Unknown Unknown Nomor 4 Tahun 2010
Tentang DENGAN r~AHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Berlaku: 4 TAHUN 2010
N/A
Preamble

Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANG KALAN NOMOR 7 TAnU~j 2006 TENTANG TATA CA?A PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PEL\NTIKAN DAN PEM8ERHENTIAN KEPALA DESA
DENGAN r~AHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
8UPA TI 8ANGKI,LAN, a.
bahwa sehubungan cengan perkembangan dan kompleksnya permasalahan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. dan guna mengupayakan kelancaran pclaksanaannya mar.::! bcbcrapa r.cten!uan yang menga!ur tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Oesa sebagaimana lelah diuban dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2007, dipandang perlu dilakukan pen/bahan, yang diatur dengan Peraluran Oaerah.
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 lentang Pembentukan Oaerahdaerah Kabupalen dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia T"hun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tenlang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah~n 1981 Nomer 76, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-UncClng Nomor 10 Tahun 2004 lenlang Pembenlukan Peraturan Pcrundang-und,mgan (Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenlang Pemerinlahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia lahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana lelah diubah dengCln Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undan~ Nomor 33 Tahun 2004 lenlang Perimbangan Keuangan anlara Pemerir1tnh Pusal dan Pemerinlahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Peraluran Pemerinlah Nomor 27 Tahun 19133 tenlang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1983 Nomor 36, Tambahan Lembarsn Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraluran Penlerintah Nomor 72 Tahun 2005 lenlang Desa (Lembaran Negara Republlk Ir,donesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negam Republ'k Indclncsia ~lemcr 4588);
9. Peraluran Pemerintah Nomor 79 Tah:1I12005 lenlang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraluran Pemerinlah Nomor 38 Tahun 2007 lenlang Pembagian Urusan Pemerintahan Anlara Pemerintah. Pemerinlahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan D8erah Kabupaten/Kola (Lembaran Negara Republik Indonesia T&lt;lhun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4737);
11. Peraluran Menleri Dalam Negeri Nomer 7 Tahun 1990 lentang Pegawai Negeri Sipil yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 lenlang Jenis dan Benluk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 lenlang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 lenlang Lembaran Daerah dan Berila Daerah;
15. Pemlumn Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tenlang Pengawasan Peraluran Daerah dan Peraluran Kepala Daeran;
16. Peraluran Daerah Kabupalen Bangkalan Nomor 7 Tahun 2006 lenlang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2006 Nomor 7/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupalen Bangkalan Tahun 2007 Nomor 8/E);
Menelapkan
17. Peraluran Daerah Kabupalen Bangkalar, t~emer 4 Tahun 2007 len lang Kodudukan l~o:.Iangan Kopala Dosa dan Pcrungkat Desa (Lembaran Dacrah Kabupalen E3anuknlan Tahun 2007 Nemer 2/E);
18. Peraluran Oawlh Kabupalen Bangka'an Nemer 6 Tahun 2007 tenlang Alekasi Dana Desa (Lembaran Daerah I&lt;abupalen Bangkalan Tahun 2007 Nemer 4/E):
19. Peraluran Dallmh Kabupalen Bangkalan t~emer 7 Tahull 2007 lenlang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupalen Bangkalan Tahun 2007 Nemer 5/E).
20. Peraluran Daerah Nemer 4 Tahun 2007 lentang Kedudukan Keuangan Kepala De-sa dan Perangkat Desa. (Lembaran Daerah Kabupalen Bangkalan Tahun 2007 Nemer 2iE);
21. Peraluran Dderah I(abupalen Bangkalan Nemer 6 Tahun 2007 lenlang Alekasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupalen Bangkalan Tahun 2007 Nemer 4/E);
22. Peraluran Daerah Kabupalen Bangkalan Nemer 7 Tahun 2007 lenlang Sumber Pendapalan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahuri 2007 Nemer 5/E).
Dengan Perselujuan Bersama
DEWAN PERWAKIl.AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANG KALAN dan
BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERU BAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILlHAi'l, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELA.NTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.
Pasal I
Beberapa kelenluan dalam Peraluran Daerah Kabupalen Bangkalan Nemer 7 Tahun 2006 lenlang Tala Cara Pemilihan, Pencalenan, Pengangkalan, Pelanlikan dan Pemberhenlian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupalen Bangkalan Tahun 2006 Nemer 7/E), sebagaimana lelah diu bah dengan Peraturan Daerah Knbupnten Bangr.nlan Nemer 12 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nemer 8/E), diubah sebagai berikul :
1. Kelenluan Pasal5 ayal (1) diubah, dan selelah ayal (2) dilambah 1 (salu) ayal, yakni ayal (3), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikul :
Pasal5
- (1) Dalam rangka melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayal (2), Panilia Pemilihan mempunyai wewenang sebagai berikul :
- a. mengajukan kebutuhan biaya pemilihan kepada BPD;
- b. me!Ogumumk.m persyamtan Bakal Calon Kepala Desa;
- c. menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
- d. memeriksa keabsahan identitas Bakal Calon Kepala Desa sesuai dengan persyaratan;
- e. menE'lapkan Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi per~yaratan untuk menjadi Calo" Kepala Desa yang berhak cli;&gt;illh;
- f. menYllll1l1mkan Calon KepalC' Desa yang berhak dipilih ditempattempat lerbuka;
- g. rncnY3tur kcgiatan kampanye;
- h. melaksilnakan pendaftaran pemilih;
- i. rnenger,allkan daftar pemilii1;
- j. m~la~.sanakan pemungutan suara dalam proses pemilihan Kepala DesFl dan melaksanakan penghitungan suara;
- k. menerima pengaduan masalah dan menyalurkan pengaduan kepada yang berwenang; dan
- I. memberikan sanksi administrasi yang dilakukan pemilih dan Calon Kepala Desa atau anggola masyarakat lainnya berdasarkan Iq::oran Panitin pcngawns Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Panilia Pemilihan wajib menyusun Laporan dan Berita Acara hasil pemilihan Kepala Desa untuk disampaikan kepada BPD.
- (3) DalnrTI rangka melaksanakan lugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Panitia Pemilihan harus bersikap netral.
2. Ketentuun Pnsal 6 ayat (1) huruf b diubah dan pasal 6 ayat (2) huruf c diubah, set€:lah huruf e ditambah huruf f, huruf 9 diubah dan setelah huruf k ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf I dan huruf m, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
Pasal6
- (1) Pellduduk yang mempunyai hak memilih adalah penduduk desa warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. terdaftar sebagai penduduk desa setempat secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputusputus;
- b. berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin pada hari pemungutan suara; dan
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
5
- (2) Calon Ke;:Jala Desa yang dapat dipilih adalah penduduk desa warga ~lcg;]rn I~c:;:.ltu;]n F~cpublik indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai beri~,ut:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Mana Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dnsar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. berpendldikan paling rendah tamat Sekolah Lanjulan Tingkat PertClma dan/alau sederajal:
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) lahun;
6. e, ~eha\ jasmeni dan rohani ;
- f. bebas narkoba dan zat adiklif lair-nya ;
- g. bcrsedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- h. If.!rdaftar sebagai penduduk desa selempat secara sah sekurangkurangnya 6 (enam) bulan dengan lidak lerputus-pulus alau putera desa yang berada diluar desa selempat;
- i. lidai&lt;. pemah dihukum karena melakukan lindak pidana kejahalan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- j. lidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. belum pernah menjabal sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) lahun alau 2 (dua) kali masa jabatan; dan
- I. Bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan kembali menyerahkan asel desa melalui Camal unluk diserah lerimakan kepada Calon Kepala Desa Terpilih saat pelanli!&lt;an;
- m. memenuhi persyaralan lainnya yang ditelapkan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan peraluran perundang-undangan.
3. Ke\entuan Pasal Sdiubah, sehingga PeselS berbunyi sebagai berikut:
PasalS
Un\uk memenuhi persyara\an hak dipilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), Bakal Calon Kepala Desa harus melengkapi persyaratan administratif sebagai berikut :
- a. surClI permohonan lertulis kepada BPD melalui Panilia Pemilihan;
- b. sural pernyataan bersedia menjadi Kepala Desa;
- c. sural pcrnya\aan untuk ling gal :Ji desa se\empat (bagi Pegawai Negeri Sipil atau putera Desa yang terpilih);
- d. sural keterangan sehat dari Dokter Pernerintah
- e. surat keterangan Bebas Narkoba dari inslansi yang berwenang yang lel;]h dilegalisir ;
6. f, sural keterangan dari Camat bahwa Bakal Calon Kepala Desa belum pernah rnenjabat Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan;
- g. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- h, toto copy Kartu Keluarga (KK) yang lelah dilegalisir oleh pejabat yang ccrNcnang:
- i. tolo copy Ijasah yang telah dilegalisir:
- j, totu copy Surat Keterangan Calalan Kepolisian (SKCK) yang lelah dilegalisir;
- k, toto copy surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa lidak pernall dijaluhi pidana penjara berdasarkan pulusan pengadilan yang telah berkekualan huk~m letap karena melakukan lindak pidana dengan hukuman penjara 5 (lima) lahun yang lelah dilegalisir;
- I. tolo copy surat keterangan dari P'3ngadilan Negeri bahwa lidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekualan hukum telap yang lelah dilegalisir; dan
- m, untuk kepala desa yang sedang menjabal, melampirkan sural pernyataan kesediaan menyerahkan seluruh dokumen pemerinlahan dan aset desa kepada calon kepala desa terpilih dengan mengetahui Camal.
- 4, Oiantara
BAB III - A
Pasal 11

- (1) Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan, dengan tahapan sebagai berikut :
- a. tahapan penyebaran Informasi; dan
- b. tahapan penerimaan pendaflaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Pada tahapan penyebaran inform8si sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nuruf a, meliputi :
- a. Informasi tentang waktu pembukaan dan batas waktu penutupan pendaftaran;
- b. informasi tentang tempat pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
- e. informasi tentang persyaratan menjadi Kepala Desa; dan
- d. informasi tenlang alaI bukti dalam bentuk berkas administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9, bayi Calon dari Pegawai Neyeri Sipi/.
- (3) Pada lahapan penerimaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Panitia Pemilihan melakukan:
- a. peneatatan idenlitas pendaftar Bakal Calon Kepala Desa;
- b. pemenksaan kelengkapan administratif yang diajukan Bakal Calon Kepala Desa; dan
- e. memberikan surat landa bukti penerimaan berkas administratif oleh Panitia Pemilihan kepada Bakal Calon Kepala Desa,
13. (3a) Jangka waktu penerimaan pendaft2rall bakal ealon Kepala Desa ditetapkan dalam jangka waktu minimill 7 (tujuh) hari dall maksimal 21 (dua puluh satu) hari,
14. (3b) Pemberian surat tanda bukti penerimaan berkas administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, disampaikan setelah seluruh berkas administratif Bakal Calon Kepala Desa sudah lengkap.
- (4) Paniti8 Pemilihan Kepala Desa membuka Pendaftaran Calon Kepala Desa dengan memberitahukan :erlcbih dahulu secara tertulis kepada BPD dengan tembusan kepad9 Camat dan Bupat/.
6. Ketentuar: Pasal14 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikul:
BAB III - A
Pasal 14

- (1) Alat bukti mJministratif dan Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan sah dan lelah dilakukan pembahasan, ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Panitia Pemilihan;
8
- (2) Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dilakukan melalui 8crit&lt;l Acara yang disusun olch Panitia Pemilihan dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan Calon Kepala Desa paling sediki; 2 (dua) orang:
- (3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia pemilihan memberitahukan ~ecara tertulis hasil penetapan calon kepala desa yang berhak dipilih kepada yang bersangkutan
7. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikul:
- (1) Surat penetapan sebagaimana dima:(sud dalam Pasal 14 ayat (3) memoerikan informasi sebagai berikut :
- a. pemberitahuan bahwa yang bersangkutan telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih;
- b. pemberitahuan tentang waktu dan tempat pemilihan yang akan dilaksanakan.
- (2) Calon Kepala Desa yang Bcrhak Dipilih tidak dibenarkan mengundur~,an diri dan dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri, secara administratif dianggap tidak te~adi pengunduran diri.
- (3) Apabila dalam pemungutan suara yang bersangkutan memperoleh dukungan suara terbanyak. maka hasil pemilihan kepala desa dibatalkan, selanjutnya Calon KelJala yang mendapat suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih.
8. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 15 A yang berbunyi sebagai berikul:
- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih harus hadir pada saat pemungutan suara, kecuali karena sakit parah berdasarkan surat keterangnn dokter rumnh sakit pemerin!nh;
- (2) Apabila dalam pemungutan suara yang bersangkutan tidak hadir tanra alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat penghitungan suara mendapa! dukungan suara terbanyak, maka perolehan suara terbanyak yang diperoleh bersangkutan dinyatakan tidak siJh; dan
- (3) Apabila terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Calon Kepala Desa terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh sua.a terbanyak berikutnya
9. Diantara Pa:&gt;al '18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) bagian baru, sub judul baru dan ~ (SlltU) pasal baru, yakni Bagian Keempat A, Sub Judul Saksi dan Pasal 1 e 11 ynng berbunyi sebagai be,rikut :
•
Bagian Keempal A
Saksi
- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dapal menunjuk saksi yang berasal dari penduduk desa selempal unluk dilugaskan dalam lahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yakni :
- a. 2 (dua) saksi pencacahan pada lahapan pelaksanaan Pendaftaran Pemilih;
- b. 2 (dua) saksi di pinlu masuk masing-masing dusun pada lahnpnn pelnr.snnnnn pemungulan suara;
- c. 2 (dua) saksi pemungulan dan penghilungan suara yang bertugas dalam TPS.
5. huruf c dengan Saksi pembacaan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) berhak menanda-langani berkas berila acara sesuai tahapan masing-masing. (2)
6. huruf c, berhak sah pada saal Saksi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) memberikan paraf pada lembar suara lidak relaksanaan penghitungan suara. (3)
10. Kelenluan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikul :
- (1) Selama melaksanakan lugas penjarinoan, penyaringan Bakal Calon Kepala Dcsa, kegialan kampanye sampai dengan pemungutan suara, Panitia Pengawas membuka Pas Pengaduan Masyarakat.
- (2) Pengaduan' dari masyarakat yang disampaikan kepada Panitia f'engowos yong dilengkopi dengon bukli-bukti dan idenlilas diri secara jelas paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya pengaduan terhadap masing-masing tahapan pemilihan kepala desa, wajib dibahas dalc&gt;mrapal Panitia Pengav/as.
11. Kelenluan Pasal 21 diubah, sehingga [Jasal 21 berbunyi sebagai berikul :
- ( I) Rapal Pa:lili" Pengawas yang membahas lenlang pengaduan masyarakat, dapat menghadirkan pihak lerkail dalam rangka penyelesaian lebih lanjut.'
- (2) Apabila dalam pembahasan telah disimpulkan lerdapat pelanggaran odmin::;:rolif moko f'onitio f'cngowas menyerahkan kepada Panitia Pemilihan untuk menjaluhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Ketentuan Pasal 22 diu bah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Sanksi pelanggaran yang diduga terd8pat unsur tindak pidana, maka Panitia Pengawas menyerahkan kepada aparat yang berwenang.
- (2) Sanksi peianggaran yang diduga berada dalam balas kewenangan yang dimiliki oleh Panitia Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayal (1), dapal dijatuhkan oleh Panitia Pemilihan berupa :
- a. Mengusulkan peninjauan kembali atas pengumuman Calon Kcp'l\'l Dcs'l Terpilih kep'ld'l 81'0;
- b. Penangguhan atau pembatalan alas kegiatan kampanye oleh Calen Kepala Desa yang Berhak dipilih;
- C. Pembatalan sebagai Calon Kepala Oesa yang Berhak dipilih;
- d. Penlb8tal8n seb8gai pemilih.
13. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:
Apabila Panitia Pemilihan dan Panilia Pengawas melakukan Penyimpangan terhadap kelenluan yang berlaku, maka BPO meminta pertimbangan dan fasilitasi kepada Kepala Daerah melalui Camat unluk pemproaesan lebih lanjul dan/alau melakukan peninjauan kembali alas proses pemilihan Kepaia Oesa.
14. Ketentuan Pasal 24 selelah ayal (2) ditambah 5 (lima) ayat, yakni ayat (3), ayal (4), ayal (5), ayal (6) dan ayal (7). sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikul:
- (1) Bes8r hiilya pemilihan Kepala Desa ditelapkan oleh BPO alas usul Par.ilia Pemilihan.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Oesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibeban~an pada APB Oesa.
- (3) Apabila liPS Desa belum mampu menyediakan dana pemilihan kepala cJesaatau belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan biaya pemilihan kepala desa, maka Panitia Pemilihan dapat mencari sumber pembiaya8n dari sumber lain, diantaranya :
- a. partisipasi sumbangan dan pihak keliga;
- b. J"",, fJ'" ti~ifJ,,~i ll"d Caloll K"fJala Desa;
- C. dan lain-lain yang sah.
- (4) Dalam hal APBDesa lidak mampu menyediakan dana secara kese/uruhan dan/alau sebagian sebagaimana dimaksud pada ayal (2), maka dibanlu melalui APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Penenluan besaran biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dicJasarkan pada jumlah hak pilih yang didasarkan pada pendalaan pemilih pad a saa! Pemilihan Umum lerakhir di desa yang bersangkulan alau didasarkan pada jumlah penduduk berdasarkan hasH pendalaan penduduk di desa bersangkulan lahun lerakhir.
- (6) Selelah pelaksanaan pemHihan Kepa/a Desa, Panitia Pemilihan wajib rnempertanggungjawabkan penggunaan dana pemilihan I&lt;epala Desa kepada BPD yang dilampiri bukti-bukti pengeluaran.
- (7) Ketenluan mengenai biaya pemilihan Kepala Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
8. '15. Diantara Pasal ;:3 dan 29 disisipkan 1 (salu) pasal, yakni Pasal 28 A, sehingga Pasal 28 A berbunyi sebagai berikul:
- (1) Apabila PanIlia Pemilihan dan BPD tidak melaksanakan kewajiban dan/alau lahapan kelentuan sebc:gaimana tersebut dalam Pasal 25, Pasal 26 da" Pasal 27, maka Kp.pala Daerah melakukan penelitian adminislrasi dan Ic:;:&gt;anganterhadap permasalahan tersebut.
- (2) Apab'la berdasark"" hasil penelilian sebagaimana dimaksud pada ayal (1). tldak ditemukan pelanggaran yang dapat membatalkan proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, maka Kepala Daerah menerbilkan kepulusan lenlang pengesahan pengangkatan Kepala De5U.
- (3) Apabila berdasarkan hasH penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dilemukan pelanggaran yang dapat membatalkan proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, maka Kepala Daerah menerbi:kAn keputusAn lentAng pembatalan hasil pemilihan Kepala Desa;
- (4) Dalarll hal dilemukan pelanggaran memiliki ur,sur tindak pidana pidana, maka penyelesaiannya merupakan kewenangan Kepolisian untuk memproses secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Ketentuan Pasal 32 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayal (4), sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:
BAB III - A
Pasal 32

- (1) p:Jc", up:Jc:Jr:J penguc:Jp:Jn sump:Jh/j:Jnji dan pelantikan, Kep:Jl:J Oesa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Oinas Upacara (PDU) lengkap berwarna putih.
- (2) Setelah mengucapkan sumpah/janji d,m dilantik oleh Kepala Oaerah atau pejabat yang ditunjuk, Kepala Oesa melaksanakan serah terima jabatan dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Jabatan yang dilengkapi seluruh dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk selun.:h hal yang berkaitan dengan ase! desa.
- (3) Paling lambat 1 (satu) minggu sete1ah pelantikan Kepala Oesa, Mantan Kepa/a Oesa/Penjabat Kepala Oesa wajib menyerahkan seluruh dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk seluruh hal yang berkaitan dengan aset desa.
- (4) Apabila sampai dengan waktlJ 30 hari setelah pelantikan, Mantan Kepala Oesa/Penjabat Kepala Oesa belum menyerahkan, maka yang bersangkutan dapat dilaporkan mclakukan tindak pidana pada pejabat yang berwenang.
17. Kelenluan Pasal 35 ayal (1) huruf I diubah, sehingga Pasal 35 ayat (1) huruf I berbunyi s( bagai berikut:
BAB III - A
Pasal 35

- (1) Oalam melnksanakan lugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, Kepala Oesa mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Memegang leguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Unda'lg-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelih:Jro keuluhan Negnra Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Merdngkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memelinara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- f. Menjalin hubungan ke~a dengan se!uruh mitra kerja pemerinlahan desa;
- g. Menlaati dan menegakkan se/uruh peraluran perundangundangan;
- h. Menyelenggarakan adminislrasi pemerinlahan desa yang baik;
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. Mel'3ksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Mcnd&lt;Jm&lt;:likanpcrsclisih&lt;:ln masY&lt;:l1 ak&lt;Jtdi desa;
- I. Mengemba'lgkan pendapatan masyarakal dan desa;
- m. Membina, mengayomi, dan meleslarikan nilai-nilai sosial budaya dan adal istiadat;
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa ;
- o. Mengembangkan polensi sumber daya alam dan meleslarikan Iingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimal~sud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai kewajiban unluk :
- a. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Kepala Daerah;
- b. Memberikan /aporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD;
10. c, Menginformasikan /aporan penyelenggaraan pemerinlahan desa kepada masyarakat;
- (3) Laporan penye/enggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. disampaikan kepada Kepala Daerah 1 (salu) kali da/am satu tahun;
- (4) Lapomn r.elerangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayal (2) huruf b, disampaikan 1 (salu) kali dalam 1 (satu) tahun da/am musyawarah BPD;
- (5) Menginformasikan laporan penyelerggaraan pemerinlahan desa kepada masyarakal sebagaimana dimaksud pada ayal (2) huruf c, dapal berupa selebaran yang dilempelkan pada papan pengumuman alau diinformasikan secara lisan dalam berbagai p~rtemuan masyarakat desa alau media lainnya;
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pad'3 ayat (3), digunakan oleh Kepala Daerah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut;
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada BPD dan Ke~alil Daerah.
18. Ketentuan Pasal 37 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 37 ayat (4) berbunyi sebagai berikul:
BAB III - A
Pasal 37

- (1) Kepala Dt::sa U"'i ilenli, karena:
- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri;
- c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa dlberhentikan sebaoaimana ciimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
- a. Berakhir masa jabatannya dan dilantik Kepala Desa yang baru;
- b. Tidak dapat melaksanakan !ugas secara berkelanjutan atau berhalangan letap secara berturut-turut 5elama 6 (enam) bulan;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
- d. DinYDtak;;m melanggar sumpah/janji;
- e. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa;
- f. Mel3nggar larangan Kepala Desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf G. huruf b, dan ayat (2) huruf a dan huruf b, diusulkan oleh Pimpinan gPD kepada Kepala Daerah melalui Camat berdasarkan Keputusan musyawarah BPD;
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf C, huruf d, huruf e dan huruf f, disampaikan oleh BPD kepada Kepala Dacrah mclalui Cama! bcrdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD dan disetujui oleh separuh lebih anggota BPD ;
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima;
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Daerah meng&lt;lngkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
19. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) huruf a dan ayat (3) diubah, sedangkan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:
BAB III - A
Pasal 43

- (1) Pengusulan Calon Penjabat Kepala Oesa yang dilakukan pada saat mas" jabatan Kepala Desa telah berakhir dan belum dilaksanakan pemilihan Kepala Desa definitif atau masa jabatan Kepala Desa masih berlangsung, berasal dari :
- a. Perar.gk3t desa setempat;
- b. Tokoh masyarakat, atau
- c. Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam Iingkungan Pe:merintah Daerah;
- (2) Dihapus.
- (3) Persyaratan dari aspek kepribadian calon Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
20. I&lt;etentuan Fasal 53 dihapus.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orar.g mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.
Ditetapkan di Bangkalan pada tanggal
2 9
Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal
2 4..
2010
SEP