PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor ~ Tahun 2017
Tentang No Description
Berlaku: 73 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan.
f
.J
Menetapkan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); ·
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Palisi Pamong Praja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2002 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Bidang Administratif di Lingkungan Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 53 Tahun 2009;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Sadan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Ka bu paten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 063).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 173 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 173 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2015 Nomor 173), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Ys Vd
W\. tJ\p s
3
~z2. (~J'O. ~'-"f
Bagian Ketujuh Pakaian Dina.s Pegawai Tertentu Pasal 15, ayat (1) huruf e dan ayat (2) lampiran VII diubah sehingga berbunyi :
N/A
Pasal 15

- (1) Selain jenis pakaian pengaturan PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pegawai tertentu dapat menggunakan pakaian dinas yang rnempunyai ciri khusus terdiri dari: e. pakaian dinas untuk Dinas Penanaman Modal clan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
2. (2 Jenis pengaturan PDH tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
Peraturan Bupati ini mulai berlak:u pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.
Ditetapkan di Pan~an Balai pada tanggal lO ef 201 7 W AKIL BUPATI BANYUASIN SELAKU PELAKSANA TUGAS --tBUPATI BANYUASIN, ~-
Diundangkan di Pangkalan Balai pada tanggal t~ ....~I2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN,
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR 4/
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Sosial.
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2.Undang-Undang ...
SALINAN
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11)
Menetapkan ...
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS
- SOSIAL.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom
3. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang Hari.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
8. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari.
10. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Jabatan fungsional adalah Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Jabatan fungsional Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari.
11. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Dinas Sosial berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan daerah dibidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah dan pelayanan dibidang sosial;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang sosial;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang sosial;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang sosial;
- f. pelaksaanaan administrasi Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 6

- (1) Sekretariat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 7

Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Sosial .
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran dibidang sosial serta tugas pembantuan dibidang sosial;
- b. pengelolaan data dan informasi dibidang sosial;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kerjasama dibidang sosial;
- d. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas Sosial ;
- e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum dibidang sosial;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas Sosial;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Sosial;
- h. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan dibidang sosial;
- i. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat dibidang sosial;
- j. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang sosial;
- k. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Sosial;
- l. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas Sosial; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
Bagian Kedua Susunan Organisasi Sekretariat
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :
- a. subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Umum dan Kepegawaian
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berada dibawah Sekretariat.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan umum, aset dan kepegawaian yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berada dibawah Sekretariat.
- (2) Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial.
BAB V - BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL
Pasal 12

- (1) Bidang Perlindungan Sosial berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perlindungan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB V - BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL
Pasal 13

Bidang Perlindungan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi, monitoring dan pelaporan dibidang penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial, pemeliharaan taman makam pahlawan, dan bantuan sosial.
BAB V - BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL
Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perlindungan Sosial menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial, pemeliharaan taman makam pahlawan, dan bantuan sosial;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial, pemeliharaan taman makam pahlawan, dan bantuan sosial;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial, pemeliharaan taman makam pahlawan, dan bantuan sosial;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial, pemeliharaan taman makam pahlawan, dan bantuan sosial; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Bidang Perlindungan Sosial
BAB V - BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL
Pasal 15

Bidang Perlindungan Sosial, terdiri atas:
- a. seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- b. seksi Penanganan Fakir Miskin; dan
- c. seksi Pengelolaan Bantuan Sosial dan Taman Makam Pahlawan.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial
BAB V - BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL
Pasal 16

- (1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial berada dibawah Bidang Perlindungan Sosial.
- (2) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Sosial.
- (3) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan berhubungan dengan pemeliharaan anak-anak terlantar, pendataan dan pengelolaan data fakir miskin.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Seksi Penanganan Fakir Miskin
BAB V - BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL
Pasal 17

- (1) Seksi Penanganan Fakir Miskin berada dibawah Bidang Perlindungan Sosial.
- (2) Seksi Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perlindungan Sosial.
- (3) Seksi Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan berhubungan dengan kebijakan, strategi dan program penangangan Fakir Miskin.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Seksi Pengelolaan Bantuan Sosial dan Taman Makam Pahlawan
BAB V - BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL
Pasal 18

- (1) Seksi Pengelolaan Bantuan Sosial dan Taman Makam Pahlawan berada dibawah Bidang Perlindungan Sosial.
- (2) Seksi Pengelolaan Bantuan Sosial dan Taman Makam Pahlawan dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Sosial.
- (3) Seksi Pengelolaan Bantuan Sosial dan Taman Makam Pahlawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan berhubungan dengan pengelolaan bantuan sosial dan Taman Makam Pahlawan Nasional di Kabupten Batang Hari.
BAB VI - BIDANG PEMBERDAYAAN DAN REHABILITASI SOSIAL
Pasal 19

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB VI - BIDANG PEMBERDAYAAN DAN REHABILITASI SOSIAL
Pasal 20

Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi, monitoring dan pelaporan dibidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan penanganan bencana.
BAB VI - BIDANG PEMBERDAYAAN DAN REHABILITASI SOSIAL
Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan penanganan bencana;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan penanganan bencana;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan penanganan bencana;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan penanganan bencana; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial
BAB VI - BIDANG PEMBERDAYAAN DAN REHABILITASI SOSIAL
Pasal 22

Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri atas:
- a. seksi Pemberdayaan Sosial;
- b. seksi Rehabilitasi Sosial; dan
- c. seksi Penanganan Bencana.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Seksi Pemberdayaan Sosial
BAB VI - BIDANG PEMBERDAYAAN DAN REHABILITASI SOSIAL
Pasal 23

- (1) Seksi Pemberdayaan Sosial berada dibawah Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Seksi Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial.
- (3) Seksi Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan berhubungan dengan pemberdayaan sosial, Komunitas Adat Terpencil (KAT), penerbitan izin pengumpulan sumbangan, pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial, pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3).
Paragraf 2 Kedudukan dan Tugas Seksi Rehabilitasi Sosial
BAB VI - BIDANG PEMBERDAYAAN DAN REHABILITASI SOSIAL
Pasal 24

- (1) Seksi Rehabilitasi Sosial berada dibawah Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Seksi Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial.
- (3) Seksi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan berhubungan dengan rehabilitasi sosial dasar luar panti dan lembaga bagi penyandang disabilitas terlantar, anak dengan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, tuna sosial, penanganan warga negara migran.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Seksi Penanganan Bencana
BAB VI - BIDANG PEMBERDAYAAN DAN REHABILITASI SOSIAL
Pasal 25

- (1) Seksi Penanganan Bencana berada dibawah Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Seksi Penanganan Bencana dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial.
- (3) Seksi Penanganan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan berhubungan dengan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana, pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana.
BAB VII - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 26

- (1) Di lingkungan Dinas Sosial dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 27

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - UPTD
Pasal 28

- (1) Di lingkungan Dinas Sosial dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Dinas sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
BAB IX - TATA KERJA
Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas Sosial wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Sosial serta dengan instansi lain diluar lingkungan Dinas Sosial sesuai dengan tugas masing-masing.
BAB IX - TATA KERJA
Pasal 30

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas Sosial:
- a. bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
- b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - TATA KERJA
Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
BAB IX - TATA KERJA
Pasal 32

- (1) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas Sosial wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB IX - TATA KERJA
Pasal 33

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang sosial secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
BAB IX - TATA KERJA
Pasal 34

Dinas Sosial harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Sosial.
BAB IX - TATA KERJA
Pasal 35

Kepala Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Dinas Sosial untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
BAB IX - TATA KERJA
Pasal 36

Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas pembantuan:
- a. wajib berkoordinasi dengan Dinas yang menyelenggaran urusan sosial di Provinsi dan instansi lain yang relevan; dan
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Kementerian teknis terkait, dan Dinas yang menyelenggaran urusan sosial di Provinsi.
BAB X - JENIS JABATAN
Pasal 37

- (1) Jabatan yang mengisi Struktur Organisasi Dinas terdiri atas;
- a. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- b. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- d. Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD Kelas A merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- e. Kepala UPTD Kelas B, Kepala Subbagian pada UPTD Kelas A merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.
- f. Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan; dan
- (2) Selain jabatan sebagaimana diaksud pada ayat (1) terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
BAB X - JENIS JABATAN
Pasal 38

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan pada perangkat daerah Kabupaten Batang Hari terkait urusan pemerintahan dibidang sosial tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Semua ketentuan yang mengatur tentang uraian tugas dan fungsi serta tata kerja di lingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi wajib menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.
Ditetapkan di Muara Bulian Pada Tanggal, 25 Oktober 2016
BUPATI BATANG HARI, ttd
SYAHIRSAH SY
Diundangkan di Muara Bulian Pada Tanggal, 25 Oktober 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
ttd BAKHTIAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 NOMOR : 35
SALINAN
17
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR
: 35 TAHUN 2016
TANGGAL : 25 Oktober 2016
STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL
BUPATI BATANG HARI
SYAHIRSAH SY
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
Menetapkan
:
- a. bahwa Pemerintah dengan mempergunakan haknya termaktub dalam pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1954 tentang dasar hukum keputusan Kepala Daerah Otonom dalam keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah tidak ada atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya;
- b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undangundang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undangundang, akan tetapi berpendapat, bahwa mulai berlakunya undang-undang ini perlu diadakan peraturan pembagian kekuasaan dalam keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah tidak ada atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya;
3. : pasal-pasal 97, 131 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
Memutuskan:
Undang-undang tentang penetapan "Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1954 tentang dasar hukum keputusan Kepala Daerah Otonom dalam keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah tidak ada atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya sebagai undang-undang dan tentang peraturan pembagian kekuasaan dalam keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah tidak ada atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya.
BAB I
Pasal 1

.
Bilamana berhubung dengan sesuatu hal, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum dapat dibentuk, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta atau tidak beserta Dewan Pemerintah Daerahnya tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya, maka sambil menunggu dibentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah kembali menjalankan tugas kewajibannya, hak kekuasaan pemerintah daerah untuk sementara di jalankan oleh:
- a. Kepala Daerah dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum dibentuk;
- b. Dewan Pemerintah Daerah dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya,
- c. Kepala Daerah, apabila dalam hal tersebut sub b juga Dewan Pemerintah Daerah tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya.
BAB I
Pasal 2

.
Segala keputusan Kepala Daerah Otonom termaksud dalam pasal 1 yang ditetapkan sebelum mulai berlakunya undang-undang ini, tetap berlaku sebagai keputusan Daerah Otonom yang bersangkutan, hingga ditambah, diubah atau dicabut dengan keputusan Pemerintah Daerah Otonom termaksud.
BAB II
Pasal 3

.
Mulai berlakunya undang-undang ini, maka dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, hak kekuasaan pemerintah daerah untuk sementara waktu dijalankan sebagai berikut:
- a. kekuasaan membuat Peraturan dan Anggaran Daerah dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setingkat lebih atas, atau kalau ini tidak ada atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya, oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas; kalau ini juga tidak ada atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya, oleh Kepala Daerah, Swatantra atau bukan, yang setingkat lebih atas;
2. Bagi daerah tingkat pertama maka kekuasaan itu dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri;
- b. kekuasaan pengawasan, yang dimaksud dalam pasal 36 Undang-undang No. 22 tahun 1948, dilakukan oleh Kepala Daerah, Swatantra atau bukan, yang setingkat lebih atas c.q. oleh Presiden;
- c. kekuasaan kecuali yang tersebut dalam sub a dan b dijalankan oleh Kepala Daerah yang bersangkutan.
Diundangkan pada tanggal 26 Maret 1956 Menteri Kehakiman.
LOEKMAN WIRIADINATA.
Menteri Dalam Negeri a.i.,
SUROSO
BAB II
Pasal 4

.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Repubyik Indonesia.
Disahkan di Djakarta pada tanggal 19 Maret 1956 Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1956
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1954 TENTANG DASAR HUKUM KEPUTUSAN KEPALA DAERAH OTONOM DALAM KEADAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH/DEWAN PEMERINTAH DAERAH TIDAK ADA ATAU TIDAK DAPAT MENJALANKAN TUGAS KEWAJIBANNYA" SEBAGAI UNDANG-UNDANG DAN TENTANG PERATURAN PEMBAGIAN KEKUASAAN DALAM KEADAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH/DEWAN PEMERINTAH DAERAH TIDAK ADA ATAU TIDAK DAPAT MENJALANKAN TUGAS KEWAJIBANNYA
Dalam beberapa daerah otonom antara lain yang telah dibentuk berdasarkan Undangundang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948 dan Undang-undang N.I.T. No. 44 tahun 1950. ternyata bahwa berhubung dengan sesuatu hal (misalnya: dibekukannya Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950 ) belum dapat dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah yang sangat diperlukan untuk dapat memutarkan roda pemerintahan didaerah menurut Undang-undang pemerintahan daerah yang bersangkutan itu.
Selain dari pada itu ada kalanya pula Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah itu sudah terbentuk berdasarkan peraturan yang berlaku didaerah itu,akan tetapi karena sesuatu hal (misalnya lebih dari separoh mengundurkan diri atau non-aktif, atau seperti telah terjadi dibeberapa daerah, dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu menyatakan diri bubar) tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya.
Keadaan seperti tersebut diatas dengan sendirinya tidak hanya akan merugikan daerah-daerah yang bersangkutan saja, melainkan juga Negara, karena dengan demikian segala urusan rumah-tangga daerah tidak dapat diselenggarakan dengan baik, berhubung dengan terdapatnya "vacuum" dalam pemerintahan daerah.
Berhubung dengan itu Pmerintah berpendapat bahwa perlu segera mengatur masalah ini dengan tidak menunggu sampai dikeluarkan Undang-undang pokok tentang pemerintahan daerah yang baru, karena keadaan dibeberapa daerah sudah sangat mendesaknya. Bahkan ada beberapa daerah seperti Propinsi Jawa Timur dan Sumatera Utara dimana karena desakan keadaan Gubernur, Kepala Daerah telah menjalankan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah dengan menetapkan juga peraturan-peraturan daerah, hal mana telah mendapat persetujuan Pemerintah. Untuk memberikan dasar hukum, dan memberi legalisasi pada keadaan tersebut diatas, maka masalah tersebut telah diatur oleh Pemerintah dengan suatu Undang-undang Darurat, yaitu Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1954. Berdasarkan pasal 97 ayat 4 Undang-undang Dasar Sementara, maka dengan ini Undang-undang Darurat tersebut ditetapkan sebagai undang-undang.
Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa:
- a. apabila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu belum dapat dibentuk seperti misalnya di Propinsi Jawa Timur, Sumatera Utara dan lain-lain, maka hak tugas dan kewajiban pemerintah daerah untuk sementara dilakukan oleh Kepala Daerah, sedang
- b. apabila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu sudah dibentuk, akan tetapi karena
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
- 5 - sesuatu hal tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya, maka hak kekuasaan pemerintah daerah ini untuk sementara terpaksa dilakukan oleh Dewan Pemerintah Daerah dari derah yang bersangkutan (seperti telah pernah terjadi misalnya dibeberapa daerah). Akan tetapi apabila Dewan Pemerintah Daerah inipun tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya, maka berlakulah ketentuan termaksud dalam pasal I sub c.
Ketentuan tersebut dalam sub a dan b diatas dengan sendirinya hanya berlaku untuk sementara waktu yaitu selama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah yang diperlukan itu belum dapat dibentuk.
Perlu juga disini dijelaskan, bahwa apabila Dewan Pemerintah Daerah berhubung dengan keadaan tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya, adalah kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk segera mengadakan "voorziening"nya. Ketentuan dalam pasal 2 bermaksud untuk memberikan dasar hukum kepada keputusan-keputusan Kepala Daerah, yang sebelum mulai berlakunya Undang-undang Darurat tersebut diatas telah melakukan tindakan-tindakan seperti tersebut diatas.
LN 1956/22; TLN NO. 974
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat
- 
- a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 21 tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 77);
- b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undangundang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undangundang;
- a. pasal-pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. Undang-undang No.1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 6), sebagaimana sejak itu telah diubah;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN: ________________
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANGUNDANG DARURAT No. 21 TAHUN 1957 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG No. 12 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT II DALAM LINGKUNGAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I SUMATERA TENGAH" (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 No. 77), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
PASAL I.
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 21 tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 77), ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahanperubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 2

.
Dalam pasal 2 diadakan perubahan-perubahan seperti berikut:
- a. pasal 2 ayat 1 No. 7 harus dibaca: "Daerah Swatantra Tingkat II Pesisir Selatan berkedudukan di Painan";
- b. Pasal 2 ayat 1 tersebut ditambah dengan No. 15 yang berbunyi sebagai berikut:
3. "Daerah Swatantra Tingkat II Kerinci berkedudukan di Sungai Penuh".
N/A
Pasal 3

.
Dalam pasal 3 diadakan perubahan-perubahan seperti berikut:
- a. Pasal 3 ayat 1 No. 7 harus dibaca; "Daerah Swatantra Tingkat II Pesisir Selatan terdiri dari 20 orang";
- b. pasal 3 ayat 1 tersebut ditambah dengan No. 15 yang berbunyi sebagai berikut:
3. "Daerah Swatantra Tingkat II Kerinci terdiri dari 15 orang".
N/A
Pasal 4

.
Semua persoalan-persoalan yang timbul dalam pelaksanaan perubahan menurut Undang-undang ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri bersama Dewan-dewan Pemerintah Daerah swatantra tingkat I yang bersangkutan.
N/A
Pasal 5

.
Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Tengah".
Diundangkan pada tanggal 29 Juli 1958.
MENTERI KEHAKIMAN, ttd.
G.A. MAENGKOM.
MENTERI DALAM NEGERI, ttd.
SANOESI HARDJADINATA.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1958. Presiden Republik Indonesia, ttd.
SUKARNO.
MENGENAI
UNDANG-UNDANG No. 58 TAHUN 1958
TENTANG
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT No. 21 TAHUN 1957 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT II DALAM LINGKUNGAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I SUMATERA TENGAH (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 No. 77), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Sebagai akibat pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, maka dengan sendirinya harus diadakan perubahan terhadap Undangundang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah lama.
Dengan Undang-undang No. 12 tahun 1956 itu dilakukan pembentukan 14 daerahdaerah otonom Kabupaten yang dimaksud dalam Undang-undang R.I. No. 22 tahun 1948, dalam wilayah Propinsi Sumatera Tengah lama. Pembentukan itu sesungguhnya merupakan suatu legalisasi pembentukan keempat belas daerah tadi, yang dilakukan dengan peraturan-peraturan Gubernur Militer Sumatera Tengah.
Dengan dibentuknya Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, haruslah diadakan penegasan, dimasukkan dalam masing-masing daerah swatantra tingkat I manakah keempat belas Kabupaten-kabupaten termaksud. Sementara itu Kabupaten tersebut, sejak berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1957 telah menjadi Daerah-daerah Swatantra Tingkat II.
Penegasan ini dilakukan dalam pasal 1 Undang-undang penetapan ini, di mana dicantumkan bahwa:
1. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, termasuk Daerah-daerah Tingkat II:
1. Agam,
2. Padang/Pariaman,
3. Solok,
4. Pasaman,
5. Sawahlunto/Sijunjung,
6. Limapuluh Kota,
7. Pesisir Selatan,
8. Tanah Datar,
2. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Jambi, termasuk Daerah- daerah Tingkat II:
1. Merangin,
2. Batanghari,
3. Kerinci,
3. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Riau, termasuk Daerah-daerah Tingkat II:
1. Kampar,
2. Inderagiri,
3. Bengkalis,
4. Kepulauan Riau.
Dalam penegasan ini, telah dilaksanakan sekaligus, bahwa wilayah Kerinci berdasarkan alasan-alasan yang telah cukup dibentangkan dalam memori penjelasan atas rancangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1957 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang, harus dimasukkan dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Jambi.
Adapun cara pemasukan itu dilakukan seperti dicantumkan dalam pasal 1 sub A ad b dan c, sebagai berikut:
- a. wilayah kesatuan otonom Pesisir Selatan/Kerinci dikurangi dengan bahagian yang meliputi Kecamatan-kecamatan Kerinci Hulu, Kerinci Tengah dan Kerinci Hilir;
- b. wilayah yang meliputi ketiga Kecamatan tersebut ditetapkan menjadi Daerah Swatantra Tingkat II Kerinci dan dimasukkan dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Jambi;
- c. Sisa dari wilayah Kesatuan otonom Pesisir Selatan/Kerinci tersebut dalam sub A ditetapkan menjadi Daerah Swatantra Tingkat II Pesisir Selatan dan termasuk dalam lingkungan wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat.
Untuk menampung persoalan yang timbul dalam pelaksanaan perubahan menurut Undang-undang penetapan ini, ditetapkan dalam pasal 4, bahwa Menteri Dalam Negeri bersama-sama dengan Dewan Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I yang bersangkutan, merupakan instansi yang akan memecahkan persoalan-persoalan itu.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1643
*)Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-58 pada tanggal 27 Mei 1958, pada hari
CATATAN Selasa, P.250/1957