Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang TAMBAHAN PENGHft..sILft . .N PEGA\V AI BERDASARKA~:rBEBf ·... "! KRRJ.ll. ·. Dr LINGKUNGANPEMERINTAHKOTAPRABUMULIH
Berlaku: 13 Tahun 2006
N/A
Preamble

Menimbang
WALIKOTA PRABUMULIH
PROVINSISUMATERASELATAN
PERATURAN WALlKOTA PRABUMULlH
NOMOR 38 TAHUN2017
TENTANG
TAMBAHAN PENGHft..sILft . .N PEGA\V AI BERDASARKA~:rBEBf ·... "! KRRJ.ll. ·. Dr LINGKUNGANPEMERINTAHKOTAPRABUMULIH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAPRABUMULIH,
a.
- bahwa untuk melaksanakan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang . Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa k.ali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat rnemberikan tarnbahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah, maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih dalam rangka peningkatan kesejahteraan, kinerja dan disiplin pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarnbahan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja di Pemerintah Kota Prabu.mulih. Penghasilan Lingkungan
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kate. Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonseia Nomor 4355 );
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan ~1f.,.n+iA..;na'lam Nezeri Nemer 2 1 Tahun t').f) 11 ('B' erita l\ ·.·... ..t. .· u ·.·\_,.,1..I. .J..,.."I'~.t. J,...Ir.. J,.."f""'5'-'.L J.1 ..i...1V .1. a... i.l l ~VJ. lLct Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peratutan Daerah Kota Praburnulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih [Lembaran Daerah KotaPrabumulih Tahun 2016 Nomor 9);
- 9, Peraturan Daerah Kota Praburnulih Nemer 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2017 Nomor 10);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATUR.£\N \VALIKOT,L\. TENTi\NG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTAPRABUMULIH
BABI
KETENTUANUMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah KotaPrabumulih:
- (2) Tambahan Penghe.silan Pegawai sebagairnaria dimaksud ayat (1) huruf a diatas tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Ini.
- (3) Dengan diberikan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka kepada PNS dan CPNS dalam pelaksanaan kegiatan tidak diberikan uang lembur.
Pasal5
PNS dan CPNS yang tidak masuk kerja kecuali sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, maka akan dikenakan pemotongan uang tambahan penghasilan pegawai sebesar 1 (satu) % per hari.
Pasal6
PNS dan CPNS yang terlambat masuk kerja tanpa alasan yang jelas sampai dengan maksimal pukul 08.00 WIB, maka uang tambahan penghasilan pegawai yang bersangkutan dikenakan pemotongan sebesar 0.5 (Nol Koma Lima) % per hari dan pulang cepat sebelum jam kerja yaitu hari senin sf d had karms pukul 16.00 WIB dan hari jumat pukul 16.30 WIB, maka uang tambahan penghasilan pegawai yang bersangkutan dikenakan pemotongan sebesar 0.5 (Nol Koma Lima) %perhari.
Pasa17
Pengalokasian Anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja, mernpertimbangkan kemampuan anggaran Perangkat Daerah masingmasmg.
BABIV PEMBEBANANANGGARAN
Pasa18
Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah masing-masing.
BABV
PEMBAYARAN
PasB19
- (1) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai masing-rnasing Perangkat Daerah terlampir pada Lampiran Peraturan Walikota ini dan tidak boleh melebihi dari ketentuan yang tercantum pada lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan setelah berakhirnya bulan berjalan dengan memperhatikan tingkat kehadiran.
- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai dibebankan pada anggaran SKPD masingmasing yang tertuanz OR1Rm nnklll'Y'1P1"'I Dol",l,~~-~~-IL\_ ----
---:.
- (4) Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan sesuai dengan ariggaran yang tersedia di Perangkat Daerah masing-masing yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)Perangkat Daerah.
Pasall0
Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2017 ten tang Tunjangan Pembinaan Pengelola Keuangan Di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih dan Keputusan Watikota Prabumulih Nornor 28jKPTSjDPUPRj2017 tentang Tunjangan Pembinaan Pengelola Pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Prabumulih dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasa111
Peraturan Walikota ini berlaku pad a tanggal diundangkan.
Agar setiaporang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabum uEh.
Diundarigkan di Prabumulih pada tangga14 ole.~ r 2017
SEKRETARISDAERAH KOrA~ PRABUMU~IH,
~
H. M. KOWI
BERITADAERAHKOTAPRABUMULIHTAHUN2017 NOMOR 39
LAMPIRAN
PERA TURAN WALIKOTA PRABUMULIH
tJO~\;10R
: 38 TABUN 2017
: 3.o\.c.+okr- 2017
TANGGAL
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA (TPP) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH PERBULAN
~~------------------------~----~----------~----------
| I | I | I | BESARAN / | KETERANGA |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|
| If-- N_t_. | -+!-S-E-K-R-E-:-:-:-=::-:-A-:E-E RA_G_I:_T_A_N | 1t---S_A_:=-=~-~=N~t-I-I:-E::f:--T- | | 5 |
| 2. | ASISTENSEKRET-A-R-IS-D-A-E-R-A-H--+I--~O~b--+I--I-O.-O-O-O.~O-O-O'---+I-------- | | | |
| 3. | - STAF /-\HLI | | | |
| 14. | I ESELONH.b | Ob | | |
| 15. | I ESELONH1.a | Ob | 4.250.000,- | |
| ~8:--. | -+1--,E--:::S-::-E_w_N_Iv_._b | +-I_:--:_: I | ~::::::::~:_I | _ I |
| . 10.. | GOL. IV | Ob | 2.000.000,- | |
WALIKOTA PRABUMULIH,
H. RIHO YAHYA
2. Pemerintah Kota Prabumulih adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerinta Kota Prabumulih:
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Prabumulih;
5. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawaai Negeri Sipil yang bekerja di Dinas/Badan/Kantory Sagian di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih;
6. Calon Pegawai Negeri Sipil, Selariju tnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Dinaa/Badarr/Kantor /Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih;
7. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diniiai rnelampaui beban kerja normal.