Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 26 Mei 2016
N/A
Preamble

Mengingat :
BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT,
Menimbang
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang tertata dengan baik, maka Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa RKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
SALINAN
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2013;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2014;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012-2017.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2017.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
5. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk priode 1 (satu) tahun.
6. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
BAB II - RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 2
Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi dasar Penyusunan KUA, PPAS, dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017.
BAB II - RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 2
Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2017 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa, maka perlu menetapkan Besaran Alokasi Dana Desa I Kelurahan bagi Desa dan Kelurahan di Kabupeten Minahasa Tenggara Tahun anggaran 2011;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas pertu menetapkan Peraturan Bupati;
2. : 1 . Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang tetah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005, (temparen Ngara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), dan telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara, di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Menetapkan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor 2052);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik lndoneia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2012 Kabupaten Minahasa Tenggara:
10. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2012 Kabupaten Minahasa Tenggara.
M E M U T U S K A N :
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA I KELURAHAN DI KABUPATEN MINAHASATENGGARA TAHUN ANGGARAN 2012
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- a. Alokasi Dana Desa I Kelurahan, selanjutnya disebut ADD/K adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa I Kelurahan, yang bersumber dari bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten;
- b. Besaran Alokasi Dana Desa I Kelurahan adalah jumlah dana yang telah ditetapkan berdasarkan rumusan yang akan diterima oleh Desa I Kelurahan di Kabupaten Mlnahasa Tenggara;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;
- d. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang - Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Hukum Tua;
'
'
·
•
.d
,
·,'1','(l('.�ll"\t\_.,,,h,',,,"•1
"
'
" I
H
•\ •'.1,f•.,.1,.,
"'"'•··"'•·H"·'" . " , .-- ,
- e. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
- f. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Kelurahan selanjutnya disebut DURK Kelurahan;
BAB II - SASARAN ALOKASI DANA DESAI KELURAHAN
Pasal 2

Sasaran Alokasi Dana De'sa I Kelurahan adalah wilayah administrasi Desa I Kelurahan di Kabupaten Minahasa Tenggara yang terdiri dari 135 (seratus tiga puluh lima) Desa dan 9 (sembilan) Kelurahan yang tersebar di 12 {dua belas) Kecamatan.