang bukti pada korban dan pembuatan VeR, meliputi :1. visum et repertum (VeR) dan psikological et repertum ;2. surat keterangan dokter; atau3. rekam medisYang dimaksud Visum et Repertum adalah keterangan yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian dari tubuh manusia, berdasarkan keilmuwannya dan dibawah sumpah, untuk kepentingan peradilan.## Huruf cYang dimaksud Konseling psikososial adalah pelayanan dengan melakukan konseling/penanganan trauma psikis, melakukan pendampingan selama proses penanganan korban, melakukan koordinasi rujukan pasien dan evaluasi kelengkapan dokumen rekam kasus korban, meliputi :1. pendampingan dari psikolog atau pekerja sosial selama proses penanganan korban; dan2. konseling/penanganan trauma psikis.Ayat (4)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Yang dimaksud dengan women crisis centre adalah pusat pelayanan terpadu yang dirintis oleh masyarakat yang tersebar di seluruh daerah, yang sebagian besar layanan diberikan untuk perempuan dan anak korban kekerasan seperti KDRT, kekerasan seksual dan kekerasan terhadap anak.
PENJELASAN
Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Huruf aYang dimaksud dengan Konselor adalah petugas terlatih yang melakukan konseling yakni pemberian bantuan oleh seseorang yang ahli/terlatih sedemikian rupa sehingga pemahaman dan kemampuan psikologis diri korban meningkat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.## Huruf bHuruf cYang dimaksud dengan Psikolog adalah tenaga yang memiliki kemampuan untuk melakukan pemulihan psikologis bagi perempuan dan anak korban kekerasan.Yang dimaksud dengan Psikiater adalah profesi dokter spesialistik yang bertugas menangani masalah-masalah gangguan jiwa.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Huruf aHuruf bCukup jelas.Yang dimaksud dengan menyerahkan putusan akhir di tangan korban (self determination) adalah pembimbing menyampaikan informasi selengkap-lengkapnya dan mempersilahkan korban untuk mengambil putusan akhir.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 44

Ayat (1)

Sistem data gender dan anak adalah pelembagaan penyelenggaraan gender dan anak yang terdiri dari komponenkomponen peraturan lembaga dan mekanisme di daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang rensponsif gender dan peduli anak.Ayat (2)Yang dimaksud dengan data terpilah adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin dan umur.##
PENJELASAN
Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud kelompok kerja data terpilah gender dan anak adalah wadah komunikasi di daerah untuk berbagi pengalaman dan memudahkan akses terkait upaya menyediakan data terpilah dan analisis gender.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kartu identitas anak adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 53

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan anak penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan/keluarbiasaan baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya.Yang dimaksud dengan pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis, berstruktur, bertingkat dimulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi dan yang setaraf dengannya, termasuk di dalamnya adalah kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umum, program spesialisasi, dan latihan profesional yang dilaksanakan dalam waktu yang terus menerus.Yang dimaksud dengan pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.Yang dimaksud dengan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga (les, home schooling , private) dan lingkungan. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.Yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya.Ayat (2)Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 71

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR: 2