PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 44 Tahun 2017
Tentang LAYANAN SERTIFIKASI REGISTRASI UJI TIPE ONLINE TERINTEGRASI PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR
Berlaku: 25 Agustus 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
GUBERNUR JAWA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG
LAYANAN SERTIFIKASI REGISTRASI UJI TIPE ONLINE TERINTEGRASI PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TIMUR,
- a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan meningkatkan pelayanan sertifikasi registrasi uji tipe kendaraan bermotor kepada perusahaan karoseri/ konstruksi kendaraan bermotor di Jawa Timur yang akurat, tepat, akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi, perlu dilakukan layanan online yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Layanan Sertifikasi Registrasi Uji Tipe Online Terintegrasi Pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur;
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran No. 63);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur;
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAYANAN SERTIFIKASI REGISTRASI UJI TIPE ONLINE TERINTEGRASI PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
2. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur.
4. Perusahaan karoseri/bengkel konstruksi kendaraan bermotor selanjutnya disebut Perusahaan Karoseri adalah perusahaan yang membuat/merakit rumahrumah, bak muatan, kereta gandengan dan kereta tempelan serta memodifikasi kendaraan bermotor.
5. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
6. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
7. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
8. Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik kendaraan bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan sebelum kendaraan bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta kendaraan bermotor yang dimodifikasi.
9. Sertifikasi Registrasi Uji Tipe adalah proses meregistrasi uji tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan sehingga memperoleh sertifikat registrasi uji tipe sebagai bukti tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan mempunyai kesesuaian spesifikasi teknik terhadap uji tipe yang telah disahkan.
10. Berita
10. Berita Acara Hasil Penelitian dan Penilaian Fisik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Berita Acara adalah pengesahan hasil penelitian dan penilaian fisik kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang sesuai dengan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor.
11. Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disingkat SRUT adalah Sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal, sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, landasan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan/atau kereta tempelan yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor atau dimodifikasi memiliki spesifikasi teknik sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan, yang merupakan kelengkapan persyaratan pendaftaran dan uji berkala pertama kali.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman Dinas dalam memberikan layanan SRUT secara online yang terintegrasi dengan Direktorat Jenderal.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar proses layanan SRUT secara online berjalan cepat, mudah, dan terjangkau bagi masyarakat.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dibuat/dirakit berdasarkan pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dilakukan penelitian dan penilaian fisik oleh Dinas.
Penelitian
- (2) Penelitian dan penilaian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna mengetahui kesesuaian fisik kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dengan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan.
- (3) Penelitian dan penilaian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penerbitan SRUT oleh Direktorat Jenderal
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan layanan SRUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas membangun sebuah aplikasi secara online yang diintegrasikan dengan aplikasi yang dibangun oleh Direktorat Jenderal.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) Layanan SRUT secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan oleh Dinas kepada Perusahaan Karoseri yang akan mengajukan permohonan penelitian dan penilaian fisik kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan.
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Penelitian dan Penilaian Fisik Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan; dan
- b. Pengiriman Berita Acara ke akun Layanan SRUT online Direktorat Jenderal.
- (3) Layanan SRUT online sebagaimana pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan asas-asas pelayanan publik.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 6

Layanan penelitian dan penilaian fisik sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
petugas
- a. petugas layanan memasukkan ( entri) data dan mengunggah ( upload ) spesifikasi teknik kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan beserta lampiran rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam bentuk PDF ke dalam database aplikasi layanan SRUT online .
- b. berdasar data yang diunggah sebagaimana dimaksud pada huruf a Perusahaan Karoseri mengajukan permohonan penelitian dan penilaian fisik kendaraan bermotor kereta gandengan dan kereta tempelan kepada Dinas melalui aplikasi Layanan SRUT online .
- c. petugas layanan melakukan proses verifikasi pendaftaran, pemeriksaan fisik, input data hasil pemeriksaan, verifikasi kesesuaian fisik kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang diajukan Perusahaan Karoseri sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- d. Dalam hal kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang telah melalui proses layanan sebagaimana dimaksud pada huruf c, telah sesuai dengan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan, diterbitkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 7

- (1) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d disampaikan secara online kepada Direktorat Jenderal, dengan cara Petugas layanan mengkoneksikan Berita Acara dalam bentuk PDF dan Lampiran Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan Dan Kereta Tempelan sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (2) ke akun Direktorat Jenderal.
- (2) Berdasar Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal menerbitkan SRUT.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 8

SRUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) digunakan sebagai persyaratan pendaftaran kendaraan bermotor dan persyaratan uji berkala pertama kali.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 9

- (1) Apabila dalam proses layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dijumpai kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang tidak sesuai dengan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan, petugas layanan mengirim pesan melalui SMS dan/atau email ke akun Perusahaan Karoseri pada aplikasi layanan SRUT online untuk melakukan perbaikan.
- (2) Berdasarkan SMS dan/atau email sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Karoseri memperbaiki ketidaksesuaian dimaksud dan mengajukan kembali permohonan penelitian dan penilaian fisik kepada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.
BAB IV - PELAPORAN DAN PENGARSIPAN
Pasal 10

- (1) Petugas Layanan SRUT online setiap akhir bulan membuat laporan rekapitulasi layanan dan mengarsipkan dokumen yang disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai format pelaporan dan pengarsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas.
BAB V - PEMBIAYAAN
Pasal 11

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Layanan SRUT online ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 25 Agustus 2017
GUBERNUR JAWA TIMUR, ttd.
Dr. H. SOEKARWO
Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 25 Agustus 20175
Mei an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum
Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Muda NIP. 19640319 198903 1 001
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 44 SERI E.