Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 5 Tahun 2016
N/A
Preamble

Mengingat
WALIKOTA BIMA PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR S) TAHUN 2016
TENT ANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
W ALIKOTA BIMA,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menimbang
Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima, perlu ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan W alikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5274);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
MEMUTUSKAN:
SUSUNAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS Menetapkan
- PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, ORGANISASI, KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-U ndangan.
7. Dinas adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima.
9. Tugas adalah tugas yang wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggung jawab seseorang karena jabatannya sesuai fungsi organisasi.
10. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
11. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat dengan UMKM adalah U saha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Bima.
12. Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat dengan KUMKM adalah Koperasi U saha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Bima.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Koperasi dan UMKM, terdiri dari :
1. Seksi Pembinaan Kelembagaan Koperasi;
2. Seksi Pemberdayaan UMKM; dan
3. Seksi Pengawasan KUMKM;
- d. Bidang Perdagangan dan Industri, terdiri dari:
1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan;
2. Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; dan
3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri.
- e. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas meliputi bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), bidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan penetapan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan visi dan misi; ~ V-v
- b. penetapan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan untuk mendukung visi clan misi Daerah serta kebijakan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Perinclustrian clan Perdagangan;
- d. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan teknis di Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam pemberian rekomendasi perizinan Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- f. penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan pihak terkait di Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- g. pembinaan kepegawaian serta pengelolaan sarana dan prasarana yang menjadi aset Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- h. pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas;
- I. pembangunan sarana dan prasarana di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan; dan
- J. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh W alikota sesuai bidang tugasnya.
Bagian Kedua Sekretariat
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), sekretariat mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan dinas;
- d. Pengelolaan urusan ASN; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat, membawahi:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- tata usaha, kearsipan, rumah tangga, dan melakukan urusan persuratan, urusan urusan ASN, urusan perlengkapan, penataan barang milik daerah/negara. (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan,rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- negara; e. pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- g. penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan keuangan;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan keuangan di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
- d. penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
- e. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- f. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
- h. penyusunan laporan di bidang perencanaan dan keuangan;
1. pelaksanaan administrasi di bidang keuangan seperti urusan akuntansi, verifikasi keuangan, gaji perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar; dan
- J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga Bidang Koperasi dan UMKM
- (1) Bidang Koperasi dan UMKM mempunyai tugas membantu melaksanakan perencanaan, mengatur, mengawasi, dan koordinasi kegiatan pembinaan teknis di bidang koperasi dan UMKM yang meliputi proses pendirian dan pembubaran, pembiayaan koperasi serta pemberian bimbingan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah, meliputi, kelembagaan, penataan kemitraan usaha, Promosi Pemasaran serta promosi dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Koperasi dan UMKM mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan dan program kerja di bidang koperasi dan UMKM;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis di bidang koperasi dan UMKM;
- c. penyusunan anggaran kegiatan di bidang koperasi dan UMKM;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan, data dan menyiapkan bahan-bahan rumusan kebijakan di bidang koperasi dan UMKM;
- e. penyusunan dan perumusan rencana kebijakan dan kebijakan operasional dalam bidang koperasi dan UMKM;
- f. pengawasan dan pengendalian Badan hukum, anggaran dasar, serta penggabungan, pembagian dan pembubaran koperasi;
- g. pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi bidang Koperasi dan UMKM; h. penyusunan laporan secara berkala kepada atasan~ V V
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Koperasi dan UMKM membawahi:
- a. Seksi Pembinaan Kelembagaan Koperasi;
- b. Seksi Pemberdayaan UMKM; dan
- c. Seksi Pengawasan KUMKM.
Paragraf 1 Seksi Pembinaan Kelembagaan Koperasi
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9

- (1) Seksi Pembinaan Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pembinaan teknis penyelenggaraan kemitraan dan permodalan koperasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Kelembagaan Koperasi mempunyai fungsi:
- a. penyusunan Program dan Rencana Kegiatan Seksi;
- b. penyusunan bahan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- d. penyusunan anggaran kegiatan seksi;
- e. pemantauan, penilaian, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan tentang masalah dan kegiatan kelembagaan koperasi bina usaha koperasi dan simpan pinjam koperasi;
- f. pemberian dukungan rekomendasi bagi koperasi yang potensial untuk pengembangan usahanya;
- g. pengumpulan dan mengelola data usaha koperasi, baik jenis maupun volume usahanya;
- h. penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Seksi Pemberdayaan UMKM
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10

- (1) Seksi Pemberdayaan UMKM mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Koperasi dan UMKM dalam merencanakan, mengatur mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan penyimpanan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pembinaan teknis pengelolaan U saha Kecil dan Menengah (UMKM).
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Pemberdayaan UMKM mempunyai fungsi:
- a. pelaksanan dan penyiapan, perumusan kebijakan penyusunan pedoman Kriteria dan Prosedur kerja pengelolaan U saha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan monitoring evaluasi U saha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- c. penyiapan data statistik sesuai bidang tugas;
- d. pelaksanaan Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
7. pengembangan sumber daya manusia UMKM, bina usaha mikro/Pedagang Kaki Lima (PKL) dan bina usaha kecil dan menengah; penyusunan kebijakan teknis dalam U saha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), e. pelaksanaan pemberdayaan
- f. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan anggaran kegiatan seksi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3 Seksi Pengawasan KUMKM
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11

- ( 1) Seksi Pengawasan Koperasi U saha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Koperasi dan UMKM dalam merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan yang melipu ti pen era pan kepatuhan, kelembagaan, Penerapan Sanksi Koperasi U saha Simpan Pinjam, Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam, Penerapan sanksi bagi KUMKM.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan KUMKM mempunyai fungsi: a. penyusun Program dan Rencana Kegiatan Seksi;
- b. penyusunan bahan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- d. penyusunan anggaran kegiatan seksi;
- e. pembinaan, pemantauan, penilaian, evaluasi, tentang hasil kegiatan pengawasan KUMKM;
- f. penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi;
- g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat Bidang Perindustrian dan Perdagangan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12

- (1) Bidang Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merencanakan, mengatur, mengawasi, dan mengoordinasikan kegiatan di bidang perindustrian dan perdagangan yaitu pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan, perlindungan konsumen dan tertib niaga serta pembinaan dan pengembangan industri.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan dan Program Kerja Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasriya;
- c. pelaksanaan anggaran kegiatan bidang;
- d. pelaksanaan koordinasi tugas dengan sekretaris dinas;
- e. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan, data dan menyiapkan bahan-bahan rumusan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- f. pelaksanaan penyusunan dan merumuskan rencana kebijakan dan kebijakan operasional dalam bidang perindustrian dan perdagangan;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, pengembangan, monitoring, evaluasi dan pengawasan urusan rekomendasi perizinan dan pendaftaran perusahaan;
- h. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi urusan sarana distribusi perdagangan;
- i. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi urusan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang pen ting;
- j. pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan urusan pengembangan ekspor;
- k. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, monitoring, evaluasi dan pengawasan urusan standardisasi dan tertib ruaga;
1. pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Industri;
- m. pelaksanaan pengembangan, monitoring dan evaluasi urusan Sistem Informasi Industri Nasional;
- n. pelaksanaan laporan secara berkala kepada atasan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Perdagangan dan Industri membawahi:
- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan U saha Perdagangan;
- b. Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; dan
- c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri.
Paragraf 1 Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13

- ( 1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan U saha Perdagangan mempunyai tugas merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan yang meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perijinan dan pendaftaran perusahaan, pengembangan sarana distribusi perdagangan serta pengembangan ekspor.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perizinan dan pendaftaran perusahaan, pengembangan sarana distribusi perdagangan serta pengembangan ekspor;
- b. pelaksanaan Kebijakan di Bidang perizinan dan pendaftaran perusahaan, pengembangan sarana distribusi perdagangan serta pengembangan ekspor;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penzman dan pendaftaran perusahaan, pengembangan sarana distribusi perdagangan serta pengembangan ekspor;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penzman dan pendaftaran perusahaan, pengembangan sarana distribusi perdagangan serta pengembangan ekspor;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan dan pendaftaran perusahaan, pengembangan sarana distribusi perdagangan serta pengembangan ekspor;
- f. penyiapan data statistik di bidang perizinan dan pendaftaran perusahaan, pengembangan sarana distribusi perdagangan serta pengembangan ekspor;
- g. pelaksanaan penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- h. pelaksanaan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan;
- i. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- j. pelaksanaan anggaran kegiatan seksi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 14

- (1) Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai tugas merencanakan, mengatur mengawasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan yang meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan superviei, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, pengawasan barang beredar dan jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mu tu barang, tertib ukur, pengawasan barang beredar dan jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, pengawasan barang beredar dan jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, pengawasan barang beredar dan jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, pengawasan barang beredar dan jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, pengawasan barang beredar dan jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan;
- f. penyiapan data statistik sesuai bidang tugas;
- g. pelaksanaan penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- h. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan di bidang perlind ungan konsumen dan tertib niaga;
- i. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- j. pelaksanaan anggaran kegiatan seksi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3 Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri mempunyai tugas merencanakan, mengatur mengawasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan industri yang meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM), perencanaan pembangunan industri, rekomendasi perizinan serta pengembangan sistem informasi industri nasional.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri mempunyai fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM), perencanaan pembangunan industri, rekomendasi perizinan serta pengembangan sistem informasi industri nasional;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM), perencanaan pembangunan industri, rekomendasi perizinan serta pengembangan sistem informasi industri nasional;
~v
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM), perencanaan pembangunan industri, rekomendasi perizinan serta pengembangan sistem informasi industri nasional;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM), perencanaan pembangunan industri, rekomendasi perizinan serta pengembangan sistem informasi industri nasional;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM), perencanaan pembangunan industri, rekomendasi perizinan serta pengembangan sistem informasi industri nasional
- f. penyiapan data statistik sesuai bidang tugas;
- g. pelaksanaan penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- h. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan di bidang pembinaan dan pengembangan industri;
- i. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- j. pelaksanaan anggaran kegiatan seksi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kelima Unit Pelaksana Teknis
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16

UPT adalah Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas.
Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk.
4. ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 18

- ( 1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dal.am penyampaian laporan masing-rnasing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-rnasing, pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 171), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.
~ M. QURAIS H. ABIDIN
Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal \?;i De.re!'rl(?er- 2016
f-.
WALIKOTA BIMA,
¥
Diundangkan di Kota Bima pada tanggal r3 Derttnber 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,
BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR '?ll
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 53 TAHUN 2016 TENT ANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA OINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
&lt;
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik I onesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.
BAB I - KEDUDUKAN
Pasal 1

- ( 1 ) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
BAB I - KEDUDUKAN
Pasal 2

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kewaspadaan daerah dan politik dalam negeri, Ketahanan Ekonomi, Seni, Agama, Budaya Dan Kemasyarakatan dan Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
Pasa13
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:
- a. Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis profesi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan �ftangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan; 1
- b. Pelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- c. Pembinaan dan penyelengaraan pemerintahan di kecamatan ,kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervise konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantuan, pengembangan dan evaluasi) dibidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah penghargaan kebangsaan; kebangsaan dan
- d. Pengawasan penyelengaraan pemerintaan kelurahan, desa dan masyarakat di bidang Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, kebangsaan dan penghargaan kebangsaan; di kecamatan, ketahan ideologi nilai-nilai sejarah
- e. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpl di bidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- f. Koorbadan/kantor penetapan kebijakan operasional (merujuk jepada kebijkan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intekam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asmg;
- g. Pelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- h. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koorbadan/kantor, bimbingan supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang keaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penaganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga;
- j. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penaganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten/ kota.
- k. KoorBadan/Kantor penetapan kebijakan operasional (merajuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial ra,yMakatan;
1. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- m. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, kota, desa dan masyarakat (koorBadan/kantor, bimbingan, supervis dan konsultasi, perencanaa, penelitian, pemantauan,pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- n. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- o. Peningkatan kapasitas aparatur Kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penaganan masalah sosial kemasyarakatan;
- p. KoorBadan/kantor penetapan kebijakan operasional (merajuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis Provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politi, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
- q. Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
- r. Pembinaan kelurahan, dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kota, desa dan masyarakat (koorBadan,/kantor, bimbingan, supervis dan konsultasi, perencanaa, penelitian, pemantauan,pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
- s. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang system dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pilpres dan pilkada;
- t. Peningkatan kapasitas aparatur Kesbangpol di bidang system dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu pilpres dan f da;
- u. KoorBadan/Kantor penetapan kebijakan operasional (merajuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fisikal dan moneter, perilaku masyarakat,kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- v. Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam ketahanan perdagangan, investasi, fisikal dan moneter, perilaku masyarakat,kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- w. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, kota, desa dan masyarakat (koorBadan,/kantor, bimbingan, supervis dan konsultasi, perencanaa, penelitian, pemantauan,pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fisikal dan moneter, perilaku masyarakat,kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- x. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fisikal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian; dan di kecamatan, kebijakan dan
- y. Peningkatan kapasitas aparatur Kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 1

1
- ( 1 ) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas/Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala.
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
TATA KERJA
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 13

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan dibidangnya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 14

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 15

Setiap unsur di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 16

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 17

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 18

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 19

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tcpa�ada waktunya,
Dalarn melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.
BAB VI
Pasal 21

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
BAB VII
Pasal 22

Pertanggungjawaban program kegiatan Tahun Anggaran 2016 serta tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik diintegrasikan menjadi tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 3.a Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dicabut dan dinya kan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggal [1 D11s-.,,ft&lt;lm ?01�
r:
'BUPATI BOLMNG MONGONDOW SELAT
Diundangkan di Bolaan pada tanggal
t1?
IRr
Oolb
SEKRETARIS DAERAH
ONGONDOW SELATAN,,
BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2016 NOMOR
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR
It;
TAHUN 2016
TENT ANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
· '