PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor G Tahun 2013
Tentang No Description
Berlaku: 1 TAHUN 2013
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR G 1 TAHUN 2013
TENT ANG
TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ten.tang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 serta dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31 /006/BAKD tanggal 4 Januari 2006 tentang Tambahan Penjelasan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, maka dalam hal Pemerintah Daerah yang belum dapat menyediakan Rumah Jabatan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan kesejahteraan berupa tunjangan perumahan;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Sin.tang sampai dcngan Tahun 2014 belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sin.tang kecuali Ketua Dewan Perwakiian Rakyat Daerah Kabupaten Sin.tang yang telah disediakan Rumah Jabatan sehingga bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang belum tersedia Rumah Jabatan atau Rumah Dinas diperlukan Tunjangan Perumahan sesuai Kemampuan Keuangan Daerah;
c. bahwa
.,
-2
'"r
�
(
,,
l
I
Mengingat
- . . . bagi Pimpinan . erumahan ah bahwa pemberian tunJangan P Rakyat Daer dan Anggota Dewan P\_erwakil!::Oaksud pada huruf Kabupaten Sintang sebaga1mana ·ang kelancaran b di atas diperlukan gu � a menu; � wenang Dewan pelaksanaan tugas, fungsi dan Sintang; Perwakilan Rakyat Oaerah Kabupaten c.
- . ersebut pada huruf bahwa berdasarkan pertimbangan t t kan dengan b . k er lu mene ap a, dan c di atas, ma a P Tunjangan Peraturan Bupati Sintang tentang t Dewan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anf?ig � a Tahun Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sm arig Anggaran 2014; d.
- U 7 T h un 1959 tentang ndang-undang Nomor 2 a 3 Tahun Penetapan Undang-Undang Darurat Non:or kat II Di 1953 tentang Pembentukan Daerah Ting . . R ublik Indonesia Kahmantan (Lembaran Negara ep Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-. T Irun Undang (Lembaran Negara Re � 1ublik Indonesia a . 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republ!k ' Indonesia Nomor 1820); 1.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Paj8:k Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No:Oor 3263), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ten tang Republik Lembaran
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan Lembaran N Republik Indonesia Nomor 4400); egara
''
6. 2004 .tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun Republik p b n Negara emerintahan Daerah (Lem ara 25 Tambahan Indonesia Tahun 2004 Nomor � Nomor 4437) Lembaran Negara Republik Indonesia k r terakhir sebagaimana telah diubah beberapa ahi 2008 d N 12 Ta un (r:ngan Undang-Undang . omo � ia Tahun 2008 mbaran Negara Repubhk In onesi Re ublik Nomor 59, Tambahan Lembaran Negarea P Indonesia Nornor 4844);
7. U 09 t tang Majelis ndang-Undang Nomor 27 Tahun 20 en ky t Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Ra kt ' Dewan Perwakilan Daer'ah Dan Dewan Perwa 1 an ' blrk I doneeia Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repu I n Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tenta � g Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan ...
13. . . . 2007 tentang . or 38 TahUO rnerinta.h, Peraturan Pemerintah Norn tahan Antara Pe ·nt.anall Pembagian Urusan Pemenn · oan pernen blik Pemerintahan Daerah Provin �� an Negara ReP:aran Daerah kabupaten/Kota (l.,ern82 Tarnbahan Lerll Indonesia Tahun 2007 Nomor 0; 4737); Negara Republik Indonesia Norn
14. 2007 tentang 41 Tahun N ara Peraturan Pemerintah Nomor (Lembaran eg Organisasi Perangkat Daerah 20 07 Nornor 80 Tambahan , Republik Indonesia Tahun . Nomor 4 7 41); Lembaran Negara Republik Jndi,mesia
15. Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 16 D wan Perwak1lan Pedoman Penyusunan Peraturan e Perwakilan T tib Dewan Rakyat Daerah tentang Tata er blik Tahun 2010 Rakyat Daerah (Lembai-a.n Negara Rep � e ara Republik Nomor 22 Tambahan Lembaran g · Indonesia Nomor 504);
16. . or 13 Tahun 2006 Peraturan Menteri Dalam Negen Norn n oaerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuan � ar terakhir sebagaimana telah diubah beberapa \_a 1 N 21 . 1 Ne gen omor dengan Peraturan Men ten Da am Tahun 2011;
17. . Nomor 1 Tahun Peraturan Daerah Kabupaten Smtang 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuanky g an . . p rwakilan Ra at Pimpinan Dan Anggota Dewan e Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor I] sebagaimana telah diubah beberapa kali ter akhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2007 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah ' Kabupaten Sintang Nomor l);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Ka bu pat Sintang Nomor l); en
20. Peraturan ...
Menetapkan
20. . n Nomor 2 Tahun Peraturan Daerah Kabupaten Smta g kat oaerah · asi Perang 2008 tentang Susunan Orgams h Kabupaten K b · (Le b ran Daera a upaten Sintang m a b han Lembaran Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tam � ·mana telah Daerah Kabupaten Sintz.ng Nomor 2) se agati n Sintang di bah D rah Kabupa e ru dengan Peraturan ae h Kabupaten Nornor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daer: Lembaran Sin tang Tahun 2013 Nornor 5, Tamba an Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
21. . Nomor 8 Tahun Peraturan Daerah Kabupaten Smtang Dan Belanja 2013 ten tang Anggaran Pendapatan 2014 Daerah Kabupaten Sin tang Tahun Angg � : � 2013 (Lembaran Daerah kabupaten Smtang Ta Nornor 8);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2014
BAB I - KETEN1'UAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan o\eh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasJuasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah aclalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang.
4. o.e � an Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dismgkat DPR � adalah Lembaga perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Smtang.
- 5 · Kepala D aerah adalah Bupati Sintang.
6. Pirnpinan DP DPRD K RD adalah Ketua dan wakil-wakil ketua abupaten Sintang.
7. Anggota DPRD adalah keanggotaan . mereka yang diresmikan Sintan nya sebaga1 anggota DPRD Kabupaten berd g dan telah mengucapkan aurnpahyjanji asarkan k Und etentuan Peraturan Perundangangan.
8. Sekretariat DPRD adalah 7 Anggota
- Kabupaten Sintang.
9. Sekretaris DPRD d . a alah Pejabat Perangkat Daerah Yang memim · s k · · pm e retanat DPRD Kabupaten Smtang.
- � njangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diserahkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa\_ pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan DPRD dan perlengkapannnya, rumah din as dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan ketentuan biaya pengurusan jenazah. 10.
11. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sintang yang tidak mendapatkan rumah jabatan atau rumah dinas yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang.
12. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keu\_angan tahunan Pemerintah Kabupaten Smtang yang dibahas dan disetujui bersarna oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan DPRD Kabupaten Sintang, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB II - PRINSIP DAN TUJUAN
Pasal 2

tunj angan perumahan bagi Pimpinan Pelaksanaan . . Anggota D PRD dilaksanakan dengan pnnsip : dan
- b. kepatutan;d
2. kepastian; a.
3. n kewajaran; a c.
- d. rasional.
Pernb . Paaal 3 enan tu . :eningkatkan ���� an\_ perumahan bertujuan untuk rciptanya kiner·a as1 keqa d\_an kesejahteraan sehingga J tugas Pimpman dan Anggota DPRD.
BAB III - TUNJANGAN PERUMAHAN Pasal 4
Pasal 5

- (1) Penyediaan rumah jabatan dan rumah dinas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (1) baru tersedia sebanyak 1 (satu) unit rumah jabatan bagi Ketua Dewan Perwaki°Jan Rakyat Daerah Kabupaten Sin tang.
- (2) Bagi Wakil-wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang yang belum mendapat rumah jabatan dan rumah dinas, disediakan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dib\_erikan dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan.
4. b · n tunJ·angan perumahan sebagaimana Pem ena b 1 . k d pada ayat (2) tidak termasuk meu e er, dima su · biaya !istrik, air, gas dan telepon. (4)
BAB IV
Pasal 7

- (1) Belanja tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sintang dibebankan pada APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014.
- (2) Pengelolaan dana tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sintang Dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Sin Lang dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Ketentuan yang diatur dalarn Peraiuran ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2014, terhitung I Januari 2014 sampai dengan 31 Desernber 201.4.
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

Hal-hal yang belurn diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diat ur lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.