UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 13 Tahun 1965
Tentang PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN MAHKAMAH AGUNG
Berlaku: 13 TAHUN 1965
N/A
Preamble

Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undangundang No. 19 tahun 1964, Lembaran-Negara tahun 1964 No. 107) perlu ditetapkan Undang-undang tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1 dan 20 Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960;
3. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31);
4. Keputusan Presiden No. 193 tahun 1965; S. Keputusan Presiden No. 194 tahun 1965;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
Memutuskan:
Menetapkan : Undang-undang tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.
BAB I
Pasal 1

.
Kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh:
1. Pengadilan Negeri,
2. Pengadilan Tinggi,
3. Mahkamah agung.
BAB I
Pasal 2

.
Badan peradilan umum yang tersebut dalam pasal 1, mengadili baik perkara pidana maupun perkara perdata.
BAB I
Pasal 3

.
- (1) Hakim adalah:
- a. seorang Sarjana Hukum,
- b. seroang Ahli Hukum bukan Sarjana Hukum seperti termaksud dalam sub a, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman atau Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung menurut ketentuan yang berlaku.
- (2) Menteri Kehakiman mengusahakan supaya hakim-hakim yang bukan Sarjana Hukum diberi kesempatan untuk dalam waktu tertentu memperoleh gelar Sarjana Hukum.
BAB I
Pasal 4

.
- (1) Sebelum melakukan jabatannya, Hakim, Panitera, Paniterapengganti dan Jurusita pada peradilan umum mengucapkan sumpah menurut cara agamanya yang dipeluknya atau janji.
- (2) Ketua, Wakil-ketua dan Ketua-muda Mahkamah Agung mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Presiden.
- (3) Hakim Mahkamah Agung, Kepala Pengadilan Tinggi, Panitera dan Panitera-pengganti Mahkamah Agung mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Ketua Mahkamah Agung.
- (4) Hakim Pengadilan Tinggi dan Kepala Pengadilan Negeri mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Kepala Pengadilan Tinggi.
- (5) Hakim, Panitera, Panitera-pengganti dan Jurusita pada Pengadilan Negeri mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Kepala Pengadilan Negeri.
BAB I
Pasal 5

.
- (1) Kepada Ketua, Wakil-ketua, para Ketua-muda, Hakim-hakim dan Panitera Mahkamah Agung, Kepala, Wakil-kepala dan Hakimhakim Pengadilan Tinggi, Kepala, Wakil-kepala dan Hakim-hakim Pengadilan Negeri diberi tunjangan kehormatan dan tunjangan representasi di samping gaji, tunjangan-tunjangan dan keuntungankeuntungan lainnya sebagai pegawai negeri menurut pangkat dan golongan masing-masing.
- (2) Kepada Ketua, Wakil-ketua, Ketua-muda, Hakim dan Panitera Mahkamah Agung, Kepala, Wakil-kepala dan Hakim Pengadilan Tinggi, Kepala dan Wakil-kepala Pengadilan Negeri diberi rumah dinas dan kendaraan dinas.
- (3) Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.
BAB I
Pasal 6

.
- (1) Hakim sebagai alat revolusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dengan mengintegrasikan diri dalam masyarakat guna benar-benar mewujudkan fungsi Hukum sebagai Pengayoman.
- (2) Politik yang wajib diikuti dan diamalkan oleh Hakim adalah politik Pemerintah yang berdasar Pancasila, Manipol/Usdek dan pedomanpedoman pelaksanaannya.
BAB I
Pasal 7

.
- (1) Hakim tidak dapat merangkap jabatan-jabatan:
- a. penasehat hukum,
- b. pelaksana putusan pengadilan,
- c. wali dan pengampu, setidak-tidaknya tiap-tiap jabatan yang bersangkut-paut dengan sesuatu perkara yang dalam atau sedang diadili olehnya atau oleh pengadilan di mana ia menjabat sebagai hakim.
- (2) Hakim tidak diperbolehkan berusaha.
BAB I
Pasal 8

.
- (1) Hakim yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan jaksa, panitera, panitera- pengganti atau penasehat-hukum tidak boleh bersidang bersama- sama dengan pejabat-pejabat tersebut, kecuali atas izin dari Menteri Kehakiman, dan bagi Jaksa atas izin dari Jaksa Agung.
- (2) Pejabat-pejabat yang menimbulkan periparan tersebut dalam ayat (1) wajib dengan sukarela mengundurkan diri dari sidang pemeriksaan perkara itu.
BAB I
Pasal 9

.
- (1) Terhadap seorang hakim yang bersidang dapat diajukan keberatankeberatan oleh tertuduh/tergugat/penggugat.
- (2) Keberatan-keberatan itu hanya dapat diajukan, apabila tertuduh/tergugat/penggugat mempunyai bukti-bukti bahwa Hakim yang mengadili itu mempunyai kepentingan pribadi di dalam perkaranya itu atau mempunyai hubungan keluarga termaksud dalam pasal 8.
- (3) Keberatan-keberatan itu disertai alasan-alasan dan bukti-bukti diajukan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk diputus.
- (4) Keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan, yang selamat-lambatnya dalam waktu tiga bulan memberi putusan.
BAB I
Pasal 10

.
Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
- a. ternyata tidak cakap;
- b. sakit rokhani atau jasmani yang terus-menerus sehingga ternyata tidak sanggup lagi melakukan kewajibannya dengan baik;
- c. permintaan sendiri;
- d. telah berumur 58 tahun.
BAB I
Pasal 11

.
- (1) Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi hanya dapat dipecat dari jabatannya apabila:
- a. terdapat petunjuk-petunjuk yang menimbulkan persangkaan yang keras bahwa ia melakukan perbuatan yang bersifat kontra revolusioner;
- b. ia dijatuhi pidana karena bersalah melakukan kejahatan;
- c. ia melakukan rangkapan jabatan seperti tersebut dalam pasal 7;
- d. ia melakukan perbuatan yang tercela;
- e. ia terus-menerus melalaikan pelaksanaan kewajibannya dalam menjalankan pekerjaannya;
- f. ia memberi nasehat atau pertolongan yang bersifat memihak kepada yang berkepentingan dalam perkara yang sedang diperiksa atau dikirakan akan diperiksa.
- (2) Pemecatan tersebut dalam ayat (1) dilakukan atas usul dan pertimbangan dari Mahkamah Agung setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri.
BAB I
Pasal 12

.
- (1) Apabila terhadap Hakim Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi diadakan perintah penahanan atau diperintahkan untuk dimasukkan dalam rumah sakit jiwa, maka ia diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Apabila Hakim yang tersebut dalam ayat (1) tersangkut dalam suatu perkara dengan tidak dikenakan tahanan atau setelah diadakan penyelidikan secara administratif timbul hal-hal terhadapnya yang tidak membenarkan pelanjutan tugasnya sebagai Hakim ia dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Menteri Kehakiman setelah mendapat pertimbangan dari Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Apabila hal tersebut dalam ayat (2) mengenai Hakim Mahkamah Agung, maka pemberhentian sementara dilakukan oleh Presiden atas pertimbangan Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman.
- (4) Pemberhentian untuk sementara itu hanya dapat dicabut oleh Menteri Kehakiman bagi para Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan oleh Presiden bagi Hakim Mahkamah Agung, setelah mendapat pertimbangan dari Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman.
BAB I
Pasal 13

.
- (1) Ketua sidang menjaga ketertiban dalam sidang dan memberikan pimpinan dalam rapat musyawarah.
- (2) Putusan diucapkan oleh Ketua sidang.
BAB I
Pasal 14

.
Kepala Pengadilan menetapkan urutan dari perkara yang harus diadili dan apabila ada perkara yang harus segera diadili, khususnya perkara pidana, maka perkara itu didahulukan agar supaya tiap-tiap pencari keadilan lekas mendapat keadilan.
BAB I
Pasal 15

.
Kepala Pengadilan mengadakan pengawasan dan penelitian atas pekerjaan dari para Panitera dan Panitera-pengganti.
BAB I
Pasal 16

.
Semua surat-surat atau berkas-berkas yang ditujukan kepada pengadilan, disampaikan kepada Kepala Pengadilan yang membagi- baginya kepada para Hakim untuk diselesaikan.
BAB I
Pasal 17

.
Jaksa/penggugat, tersangkut/tergugat dan penasehat hukum dapat mempelajari berkas-berkas perkara yang terdapat di dalam kepaniteraan dan membuat kutipan-kutipan seperlunya dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Pengadilan.
BAB I
Pasal 18

.
- (1) Pegawai pengadilan wajib merahasiakan segala sesuatu tentang ucapan-ucapan dan pendapat-pendapat para peserta yang dikemukakan dalam pennusyawartan mengenai perkara yang diperiksa.
- (2) Ketentuan ini juga berlaku bagi semua orang yang diminta pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan.
BAB I
Pasal 19

.
Surat-surat dinas yang dikeluarkan oleh sidang, berita-acara, petikan dan laporan harus ditanda tangani oleh Ketua sidang, Hakim anggota atau oleh Panitera atas perintah Ketua sidang.
BAB I
Pasal 20

.
Selain dalam hal-hal yang ditentukan oleh Undang-undang tak seorang Hakimpun diperkenankan membebaskan diri dengan sukarela atau dikecualikan dari memeriksa suatu perkara.
BAB I
Pasal 21

.
- (1) Sidang memusyawarahkan segala hal-ikhwal tentang perkara yang sedang diadili, terutama tentang segala persoalan-persoalan hukuman dan berat-ringannya pidana.
- (2) Musyawarah dalam suatu perkara dihadiri oleh Ketua sidang dan Hakim anggota.
BAB I
Pasal 22

.
- (1) Dalam permusyawaratan, Ketua sidang mengajukan pertanyaan keliling mulai dari Hakim yang termuda sampai yang tertua.
2. Ketua sidang mengutarakan pendapatnya yang terakhir dengan disertai alasan-alasannya.
- (2) Dengan berlandaskan pendapat-pendapat dalam permusyawaratan itu serta dengan mengindahkan keyakinan dan perasaan hukum untuk mewujudkan terlaksananya fungsi Hukum sebagai Pengayoman dengan penuh tanggung-jawab kepada Negara dan Revolusi, sidang musyawarah mengambil putusan.
BAB I
Pasal 23

.
- (1) Dalam hal-hal di mana Presiden melakukan turun tangan, sidang dengan seketika menghentikan pemeriksaan yang sedang dilakukan dan mengumumkan keputusan Presiden dalam sidang terbuka dengan membubuhi catatan dalam berita acara dan melampirkan keputusan Presiden dalam berkas tanpa menjatuhkan putusan.
- (2) Dalam hal-hal di mana Presiden menyatakan keinginannya untuk melakukan campur-tangan menurut ketentuan-ketentuan Undangundang Pokok Kekuasaan Kehakiman, sidang menghentikan untuk sementara pemeriksaan dan mengadakan musyawarah dengan Jaksa.
- (3) Musyawarah termaksud dalam ayat (2) tertuju untuk melaksanakan keinginan Presiden.
- (4) Keinginan Presiden dan hasil musyawarah diumumkan dalam sidang terbuka setelah sidang dibuka kembali.
BAB I
Pasal 24

.
- (1) Setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, Hakim wajib mengawasi kesempurnaan dari pelaksanaan putusan itu.
- (2) Untuk melaksanakan pengawasan tersebut dalam ayat (1) Hakim berwenang untuk memasuki segala tempat yang digunakan untuk pelaksanaan putusan pengadilan.
BAB II
Pasal 25

.
Pengadilan Negeri dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung. Daerah Hukum Pengadilan Negeri pada azasnya meliputi satu Daerah Tingkat II.
BAB II
Pasal 26

.
Pada Pengadilan Negeri ada seorang Kepala, seorang Wakil- Kepala dan beberapa orang Hakim dibantu oleh seorang Panitera dan beberapa orang Panitera-pengganti.
BAB II
Pasal 27

.
Pembagian tugas antara Hakim-hakim diatur oleh Kepala Pengadilan Negeri.
BAB II
Pasal 28

.
- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Hakim Pengadilan Negeri harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berjiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 dan tidak pernah memusuhi Revolusi Indonesia;
- c. Berjiwa dan mengamalkan Pancasila dan Manipol serta segala pedoman pelaksanaannya;
- d. Sarjana Hukum;
- e. Ahli-Hukum bukan Sarjana Hukum;
- f. Berumur serendah-rendahnya 25 tahun.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Panitera/Penitera-pengganti harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berjiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 dan tidak pernah memusuhi Revolusi Indonesia;
- c. Berjiwa dan mengamalkan Pancasila dan Manipol serta segala pedoman pelaksanaannya;
- d. Serendah-rendahnya mempunyai ijazah Sekolah Lanjutan Atas atau mempunyai pengetahuan yang sederajat dengan itu;
- e. Berumur serendah-rendahnya 21 tahun.
BAB II
Pasal 29

.
- (1) Untuk sahnya sesuatu sidang diperlukan hadirnya tiga orang Hakim.
- (2) Dalam perkara pidana wajib pula hadir seorang Jaksa.
- (3) Untuk acara kilat Pengadilan Negeri bersidang dengan seorang Hakim, sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
BAB II
Pasal 30

.
- (1) Dalam hal terdapat kekurangan Hakim di daerah yang terpencil, Menteri Kehakiman mengajukan usul kepada Menteri yang bersangkutan untuk dapat mengangkat beberapa pejabat dalam lingkungan wewenangnya menjadi Hakim.
- (2) Hakim tersebut dalam ayat (1) harus dinon-aktifkan dari pekerjaannya yang semula, setelah ia diangkat sebagai Hakim.
- (3) Hakim tersebut di atas diangkat untuk waktu selama-lamanya tiga tahun.
BAB II
Pasal 31

.
Terhadap putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan Undangundang.
BAB II
Pasal 32

.
Kepala Pengadilan Negeri mengawasi pekerjaan notaris di dalam daerah hukumnya.
BAB III
Pasal 33

.
Pengadilan Tinggi dibentuk dengan Undang-undang. Daerah hukum Pengadilan Tinggi pada azasnya meliputi satu Daerah Tingkat I.
BAB III
Pasal 34

.
Pada Pengadilan Tinggi ada seorang Kepala, seorang Wakil- kepala dan beberapa orang Hakim dibantu oleh seorang Panitera dan beberapa orang Panitera-pengganti.
BAB III
Pasal 35

.
Pembagian tugas antara Hakim-hakim Pengadilan Tinggi diatur oleh Kepala Pengadilan Tinggi.
BAB III
Pasal 36

.
- (1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim dan panitera Pengadilan Tinggi harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berjiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 dan tidak pernah memusuhi Revolusi Indonesia;
- c. Berjiwa dan mengamalkan Pancasila dan Manipol serta segala pedoman pelaksanaannya;
- d. Sarjana Hukum;
- e. Ahli Hukum bukan Sarjana Hukum;
- f. Berumur serendah-rendahnya 30 tahun;
- g. Berpengalaman sedikit-dikitnya 5 tahun dalam bidang Hukum.
- (2) Untuk pengangkatan Panitera-pengganti Pengadilan Tinggi syarat dalam ayat (1) huruf d dan e diganti dengan syarat serendahrendahnya mempunyai ijazah Sekolah Lanjutan Atas atau mempunyai pengetahuan yang sederajat dengan itu.
BAB III
Pasal 37

.
Pengadilan Tinggi adalah pengadilan banding untuk semua perkara pidana dan perdata.
BAB III
Pasal 38

.
Pengadilan Tinggi memutus dalam tingkat pertama dan terakhir sengketa wewenang mengadili antara Pengadilan Negeri di dalam daerah hukumnya.
BAB III
Pasal 39

.
- (1) Pengadilan Tinggi memberi pimpinan kepada Pengadilanpengadilan Negeri di dalam daerah hukumnya.
- (2) Pengadilan Tinggi melakukan pengawasan terhadap jalannya di dalam daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
- (3) Perbuatan Hakim Pengadilan Tinggi di dalam daerah hukumnya diawasi dengan teliti oleh Pengadilan Tinggi.
- (4) Untuk kepentingan Negara dan Keadilan, Pengadilan Tinggi dapat memberi peringatan, tegoran dan petunjuk yang dipandang perlu kepada pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya.
- (5) Pengadilan Tinggi berwenang untuk memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk diteliti dan memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan para hakim.
BAB VI - TAENTANG MAHKAMAH AGUNG.
Pasal 40

.
Mahkamah Agung berkedudukan di Ibu Kota Republik Indonesia atau di lain tempat yang ditetapkan oleh Presiden.
BAB VI - TAENTANG MAHKAMAH AGUNG.
Pasal 41

.
- (1) Mahkamah Agung terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil-ketua, beberapa orang Ketua-muda dan beberapa Hakim anggota, dibantu oleh seorang Panitera dan beberapa orang Panitera-pengganti.
- (2) a. Pada Mahkamah Agung diadakan bidang-bidang peradilan Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara yang masingmasing meliputi satu lingkungan peradilan.
- b. Tiap-tiap bidang dipimpin oleh seorang Ketua-muda dibantu oleh beberapa Hakim anggota.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat-pejabat tersebut dalam ayat (1) harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berjiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 dan tidak pernah memusuhi Revolusi Indonesia;
- c. Berjiwa dan mengamalkan Pancasila dan Manipol serta segala pedoman pelaksanaannya;
- d. Sarjana Hukum;
- e. Ahli Hukum-bukan Sarjana Hukum;
- f. Berumur serendah-rendahnya 35 tahun;
- g. Berpengalaman sedikit-dikitnya 10 tahun dalam bidang hukum.
BAB VI - TAENTANG MAHKAMAH AGUNG.
Pasal 42

.
Pembagian tugas antara Hakim-hakim Mahkamah Agung diatur oleh Ketua Mahkamah Agung.
BAB VI - TAENTANG MAHKAMAH AGUNG.
Pasal 43

.
- (1) Hakim Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong melalui Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman.
- (2) Hakim Mahkamah Agung diberhentikan oleh Presiden dengan hormat dari jabatannya, karena:
- a. ternyata tidak cakap;
- b. sakit rokhani atau jasmani yang terus menerus sehingga ternyata tidak sanggup lagi melakukan kewajibannya dengan baik;
- c. permintaan sendiri;
- d. telah berumur 60 tahun.
BAB VI - TAENTANG MAHKAMAH AGUNG.
Pasal 44

.
- (1) Hakim Mahkamah Agung dapat dipecat dari jabatannya oleh Presiden karena alasan-alasan termaksud dalam pasal 11 huruf a sampai dengan f
- (2) Pemecatan ini dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Mahkamah Agung.
BAB VI - TAENTANG MAHKAMAH AGUNG.
Pasal 45

.
- (1) Hakim Mahkamah Agung hanya dapat ditangkap, ditahan, dituntut, digeledah dan disita barangnya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari Presiden.
- (2) Apabila terhadap hakim Mahkamah Agung ada perintah untuk ditangkap atau untuk ditempatkan dalam rumah sakit jiwa maka dengan sendirinya ia diberhentikan dari jabatannya untuk sementara waktu oleh Menteri Kehakiman.
- (3) Apabila ia dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana tanpa ditangkap, atau apabila ada hal-hal yang mungkin berakibat pemberhentian dari jabatannya, ia dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Menteri Kehakiman.
BAB VI - TAENTANG MAHKAMAH AGUNG.
Pasal 46

.
- (1) Mahkamah Agung memeriksa dan memutus dengan sekurangkurangnya tiga orang Hakim dengan dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera-pengganti.
- (2) Dalam mengadili sebagai pengadilan tertinggi dari masing-masing lingkungan peradilan, maka sidang Mahkamah Agung pada umunmya diketuai oleh Ketua-muda yang memimpin sidang lingkungan peradilan yang bersangkutan. Apabila sidang diketuai oleh Ketua atau Wakil-ketua Mahkamah Agung, maka Ketua-muda, jika hadir, duduk sebagai anggota.
- (3) Dalam memutus sengketa tentang wewenang mengadili antara pengadilan-pengadilan dari beberapa lingkungan peradilan, sidang Mahkamah Agung, sedangkan Ketua-ketua-muda yang masingmasing memimpin bidang lingkungan peradilan yang bersangkutan atau seorang Hakim dari tiap-tiap bidang itu duduk sebagai anggota.
§ 2.
TENTANG KEKUASAAN MAHKAMAH AGUNG
BAB VI - TAENTANG MAHKAMAH AGUNG.
Pasal 47

.
- (1) Mahkamah Agung sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan memberi pimpinan kepada pengadilan-pengadilan yang bersangkutan.
- (2) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan dalam semua lingkungan pengadilan di seluruh Indonesia dan menjaga supaya peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
- (3) Perbuatan-perbuatan Hakim-hakim di semua lingkungan peradilan diawasi dengan cermat oleh Mahkamah Agung.
- (4) Untuk kepentingan, Negara dan Keadilan Mahkamah Agung memberi peringatan, tegoran dan petunjuk yang dipandang perlu baik dengan surat tersendiri, maupun dengan surat edaran.
- (5) Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan dari semua pengadilan dalam semua lingkungan peradilan. Mahkamah Agung dalam hal itu dapat memerintahkan disampaikannya berkasberkas perkara dan surat-surat untuk dipertimbangkan.
BAB VI - TAENTANG MAHKAMAH AGUNG.
Pasal 48

.
Mahkamah Agung memutus dalam tingkat pertama serta terakhir:
- a. Semua sengketa tentang wewenang mengadili antara pengadilan dari satu lingkungan dengan pengadilan dari lingkungan peradilan yang lain;
- b. Semua sengketa tentang wewenang mengadili antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Negeri yang tidak terletak dalam daerah hukum atau Pengadilan Tinggi;
- c. Semua sengketa tentang wewenang mengadili antara pengadilanpengadilan yang tidak disebut dalam huruf a dan b.
BAB VI - TAENTANG MAHKAMAH AGUNG.
Pasal 49

.
- (1) Mahkamah Agung memutus tentang permohonan kasasi terhadap putusan atau penetapan dalam tingkatan peradilan terakhir dari pengadilan-pengadilan dalam semua lingkungan peradilan.
- (2) Permohonan kasasi dapat diajukan:
- a. dalam perkara perdata oleh pihak-pihak yang berperkara;
- b. dalam perkara pidana oleh terpidana atau Jaksa yang bersangkutan sebagai pihak atau pihak ketiga yang dirugikan.
- (3) Permohonan kasasi dapat diajukan pula demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung;
- (4) Acara kasasi diatur lebih lanjut dalam Undang-undang yang mengatur acara untuk masing-masing lingkungan peradilan.
BAB VI - TAENTANG MAHKAMAH AGUNG.
Pasal 50

.
- (1) Permohonan kasasi oleh pihak yang bersangkutan oleh pihak ketiga yang dirugikan hanya dapat diterima, apabila upaya- upaya hukum biasa yang dapat dipergunakan, telah dipergunakan.
- (2) Permohonan kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan oleh Jaksa Agung sekalipun ada upaya hukum biasa tidak dipergunakan.
BAB VI - TAENTANG MAHKAMAH AGUNG.
Pasal 51

.
Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan dan penetapan dari pengadilan-pengadilan yang lebih rendah:
- a. karena lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya perbuatan yang bersangkutan;
- b. karena melampaui batas wewenangnya;
- c. karena salah mentrapkan atau karena melanggar peraturanperaturan hukum yang berlaku.
BAB VI - TAENTANG MAHKAMAH AGUNG.
Pasal 52

.
Mahkamah Agung mengadili tentang putusan-putusan yang dimohon peninjauan kembali untuk masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Undang-undang.
§3.
TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN LAIN.
BAB VI - TAENTANG MAHKAMAH AGUNG.
Pasal 53

.
Mahkamah Agung memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang soal-soal yang berhubungan dengan hukum, apabila hal itu diminta oleh Pemerintah.
BAB VI - TAENTANG MAHKAMAH AGUNG.
Pasal 54

.
Pengawasan tertinggi atas notaris dan penasehat-hukum dilakukan oleh Mahkamah Agung.
BAB V
Pasal 55

.
- (1) Pada tiap-tiap pengadilan ada sebuah kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera dan dibantu oleh beberapa orang Paniterapengganti.
- (2) Panitera diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman dan Panitera-pengganti oleh Kepala Pengadilan yang bersangkutan.
BAB V
Pasal 56

.
- (1) Tugas Panitera ialah mengikuti semua sidang dan musyawarah pengadilan dan mencatat dengan teliti semua hal yang dibicarakan.
- (2) Apabila Panitera berhalangan ia diganti oleh Penitera-pengganti atau pegawai lain yang diserahi untuk mewakili jabatan itu.
- (3) Selain tugas tersebut dalam ayat (1) Panitera bertugas untuk mengurus kepaniteraan, menyimpan catatan-catatan dan daftardaftar. Ia menjabat juga sebagai bendaharawan dari pengadilan itu.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Panitera terikat pula pada ketentuanketentuan tersebut dalam Undang-undang tentang bea atau upah pengadilan dan uang jasa pada pengadilan-pengadilan.
BAB V
Pasal 57

.
Dalam perkara perdata Panitera melaksanakan putusan pengadilan dan bertindak pula sebagai Jurusita.
BAB V
Pasal 58

.
- (1) Panitera wajib membuat daftar dari semua perkara perdata yang diterima di kepaniteraan tanpa membedakan apakah perkara-perkara itu akan diperiksa dalam sidang atau di luar sidang.
- (2) Di dalam daftar itu tiap-tiap perkara itu diberi nomor urut dan dibubuhi catatan singkat tentang isinya.
- (3) Untuk perkara-perkara pidana juga dibuat daftar semacam itu.
BAB V
Pasal 59

.
- (1) Hanya hakim dan jaksa diperbolehkan meminta berkas perkara yang disimpan dalam kepaniteraan untuk dikerjakan di rumah dengan memberikan tanda penerimaan.
- (2) Apabila tidak nyata-nyata ditentukan dengan peraturanperundangan, daftar-daftar, catatan-catatan, risalah-risalah dan berkas-berkas pengadilan tidak boleh dipindahkan dari kepaniteraan tanpa izin dari Kepala Pengadilan.
- (3) Kewenangan dan kewajiban Panitera untuk mengeluarkan ali surat, salinan atau ringkasan-ringkasan dari akta-akta dan putusan-putusan yang disimpan pada kepaniteraan diatur dengan Undang-undang.
BAB V
Pasal 60

.
Panitera menerima dan menyimpan biaya-biaya perkara serta biaya lain yang harus dibayar menurut peraturan perundang- undangan.
BAB V
Pasal 61

.
Panitera bertanggung jawab untuk surat-surat putusan, dokumendokumen, akta-akta, surat-surat, daftar-daftar, buku-buku, uang dan surat-surat berharga yang penyimpanan dan pengurusannya diserahkan kepadanya.
BAB V
Pasal 62

.
Dari semua putusan yang berisi pidana denda, atau membayar ongkos perkara untuk kepentingan Negara, setelah putusan itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap, oleh Panitera dibuat salinan dan kemudian diberikan kepada Jaksa yang menuntut perkara itu.
BAB V
Pasal 63

.
Bea dan upah yang diterima berdasar Undang-undang oleh panitera disetorkan ke Kas Negara untuk kepentingan Negara.
BAB V
Pasal 64

.
Ketentuan-ketentuan lain tentang tugas Panitera akan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.
BAB VI
Pasal 65

.
- (1) Jurusita dan Jurusita-pengganti adalah pejabat umum.
- (2) Jurusita diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman dan Jurusita-pengganti oleh Kepala Pengadilan yang bersangkutan.
BAB VI
Pasal 66

.
- (1) Jurusita mempunyai tugas dalam sidang pengadilan dan melaksanakan semua tugas yang diberikan oleh ketua sidang.
- (2) Ia mempunyai tugas dalam daerah hukum pengadilan di mana ia diangkat.
- (3) Selain tugas yang tersebut dalam ayat (1) ia melakukan pemberitahuan-pemberitahuan pengadilan, memberikan pengumuman-pengumuman, protes-protes yang berhubungan atau tidak berhubungan dengan perkara yang sedang disidangkan dari semua perkara pidana maupun perkara perdata dalam hal-hal dan menurut cara-cara yang diatur dengan Undang-undang.
- (4) Atas perintah Kepala Pengadilan Negeri atau Panitera, Jurusita melakukan pensitaan.
- (5) Ia membuat berita acara yang salinannya diserahkan kepada orang yang tersangkut dalam sitaan.
BAB VI
Pasal 67

.
- (1) Dalam memperhitungkan jasa-jasanya tentang bea atau upah pengadilan dan uang Jurusita, Jurusita terikat pada tarip yang terdapat dalam Undang-undang.
- (2) Atas perintah pengadilan, dalam hal yang ditentukan oleh Undangundang ia wajib melakukan pekerjaan secara cuma-cuma.
BAB VI
Pasal 68

.
Jurusita diwajibkan mempunyai daftar pekerjaan.
BAB VI
Pasal 69

.
Ketentuan-ketentuan lain tentang tugas Jurusita akan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.
BAB VII
Pasal 70

.
Undang-undang Mahkamah Agung (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 30) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum, pengadilan swapraja dan pengadilan adat dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII
Pasal 71

.
Undang-undang ini dinamakan Undang-undang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.
BAB VII
Pasal 72

.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 6 Juli 1965. ttd
Pd. Pres. Republik Indonesia, Dr. J. LEIMENA.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Juli 1965. Pd. Sekretaris Negara, ttd
A.W. SURJOADININGRAT S.H.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 70
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 1 dan 2

Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 4 s/d 6

Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 7

ayat 1 :

ayat 2 :Cukup jelas.Hakim dilarang untuk mempunyai perusahaan, menjadi pemegang saham suatu perseroan atau mengadakan usaha-usaha perdagangan lain.##
PENJELASAN
Pasal 8 dan 9

Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 1

OPemberhentian dengan hormat seperti yang dimaksudkan dalam pasal ini dilakukan melalui Mahkamah Agung.
PENJELASAN
Pasal 11 s/d 27

Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 28

ayat 1 :

ayat 2 :Cukup jelas.Dengan ijazah Sekolah Lanjutan Atas dimaksudkan ijazah dari Sekolah Lanjutan Atas Umum dibidang ilmu pengetahuan kemasyarakatan atau hukum.##
PENJELASAN
Pasal 29

Untuk memperlancar jalannya peradilan, diadakan kemungkinan peradilan secara kilat yang menyimpang dari azas peradilan dengan tiga orang hakim dan yang dilakukan dengan seorang hakim.

Perkara-perkara yang dapat diajukan dalam peradilan kilat dan acara peradilan kilat diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan lingkungan Peradilan Umum.##
PENJELASAN
Pasal 30

ayat 1 :

ayat 2 :ayat 3 :Ketentuan ini diperlukan, mengingat bahwa tenaga hakim masih sangat kurang untuk ditempatkan dalam daerah-daerah terpencil, sedang fasilitas-fasilitas pun belum mencukupi. Misalnya dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri yang mempunyai pejabat-pejabat hingga keplosok-keplosok. Menteri Kehakiman dapat mengangkat mereka sebagai hakim.Tujuannya ialah jangan sampai terjadi suatu vacuum-penghukuman dan kehakiman, mengingat bahwa selalu akan ada pencari keadilan. Kepentingan-pencari keadilan ini yang harus diutamakan.Cukup jelas.Mengingat, bahwa peradilan wajib dijalankan oleh tenaga-tenaga kehakiman sendiri, sedang tenaga-tenaga pejabat dalam lingkungan Menteri Dalam Negeri hanya bersifat "pinjaman", maka sudah sewajarnya, bahwa para pejabat pinjaman itu diangkat untuk batas waktu tertentu.Hal inipun akan selalu mengingatkan masyarakat dan dapat Menteri Kehakiman sendiri, bahwa keadaan itu tidak berlangsung secara terus menerus.
PENJELASAN
Pasal 31 s/d 45

Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 46

.ayat 1 : Ketentuan bahwa Mahkamah Agung memeriksa dan memutuskan dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim merupakan lex spesialis terhadap ketentuan bahwa pengadilan memeriksa dan memutus dengan tiga orang hakim (
PENJELASAN
pasal 8 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman) yang merupakan lex generalis. Dengan demikian Mahkamah Agung dapat juga meriksa dan memutuskan dengan lebih dan tiga orang hakim.

ayat 2 : Cukup jelas.dan 3 : Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 55

ayat 1 : Cukup jelas.

ayat 2 :Karena panitera merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam menjalankan peradilan, maka kalau padanya terdapat petunjuk-petunjuk yang menimbulkan persangkaan keras bahwa ia melakukan perbuatanperbuatan yang bersifat kontra revolusioner atau ia memberi nasehat/pertolongan yang bersifat memihak kepada yang berkepentingan dalam perkara yang sedang diperiksa, atau dikirakan atau diperiksa, sudah sewajarlah ia dipecat dari jabatan-nya.Yang dimaksudkan dengan pengangkatan dan pemberhentian oleh Menteri Kehakiman dalam ayat ini panitera dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.
PENJELASAN
Pasal 56 dan 57

Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 58

ayat 1 : Yang dimaksudkan dengan pemeriksaan perkara diluar sidang a.l. : penyerahan perkara oleh kepala pengadilan kepada sesuatu arbitrage.

ayat 2 dan 3 : Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 59 s/d 72

Cukup jelas.TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2767