Unknown Unknown Nomor 44 Tahun 2001
Tentang No Description
Berlaku: 64 Tahun 1999
N/A
Preamble

Menimbang
'
PEMERINTAH KABUP ATEN TEBO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 44 ·TAHUN 2001
TENT ANG
KER.TA SAMA ANTAR DESA
DENGAN RAI™AT TUHAN YANG MAHA ESA
BUP ATI TEBO,
- a. bahwa dengan telah berlakunya Keputusan Menteri Dawn Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Des a;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah K.abupaten Tebo tentang Kerja Sama Antar Desa;
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan K.abupaten Sarolangun, K.abupaten Tebo, K.abupaten Muaro Jam.bi dan K.abupaten ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Mengingat
- Tanjung Jabung Timur Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903 );
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3839);
4. Undang- undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah · dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 );
Menetapkan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
8. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan clan penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa clan Kelurahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 7 Tahun 1998 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan clan Pemberhentian Kepala Desa;
11. Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Iambi Nomor 377 Tahun 1998 tentang Pendelegasian wewenang Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jambi kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II mengenai Pengangkatan clan Pemberhentian Kepala Desa dalam Propinsi Jambi;
Dengan persetujuan
DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENTEBO
MEMUTIJSKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG KERJA SAMA ANTAR DESA
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah Otonom adalah Kabupaten Tebo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Baclan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Tebo;
- d. Wakil Bupati ada1ah Wakil Bupati Tebo;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo;
- f. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur clan mengurus kepentingan masayarakat berdasarkan asal-usul clan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional clan berada di Daerah.;
- g. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa clan Baclan Perwakilan Desa;
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa clan Perangkat Dcsa;
1. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara Pemerintah Desa;
- J. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga-lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan,pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat;
- k. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2

Beberapa desa dapat melakukan kerja sama untuk kepentingan desa yang diatur dengan Keputusan bersama dan diberitahukan kepada Camat;
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 3

Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi urusan bidang Pemerintahan,Pembangunan dan kemasyarakatan yang bertujuan menguntungkan bagi masyarakat desa yang bersangkutan;
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 4

- ( 1 ). Kerja sama sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan bersama yang ditanda tangani oleh masingmasing Kepala Desa bersangkutan setelah mendapat persetujuan BPD dan diberitahukan kepada Camat;
- (2) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 4 memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan;
- b. Susunan Organisasi dan personalia;
- c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan;
- d. Pembiayaan;
- e. Jangka waktu;
- f Lain-lain ketentuan yang dianggap perlu;
- (2) Untuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud ayat ( 1) pasal 4 dapat dibentuk Badan pengawas Kerjasama antar Desa;
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 5

Dalam hal terjadinya perubahan,penundaan atau pencabutan kerjasama, maka perubahan,penundaan atau pencabutan kerjasama tersebut baru dapat berlaku setelah mendapat persetujuan BPD masing-masing;
BAB ill - PENYELESAIAN PERSELlSil:IAN
Pasal 6

- (1). Apabila da1am pelaksanaan kerjasarna antar desa terjadi perselisihan, maka perselisihan tersebut adalah perselisihan mengenai Pemerintahan da1am arti Perselisihan yang bersifat hukum publik;
- (2). Perselisihan yang bersifat hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) pasal 6 meliputi urusan dibidang Pemerintahan.Pembangunan clan kemasyarakatan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Desa clan masyarakat di Desa yang bersangkutan;
BAB ill - PENYELESAIAN PERSELlSil:IAN
Pasal 7

Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksus pada pasal 6 Peraturan Daerah ini dilakukan secara musyawarah baik antar Kepala Desa maupun antar Baclan Perwakilan Desa yang hasilnya ditetapkan da1am Keputusan bersarna yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Desa yang bersangkutan clan diketahui oleh BPD masing-masing desa serta diketahui oleh Carnat;
BAB ill - PENYELESAIAN PERSELlSil:IAN
Pasal 8

Apabila Perselisihan sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah ini belum dapat diselesaikan, maka Pemerintah Daerah dapat membantu menyelesaikan perselisihan tersebut;
BAB IV - KETEN1UAN PENUTIJP
Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Kerja sama antar Desa clan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
BAB IV - KETEN1UAN PENUTIJP
Pasal 10

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;
BAB IV - KETEN1UAN PENUTIJP
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo;
Ditetapkan di ¥~a
\_Te!?Q\_ \_\_ 9 Nopember 2001
Pada Tang-gal
LEMBARAN DAERAH :KABUP ATEN TEBO T AHUN 2001 NOMOR 44
RDARKUTNI,SR
Pembina Utarna Muda NIP.430004928
UPATENTEBO
Diundangkan &lt;Ji Muara Tebo Pada tanggal 10 Nopernber 2001
2