Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN.IA DAERAH KABUPATE}I BTINGO TAHT]N ANGGARAN 2014.
Berlaku: 32 Tahun 2004
N/A
Preamble

Mengingat
,1
MtrRINTAF, KAE IIpATEN B Lrr,{GO
l'}pFATUIiAN D zr.ilRAI-I KABUPATEN B[INGO
NOlvlCIi "l
TAIILN 2014
T,IINTANG
ANGG,AITA}i PIINDAPATAN D/T}{ BtrLANJA DAIIL\H KABUPATEN I]UNGO TAIILT,{ TINGGARAN 201 4
DE,NGAN RAI{&amp;IAT TUILAI{ YANG MAI{A ESA
ilUI'"\TI UIINGO,
Menimbang : a. bahrva unfuii r--,remenuhi ketenruan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2C04 tentang Pcnerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali rriubah terald:il dengan Undang-Undang I'iomor 12. Tahun 2008 tentang Perubahan l(r:ciua atas Unfu.ng-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pr:merintahan Daerali, Dewar:l peru,akiian Rakyat Daerah bersama Bupati telah uenyempurrr.akan J{ancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tiil:rrn A:rggaran 20i4 sesuai dengaa Keputusan Gubernur JaLr,bi Nomor /,7 /Y-EP.Ci\,R/SETD*\.YJU-2.2/2014 tanggal i0 Januari 2014 tentang Evaluasi 1{a.ncangan Peraturan Daerab Kabupaten Bungo Tahun Angg'aran 20ltL oau Ranccurgan Peraturan Bupati Bungo tcntang Penjabaran Anggararr Pendapatan dan Belanja l)aerah Tahun Anggaran 2014
- b. bahwa penyempunaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan agar ii.ancangan Peratu'an Daerah tentanrg Anggaran Pendapatan dan Belanja l)aerah f'ahun Anggarau 2014 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan P cratr-uan P e run dirn g-uncl,an g an yang 1 ebih tinggi ;
- c. bahwa bcrdasarkan .l-rertimbanllan sebagaimana dimaksud pada huruf a danhuruf b pr:rlu ditetapkan Peraturan l)aerah tentang Anggarar: Pendapatan dan Belanja Daerah Kai;upaten IJungo Tahun Anggaran 2014;
3. Pasal I I ayat (ti) lJnclang-IJndang Dasar Negara ltepublik lndonesia Tahun 1945;
2. Lindang-Undang Nornor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten da,aur Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran }rIegara Republlh lndonesia 'I'ahun i956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dcngan llrrclnng-IJncliurg Nomor ? Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tilgkat II S,uoiairgun Bangko dan Daerah ringkat II Ta,rjung 'Jabung (Lcn:ibararr Negara itcpr-rblik Lrdonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembnrao }{egara Rt:pLrblik Indonesia Ncmor 2755);
5. Underng'Undurg Nornor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraar Negara yang Bersih clar: Beba:; crari Korupsi, Kolusl dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indoncsia Taiiun 1999 Nomor J5, Tambahan Lembaran Negara Rr:publik Irrciciucsia I',]onror 3S5 I); a J.
4.Undang-Unclang,...
...2
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Smolarrgun, Kabupa.ten Tebo, Kebupaten Muaro Jarnbi dan Kabupaten Tanjung Jaburg Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199b Nomor 18{ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah clengan Undang-Unclang Nomor 14 Tahun 2000 tentang t eiuUahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan-Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro famUi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomoi St, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 3 969);
5. Undang-Undaxg Nomor 17 I'ahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indoncsia T'ahun 2003 Nomor 47, TamiahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4206) ;
6. Undang-I-lndang Nomor 1 Tahun 2004 tenta.:g Perbendahariun Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zbo+ Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. 7' Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Kgiranean Negara (Lembaran Negara Republii&lt; Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4a}D;
8. IJndang-undang Nomor 25 Tahun 20a4 bntang sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lemtraran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2004 Nomor I 04, Tambahan Lernbaran Negara Republit Indonesia Nomor 442L);
6. 9' Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran }Tegara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lernbaran Negara Repuhiik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana teiah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nom or 12 Tahun 200g tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang No*o, 32 rahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Inrlonesia Tahun 200g Nomor 59; Tambahan Lembara, Negara Republik indonesia Nomor 4g44);
7. l0' Undang-IJndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajal Daerah dan Rekibusi Daearah (Lembaran Negara Republik Indonesia irrr.* 2009 Nomor r30, Tambehan Lemberan Negara Repubtik Indonesia Nomor 50a\;
8. l1' Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lemiaran Negara Republiklndonesia Tahun 2004 N'crnor 126, Tambaharr Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438);
9. l2'Undang-Undang Nomor Lz Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-tuldangan (Lembaran Negara Republik Inionesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan Pengawasan atas ?enyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rep*blik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a0g0);
| 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahtrn2004 tentarrg Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahrur 20C4 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negma Republik lndonesia Nornor 4416) sebagairnana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pernerintah Nomor 2l Tahun 20A7 &ntang Perubahan Kedua Atas F'erahran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pinrpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembiran Negara R-epublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. Peraturan Penrerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran )tregara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); |
| 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Le,mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); |
| 77.Perafiran Pernerintair Nomor 56 T'ahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); |
| 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor L40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): |
| 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standat Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtur 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Niimor 4585); |
| 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan ?ernerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten lY-ota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a7'37); |
| 21. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Femerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lemba:an Negara Republik lndonesia Nomor a503); |
| 22. Peratuan Pemerintah Nornor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012; |
| 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Perailran Menteri Dalaur Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeiolaan Keuangan Daerah; |
| Peraturan lUenteri Dalam I'tregeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; |
| 25. Peratrrran Menteti Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang pedoman Pettyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; |
4
26.Peraturan Daerah Nornor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (f,embaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor l2);
l)en gan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
dan
BUPATI BTINGO
MEMUTUSKAN:
MENetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN.IA DAERAH KABUPATE}I BTINGO TAHT]N ANGGARAN 2014.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. tsupati adalah Bupati Bungo. J.
4. Dewan Perwakilan lLakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo. 4.
5. Anggaran Pendapatan datr Belanja Daerah yang selanjutrya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 5.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bungo yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Brrpati. 6"
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bungo yang dibuat oleh Bupati dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang lebih tinggi berdasarkan peraflran perundang-undangan. 7.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna .Anggaran/Pengguna Barang: 8.
9. Fungsi adalah perwujudan tugas kepernerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
10. Program adalah penjabalan kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur dengan misi SKPD. 10.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit Kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (srunber daya manusia), barang rnodal tennasuk peralatan teknologi, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesernua jenis sumbet daya tersebut sebagai urasukan (input) rmtuk menglrasilkan keluman (output) dalam bentuk barang/jasa. 11.
Tahqn Anggaran 2014 meliputi masa I (satu) tahun rrulai dari tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.
N/A
Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan dan Relanja Daerah Tahun Anggaran 2014 terdiri darj :
2. 2.) Anggartrn BelanjaDaerah sejumlah
- l) Anggaran Pendapatan Daerah sejurnlah
Rp. 1.041.601.506.007,38
- Rp. 1.110.601.506.007,38
- 3) Pembiayaan yang meliputi penerimaan pembiayaan sejumlah sejumlah Rp. 74.000"000.000,00 dan Rp. 5.000.000.000,00 pengeluaran pembiayaan
- (2) Selisih antara jumlah Pendapatan Daerah sebagaimana dimalisud pada ayat (1) huruf a dengan jurnlah Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sejumlah Rp. 69.000.000.000,00 yang menrpakan defisit anggaran Tahun Anggaran 2014.
- (3) Defisit anggilran sejumlah Rp. 69.000.000.000,00 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibiayai dari penerimiuln pernbi ayaan sej umlah Rp- 74- 000- 000. 0 00, 00
N/A
Pasal 4

- (l) Anggaran Pcndapatan Dacrah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) hurufa diperoleh
dari sumbet'-surnber:
- a. Pendapatan Asli Daerah sejurnlah
- b. Dana Perirnbangan sejumlah
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah sejumlah
Rp. 103.01 3.895.865,02
Rp. 793.66 6.905.422,3 6
R:p. 144.920.7 04.7 20,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
Rp. 18.219.081.800,00
- b. Retribusi Daerah sejumlah
Rp. 8.768.977.347,50
- a. Pajak Daerah sejumlah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Rp. 9.000.000.00C,00
Daerah yang dipisatrkan sejumlah
- d.
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah vang Sah sejumlah
Rp. 67.025.836.717,52
- (3) Dana Ferimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dan :
2. DarmBagi Hasil Pajak/bukan hasil pajak sejumlah Prp. 152.927.397.422,36 a-
3. Dana Alokasi Umum sej umlah b.
Rp. 579.600.98.000,00
Rp. 61.138.860.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus sejumlah
- (4) LainJain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 terdiri dari :
3. Dana Bagr Hasil Pajak Provinsi sejumlah a-
Rp. 36.534.847.760,00
- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus seiumlah Rp. 78.885.856.960,00 b.
- lv. Pendapatan Hibah sej rmlah
Rp. 7.500.000.000,00
- d. Bantuan Keuangan dari P;ovinsi sejumlah
Rp. 22.000.000.000,00
Fasal 5
- (1) Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari :
- b. Belanja Langsung sejumlah
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah
Rp. 588.988.199.728,00
Rp. 521 .613.306.279,38
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf aterdiri dari jenis :
- b. tselanja Bunga seiumlah
Rp.504.001.882.275,00
- a" BelanjaPegawai sejumlah
- c. Belanja Subsidi sejurnlah
0.00
- Rp. 606.744.000,00
Rp.
- d. Belanja Hibah sejumlah
- e. Relanja Banfuan Sosial sejumlah
- f. Beianja Bagi Hasil sejurnlah
- g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah
- h. Belanja Tidak terduga sejumlah
Rp. 31.757.433.000,00
Rp. 1.856.282.000,00
Rp. 1.041.337.000,00
Pp. 21.634.581.207,00
Rp. 28.089.940.246,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksudpada ayat (l) huruf b terdiri dari jenis :
- b. tselanja Barang dan Jasa sejumlah
- a. Belanja Pegawai sejurnlah
Rp. 75.085.947.600,00
- c. tselanjaModal sejtrnrlah
R:p. 249.23 4.907 .3 41,5 4
Rp- 197,292.45 1.337,84
N/A
Pasal 6

- (1) Penerimaan Pembiayaan f)aerah sebagairnana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c dan ayat (3) cliperoleh dari :
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 74.000.000.000,00
- @ PengeluaranPembiayaan .sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pe-mbiayaan:
- a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sejumlah
Rp. 5.000.000.000,00
Rp. 0,00
- b. Pembayaran PokokUtang sejumlah
N/A
Pasal 7

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
- a. Lampiran I
- b. Lampiran II
- c. Lampiran III
- d. Lampiran IV
- e. Larnpiran V
- Lampiran VI f.
- Lampiran VII i.
- Lampiran \IIII o
Ringkasan APBD:
Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
Rincian APtsD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, B e lanj a dan Pembiayaan;
Rekapitdasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program d.NtKegiatan;
Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka pengelolaan keuangan Negala;
Daftar Jumlah Pegawai berda*sarkan Golongan dan Jabatan;
Daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
Daftar Pinjaman Daerah ;
N/A
Pasal 8

- Dalam kearlaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarilnnya yartg selanjutnya disarnpaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2A14. (1)
- Keadaan darurat sebagaimana dimaksud padaayat(l) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria: a)
- b. tidak diharapkan teriadi secara berulang;
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah baerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- berada di luar kendaij dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan c,
- memiliki dampak yang signilikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang d.isebabkan oleh keadaan darurat; d.
- (3) Pengehmran sebagaimana dirnaksud parla ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak meliputi:
- b. keperluan menclesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah d.arr. masyaicakaL.
- a. program dan kegialam ltelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam satu fahun anggarf,n berjalan; dan
- (4) Pendanaan keadaan danrat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengeluaran untuk kebuhrhan belanja yang mcndesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan :
- b. dana dari )rasil penjadvualan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam satu tahun anggaran berjalan; atau
- a. anggaran belanja tidak telduga; clan
- c. pemarrf'aatan kas yang tersedia.
- (5) Tata cara penggunarm dana sebagairnana dirnaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan pelaksanaannya terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bupati menetapkarr Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2Cl4 sebagai landasan cperasiclnal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
N/A
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, momerintairl&lt;an pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatarrnya dalanr Lembaran Daerah Kabupaten Bungr:-
D itetapkan di Muar a B un go tanggal 28 Januari 2014 pada
BUPATI BUNGO,
N G
H.SUDIRMAN ZAINI
Diundangkan di Muara Bungo tanggal 28 Januari 2014 pada
BiJNGO, TAF
NOMOR