PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 5" Tahun 2015
Tentang ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.
Berlaku: 54 Tahun 1999
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATISAROLANGUN PROVINS! JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 5" TAHUN 2015
TENT ANG
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN;
- a. bahwa pelaksanaan pembangunan suatu kegiatan dan/atau usaha menunjukkan intensitas yang semakin meningkat yang dalam beberapa hal dapat menimbulkan dampak gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan sehingga membutuhkan pengendalian;
- b. bahwa dampak lalu lintas yang ditimbulkan suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut sudah seharusnya juga menjadi tanggung jawab dari pemrakarsa kegiatan dan/ atau usaha yang bersangkutan, ... ~ ~"'I;"' .J,-, ... -.. } : ~~p.ingga ~ailat dicapai kondisi transportasi jalan yang aman, nyaman, tertib dan lancar;
c.':
- bahwa ;~\_"'aP.-~Y;k memberikan arah, landasan dan r ;,...\_:. ·:r ·'i-\_-·: .; :.: :~ kepastian" :hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam ketertiban lalu lintas, maka diperlukan pengaturan tentang analisis dampak lalu lintas di Kabupaten Sarolangun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu kan
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Mengingat
- Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Bungo Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 38- Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nornor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN dan
BUPATISAROLANGUN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS. Menetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun.
8. Tim adalah Tim yang keanggotaannya terdiri dari lnstansi teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas untuk melakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen andalalin dan perencanaan pengaturan lalu lintas.
9. Kegiatan Analisis dampak lalu lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
10. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/ a tau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
11. Keamanan Lalu Lintas dan angkutan jalan, adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/ atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/ atau rasa takut dalam berlalu lintas.
12. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusra, kendaraan, jalan, dan/ atau lingkungan.
13. Ketertiban Lalu Lintas, dan angkutan jalan, adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
14. Kelancaran lalu lintas, dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
16. Tingkat Pelayanan Lalu Lintas, adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
17. Kegiatan dan/atau usaha, adalah Kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang di dalam suatu kawasan atau lokas-i.
18. Bangkitan Lalu lintas, adalah jumlah kendaraan masuk dan keluar rata-rata perhari atau selama jam puncak yang dibangkitkan oleh suatu kegiatan dan/ atau usaha.
19. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
20. Dokumen Andalalin, adalah hasil Studi/Kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/ atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
21. Perencanaan pengaturan Lalu Lintas, adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap Kegiatan dan/ atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/ atau usaha sampai dengan jalan disekitar suatu kegiatan dan/ atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/ atau usaha tersebut.
22. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
23. Pengembang atau pembangun, adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas kegiatan dan/ atau usaha.
BAB III - PELAKSANAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 5

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa bangunan yang digunakan untuk:
- a. kegiatan perdagangan;
- b. kegiatan perkantoran;
- c. kegiatan industri;
- d. fasilitas pendidikan;
- e. fasilitas pelayanan umum; dan/ a tau
- f. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa bangunan yang digunakan untuk:
- a. perumahan dan permukiman;
- b. rumah susun dan apartemen; dan/ a tau
- c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/ a tau tarikan lalu lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa bangunan yang digunakan untuk:
- b. pelabuhan;
- c. bandar udara;
- d. terminal;
- e. stasiun kereta api;
- f. pool kendaraan;
- g. fasilitas parkir untuk umum; dan/ a tau
- h. infrastruktur lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PELAKSANAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 6

Hasil analisis dampak lalu lintas merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh:
- a. izin lokasi;
- b. izin mendirikan bangunan; atau
- c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
BAB IV - TATA CARA ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 7

Pengembang atau pembangun melakukan analisis dampak lalu lintas dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat memiliki pengetahuan di bidang teknik perencanaan transportasi, teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas.
BAB IV - TATA CARA ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 8

- (1) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (2) Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit memuat:
- b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
- c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
- d. tanggung jawab pemerintah kabupaten dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
- e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
- f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (3) Tanggung jawab pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.
PENILAIAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
BAB IV - TATA CARA ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 9

- (1) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Bupati memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil analisis dampak lalu lintas secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan untuk menetapkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
BAB IV - TATA CARA ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 10

- (1) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Bupati membentuk tim evaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, pembina jalan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
melakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak lalu lintas: dan
- b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil analisis dampak lalu lintas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim evaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - TATA CARA ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 11

- (1) Hasil penilaian tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan hasil analisis dampak lalu lintas belum memenuhi persyaratan, maka Bupati mengembalikan hasil analisis kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.
BAB IV - TATA CARA ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 12

- ( 1) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan hasil analisis dampak lalu lintas telah memenuhi persyaratan, maka Bupati meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercanturn dalam dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.
BAB VI - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakukan dalam bentuk pelaporan pemantauan dan evaluasi.
.~
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.
BAB VI - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 14

- ( 1) Pengendalian terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakukan dalam bentuk pemberian sanksi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.
BAB VII - SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 15

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 12 ayat (3) dikenai sanksi administratif oleh pemberi izm sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara pelayanan umum;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. pembatalan izin; dan/ atau
- e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

- (1) Untuk kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang telah ada dan beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.
Diundangkan di Sarolangun pada tanggal 3 A-9Us1us 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2015 NOMOR ~
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN; PROVINS! JAMBI: 3 TAHUN 2015.
Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal 3 AfjtlSfv S 2015 t4.SAROLANGUN, m
CEK ENDRA
-~
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Bahwa adanya pertumbuhan kota yg sangat pesat dan pembangunan fisik di Kabupaten Sarolangun yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kelancaran lalu lintas di sekitar kawasan atau lokasi pengembangan atau pembangunan tersebut, perlu diantisipasi dengan penataan teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas yg memadai. Hal tersebut menjadi pendukung terbukanya akses jalan dan kelancaran seluruh kegiatan yang berlangsung didalamnya.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Sarolangun perlu mengambil langkah-langkah konkrit melalui pelaksanaan penyusunan analisis dampak lalu lintas bagi pengembangan dan pembangunan, dan/ a tau usaha tertentu terse but agar tidak sampai menimbulkan dampak kemacetan lalu lintas. Karena itu diperlukan Peraturan Daerah yang menjadi pedoman/ acuan atas pelaksanaan analisis dampak pengembangan atau pembangunan kawasan perkotaan yang berupa perumahan, perdagangan, pemukiman, kawasan wisata, perkantoran swasta maupun pemerintah dan tempat usaha lainnya.
Dengan demikian kelancaran lalu lintas dapat tetap dipertahankan di tengah pengembangan atau pembangunan kawasan perkotaan yang semakin pesat. Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan bahwa di samping untuk memberikan landasan hukum yang memadai, sekaligus sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan fisik yang dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas.
Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengenai tujuan dan sasaran, pelaksanaan analisis dampak lalu lintas, tata cara analisis dampak lalu lintas, penilaian analisis dampak lalu lintas, pengawasan dan nenoendalian sanksi administrasi dan ketentuan
PENJELASAN
Pasal 1

Ayat (2)

Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Pasal2Yang dimaksud pembangunan pusat kegiatan dan usaha tertentu adalah pengembangan atau pembangunan kawasan perkotaan yang berupa perumahan, perdagangan, pemukiman, kawasan wisata, perkantoran swasta maupun pemerintah daerah, dan tempat usaha lainnya.Pasal3Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5

Ayat (1)

Huruf aCukup jelas.HurufbCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fYang dimaksud dengan "kegiatan lain" antara lain stasiun pengisian bahan bakar umum, gedung pertemuan, hotel dan sejenisnya, serta fasilitas olahraga (indoor atau outdoon.## Huruf cAyat (3)Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelas.Huruf gCukup jelas.Huruf hYang dimaksud dengan "infrastruktur lainnya" antara lain pembangunan prasarana seperti jalan layang (flyover, dan terowongan (under pass).Yang dimaksud dengan "permukiman lain" antara lain asrama.##
PENJELASAN
Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.HurufbCukup jelas.## Huruf cYang dimaksud dengan "bangunan gedung dengan fungsi khusus" adalah bangunan yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian khusus seperti bangunan yang bersifat monumental, bangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bangunan gedung olah raga, dan bangunan lain yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidangTAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 5
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas.

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUNNomor c; Tahun 2015Nomor '7Seri## ANALISIS DAMPAK LALU LINTASTENTANGTAHUN 2015## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUNNOMORt;## Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten SarolangunNomor10" Tahun 2015SeriTanggal3 N3us;fuS' 2015SEKRETARIS DAERAH KABUPA~LANGUN,Drs. H. THABRONI ROZALI, MM Pembina Utama Madya NIP.19591202 198002 1 001