PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor ~ Tahun 2017
Tentang PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM KABUPATEN SAROLANGUN
Berlaku: 22 Tahun 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATISAROLANGUN PROVINS! JAMB!
PERATURAN BUPATISAROLANGUN NOMOR ~ TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM KABUPATEN SAROLANGUN
BUPATI SAROLANGUN,
a.
Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati Sarolangun menetapkan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Sarolangun;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa dalam Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2016.
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor i4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagatmana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
--
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Deas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 88, 'rambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 56);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 10).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM KABUPATEN
SARO LANG UN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Sarolangun selanjutya di transfer ke Rekening Kas Umum Kas Desa (RKUDes) dan digunakan untuk membiayai, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN DANA DESA Pasal2
Pasal 3

Tujuan Dana Desa adalah untuk
- a. Untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya;
- b. Meningkatkan peran desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
BAB III - PENENTUAN BESARNYA DANA DESA
Pasal 4

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:
AF Setiap Desa = (0,25 * Zl) + (0,35 * 22) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4) * (DD Kabupaten - AD Kabupaten)
Keterangan:
- AF Setiap Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- 21 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten yang bersangkutan.
- 22 = Rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten yang bersangkutan.
- 23 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Kabupaten yang bersangkutan.
- 24 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten yang bersangkutan.
- DD Kabupaten = Besaran Dana Desa Kabupaten
- AD Kabupaten = Besaran Alokasi Dasar Kabupaten
- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyeleggarakan urusan pernerintahan di bidang statistik.
- c. Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud mengacu pada indeks kesulitan geografis yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan.
BAB III - PENENTUAN BESARNYA DANA DESA
Pasal 5

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa.
BAB IV - PENERIMAAN DANA DESA
Pasal 6

- ( 1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahun 201 7 dilakukan sebanyak II Tahap:
- a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus);
- b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. Peraturan Desa tenfang APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa dan Realiasi APBDes semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Iaporan realisasi pengunaan Dana Desa Tahap I.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.
BAB V - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA Pasal 7
Pasal 8

- (1) Penggunaan Dana Desa dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berjalan.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa yang telah diatur dengan Peraturan Bupati Sarolangun.
- (3) Program kegiatan Dana Desa yang akan dilaksanakan selama satu Tahun Anggaran agar dimasukkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa, yang dibuat melalui musyawarah Desa (Rembug Desa) yang dilampiri dengan Berita Acara daftar hadir musyawarah Desa.
BAB VI - MEKANISME PENGAJUAN
Pasal 9

- ( 1) Mekanisme pengajuan dan pencairan Dana Desa dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Masing-masing Desa menyampaikan perdes tentang APBDes Tahun 2017, dan Realisasi APBDes sehelumnya laporan realisasi penggunaan Dana Desa Kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kah.Sarolangun.
- b. Setelah semua berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas diterima oleh Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kah. Sarolangun, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sarolangun segera menyalurkan/mentransfer Dana Desa dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Pemerintah Desa masing - masing sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Setelah Desa menerima Transfer Dana Desa dari RKUD Kah. Sarolangun maka Kepala Desa wajib melengkapi berkas penggunaan Dana Desa yang diajukan oleh pelaksana kegiatan sebagai berikut:
- a. Rencana Kerja Pemerintah Desa
- b. Dokumen Administrasi Keuangan:
- -Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- -Surat Perintah Pembayaran (SPP)
- c. Peraturan Desa tentang APBDesa
- d. SK Tim pelaksanaan pengelola keuangan Desa
- e. Fhoto/Gambar sebelum kegiatan
- f. Berita Acara hasil musyawarah/ absen
- g. Keputusan bersama BPD dan Kepala Desa tentang Penggunaan Dana Desa
- h. Pemyataan Komitmen Kepala Desa dalam Penggunaan Dana Desa
1. Pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan.
- J. Penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Desa atas lahan/tanah yang menjadi aset desa sebagai dampak kegiatan pembangunan desa.
- k. Penyiapan Dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/ atau tanaman yang terkena dapat kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Penyampaian Perdes tentang APBDesa sebagaiamana dimaksud ayat (1) huruf a, l(satu) rangkap disampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun.
BAB VII - INSTITUSI PENGELOLAAN DANA DESA
Pasal 10

Dalam pengelolaan Dana Desa dibentuk institusi yang mempunyai tugas untuk melakukan fasilitasi di Tingkat Kabupaten, Pendanping ditingkat Kecamatan dan Pelaksanaan ditingkat Desa.
BAB VII - INSTITUSI PENGELOLAAN DANA DESA
Pasal 11

Pembentukan susunan Organisasi dan tugas Tim Fasilitasi Dana Desa Tingkat Kabupaten dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VII - INSTITUSI PENGELOLAAN DANA DESA
Pasal 12

- (1) Tim fasilitasi tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 12 mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang Dana Desa;
- b. Membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung teknis pelaksanaan Dana Desa.
- c. Memberikan pelatihan/ orientasi dan sosialisasi kepada Tim Pelaksana Dana Desa di Tingkat Desa.
- d. Monyusun pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan Dana Desa
- e. Melaksanakan pembinaan, Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Dana Desa
- (3) Tim Fasilitasi Dana Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 12 Keanggotaannya terdiri dari :
- a. Camat sebagai Ketua
- b. Sekretaris Camat sebagai Sekretaris
- c. Anggota terdiri dari:
11. -Kasi Pemerintahan
12. Kasi PMD
13. Kasi Kesejahteraan Sosial
- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Membantu melaksanakan pelatihan/orientasi kepada Tim pelaksana Dana Desa Tingkat Desa.
- b. Memberikan laporan kemajuan desa secara berkala dalam mengelola Dana Desa kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
- c. Melakukan pendampingan dan mengarahkan pelaksanaan musyawarah kegiatan Dana Desa.
- d. Menyelesaikan permasalahan yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan di wilayahnya dan melaporkan perkembangan kepada Tim Fasilitasi Dana Desa tingkat Kabupaten.
- (4) Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desa Tingkat Desa pembentukannya melalui keputusan Kepala Desa, Kedudukan Kepala Desa dalam Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desa Tingkat Desa sebagai Ketua, dengan keanggotaan sebanyak 6 (enam) orang dengan keterwakilan dari unsur-unsur Pemerintah Desa dan atau lembaga kemasyarakatan desa lainnya sebagai berikut:
- (5) Togas Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (6) adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan musyawarah dengan masyarakat dalam menentukan penggunaan Dana Desa.
- b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang didanai oleh Dana Desa sesuai dengan ketentuan penggunaan.
- c. Melakukan pencatatan dan pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran keuangan dari Dana Desa.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Dana Desa di Desa.
- a. Penanggung Jawab :Kepala Desa
- b. Koordinator
:Sekretaris Desa
- c. Ketua
:Kaur
- d. Bendahara
:Bendahara Desa
- e. Anggota :2 Orang Kaur
BAB VII - INSTITUSI PENGELOLAAN DANA DESA
Pasal 13

- ( 1) Togas dan tanggung jawab Kepala Desa selaku Kepala Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
- a. Sebagai penanggungjawab kesuksesan dan keseluruhan pelaksanaan Dana Desa pada Desa masing-masing,
- b. Penanggungjawab administrasi Dana Desa yang dilaksanakan oleh Sekretaris Desa beserta Perangkat Desa yang lain sesuai dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tugas dan tanggungjawab Badan Permusyawaratan Desa (BPD): Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan sebagai lembaga yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa diantaranya adalah pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Desa, selain itu juga berperan dalam membahas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa bersama Kepala Desa, Tugas dan tanggungjawab BPD meliputi:
- a. Membantu dalam memasyarakatkan tujuan, prinsip dan kebijakan Dana Desa kepada masyarakat Desa.
- b. Memberikan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Dana Desa.
- c. Memberikan saran-saran terhadap pelaksanaan Dana Desa.
- d. Memastikan adanya keterpaduan dan mencegah terjadinya tumpang tindih kegiatan.
- e. Membangun kerjasama yang sinergi dengan Kepala Desa dalam rangka menyukseskan keberhasilan pelaksanaan Dana Desa.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Desa beserta Perangkat Desa:
- a. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, dokumen tersebut mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Membuat laporan tingkat kesiapan pelaksana kegiatan dan tingkat penyelesaian pekerjaan kepada Kepala Desa sebagai dasar pembayaran sesuai dengan termin pembayaran yang ditetapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
BAB VII - INSTITUSI PENGELOLAAN DANA DESA
Pasal 14

- (1) Mekanisme Penyusunan Patokan Harga dan Standar Harga Bahan Bangunan dan Upah Pekerja, Kepala Desa membuat Keputusan tentang patokan harga satuan pekerjaan per kegiatan dan standar harga satuan bahan bangunan serta upah pekerja di desa:
- a. Pemerintah Desa melakukan survey harga dengan mengirim draft standar harga kosong/ tan pa nilai pada beberapa toko terdekat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) toko.
- b. Hasil survey (draft yang sudah diisi toko-toko) dibahas dalam Musyawarah Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, LPM Desa dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya untuk mengambil harga rata-rata atau termahal dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- c. Keputusan Kepala Desa tersebut dipergunakan sebagai pedoman pembuatan perencanaan semua kegiatan fisik di Desa.
- d. Adapun teknis Iebih rinci yang berkaitan dengan penyusunan patokan harga satuan pekerjaan per kegiatan dan standar harga satuan bahan bangunan serta upah pekerja di desa dapat dikoordinasikan dengan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun.
BAB VII - PELAKSANAAN DANA DESA Pasal 15
Pasal 16

- (1) Musyawarah Desa (Muscles) tentang Pertanggungjawaban Dana Desa dengan Peserta terdiri dari:
- a. Tenaga Pendamping Dana Desa.
- b. Kepala Desa
- c. Perangkat Desa
- d. Pengurus Badan Permusyawaratan Desa
- e. LPM Desa
- f. Perwakilan Dusun, RT, Pengurus Tim Penggerak PKK Desa, Tokoh masyarakat, Tokoh agama, Tokoh pemuda, dan organisasi kemasyarakatan lainnya serta Anggota masyarakat.
- (2) Musyawarah Desa tentang Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat ( 1) menghasilkan:
- a. Disetujuinya Laporan hasil Pelaksanaan Kegiatan dan Penggunaan Dana.
- b. Ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan Penggunaan Dana;
- c. Terkirimnya Laporan hasil pelaksanaan kegiatan serta penggunaan dana kepada Tim Pembina Kabupaten dan Kecamatan;
,?-
- d. Dana yang tidak digunakan karena sebab-sebab harus dilaporkan secara tertulis dalarn laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Dana Desa oleh Kepala Desa kepada Tim Pembina Kabupaten/Bupati, dengan menyebutkan alasanalasan faktualnya secara lengkap, jelas dan ringkas.
- e. Hasil musyawarah ditempel di dinding Kantor Desa/majalah dinding Kantor Desa.
BAB VIII - PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 17

- ( 1) Pelaksana kegiatan menyarnpaikan laporan perkembangan pelaksana kegiatan;
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan;
- (3) Laporan kegiatan sebagimana dimaksud ayat (1), disusun berdasarkan pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- (4) Laporan sebagaiamna dimaksud dalam ayat (1), dituangkan dalam format laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa;
- (5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampir dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang sekurang-kurangnya meliputi:
- Realisasi Biaya beserta larnpiran bukti-bukti pembayaran. a.
- Fhoto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dart/ atau melakukan kegiatan secara beramai-ramai. c.
- Fhoto kegiatan kondisi O %, 40 %,80 % dan 100 % yang diarnbil dari sudut pengarnbilan yang sarna. b.
- Fhoto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembanguna Desa. d.
- Fhoto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Desa. e.
- Gambar puma laksana untuk pembangunan insfrastruktur. f.
- kegiatan kegaitan (6) Kapala Desa menyesuaikan laporan penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan laporan pelaksana sebagimana dimaksud ayat (1).
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) melampirkan :
- a. Buku Kas Umum (BKU)
- b. Buku Bank Desa
- c. Buku Kas Pembantu Pajak
- d. Bukti Pembayaran Pajak
- (8) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tetap berada di Kantor Kepala Desa dan tembusannya disarnpaikan l(satu) rangkap ke Kantor Camat, 1 (satu) rangkap ke Inpektorat Kab.Sarolangun. dan 1 (satu) rangkap disarnpaikan ke BPMPD Kab. Sarolangun.
- (9) Untuk laporan realisasi setiap tahap dan laporan realisasi APBDes dijilid terptsah dari SPJ dan disampaikan ke BPKAD Kab. Sarolangun dan Dinas PMD Kab. Sarolangun masing-masing 1 (satu} rangkap.
BAB IX - PENGAWASAN
Pasal 19

- ( 1) Pengawasan Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Desa secara langsung dilakukan oleh Badan Perrnusyawaratan Desa dan masyarakat desa.
- (2) Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Badan Perrnusyawaratan Desa dan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat ( 1) adalah dengan melihat dan mengikuti secara langsung tahapan-tahapan kegiatan yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Badan Perrnusyawaratan Desa dan masyarakat berhak untuk mengetahui segala inforrnasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Dana Desa di Desa.
- (3) Pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara rutin Tim Pendamping Tingkat Kecamatan melihat langsung proses atau tahapan pelaksanaan Dana Desa di Desa.
- (4) Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pembentukannya, susunan organisasi dan tata kerjanya diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud ayat (4) mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:
- a. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa dalam setiap proses tahapan.
- b. Melakukan pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lain.
- c. Menerima laporan kemajuan desa dalam mengelola Dana Desa dari Tim Pendamping Kecamatan.
- (6) Pengawasan diteruskan oleh Inspektur Kabupaten Sarolangun selaku pengawas fungsional yang bertugas menjalankan pengawasan terhadap penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Desa dan melanjutkannya dengan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan dan tembusannya kepada pihak yang terkait.
PENUTUP
BAB IX - PENGAWASAN
Pasal 20

Dengan ditetapkannya peraturan Bupati ini , maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan Dana Desa beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
·-
BAB IX - PENGAWASAN
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Sarolangun.
TILAB
DITlLITI K
ANNYA
M
~~CMNHMf
-+P
4if
~:--------+~A.,!!H~M~.\_.£D NASR,
- SH
.,N\_IP\_.
-----&amp;.:.:N~!P,;,.:.
::,;:9~~71\_'
1
O
1~~103
f
014
Diundangkan di Sarolangun pada tangzal c2fe0ruar, 2017
SEKRETAF.·.3 DAERAH,
THABg,\_OZALI
BERITA DAERAH KABUPATEN SARO LANG UN TAHUN 2017 NOMOR ~
ARIEF MUNANDAR
PERATURAN BUPATI SAROLANGUN NOMOR f)-'-f TAHUN 2017 TANGGAL ~ fEe,RUAP.I 2017 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM KABUPATEN SARO LAN GUN
LAMPI RAN
- I. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa
- A. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa.
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
- a) Pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
- b) selokan;
- c) tempat pembuangan sampah;
- d) gerobak sampah;
- e) kendaraan pengangkut sampah;
- f) mesin pengolah sampah; dan
- g) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
- a) tambatan perahu;
- b) jalan pemukiman;
- c) jalan poros Desa;
- d) jalan Desa antara perrnukiman ke wilayah pertanian;
- e) jalan Desa antara perrnukiman ke lokasi wisata;
- f) jembatan Desa;
- g) gorong-gorong;
- h) terminal Desa; dan
- i) Sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuat dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
- a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
- b) pembangkit listrik tenaga diesel;
- c) pembangkit listrik tenaga matahari;
25. d] instalasi biogas;
- e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
- f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- a) jaringan internet untuk warga Desa;
- b) website Desa;
- c) peralatan pengeras suara (loudspeaker,;
- d) telepon umum;
- e) radio Single Side Band (SSB); dan
- f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- B. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
- a) air bersih berskala Desa;
- b) sanitasi lingkungan;
- c) jambanisasi;
- d) mandi, cuci, kakus (MCK);
- e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
- f) alat bantu penyandang disabilitas;
- g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
- h) balai pengobatan;
- i) posyandu; dan
- j) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analtsis kebutuhan dart kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) taman bacaan masyarakat;
- b) bangunan PAUD;
- c) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
- d) wahana permainan anak di PAUD;
- e) taman belajar keagamaan;
- f) bangunan perpustakaan Desa;
- g) buku/bahan bacaan;
- h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
- i) sanggar seni;
- j) film dokumenter;
- k) peralatan kesenian; dan
- 1) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- C. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) bendungan berskala kecil;
29. b)pembangunan atau perbaikan em bung dan/ atau sistem pengairan;
- c) irigasi Desa;
- d) percetakan lahan pertanian;
- e) kolam ikan;
- g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
34. n kapalpenangkapikan;
- h) tambak garam;
- i) kandang ternak;
- j) mesin pakan ternak;
- k) Gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
- 1) Sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi,coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan; b] lumbung Desa;
- c) gudang pendingin (cold storage); dan
4. d)sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pernbangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri keen yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
6. a} mesin jahit;
- b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
- c) mesin bubut untuk mebeler; dan
- d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pasar Desa;
- b) pasar sayur;
- c) pasar hewan;
- d) tempat pelelangan ikan;
- e) toko online;
16. f] gudang barang; dan
- g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- a) pondok wisata;
- b) panggung hiburan;
- c) kios cenderamata;
- d) kios warung makan;
- e) wahana permainan anak;
- f) wahana permainan outbound;
- g) taman rekreasi;
- h) tempat penjualan tiket;
- i) rumah penginapan;
- j) angkutan wisata; dan
29. k)sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) penggilingan padi;
- b) peraut kelapa;
- c) penepung biji-bijian;
- d) pencacah pakan ternak;
- e) sangrai kopi;
- f) pemotong/ pengiris buah dan sayuran;
- g) pompa air;
- h) traktor mini; dan
- i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- D. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembuatan terasering;
- 2) kolam untuk mata air;
- 3) plesengan sungai;
- 4) pencegahan abrasi pantai; dan
- 5) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hldup lainnya yang sesuai dengan analisis ke butuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- E. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/ atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) pembangunanjalan evakuasi dalam bencana gunung berapi; 2) pembangunan gedung pengungsian;
- 3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- 4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- 5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- II. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- A. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- 1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
- a) penyediaan air bersih;
- b) pelayanan kesehatan lingkungan:
- c) penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
- d) pengelolaan balai pengobatan Desa;
- e) perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
- f) pengobatan untuk lansia;
- g) fasilitasi keluarga berencana;
25. h)pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas: dan
- i) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) bantuan insentif guru PAUD;
- b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
- c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
- d) penyelengaraan kursus seni budaya;
- e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
- f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
- g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan ke budayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- B. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- I) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
- a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
- b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
- c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
- a) pengelolaan terminal Desa;
9. b} pengelolaan tambatan perahu; dan
- c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
- a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
- b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
- c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
- d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
- e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
- a) sistem informasi Desa;
- b) koran Desa;
- c) website Desa;
- d) radio komunitas; dan
- e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- C. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- 1) Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pembibitan tanaman pangan;
- b) pembibitan tanaman keras;
- c) pengadaan pupuk;
- d) pembenihan ikan air tawar;
- e) pengelolaan usaha hutan Desa;
- f) pengelolaan usaha hutan sosial;
- g) pengadaan bibit/induk ternak;
32. h} inseminasi buatan;
- i) pengadaan pakan ternak; dan
- j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) tepung tapioka;
- b) kerupuk;
- c) keripik jamur;
39. d} keripik jagung;
- e) ikan asin;
- f) abon sapi;
- g) susu sapi;
4. h)kopi;
- i) coklat;
- j) karet; dan
7. k)pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) meubelair kayu dan rotan,
- b) alat-atat rumah tangga,
- c) pakaian jadi/konveksi
- d) kerajinan tangan;
- e) kain tenun;
- f) kain batik;
- g) bengkel kendaraan bermotor;
- h) pedagang di pasar;
- i) pedagang pengepul; dan
- j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/ atau BUMDesa bersama, antara lain:
- a) pendirian BUMDesa dan/ atau BUMDesa Bersama;
- b) penyertaan modal BUMDesa dan/ atau BUMDesa Bersama; dan
22. c] penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUMDesa bersama.
- 5) Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pengelolaan hutan Desa;
- b) industri air minum;
- c) industri pariwisata Desa;
- d) industri pengolahan ikan; dan
- e) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pengembangan usaha BUMDesa dan/ atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
- a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
- b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
- c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
- d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
- b) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
- c) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain: a) sosialisasi TIG;
- b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/ a tau antar Desa
3. c] percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
- d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) penyediaan informasi harga/ pasar;
- b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/ atau koperasi;
- c) kerjasama perdagangan antar Desa;
- d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
- e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- D. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
- 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
- 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
- 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- E. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembibitan pohon langka;
- 2) reboisasi;
- 3) rehabilitasi lahan gambut;
- 4) pembersihan daerah aliran sungai;
- 5) pemeliharaan hutan bakau;
- 6) perlindungan terumbu karang; dan
- 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- F. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis
- 1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
26. a)pengembangan sistem informasi Desa;
27. b)pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan c)kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
a)penyusunan arah pengembangan Desa;
b)penyusunan rancangan
program/kegiatan
pembangunarx
Desa yang berkelanjutan; dan c}kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan
- kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
- a) pendataan potensi dan aset Desa;
- b) penyusunan profil Desa/ data Desa;
- c) penyusunan peta aset Desa; dan
- d)kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain: a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
- b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
- c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
- d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
- a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
- b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
- c) pengembangan sistem informasi Desa; dan
- d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga
- adat, antara lain:
- a) pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
- b)pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat; dan
- c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, an tara lain :
- a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
- b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
- c] Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;dan
- 3) termasuk dalam lingkup urusan pernbangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. Pengembangan kegiatan di 1uar prioritas penggunaan Dana Desa Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/ atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat
- c. bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila bupati/waltkota menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.
5. Ill. Pengembangan kegiatan yang diperintahkan untuk dibiayai Dana Desa.
- A. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan dengan pernyataan:
1. Tercantum dalam peraturan Bupati tentang Daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan Desa berkala Desa.
2. Tercantum dalam peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan local berskala Desa, dan;
3. Termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- B. Pengembangan kegiatan diluar prioritas Penggunaan Dana Desa,
Dalam hal kegiatan diluar prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam PP 60 Tahun 2014 pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, dengan pernyataan apabila Bupati menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa .
··-
ARIEF MUNANDAR
Menimbang
Mengingat
BUPATI SAROLANGUN PROVINS! JAMBI
PERATURAN BUPATISAROLANGUN NOMOR ~ /DPMD/ 2017
TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM KABUPATEN SAROLANGUN
BUPATI SAROLANGUN,
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati Sarolangun menetapkan Pedoman Umum clan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Sarolangun;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa dalam Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2016.
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);