PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 18 Tahun 2012
Tentang No Description
Berlaku: 29 Mei 2012
N/A
Preamble

Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 18 TAHUN 2012
TENT ANG
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA SAMOSIR,
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah penyelenggaraan Kabupaten dituntut agar mampu memanfaatkan segala potensi Menimbang
2. yang bertujuan untuk membiayai pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah yang dimiliki dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah.: '
- b. bahwa salah satu sumber yang potensial meningkatkan pendapatan asli daerah adalah dengan penerimaan sumbangan dari pihak ketiga atau para pengusaha/investor badan hukum maupun perorangan yang berada di dalam dan di luar Kabupaten Toba Samosir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang · 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
'
',.
I
9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 13 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Toba Samosir;'
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR Dan BUPATI TOBA SAMOSIR
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADA PEMERINTAH DAERAH. Menetapkan
BABI KETENTUAN UMUM
BAB Ill - PERSETUJUAN
Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.
Ditetapkan di Balige pada tanggal 29 Mei 2012
BUPATI TOBA SAMOSIR,
Cap/dto
PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK
Diundangkan di Balige pada ta~=~ s~
2012
SE KABUPATEN TOBA SAMOSIR,,
W
LIBERTY
MANURUNG
LEMBARANSDAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2012 NOMOR .18
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah (APBO) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Oalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Oaerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Oaerah untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan Oaerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, walaupun dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.
Oalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud di atas dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum. Sehingga dapat dilakukan pungutan terhadap badan usaha maupun perorangan yang melakukan usaha di kabupaten Toba Samosir sebagai partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.
Oalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan atas penerimaan dari sumbangan pihak ketiga, maka perlu dibentuk Peraturan Oaerah tentang Penerimaan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten T oba Samosir;
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal2Cukup jelas.Pasal3Cukup jelas.Pasal4Cukup jelas.Pasal5Cukup jelas.Pasal6Cukup jelas.Pasal7Cukup jelas.Pasal8Cukup jelas.Pasal9Cukup jelas.Pasal10Cukup jelas.TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2012 NOMOR 18