PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor � Tahun 2016
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2013-2018
Berlaku: 9 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Menimbang:
Mengingat:
BUPATI MINAHASA TENGGARA PROVINSISULAWESIUTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR � TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2013-2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
- a. bahwa hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 20l�R2018 menyatakan perlu dilakukan perbaikan penetapan sasaran, penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian kinerja yang belum menunjang keberhasilan pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai ketentuan Pasal 283 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Ta.hun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerinta.h Nomor 8 Ta.hun 2008 tentang Taha.pan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mernbentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupatcn Minahasa Tenggara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018;
- I. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ta.hun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.hun 1959 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme [Lernbar-an Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
j
I
I
J
r
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indon�sia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ten tang . Republik Lembaran
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara · Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 . Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. 1 1 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
•
- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
15. Peraturan Pernerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ten tang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019;
- 2 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 571);
..
•
I
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20154 Nomor 2036);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2013 ten tang Rencana Tata Ruang · Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah · Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 Nomor 71);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana · Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 81);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
dan
BUPATI MINAHASA TENGGARA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2014 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2013 - 2018.
N/A
Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 diubah sebagai berikut:
- A. Pasal 4 ayat ( 10) diubah menjadi sebagai berikut:
Isi clan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
I
tJ
yang merupakan bagian tidak terpisahkan · dari Peraturan Daerah ini.
- B. Dengan berlalrunya Peraturan Daerah ini maka Lampiran Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal cliundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
Ditetapkan di Ratahan
. Pada tanggal ?-,- :Ju�, 2016 I BUPATI MINAHASA TENGGARA, "V
2016
Nomor: 4 /Bag.Hukum/SETDA/�r -2016 Tanggal lo A'3c)Hu� 2016 ... Salinan Sesual Dengan Aslinya KEPALA IAN HUKUM DAN PE ANG-UNDANGAN,
Diundangkan di Ratahan pada tanggal 23 Juni
SEKRETARIS DAERAH
. -ROYKE LUMINGAS, SH Pembina Tkt I (IV /b) NIP.19670918 200012 1 001
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR gq;t
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PROVINSI SULAWESI UTARA : ( 4 /?..O I Ip)
..
. .
KATA·PENGANTAR
Puji syukur patut kita panjatkan ke hadirat Tuhan karena atas rahmat dan karunia­ Nya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD} Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018 dapat diselesaikan. Substansi RPJMD adalah penjabaran Visi, Misi, Janji-janji Kampanye, dan program proritas Bupati dan Wakil Bupati dalam kurun waktu lima tahun ke depan kepada warga Kabupaten Minahasa Tenggara. Penyusunan RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 201 o tentang Pelaksanaan Peraturan Pernerlntah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan. Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Tujuan penyusunan RPJMD adalah untuk memberikan arah bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara seutuhnya selama lima tahun ke depan dan menyelaraskan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, isu strategis, program strategis, kerangka pendanaan. indikator kinerja, dan gambaran pengelolaan keuangan daerah. Dokumen RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 20132018 merupakan pedoman dalam pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara. Renstra dan Renja SKPD dalam merencanakan Program Prioritas dan Kegiatan-kegiatan setiap tahunnya yang menyentuh kebutuhan masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara serta memenuhi harapan warga Kabupaten Minahasa Tenggara dalam mewujudkan kabupaten yang berdaulat. berdikari dan berkepribadian.
Harapan kami dalam mengemban amanah sebagai Bupati Minahasa Tenggara adalah mengajak semua pemangku kepentingan secara · bersama-sama berbuat untuk membenahi dan mensejahterakan warga Kabupaten Minahasa Tenggara secara lahir dan batin. Dengan bekerja keras. bekerja cerdas, bekerja tuntas dan bekerja ikhlas kita dapat wujudkan clta-clta dan mewujudkan visi - misi, menjadikan Minahasa Tenggara Jelas Sejahtera.
Ratahan, 27 Juni 2016 'Hormat Kami,
Tim Penyusun
..
..
•
DAFTAR ISi
| KATA PENGANTAR | KATA PENGANTAR | KATA PENGANTAR | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| DAFTAR ISi... | DAFTAR ISi... | DAFTAR ISi... | ii |
| | 1.1 | Latar belakang... ..••...•... ..•...•...••...•...•••. .•••••...•..•.••.••.•..•... | 1-1 |
| | 1.2 | Dasar Hukum ..•...•.•...: ________________ | 1-3 |
| | 1.3 | Hubungan Antar Dokumen •...•...•.•••..••.•...•...•.••.••.•...••..•.•..•.. | 1-5 |
| | | 1.3.1. RPJMD dan Rencana Pembangunan Nasional .•..••...•..•.••...••.••. | 1-6 |
| | | 1.3.2. RPJMD dan RPJPD Kabupaten Minahasa Tenggara ...•.••.•... | 1-7 |
| | | 1.3.3. RPJMD dan RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara ...•...•.. | 1·7 |
| | | 1.3.4. RPJMD dan Renstra SKPD .•...•...•...•.•...•..•..•...•.•...•.. | 1-8 |
| | | 1.3.5. RPJMD dan RKPD Kabupaten Mlnahasa Tenggara .•...••.•.••...•.. | 1-8 |
| | 1.4 | Sistematika Penullsan .•..••.•..•..•.••.•..•...•.•..•..•.•...•.••.•...•.•...•.•..•.••...•..•.. | 1-14 |
| | 1.5 | Maksud dan Tujuan... | 1·15 |
| | | 1.5.1 Maksud... | 1·15 |
| | | 1.5.2 Tujuan... | 1-15 |
| | II | GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH... | 11·1 |
| | 2.1 | Aspek Geografi dan Demografi... | 11-1 |
| | | 2.1.1 Karakterlstik Lokasi dan Wilayah ..•...•.•...•.••.•...•..•.••.••... | 11-1 |
| | | 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah ..•...•.••...•..•.•...•..•.••.••... | 11·18 |
| | 2.2 | Aspek Kesejahteraan Masyarakat... ..•...•.••...•.••... | 11-24 |
| | | 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonoml •..•...••.••.••.•..• | 11-24 |
| | | 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial .•...•...•...•...••.•...•... | 11-29 |
| | | 2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga ...•...•...•...••...•.. | 11-32 |
| | 2.3 | Aspek Pelayanan Umum... | 11-32 |
| | | 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib .••.•...•••...•.•...•..•...••...•..•.•.••... | 11-32 |
| | | 2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan •..•.•...•...•••... ...•.•...•..•...••.•.•. | 11-83 |
| | 2.4 | Aspek Daya Saing Daerah..••..�... | 11-92 |
| | | 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ...•.. ... ..•.•..•...••..•...•...•• | 11-93 |
| | | 2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/lnfrastruktur ..•...•.•..•...•..•... | 11-96 |
| | | 2.4.3 Fokus lklim Berinvestasi .•...•...•..•...•... | 11-100 |
| | | 2.4.4 Fokus Sumberdaya Manusia ...•.•...•..•...•...•...•..• | 11-104 |
| | Bab Ill | GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KAERANGKA PENDANAAN . | |
| | 3.1 | Kinerja Keuangan Masa Lalu... | 111-1 |
| | | 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD... | 111-2 |
| | | 3.1.2 Neraca Daerah... | 111-3 |
| | 3.2 | Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu... | 111-6 |
ii
·.
·.
O
| | | 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran... | 111-7 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | 3.2.1 3.3 | Analisis Pembiayaan... Kerangka Pendanaan... | 111-7 |
| | | 3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Priorltas Utama . | 111-11 111-14 |
| | | 3.1.1 Proyeksi Data Masa lalu | 111-14 |
| | | 3.1.2 Penghltungan Kerangka Pendanaan | |
| | | | 111-14 |
| Bab | IV ANALISA ISU-ISU STRATEGIS...•... | IV ANALISA ISU-ISU STRATEGIS...•... | 111-15 |
| | 4.1 | Permasalahan Pembangunan... 4.1.1 Sosial Budaya... | IV-1 IV-1 |
| | | 4.1.2 Ekonomi ·... | IV-1 |
| | | 4.1.3 llmu Pengetahuan dan Teknolog1... | IV-4 |
| | | 4.1.4 lnfrastruktur... | IV-7 |
| | | 4.1.5 Geomorfologis, Sumber Daya Alam dan Lingkungan... | IV-7 |
| | | 4.1.6 Politik ;... | IV -9 |
| | | 4.1.7 Hukum dan Hak Asasl Manusia : ________________ | IV-10 |
| | | 4.1.8 Ketentraman dan Ketertiban... | IV-1 O |
| | | 4.1.9 Aparatur... | IV-10 |
| | | 4.1.10 Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah... 4.1.11 Pencapaian Target Mlllenium Development Goal's (MDG'S)... | IV-10 IV-10 |
| | 4.2 | Analisis Faktor Internal dan Eksternal... | IV-11 |
| | | | IV-11 |
| | | 4. 2. 1 Kekuatan (Strength)... | |
| | | 4. 2. 2 Kelemahan (Weakness)... | IV-11 |
| | | 4. 2. 3 Peluang (Opportunity)... | IV-12 |
| | | 4. 2. 4 Ancaman (Threat)... | IV-13 |
| | 4.3 | Analisis lsu Strategis , , , t , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | IV-13 |
| | | | IV-14 |
| Bab | V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1 | . Visi | V-1 |
| | 5.2 | Misi | V-1 |
| | 5.3 | Tujuan dan Sasaran... | V-1 |
| | | | V-2 |
| Bab | VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN . 6.1 Perumusan | Strategi... | Vl-1 |
| | 6.2 Arah Kebijakan... | 6.2 Arah Kebijakan... | Vl-1 |
| Bab | VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH . | VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH . | Vl-2 |
| | | | Vll-1 |
| | 7.2 Program Pembangunan Daerah... 7.2.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib | 7.2 Program Pembangunan Daerah... 7.2.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib | Vll-2 |
·.
.
Pend idikan
.
| 7.2.2 | Kebljakan Umum dan Program Pembanqunan Urusan Wajlb Kesehatan . | Vll-2 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 7.2.3 | Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Pekerjaan Umum , | Vll-3 |
| 7.2.4 | Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Perumahan | Vll-3 |
| 7.2.5 | Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Penataan Ruang | Vll-4 |
| 7.2.6 | Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan..••...•..•... | Vll-5 |
| 7.2.7 | Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Perhubungan , , . | Vll-5 |
| 7.2.8 | Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Lingkungan Hidup . | Vll-6 |
| 7.2.9 | Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajlb Pertanahan . | Vll-6 |
| 7.2.10 | Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil...•..•...••... | Vll-6 |
| 7.2.11 | Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perllndungan Anak...•...•••...•• | Vll-7 |
| 7.2.12 | Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera..•••...•..•...•... | Vll-7 |
| 7.2.13 | Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Sosial . | Vll-7 |
| 7.2.14 | Kebljakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Tenaga Kerja . | Vll-8 |
| 7.2.15 | Kebijakan Umum dan f=>rogram Pembangunan Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah...•...••.•...•... | Vll-8 |
| 7.2.16 | Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Penanaman Modal Daerah . | Vll-9 |
| 7.2.17 | Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Kebudayaan , , . | Vll-9 |
| 7.2.18 | Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajlb Kepemudaan dan Olahraga•..•...•...•... | Vll-9 |
| 7.2.19 | Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negerl.••.•..•...•...• | Vll-10 |
| 7.2.20 | Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian..•... | Vll-10 |
| 7.2.21 | Kebljakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib | Vll-11 |
· .
'•
Ketahanan Pangan
,
.
| | 7.2.22 | Kebljakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Cesa...••.•...••...•..•..•.••... | Vll-12 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| | 7.2.23 | Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Statistik . | Vll-12 |
| | 7.2.24 | Kebijakan Umum dan Program Pemban�unan Urusan Wajib Kearsipan , . | Vll-12 |
| | 7.2.25 | Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Komunlkasi dan lnformatika•..•...•...•...•...•••... | Vll-13 |
| | 7.2.26 | Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Perpustakaan . | Vll-13 |
| | 7.2.27 | Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Pertanian . | Vll-13 |
| | 7.2.28 | Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pillhan Kehutanan . | Vll-13 |
| | 7.2.29 | Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral...•...•...•...•..•... | Vll-14 |
| | 7.2.30 | Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Plllhan Pariwisata . | Vll-14 |
| | 7.2.31 | Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pllihan Kelautan dan Perikanan...••...•.•...•..•..•... | Vll-15 |
| | 7.2.32 | Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Perdagangan | Vll-15 |
| | 7.2.33 | . Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Plllhan Perindustrian | Vll-15 |
| | 7.2.34 | Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pllihan | Vll-16 |
| Transmigrasi · | Transmigrasi · | Transmigrasi · | Vll-16 |
| VIII INDIKASI 1. | Mengembangkan tata kelola Pemerintahan yang mengedepankan supremasi hukurn, demokratis, profesional, dan melayani. (Sukses Pemerintahan) | Mengembangkan tata kelola Pemerintahan yang mengedepankan supremasi hukurn, demokratis, profesional, dan melayani. (Sukses Pemerintahan) | Vlll-1 |
| 2. | Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin berkualitas dan Pemberdayaan Masyarakat (Sukses Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat)...•...•... | Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin berkualitas dan Pemberdayaan Masyarakat (Sukses Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat)...•...•... | Vlll-1 |
| 3. | Mengembangan perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanian (Kelapa), perkebunan dan pariwisata serta iklim investasi dan | Mengembangan perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanian (Kelapa), perkebunan dan pariwisata serta iklim investasi dan | Vlll-3 |
| 4. | Mewujudkan infrastruktur publik yang berkualitas, meningkatkan aksesibilitas transportasi, telekomunikasl, energi listrik, air berslh, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir | Mewujudkan infrastruktur publik yang berkualitas, meningkatkan aksesibilitas transportasi, telekomunikasl, energi listrik, air berslh, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir | Vlll-6 |
· .
·.
PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi kewenangan yang lebih luas kepada daerah, khususnya kabupaten/kota, untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan demokratis. Sebagai daerah otonom, kewenangan yang diberikan berdasarkan azas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas. nyata dan bertanggung jawab, mencakup semua bidang pemerintahan kecuali bidang politik, pertahanan, peradilan, moneter dan agama. Pemberian kewenangan dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengembangkan demokrasi serta meningkatkan pemerataan pembangunan, yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance).
Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara selang waktu 2009-2013 telah memberikan dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun demikian masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, selain munculnya hal-hal baru seiring d.inamika yang terjadi dalam masyarakat.
Upaya perbaikan dan peningkatan dimaksud dilaksanakan dengan dukungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) melalui prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas serta sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat. Untuk menunjang terlaksananya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel diperlukan sebuah perencanaan yang integral dan komprehensif yang menyangkut semua bidang pembangunan. Oleh karena itu, tersusunnya sebuah dokumen perencanaan yang baik mutlak diperlukan demi terlaksananya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, khususnya di Kabupaten Minahasa Tenggara.
Undang-Undang namer 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah sebagai unsur penyelenggara Negara di tingkat pusat dan daerah menyusun rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan. Untuk jangka panjang, pertu dibuat dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Sedangkan untuk jangka menengah, dokumen perencanaan yang perlu dihasilkan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagai dasar pelaksanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
Sebagai kabupaten yang relatif baru di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara terus memacu kegiatan pembangunan untuk · mengejar ketertinggalannya dari daerah otonom lain yang telah lebih dulu berdiri. Untuk itu, dipertukan perencanaan pembangunan yang komprehensif agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan
1
· .
·.
optimal. Setelah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembanqunen Jangka Panjang Daerah Minahasa Tenggara tahun 2005-2025 maka RPJPD menJadi acuan dalarn penyusunan RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota ditetapkan paling lambat 6 bulan setelah dilantiknya Kepala Daerah terpilih. Sehubungan dengan maksud tersebut maka Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara telah menetapkan Peraturan Daerah Namer 9 Tahun 2014 tanggal 1 O November 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Oaerah. Oalam perkernbanqan selanjutnya dengan memperhatikan dinamika pembangunan daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Nemer 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 dipadang perlu untuk dilakukan revisi dengan pertimbangan sebagai berikut:
- 1 . Hasil Evaluasi BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nemer LEV608/PW18/3/2014 tanggal 24 Desember 2014;.
2. Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten .Minahasa Tenggara Nomor 4 dan Nomor 6 Tahun 2014 tentang perubahan beberapa OPD;
3. Hasil evaluasi LAKIP Pemerintah Kabupaten · Minahasa Tenggara terhadap dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Minahasa Tenggara; dan
4. Penyesuaian dengan Kebijakan nasional NAWA CITA.
Sehubungan dengan maksud tersebut maka Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara menyusun dokumen Revisi RPJMD 2013 - 2018 yang memuat visi, misi dan program pemerintah Minahasa Tenggara. Penyusunan Rancangan Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2018 terbagi dalam beberapa rangkaian kegiatan:
- 1 . Permohonan usulan Revisi RPJMD kepada Bupati Minahasa Tenggara
2. Persetujuan Bupati Minahasa Tenggara
3. Penyusunan Rancangan Awai Revisi RPJMD
4. Focused Group Discussion (FGD)
5. Forum SKPD
6. Pelaksanaan Musrenbang Revisi RPJMD
7. Penyusunan Rancangan Akhir Revisi RPJMD
8. Pengajuan Ranperda Revisi RPJMD menjadi Peraturan Daerah
9. Konsultasi kepada Gubemur Sulawesi Utara up Bappeda Provinsi Sulawesi Utara
10. Persetujuan bersama DPR
·.
..
1.2. Dasar Hukum
Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah :
- 1 . Pasal 1 8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nemer 75);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nemer 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nemer 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Namer 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nemer 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4685);
8. Undang-Undang Nemer 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Namer 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4700);
9. Undang-Undang Nemer 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nemer 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 1 0 . Undang-Undang Namer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­ undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 1 1 . Undang-Undang Nemer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Namer 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
·.
..
- 1 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik · Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 7 41 );
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015- 2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 201 O tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 'tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 571);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa TenggaraTahun 2013 Nomor71);
·,
..
26. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor ... )
27. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor ... )
28. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 81);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 82)
1.3. Hubungan Antar Dokumen
Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan.
Sebagai subsistem, maka berbagai dokumen perencanaan yang berkaitan dengan RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 juga penu ditelaah, baik dokumen pada level nasional, Provinsi Sulawesi Utara, dan kabupaten/kota di sekitar Kabupaten Minahasa T enggara, yaitu :
- 1 . Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2010-2015.
3. Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJMD wilayah sekitar Kabupaten Minahasa Tenggara seperti Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ..
8. Dokumen terkait lainnya (yang bersifat perencanaan sektoral).
·,
1.3.1. RPJMD dan Rencana Pembangunan Nasional
Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional seperti yang tercantum dalam RPJMN tahun 2010--2014. RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara menyesuaikan dengan lima agenda utama pembangunan nasional yaitu :
- 1 ) Agenda I : Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- 2) Agenda II : Perbaikan tata kelola pemerintahan
- 3)
- Agenda Ill : Penegakkanpilar demokrasi
- 4) Agenda IV : Penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi
- 5) Agenda V : Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Dengan terjadinya pergantian kepemimpinan Nasional. maka ditetapkan RPJMN 2015-2019, dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional seperti yang tercantum dalam RPJMN tahun 2015-2019, RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara menyesuaikan dengan Dasar-dasar strategi Pembangunan Nasional dan visi dan misi pembangunan nasional tahun 2015-2019 yaitu :
- ;, Dasar - dasar Strategi Pembangunan Nasional
- 1 . Membangunan tanpa meningkatkan ketimpangan antar wilayah.
2. Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
3. Membangun dari pinggir dan dari desa
4. Ekonomi harus berorientasi dan berbasiskan pada sector dan jenis usaha yang memasukan nilai tambah sebesar-besarnya dengan SOM berkualitas, inovasi, kreatifitas dan penerapan teknologi yang tepat.
5. Pembanguan Nasional sebaglan besar adaiah agregasi dari pembangunan daerah yang berkualitas.
- ,... Visi- Misi Pembangunan 2015-2019
- ./ Visi: Terwujudnya Indonesia yang berdaulat. mandiri, dan berkepribadian berlandasan gotong royong .
- ./ Misi:
- 1 . Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim. dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara Kepulauan
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbanqan. dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
- .
·.
•
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan
1.3.2 RPJMD dan RPJPD Kabupaten Minahasa Tenggara
RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2�13-2018 merupakan bagian dari Tahap Kedua dan Ketiga dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2005-2025 yakni Tahap Pemantapan (2011-2015) dan Tahap Akselerasi (2016-2020). Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain menjabarkan memuat visi, misi dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati Minahasa Tenggara masa bakti tahun 2013-2018, juga berpedoman pada visi, misi daerah serta arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 20052025.
Visi daerah 2005-2025 adalah "Kabupaten Minahasa Tenggara yang mandlri, adil, sejahtera dan berkelanjutan", sedangkan Misinya adalah:
- 1 . Mewujudkan masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara yang berahlak mulia, beretika dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
2. Menciptakan sumber daya manusia Kabupaten Minahasa Tenggara yang berkualitas
3. Meningkatkan perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggara yang dapat memenuhi kebutuhan penduduknya
4. Menciptakan lingkungan kondusif bagi kegiatan perekonomian
5. Meningkatkan taraf hidup penduduk Kabupaten Minatiasa Tenggara secara merata dengan terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar hidup secara layak.
Dalam perkembangan selanjutnya dengan memperhatikan dinamika pembangunan daerah dan untuk lebih mempercepat upaya-upaya peningkatan n,asyarakat maka Misi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara disesuaikan kembali menjadi 7 Misi yang tergambar pada Bab V.
1.3.3 RPJMD dan RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara
Penyusunan Revisi RP JMD memperhatikan dan r:nempertimbangkan berbagai pola dan struktur ruang serta kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2033 jo Perda Revisi RTRW Nomor ... Tahun 2015 rnenyatakan bahwa tujuan penataan ruang di Kabupaten Minahasa Tenggara adalah "Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Dan Terpadu di Kabupaten Mlnahasa Tenggara yang mengedepankan Agroindustri, Perlkanan Dan Pariwlsata."
·.
..
1.3.4 RPJMD dan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD)
RP JMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara.
1.3.5 RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kab�paten Minahasa Tenggara yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. Penyusunan RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat des