Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 14 Oktober 2009
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan public
ser ta meningkatkan pelayanan Perijinan kepada
masyarakat di bidang perizinan pada Kantor
Penanaman Modal dan Pelayanan Tefpadu diperlukan standar pelayanan perizinan pada
Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Kota Singkawang;
b bahwa berdasarkan per timbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diletapkan
Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan
Perizinan pada Kantor Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Kota Singkawang;
- bahwa dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan public serta meningkatkan pelayanan Perijinan kepada masyarakat di bidang perizinan pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu diperlukan standar pelayanan perizinan pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Singkawang
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Perizinan pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Singkawang;
Menimbang
Mengingat
Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Kota Tahun 2001 Nomor Lembaran Negara Republik
4 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
- tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), (Lembaran Negara Tahun 2005Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ 2 Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Negara Tahun 2005Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585)
- 5 Peraturan Pemerinîah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah; Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/
6 Per aturan Menter i Negar
a Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Pelayanan Publik;
- 9 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/25/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
Pelayanan Publik;
- 10 Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24
Singkawang Tahun 2008 Nomor 2);
- 11 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentuf can dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERI2SIM.PAN/05I2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
- 10 Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2)
- 11 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah
Menetapkan
Tahun 2009 tentang Sistim Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Kota Singkawang.
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG TENTANG STANDAR PELAYANAN Daerah Kota Singkawang tahun 2008 Nomor
PERIZiNAN KANTOR PENANAMAN MODAL
- DAN PELAYANAN TERPADU KOTA
BAB I - Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal dan
Pasal 3

Tujuan ditetapkan Standar Pelayanan Perizinan adalah untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan tersendiri kepada masyarakat selaku penerima pelayanan; sehingga kondisi ini akan membawa akses baik
Kant or Penanatnan Modal dan Pelayanan Terpadu
Kota Singkawang sebagai berikut:
1. Izin Undang-Undang Gangguan (UUG)
2. Izin Mendirikan Bangunan (1MB) 3. Izin Usaha Industri (IUI), Perluasan dan TDI 4. Izin Usaha Gudang. 5. Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP) 6. Tanda Daf tar Perusahaan (TDP) 7. Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dan Nomor 28 dan
8. Izin Pemasangan Reklame
9. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
Dasar hukum pelaksanaan pelayanan perizinan,
- persyaratan pelayanan perizinan dan biaya pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran I, II dan HI (1)
- merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
- Peraturan ini.
3. Izin Usaha Industri (IUI), Perluasan dan TDI
4. Izin Usaha Gudang:
5. Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP)
6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
7. Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
8. Izin Pemasangan Reklame
9. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
- (2) Dasar hukum pelaksanaan pelayanan perizinan; persyaratan pelayanan perizinan dan biaya pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran II dan III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. ayat
terkait dengan tata car a pengajuan permohonan
perizinan dapat iangsung menanyakan/
mengkonsuitasikan kepada petugas pelayanan
perizinan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu (KPMPT);
Pemohon dapat mengisi formulir pengajuan perizinan
- sesuai dengan kebutuhannya, dan disediakan fasilitas Layanan di Ruang Pelayanan Kant or (1)
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
- (KPMPT), serta dapat meminta bantuan Petugas Pelayanan jika diperlukan; a Modal dan
Pemohon yang telah mengisi formulir permohonan
- pengajuan izin menyerahkan formulir permohonan dan kelengkapan berkas administrasi kepada Petugas Pelayanan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT). b petugas pelayanan Terpadu (KPMPT)
- Pemohon dapat mengisi formulir pengajuan perizinan sesuai dengan kebutuhannya; dan disediakan fasilitas Layanan di Ruang Pelayanan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT), serta dapat meminta bantuan Petugas Pelayanan jika diperlukan
- Pemohon yang telah mengisi formulir permohonan pengajuan izin menyerahkan formulir permohonan dan kelengkapan berkas administrasi kepada Petugas Pelayanan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT)
maka petugas layanan membuat Tanda Terima
Berkas Permohonan Pelanggan;
Bagi permohonan yang memerlukan pemeriksaan
- lapangan/ survey dilakukan koordinasi dengan Tim Teknis yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Singkawang dan menetapkan jadwal pemeriksaan lapangan/ survey; e. Untuk memohon izin yang tidak memerlukan a sesuai
- pemeriksaan lapangan (Non Survey), dilakukan penghitungan retribusi/ pajak dan membuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan atau Surat b
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- f. Untuk permohonan yang memerlukan pemeriksaan lapangan (survey), jumlah retribusi/ pajak yang hams telah dipenuhi
dibayarkan drtetapkan setelah dilakukan pemeriksaan
- lapangan oleh Tim Teknis ; d memerlukan pemeriksaan Teknis yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Singkawang dan menetapkan jadwal pemeriksaan lapanganl survey
- Untuk memohon izin yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan (Non Survey) dilakukan penghitungan retribusil pajak dan membuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) ;
- Untuk permohonan yang memerlukan pemeriksaan lapangan (survey) jumlah retribusil pajak yang harus dibayarkan ditetapkan setelah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis
pemeriksaan lapangan (non survey), Petugas
Pelayanan menyerahkan SKRD dan atau SKPD yang telah dicetak kepada pemohon untuk dilakukan
- pembayaran retribusi/ pajak pada loket yang tersedia di Ruang Pelayanan; j. Petugas Pelayanan Menerima kembali SKRD dan atau SKPD yang telah dibayarkan dan diteruskan kepada Petugas Pencatat Data untuk di input ke 9 Berita Acara Lapangan yang baku dan
dalam sistem dan dibukukan ;
- k. Format izin/ pajak yang telah diterima dibukukan dan diteruskan kepada Petugas Pencetak untuk dilakukan h menetapkan jumlah retribusil
pencetakan Ser tif
ikat Izin/ Pajak;
- I. Berkas permohonan dan sertifikat yang telah dicetak di ajukan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan untuk mengecek kelengkapannya dan diparaf; m. Hasil pengecekan oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan diteruskan kepada Kepala Sub Bagian Tata yang tidak memerlukan
2. Petugas Pelayanan Menerima kembali SKRD dan atau SKPD dan diteruskan kepada Petugas Pencatat Data untuk di input ke dalam sistem dan dibukukan
3. k Format izin' pajak yang telah diterima dibukukan dan diteruskan kepada Petugas Pencetak untuk dilakukan pencetakan Sertifikat Izinl Pajak
4. Berkas permohonan dan sertifikat yang telah dicetak di ajukan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan untuk mengecek kelengkapannya dan diparaf
5. m Hasil pengecekan oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan diteruskan kepada Kepala Sub Bagian Tata
mengarsipkan dan mendokumentasikan berkas permohonan;
Tata cara penyampaian basil pelayanan perizinan, yaitw:
- a. Petugas Pelayanan segera menghubungi pihak Pemohon berkaitan dengan jadwal pengambilan sertifikat.
- b. Untuk permohonan yang memerlukan pemeriksaan lapangan (Survey), Petugas Pelayanan menyerahkan SKRD dan atau SKPD yang telah dicetak kepada pemohon untuk dilakukan pembayaran retribusi/
3. pajak pada loket Bank yang tersedia di Ruang Pelayanan; c. SKRD dan atau SKPD yang telah dibayar, P dan mendokumentasikan berkas
4. dikembalikan kepada petugas Pelayanan dan dilampirkan dalam berkas permohonan ; (3)
5. a Petugas Pelayanan segera menghubungi pihak Pemohon berkaitan dengan jadwal pengambilan sertifikat:
6. b Untuk permohonan yang memerlukan pemeriksaan lapangan (Survey) Petugas Pelayanan menyerahkan SKRD dan atau SKPD yang telah dicetak kepada pemohon untuk dilakukan pembayaran retribusil pajak pada loket Bank yang tersedia di Ruang Pelayanan
7. SKRD dan atau SKPD yang telah dibayar; dikembalikan kepada petugas Pelayanan dan dilampirkan dalam berkas permohonan
pelayanan, atau melalui media kotak aduan yang tersedia pada ruang pelayanan KPMPT dan
meialui layanan telpon;
- b. Petugas penerima pengaduan melakukan d
pengumpulan data dan mempelajari laporan
- pengaduan; cara pengaduan
Petugas Penerima Pengaduan rnemberikan
- keterangan kepada pelanggan yang membuat pengaduan secara lisan atau tertulis (surat) berdasarkan data yang ada pada KPMPT; d. Untuk pengaduan yang memerlukan pemeriksaan lapangan kemudian disampaikan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha ; e. Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkoordinasi bersama dengan Kepala Seksi Pelayanan a kepada memalui
- Perizinan dan TIM TEKNIS untuk melaksanakan b pengumpulan data dan mempelajari laporan pengaduan
- Petugas Penerima Pengaduan memberikan keterangan kepada pelanggan yang membuat pengaduan secara lisan atau tertulis (surat) berdasarkan data yang ada pada KPMPT
- d. Untuk pengaduan yang memerlukan pemeriksaan lapangan kemudian disampaikan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkoordinasi bersama dengan Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan TIM TEKNIS untuk melaksanakan
dikirimkan kepada pemohon dan instansi terkait;
BAB V
Pasal 6

laporan
Sistem Informasi Manajemen KPMPT adalah satu
- sistem penanganan pelayanan perizinan secara komputerisasi (e-government) yang menggambarkan mekanisme pelayanan perizinan dan tahapan demi tahapan proses penerbitan perizinan. kemudian disampaikan kepada Kepala
(2)
Sistem Informasi Manajemen sebagaimana
- tersebut pada ayat 1 dimaksudkan untuk memberikan informasi yang jelas kepada penerima pelayanan sudah sejauhmana berkas administrasi 9.
di proses oleh setiap pelaksana pelayanan di daiam organisasi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
- (1) Sistem Informasi Manajemen KPMPT adalah satu sistem penanganan pelayanan perizinan secara komputerisasi (e-government) yang menggambarkan mekanisme pelayanan perizinan dan tahapan demi tahapan proses penerbitan perizinan.
- (2) Sistem Informasi Manajemen sebagaimana tersebut pada ayat 1 dimaksudkan untuk memberikan informasi yang jelas kepada penerima pelayanan sudah sejauhmana berkas administrasi di proses oleh setiap pelaksana pelayanan di dalam organisasi Kantor Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu.
(1) Hak Pemberi Peiayanan Perizinan sebagai ber ikut:
a. Meminta pemohon untuk melengkapi berkas- berkas yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan
- yang berlaku. b. Menerima, menangguhkan atau menolak permohonan. c. Menyimpan data-data permohonan untuk arsip (3)
negara.
d. Melakukan pemeriksaan herkas dan pemeriksaan lapangan sesuai dengan permohonan.
e. Mencabut izin yang telah diterbitkan apabila
dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
HAK DAN KEWAJIBAN PEMIBERI PELAYANAN
(2) Kewajiban Pember i Pelayanan Perizinan sebagai berikut:
a. Menerima permohonan yang telah lengkap (1)
persyaratannya sesuai dengan ketentuan yang
- berlaku. b. Memberikan informasi yang berhubungan dengan pelayanan perizinan. a pemohon untuk melengkapi berkas -
- c. Bertanggung jawab atas berkas permohonan yang telah diterima.
- Menyimpan data-data permohonan untuk arsip negara:
- d Melakukan pemeriksaan berkas dan pemeriksaan lapangan sesuai dengan permohonan:
- Mencabut izin yang telah diterbitkan apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
- (2) Kewajiban Pemberi Pelayanan Perizinan sebagai berikut
- a Menerima permohonan yang telah lengkap persyaratannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b Memberikan informasi yang berhubungan dengan pelayanan perizinan:
- Bertanggung jawab atas berkas permohonan yang telah diterima.
a. Melengkapi data-data yang dibutuhkan sesuai cfengan ketentuan yang berlaku;
- b. Memenuhi persyaratan perizinan yang berlaku; c. Memberikan informasi dan data-data yang d
2. benar sesuai dengan permohonan; d. Memberikan informasi dan menunjukan lokasi
yang disurvey pada saat pemeriksaan lapangan;
e. Membayar retribusi dan pajak sesuai
ketentuan yang berlaku;
f.
Ber tanggung jawab atas sertifikat yang telah
diterbitkan; (1)
- g. Mengembalikan ser tifikat izin yang telah
diterbitkan apabila dikemudian nari ditemukan
- adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang b
- berlaku.
- a Melengkapi data-data yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Memenuhi persyaratan perizinan yang berlaku;
- Memberikan informasi dan data-data yang benar sesuai dengan permohonan;
- d Memberikan informasi dan menunjukan lokasi yang disurvey pada saat pemeriksaan lapangan;
- Membayar retribusi dan pajak sesuai ketentuan yarig berlaku;
- f Bertanggung jawab atas sertifikat yang telah diterbitkan;
- 9 Mengembalikan sertifikat izin yang telah diterbitkan apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
Petugas Pelayanan atau Kotak Aduan yang tersedia pada KPMPT.
b. Petugas pelayanan menerima pengaduan
segera melakukan pengumpuian data dan mempeiajari laporan pengaduan;
- c. Pembuktian dilapangan dapat dilakukan apabila memerlukan pemerksaan lapangan sesuai dengan laporan pengaduan; (1)
- d. Hasil pemeriksaan lapangan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat surat (2)
3. jawaban pengaduan kepada Pemohon. (3) Mekanisme Pengaduan Pelayanan Perijinan sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan a
4. ini. Petugas pelayanan menerima pengaduan segera melakukan pengumpulan data dan mempelajari laporan pengaduan;
5. Pembuktian dilapangan dapat dilakukan apabila memerlukan pemerksaan lapangan sesuai dengan laporan pengaduan;
- d. Hasil pemeriksaan lapangan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat surat jawaban pengaduan kepada Pemohon:
- (3) Mekanisme Pengaduan Pelayanan Perijinan sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.
Diundangkan : di Singkawang
BERITA DAERAH KQTA S1NGSCAWANG
NOMOR 52 TAHUN 2009
SEKI RAH Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
Or as. H. SllHAQI ABDbLLANI Pembif ta Utama MUda NIP. 1Q53O2O5 19Y404 1 OO8 memerintahkan Walikota ini dengan Berita Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di
Singkawang
14 Oktober 2009
WALIKOTA SINGKAWANG
Hasan KaRMAN
Diundangkan
di Singkawang
Pada Tanggal
14 Oktober 2009
SEKR
TARIS DAARAH
NIP. 19530205 197404
1 0o8
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 52 TAHUN 2009
WALIKOTA SINGKAWANG
HASAN KARMAN
2.
lzin
Mendirikan
Bangunan(1MB)
PeraturanDaerahKotaSingkawang
Nomor : 4 Tahun 2006 tentang retribusiIzinmendir ikanbangunan.
3.
4.
Izin
Usaha Industr i Permen Perindustr ian Rl Nomor :
(IUI), Perluasan dan
TDI
IzinUsahaGudang.
41/M-IND/PER/6/2008
tentang
Ketentuan
dan Tata
cara
pemberian izin perluasan dan 14
TandaDaf tarIndustri. Peraturan Menteri Perdagangan RepublikIndonesia Nomor: 16/M- PERIZINAN
Tanggal
Tentang
DAG/PER/3/2006
tentang
Penataan dan Pembinaan
Pergudangan.
| 5. | Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP). | |
|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Perdagangan. |
| 6. | Tanda Daf tar Perusahaan(TDP). | Peraturan Menteri Perdagangan RepublikIndonesiaNomor:37/M- DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran |
Walet.
9. PajakReklame.
Peraturan
Daerah
Kota
| | SingkawangNomor:7Tahun2003 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diundangkan: diSingkawang Padatanggal: | 14Oktober28S9 Ditetapkandi :SINGKAWANG PadaTanggal : 14Oktober2009 WALKOTASINGKAWANG Ttd HASANKAKMAN tentangPajakReklame. |
| BERTTADAERAHKOTASMGKAWANG NOMOR52TAHUN2009 | |
Ditetapkan di
SINGKAWANG
Pada Tanggal
14 Oktober 2009
Pada Tanggal
14 Oktober 2009
Diundangkan
di Singkawang
WALIKOTA SINGKAWANG
Pada tanggal
14 Oktober 2009
HASANKARMAN
19520205 197404 1 08
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 52 TAHUN 2009
c?
a:
O
N
Di
Q.
I D
1=&gt;
Z Q
&gt;- Q.
&lt; &lt;
a SS
-Jlu
II
1
&lt;a:
8
1
=
1
1
t o t o r
a
- g&gt;
C0 T O
r
oC CO
rs o&gt;
" =T@
&gt;*
meg'
3 &lt;"
C
( 0
@ ? -
I
1
to &gt;
| (0 D> 2 SI E w 1 I | it (0 II O T_. $ T-t j^. Jt f ._ S S | ?s 8 wo@@ ^ i#;f i d) C @i_<u -^toc |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| _i .3 < u o> c 0) : Jo 3* In & s <u Si i- 1 | S _ !n 'S 9c < | a <5@ <s _ 1Ia2c |
| r o tn r o 2 s 3 II 4S I m JO 8 D) (S c m @a as c 0) Q. 2 3 r a 3 (D a> Q_ m Q < | >. 01 (S m3^ > ) CO S2a | |
| | <U <B <u n | SIKQ- - CM CO-* < a. -yzzm |
g &gt;c 1
|----------|
| LU 0- |
| II LU Q. |
t u r a
j u k a
d i g t u j
-a
M o d a l
is
I
b r .
s a t i
I
b r .
( s
a
t u )
ca
( s
a
t u )
b a e n y
CD
@i
Q.
I N
S.
^
| | i b u s D a e r h ( S P T R c a t e r i R p . 6 0, - y K a n t o r P e m a n m e l p i r k : e b a n y k 2 ( d u ) I r. a n ( S I U P ) s e b y k 1 a n ( T D P ) s e b y k @ CO >. P a j k ( N W ) s e b n |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A T N < | @a CO C I b r. 3 @a ? sz JO |
| c > P E R S | i t P e m b r i a h u n x> r a t p e m o h n a t s u Q. i k o t a m e l u K W a l i @a s r p a d u ( K P M T ) K T P p e m o h n 2 c o p y o s r w a n u k. 3 x 4 o r a I z i n U s a h P e r d c o p y p T a n d D f t r P e c o p y N o m r P o k V \ d o |
| i? LU a. 6 @z. | o t s 5" U S A H AA N G ( I U ZD NO 3 CD .d p a d a CD IS a. F o t @@ P a s f F o t o F o t o F o t o |
r a 13 18
@ IS
- r o
2.Q-
| | -cc &. Sil I 2.c c @, Q.m to 8 f c"8 er a-2 S|ii| |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| < | ts Sga. 5sa-@ gE| @E S c| (/) f lj r o (Q m @gcii5 111"'?! |
| W oc LU Q. | @c o n>cc (U C@f li <D J jd b p-a = *- ifiil Pill &l i|! O O P <U O.J O f e !.@ ' o o J2a. : s 53r: - |
| DC n | tfli-. u.u.a.kw iiilii into o < CD <C3s- 2d;co |
"O 0) ' - c &lt; X
| | IB i |
|----------|-----------------------------------------------|
| I t | I o a s o s: |
| UJ a. | @8 Q> -Q Q> c 8. c is <p 2 < :>- . Q. O o o p |
| si LU a. | * <z Us: za:w n z |
| 3 CM r a | | |
|------------|--------|--------------|
| o X to | < DC | |
| r a sq | Ui 111 | |
| CM | il | C < m < < ml |
s~ @;
S 2
@ I 1
S&gt; @
Q.
&lt;5
w
C O
CD
c
C O
D)
( 0
@ s
2
C O
&lt; o
c
B
3 o
&amp; "
8 %
0- U-
@* in
u-
g
{
{
1
8
|
4
8
.
š
(
c (0
| < IT | .2, I |
|------------|---------------------------------|
| w {. UJ Q. | o c I @* X C5 a. c ! i is |
| < n | I@ CO 5 CL O-I < K< <<LUP hqilc |
c
IS
|------|---------------------------------------|
| i DC | inCL |
| | LU K< :KJ &. @ " >- U-f~\ <LUH HDQ.C. |
c
a r
I S
a r
| .a 3 <5 01 V) 3 | s sz '8 |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| 1 I | at P CO I c H |
| ai a. o < 2 x => P < CC -J !- 3~> 3r fCO M^ CO | jo g 8 ^ I 1 2a. 2 & .< ". |
JQ
fa
CO
&amp;
I I K
D&gt; CO
( 0
J^
C nj
a m
s1
Q. c
J2
&lt;B
(0
d\_ a.
to \ .
c
c
! I
r a (0
11
1i
to ^
3 c
ai ii!
( 0
(Q
13 ?
r&amp;
51
i s
CO Q.
xj - m &lt;o
a&gt;
a.
C 3
XI
a r
( 0
c
!S
II
S 2&gt; 8 E IS M
@* in
1
1
~
1
;
9
;
5
0
"a co
I1
c
I
&amp;
| | Q. 01 a o o o CO a. or CO @a o E c @2 C J? 1^ 0) jC <n |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| < a: | a @@s OH s <D 1o is X! (0 c to E CD Q- O (0 <t i E c s. c o |
| w | 3 i a> ja <a a. @g tr <3 o sz o 5 c (O c i 8. |
| < II LU O-| | jo p z h < J -3 W 00 5 |
u
U p a y
d i t u j
k a l o
d a
c
2 (
d u
a
U
P L )
| i CO l i n g k u i L ) P e n a t | | T R D ) <n y a n g 0 9 i n a l a K n t o r P e p i r k a n e n g a m e l > a n y l < v> g m a s i h b r l s .a i a h u n a k 2 l e m b r, ' e n g k a ( g a m b r p w : a n i z (U |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| < i D a m p k L i n g k u l a L i n g k u ( U K a h W l e t n d a s i r P e g u s ; | R A T N P E R S Y A | "S [ P e m b r i t a h u n R ' IS < o t a m e l u i K p a s r p a d u ( K P M T ) d K T P p e m o h n y a n S T P B s e b a n y r e n c a k l m e c o n y a t d r i p e m e l a n g r k t n u a n |
| o < s> p y N P W | | n g i s S u r a i a. i W a l i 1 O p o s a l e k l a m t a t P e r |
| < CL a: CO * LL.m | LLJ D- O Q. r a HI | CD XI E <u CS O- Q> c a y <u F o t i l e m L!_ i s r CO S u r CO |
&amp;
ID
CD
C
D)
C
O)
( 0I
1
1
Q PL,
I 1
2
1
1.
Perusahaan/Industri
GolonganA
s/d100M2
&gt;100M2
2.500,-
500,-
GolongartB
s/d100M2
2.000,-
&gt;100M2
350,- s/d100M2
1.500,-
2.
GolonganC LAMPIRAN III
GolonganD
PenggilinganPadi/HullerGabah
a.GolonganA
&gt;100M2
s/d100M2
&gt;100WI2
S/d100M2 &gt;100M2 750,- 150,- o
250,-
750,-
200,-
52
b.GolonganB
&gt;100M2
3.
-TempatpenimbunanBBM
I. GolonganA
s/d100M2
&gt;100M2
II. GolonganB s/d100M2 a.
1.000,-
300,-
750,-
| ill. GolonganC | >100M2 s/d100M2 >100M2 | 250,- 500,- 200,- |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| IV. GolonganD | s/d100M2 >100M2 | 300,- 100,- |
| -MaterialBangunan a. GolonganA | s/d100M2 | 500,- |
| b. GolonganB | >100M2 | 250,- 300,- |
| | >100M2 | 200,- |
| -BahanGalianGolonganA a. GolonganA | s/d100M2 >100M2 | 2.500,- 750,- |
| b. GolonganB | s/d100M2 | 2.000,- |
6.
b. GolonganB
Bengkel/TempatLas a. GolonganA
s/d100M2
&gt;100M2
s/d100M2
750,-
200,-
1.000,-
&gt;100M2
350,-
| b. GolonganB | s/d100M2 | 750,- 250,- |
|---------------------------|-----------------|-------------------|
| o. GoionganC | >100M2 | 500,- |
| | s/d100M2 >100M2 | 200,- |
| -Discotique/NightClub/Bar | | |
| a. GolonganA | s/d100M2 >100M2 | 1.500,- 500,- |
| b. GolonganB | s/d100M2 | 1.000,- 100,- |
| -Karaoke/MusicalSlow | >100M2 | |
| a. GolonganA | s/d100M2 >100M2 | 1.500,- 500,- |
| b. GolonganB | s/d100M2 | 1.000,- 300,- |
| | >100M2 | |
| -Billiard a. GolonganA | s/d100M2 | 1.000,- |
| b. GolonganB | >100M2 s/d100M2 | 500,- 750,- 250,- |
| -VidioGame | >100M2 | |
| a. GolonganA | s/d100M2 | 750,- |
| b. GolonganB | s/d100M2 | 500,- 300,- |
| | >100M2 s/d100M2 | 1.500,- |
| a. GolonganA | >100M2 | 500,- |
b. GolonganB
c. GolonganC
s/d100M2
&gt;100M2
s/d100M2
350,-
500,-
&gt;100M2
300,-
| 1 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| a. GolonganA | s/d100M2 >100M2 | 1.000,- 500,- |
| b. GolonganB | SW100M2 >100M2 | 500,- 200,- |
| -Grosir | | |
| a. GolonganA | s/d100M2 >100M2 | 1.000,- 500,- |
| b. GolonganB | s/d100M2 >100M2 | 750,- 350,- 500,- |
| 11. c. GolonganC | s/d100M2 >100M2 | 200,- |
| RuangPenyimpanan | s/d100M2 >100M2 | 1.000,- 500,- |
| 12. Percetakan/Sablon/PhotoCopy/ StudioPhoto | | |
| a. GolonganA | s/d100M2 >100M2 | 1.000,- 500,- 750,- |
b. GolonganB
s/d100M2
&gt;100M2
350,- s/d100M2
500,-
| c. >100M2 | GolonganC | |
|----------------------|-------------|---------|
| Hotel/Penginapan | | |
| a. Hotelbintang4dan5 | s/d100M2 | 1.000,- |
| | >100M2 | 500,- |
a. GolonganA
b. GolonganB
s/d100M2
&gt;100M2
s/d100M2
&gt;100M2
1.000,-
500,-
750,-
300,-
16.
PandaiBesi s/d100M2
1.000,-
| | a. | GolonganA | >100M2 | 300,- |
|-------|--------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|
| 17. | b. | GolonganB ColdStorege/RuangPendingin | S/d100M2 >100M2 | 500,- 200,- |
| | a. GolonganA | a. GolonganA | s/d100M2 | 1.500,- |
| | | | >100IW2 | 300,- |
| | b. | GolonganB | s/d100M2 >100M2 | 750,- 150,- |
| 1 18. | | 2 | 3 | 4 |
| | a. GolonganA | a. GolonganA | s/d100M2 | |
| | b. | GolonganB | >100M2 s/d100M2 | 500,- 1.000,- |
| 19. | Vulkanisir | | >100M2 | 300,- |
| | a. GolonganA | a. GolonganA | s/d100M2 | 1.000,- |
| | b. | GolonganB | >100M2 s/d100M2 | 300,- 700,- |
| 20. | | PenangkarHewan/Tumbuhan | >100M2 | 200,- |
| | a. GolonganA | a. GolonganA | s/d100M2 | 1.000,- |
| | b. | GolonganB | >100M2 s/d100M2 | 300,- 700,- |
| | c. | GolonganC | >100M2 | 200,- 500,- |
| | | | >100M2 | 150,- |
| 21. | | PerdaganganEceran. | | |
b. GolonganB
c. GolonganC
&gt;100M2
S/d100M2
&gt;100M2
s/d100M2
700,-
750,-
250,-
500,-
&gt;100M2
200,-
| -TokoPenjualanGas a. GolonganA | | |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|
| b. GolonganB | >100M2 | 1.000,- 300,- |
| | s/d100M2 >100M2 | 500,- 200,- |
| Restoran/RumahWlakan/Warung Kopi. | | |
| a. GolonganA | s/d100M2 | 1.000,- 300,- |
| b. GolonganB | >100M2 | 750,- |
| c. GolonganC | >100M2 s/d100M2 | 200,- 500,- |
| | >100M2 | 100,- |
2.
PasarIkan/Daging/Hewan/
26.
Buah-Buahan.
a. GolonganA
s/d100M2
&gt;100M2
1.000,-
750,- b. GolonganB
s/d100M2
750,-
&gt;100M2
a. Har
| | c. GolonganC | |
|----|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| | s/d100M2 >100M2 | 500,- 300,- |
| | >/=100M2 | 500,- |
| | aastandarBangunanKotaSingkawangadalahsebagalberiKut: | |
| No | Satuan Harga | |
| 1. | M2 | Rp.1.250.000,- Rp.1.000.000,- |
| 2. | BangunanSemiPermanen. M2 | 850.000,- |
| | o LantaiDasar o LantaiSatudanseterusnya M2 Rp. Rp. | 650.000,- |
| 3. | M2 M2 Rp. Rp. | 250.000,- |
| | @ LantaiDasar o LantaiSatudanseterusnya | 175.000,- |
- Harga standar Bangunan Kota Singkawang adalah sebagai berilaut
| No | Jenis Bangunan | Satuan | Harga_ |
|------|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|
| | Bangunan Permanen Lantai Dasar Lantai Satu dan seterusnya | M? M? | Rp. 1.250.000,- Rp. 1.000.000 |
| | Bangunan Semi Permanen. Lantai Dasar Lantai Satu dan seterusnya | M? M? | Rp. 850.000, Rp. 650.000,~ |
| 3 | Bangunan sementara Lantai Dasar Lantai Satu dan seterusnya | M? M? | Rp. 250.000,- Rp. 175.000, |
500,-
3.
15.
16.
17.
Pagarbelakang/sampingrumah
Pagardepanrumah
Bakairbawahtanahkonstbetonkap samping6m3
18.
Bakairbawahtanahkonstbetonkap
- sampaidengan12m3 b
Rp. 355.000,-
J*p ^ 428.000,-
Rp.5.500.000,-
Rp.9.000.000,-
19
Perubahan wajah / renovasi tampak
No
1
2
Rp.1.000.000,-
| depanbangunan | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|
| Khusus bangunan yang tidak bisa ditentukan | | retribusinya, maka |
| retribusinyasbb: | | |
| JenisBangunan | Besarretribusi | |
| Stasiun Pengisian Bahan Bakar | | Rp.5.000.000,-/Tangki |
| Umum(SPBU) Tower/Menara | | |
| MenaraTiangTunggal Rp.500.000,-/ | | Metertinggi |
| MenaraDenganRangkaBaja | | Rp.1.000.000,-/Metertinggi |
| IZ1NUSAHAINDUSTRI(IUI)PERLUASANdanTANDADAFTARINDUSTRI(TDI). | | |
| ianIUI, IzinPerluasandanTDIdapatdikenakanbiayaadministrasi1 | | |
| (satu)kalipadawaktupenerbitandenganbesaranbiayasebagaiberikut: | | |
| yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota paling rupiah). | banyak | Rp. 200.000,- (dua |
| Persetujuanpr insiptanpabiayaatauRp.0(nolrupiah); yang diterbitkan oleh Bupati/ Walikota paling | | |
| riburupiah); yangditerbitkanMenter i/Gubernur/Bupati/WalikotapalingbanyakRp.500.000,- | banyak | Rp. 500.000,- (lima |
(lima ratus ribu rupiah);
Khusus bangunan yang tidak bisa ditentukan retribusinya; maka ditetapkan retribusinya sbb:
| No | Jenis Bangunan | Besar retribusi |
|------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| | Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum_(SPBU) | Rp. 5.000.000,7 Tangki |
| 2 | Tower Menara Menara Tiang Tunggal Menara Dengan Rangka Baja | Rp. 500.000,- / Meter tinggi Rp.1.000 Meter tinggi |
Pelaksanaan pemberian IUI , Izin Perluasan dan TDI dapat dikenakan administrasi 1 (satu) kali pada waktu penerbitan dengan besaran biaya sebagai berikut biaya
- TDI yang diterbitkan oleh Bupatil Walikota paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) .
- IUI yang diterbitkan oleh Bupatil Walikota paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Persetujuan prinsip tanpa atau Rp: 0 {nol rupiah) biaya
- (lima ratus ribu rupiah)
M1
M1
M"
l W W
2. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)
Struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah sebagai berikut:
1.
PerseroanTerbatas
Rp.
500.000.-
2.
PersekutuanKomanditer
3. Koperasi 4
Rp.
Rp.
250.000,-
100.000,-
PersekutuanFirma
Rp.
250.000,-
5. 6. PerusahaanAsing BentukPerusahaanLainnya Rp. Rp. 1.000.000,250.000,-
7. PerusahaanPerorangan Rp. 100.000,2 200.000, (dua ratus ribu rupiah).
3. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI clan KONSULTASI (IUJK)
5
Untuk Perusahaan Baru Jasa Konstruksi sebagai berikut:
1.
KualifikasiGred2
Rp.
100.000
2. KualifikasiGred3 Rp. A
150.000
3. 4. KualifikasiGred4 KualifikasiGred5 Rp. Rp. 225.000 350.000
5. Kualif ikasiGred6 Rp. 450.000
6. KuaJifikasiGred7
Rp.
500.000
Rp.
100.000,
Rp.
150.000,
Rp.
300.000,
8. IZIN PENGELQLAAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET
A. Besarnya biaya registrasi dan adminstrasi pengelolaan pengusahaan sarang
- burung
c. Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang sudah ada sebelumnya
| Walet | | |
|---------|------------------------------|------------|
| a. | Permohonanbarudikenakanbiaya | Rp. 1Ojuta |
| b. | Perpanjangandikenakan biaya | Rp. tOjufa |
| c. | Izinpengelolaan | |
| | dikenakanbiaya15juta | |
3. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI dan KONSULTASI IUJK )
Untuk Perusahaan Baru Jasa Konstruksi sebagai berikut
| 2 | Kualifikasi Gred 2 Rp. | 100.000, |
|-----------------------|--------------------------|------------|
| Kualifikasi Gred 3 | Rp | 150.000 |
| 3 Kualifikasi Gred 4 | Rp. | 225.000, |
| 4 Kualifikasi Gred 5 | Rp. | 350.000, |
| 5. Kualifikasi Gred 6 | Rp. | 450.000 |
| 6 Kualifikasi Gred 7 | Rp. | 500.000, |
- Besarnya biaya registrasi dan adminstrasi pengelolaan pengusahaan sarang burung Walet
- Perpanjangan dikenakan Rp. 10 juta biaya
- Permohonan baru dikenakan biaya Rp: 10 juta
- Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang sudah ada sebelumnya dikenakan biaya 15 juta
3erjal a n
Udar a/Suara
Peragaan
-i lm lSlide
sev/a t e r h a d a p r e l d a m e 2 ( cl u a ) s u d u t n i l a i p aj a K a m a i i K a n z \x )
'iak Reklame ditetepkan dari nilai sewa
Ditetapkan di
SINGKAWAHG
14 Oktober 2009
sowa terhadap reklame 2 (dua) sudut nilai pajak dikalikan 2 (x2)
| Diundangkan:diSingkawang Padatanggal | PadaTanggal | PadaTanggal | PadaTanggal | PadaTanggal | PadaTanggal | PadaTanggal | PadaTanggal | PadaTanggal | PadaTanggal |
|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Diundangkan:diSingkawang Padatanggal | :14Oktober2009 | | | WALIKOTASINGKAWANG | | | | | |
| SEKI | | :rah | | Ttd | | | | | |
| Pembii | | 1008 | NIP.1953' | | | | | | |
| NOMOR52TAHUN2009 | BERITADAERAHKOTASINGKAWANG | BERITADAERAHKOTASINGKAWANG | BERITADAERAHKOTASINGKAWANG | BERITADAERAHKOTASINGKAWANG | BERITADAERAHKOTASINGKAWANG | BERITADAERAHKOTASINGKAWANG | BERITADAERAHKOTASINGKAWANG | BERITADAERAHKOTASINGKAWANG | BERITADAERAHKOTASINGKAWANG |
Ditetapkan di
SINGKAWANG
Pada Tanggal
14 Oktober 2009
Diundangkan
di Singkawang
Pada tanggal
14 Oktober 2009
WALIKOTA SINGKAWANG
SEKR
HASANKARMAN
NIP . 19530205 197403
1 008
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 52 TAHUN 2009
320.000
100.000
15' A
LAMPIRAN IV
SURVEY
i
4 ISIDATA
@ &lt;r
5
PAJAK 52
7 t STANDAR PELAYANAN
VALIDASI
DATA
Nomor
Tanggal
14 OKTOBER 2009
Tentang
LAPORAN
CETAK
MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN
SERTIFIKAT
KETERANGAN
- REGISTRASI, VERIFIKASI &amp; CETAK SKRDI SKPD
- 2 ISI DATA UTAMA &amp; CETAK SKRDI SKPD IZIN SURVEY
- 1 IZIN NON SURVEY Pemohon yang diterima; pada tahap ini dilakukan registrasi; verifikasi berkas permohonan dan mencetak SKRDI SKPD untuk izin Non Survey:
- Pada tahap ini dilakukan pengisian data-data utama perusahaan; penentuan jadwal survey dan penghitungan retribusil pajak berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan lapangan.
SURVEY
berdasarkan data-data yang telah divalidasi pada tahapan (track) sebelumnya.
7. LAPORAN
Pada tahap ini tersimpan data-data laporan seluruh permohonan mulai dari registrasi sampai dengan yang b Ditetapkan di Pada Tanggal SINGKAWANG 14 October 2009 3 sesuai dengan data-data pemohon data hasil survey
5. VALIDASI DATA
- WALIKOTA SINGKAWANG Ttd 4 ISI DATA PAJAK
- HASAN KARMAN
SEKI ARiS DAf RAH
Oca. H. StlHAQI ABOi;t-i.AW8 sertifkat izin yang telah divalidasi pada
- NIP. 19S3020S 19740^ 1 008 BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANU Pada tahap ini tersimpan. data-data laporan seluruh
NOMOR 52 TAHUN 2009
Ditetapkan di
SINGKAWANG
Pada Tanggal
14 Oktober 2009
WALIKOTA SINGKAWANG
HASAN KARMAN
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 52 TAHUN 2009
PENERIMAAN PENGADUAN
KONVIRMASI
SUBJEK TERKAIT
UNIT KERJA/ INSTANSI
52 TAHUN 2009
Tanggal
14 OKTOBER 2009
Tentang
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWAN NOMOR 52 TAHUN 2009