PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 41 Tahun 2014
Tentang PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Berlaku: 4 November 2014
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi;
1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penggelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/4/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Komunikasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2006 tentang Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 28 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 28 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu yang selanjutnya disebut Dishubkominfo adalah Dinas Teknis yang melakukan pengawasan dan pemetaan terhadap proses penyelenggaraan pembangunan menara telekomunikasi.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tandatanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem clek tromagnetik lainnya.
11. Penyelenggara Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya kegiatan telekomunikasi.
12. Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi untuk meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, amatir radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta.
13. Menara adalah Bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksi disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
14. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain / bentuk konstruksinya disesuaikan dengan minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
15. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara yang ditempatkan di atas tanah dan/atau bangunan yang secara bersama-sama digunakan minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
16. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
17. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukan.
18. Menara Eksisting adalah menara telekomunikas yang telah berdiri dan beroperasi di daerah hingga periode cell plan berdasarkan hasil survei bulan Mei 2009 untuk menara telekomunikasi yang mempunyai izin bangunan.
19. Penyedia Menara telekomunikasi adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
20. Surat Keterangan Rencana Kabupaten ( Advice Planning ) menara telekomunikasi adalah surat keterangan khusus yang diberikan untuk melakukan kegiatan membangun menara telekomunikasi.
21. Bangunan Pelengkap Menara Telekomunikasi adalah bangunanbangunan yang merupakan perwujudan fisik yang tidak dihuni manusia yang berfungsi sebagai sarana penunjang jaringan utilitas antara lain ducting (saluran/ kanal) , manhole/handhole (lubang got), gardu listrik, panel listrik, rumah kabel, tiang/menara telekomunikasi dan listrik, panel listrik dan telekomunikasi serta lainnya yang berada di atas tanah, di bawah tanah dan di dalam laut.
22. Zona adalah batas area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
23. Zona Cell Plan Eksisting adalah zona area dalam radius tertentu dari titik pusat area cell plan yang berisikan menara-menara eksisting per posisi selama kegiatan penyusunan cell plan .
24. Zona Cell Plan Menara Baru adalah zona yang akan mengakomodasi kebutuhan penyedia menara untuk membangun menara-menara baru.
25. Zona Cell Plan adalah zona area dalam radius tertentu dari titik pusat area cell plan yang terdiri atas zona-zona area yang berisikan menara eksisting yang akan menjadi bagian dari menara bersama dan zona-zona baru untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan menara-menara baru.
26. Cell Planning adalah proses perencanaan dari pembuatan zonazona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan selular, Cell Planning secara utuh adalah cell plan yang di buat dengan mengharmonisasikan kepentingan teknis selular dan keindahan lingkungan serta menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terkait dengan RT RW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan Rencana Rinci di Kabupaten Kapuas Hulu.
27. Titik Cell Plan adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis ( longitude, lattitude ) yang membentuk zona pola persebaran Menara Bersama dalam sebuah radius yang ditentukan dalam peraturan ini.
28. Radius Zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondidi geografis dan kepadatan telekomunikasi di sebuah daerah.
29. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang memiliki maupunyang dikuasai oleh pemerintah yang dapat di manfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi.
30. Operator adalah perseorangan, badan, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatan.
31. Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkatnya BTS adalah perangkat radio selular (berikut antena-nya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular. BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data ( traffic handling capacity ). Sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi.
32. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan yang selanjutnya disebut KKOP adalah tanah dan/atau perairan di sekitar Badan Udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan.
33. Instalasi Penyaluran Petir adalah alat yang berfungsi untuk menyalurkan petir ke bumi.
34. Kontruksi adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan atau konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukan baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya.
35. Izin Gangguan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
36. Rekomendasi adalah izin yang harus diajukan dan diperoleh sebelum dilakukan pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dan sebelum diperoleh izin-izin lain terkait dengan pendirian/pembangunan menara telekomunikasi.
37. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
38. Pengelolaan Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
39. Penyedia Jasa Kontruksi adalah Orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa kontruksi.
40. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang disingkat IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk pembangunan baru atau mengubah menara sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
41. Standar Nasional Indonesia yang disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
42. Retribusi Jasa Umum adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
43. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
44. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
45. Surat Setor Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
48. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat melakukan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
49. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan berkaitan.
50. Pemeriksa adalah serangkaian kegiatan yang menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II - NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengendali menara Telekomunikasi, dipungut Retribusi atas pemanfaatan ruang untuk pengendali menara telekomunikasi
BAB II - NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi seluler dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi seluler yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan wajib retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi.
BAB III - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
- a. sebagai petunjuk pelaksanaan dalam memberikan pelayanan pengelolaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi; dan
- b. sebagai petunjuk pelaksanaan dalam melakukan pemungutan terhadap Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
BAB III - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 5

Peraturan ini bertujuan :
- a. mengendalikan pemanfaatan ruang di daerah yang diperuntukan bagi penyelenggaan menara telekomunikasi agar keberadaannya selaras, serasi dengan tata ruang kota dan lingkungan serta memenuhi unsur estetika; dan
- b. peningkatan kinerja pelayanan terhadap pengendalian menara telekomunikasi oleh instansi yang berwenang dan/atau ditunjuk sehingga diharapkan dapat meningkatan pendapat asli daerah.
BAB III - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 6

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. Penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
- b. Tata cara penghitungan retribusi
- c. Tata cara penetapan retribusi terutang
- d. Tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi
- e. Tata cara penagihan retribusi terutang
- f. Wilayah pumungutan
- g. Pemberian pengurangan, keringan dan penghapusan retribusi beserta sanksi administrasi
- h. Pemanfaatan pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian.
BAB IV - BESARNYA TARIF
Pasal 7

- (1) Besarnya tarif retribusi sebesar 2% (dua persen) dari nilai jual objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menara.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan, maka besar retribusi menara telekomunikasi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) per menara telekomunikasi.
BAB V - TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam rangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bentuk STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VI - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 9

- (1) Pembayaran atau Penyetoran retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran atau Penyetoran retribusi dengan cara lain sebagaina dinaksud pada ayat (1) dilakukan pada Kas Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada Bank Kalbar Cabang Kabupaten Kapuas Hulu Putussibau.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib retribusi wajib menyampaikan fotokopi bukti setoran atau bukti transfer ke Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
BAB VI - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 10

- (1) Penagihan retribusi didahului surat tagihan, pelaksanaan penagihan dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo SKRD dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejenis.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tagihan atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat tagihan atau surat peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bentuk surat penagihan retribusi ditetapkan dan disediakan oleh Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VII - TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN,KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 11

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan pengurangan,keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Unit Kerja yang menangani disertai dengan alasan-alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memuat data sebagai berikut :
- a. nama wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
- b. alamat wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
- c. NPWR (Nomor Pokok Wajib Retribusi);
- d. ketetapan retribusi pengendalian telekomunikasi;
- e. ditandatangani Wajib Retribusi.
BAB VII - TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN,KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 12

- (1) Setelah menerima tembusan permohonan dari wajib retribusi kepala unit kerja yang menangani melakukan penelitian dan pemeriksaan di lapangan atas permohonan tersebut dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah instansi yang secara langsung berhubungan dengan penyelenggaraan menara telekomunikasi dan membuat berita acara pemeriksaan.
BAB VII - TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN,KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 13

- (1) Dalam hal penetapan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya maupun lingkungan wajib retribusi.
- (2) Pertimbangan untuk aspek tersebut pada ayat (1) antara lain sebagai berikut :
- a. aspek sosial adalah penyelenggara menara telekomunikasi telah melaksanakan program CSR ( corporate social responsibility ) dengan baik.
- b. aspek ekonomi adalah penyelenggara menara telekomunikasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi tepat waktu.
- c. aspek lingkungan adalah penyelenggara menara telekomunikasi telah menyediakan ruang terbuka hijau.
BAB VII - TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN,KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 14

- (1) Besarnya pemberian pengurangan keringanan retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditentukan dengan persentase sebagai berikut :
- a. pembangunan menara telekomunikasi baru tidak dapat diberi pengurangan, keringanan maupun pembebasan.
- b. untuk pemberian pengurangan atau keringan retribusi pengendalian menara telekomunikasi minimal berusia 10 dan maksimal berusia 15 tahun.
- c. pemberian pengurangan atau keringanan maksimal 20% dari SKRD.
- (2) Penetapan pemberian pengurangan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperhitungkan sesuai dengan surat ketetapan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
BAB VII - TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN,KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 15

Pembebasan retribusi pengendalian menara telekomunikasi diberikan kepada pemilik Menara Telekomunikasi yang dipergunakan khusus untuk kepentingan Negara setelah mendapatkan Keputusan Bupati.
BAB VIII - TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 16

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus segera diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan saja diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
BAB VIII - TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permintaan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Dengan tembusan kepada Kepala Dishubkominfo yang menangani dengan alasan -alasan yang besar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat data sebagai berikut :
- a. Nama wajib retribusi;
- b. Alamat wajib retribusi;
- c. NPWRD;
- d. Ketetapan retribusi dan kelebihan pembayaran;
- e. Ditanda tangani Wajib Retribusi.
- (5) Setelah Kepala Dishubkominfo menerima tembusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran, Kepala unit kerja melakukan penelitian dan pemeriksaan domumen atas permohonan tersebut.
- (6) Apabila setelah Dishubkominfo meneliti dan memeriksa dokumen yang bersangkutan dan ternya benar, maka kepala unit kerja mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
BAB X - TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 18

- (1) Dalam hal retribusi terutang tidak dibayarkan atau disetor sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD, penagihan dapat dilakukan STRD.
- (2) Keterlambatan pembayaran retribusi terutang dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua per seratus) per bulan dari pokok retribusi terutang.
- (3) Denda keterlambatan pembayaran atau penyetoran retribusi terutang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atau setinggitingginya 48% (empat puluh delapan perseratus).
- (4) Dalam hal jatuh tempo pembayaran retribusi terutang tidak dibayarkan atau tidak disetor sebagaimana tercantum dalam STRD, maka Kepala Dinas wajib menyampaikan himbauan dan/atau teguran, minimal 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari kalender.
- (5) Dalam hal telah mendapat himbauan dan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dishubkominfo wajib menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (6) Berdasarkan hasil laporan Kepala Dishubkominfo, Bupati dapat melakukan upaya paksa berdasarkan peraturan perundangundangan.
- (7) Dalam hal ini telah dikeluarkan penagihan dengan surat paksa, maka kepada Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% dua puluh lima per seratus) dari pokok retribusi terutang dan denda keterlambatan.
BAB XI - PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KEDALUARSA
Pasal 19

- (1) Penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak tertuangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 20

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di daerah wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Pembangunan Tower Menara Baru dan Jaringan Telekomunikasi wajib dibangun berdasarkan titik koordinat berdasarkan hasil pemetaan/ cell plan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perturan Bupati ini.
BAB XIII - TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN OBYEK RETRIBUSI
Pasal 21

Dalam rangka memenuhi kewajiban pelayanan retribusi, maka Dishubkominfo melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap obyek retribusi.
BAB XIII - TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN OBYEK RETRIBUSI
Pasal 22

- (1) Dishubkominfo secara berkala melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap obyek retribusi dan lokasi-lokasi menara telekomunikasi seluler.
- (2) Dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap menara telekomunikasi seluler, Dishubkominfo melibatkan instansi teknis terkait.
- (3) Dalam rangka pengawasan obyek retribusi, Dishubkominfo bersama instansi teknis terkait lainnya melakukan pemeriksaan terhadap sarana pendukung dan identitas obyek retribusi.
- (4) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain terdiri dari :
- a. Sarana pertanahan ( grounding);
- b. Penangkal petir;
- c. Catu daya;
- d. Lampu halangan penerbangan ( aviation obstruction light );
- e. Marka halangan penerbangan ( aviation obstruction marking );
- f. Pagar pengamanan.
- (5) Identitas obyek retribusi sebagaiman dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
- a. Nama pemilik menara;
- b. Kontraktor menar;
- c. Nama pengguna menara;
- d. tinggi menara;
- e. lokasi dan koordinasi menara;
- f. tahun pembuatan/pemasangan menara;
- g. beban maksimum menara;
- h. izin mendirikan bangunan menara dan;
- i. asuransi obyek retribusi.
BAB XIV - TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI
Pasal 23

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undamgam bidang retribusi.
- (2) Pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. wajib dilakukan dalam hal wajib retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran retribusi;
- b. Dapat dilakukan dalam hal :
1. Wajib Retribusi mengajukan keberatan retribusi; atau
2. terdapat indikasi kewajiban retribusi yang tidak terpenuhi.
BAB XIV - TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI
Pasal 24

- (1) Pemeriksaan retribusi dilaksanakan oleh tim pemeriksa.
- (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang ketua tim dan seorang atau lebih anggota tim.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati.
BAB XIV - TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI
Pasal 25

- (1) Dalam rangka pemeriksaan retribusi, kepada wajib retribusi disampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan retribusi.
- (2) Contoh format surat pemberitahuan (teguran) pemeriksaan retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB XIV - TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI
Pasal 26

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan retribusi, dapat dilakukan pemanggilan kepada wajib retribusi.
- (2) Wajib retribusi atau kuasanya harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam surat panggilan dalam rangka pemeriksaan retribusi dengan membawa buku, catatan, dan/atau dokumen yang diperlukan oleh pemeriksa.
- (3) Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa fotokopi, maka Wajib Retribusi harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya.
- (4) Dalam hal diperlukan peminjaman buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau fotokopinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Wajib Retribusi diberikan bukti peminjaman.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan retribusi tetap dilanjutkan berdasarkan yang ada pada bendahara penerimaan.
- (6) Formulir surat panggilan kepada Wajib Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB XV - INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 27

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan proses pengadministrasian dengan pemungutan retribusi yang dilaksanakan oleh petugas pada Dishubkominfo dapat diberikan insentif berupa upah pungut retribusi atas dasar capaian hasil retribusi yang ditagih sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XVI - BENTUK FORMULIR DAN ISI SERTA TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 28

Bentuk formulir dan isi serta, tanda bukti pembayaran retribusi yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi pengendalian menara telekomunikasi tertuang dalam Lampiran I dan Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kapuas Hulu.
Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 4 November 2014
BUPATI KAPUAS HULU, ttd
A.M. NASIR
Diundangkan di Putussibau pada tanggal 5 November 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, ttd
YOHANA ENDANG
BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014 NOMOR 41
Lampiran I :
Peraturan Hulu
Bupati
Kapuas
Nomor : Tentang :
41 Tahun 2014
Petunjuk
Pelaksanaan
Retribusi
Pengendalian
Menara Telekomunikasi
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan. Antasari No 08 Telp(0567) 21006-21684-21082-22604 Fax (0567) 222604 PUTUSSIBAU 78711
SKRD
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Kapuas Hulu
Nama :
Alamat :
NPWRD :
| No | Uraian | Uraian | Uraian | Jumlah |
|------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|
| 1. | No. Rek | : | ... | = |
| | Pengendalian Menara Telekomunikasi | Pengendalian Menara Telekomunikasi | Pengendalian Menara Telekomunikasi | = |
| 2. | Tinggi Menara | : | ....meter | = |
| 3. | Luas Area | : | ... | = |
| 4. | Site Area | : | ... | = |
| 5. | Titik Koordinat | : | ... | = |
| 6. | Lokasi | : | ... | = |
| 7. | Nilai Estimasi NJOP | : | Rp. | = |
| 8. | Nilai Retribusi | : | 2% x | = |
| 9. | Masa Retribusi | : | ... | = |
| | Jumlah Ketetapan Pokok | Jumlah Ketetapan Pokok | Jumlah Ketetapan Pokok | Rp. |
Dengan huruf :
Perhatian : Harap Penyetoran dilakukan pada bendahara khusus Penerima Dinas Kominfo Kabupaten Kapuas Hulu dengan menggunakan SKRD atau pada Kas Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada Bank ... Cabang ... Nomor
Rekening ...
...,...
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu
......
NIP...
BUPATI KAPUAS HULU,
A.M. NASIR
Nomor :
Lampiran II :
Peraturan Bupati Kapuas
Hulu
Nomor : Tentang :
41 Tahun 2014
Retribusi
Pengendalian
Menara Telekomunikasi
SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD) PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR :
Untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah diterima dari:
1. Nama
:
2. Alamat
:
3. NPWRD :
4. Jenis
- Pembayaran :
5. Jenis Distribusi
:
6. Uang Sejumlah
:
Dengan Huruf
:
7. Sebagai Penyetoran
:
Ayat
Pokok
Kenaikan/
Denda
Bunga
Jumlah
Jumlah Seluruhnya
Uang tersebut di atas diterima :
....tgl,........
Penerima,
Nama : ________________
Jabatan : ________________
Tanda Tangan : ________________
Uang tersebut di atas diterima :
...tgl,...
Penyetor,
Nama : ________________
Jabatan : ________________
Tanda Tangan : ________________
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan. Antasari No. 08 Telp(0567) 21006-21684-21082-22604 Fax (0567) 222604 PUTUSSIBAU 78711
BUPATI KAPUAS HULU,
A.M. NASIR
Lampiran III :
Peraturan Hulu
Bupati
Kapuas
Nomor
:
41 Tahun 2014
Tentang :
Petunjuk
Pelaksanaan
Retribusi
Pengendalian
Menara Telekomunikasi
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DaN iNFORMATIKA Jalan. Antasari No. 08 Telp(0567) 21006-21684-21082-22604 Fax . (0567) 222604 PUTUSSIBAU 78711
SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI KABUPATEN KAPUAS HULU
PAJAK TERHUTANG : Rp.....
Identitas Wajib Retribusi
1. Nama
:
2. Alamat
:
3. NPWRD
:
Identitas Retribusi Daerah
1. Jenis Retribusi
:
2. Objek Retribusi
:
PERINCIAN PAJAK TERHUTANG
1. Pajak terhutang dalam :
- a. Tidak atau kurang bayar
=
Rp.
- b. Kurang bayar akibat salah tulis / salah hitung
=
Rp.
2. Sanksi Adiministrasi :
2% x ...bulan x Rp...(a/b)
=
Rp.
3. Jumlah Pajak Terhutang
=
Rp.
Dengan Huruf
: (...)
PERHATIAN :
1. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) ini harus dilunasi 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima.
2. Apabila sampai jatuh tempo jumlah pajak terhutang belum dilunasi dapat ditagih dengan surat paksa, sita dan lelang.
3. Tempat pembayaran
di....
...,201.....
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu,
....
NIP. ....
BUPATI KAPUAS HULU,
A.M. NASIR
Lampiran IV
: Peraturan Bupati Kapuas Hulu : 41 Tahun 2014 : Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Nomor Tentang
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
Jalan. Antasari No. 08 Telp(0567) 21006-21684-21082-22604 Fax . (0567) 222604 PUTUSSIBAU 78711
NPWRD *)
Kepada Yth.
....
....
Di ......
SURAT TEGURAN
Nomor : ________________
Menurut pembukuan kami, hingga saat ini saudara masih mempunyai tunggakan retribusi *) sebagai berikut :
Jumlah
Tunggakan Rp.
| Jenis Retribusi | Tahun | Nomor& Tanggal STRD | Tanggal Jatuh Tempo | Tunggakan |
|-------------------|---------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| | | | Jumlah | |
Dengan huruf
....)
Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara agar melunasi jujmlah tunggakan dalam waktu 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal surat teguran ini.
Dalam hal saudara telah melunasi tunggakan tersebut diatas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada kami Kabid Pos dan Telematika Dishubkominfo Kabupaten Kapuas Hulu
..., tahun ...
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu,
...
Pangkat : ________________
NIP : ________________
BUPATI KAPUAS HULU,
A.M. NASIR
Lampiran V
: Peraturan Bupati Kapuas Hulu : 41 Tahun 2014 : Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Nomor Tentang
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
Jalan. Antasari No. 08 Telp(0567) 21006-21684-21082-22604 Fax (0567) 222604
PUTUSSIBAU 78711
FORMAT SURAT TANDA SETORAN
Lembar I untuk Pemilik/Penyedia Menara Lembar II untuk Dishubkominfo Lembar III untuk BKP
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SURAT TANDA SETORAN
Nomor :
Penyetoran dilakukan pada tanggal
Setoran Tahun ...
...
... : ________________
Rekening Nomor
: ________________
Harap menerima uang sebesar Rp.
Dengan huruf ...
Bukti Transfer Bank Diterima Tanggal
(....)
KEPALA
Putussibau, Tgl.....
Bend. Penerimaan/ Pengeluaran
(...)
BUPATI KAPUAS HULU,
A.M. NASIR
Lampiran VI Nomor Tentang
: Peraturan Bupati Kapuas Hulu : 41 Tahun 2014 : Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
Jalan. Antasari No. 08 21006-21684-21082-22604 Fax (0567) 222604
PUTUSSIBAU 7871
Sdr. ......
.....
Putussibau,
Nomor
:
kepada Yth:
Lampiran :
Perihal
:
Penagihan Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi
di
Tempat
Berdasarkan pembukaan yang ada pada kami, bahwa saudara belum membayar Retribusi Pengendali Menara Telekomunikasi Tahun....
Sebesar.....
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami minta dengan hormat kehadiran saudara besok pada :
Hari/ tanggal
:
...
Jam :
.......
Tempat :
.......
Keperluan
:
.......
Catatan
:
Apabila saudara telah melunasi untuk membukti Pembayaran
Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih,-
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu,
...
Pangkat : ________________
NIP : ________________
Tembusan :
1. Bupati Kapuas Hulu ( Sebagai laporan )
2. Wakil Bupati kapuas Hulu (Sebagai Laporan)
3. DPPKAD Kabupaten Kapuas Hulu
PUTUSSIBAU 7871
BUPATI KAPUAS HULU,
A.M. NASIR
Lampiran VII :
Peraturan Bupati Kapuas Hulu
Nomor
:
41 Tahun 2014 Petunjuk Pelaksana Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Tentang :
Jalan. Antasari No. 08 Fax (0567) 222604
SURAT PANGGILAN
NPWRD *)\_
Kepada Yth.
.....
.....
Di
...
Putussibau, .....
Nomor : ________________
Diberitahukan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan retribusi saudara ...Nomor......Tanggal..., perihal retribusi perlu proses lebih lanjut. Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan saudara melengkapi sebagai berikut :
1.
.....
2.
.....
3.
.....
Demikian untuk diketahui dan dimaklumi.
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KAPUAS HULU,
...
Pangkat : ________________
NIP : ________________
TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.
1. Bupati kapuas hulu ( Sebagai Laporan )
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu ( Sebagai Laporan )
3. Kepala DPKAD Kapuas hulu
4. Arsip
BUPATI KAPUAS HULU,
A.M. NASIR
Lampiran VIII :
Peraturan Bupati Kapuas Hulu
Nomor
:
41 Tahun 2014 Petunjuk Pelaksana Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Tentang :
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DaN INFORMATIKA
Jalan. Antasari No. 08 Telp(0567) 21006-21684-21082-22604 Fax . (0567) 222604
PUTUSSIBAU 78711
SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI
NPWRD *)\_
Kepada Yth.
...
...
Di ......
...tahun
Nomor : ________________
Diberitahukan bahwa dalam rangka pemeriksaan retribusi saudara Nomor...Tanggal..., Prihal Retribusi
.....perlu proses lebih lanjut.
Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan saudara melengkapi segera setelah saudara menerima surat ini :
1.
.....
2.
.....
3.
.....
Demikian untuk diketahui dan dimaklumi.
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KAPUAS HULU,
...
Pangkat : ________________
NIP :
...
TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.
1. Bupati kapuas hulu
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu ( Sebagai Laporan )
3. Kepala DPKAD Kapuas hulu
4. Arsip
BUPATI KAPUAS HULU,
A.M. NASIR
Lampiran IX :
Peraturan Bupati Kapuas Hulu
Nomor
:
41 Tahun 2014 Petunjuk Pelaksana Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Tentang :
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Putussibau,....
Kepada
Nomor
:
Yth.
Sifat
:
Lampiran
:
Di -
Hal
:
Rekomendasi Mendirikan Menara Telekomunikasi
Sehubungan Surat Saudara Nomor : ________________ Tanggal ...Perihal Mohon Rekomendasi Menara Telekomunikasi di ..., dan memperhatikan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 02/ PER/ M.KOMINFO/ 3/ 2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, maka setelah kami teliti dan survei ke lokasi dengan ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Menara tersebut harus sesuai dengan spesifikasi dan ketinggian yang dimohon yaitu:
- a.
- Site
:
.....
- b.
- Kode Site :
.....
- c. Tinggi
:
.....
- d. Tiang peyangga terdiri dari
:
.....
- e. Letak koordinat
:
.....
- f. Latitude
:
.....
- g. Luas Bangunan
-
.....
- h. Akses Jalan
:
.....
2. Pada puncak tower agar dipasang Lampu Rambu ( Obstraction Light ).
3. Rangka dan pagar dicat warna putih-orange (selang-seling).
4. Dari faktor keamanan dan segi estetika harus dapat menjamin radius 80 m dari tempat berdirinya tower.
5. Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana.
6. Atas Realisasi Pembangunan Tower diwajibkan untuk melapor secara periodik kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Cq. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka diberikan REKOMENDASI kepada ... untuk dapat mendirikan Menara Telekomunikasi di ... sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan.
Demikian REKOMENDASI ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KAPUAS HULU
...
NIP. .........
Jalan. Antasari No. 08 Telp(0567 21006-21684-21082-22604 Fax (0567) 222604
PUTUSSIBAU 78711