Unknown Unknown Nomor I Tahun 2017
Tentang PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.
Berlaku: 25 April 2017
N/A
Preamble

Menimbang a. bahwa keberadaan Masyarakat Hukurn Adat
- di Kabupaten Sanggau merupak.an cerminan keberagaman Bangsa Indonesia yang harus diakui dan dilindungi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Sanggau selama ini belum memberikan pengakuan dan perlindungan secara optimal terhadap Hak Masyarakat Hukurn Adat, khususnya yang menyangkut hak atas budaya, tanah, wilayah dan pengelolaan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun menurut Hukurn Adatnya;
- c. bahwa belum optimalnya pengakuan dan perlindungan Hak Masyarakat Hukurn Adat di Kabupaten Sanggau, mengakibatkan munculnya Konflik di Masyarakat Hukum Adat serta dapat menghalangi Masyarakat Hukum Adat untuk berdaulat, mandiri dan bennartabat sebagai bagian dari bangsa Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukurn Adat;
- Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
- Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati clan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 );
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan scbagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang HakHak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesehan International Covenant on Civil, and Polical Rights (Kovenan International tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Linglrungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Percrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
2. 14 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20 I 4 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 20 I 5 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
15. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat HukumAdat;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat-istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
dan
BUPATI SANGGAU
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.
BAB IV - KEBERADAAN DAN KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pasai 5
Pasal 7

- (1) Wilayah Adat meliputi Kampung, gabungan dua atau beberapa Kampung atau Kampung dengan sebutan lain.
- (2) Wilayah Adat ditentukan oleh Masyarakat Hukum Adat atas dasar Adat­ istiadat dan/atau Hukum Adat serta kebiasaan Masyarakat Hukum Adat secara turun temurun.
BAB VI - PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pasal 8
Pasal 9

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dilakukan melalui :
- a. identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
- b. verifikasi Masyarakat Hukum Adat; dan
- c. penetapan Masyarakat Hukum Adat.
- (1) ldentifikasi Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan oleh Camat dengan melibatkan kepala desa, masyarakat setempat dan dapat dibantu oleh pihak lain.
- (2) Identifikasi Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
- b. Wilayah Adat;
- a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;
- c. Hukum Adat;
- d. bahasa;
- e. harta kekayaan dan/ a tau benda adat; dan
- f. kelembagaan/ sis tern pemerintahan adat.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh panitia Masyarakat Hukum Adat.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada masyarakat setempat dan yang berbatasan untuk memberikan kesempatan mengajukan pendapat, saran dan masukan.
- (5) Pendapat, saran dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah hasil verifikasi dan validasi diberitahukan dan/atau diumumkan
BAB VI - PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pasal 8
Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), maka pihak yang berkeberatan dapat mengajukan keberatannya secara tertulis kepada panitia Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Panitia Masyarakat Hukum Adat melakukan verifikasi dan validasi ulang berdasarkan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melakukan:
- a. pemeriksaan dokumen keberatan;
- b. memfasilitasi pertemuan terhadap pihak pengaju keberatan dan pelaksana identifikasi;
- c. meminta pendapat pihak-pihak yang dipandang memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan materi atau isi keberatan; dan
- d. pengambilan keputusan.
- (3) Verifikasi dan validasi ulang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- (4) Putusan panitia Masyarakat Hukum Adat dapat menerima atau menolak keberatan yang diajukan.
- (5) Jika panitia Masyarakat Hukum Adat menerima materi keberatan yang diajukan, maka panitia Masyarakat Hukum Adat meminta Camat untuk melakukan identifikasi ulang.
- (6) Hasil identifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan verifikasi dan validasi oleh panitia Masyarakat Hukum Adat.
- (7) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diumumkan kembali kepada masyarakat setempat dalam waktu 14 (empat belas) hari.
- (8) Jika panitia Masyarakat Hulrum Adat menolak materi keberatan yang diajukan, maka panitia Masyarakat Hukum Adat, meneruskan hasil verifikasi dan validasi untuk disampaikan kepada Bupati sebagai rekomendasi dalam penetapan masyarakat Hukum Adat.
BAB VI - PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pasal 8
Pasal 12

- ( 1) Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puhuh) hari tidak terdapat keberatan, pendapat, saran dan masukan dari masyarakat setempat dan masyarakat yang berbatasan, panitia Masyarakat Hukum Adat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar Bupati menetapkan Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Bupati.
Masyarakat Hulrum Adat memiliki hak:
- a. hale atas tanah, wilayah dan sumber daya alam;
- b. hak atas pembangunan;
- c. hak atas spiritualitas dan kebudayaan;
- d. hale atas lingkungan hidup; dan
- e. hak untuk menjalankan hukum dan Peradilan Adat.
BAB VI - PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pasal 8
Pasal 14

- (1) Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a adalah hak atas tanah, wilayah dan sumber daya a1am yang dimiliki atau diduduki secara turun temurun.
- (2) Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hale untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendaJikan sesuai dengan ketentuan Hukum Adat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. hak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas dan strategi penggunaan tanah, wilayah dan sumber daya alam dengan menggunakan cara yang sesuai dengan Kearifan Lokal Daerah; dan
- c. hak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang dirniliki secara turun temurun, yang diambil alih, dikuasai, digunakan, atau dirusak oleh pihak lain=
- (3) Pemenuhan hak atas restitusi dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat antar pihak dengan memperhatikan asas kepatutan dan menjamin rasa keadilan bagi semua pihak.
BAB VI - PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pasal 8
Pasal 15

- (1) Hak atas tanah adat dapat bersifat komunal/kolektif dan bersifat perseorangan sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku.
- (2) Hak atas tanah adat yang bersifat komunal/kolektif tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (3) Pemanfaatan tanah adat yang bersifat komunal/kolektif dan perseorangan di dalam Wilayah Adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme musyawarah pengambilan keputusan bersama Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan berdasarkan Hukum Adat.
BAB VI - PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pasal 8
Pasal 16

Hak atas pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
- b. hak terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan mekanisme adat;
- a. hak menentukan dan mengembangkan sendiri bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan setempat;
- c. hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai program pembangunan yang ditawarkan oleh pemerintah dan pihak Iain di luar pemerintah yang akan berdampak luas pada tanah, wilayah, sumber daya alam dan budaya setempat; dan
- d. hak untuk menolak bentuk pembangunan yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan dan budaya adat setempat.
BAB VI - PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pasal 8
Pasal 17

Hak atas spiritualitas dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:
- b. hak untuk mengembangkan tradisi, adat istiadat yang meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaannya di masa lalu, sekarang dan yang ak.an datang, seperti situs arkeologi, sejarah, artefak dan upacara adat; dan
- a. hak menganut dan melaksanakan ajaran agama/kepercayaan dan atau nilai Hukum Adat yang diwarisi dari leluhumya;
- c. hak untuk menjaga, mengendalikan, melindungi dan mengembangkan pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual serta praktiknya seperti teknologi, budidaya, benih, obat-obatan, desain, permainan tradisional, seni pertunjukan, seni visual dan kesusasteraan.
BAB VI - PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pasal 8
Pasal 18

Hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi:
- a. hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup disesuaikan dengan Kearifan Lokal;
- b. hak untuk memastikan bahwa ada/tidak ada penyimpanan atau pembuangan bahan berbahaya di atas tanah dan wilayah Masyarakat Hukum Adat; dan
- c. hak atas pemulihan lingkungan hidup di Wilayah Adat yang mengalami kerusakan.
BAB VI - PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pasal 8
Pasal 19

Hak untuk menjalankan hukum dan Peradilan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e meliputi:
- b. penyelesaian Tindak Pidana Ringan.
- a. hak untuk menyelenggarakan sistem Peradilan Adat dalam penyelesaian sengketa terkait dengan hak-hak adat dan pelanggaran atas Hukum Adat; dan
BAB VI - PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pasal 8
Pasal 20

Hak untuk menyelenggarakan sistem Peradilan Adat dalam penyelesaian sengketa terkait dengan hak adat dan pelanggaran atas Hukum Adat serta penyelesaian Tindak Pidana Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan tanpa ada unsur komersialisasi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pasal 8
Pasal 21

Masyarakat Hukum Adat berkewajiban :
- b. menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam secara berkelanjutan;
- a. menjaga keamanan dan ketertiban serta melaksanakan tolerensi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. melestarikan dan melaksanakan Hukum Adat dan keluhuran nilai Adat istiadatnya;
- e. bekerjasama dalam proses identifikasi dan verifikasi Masyarakat Hukum Adat.
- d. berperan aktif dalam proses pembangunan dan pemeliharaan hasil pembangunan; dan
BAB VIII - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pasal 22
Pasal 23

Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menca.kup aspek kelembagaan, pendampingan, dan penyediaan fasilitas.
BAB IX - KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 24
Pasal 26

- (I) Lembaga Adat dibentuk secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, hingga pada tingkat kabupaten, dengan tingkatan sebagai berikut:
- b. Lembaga Adat Kecamatan untuk Lembaga Adat pada tingkat Kecamatan; dan
- a. Lembaga Adat Desa untuk Lembaga Adat pada tingkat Desa;
- c. Lembaga Adat kabupaten untuk Lembaga Adat pada tingkat kabupaten.
- (2) Lembaga Adat pada setiap tingkatan bersifat koordinatif dari tingkat teratas sampai ke tingkatan terbawah.
- (3) Lembaga Adat dipimpin oleh seorang kepala adat atau istilah lain dan dibantu oleh dua orang atau lebih.
BAB IX - KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 24
Pasal 27

Prosedur pemilihan, pengangkatan serta pergantian kepala adat atau istilah lain ditentukan oleh Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan pada masing-masing Wilayah Adat.
BAB IX - KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 24
Pasal 28

Kepala adat atau istilah lain berwenang menjadi hakim adat, memberi fatwa adat, menjadi narasurnber bagi pengetahuan Hukum Adat dan kewenangan lainnya yang menyangkut budaya, Adat-istiadat dan Hukum Adat.
BAB IX - KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 24
Pasal 29

Kepala adat at.au istilah lain memimpin Pemberdayaan, pembinaan, pelestarian, dan pengembangan budaya dan Adat-istiadat pada wilayah hukum Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan tingkatannya masing-masing.
BAB XI - PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 30
Pasal 31

Sengketa yang diselesaikan melalui pengadilan adat sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 30 huruf b meliputi:
- a. Sengketa yang bersifat keperdataan antar anggota Masyarakat Hukum Adat atau antara anggota Masyarakat Hukum Adat dengan pihak luar, termasuk sengketa yang berhubungan dengan sumber daya alam; dan
- b. Tindak Pidana Ringan.
BAB Xlll
Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.
Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 25 April 2017 BUPATI SANGGAU, TTD PAOLUS HAD!
Diundangkan di Sanggau pada tanggal 25 April 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
A.L. LEYSANDRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NOMOR 1
NOREG
PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
SANGGAU,
PROVINSI
KALIMANTAN BARAT:(1 )/( 2017)
dengan aslinya
HU DAN HAM
H NIP 1
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sanggau merupakan cerminan dari keberagaman Indonesia yang memiliki struktur, nilai, sistem dan dinamikanya sendiri, yang tidak bisa diseragamkan, baik dari segi etnisitas, tradisi, kekayaan sumber daya alam dan lain sebagainya. Pemaksaan terhadap penyeragaman justru dapat merusak jalinan sosial yang telah terpatri dan mentradisi dalam kehidupan Masyarakat Hukum Adat. Keberadaannya harus diakui dan dilindungi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Selama ini pelaksanaan program pembangunan cenderung memposisikan Masyarakat Hukum Adat sebagai obyek pembangunan. Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sanggau dengan nilai, kepemimpinan dan Kearifan Lokalnya acapkali terabaikan. Hak Masyarakat Hukum Adat, khususnya yang menyangkut hak atas budaya, tanah, wilayah, dan pengelolaan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun menurut Hukum Adatnya masih belum diakui dan dilindungi secara optimal.
Kondisi belum optimalnya pengakuan dan perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sanggau, mengakibatkan munculnya Konflik di Masyarakat Hukum Adat serta dapat menghalangi Masyarakat Hukum Adat untuk berdaulat, mandiri dan bermartabat sebagai bagian dari bangsa Indonesia.
PENJELASAN
Pasal 2

## Hurufa

Yang dimaksud dengan penghormatan, pengakuan Masyarakat Hukum Adat proporsional. asas keadilan adalah bahwa dan perlindungan hak bagi mencerminkan keadilan yang## Huruf bYang dimaksud dengan "asas kebangsaan adalah suatu prinsip dimana semua warga Negara Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk dilayani dan dilindungi oleh hukum serta mengambil manfaat dan nilai guna dari tempat dimana mereka tinggal.## HurufcYang dimaksud dengan asas kesetaraan dan non diskriminasi" adalah bahwa setiap orang wajib diperlakukan sama tanpapembedaan berdasarkan ras, warna kulit, kepercayaan, bahasa, Adat-istiadat dan Hukum Adat.## HurufdYang dimaksud dengan ·asas keberlanjutan lingkungan" adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbailci kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam demi kepentingan terhadap generasi masa kini maupun generasi masa depan.## HurufeYang dimaksud dengan asas partisipasi adalah bahwa setiap anggota Masyarakat Hukum Adat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat serta pembangunan.## HuruffYang dimaksud dengan asas Kearifan Lokal adalah bahwa dalam pengakuan dan perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat Hukum Adat.## HurufgYang dimaksud dengan asas keberagaman adalah bahwa dalam pengakuan dan perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat harus memperhatikan dan mengbormati keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kepercayaan dan Adat-istiadat serta HukumAdat.## Huruf hYang dimaksud dengan ·asas transparansi" adalah bahwa dalam pengakuan dan perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat bersifat terbuka dan memberikan kesempatan yang seluas-luas kepada masayarakat untuk memberikan masukan dalam rangka pengakuan dan perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.## HurufiYang dimaksud dengan asas musyawarah mufakat" adalah suatu prinsip yang meniscayakan warga masyarakat adat untuk selalu dapat menyesuaikan diri dalam menyertai adanya perubahan dengan situasi dan kondisi, baik secara internal maupun ekstemal demi kemaslahatan bersarna.
PENJELASAN
Pasal 14

Ayat (!)

Cukup jelas.Ayat (2)HurufaCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cYang dimaksud dengan "restitusi adalah ganti kerugian yang dapat diberikan kepada Masyarakat Hukum Adat yang menjadi korban atau keluarganya dari pelaku atau pihak ketiga. Pemberian restitusi dapat berupa: pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, pengantian biaya untuk tindakan tertentu yang telah dikeluarkan atau dialami oleh korban.## Ayat (3)Pemberian restitusi atau ganti rugi dan atau pembayaran kembali serta kompensasi yang layak dan adil atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang dimiliki secara turun temurun dapat diberikan terhadap Masyarakat Hukum Adat yang telah diakui dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberikan terhadap kawasan yang telah terlebih dahulu ditetapkan sebagai hak masyarakat itu sendiri.##
PENJELASAN
Pasal 15

Mekanisme pelaksanaan restitusi dan kompensasi atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang dimilik:i oleh Masyarakat Hukum Adat yang telah diambilalih, dikuasai atau dirusak oleh pihak lain dilakukan dengan musyawarah yang dipimpin oleh ketua adat atau nama lainnya, dengan memperhatikan kesetaraan antara Masyarakat Hukum Adat sebagai korban dengan pelaku atau pihak ketiga, termasuk menyepakati besamya ganti rugi. Kesepakatan mengenai besaran ganti rugi sebagai pemenuhan hak atas restitusi dan kompensasi dituangkan dalam Serita Acara dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa=

Ayat (1)Ayat (2)Cukup jelas.Cukup jelas.Ayat (3)
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup jelas.

Musyawarah pengambilan keputusan pemanfaatan Tanah Adat yang bersifat komunal/kolektif dan perseorangan di dalam Wilayah Adat oleh pihak Iain dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Desa setempat dan dituangkan dalam Serita Acara pemanfaatan Tanah Adat.
PENJELASAN
Pasal 30

## Hurufa

Yang dimaksud dengan "di luar Peradilan Adat adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang di1akukan secara musyawarah mufakat diluar Peradilan Adat.HurufbYang dimaksud dengan "didalam Peradilan Adat adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui Peradilan Adat.
PENJELASAN
Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 1