UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 1999
Tentang PARTAI POLITIK.
Berlaku: 2 TAHUN 1999
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG PARTAI POLITIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran sebagaimana diakui dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah bagian dari hak asasi manusia;
- b. bahwa usaha untuk menumbuhkan dan memperkokoh kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran, merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis, dan berdasarkan atas hukum;
- c. bahwa partai politik merupakan sarana yang sangat penting arti, fungsi, dan perannya sebagai perwujudan kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya sudah tidak dapat menampung aspirasi politik yang berkembang sehingga kehidupan demokrasi di Indonesia tidak dapat berlangsung dengan baik;
- e. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan untuk memberi landasan hukum yang lebih baik bagi tumbuhnya kehidupan partai politik yang dapat lebih menjamin peran serta rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dipandang perlu mengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya dengan sebuah Undang-undang Partai Politik yang baru.
6. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PARTAI POLITIK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- (1) Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Partai Politik adalah setiap organisasi yang dibentuk oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggotanya maupun bangsa dan negara melalui pemilihan umum.
- (2) Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggotanya.
- (3) Setiap Partai Politik mempunyai kedudukan, fungsi, hak, dan kewajiban yang sama dan sederajat.
- (4) Partai Politik bersifat mandiri dalam mengatur rumah tangga organisasinya.
BAB II - SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dapat membentuk Partai Politik.
- (2) Partai Politik yang dibentuk sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. mencantumkan Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam anggaran dasar partai;
- b. asas atau ciri, aspirasi dan program Partai Politik tidak bertentangan dengan Pancasila;
- c. keanggotaan Partai Politik bersifat terbuka untuk setiap warga negara Republik Indonesia yang telah mempunyai hak pilih;
- d. Partai Politik tidak boleh menggunakan nama atau lambang yang sama
- 3 - dengan lambang negara asing, bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia Sang Merah Putih, bendera kebangsaan negara asing, gambar perorangan dan nama serta lambang partai lain yang telah ada.
BAB II - SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN
Pasal 3

Pembentukan Partai Politik tidak boleh membahayakan persatuan dan kesatuan nasional.
BAB II - SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN
Pasal 4

- (1) Partai Politik didirikan dengan akte notaris dan didaftarkan pada Departemen Kehakiman Republik Indonesia.
- (2) Departemen Kehakiman Republik Indonesia hanya dapat menerima pendaftaran pendirian Partai Politik apabila telah memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang ini.
- (3) Pengesahan pendirian Partai Politik sebagai badan hukum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
BAB III - TUJUAN
Pasal 5

- (1) Tujuan umum Partai Politik adalah:
- a. mewujudkan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Tujuan khusus Partai Politik adalah memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
BAB III - TUJUAN
Pasal 6

Setiap Partai Politik wajib mencantumkan tujuan umum dan tujuan khusus seperti tercantum dalam Pasal 5 undang-undang ini di dalam anggaran dasarnya.
FUNGSI, HAK, DAN KEWAJIBAN
BAB III - TUJUAN
Pasal 7

Partai Politik berfungsi untuk:
- a. melaksanakan pendidikan politik dengan menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. menyerap, menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara melalui mekanisme badan-badan permusyawaratan/perwakilan rakyat;
- c. mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi.
- (2) Partai Politik sebagai lembaga demokrasi merupakan wahana guna menyatakan dukungan dan tuntutan dalam proses politik.
BAB III - TUJUAN
Pasal 8

Partai Politik mempunyai hak:
- a. ikut serta dalam pemilihan umum sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum;
- b. memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara.
BAB III - TUJUAN
Pasal 9

Partai Politik berkewajiban:
- a. memegang teguh serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. menyukseskan pembangunan nasional;
- e. menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum secara demokratis, jujur, dan adil dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
BAB V - KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN
Pasal 10

- (1) Anggota Partai Politik adalah warga negara Republik Indonesia dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin;
- b. dapat membaca dan menulis;
- (2) Partai Politik mendaftar dan memelihara daftar anggota.
BAB V - KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN
Pasal 11

Partai Politik dapat membentuk kepengurusan di:
- a. ibukota negara Republik Indonesia untuk Pengurus Tingkat Pusat;
2. b Ibukota propinsi untuk Pengurus Daerah Tingkat I;
- c. ibukota kabupaten/kotamadya untuk Pengurus Daerah Tingkat II;
- d. kecamatan untuk Pengurus Tingkat Kecamatan;
- e. desa/kelurahan untuk Pengurus Tingkat Desa/Kelurahan.
BAB VI - KEUANGAN
Pasal 12

- (1) Keuangan Partai Politik diperoleh dari:
- a. iuran anggota;
- b. sumbangan;
- c. usaha lain yang sah.
- (2) Partai Politik menerima bantuan tahunan dari anggaran negara yang ditetapkan berdasarkan perolehan suara dalam pemilihan umum sebelumnya.
- (3) Penetapan mengenai bantuan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah.
- (4) Partai Politik tidak boleh menerima sumbangan dan bantuan dari pihak asing.
BAB VI - KEUANGAN
Pasal 13

- (1) Partai Politik merupakan organisasi nirlaba.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Partai Politik dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan.
BAB VI - KEUANGAN
Pasal 14

- (1) Jumlah sumbangan dari setiap orang yang dapat diterima oleh Partai Politik sebanyak-banyaknya adalah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dalam waktu satu tahun.
- (2) Jumlah sumbangan dari setiap perusahaan dan setiap badan lainnya yang dapat diterima oleh Partai Politik sebanyak-banyaknya adalah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam waktu satu tahun.
- (3) Sumbangan yang berupa barang dinilai menurut nilai pasar yang berlaku dan diperlakukan sama dengan sumbangan yang berupa uang.
- (4) Partai Politik memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangannya serta terbuka untuk diaudit oleh akuntan publik.
BAB VI - KEUANGAN
Pasal 15

- (1) Partai Politik wajib melaporkan daftar sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (4) beserta laporan keuangannya setiap akhir tahun dan setiap 15 (lima belas) hari sebelum serta 30 (tiga puluh) hari sesudah pemilihan umum kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) sewaktu-waktu dapat diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
BAB VII - PENGAWASAN DAN SANKSI
Pasal 16

Partai Politik tidak boleh:
- a. menganut, mengembangkan, menyebarkan ajaran atau paham Komunisme/Marxisme/Leninisme dan ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila;
- b. menerima sumbangan dan/atau bantuan dalam bentuk apapun dari pihak asing, baik langsung maupun tidak langsung;
- c. memberi sumbangan dan/atau bantuan dalam bentuk apapun kepada pihak asing, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan kepentingan bangsa dan negara;
- d. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam memelihara persahabatan dengan negara lain.
BAB VII - PENGAWASAN DAN SANKSI
Pasal 17

- (1) Pengawasan atas ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang ini dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (2) Dengan kewenangan yang ada padanya, Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat membekukan atau membubarkan suatu Partai Politik jika nyata-nyata melanggar Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 16
- 7 - undang-undang ini.
- (3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan terlebih dahulu mendengar dan mempertimbangkan keterangan dari Pengurus Pusat Partai Politik yang bersangkutan dan setelah melalui proses peradilan.
- (4) Pelaksanaan pembekuan atau pembubaran Partai Politik dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
BAB VII - PENGAWASAN DAN SANKSI
Pasal 18

- (1) Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian bantuan dari anggaran negara apabila suatu Partai Politik nyata-nyata melanggar Pasal 15 undang-undang ini.
- (2) Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat mencabut hak suatu Partai Politik untuk ikut pemilihan umum jika nyata-nyata melanggar Pasal 13 dan Pasal 14 undang-undang ini.
- (3) Pencabutan hak sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan terlebih dahulu mendengar pertimbangan pengurus pusat Partai Politik yang bersangkutan dan setelah melalui proses peradilan.
BAB VII - PENGAWASAN DAN SANKSI
Pasal 19

- (1) Barangsiapa dengan sengaja memberikan sumbangan kepada Partai Politik melebihi ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja memberikan uang atau barang kepada orang lain dengan maksud agar orang tersebut menyumbangkannya kepada Partai Politik sehingga melebihi ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa dengan sengaja menerima uang atau barang dari seseorang untuk disumbangkan kepada Partai Politik dengan maksud agar orang tersebut dapat menyumbang melebihi ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Barangsiapa dengan sengaja memaksa seseorang atau badan untuk memberikan sumbangan kepada Partai Politik dalam bentuk apapun diancam pidana kurungan selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

Pada saat berlakunya undang-undang ini maka Organisasi Peserta Pemilihan Umum Tahun 1997, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia sebagai organisasi kekuatan sosial politik berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, dianggap telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 4 undang-undang ini serta wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

- (1) Sejak mulai berlakunya undang-undang ini maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Segala ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 1 Februari 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Februari 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AKBAR TANDJUNG
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
Yang dimaksud dengan kedaulatan berada di tangan anggota dalam ayat ini termasuk untuk membubarkan diri sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, di luar ketentuan Pasal 17 ayat (2) undang-undang ini.
Cukup jelas
Yang dimaksud dengan mandiri dalam ayat ini adalah bahwa Partai Politik dalam mengatur rumah tangganya terbebas dari campurtangan pihak-pihak di luar partai, termasuk pihak pemerintah.
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas
Huruf a
Yang dimaksud dengan Pancasila adalah Pancasila yang rumusannya tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pencantuman Pancasila dalam anggaran dasar Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a ini dimuat dalam batang tubuh
- 3 - anggaran dasarnya untuk menunjukkan konsistensi Partai Politik terhadap pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan bernegara.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan terbuka dalam ayat ini adalah bahwa keanggotaan Partai Politik terbuka bagi setiap warganegara tanpa membedakan acuan kedaerahan, agama, suku, ras, dan jenis kelamin, serta perbedaan lainnya.
Huruf d
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Yang dimaksud dengan membahayakan persatuan dan kesatuan nasional dalam pasal ini adalah pembentukan Partai Politik yang didasarkan pada tujuan separatisme dan segala tindakan yang langsung atau tidak langsung dapat berakibat terganggunya persatuan dan kesatuan nasional.
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas
Cukup jelas
Pengesahan pendirian Partai Politik melalui pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dimaksudkan untuk keperluan administrasi hukum yang bersifat nasional dan memenuhi asas publisitas.
PENJELASAN
Pasal 5

Huruf a
Yang dimaksud dengan cita-cita nasional bangsa Indonesia adalah seluruh isi yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Huruf b
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Huruf a
Keikutsertaan Partai Politik dalam Pemilihan Umum adalah hak untuk mengikuti Pemilihan Umum setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
Huruf b
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Yang dimaksud dengan jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
PENJELASAN
Pasal 10

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Kepengurusan Partai Politik untuk Wilayah Administrasi di lingkungan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Wilayah Administrasi lainnya yang ditetapkan setingkat dengan Daerah Tingkat II, dipersamakan dengan Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf c.
PENJELASAN
Pasal 12

Huruf a
Yang dimaksud dengan iuran anggota adalah sumbangan dana yang diwajibkan oleh Partai Politik kepada setiap anggotanya secara berkala.
Huruf b
Yang dimaksud dengan sumbangan adalah dana yang diberikan kepada Partai Politik oleh anggota masyarakat, perusahaan dan badan lainnya serta oleh pemerintah.
Huruf c
Cukup jelas
Yang dimaksud dengan anggaran negara adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Jumlah bantuan kepada setiap Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang pertama setelah undang-undang ini diundangkan disamakan. Besarnya bantuan disesuaikan dengan kondisi keuangan negara.
Cukup jelas
Cukup jelas
Yang dimaksud dengan organisasi nirlaba adalah organisasi yang tidak mencari keuntungan finansial.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap warga negara Republik Indonesia.
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Yang dimaksud dengan akhir tahun dalam ayat ini adalah akhir tahun takwim.
Yang dimaksud dengan Pemilihan Umum dalam ayat ini adalah hari pemungutan suara.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan sumbangan dan bantuan dari pihak asing dalam Pasal 16 huruf b ini adalah sumbangan dan bantuan dari pemerintah, lembaga, badan usaha, dan warga negara asing, baik yang berada di luar negeri maupun di dalam negeri.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan kebijakan Pemerintah adalah kegiatan Pemerintah dalam menjalankan kebijakan negara.
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas
Yang dimaksud dengan membekukan dalam ayat (2) ini adalah menghentikan sementara kepengurusan dan/atau kegiatan Partai Politik.
Yang dimaksud dengan membubarkan dalam ayat (2) ini adalah mencabut hak hidup dan keberadaan partai politik di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Sebelum proses peradilan sebagaimana dimaksud ayat (3) ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu 3 (tiga) bulan.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Yang dimaksud dengan sanksi administratif dalam ayat (1) ini adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi.
Yang dimaksud dengan Pemilihan Umum dalam ayat (2) ini adalah Pemilihan Umum pada waktu itu.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3809