PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 32 Tahun 2013
Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG
Berlaku: 18 Juni 2013
N/A
Preamble

Menimbang :
BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG
Nomor : 32 Tahun : 2013
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 32 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,
bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 76 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan sensus barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dengan Peraturan Bupati.
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor783);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 784);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 820);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Lebak Wangi di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 832);
MEMUTUSKAN :
BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
R
2. Pemerintah Provinsi Banten adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
6. Bagian Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Serang yang selanjutnya disebut Bagian Aset adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah selaku pembantu pengelola BMD yang bertanggungjawab terhadap penatausahaan BMD.
7. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang milik Pemerintah Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Pengelola BMD yang selanjutnya disebut pengelola adalah Sekda selaku pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan selaku pengguna barang.
10. Pembantu Pengelola BMD yang selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah Kepala Bagian Aset pada Sekretariat Daerah selaku pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan BMD yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serang selaku pengguna anggaran atau pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah bagian dari Dinas Daerah selaku kuasa pengguna barang.
13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah bagian dari Lembaga Teknis Daerah selaku kuasa pengguna barang.
14. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
15. Sensus BMD yang selanjutnya disebut sensus adalah kegiatan inventarisasi yang dilaksanakan secara khusus dan menyeluruh untuk mencatat barang milik daerah sehingga diperoleh data yang lengkap dan akurat sesuai dengan keadaan dan keberadaan.
16. Pengguna Barang adalah Kepala SKPD sebagai pejabat pemegang kewenangan Penggunaan atas BMD.
17. Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala UPTD, Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya.
18. Pengurus BMD adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap SKPD.
19. Tim sensus adalah pegawai pemerintah Kabupaten Serang dan pihak lain yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati untuk melakukan sensus.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
22. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan BMD.
23. Kartu Inventaris Ruangan, yang selanjutnya disingkat KIR adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris yang ada dalam ruangan kerja.
24. Kartu Inventaris Barang, yang selanjutnya disingkat KIB adalah kartu untuk mencatat barang-barang Inventaris secara tersendiri atau pengelompokan data berdasarkan data asal, volume, kapasitas, merek, tipe, nilai/harga dan data lain mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan.
25. Buku Inventaris, yang selanjutnya disingkat BI adalah himpunan catatan data teknis dan administratif yang diperoleh dari catatan kartu barang inventaris sebagai hasil sensus ditiap-tiap SKPD yang dilaksanakan secara serentak pada waktu tertentu.
26. Buku Induk Inventaris, yang selanjutnya disingkat BII adalah buku gabungan/kompilasi dari buku inventaris.
27. Rekapitulasi Buku Inventaris, yang selanjutnya disingkat RBI adalah Buku rekapitulasi hasil sensus yang berisi jumlah barang dan jumlah nilai.
28. Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut SIMDA BMD adalah sistem informasi manajemen BMD, yang digunakan sebagai alat bantu untuk pengelolaan aset.
29. Barang Kondisi Baik, yang selanjutnya disebut B adalah kondisi barang tersebut masih dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik.
30. Barang Kondisi Kurang Baik, yang selanjutnya disebut KB adalah kondisi barang tersebut masih dalam keadaan utuh tetapi kurang berfungsi dengan baik. Untuk berfungsi dengan baik memerlukan perbaikan ringan dan tidak memerlukan penggantian bagian utama/komponen pokok.
31. Barang Kondisi Rusak Berat, yang selanjutnya disebut RB adalah kondisi barang tersebut tidak utuh dan tidak berfungsi lagi atau memerlukan perbaikan besar/penggantian bagian utama/komponen pokok, sehingga tidak ekonomis untuk diadakan perbaikan/rehabilitasi.
32. Barang Hilang adalah yang disebabkan kesalahan atau kelalaian pemegang barang akibat tindakan pencurian dengan dibuktikan surat keterangan hilang dari kepolisian.
33. Barang musnah adalah barang yang disebabkan karena hancur, alasan tidak terduga (force majeure) dan mati bagi hewan ternak dengan dibuktikan surat keterangan dari pengguna/kuasa pengguna barang.
34. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Pejabat lain yang berwenang untuk menduduki jabatan struktural atau fungsional.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pejabat atau Aparatur Pengelola BMD dalam pelaksanaan sensus.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai berikut:
- a. tersedianya data mutakhir secara rinci tentang BMD yang meliputi volume/jumlah fisik, spesifikasi, kondisi (B/KB/RB) yang didokumentasikan dalam BII barang daerah dan dapat digunakan sebagai data pendukung validitas nilai aset tetap dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- b. tersedianya data mutakhir tentang barang milik Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat serta pihak lainnya yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang;
- c. tersedianya informasi akurat yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan, pengendalian, pemanfaatan dan pengamanan BMD; dan
- d. terlaksananya pemutakhiran dan legalisasi status penggunaan BMD pada setiap SKPD dan BUMD.
BAB III - ASAS SENSUS
Pasal 3

- (1) Asas sensus meliputi:
- a. komprehensif;
- b. fleksibilitas;
- c. efesiensi; dan
- d. kontinuitas
- (2) Asas Komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu adanya kesatuan kegiatan yang sama pada seluruh SKPD untuk melaksanakan pendataan selengkapnya terhadap seluruh aset yang dikuasainya baik digunakan langsung oleh SKPD maupun dimanfaatkan oleh pihak lain.
- (3) Asas Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu bahwa pendataan dilaksanakan secara sederhana, mudah dan tidak rumit namun dapat menyajikan semua data barang yang diperlukan.
- (4) Asas Efesiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu bahwa data yang diperlukan dapat diperoleh secara lengkap serta dapat mencapai sasaran yang diharapkan dengan memanfaatkan bahan, peralatan, waktu, tenaga dan biaya yang tersedia.
- (5) Asas Kontinuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu bahwa data yang diperoleh cukup memadai untuk dijadikan sebagai dasar manajemen aset dan dapat dipergunakan secara berkelanjutan dalam perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, pengendalian, pemberdayaan/pemanfaatan dan pengamanan BMD.
BAB IV - SASARAN SENSUS
Pasal 4

Sasaran sensus meliputi:
- a. seluruh BMD yang diperoleh dari APBD Pemerintah Daerah;
- b. seluruh BMD yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis dan perolehan lainnya yang sah;
- c. barang milik/kekayaan Pemerintah Provinsi Banten yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
- d. barang milik/kekayaan Negara atau Pemerintah Pusat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- e. BMD yang dipisahkan yang pengelolaannya berada pada perusahaan daerah atau BUMD lainnya yang anggarannya dibebankan pada anggaran Perusahaan Daerah atau BUMD lainnya.
BAB V - PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan sensus dilakukan oleh Tim Sensus yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim Sensus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur SKPKD, SKPD, dan pihak lain yang terkait.
- (3) Tugas Pokok Tim Sensus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut;
- a. melakukan persiapan pelaksanaan inventarisasi BMD;
- b. melaksanakan inventarisasi BMD;
- c. menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan inventarisasi BMD;
- d. membuat daftar hasil inventarisasi BMD;
- e. mengevaluasi pelaksanaan BMD; dan
- f. melaporkan hasil kegiatan BMD kepada Bupati.
BAB VI - MEKANISME PELAKSANAAN SENSUS
Pasal 6

- (1) Mekanisme pelaksanaan sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Mekanisme pelaksanaan sensus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada SIMDA BMD.
- (3) Mekanisme pelaksanaan sensus meliputi tahapan sebagai berikut:
- a. persiapan;
- b. pendataan;
- c. verifikasi hasil pendataan; dan
- d. pelaporan dan pemeliharaan data hasil sensus.
BAB VI - MEKANISME PELAKSANAAN SENSUS
Pasal 7

Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. pembentukan Tim Sensus;
- b. menyusun jadwal dan pembagian tugas pelaksanaan sensus;
- c. menyiapkan data yang bersumber dari SIMDA BMD sebagai alat bantu pelaksanaan sensus; dan
- d. melakukan pelatihan dan sosialisasi sensus.
BAB VI - MEKANISME PELAKSANAAN SENSUS
Pasal 8

- (1) Tahapan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. pendataan sensus dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan;
- b. pelaksanaan pendataan sensus meliputi:
- 1) KIB A (tanah);
- 2) KIB B (peralatan dan mesin);
- 3) KIB C (gedung dan bangunan);
- 4) KIB D (jalan, jaringan dan irigasi); dan
- 5) KIB E (aset tetap lainnya).
- c. pendataan terhadap KIB A (tanah), KIB B (peralatan dan mesin), KIB C (gedung dan bangunan), KIB D (jalan, jaringan dan irigasi) dan KIB E (aset tetap lainnya) sebagaimana dimaksud huruf b, selanjutnya diberi pengkodean barang pada setiap barang inventaris milik Pemerintah Daerah, Provinsi Banten dan Pusat yang berpedoman kepada SIMDA BMD berupa kode lokasi, kode barang, nomor register dan KIR untuk mengamankan dan memberikan kejelasan status kepemilikan dan status penggunaan barang pada masing-masing pengguna/kuasa pengguna;
- d. dalam hal BMD yang belum tercatat dan tidak memiliki dokumen, namun diyakini merupakan aset dalam penguasaan serta digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka dilakukan pencatatan dan penilaian dengan berpedoman pada kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya dimasukkan ke dalam format KIB/KIR sesuai SIMDA BMD; dan
- e. dalam hal terdapat barang yang tidak sesuai dengan data awal dengan kenyataan atau tidak ditemukan fisik barangnya, maka data barang dimaksud dipindahkan dalam laporan aset lainnya untuk diproses lebih lanjut (penghapusan/tuntutan ganti rugi) dengan mencantumkan alasan dan informasi selengkap-lengkapnya tentang barang dimaksud pada kolom keterangan (hilang/musnah/dihibahkan/penguasaan pihak lain/pindah ke SKPD lain/dan sebagainya).
- (2) Dalam pelaksanaan pendataan BMD KIB A (tanah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1), meliputi:
- a. mencocokkan dan klarifikasi dokumen kepemilikan tanah;
- b. mencatat informasi yang lengkap sesuai format KIB A;
- c. mencatat titik koordinat lokasi dan menampilkan hasil pencitraan jauh yang dilakukan oleh dinas teknis terkait;
- d. melakukan pengukuran terhadap tanah yang belum bersertifikat oleh lembaga yang berwenang, dan selanjutnya dilakukan pemasangan tanda batas dan plang kepemilikan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; dan
- e. melakukan pengelompokan tanah yang bermasalah meliputi tidak memiliki dokumen, sengketa dan dalam penguasaan pihak lain.
- (3) Pelaksanaan pendataan BMD KIB B (peralatan dan mesin) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2), sebagai berikut:
- a. mencocokkan dan klarifikasi dokumen khususnya kepemilikan kendaraan dinas;
- b. mencatat informasi yang lengkap sesuai format KIB B baik keadaan (B/KB/RB) maupun keberadaan; dan
- c. melakukan pengelompokan penggunaan berupa peralatan dan mesin yang bermasalah meliputi:
- 1) tidak memiliki dokumen (khusus kendaraan dinas);
- 2) hilang;
- 3) musnah;
- 4) masih dalam penelusuran; dan
- 5) dalam penguasaan pihak lain.
- (4) Pelaksanaan pendataan BMD KIB C (gedung dan bangunan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3), meliputi:
- a. mencatat informasi yang lengkap sesuai format KIB C baik keadaan maupun keberadaan;
- b. melakukan pengukuran luas gedung dan bangunan serta menampilkan hasil berupa denah gedung dan bangunan yang dilakukan oleh dinas terkait;
- c. mencatat titik koordinat lokasi dan menampilkan hasil pencitraan jauh yang dilakukan oleh dinas teknis terkait; dan
- d. melakukan pengelompokan penggunaan berupa gedung dan bangunan yang dalam penguasan maupun bukan penguasaan Pemerintah Daerah.
- (5) Pelaksanaan pendataan BMD KIB D (jalan, jaringan dan irigasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4), meliputi:
- a. mencatat informasi yang utuh sesuai format KIB D baik keadaan maupun keberadaan;
- b. melakukan pengukuran panjang dan lebar jalan, jembatan, irigasi yang dilakukan oleh dinas terkait; dan
- c. melakukan pengelompokan penggunaan berupa jalan, jaringan dan irigasi yang dalam penguasaan maupun bukan penguasaan Pemerintah Daerah;
- (6) Pelaksanaan pendataan BMD KIB E (aset tetap lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5), meliputi:
- a. pencatatan informasi yang lengkap sesuai format KIB E baik keadaan maupun keberadaan; dan
- b. melakukan pengelompokan penggunaan berupa aset tetap lainnya yang bermasalah meliputi hilang, musnah, masih dalam penelusuran dan penguasaan pihak lain.
BAB VI - MEKANISME PELAKSANAAN SENSUS
Pasal 9

Verifikasi hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, meliputi tahapan sebagai berikut:
- a. Tim Sensus melakukan verifikasi, klarifikasi, pengolahan dan penyusunan data hasil sensus; dan
- b. hasil sensus sebagaimana huruf a, selanjutnya dikompilasi ke dalam BII dan RBI dengan menggunakan SIMDA BMD serta berdasarkan pemilik barang.
BAB VI - MEKANISME PELAKSANAAN SENSUS
Pasal 10

Pelaporan dan pemeliharaan data hasil sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d, meliputi tahapan sebagai berikut:
- a. Tim Sensus menyampaikan hasil sensus kepada Bupati melalui Sekda untuk diteruskan sebagai laporan secara berjenjang kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi;
- b. Kepala SKPD mengusulkan penetapan status penggunaan barang daerah melalui Sekda kepada Bupati berdasarkan lokasi dan penggunaan barang sesuai hasil sensus; dan
- c. Sekda mengkoordinir pemeliharaan/pemutakhiran data sesuai mutasi barang daerah pada SKPD serta penyelenggaraan pengelolaan BMD pada umumnya.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

Bupati melalui Bagian Aset melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan sensus.
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 12

Biaya pelaksanaan sensus dibebankan pada APBD.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.
Ditetapkan di Serang pada tanggal 18 Juni 2013
BUPATI SERANG,
Cap ttd
A. TAUFIK NURIMAN