Unknown Unknown Nomor 38 Tahun 2012
Tentang No Description
Berlaku: 28 Desember 2012
N/A
Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daiam Pasal 7, ULP memiliki kewenangan ·:
- a. menetapkan Dokumen Pengadaan;
- b. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- c. menetapkan Penyedia Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya dengan nilai diatas
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- d. menetapkan Penyedia Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- e. mengusulkan Penyedian Barang/ J asa yang melakukan perbuatan dan tindakan penipuan,pemalsuan dan pelanggaran hukum lainnya kepada PA/KPA/Kepala Daerah untuk dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah dan di tarn bah 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 10 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:
Pasa110
- (1) Kepala ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) hutuf a berkedudukan setara eselon III.
- (2) Kepala ULP sebgaimana dimaksud pada ayat (1) mempuyai fungsi pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di leingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala ULP dalam melaksanakan Iungsi sebagaimana maksud ayat (2) di atas mempuyai tugas :
- a) merrurnpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
- b) menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/ Jasa ULP;
- c) menyusun program kerja dan anggaran ULP;
- d) mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/ jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimparigan dan/ atau indikasi pe nyimparigari;
- e) rnembuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- f) mclaksanakan pengembangan dan pernbinaan Sumber Daya Manusia ULP;
- g) menugaskan anggota Pokja sesuai dengan beban kerja masmgmasmg;
- h) mengusulkan pen cm pa tan/ pemindahan/ pemberhentian anggota Pokja ULP kepada Bupati dan/atau PA/KPA;
10. ii mengusulkan Staf Pendukung ULP sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kcpala ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja ULP.
- (5) Kepala ULP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Persyaratan Sertifikasi Pengadaan Barang/ Jasa dapat dikecualikan.
3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 secara keseluruhan berbunyi se bagai beriku t :
Pasa l 12
- (1) Kelompok Kerja ULP sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d mernpuyai tugas melakukan pemilihan Penyedia Ba rang/ Jasa yang meliputi :
- a. melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Seridiri paket-paket yang akan dilelang/ seleksi;
- b. rnengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/ spesifikasi teknis pekerj aan dan rancangan kon trak kepada PPK;
4. rencana pemilihan barang/jasa dan dokumen menyusun penyedia menetapkan peng~daan; c.
- d. melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah;
- e. rnengusulkan penetapan pemenang kepada PA pada Bupati un tuk Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,(seratus miliar rupiah) dan penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP;
menetapkan Pemenang urituk : f.
- 1) Pelelangan a tau Periunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,(seratus miliar rupiah); atau
- 2) Seleksi atau · Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
10.000.000.000,00 (sepuluh mi liar rupiah).
- g. menyampaikan Serita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK melalui Kepala ULP;
- h. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/ Jasa kepada Kepala ULP;
1. memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP merigenai Penyedia Barang / Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan , pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
- J. mengusulkan bantuan Tim Tek.nis dan/ atau Tim Ahli kepada Kepala ULP.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Pckja dan setiap anggota Pokja ULP mempuyai kewenangan yang sama dalam pengarnbilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Penetapan pcmenang oleh Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala ULP.
- (4) Anggota Pokja ULP dapat bertugas dan menjadi Pejabat Pengadaan di luar ULP.
- (5) Kelompok Kerja dalam rangka mendukung proses evaluasi dan klarifikasi terhadap dokumen penawaran dan penyedia jasa jika diperlukan dapat berkoordinasi dengan Kelompok Kerja yang lain dengan memperhatikan pengadaan barang/ jasa sejenis.
4. Ketentuan Pasal 24 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 24 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :
- ( 1) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa oleh ULP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu pada masing-rnasing SKPD, dengan ketentuan pembiayaan mengenai honorarium segera dibayarkan oleh PA/ KPA/ PPK pada saat penyerahan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP).
- (2) Pembiayaan honorarium untuk Kepala, Sekretariat (Sekretaris dan Seksi-Seksi) ULP dibayarkan selama proses pengadaan yaitu 6 (enam ) bulan.
1. Pengadaan Barang/ Jasa yang sedang dilaksanakan, dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada ketentuan sebelum diubah berdasarkan Peraturan Bupati ini.
2. Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 05 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan TataKerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Labuhanbatu masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
3. Peraturan in i mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
4. Agar setiap orang rncngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
Ditetapkan di Rantauprapat pada tanggal 28 Desember 2012
BUPATILABUHANBATU,
dto
TIGOR PANUSUNAN SIREGAR
Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 38 Tahun 2012 Tariggal 28 Desember 20 i 2
N/A
Preamble

Menimbang engingat
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan proses belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Togas Belajar dan Mahasiswa lkatan Dinas lnstitut Pemerintahan Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang perlu dibantu dengan biaya penyelenggaraan tugas belajar secara layak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa dalam upaya pengaturan dan penertiban pembiayaan bagi Pegawai Negeri Sipil Togas Belajar sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas dipandang perlu untuk menetapkan standar biaya penyelenggaraan tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil dan biaya pendidikan bagi Mahasiswa lkatan Dinas lnstitut Pemerintahan Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- c. bahwa Peraturan Bupati Sintang Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Standar Biaya Penyel � ngaraan 1:1gas B � lajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Biaya Perrdidrkan Bagi Mahasiswa Ikatan Dinas Institut Pemerintah Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sintang Atas Behan Anggaran Pen:iapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang sudah ?erlaku selama 5 tahun dan perlu dilakukan peninjauan kembali;
- d. bahwa untuk melaksanakan m � ksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan 8 . -·. upat1
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Unctan \_ Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembe t k g · K 1· (L n u an Daerah . Tingkat II D1 a 11na � t9an embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor , Tambahan Lembaran N Republik Indonesia Nornor 352) sebagai Undang-Undang (L � gara Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 7 2 Te � aran Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 1820); ' am ahan
0 02{7
2. Undang-U\_ndang Nornor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 197:4 Nomor 55, Tamba � an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Unda':g Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 4 150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor \_33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemenntah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); '
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran N Republik Indonesia Nomor 5232); egara
11. Peraturan P � merint\_ah8\_ �� m( 1 or : Tahun 1977 ten tang Peraturan Gaji Pegawai Negen 1p1 i.ern aran Negara Republik 1 d . Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara ;e onesta Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah b b pubh � terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 ;a �� ap � kali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 012 N n 2012 ornor 32);
12. Peraturan Pemerintah Norn 99 Tah g Kenaikan . or un 2000 tentan ik Pangkat\_ Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubh Indonesia Tahun 2000 Nornor 196, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4017) Sebagaimana telah di ubah deng � peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kena1k � n Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2002 Nomor 32 Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); '
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenan � Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negen Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenta � g Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200\_5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ten tang Peraturan Displin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemenntah Kabupaten Sintang (Lemb S . T h aran Daerah KabupathenK bmtang &lt; � un 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daera a up. � t.en ... ,mtang Nornor l);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 2 Tah 200 0 . . Un 8 tentang Susunan rgarusasi Perangkat Daerah p . . emenntah Kabupaten Smtang (Lembaran Daerah Kabupat Si 2 T b en 1ntang Tahun 2008 Nomor , am ahan Lembaran Daerah K b Sintang Nomor 2); a Upaten
1
I
Memperhatikan
1. Surat Menteri Januari 1990 Negeri Sipil; Dalam Negeri hal Petunjuk Nomor : 892/303/SJ tanggal 9 Pemberian Izin Belajar Pegawai
n o � so
2. Peraturan Bupati Si t h in ang Kabupaten Sintang Nomor 45 Ta un 2008 tentang Susunan o · . 0 Tata Kerja Badan . rganisas1 an Kepegawaia-, Daerah Kabupaten Sintang.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASJSWA JKATAN DINAS INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG Menetapkan
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

O 0251
I
ndar biaya penyelenggaraa � Togas Belajar bagi PNS dan biaya pend1d1kan 1 Sta · wa lkatan Dmas bertu3uan untuk menjamin transpararisi dan mencegah .. ahas1s . d 1 . (Tl ·adinya peny1mpangan a am pengelolaan keuangan terhadap peserta penenma teJJ an Tugas BelaJar. � w . :
nyelenggaraan Togas Belajar bagi PNS dan biaya pendidikan bagi mahasiswa aiaYa � inas 1nst1tut Pemenntahan Dalam Negeri diberikan dengan maksud untuk 1 � ata 11 kU!lg kelancaraz:i penyelenggaraan proses belajar bagi PNS dan biay � (Tleodll\_kan bagi Mahasiswa lkatan Dinas Institut Pemerintahan Dalam Negeri di pe11d 1 d1 an Pemerintah Kabupaten Sintang. � jogkUOg . .
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3

. ·a penyelenggaraan Togas Belajar dan penyelenggaraan biaya pendidikan ::gaunana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada:
- pNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang mengikuti Tugas Belajar 1 · pada Jenjang Perguruan Tinggi; dan
- Mahasiswa Ikatan Dinas dari Kabupaten Sintang yang mengikuti pendidikan pada b. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
BAB IV - PEMBERIAN BlAYA PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN PENDIDIKAN
Pasal 4

- (!) Pemerintah Kabupaten Sintang memberikan biaya penyelenggaraan Tugas Belajar bagi PNS dan mahasiswa yang mengikuti pendidikan bagi mahasiswa lkatan Dinas pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sintang atas beban APBD Kabupaten Sintang.
- 12) Biaya penyelenggaraan Togas Belajar dan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Sintang.
- 1 3 ) Besaran biaya penyelenggaraan Togas Belajar dan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemari:puan keuangan Daerah, yang besarnya sebagaimana tercantum dala\_m Lamp1ra\_n . I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan rru,
8
� aya Penyelenggaraan Tugas Belajar dan pendidikan lainnya di luar penyelenggar &amp;as Bel . . di k d d 1 aan sesuaj a.Jar dan pendidikan sebaga1mana ima su a am P � sal 3 dapat diberikan Kab dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketersedian dana pada APBD Upaten Sintang.
D
KETENTUAN PERALIHAN �� 5
BAB IV - PEMBERIAN BlAYA PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN PENDIDIKAN
Pasal 6

,; � fa; bertakunya Peraturan ini, Maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 46 T h Daii B � ntang Standar Biaya Penyelengaraan Tugas Belajar Bagi Pegawai N . a \_u � Negerj 10 aya Pendidikan Bagi Mahasiswa Ikatan Dinas Institut Pemerint h:gen Slpi\ s I L. ku b Si a an Dalarn illtan . ing ngan Pemerintahan Ka upaten mtang Atas Behan APBD K g, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. abupaten
Paaal 7
n o-:&gt;52
di ct belum iatur an/atau b I '-· -· · 118 1 yang · b · e um cukuj, diatur dalam Peraturan mr, � al· j811S mengena � \_dp:m e � 1.u:1 biaya penyelenggaraan Togas Belajar dan seP8°e1enggara � J?en I I an ag1 \_Mahasiswa Ikatan Dinas Institut Pemeri.ntahan flrtY Negeri di Lingkungan Pemenntah Kabupaten Sintang atas beban APBD, akan 011I11f1l lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. � ( � .
BAB IV - PEMBERIAN BlAYA PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN PENDIDIKAN
Pasal 8

tuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 � eten . 2013. Jariuan
BAB IV - PEMBERIAN BlAYA PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN PENDIDIKAN
Pasal 9

turan ini berlaku sejak tanggal diundangkan. pera
. . . setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mi Agafan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang. deng
(}/MIL TON CROSBY
Diundangkan di Sintang
padatanggal � ij ftbOICln � l.i
SD ERAH KABUPATEN SINTANG ( --� '-
HAJI ZULKIFLI HAJI AHMAD
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR
13
\
�
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
2.'i Pe.rvc,1.ij 8-0\a
STANDAk BIAVA P'i:NYELENGGAR.AAN TV'G � '1 � AR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN BIAVA\_. PENl)iO'JKAN BAGI MAIIASISWA IKATAN Di:NAS INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEi.ANJA DAERAll KABUPATEN SINTANG
sTANDAR BIAVA PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEOERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
| � | eni• Bantuan | Besarnya Bantuan Biaya Per-Tingkat Pendidikan | Besarnya Bantuan Biaya Per-Tingkat Pendidikan | Besarnya Bantuan Biaya Per-Tingkat Pendidikan | Besarnya Bantuan Biaya Per-Tingkat Pendidikan | Keterangan |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| ! � 0 | Biaya | Dioloma 3 | Dioloma 4 | S-1 | S-2 | |
| v. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -- J.- BIAVA 11 pEMBERANGKATAN Dalam Provins, a. . b. Luar Provins, .Jawa . Luar Jawa | 1.000.000,- . 1.500.000,- 2.000.000,- | | 1.000.000,- 1.500.000,- 2.000.000,- | 1.000.000,- 1.500.000,- 2.000.000,- | 1.000.000,- 1.500.000,- 2.000.000,- | 1 (satu] kali selama pendidikan |
| I Tunjangan | Togas Belaiar JTTBI | 300.000,- | 325.000,- | 350.000,- | 400.000,- | Perbulan |
| � 3 | SPP | Menyesuaikan | Menyesuaikan | Menyesuaikan | Menyesuaikan | Ditentukan Lembaga Pendidikan |
| - 4. | PEMONDOKAN a. Dalam Provinsi b. Luar Povinsi | 3.000.000,- 5.000.000,- | 3.000.000,- 5.000.000,- | 3.000.000,- 5.000.000,- | 3.000.000,- 5.000.000,- | 1 (satu) kali selama sctahun |
| � 5 | BIAVA HIDUP | 2.500.000,- | 2.500.000,- | 3.000.000,- | 4.000.000-, | I (satu) kali selama setahun |
| 6. | BUKU a. Umum b. llmu Kesehatan I). Non Spesialis 21. Soesialis | 1.250.000,- 1.250.000,- - | 1.250.000,- 1.250.000,- - | 1.750.000,- l .'75CJ.000,- .. ' | 2.000.000,- 2.000.000,- 2.000.000,- | 1 (satu) kali selama setahun |
| 7. | OLAH RAGA DAN KESEHATAN | 750.000,- | 750.000,- | 750.000,- | 750.000,- | 1 (satu) kali selama setahun |
| 8. | SEWA KOMPUTER | 750.000,- | 1.000.000,- | 1.000.000,- | 1.500.000,- | I (satu) kali selama setahun |
| 9. | PKL/KKN | 1.000.000,- | 1.000.000,- | 1.000.000,- | - | l (satu] kali selama oendidikan |
| 10. b. llmu Kesehatan | PENELITIAN a. Umum 1). Non Eksak 2).Eksak | - - | 1.600.000,- 1. 700.000,- | 1.900.000,- 2.500.000,- | 3.500.000-, 3.750.000-, | 1 (satu) kali selama pendidikan |
| I). Non c II. c | Spesialis 21. Soesialis PENYUSUNAN LAPORAN AKHlR SKRJPSJ I TESJS | - - 1.000.000,- | 1.750.000,- - 1.000.000,- | 2.500.000,- 1.500.000,- | 3. 750.000-, 10.000.000-, 3.000.000,- | 1 (saru] kali selama pendidikan |
| 12. � | WISUDA PENGEMBALIAN | 600.000,- 1.000.000,- 3.500.000,- | 600.000,- 1.000.000,- | 800.000,- | 800.000,- | 1 [satu] kali selama oendidikan |
| 13 --- | a. Dalam Provinsi b. Luar Provinsi | | 3.500.000,- | 1.000.000,- 3.500.000,- | 1.000.000,- 3.500.000,- | 1 (satu] kali selama pendidikan |
| 14 | KEBUTUHAN PENDIDJKAN TUGAS BELAJAR LAlNNYA c | Menyesuaikan Kemampuan Anggaran yang tersedia | Menyesuaikan Kemampuan Anggaran yang tersedia | Mcnyesuaikan Kemampuan Anggaran yang tersedia | Menyesuaikan Kemampuan Anggaran yang tersedia | |
----
1
t a T;it H IA.I ..LC) la
PERAnJRAJI BUPATJ SJNTANO
NOMOR
TANOGAL
TENTANG
ll ntt1UN a..()l2 5 I ;).Q � l'\lli&amp;wf ·O 1 ,a Q O 2 't STANDAR Bl.AVA PENYELENGGARAAN TOGAS BELA.JAR BAGI PEGAWAI HEGER SIPIL DAN BIAVA PENDIDIKAN BAGI IIAHASISWA IKATAN DINAS INSTITUT PEMERINT.AHAN DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEIIERINTAH KABUPATEN SlNTANO AT.AS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAJIIJA DAERAH KABUPATEN SINTANG
AR BIAVA PENYELENGGARAA.N PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA IKATAN DINAS INSTITUT ff � &amp;Ji(EJUHTA.HAN DALAM NEGERJ DI LlNGKUNGAN PEMERJNTA.H KABUPATEN SINTANG
| � tuan Bia)'ll ;, , | Bellal'D)'ll Bantuan (RpJ | Keterangan |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 2 | 3 | 4 |
| ,+ � DIKAN DASAR MENTAL DISIPLIN • · f'R..\.J � 011\Lt\T SARMENDISPRAI | 500.000,- | 1 [sat u] kali selarna oendidikan |
| _.,--- 8 � ifrUAN BIAVA HIDUP <o. �� A PENUNJANG PE.NDIDIKAN s ' ·LJ.e\l'l'ENI | 250.000,- Dibiayai oleh APBN | Diberikan Persemester - |
| � ANTUAN PRAKTEK LAPANGAN I' Pruktck Lapangan I IPL 11 liag1 Muda Praja p ; b Praktck Lapangan 2 (l'L '.ll I bagi Madya Proia c, Pruh:k Lapangun 3 (PL 3) I b,11(1 Nindya Praja Id. Larsitarda / Baku Karya Praja (BKPJ · bagi Wasunn Praia | 700 000,- 700 000.- 700.000.- 700 000,- | I [Sat u] kali selarna Pendidikan |
| °T1HANTUANCUTI I a. Cuti Kenaikan Tingkat b. Cuti Hari Harn | 750 000.- 750.000.- | I (Satu) kali setahun |
| 0 I I\EGIATAN MAGANG DAN PENELITIAN DI I D:\ERAH | 1.500 000,- | I (Satu) kali selarna Pendidikan |
| � 'EN\'USUNAN LAPORAN AKIIIR / Sl<RIPSI I | l .500.000,- | I [Sa t u] kali selama Pendidikan |
| a I WISUDA ! | 600.000,- | I (Satu] kali selama Pendidikan |
| 9 PENGUl..:UHAN PAMONG PRA.JA | 300.000,- | l (SatuJ kali selama Pendidikan |
| JO I DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN II - | 1.000.000,- | I (Satu) kali selama Pendidikan |
| !I I BIAVA PENGEI\IBALIAN | 1.500.000,- | I (Satu) kali selama Pendidikan |
| BL'KU !3 | 1.250 000,- | I [satuj kali setahun |
| KEBUTUHAN PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR ll'enempatan ke lPDN Regional atau Kembali k � IPDN Pusat JJaunangor.Jawa Baratl | 750.000,- | 2 (dua) kali selarna Pendidikan !Beranekat/ Pulane\ |
MIL TON CROSBY