PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 14 Tahun 2006
Tentang No Description
Berlaku: 14 TAHUN 2006
N/A
Preamble

Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusaan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI DAN BUPATI KERINCI
M E M U T U S K A N :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2004 Seri C Nomor 3 ), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan
BAB II - Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 Berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pemberian Izin untuk mendirikan suatu bangunan
2. Ketentuan BAB IV cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :
BAB II - Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 Berbunyi sebagai berikut :
Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana pembangunan bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien)
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
a. Koefisien Lantai Bangunan
| No. | Luas Bangunan | Koefisien |
|-------|---------------------------------------------|-------------|
| 1 | Bangunan dengan luas s/d 100 M 2 | 1,00 |
| 2 | Bangunan dengan luas 101 M 2 s/d 200 M 2 | 1,50 |
| 3 | Bangunan dengan luas 201 M 2 s/d 500 M 2 | 2,50 |
| 4 | Bangunan dengan luas 501 M 2 s/d 1000 M 2 | 3,50 |
| 5 | Bangunan dengan luas 1.001 M 2 s/d 2000 M 2 | 4,00 |
| 6 | Bangunan dengan luas 2.001 M 2 s/d 3000 M 2 | 4,50 |
| 7 | Bangunan dengan luas diatas 3.001 M 2 | 5,00 |
b. Koefisien Tingkat Bangunan
| No. | Tingkat Bangunan | Koefisien |
|-------|-----------------------|-------------|
| 1 | Bangunan satu Lantai | 1,00 |
| 2 | Bangunan dua Lantai | 1,50 |
| 3 | Bangunan tiga Lantai | 2,50 |
| 4 | Bangunan empat Lantai | 3,50 |
| 5 | Bangunan lima Lantai | 4,00 |
c. Koefisien Guna Bangunan
| No. | Guna Bangunan | Koefisien |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Bangunan Sosial Bangunan Perumahan Bangunan Fasilitas umum Bangunan Pendidikan Bangunan Bangunan Perdagangan dan Bangunan Industri Bangunan Khusus Bangunan Campuran Bangunan Lain-lain | 0,50 1,00 1,00 1,00 1,50 2,00 2,00 2,50 2,75 3,00 |
| | Kelembagaan/Kantor | |
| | jasa | |
| 10. | | |
- (4) Tingkat Penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a sampai dengan c
3. Ketentuan BAB V Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif , Pasal 7 diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :
BAB II - Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 Berbunyi sebagai berikut :
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya pengadaan blanko/formulir, Pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.
4. Ketentuan BAB VI Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Pasal 8 diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
BAB II - Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 Berbunyi sebagai berikut :
Pasal 8

- (1) Struktur tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan letak lokasi.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibedakan antara Daerah Kota Sungai Penuh dan Daerah Pedesaan.
- (3) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- (4) Tarif Balik Nama dikenakan 10 % (sepuluh persen) dari Tarif Retribusi sebagaimana tercantum pada ayat (3) kolom 3 atau 5
| No | Jenis Bangunan | Daerah Perkotaan | Daerah Perkotaan | Daerah Pedesaan | Daerah Pedesaan |
|------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| No | Jenis Bangunan | Mendirikan Bangunan | Merubah Bangunan | Mendirikan Bangunan | Merubah Bangunan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Permanen | Rp. 250.000 | Rp. 187.000 | Rp. 200.000 | Rp. 150.000 |
| 2. | Semi Permanen | Rp. 187.000 | Rp. 93.000 | Rp. 150.000 | Rp. 75.000 |
| 3. | Bangunan Sementara | Rp. 125.000 | Rp. 50.000 | Rp. 100.000 | Rp. 40.000 |
5. Ketentuan BAB VII Cara Perhitungan Retribusi Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :
BAB II - Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 Berbunyi sebagai berikut :
Pasal 9

Besarnya Retribusi yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa (Koefisien Lantai Bangunan X Koefisien Tingkat Bangunan X Koefisien Guna Bangunan ) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.
Ditetapkan di Sungai Penuh PadaTanggal
BUPATI KERINCI Dto H. FAUZI SIIN
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPA.'tl MUllA PROVDISI SULAWESI TEll'GGARA
PERATURAN BUPATI MUIIA NOMOR i '2 TAHU!f 2017
TEllTAllG
PERUBAHAN ATAS PERATURA!f BUPATI MUll'A IIOMOR 05 TAHU!f 2014 TENT.ANO TATA CARA PEMUll'OUTAlf PAJAK BUMI DAB BAIIOU!l'Al'f PERDESAAN DAN PERKOT.AAN DI KABUPATElf MUllfA
DEllGAll RAIDIA7 TUBAll YAllG MA.BA ESA
BUPATI MUll'A,
- a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muna Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan di Kabupaten Muna tidak. ditetapkan nilai Besaran Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Minimal, rnaka perlu dilakukan perubahan, penyesuaian dan penyempurnaan; ~t
- b. bahwa untuk memberikan kepastian ·: hukum daJam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor Pajak Daerah serta mengoptimalkan pelayanan kepada wajih. pajak. maka dipandang perlu ditetapkannya nilai Besaran Ketetapan Pajak Bumi t)an Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Minimal di Kabupaten \_Muna;·
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a clan b, perlu membentuk Peraturan Bupati Muna tentang Perubahan atas Peraturan Bupa.ti No.mar 05 tahun 2014 tentang Tata Cam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Muna.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat ll di Sulawesi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); .
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 198 l Nomor 38.,. Tambaban Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 3029);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686).,. sehagairoaoa telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran N&lt;fgara Republik Indonesia Nomor 4048);
r,
~.
- 4\_ Undang-Undang Nomar Nomar 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nam.or 4355.};
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nam.or 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 20.14 Nam.or 244~ Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali ~rakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang ··Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Yadao~~ Tahun 2015 Nomnr 58, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 135, "Tambahan Lembaran Negara Rep.ublik. Indonesia Nam.or 4049).;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 22);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan K.euangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan [Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2013 Nomor 03. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
17. Peraturan Bupati Muna Nam.or 41 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna.
MEMUTUSKAN:
PERA.TURAll BUPA.Tl TEllTAIIG PEBITBABAJI ATA8 PERA1"UBA1I BUPA'n MUll'A NOMOR 05 TAHU1' 2014 TElfTAll'G TATA CARA PEIIUllGUTAN PAJAK BUMI D.A!f B.A!fGUl'fAl'f PBRDESAA!I' DAl'f PERKOTA.Alf DI KABUPATEK MUNA Menetapkan
Puall
1. Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 7, angka 8, angka 10 dan angka 30 disempurnakan clan disesuaikan, serta penambahan, angka baru pad.a Ketentuan Pasal 1 yakni angka 38 dan angka 39, sehingga tertulis dan terbaca se bagai berikut:
t" Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muna Nomor 05 (fahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan'Perkotaan Di Kabupaten Muna, diubah, disesuaikan dan disempurnakan sebagai berikut: .:~ ··t
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- 1.. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di' bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
6. Sadan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna.
8. Bidang Pajak dan BPHTB adalah Bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna yang membantu Kepala Sadan Pendapatan Daerah dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
1. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna.
9. Kas Daerah adalah bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memeagang Kas Daerah.
10. ~~ Bumi dan Bangunan ~asaan dan ~£1t°taan, yang, selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak, berupa PaJalt1 atas Bumi dan/ atau Bangunan yang dimiliki,. dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, untuk sektor perdesaan dan wrkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan clan pertambangan.
11. Bumi adalah permukaan yang meliputi tanah clan perairan pedalaman serta laut dalam wilayah Kabupaten Muna.
12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan pedalaman dan/ atau laut.
13. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Objek pajak, adalah Bumi d&amp;:n:./ a:tttu dimanfmttkan· oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
14. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata. mempunyai suatu hak atas Bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
15. Wajib Pajak Bumi clan. Bangunan, Perdesaan, dan Perkntaan, yang selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ at.au memperoleh manfaat atas Bangunan dan dikenakan kewajiban membayar Pajak.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang metakukan usaha maupun yang tidak me1:akuka.n usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan .komanditer, perseroan lainnya, Sadan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Sadan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apa pun, firma.ikongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisaei social politik, atau, organisasi lainnya, lembaga. dan .bentuk bad.an lainnya. termasuk kontrak investasi kolektif. 1 ·
17. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah · surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- 18'. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang se1:anjutnya disingkat LSPOP, adalah lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP.
19. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP,. adalah harga ratarata yang diperoleh dari transaksi jual bell yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual bell, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan Objek Pajak lain yang sejenis atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
20. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan: Perkotaan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpumtn data Objek dan Subjek Pajak, penentuan besamya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
21. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
22. Pajak yang terutang adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang harus dibayar dalam Tahun Pajak sesua dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
23. Surat Pemberitauan Pajak Terutarig, yang selanjutnya disingkat SPPT,, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besamya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
24. Surat Tanda Bukti Pembayaran, yang selanjutnya disingkat STBP, adalah bukti pelunasan. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan, Dan Perko.ta.an..
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besamya jumlah pokok Pajak yang terutang.
26. Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya administratif dan jumlah Pajak yang harus dibayar.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah yang telah ditetapkan.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya, disingkat SKPDN,, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah Pajak terutang.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena ju.mlah Pajak lebih besar dari Pajak yang terutang atau seharusnya tidak· terutang.
30. Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Petugas Pemungut adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Sadan Pendapatan Daerah untuk melakukan aktifitas pemungutan Pajak.
- 3 L Keputusan. adalah penetapan, tertulis, di BidaDg Perpajakan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang .berdasarkan Peraturan Perundang- undangan Perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undangundang Penagihan paja.k dengan Surat Paksa. ·
33. Banding adalah uapaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak t.erhadap suatu. Keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
32. Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan atau Penanggung Pajak dengan Pejabat Berwenang akibat dikeluarkannya Keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan pajak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak.
34. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu Keputusan yang dapat di ajukan Gugatan, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
36. Surat Tanggapan adalah surat dari Tergugat kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atau Gugatan yang diajukan Penggugat.
35. Surat Uraian banding adalah surat Terbanding kepada Pengadilan pajak yang berisi jawaban atau alasan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding.
37. Surat Bantahan adalah surat dari Pemohon Banding a tau Penggugat kepada Pengadilan Pajak yang berisi bantahan atas Surat Uraian Banding atau Surat Gugatan.
39. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah pengurangan NJKP dalam menghitung Pajak .·
38. Nilai Jual Kena Pajak, selanjutnya disingkat NJKP adalah besaran nilai jual objek yang akan dimasukan kedalam perhitungan pajak terhutang.
2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 ditambahkan satu Paragraf yakni Paragraf 3 dan satu Pasal barn yakni Pasal 8A sehingga Bagian Kedua, oerbunyi sebagai berikut:
Balian Kedua
Tata Cara Pendataan, Peuilalao Objek Pajak dan Besaran Ketetapan PBB-P2 Minimal
Paracraf 3
Beaaran Ketetapan PBB-P2 Minimal
Paaal SA
- (1) Da.lam hal menentukan besaran Ketetapan PBB-P2 dilakukan dengan pengklasifikasian nilai yang diperoleh dari nilai Bumi dan Bangunan
2. (2} Akumulasi hasil pengklasifi.kasian Bumi dan Bangunan dijadi.kan sebagai dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan sebagai pajak terutang
- (3) Besaran ketetapan PBB-P2 berupa hasil perkalian dasar pengenaan pajak dengan tarif setelah dikurang NJOPTKP dengan mempertimbangkan besaran PBB-P2 Minimal
4. (.4). Bahwa dalam pelaksaoaan pemungutan, PBB-P2 perlu ditetap.kan nilai, Besaran, PBB-P2 Minimal
- (5) Besaran ketetapan PBB-P2 Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah beban pajak terendah yang ditentukan dengan memperhitungkan beban biaya administrasi yang dikeluarkan pada saat penerbitan adm.inistrasi PBB-P2
6. (6). Besa.ran. PBB.-P2 Minimal sebagaimana dimaksud, pada ayat (4~ clan ayat. (5~ ditetapkan sebesar Rp. 5.000,-
Pualll
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.
Diudangkan di Raha pada tanggal · l\- f 2017
S~DADAH,
NURDIN PAMONE
PENGELOLA ····n·P"f)················
SEKDA KAB. MUNA
PARAF KOORDINASI
UNIT /SA TUAN KERJA
A SIS TEN
PARAFITGL
BAGIAN HUKUM
N/A
Preamble

Menimbang
:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 93 ayat (3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal;
Mengingat
: 1.
- Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMERIKSAAN KECELAKAAN KAPAL.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemeriksaan Kecelakaan Kapal adalah kegiatan penyelidikan atau pengusutan suatu peristiwa kecelakaan kapal yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kecelakaan kapal.
2. Tersangkut adalah Nakhoda atau pemimpin kapal dan/atau perwira kapal yang diduga melakukan kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang menyebabkan kecelakaan kapal.
3. Terhukum adalah tersangkut yang dijatuhi sanksi administratif berdasarkan hasil keputusan sidang Majelis Mahkamah Pelayaran.
4. Perwira kapal adalah para mualim, masinis, dan perwira radio kapal.
5. Saksi adalah setiap orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan mengenai suatu peristiwa kecelakaan kapal yang terdengar sendiri, dilihat sendiri atau dialami sendiri, atau pihak lain yang berwenang yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kapal yang mengalami kecelakaan atau peristiwa kecelakaan tersebut.
6. Saksi Ahli adalah orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu yang memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya dalam pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal untuk membuat terang suatu peristiwa kecelakaan kapal.
7. Penasehat Ahli adalah orang yang karena keahliannya ditunjuk oleh tersangkut untuk mendampingi tersangkut selama berlangsungnya pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal.
8. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pelayaran.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

- (1) Pemeriksaan kecelakaan kapal dilakukan terhadap semua kecelakaan kapal yang terjadi di dalam wilayah perairan Indonesia dan kecelakaan kapal berbendera Indonesia yang terjadi di luar wilayah perairan Indonesia.
- (2) Kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. kapal tenggelam;
- b. kapal terbakar;
- c. kapal tubrukan;
- d. kecelakaan kapal yang menyebabkan terancamnya jiwa manusia dan kerugian harta benda;
- e. kapal kandas.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

Pemeriksaan kecelakaan kapal meliputi:
- a. pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal;
- b. pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal.
BAB II - LAPORAN KECELAKAAN KAPAL
Pasal 4

Setiap orang yang berada di atas kapal yang mengetahui dikapalnya terjadi kecelakaan, sesuai batas kemampuannya wajib melaporkan kecelakaan kapal kepada:
- a. Syahbandar pelabuhan terdekat bila kecelakaan kapal terjadi di dalam wilayah perairan Indonesia;
- b. Pejabat Perwakilan Republik Indonesia terdekat dan Pejabat Pemerintah negara setempat yang berwenang apabila kecelakaan kapal atau pelabuhan pertama yang disinggahi sesudah kecelakaan kapal terjadi di luar wilayah perairan Indonesia.
BAB II - LAPORAN KECELAKAAN KAPAL
Pasal 5

- (1) Nakhoda atau pemimpin kapal, yang :
- a. kapalnya mengalami kecelakaan kapal;
- b. menyebabkan kapal lain mendapat kecelakaan kapal;
- c. mengetahui kapal lain mendapat kecelakaan kapal;
- d. membawa awak kapal atau penumpang dari kapal yang mengalami kecelakaan kapal wajib melaporkan kecelakaan kapal kepada Syahbandar pelabuhan terdekat bila kecelakaan kapal terjadi di dalam wilayah perairan Indonesia.
- (2) Nakhoda atau pemimpin kapal berbendera Indonesia yang mengalami kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melaporkan kecelakaan kapal kepada pejabat perwakilan Republik Indonesia terdekat dan Pejabat Pemerintah negara setempat yang berwenang apabila kecelakaan kapal atau pelabuhan pertama yang disinggahi sesudah kecelakaan kapal terjadi berada di luar wilayah perairan Indonesia.
BAB II - LAPORAN KECELAKAAN KAPAL
Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk isi laporan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diatur oleh Menteri.
BAB II - LAPORAN KECELAKAAN KAPAL
Pasal 7

Laporan kecelakaan kapal yang dilaporkan kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 5 ayat (2), oleh Pimpinan Perwakilan Republik Indonesia diteruskan kepada Menteri.
BAB III - PEMERIKSAAN PENDAHULUAN KECELAKAAN KAPAL
Pasal 8

- (1) Pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal dilaksanakan atas dasar laporan kecelakaan kapal.
- (2) Pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Syahbandar, setelah menerima laporan kecelakaan kapal dari pelapor.
- b. Pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, setelah Menteri menerima laporan kecelakaan kapal dari Pimpinan Perwakilan Republik Indonesia dan/atau dari pejabat Pemerintah negara setempat yang berwenang.
BAB III - PEMERIKSAAN PENDAHULUAN KECELAKAAN KAPAL
Pasal 9

Pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan untuk mencari keterangan dan/atau bukti-bukti awal atas terjadinya kecelakaan kapal.
BAB III - PEMERIKSAAN PENDAHULUAN KECELAKAAN KAPAL
Pasal 10

Dalam melaksanakan pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal, Syahbandar atau pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri dapat mencari keterangan yang diperlukan dari :
- a. Nakhoda atau pemimpin kapal;
- b. perwira kapal;
- c. anak buah kapal;
- d. pihak lainnya.
BAB III - PEMERIKSAAN PENDAHULUAN KECELAKAAN KAPAL
Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 diatur oleh Menteri.
BAB III - PEMERIKSAAN PENDAHULUAN KECELAKAAN KAPAL
Pasal 12

- (1) Hasil pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal.
- (2) Berita acara pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Syahbandar atau pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Mneteri.
BAB III - PEMERIKSAAN PENDAHULUAN KECELAKAAN KAPAL
Pasal 13

- (1) Hasil pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal disampaikan secara tertulis kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan kecelakaan kapal.
- (2) Hasil pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri dengan :
- a. kesimpulan hasil pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal;
- b. laporan kecelakaan kapal;
- c. dokumen lain yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan hasil pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.
BAB III - PEMERIKSAAN PENDAHULUAN KECELAKAAN KAPAL
Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Perhubungan.
BAB III - PEMERIKSAAN PENDAHULUAN KECELAKAAN KAPAL
Pasal 15

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal. Menteri berpendapat adanya dugaan kesalahan dan/atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda atau pemimpin kapal dan/atau perwira kapal atas terjadinya kecelakaan kapal, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya hasil pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal, Menteri meminta Mahkamah Pelayaran melakukan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal.
- (2) Permintaan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis disertai dengan:
- a. laporan kedelakaan kapal;
- b. hasil pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal;
- c. kesimpulan hasil pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal;
- d. dokumen lain yang diperlukan.
BAB III - PEMERIKSAAN PENDAHULUAN KECELAKAAN KAPAL
Pasal 16

- (1) Menteri mengeluarkan surat penghentian pemeriksaan kecelakaan kapal terhadap hasil pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal yang tidak dimintakan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal.
- (2) Surat penghentian pemeriksaan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai dasar alasan tidak dimintakannya pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal dan penetapan sebab-sebab terjadinya kecelakaan kapal.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
BAB IV - PEMERIKSAAN LANJUTAN KECELAKAAN KAPAL
Pasal 17

Pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal dilaksanakan oleh Mahkamah Pelayaran.
BAB IV - PEMERIKSAAN LANJUTAN KECELAKAAN KAPAL
Pasal 18

Dalam melaksanakan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal, Mahkamah Pelayaran bertugas:
- a. meneliti sebab-sebab kecelakaan kapal dan menentukan ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan oleh Nakhoda atau pemimpin kapal dan/atau perwira kapal atas terjadinya kecelakaan kapal;
- b. menjatuhkan sanksi administratif kepada Nakhoda atau pemimpin kapal dan/atau perwira kapal yang memiliki sertifikat keahlian Pelaut yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi kepelautan.
BAB IV - PEMERIKSAAN LANJUTAN KECELAKAAN KAPAL
Pasal 19

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dapat berupa:
- a. peringatan;
- b. pencabutan sementara sertifikat keahlian Pelaut untuk bertugas dalam jabatan tertentu di kapal, untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun.
Bagian Kedua
Kedudukan
BAB IV - PEMERIKSAAN LANJUTAN KECELAKAAN KAPAL
Pasal 20

Mahkamah Pelayaran merupakan lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri.
BAB IV - PEMERIKSAAN LANJUTAN KECELAKAAN KAPAL
Pasal 21

Mahkamah Pelayaran berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
Bagian Ketiga Susunan Keanggotaan
BAB IV - PEMERIKSAAN LANJUTAN KECELAKAAN KAPAL
Pasal 22

Susunan keanggotaan Mahkamah Pelayaran terdiri dari ketua merangkap angota, anggota dan sekretaris Mahkamah Pelayaran.
BAB IV - PEMERIKSAAN LANJUTAN KECELAKAAN KAPAL
Pasal 23

- (1) Mahkamah Pelayaran dipimpin oleh seorang ketua.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijabat oleh Sarjana Hukum, ahli Nautika Tingkat I, Ahli Teknika Tingkat I atau Sarjana Teknik Perkapalan.
BAB IV - PEMERIKSAAN LANJUTAN KECELAKAAN KAPAL
Pasal 24

- (1) Anggota Mahkamah Pelayaran terdiri dari beberapa orang Sarjana Hukum, Ahli Nautika Tingkat I, Ahli Teknika Tingkat I dan Sarjana Teknik Perkapalan.
- (2) Jumlah anggota Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang.
BAB IV - PEMERIKSAAN LANJUTAN KECELAKAAN KAPAL
Pasal 25

Mahkamah Pelayaran dibantu oleh sebuah Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris Mahkamah Pelayaran.
BAB IV - PEMERIKSAAN LANJUTAN KECELAKAAN KAPAL
Pasal 26

- (1) Ketua, anggota, dan sekretaris Mahkamah Pelayaran diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat
- (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pegawai Negeri Sipil.
BAB IV - PEMERIKSAAN LANJUTAN KECELAKAAN KAPAL
Pasal 27

Apabila ketua Mahkamah Pelayaran berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Menteri menunjuk salah seorang angota Mahkamah Pelayaran untuk diangkat sebagai pejabat sementara ketua Mahkamah Pelayaran.
BAB IV - PEMERIKSAAN LANJUTAN KECELAKAAN KAPAL
Pasal 28

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi ketua dan anggota Mahkamah Pelayaran, seorang calon harus memenuhi persyaratan :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- 12 - d. Sarjana ...
- d. Sarjana Hukum, Ahli Nautika Tingkat I, Ahli Teknika Tingkat I atau Sarjana Teknik Perkapalan.
- (2) Selain ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat
- (1) untuk dapat diangkat sebagai ketua Mahkamah Pelayaran, seorang calon harus:
- a. memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai anggota Mahkamah Pelayaran;
- b. memenuhi persyaratan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pegawai Negeri Sipil.
BAB IV - PEMERIKSAAN LANJUTAN KECELAKAAN KAPAL
Pasal 29

Untuk dapat diangkat menjadi sekretaris Mahkamah Pelayaran, seorang calon harus memenuhi persyaratan :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. seorang Sarjana Hukum;
- d. memenuhi persyaratan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pegawai Negeri Sipil.
Bagian Keempat
Tata Kerja
Paragraf Kesatu
Pembentukan Majelis Mahkamah Pelayaran
BAB IV - PEMERIKSAAN LANJUTAN KECELAKAAN KAPAL
Pasal 30

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permintaan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal, ketua Mahkamah Pelayaran membentuk Majelis Mahkamah Pelayaran.
- (2) Pembentukan Majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menunjuk beberapa anggota Mahkamah Pelayaran sesuai keahlian yang dibutuhkan dalam pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal.
BAB IV - PEMERIKSAAN LANJUTAN KECELAKAAN KAPAL
Pasal 31

- (1) Susunan keanggotaan Majelis terdiri dari ketua merangkap sebagai anggota dan anggota Majelis.
- (2) Jumlah anggota Majelis harus ganjil dan sekurang-kurangnya terdiri dari 5 (lima) orang.
- (3) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya salah satunya adalah seorang Sarjana Hukum.
BAB IV - PEMERIKSAAN LANJUTAN KECELAKAAN KAPAL
Pasal 32

- (1) Kepada majelis diperbantukan seorang sekretaris sebagai pencatat dalam Sidang Majelis.
- (2) Sekretaris Majelis dapat dijabat oleh Sekretaris Mahkamah Pelayaran atau seorang sekretaris pengganti.
- (3) Sekretaris Pengganti dijabat oleh Sarjana Hukum dan jumlah sekretaris pengganti pada Mahkamah Pelayaran dibatasi paling banyak 2 (dua) orang sekretaris pengganti.
Paragraf Kedua Sidang Majelis
BAB IV - PEMERIKSAAN LANJUTAN KECELAKAAN KAPAL
Pasal 33

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dibentuknya, Majelis harus telah melaksanakan Sidang Majelis yang pertama.
BAB IV - PEMERIKSAAN LANJUTAN KECELAKAAN KAPAL
Pasal 34

- (1) Sidang Majelis dilangsungkan di tempat kedudukan Mahkamah Pelayaran.
- (2) Dalam hal tertentu Sidang Majelis dapat dilangsungkan di luar tempat kedudukan Mahkamah Pelayaran.
- (3) Sidang Majelis yang dilangsungkan di luar tempat kedudukan Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah mendapat ijin ketua Mahkamah Pelayaran.
BAB IV - PEMERIKSAAN LANJUTAN KECELAKAAN KAPAL
Pasal 35

- (1) Sidang Majelis dilaksanakan di ruang Sidang Mahkamah Pelayaran.
- (2) Ruang Sidang Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam
- 15 - ayat (1) disusun menurut tata cara:
- a. tempat meja dan kursi anggota Majelis letaknya lebih tinggi dari tempat sekretaris Majelis, tersangkut, saksi, saksi ahli, dan pengunjung;
- b. tempat sekretaris Majelis terletak di sisi kiri depan tempat anggota Majelis;
- c. tempat kursi tersangkut, saksi, dan saksi ahli terletak dihadapan anggota Majelis;
- d. tempat pengunjung terletak di belakang tempat tersangkut;
- e. bendera nasional ditempatkan di sebelah kanan meja anggota Majelis dan Lambang Negara ditempatkan pada dinding bagian atas di belakang meja anggota Majelis;
- f. diantara tempat anggota Majelis dan tempat tersangkut disediakan meja peta laut;
7. g tempat sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diberi tanda pengenal.
- (3) Dalam hal Sidang Majelis dilangsungkan di luar tempat
9. kedudukan Mahkamah Pelayaran, tata cara penyusunan ruang Sidang Majelis sedapat mungkin dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
BAB IV - PEMERIKSAAN LANJUTAN KECELAKAAN KAPAL
Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan Sidang Majelis, anggota dan sekretaris Majelis mengenakan pakaian sidang dan atribut.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
- 16 - lebih lanjut oleh Menteri.
BAB IV - PEMERIKSAAN LANJUTAN KECELAKAAN KAPAL
Pasal 37

Sidang Majelis dilakukan secara terbuka untuk umum.
BAB IV - PEMERIKSAAN LANJUTAN KECELAKAAN KAPAL
Pasal 38

- (1) Anggota Majelis harus mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga atau semenda sampai derajat ketiga dengan tersangkut, atau hubungan suami isteri meskipun telah bercerai dengan tersangkut.
- (2) Apabila setelah hasil sidang telah diputus baru diketahui terdapat anggota majelis terkena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka segera dilakukan sidang ulang tanpa mengikutsertakan anggota Majelis yang bersangkutan.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) menyebabkan jumlah Anggota Majelis menjadi genap, maka ketua Mahkamah Pelayaran mengambil keputusan untuk menambah atau mengurangi satu orang anggota Majelis sehingga jumlah anggota Majelis menjadi ganjil, tetapi tetap tidak boleh kurang dari 5 (lima) orang anggota majelis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengunduran diri dan pengurangan atau penambahan anggota Majelis dalam melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.
BAB IV - PEMERIKSAAN LANJUTAN KECELAKAAN KAPAL
Pasal 39

- (1) Dalam melakukan tugasnya, Sidang Majelis memanggil dan meminta keterangan dari tersangkut, saksi, saksi ahli, melakukan pemeriksaan di lapangan atau hal lain yang dianggap perlu.
BAB IV - PEMERIKSAAN LANJUTAN KECELAKAAN KAPAL
Pasal 37

...
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanggilan kepada dan meminta keterangan dari tersangkut, saksi dan saksi ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.
BAB IV - PEMERIKSAAN LANJUTAN KECELAKAAN KAPAL
Pasal 40

- (1) Apabila Sidang Majelis memandang ketidakhadiran saksi dan/atau saksi ahli dalam sidang disebabkan oleh hal atau alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan yang bersangkutan berkehendak memberikan kesaksian atau keterangannya, maka Sidang Majelis dapat meminta kepada yang bersangkutan memberikan kesaksian atau keterangannya secara tertulis diluar tempat dilaksanakan Sidang Majelis.
- (2) Sebelum memberikan kesaksian atau keterangan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) saksi dan/atau saksi ahli mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agama dan kepercayaannya dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
BAB IV - PEMERIKSAAN LANJUTAN KECELAKAAN KAPAL
Pasal 41

- (1) Dalam Sidang Majelis, saksi dan/atau saksi ahli sebelum memberikan kesaksian atau keterangan kepada Sidang Majelis mengucapkan sumpah atau janji menourut cara agama dan kepercayaannya.
- (2) Dalam hal saksi dan/atau saksi ahli menolak mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sidang Majelis dapat mempertimbangkan untuk tidak menggunakan kesaksian atau keterangan yang diberikan dalam menurut hasil Sidang Majelis.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
BAB IV - PEMERIKSAAN LANJUTAN KECELAKAAN KAPAL
Pasal 42

Dalam Sidang Majelis, tersangkut dapat didampingi oleh Penasehat Ahli.
BAB IV - PEMERIKSAAN LANJUTAN KECELAKAAN KAPAL
Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sidang Majelis ditetapkan oleh Menteri.
Paragraf Ketiga Hasil Sidang Majelis
BAB IV - PEMERIKSAAN LANJUTAN KECELAKAAN KAPAL
Pasal 44

- (1) Keputusan Sidang Majelis merupakan keputusan Mahkamah Pelayaran.
- (2) Keputusan Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam bentuk tertulis.
- (3) Keputusan Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), memuat:
- a. Kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
- b. Nama, jabatan, sertifikat keahlian Pelaut, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, tempat kediaman atau kedudukan terakhir tersangkut, saksi dan/atau saksi ahli;
- c. dokumen dan data kapal;
- d. ringkasan jalannya persidangan;
- e. ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Nakhoda atau pemimpin kapal, atau perwira kapal dalam melakukan tugas profesinya;
- f. dasar atau alasan yang menjadi dasar putusan;
- g. hari, tanggal putusan, dan nama anggota Sidang Majelis dan Sekretaris Majelis.
- (4) Keputusan Mahkamah Pelayaran ditandatangani oleh anggota dan sekretaris Majelis.
BAB IV - PEMERIKSAAN LANJUTAN KECELAKAAN KAPAL
Pasal 45

Keputusan Mahkamah Pelayaran dibacakan oleh ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum.
BAB IV - PEMERIKSAAN LANJUTAN KECELAKAAN KAPAL
Pasal 46

Keputusan Mahkamah Pelayaran merupakan keputusan akhir.
BAB IV - PEMERIKSAAN LANJUTAN KECELAKAAN KAPAL
Pasal 47

- (1) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1980 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkannya hari sidang yang pertama, ketua Mahkamah Pelayaran menyampaikan keputusan Mahkamah Pelayaran secara tertulis kepada:
- a. Menteri disertai laporan dalam hal adanya dugaan berdasarkan bukti awal telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat Pemerintah atau pihak-pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan sebab-sebab terjadinya kecelakaan kapal;
- b. tersangkut.
- (2) Ketua Mahkamah Pelayaran dapat memberikan salinan hasil keputusan Mahkamah Pelayaran kepada pihak yang terkait dalam kecelakaan kapal dan/atau pihak lain yang membutuhkan.
BAB IV - PEMERIKSAAN LANJUTAN KECELAKAAN KAPAL
Pasal 48

- (1) Sanksi administratif yang ditetapkan dalam Keputusan Mahkamah Pelayaran mulai berlaku sejak ditandatanganinya Berita Acara Pelaksanaan Putusan Mahkamah Pelayaran oleh hukum, dan Syahbandar atau Pejabat Perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri.
- (2) Syahbandar atau pejabat Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada
Menteri dan Ketua Mahkamah Pelayaran.
Bagian Kelima Pembiayaan
BAB IV - PEMERIKSAAN LANJUTAN KECELAKAAN KAPAL
Pasal 49

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Mahkamah Pelayaran dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Perhubungan.
Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengawasan
BAB IV - PEMERIKSAAN LANJUTAN KECELAKAAN KAPAL
Pasal 50

Ketua Mahkamah Pelayaran melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan disiplin anggota, sekretaris Mahkamah Pelayaran, dan sekretaris pengganti.
BAB IV - PEMERIKSAAN LANJUTAN KECELAKAAN KAPAL
Pasal 51

- (1) Ketua Mahkamah Pelayaran melakukan pengawasan terhadap jalannya Sidang Majelis.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan Sidang Majelis dalam menyelesaikan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal.
BAB IV - PEMERIKSAAN LANJUTAN KECELAKAAN KAPAL
Pasal 52

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Ketua Mahkamah Pelayaran dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan yang
Bagian ...
dipandang perlu.
BAB IV - PEMERIKSAAN LANJUTAN KECELAKAAN KAPAL
Pasal 53

Ketentaun lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur oleh Menteri dengan memperhatikan ketenuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - KETENTUAN PIDANA
Pasal 54

Setiap orang yang berada di atas kapal yang mengetahui dikapalnya terjadi kecelakaan kapal, dalam batas-batas kemampuannya tidak melaporkan kecelakaan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.
BAB V - KETENTUAN PIDANA
Pasal 55

Nakhoda dan pemimpin kapal yang tidak melaporkan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 127 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 56

- (1) Terhadap Keputusan yang dikeluarkan oleh badan peradilan asing di bidang kecelakaan kapal mengenai kesalahan atau kelalaian dalam
- 23 - menerapkan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda atau pemimpin kapal dan/atau perwira kapal yang memiliki
sertifikat keahlian Pelaut yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, dilakukan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal oleh Mahkamah Pelayaran.
- (2) Pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pengertian anggota Mahkamah Pelayaran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah sama dengan pengertian Hakim Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemeriksaan kecelakaan kapal yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 59

Dengan berlakunya Peratuan Pemerintah ini, Keputusan Presiden
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MOERDIONO
Nomor 32 Tahun 1984 tentang Susunan Keanggotaan Mahkamah Pelayaran, dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 60

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Huruf a
Pengertian dari pelabuhan terdekat termasuk pelabuhan asal.
Huruf b
Yang dimaksud dengan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang adalah pejabat yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan kecelakaan kapal.
Penjelasan atas pengertian pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang berlaku untuk seterusnya kecuali ditentukan secara lain dalam Peraturan Pemerintah ini.
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas
...
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas
Huruf a
Pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal oleh Syahbandar pada dasarnya dilakukan setelah Syahbandar yang bersangkutan menerima laporan kecelakaan kapal dari pelapor.
Namun demikian, tidak menutup kemungkinan pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal dilakukan oleh Syahbandar lain yang terdekat dengan lokasi kecelakaan kapal dengan pertimbangan efisiensi dari segi tenaga dan waktu.
Dalam pelaksanaannya, Syahbandar yang menerima laporan kecelakaan kapal melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan berkoordinasi dengan Syahbandar lain yang terdekat dengan lokasi kecelakaan kapal.
Huruf b
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Huruf a
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7

...
Huruf b
Yang dimaksud dengan perwira kapal adalah perwira yang mendapat tugas jaga pada waktu kecelakaan kapal terjadi
Huruf c
Yang dimaksud dengan anak buah kapal adalah anak buah kapal yang mendapat tugas jaga pada waktu kecelakaan kapal terjadi.
Huruf d
Yang dimaksud dengan pihak lainnya adalah pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan atas terjadinya kecelakaan kapal, misalnya saksi.
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas
Pengertian ditandatangani dalam ayat ini adalah ditandatangani oleh Syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, yang melakukan pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal.
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas
Huruf a
Kesimpulan hasil pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal memuat pendapat Syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, yang melakukan pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal mengenai sebab-sebab
- 6 - terjadinya kecelakaan kapal.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan dokumen lain yang diperlukan antara lain fotokopi dari surat kapal, sertifikat kapal, buku harian kapal, buku olah gerak kapal pada waktu kecelakaan kapal terjadi, dokumen awak kapal, buku pelaut, daftar penumpang dan muatan kapal, surat ijin berlayar terakhir, data kapal, peta lokasi kecelakaan kapal.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup jelas
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Lihat penjelasan Pasal 13 ayat (2) huruf a.
Huruf d
Lihat penjelasan Pasal 13 ayat (2) huruf c.
Huruf b ...
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3)
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 28

Cukup jelas
Huruf a
PENJELASAN
Pasal 23

...
Cukup jelas
Huruf b
Jabatan Ketua Mahkamah Pelayaran adalah jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil, maka untuk dapat menduduki jabatan tersebut harus memenuhi persyaratan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pegawai Negari Sipil.
PENJELASAN
Pasal 29

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Jabatan Sekretaris Mahkamah Pelayaran adalah jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil.
Lihat penjelasan Pasal 28 ayat (2) huruf b.
PENJELASAN
Pasal 30

Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 31

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 32

Cukup jelas
Yang dimaksud dengan sekretaris pengganti adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan ditugaskan sebagai sekretaris pengganti dalam Mahkamah Pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pegawai Negeri Sipil.Sekretaris pengganti mempunyai tugas sebagai sekretaris dalam Sidang Majelis pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal.
Pengertian yang ada dalam ayat ini adalah bahwa jumlah sekretaris pengganti yang dapat diangkat dalam Mahkamah Pelayaran sebanyak-banyaknya adalah 2 (dua) orang.
PENJELASAN
Pasal 33

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 34

Cukup jelas
Dalam hal tertentu Sidang Majelis dapat dilangsungkan di luar tempat kedudukan Mahkamah Pelayaran dengan pertimbangan antara lain karena sebagian besar alat bukti yang diperlukan berada di lokasi yang bersangkutan atau tersangkut berada
...
dalam penahanan oleh pejabat yang berwenang pada lokasi yang bersangkutan.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 35

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 36

Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 37

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 38

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 39

Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 40

Yang dimaksud dengan hal atau alasan yang dapat dipertanggung jawabkan misalnya saksi dan/atau saksi ahli yang bersangkutan tidak mendapat ijin untuk meninggalkan tugas.
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 41

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 42

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 43

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 44

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 45

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 46

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 47

Cukup jelas
Yang dimaksud dengan pihak yang terkait dan/atau yang membutuhkan antara lain Syahbandar, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
PENJELASAN
Pasal 48

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 44

...
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 49

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 50

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 51

Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 52

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 53

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 54

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 55

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 56

Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 57

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 58

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 59

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 60

Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3724
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
SALINAN
MUARA BULIAN
Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 );
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11)
Memperhatikan : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Menetapkan
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
MEMUTUSKAN
: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom
3. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang Hari.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari.
10. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Jabatan fungsional adalah Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Jabatan fungsional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari.
11. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
,11. Aparatur . . .
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang meliputi Perizinan dan Non Perizinan.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. pelaksanaan pemberian Perizinan dan non Perizinan;
- d. pengkoordinasian tentang pelayanan ke instansi terkait;
- e. penerbitan dan mengesahkan surat izin dan non izin;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas;
- g. memberikan saran dan masukan kepada Bupati dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h. menetapkan mekanisme dan prosedur penyelenggaraan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta pengelolaan mekanisme penanganan pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- i. membantu Bupati sesuai dengan tugas bidangnya melalui Sekretaris Daerah;
- j. mengarahkan, memantau pengelolaan data dan sistem informasi berkaitan dengan Dinas;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas :
- a. sekretariat;
- b. bidang Pelayanan Perizinan;
- c. bidang Penanaman Modal;
- d. bidang Pengendalian dan Informasi;
- e. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. UPTD
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 6

- (1) Sekretariat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan Perbendaharaan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- g. pelaksanaan tugas umum yang menjadi tanggung jawabnya;
- h. pengkoordinasian antar dan antara unit kerja lain di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- i. pemberian bimbingan dan pengarahan serta petunjuk teknis dibidang tugasnya kepada bawahan;
- j. penyelenggaraan penilaian pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan melekat terhadap bawahan;
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- l. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Sekretariat
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :
- a. subbagian Program dan Keuangan; dan
- b. subbagian Umum dan Kepegawaian;
Paragraf 1 . . .
Kedudukan dan Tugas Subbagian Program dan Keuangan
Paragraf 1 Pasal 10
- (1) Subbagian Program dan Keuangan berada dibawah Sekretariat.
- (2) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
- (3) Subbagian Program dan Keuangan melaksanakan tugas :
- a. penyusunan rencana kerja subbagian;
- b. penyiapan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- c. penyiapan dan mempelajari bahan-bahan/materi serta perangkat peraturan yang diperlukan dalam tugas;
- d. merencanakan kegiatan, menghimpun bahan-bahan penyusunan konsep Renstra, Renja dan Usulan Program Dinas;
- e. melaksanakan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di Lingkungan Dinas dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran Dinas;
- f. pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja di lingkungan Dinas sebagai bahan penyusunan program;
- g. pembinaan dan pengarahaan terhadap bendaharawan pengeluaran dan juru bayar gaji;
- h. pengumpulan program kerja dari setiap unit kerja di lingkungan Dinas sebagai bahan penyusunan rencana kerja anggaran ( RKA ) untuk dijadikan sebagai Dokumen Pelaksana Anggaran ( DPA );
- i. melaksanakan koordinasi penyerapan anggaran pada pelaksanaan program, kegiatan sesuai dengan tata kelola kegiatan;
- j. melaksanakan pengujian, penelitian, verifikasi permintaan pembayaran pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan surat permintaan pembayaran;
- k. pelaksanaan laporan realisasi pelaksanaan tugas sesuai dengan tugasnya;
- l. pemberian bimbingan dan pengarahan serta petunjuk teknis dibidang tugasnya kepada bawahan;
- m. penyelenggaraan penilaian pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan melekat terhadap bawahan;
- n. penyusunan laporan Sekretariat dan Dinas; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris..
Paragraf 2 . . .
Kedudukan dan Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian
Paragraf 2 Pasal 11
- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berada dibawah Sekretariat.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas :
- a. penyusunan program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program kerja Dinas, penyelenggaraan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
- b. penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga Dinas;
- c. penginventarisasian, pendistribusian dan pemeliharaan barang-barang inventaris daerah di lingkungan Dinas;
- d. pengamanan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- e. melaksanakan pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana kantor serta pemeliharaan gedung;
- f. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana dan prasarana kantor;
- g. pengelolaan urusan kepegawaian;
- h. menyiapkan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian;
- i. menghimpun, menginventarisir, mengusulkan dan memproses administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas;
- j. menyiapkan dan menyusun daftar urut kepangkatan dan analisis jabatan;
- k. merencanakan kegiatan dan menghimpun, menyusun kelengkapan administrasi pembuatan ansuransi kesehatan ASN, taspen, taperum dan karpeg serta karis/karsu;
- l. menyusun daftar penjagaan dan mengusulkan kenaikan pangkat, gaji berkala serta SKP, cuti ASN serta mengusulkan kelengkapan administrasi ASN Pensiun di Lingkungan Dinas;
- m. menyiapkan data dan bahan perlengkapan untuk pengusulan pengangkatan dalam jabatan;
- n. memberikan petunjuk dan memotivasi bawahan peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karir;
- o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.
BAB V - BIDANG PELAYANAN PERIZINAN
Pasal 12

- (1) Bidang Pelayanan Perizinan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pelayanan Perizinan dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB V - BIDANG PELAYANAN PERIZINAN
Pasal 13

Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Perizinan serta membawahi Front Office penerima berkas pengajuan izin dan Front Office penyerahan izin.
BAB V - BIDANG PELAYANAN PERIZINAN
Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pelayanan Perizinan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan perencanaan pelayanan perizinan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan;
- c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan dan pemrosesan perizinan;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan koordinasi dan verifikasi perizinan;
- f. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyimpanan data dan dokumentasi terhadap penerbitan perizinan;
- g. pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Bidang Pelayanan Perizinan
BAB V - BIDANG PELAYANAN PERIZINAN
Pasal 15

Bidang Pelayanan Terpadu, terdiri atas:
- a. seksi Pelayanan Administrasi Perizinan;
- b. seksi Koordinasi dan Verifikasi Perizinan; dan
- c. seksi Data dan Dokumentasi Perizinan.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Seksi Pelayanan Administrasi Perizinan
- (1) Seksi Pelayanan Administrasi Perizinan berada dibawah Bidang Pelayanan Perizinan.
- (2) Seksi Pelayanan Administrasi Perizinan dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan.
- (3) Seksi Pelayanan Administrasi Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pelayanan administrasi perizinan;
- b. penyusunan perencanaan pelayanan perizinan;
- c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan koordinasi dan verifikasi perizinan;
- e. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyimpanan data dan dokumentasi terhadap penerbitan perizinan;
- f. pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Seksi Koordinasi dan Verifikasi Perizinan
BAB V - BIDANG PELAYANAN PERIZINAN
Pasal 17

- (1) Seksi Koordinasi dan Verifikasi Perizinan berada dibawah Bidang Pelayanan Perizinan.
- (2) Seksi Koordinasi dan Verifikasi Perizinan dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan.
- (3) Seksi Koordinasi dan Verifikasi Perizinan dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan melaksanakan koordinasi dan verifikasi perizinan;
- b. penyusunan rencana kerja Seksi;
- c. pengumpulan, pengelolah data dan informasi, penginventarisasian permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan koordinasi dan verifikasi perizinan;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemeriksaan persyaratan administrasi, penelitian lapangan dan pemberian kelayakan perizinan dan non perizinan;
- e. penyiapan berita acara hasil penelitian lapangan;
- f. pelaksanaan pembuatan surat keputusan izin;
- g. penyiapan rekomendasi penolakan, pembatalan dan pencabutan izin;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bidang; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Seksi Data dan Dokumentasi Perizinan
BAB V - BIDANG PELAYANAN PERIZINAN
Pasal 18

- (1) Seksi Data dan Dokumentasi Perizinan dibawah Bidang Pelayanan Perizinan.
- (2) Seksi Data dan Dokumentasi Perizinan dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan.
- (3) Seksi Data dan Dokumentasi Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang data dan dokumentasi;
- b. penyusunan rencana kerja Seksi;
- c. penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dengan kebijakan teknis yang berkaitan dengan data dan dokumentasi perizinan;
- d. pelaksanaan penyerahan izin dan non izin;
- e. pelaksanaan pendataan izin dan non izin;
- f. pelaksanaan penyerahan izin melalui front office bagian penyerahan izin;
- g. pelaksanaan pendokumentasian izin dan non izin secara elektronik;
- h. pelaksanaan pelaporan perizinan dan non perizinan secara berkala;
- i. pelaksanaan pengarsipan berkas izin dan non izin;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
BAB VI - BIDANG PENANAMAN MODAL
Pasal 19

- (1) Bidang Penanaman Modal berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB VI - BIDANG PENANAMAN MODAL
Pasal 20

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Penanaman Modal.
BAB VI - BIDANG PENANAMAN MODAL
Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;
- b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dibidang penanaman modal;
- c. penyediaan dan penyelenggaraan informasi potensi daerah dan peluang usaha untuk pengembangan kerjasama dan promosi;
- d. pengendalian dan evaluasi dibidang penanaman modal; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Bidang Penanaman Modal
BAB VI - BIDANG PENANAMAN MODAL
Pasal 22

Bidang Penanaman Modal, terdiri atas:
- a. seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal;
- b. seksi Kerjasama dan Promosi; dan
- c. seksi Sistem Informasi dan Aplikasi.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
BAB VI - BIDANG PENANAMAN MODAL
Pasal 23

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal berada dibawah Bidang Penanaman Modal.
- (2) Seksi Perencanaan dan pengembangan Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal.
- (3) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengembangan iklim investasi;
- b. penyusunan rencana kerja Seksi;
- c. pengumpulan dan pengolahan data dalam menyusun dan melaksanakan rencana kebijakan pengembangan iklim investasi;
- d. pembuatan peta potensi investasi daerah dan informasi peluang investasi;
- e. penyusunan pedoman dan tata cara fasilitasi penanaman modal
- f. pelaporan penyelenggaraan monitoring evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai tugas dan fungsinya;dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Seksi Kerjasama dan Promosi
BAB VI - BIDANG PENANAMAN MODAL
Pasal 24

- (1) Seksi Kerjasama dan Promosi berada dibawah Bidang Penanaman Modal.
- (2) Seksi Kerjasama dan Promosi dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal.
- (3) Seksi Kerjasama dan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kerjasama dan promosi;
- b. penyusunan rencana kerja Seksi;
- c. penyelenggaraan kerjasama dan promosi yang menjadi kewenangan Daerah;
- d. penyusunan dan pengelolah data promosi Daerah;
- e. pengkordinasian dan fasilitasi kerjasama dan promosi;
- f. pelaporan penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Seksi Sistem Informasi dan Aplikasi
BAB VI - BIDANG PENANAMAN MODAL
Pasal 25

- (1) Seksi Sistem Informasi dan Aplikasi berada dibawah Bidang Penanaman Modal.
- (2) Seksi Sistem Informasi dan Aplikasi dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal,
- (3) Seksi Sistem Informasi dan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakandi bidang sistem infomasi dan aplikasi;
- b. penyusunan rencana kerja Seksi;
- c. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan aplikasi;
- d. pengkoordinasian dan penyiapan bahan pengembangan mekanisme pelayanan dengan berbasis sistem informasi;
- e. pelaksanaan publikasi mekanisme perizinan;
- f. pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sistem informasi;
- g. pelaksanaan pemutakhiran data dan peralatan sistem informasi;
- h. pelaporan penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai tugas dan fungsinya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB VII - BIDANG PENGENDALIAN DAN INFORMASI
Pasal 26

- (1) Bidang Pengendalian dan Informasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengendalian dan Informasi dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB VII - BIDANG PENGENDALIAN DAN INFORMASI
Pasal 27

Bidang Pengendalian dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pengendalian dan Informasi.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Pengendalian dan Informasi menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan informasi;
- b. penyusunan rencana kerja bidang;
- c. penyusunan kebijakan teknis dibidang pemantauan, pembinaan dan pengawasan;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan pedoman dan tata cara pemantauan, pembinaan dan pengawasan;
- e. pengkoordinasian dengan bidang lain terkait evaluasi dan pengendalian;
- f. pengkoordinasian kegiatan pengawasan melalui tim teknis dinas/instansi terkait;
- g. pengkoordinasian pengaduan masyarakat serta memfasilitasi penyelesaiannya;
- h. pengkoordinasian dan melakukan survei indeks kepuasan masyarakat secara berkala;
- i. pelaporan penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai tugas dan fungsinya; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Bidang Pengendalian dan Informasi
BAB VII - BIDANG PENGENDALIAN DAN INFORMASI
Pasal 29

Bidang Pengendalian dan Informasi, terdiri atas:
- a. seksi Pengendalian dan Pengawasan;
- b. seksi Informasi dan Fasilitasi; dan
- c. seksi Pengaduan dan Advokasi
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Seksi Pengendalian dan Pengawasan
BAB VII - BIDANG PENGENDALIAN DAN INFORMASI
Pasal 30

- (1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan berada dibawah Bidang Pengendalian dan Informasi.
<!-- formula-not-decoded -->
- (2) Seksi Pengendalian dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi.
- (3) Seksi Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakanbidang pengendalian dan pengawasan;
- b. penyusunan rencana kerja Seksi;
- c. pemberian pertimbangan teknis, bimbingan dan fasilitasi perizinan dan non perizinan;
- d. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian, pelaporan kegiatan dan anggaran seksi;
- e. pelaksanaan penyusunan laporan realisasi investasi daerah;
- f. perencanaan dan pelaksanaan pengawasan terhadap izin yang sudah diterbitkan;
- g. penyiapan bahan koordinasi hasil pengawasan perizinan dan draft tindak lanjut;
- h. pelaporan penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan peloporan serta capaian kinerja sesuai tugas dan fungsinya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Seksi Informasi dan Fasilitasi
BAB VII - BIDANG PENGENDALIAN DAN INFORMASI
Pasal 31

- (1) Seksi Informasi dan Fasilitasi berada dibawah Bidang Pengendalian dan Informasi.
- (2) Seksi Informasi dan Fasilitasi dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi.
- (3) Seksi Informasi dan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
- a. melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang informasi dan fasilitasi;
- b. penyusunan rencana kerja Seksi;
<!-- formula-not-decoded -->
- c. pelaksanaan bimbingan sosialisasi kegiatan penanaman modal dan perizinan;
- d. pemberian pertimbangan teknis dalam proses pengenaan atau pembatalan sanksi perizinan dan non perizinan serta mengkoordinasikan dengan tim teknis pengawasan instansi terkait;
- e. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan, informasi dan fsilitasi petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugasnya
- f. pelaporan penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai tugas dan fungsinya;dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Seksi Pengaduan dan Advokasi
BAB VII - BIDANG PENGENDALIAN DAN INFORMASI
Pasal 32

- (1) Seksi Pengaduan dan Advokasi berada dibawah Bidang Pengendalian dan Informasi.
- (2) Seksi Pengaduan dan Advokasi dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi.
- (3) Seksi Pengaduan dan Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pengaduan dan advokasi;
- b. penyusunan rencana kerja Seksi;
- c. pengumpulan, pengelolahaan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengaduan dan advokasi perizinan;
- d. penyiapan bahan kajian, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai dengan tugas;
- e. pelaksanaan pelayanan terhadap pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Dinas;
- f. pelaksanaan evaluasi, verifikasi dan fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat;
- g. pelaksanaan tindak lanjut pengaduan perizinan;
- h. penyusunan laporan pengaduan perizinan;
- i. penyiapan bahan koordinasi penyelesaian permasalahan pengaduan perizinan dan non perizinan;
13. ,j. pembuatan . . .
- j. pembuatan berita acara hasil pengaduan perizinan dan non perizinan;
- k. penyiapan bahan dan data serta melaksanakan indeks kepuasan konsumen ( IKM );
- l. pelaporan penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai tugas dan fungsinya; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB VIII - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 33

- (1) Di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan.
BAB VIII - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 34

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdiri atas sejumlah jabatanfungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - UPTD
Pasal 35

- (1) Di lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Dinas sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
BAB X - TATA KERJA
Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta dengan instansi lain diluar lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas masingmasing.
BAB X - TATA KERJA
Pasal 37

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:
- a. bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
- b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB X - TATA KERJA
Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
BAB X - TATA KERJA
Pasal 39

- (1) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB X - TATA KERJA
Pasal 40

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan Terpadu satu pintu secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
BAB X - TATA KERJA
Pasal 42

Kepala Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
BAB X - TATA KERJA
Pasal 43

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas pembantuan:
- a. wajib berkoordinasi dengan Dinas yang menyelenggarakan urusan pananaman modal di Provinsi dan instansi lain yang relevan; dan
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Kementerian teknis terkait dan Kebudayaan, dan Dinas yang menyelenggaran urusan penanaman modal di Provinsi.
BAB XI - JENIS JABATAN
Pasal 44

- (1) Jabatan yang mengisi Struktur Organisasi Dinas terdiri atas;
- a. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- b. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- d. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a, atau jabatan pengawas.
- e. Jabatan Fungsionalterdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
- (2) Selain jabatan sebagaimana diaksud pada ayat (1) terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional
- (3) Setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
BAB XI - JENIS JABATAN
Pasal 45

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 47

Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sebelum diubah atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 38 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Periznan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 68), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
<!-- formula-not-decoded -->
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang uraian tugas dan fungsi serta tata kerja di lingkungan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu wajib menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.
Ditetapkan di Muara Bulian Pada Tanggal, 25 Oktober 2016
BUPATI BATANG HARI, ttd
SYAHIRSAH SY
Diundangkan di Muara Bulian Pada Tanggal, 25 Oktober 2016
Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
ttd
BAKHTIAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 NOMOR : 43Ditetapkan di Muara Bulian
Pada TanggalOktober 2016
BUPATI BATANG HARI,
SYAHIRSAH SY
Diundangkan di Muara Bulian pada tanggal Oktober 2016
Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG