PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor : Tahun 2006
Tentang 1.PENJELASAN UMUM
Berlaku: 12 TAHUN 2006
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
a.
- bahwa untuk pemberdayaan dan merangsang percepatan pembangunan nagari, kepada nagari yang siap dengan swadaya murni masyarakat dapat diberikan bantuan Dana Stimulan yang bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2006:
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada point (a) diatas, ditetapkan dengan Peraturan Bupati:
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jis Undangundang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undangundang Nomor 58 Tahun 1958,
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: 2
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kcuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah: 3
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah: 4
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom: 5
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, 6.
- Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 09 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintah Nagari: 7
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari: 8
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari, 9
|
-
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2001 tentang Keuangan Pemerintahan Nagari,
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor O1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006,
- 12 Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 0S Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Nagari:
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PENGGUNAAN DANA STIMULAN KEPADA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2006.
BAB II - AZAS UMUM PENGGUNAAN DANA STIMULAN KEPADA NAGARI
Pasal 2

- (1) Bantuan Dana Stimulan kepada Nagari harus berdasarkan hasil musyawarah masyarakat nagari yang digunakan untuk pembangunan prasarana dasar dalam rangka peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat nagari.
- (2) Kegiatan yang dibantu dengan dana stimulant adalah kegiatan pembangunan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas yang diimbangi dengan swadaya murni masyarakat serta pelaksanaannya secara gotong royong.
- (3) Bantuan dana stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diberikan apabila Nagari telah siap dengan perencanaan dan swadaya murni masyarakat.
BAB III - PELAKSANAAN DANA STIMULAN
Pasal 3

- a Sekretaris Wali Nagari dan Kepala Urusan Pembangunan dalam pembuatan usulan/perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
- b. Kepala Urusan Keuangan dalam pengadministrasian keuangan dan penyelesaian pertanggungjawaban keuangan.
107
- c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) bersama Kepala Kampung dan Kelompok Kerja (KK) LPMN di lokasi kegiatan sebagai pelaksana kegiatan lapangan.
BAB IV - PENGGUNAAN DANA STIMULAN Pasal 4
Pasal 5

1. Dana stimulan hanya dapat dipergunakan untuk biaya pengadaan alatalat material yang tidak ada dan atau tidak disediakan oleh masyarakat nagari serta upah tenaga teknis (tukang) yang sangat dibutuhkan bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana dasar peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat nagari.
2. Penggunaan dana stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dapat dipergunakan untuk beberapa kegiatan dalam suatu Nagari, yaitu : 2.
- A. Pembangunan prasarana dasar peningkatan ekonomi masyarakat, seperti :
1. Kegiatan pembangunan baru atau rehabilitasi Irigasi Nagari
2. Kegiatan pembangunan baru atau peningkatan jalan Nagari n
3. Kegiatan pembangunan baru atau rehabilitasi jembatan permanen,jembatan gantung dan polongan
4. Kegiatan pembangunan atau rehabilitasi pasar Nagari
5. Kegiatan pembangunan prasarana dasar lainnya untuk peningkatan ekonomi masyarakat nagari
- B. Pembangunan prasarana dasar kesejahteraan masyarakat :
- 1) Pembangunan baru atau rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan seperti MDA/TPA dan TK dan lain-lain.
- 2) Pembangunan baru atau rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan seperti Polindes,air bersih, MCK umum dan drainase lingkungan.
- 3) Pembangunan lainnya sesuai dengan kebijakan dan arahan Bupati.
BAB V - PROSES PENGUSULAN DAN PENCAIRAN DANA STIMULAN Bagian Pertama Proses Pengusulan Pasal 6
Pasal 7

Bupati menunjuk tim teknis,survey,monitoring dan evaluasi yang akan melakukan peninjauan ke lapangan guna menilai kelayakan kegiatan yang dilaksanakan.
- (1) Atas usul/saran Tim Survey,Monitoring dan Evaluasi setelah dilakukan peninjauan dan penilaian kelayakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 (tujuh) diatas,Bupati dapat menetapkan jumlah bantuan dana stimulan.
- (2) Jumlah dana stimulan bagi kegiatan yang telah disetujui ditetapkan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas,dalam penyerahannya pada Pemerintahan Nagari selanjutnya ditransfer pada rekening Pemerintah Nagari oleh pelaksana/petugas pada Bagian Pemberdayaan Pemerintahan Nagari.
BAB VI - PELAPORAN DAN PENGAWASAN Bagian Pertama Pelaporan
Pasal 9

- (1) Wali Nagari membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang mendapat bantuan dana stimulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas berisi tentang
2. a.Laporan pelaksanaan fisik pekerjaan secara keseluruhan
3. b.Laporan realisasi penggunaan bantuan dana stimulant beserta SPJnya
4. c.Foto kegiatan (keadaan 0 Y5,50 Yo, dan 100 Y4)
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas disampaikan kepada Bupati cg.Kepala Bagian Pemberdayaan Pemerintahan Nagari dengan rekomendasi Camat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah batas waktu pelaksanaan kegiatan dengan tembusannya disampaikan kepada DPN,Kepala Bappeda,Kepala Bawasda,dan Kepala Dinas/Badan/Kantor sesual denganjenis kegiatan yang dilaksanakan.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, tercantum pada Lampiran II keputusan ini.
Bagian Kedua
Pengawasan
BAB VI - PELAPORAN DAN PENGAWASAN Bagian Pertama Pelaporan
Pasal 10

Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dari dana stimulan.
-
BAB VI - PELAPORAN DAN PENGAWASAN Bagian Pertama Pelaporan
Pasal 11

- (l) DPN berkewajiban melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan yang mendapat bantuan dana stimulan dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh DPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas,tidak bersifat pemeriksaan.
BAB VI - PELAPORAN DAN PENGAWASAN Bagian Pertama Pelaporan
Pasal 12

Pengawasan yang bersifat pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan sebagai dimaksud pada pasal 11 (sebelas) keputusan ini,dilakukan oleh Bupati,melalui Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) atau Tim Khusus yang dibentuk oleh Bupati.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan hanya berlaku selama Tahun Anggaran 2006.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Ditetapkan di
: Painan
Pada tanggal
:2 Mei 2006
BUPATI PESISIR SELATAN
dto
NASRUL ABIT
Diundangkan di :
Painan
Pada tanggal :
2 Mei 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
dto
Drs.H.ADRIL NIP. 010087271
BERITA DAERAH KAB. PESISIR SELATAN TAHUN 2006 NOMOR : 12
114
PENGGUNAAN DANA STIMULAN KEPADA NAGARI
PENJELASAN
Pasal 1

sampai dengan 13 cukup pjelas