PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor O0 Tahun 2016
Tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA B,\p,\N PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TIPE C KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Berlaku: 0 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI MINAHASA TENGGARA PROVINSISULAWESIUTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR o0 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA B,\p,\N PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TIPE C KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Tipe C Kabupaten Minahasa Tenggara;
- l. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Penangkr:it Daer-ah (Lembia.rei.t1 Nesl.1.i".-;i. �epUUHlt: Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 98).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TIPE C KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BAB][ KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

- 1 . Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara;
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara;
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
10. Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe C adalah Badan Penelitian dan Pengernbangan Tipe C Kabupaten Minahasa Tenggara;
- 1 1 . Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis aad� yca.ttg nltslc:ili:eurldk.ta.n ki0g1c1.tan u,kt1iti eperastonal dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Kelompok -Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan/ atau jabatan fungsional ketrampilan yang mempunyai fungsi dan juga berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas pemerintahan;
13. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi yang tugasnya melaksanakan fungsi non manajerial baik teknis maupun fasilitatif.
Bagian Kesatu Kedudukan
N/A
Pasal 2

- ( 1 ) Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe C merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang yang menjadi kewenangan daerah;
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe C dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
Bagian Kedua Tu gas
Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe C mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga Fungsi
Sadan Penelitian dan Pengembangan dalam melaksana.kan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;
- b. penyusunanperencanaan program dan anggaranpenelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kabupaten;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kabupaten;
- e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Kabupaten;
- g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan Kabupaten;
- h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daera.h KGl.bUpG.ten; da.n
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
N/A
Pasal 5

Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Badan Badan Penelitian dan Pengembangan dengan be ban kerja yang kecil.
SUSUNAN OlRGANISASI
Badan Penelitian dan Pengembangan membawahkan:
- 1) Sekretaris Dinas membawahkan :
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 2) Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan membawahkan:
- a. Sub Bidang Sosial, Budaya, Pernberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Sub Bidang Ekonomi;
- c. Subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.
- 3) Bidang
9. Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi membawahkan :
- a. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- b. Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
- c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
N/A
Pasal 7

Bagan struktur organisasi Sadan Penelitian dan Pengembangan Tipe C Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Kepala Sadan
N/A
Pasal 8

Kepala Sadan mempunyai tugas:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan serta Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan serta Pembangunan, lnovasi dan Teknologi;
- c. pementauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan serta Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang penelitian dan pengembangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua Sekretariat
N/A
Pasal 9

- 2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas penyelengaraan pelayanan administrasi umum,. kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi umum, perencanaan program, dan anggaran dan ketatausahan;
- b. pengkoordinasian, singkronisasi dan integrasi pelayanan administrasi kepegawaian;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran.
- d. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- 3} Sub bagian Umum dan Kepegawaian mernpunyai tugas :
- a. mengelola administrasi umum, kepegawaian dan BMD dengan cara menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sebagaimana mestinya;
- b. menerima, memeriksa dan mengumpulkan bahan dan data barang milik negara serta mengklasifikasikan dan menyimpan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan;
- c. menyiapkan peralatan dan menyajikan kebutuhan sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku, serta membersihkan dan merawat peralatan yang digunakan agar tetap terawat;
- d. mengadministrasikan setiap kegiatan pimpman, menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas pimpinan berjalan lancar;
- e. menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya sesuai denganprosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- f. melaksanakan tugas protokol sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang be:rlaku;
- g. menyiapkan peralatan dan menyajikan kebutuhan sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku, serta membersihkan dan merawat peralatan yang digunakan agar tetap terawat, mengadministrasikan dan mengatur pengelolaan gudang dan peralatan kantor;
- h. menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta mengevaluasi kebutuhan perlengkapan rumah tangga sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sebagairnana mestinya;
- i. mengkoordinasikan usulan pensiun dan pembuatan SKP Aparatur Sipil Negara;
6
- J. mengkoordinasikan pembuatan Anjab dan ABK Aparatur Sipil Negara;
1. Mengkoordinasikan usulan Kenaikan Pangkat dan Ijin belajar Aparatur Sipil Negara;
- k. mengkoordinasikan surat masuk keluar dan pengusulan cuti Aparatr Sipi] Negara;
- m. mengkoordinasikan pembuatan laporan dan surat teguran disiplin Aparatur Sipil Negara;
- n. mengkoordinasikan Data Aparatur Sipil Negara;
- o. mengkoordinasikan absensi Aparatur Sipil Negara;
- p. mengawasi pengarsipan data-data;
- r. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
9. q, mengkoordinasikan pelaksanaan urusan gaji berkala Aparatur Sipil Negara;
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- 4) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:
menyusun rencana anggaran dan pelaporan keuangan;
- b. menyusun rencana program kegiatan dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan;
- c. menganalisa laporan akuntabilitas keuangan;
- d. meneliti pelaksanaan administrasi keuangan;
- e. mengkordinasikan pengendalian anggaran, penerimaan kas dan pengeluaran kas;
- f. evaluasi monitoring penatausahaan pengelolaan keuangan;
- g. menyiapkan, menyusun rencana pengembangan sistem dan prosedur akuntansi;
- h. membuat dan rnenyusun laporan kegiatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
Bagian Ketiga
Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan
N/A
Pasal 10

- ( 1 ) Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomidan pemerintahan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidangsosial dan pemerintahan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial, ekonomidan pemerintahan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi clan pelaporan pelaksanaan penelitian clan pengembangan di bidang sosial, ekonomidan pemerintahan;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial, ekonomidan pemerintahan;
- f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh
instansi yang berwenang; dan h. pela.ksa.naan. administrasi dan ta.ta usaha.
- 3) Sub Bidang Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas :
- b. melakukan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, budaya, pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi aspek-aspek pendidikan, kebudayaan, kepemudaan clan olahraga, pariwisata, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, . pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pen ca ta tan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, partisipasi masyarakat, dan Badan Usaha Milik Desa.
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, budaya, pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi aspek-aspek pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, partisipasi masyarakat, dan Badan U saha Milik Desa.
- c. melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, budaya, pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi aspek-aspek pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, kesehatan, sosial, · pernberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pen ca ta tan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, partisipasi masyarakat, dan Badan Usaha Milik Desa
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas:
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil clan menengah perindustrian, perdagangan, dan Sadan U saha Milik Daerah;
8
- c. melakukan penyiapan bahan perumusan serta evaluasi pelakliJ.al"1ti.tU'i kegiata..fl pc,rteHti11.r1 dtti'l pertgetT1D8.l'igaft di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah;
- 5) Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas:
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek­ aspek otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek­ aspek otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- c. melakukan penyiapan bahan perumusan, evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek­ aspek otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, refonnasi birokrasi, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/ atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan;
- e. melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan;
- f. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Keempat Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi
N/A
Pasal 1

1
- ( 1) Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.
- (2) Dalam rnenyelenggarakan tugasnya Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan,inovasi dan teknologi;
- b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif
- c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan,inovasi dan
/
9
teknologi;
- e. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang pembangunan.inovasi dan teknologi;
2. ct. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang pembangunan,inovasi dan teknologi;
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapandi bidang pembangunan,inovasi dan teknologi;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan; dan
- g. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan,inovasi dan teknologi;
- i. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, kehutanan, dan perkebunan;
8. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:
- b. melakukan penyiapan bah.an perumusan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, kehutanan, dan perkebunan;
- c. melakukan penyiapan bahan perumusan evaluasi pelak.sanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, kehutanan, dan perkebunan;
11. Subbidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana mempunyai tugas:
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pirnpinan.
- a. penyiapan bah.an perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. penyiapan bahan perumusan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. penyiapan bahan perumusan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan infonnatika;
- d. melaksanakan tugas lain yang diebrikan oleh Pimpinan.
- 4) Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas:
- a. melakukan penyiapan bahan perurrrusan kebijakan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, uji coba dan penerapan ra\_ncang bangun/ model replikasi dan invensi di bidang inovasi dan teknologi, perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual; b. melakukan penyiapan bahan perumusan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang inovasi dan teknologi, perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual; c. melakukan penyiapan bahan perumusan evaluasi
3. pelaksanaan kegiatan penelitian, pengernbangan, perekayasaan, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang inovasi dan teknologi, perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;
- d. melaksnakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
N/A
Pasal 12

- 1) Kepala Badan merupakan jabatan eselon IIb a tau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- 2) Sekretaris Badan merupakan jabatan struktural eselon Illa atau jabatan administrator;
- 3) Kepala Bidang pada Badan Penelitian dan Pengembangan merupakan jabatan struktural eselon Illb atau jabatan administrator;
- 4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas;
N/A
Pasal 13

Selain jabatan pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana adan jabatan fungsional.
TATA KERJA
N/A
Pasal 14

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-rnasing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
2. ( 1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional · wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerin tah Dae rah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
BAB V
Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional program sesuai keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
•
Pa$al 16
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita. Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
f
JAMES SUMENDAIP
Diundangkan di Ratahan Pada Tanggal .1 I &gt;JoOe r,..,ber 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUJPATEN
MINAHASA�ARA,
FARRY FREYKE LIWE
BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASATENGGARA TAHUN 2016 NOMOR �I�
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR
TAHUN 2016
TANGGAL
2016
TENTANG KEDUDUKAN , SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TIPE € KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
JAMES SUMENDAP