PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 4 Tahun 2014
Tentang BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG
Berlaku: 9 Oktober 2014
N/A
Preamble

Mengingat :
BUPATI TORAJA UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TORAJA UTARA,
Menimbang
- a. bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau Badan Permusyawaratan Lembang merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya secara demokratis;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur mengenai fungsi, pengisian keanggotaan dan mekanisme musyawarah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Lembang.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
1
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 10).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
Dan
BUPATI TORAJA UTARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
- dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut BPMPL.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
8. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur perangkat Daerah.
9. Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan Lembang, selanjutnya disebut Lembang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Lembang adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Lembang adalah Kepala Lembang dibantu perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Lembang.
12. Badan Permusyawaratan Lembang yang selanjutnya disingkat dengan BPL adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Lembang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Penjabat Kepala Lembang adalah pejabat yang
- diangkat untuk menjalankan tugas Kepala Lembang dalam hal jabatan Kepala Lembang lowong karena diberhentikan sementara atau Kepala Lembang berhenti.
14. Panitia Pembentukan Badan Permusyawaratan Lembang yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia yang bertugas membentuk Badan Permusyawaratan Lembang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembang yang anggotanya terdiri dari unsur pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh/pemuka masyarakat.
15. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Lembang dalam memberdayakan masyarakat.
16. Musyawarah Lembang adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Lembang, Pemerintah Lembang, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Lembang untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Peraturan Lembang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Lembang setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Lembang.
18. Pembangunan Lembang adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan mayarakat Lembang.
19. Hari adalah hari kerja.
20. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
21. Keuangan Lembang adalah semua hak dan kewajiban Lembang yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Lembang.
22. Aset Lembang adalah barang milik Lembang yang berasal dari kekayaan asli Lembang, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Lembang atau perolehan hak lainnya yang sah.
23. Pemberdayaan Masyarakat Lembang adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Lembang.
24. Alokasi Dana Lembang, selanjutnya disingkat ADL, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang, selanjutnya disebut APB Lembang, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Lembang.
BAB II - KEDUDUKAN DAN FUNGSI
Pasal 2

BPL berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Lembang.
BAB II - KEDUDUKAN DAN FUNGSI
Pasal 3

BPL mempunyai fungsi:
- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Lembang bersama Kepala Lembang;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Lembang; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Lembang.
BAB III - KEANGGOTAAN
Pasal 4

- (1) Anggota BPL merupakan wakil dari penduduk
- Lembang berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa keanggotaan BPL selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling tinggi 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
BAB III - KEANGGOTAAN
Pasal 5

Persyaratan calon anggota BPL adalah:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Lembang;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Lembang; dan
- g. wakil penduduk Lembang yang dipilih secara demokratis.
BAB III - KEANGGOTAAN
Pasal 6

- (1) Jumlah anggota BPL ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan keterwakilan wilayah, keterwakilan perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Lembang.
- (2) Peresmian anggota BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Peresmian anggota BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Kepala
Lembang.
- (4) Anggota BPL sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan Keputusan Bupati.
2. (5)
3. Susunan kata sumpah/janji anggota BPL sebagai berikut:
4. 'Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Lembang dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Lembang, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia'.
BAB III - KEANGGOTAAN
Pasal 7

- (1) Pimpinan BPL terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPL secara langsung dalam rapat BPL yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPL untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Lembang
BAB III - KEANGGOTAAN
Pasal 8

BPL menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Lembang.
BAB III - KEANGGOTAAN
Pasal 9

BPL berhak:
- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Lembang kepada Pemerintah Lembang;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintah Lembang, pelaksanaan pembangunan Lembang, pembinaan kemasyarakatan Lembang, dan pemberdayaan masyarakat Lembang; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Lembang.
BAB III - KEANGGOTAAN
Pasal 10

Anggota BPL berhak:
- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Lembang;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari APB Lembang.
BAB III - KEANGGOTAAN
Pasal 11

Anggota BPL wajib:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Lembang;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Lembang;
- d. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Lembang; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Lembang.
Bagian Ketiga
Panitia Pengisian Keanggotaan Badan
Permusyawaratan Lembang
BAB III - KEANGGOTAAN
Pasal 12

- (1) Pengisian keanggotaan BPL dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lembang membentuk panitia pengisian keanggotaan BPL dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembang.
- (3) Panitia pengisian anggota BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat Lembang dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.
BAB III - KEANGGOTAAN
Pasal 13

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPL dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPL berakhir.
- (2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota BPL yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPL yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPL berakhir.
- (3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPL ditetapkan melaui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPL ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (5) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- (2)
dan ayat (4) disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPL kepada Kepala Lembang paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- (6) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Lembang kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.
Bagian Keempat
Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Lembang Antarwaktu
BAB III - KEANGGOTAAN
Pasal 14

Pengisian keanggotaan BPL antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul pimpinan BPL melalui Kepala Lembang.
Bagian Kelima
Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Lembang
BAB III - KEANGGOTAAN
Pasal 15

- (1) Anggota BPL berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.
5. Anggota BPL diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa keanggotaan;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPL; atau
- d. melanggar larangan sebagai anggota BPL.
- (3) Pemberhentian anggota BPL diusulkan oleh pimpinan BPL kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah BPL.
- (4) Peresmian pemberhentian anggota BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Keenam
Tata Tertib Badan Permusyawaratan Lembang
BAB III - KEANGGOTAAN
Pasal 16

- (1) Peraturan tata tertib BPL paling sedikit memuat:
- a. waktu musyawarah BPL;
- b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPL;
- c. tata cara musyawarah BPL;
- d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPL dan anggota BPL; dan
- e. pembuatan berita acara musyawarah BPL.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pelaksanaan jam musyawarah;
- b. tempat musyawarah;
- c. jenis musyawarah; dan
- d. daftar hadir anggota BPL.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
- b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPL berhalangan hadir;
- c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
- d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPL antarwaktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Lembang;
- b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Lembang;
- c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Lembang; dan
- d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintah Lembang;
- b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Lembang atas pandangan BPL;
- c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Lembang; dan
- d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPL kepada Bupati.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
- b. penyusunan berita acara;
- c. format berita acara;
- d. penandatanganan berita acara; dan
- e. penyampaian berita acara.
Bagian Ketujuh
Hak Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Lembang
BAB III - KEANGGOTAAN
Pasal 17

- (1) Pimpinan dan anggota BPL mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPL memperoleh biaya operasional.
- (3) BPL berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan BPL yang berprestasi.
BAB IV - MEKANISME MUSYAWARAH
Pasal 18

- (1) Musyawarah Lembang diselenggarakan oleh BPL yang difasilitasi oleh Pemerintah Lembang.
- (2) Musyawarah Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Lembang, BPL, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok pengrajin;
- g. perwakilan kelompok perempuan;
- h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
- i. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah Lembang dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
BAB IV - MEKANISME MUSYAWARAH
Pasal 19

Mekanisme musyawarah BPL sebagai berikut:
- a. musyawarah BPL dipimpin oleh pimpinan BPL;
- b. musyawarah BPL dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPL;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPL yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah BPL ditetapkan dengan keputusan BPL dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPL.
BAB V - TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT
Pasal 20

- (1) Pimpinan BPL mengadakan pembagian tugas kepada anggota BPL untuk melaksanakan penyerapan aspirasi di bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan wilayah keterwakilan.
- (2) Anggota BPL menginventarisasi permasalahanpermasalahan yang timbul di wilayah Lembang.
- (3) Pimpinan BPL menyampaikan hasil penyerapan aspirasi dan inventarisasi permasalahan yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pemerintah Lembang dan/atau instansi yang berwenang.
BAB VI - HUBUNGAN KERJA
Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan BPL wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Lembang atau dengan Instansi lain di luar Pemerintahan Lembang.
- (2) Hubungan kerja antara BPL dengan lembaga kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif.
BAB VII - KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
Pasal 22

- (1) Pimpinan dan Anggota BPL menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Lembang.
- (2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Lembang.
BAB VII - KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
Pasal 23

- (1) Untuk kegiatan BPL disediakan biaya
operasional sesuai kemampuan keuangan Lembang yang dikelola oleh Sekretaris BPL.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Lembang.
BAB VII - KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
Pasal 24

Pelaksanaan administrasi BPL dilaksanakan oleh Sekretaris BPL.
BAB VIII - LARANGAN
Pasal 25

Anggota BPL dilarang:
- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Lembang, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Lembang;
- b. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Lembang dan perangkat Lembang;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Lembang;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
BAB IX
Pasal 26

- (1) Setiap Anggota BPL yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi berupa :
- a. teguran;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB X - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan
- c. keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
- e. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- h. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- k. menghentikan penyidikan; dan/atau
- l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Badan Perwakilan Lembang disesuaikan namanya menjadi Badan Permusyawaratan Lembang.
- (2) Badan Perwakilan Lembang yang disesuaikan namanya menjadi Badan Permusyawaratan Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan fungsi, wewenang, hak dan kewajiban berpedoman pada Peraturan Daerah ini sampai berakhir masa jabatannya.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Pada saat Perturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 17 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Lembang (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2009 Nomor 17) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
Diundangkan di Rantepao pada tanggal 10 Oktober 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA,
LEWARAN RANTELA'BI'
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2014 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, PROVINSI SULAWESI SELATAN : NOMOR 4 TAHUN 2014
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.
Ditetapkan di Rantepao pada tanggal 9 Oktober 2014
BUPATI TORAJA UTARA,
FREDERIK BATTI SORRING
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
1. Desa atau yang disebut Lembang telah mempunyai susunan asli sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah Kabupaten Toraja Utara terbentuk. Susunan asli ini memiliki karakteristik dari Desa lain di Indonesia sehingga dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.
2. Keberadaan Lembang di Kabupaten Toraja Utara telah diakui dan dihormati oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan :
- a. Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18b ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
- b. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan
- c. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Dalam kehidupan masyarakat Lembang sejak dahulu telah mengedepankan asas gotong royong dan asas musyawarah mufakat. Implementasi asas musyawarah mufakat diwujudkan dalam suatu Lembaga yaitu BPL.
4. BPL adalah Lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Lembang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. BPL merupakan Badan Permusyawaratan di tingkat Lembang yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Lembang, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Lembang.
6. BPL secara bersama-sama dengan Pemerintah Lembang memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Lembang, bertujuan untuk :
- a. sebagai upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Lembang;
- b. memperkuat kebersamaan; dan
- c. meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
7. Musyawarah Lembang adalah forum musyawarah antara Lembang yaitu:
a. BPL;
b. Pemerintah Lembang; dan
- c. Unsur masyarakat.
Musyawarah Lembang diselenggarakan oleh BPL untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Lembang.
Hasil musyawarah Lembang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dan dijadikan dasar dalam penetapan kebijakan pemerintahan Lembang.
8. BPL wajib melaksanakan penyerapan aspirasi masyarakat sesuai dengan wilayah keterwakilan dan setiap anggota BPL wajib menginventarisasi permasalahan yang timbul kepada Pemerintah Lembang dan/atau instansi yang berwenang.
PENJELASAN
Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan meminta keterangan adalah permintaan yang bersifat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Lembang, bukan dalam rangka laporan pertanggungjawaban Kepala Lembang.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas.

```TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 41