PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 11 Tahun 2017
Tentang TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
Berlaku: 15 Mei 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,
: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, perlu menjabarkan tugas pokok dan fungsi Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana beberapa kali mengalami perubahan, perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republík Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republík Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaímana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 Nomor 169 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 133);
M E M U T U S K A N :
BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI PEMERINTAH KABUPATEN SERAM
Menetapkan : PERATURAN BAGIAN TIMUR
BAB II - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyiapan bahan sebagai Penyelia konsep akademis di Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.
- b. melaksanakan penyiapan bahan sebagai Penyelia kebijakan makro dan teknis di Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.
- c. memberikan saran atau pertimbangan pemecahan masalah di Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik mempunyai fungsi:
- a. penyelia dan pengamatan pelaksanaan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam rangka penyampaian saran pertimbangan kepada Bupati;
- b. penyusunan telaahan, laporan, proposal dan ikhtisar yang berkaitan dengan Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik sesuai konsep akademis;
- c. pengumpulan data sesuai ruang lingkup di Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik dalam rangka pemecahan masalah dan pengembangan kebijakan;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur di Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik;
- e. pemberian bantuan pelaksanaan sosialisasi bimbingan teknis serta rapat teknis di Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik dalam rangka keberhasilan suatu kebijakan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati baik langsung maupun tidak langsung di Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik;
- g. penyusunan konsep akademis suatu kebijakan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam rangka pelaksanaan rencana strategis maupun rencana kinerja tahunan;
- h. penyusunan himpunan naskah akademis dan kedinasan di Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik sebagai hasil kerja dan pertanggungjawaban Staf Ahli;
- i. pelaporan seluruh kegiatan Staf Ahli kepada Bupati di Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik yang secara administrasi melalui Sekretaris Daerah; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.
BAB II - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) Staf Ahli Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan bahan sebagai Penyelia konsep akademis di Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan sebagai Penyelia kebijakan makro dan teknis di Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan; dan
- c. memberikan saran atau pertimbangan pemecahan masalah di Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penyelia dan pengamatan pelaksanaan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam rangka penyampaian saran pertimbangan kepada Bupati;
- b. penyusunan telaahan, laporan, proposal dan ikhtisar yang berkaitan dengan Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan sesuai konsep akademis;
- c. pengumpulan data sesuai ruang lingkup di Bidang Pembangunan dalam rangka pemecahan masalah dan pengembangan kebijakan;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur di Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan;
- e. pemberian bantuan pelaksanaan sosialisasi bimbingan teknis serta rapat teknis di Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan dalam rangka keberhasilan suatu kebijakan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati baik langsung maupun tidak langsung di Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan;
- g. penyusunan konsep akademis suatu kebijakan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam rangka pelaksanaan rencana strategis maupun rencana kinerja tahunan;
.
BAB II - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

- (1) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyiapan bahan sebagai Penyelia konsep akademis di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- b. melaksanakan penyiapan bahan sebagai Penyelia kebijakan makro dan teknis di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
- c. memberikan saran atau pertimbangan pemecahan masalah di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:
- a. penyelia dan pengamatan pelaksanaan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam rangka penyampaian saran pertimbangan kepada Bupati;
- b. penyusunan telaahan, laporan, proposal dan ikhtisar yang berkaitan dengan Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sesuai konsep akademis;
- c. pengumpulan data sesuai ruang lingkup di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dalam rangka pemecahan masalah dan pengembangan kebijakan;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- e. pemberian bantuan pelaksanaan sosialisasi bimbingan teknis serta rapat teknis di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dalam rangka keberhasilan suatu kebijakan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati baik langsung maupun tidak langsung di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- g. penyusunan konsep akademis suatu kebijakan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam rangka pelaksanaan rencana strategis maupun rencana kinerja tahunan;
- h. penyusunan himpunan naskah akademis dan kedinasan di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagai hasil kerja dan pertanggungjawaban staf ahli;
- i. pelaporan seluruh kegiatan Staf Ahli kepada Bupati di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia yang secara administrasi melalui Sekretaris Daerah; dan
- h. penyusunan himpunan naskah akademis dan kedinasan di Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan sebagai hasil kerja dan pertanggungjawaban staf ahli;
- i. pelaporan seluruh kegiatan Staf Ahli kepada Bupati di Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan yang secara administrasi melalui Sekretaris Daerah; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati
BAB III - TATA KERJA
Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli Bupati menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan singkronisasi dengan perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Staf Ahli Bupati wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.