PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 2 Tahun 2006
Tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
Berlaku: 2 TAHUN 2006
N/A
Preamble

Mengingat
SALINAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,
Menimbang : a. bahwa untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik, perlu diberikan bantuan keuangan kepada Partai
- Politik yang memperoleh kursi pada Pemilihan Umum Tahun 2004;
- b. bahwa sesuai dengan maksud Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005, maka pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4513);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2005 tantang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA dan BUPATI DHARMASRAYA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya.
7. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum.
8. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
9. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik pada Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPD atau sebutan lain adalah Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten Dharmasraya yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
10. Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa, dan Perlindungan Masyarakat atau sebutan lain adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas atau melaksanakan urusan pembinaan dan pelayanan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Dharmasraya.
11. Komisi Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.
BAB II - PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.
- (4) Bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
BAB II - PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 3

Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4), untuk setiap kursi ditetapkan setiap tahun melalui APBD Tahun yang bersangkutan.
BAB III - TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN
Pasal 4

- (1) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya yang permohonannya ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik yang bersangkutan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Photo copy Surat Keputusan DPP/ DP W dan DPC/DPD Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten atau yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP/DPW dan DPC/DPD Partai Politik atau sebutan lain;
- b. Foto copi surat keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;
- c. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah;
- d. Surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditanda tangani Ketua dan Sekretaris di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik;
- e. Lampiran tersebut pada huruf a, dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah.
BAB IV - PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 5

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksa Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Pembentukan tim peneliti dan pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 6

- (1) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) membuat Berita Acara setelah melakukan penelitian kelengkapan administrasi permohonan bantuan.
- (2) Bentuk Berita Acara penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB V - PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
Pasal 7

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Bupati kepada Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik.
BAB V - PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
Pasal 8

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
- a. Surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank dan atau bukti kepemilikan rekening Bank atas nama DPC Partai Politik;
- b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditanda tangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik;
- c. Berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 6 (enam).
BAB V - PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
Pasal 9

Bentuk berita acara serah terima bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB VI - LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal 10

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 disampaikan kepada Bupati.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan penggunaan bantuan yang telah diaudit / diperiksa oleh Instansi Pengawasan Daerah.
- (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah.
BAB VI - LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal 11

Format laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Penetapan Pemberian Bantuan kepada Partai Politik dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 9 Oktober 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
H. FEBRI ERIZON, SH. NIP. 010123030
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2006 NOMOR 2
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.
Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 9 Oktober 2006
BUPATI DHARMASRAYA,
H. MARLON MARTUA
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Sesuai dengan sistem demokrasi yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu menganut sistem perwakilan, dilaksanakan melalui Partai Politik. Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan Partai Poilitik merupakan Aset Negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dimaksud bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat, baik DPR, DPRD Propinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota guna memperjuangkan tujuan Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperoleh integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
PENJELASAN
Pasal 3

Ayat (1)

Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik yang diatur dalam Pasal ini, tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik tingkat Propinsi di dasarkan pada pertimbangan bahwa volume kegiatan Sekretariat Partai Politik tingkat Kabupaten tidak sama dengan kegiatan Partai Politik tingkat Propinsi.Ayat (2)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13 Cukup jelas

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR : 11